KETERANGAN PRESIDEN
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
ha m
Jakarta, 6 Maret 2013
.g
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
o. id
ATAS
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
en ku
Hadirin yang kami hormati,
m
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
m
Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian
jp p.
(RUU KUHAP).
ke
Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui
.d
surat nomor R-87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan di dalam
w w
surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI guna
w
mendapatkan persetujuan bersama.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU KUHAP. RUU KUHAP ini merupakan upaya nyata kita bersama dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan melakukan pembaruan hukum acara pidana nasional menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para kemajuan
teknologi,
stuktur
ketatanegaraan,
o. id
penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya dan beradaptasi dengan perkembangan
hukum
ha m
Indonesia yang terkait dengan penegakan hukum.
.g
masyarakat, serta berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
m
Hadirin yang kami hormati,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
en ku
(KUHAP) yang telah berlaku selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tentunya sangat kita rasakan memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Perubahan Undang-Undang Dasar, berbagai Konvensi Internasional yang pembuktian
hukum
m
terkait dengan hukum acara pidana, serta modernisasi teknik dan sistem acara
pidana
merupakan
beberapa
alasan
utama
ke
diperlukannya penyempurnaan secara komprehensif terhadap KUHAP. Selain
jp p.
itu, dengan telah disampaikannya RUU tentang KUHP oleh Presiden kepada DPR-RI maka diperlukan penyesuaian hukum pidana formil (RUU KUHAP) guna melaksanakan hukum pidana materiil yang diatur dalam RUU tentang KUHP.
.d
Landasan
filosofis
pembaruan
hukum
acara
pidana
adalah
w w
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat negara (khususnya penyidik dan penuntut umum) secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum,
w
ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa RUU KUHAP ini telah mengakomodir
2
konsep restorative justice guna menjaga keseimbangan kepentingan tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Selain itu, RUU KUHAP juga dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum acara pidana yang harus menjadi pedoman utama bagi hukum acara pidana khusus
o. id
yang diatur dalam berbagai Undang-Undang lainnya. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
.g
Hadirin yang kami hormati,
ha m
Dalam RUU KUHAP yang secara keseluruhan memuat 286 Pasal ini terdapat beberapa substansi pokok yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:
mempertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum
m
1.
dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis hukum acara pidana; 2.
en ku
tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam
m
undang-undang, sehingga peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak boleh mengatur substansi hukum acara pidana; terjaminnya keseimbangan antara wewenang penyidik, penuntut umum,
ke
3
jp p.
dan hakim dengan hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana; 4.
revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum guna
.d
menghindari terjadinya bolak balik berkas perkara sehingga dalam RUU
w w
KUHAP ini diatur bahwa penuntut umum harus memberikan petunjuk (baik secara langsung, maupun via telepon, SMS, atau email) sejak saat
w
penyidikan dimulai, bukan ketika berkas perkara sudah selesai disusun
5.
oleh penyidik; pengaturan
dan/atau
mengenai dengan
asas
alasan
oportunitas, tertentu,
demi
penuntut
kepentingan umum
umum
berwenang
menghentikan penuntutan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam RUU KUHAP ini;
3
6.
untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam RUU KUHAP ini diatur pula bahwa tidak semua penyelesaian perkara ringan harus selalu dilimpahkan ke pengadilan. Jika terdakwa semua
hal
yang
didakwakan
dan
mengaku
bersalah
o. id
mengakui
melakukan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke sidang acara
.g
pemeriksaan singkat dimana perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh 7.
ha m
hakim tunggal.
mengenai “saksi mahkota”, (kroon getuigen/crown witness) yakni salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat penuntutan
pidana,
apabila
m
dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari saksi
membantu
mengungkapkan
en ku
keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut; 8.
mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang merupakan revitalisasi
m
fungsi pra peradilan dimana Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada dasarnya merupakan perpaduan antara wewenang hakim pra
ke
peradilan dan beberapa wewenang yang dimiliki oleh ketua pengadilan 9.
jp p.
negeri berdasarkan KUHAP; dan Kewenangan Jaksa Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, namun hanya terbatas terhadap putusan pengadilan
.d
berupa pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi
w w
kepentingan terpidana atau ahli warisnya. Mahkamah Agung memutus permohonan PK dalam sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah
w
Agung. Hal ini guna menghindari adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan.
4
Dalam RUU KUHAP ini, Pemerintah juga memandang perlu adanya pengaturan mengenai masa transisi (engagement period) guna memberikan waktu bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi penegak hukum
dalam menerapkan KUHAP yang baru. KUHAP yang baru
mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan, sedangkan Hakim Pemeriksa
o. id
Pendahuluan harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak KUHAP yang baru diundangkan.
.g
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
ha m
Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah Keterangan Presiden terhadap RUU KUHAP ini kami
m
sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI sesuai dengan tahap-
en ku
tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
m
Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah
ke
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-
jp p.
Nya kepada kita semua, Amin.
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
w
w w
.d
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
AMIR SYAMSUDIN
5
