8
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu Penelitian Hartono Hadjarati (2009) yang berjudul : “Pembinaan Klub Olahraga Karate oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo”, Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan kepada pengurus klub, pelatih karate, Pengkot Forki kota Gorontalo, Pengrov Forki Provinsi Gorontalo, Koni Gorontalo. Sebagai berikut : (1) Perlu dibuat rancangan program kerja yang mengacu pada PB Forki untuk masing-masing klub, (2) Perlunya dibuatkan program latihan yang tertulis untuk menghindari pemberiaan materi latihan yang berulang-ulang secara berturut-turut, sehingga membuat bosan, (3) Perlu di tingkatkan kemampuan pelatih dan wasit atau hakim dengan melalui penataran pelatih dan wasit baik tingkat daerah maupun tingkat nasional, (4) Perlunya dukungan masyarakat, pemerintah dan pengcab dalam hal dana serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh klub-klub di kota Gorontalo, (5) Perlu pendekatan pada pengusaha untuk ikut membantu dalam hal dana untuk pembinaan karate di kota Gorontalo. (6) Masingmasing klub perlu memiliki AD/ART (7) Intansi seperti dinas pemuda dan olahraga perlu memikirkan keberlanjutan pembinaan karate di klub-klub kota Gorontalo, dan kalau mungkin dimasukkan dalam rencana anggran Dinas tersebut, sesuai program kerja. (8) perlu diadakan sertifikasi pelatih dan pengurus untuk meningkatkan prestasi atlet karate.
8
9
Sedangkan penelitan yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu Eka Putri (2012) dengan judul : “Survei Sistem Pembinaan Atlet Pelajar SMP dan SMA Negeri Se – Kota Magelang Dalam Persiapan POPDA Jawa Tengah Tahun 2012”, Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Perekrutan atlet sebagai generasi penerus prestasi terbilang lamban dan memakan waktu yang lama. Program latihan yang diterapkan oleh DINPORABUDPAR masih cenderung bergantung pada pelatih lapangan dan guru penjas di sekolah masing masing. Fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup terpenuhi, hal ini dapat terlihat dari lapangan yang dimiliki di masing – masing sekolah dan Kota Magelang juga memiliki beberapa lapangan indoor. Sumber dana untuk membiayai program pembinaan di sekolah melalui program ekstrakurikuler di dapat dari anggaran belanja tahunan, sedangkan DINPORABUDPAR sendiri mendapat dana dari pemerintah untuk membiayai program pembinaan lanjutan menjelang POPDA Jawa Tengah 2012. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Program latihan yang telah dibuat untuk program ekstrakurikuler di sekolah hendaknya lebih bervariasi dan tidak monoton untuk menghindari rasa bosan pada peserta didik. Kepastian jadwal latihan dan pertandingan, hendaknya diberikan jauh – jauh hari oleh DINPORABUDPAR untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan program pembinaan prestasi. Persamaan dan Perbedaan No 1.
Peneliti Hartono Hadjarati
Persamaan - Perlunya
Perbedaan
dibuatkan - Perlu
program latihan yang
dibuat
program kerja
rancangan
10
tertulis
- Perlu
- Perlunya
kemampuan pelatih dan
masyarakat, pemerintah
wasit atau hakim dengan
dan pengcab
melalui penataran pelatih dan wasit baik tingkat
pengusaha untuk ikut
daerah
membantu dalam hal
nasional
dana
maupun
memikirkan
pelatih
dan
keberlanjutan
untuk
pembinaan
prestasi atlet
generasi tidak
dana
penerus
membiayai
boleh
pembinaan
lamban - Program latihan yang
pengurus
meningkatkan
- Perekrutan atlet sebagai - Sumber
prestasi
tingkat
- Perlu diadakan sertifikasi
- Perlu
Ni Putu Ayu Eka Putri
tingkatkan
dukungan
- Perlu pendekatan pada
2.
di
untuk program
di
sekolah
melalui
program
ekstrakurikuler di dapat
diterapkan tidak boleh
dari
cenderung bergantung
tahunan,
pada pelatih lapangan
DINPORABUDPAR sendiri
anggaran
belanja sedangkan
mendapat
dari pemerintah. 3.
Muchamad Rusdy
- Harus ada program latihan yang tertulis
Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan
dana
11
- Kemampuan pelatih
prasarana harus cepat diatasi
harus di tingkatkan - Perekrutan atlet tidak boleh lamban - Pendekatan kepada pengusaha untuk sumber pendanaan
2.2. Landasan Teori 2.2.1. Tinjauan tentang Kinerja Pembinaan Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian Kinerja sebagai berikut : 1. 2. 3.
Kinerja adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Kinerja adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan Kinerja adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
Mengenai Kinerja ini, mengemukakan beberapa dimensi Kinerja sebagai berikut :
12
1. 2.
3.
4.
5.
Kinerja sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan Kinerja sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. Kinerja sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Kinerja sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess). Kinerja sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Kinerja merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002;). Analisis terhadap perilaku Kinerja dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan kinerja, gambaran kinerja dan harapan kinerja. Ketentuan kinerja adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa kinerjanya. Gambaran kinerja adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan kinerjanya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik
13
kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini kinerja pemerintah dalam melaksanakan
fungsi
dan
tujuannya
dalam
pelayanan,
pembangunan,
pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sukamto (2002) bahwa kinerja merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Pembinaan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut
yang
disertai
usaha-usaha
perbaikan,
menyempurnakan,
dan
mengembangkannya. Dari beberapa definisi pembinaan di atas, jelas bagi kita maksud dari pembinaan itu sendiri dan pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi,
pelaksanaan, dan
14
pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. Sementara itu ciri-ciri pembinaan adalah: 1.
Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggitingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
2.
Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
3.
Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
4.
Pembinaan diartikan sebagai usaha menata kondisi yang pantas.
2.2.2. Tinjauan tentang Pemerintah Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 2006: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Yamin 2002: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Strong, 2003).
15
Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala
urusan
yang
dilakukan
oleh
Negara
dalam
menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara. Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Tjokroamidjojo (2004) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan
16
dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Rasyid (2005) membagi fungsi pemerintahan manjadi empat bagian yaitu ; 1.
Fungsi pelayanan (public service)
2.
Fungsi pembangunan (development)
3.
Fungsi pemberdayaan (empowering)
4.
Fungsi pengaturan (regulation)
2.2.3. Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala. Dalam hal olahraga, semua hal ihwal akan dikoordinasikan melalui Dinas pemuda dan Olahraga.
Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan
pembinaan
dan
pengembangan
keolahragaan
serta
menlaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Ada kewenangan
17
untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri. Berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat yang pengorganisasiannya disesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite Olahraga Nasional mempunyai tugas ; 1.
Membantu
pemerintah
membuat
kebijakan
nasional
dalam
bidang
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi 2.
Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional
3.
Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan cabang olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya
4.
Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan cabang olahraga. Dalam melaksanakan tanggunga jawabnya KONI selalu dikordinir oleh
Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Kabupaten Sidrap, Dinas Pemuda dan Olahraga telah sukses mendampingi beberapa cabang olahraga yang kini mengharumkan nama daerah seperti cabang olahraga kempo, pencak silat, bulu tangkis, tenis lapangan, lari, dan beberapa cabang olahraga atletik lainnya.
18
2.2.4. Tinjauan tentang Atlet Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, atlet adalah para pelaku dalam kegiatan olahraga. Atlet sering dieja ‘atlet’, dari Bahasa Yunani athlos yang berarti kontes adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi olahraga kompetitif. Para atlet ini ini harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari rata-rata. Kata ‘atlet’ ini juga seringkali digunakan untuk merujuk pada peserta atletik. Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahragawan meliputi : 1.
Olahragawan amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir mempunyai hak sebagai berikut : a.
meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
b.
mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
c.
mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
d.
memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
e.
beralih status menjadi olahragawan profesional.
19
2.
Olahragawan profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan: a.
pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
b.
memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
c.
memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
d.
memperoleh
pernyataan
tertulis
tentang
pelepasan
status
dari
olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Setiap olahragawan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
2.3. Kerangka Pikir Penelitian Dalam
program
pembangunan
nasional
sangat
penting
kirannya
memperhatikan adanya pegembangan sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat yang ada agar dapat memberikan manfaat, guna pencapaian tujuan tersebut. Paradigma pemerintah daerah saat ini yang ditandai dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah
20
yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran pemerintah dan peningkatan kualitas daerah. Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan kualitas olah raga yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi keolahragaan Kabupaten Sidrap dalam tahap perkembangan yang signifikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menggambarkan bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta peningkatan dan pengembangan bakat prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemasalahan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah atau sebiasa mungkin dapat mencapai level nasional atau bahkan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan dan organisasi olahraga dalam masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi. Dalam pemberdayan masyarakat bidang olah raga, ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Bidang Keolahragaan) yang kemudian mempunyai fungsi untuk membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui
21
tahapan-tahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan. Selanjutnya melihat bahwa upaya pembinaan tidak hanya dapat bermodalkan sebuah semangat melainkan diperlukan adanya upaya untuk melakukan langkah dan strategi pembiayaan yang memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Perlu adanya pengalokasian dana yang masuk akal dari pemerintah daerah bagi program-prolam pelatihan daerah terpadu bagi bibit-bibit potensial serta mengupayakan pewadahan bagi penelusuran potensi keolahragaan daerah. Dari temuan empirik dilapangan selama kurun waktu ini pemberdayaan keolahragaan lebih banyak merujuk dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung dengan pembangunan beberapa lapangan untuk bidang olahraga tertentu. Namun peranan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga sebatas ini hanya untuk menstimulasi produktivitas masyarakat namun tidak tersistem dengan baik Dari deskripsi diatas, maka untuk mempermudahkan arah penelitian dan penulisan skripsi nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran dari skema kerangka konsep dalam kaitannya dengan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlit di Kabupaten Lamongan. Adapun kerangka konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut :
22
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan Atlit Pendanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghargaan atlet (UU No. 3 Tahun 2005)
Prestasi Dan Kesejahteraan Atlet 1. Produktifitas 2. Kualitas Layanan 3. Responsivitas 4. Responsibilitas 5. Akuntabilitas
Faktor Berpengaruh
Faktor Pendukung
Faktor Penghambat
Minat dan bakat Pelatih yang profesional
Minimnya fasilitas olahraga Pembinaan kurang berkesinambungan
Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian
