Bab 1 Keamanan dan Pertahanan
Konsep keamanan dan pertahanan selalu dipergunakan -karena kedua konsepsi ini senantiasa memiiiki hubungan erat dengan pengupayaan keamanan pertahanan dan pengembangan kekuatan (Buzan, 1991:12). Keamanan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan suatu negara dan masyarakatnya dalam mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan (hostile) (Buzan, 1991:61). Penggunaan konsep keamanan terdiri dari berbagai unit anaiisis yang terbentang dan dapat ditujukan pada individu, kelompok masyarakat, dan sistem internasional. Untuk unit analisis negara, konsep keamanan pada prinsipnya mengacu pada adanya perasaan terbebas dari rasa takut dan ancaman serta keinginan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dengan cara-cara tertentu. Dasar utama dari keamanan adalah kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang mencakup berbagai kondisi dari eksistensi suatu negara. Secara defenitif pengertian keamanan antara lain dikemukakan sebagai berikut: "...Security itself is a relative freedom from war, coupled with a relatively high expectation that defeat will not be a consequence of any war that should occur" (Bellany, dalam Buzan, 1991:16). Salah satu aspek keamanan yang sangat sensitif bagi negara adalah merupakan ancaman. Istilah ini dipersepsikan sebagai bentuk gangguan langsung dan berbahaya terhadap kedaulatan, integritas, dan kelangsungan hidup suatu negara. Negara berkewajiban untuk mengayomi keamanan nasionalnya. Militer dan aparat keamanan negara lainnya merupakan alat utama penjamin keamanan nasional. Dalam hal ini, persepsi ancaman lebih diarahkan sebagai fungsi dari kedaulatan negara dan ditujukan untuk kelangsungan hidup negara yang seyogyanya lebih terorientasi pada tujuan pertahanan ketimbang pada keamanan apalagi pada keamanan internal Terdapat dua macam bentuk ancaman yang dihasilkan dari pengembangan instrumen militer. Pertama, berasal dari senjata yang menghasilkan ancaman penghancuran yang dimiliki oleh satu aktor, dimana hal ini lebih dikenal dengan defense dilemma (dilema pertahanan). Kedua, adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor lain di sistem yang menghasilkan bentuk ancaman kekalahan, dimana hal ini dikenal dengan security dilemma (dilema keamanan) (Buzan, 1991 : 271). Di samping itu, ancaman juga mempunyai lima aspek keamanan, seperti dikemukakan di bawah ini: 1. Keamaran Militer, mencakup interaksi antara dua tingkat kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak. 2. Keamanan Politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal di atas. 3. Keamanan Ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara. 4. Keamanan Sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisionai dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional. 5. Keamanan Lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya. (Buzan, 1991). Walaupun masing-masing aspek di atas mempunyai titik-titik voka! dalam kerangka masalah-masalah keamansn dan merumuskan cara-cara sendiri didalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara, namun aspek-aspek itu saling terkait dalam operasinya. Masalah-masalah keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan kekuatan militer suatu negara. Dalam kenidupan manusia, konsepsi keamanan ada tiga tingkatan yaitu keamanan individu, keamanan nasional, dan keamanan internasional. Namun inti dari keamanan adalah keamanan nasional. Hal ini
dikarenakan negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi keamanan di antara kedua level lainnya. Konsepsi keamanan digambarkan sebagai suatu fenomena yang berhubungan, oleh karenanya seseorang tidak bisa memahami keamanan nasional suatu negara tanpa memahami pola internasional yang melekat dalam saling ketergantungan keamanan yang ada. Tingkat analisis negara dan sistem menggambarkan hal yang penting mengenai masalah keamanan nasional, namun ada juga seperangkat dinamika keamanan yang sama pentingnya pada tingkatan regional. Dalam konteks Indonesia, konsep keamanan serihg digunakan istilah yang mengandung pengertian luas, yaitu: HANKAMTA (Pertahanan Keamanan Semesta) yang merupakan satu bentuk Pertahanan Keamanan Nasional. Istilah HANKAMTA ini pada hakekatnya merupakan hasil upaya total yang memadukan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam sistem Pertahanan Keamanan yang perlu diwujudkan adalah Keamanan Nasional yang dapat memelihara perkembangan dan kestabilan yang dinamik segenap kehidupan bangsa. Untuk itu haruslah dapat dijamin tercegah atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung mengancam jalannya pembangunan nasional, baik berupa tantangan, ancaman gangguan dan hambatan terhadap keamanan dalam negeri maupun terhadap kemerdekaan, kedaulatan serta integritas wilayah nasional. Usaha untuk mencegah perang dan terganggunya keamanan dalam negeri hams didukung oleh daya tangkal yang merupakan sarana agar pihak lain tidak memaksakan kehendaknya. Didalam melaksanakan pertahanan daya tangkal ini harus diwujudkan dari segenap sumber daya sehingga Pertahanan Keamanan Semesta merupakan daya tangkal yang dahsyat. Dengan demikian Sistem Pertahanan Keamanan Semesta ini merupakan strategi pertahanan Keamanan Nasional. Efek tangkal yang dipancarkan oleh sistem ini adalah hasil dari pembangunan kekuatan dan pemeliharaannya dengan sendirinya menginduk kepada sistem ini, yang harus terwujud dalam pembangunan dan penggunaan kekuatannya. Dengan demikian ajaran sistem ini perlu dituangkan dalam suatu doktrin yang berlaku bagi setiap penyelenggara Pertahanan dan Keamanan.
Pertahanan Keamanan: Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pertahanan dan Keamanan pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar ataupun azas-azas yang didasarkan pada kekuatan yang terpadu. Tabs! 1.1: Prinsip-prinsip Dasar Pertahanan Keamanan Semesta 1. Pertahanan Keamanan Semesta
1. Ketetapan hati
1. Keikutsertaan
l.ABRI sebagai
adalah upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara RI, menjamin keutuhan bangsa serta mengaman kan segala usaha menca pai tujuan nasional. 2. Hankamta mencakup segenap kegiatan, persiapan dan penggunaan seluruh kekuatan, dan wilayah nasional, termasuk segala daya mampu yang berada di atas dan di dalamnya untuk pertaha nan keamanan negara dan bangsa Indonesia. 3. Hankamta bersifat total dalam subyek, obyek dan metoda dengan ABRI sebagal kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar, untuk menghadapi hakekat
rakyat untuk mempertahana kan keamanan Negara dan Bangsa. 2. Semangat tidak mengenal menyerah, 3. Kemanunggalan ABRI dan rakyat. 4. Kepemimpinan yang kuat, ulet dan tahan uji. 5. Percaya kepada diri sendiri.
seluruh rakyat dalam upaya Hankamrata. 2. Didasarkan pada asas wilayah perlawanan, yang mampu melaksanakan perlawanan bersenjata. 3. Dilaksanakan secara terus menerus.
kekuatan Inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar. 2. Hubungan subyek Hankamrata dengan iingkungannya dalam arti luas, ibarat ikan dalam air. 3. Bersifat defensif aktif dan berlanjut. 4. Memiiiki kedalaman tak terbatas. 5.Tidakmengena! garis front. 6. Memiliki dinamika mencair dan membesar. 7. Memancarkan efek tangkalan. 8. Mampu
tantangan dalam segala bentuk dan perwujudannya.
mewujudkan daya tangkal.
Sumber: Diubah dari, Yusman Yutam, Lemhanss, 1933; Mardiono. Lemhanas. I9B4.
Dengan berazaskan pada prinsip-prinsip dasar di atas, maka Pertahanan Keamanan Semesta merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Artinya kegiatan ini mencakup persiapan dan penggunaan seluruh kekuatan (rakyat/wilayah) nasional bersifat total dalam subyek, obyek dan metoda dengan ABRJ, sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar guna menghadapi berbagai tantangan dari dalam mactpun luar negeri. Didalam pola pembinaan kekuatannya berupa pokok-pokok kegiatan untuk mewujudkan kekuatan Hankamta berdasarkan strategi perencanefan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pokok-pokok kegiatan tersebut merupakan suatu proses untuk mencapai suatu sasaran dan tingkat kekuatan Hankamta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang bersangkutan. Dalam perencanaan pembinaan kekuatan digambarkan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan kegiatan secara matang untuk mewujudkan kekuatan Hankamta di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan strategis meliputi perumusan doktrin, postur dan ketentuan tentang kesiapan ketentuan serta piranti lunaknya. Sedangkan dalam pengorganisasian, perlu dilihat dari fungsi dan kemampuannya, yang disusun menjadi: >
Perlawanan rakyat bersenjata meliputi ABRI.dan RakyatTerlatih.
>
Pendukung Perlawanan Rakyat Bersenjata meliputi: urusan sipil, urusan produksi dan logistik, urusan perhubungan (transportasi dan komunikasi), urusan kesehatan, urusan pendidikan dan Iain-Iain.
Pelaksanaan perwujudan kekuatan Hankam dilaksanakan oleh pemerintah meialui Departemen Hankam yang selain melaksanakan tugas pertahanan secara umum juga bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan dibidang Hankamnas. Didalam mewujudkan kekuatan Hankam hams berdasarkan program yang didukung oleh ABRI dan APBD. Sedangkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya pembinaan kekuatan Hankam ditujukan secara khusus untuk mengendalikan dan mengawasi agar tujuan perwujudan kekuatan Hankam itu tercapai sesuai sasaran dan tingkat kekuatan yang ditentukan. Pencapaian sasaran pembinaan sepsnuhnya menjadi wewenang Menhankam/Pangab dan pengawasannya merupakan partisipasi tiap Departemen,. Pemda dan Badan lain dalam rangka membina potensi yang ada untuk mendukung sistem Hankamnas. Dengan berasaskan pola Pembangunan Kekuatan, konsepsi ini memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hasil pembinaan kekuatan Hankamta akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan Hankamnas. Hasil pembinaan kekuatan Hankam harus dapat mewujudkan efek tangkal yang dicerminkan dalam jumlah, mutu dan kemampuan, di lokasi serta kesiagaan kekuatan Hankamnas. Apabila postur kekuatan Hankam dan upaya penangkal lainnya tidak berhasil mencegah gangguan keamanan, maka akan digunakan segenap kekuatan Hankamta untuk mengatasinya. Penggunaan kekuatan yang dinamakan pola operasi Hankamta, diwujudkan dalam dua pola :
1)
Pola Operasi pertahanan
Pola Operasi Pertahanan adalah semua operasi dalam rangka menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara terhadap serangan dan atau ancaman nyata dari suatu kekuatan perang negara lain. Pola ini menggunakan sistem persenjataan teknologi dan sistem persenjataan sosial secara serasi agar mencapai hasil yang maksimal. Pada dasarnya operasi pertahanan bersifat gabungan ABRI dibantu
POLRI dan semua kekuatan Hankamta lainnya. Ciri-ciri pola operasi pertahanan, adalah : > Dilaksanakan oleh ABRI dibantu POLRI, yang tergabung dalam bala pertahanan terpusat dengan dukungan bala pertahanan wiiayah beserta kekuatan Hankamrata lainnya. > Dilaksanakan atas dasar satu strategj pertahanan secara kedalam strategi kompartemen pertahanan.
nasional yang dijabarkan
> Operasi pertahanan dilaksanakan secara terpusat, sedangkan Komando dan pengendalian operasionalnya diselenggarakan dibawah komando utama operasionai Hankam. Penggolongan operasi pertahanan, terdiri dari:
Operasi Defensif Strategis. Dilaksanakan bila perbandingan kekuatan perang musuh dengan kekuatan perang kita sedemikian rupa sehingga tldak memungkinkan operasi ofensif strategis. Operasi Ofensif Strategis. Dilaksanakan dengan operasi udara, operasi laut dan operasi darat, dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh atau memaksanya untuk menyerah. Operasi ofensif strategis dalam bentuk ofensif awal dilaksanakan apabila musuh secara nyata bermaksud untuk menyerang wiiayah negara Repubilk Indonesia. Mendahului akan memberikan jaminan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara daripada menunggukedatangan musuh. Operasi ofensif strategis dalam bentuk ofensif balas digunakan apabila operasi defensif strategis menghasilkan pengembangan kekuatan yang menguntungkan kita.
Hasii akhir operasi pertahanan ialah mundurnya atau terlemparnya musuh dari wiiayah Republik Indonesia. 2)
Pola OperasiKeamanan Dalam Negeri (Opskamdagri)
Pola Opskamdagri adalah semua operasi dalam rangka menanggulangi subversi, infiltrasi, sabotase dan pemberontakan-pemberontakan secara preventif dan represif. Opskomdagri ini menggunakan sistem persenjataan sosial dan sistem teknologi secara serasi, dilaksanakan di wiiayah nasional dan diarahkan kepada masyarakatyang menjadi unsur utama. Wilayah nasional baik daratan, lautan, udara dan ruang angkasa harus dipertahankan agar tidak dijadikan bagian dari usaha spionase subversi, infiltrasi, sabotase dan pemberontakan. Pelaksanaan Opskamdagri meliputi beberapa babak, yaitu: Mengungkapkan iatar belakang setiap usaha yang menjadi tantangan keamanan dalam'negeri, Pemisahan yang bertujuan memisahkan musuh dengan kawannya, musuh dengan rakyat, dan musuh dengan bantuan luar negeri. Penggiringan dan pelokalisasi musuh pada tempat-tempatyangdirencanakan. Penghancuran kekuatan musuh. A
Konsolidasi. Rehabilitasidanstabiiisasi. Bentuk-bentuk Opskamdagri ialah: Operasi Intelejen, Operasi Tempur, Oparasi Teriioriai, dan Operasi Kamtibmas. Sesuai dengan Konsepsi Penanqkalan, Sistem Hankamta mencakup seluruh daya mampu bangsa dan negara yang disiapkan secara terpadu dan terpimpin didalam perlawanan bersenjata atau bentuk lainnya dan didasarkan pada keyakinan dan kekuatan sendiri dan tidak mengenal menyerah. Seluruh sumber daya nasional dan prasarana nasional didayagunakan secara menyeluruh, terpadu, terarah,
adil dan merata. Dengan mendayagunakan seluruh kemampuan dan kekuatan bangsa akan memaksa musuh untuk berhadapan dengan kekuatan yang maha dahsyat dalam front yang iuas mendalam. Kondisi semacam ini memaksa musuh untuk berpikir dengan cermat sebelum menyerbu masuk wilayah kita, karena akan menderita kerugian yang besar dan tanpa kepastian untuk menang. Apabila musuh berhasil masuk ke daerah perbatasan maka musuh akan terus mendapat tekanan dan perlawanan pada front yang mendalam dan garis depart yang mencair, Akibatnya musuh akan terus mendapat tekanan yang bertubi-tubi dan akhimya tidak dapat memanfaatkan momentumnya dan terhenti selanjutnya dapat di ofensif balas untuk dihancurkan. Strategi ini merupakan strategi menangkal yaitu strategi untuk mencegah dan menangkal perang serta mencegah dan menangkal atau mengatasi gangguan dalam negeri.
Bab 2 Strategi Keamanan Nasional
Kebijakan pertahanan dan mencakup penentuan berbagai tugas nasional dan militer baik dalam masa damai maupun di masa perang, termasuk pentahapan tugas sesuai perkembangan situasi). The Institute for American Strategy mengemukakan pengertian strategi sebagai berikut: a)
Once : The science and art of employing the Armed strength of a belligerent to secure the objects of war. (Pada mulanya strategi adalah i!mu dan seni tentang pengerahan kekuatan bersenjata dan negara yang berperang untuk menguasai berbagai sasaran perang).
b)
Now, 'Century of total war, the mobilization, integration and prudent management of the political, economical, educational, technological, industrial, scientific, cultural, ideological and spiritual resources of the intire nation in order to secure the objectives of peace, justice, liberty and opportunity. (Saat ini (abad perang total) strategi adalah kegiatan mobilisasi, integrasi dan pengelolaan yang bijaksana terhadap kekuatan/sarana politik, ideologi dan semangat bangsa untuk mengamankan berbagai tujuan dan perdamaian, keadilan, kemsrdekaan dan keuntungan yang teiah dicapai).
Strategi diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi iawan, karakteristik medan perang, kekuatan dan karakteristik sumber daya yang tersedia, sikap orang-crang yang menempati teritorial tertentu serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkinterjadi. Dari pengertian diatas, tampak bahwa berbagai prinsip dan strategi mengalami banyak variasi, berkembang dari satu penulis kepada penulis yang lain dan dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan keadaan dan permasalahan yang akan dihadapi senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan sendirinya keadaan ini menghendaki peninjauan yang lebih luas terhadap pengertian strategi. Pentingnya strategi bukan hanya menyangkut bagaimana menggunakan kekuatan, tetapi juga bagaimana mencegah Iawan menggunakan kekuatannya terhadap kita, atau bagaimana mencegah peperangan dan juga bagaimana kita hams berperang bila terlibat di dalamnya. Bagaimanapurt-fermulasi strategi baik dalam pengertian sempit maupun luas, akan mencakup 3 unsur yaitu adanya tujuan (ends), sarana (means), dan cara (ways). Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut: 1.
Sumber daya yang dimiliki terbatas
2.
Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi
3.
Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi
4.
Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu
5.
Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.
Dengan demikian strategi itu tidak lain upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan cara dan sarana yang tersedia. Strategi dapat dipandang dari 2 persfektif yang berbeda, yaitu: pertama, apa yang ingin dilakukan (intends to do); dan kedua, apa yang akhirnya dilakukan (eventually does). Berdasarkan persfektif yang kedua, strategi terpola sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Di sini berlaku bagi para manajer reaktif. Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai strategi. Periama, adalah bahwa suatu seri tindakan mungkin dilihat sebagai strategi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan jangka pendek dan dapat pula diartikan sebagai taktik untuk jangka panjang. Kedua, adalah dalam tujuan-tujuan tertentu, serangkaian interaksi yang telah ada dapat dilihat sebagai game itu sendiri, dan bagi tujuan lain,
interaksi tersebut dapat pula dilihat sebagai salah satu fase dalam game yang lebih besar lagi. Dalam perspektif strategi, keputusan tertentu dilihat daiam hubungannya dari tujuan strategi secara keseluruhan. Adapun tindakan taktis tersebut dapat didesain untuk (Lovell, 1970:76-79): 1.
Legitimasi, dimana tindakan taktis dirancarig untuk melegitimasi tindakan lain.
2.
Memaksimalkan keuntungan taktis (exploitation of tactical advantage).
3.
Meminimalkan kerugian taktis (reduction of tactical advantage).
4.
Meningkatkan posisi tawar (improvement of bargaining position).
5.
Meningkatkan daya antisipasi (strengthening deterrence).
dari
ancaman
yang
datang
dari
lawan
Walaupun istilah strategi diartikan sebagai rancangan operasi militer dalam perang, kata strategi dapat pula diapiikasikan ke dalam pengertian yang lebih luas. Dapat diartikan sebagai pra desain dari seperangkat tindakan, serangkaian keputusan, dalam situasi kompetitif yang hasil akhirnya tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Dalam pengertian yang luas strategi kebijakan luar negeri adalah rencana-rencana suatu negara untuk memajukan atau mencapai kepentingan nasionalnya dan mencegah negara-negara lain yang menghalangi pencapaian kepentingan nasional tersebut. (Lovell, 1970:68). Ada dua hal yang perlu diingat mengenai strategi ini. Pertama, adalah suatu seri tindakan mungkin dilihat sebagai strategi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan jangka pendek dan dapat pula diartikan sebagai taktik untuk jangka panjang. Kedua, adalah dalam tujuan-tujuan tertentu serangkaian interaksi yang telah ada dapat dilihat sebagai game itu sendiri, dan bagi tujuan lain, interaksi tersebut dapat pula dilihat sebagai salah satu fase dalam game yang lebih besar lagi. 2.2 Keamanan Nasional: Konsep dan Strategi Keamanan Nasional merupakan konsepsi pembangunan, peraturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan di segala aspek kehidupan nasional secara terpadu, selaras, seimbang dan serasi dalam rangka menciptakan kehidupan yang semakin maju, adi! dan makmur. Kemantapan keamanan nasional akan menjamin dapat dikembangkannya kemantapan dibidang kesejahteraan nasional, sebaliknya kemantapan kesejahteraan nasional akan mengantar dapat dikembangkannya kemantapan dibidang keamanan nasional. Pembahasan tentang keamanan nasional tidak terlepas bagaimana cara menyelenggarakan pertahanan keamanan negara. Pentingnya keamanan nasionai pada dasarnya menyangkuttiga unsur, yaitu: kedaulatan negara, integritas bangsa, keamanan serta pengamanan pembangunan nasional. Sistem keamanan nasional mempunyai fungsi: (1) membina kepastian hukum, (2) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, (3) penegakan hukum dan keadilan, (4) membangun kemampuan pertahanan, (5) melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kessngajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, dan (6) memelihara keamanan negara. Karena itu, daiam upaya menciptakan keadaan aman dan rasa aman merupakan tugas dan kewajiban seiuruh potensi bangsa, baik dari kaiangan sipil, maupun POLRI dan TNI, masyarakat, swasta, ormas, orsospoi, LSM, mahasiswa/pemuda dan sebagainya. Tetapi apabila terjadi gangguan pada saiah satu atau keseluruhan fungsi utama diatas maka akan berdampakiangsung terhadap kualitas keamanan nasiona!. Fungsi Keamanan Nasional (national security) pada hakekatnya adalah himpunan berbagai kegiatan untuk menjamin dan meningkatkan kondisi kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan sebuah negara bangsa (nation state).
Fungsi ini dijabarkan ke dalam fungsi yang iebih spesifik yaitu:
Fungsi keselamatan masyarakat (publicsafety),
Fungsi perlindungan masyarakat (communityprotection), Fungsi ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat (law enforcement and good order). Fungsi pertahanan nasional (nationaldefence).
Dengan demikian, fungsi Keamanan Nasional cakupannya sangat luas dan beragam. Pengertian Keamanan Nasiona! yang luas ini kadang sering diartikan sempitdan menjadi rancu ketika keamanan dan ketertiban masyarakat diberi label keamanan saja. Pengertian keamanan seharusnya tidak berdiri sendiri karena mempunyai pengertian yang berbeda dan spesifik bila mempunyai atribut tertentu. Atribut itulah yang membedakan konteks dan bobot dari makna keamanan itu sendiri. Beberapa contoh, misainya keamanan global (global security), keamanan regional (regional security), keamanan manusia (human security), keamanan dalam negeri (internalsecurity), keamanan dan ketertiban masyarakat (public security and good order). Dari bgika ini, penggunaan kata keamanan tanpa atribut, menjadi netral, aitinya ia tidak menjadi bagian apapun dan siapapun, ia hanya menunjukkan tentang kondisi yang tidak jelas tentang/perihal apa. Oleh sebab itu penggunaan kata keamanan sebaiknya lengkap dengan atributnya sehingga ia menjadi jelas menerangkan tentang apa dan atau siapa. Dari pengertian diatas Keamanan Nasional menggambarkan sebuah spektrum kondisi keamanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi ini berubah secara dinamis tergantung kepada keberhasilan para penyelenggara pemerintahan negara daiam mengendalikan berbagai ancaman yang mempengaruhi kondisi Keamanan Nasional itu yaitu ancaman. Ancaman itu sendiri mempunyai hakekat majemuk (the nature of threat). Strategi keamanan nasional merupakan seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Maka dari itu, strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus fleksibel, dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan di samping nilai "seni". Mengenai strategi keamanan, Barry Buzan menyatakan bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek threat (ancaman) dan vulnerability (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangatlah ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki negara tersebut (Buzan, 1991:112-114). Dengan demikian, maka faktor-faktor yang mempenga ruhi politik dan strategi nasional dapat terdiri dari unsur-unsur: ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan ancaman. Sasaran strategi nasional adalah tujuan atau maksud, yaitu apa yang hendak dicapai. Dalam hal ini dapat dibedakan adanya sasaran ke dalam dan sasaran ke luar. Sasaran ke dalam, yaitu integrasi nasional dengan mewujudkan identitas dan integrasi nasional. Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, tujuan negara, dan peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah suatu kesatuan yang menyeluruh di daiam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensial maupun fungsional. Sedangkan sasaran ke luar ada tiga macam yaitu:
1)
Mendukung kepentingan nasional di dalam negeri (pembangunan nasional).
2)
Memperjuangkan kedudukan terhormat didalam pergaulan antar bangsa dengan titik berat pada ASEAN terkoordinasikan secara erat dan akrab serta forum Perserikatan Sangsa-Bangsa (PBB) yang mantap berwibawa dan efektif.
3)
Mengadakan hubungan internasional lainnya baikyang bersifat bilateral maupun multilateral.
Pola strategi nasional dapat diarahkan ke dalam dan ke luar. Strategi kedalam dengan cara persuasi, yaitii dengan mempengaruhi/mengajak dan membujuk pihak lain, sehingga pihak lain dapat yakin akan maksud baik yang dikemukakan; sedangkan strategi keluar dengan cara tidak langsung (indirect strategy) dengan politik luar negeri yang sekaligus dilaksanakan pada dua tingkat, yaitu secara : 1)
Defensif, dengan maksud untuk mencari waktu (to gain time).
2)
Konstruktif, dengan maksud untuk menciptakan iklim internasional yang tenang dan tenteram serta menguntungkan bagi pembangunan nasional.
Untuk memungkinkan diselenggarakannya pola tersebut mutlak diperlukan kebebasan bertindak [freedom of action). Politik dan strategi keamanan nasional bersumberdari: © GeopolitikBangsa Indonesia © Wawasan Nusantara © Ketahanan Nasional © Tata Bina Nasional Politik dan strategi keamanan nasional disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka Ketahanan Nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a.
Adanya suatu konsep politik dan strategi Hankamnas (Polstrahankamnas) yang merupakan bagian integral dari politik dan strategi nasional yang berjangka panjang, sedang dan pendekyang mencakup dua aspek pokok:
Pembangunan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan Hankamnas; Penggunaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan tersebut.
b.
Suatu mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi tersebut.
c.
Kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan strategi nasional tersebut.
Berkenaan dengan Ancaman dapat berbentuk fisik atau non fisik, konvensional atau non konvensional, global atau lokal, segera (immediate) atau mendatang (future), potensial atau aktual, militer atau non militer, langsung atau tak langsung, dengan kekerasan bersenjata atau tanpa kekerasan bersenjata, ancaman perang tak terbatas atau perang terbatas, datang dari luar negeri atau dari dalam negeri. Atas dasar pertimbangan ini banyak negara yang melengkapi instrumen pengaturnya dengan Undang-undang tentang Keamanan Daiam Negeri (Internal Security Act/ISA) seperti Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Amerika Serikat baru saja menerbitkan ISA. ISA adalah instrumen pengatur untuk mendukung tindakan cepat otoritas Keamanan Nasional dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh ancaman non tradisional.
Sebenarnya baik Singapura, Malaysia maupun Thailand "meniru" Indonesia yang sejak lama mempunyai Undang-undang tentang Anti Subversi guna menanggulangi ancaman non tradisional, namun seiring dengan gencarnya reformasi nasional UU ini dianggap sangat represif dan melanggar HAM sehingga UU ini kemudian dicabut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara universal banyak negara melengkapi manajemen Keamanan Nasionalnya dengan beberapa instrumen pengatur seperti UU tentang Keamanan Nasional (NSA), UU tentang Keamanan Dalam Negeri (ISA), UU tentang Intelijen Negara, UU tentang Keadaan Darurat/Emergency Act, UU tentang Kepolisian, sebaliknya beium ada negara mempunyai UU tentang Pertah3nan Negara kecuaii Indonesia paska reformasi. Pada masa lalu, UU tentang Pertahanan Keamanan Negara RI dapat disetarakan dengan NSA. Berkenaan dengan perubahan produk peraturan perundang-undangan tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam arti bahwa penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara diarahkan pada satu tujuan yang integral. Salah satu permasalahan di masa lalu adalah mengintegrasikan POLRI ke dalam tubuh ABRI dalam satu komando dan satu doktrin. Hal inilah yang kemudian menimbulkan bias bahwa POLRI adalah kombatan, mengikuti budaya militer, mempunyai tatalaku militer yang berarti menyimpang dari hakekat keberadaannya sebagai non kombatan, atau civilian police. Secara universal polisi tak dapat diidentikan dengan tentara karena keberadaannya sangat berbeda. Konvensi Hukum Internasional tentang konflik bersenjata yang telah diratifikasi RI membedakan tentara dan polisi kedalam kombatan dan non kombatan. Tentara tunduk pada hukum militer dan dalam keadaan tertentu tundukpada hukum sipil, sedangkan polisi hanya tunduk pada hukum sipil saja. Habitat tentara dan polisi sama sekaliberbeda, dimana polisi adalah penegak hukum dan pembasmi kejahatan/kriminalitas, subyek dan obyek hukumnya adalah individu, instrumen utamanya adalah hukum. Sedangkan tentara berkaitan dengan kekerasan bersenjata, penegak kedaulatan negara, subyek dan obyek hukumnya adalah negara bangsa (nation state), instrumen utamanya adalah sistem senjata untuk menjamin kedaulatan dan kewibawaan bangsa dan negara. Perubahan internal yang dilakukan oleh TNI dan POLRI antara lain berupa revisi berbagai undang-undang, doktrin, petunjuk lapangan dan petunjuk teknis serta pemuliaan profesionalisme TNI dan POLRI yang pada kenyataannya memakan waktu cukup lama, sehingga hasilnya belum mampu mengimbangi dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat yang serba cepat. Akibatnya di lapangan, pemulihan citra TNI dan POLRI mengalami hambatan yang cukup serius. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan tekad yang sungguh-sungguh dari Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk segera melakukan penataan produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional dan menuangkannya ke dalam undang-undang yang lebih rinci, bukan hal yang luar biasa apabila TNI dan POLRI pasif dalam menanggapi berbagai situasi konflikyang berkembang di masyarakat. Undang-undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI semula merupakan induk dari UU No. 28/1997 tentang POLRI. Dengan terbitnya Ketetapan MPR No. VI dan VII/MPR/2000 muncul citra seolah-olah UU No. 20/1982 direvisi menjadi UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dalam kedudukan yang setara. Hal ini lebih diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa Kapolri dan Menhan berada langsung dibawah Presiden. Pada konteks ini maka permasalahan berawal dari pemisahan TNI dan POLRI yang diterjemahkan secara pragmatis dengan memisahkan istilah Pertahanan Keamanan Negara sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi Pertahanan dan Keamanan sebag3i dua idiom yang sama sekali terpisah. Lebih tragis lagi ketika pertahanan hanya menjadi tugas dan fungsi TNI, sedangkan keamanan hanya tugas dan fungsi POLRI saja. Gambaran kronologisnya dapat ditelusuri dari rumusan yang terkandung dalam instrumen pengatur yang tidak konsisten untuk materi yang sama yang dituangkan dalam beberapa pasal berbeda di dalam
satu produk hukum yang sama dan atau antar produk hukum yang berbeda. Pada awalnya terbit terlebih dahulu TAP MPR yang mengatur TNI dan POLRI yaitu TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Inkonsistensi materi yang terkandung dalam kedua TAP tersebut dan UUD 1945 sampai perubahan keempat antaralain: 1) TAP MPR No. VI/MPR/2000, dimuat pada pasal 2 yaitu pada ayat, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan POLRI harus bekerja sama dan saling membantu. Catatan analisis, penggunaan istilah keamanan disini berbeda dengan istilah yang selama ini digunakan untuk dan oleh POLRI yaitu berperan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan istilah ini dapat dilihat pada KUHP, KUHAP, UU tentang POLRI sebelumnya. Pada UUD 1945 pada pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ... dst. Secara umum selama ini di Indonesia telah lazim dikenal beberapa istilah baku yaitu pertahanan keamanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sinilah awal kerancuan penggunaan istillah pertahanan dan keamanan sebagai dua istilah berbeda yang terkandung dalam TAP MPR ini. 2) TAP MPR No. VII/MPR /2000, antara lain menyatakan pada pasal 1 ayat (2), TNI berperan sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Catatan analisis, Istilah ini sama sekali baru sehingga dapat mengaburkan istiiah sebelurnnya dan masih tercantum dalam pasal 30 yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Catatan analisis, kembali di sini digunakan istiiah baku yaitu kamtibmas. 3) UUD 1945 amandemen/perubahan keempat antara pada Bab XII pasai 30 pada ayat (2), dan (4) masing-masing menyatakan bahwa: usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Catatan analisis, dapat member! kesan bahwa sishankamrata terdiri dari sishan (rata) dengan TNI sebagai komponen utama dan siskam (rata) dengan POLRI sebagai komponen utama. 4) UU No, 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengandung beberapa substansi yang inkonsisten antara lain dapat dibaca pada: ♦
Konsideran menimbang butir b yaitu bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan seterusnya diiakukan oleh POLRI. Catatan analisis, diktum ini dapat mengubah operas! keamanan dalam negeri yang selama ini diiaksanakan melalui operasi intelijen, operasi tempur, operasi teritorial dan operasi kamtibmas.
♦
Pasal 1 butir 5 yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai ,dst. Catatan analisis, kembali disini digunakan istiiah baku kamtibmas.
♦
Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Catatan analisis, kembali disini menggunakan istiiah baku yaitu Kamtibmas. Instrumen pengatur idealnya adalah seperangkat patokan-patokan baku yang konsisten agar dapat menjamin kepastian penerapannya di lapangan.
Penggunaan istiiah, pengertian, redaksi, substansi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan para pelaksana tugas di lapangan. 2.3 Pertahanan Keamanan Negara Hakekat Pertahanan Keamanan Negara adalah perlawanan total (semesta) untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara yang penyelenggaraannya disusun dalam sistim pertahanan keamanan nasional. Upaya inididasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemampuan dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Dengan demikian, maka perlawanan semesta adalah kesadaran, tekad, sikap, dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah, menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Bentuk akhir dari perlawanan semesta adalah perang semesta, perlawanan total seluruh potensi dan kekuatan nasiona! terhadap usaha musuh yang akan merampas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pertahanan keamanan, maka negara menyelenggarakan fungsi-fungsisebagai berikut: >
Memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional dengan menanamkan serta memupuk kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memasuki sikap mental yang meyakini hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang reia berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya
>
Membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan regara, dengan memantapkan kemanunggalan segenap unsur kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh Indonesia.
>
Mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara beserta segenap wilayah yurisdiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
Dari uraian di atas, konsepsi penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan di segala aspek kehidupan secara terpadu, selaras, seimbang dan serasi perlu terus diarahkan guna menciptakan kehidupan keamanan nasional yang semakin mantap; sehingga dapat dikembangkan strategi yang dapat memantapkan dibidang keamanan nasional. Tabel 2.1: Strategi Pertahanan Keamanan Semesta Tantangan adalah segala hal atau usaha yang bersifat menggungah
1. Konsepsi strategi, menentukan cara menghadapi hakekat
Dalam pengembangan kekuatan Hankam menuntut adanya kemampuan penangkalan yang
kemampuan, dan bertujuan
tantangan tersebut diatas. dengan menggunakan kekuatan dan
merombak, mengubah,
sarana yang ada.
1. Pengembangan kekuatan
2. Penangkalan dapat terwujud. menghalangi dan melemahkan pencapaian tujuan dan citaapabila memiliki kemampuan
diarahkan kepada : perlawanan bersenjata 2. Pengembangan kekuatan
cita negara dan bangsa
perlawanan bersenjata, yang
pendukung perlawanan
Indonesia baik berasal dan
diorganisasikan untuk
rakyat bersenjata.
luar maupun dari dalam.
melaksanakan perlawanan
Tantangan dibedakan dengan pengertian :
bersenjata di darat, di laut dan di udara.
a) Ancaman, segala upaya 3. Kemampuan pendukung
3. Penyusunan komponen ABRI dan Rakyat terlatih yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk
yang bertujuan untuk
perlawanan rakyat
menghancurkan musuh di
merombak atau mengubah tatanan dan kepentingan negara dan bangsa
bersenjata, yaitu Lembaga
wilayahnya, di perjalanan,
Negara dan Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Swasta,
Indonesia.
sumberdaya untuk dlwujudkan
dan didarat serta pedalaman
menjadi kekuatan pendukung
serta menegakkan dan
b) Gangguan adalah segala usaha yang bertujuan untuk mengubah atau menghalangi kebijakan
diambang pintu didarat teritorial, diperairan .pedalaman, di pantai
yang memungkinkan men lelihara keamanan perlawanan berlanjut, Dalam pembinaan dan keten iteraman dan ketertiban
negara Indonesia baik
penggunaan kekuatan perlawanan rakyat bersenjate dan
melalui kegiatsn ideologi,
pendukung rakyat bersenjata perlawanan
politik, ekonorni, scsial
tersebut harus berpedoman
budaya dan Hankam.
kepada :
pendukung kekuatan
a) Kemampuan bertahan secara mendalam,
perlawanan Rakyat
hal yang dapat menghalangi dan
b)
urusan sipii dan lembaga negara
c) Hambatan adalah segaia
melemahkan usaha negara dan bangsa Indonesia.
mas rarakat di seluruh wilayah tan; lafr. ■ i 4. Periyusunan komponen
bersenjata meliputi komponen
Kemampuan dan percaya pada kekuatan
dan pemerintah, lembaga
sendiri c)
Pengunaan sistem
masyarakat dan swasta serta ,
komponen urusan logistik terdiri
persenjataan teknologl dan
dari rakyat terlatlh tak
sistem persenjataan sosial
bersenjata dan sumber daya
secara serasl dan seimbang.
beserta kekayaan alam termasuk Industri dan Jasa. Kekuatan Inl diarahkan kepada tingkat kekustan yang memlliki kemampusn-kemampuan.
Sumbsr: Yunnan Yutgm, Lemhenas, 1993; Mardiono, Lemhanas, 1994. Dari Tabel 2.1 di atas, secara konsepsi operational, kcnsepsi strategi, penangkalan, dan pengembangan kekutan dapatdilakukan sesuai dengan cara yang ditempuh. Dalam Konsepsi strategi adalah: a.
Menangkal ancaman dan gangguan dalam segala bentukdan perwujudan. Apabila penangkaian tidak berhasil dilaksanakan penghaiauan atau penghancuran terhadap ancaman dan gangguan tersebut diatas.
b.
Penangkalan diutamakan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, termasuk keamanan ketenteraman ketertiban umum dan kemudian ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
c.
Mencegah timbulnya hambatan, mentiadakan dan memperkecil hambatan yang ada.
Cara penangkalan dapatdilakukan dengan Kemampuan perlawanan rakyatdengan cara: a.
Menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan negara dan bangsa dan bangsa Indonesia.
b.
Menegakkan hukum dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
c.
Kemampuan pendukung perlawanan rakyat bersenjata, yaitu Lembaga Negara dan Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Swasta, sumber daya untuk diwujudkan menjadi kekuatan pendukung yang memungkinkan perlawanan berlanjut.
Dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan dan pendukung perlawanan rakyat bersenjata tersebut harus berpedoman kepada : a.
Kemampuan bertahan secara mendalam,
b.
Kemampuan dan percaya pada kekuatan sendiri
c.
Pengunaan sistem persenjataan teknologi dan sistem persenjataan sosial secara serasi dan seimbang.
Dalam pengembangan kekuatan Hankamnas menuntut adanya kemampuan penangkalan yang diarahkan kepada pengembangan kekuatan perlawanan semesta. Penyusunan komponen ABRI dan Rakyat terlatih yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menghancurkan musuh di wilayahnya, di perjalanan, di ambang pintu, di darat teritorial, di perairan pedalaman, di pantai dan di darat serta pedalaman serta menegakkan dan memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Penyusunan komponen pendukung kekuatan perlawanan meliputi komponen urusan sipil dan lembaga negara dan pemerintah, iembaga masyarakat dan swasta serta komponen urusan logistik terdiri dari rakyat terlatih tak bersenjata dan sumber daya beserta kekayaan alam termasuk Industri dan Jasa. Kekuatan ini diarahkan kepada tingkat kekuatan yang memiliki kemampuan-kemampuan: >
Memelihara keberlangsungan penyelenggaraaan pemerintahan RI. Yang memungkinkan tercapainya pemerataan Hankamrata, sehingga peningkatan dapat dirasakan diseluruh wilayah tanah air.
>
Pembinaan faktor geografi menjadi kekuatan Hankamnas, diarahkan untuk mewujudkan kompartimentasi wilayah perlawanan yang memungkinkan perlawanan bersenjata.
>
Pembinaan faktor sumber daya dan kekayaan alam menjadi kekuatan sumber daya dan kekuatan kekayaan alam diarahkan untuk mewujudkan kekuatan industri dan Jasa yang tersebar diseluruh wilayah tanah air.
>
Pembinaan potensi dan kondisi dinamis berupa Ipoleksosbudhankam di dalam lingkungan kehidupan bangsa, menjadi kekuatan dan kondisi Ipoleksosbudhankam yang mendukung penyelenggaraan Hankamrata dengan,upaya memanfaatkan kesadaran bernegara dan bela negara bag! seluruh rakyat,Indonesia.
Bab 3 Konflik dan Kebijakan
Posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu pada gilirannya akan memicu timbulnya konfiik dalam masyarakat. Pandangan teori struktural tentang teori konfiik ini memandang struktur daiam masyarakat hanya menimbulkan penindasan dari superordinat pada subordinat, melahirkan ketidakadilan, ketidaksamarataan, dan konfiik. Oieh karena itu, konfiik dan kerusuhan, baik vertikal maupun horizontal tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat yang berstruktur. Kepedulian dari subordinat (pihak yang tertindas) dianggap menimbulkan konfiik baik verbal maupun fisik, bahkan sampai pertumpahan darah, Akan tetapi, bila sistem sosial dalam masyarakat yang berstruktur tersebut berfungsi, kemungkinan besar setiap konfiik yang terjadi dapat di atasi, tidak berkembang menjadi chaostic situation (kekacauan). Pandangan teori struktural fungsional yang berawal dari hasil pemikiran August Comte (1798-1857) menganggap masyarakat dapat memelihara tatanan sosial {social order) bila semua bagian dari sistem masyarakat berfungsi, artinya ketidakseimbangan bisa terjadi bila bagian-bagian dari sistem terganggu fungsinya. Konfiik dengan segaia akibatnya, termasuk kerusuhan sosial (chaostic situation), dapat terjadi manakala bagian-bagian dari sistem masyarakat terganggu. Misainya, sistem sosial dalam masyarakat, yang memiiiki subsistem-subsistem: status sosial, peran, posisi, norma, nilai dan kontrol sosial, bisa terganggu bila salah satu subsistem terganggu keberfungsiannya. Konfiik, kekerasan dan kerusuhan sosial dapat terjadi biia saiah satu subsistem dari sistem sosiai tidak berfungsi, misainya status sosial (bekerja -tidak bekerja, sekolah - tidak sekolah, peran orang tua), norma dan nilai (pengatur tingkah laku), kontroi sosial (pengawas - pemberi sanksi pada perilaku yang menyimpang), bila subsistem-subsistem sosial tersebut berfungsi, maka sistem sosial berfungsi dan masyarakat berada dalam kesinambungan yang harmonis. Konfiik dapat dibedakan dari aspek penyebab konfiik tersebut, apakah bersifat fundamental atau accidental. Bila konfiik bersifat fundamental berarti konfiik itu berasal dari perbedaan struktur yang mendasar dan permanen sifatnya pada pihak-pihak yang bertikai. Konfiik yang demikian ini cenderung dapat terjadi berulang-ulang. Sedangkan konfiik yang bersifat accidental berarti konfiik tersebut berasal dari alasan-alasan atau situasi yang kebetuian saja terjadi, sehingga tidak akan berulang di kemudian hari. Berdasarkan intensitasnya, Holsti mengeiompokkan konfiik ke dalam empat kelas. Kelas dari konfiik tersebut memiiiki karakteristiksebagai berikut (Holsti, 1995:343-345): 1)
Konfiik Kelas I Pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk mengadakan negosiasi dan menghormati pihak lain dengan cara yang sesuai. Isu-isu yang ada umumnya mengacu pada kepentingan nyata dan relatif mudah diidentifikasikan. Hasil yang memungkinkan dari konfliksemacam ini umumnya adalah kompromi dan penarikan tuntutan awal.
2)
Konfiik Kelas II Konfiik bergerak ke tingkat intensitas yang iebih tinggi, namun kompromi masih merupakan hasil yang paling memungkinkan dari konfiik kelas II ini.
3)
Konfiik Kelas III Pada tingkat ini hasil yang muncul adalah kebuntuan.
4)
Konfiik kelas IV Pada tahap ini pihak-pihakyang bertikai sudah tidak mau mengikuti iegitimasi dari pihak lain, sehingga negosiasi hampir tidak mungkin diiakukan; pihak yang bertikai memandang kerugian pihak lain sebagai keuntungan pihak lainnya.
Tahapan konflik di atas secara ringkas menggambarkan proses terjadinya konflik antar kelompok, dapat menimbulkan terjadinya konsekuensi disfungsiona\ atau fungsional. Konsekuensi disfungsional ditandai adanya perubahan dalam keiompok; seperti adanya peningkatan munculnya kepemimpinan otokratis; fokus pada kegiatan dan penekanan atas loyaiitas; serta perubahan antar kelompok seperti adanya persepsi yang terganggu; stereotip negatif dan komunikasi yang menurun. Sernentara konsekuensi fungsional ditandai oleh adanya unsur-unsur kewaspadaan terhadap
masalah; upaya-upaya dalam pencarian penyelesaian serta adanya perubahan dan adaptasi. Fenomena konflik dan kekerasan sudah berkembang sedemikian rupa dan telah menembus alam budaya masyarakat. Montagu dan Matson mengemukakan: This contemporary, vague-which has been variously labeled "terrorist chick", is cruelty cult, and just plain "Punk" is not limited to the movie built runs like a crimson thread throughout the realm of popular culture all the way. Dalam pemahaman yang lain, kekerasan yang diiakukan pada masa tertentu di Indonesia dipandang sebagai seni mereka dalam menghadapi/menyelesaikan konflik yang ada. Hal itu diiakukan sebagai pembenaran diri atastindakan yang diiakukan oleh massa adalah dengan menilai hukum positif yang ada sebagai konstitusi yang tidak dapat dipercaya lagi. Hal ini tidak hanya terkait dengan masalahmasalah umum, seperti ketimpangan sosial ekonomi dan budaya, ketidakadilan politik dan sektarianisme ideoiogi kehidupan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang bersifat individual. Dari berbagai analisis teori konflik, menunjukkan sumber atau penyebab timbulnya konflik di masyarakat, terutama dilihat dari perbedaan posisi dan wewenang, antara lain sebagai berikut: • Konflik sosial bersumber dari adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Sebenarnya secara rasional dapat diketahui bahwa tidaklah mungkin untuk dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, Oleh karena itu, maka konflik akhirnya menjadi sesuatu yang hampir dapat dipastikan memang wujud dalam kehidupan masyarakat •
Konflik juga dapat berasai dari tidak tunduknya individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai.
•
Konfiik merupakan fungsi dari adanya pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai, dimana penguasa senantiasa ingin mempertahankan "Set of Properties" yang melekat pada kekuasaannya. Sementara itu, yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perbaikan posisi dirinya.
Dalam konsepsi kestabilan sosial, Dahrendorf mengernukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah: satu wajah adalah stabilitas, harmoni, dan konsensus; sedangkan wajah lainnya perubahan, konflikdan kontrol. Stabilitas, harmoni, konflikdan kontrol dengan kata lain keseimbangan, dimungkinkan bila dalam masyarakat ada struktur, termasuk dalam unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Sedangkan menurut pendapat pandangan S-K struktur dalam masyarakat hanya menimbuikan penindasan dari superordinat pada subordinat, melahirkan ketidakadilan, ketidaksamarataan, dan konflik. Oleh karena itu, struktur tidak perlu, termasuk keluarga juga tidak diperlukan. Diskurus ini seolah-olah menjelaskan bahwa konflik dan kerusuhan, baik vertikal maupun horizontal tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat yang berstruktur. Kepedulian 'out of anger" dari subordinat (pihak yang tertindas) dianggap menimbuikan konflik baik verbal maupun fisik, bahkan sampai pertumpahan darah. Akan tetapi bila sistem sosial dalam masyarakatyang berstrukturtersebut berfungsi, kemungkinan besar setiap konflik yang terjadi dapat diatasi, tidak berkembang menjadi chaotic situation (kekaeauan). Oleh karena itu, keluarga mempunyai sumbangan yang besar untuk memelihara sistem sosial tersebut Bagaimanapun, institusi keluarga yang sehat adalah salah satu wadah yang paling efektif untuk menciptakan individu-individu yang berrnoral, dimana para anggotanya belajar untuk saling menghormati, melindungi dengan kasih sayang, walaupun status dan perannya berbeda-beda. Dari pandangan kebudayaan, dapat digambarkan skema korelasi kestabilan dalam sistem kebudayaan, sistem kepribadian dan sistem sosial mempunyai hubungan antara satu sama lainnya.
Sistem Sosia! Gambar 3.2: Kebudayaan Dalam Sbma Kestabilan Dari gambar diatas, sebuah kestabilan atau disebut juga kerukunan (perihal hidup damai, kesepakatan, saling tenqgang, perasaan bersatu hati dalam perbedaan) ditunjukkan adanya kesepakatan dalam perbedaan etnls, agarna; saling menghormati warga masing-masing dan mengekang diri dari mengintervensi warga etnis lain dan bekerjasama dalam kegiatan yang tidak membawa kerubuhan eksistensi menurut batas demarkasi etnis dan agama masing-masing. Artinya, Kerukunan baru bisa diwujudkan jika ciri masing-masing etnis dan agama tersebut menjadi nilai kebudayaan, norma dan aturan sosia! serta dipersonafikasikan secara mendalam. Dalam hal ini ada 4 hal yang umum tercermin: 1) ada nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing warga etnis, memasuki kebudayannya; 2) status dan hak pribadi terjamin; 3) prestise tidak jatuh; 4) Pemilikan dan pencaharian terjamin. 3.2 Penyelesaian Konflik Penanganan konflik dapat dilakukan dengan mengintesifkan maupun menekan konflik. Apabila kita mampu mengungkapkan suatu konflik terbuka demi pencapaian suatu tujuan maka kita telah mengintensifkan konflik. Salah satu tugas sulit dalam menangani konflik adalah melakukan diagnosis dan mengatasi konflik. Mengingat tidak mungkin menghindari konflik, maka kita seharusnya mengedepankan teknik mengelola konflik hingga bersifat fungsional. Teknik penyelesaian konflik dalam organisasi antara lain problem solving, tujuan tinggi, perluasan sumber daya, penghindaran, pelunakan atau penindasan konflik, kompromi, pemerintah yang otoriter, mengubah variabel struktur, dan mengiden tifikasi musuh atau pesaing bersama. Problem solving process yang dikenal secara luas meliputi identifikasi dan seleksi masalah; analisis masalah; alternatif solusi; memilih dan merencanakan solusi; implementasi solusi; dan evaluasi terhadap solusi. Mitchell mengartikan manajemen konflik sebagai keseluruhan teknik untuk: a. Mencegah perkembangan suatu konflik baru ataupun dari konflik yang telah ada. b.
Mencegah dari tindakan konflikyang merusak ataupun yang telah murcul.
c.
Menghentikan tindakan konflik yang tidak diinginkan atau memindahkan sumbernya melalui beberapa perjanjian perdamaian atau resolusi konflik.
Ross mengatakan bahwa salah satu strategi dalam memecahkan konflik joint probelm solving. Langkah-langkah yang dapatdilakukan dalam strategi Joint Problem Solving, di antaranya: ► Identification of interests Identifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah satu hambatan dalam mencari solusi dalam konflik ini adalah tidak mampunya pihak-pihak yang terlibat menterjemahkan keluhan yang samar-samar ke dalam permintaan konkrityang pihak lain dapat mengerti dan menanggapinya.
► Weighting interesis Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan penilaiannya terhadap kepentingannya. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingankepentingan yang dihadapi pihak-pihak tersebut. ► Third party asistance and support Pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menerjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefenisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masing-masing pihak dapat menerima hasilyangdisepakati. ► Effective communication Pihak-pihak yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini diperlukan untuk mendefenisikan mengenai isu yang dihadapi bersama. ► Trust that an adversary will keep agreement Keputusan yang diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut maka sebelum keputusan dijalankan harus dibuat struktur penalti atau sanksi. Bagaimanapun untuk mengatasi konflik yang sudah terlanjur terjadi dengan karakteristiktertentu, antara lain dapat ditempuh dengan cara: Tabel 3,2: Mengaiasi Konnflik: Karakteristik dan Tindakan No
Karakteristik
1 Kemaiemukan Vertikal, vaitu konfliktimbul karena tiap kelompok yang atau individu yang berdasarkan pekerjaan, profesi dan tempat 2 3 tinggal tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Kemaiemukan Horizontal, dimana struktur masyarakat terpolarisasi menurut pemikiran, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Katarsis Politik, Kurangnya komunikasi dalam penyaluran aspirasi dan partisipasi politik. Konflik ini kemungkinan disebabkan adanya ketimpangan kekuatan besar dari negara yang menyebabkan ketidak berdayaan golongan masyarakat tertentu. Akibatnya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kekuasaan yang memenntah akan menyingkir (atau sengaja disingkirkan) dan mengalah (atau sengaja dikaiahkan).
. Tiindakan Tindakan atematif vanq dapat dilakukan : didorongnya kemampuan semua pihak yang mengalami konflik untuk saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain. Tindakan yanq perlu diuoayakan : Dicarikan cara untuk mengurangi disparitas diantara kedua belah pihak yang mengalami konflik. Jika konflik itu menyanqkut pemikiran, maka diupayakan suatu cara untuk dialog, dengan musyawarah ditemukan kesepahaman bam. Jika konflik itu menyangkut kekayaan, maka diupayakan suatu cara untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, sehingga kesenjangan tidak terjadi terlalu mencolok. Jika konflik itu menyanqkut kekuasaan, maka perlu diupayakan prinsip azas proporsionalitas posisi pemerintahan yang penting kepada golongan-golongan masyarakat yang mengalami konflik. Tindakan yanq perlu diupavakan : Penvaluran aspirasi, komentar, partisipasi masyarakat perlu diciptakan. Kondisi politik yang kondusif dari sistem politik yang wujud atau kaku perlu diberikan peluang kemandirian masyarakat.
Dari gambaran di atas dapat disimpulkan, upaya untuk mengatasi konflik dapat diiakukan melalui tindakan: Diciptakan suatu kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara; Diperlukan adanya ruang publik yang bebas yang berguna sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari seluruh warga negara melalui wacana dan praktisi yang berkepentingan publik,. dan Perlu diupayakan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak memiliki sifat intervensionis. 3.3 Kebijakan Publik Konsepsi kebijakan publik merupakan bagian integral dalam proses dan langkah pelaksanaan roda institusi pemerintahan. Kebijakan publik adalah berupa tindakan yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Kegiatan mengambil atau memutuskan kebijakan itu sering juga disebut sebagai pengambilan keputusan (decision making). Tahapan dalam proses analisis dan pembentukan kebijakan negara atau pemerintah adalah: 1)
Policy germination (Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan).
2)
Policy recommendation (Rekomendasi mengenai suatu kebijakan).
3)
Policy analysis (Analisis kebijakan, di mana berbagai informasi dan penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijakan. Biasanya juga mempertimbangkan berbagai aiternatif implikasi pelaksanaan nya).
4)
Policy formulation (Formulasi atau perumusan dari kebijakan yang sebenarnya).
5) Policy decision atau policy approach (Pengambilan keputusan atau persetujuan formal terhadap suatu kebijakan. Biasanya hal ini kemudian disahkan dalam bentukperundangundangan atau peraturan, legitimasi). 6) Policy implementation (Pelaksanaan kebijakan-kebijakan). 7) Policy evaluation (evaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan). Hal ini dapat dilakukan secara berkala, ataupun pada waktu tertentu. Hasilnya adaiah suatu penyesuaian kebijakan melalui analisis dan formulasi kebijakan baru. Apapun kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Ha! Ini disebabkan karena implementasi kebijakan pubiik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang bersifat abstrak ke dalam realita. Artinya, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan sesuatu {outcome) yang dapat dinikmatiterutamaoleh kelompoksasaran (target groups). Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai getting the job done and doing it. Pelaksanaannya menuntut syarat adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan resources. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakantindakan, baik yang diiakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusankeputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Ada tiga macam aktivttas implementasi kebijakanpublik, antara lain:
1.
Organizational
2.
Interpretation
3.
Application
Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interprestasi (interpretation) merupakan aktivitas interprestasi (penjeiasan) substansi dari suatu kebijakan daiam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (application) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan antara lain: 1.
Standar dan Tujuan Dalam setiap kebijakan publik, standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program. Karena dengan jeiasnya standar dan tujuan kebijakan tadi, maka akan dengan mudah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2.
Sumber Daya Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besarterhadap gagalnya implementasi kebijakan. Sumber-sumber penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup: a)
Staf; Dalam konteks ini setiap staf harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Disamping itu ia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjsan yang ditanganinya.
b)
Dana; Diperlukan untuk membiayai operasional implementasi kebijaksanaan.
c)
Informasi; Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihakyang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
d)
Kewenangan; Diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwakebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki.
e)
Fasilitas; Merupakan sarana yang digunakan untuk perasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah,dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. 3. Komunikasi Antar Orqanisasi dan Aktivitas Pelaksanaan Agar kebijakan publik tadi bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar dan tujuan tersebut harus dipahami oleh individu-individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan yang dimaksud. Oleh karenanya standar dan tujuan tersebut harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan yang terkait. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasl kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (consistency and
uniformity) dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi kebijakan mencakup dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). 4.
Disposisi Pelaksan Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk meiaksanakan kebijakan. Para pelaksana (implementors) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk meiaksanakan kebijakan tersebut. Cara yang bagaimana para pelaksana (implementors) melakukan keleluasaannya itu, sebagian besartergantung pada kecenderungan (disposition) mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian, sikap mereka itu, akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
5.
Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti, struktur org3nisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya, struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur operasi (Standard operating procedure).
6.
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Faktor lain yang berpengaruh kuat dalam model implementasi kebijakan yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana adalah faktor eksternal yang meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor sosial politik yang melingkupi organisasi pelaksana implementasi kebijakan.
Bab 4 Pembangunan Masyarakat & Corporate Social Responsibility (CSR)
Sedangkan di Australia, Inggris dan beberapa negara Eropa, pembangunan masyarakat disebut sebagai community work, social treatment, social care atau community care (Twelvetress, 1993; Payne, 1986 dalam Suharto, 1997) Pembangunan masyarakat juga sering didefinisikan secara tumpang tindih. Ketumpangtindihan tersebut berkenaan dengan penggunaan istilah Community Organization dan Community Development. Istilah Community Development sering merujuk penggunaan di daerah pedesaan (rural) terutama di negara-negara berkembang dengan penekanan utama terhadap penyediaan komponen-komponen kebutuhan dasar kemasyarakatan saperti layanan kesehatan, makanan, air bersih, pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kondisi ekonomi komunitas, pembuatan fasilitas infrastruktur, pembangunan fasilitas perumahan untuk kelompok 'miskin', serta menyiapkan lapangan kerja. Sedangkan istilah Community Organization sering dipergunakan di daerah yang tingkat kehidupannya relatif tinggi dan pelayanan sosialnya relatif telah berkembang dengan baik. Pembangunan masyarakat didalam istilah Community Organization lebih diarahkan untuk mengembangkan atau memperbaiki proses demokrasi yang ada serta mengembangkan konklusi logis dari masalah-masalah yang ada, Tujuan utama dari Community Organization adalah pengembangan 'harga dilf (dignity) dan kepuasan berpartisipasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tetapi dari kedua istilah tersebut dapat diambil satu konsep yang sama yaitu sebagai proses yang memfokuskan perhatian kepada aktivitas lokal. Di bawah ini terdapat beberapa definisi tentang pembangunan masyarakat, diantaranya yang dikemukakan oleh Harper & Dunham (1959:525) "Community Development can be tentatively defined as a process designed to create conditions of economic and sosial progress for the whole community with its active participation and the fullest possible reliance upon the community is initiative" Menurut Harper dan Dunham pemberdayaan masyarakat lebih merujuk kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan partisipasi aktif yang didasari inisiatif masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya, pembangunan masyarakat seharusnya tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta tetap terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Hikmat, 2005). Definisi lain yang diterima secara luas dikemukakan oleh PBB: Istilah "Community Development" menunjukan digunakannya berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan diantara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer. Sutarso (2005:149) Cary (1970) menjeiaskan empat arah didalam memahami pembangunan masyarakat, yaitu sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai suatu gerakan. Sebagai suatu proses, community development merupakan suatu bentukaktivitasyang tunduk secara baik kepada suatu definisi dan pengukuran yang dinyatakan dalam hubungan sosial, perubahan dan suatu pernyataan dimana satu atau dua orang goiongan kecii orang-orang terkemuka baik dan daiam maupun diluar masyarakat lokal membuat keputusan untuk masyarakat kepada kondisi di mana masyarakat itu sendiri mengambil keputusan menyangkut masalah-masaiah yang dihadapinya; perubahan dan kondisi minimum kepada suatu kerja sama secara maksimum; perubahan dari suatu kondisi di mana partisipasi sangat sedikit kepada partisipasi masyarakat secara penuh; perubahan dan kondisi di mana semua sumberdan spesialis ahli berasal
dan luar kepada kondisi dimana masyarakat loka! merumuskan metode-rnetode untuk rnenggunakan secara maksimum sumber-sumber mereka sendiri. Community development sebagai suatu metcde merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, sebagai pedoman atau arah untuk bekerja sama supaya dapat mencapai tujuan menekankan pada beberapa tujuan khusus. Perencana-perencana pusat, pengembang-pengembang ekonomi, dan para profesional yang mewakili berbagai bidang, memandang pengembangan masyarakat akan membantu masyarakat untuk mencapai secara nyata tujuan-tujuan yang diinginkan mereka. Community development sebagai suatu program, merupakan serangkaian prosedur yang berisikan tentang berbagai aktivitas dengan membawa prosedur-prosedur aktivitas yang dipandang baik atau sempurna. Sebagai gambaran adaiah pelaksanaan sejumlah proyek-proyek kecil sebagai basis untuk program-program pengembangan yang Iebih luas. Pembangunan masyarakat baik sebagai sebuah proses, metode, program maupun sebuah gerakan harus mampu mengadakan perubahan terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Peningkatan dari sebuah keadaan yang stagnan ke keadaan yang relatif maju, keadaan dari tidak berdaya menjadi Iebih berdaya dengan tujuan utama menolong masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri (help people to help themselves), walaupun didalam kenyataannya peran agen perubah dari luar masyarakat masih tetap penting dan dominan. Pembangunan masyarakatbaiksebagai proses, metode, program, dan gerakan sejatinya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang hendak dicapai berdimensi luas bukan hanya sekedar peningkatan kehidupan individu tetapi lebih jauh pencapaian peningkatan kualitas masyarakat baik didalam konteks komunitas maupun negara. Herbert 3. Rubin dan Irene S. Rubin mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat yang sukses hendaknya mencapai lima tujuan, yaitu : 1.
Peningkatan kualitas kehidupan, termasuk pemecahan berbagai permasalahan secara bersama-sama;
2.
Mengurangi tingkat ketidaksetaraan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan, rasisme, dan seksualisme;
3.
Melatih dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai "outcome" dari pembangunan masyarakat;
4.
'Memungkinkan' orang agar mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu.
5.
Menciptakan rasa kebersamaan didalam masyarakat, sehingga orang-orang merasa lebih memasyarakat, tidak hanya sebagai seorang individu. (Rubin & Rubin, 1992:10)
Tujuan lainnya dari aktivitas pembangunan masyarakat dikemukakan oleh Felix G, Rivera &JohnL.Er!ich, yaitu: "Community Development refers to efforts to mobilize people who are directlyaffected by a community condition (that is the "victim", the unaffiliated, the unorganized, and the non participatory) into groups and organizations to enable them to take action on the sosial problems and issues that concern them. A iypical feature of these efforts is the concern with building new organization among people who have not been previously organized to take sosial action on an problem". (Rivera & Erlich, rut) Berdasarkan pendapat Rivera dan Erlich pembangunan masyarakat bertujuan untuk memobilisasi masyarakat dari keadaan semula yang bersifat menjadi korban (victim), tidak terorganisir, dan rion partisipatif menjadi terorganisir dengan cara membangun organisasi-organisasi baru untuk mengadakan aksi sosial terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.
4.1.2 Prinsip dan Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat Terdapat lima prinsip dasar yang sangat penting bagi mereka yang berminat kepada pengorganisasian ataupun pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsiptersebutadalah: 1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut dimana pengorganisasian (ataupun pengembangan) masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit. 2.
Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multi iapisan profesi (multi vocational), karena disini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang sub professional, selain layanan yang profeisonal.
3.
Kebutuhan akan adanya community worker serba bisa (multi purpose) pada wilayah pedesaan, dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaanyang berbeda.
4.
Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun tnembawa teknoiogi yang baru ke masyarakat.
5.
Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat. Dunham (1958:252-253 dalam Adi, 2003)
Kelima prinsip ini telah menjadi bagian yang esensial didalam upaya-upaya pembangunan masyarakat. Seorang community worker dituntut disamping harus menguasai berbagai keahlian juga harus selalu memperhatikan dan menghormati kearifan nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan akumulasi pegetahuan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu adagium yang dipakai didalam pembangunan masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat (working with people) dan bukan bekerja untuk masyarakat (working for people), hal ini sesuai dengan prinsip kelima. Dengan prinsip ini seorang community worker menempatkan diri secara setara dengan masyarakat dan bertindak sebagai teman (partner) yang bersedia belajar bersama masyarakat dan tidak bersifat menggurui. Pada dasarnya terdapatdua pendekatan didalam upaya pembangunan masyarakat yaitu pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif (Batten dalam Adi, 2003). Kedua pendekatan ini bersifat situasional dan harus dilakukan penyesuaian sesuai setting masyarakat yang dihadapi. Kedua pendekatan ini mengacu kepada tingkat kemajuan dan potensi yang ada di masyarakat baik yang telah didayagunakan ataupun belum didayagunakan. Pendekatan direktif (directive approach) dilakukan berlandaskan asumsi hahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Community worker yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya, dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan community worker. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan non-direktif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini community worker tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang 'baik' atau 'buruk' bagi masyarakat. Pemeran utama didalam perubahan adalah masyarakat itu sendiri, community worker lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis sendiri dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam
penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Di dalam penerapannya, pemilihan antara pendekatan direktif dan non-direktif perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakatnya, Masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu didekati dengan pendekatan non-direktif, tetapi bagi masyarakat yang relatif "belum berkembang" maka pemilihan pendekatan pada awalnya lebih diarahkan pada pendekatan direktif. komunitas yang relatif lebih 'maju'
Komunitas yang Relatif 'tsrbslakang'
Komunitas yang Relatif %terbelakang'
komunitas yang relatif lebih %maju'
Dari gambar 4.1 dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan pendekatan yang akan digunakan dapat saja dimulai dengan pendekatan yang bersifat direktif (instruktif) apabila komunitas sasaran masih dalam keadaan kurang berkembang/terbelakang. Tetapi sejalan dengan perkembangan pemikiran dari komunitas sasaran maka arah pengembangan secara bertahap bergerak menuju pendckatan yang lebih partisipatif atau bersifatnon-direktif (Adi, 2003:233) Pendekatan lainnya didalarn upaya pembangunan masyarakat adalah didalam usaha-usaha pemberian bantuan kemasyarakatan. Sutarso (1991) menjelaskan bahwa terdapattiga skala didalam upaya-upaya pemberian bantuan kemasyarakatan. Masing-masing skala tersebut mengacu kepada tiga dimensi yang berlainan yaitu waktu, tujuan, dan metode. 1). Skala Waktu Pada salah satu sisi, skala waktu berunsurkan tindakan darurat yang harus dilakukan secepat mungkin untuk membantu masyarakat. Contohnya apabila terjadi bencana alam yang memerlukan tindakan cepat untuk membantu para korban. Sedangkan pada sisi lainnya tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, situasi di suatu organisasi dimana para anggotanya harus memberikan kesepakatan sebeium dimulainya suatu proyektertentu. Waktu sangat mendesak 2).
.
Waktu cukup tersedia
Skala Tujuan Pada salah satu sisi, skala tujuan berunsurkan satu rencana/upaya yang berisikan suatu proyek atau satu program yang spesifik, misalnya pengadaan proyek perumahan bagi masyarakat. Sedangkan pada sisi skala lainnya dapat ditemukan upaya penyembuhan sosial yang tujuannya adalah menciptakan proses untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencapai kohesi yang lebih besar serta kemampuan untuk bertindak menghadapi masaiah-masalah yang dialami oleh masyarakat tersebut. Tujuan dari upaya ini bukan untuk mencapai suatu hasi! tertentu dalam bentuk proyek atau program tetapi lebih diarahkan kepada proses untuk mencapai peningkatan pemahaman, kemampuan dan integrasi masyarakat. Rencana/usaha spesifik (tujuan)
Penyembuhan sosial (proses)
3). Skala Metode Pada salah satu sisi skala metode ini dapat ditemukan upaya yang sifatnya memaksa. Disini seseorang atau suatu kelompok berusaha untuk mempengaruhi, memperdayakan atau memaksa masyarakat agar menerima suatu gagasan, rencana pelayanan dan sebagainya. Sedangkan pada sisi skala yang lain digunakan metoda untuk membimbing warga masyarakat agar mampu mengambil keputusan sendiri tentang apa yang mereka anggap penting dan tindakan apa yang sekiranya perlu dilakukan. Diantara kedua sisi ekstrim ini dapat ditentukan berbagai upaya yang memadukan unsur pemaksaan dan pengambilan keputusan sendiri, tergantung ke sisi mana terjadinya kecendrungan upaya yang akan dilakukan. Pemaksaan
Pengambilan kepurtusan sendiri
Apabila dilihat tampaknya ada perbedaan didalam filsafat, tujuan, metoda serta hasil yang ingin dicapai. Masing-masing penerapan pendekatan mempunyai pembenarannya sendiri dalam situasi-situasi tertentu dan dapat memberikan hasi! paling baik kalau digunakan secara tepat sesuai
dengan tuntutan situasi ini. (Sutarso, 1991:17-19) Singkatnya bahwa didalam pemberian bantuan kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat teriebih dahulu harus diketahui bagaimana kondisi masyarakat (komunitas) yang akan (^-treatment serta bagaimana karakteristik dari masalah yang sedang dihadapi. Apabila masalah bersifat mendesak dan tidak dapat ditangguhkan upaya penyelesaiannya sehingga memerlukan pencarian solusi yang bersifat berada di sisi kiri ketiga skaia atau berdasarkan karakteristik masalah ternyata diputuskan bahwa solusi yang akan dilakukan lebih mengarah ke sisi kanan skala. Semuanya itu sangat bergantung kepada assesmentyang dilakukan. Penjelasan ketiga dikemukakan oleh Glen dalam Cary (1970), yang menyatakan ada 3 unsuryang menjadi dasarciri khas pendekatan community development, yaitu: 1.
Tujuan dan pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.
2.
Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.
3.
Praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan communitydeveiopmentyang bersifat nondirektif.
Berkenaan dengan unsur pertama, tujuan ojtama community development adalah mengembangkan kemandirian dan pada dasarnya rnemantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan "basis ketetanggaan", meskipun bukan secara eksklusif. Unsur kedua community development mensyaratkan adanya kerjasama dan kreativitas sebagai dasar proses pembangunan masyarakat yang baik. Pandangan yang melihat komunitas sebagai kelompok masyarakat, yang secara potensial kreatif dan kooperatif merefleksikan idealisme sosial yang pbsitif terhadap upaya-upaya kolaboratif dan pembentukan identitas komunitas. Unsur ketiga, menggambarkan peran Community Development Worker (CD Worker). Pada pendekatan ini lebih banyak difokuskan pada peran sebagai pemercepat perubahan (enabler), pembangkit semangat (encourage) dan pendidik (educator). Secara mendasar Glen percaya bahwa dalam pembangunan masyarakat, pendekatan non-direktif lebih tepat diterapkan dibanding dengan pendekatan direktif. 4.1.3 Model-model Pembangunan masyarakat Jack Rothman (1968), daiam karya klasiknya yang terkenal Three Models of Community Organization mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepi tentang pembangunan masyarakat, yaitu : locality development (model A) dengan tujuan utama membangun kompetensi serta integrasi masyarakat; social planning (model B) yang didalarn prosesnya mengikutsertakan elemen-elemen perencanaan sosial dengan terfokus terhadap upaya pemecahan masalah masyarakat secara rasional; dan yang ketiga ialah social action (model C) yang lebih mengutamakan advokasi didalam upaya pemecahan masalah. 1). Locality Development Pendekatan ini mensyaratkan bahwa perubahan di masyarakat harus diikuti oleh partisipasi yang luas dari masyarakat di tingkat komunitas lokal dengan ikut sertadidalam penentuan tujuan (goal) dan ikut ambil bagian didalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Locality development adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Locality development merupakan sebuah proses untuk membangun masyarakat (community building) dengan penekanan utama terhadap peningkatan strategi kemandirian, penerimaan akan keberagaman, partisipasi yang luas, kebersamaan dan pengembangan kepemimpinan lokal. Locality development lebih berorientasi pada tujuan proses (process goal) daripada tujuan
tugas atau tujuan hasi! (task or product goal) dengan berusaha meningkatkan "community competency" (yaitu kemampuan didalam pemecahan masalah berdasarkan asas self-help) dan integrasi sosial (yaitu hubungan yang harmonis diantara kelompok ras, etnik, dan kelas sosial yang _ berbeda dan diantara semua orang tentunya). Didalam locality development pemilihan, pengangkatan, arahan dan kendali terhadap kepemimpinan berada di tangan masyarakat lokal. 2). Social Planing Social planning lebih menekankan kepada upaya teknis didalam pemecahan masalah terutama yang berkenaan dengan permasalahan sosial yang substantif, seperti kemiskinan, penganguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan masyarakat, perumahan dan Iain-Iain. Social planing lebih 'tujuan tugas' dan para perencana sosial dipandang sebagai 'ahli' (expert) dalam mengidentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pelayanan kemanusiaan. Gaya pemecahan masalah didalam model ini sangat teknokratis dan dengan ditandai pemikiran yang rasional. Partisipasi penuh dan luas masyarakat tidak begitu mendapat tempat didalam mode! ini. Partisipasi yang terjadi sangat bervariasi tergantung tipe permasalahan dan lingkungan yang ditemui. Pendekatan ini sangat menitikberatkan pandangan bahwa perubahan yang terjadi didalam lingkungan modern yang kompieks membutuhkan para perencana ahli yang mempunyai berbagai kemampuan teknis termasuk kemampuan untuk menggali dan menganalisis data-data penelitian kuantitatif serta mampu melakukan manuver-manuver terhadap organisasi birokratik besar yang kesemuanya itu dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan tersebut juga harus ditunjang dengan kemampuan lainnya didalam menganalisis kebutuhan (needassesment), analisis keputusan, riset evaluasi, teknik delphi, computer graphis, dan kemampuan untuk menggunakan berbagai macarn alat-alat statistika. 3). Social Action Tujuan dan sasaran utama social action adalah perubahan-perubahan fundamental didalam keiembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources) dan pengambilan keputusan (disribution of decision making). Pendekatan ini menggunakan cara-cara yang "militan" dengan advokasi sebagai taktikdan alat utama pencapaian tujuan. Para praktisi yang menggunakan aksi sosial umumnya bertujuan untuk membantu golongan masyarakat miskin, lemah dan tertindas dengan berdasarkan prinsip keadilan sosiai yang dominan. Oleh karena itu, didalam intervensi aksi sosial para praktisinya harus mampu untuk merubah keputusan-keputusan pemerintah baik legislatif atau keputusan politik lainnya apabila keputusan tersebut ternyata merugikan masyarakat. Cara-cara klasik yang sering pula dipergunakan didalam aksi sosiai ini ialah demonstrasi, penyerangan, boikot, pembangkangan sipil, dan gerakan-gerakan lainnya yang bersifat menggunakan kekuatan massa. Selain itu, didalam aksi sosial membangun koalisi menjadi perhatian utama aksi sosial ini dilakukan sebagai konsekuensi akibat tidak dimilikinya baik sumber dana, jaringan, dan keahlian di masyarakat sehingga penggunaan "people power" merupakan cara yang potensial untuk menekan struktur kekuasaan yang menindas. Ketiga model pemberdayaan masyarakat dari Rothman ini didalam kenyatannya tidak selalu berdiri sendiri tetapi saling tumpang tindih (overlapping) dan menghasilkan keterpaduan antara Model A dengan B, Model B dengan C dan model C dengan A. Keterkaitan antara ketiga model pemberdayaan masyarakat dengan 12 variabel situasi kemasyarakatan digambarkan secara
ringkas pada tabel 2.4 di bawah ini: Tabel 4.1: Matriks Karakteristik Tiga Model Pemberdayaan Masyarakat ■S; Variabel .. iPerencanaan Sosial)
(Pembangunan
Model B ' c
(1) l.Orientasi tujuan 2. Asumsi mengenai struktur masyarakat & kondisi masalah
D
masyarakat Lokal)
Model C (Aksi Sosial)
(2) (3) Kemandirian, integrasi Pemecahan masalah sosial yang ada di & kemampuan masyarakat masyarakat' (tujuan proses)
(4) Perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan sumber (tujuan proses Ik tugas)
Keseimbangan, kurang kemampuan dalam re'lasi dan pemecahan masalah Kepentingan umum atau perbedaan-perbedaa n yang dapat diselaraskan
Masalah sosial nyata : kemisiOnan, penganguran, kenakalan remaia Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan
Ketidakadiian, kesengsaraan, ketidakmerataan, ketidaksetaraan Konfik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan : ketiadaan sumber
Rationalist-unitary
Idealist-unitar/
Realist-individualist
Struktur kekuascan sebagai kolaborator, perwakilan
Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor
Strukur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi elit kekuasaan harus dihilanqkan
6. Sistem klien atau sistem perubahan
Masyarakat secara keseluruhan
Seluruh atau sekelompok masyarakat, termasuk masyarakat fungsional
Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu
7. Konsepsi mengenai kiien atau Denerima Deiavanan 8. Peranan masyarakat
Warga masyarakat atau neqara Partisipasi dalam proses pemecahan masalah Pemungkin, koordinator, pembimbing Mobilisasi kelompok-kelompo k kecil
Konsumen
Korban
Konsumen atau penerima pelayanan Peneliti, analis, fasilitator, pelaksana program
Pelaku, elemen, anqqota Aktivis advokasi: agitator, broker, neqosiator
Mobilisasi organisasi formal
Mobilisasi organisasi masa dan politik
3. Asumsi mengenai kepentingan masyarakat
4. Konsepsi engenai kepentingan umum 5. Orientasi terhadap struktur kekuasaan
9. Peranan pekerja sosial 10. Media perubahan
w
(2)
(3)
(4)
11. Strategi perubahan
Pelibatan masyarakat Penentuan masalah dalam pemecahan keputusan melalui dan masalah tindakan rasional para ahli
12. Teknik perubahan
Konsensus dan diskusi kelompok,
Advokasi, andragogy, i\ci\uaaooi i atau perumusan kebijakan, Konflik unjuk rasa,
branstorming, role partisipasi, playing, bimbingan penyuluhan. dan
perencanaan program
■i
Katalisasi dan pengorganisasian masyarakat untuk mengubah struktur
konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi masa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, negosiasi,
Sumber: Suharto (1397:206-297) 4.1.4 Partisipasi Didalam Pembangunan masyarakat "Basic to the community development process is to participation by people of the community in the process" (Carry, 1970:144). Partisipasi merupakan komponen penting didalam kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang yang terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka Iebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, serta memiliki rasa percaya diri, serta memiliki rasa harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru (Craig dan Mayo, 1995 dalam Hikmat, 2005) Menurut Hoofsteede (1971:24, dalam Khairuddin, 1992) "Participation is the taking part in one more phases of the process" (partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau Iebih dari suatu proses). Kith Davis (1967:128 dalam Khairuddin, 1992) mendefinisikan partisipasi sebagai 'as mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them'. Didalam pengertian ini paling tidak dapat dijumpai adanya 3 hal pokok, yaitu: a)
Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi.
b)
Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok.
c)
Partisipasi merupakan tanggungjawab kelompok. (Khairuddin, 1992:124)
Partisipasi publik menjadi faktor yang sangat penting didalam pembangunan masyarakat. Partisipasi menjadi salah satu inti dari pembangunan masyarakat disamping pemberdayaan (empowerment) Partisipasi tidak menjadikan masyarakat (people) hanya sebagai objek dari pembangunan tetapi Iebih jauh menjadikannya subjek pelaku pembangunan itu sendiri. Partisipasi telah menjadi prasyarat didalam salah satu model pembangunan masyarakat yaitu locality development. Keikutsertaan masyarakat didalam program/kegiatan mulai dari tahap perancangan, impelementasi sampai evaluasi merupakan tujuan utama dari partisipasi, Masyarakat hams dilibatkan di tiap tahapan kegiatan, agar masyarakat merasa memiliki terhadap program/kegiatan tersebut. Banyak contoh kegagalan program/kegiatan yang diakibatkan terlalu dipaksakannya program-program dari !uar tanpa sedikitpun melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Strategi pemberdayaan masyarakat muncul dengan lebih mengedepankan partisipasi, dimana masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Latar belakang pemikiran partisipasi adalah program, proyek atau kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari "atas" atau dari "luar" komunitas yang sering gagal dan tidaksesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. (Adimihardja dan Hikmat, 2003:23).
Para praktisi pembangunan juga sering mengalami frustasi terhadap kegagalan program tersebut dan karena itu reorientasi ulang terhadap strategi pembangunan masyarakat muncul dengan lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pambangunan masyarakat. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan (people centered development). Partisipasi sosial didalam masyarakat dapat berlangsung melalui tiga pola yaitu : partisipasi langsung, partisipasi tidak langsung dan partisipasi terbuka. Partisipasi langsung biasanya berlangsng pada masyarakat desa yang jumlahnya kecil dan sifat organisasinya inklusif. Partisipasi tidak langsung, pada umumnya terjadi pada masyarakat yang besar dan luas, yang tidak mungkin melibatkan warga masyarakat secara tatap muka didalam organisasi tunggal. Partisipasi tidak langsung (melalui perwakil3n) terjadi dimana kcterlibatan warga masyarakat diwakilkan melalui pimpinan-pimpinan sub kelompokatau wakii-wakil yang mereka tunjuk. Partisipasi terbuka adalah suatu pola dimana semua pemimpin masyarakat secara terbuka diundang dan terlibat dalam diskusi mengenai pembangunan masarakat, termasuk pula warga masyarakat lain yang berminat. Menurut Cary (1970, dalam Iskandar, 2003) terdapat empat unsur dasar dalam partisipasi yaitu dasar dan luasnya partisipasi, orientasi kepentingan masyarakat lokal, sponsor serta keterlibatan staf profesional. Sponsor-sponsor didalam program pengembangan masyarakat sangatlah penting bagi kemajuan masyarakat, baik itu berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga sukarela, kelompok keagamaan dan kelompok sosial lainnya. Unsur keempat adalah staf profesional. Staff profesional tidaklah berfungsi membuat keputusan bagi masyarakat, tetapi ia hanya memberikan berbagai saran tentang bagaimana pengorganisasian pembuatan keputusan. Ia juga menyarankan alternatif atas berbagai aspek tindakan. Ia menjadi konsultan bagi organisasi sosial dan biasanya ia diperlukan dalam membantu proses pembuatan keputusan pembangunanmasyarakat. 4.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 4.2.1 Konsep dan Definisi Saat ini dalam dunia bisnis seringkali disinggung tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya, hal ini terutama dikaitkan dengan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau customers, pegawai, komunitas, pemilikatau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Tanggung jawab perusahaan juga merupakan konsep dimana perusahaan tersebut secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Korporasi yang berdiri pada suatu lahan dan area! tertentu dalam sebuah komunitas tentunya akan selalu bereaksi terhadap pola kehidupan komunitas lokal yang ada di lingkungan perusahaan tersebut berada. Sehingga mau tidak mau perusahaan akan berakulturasi dengan berbagai kebudayaan, pola hidup dan juga kesukubangsaan. Strategi-strategi beradaptasi yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan community development yang selain sebagai ketentuan perusahaan dalam konteks corporate social responsibility, juga sebagai kebutuhan dari korporasi yang bersangkutan agar dapat dengan baik beraktivtas di lingkungannya (Rudito &. Famiola, 2007). Dalam dunia bisnis yang terbatas, baik sumber daya maupun daya dukung kehidupan -sebagai contoh, hanya 2% dari total air di bumi yang mampu dimanfaatkan dan pada saat yang sama dua milyar manusia kekurangan air bersih - dan bila kita menginginkan standar kehidupan yang lebih baik serta berkelanjutan bagi generasi mendatang, suatu perilaku dunia bisnis yang bertanggung jawab menjadi amat penting. CSR, oleh karena itu mungkin dapat menjadi salah satu solusi terhadap masalah tersebut (Tanaya, 2004).
Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan CSR itu ? Didalam pembahasan tentang CSR, sejatinya tidak ada definisi tunggal tentang konsep ini. Berikut adalah beberapa pengertian yang cukup berpengaruh dan datang dari tiga lembaga besar dunia yang mencoba mendefinisikan CSR. World council for Sustainable Development menyebut CSR sebagai: "continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large". World Bank; ., "CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their reresentatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development". European Union: "CSR is a concept whereby companies integrate social and environment concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis". CSR pada dasarnya adalah aktivitas yang perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi (pencapaian profit) di satu sisi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial di sisi lain. Dengan'kata lain, CSR adalah aktivitas yang mengejar triple bottom line yang terdiri dari 3P (Suharto, 2007). Selain mengejar profit untuk kepentingan shareholders perusahaan juga hams memperhatikan stakeholders, yakni terlibat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (People), serta berpartisipasi aktif dalam msnjag3 lingkungan (Planet). Semuanya ini dengan tujuan akhir demi terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Pambudi, 2005).
Profit (keuntungan perusahaan)
Planet (Keberlanjutan Lingkung an Hidup)
People (Kssejahte raan Manusia/Ma syarakat)
Sumber: Suharto (2007:105) Garnbar 4.2: Triple Bottom Lines dalam Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan bermula dari kisah sukses entitas bisnis produsen kosmetik The Body Shop untuk membangun kepercayaan publik melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responbility/CSR), diawali berupa kegiatan filantropi dan pengembangan komunitas, umumnya dikemas untuk sebagai upaya promosi. Selain itu -lebih dari sekadar promosi- semakin berkembang pula pandangan bahwa keunggulan bersaing bisa dihasilkan dengan memadukan berbagai pertimbangan sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Kemajuan upaya ini digambarkan dari survey yang dilakukan Booth-Harris Trus Monitor yang menunjukkan mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan
Hamann dan Acutt dalam artikel "How Should Civil Society (and The Government) Respond to "Corporate Social Responsibility1 ?", menelaah ada dua motivasi utama yang mendasari kalangan bisnis menerima konsep CSR. Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya. Kedua, legitimasi yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus kiprah para korporasi raksasa. Telaah Hamann dan Acutt sangat relevan dengan situasi implementasi CSR di Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam kondisi keragaman pengertian konsep dan penjabarannya dalam program-program berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok baik di tingkat global maupun lokal. Secara internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif code of conduct implementasi CSR. Inisiatif itu diusulkan, baik oleh organisasi internasional independen (Sullivan Principles, Global Reporting Initiative), organisasi negara (Organization for Economic Cooperation and Development), juga organisasi non-pemerintah (Caux Roundtables), dan Iain-Iain. Sedangkan di Indonesia, belum terdapat acuan yang legal. Bahkan peraturan tentang pembangunan komunitas (community development/CD) saat ini masih dalam bentuk draft yang diajukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain gambaran itu, tampak pula kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia yang sangat tergantung pada chief executive officer (CEO) korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika CEO memiliki kesadaran moral bisnis berwajah manusiawi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi CEO-nya hanya pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR sekadar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Bagaimanapun, pelaksanaan CSR sebagai upaya perusahaan memaksimalkan tingkat pengembalian investasi melalui sejumlah kegiatan dan inisiatif sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya harus disambut baik. Hal ini dapat dijadikan tujuan akhir bahwa pelaksanaan CSR adalah menempatkan entitas bisnis dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tanggung jawab sosial itu seharusnya menginternalisasi pada semua bagian kerja pada suatu pekerjaan. Dengan demikian, CSR itu seharusnya merupakan keputusan strategis perusahaan sejak awal dari mendesain produkyang ramah lingkungan, hingga pemasaran, dan pengoianan limbah. Dan secara eksternal CSR juga memastikan jangan sampai perusahaan justru mengurangi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Artinya, tanggung jawab sosiai perusahaan (CSR) itu perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkungan internal, perusahaan misalnya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperhatikan kesejahteraan karyawan serta menjalankan manajemen yang beretika. Untuk pelaksanaan CSR pada lingkungan eksternal, berawa! dari filosofi, perusahaan mengolah sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) pada hakekatnya adalah milik publik serta bertangung jawab memberi manfaat pada masyarakat. Para pelaku bisnis membutuhkan dukungan dari lingkungannya. Oleh karena itu, sikap responsif terhadap kebutuhan iingkungan menjadi keharusan untuk dipenuhi dan dilaksanakan. Selain tuntutan yang tertera pada regulasi, tidak bisa diabaikan pula tuntutan iingkungan yang tidak secara langsung
disebutkan dalam peraturan publik. Keadaan ini, tergantung pada lingkungan karena dengan meluasnya tuntutan publik serta menguatnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan CSR, antara lain tampak pada dibentuknya World Business Council for Suistainable Development (WBCSD). Pada hakikatnya, musuh terbesar bagi lingkungan adalah kemiskinan. Oleh karena itu, jika pada suatu kawasan yang kaya sumber daya alam, beroperasi perusahaan internasional yang meraup keuntungan besar, tetapi masyarakat di lingkungan sekitarnya didera kemiskinan, menunjukkan ketidakadilan sosiai. Untuk menciptakan keadilan sosiai dibutuhkan kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas yang mencakup masyarakat dan organisasi non pemerintah. Persoalannya, di kawasan-kawasan kaya yang rakyatnya miskin, bisakah perusahaan, pemerintah, dan komunitas bekerja sama sebagai mitra yang dapat saiing mempercayai ? Dari laporan penelitian terbaru Journal Compilation, digambarkan bahwa aktivitas CSR di Inggris dinilai jauh lebih maju dibandingkan kegiatan serupa di Amerika Serikat; karena kesadaran perusahaan-perusahaan di Inggris untuk melakukan CSR lebih terdorong karena kontrol aktif para pemangku kepentingan (karyawan, pimpinan manajemen, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, lembaga non pemerintah, dan perguruan tinggi). Dalam konteks ini, para pemegang saham meyakini keunggulan kopetitif untuk berinvestasi pada perusahaan yang aktif menjalankan kegiatan CSR, sedangkan pimpinan manajemen terdorong oleh norma etika bisnis (Kompas, 1 September 2006). Hingga saat ini memang masih belum terdapat cetak biru tentang Corporate Social Responsibility, namun ada beberapa hal umum yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan yakni: 1.
Board of Director mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan Corporate Social Responsibility.
2.
UU setempat dan peraturan perpajakan dariSfa/ce/7/?o/derharusdipertimbangkan.
3.
Kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan di laporkan ke publik. Ada standar yang tinggi untuk pelatihan pekerja yang ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan adanya tanggung jawab perusahaan.
juga
mendukungnya.
Pendapat
Di lain pihak, beberapa ahii juga berpendapat bahwa wilayah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), ternyata tidak hanya sekedar pembinaan usaha kecil dan pengembangan masyarakat dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) saja, namun lebih luas daripada itu. Pada intinya adalah terjalin keharmonisan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders. Perusahaan memiliki tiang-tiang tanggung jawab yang harus selalu dijaga agar tetap tegak sehingga bisa menopang keberadaan perusahaan di masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab ekonomis dan legal saja. Namun juga bagaimana mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam seminar sehari bertema Peningkatan Citra Perusahaan melalui Program CSR, 1 Juni 2004 di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, mengemuka paradigma tentang CSR dan sisi-sisi tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders. Dari hasil seminar tersebut mengemuka rumusan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab ekonomis dan legal saja. Perusahaan dipandang belum cukup sukses apabila hanya mengutamakan perolehan profit dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang bersifat legal, seperti membayar pajak, persyaratan Amdal, kemasyarakatan, dan Iain-Iain. Dalam hal ini, Chrysanti Hasibuan Sedyono, misalnya menyodorkan penjelasan Model Empat Sisi CSR, yaitu adanya empat tanggung jawab perusahaan yang bersifat ekonomis, legal, ethical, dan discreationary. Selain kewajiban ekonomis dan legal, juga ada kewajiban-kewajiban lain terhadap stakeholders di luar
pemegang saham, yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban bersifat ekonomis dan legal. Dalam tanggung jawab etis, perusahaan harus memenuhi kaidah-kaidah normatif. Seperti berlaku fair, transparan, tidak membeda-bedakan ras dan gender, dan tidak korupsi. Dalam wilayah tanggung jawab selanjutnya bersifat discretionary, yaitu tanggung jawab yang sebetulnya tidak harus dilakukan alias tidak wajib, tetapi dilakukan atas kemauan sendiri. Sebagai tindak lanjutnya - tahun 2004 - Pertamina berkomitmen menyalurkan dana untuk PKBL sebesar Rp 500 miliar!. Walaupun penyaluran dana ini harus melalui prosedur dan aturan seperti tertuang di dalam Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003. Kepmen ini yang menaungi program PKBL di seluruh BUMN. Dana dari program kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerje para pengusaha kecil. PK (program kemitraan) juga mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hai lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan. Juga pengkajian dan penelitian. Status bantuan ini hibah. Sementara untuk program bina lingkungan (BL) sendiri digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN. Alokasinya adalah untuk korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, serta sarana ibadah. Karena tanggung jawab sosial perusahaan itu tidak sekedar PKBL, maka misalnya ada tanggung jawab agar perusahaan furniture memperhatikan ecolabeiing, agar tanggung jawab perusahaan tidak semena-mena terlibat dalam pembabatan hutan. Sampai-sampai ada sebuah perusahaan sepatu yang dikritik habis-habisan oleh LSM dunia hanya karena memperlakukan karyawannya secara tidak baik. Sehingga LSM tersebut menganjurkan untuk memboikot produk sepatu perusahaan tersebut. Dari uraian di atas, komitmen Pertamina dalam urusan ini, patut mendapatkan dukungan profesionalisme dan implementasi CSR yang sesuai paradigma dan kaidah-kaidah yang tepat. Bagaimanapun, tentu tak mudah melakukan ini semua tanpa suatu kerja keras dan ketuiusan semua pihak secara sinergis dan terpadu di dalam perusahaan. Sesuai program PKBL, sebagai salah satu bagian dari kegiatan CSR harus di-push dan digerakkan lebih cepat. Dengan demikian, perlu adanya komunikasi antara Pusat dengan daerah. "Dengar, pasang telinga" apa yang mereka inginkan agar pelaksanaan PKBL ini sesuai sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah. Karena dengan memperhatikan corporate community relationship, membangun hubungan yang manis dan harmonis dengan masyarakat - diharapkan CSR yang lebih efektif
Bab 5 Pengamanan dan Aplikasi Teknologi
Dasar konteks ini, misalnya perlu inisiatif untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat melalui layanan SMS ke nomor telepon seluler. Teriebih jika upaya tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi termasuk ketersediaan sumber daya manusianya, maka akan sangat efektif untuk meningkatkan keserasian komunikasi antara aparat dengan komunitas masyarakat. Contoh lainnya, dengan adanya penyajian e-ma/7ataupun e-Government yang sangat sederhana, memudahkan berinterkasi dengan cara yang mudah dan jelas. ♦
Layanan individu dibutuhkan untuk melayani, mendata dan memantau entitas suatu individu sejak lahir, aktivitasnya ketika masih hidup hingga meninggal dunia.
♦
Layanan organisasi digunakan untuk melayani, mendata dan memantau siklus hidup suatu organisasi usaha yang menjadi tempat berkumpuinya individu untukmencari nafkah.
♦
Layanan bagi pendatang atau orang asing digunakan untuk meiayani, mendata dan memantau keberadaan pendatang atau orang asing di daerah.
Dari uraian di atas, dapat dilakukan beberapa upaya sinergi untuk membentuk kerjasama terpadu daiam kompleksitas tersebut membutuhkan dukungan koordinasi lintas instansi, baik antar instansi di pusat rnaupun di daerah. Untuk membentuk koordinasi yang terpadu tersebut dibutuhkan bukan hanya kompetensi yang menjadi tugas dari setiap instansi, namun juga dukungan sistem informasi yang lengkap, baik dan benar. Sistem informasi yang dapat mendukung sinergi tersebut tidak hanya membutuhkan sarana pengolahan data, namun juga membutuhkan dukungan komunikasi data yang menghubungkan petugas di lapangan dengan kantor pimpinannya.
5.2 Aplikasi Teknologi Informasi dalam Sistem Informasi Aplikasi IT digunakan untuk serta terkandung di dalam sistem informasi. Aplikasi IT ini bertugas untuk mengelola proses-proses penanganan data dan informasi dari suatu organisasi. Proses-proses di dalam sistem informasi perlu dibedakan dengan proses-proses atau aktivitas usaha dalam sistem organisasi. Proses-proses usaha memerlukan dukungan sistem informasi. Dukungan ini diawali dengan adanya pencatatan data dari variabel proses usaha, diikuti oleh pengolahan data (pembentukan informasi atau pengetahuan), kemudian diakhiri dengan penyajian hasil pengolahan (pelaporan). Dalam pemberian dukungan tersebut, seringkali dibutuhkan kehadiran tempat penyimpan data atau informasi, serta dilengkapi proses-proses komunikasi atau interaksi. Sistem dan Infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk proses pemetaan pola interaksi tersebut, seperti Teknologi SMS dapat digunakan untuk memudahkan interaksi antar individu dalam komunitas masyarakat, maupun interaksi masyarakat dengan aparat dilapangan secara on-line. Implementasi aplikasi IT yang didukung oleh teknologi SMS akan membuat pola interaksi
dan kerjasama menjadi lebih efektif dan efisien, kerena data yang tersalurkan merupakan data tertulis dan dapat direkarn dalam database. Sehingga hal ini dapat memudahkan proses deteksi dini indikatorterhadap kemungkinanterjadinya potensi konflik. Teknologi berbasis web bisa digunakan untuk membentuk pola interaksi masyarakat meiaiui jaringan private atau intranet, baik antar individu maupun antar instansi, melalui mekanisme satu pintu yang memiliki security yang memadai di daiam setiap instansi, hubungan saiing menukardata atau penggunaan data bersama antar instansi dapat diwujudkan dengan mudah, Ini akan mendukung upaya sinergi untuk membentuk koordinasi yang lebih baik antar instansi di daerah, maupun antar instansi daerah dengan provinsi maupun dengan pusat. Hal Ini dapat didukung dengan standarisasi data secukupnya, untuk membedakan antara data private bags instansi, data protected antar instansi, maupun data public untuk keperiuan layanan kepada masyarakat. a.
Sistem Informasi
Sistem informasi yang berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), yang dilengkapi dengan kanal-kana! komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari sistem informasi antara lain mengumpulkan data (data gathering), rnengeioia data yang tersimpan, menyebai kan informasi. Agar sistem informasi selalu handal dan berjaian dengan baik, diperlukan orang-orang yang bertugas untuk rnengeioia dan memelihara sumberdaya dan iayanan peralatan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses-proses didalam organisasi. Didalam sistem informasi, data, informasi dan/atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik, seperti telepon atau jaringan komputer. Keberadaan sistem informasi diperlukan dalam organisasi untuk mendampingi proses-proses bisnis dari organisasi.
Data pendukung Sistem Manajeria l System , Area
Data SISTEM indlkator INFORM pengamana n ASI PEKUSA HAAN
Informasi pernicu & keperiuan pengaman an
Informasi Fengamanan
Data Keadaan & Kasus Sumberday a Fisik & Penangana n Masalah
SISTEM INFORMASI PENGAMANAN
KASUS
I'RA KASUS
PASCA: I KA'SUS :
Area FisikaK
Gambar 5.1: Model Sistem Infnrmasi Pengamanan Obyek Vital Nasinnal
1)
Pengertian Data
Data adalah representasi dari suatu fakta, yang dimodelkan daiam bentuk gambar, kata, dan/atau angka. Manfaat data adalah sebagai satuan representasi yang dapat diingat, direkam, dan dapat diolah menjadi informasi. Karakteristiknya, data bukanlah fakta, namun representasi dari fakta. Secara sederhana, data adalah catatan tentang fakfca atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baikadalah yang sesuai dengan faktanya. Kenyataan sehari-hari, seringkali data yang dicatat atau direkam bisa menyimpang dari faktanya. Data yang tercatat atau terekam belurn tentu sesuai dengan fakta karena banyak hal. Penyimpangan ini hams dihindari jangan sampai terjadi pada saat pencatatan data. Oleh karena itu, diperiukan kegiatan verifikasi, agar data yang tercatat adalah data benar dan sesuai, serta agar data tersebut benar-benar menjadi representasi yang valid tentang fakta. Data dapat berupa angka, huruf, gambar atau bentuk rekaman lainnya, yang dapat diakses oleh manusia, yang dapat dimasukkan, disimpan dan diolah dalam komputer, atau dilewatkan pada kanal digital. Komputer merepresentasikan data dalam bentuk kode binary. Data yang bermanfaat adalah data yang lengkap mendukung pembentukan informasi, serta akurat dan mutakhir, karena seialu diverifikasi dan diperbaharui sesuai perkembangan fakta. 2)
Pengertian Informasi
Informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise kepada si penerima. Intensitas dan lamanya kejutan dari informasi, disebut nilai informasi. "Informasi" yang tidak mempunyai nilai, biasanya karena rangkaian data yang tidak lengkap atau kadaluarsa. Karakteristik dari informasi adalah penerima informasi mengalami perubahan dari kondisi (state) belum mengetahui menjadi kondisi (state) mengetahui. Perubahan ini mengandung unsur tidak terduga. Informasi yang benar dan baru dapat mengkoreksi dan mengkonfirmasi informasi sebelumnya. Informasi dapat juga dikatakan sebagai data yang telah diproses apabila data mempunyai nilai tentang tindakan atau keputusan. Manfaat informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Hal ini sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan. 3)
Pengertian Pengetahuan
Pengetahuan adalah rangkaian informasi dan data, yang membentukjaringan semantik didalam ingatan seseorang. Jaringan semantik tersebut bisa dibentukoleh relasi logika atau intuisi berdasarkan pengalaman maupun proses belajar. Pengetahuan juga dikatakan sebagai hasil proses psikologi yang berasal dari persepsi ditambah oleh proses belajar dan proses pembentukan alasan. Pengetahuan merupakan tindakan atau pernyataan tentang hal yang diketahui, dengan dukungan persepsi yang jelas terhadap suatu fakta dan kebenaran.
4) Relasi data, informssi dan pengetahuan Pengetahuan berbeda dengan data atau inforrnasi. Pengetahuan dapat dibentuk dari pengetahuan yang diperoleh sebelumnya melalui proses pengambilan kesimpulan yang logis. Inforrnasi merupakan d3ta ditambah makna dan penjelasannya. Sedangkan pengetahuan merupakan informasi ditambah pengolahan kesimpulan. Bentuk umum dari pengetahuan adaiah sekumpulan data tentang "fakta" dan aturan [Prolog] tentang beberapa subyektertentu. Data, informasi, pengetahuan yang terekam dalam ingatan seseorang dipelajari
dan ditiru untuk ditata-ulang dalam ingatan komputer. Ingatan atau mernori komputer bisa dimanfaatkan hanya untuk menyimpan data. Penyimpanan data ini popular dengan nama sistem basis data. Sistem ini jika dikaitkan dengan aplikasi perangkat iunak bisa menghasilkan informasi. Dalam perkembangahnya, ingatan komputer dimanfaatkan untuk menyimpan pengetahuan, Kegiatan ini dipelajari dalam ranah ilmu kecerdasan buatan (artificial intelligent). 2.5.3
Identlfikasi Perangkat dengan Teknologi Informasi
Identifikasi penerapan teknoiogi inforrnasi dapat dilakukan dengan melihat keberadaan perangkat yang menggunakan teknoiogi tersebut. Sesuai dengan pengunaannya, perangkat dengan taknologi Informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1.
Sarana penginderaan,
seperti: Internal a.
kamera elektronik analog;
b.
kamera digital;
c.
sensor elektronik dan sinar infra-red yang digunakan untuk mengawasi pergerakan orang atau benda bergerak;
d.
sensor finger print di pintu masuk;
e.
sensor asap untuk mengantisipasi kebakaran;
f.
lampu sorot;
g.
kamera teievisi CCTV (Close-Circuit Television).
Eksternal
2.
a.
sistem radar
b.
sistem penginderaan dengan satelit
c.
kamera infra red untuk daerah berkabut (pada jarak tertentu)
Sarana telekomunikasi, seperti a.
antenna tranceiver (transmitterdan receiver)
b. kabeiseratoptik
3.
4.
c.
wireless transceiver
d.
enkripsi pengiriman data
Sarana rekaman a.
CD-ROM, penyimpan rekaman data tekstual maupun gambar
b.
Hard-Disk pada server ataupun client
c.
Flash-disk
Sarana pengolah data a.
komputer server
b.
komputer client
c.
sistem alarm yang memberikan peringatan jika ada objek asing
5. Sarana monitoring
a.
Control room
Di sisi lain, daiam rangka pengamanan objekvital terdapat keteriibatan pencatatan data, meliputi: 1.
Pencatatan tamumasuk dan keluarkawasan objek vital.
2.
Pencatatan karyawan masuk dan keluarkawasan objekvital.
3. Sistem kunci elektronik yang mengharuskan personal memasukkan kartu identitasatau finger-print di pintu masuk suatu ruang tertentu. 1)
Objek yang perlu diamankan
Berdasarkan pendekatan 5.M + 1.1, terdapatobjekyang perlu diamankan, meliputi: ♦ Man >
Keberadaan SDM (tenaga ahli) yang perlu diamankan
>
Mobilitas SDM yang perlu diamankan
>
Keberadaan dan mobilitas orang asing di kawasan objek vital
>
Keberadaan dan mobilitas orang asing yang mengakses data dan informasi dari objekvital, melalui jaringan data maupun jaringan telekomunikasi
♦ Machine >
Kebaradaan sarana produksi daiam kawasan objek vital
>
Mobilitas sarana produksi daiam kawasan objek vita
>
Pengamanan tata layout sarana di daiam kawasan objekvital
♦ Material >
Keberadaan material dalam kawasan objek vital (penggalian minyak dan tambang)
> Mobilitas material atau hasil produk dalam distribusi (pipa penyalur minyak) ♦ Method >
Perangkat peraturan dan prosedur untuk mengelola objek vital
>
Dokumen spesifikasi IPTEK yang ada di daiarn kawasan objek vital
♦ Money >
Anggaran yang digunakan untuk mengeiola obiek vital
>
Laporan keuangan tentang kinerja pengelolaan objek vital
Pentingnya rekaman data Informasi tentang Man, Money, Method, Material, Machine yang ada didalam kawasan objek vita! dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan objek vital,, maupun tentang aktivitas pengalolaan keamanan suatu objek vital, perlu direkam. Hal ini sangat tergantung dengan kebutuhan data dan informasi historis, untuk keperiuan pengambilan keputusan tentang keamanan dan pengarnanan suatu objek vital.
i Semmuniiy Developme Gambar 5.2: Arsitektur SistemntInformasi Pengamanan Dbjek Vital Objek vital misalnya berupa industri, seperti PembangkitTenaga Listrik merupakan salah satu sektor infrastruktur yang penting. Hal ini mencakup sasaran potensial yang sensitif serta operasi yang aman beberapa infrastruktur yang vital. Meskipun telah didukung prosedur operasi dan sumberdaya yang luas dan berkesinambunganjika objek vital seperti pembangkit listrik terputus akan berdampak ke sektor lain seperti sektor telekomunikasi, sektor angkutan dapatterhenti (kereta listrik dan pesawat), serta sektor ekonomi (pabrik atau industri) hanya dapat berjalan dengan kapasitas jauh di bawah normal. Tidak seperti sumber energi lain, energi listrik tidak dapat ditimbun menjadi stok, Dengan demikian, pemadaman listrik dapat berakibat secara langsung, Suatu pembangkit listrik membutuhkan Energy Management Systems (EMS) yang dilengkapi oleh sistem kendaii yang disebut (SCADA), yang akan mengelola penyaluran dan distribusi tenaga listrik, serta didukung oleh Distributed Control Systems (DCS) dan modul-modul Programmable Logic Controllers (PLCs) yang akan mengendalikan produksi listrik. Sistem kendaii seperti ini juga terdapat pada industri lain terutama yang membangkitkan energi listrik sendiri. Kendaii, di satu sisi untuk memudahkan pengoperasian suatu industri, di sisi lain rawan terhadap intervensi kendaii dari iuar. Intervensi ini secara teknis dapat dilakukan melalui sinyal radio ataupun jaringan internet, yang dapat terhubung dengan sistem kendaii suatu industri yang termasuk objek vital. Dalam banyak kasus yang telah terjadi, sistem kendaii pada pembangkit listrik, penyedia air bersih, pembuangan air kotor, industri nninyak, gas dan kertas, terganggu perangkat elektroniknya, karena adanya intervensi yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Jika sistem kendaii objek vital mulai rnemanfaatkan peran internet atau intranet, bukan tidak mungkin akan terjadi online attackers yang menyerang sumber listrik dari melalui sistem informasi sebagai jalan masuknya. Dengan demikian, objek vital yang banyak menggunakan sumber energi iistrik, serta dikendaiikan secara remote, suatu saat akan rentan terhadap cyber impacts, dan banyak indikasi yang menunjukkan bahwa teroris, negara musuh, atau hackers komputer yang jahat akan menjadi ancaman bagi sektor ini. Bagaimanapun, suatu pemahaman terhadap situasi pada tingkat nasional, perlu didukung suatu riset dan pengembangan terhadap peraiatan pengamanan yang secara spesifik dapat melindungi sistem pengelolaan dan pengendalian energi;
baik pada pembangkit listrik (PLN), maupun pada suatu sistem objek vital sehingga dibutuhkan National Infrastructur Protecting Plan Risk Management Framework, seperti pada
QontiniHMM Jmr*rw«tn«nit to onhanoa protection of Cl/KR Gambar 5.3: National Infrastructure Protecting Plan Risk Management Framework
Bab 6 Profil Industri
Dalam manajemen dan kesejahteraan pegawai, PT. Arun telah menerapkan konsep encegahan kerugian sejak dalam tahap rancang bangun sampai pabrik beroperasi dan pengapaian. Pada tahun 1994, PT. Arun telah menerima penghargaan Pedang Kehormatan yang ke-10 dari British Safety Council dan Penghargaan Keseiamatan Kerja lainnya dari Badan-badan Keseiamatan Kerja Intemasional, yang tidak hanya dinilai dari jumlah kecelakaan tapi juga atas dasar swaperiksa yang dilaksanakan sendiri oleh pimpinan perusahaan. 6.1,2
Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekitar
PT. Arun terletak di Provinsi Aceh. Aceh atau secara resrnl bernama Nangroe Aceh Darussalam, sebelumnya adalah Daerah Istirnewa Aceh, yang terietak di barat laut Sumatera dengan luas kawasan 57.365.57 km2. Aceh memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Aceh dikelilirigi Selat Maiaka di sebeiah utara, Provinsi Sumatera Utara di timurdan Samudera Hindia di selatan dan barat.
Gambar B.I: Peta Daerah Nangroe Aceh Darussalam Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas Alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, sampai Seulawah, Aceh Besar. Sebuah taman Nasional Gunung Leuser terdapat di Aceh Tenggara. PT. Arun berkepentingan menjaga kelestarian lingkungan daerah operasjnya dengan teknologi mutakhir. Hal ini diwujudkan dengan sistem pengendalian limbah yang sejak semula telah dipadukan ke dalam sistem operasi kilang. PT. Arun LNG Co. telah memperoleh penghargaan lingkungan "Sahwali Award" dari Pusat Informasi dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia (PIPLI) pada bulan November 1991, 6.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam memiliki wilayah seluas 57.365,57' Km2, yang terdiri atas kawasan hutan lindung 26,440,81 Km2, kawasan hutan budidaya 30.924,76 Km2 dan ekosistem Gunung Leuser seiuas 17.900 Km2, dengan puncaktertinggi pada 4.446 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Aceh : -
Sebelah utara dengan Laut Andaman,
-
Sebelah timur dengan SelatMelaka,
-
Sebeiah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,
-
Sebelah barat dengan Samudra Hindia.
Penduduk Aceh merupakan keturunan berbagai suku, kaum dan bangsa. Bentuk fisik orang Aceh menunjukkan ciri-ciri orang Nusantara, Cina, Eropa dan India. Leluhur orang Aceh datang dari Semenanjung Malaysia, Cham, Cochin, China, dan Kamboja. Kumpulan-kumpuian etnis yang terdapat di Aceh adaiah; suku Aceh yang terdapat di seluruh Aceh, suku Gayo di Aceh Tenga'n, sebagian Aceh Timur, Bener Meriah dan Gayo Lues. Kemudian suku Alas di Aceh Tenggara, suku Tamiang dl Aceh Tamiang, suku Aneuk Jamee di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, suku Kiuet di Aceh Selatan
dan suku Simeulue di Pulau Simeulue. Aceh juga mempunyai etnis yang berasai dari keturunan bangsawan Arab. Kemudian, sebuah suku bangsa berketurunan Ercpa (Portuqis) juga terdapat di Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Mereka beragama Islam dan dipercayai adalah dari keturunan askar-askar Portugis yang telah memeluk agama Islam. Pada zarnannya, mereka mengamalkan budaya Aceh dan hanya boleh bertutur dalam bahasa Aceh dan bahasa Indonesia (Mashud, 1994). Berdasarkan pendekatan historis, lapisan masyarakat Aceh yang paling menonjol dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu golongan umara dan golongan ulama. Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam satu unit wilayah kekuasaan, Contohnya seperti jabatan Sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, Uleebalang sebagai pimpinan unit pemerintah Nangroe (negeri), Panglima Sagoe (Panglima Sagi) yang memimpin unit pemerintahan Sagi, Kepala Mukim yang menjadi pimpinan unit pemerintahan Mukim dan Keuchiek atau Geuchiek yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan Gampong (kampung). Pejabat tersebut di atas, dalam struktur pemerintahan di Aceh pada masa dahulu dikenal sebagai lapisan pemimpin adat, pemimpin keduniawian, atau kelompok elitsekuler. Sementara golongan ulama menjadi pimpinan yang mengurusi masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat Islam) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elit religius, Oleh karena para ulama ini mengurusi hal-hal yang menyangkut keagamaan, maka mereka harus seorang yang berilmu, yang dalam istilah Aceh disebut Ureung Nyang Malem. Adapun golongan atau kelompok Ularna ini dapat disebutkan, yaitu: 1.
Tengku Meunasah, yang memimpin masaiah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan pada satu unit pemerintah Gampong (kampung).
2.
Imum Mukim (Imam Mukim), yaitu yang mengurusi maslah keagamaan pada tingkat pemerintahan mukim, yang bertindak sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah mesjid pada wilayah mukim yang bersangkutan.
3. Qadli (kadli). yaitu orang yang memimpin pengadilan agama atau yang dipandang mengerti mengenai hukum agama pada tingkat kerjaan dan juga pada tingkat Nangroe yang disebut Kadli Uleebaiang, 4. Tengku-tengku, yaitu pengelola lembaga-iembaga pendidikan keagamaan seperti dayah dan rangkang, juga termasuk murid-rnuridnya. Bagi mereka yang sudah cukup tinggi tingkat keilmuannya, disebut dengan istilah Tengku Chiek, Selain pembagian atas kedua kelompok tersebut di atas yang paling menoniol dalam masyarakat Acah, terdapat iaposan-lapisan lain seperti keiompok Saved yang bergelar habib untuk laki-laki dan Syarifah untuk perempuan. Kelompok ini dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Kelompok Sayed ini juga merupakan lapisan tersendiri dalam masyarakat Aceh. Pelapisan masyarakat Aceh juga dapat dilihat dari segi harta yang mereka miliki, sehingga ada golongan hartawan/orang kaya dan rakyat biasa (Ureung ieue), Selain itu, penggolongan masyarakat Aceh dapat dibagi pula ke dalam empat keiompok, yaitu golongan penguasa, terdiri atas penguasa pemerintahan dan pegawai negeri; kelompok ulama, yaitu orang-orang yang berpengetahuan di bidang agama; kelompok hartawan (mereka yang memilik kekayaan), dan keiompok rakyat biasa.
Tabel B.I: Laju Pertumbuhan Ekonami Prnvinsi Nangroe Aceh Darussalam (1997 -1999) No KABUPATEN / KOTA
1997
1998 *)
1 Aceh Selatan
5,04
-4,49
2 Aceh Singkil
5,69
-3,75
3 Aceh Tenggara
4,05
3,67
1999 **) 1,65 r |
1,86 2,08
4 Aceh Timur - Migas
-1,04
- Non Migas
5,49
5 Aceh Tengah
I
6 Aceh Barat
|_5,61
7 Simelue 8
Aceh Besar
9
Pidie
-9,46
4,15
0,27 ||
0,34
-2,27
-
-
4,19
1 5,39 1 i
-2,48
- Migas
-2,83 !
- Non Migas
6,89
1 3,14 I
5,15 j
12 [Banda Aceh DE
Sabang
i — 5,44 ~ i 1
_
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
II II
|(Migas)
046
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Non Migas)
5,28
Catatan: _ . Sumber *) Angka diperbaiki **) Angka sementara
1 1 1
1 1
JL -5,37 JL..
10 Aceh Utara
11 jJBireun
-2,21 ! -2,48
[_ -8,48
-12,83
"ii ' JL.
-0,32 | -0,41 -1,29
| -7,61
-9,87
-4,80
-7,03
-0,58
-5,57 -1,54
ir II II
-
| 1 II
0,96 ... ._ 1,98
ji -9 78
no
i -4,19
I
T -5,78
: Badan Pusat Statistik Provinsi
JL
-1,33
Nangroe issa Aceh Dar iam
Tabel B.2: Pendapaian Rsgianal Per* Kapita Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (1397-1838) (ribuan rupiah) No 1 Acah Selatan 2 Aceh Singkil 3 4
KABUPATEN / KOTA
Aceh Tenggara Aceh Timur
___ ][ 1997 | 1998 *) |[ 1.739,12 [ 2.126,00 j[ 1.433,83 | 1.696,94 1.677,18 [2.071,73 1
|[
[ 1999 **) 2.922,44 2.345,67 j 2,285,78 1
- Migas | - Non Migas 5 Aceh Tengah
2.542,11 2.079,48 2.532,69
3.084,80 2.483.03 3.075,82
6 7| 8 9 10
1.517,04
1.854,28 [ 2.161,46
Aceh Barat Simelue Aceh Besar Pidie Aceh Utara
- Migas __ ||^Non Migas IB Bireun _12 Banda Aceh j 13 fsabang __ ||PDRB Per Provi Nangroe Kapita nsi Aceh
2.068,91 1.572,08
[ 3.692,58^ f 3.02G\5lT |~3.784,57
2.664,19 Lj.233,57 | 2.049,60 | 2.765,13 1
15.023,31 [ [~24.024,0 3.007,11 24.486,00 I 4.031,00 3.309,46 6j 2.165,00 [ 2.768,38 L 3.433,35
Darussalam
,
__ || 2.002,88 2.028,16 JL 2.382,69 || 2.286,17 2.579,59 I 2.845,12 JL II
ZJ (Migas) PDRB Per Kapita ] (Non Migas)
Provi Nangroe nsi Aceh
Catatan: *) Angka diperbaiki **) Angka sementara
Darussalam
__ |[ 3.913,73 5.725,40 Jfe. 091,97 JI _________ LILT II 2.033,03 2.421,51 2.972,32
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Aceh telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan, Pada tahun 1994 terdapat 26 buah rumah sakit, 138 puskesmas pembantu. Tahun 1998, jumlah tersebut meningkat cukup pesat yaitu 29 buah rumah sakit. 141 puskesmas dan 697 puskesmas pembantu. Kenaikan sarana kesehatan ini diikuti dengan bertambahnya tenaga medis. Data tahun 1994 menunjukkan jumlah para medis 568 orang yang terdiri dari 87 spesialis, 372 dokter umum dan 109 dokter gigi. Tahun 1998 angka-angka tersebut menunjukkan kenaikan cukup berarti yaitu menjadi 950 tenaga medis yang terdiri dari 139 dokter spesialis, 612 dokter umum dan 199 dokter gigi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya data para medis naik dengan drastis. Dengan meningkatnya sarana kesehatan maka tingkat pelayanan keseatan dapat dikatakan semakin baik. Walaupun tingkat pelayanan kesehatan semakin baik namun masih dirasakan kekurangannya, dan penyebaran tenaga medis belum merata pada masing-masing Kabupaten/Kota. 6.1.4 Community Development Ditemukannya sumber gas aiarn di Lhoksukon dan dibangunnya Kiiang LNG PT. Arun di Blang Lancang yang kemudian diikuti oieh pembangunan pabrik pupuk PT. Asean Aceh Fertilizer, PT. Pupuk Iskandar Muda dan pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh, telah membantu berkembangnya Kabupaten Aceh Utara menjadi zona industri. Kehadiran industri berskala besar di tengah-tengah masyarakatyang relatif tradisional telah membawa pergeseran nilai-nilai sosiai, ekonomi dan budaya bagi masyarakatdan lingkungan. PT. Arun LNG Co. mengarahkan program pengembangan masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, pemuda, olahraga, dan budaya. Realisasi program pengembangan masyarakat, antara lain: >
Pembangunan jalan raya sepanjang 240 km.
>
Bantuan pengadaan Dosen Terbang untuk Fakultas Teknik Kimia Universitas Syah Kuala.
>
Membangun penambahan ruang-ruang belajar TK, SD, SMP, SMA, MIN dan MIS di Kabupaten Aceh Utara.
>
Membangun pasar di Desa BatuphatTimur, Kecamatan Muara Dua.
>
Membantu pengadaan bahan-bahan bangunan dalam usaha men-stimulasi semangat gotongroyong untuk membangun Masjid, Balai Pengajian, Pesantren di Kabupaten Aceh Utara maupun di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
>
Membangun Balai Kesehatan Rakyat.
>
Mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga, kebudayaan, dan aktivitas generasi muda lainnya.
6.2 PT. DIRGANTARA INDONESIA- BANDUNG 6.2.1 Gambaran Umum PT. Dirgantara Indonesia Keberadaan suatu industri pesawat terbang di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, aspirasi dan idealisme bangsa. Pada tanggal 23 Agustus 1976, Presiden RI telah meresmikan pendirian suatu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri pesawat terbang dengan narna PT (Persero) Industri Pesawat Terbang Nurtanio, dan sebagai Direktur Utamanya telah ditunjuk Prof. DR-Ing. BJ. Habibie. Pada tanggal 11
Oktober 1985 nama perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau disingkat IPTN. Setelah direstrukturisasi, pada tanggal 24 Agustus 2000, IPTN kemudian berubah nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI). Saat ini PT. DI memiliki 18 unit bisnis yang dikelompokan ke dalam 5 (lima) unit bisnis strategis antara lain: 1.
Aircraft (Airplane & Helicopter)
2.
Aircraft Services (Maintenance, Overhaul, Repair and Alteration)
3.
Aerostructure (Parts & Components, Sub Assemblies, Assemblies Tools & Equipment)
4.
Defence (Launcher, SUTTorpedo, Rocket)
5.
Engineering Services (Communication Technology, Simulator Technology, Information Technology Solution, Design Center) PT. DI sejak tahun 1976 tidak hanya berhasil merancang bangun industri pesawat terbang, akan tetapi juga telah berhasil melakukan rekayasa di bidang lain seperti
Telecommunication, Automotive, Maritime, Information Technology, Oil and Gas, Control & Automation, Military, Simulation Technology, Industrial Turbine, and Engineering Services. 6.2.2
Kondisi Fislk dan Lingkungan Sekitar
Kondisi fisik dan lingkungan sekitar lokasi PT. Dirgantara Indonesia, menggambarkan kondisi yang strategis dan aman. Kawasan lingkungan PT. Dirgantara Indonesia berada di daerah pinggiran kota Bandung yang terletakdi tengah lingkungan kehidupan angkatan Udara, karena sebelumnya kawasan ini adalah daerah penempatan TNI angkatan Udara Republik Indonesia. Di sebelah Utara Kawasan kompleks PT Dirgantara Indonesia ini, terdapat jalan Tol Pasteur sebagai "pagar" kompleks yang dapat berfungsi juga sebagai pengaman lingkungan. Gambaran kawasan lingkungan PT Dirgantara Indonesia, dapat dilihar pada Gambar 6.2 berikut ini.
Gambar B.2: Lingkungan PT. Dirgantara Indonesia Walaupun demikian, kawasan PT. Dirgantara Indonesia terdapat limbah industri. Limbah ini berupa serbuk sisa bahan-bahan (raw material) pesawat sejenis stainless dalam sehari kurang lebih dihasiikan 40 - 50 karung. Limbah tersebut beniiai jual tinggi dan biasanya ditumpuk untuk kemudian dijual jika sudah mencapai partai besar. Karena sisa (limbah) material tersebut dijual dalam partai besar dan bukan dalarn bentuk eceran, Sejauh ini
tidak ada limbah yang merugikan masyarakat dan tidak ada iimbah yang mencemari lingkungan yang dihasiikan oleh PT. Dirgantara Indonesia. 6.2.3
Kondisi Sosial Masyarakat
Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan berbagai fungsi yang diembannya yaitu fungsi pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri, dan wisata. Jika diiihat dalam konteks nasional, Kota Bandung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu dalam RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai kawasan andalan cekungan Bandung dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertanian tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Melihat kondisi tersebut wajar apabila pertumbuhan penduduk Kota Bandung cukup pesat yang salah satunya diakibatkan oleh tingginya daya tarik kota sehingga meningkatkan migrasi masuk ke Kota Bandung. Persaingan yang tinggi tidak hanya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan namun juga keterbatasan lahan yang menyebabkan tumbuhnya permukiman padat slum dan squtters di perkotaan. Jika diiihat komposisi penduduk berdasarkan umur, pada tahun 2003 di Kota Bandung jumlah usia paling besar adalah usia produktif yaitu 20-29 tahun, Di samping itu, jumlah pendaftar kerja terbesar di Kota Bandung adalah lulusan SMA mencapai 25% dari jumlah penduduk (BPS Kota Bandung, 2004). Sehingga cukup wajar apabila persaingan lapangan pekerjaan di Kota Bandung terbilang sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan penduduk yang ada di Kota Bandung, perbandingan lulusan SD, SMP, dan SMA berbanding sama yaitu berkisar antara 20-25%. Yang tertinggi adalah lulusan SD 25%, diikuti SMA 24%, dan SMP 20% (BPS Kota Bandung, 2004). 6.2.4
Community Development
Bentuk community development yangdilakukan antara lain: a.
Perbaikan jalan-jalan sekitar DI (pengaspalan/hotmiks).
lingkungan
kantor
dan
sekitar
PT.
b.
Pemberian beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi.
c.
Melalui aktivitas masjid Habiburrahrnan, pihak masjid rnenerima infak atau shodakoh dari para pegawai PT.DI untuk kemudian digunakan bagi kemaslahatan umat.
d.
Sebelum krisis, PT. DI menyelenggarakan "Apprentice Training"selama 3 tahun untuk mencetak tenaga-tenaga trampil yang siap kerja dengan biaya gratis bankan pesertanya diberikan uang saku bulanan.
e.
Dengan PMI melakukan kerjasama kegiatan donor darah.
f.
Menyewakan gedung PKSN kepada masyarakat sekitar maupun karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
g.
Menyewakan gedung pertemuan.
h. Membentuk Tim Perduli, seperti perduli (gempa/tsunami) untuk Aceh, Yogya, dan Pangandaran.
6.3 PT. INDONESIA POWER –SURALAYA 6.3.1
Gambaran Umum
Pada- awal 1990-an, pemerintah Indonesia tnempertimbangkan perlunya deregulasi pada sektor ketenagalistrikan. Langkah ke arah deregulasi tersebut diawali dengan berdirinya Paiton Swasta I, yang dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Sumber Dana Swasta melalui Pembangkit-pembangkit Listrik Swasta. Kemudian pada akhir tahun 1993, Menteri Pertambangan dan Energi menerbitkan Kerangka Dasar Kebijakan (Sasaran dan Kebijakan Pengembangan Sub Sektor Ketenagalistrikan) yang merupakan pedoman jangka panjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. Sebagai tahap awal, pada tahun 1994 PLN diubah statusnya dari Perusahaan Umum menjadi Persero. Setahun kernudian, tepatnya pada 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan, yang tujuannya untuk memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut. Salah satu dari anak perusahaan itu adalah PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I, atau lebih dikenal dengan nama PLN PJB I. Anak perusahaan ini ditujukan untuk menjalankan usaha komersia! pada bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha-usaha lain yang terkait. Pada tanggai 3 Oktober 2000, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-5,. secara resmi diumumkan perubahan nama PLN PJB I menjadi PT. Indonesia Power. Perubahan nama ini merupakan upaya untuk menyikapi persaingan yang semakin ketat dalam bisnis ketenagalistrikan dan sebagai persiapan untuk privatisasi perusahaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Walaupun sebagai perusahaan komersial di bidang pembangkitan yang baru didirikan pada pertengahan 1990-an, Indonesia Power mewarisi berbagai sejumlah aset berupa pembangkit dan fasiiitas-fasilitas pendukungnya. Pembangkit-pembangkit tersebut memanfaatkan teknologi modern berbasis komputer dengan menggunakan beragam energi primer seperti air, batubara, panas bumi dan sebagainya. Namun demikian, dari pembangkit-pembangkit tersebut, terdapat pula beberapa pembangkit paling tua di Indonesia seperti PLTA Plengan, PLTA Ubrug, PLTA Ketanger dan sejumlah PLTA lainnya yang dibangun pada tahun 1920-an dan sampai sekarang masih beroperasi. Pembangkit-pembangkit yang dimiliki oleh Indonesia Power dikelola dan dioperasikan oleh 8 Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) dan 1 Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan. Kedeiapan Unit Bisnis Pembangkitan tersebut yaitu : UBP Priok, UBP Suralaya, UBP Saguling, UBP Kamojang, UBP Mrica, UBP Semarang, UBP Perak & Grati dan UBP Bali. Secara keseluruhan, Indonesia Power memiliki daya mampu sebesar 7.332 MW. Ini merupakan daya mampu terbesaryang dimiliki oleh sebuah perusahaan pembangkitan di Indonesia. 6.3.2 Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya merupakan anak perusahaan dari PT. Indonesia Power. UBP Suralaya merupakan Unit Bisnis Pembangkitan terbesar di Indonesia yang menangani 7 unit PLTU dengan bahan bakar batubara sebagai bahan bakar utamanya, salah satunya adalah PLTU Suralaya. Dalam pembangunannya, Proyek PLTU Suralaya dibantu oleh beberapa kontraktor lokal dan kontraktor asing. Secara keseluruhan, Unit 1 sampai dengan Unit 4 dibangun oleh PLN Proyek Induk Pembangkit Thermal Jawa Barat dan Jakarta Raya dengan konsultan asing dari Montreal Engineering Company (Monenco) Kanada. Sedangkan untuk Unit 5 sampai dengan Unit 7 dibangun bekerja sama dengan konsultan asing dari Black & Veatch International (BVI) Amerika Serikat.
Dalam mengupayakan keamanannya PT. Indonesia Power UBP Suralaya melakukan kerjasama keamanan dengan instansi lain. Untuk lebih meningkatkan keamanan di lingkungan PT. Indonesia Power UBP Suralaya pada khususnya dan lingkungan masyarakat sekitar pada umumnya, pihak perusahaan telah menjalin kerjasama di bidang keamananan dengan instansi-instansi terkait, seperti Kepolisian Daerah (POLDA) Banten, Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Merak, Group I KOPASSUS TNI-AD dan Intel Komando Resimen Tirtayasa di mana setiap instansi terkait tersebut menugaskan personelnya untuk menjaga, mem-back up, dan melatih kemampuan satuan keamanan perusahaan agar lebih berdayaguna. Jumlah personi! satuan pengaman PT. Indonesia Power UBP Suralaya secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut: label S.3: Data Psrsnnil Pengamanan UBP Suralaya Jenis Kesatuan SATPAM
Jumlah Personii (orang) 125
POLDA Banten
5
LANAL Merak
5
Group I KOPASSUS
4
Intel KOREM
6
JUMLAH
145
PT. Indonesia Power UBP Suralaya telah membuat sistem pengamanan terpadu seperti pada gambar berikut: . ;■■
Gambar G.3: Komponen Pengamanan UBP Suralaya
6.3.3
Kondisi Fisikdan Lingkungan Sekitar
Secara geografis lokasi UBP Suralaya terietak di Desa Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Banten, berjarak 7 km ke arah utara dari Pelabuhan Penyeberangan Merak. Luas lahan yang digunakan untuk membangun PLTU Suralaya berikut sarana dan fasilitas penunjang lainnya adalah 240,65 hektar. Lahan yang dipergunakan untuk PLTU Suralaya merupakan lembah yang dikelilingi oleh bukit dan hutan lindung.
.._ .. __ ... __ „........Gambar B.4: Peta Lokasi UBP Suralaya Dari hasil studi kelayakan, Suralaya dipilih sebagai lokasi yang paling baik, karena adanya beberapa faktor sebagai berikut: 1.
Tersedianya tanah dataran yang cukup luas, dan dipandang tidak produktif untuk pertanian.
2.
Tersedianya pantai dan laut yang cukup dalam, tenang dan bersih; hal ini baik untuk pelabuhan dan air pendingin.
3.
Adanya faktor-faktor tersebut diatas akan membantu kelancaran pengangkutan peralatan berat dan bahan bakar.
4.
Jalan masuk lokasi tidak terlalu jauh dan sebelumnya sudah ada jalan namun belum begitu baik.
5.
Jumlah penduduk di sekitar lokasi masih relatif sedikit sehingga tidak perlu memindahkan penduduk sehubungan dengan pemasangan saluran transmisi.
6.
Tersedianya tanah yang memungkinkan untuk didirikan bangunan yang besar dan bertingkat.
7.
Tersedianya tempat yang cukup untuk penimbunan limbah abu dari sisa pembakaran batubara.
8.
Tersedianya tenaga kerja yang cukup sehingga memperlancar pelaksanaan pembangunan,
9.
Dampak iingkungannya antara perbukitan dan laut,
10.
6.3.4
dapat
terrnininalisasi
karena
terletak
di
Menimbang data monitoring beban listrik se-Indonesia bahwa kebutuhan akan tenaga listrik di Pulau Jawa merupakan yang terbesar maka tepat apabila dibangun pembangkityang besar di Puiau Jawa. Kondisi Sosial Masyarakat
Jumlah penduduk Kelurahan Suralaya sebanyak 5.531 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.536. Kondisi wilayah Kelurahan Suralaya pada awalnya hanya sekedar area pemukiman. Pendirian PT. Indonesia Power UBP Suralaya, membawa dampak yang cukup positif, khususnya di bidang pendidikan. Pembangunan Sekolah Menengah Umum di daerah tersebut membawa dampak yang positif bagi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kelurahan Suralaya ditujukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan dapat mencapai hasil yang maksimal, di mana PT. Indonesia Power UBP Suraiaya pun tidak jarang memanfaatkan potensi masyarakat lokal di dalam perusahaannya. Dari sekitar 5.531 penduduk kelurahan Suralaya, hanya 820 jiwa (14,80%) yang memiliki mata pencaharian. Masyarakat sekitar lokasi kajian bermata pencaharian sebagai buruh/karyawan swasta (45,9%), satuan pengamanan (satpam), dan petugas kebersihan (cleaning servicer). Sebagian masyarakat lainnya lebih memilih bekerja sebagai pedagang (22,6%), pengusaha sebanyak (8,7%) dan sisanya sebagai pegawai negeri, nelayan, sopir dll. Sebagian besar masyarakat di sekitar PT. Indonesia Power UBP Suralaya memeluk agama Islam (98,89%), sisanya ada yang memeluk agama Kristen, Katholikdan Hindu. Topografi wilayah sekitar lokasi pabrik merupakan daerah pantai yang berbukit bukit batu, tandus dan tidak produktif. Sebelum PT. Indonesia Power UBP Suralaya dibangun, penduduk di sekitar wilayah ini memiliki pendapatan yang sangat rendah. Setelah PT. Indonesia Power UBP Suralaya dibangun oleh pemerintah, berangsur-angsur kehidupan perekonomian masyarakat sekitar mulai mernbaik. Akses transportasi menuju kota kecamatan mulai dibuka dan diaspal sehingga memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan pemiagaan. Pembukaan jalur menuju kota kecamatan semakin memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil bumi ke pasar kecamatan. Dampak lain dibukanya PT. Indonesia Power UBP Suralaya adalah munculnya lapangan kerja yang baru bagi sebagian masyarakat lokal. Di mana sampai dengan saat ini, menurut data yang diberikan Kepala Satuan Pengamanan PT. Indonesia Power UBP Suralaya, sebanyak 125 personil satuan pengamanan yang bekerja, kurang lebih 60% berasal dari penduduk lokal dan 20 orang yang dikontrak secara permanen. Selain sebagai anggota satuan pengamanan, penduduk sekitar diberi kesempatan pula bekerja
daiam bidang cleaning service. Penduduk sekitar PT Indonesia Power UBP Suralaya merupakan penduduk yang multi-etnis, apalagi seteiah didirikannya perusahaan tersebut Hal itu terjadi karena pihak perusahaan memberikan sarana perumahan kepada karyawan dan keluarganya, di mana lokasi perumahan tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk setempat. Ragam budaya yang mereka bawa mengakibatkan munculnya pembauran budaya di antara mereka. Budaya setempat yang masih asli diperkaya oieh budaya masyarakat pendatang tanpa 3danya konfiikdi antara mereka, bahkan saiin'g menghormati satu sama lain. 6.3.5
Community Development
Untuk meningkatkan interaksi hubungan timbai balik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar, PT. Indonesia Power UBP Suralaya, khususnya Divisi Community development telah melakukan upaya-upaya yang sifatnya membantu masyarakat setempat agar mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan yang dibangun di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan pada penduduk sekitar, diantaranya berupa empowerment (pemberdayaan) dan charity (darmabakti). Menurut Kepala Divisi Community development PT. Indonesia Power UBP Suralaya, pemberdayaan di sini bisa berupa pembukaan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Selama ini yang telah berhasil dilakukan adalah perekrutan warga sekitar sebagai tenaga buruh, satuan pengamanan (satpam)-dan cleaning service. Dalam kegiatan amal (charity), perusahaan memberikan bantuan berupa : 1.
Pengobatan gratis bagi warga masyarakat sekitar setiap hari Kamis; di mana apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat warga yang menderita penyakit yang agak parah biasanya perusahaan merujuknya ke Puskesmas terdekat, tetapi apabila si pasien harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif maka pihak perusahaan merujuknya ke Rumah Sakit Kecamatan dengan biaya yang ditanggung oleh pihak perusahaan.
2.
Pembangunan fisik berupa jembatan, jalan dan Iain-Iain; biasanya untuk hal seperti ini pihak perusahaan meminta kepada aparat desa untuk mengajukan semacam proposal terlebih dahulu kepada perusahaan.
3.
Kursus-kursus dan beasiswa bagi siswa yang berprestasi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekoiah Menengah Pertama (SNIP).
4.
Untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat setempat, pihak perusahaan dengan rnemanfaatkan lirnbah batubara hasil proses produksi, memberikan keleluasaan kepada masyarakat sekitar untuk menjual atau mengolahnya sebagai bahan campuran semen untuk bahan dasar pern buatan kerajinan relief.
Gambar G.5: Prases Pembuatan Refief dan Hasil Prnduksinya Selain penekanan pada pemberdayaan dan charity dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat iokal, PT. Indonesia Power UBP Suralaya (Divisi Community development), memberikan perhatian juga pada sistem sosial dan pola pikir masyarakat setempat. Pihak perusahaan rnenilai bahwa sistem sosia! dan pola pikir warga Iokal masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena tingkat kesejahteraan dan pendidikan mereka yang relatif masih rendah, bahkan ada warga masyarakat yang masih buta nuruf (1,15%). Untuk dapat mengetahui dan memahami aspirasi masyarakat sekitar terhadap keberadaan perusahaan, yang tidak kalah penting dalam menjaga keamanan perusahaan, PT. Indonesia Power UBP Suralaya (Divisi Community development) telah merekrut beberapa tokoh masyarakat setempat sebagai staf yang diperbantukan dalam jajaran perusahaan. Mereka ditugaskan untuk menjembatani keinginan dan aspirasi masyarakat setempat terhadap perusahaan dan mencari solusi apa yang harus dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat setempat, Pihak perusahaan menempatkan mereka sebagai staf khusus dalam jajarannya yang memiliki tugas dalam memberikan peringatan dini (early warning) bagi pihak perusahaan apabila kemungkinan terjadi gejolak masyarakat setempat yang bisa membahayakan keamanan perusahaan. 6.4 PT.PETROKIMIA-GRESIK 6.4.1 Gambaran Umum PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tangga! 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresrnikan oieh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juii 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai harijadi PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik menempati lahan seiuas 450 hektar berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, PT. Petrokimia Gresik adalah sebuah industri berbasis teknologi, sebuah knowledge-based industry. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin tajam dalam industri pupuk, PT. Petrokimia Gresik mampu meraih keunggulan kompetitif yang memungkinkan terciptanya akselerasi program pengembangan produk
dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. PT. Petrokimia Gresik mampu menterjemahkan daya temu kedalam proses perekayasaan dan pemasaran produk, sehingga tercapai peningkatan teknologi sekaligus komersialisasi penemuan yang inovatif menjadi produk-produk unggulan. PT. Petrokimia Gresik mampu melahirkan produk-produk unggulan yang kompetitif di pasar global. Dikombinasikan dengan profesionalisme yang terus ditempa, keunggulan kompetitif ini menjadikan PT. Petrokimia Gresik sebagai pemimpin dalam industri yang ditekuninya. Pada tahun 2004 PT. Petrokimia Gresik dinobatkan sebagai BUMN Terbaik untukSektor Argoindustri dan Pupuk. Karyawan PT. Petrokimia Gresik sebagian besar berpendidikan SLTA, atau sebanyak 2.584 (72%) dari total 3.575 karyawan. Tingkat pendidikan SD hanya 44 karyawan (1,2%), SLTP sebanyak 281 karyawan (7,8%), Sarjana Muda 102 karyawan (2,8%), Sarjana 491 karyawan (13,7%), dan terakhir adalah Pascasarjana 73 karyawan (2,04%) (sumber: http://www.petrokimia-gresik.com, last update Januari 2005). Dari data tersebut dapat dipastikan pengguna komputer masih sedikit. 6.4.2
Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekitar
PT. Petrokimia Gresik berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Gresik meliputi 13 kecamatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Gresik berada di Kecamatan Wringinanom. Lokasi PT Petrokimia Gresik itu sendiri berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar, namun sebagian besar aktivitas perusahaan, termasuk Kantor Pusat PT Petrokimia Gresik (Gedung Graha Sarana PT Petrckimia Gresik) berada di Kecamatan Gresik. Di Kecamatan Kebomas, tepatnya di desa Kebomas, terdapat Kebun Percobaan (Buncob) milik PT Petrokimia Gresik, sedangkan di Kecamatan Manyar, tepatnya di Desa Romo terdapat 1 buah pabrik milik PT Petrokimia Gresik. Di Kecamatan Gresik sendiri, aktivitas dan aset PT Petrokimia Gresik berada di Kelurahan Ngipik, Kelurahan Karangturi, dan Kelurahan Tlogopojok. Jarak antara PT Petrokimia Gresik dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik sekitar 40 km, namun jarak dengan pusat kota hanya sekitar 3 km. Infrastrukturdi Kabupaten Gresik ini sangat baik. Kuaiitas jalan yanp ada di Kota Gresik ini bagus, sehingga PT Petrokimia Gresik sangat mudah diakses dengan kendaraan apapun. Hanya saja tidak semua kendaraan angkutan umum diperbolehkan memasuki Kawasan PT. Petrokimia Gresik. Di Kota Gresik ada 3 macam kendaraan angkutan umum yang biasa beroperasi, yaitu becak, taksi, dan angkutan kota. Kendaraan angkutan umum yang boleh memasuki Kawasan PT. Petrokimia Gresik hanya becak dan taksi. Wilayah yang menjadi tempat aktivitas utama perusahaan, seperti: manajemen/kantor pusat, pabrik, pengolahan limbah, gudang, pelabuhan, dan tempat lainnya, dibatasi dengan pagar beton setinggi sekitar 3 m. Pintu masuk ke bagian kawasan selalu dijaga oieh satuan pengamanan. Ijin masuk ke dalam areal perusahaan hanya diberikan oleh front office kepada tamu yang sudah membawa ID Card dari PT. Petrokimia Gresik. ID Card diberikan melalui proseduryang ketat, hanya diberikan jika pihakyang dituju sudah memberikan persetujuan untuk ditemui tamu. Meskipun areal perusahaan dikelilingi pagar beton, namun di tengahnya terdapat jalan-jalan yang dapat dipergunakan oleh umum. Artinya areal perusahaan bukan berupa sebuah "enclave"secara utuh, sehingga tidak mengganggu akses pendudukyang berrnukim "di belakang pabrik" untuk ke atau dari pusat kota.
PT. Petrokimia Gresik pada dasarnya berada di daerah pantai, dimana salah satu sisi dari kawasan ini berbatasan langsung dengan laut Pada mulanya kawasan ini jauh dari pemukiman penduduk, namun dalam perkembangannya banyak penduduk yang bermukim di pinggir atau di dekat salah satu sisinya. Mereka pada umumnya penduduk pendatang. Meskipun demikian, dari pengamatan di lapangan aktivitas perusahaan terpisah secara geografis dari aktivitas penduduk sehari-hari. Aktivitas penduduk tidak banyak yang memasuki kawasan utama industri, bahkan hampir tidak ada aktivitas penduduk di dalam kawasan industri. Sementara itu aktivitas perusahaan, baik pada aktivitas produksi, transportasi produk, maupun pembuangan limbah, tidak melewati areal publikdi sekitar perusahaan. Aktivitas produksi PT. Petrokima Gresik mengeluarkan 3 macam limbah, yaitu limbah gas/asap, cair, dan padat. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik selama ini berpedoman pada Surat Keputusan Gubemur Jawa Timur. Misalnya, limbah cair sebelum dibuang ke laut diolah teriebih dahulu melalu proses "wish water treatment". Limbah cair baru dibuang ke laut, jika COD, POD, dan ph-nya sudah sesuai dengan ketentuan. Emisi gas pabrik dilengkapi dengan beberapa peralatan pengolahan limbah gas, seperti 'scrubing system" untuk menyerap gas atau 'black filter' agar emisi gas masih memenuhi ketentuan. Selama ini tidak ada keluhan penduduk terhadap limbah yang dikeluarkan PT Petrokimia Gresik karena sampai saat ini PT. Petrokimia Gresik sudah mentaati peraturan dari gubemur Jawa Timur tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta sebagai berikut: • Sebelum limbah cair keiuar, teiiebih dahulu dilakukan wash water treatment, Jika COD, POD dan ph-nya sudah memenuhi syarat, baru di-discharge ke luar, ke laut. •
Pabrik dilengkapi beberapa alat pengolah limbah gas, seperti scrubing system untuk menyerap gas atau black filter sehingga emisi gas masih memenuhi persyaratan.
Teknologi yang digunakan oleh PT. Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut: 1. Media Pengamanan Tidak ditemukan adanya kamera CCTV (Closed-Circuit Television) sebagai salah satu alat media pengamanan yang umum digunakan di perusahaan-perusahaan. Di bagian keamanan paling depan terdapat dua buah alat pemantau berupa cermin cembung (seperti spion) untuk memantau kedatangan dan aktivitas tamu sepanjang jalan dari kantor pusat menuju iokasi satu dengan lokasi lainnya. Setiap tamu yang sudah diijinkan melalui prosedur yang berlaku dan diperbolehkan masuk, akan diantar oleh shutle mini bus untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh pengunjung/tamu. 2, Transaksi On Line E-bisnis (bisnis elektronis) adalah bisnis yang segala aktivitasnya dilaksanakan di atas infrastruktursistem informasi, khususnya internet. Mulai dari pemasaran, order, tracking order, maupun penagihan, semuanya dilaksanakan secara on line. Yang tidak bisa dilakukan secara on line hanya proses produksi barang-barang fisik dan teknis pengirimannya. Apabila jenis bisnisnya adalah jasa informasi, maka praktis semua proses berjalan secara elektronis. Petrokimia Gresik sudah memiliki website: http://www.petrokimia-gresik.com. Didalam situs tersebut bisa ditemukan beberapa data seperti Company Profile, Visi dan Misi perusahaan, Struktur Organisasi, Community development, produk-produk yang dihasilkan, link industri serta data-data yang perlu ditampilkan. Selain itu juga terdapat
rubrik interaktif dengan para disampaikan melaui fax:
[email protected]
konsumen melaiui 62-31-3981722,
pertanyaan-pertanyaan yang 3981574 atau e-mail:
Sampai saat ini transaksi penjualan pupuk belum bisa dilakukan secara online, karena sebagian besar pengkonsumsi produk adalah para petani, dan mereka jarang sekali bahkan belum ada yang memahami internet. Namun pembelian zat kimia bahan pupuk sudah melalui internet. Transaksi on-line atau melalui fasilitas internet disamping memudahkan dan memperkecil biaya transaksi, juga rentan terhadap keselamatan perusahaan. Kebocoran' sistem oleh para hecker menjadi salah satu bahan pertimbangan pihak PT, Petrokimia Gresik mengapa tidak memilih jalur internet dalam menjual produk-produknya. 3. Local Area Network Sistem jaringan kerja di kantor-kantor Petrokimia Gresik ini sudah menggunakan Local Area Network (LAN), dengan adanya jalur kabe! Unshielded Twisted Pair (DTP) yang menghubungkan semua komputer pada setiap ruangan serta adanya tower untuk kebutuhan internet di hampir setiap gedung. Pengamanan di Petrokimia Gresik ini sangat ketat dan dipastikan aman dari ancaman bahaya luar, ditambah lagi dengan respon masyarakat yang positif semenjak berdirinya PT. Petrokimia di kawasan Gresik. Transfer data yang diperlukan antar divisi pada perusahaan ini dapat dilakukan pada sistem jaringan LAN. 6.4.3
Kondisi Sosial Masyarakat
Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km2. Pada tahun 2004 berpenduduk 1.018.499 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan. Kecamatan Gresik, tempat aktivitas utama PT Petrokimia Gresik berada, berpenduduk 80.920 jiwa, terbanyak ke dua setelah Kecamatan Menganti yang berpenduduk 83.933 jiwa (Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2004, 2004:37). Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik rata-rata 855 jiwa/km2, namun kepadatan penduduk Kecamatan Gresik mencapai 14.606 jiwa/km2. Ini berarti PT Petrokima Gresik berada pada wilayah kecamatan yang sangat padat penduduknya. Meskipun demikian, kawasan PT Petrokima Gresik ini bukanlah daerah pemukiman, karena kelurahan Ngipik tempat sebagian besar aktivitas utama perusahaan hanya berkepadatan penduduk 2.500 jiwa/km2, jauh di bawah kelurahan Kroman yang kepadatan penduduknya mencapai 80.660 jiwa/km2 (Kecamatan Gresik dalam Angka Tahun 2004,2004:16) Penduduk Kecamatan Gresik tidak ada yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan iapangan pekerjaan ini, masyarakat Kecamatan Gresik dapat dikategorikan sebagai masyarakat perkotaan. Lapangan pekerjaan penduduk secara rinci terlihat pada Gambar 6.6. sektor jasa merupakan lapangan pekerjaan yang paling besar, sementara itu sektor Industri menduduki peringkatketiga.
18%
0%
14%
■
.1% 1 |P o%
1
57% SPertanian HAngkutan
B industri H Jasa
Q Konstruksi 0
M Perdagangan
Lainnya
Gambar B.B: Lapangan Pekgrjaan Penduduk Kecamatan Grssik Tahun 2DQ4 PT. Petrokimia Gresik adalah perusahaan yang terbuka bagi siapapun untuk bekerja di perusahaan tersebut. Namun sebagai sebuah perusahaan, rekrutmen pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM, melalui proses seleksi yang profesiona!. Siapapun yang memenuhi standar kualifikasi dapat menjadi pegawai di PT. Petrokimia Gresik dari manapun asalnya termasuk dari masyarakat sekitar. Pada kenyataannya, tidak banyak penduduk sekitar yang mampu bersaing dalam seleksi rekruitment pegawai. PT. Petrokimia mempunyai kepeduiian terhadap penduduk atau masyarakat sekitar. PT. Petrokimia Gresik tetap memberikan kesempatan bagi penduduk atau masyarakat sekitar untuk teriibat dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan mengambil kebijakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak memerlukan pengetahuan dan keterampilan tinggi, penduduk atau masyarakat direkrut sebagai tenaga kontrak, seperti tenaga untuk cleaning service, kebersihan out door atau kegiatan-kegiatan borongan. 6.4.4
Community Development
Kegiatan community development dilakukan dengan tujuan : a. Membantu masyarakat dan daerah sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Artinya keberadaan perusahaan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah sekitar. b.
Tumbuhnya rasa memiliki masyarakat terhadap perusahaan, sehingga jika terjadi sesuatu masalah pada perusahaan, masyarakat akan ikut membantu mengatasinya.
c.
Community development ini dilakukan dengan menciptakan hubungan yang Community development menjadi salah satu program PT Petrokima Gresik, oleh karenc. itu perusahaan mengalokasikan dana untuk kegiatan ini. Dana untuk community development diambil dengan menyisihkan 1% keuntungan perusahaan, mengacu Surat Keputusan Menteri BUMN No.235tentang Program Bina Lingkungandan Kemitraan.
Bentuk kegiatan community development yang diiakukan oleh PT. Petrokimia Gresik berupa: a.
BantuanFisik •
PT. Petrokimia Gresik telah mernberikan bantuan dana untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum yang ada di masyarakat, seperti tempat ibadah, gedung sekolah, prasarana transportasi atau jalan, prassrana olah raga, prasarana kesehatan.
b.
•
PT. Petrokimia Gresik juga telah membangun fasilitas olah raga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu stadion, stadion Tri Dharma, disediakan untuk kegiatan komersial (Pertandingan putaran 8 Besar Liga Indonesia Group B diselenggarakan di stadion ini). Dua lapangan terbuka dibangun untuk kepentingan karyawan perusahaan, namun masyarakat dapat memanfaatkannya secara gratis.
•
PT. Petrokimia Gresik juga telah membangun rurnah sakit. Pada mulanya pengelolaan rumah sakit merupakan bagian dari manajemen perusahaan, namun sekarang rumah sakit ini sudah dikelola secara mandiri sebagai rumah sakit swasta. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara berkala PT. Petrokimia Gresik memberikan peiayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar, khususnya di kelurahan yang membawahi lokasi perusahaan. Pelayanan yang diberikan antara lain pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan, pengasapan (fogging) untuk mengatasi serangan Demam Berdarah dan Flu Burung, bantuan keringanan biaya pengobatan di rumah sakit kepada warga masyarakat yang tidak mampu melalui prosedur yang telah ditetapkan, sunatan massal. Beberapa pelayanan di atas diberikan pada setiap peringatan HUT PT. Petrokimia Gresik.
c.
Pengembangan Ekonomi Rakyat PT. Petrokima Gresik memberikan bantuan untuk mengembangkan ekonomi rakyat antara lain dengan memberikan pelatihan dan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda putus sekolah. Untuk memantau perkembangan usaha; PT. Petrokimia Gresik juga melakukan monitoring dan evaluasi. Pada setiap peringatan HUT perusahaan PT Petrokimia Gresik juga selalu menyelenggarakan Pasar Murah bagi masyarakat.
d.
Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatari PT. Petrokimia Gresik selalu memberikan bantuan dana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan seperti Peringatan HUT RI, peringatan HUT Kota Gresik, peringatan hari-hari besar keagamaan. PT Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam, baik bantuan materi maupun penyelamatan oleh Tim SAR Petrokimia Gresik Diving Club.
e.
Hubungan Sosial/Silaturabmi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pada setiap peringatan HUT PT Petrokimia Gresik, perusahaan selalu mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat Gresik untuk bersilaturahmi dengan direksi PT, Petrokimia Gre^ik. Dalam pertemuan ini dibangun dialog, agar masing-masing pihakdapat mengetahui dan memahami permasalahan, kebutuhan, harapan-harapan, selain memperkuat tali silaturahmi. Selain dialog, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Gresik ini juga diajak berkeliling perusahaan agar dapat mengetahui dengan benar apa yang terjadi di dalam perusahaan.
f.
Lahan untuk Penampungan Pedagang Kaki Lima PT Petrokimia Gresik menerima permintaan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengijinkan sebagian lahannya dipergunakan sebagai tempat penampungan sementara pedagang kaki lima, ketika pemerintah kesulitan menemukan lokasi bagi pedagang kaki lima yang terkena penertiban. Dalam persoalan ini,
perusahaan sebetulnya menghadapi dillema. Di satu pihak, perusahaan ingin membantu pemerintah kabupaten.; tetapi di lain pihak, lahan yang akan digunakan sebetulnya merupakan "areal bebas aktivitas", karena di bawahnya terdapat pipa gas. Aktivitas di atas pipa gas beresiko terjadi kerusakan terhadap pipa gas, yang jika hal itu terjadi dapat mengancam perusahaan maupun warga masyarakat. Karena tidak ada alternatif lain, akhirnya permintaan pemerintah kabupaten ini dipenuhi hingga saa.t ini.
6.5
BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN) -
BANTEN 6.5.1 Gambaran Umum Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknoiogi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas pada tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif di wilayah Indonesia dari uji coba senjata nuklir di lautan Pasifik. Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan PokokTenaga Atom. Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang IPTEK nuklir, tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas Litbang yang tersebar di berbagai Pusat Penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA Yogyakarta (1967), dan Pusat Penelitian Tenaga Atom Serpong (1987). Fasilitas Litbang di Pusat Penelitian Tenaga Atom Serpong berupa Reaktor Serba Guna 30MW yang dilengkapi fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan iimbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya. Dengan perubahan paradigma, pada tahun 1997 ditetapkan UU No. 10 tentang Ketenaga-nukSiran yang di antaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN). Berikut Perkembangan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dari waktu ke waktu. Tabel B.4: Ferkembangsn Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) TAHUN 1954 1958 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972
URAIAN 1979
Pemben tukan Panitia Negara untuk Penyelid ikan Radioak tivitet, P e m b e n t u k a n
1984 1987 1988
Dewan ienaga Atom dan Lembaga Tenaga Tahun 1958).___________________________________ Penetapan UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Tenaga Atom Peresmian Pusat Reaktor Atom Bandung dan Pengoperasian Reaktor Triga Mark II dengan daya 250 kW oleh Presiden Rl; Perubahan nama Lembaga Tenaga Atom menjadi Badan Tenaga Atom Nasional _____________________________ Pembentukan Pusat Penelitian PasarJumat, Jakarta Atom Pembentukan Pusat Penelitian GAMAYogyakarta (PP No. Peresmian penggunaan Iradiator Gamma Cell Co - 60 Pusat Penelitian Pasar 65 Jumat oleh Presiden Rl Peresmian Klinik Kedokteran Nuklir di Pusat Reaktor Atom Bandung Reaktor Triqa Mark II Bandung mencapai kritis pada daya 1 MW Pembentukan Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2 - PLTN) Peresmian mulai beroperasinya Reaktor Kartini d i PPTA Yogyakarta, dengan daya 100 kW oleh Presiden Rl. _____________________________________
Pengoperasian Mesin Berkas Elektron 300 ke -V di PPTA Pasar Jumat oleh Presiden Rl. Peresmian pengoperasian Reaktor Serba Guna GA, Siwabessy dengan daya 30 MW dan Instalasi El emen Bakar Nuklir di PPTA Serpong -Tangerang oleh Presiden Rl. Peresmian pengoperasian Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif di PPTA Serpong Tanqerang oleh Presiden Rl.__________________________
1989 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2003
2004
Peresmian pengoperasian Instalasi Radio -isotop dan Radio -farrnaka, Instala si Elemen Bakar Eksperimental di PPTA Serponq -Tanqeranq o!eh Presiden RlInstaiasi Radio -metalurgi, Instalasi Keseiamatan dan Peresmian Keteknikan Nuklir, Laboratorium Mekano Eiektronik Nuklir di PPTA Serpong -Tangerang oleh Presiden Rl. Peresmian pengcperasian Instalasi Spektroinetri Neutron, Instalasi Penyimpanan Elemen Bakar Bekas dan Pemindahan Bahan Terkontaminasi di PPTA Serpong -Tangerang oleh Presiden Rl. Peresmian pengoperasian Mesin Berkas Elektron 2 MeV di PPTA Pasar Jumat oleh Presiden Rl. Dalam memperingati HUT Rl ke 50 BATAN berhasil melaksanakan " Whole Indonesian Cord' untuk Reaktor Serba Guna GA Siwabessy Pembentukan PT. BatanTeknologi (Persero), Divisi: Produksi Elemen Bakar Reaktor, Produksi Radioisotop, Produksi Instrumentasi dan Rekayasa PenetapanNuklir. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang memisahkan Badan Pelaksana dan Badan Pengawas penqgunaan tenaga nuklir. Perubahan Badan Tenaga Atom Nasiona! menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Keppres No. 197 Tahun 1998 Peresmian peningkatan daya Reaktor Triga 2 MW di Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Bandung,oleh Wakil Presiden Ri Peningkatan status Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN) menjadi Sekolah Tinggi Teknoiogi Nuklir (STTN) Penyerahan hasil " Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation in Indonesia " kepada Presiden Ri; Pencapaian 10 % jumlah varietas unggul tanaman pangan nasional; Pengoperasian Mesin Berkas Elektron 35C ke V, 10 mA di PPTN Yogyakarta; Pengoperasian Pusat Pelatihan dan Diseminasi Teknoiogi Peternakan Pertanian Kalsel. Pencapaian -target 10 %Terpadu varietas di unggul tanaman pangan nasional menqqunakan teknik nuklir
Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Keppres Rl No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003, BATAN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Risetdan Teknoiogi. Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan perajturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BATAN menyelenggarakan fungsi: •
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir,
di bidang penelitian,
•
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas batan,
•
Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir,
•
Penyelenggaraan pembinaan dan peiayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata iaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pendidikan dan pelatihan.
Struktur organisasi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN No. 166/KA/IV/2001 dan No. 360/KA/VII/2001. Adapun struktur organisasi BATAN dapat dilihat pada gambar bagan berikut.
Sekretar iat Utama
Biro Humas Organisas i & Pusban Pengama g nan Perang kat Nuklir
Biro Humas Organisas i & Pengama nan Sekretar iat Utama Pusat Manajem en & Bina Industri
Puslitbang Teknologi Isotop Radiasi
Pusban g Energi Nuklir
Puslitban g Keselama tan Radiasi & Biomedik a
Puslitban g Keselama tan Keselama tan Energi Nuklir
Pusbang Radio Isotop & Radio Farmaka
Pusat Pendayagu naan IPTEK Nuklir
Puslitban g Teknologi Maju
Pusbang Sistem Reaktor Maju
Pusbang Bahan Galian & Geologi Nuklir
Pusat Pemasyara katan IPTEK Nuklir & Kerjasama
Puslitban g feknologi Nuklir
Puslitbang Teknologi Reaktor Riset
Pusbang Bahan Bakar Nuklir & Daur Ulang
PusTek Pengama n Bahan Nuklir
Puslitban g IPTEK Bahan
"Puslitba ng Teknolo gi Infokom
Puslitban g Pengelola an Limbah Nuklir
Pusat Standarisa si & Jaminan Mutu Nuklir
Diklat Sekolah Tinggi Nuklir Gambar B.7: Struktur Drganisasi BATAN Tahun 2DDB
Kelangsungan dan keamanan BATAN sangat tergantung pada kuaiitas pengelola. Pegawai yang mengeloia BATAN berjumlah 1.285 orang. Status pegawai BATAN seluruhnya merupakan pegawai tetap, adapun yang merupakan pegawai kontrak adalah pegawai harian lepas sebagai tenaga pemeliharaan seperti tenaga kebersihan kantor (cleaningservice) dan pemeliharaan taman. Keseluruhan pegawai yang bekerja di Badan Tenaga Atom Nasionai adalah merupakan tenaga pribumi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipii, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa di lembaga ini tidak terdapat pegawai yang berasal dari luar negeri (tenaga asing). Penyebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dan penempatan unit dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel B.5: Knndisi Pegawai Batan Berdaserkan Tingkat Pendidikan dan Psnyebarannya Tahun 2DDG No
' '
Unit
33
:• r T ]NT| T lNT| T 1 Pusat Kemitraan Teknolcgi 2 2 4 26 26 14 7 Nuklir 2 Pusat Rekayasa Perangkat 4 9 45 4 20 1 Pusat Nuklir 38 5 22 5 3 6 9 Radioisotop dan Pusat Pengembangan 25 10 8 1 4 Radiofarmaka 3 7 Informatika Nuklir 64 7 31 3 5 Pusat Teknologi Bahan 7 13 Bakar Teknologi Nuklir 47 5 27 2 6 Pusat Limbah 5 17 Radioaktif Pusat Teknologi Bahan 51 8 9 1 7 12 38 Industri Nuklir - - 8 Pusat Teknologi Reaktor dan keselamatan 51 7 22 3 9 Pusat ReaktorNuklir Serbaguna 1 7 Pusat Standarisasi dan 10 17 2 7 1 - 5 Jaminan Mutu NUklir JUMLAH 40 10 4 36 74 16 24 7 0 4 Sumber data: Bagian kepegawaian BA TAN, Mi 2DOE
1
66 62
22
11
-
22 15 33 15
-
1 -
-
3
6
-
-
-
84 14 27 12 11 10
1 -
-
-
-
-
-
-
-
71 15 4 4
2 -
-
1
32 15 1 3
25
12
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembagian kompetensi pegawai di BATAN dibagi dalam dua katagori yaitu tenaga teknik sebanyak 953 orang dan non teknik sebanyak 331 orang. Atau perbandingan antara tenaga teknik dan non teknik yaitu 3:1. Tenaga non teknik lebih banyak bekerja di unsur penunjang seperti manajemen, kepegawaian dan kesekretariatan. Berdasarkan tingkat pendidikan, 13ATAN memiliki 40 orang lulusan S3 (Doktor dan Ph.D) yang ahli dalam fisika inti, fisika atom, radiasi, konversi energi, teknologi proses dan security process. S2 teknik sebanyak 107 orang dan 4 orang non teknik. Tingkat pendidikan SI teknik ada 364 orang. Sesuai djngan status dari Pegawai BATAN sebagai Pegawai Negeri Sipi! (PNS), maka hubungan antar pegawai secara vertikal berdasarkan eselonisasi, sehingga satu bagian bertanggung jawab kepada atasannya, Sedangkan hubungan antar sesama pegawai yang sederajat berdasarkan tugas, pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari setiap bagian, sehingga memungkinkan setiap bagian untuk saling membantu bagian iainnya, terutama antar bagian yang saling berkaitan. Sesuai dengan status pegawai negeri maka seluruh pegawai mengikuti aturan kepegawaian negeri, Jabatan pegawai terbagi antara jabatan struktural dan fungsiona!. Pegawai ditempatkan di 10 unit kerja BATAN yaitu Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir,
Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir, Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka, Pusat Pengembangan Informatika Nuklir, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, Pusat Teknologi Bahan Industri Nukiir, Pusat Teknologi Reaktor dan keselamatan Nuklir, Pusat Reaktor Serbaguna dan Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir. Daiam hubungan kerjasamanya dengan pihak lain, Indonesia seiaku negara yang tergabung dalam organisasi atom dunia; IAEA (International Atom Energy Association) telah meratifikasi perjanjian tentang perjanjian penggunaan nuklir untuk tujuan damai dan peningkatan kualitas hidup manusia. Pusat Teknologi Keselamatan Nuklir juga memberikar. pelayanan medik dan koordinasi sistem kedaruratan. Seiaku Badan yang bernaung di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah yang berasal dari APBN. BATAN tidak melakukan kerjasama dengan militer. 6.5.2
Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekitar
Untuk melaksanakan kegiatannya, terutama pada penelitian pengembangan rekayasa Iptek telah dibangun dan dilengkapi berbagai sarana/fasilitas penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Serpong (Tangerang) Nukiir di kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumat di Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi Ujung Watu, Jepara dan Unit Penelitian Eksplorasi - Penambangan Uranium di Kalan - Kantor pusat BATAN berlokasi di Jakarta. Foto beberapa kawasan nuklir dapat dilihat pada gambar 3.8.
\j*^ m am Kantor Pusat BATAN Jakarta
Kawasan NuWir Pasar Jum'at - Jakarta 141 iwrn-^-t ISiiiSti#SlsiiS3lfSifii1sfi
Kawasan Nuklir Yogyakarta
Kantor Ngklir Bandung
■Hi
Kawasan Serpong Tangerang Gambar G.8: Kandisi Lingkungan BATAN
FETx\ PUSPIPTEK
I ,"f, I ttmUffctum Hsrqoi alt* isbc**»k3
Gambar G.B : Peta Puspiptek
I
i i *
■ PROVI N
•■->'J „ ^
\
f
Bambar G.ID: Peta Lokasi BATAN Upaya yang dilakukan BATAN terhadap limbah produksi adalah dengan mereduksi limbah radiasi di lokasi pabrik, sehingga polusi limbah sangat kecil akan mengganggu lingkungan masyarakat. Penanganan limbah dikelola satu unit yaitu Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Unit ini berfungsi untuk mengolah limbah radioaktif yang berasal dari BATAN maupun dari penggunaan radiasi dan radiosotop di berbagai instansi luar BATAN. BATAN juga melakukan pemantauan kesehatan lingkungan sekitar. BATAN melakukan pengarnatan tingkat radiasi dan zat radioaktif dalam komponen ekosistem di sekitsr kawasan Puspitek. Tujuannya adalah untuk mencek apakah kegiatan instalasi nuklir berlangsung secara aman dan terkendali seperti yang dipersyaratkan, untuk perkiraan dampak radiology dan untuk meyakinkan masyarakat mengenai keselamatan lingkungan dari kegiatan nuklir di sekitarnya, Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum adanya kegiatan nuklir di kawasan Serpong sampai saat ini. Kegiatan ini dilakukan pada daerah instalasi nuklir, kawasan Puspitek, dan daerah lepas kawasan sampai radius 10 Km. Dalam daerah ini ditempatkan stasiun pengamat radiasi dan pengambilan contoh berbagai komponen ekosistem untuk analisis zat radioaktif. Data hasil pemantauan diolah untuk pengamatan radiasi dan radioaktivitas lingkungan. Pengamatan arah dan kecepatan angin dan suhu pada berbagai ketinggian dan curah hujan dilakukan pada stasiun pengamat cuaca pada ketinggian 10,35 dan 60 meter. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan BATAN telah diupayakan sehingga tidak mengganggu lingkungan kehidupan di masyarakat. Pengawasan dosis radiasi pekerja juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan keselamatan kerja radiasi. Pusbang Limbah Radioaktif juga melakukan pemantauan dosis radiasi pekerja, baik yang berasal dari sumber radiasi yang berasal di sumber tempat kerjanya (dosis eksternal) ataupun radiasi dari zat radioaktif yang mungkin dapat masuk ke tubuh (dosis internal). Pemantauan dosis eksternal dilakukan dengan menggunakan perangkat dosimeter personel, sedangkan pemantauan dosis internal dilakukan dengan teknik bio-assay secara in-vitro melalui analisis urine ataupun secara in-vivo melalui pencacahan seluruh tubuh atau (whole body monitor). Dengan pemantauan ini, penerimaan dosis radiasi para pekerja dapat diamati sebelum terjadi penerimaandosisyangmelampuibataskeseiamatan. 6.5.3
Kondisi Sosia! Masyarakat
Kawasan Puspitek termasuk kawasan tertutup, secara fisik dibatasi oleh pagar besi dan halaman yang luas dengan pohon-pohon tinggi. Jarak pintu utama kawasan BATAN dengan lingkungan masyarakat beradius sekitar 2 Km. Di pinggir jalan raya Serpong 2 km dari pintu utama Puspitek berjajar pertokoan dan warung-warung. Wi'ayah ini cukup ramai dilaiui oleh angkutan kota yang menghubungkan Bogor-Serpong dan Tanggerang. Tidak jauh dari kawasan ini (2 km) terdapat kampus Institut Teknologi Indonesia (ITI). Kondisi ini menambah ramainya pendatang pendudukyaitu mahasiswa.
Tingkat pendidikan masyarakat sekitar cukup beragam dengan mayoritas tingkat pendidikan masyarakat setempat adalah luiusan SLTA yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai pegawai swasta di perusahaan-perusahaan di daerah tersebut, karena daerah tersebut merupakan daerah transtsi dan merupakan buffer industrial zone (kawasan periyangga industri) Tangerang. Seiain itu masyarakat juga banyak yang bermata-pencaharian sebagai wiraswasta dengan membuka jasa-jasa di sektor informal. Adapun permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar antara lain yaitu sebagian kecil masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang teknologi nuklir diselimuti rasa was-was akan keselamatan jiwanya jika sewaktu-waktu reaktor nuklir di BATAN terjadi kebocoran atau ledakan. Namun sebagian besar masyarakat awam yang pemahamannya rendah bahkan tidak mengerti tentang nuklir merasa biasa-biasa saja. Kondisi ini dimungkinkan karena tidak mengetahui aktivitas BATAN yang berada di kawasan PUSPITEK yang tertutup. Di satu sisi, BATAN telah mengelola dan mereduksi limbah sehingga tidak berdampak pada iingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat kurang perduli dengan apa yang dilakukan oleh Puspitek. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat perkotaan yang sibuk dan individual. Dari sikap ini, maka kepedulian dan sense of belonging (rasa memiliki) dari masyarakat terhadap lembaga kurang. 6.5.4
Community Development
BATAN sebagai bagian dari PUSPITEK yaitu salah satu lembaga penelitian milik negara tidak mempunyai anggaran khusus untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development). Namun demikian BATAN memiliki keperdulian terhadap penduduk lokal yang kurang beruntung yang tinggal di sekitar kawasan Puspitek. Kegiatan sosial yang dilakukan BATAN antara lain : a.
Buka puasa bersama antara warga masyarakat lokal dan jajaran perusahaan di bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan ramadhan.
b.
Melibatkan warga dalam kegiatan pemeliharaan gedung seperti potong rumput, catgedung dan kebersihan lingkungan
c. Memberikan hak guna pakai tanah kosong mi!ik puspitek kepada masyarakat miskin lokal yang membutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Perubahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sejak berdirinya kawasan Puspitek adalah wilayah ini secara ekonomi menjadi ramai, dan banyak pendatang apaiagi setelah diikuti oleh adanya komplek perumahan karyawan Puspitek dan berdirinya Institut Teknologi Indonesia (ITI) di sekitar kawasan Serpong dekat Puspitek, BATAN melalui program litbangyasa Iptek nuklir berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan. Kegiatan litbangyasa dilakukan menurut bidang program yang diselaraskan dengan Punas Ristek dan Fokus Program Pembangunan Nasional yang meliputi bidang pangan (pertanian/ peternakan); energi; teknologi informasi dan komunikasi; kesehatan dan obat-obatan; kelautan dan kebumian dan manufaktur. Beberapa kegiatan/kerjasama yang dilakukan BATAN adalah : a.
Dalam bidang pertanian •
Dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKT.I) dan Kelompok Tani Andaian Nasional (KTAN) membuat benih padi unggu! (varietas unggul) dengan sistem radiasi terhadap susunan genetikanya (pemuliaan genetis),
sehingga benih yang dihasilkan adalah benih padi yang usianya pendek (< 4 bulan; 100 hari), pohonnya pendek sehingga lebih tahan terhadap angin, danrasanyaenak. • b.
Penanganan pasca panen terhadap hasii-hasil pertanian, sehingga hasil pertanian lebih tahan lama dan kualitasnya tidak menurun.
Dalam Bidang Kedokteran Dewasa ini dalam dunia kedokteran telah dikenal istilah "Kedokteran Nuklir". Kedokteran nuklir sangat membantu dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit, terutama penyakit dalam seperti penyakit jantung koroner, penyakit kelenjar gondok, gangguan fungsi ginjal, dll. Diagnosa semacam Ini lebih cepat dan akurat dengan menggunakan bantuan detektor radiasi gamma yang dirangkai dengan suatu sistem instrumentasi. Teknologi kedokteran nuklir sangat berperan dalam terapi berbagai penyakit, seperti kanker kelenjar gondok, hiperfungsi kelenjar gondok, keganasan sel darah merah, inflamasi. Selain itu pemanfaatan teknologi nuklir di luar kedokteran nuklir antara lain:
c.
•
Teknik pengaktifan Neutron
•
Penentuan kerapatan tuiang dengan Bone Densitometer
•
Three Dimensional Conformal Radiotherapy Dalam bidang In iustri Manufaktur/proses PLTU Suryalaya •
Perusahaan Manufaktur Berikut foto-foto kegiatan BATAN dalam membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan. ibua UMM3 I untuk IJIw Pemuliaan mutast densan radlasi i t
EiU.,-i,^J--.7r .v;---:.'-T»fi 5i^^^|&#§|^;
n dengan menQouoakan pspjnut
p*t<« 1
Disgnosa kaJcniar gor>doi; daiam Kcdokteran Nuklir Gambap G.ll: Foto Kegiatan BATAN 6.6 6.6.1
PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - RIAU GambarandanKondisiUmum
PT. Chevron Pacific Indonesia adalah salah satu kontraktor production sharing Pertamina yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi migas. Saham Chevron dimiiiki bersama oleh dua perusahaan minyak Amerika Serikat, yakni Chevron Corp. dan Texaco Inc. Hingga saat ini, Chevron mengelola empat blok konsesi penambangan migas di Provinsi Riau, seluas 31.641 km2. Keempat blok tersebut adalah Blok Siak, Blok Rokan, Blok MFK, dan CPP. Dari sekitar 108 ladang minyak dengan lebih dari 6.000 sumur produksi, saat ini Chevron memproduksi sekitar 700.000 barel minyak per hari atau setengah dari total produksi minyak nasional. Minyak yang dihasilkan Chevron ada dua jenis, yakni SLC (Sumatran Light Crude) atau minyak Minas dan DC (Duri Crude). Minyak jenis SLC sangatterkenal di pasaran dunia karena kadar belerang yang rendah. Sampai akhir tahun 2.000, jumlah pegawai Chevron mencapai 5.740 orang. Dari jurn'ah itu, 98% adaiah pulra-putri bang_,a Indonesia. Sernentara sisanya, sekitar 2%, adaiah pegawai asing yang direkrut karena keahliannya dibutuhkan perusahaan, Alih pengetahuan dan teknologi merupakan alasan Chevron untuk tetap mempekerjakan pegawai asing. Selain pegawai Chevron, juga terdapat sekitar 28.000 orang tenaga kerja lainnya yang secara tidak langsung bekerja untuk Chevron, Mereka adaiah pegawai rnitra kerja yang bekerja untuk melaksanakan proyek-proyek Chevron,
* Pasca ntegrasi dsi^sri Unoc-s!
Gambsr B.iZ: Peta Daarah DpErasi ChEvrcn i\ Indonesia
ANAK PERUSAHAAN OI Witayah Ketja Peitombangan • Aset •Manajem an »Konirak Kerja Sama {Bagi Hasil) • PengawasarVPembinaan
Gambar B.13: Pusisi Ghevran di Indonesia
l~7
A
j |
'
■.'
' \ h'sutu f \ i. |i ;.„ •. wisi < ! I IS ,t '•'<> 1 Uasii 1 i. r '" j
1
;
■ : ■■■ ■■ ■; Gsmbar 8.14; DRErah Dperasi PT. Chevron Pacific | Indcnesie i
RJBUS
PH 1200 Gambar E.I5: Ssjarah dan Peristiwa PT. Chevron Pacific Indonesia
5.6.2
Kondisi Sosial Masyarakat
Pettumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada tahun 1998 sebesar minus 1,81% meningkat menjadi 5,59% pada tahun 2002, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 4,67%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yang hanya 0,05% pada periode yang sama. Begitu pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas pada tahun 1998 sebesar minus 3,86% tumbuh menjadi 4,40% pada tahun 2002. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 2,94%. Kondisi ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasiona! per tahun yaitu minus 0,06% pada periode yang sama, Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi tetangga pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Riau jauh iebih baik, seperti Sumatera Barat (tanpa migas) yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,57% dan Sumatera Utara (tanpa migas) sebesar 0,54%. Tingkat PDRB per kapita dengan migas pada tahun 1998 hanya sebesar Rp 10,3 juta naik menjadi Rp 13,2 juta pada tahun 2002, atau mengalami peningkatan sebesar 28%. PDRB per kapita tanpa migas pada tahun 1998 yang hanya sebesar Rp 3,9 juta naik menjadi Rp 5,8 juta pada tahun 2002 atau mengalami peningkatan sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran penduduk Riau secara umum selama periode 1998-2002 telah menunjukkan perbaikan. Perhitungan angka inflasi di Provinsi Riau yang pada periode 1998-2002 diwakili oleh 2 Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Batam menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada tahun 1998 angka inflasi di Kota Pekanbaru mencapai 75,86% dan di Kota Batam sebesar 52,83%, sedangkan pada tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup tajam yaitu untuk Kota Pekanbaru turun menjadi 11,66% dan Kota Batam 9,14%. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya cukup memperhatikan PDRB-nya saja tetapi perlu juga dilihat perkembangan PDRB per kapita. Angka-angka pendapatan regional baik yang termasuk minyak bumi maupun tanpa minyak bumi menunjukkan bahwa pendapatan regional perkapita termasuk minyak bumi dan gas atas dasar harga berlaku tercatat Rp. 9.506.995,57 untuk tahun 1998 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1997 yaitu Rp. 6.055.719-,52 angka untuk harga konstan menunjukkan Rp. 4.393.031,12 untuktahun 1998 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 1997 yang berjumlah Rp. 4.636.710,14. Sedangkan pendapatan regional tanpa minyak bumi tahun 1998 untuk harga berlaku tercatat Rp. 3.590.758,24 atau menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 1997 yang berjumlah Rp. 2.485.543,49, dan untuk harga konstan 1993 pendapatan regional per kapita tanpa minyak bumi tahun 1998 adalah Rp. 1.878.140,93 ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1997 yang berjumlah Rp. 1.919.610,57. Pengeluaran rata-rata perkapita sebuian penduduk Riau di daerah kota pada tahun 1996 telah mencapai Rp. 106.632 sedangkan di daerah pedesaan baru mencapai Rp. 64.541 atau hanya sebesar 60.44% pengeluaran rata-rata masyarakat kota. Secara keseluruhan pengeluaran rata-rata perkapita sebuian penduduk Riau diperkirakan Rp. 79.002. Pada tahun 1996 presentase pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran di Riau masih cukup tinggi yaitu sekitar 64,88%. Selain itu perbedaan pengeluaran untuk makanan di daerah kota dengan daerah pedesaan masih cukup tinggi. Presentase pengeluaran untuk makanan di daerah kota hanya sekitar 52,84% sedangkan di daerah pedesaan 67,46% menunjukkan tingkat kehidupan pnduduk kota lebih tinggi dari penduduk pedesaan.
Dalam bidang kesehatan, keberhasilan pembsngunan di sektor kesehatan diukur dari 5 indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Kasar (AKK) dan Usia Harapan Hidup (Eo). Pada tahun 1998, Angka Kematian Bayi sebesar 48 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2002 menurun menjadi 36,02 jiwa per 1.000 kelahiran hidup= Angka Kematian Kasar pada tahun 19S8 sebesar 7,5 jiwa per 1.000 penduduk menurun menjadi 7,4 jiwa per 1.000 penduduk pada tahun 2002. Umur harapan hidup selama periode tahun 1998-2002 menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu dari 66 tahun pada tahun 1998 menjadi 70 tahun pada tahun 2002. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah data konsumsi kalori dan protein perkapita. Kesejahteraan dapatdikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein per kapita sehari. Pangan dan Gizi (1988) norma kecukupan gizi yang dianjurkan per kapita per hari adalah penyediaan energi 2.500 kalori dan protein 55 gram. Di samping itu FAO menganjurkan bahwa bagi Indonesia untuk mencapai kecukupan gizi yang seimbang dapat digunakan pola penyediaan pangan harapan dengan kecukupan energi dari padi-padian 50%, umbi-umbian 5%, pangan hewani 15-20%, lemakdan minyak 10%, biji minyak/kacang-kacangan 8%, guia 6-7% dan sayur-sayuran 5%. Dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 1966 rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari untuk Propinsi Riau adalah 2.092 kalori dan rata-rata konsumsi protein perkapita sehari menunjukkan angka 56.47 gram. Secara umum, gambaran mengenai konsumsi kalori dan protein pada tahun 1996 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1993 rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari Propinsi Riau menunjukkan angka 2.015 dan rata-rata protein sehari menunjukkan angka 47,76. Tingkat kemiskinan di Riau menurut data dari BKKBN, pengukuran kemiskinan dibagi dalam 2 kategori yaitu penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Jumlah penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Provinsi Riau karena aiasan ekonomi dan non ekonomi menunjukkan tren yang berfluktuasi, Pada tahun 1998 angka kemiskinan sebesar 33,13% sebagai akibat pengaruh krisis ekonomi, angka kemiskinan di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 42,25% pada tahun 1999 naik !agi menjadi 44,25% pada tahun 2000. Kemudian setelah melalui upaya pelaksanaan program ekonomi kerakyatan, angka kemiskinan tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 41,57% pada tahun 2001 dan 40,05% pada tahun 2002. Ini berarti sejak tahun 2000 ke tahun 2002 terdapat pengurangan penduduk miskin sebanyak4,2% atau lebih kurang 222.000 jiwa. Angka kemiskinan berdasarkan Susenas Tahun 2002, yang diukur menurut kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori per kapita, pada tahun 1999 adalah 14,00% dari total penduduk menurun menjadi 13,67% pada tahun 2002, lebih rendah dibandingkan dengan1 angka kemiskinan rata-rata Nasiona! sebesar 18,02 % pada tahun 2002. Pertumbuhan penduduk Riau relatif tinggi yaitu 3,79% per tahun selama periode 1998-2002. lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasiona! sebesar 1,4% per tahun pada periode yang sama. Penyebab tingginya pertumbuhan penduduk Riau karena tingginya migrasi dari daerah lain sebagai akibat perputaran roda perekonomian dan peluang iapangan kerja di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data Sensus tahun 2000 jumlah penduduk yang bermigrasi ke Provinsi Riau mencapai 206.514 jiwa. Dinamika perekonomian Provinsi Riau menjadi incaran
masyarakat di luar Riau untuk datang ke Riau dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Itulah sebabnya maka Kota Batam mengeluarkan kebijakan pengendalian migrasi ke wilayahnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kependudukan. Komposisi penduduk yang berusia produktif juga meningkat. Berdasarkan hasil Sensus dan survey yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun memiliki kecenderungan menurun, dari 35,06% pada tahun 1998 menurun menjadi 32,60% pada tahun 2002, sedangkan penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun memiliki kecenderungan meningkat, yaitu 62,88% pada tahun 1998 menjadi 65,55% pada tahun 2002. Ditinjau dari Angka Beban Ketergantungan (ABT) penduduk usia produktif pada periode 1998-2002 menunjukkan kecenderungan terus menurun, yaitu dari 59,02% pada tahun 1998 turun menjadi 52,55% pada tahun 2002. Sisi lain dari komposisi penduduk adalah heterogenitas penduduk Riau, dengan latar belakang asal-usul, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, namun mereka tetap hidup dalam kebersamaan dan kedamaian. Pertikaian kecil yang bersumber dari kesalahpahaman beberapa oknum di antara mereka, segera dapat diatasi oleh Pemerintah setempat dengan dukungan aparat keamanan dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan atau paguyuban-paguyuban, sehingga tidak berkembang menjadi konflikyang lebih besar, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Berdasarkan Indonesia Human Development Report (HDR) 2001 yang disusun Bappenas, BPS dan UNDP memberikan nilai total Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Provinsi Riau pada tahun 2001 sebesar 67,3, naik4,5 dibanding dengan IPM tahun 1999 sebesar 62,8 atau 3,58% per tahun dalam kurun waktu 1999-2001, sehingga menempatkan Provinsi Riau berada pada ranking ke empat di Indonesia setelah DKI Jakarta (72,5), Yogyakarta (68,7) dan Kalimantan Timur (67,8). Menurut data BPS, usia harapan hidup rata-rata penduduk Riau pada tahun 1998 adalah 66 tahun naik menjadi 70 tahun pada tahun 2002, Buta aksara menurun dari 3,97% pada tahun 1998 menjadi 3,08% pada tahun 2002. Dalam bidang pendidikan, Pada tahun 1998-2002, APS untuk kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 1998 sebesar 95,95% meningkat menjadi 97,42% pada tahun 2002; untuk kelompok usia 13-15 tahun sebesar 79,56% pada tahun 1998 meningkat menjadi 84,53% pada tahun 2002. Selanjutnya untuk kelompok usia 15-18 tahun pada tahun 2002 mencapai 54,22%, jauh di atas angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia yang sama pada tahun 1998 yang hanya sebesar 45,51% dan untuk usia 19-24 tahun, pada tahun 1998 sebesar 10,90% meningkat menjadi 29,11%. Data di atas menunjukkan upaya dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan cukup berhasil. Indikator tingkat keberhasilan di sektor pendidikan dapat pula dilihat dari persentase angka melek huruf yang selama periode 1998-2002 cenderung terus meningkat. Jika pada tahun 1998 angka melek huruf bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas di Provinsi Riau sebesar 96,03%, maka pada tahun 2002 meningkat menjadi 96,92%. Pelaksanaan pembangunan Sektor Pendidikan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil dan sejahtera serta menguasai IPTEK. Selama kurun waktu 1998-2002 mutu Sekolah Dasar telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari peningkatan kualifikasi pendidikan guru mulai dari jenjang program D-II hingga pendidikan Pasca Sarjana untuk guru SD. Dalam rangka percepatan perwujudan sumberdaya manusia Riau yang berkualitas,
handal dan mampu berkompetisi serta berkolaborasi dalam percaturan globalisasi, maka dilakukan kebijakan khusus melalui agenda strategis bidang pendidikan yaitu pembangunan Pesantren Teknologi, Pembangunan SMU Plus, Pemberian Beasiswa S2 dan S3, Pembangunan Kampus Fakultas Kedokteran, mendorong pendirian Politeknik, memberikan bantuan kepada Perguruan Tinggi, rencana meningkatkan Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning menjadi Institut Teknologi Riau (ITR) memberikan bantuan kesejahteraan guru dan membina jaringan kerjasama pendidikan regional dan internasional. Pembangunan Pesantren Teknologi dimaksudkan untuk memadukan bekal kemampuan IMTAQ yang diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan kemampuan teknologi yang merupakan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki pendidikan lanjutan, atau lebih jauh dari itu dalam upaya menapaki kehidupan masa depan yang lebih layak. Mengenai SMU Plus, pendekatan yang dipergunakan adalah peningkatan mutu dengan penyediaan infrastruktur, proses belajar mengajar yang baik, manajemen sekolah yang profesional dan rekruitmen peserta didik yang dilakukan secara selektif di wilayah Kabupaten/Kota. Berbagai prestasi telah dicapai oleh SMU Plus antara lain (1) Jumlah rata-rata NEM tertinggi dalam dua tahun terakhir baik program IPA maupun IPS; (2) Juara I Tingkat Nasiona! lomba kreativitas guru; (3) Penghargaan dari Negara Chili dalam penulisan karya sastra; (4) Sebagian besar anak didik dapat melanjutkan ke berbagai Perguruan Tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Nanyang University Singapura, dan beberapa Perguruan Tinggi di Amerika Serikat dan Jepang. Jumlah pemuda/pemudi Riau yang telah memperoleh beasiswa sejak tahun 2000 adalah 950 orang terdiri atas S2 sebanyak 882 orang dan S3 sebanyak 68 orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya membangun Fakultas Kedokteran dilaksanakan rnelalui tahapan yang diatur oleh pemerintah. Pada tahap awal statusnya dalam bentuk Program Studi di bawah payung Fakultas Kedokteran UNAND Padang dan untuk tahap selanjutnya diupayakan memenuhi persyaratan menjadi Fakultas Kedokteran UNRI. Pemerintah Provinsi tetap concern terhadap pembangunan gedung dan penyediaan infrastruktur lainnya. Politeknik Chevron yang dibangun PT. CPI atas dorongan dan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan pengaruh cukup besar kepada beberapa daerah untuk membangun Politeknik di daerah-daerah seperti di Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang dan beberapa daerah lainnya. Bantuan pembangunan kepada Perguruan Tinggi telah diberikan kepada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta setiap tahun untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan pada Perguruan Tinggi tersebut. Sedangkan Jaringan kerjasama pendidikan regional dan internasional, telah dilakukan kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri seperti Simon Fraser University, Vancouver, Canada dengan pendekatan pengembangan School Based Management dan pengembangan Bahasa Inggris bagi guru Sekolah Dasar dan SMU; Kerjasama dengan Singapura dalam melatih para guru SMU/SMKtentang sistem pembelajaran dan bahasa Inggris; kerjasama dengan Asean Education Consortium (AEC) berkaitan dengan sertifikasi nasional pada berbagai mata pelajaran di SMU Plus; bekerjasama dengan Leeds University, Inggris tentang pengembangan Bahasa Inggris bagi dosen di Universitas Riau dan PNS. Selain itu sejak tahun 2003 diprogramkan pengiriman siswa tamatan SMU yang lulus tes untuk mengikuti program pendidikan sampai dengan S3 di Jepang dan Amerika Serikat.
6.6.3 Community Development BANTUAN PENDIDIKAN & KESEHATAN 11 PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA 1
PELATI HAN III PENCEMBANG AN KEMAMPUAN MASVARAKAT
PAP.TISIPASJ Gambar G.!B: Pola Pendekatan Caltex menetapkan bidang-bidang berikut menjadi bidang perhatian, yaitu: 1.
Kesehatan
2.
Pendidikan
3.
Peningkatan pendapatan masyarakat
4.
Bidang-bidang khusus
Dalam bidang kesehatan, Chevron telah rnembangun tujuh unit rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada sekitarenam puluh desa termasukdi daiamnya tiga puluh desa-desa terpencil yang lebih dikenal dengan Pelayanan Kesehatan Keliling. Selain itu, community development dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu : a.
b.
c.
Pelayanan pencegahan dan pengobatan: >
Sunatan Massal
>
Pengobatan Massal
>
Program Peningkatan Gizi bagi Balita
>
Peningkatan gizi & penanggulangan penyakit
Peralatandanobat-obatan >
Pekan Imunisasi Nasional
>
Program Imunisasi untukpelajar
>
Peralatan Pembakar Sampah 3 Rumah Sakit
>
TrukSampahuntukDuri, Dumai, Pekanbaru & Kampar
>
Peralatan Darurat untuk Duri dan Minas
>
Inkubator untuk klinik terpencil di Kampar dan Minas
Fasilitas renovasi dan konstruksi >
Pembangunan Klinik, Puskesmas dan Posyandu
>
Perumahan untuk Bidan di daerah terpencil
Dalam bidang pendidikan, Chevron sudah mempunyai IB sekolah di bawah yayasan Chevron yang diperuntukkan untuk anak-anak karyawan maupun masyarakat sekitar. Disamping itu community development dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu: >
Konstruksi
>
Fasilitas Renovasi
>
PelatihanGuru
>
Insentif BagiGuru
>
Pelatihan Kejuruan
>
Beasiswa (Dharmasiswa Chevron Riau)
>
Buku dan Mat Sekolah
>
Peralatan Laboratorium
>
Peraiatsn Komputer
>
Peralatan Pendidikan
>
Program Caltex Peduli
Dalam bidang peningkatan pendapatan, umumnya lebih difokuskan pada kegiatan wirausaha dan peningkatan peran koperasi. Adapun tujuan dari koperasi ini adalah untuk mendukung dan ikut serta dalam usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2001 pernah dilaksanakan program bisnis lokal yang bertujuan untuk pengembangan msyarakat tempatan. Chevron melatih msyarakat dari awal yang tertarik untuk berwiraswasta. Namun ternyata tidak semua dapat direkrut karena seleksi juga dilakukan berdasarkan bakat dan tingkat kesungguhan masyarakat. Setelah melalui beberapa tahap pelatihan dan dinilai mampu, make mereka diberikan bantuan modal untuk menjalankan proyek sebesar 200 juta. Apabila program tersebut berhasil maka bantuan modal yang diberikan dapat lebih besar lagi. Sebab keuntungan mereka pun akan ada bagian yang akan masuk ke kas Chevron kembali menurut persentase tertentu. Beberapa proyek yang dilakukan antara lain seperti pemeliharaan sarana produksi, pengecatan pipa, dan lain sebagainya. Beberapa community development dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : a.
b.
c.
Agrobisnis >
Pelatihan 240 Petani Riau di Lido Bogor
>
Pelatihan Efektif Mikro Organisme
>
Perkebunan Cabe di Minas, Duri, Rumbai, Kandis, Pasirpangaraian
>
Pencetakan sawah
>
Perkebunan Hortikultura
Industri rumah tangga >
Pelatihan Menjahit bagi 120 orang Wanita di Rumbai
>
Penempaan Besi di Dumai
>
UsahaCetakSablon Bagi Orang Cacat
>
Pencetakan Batik di Petapahan
>
UsahaPisang Sale diTanah Putin
Industri rumah tangga >
Budidaya Perikanan dengan UNRI di Bendungan Kotopanjang
>
Bantuan Keramba Ikan di Rangau, Sikapas, Pekanbaru, Bangko
>
Kolam Ikan di Kulim, Pulaugadang, Rengat
>
Pengembangbiakan Ternak di Sigunggung, Kulim, Pematangpudu
Proyek-proyek khusus yang dilakukan Caltex dalam upaya pengernbangan masyarakat
adalah: >
Pembangunan Politeknik, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli profesional terutama masyarakat setempat.
>
Caltex Scholastic Award
>
Sepakbola Junior Piala Caltex
>
Peningkatan kemampuan komputer masyarakat
>
Tamanterbuka Rumbai
>
Pengembangan daerah Meranti Pandak
>
Fakultas Informatika IAIN SUSQA
>
Pengaspalan jalan di Sembilang, Sintong, dan Rangau
>
Relief programs
>
Pengembangan masyarakat terpencil
>
Program memperindah Kota Duri
>
Preservation kebudayaan Melayu
700 MW (300COGBJ + 400CPI) 2,700 KM KABEL LiSTRIK p
2PUSATVJS (IVCG1 3,300 PERS. COMPUTER 94 UNIX WORKSTATIONS
S131PFGAWA 1 14S32KONTR AKTOR
IS SEKOLAH 10,125 FELAJAR
MB 7RUMAHSAKrr/KL!NIK 2,347 RUMAH KARYAWAN 3,668 RAWAT INAPITAHUN 849 RUMAH LAJANG 233,840 RAWAT JALAN I TAHUN 6,600 BAITItJAN PERUMAHAN Gambap E.!7 Iingkup Operasi PT. Chevron Pacific Indonesia
Bab 7 Keamanan Objek Vital Nasional
Perkembangan dan kemajuan teknologi telekomunikasi, transportasi, informatika, berpengaruh besar terhadap perubahan lingkungan strategik. Perkembangan ini merubah persepsi akan ancaman yang mungkin terjadi terhadap objek vital suatu negara. Pengamanan objek vital, dalam hal ini industri strategis, merupakan upaya melindungi aset dan keberlangsungan aktivitas industri strategis dari berbagai ancaman yang secara umum masalah keamanan objek vital ini dapat muncul dari lingkungan internal maupun eksterna! perusahaan. 7.1.1 Masalah Keamanan: Internal Beberapa faktor penyebab masalah keamanan objek vital yang bersumber dari internal objek vital adalah: a.
Kondisi dan kelemahan dalam pengelolaan aspek fisik (bangunan) dan aksesibilitas lokasi Kondisi pengamanan lokasi dan bangunan, antara lain dapat dilihat dari bagaimana bentuk bangunan dan jumlah pagar pengaman bangunan tersebut, misalnya terdiri dari berapa lapis pagar yang harus dilalui, atau berapa tinggi tembok bangunan sehingga proses untuk dapat masuk ke dalam perusahaan pun akan lebih sulit dan lebih terjaga. Pengamanan lokasi Kilang PT. Arun di Blang Lancang, Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam, diletakkan dan dipilih di kawasan pantai Utara Sumatera, mengingat kemudahan sarana transportasi laut dan dekat dengan ladang gas PT. Arun sehingga biaya dapat di tekan sekecil mungkin. Pembangunan sarana kilang LNG PT. Arun ini, sekaligus memudahkan aksesibilitas ke berbagai aspek dan arah untuk mencapai sasaran dan target usaha, baikproduksi maupun angkutan untuk memudahkan pemasaran. Keamanan lokasi kilang LNG PT. Arun ini reiatif sama dengan lokasi UBP Suralaya yang terletak di Desa Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Banten, karena kawasan ini memiliki jarak 7 km ke arah utara dari Pelabuhan Penyeberangan Merak, dan lahan yang dipergunakan untuk PLTU Suralaya merupakan lembah yang dikelilingi oleh bukit dan hutan lindung. Posisi lokasi seperti yang diuraikan di atas, sekaligus menunjukkan aksesibilitas sebagai tingkat kemudahan untuk mencapai lokasi perusahaan. secara langsung bagi masyarakat contohnya daiam bentuk polusi seperti polusi air, kebisingan, udara dan lain-lain, Di samping itu, umumnya masyarakat akan mengeluh apabila keberadaan perusahaan rnengganggu atau mengusik kehidupan mereka seperti dalam bentuk polusi maupun tidak adanya timbal balik atau manfaat yang dirasakan masyarakat akan keberadaan perusahaan tersebut sehingga mudah menyebabkan timbulnya berbagai perlawanan dan tindakan anarkis dari masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Adapun kslemahan daiam pengelolaan aspekfisik iokasi ini dapat berupa : 1.
Bangunan yang design, lay out, peruntukan, dan kekokohannya tidak sesuai dengan kebutuhan operas! perusahaan.
2.
Lokasinya tanpa buffer zone atau sangat berdekatan dengan Iokasi permukiman penduduk sehingga mudah menimbulkan konflik dengan masyarakat serta cukup rawan dalam pengamanannya (Lihat Kasus 1).
3.
Kualitas peralatan atau mesin yang tidak sesuai kebutuhan, yang umumnya berkaitan dengan utilitas, urgensi, dan usia ekonomis.
MasyarakatMenuisukiBuffer Zone Chevron Salah satu contoh perusahaan minyak yang ada di Riau yaitu Chevron yang sebelumnya bernama Caltex berada pada Iokasi yang jauh dari permukiman penduduk. Namun seiring dengan waktu, penduduk mulai mendekati dan memadati lahan-lahan kosong di sekitar perusahaan yang seharusnya digunakan sebagai buffer zone dariperusahaan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya kontrol, baik dari pemerintah setempat maupun dari pihak perusahaan pada khususnya. Akibatnya jumlah penduduk yang saat ini telah memadati sekitar Iokasi perusahaan menimbulkan masalah-masalah baru yang dapat memberikan berbagai ancaman keamanan bagi perusahaan bersangkutan. Secara umum peralatan dan teknologi informasi yang digunakan untuk keamanan oleh perusahaan yang menjadi objek vital, seperti dalam hal perlindungan data misalnya, dapat dikatakan 'masih seadanya'. Hal ini antara lain dilatarbeiakangi oleh belum adanya masalah-masalah yang dirasakan signifikan yang dapat mengancam kelangsungan perusahaan-perusahaan tersebut. Ada perbedaan dalam pengunaan peralatan, teknologi, dan pengamanan data yang dimiliki oleh perusahaan asir.g dan perusahaan lokal. Perusahaan asing yang berada di Indonesia umurnnya telah memiliki peralatan yang cukup canggin karena adanya dukungan dana dan personil yang sangat mendukung; contohnya PT. Chevron, sedangkan untuk perusahaan dalam negeri seperti PT. Dirgantara Indonesia, peralatan dan teknologi khususnya keamanan yang digunakan tergolong cukup sederhana. Adapun contoh pengamanan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia, yaitu: a.
Keamanan Non Fisik Server: komputer untuk pusat jaringan ■
Workstation: komputer untuk sotiap user yang berhak mengakses jaringan. Data: representasi fakta
b.
OtohsasiAkses Server: •
Mail Server: komputer untuk melayani surat elektronik Http Server: komputer untuk melayani jaringan internet Application Server: Aplikasi yang ada di komputer server Database Server : Tempat data bersama, yang ada di server, dan dapat diakses dari workstation, oleh yang berhak.
c.
Card Reader (otoritas Supervisor) - Log in: log in server, log in aplication : digunakan untuk membaca kartu magnetik, yang berisi kode akses
d.
Workstation: ■
Log in Proxy: Akses kesistem jaringan Log in Aplication: Akses ke aplikasi komputer
Poliklinik Serikat Pekerja yang memberikan layanan bagi anggota serikat pekerja, baik pengobatan langsung ataupun pemberian rujukan ke rumah sakityang lebih memungkinkan dalam peiayanan. Contoh pengamanan lain, di antaranya dilakukan melaiui monitoring halaman, seperti yang dilakukan di Badan Atom Nasional (BATAN). Semua penjuru aktivitas BATAN dengan penggunaan Circuit Closed Television (CCTV) sistem yang dimonitor oleh petugas khusus dari ruang kontrol meialui control room. Selain itu juga setiap anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dilengkapi dengan radio komunikasi (handy talky), sepeda patroii, dan perlengkapan keamanan lainnya yang berpatroli di dalam iingkungan perusahaan. Sedangkan untuk pengamanan di Iingkungan sekitar, selain dikelilingi oleh pagar yang cukup tinggi, juga dilengkapi dengan kawat barikade untuk menghambat setiap penyusup yang mencoba mengganggu keamanan. Setiap 5-10 menit sekali selalu ada mobil patroii yang berkeliling untuk memantau keamanan di sekitar perusahaan. Data di bawah ini menunjukkan data peralatan keamanan yang dimiiki oleh PT Indonesia Power Suralaya. Tabel 7.1: Data Peralatan Keaman&n yang Dimiliki oleh PT Indonesia Power Suralaya Jenis Peralatan
Jumlah
Metal detektor
3 Unit
Pintu detektor / walkthrough
4 unit
Mirror detector
2 Unit
Mobil patroii
1 Unit
Kapal patroii laut
1 Unit
Perlengkapan tim SAR Radio komunikasi (handy talky) CCTV Pos Satpam
6 set 30 Unit 1 Set 18 Unit
Kelemahan dalam pengeloiaan sumber daya manusia dapat berupa ketidakharmonisan atau konfiik vertikal antara pihak manajemen perusahaan dengan pegawai/karyawan. Ketidak harmonisan atau konflik vertikal ini dapat muncul akibat ketidak adilan dalam pengupahan, kesejahteraan pegawai/karyawan, dan kepemimpinan yang tidak kondusif. Kelemahan dalam pengeloiaan sumber daya manusia dapat pula berupa ketidakharmonisan atau konflik horizontal antar pegawai. Potensi konflik internal di perusahaan antara lain bersumber dari: Pertama, diabaikannya kesejahteraan karyawan karena pendapatan (take home pay) dan tunjangan hari tua yang minim sementara tanggung jawab pekerjaan sangat berat dan beresiko. Kedua, yaitu jenjang karir, masa depan dan ketenangan serta kenyamanan dalam bekerja. Pada akhirnya, pengabaian kesejahteraan pegawai dapat berdampak pada rasa tidak puas yang menimbulkan berbagai tindakan anarkis seperti perusakan aset-aset perusahaan seperti peralatan dan gedung. Salah satu contoh yang saat ini banyak terlihat di media massa adalah kasus tidak dibayarnya upah pegawai dan buruh yang menyebakan para buruh merusak gedung beserta peralatan yang dimiliki gedung tersebut (Lihat Kasus 2).
Kanjmu mi PT Ratusan karyawan PT. DI Dirgantara Indonesia, korban rasionalisasi, mendatangi kantor diitangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Para karyawan yang datang dari Bandung itu Kotitiu menuntut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap kasus pemutusan hubungan kerja terhadap 6.561 karyawan PT DI. "Kami juga meminta Komnas HAM untuk menjadi mediator antara Pemerintah dalam hal ini Direksi PT DI dengan karyawan PT DI," ujar Kuasa Hukum karyawan PT DI, Lamria Siagian, dari Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI). Lamria menegaskan, seluruh karyawan PT DI dapat memahami apabila negara tidak memiliki dana untuk membantu perusahaan mereka. Karyawan, menurut Lamria, bersedia menerima separuh gaji apabila perusahaan tetap berjalan. "Namun, perusahaan secara sewenang-wenang dan tanpa mengindahkan proseduryang berlaku memecat karyawan dengan seenaknya," tandas Lamria.
perusahaan khususnya dalam bentuk pengamanan fisik. Pengamanan oieh personii keamanan ini umumnya diiakukan oleh Satuan Pengamanan (Satpam). Namun saat ini, khususnya untuk objek vital, upaya pengamanan banyak diiakukan dengan melibatkan jasa keamanan profesional bahkan berskala internasional. Kriminalitas dan gangguan keamanan yang biasa terjadi di iingkungan internal perusahaan berupa: 1.
Pencurian peralatan unit;
2.
Sabotase;
3.
Pemalsuan dokumen, identitas, mutu, kualitas barang;
4.
Kebakaran;
5.
Kecelakaan kerja;
5.
Peraturan kepegawaian yang tidak elas;
7.
Pengaturanjenjangjabatan/karier.
PENCURIAN PERUSAKAN
BISNIS
|
PEMALS UAN PENYEB AB
1.EKONOMI KONSUMTIF 2.KARIER/PROFE SI 3.PERATURAN BERUBAH-UBAH 4.KESENJANGAN SOSIAL 5.PERSAINGAN TIDAK SEHAT 6.KEBAKARAN TIDAK SENGAJA 7.KECELAKAAN KERJA 8.GLOBALISASI INFORMASI
SABOT ASE
KEBAKA RAN
JENJA NG JABAT AN
PERATU RAN KEPEGA WAIAN
KECELAKAAN KERJA LANGK AH PENANG ANAN
1. PENGAMANAAN TKP DENGAN POLICE LINE 2. MENYELAMATKAN KORBAN LUKA 3. MENYELAMATKAN PERALATAN OP6RASI UNIT 4. MENCARI INFORMASI SEBANYAK-BANYAKNYA 5. MELAPORKAN SECARA SINGKAT KE PIMPINAN 6. MELAPORKAN KE APARAT HUKUM 7. WELAKUKAN INVESTIGASI DAN PENANGKAPAN 8. MEMBUAT KRONOLOGIS KEJADIAN 9. PENCEGAHAN KEJADIAN TERULANG
Gamfaar 7.I: Konfigurasi Gangguan Keamanan Tlndak Pidana Kriminal Faktor Internal
Ancaman eksternal perusahaan kapal. oerasai aan pensuwa alam ataupun pensuwa manusia di luar perusahaan, baik secara individu, maupun kelompok. Perilaku alam dapat berupa bencana alam sedangkan perilaku manusia di luar perusahaan dapat muncul sebagai akses untuk memasuki objek vital atau akibat ketidakharmonisan hubungan sosial perusahaan dengan individu, kelompok, atau komunitas yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Konflik juga dapat muncul dari orang-orang yang memang dengan sengaja mengancam perusahaan. Ancaman eksternal juga dapat berasal dari politik negara lain contohnya dalam bentuk persaingan dagang, kebijakan negara lain yang bertentangan dengan kebijakan nasional Indonesia, sampai pada ancaman terorisme. Sebagai contoh, PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) sampai saat ini dianggap berkaitan dengan Amerika Serikat. Tidak jarang terjadi demonstrasi anti Amerika yang ditujukan juga terhadap CPI. Pemahaman serupa ini merupakan gangguan terhadap kelangsungan kegiatan perusahaan. Kenyataan semacam ini pun diperkuat dengan adanya beberapa tenaga kerja asing yang bekerja untuk CPI, yang membutuhkan rasa aman. Kriminalitas dan gangguan keamanan yang terjadi karena faktor eksternal, di antaranya adalah: 1. Pencurian peralatan unit; menurut Kepala Keamanan perusahaan, ini terjadi karena jumlah personil yang diterjunkan untuk menjaga seluruh areal perusahaan dirasakan masih sangat kurang. Pihak PT. Indonesia Power UBP Suralaya hanya memiliki 125 personil Satpam, sedangkan jumlah ideal untuk menjaga areal seluas itu dibutuhkan sedikitnya 160 personil, 2. Perompakan kapal pangangkut batubara di laut, biasanya dilakukan malam hari terhadap kapal-kapal pengangkut batubara oleh perompak-perompak yang berasal dari Lampung ataupun Cilincing; 3.
Pemaksaan kehendak disertai dengan ancaman, terutama terhadap para pegawai/staf;
4.
Pemukulan/premanisme terhadap karyawan/mitra kerja;
5.
Pemerasan terhadap karyawan;
6.
Aksi massa/unjuk rasa masyarakat; pernah terjadi unjuk rasa yang dilakukan
tetapi berkat kesigapan aparat satuan pengamanan, akhirnya para penyelundup berhasil ditangkap sebelum berhasil melalkukan aksinya. Terhitung Januari hingga Agustus 2001, PT. Caltex Pacific Indonesia Strategic Business Unit (SBU) Bekasap, menderita kerugian sekitar US$ 70 juta. Angka itu merupakan kerugian produksi dan finansial yang disebabkan banyaknya tindak kriminal yang dilakukan oknum warga setempat; pemerasan, tuntutan masyarakat lokal, blokade, penyetnpan kerja, demonstrasi, dan pencurian aset produksi PT Chevron yang makin merajalela. Karena itu, PT Chevron mencatat, sekitar 10 hingga 20 barel minyak dan gas hilang tiap harinya. Tindak kriminal yang paling berpengaruh mengurangi produksi PT Chevron yakni pencurian aset produksi. Sejak aival tahun hingga Agustus 2001 tercatat 3.500 meter kabel pompa, pipa sepanjang 12.285 meter, kawat listrik sepanjang 36 km, dan travo berkekuatan besar sebanyak 81 buah, hilang dicuri dari lokasi lapangan produksi Bekasap yang terletak di pinggir kota Dumai. Biaya penggantian barang karena pencurian rnencapai US$ 1 juta dan menyebabkan kita kehilangan produksi sebanyak 1 juta barrel. Hal ini disebabkan jika salah satu komponen produksi itu hilang, produksi akan tertunda hingga dua hari. AJcumulasi jumlah kasus pencurian yang dapat dihimpun PTChevron mencapai 740 kasus.
Chevron juga mengeluhkan banyaknya masyarakat yang kerap mengklaim tanah yang dijadikan tempat bermukim sebagai tanah milik mereka. Padahal, menurut Soewito, PT Chevron lah yang memiliki hak izin pakai dari pemerintuh. PT Chevron, kata dia, adalah yang pertama kali membuka lahan di Riau sebelum para pemukim mulai berdatangan membangun rumah-rumah mereka di sekitar area! PT Chevron. Ketika PT Chevron memulai produksi dan meminta para pemukim menjauh dari areal produksi, para pemukim meminta klaim atas tanah yang diduduki. Kapolsek Tanah Putih mengakui, tindak kriminal tersebut memang kerap terjadi. Namun, secara jujur ia menyatakan, tak bisa lebih jauh menangani masalah yang dianggapnya sudah terlalu kompleks itu. Ini menyangkut gejolak dan kecemburuan sosial yang menyangkut tenaga kerja, lahan tanah, dan ganti rugiyang dirasakanpenduduk Riau. merujuieiu, wncuin mgi Kcuznivuiun tuuungun inujw uuium meuuwwn pancunun minyuK mentah yang dilengkapi peralatan "canggih". Dengan alat-alat canggih pemotong "kabel panas", dalam waktu singkat terpotonglah pipa dan dialirkanlah minyak mentah ini ke mobil pengangkut secara cepat. Dalam kasus ini, tampaknya sebagian anggota masyarakat ikut ambil bagian dan menikmati hasil pencurian ini sementara sebagian anggota masyarakat lain mengalami tekanan dan ancaman yang menjurus pada " teror", bahkan ancaman dibinasakan hanya karena mengetahui namun tidakberbuat serta diancam untuk tidakmelaporkankepadapihakberwaiib. Terpasangnya kabel listrik di wilayak CPI sepanjang 6000 km ini sangat rowan dari pencurian listrik. Selain pengaman yang kumng, tindakan pencurian ini juga dilakukan terhadap kabel hingga pengambilan kornponen iravo, Hal ini tentunya sangat merugikan dan mengganggu kelangsungan produksi bahkan terhenti sama sekali. Untuk memulihkannya memerlukan waktu yang cukup lama sementara tindakan pencurian dilakukan dalam waktu singkat. Tindakan pencurian ini dilakukan dengan sangat berani dan nekat bahkan tidak sedikit diantara pelaku yang msngalami kecelakan yang fatal hingga tewas, karena tersengai arus listrik. Kerugian yang dialami oleh pemasok tenaga listrik dalam hal ini PLN yang selain arus listrik juga peralatan jaringannya hingga kelangsungan pasokan listrik yang tidak sampai pada konsumen. Kasus5 Lima Sumur Minyak Caltex Pacific Indonesia Dibakar
Lima unit sumur minyak milik PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau (300 km dari Pekanbaru), Senin 6 November 2000, dibakar massa yang mengatasnamakan kelompok Tani Sawit Permai. Dari kasus itu diperkirakan kerugian mencapai Rp 5 milyar, kerugian produksi Rp 400 juta per hari per sumur. Sementara harga satu unit pompa sekitar 20.000 dollar AS. Lima sumur itu memroduksi 500 barrel per hari (bph). Chevron memroduksi 667.000 bph pada bulan Oktober, yang berarti menurun dibandingkan produksi September 690.000 bph. Sementara target Oktober itu berkisar 740.000 bph. Sepanjang tahun 2000, PT CPI mendapat berbagai bentuk gangguan keamanan tersebut selama Januari-Agustus adalah demonstrasi (55 kali), blokade operasi (12 kali), dan pemogokan karyawan mitra kerja (37kali). (Kompas, 15/9) Dikatakan, pembakaran sumur minyak itu terjadi Senin sekitar pukul 14.00 dan api
dari faktor-faktor eksternal, sebagai berikut. PENCURIA N PEROMPAK AN
f H V If PERUSAKAN 1 SA8CTASE | PEMALSUA PENYELUND PEMBAKAR PEMAKSA AKSIMASSA TERORiSME I N )\ AN AN UPAN ____________ A __ ){___ ft,
PENYEB AB
PENANGAN AN
1. KELESUAN EKONOMI
1.
2. INVESTASI MENURUN 3. PENGANGGURAN MENINGKAT 4. BIAYAHIDUPTINGGI 5. KESENJANGAN SOSiAL 6. PERSAINGAN BISNIS/ORANG 7. PENDIDIKAN RENDAH 8. KECELAKAAN KERJA 9. GLOBALISASI INFORMASI
2. MENYELAMATKAN KORBAN LUKA 3. MENYELAMATKAN PERALATAN OPERASI U NiT MENCARI INFORMASI 4. 5. MELAPORKAN SECARA SINGKAT KE SEBANYAK-BANYAKNYA 6. MELAPORKAN KE APARAT HUKUM PIMPINAN 7. MELAKUKAN INVESTIGASI DAN 8. MEMBUAT KRONOLOGIS KEJADIAN PENANGKAPAN 9. PENCEGAHAN KEJADIAN TERULANG
PENGAMANAAN TKP DENGAN POLICE LINE
Gambar 7.2: Konfigurasi Gangguan Keamanan: Faktur Eksternal 7.2 KEBIJAKAN YANG TELAH DILAKUKAN 7.2.1 Kebijakan Pemerintah 1.
Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002
Latar belakang dibentuknya UU RI No.3 Tahun 2002 ini adalah adanya reformasi, perubahan UUD 1945 pasal 30 dan 27, TAP MPR RI NO.VI/MPR./200C tentang Pemisahan TNI dan POLRI, TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI serta UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dan UU No.l tahun 1988 tentang Perubahan atas UU No. 20/1982 yang dianggap sudah tidaksesuai lagi. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Diundangkan pada era reformasi, yang mengakomodasikan seluruh tuntutan reformasi di segala bidang termasuk pertahanan. Pada hakekatnya, Undang-Undang No. 3 tahun 2002 ini merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia, dalam upaya penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dirumuskan melalui DPR. Berdasarkan pandangan hidup dan dasar negara dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang dianut oleh bangsa Indonesia maka tidak seorangpun warga negara Indonesia boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta daiam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang
Dalam sistem pertahanan Negara, bentuk ancaman bisa dibagi dua. Pertama, untuk menghadapi ancaman militer, maka TNI ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Sedangkan yang kedua bila menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai denga bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
. Pemerintah, melalui UU No 3 Tahun 2002, menyerahkan tanggung jawab pengamanan objek vital secara nasiona! berada di kepotisian. Pengamanan objek vital yang dilakukan TNI berada di bawah kendali kepolisian. Bantuan dari TNI dapat diberikan kalau ada peningkatan ancaman. Jika suatu ancaman telah melampaui batas kemampuan dari satuan pengamanan dan sistem pengamanannya, polisi dapat meminta bantuan dari TNI, namun mereka berada di bawah kendali kepolisian. Bantuan yang dimaksud bersifat komplemen. 2.
Keputusan Presiden Rl No 63 Tahun 2004
Objek vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, oleh karena itu dibuat Keputusan Presiden ini untuk mencegah meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional. Dalam Keputusan Presiden ini, ada beberapa defenisi yang diberikan terkait pada pengamanan objek vital, yaitu: terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Objek Vital Nasional.
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segaia bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun iuar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelang sungan berfungsinya Objek Vital Nasional. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Objek Vital Nasional.
Dalam Kepres No 63 Tahun 2004 ini ditentukan bahwa pengelola objek vital nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal. Meskipun demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional. Pengelola objek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing objek vital nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya. Pengelola objek vital nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kuaiitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku. Pengelola objek vital nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus meiaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1.
Menurut Kepres ini, dalam meiaksanakan pengamanan objek vital nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamanan objek vital nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. keamanan internasional yaitu Group 4 Security, untuk mengatasi masaiah-masalah di wilayah operasi minyak mereka yang mengalami konflik di provinsi Riau, Sumatera.
2.
Meminta Instansi Bersenjata Menjaga Keamanan Perusahaan Kabar yang termuat di harian terkemuka New York Times menyebutkan ada
sejumlah besar dana dari PT Freeport McMoran yang masuk ke kantong pejabat TNI dan POLRI. Artikel berjudui Below a Mountain of Wealth, a River of Waste yang ditulis Jane Perlez dan Raymond Bonner, itu mengungkapkan bahwa TNI dan POLRI telah menerima dana sebesar US$ 20 juta (sekitar Rp. 190 miliar). Dana sebesar itu, tulis mereka, belum termasuk dana sebesar US$ 10 juta sebagai pemberian untuk aparat keamanan berpangkat jenderal hingga sersan. Tak ada makan siang yang gratis karena dana itu pun bukan sekadar hibah. PT. Freeport lalu meminta imbalan agar dua instansi bersenjata itu menjaga pertambangan mereka yang berlokasi di Timika, Papua Barat. 3.
Melakukan Community Development Sejumlah objek vital secara umum telah meiakukan upaya pengembangan masyarakat (CommunityDevelopment), dengan penjelasan sebagai berikut : a.
PT.ArunLNGCo. PT. Arun LNG Co. mengarahkan program pengembangan masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, pemuda, olahraga, dan budaya. Realisasi program pengembangan masyarakat, antara lain: >
Pembangunan jalan raya sepanjang 240 km.
>
Bantuan pengadaan Dosen Terbang untuk Fakultas Teknik Kimia Universitas Syah Kuala.
>
Membangun penambahan ruang-ruang belajar TK, SD, SMP, SMA, MIN dan MIS di Kabupaten Aceh Utara.
>
Membangun pasardi Desa BatuphatTimur, Kecamatan Muara Dua.
b. PT. DI Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, antara lain :
c.
>
Perbaikan jalan-jalan di sekitar iingkungan kantor dan sekitar PT. DI (pengaspalan/hotmiks).
>
Pemberian beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi.
>
Sebelum krisis, PT. DI menyeienggarakan "Apprentice Training" selama 3 tahun untuk mencetaktenag3-tenaga trampi! yang slap kerja dengan biaya gratis dan uang saku buianan.
>
Dengan PMI melakukan kerjasama kegiatan donor darah.
>
Menyewakan gedung pertemuan dan gedung PKSN kepada masyarakat sekitar maupun karyawan perusahaan.
>
Mernbentuk Tim Perduli, seperti perduli (gempa/tsunami) untuk Aceh, Yogya, dan Pangandaran.
PT. Indonesia Power Suralaya Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan pada penduduk sekitar, di antaranya berupa pemberdayaan (empowerment) dan darmabakti (charity). MenurutKepala Divisi Community development PT. Indonesia Power UBP Suralaya, pemberdayaan di sini bisa berupa pembukaan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Selama ini yang telah berhasil dilakukan adalah perekrutan warga sekitar sebagai tenaga buruh, satuan pengamanan (satpam) dan cleaning service.
Dalam bidang charity pihak perusahaan memberikan bantuan berupa : >
Pengobatan gratis bagi warga masyarakat sekitar setiap hari Kamis; apabila,dalam pemeriksaan tersebut terdapat warga yang menderita penyakit yangmagak parah biasanya perusahaan merujuknya ke Puskesmas terdekat, tetapi apabila si pasien harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif maka pihak perusahaan merujuknya ke Rumah Sakit Kecamatan dengan biaya yang ditanggung oleh pihak perusahaan. memberikan keleluasaan Kepada masyarakat sekitar untuk menjual atau mengolahnya sebagai bahan campuran semen untuk bahan dasar pembuatan kerajinan relief. Selain penekanan pada pemberdayaan dan charity dalam upayanya untuk pemberdayaan masyarakat lokal, PT. Indonesia Power UBP Suralaya Divisi Community development juga memberikan perhatiannya pada sistem sosial dan pola pikir masyarakat setempat. Pihak perusahaan menilai bahwa sistem sosiai dan pola pikir warga lokal masih sangat rendah. Hai ini terjadi karena tingkat kesejahteraan dan pendidikan mereka yang relatif masih rendah, bahkan ada sebagian warga masyarakat yang masih buta huruf(l,15%).
d.
PT. Petrokimia- Gresik Bentuk kegiatan community development yang dilakukan PT, Petrokimia berupa:
>
Bantuan Fisik •
PT Petrokimia Gresik telah memberikan bantusn dana untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum di masyarakat, seperti tempat ibadah, gedung sekolah, prasarana transportasi atau jalan, prasarana olah raga, kesehatan, dll.
•
PT Petrokimia Gresik juga telah membangun fasilitas olah raga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Stadion Tri Dharma, disediakan untuk kegiatan komersial (Pertandingan putaran 8 Besar Liga Indonesia Group B diselenggarakan di stadion ini). Dua lapangan terbuka dibangun untuk kepentingan karyawan perusahaan, namun masyarakat dapat memanfaatkannya secara gratis.
•
PT Petrokimia Gresik juga telah membangun rumah sakit. Pada mulanya pengelolaan rumah sakit merupakan bagian dari manajemen perusahaan, namun sekarang rumah sakit ini sudah dikelola secara mandiri sebagai rumah sakit swasta. Pelayanan kesehatan di rumahsakit ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
> Pengembangan Ekonomi Rakyat PT Petrokima Gresik memberikan bantuan untuk mengem bangkan ekonomi rakyat antara lain dengan memberikan pelatihan dan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda putus sekolah. Untuk memantau perkembangan usaha, PT Petrokimia Gresik juga melakukan monitoring dan evaluasi. Pada setiap peringatan HUT perusahaan PT Petrokimia Gresik juga selalu menyeienggarakan Pasar Murah bagi masyarakat. > Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatan PT Petrokimia Gresik selalu memberikan bantuan dana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan seperti Peringatan HUT RI, peringatan HUT Kota Gresik, peringatan hari-hari besar keagamaan, dll. PT Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana > Pengembangan Ekonomi Rakyat PT Petrokima Gresik memberikan bantuan untuk mengem bangkan ekonomi rakyat antara lain dengan memberikan pelatihan dan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda putus sekolah. Untuk memantau perkembangan usaha, PT Petrokimia Gresik juga melakukan monitoring dan evaluasi. Pada setiap peringatan HUT perusahaan PT Petrokimia Gresik juga selalu menyeienggarakan Pasar Murah bagi masyarakat. > Bantuan Dana untuk Kegiatan Kemasyarakatan PT Petrokimia Gresik selalu memberikan bantuan dana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan seperti Peringatan HUT RI, peringatan HUT Kota Gresik, peringatan hari-hari besar keagamaan, dll. PT Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam, baik bantuan materi maupun penyelamatan oleh Tim SAR Petrokimia Gresik Diving Club. para roKon agama aan tokoh masyarakat Gresik ini juga diajak berkeliling perusahaan agar dapat mengetahui dengan benar apa yang terjadi di dalam perusahaan. >
Lahan untuk Penampungan Pedagang Kaki Lima PT Petrokimia Gresik menerima permintaan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengijinkan sebagian lahannya dipergunakan sebagai tempat panampungan sementara pedagang kaki lima, ketika pemerintah kesulitan menemukan lokasi bagi padagang kaki lima yang terkena penertiban. Pada parsoaian ini perusahaan sebetulnya menghadapi dilema. Di satu pihak, perusahaan ingin membantu pemerintah kabupaten. Di lain pihak, lahan yang akan digunakan sebetulnya merupakan "areal bebas aktivitas", karena di bawahnya terdapat pipa gas. Aktivitas di atas pipa gas beresiko terjadi kerusakan terhadap pipa gas, yang jika hal itu terjadi dapat mengancam perusahaan maupun warga masyarakat. Karena tidak ada alternatif lain, akhirnya permintaan pemerintah kabupaten terpaksa dipenuhi hingga saat ini.
e.
Badan Atom Nasional (BATAN) BATAN sebagai bagian dari PUSPITEK yaitu salah satu lembaga penelitian milik negara tidak mempunyai anggaran khusus untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development). Namun demikian BATAN memiliki kepedulian terhadap penduduk iokal yang kurang beruntung
yang tinggal di sekitar kawasan Puspitek. Kegiatan sosial yang dilakukan BATAN antara lain : >
Buka puasa bersama antara warga masyarakat Iokal dan jajaran perusahaan di bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan ramadhan.
>
Melibatkan warga dalam kegiatan pemeliharaan gedung seperti potong rumput, cat gedung dan kebersihan lingkungan.
BATAN melalui Program Litbangyasa IPTEK Nuklir berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan. Kegiatan Litbangyasa dilakukan menurut bidang program yang diselaraskan dengan Punas Ristek dan Fokus Program Pembangunan Nasiona! yang meliputi bidang pangan (pertanian/peternakan); energi; teknologi informasi dan komunikasi; kesehatan dan obat-obatan; kelautan dan kebumian dan manufaktur. Beberapa kegiatan/kerjasama yang dilakukan BATAN adalah : a.
Dalam bidang perianian •
Dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Ke'ompok Tani Andalan Nasional (KTAN) membuat benih padi unggul (varietas unggul) dengan sistem radiasi terhadap susunan genetikanya (pemuliaan genetis), sehingga benih yang dihasilkan adalah benih padi yang usianya pendek (< 4 bulan; 100 hari), pohonnya pendek sehingga lebih tahan terhadap angin, dan rasanya enak.
•
Penanganan pasca panen terhadap hasil-hasil pertanian, sehingga hasil pertanian lebih tahan lama dan kualitasnya tidak menurun.
b.
Dalam Bidang Kedokteran Dewasa ini dalam dunia kedokteran telah dikenal istilah irKedokteran Nuklir". Kedokteran nuklir sangat membantu dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit, terutama penyakit dalam seperti penyakit jantung koroner, penyakit kelenjar gondok, gangguan fungsi ginjal, dll. Diagnosa semacam ini lebih cepat dan akurat dengan menggunakan bantuan detektor radiasi gamma yang dirangkai dengan suatu sistem instrumentasi. Teknologi kedokteran nuklir sangat berperan dalam terapi berbagai penyakit, seperti kanker kelenjar gondok, hiperfungsi kelenjar gondok, keganasan sel darah merah, inflamasi. Selain itu pemanfaatan teknologi nuklir di luar kedokteran nuklir antara lain:
f.
PT. Chevron Pacific Indonesia PT. Chevron Pacific Indonesia menetapkan bidang-bidang berikut menjadi bidang perhatian pengembangan masyarakat, yaitu:
1. Kesehatan a. Pelayanan pencegahan dan pengobatan : >
Pelayanan Kesehatan Keliling
>
Sunatan Massal
>
Pengobatan Massal
>
Program Peningkatan Gizi bagi Balita
>
Peningkatan gizi & penanggulangan penyakit
b. Peralatan dan obat-obatan >
Pekan Imunisasi Nasional
>
Program Imunisasi untuk pelajar
>
Peralatan Pembakar Sampah di 3 Rumah Sakit
>
Truk Sampah untuk Duri, Dumai, Pekanbaru & Kampar
>
Peralatan Darurat untuk Duri dan Minas
>
Inkubator untuk klinikterpencildi Kampar dan Minas
c. Fasilitas renovasi dan konstruksi >
Pembangunan Klinik, Puskesmas dan Posyandu
>
Perumahan untuk Bidan di daerah terpencii
2. Pendidikan a. Konstruksi dan Fasilitas Renovasi b. Pelatihan dan Insentif Bagi Guru c. Pelatihan Kejuruan d. BeaSiswa 3.
Kelatinan efektif Mikro Organisme
> Perkebunan Cabe Pasirpangaraian
di
Minas,
Duri,
Rumbai,
Kandis,
> Pencetakan sawah > Perkebunan Hortikultura a.
Industri rumah tangga
> Pelatihan Menjahit bagi 120 orang Wanita di Rumbai > PenempaanBesidiDumai > Usaha Cetak Sablon Bagi Orang Cacat > Pencetakan Batik di Petapahan > Usaha Pisang Sale di Tanah Putih b.
Industri rumah tangga
> Budidaya Perikanan dengan UIMRI di Bendungan Kotopanjang > Bantuan Keramba Ikan di Rangau, Sikapas, Pekanbaru, Bangko > Kolam Ikan di Kulim, Pulaugadang, Rengat > Pengembangbiakan Pematangpudu
Ternak
di
4. Bidang-bidang khusus a. Pembangunan Politeknik b. Chevron Scholastic Award c. Sepak bola Junior Piala Chevron
Sigunggung,
Kulim,
d. Peningkatan kemampuan komputer masyarakat e. Taman terbuka Rumbai f. Pengembangan daerah Meranti Pandak g. Fakultas Informatika IAIN SUSQA melaksanakan program community development dengan "cara" masing-masing. Namun yang rnasih menjadi pertanyaan besar adalah Mengapa aksi masyarakat dan tindak anarkis yang dilakukan dengan merusak aset perusahaan masih kerap kali dilakukan oleh masyarakat sekitar?Tentu saja faktor penyebabnya adalah adanya ketidakberesan dalam comdev yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya pada kasus PT. Chevron dimana terjadinya pemotongan pipa gas oieh masyarakat sedangkan di satu sisi begitu banyak yang telah dilakukan PT. Chevron bagi membantu pembangunan daerah terutama bagi masyarakat sekitar. Ini disebabkan karena pertama, tidak dipahaminya konsep community development itu sendiri, Bagi pihak perusahaan selama mereka telah memberi sumbangsih apapun bagi masayarakat dengan jumlah berapa pun tanpa adanya batas minimal mereka menganggap sudah memenuhi dan melaksanakan program comdev tersebut. Namun, pada kenyataannya, apa yang diberikan perusahaan terkadang tidak dirasakan oleh masayarakat sekitar. Karena mungkin saja terjadi ketidakcocokan antara apa yang diberikan oleh perusahaan dengan apa yang dirasakan dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Itulah sebabnya pendekatan dalam menjaiankan konsep comdev sendiri pun dibutuhkan suatu kajian yang mendalam dan spesifik agar comdev yang dilakukan memang benar-benar tepat sasaran dan pada intinya dapat menjadikan masyarakat sebagai salah satu basis pengamanan perusahaan. Faktor yang kedua, yaitu belum adanya aturan-aturan yang bersifat legal, yang dapat mengatur berbagai aturan main perusahaan yang berhubungan dengan comdev. Contohnya kerangka dasar yang harus dilakukan dalam CSR, berapa persen dana yang harus dikeluarkan untuk comdev dan lain sebagainya sehingga comdev yang yang dijalankan pun tidaksekedar comdev"seadanya" saja.
Bab 8 Strategi Pengamanan Masa Depan
8.1 Pengamanan Internal Dalam menyelesaikan masalah keamanan yang internal, strategi pengamanan yang dapat dilakukan antara lain : 1. Dibentuknya unit-unit yang menangani bidang keselamatan, pengolahanlimbah, antara lain:
kesehatan dan
Bidang Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan. Terjaminnya keselamatan bagi pekerja dan anggota masyarakat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut teiah dikerjakan sesuai dengan perundangan dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Bidang Keselamatan dan Kesehatan mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan (SMK3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya! 2. Satuan Pengamanan hendaknya melakukan penjagaan ketat dan berlapis. Sebagai contoh, BATAN membagi lapisan pengamanannya menjadi:
Lapis ke 1, penjagaan dilakukan di pintu masuk utama Puspitek. Pada pintu utama ini ada dua pos penjagaan yaitu pos pintu masuk dan pos pintu keluar. Pada pos pintu masuk dijaga oleh 4 orang Satpam. Satu orang satpam duduk diruang pos untuk memonitor dan mencatat masuknya orang yang datang, satu orang lainnya memeriksa ID Card bagi pegawai yang akan masuk ke lokasi. Adapun prosedur yang dilakukan untuk tamu yang akan memasuki kawasan: 1) tamu lapor ke petugas ke amanan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mengunjugi atau menemui seseorang yang ada di perusahaan dengan mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas pribadi; 2) mengisi formulir tamu dari petugas untuk diserahkan ke pintu satpam di lapisan II; 3) diberi identitas tamu. Setelah itu baru tamu dipersilahkan masuk ke kawasan. Satu orang satpam lainnya berjaga membukakan portal pintu masuk. Pada proses pemeriksaan satpam tidak menggunakan alat detektor anti bom. Satpam hanya dilengkapi dengan senjata tajam di pinggangnya. Lapis ke 2, penjagaan, dijaga pos satpam di pintu kawasan BATAN. Petugas satpam berdiri di pintu masuk dan menanyakan surat pengantar dari pos penjagaan pintu utama. Penjaga menanyakan kembali maksud dan tujuan serta siapa yang akan dituju. Setelah selesai wawancara maka mobil tamu dipersilahkan masuk ke kawasan untuk parkir di lokasi yang telah disediakan. Satpam tidak memeriksa mobil dan tamu yang ada di mobil untuk masuk ke area BATAN. Jumlah personil yang berjaga di lapis dua ini ada tiga orang SATPAM. Satpam disini juga tidak dilengkapi dengan alat detektor bom Lapis ke 3, penjagaan dilakukan di pintu masuk gedung. Satpcm berjaga di pintu masuk dan front office untuk memonitor pegawai yang masuk ke area gedung serta mempersilahkan tamu mengisi buku tamu. Di ruangan ini tamu di wawancara maksud dan tujuan kehadiran di BATAN dan menanyakan surat pengantar masuk ke area BATAN. Pada ruang front office tersedia tempat kartu pegawai masuk kerja, terpampang petunjuk-petunjuk peringatan keselamatan bagi karyawan/ pengunjung.
Sama halnya dengan PT. Indonesia Power, Suryalaya yang menerapkan sistem keamanan bertahap. Sistem pengamanan yang dilakukan terbagi ke dalam 3 ring, dimana ring pertama ditempatkan berikade pengamanan sejauh 1 kilometer dari
perusahaan; ring kedua sejauh 500 meter dari perusahaan; yang terakhir barikade pengamanan terletakdi depan pintu gerbang utama perusahaan. 1. 3.AcEmm 4.Stack Mainfuef ail 5.Boiler 6.Turbine tank LAYOUT geii. 7.Control roorrj »1-7 8 CWdiM buil din g
II D^erah Terlarana S pMUCwuaracAv
LAYOUT PLTU SURALAYA
Gambar S.I; Sistem Pengamanan UBP Suralaya 3.
Tersedianya acuan peringatan keselamatan bagi karyawan/pengunjung yang diterbitkan oleh perusahaan. Petunjuk peringatan keselamatan bagi karyawan/pengunjung berisi tentang : PERHATIAN : a.
Ingattanda-tanda bahaya
b.
Hati-hati dengan permukaan yang licin
c.
Kenali pintu darurat di dekat saudara berada
d.
Ingat rambu-rambu dan parkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan DILARANG:
4.
a.
Menaik-turunkan panel listrik
b.
Memasuki ruangan tanpa ijin
c.
Mengabaikan tanda-tanda keselarnatan
d.
Menyentuh/memegang peralatan laboratorium
e.
Mengangkat barang yang berat kecuali sesuai prosedur
Melengkapi sistem keamanan PT. Indonesia Power UBP Suralaya merupakan salah satu objek vital nasional yang telah melengkapi sistem keamanannya dengan sistem dan teknologi pengamanan yang dipandang lebih rnemadai. Operasi sistem keamanan ini dibantu oleh satuan pengaman dari instansi-instansi terkait seperti POLDA Banten, LANAL Merak, Group I Kopassus dan Intel Korem diharapkan segala macam gangguan keamanan tehadap perusahaan baik yang berskala kecil maupun menengah yang tidak melibatkan kekuatan massal dan teknologi modern dan canggih, bisa diatasi.
:'Group 4 adalah perusahaan swasta, yang sebelumnya dimiliki oleh Inggris, tetapi sekarang ini telah digabungkan dengan perusahaan dari Denmark dengan markasnya di Copenhagen. Operasi yang mereka lakukan di Indonesia dijalankan dari Wina. Pada bulan Februari, perusahaan menjanjikan akan memberikan prioritas kepada penduduk lokal saat menyewa staf keamanan untuk Chevron. Menurut manajersumber daya manusia, 900 staf yang sebelumnya dipekerjakan oleh PT Tripatra, telah memulai bekerja untuk Group 4 sejak aival bulan Februari. Perusahaan tersebut memberikan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan lain di Indonesia di Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan JAWA dan beroperasi di 50 negara di seluruh dunia. Penduduk desa dari Air Jaman, Kabupaten Mandau, telah mengambil alih pemboran minyak di ladang Duri, untuk memprotes terhadap penolakan perusahaan untuk membayar kompensasi tanah mereka dekatwilayah operasi. Aksiyangsama yang melibatkan ratusan penduduk desajuga dilaporkan di ladang minyak Bangko pada bulan April. Aksi tersebut merupakan kelanjutan insiden-insiden yang terjadi sebelumnya di tempat yang sama Di mana jalur pipa perusahaan telah dipotong yang menyebabkan kebocoran minyak yang cukup besar. Penduduk desa sebelumnya telah memblokade wilayah tresebut selama satu bulan, mencegah operasi-operasi di
beberapa ladang dari 11 sumur minyak. Pada bulan April, sekelompok pemuda lokal telah menduduki mobilperusahaan setelah gagal mendapatkan pekerjaan di Chevron. Untuk menghadapi ancaman dari negara luar, Disamping itujuga ada beberapapotensiancaman yang mungkin datang dari luar yaitu dengan mengupayakan diplomasi ke negam-negara yang terganggu dengan adanya objek vital di Indonesia. Disamping itu, kemampuan para diplomat juga dibutuhkan untuk dapat beradaptasi dengan negara-negara yang berbeda haluan politik dengan Indonesia, namun tetap mengupayakan kepentingan industri negara. 8.2 Pengamanan Eksternal Dalam menangani masalah keamanan dari eksternal perusahaan, maka strategi pengamanan yang dilakukan hendaknya strategi yang berbasis masyarakat dengan cara mernbina hubungan baik antara perusahaan dengan warga masyarakat di sekitar perusahaan, melalui pelibatan warga sesuai dengan kompetensinya dalam kegiatan-kegiatan penunjang. Pengamanan perusahaan dari ancaman masyarakat sekitar dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi pertama, perusahaan membangun kekuatan unsur pengamanan yang mampu mengatasi ancaman dari masyarakat luas. Strategi ini dapat dilakukan antara lain dengan membangun benteng atau tembok pemisah yang kokoh, seperti yang banyak dilakukan pada jaman "negara-negara kota" di Eropa atau jaman kerajaan di Indonesia. Strategi ini juga dapat dilakukan dengan mambangun pasukan atau satuan pengamanan yang kuat. Strategi kedua, perusahaan tidak menciptakan ancaman kepada masyarakat sekitar, artinya keberadaan perusahaan tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar. Strategi ini dapat dilakukan antara lain dengan meminimalisasikan pencemaran limbah perusahaan, tidak mengganggu akses penduduk ke tempat lain, tidak menciptakan situasi yang provokatif kepada masyarakat sekitar. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah perusahaan menghilangkan ancaman dengan menciptakan interaksi sosial yang asosiatif dengan masyarakat sekitar. Strategi ini dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan community development. Dalam strategi ini perusahaan melakukan kegiatan membangun masyarakat, sehingga masyarakat sekitar merasakan rnanfaat atas keberadaan perusahaan. Perusahaan juga membangun silaturahmi baik dengan masyarakat luas maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat. Secara Sosiologis perusahaan dapat dipandang sebagai sebuah komunitas yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya atau di sekitarnya. Secara Geografis perusahaan berada didalam wilayah tempat masyarakat berada. Secara sosio-geografis perusahaan dapat dipandang sebagai sebuah komunitas yang berada di tengah-tengah atau di dalam suatu masyarakat sekitarnya. Antara komunitas perusahaan dengan masyarakat sekitarnya terjadi interaksi sosial. Ancaman dari masyarakat sekitarnya merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ancaman dari masyarakat sekitar terhadap komunitas perusahaan dapat terjadi sebagai reaksi masyarakat sekitar terhadap perilaku komunitas perusahaan yang dirasakan merugikan atau mungkin oahkan mengancam masyarakat sekitar. Ancaman dari masyarakat sekitar terhadap komunitas perusahaan tidak akan terjadi jika interaksi sosial antara masyarakat sekitar dengan komunitas perusahaan mengarah pada bentuk yang asosiatif. Jika komunitas perusahaan rnenginginkan tidak adanya ancaman dari masyarakat sekitar, maka komunitas perusahaan harus
menciptakan bentuk interaksi sosial yang asosiatif dengan masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang mungkin terjadi antara komunitas perusahaan dengan masyarakat sekitarnya ini dapat digambarkan dalam skema berikut.
Masyarak at Bentuk Interaksi Sosiai Disosiatif
Masyarak at Bentuk Interaksi Sosial Asosiatif
Gambar 8.2: Beniuk Interaksi Sosial Perusahaan dan Masyarakat Meskipun masyarakat sekitar pada dasarnya menerima kehadiran suatu perusahaan di wilayahnya dan menyambut baik program-program community development yang ditawarkan pihak perusahaan. Namun bagi masyarakat, terkadang masih terdapat beberapa kekurangpuasan yang mengganggu, di antaranya adalah : 1.
Tidak adanya transparansi dalam proses penerimaan/perekrutan tenaga kerja, khususnya dari warga masyarakat setempat. Malah sempat pihak perusahaan memintajDersyaratan yang menurut anggapan warga masyarakat tidak masuk akal, misalnya: nilai rata-rata mata pelajaran minimal harus 7, bersedia bekerja di bawah tekanan, dll.
Sebagai sebuah perusahaan, PT Petrokimia Gresik tentu berkepentingan atas keberlangsungan dan perkembangan pearusahaan. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut PT Petrokimia Gresik tentu juga berkepentingan atas keamanan perusahaan. Untuk itu PT Petrokimia Gresik tentu melakukan pengamanan terhadap seluruh aset perusahaan.PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan Community Development dengan berbagai bentuk kegiatannya kepada masyarakat sekitarnya. Secara Sosiologis Community Development yang dilakukan PT Petrokimia Gresik ini bertujuan untuk menciptakan interaksi sosial yang asosiatif dengan masyarakat sekitarnya. Ditinjau dari ssudut pandangan strategi pengamanan, PT Petrokimia Gresik tampaknya lebih cenderung menggunakan strategi menciptakan bentuk interaksi sosial yang asosiatif melalui community developmen t. Sampai saat ini PT Petrokima Gresik boleh dikatakan dapat menghilangkan atau menghindarkan potensi ancaman dari masyarakat sekitar atau perilaku masyarakat sekitar selama ini tiddk dirasakan sebagai ancaman bagi perusahaan. Sampai pada taraf ini strategi pengamanan perusahaan yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik boleh dikatakan efektif. Tujuan community development yang dilakukan PT Petrokimia Gresik sebetulnya lebih dari bentuk kepedulian sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). PT Petrokimia Gresik juga ingin menjadikan masyarakat sekitar sebagai saiahsatu kekuatan yang dapat melindungi perusahaan karena adanya rasa memiliki pada masyarakat. Seberapa jauh tujuan ini dapat dicapai memang belutn teruji, karena sampai saat ini tidak ada ancaman yang berasal dari luar masyarakat sekitar. Keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sehinggajika ada hal-hal tertentu, maka masyarakat akan memberi bantuan kepada perusahaan. Jadi, ada timbal balik hubungan yangharmonis antaraperusahaan dan masyarakat. Adapun Ben tuk Kegiatan yang dilakukan antara lain: Bantuan fisik berupa pembangunan fasilitas umutn yang ada di masyarakat (dikelola masyarakat, seperti tempat ibadah, gedung sekolah dan Iain-lain) Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas umum yang dikelola masyarakat seperti rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas olahraga (gelanggang olahraga, stadion sepak bola), fasilitas pendidikan (sekolah) Bantuan materipendanaan bagi kegiatan kemasyarakatan Pengembangan ekonomi rakyat, berupa pelatihan dan permodalan kegiatan ekonomi produktif Menjalin silaiurahmi dengan masyarakat melalui pertemuan perusahaan dengan masyarakat, baik dengan mengundang masyarakat maupun mendatangi masyarakat. Pendidikan sosial dengan mengajak masyarakat mengenal perusahaan lebih
mendalam melaluipengenalan terhadap keadaan perusahaan Memberi kesempatan kerja bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kapasitas SDMyang dipunyai masyarakat (untukpemberian kesempatan kerja sebagai pegazvai tetap, perusahaan harus berpedoman pada kebutuhan standarkepegaxvaian. SKMenteri BUMN No.236 tentang Program BinaLingkungan dan Kemitraan Kesehatan. Secara berkala di PT. Petrokimia Gresik mengadakan pemeriksaan berkala kepadamasyarakat sekitar'perusahaai. Pasar murah dan hiburan gratis pada acara ulang tahun perusahaan Penyediaan fasilitas olahraga, ada lapangan terbuka untuk dipakai masyarakat Bantuanpenghijauan Bantuan perbaikan sarana ibadah Secara berkala, pada musim demam berdarah, flu burung, perusahaan melakukan "fogging" bekerjasama dengan Dinkes Keringanan Maya pengobatan di Rumah Sakit bagi keluarga rniskin Pemberian insentif sering diberikan manejemen Petrokimia Gresik saat ulang tahun perusahaan. Sesuai penuturan beberapa warga insentif yang diberikan berkisar 25.000 per orang, insentif ini kadang-kadang diberikan kepada tukang becak atau kepada penduduk miskin lainnya. 2.
Warga setempat meminta kepada pihak perusahaan agar beasiswa yang diberikan tidak hanya sampai ke jenjang 5MP saja, tetapi sampai ke jenjang SMU, sehingga sumber daya yang ada dapat ditingkatkan. Karena sampai dengan saat ini posisi tertinggi yang dijabat oleh warga setempat pada PT, Indonesia Power UBP Suralaya adalah sebagai humas dan informan.
Dari uraian di atas, ternyata pemerintah perlu segera melakukan penataan ulang peran Polisi dan TNI dalam pengamanan objek vital nasional. Sehingga Polisi dapat benar-benar siap mengemban tugas pengamanan, sementara TNI pun bisa menjalankan tugas utamanya di bidang pertahanan. Hal ini menyusul rencana TNI untuk menarik pasukan yang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, guna mengamankan sejumlah objek vital nasional. Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tugas TNI adalah di bidang pertahanan, bukan pengamanan. 8.3
Pengamanan Terpadu
Usaha atau strategi untuk mencegah terganggunya keamanan di semua kawasan obyek vital nasional perlu dipandang sebagai bagian dari sistem keamanan (di) dalam negeri yang harus didukung oleh daya dukung dan juga sarana dan teknologi. Sistem pengamanan ini harus dtwujudkan dari segenap sumber daya dalam melaksanakan pola keamanan sebagai bagian integral dari Strategi Keamanan Nasional. Sistem Keamanan ini juga harus menggambarkan hasil dari pembangunan kekuatan dan pemeliharaannya yang dengan sendirinya harus terwujud dalam pembangunan dan penggunaan kekuatannya. Pola operasi dari sistem keamanan adalah semua bentuk operasi dalam rangka menanggulangi serta mencegah segala bentuk gangguan keamanan dengan menggunakan sistem persenjataan dan teknologi modern, dan termasuk juga persenjataan sosial secara sinergi dan serasi, yang harus dilaksanakan di wilayah operas; pada semua kegiatan usaha dan diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat yang menjadi unsur utama di kavvasan wilayah lokal, dan merupakan bagian dari
semua wilayah keamanan nasional. Sesuai dengan Konsepsi Keamanan, sistem ini mencakup seluruh daya mampu yang disiapkan secara terpadu dan terpimpin yang didasarkan pada keyakinan dan kekuatan sendiri. Seluruh sumber daya dan prasarana didayagunakan, karena dengan mendayagunakan seluruh kemampuan dan kekuatan, akan memaksa perlawanan pihak luar maupun dari dalam untuk berpikir dengan cermat sebelum menganggu masuk wilayah kegiatan usaha obyek vital. Strategi ini merupakan strategi menangkai, yaitu strategi untukmencegah dan atau mengatasigangguan terhadap semua kegiatan usaha. Bagaimanapun, sistem keamanan obyek vital nasiona! terkait dengan perubahan produk peraturan perundang-undangan tentang Pertahanan Keamanan Negara. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan keamanan obyek vital nasional harus merupakan satu kesatuan yang diarahkan pada satu tujuan yang integral. Dalam konteks dan kaitannya dengan permasalahan di masa lalu adalah bagaimana mengintegrasikan POLRI yang kemudian menimbulkan bias bahwa POLRI adalah kombatan, mengikutibudaya militer, mempunyai tatalaku militer yang berarti menyimpang dari hakekat keberadaannya sebagai non kombatan, atau civilian police. Polisi tak dapat diidentikan dengan tentara karena keberadaannya sangat berbeda. Konvensi Hukum Internasional, apabila ada konflik bersenjata yang telah diratifikasi RI; membedakan Tentara dan Polisi ke dalam kombatan dan non-kombatan. Tentara tunduk pada hukum militer dan dalam keadaan tertentu tunduk pada hukum sipil, sedangkan polisi hanya tunduk pada hukum sipil saja, Daiam menyusun komponen pendukung sistem keamanan melalui kekuatan urusan sipil, poiisi perlu melibatkan secara bersama lembaga negara/pemerintah, lembaga masyarakat/swasta serta sumber daya kekayaan alam termasuk Industri dan Jasa. Kekuatan ini diarahkan kepada tingkat kekuatan yang memiliki kemampuan: memelihara keberlangsungan, membina faktor geografi menjadi kekuatan yang diarahkan untuk mewujudkan kompartimentasi wilayah, membina potensi dan kondisi dinamis di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, menjadi kekuatan dan kondisi yang mendukung penyelenggaraan sistem keamanan dengan upaya memanfaatkan kesadaran seluruh rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional. 8.4 Pengamanan Bersama Masyarakat Lokal Membangun suatu sistem keamanan bersama masyarakat, pada hakekatnya adalah usaha dari satu sistem keamanan berkelanjutan yang ditujukan untuk tujuan mengamankan seluruh warga masyarakat, yaitu dengan prinsip mengatasi masaiah dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia. Hakekat usaha membangun masyarakat seperti ini merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, diiakukan oleh masyarakat dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya seperti ini dapat dilakukan o!eh pihak pemerintah maupun bersama individu/kelompok swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Semua tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha pengamanan tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan untuk kenyamanan hidup warga masyarakat. Secara konseptual, sistem keamanan seperti di atas dapat dilakukan secara bersamaan dengan usaha Community development yang diartikan sebagai proses perubahan dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Perubahan ini
dapat terjadi dari satu atau dua orang maupun lebih yang mempunyal otoritas dalam pengambilan keputusan, semakin banyak atau semua warga masyarakat mengambil keputusan tentang masaiah keamanan dan semakin meluasnya pernyataan seseorang dalam kegiatan kerjasama, maka akan semakin optimal pencapaian kesejahteraan mereka. Konsep Community development - termasuk dalam sistem keamanan dapat dipandang sebagai pembangunan keamanan alternatif yang berbasis komunitas. Upaya ini bertujuan mengembangkan tingkat kehidupan dan mempunyai cakupan seluruh komunitas. Artinya, community development sebagai upaya-upaya yang terorganisir untuk meningkatkan kondisi kenyamanan hidup masyarakat dapat rnenggunakan community development sebagai metode dan sarana untuk mencapai tujuan, sebagai pedoman atau arah untuk bekerja sama supaya dapat mencapai situasi dan kondisi yang aman. Sedangkan sebagai suatu program, community development merupakan serangkaian proseduryang berisikan tentang berbagai aktivitas dengan membawa prosedur-prosedur aktivitas yang dipandang baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Sistem Keamanan Bersama Masyarakat Lokalseiain merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengatasi masaiah keamanan sekaligus juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih balk. Bagaimanapun, semua kegiatan diatas memerlukan berbagai upaya yang berkelanjutan (sustainability) dan lebih berkualitas, baik dari aspek-aspek idea, realitas kehidupan di kawasan obyek vital nasional maupun pola penanganannya serta infrastruktur teknologi yang menyertai kemutahiran informasinya, agar diperoleh keputusan-keputusan pengamanan yang terus menerus dapat dikembangkan, terkendali, sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, pengamanan yang terjadi pada kelompok kehidupan masyarakat di daerah tertentu, tidak terlepas dari upaya perusahaan, dan mereka dibiarkan akan menjadi ancaman khususnya bagi perusahaan dan dalam lingkup luas juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mencerminkan, adanya kebutuhan masyarakat untuk mengamanankan kehidupan bersama melalui cara berinteraksi secara positif melalui berbagai media, di antaranya mampu mengelola pengoperasian layanan pada website dan media massa, kiriman pesan melalui SMS (Short Message Services) maupun melalui telepon rumah, yang dapat memberikan masukan dan saran bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain yang terkait. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi memerlukan inisiatif untuk menerima pengaduan langsung dari masyarakat melalui layanan SMS ke nomor telepon seluier. Terlebih jika upaya tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi termasuk e-mail dan ketersediaan sumber daya manusianya, maka akan sangat efektif untuk meningkatkan keserasian komunikasi antara pihak perusahaan dengan aparat dan komunitas masyarakat sekitar. Dari uraian di atas, dapat dilakukan beberapa upaya sinergi untuk membentuk kerjasama terpadu. Sistem informasi yang dapat mendukung sinergi tersebut tidak hanya membutuhkan sarana pengolahan data, namun juga membutuhkan dukungan komunikasi data yang menghubungkan antara petugas di lapangan dengan kantor pimpinannya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sistem dan infrastruktur teknologi informasi (SMS) dapat digunakan untuk memudahkan interaksi antar individu dalam komunitas masyarakat, secara on-line. Implenientasi aplikasi IT yang didukung oleh teknologi SMS akan membuat pola interaksi dan kerjasama menjadi lebih efektif dan efisien, karena data yang tersalurkan merupakan data tertulis dan dapat direkam dalam database.
Teknologi berbasis web bisajuga digunakan untuk membentuk poia interaksi masyarakat melalui jaringan private atau intranet, baik antar individu maupun antar instansi, melalui mekanisme satu pintu yang memiliki security yang memadai di dalam setiap instansi, hubungan saling menukar data atau penggunaan data bersama antar instansi dapat diwujudkan dengan mudah. Ini akan mendukung upaya sinergi untuk membentuk koordinasi yang lebih baik antar pihak di daerah. Hal ini dapat didukung dengan standarisas: data secukupnya, untuk membedakan antara data private dan protected bagi perusahaan, maupun data public untuk keperluan layanan kepada masyarakat.
Bab 9 Simpulan dan solusi 9.1 Simpulan Pada prinsipnya konsep keamanan mengacu pada adanya perasaan terbebas dari rasa takut dan ancaman serta keinginan suatu negara untuk rnencapai tujuan-tujuannya dengan cara-cara tertentu. Dasar utama dari keamanan adalah kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang mencakup berbagai kondisi dari eksistensi suatu negara. Oleh karena itu, penggunaan konsep keamanan ditujukan pada individu, kelompok masyarakat, negara bangsa dan sistem internasional. Masalah keamanan yang dihadapi objek vital nasional bersumber dari dalam dan luar kawasan objek vita!. Masalah internal objek vital yang dapat mengancam keamanan objek vita! terletak pada kelemahan dalam pengelolaan aspek lokasi dan fisik bangunan, aksesibilitas sosial; penggunaan peralatan, teknologi, dan pengamanan data; manajemen sumber daya/pegawai; personil pengamanan. Sementara itu masalah eksternal objek vita! yang dapat mengancam keamanan objek vital umumnya bersumber dari tindakan kriminalitas dan gangguan keamanan masyarakat sekitar objek vital, ancaman terorisme, dan ancaman keamanan dari negara luar. Pemerintah dan pihak perusahaan yang menjadi objek vital negara telah mengambil beberapa kebijakan dalam mengupayakan keamanan bagi objek vital. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 dan Kepres No. 63 Tahun 2004. Kebijakan yang diambil perusahaan dapat dengan melakukan community development, atau meminta bantuan jasa penyedia keamanan internasional. Strategi untuk mencegah terganggunya keamanan di semua kawasan obyek vital nasional, perlu dipandang sebagai bagian dari sistem keamanan (di) dalam negeri yang hams didukung oleh daya dukung dan juga sarana dan teknologi. Sistem pengamanan ini harus diwujudkan dari segenap sumber daya dalam melaksanakan pola keamanan sebagai bagian integral dari Strategi Keamanan Nasional. Membangun suatu sistem keamanan obyek vital harus bersama masyarakat lokal, karena pada hakekatnya usaha ini merupakan satu sistem keamanan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengamankan perusahaan dan seluruh warga masyarakat, yaitu dengan prinsip mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal ke arah yang lebih baik. 9.2 Solusi Solusi atas masalah keamanan objek vital antara lain dengan mempergunakan teknologi keamanan yang terbaru; penggunaan Teknologi Security System Berbasis SMART, menerapkan sistem keamanan berlapis dan meningkatkan skill penjaga keamanan; melibatkan peran serta aktif masyarakatdalam pengamanan objek vital. Keamanan obyek vital milik negara Rl merupakan tanggung jawab bersama dan secara nasional hams dikoordinasikan oleh lembaga/ institusi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Cara pengamanan tempat-tempat tersebut harus mampu menangkal ancaman yang datang baik dari dalam (internal institusi/kawasan) dan dari luar kawasan institusi yang masih dalam kawasan Negara Repuplik Indonesia maupun dari luar kawasan Indonesia (internasional). Sudah saatnya pemerintah iebih memperhatikan lagi sistern keamanan objek-objekyang dianggap vital bagi negara dari segala macam ancaman yang mungkin muncul setiap saat. Oleh sebab itu periu kiranya pemerintah membangun sistem peringatan dini (early warning) dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi mutakhir yang lebih modern karena ancaman yang mungkin datang tidak hanya berasal dari tingkat lokal tetapi sudah kepadatingkat regional bahkan internasionai, mengingat
ancaman teroris internasional jugatelah mulai merebakdan melakukan aksi-aksinya di Indonesia. Teknologi yang tepat untuk menjawab ha! tersebut adalah teknologi security berbasis aplikasi SMART (Self Monitoring, Analyzing & Reporting Technology) yaitu: ♦
Mampu melakukan monitoring sendiri (Self moniioring), mampu memonitor lingkungannya secara terus menerus dan dapat mengidentifikasi adanya indikasi-indikasi yang tidak diinginkan.
♦
Mampu melakukan analisis sendiri (analyzing), mampu menganalisis kejadian di sekitarnya dan membuat kesimpulan terhadap situasi yang diamati.
♦
Mampu memberikan laporan (reporting), laporan dalam bentuk alarm, sirine, SMS, misscal\ dan iainnya.
Aplikasi teknologi yang dipakai meliputi: ♦
CCTVSystem
♦
Security Identity Card
....♦
Vehicle Access & Control Systems
♦
Signage
♦
Waterside security patrols
♦
Fire Alarm System
♦
Integrated Control Room
Tingkatan Security (Security Level) ♦
Level 1, merupakan tingkat keamanan terendah (low) biasanya diterapkan untuk area urnum (common area).
♦
Level 2, merupakan tingkat kemanan menengah (medium), biasanya untuk mengamankan area terbatas (restricted area) yang meliputi barang dan fasilitas penting.
♦ Level 3, merupakan tingkat keamanan tinggi (high), merupakan pengamanan terhadap fasilitas khusus dan steril dari orang (cleared area) Pada tingkat strategis, sebaiknya pengendalian secara remote sensing atau melalui jaringan internet sebaiknya dikurangi kecuali untuk diseminasi laporan publikasi. Hal ini untuk mengurangi kernungkinan intrusi atau penyusupan hacker yang dapat mengganggu sistem informasi maupun otomatisasi teknologi komputer. Upaya-upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan alusista yang terintegrasi di puncak pengambilan keputusan sistem keamanan nasional, peningkatan kapasitas SDM dalam sistem pengamanan objek vital. Selain itu, pemerintah juga perlu mengusahakan kerjasama bilateral maupun regional di bidang keamanan terutama dalam pengamanan objek-objek vital nasional. Hai ini perlu diupayakan segera karena setidaknya Indonesia bisa belajar sistem pengamanan yang lebih canggih dari negara lain. Sedangkan peningkatan strategi pengamanan berbasis masyarakat iokai dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi tentang fungsi, status, dan peranan perusahaan sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang fungsi peranan objek vital tersebut. Keberadaan masyarakat di sekitar lokasi objek vital dan atau di sekitar tempat tinggalnya dilalui oleh sarana/instalasi objek vital kiranya tidak selalu merupakan gangguan atau ancaman. Upaya memperkenalkan keberadaan perusahaan (sosialisasi) hingga melibatkan unsur masyarakat pada salah satu unit kegiatan perusahaan mutlak dilakukan. Hal ini dapat menumbuhkan citra positif
perusahaan yang lebih lanjuttimbul rasa ikut memiliki hingga ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Semua ini dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan relasi yang intensif melalui berbagai program perusahaan. Pada tataran strategis upaya pengelolaan terhadap kelompok anggota masyarakat (community development) perlu diwujudkan melalui hubungan kemitraan yang menyandarkan keberadaan perusahaan tersebut pada hakekatnya untuk kepantingan menyeluruh termasuk manfaat bagi masyarakat setempat. Peningkatan proses pembangunan yang bersifat terpadu bersama masyarakat (community development), dimana hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar akan membentuk sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh. Dengan upaya ini diharapkan timbul kebanggaan masyarakat setempat, karena dapat bermitra dengan perusahaan tersebut. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan perusahaan adalah memahami karakteristik masyarakat sekitar perusahaan. Bagaimana mungkin mereka akan dapat diajak sebagai mitra tanpa dilakukan pengenalan terhadap karakteristiknya.
GresikDalamAngka. 2004. Gresik; BPS John Ward, Pat Griffiths, clan Paul Whitmore, 1992, Strategic Planning for Information Systems, John Wiley & Sons, Henry F. Korth, Abraham Silberschatz, 1991, Database System Concepts, 2nd ed, McGraw-Hill, Inc, Holsti, K.J. 1987. International Politics: A Framework of Analysis. Terjemahan Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta. Holsti, K.J. 1995. International Politics: A Framework of Analysis, 7th ed. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall Inc. Harper, Ernest B. & Arthur Dunham, 1959. Community Organization in Action Basic Literature and Critical Comments. New york: Association Press. Hikmat, Harry.2005.Penanggulangan Kemiskinan <& Model Kontingensi Strategl Pemberdayaan Masyarakat dalam Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsidan Strategi. Jakarta: Balatbangsos Depsos RI. Iskandar, Jusman, 1993. Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat. Bandung: Koperasi Mahasiwa STKS Johny P. Mandas. 1995. Implementasi Strategi Penangkalan Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia, Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhanas. Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan R.I., 2006, Kajian Tentang Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional Kecamatan GresikDalamAngka. 2004. Gresik: BPS Kecamatan Kebomas DalamAngka. 2004. Gresik: BPS Khairuddin, 1992, Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty Lovell, John P., 1970, Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, and Decision Making, New York Holt, Rinehart, and Winton. Mardiono. 1994. Geografi Fisik dan Strategi Indoneia Dalam Menghadapi Ancaman. Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhanas. Mohd. Fauzi Hj. Yaacob & Muhamad Fadhil Nurdin, 2000, Old Age Financial Support Schemes in Malaysia, dalam Roziah Omar R. John Doling, Issues and Challenges of Social Policy: East and West, University Malaya, Kuala Lumpur Muhamad Fadhil Nurdin, 1986, PengantarStudiKesejahteraan Sosial, Bandung, CV. Angkasa. Muhamad Fadhil Nurdin, 1994, "Strategi Pembangunan Masyarakat di Indonesia: Satu Tinjauan Awa!", Jurnai Manusia dan Masyarakat, Universiti Malaya, Kuala Lumpur Muhamad Fadhi! Nurdin, 1997, "Masalah Perlindungan Pekerja Indonesia Di Malaysia", MajalahAkademia Muhamad Fadhil Nurdin, 1998, "Transformasi Pendekatan dan Strategi Membangun Masyarakat Melayu", Pengajian Sastera dan Sosio Budaya Melayu Memasuki Alaf Baru, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Kuala Lumpur Muhamad Fadhil Nurdin, 1999,"Perlindungan dan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Ilegal Indonesia Malaysia: Masalah dan Strategi", Globalisasi & MigrasiAntar Negara, M. Arif Nasution, Ph.D, Bandung, Alumni. Muhamad Fadhil Nurdin, 2000, "Faktor-faktorStrategikdalam Pembangunan Masyarakat", Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia, Mohd Razali Agus -Fashbir Noorsidin, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributores SDN BHD, Muhamad Fadhi! Nurdin, dkk, 2003, Penyusunan Pola Pengembangan SosialDalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Fakultas !imu Sosial dan Iimu Politik Universitas Padjadjaran Bandung Muhamad Fadhil Nurdin, dkk, 2003, Pedoman Kebijakan Umum TransmigrasiLokalDi
Jawa Barat, Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran, Bandung Muhamad Fadhil Nurdin, "Prospek Sentra Bisnis UKMDalam Era Perdagangan Bebas: Dimensi Sosial Politik", INFOKOP, Media Pengkajian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah: ISSN: 0216 - 812X. Nomor 23 Tahun XIX 2003. Muhamad Fadhil Nurdin. 2003, "Penilaian Dampak Pembangunan Ke Arah Kesejahteraan' Masyarakat", PENILAIAN DAMPAK SOSIAL, Mohd Razali Agus -Yahaya Ibrahim, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributores SDN BHD Muhamad Fadhil Nurdin, 2003, "Pembangunan Sosial: Tantangan di Indonesia", Isu Kesejahteraan Sosial, di Tengah Ketidakpastian Indonesia, CEPLAS (Centre for Political and Local Autonomy Studies) FISIP Universitas Pasundan Bandung Muhamad Fadhil Nurdin, 2004, "Perubahan Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan: Dimensi Sosial Politik", PADAMUNEGERIMewujudkan SistemHukum yang Adil dan Beradab bagi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, Bandung, UNPAD Press. Muhamad Fadhil Nurdin, "Pembangunan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Teriuar: Perspektif Keamanan dan Pertahanan Negara", Konvensi Kampus IV dan Temu Tanunan ke-10 Forum Rektor Indonesia, ITB - Bandung, 16-17 Juli 2007. Muhamad Fadhil Nurdin, "Penanganan Konflik Di Indonesia", Seminar 50 Tahun Hubungan Malaysia Indonesia, Univerisiti Malaya, 18 Juli 2007. Muhamad Fadhil Nurdin, Keris: Modal Sosial dalam Politik, Melaka - Malaysia, 15-16 Agustus 2008 Naskah Tnpres No 6, tahun 2003, www.ri.go.id Pambudi, Teguh S, 2005, CSR; Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial. Jakarta: Puspensos Depsos RI. Rivera, Felix G. & John L. Erlich. Community Organizing in a diverse Society. London:Allyn and Bacon Rothman, Jack, John L. Erlich, John E. Tropman & Fred M. Cox. 1968, Strategies of Community Intervention Macro Practice Fifth Edition. Illinois: Peacock Publisher, Inc Rubin, J. Herbert & Irene S. Rubin, 1992, Community Organizing and Development. New York: Macmillan Publishing Company Rudito, Bambang & Melia Famiola, 2007, Etika Bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia.Bandung: Rekayasa Sains Sugiono. MP, 1997. Pancaran Rahmat dari /JRIW. Public Relation PT, ARUN NGL Co., Lhokseumawe, Aceh Utara. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan Kebijakan Gosial & Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran. Bandung: LSPSTKS Suharto, Edi., 2007. Pekerjaan Social Di Dun/a Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan.Bandung: RefikaAditama Sutarso. 1991. Praktek Pekerjaan Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat. Bandung: Koperasi Mahasiswa STKS Sutarso, 2005, Praktek Pelayanan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat. Balatbangsos Depsos RI
Jakarta:
Tanaya, Jimmy, 2004, Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility) -Sebuah Pengantar. Surakarta: Widya Sari Press Taufiq A. Tuhana, 2000, KonflikMaluku, Yogyakarta: Gama Global Media. Tempolnteraktif. Sabtu, 13 Agustus 2005. Caltex Jaga Kawasannya dari Api. www. tempointeraktif.com Yusman Yutam, 1993, Strategi Hankamraia di Daerah Perbatasan Nasional, Kertas Karya Perorangan (Taskap), Lemhanas.
Website: http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111144 http://www.indonesian-aerospace.com/about/
Untuk Mendukung Ketahanan
http://www.angkasa-online.com/13/ll/fokus/fokusl.htm http://www.suaramerdeka.com/harian/0307/19/nas6.htm http://dte.gn.apc.org/60IGAS.htm http://www.indonesian-aerospace.com/book/vi.htm
