[email protected]
Kunci dari pencapaian target defisit 1 persen tahun 2004 adalah reformasi perpajakan dan kepabeanan. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, mobilisasi penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan perlu diupayakan secara maksimal. Untuk itu, kebijakan perpajakan tahun anggaran 2004 akan difokuskan pada pembaruan administrasi perpajakan (tax administration reform) yang sudah dimulai sejak 2003. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperluas basis pajak tanpa harus menunggu perubahan undangundang perpajakan yang ada.
(i) menyempurnakan peraturan perpajakan untuk mengakomodasikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dan perdagangan; (ii) melanjutkan program ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat dan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada tahun 2003. (iii) Meningkatkan law enforcement dan intensifikasi WP; (iv) meningkatkan pelayanan terhadap WP antara lain dengan memperluas penerapan sistem e-filing dan e-payment, serta (v) menegakkan kode etik di jajaran Ditjen Pajak.
(i) pengembangan sistem informasi kepabeanan; (ii) pemberantasan penyelundupan dan under valuation melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dan pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan berbagai pungutan lainnya dalam rangka impor. (iii) Peningkatan integritas pegawai melalui evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Komite Kode Etik (KKE), Unit Investigasi Khusus (UIK), dan saluran pengaduan dan kerja sama dengan Komite Ombudsman Nasional; (iv) peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai; serta (v) peningkatan efektivitas verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen ekspor impor antarinstansi terkait.
1.
2.
3. 4. 5.
Politik (rencana pembangunan adalah penjabaran janji aktor politik dalam kampanye) Teknokratik (kerangka berpikir ilmiah yang digunakan oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu). Partisipatif (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) top-down bottom up
Aspek yang tak kalah penting dalam kebijakan fiskal adalah efisiensi belanja. Dalam tahun 2004 kebijakan di bidang anggaran belanja negara akan difokuskan pada: (a) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara, (b) alokasi belanja pembangunan yang cukup untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta (c) konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.
(i) menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang; (iii) melaksanakan program subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin, membantu usaha kelompok kecil dan menengah; serta (iv) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2004.
(i) pembelian kembali (buy back) obligasi negara yang belum jatuh tempo guna mengurangi stok utang, (ii) pengembangan pasar sekunder obligasi yang likuid dan efisien. (iii) Mengalihkan subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan; serta (iv) menyediakan dana cadangan umum (kontijensi) untuk mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro
(i) kegiatan-kegiatan yang penting dan bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan; (ii) proyek-proyek yang cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat; (iii) proyek-proyek yang sedang berjalan; (iv) penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan bagi prasarana dan sarana umum.
Krisis ekonomi telah menjadikan pemerintah mempunyai utang yang sangat besar. Setelah menyelesaikan program rekapitalisasi perbankan, utang pemerintah meningkat pesat menjadi sekitar 97 persen terhadap PDB dalam tahun 2000, dari hanya 24 persen terhadap PDB sebelum krisis ekonomi. Sehingga Indonesia saat itu merupakan salah satu negara yang mempunyai utang pemerintah terbesar di dunia. Tingkat utang yang tinggi tersebut akan menurunkan peringkat penilaian risiko Indonesia di mata dunia internasional dan dalam persepsi investor.
Utang yang tinggi juga menyulitkan upaya konsolidasi fiskal. Sekalipun demikian, melalui kebijakan konsolidasi fiskal yang disiplin, utang pemerintah telah dapat diturunkan menjadi sekitar 74 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Dalam pengelolaan utang luar negeri, pemerintah menempuh restrukturisasi utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pokok utang terhadap negara-negara kreditor untuk membiayai keperluan pembiayaan anggaran. Penjadwalan kembali utang luar negeri lebih diprioritaskan dibandingkan menambah pinjaman komersial yang mahal.
Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, langkahlangkah untuk mengendalikan defisit di masa datang perlu dilakukan secara komprehensif, dalam arti pengendalian defisit tidak hanya dilakukan dalam aspek penerimaan dan pengeluaran anggaran saja, namun juga melalui aspek pembiayaan anggaran, bahkan melalui manajemen makroekonomi secara keseluruhan. Dari sisi pembenahan fiskal, khususnya dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang cukup besar karena dua hal. Pertama, pembiayaan dari penjualan aset dan privatisasi BUMN tidak diharapkan terlalu besar. Kedua, pembayaran pokok utang dalam negeri dan luar negeri yang jatuh tempo pada 2004 mencapai lebih dari 65 triliun rupiah (atau sekitar 3,4 persen dari PDB).
1. 2. 3.
4.
Upaya pembiayaan defisit dan menutup kesenjangan pembiayaan yang cukup besar dalam tahun 2004 akan dilakukan dengan upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri dan di luar negeri, antara lain dengan: (i) menggunakan sebagian dana dari rekening pemerintah yang ada di BI; (ii) menargetkan penerimaan dari privatisasi dan penjualan aset yang masih ada secara optimal. (iii) Menerbitkan surat utang negara di dalam negeri, menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi negara di luar negeri, dan mengelola utang dalam negeri melalui buy back obligasi negara dengan dana yang tersedia, serta melakukan debt switching, yaitu menerbitkan obligasi negara jangka panjang untuk membeli obligasi negara yang akan jatuh waktu dalam tahun 2004.Selanjutnya, (iv) mengusahakan secara maksimal pinjaman program yang lunak dari Consultative Group on Indonesia (CGI) dan melakukan debt swaps utang luar negeri.
