ANALISIS POLA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/ CSR) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Oleh :
Utut Septi Asrianti NRP: I34061244
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
ABSTRACT
In general, this research aims to know and find out form of Corporate Social Responsibility (CSR) activities as a community development efforts in supporting the company’s success with the community environment. The specific objective is to (1) explains how to view the company policy which is based on tripple bottom line principe and describe the implementation of CSR as a community development efforts, (2) explain the level of participation depends on social class (3) explain the impact of CSR activities company that felt by the public. The method used in this study are qualitative and quantitative data. Sample taken as many as 45 respondents who represent the Kembang Kuning village community. Based on research results, as a whole can be explained that the CSR activies especially BMT Swadaya Pribumi is a good programme because depends on community participation. But there are several things can be suggested. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), community participation, community development
ii
RINGKASAN UTUT SEPTI ASRIANTI. Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat. Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Di bawah bimbingan FREDIAN TONNY) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pelaksanaan CSR sebagai upaya pengembangan masyarakat dalam mendukung keberhasilan perusahaan dengan masyarakat disekitar lingkungannya. Adapun tujuan khususnya adalah (1) menjelaskan kebijakan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk yang berbasis prinsip triple bottom line (3P) dan menjelaskan pola pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk dalam implementasinya terkait pengembangan masyarakat, (2) menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat CSR berdasarkan pelapisan sosial (3) menjelaskan dampak yang diperoleh masyarakat sekitar perusahaan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Dimana metodenya yakni triangulasi dan survei. Sedangkan strategi kualitatif yang digunakan yakni studi kasus. Proses triangulasi terdiri dari pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yakni PT Holcim Indonesia Tbk, BMT Swadaya Pribumi, dan Desa Kembang Kuning. Penelitian secara keseluruhan dilakukan sejak awal April 2010 hingga akhir Mei 2010. Subjek tineliti terdiri dari informan dan responden. Dalam hal ini informan adalah pihak perusahaan, pihak BMT, dan nasabah BMT. Teknik yang digunakan adalah teknik “bola salju” (snowball sampling). Sedangkan untuk pemilihan responden digunakan stratified random sampling. Hal ini dilakukan untuk membuat homogen suatu masyarakat yang bersifat heterogen dengan membaginya ke dalam lapisan tertentu tertentu. Sampel yang diambil yakni 45 responden. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari subjek tineliti yang terdiri dari informan dan responden melalui wawancara mendalam dan pengamatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. Data skunder didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan terkait profil perusahaan, struktur organisasi, kebijakan, pilar CSR, program-program CSR. Sedangkan wawancara responden dilakukan dengan alat bantu kuisioner. Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data kualitatif dengan teknik dan analisis data yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif, diolah dengan proses editing, coding, scoring, entry, cleaning, dan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 15 for Windows. Kemudian dilakukan tabulasi silang untuk menjelaskan hubungan kausal dan uji somers’d dengan alfa 5 persen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PT Holcim Indonesia Tbk berbasis pada triple bottom line. Motivasi pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi yang merupakan CSR dari PT Holcim Indonesia Tbk bersifat pilantropi hingga
iii
corporate citizenship. Cara pandang perusahaan yakni internal driven, dimana hal ini dapat dilihat dari perencanaan hingga kini. Sedangkan stakeholders yang terlibat yakni internal dan eksternal. Mekanisme pelaksanaan yakni partisipatif dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Model penyaluran yakni kombinasi antara bekerja sama dengan institusi lainnya dan bersama membangun lembaga tertentu. Penelitian yang dilakukan yakni membandingkan antara komunitas yang ikut dalam CSR BMT Swadaya Pribumi dan komunitas yang tidak terkena dampak CSR BMT Swadaya Pribumi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat partisipasi berada pada tahapan konsultasi hingga kontrol masyarakat. Hal ini terlihat juga pada setiap pelapisan sosial dari komunitas yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR. Selain itu berdasarkan pada tingkat pelapisan sosial dan tangga partisipasi maka dapat dilihat dampak yang terjadi dengan adanya CSR. Dampak ini diukur berdasarkan perbedaan antara komunitas yang ikut dalam CSR dan tidak ikut dalam CSR. Hasil penelitian menunjukan dampak yang signifikan terjadi adalah pada dampak ekonomi di seluruh lapisan sosial. Sedangkan untuk dampak sosial, lapisan sosial bawah belum mengalami dampak yang signifikan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran, yaitu: 1) Sebaiknya kegiatan CSR dalam hal ini BMT Swadaya Pribumi memperbaiki dan meningkatkan sistemnya dengan mempertimbangkan perbedaan lapisan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga terbentuk upaya pemberdayaan di seluruh lapisan sosial. 2) Perlu adanya sosialisasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan kegiatan CSR perusahan sehingga masyarakat luas lebih mengetahui dan merasakan manfaatnya. 3) Sebaiknya diadakan suatu kegiatan yang dapat menjangkau dan mendorong seluruh lapisan sosial dalam meningkatkan kesejahteraannya bersama-sama. 4) Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan juga oleh para nasabah BMT Swadaya Pribumi dari seluruh lapisan sosial dan masyarakat umum melalui suatu acara temu wacana seluruh pihak terkait.
iv
ANALISIS POLA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/ CSR) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Oleh: UTUT SEPTI ASRIANTI I34061244
Skripsi Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Judul Studi
Nama Mahasiswa Nomor Mahasiswa Major
: Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Resposibility/CSR) dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawab Barat) :Utut Septi Asrianti : I34061244 : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing
Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS. NIP. 19580214 198503 1 004 Mengetahui, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003
Tanggal Kelulusan : _____________
ii
PERNYATAAN DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “ANALISIS
POLA
PELAKSANAAN
TANGGUNG
JAWAB
SOSIAL
PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT” BELUM PERNAH DIAJUKAN DAN DITULIS
PADA
MANAPUN. MERUPAKAN
PERGURUAN
SAYA
JUGA
HASIL
TINGGI
ATAU
MENYATAKAN
KARYA
SAYA
LEMBAGA
BAHWA SENDIRI
LAIN
SKRIPSI DAN
INI
TIDAK
MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK/ LEMBAGA LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
Bogor, Juni 2010
Utut Septi Asrianti I34061244
iii
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama Utut Septi Asrianti yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1988. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, berasal dari pasangan H. Asrohandi dan Tuti Rusmiati. Penulis memiliki tiga kakak perempuan yang bernama Iin Diastuti, Fika Dwianti, dan Evi Triastuti. Semenjak kecil, sekolah, dan sampai saat ini penulis tinggal di kawasan Depok-Jawa Barat. Penulis juga menamatkan pendidikannya di TK Wisanggeni tahun 1994, SDN Anyelir 1 Depok tahun 2000, SLTP Negeri 2 Depok 2003, dan SMA Negeri 3 Depok tahun 2006. Setelah itu pada Juli 2006 diterima di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Selama mengikuti pendidikan formal, penulis pernah mengikuti berbagai macam organisasi, kepanitiaan, seminar, kursus bahasa asing dan berbagai perlombaan baik tingkat Sekolah dan Perguruan Tinggi. Adapun kursus bahasa Asing yang penulis pernah ikuti yakni BBC dan Lembaga Indonesia Amerika (LIA). Semasa sekolah penulis aktif dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Selain itu semasa sekolah penulis pernah menjadi juara 3 juara baca puisi tingkat SMA se Jabodetabek. Selama masa kuliah, beberapa kegiatan yang pernah diikuti oleh penulis yakni asisten Dosen Mata Kuliah Komunikasi Bisnis, IAAS (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences) LC-IPB Sebagai Divisi Eksternal, DPM FEMA (Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia) sebagai divisi Eksternal, HIMASIERA (Himpunan
Mahasiswa
Peminat
Ilmu
Komunikasi
dan
Pengembangan
Masyarakat) sebagai Divisi Jurnalistik. Moderator dalam Bukti Cinta Lingkungan oleh BEM FEMA 2009, Moderator dalam acara Be Good Journalist (BONJOUR) 2008 dan 2009, Moderator dalam Acara Seminar Kupas Tuntas Herbal oleh Eko Agrifarma 2009, Divisi Humas Danus Indonesian Ecology Expo (INDEX) 2009, Divisi Humas dalam acara Film and Journalistic Festival in Harmony 2009, Sie. Acara dalam Konfrensi IAAS IPB 2008, Divisi Tata Tertib dalam MPF FEMA (Masa Perkenalan Fakultas Ekologi Manusia) 2008, Bendahara dalam MPD KPM
iv
(Masa Perkenal Departemen KPM) 2008, Ketua KPR FEMA (Komisi Pemilihan Raya Fakultas Ekologi Manusia) 2008, sie, Acara dalam Speech Contest IAAS 2007, sie. Humas dalam Acara International Education Expo 2007. Juara II Penyaji Terbaik Tingkat Nasional Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS XXI) 2008, pembicara dalam masa perkenalan Departemen Sains KPM 2009, Pembicara dalam masa perkenal Fakultas Ekologi Manusia 2008, peserta dalam seminar “ Grand Launcihing Leadership and Entrepreneurship School” 2008. Peserta dalam seminar “ Topic Citizen Journalist” ANTV 2008, Peserta dalam Building on Success IAAS 2008, Finalis lomba baca puisi dalam “Cool and Keen in Art IPB Contest” 2007, finalis lomba jurnalistik presenter dalam Jurnalistic Fair 2007 dan Peserta dalam dialog Nasional Peduli Pendidikan “Towards World Class University” 2007.
v
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, karunia, ridho, dan kenikmatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Upaya Pengembangan Masyarakat” (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) di bawah Bimbingan Ir. Fredian Tonny, MS. Penulisan skripsi ini merupakan syarat kelulusan mata kuliah KPM 499. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar
sarjana
pada
Departemen
Sains
Komunikasi
dan
Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Melalui skripsi ini, penulis mencoba untuk mengetahui pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Holcim Indonesia Tbk khususnya pada program community development yang dijalankan perusahaan dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing, serta pihak-pihak yang membantu Penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penulisan skripsi. Demikian skripsi ini penulis sampaikan semoga bermanfaat.
Bogor, Juni 2010
Penulis
vi
PRAKATA Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Pola Pelaksanaan
Tanggung
Jawab
Sosial
Perusahaan
(Corporate
Social
Resposibility/CSR) dalam upaya pengembangan masyarakat (studi kasus: Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)” ini berhasil diselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah memperoleh bantuan, dorongan, semangat dan dukungan dari beberapa pihak baik secara langsung atau secara tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, karena tanpa bantuan dan dukungan dari mereka, mungkin penulisan studi pustaka ini tidak akan terselesaikan. 1. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS, atas kesabarannya membimbing, berdiskusi, dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 2. Keluarga tersayang, Bapak, Mama, dan tiga Kakak Perempuan tercinta serta abang Alfi yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan semangat kepada penulis. 3. Ibu Yatri Kusumastuti, Koordinator Dosen Komunikasi Bisnis. Terima kasih ibu atas kasih sayangnya dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi asisten dosen selama 1 tahun. 4. Dr. Satyawan Sunito, selaku pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa Sains KPM. 5. Ibu Nuraeni W Prasodjo, MS dan bapak Dwi Sadono, Msi selaku dosen penguji dalam sidang penulis. Terima kasih atas masukannya dan bimbingannya. 6. Pihak Community Relation PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong, Bapak Dharmawan Reksodiputro selaku manajer, bapak Sazili yang telah membimbing dan menjadi tentor penulis selama penelitian, bapak Ary Wahyu, dan Bapak Yitno. Terima kasih penulis ucapkan atas bantuan, dukungan,
vii
kebaikan, dan bimbingan kepada penulis selama melakukan proses penelitian di PT Holcim Indonesia Tbk. 7. Kepada pihak BMT Swadaya Pribumi, bapak Sulaeman dan pengelola. Terima kasih atas kesediaannya, dukungannya, dan doanya bagi penulis. 8. Seluruh masyarakat desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang telah bersedia menjadi responden dan informan bagi penulis. Terima kasih atas kebaikan hati dan perhatiannya kepada penulis. 9. Sahabat-sahabatku tercinta, Amel, Ayu, Nadra, Rani dan Arif yang selalu berbagi cerita, berbagi informasi, canda dan tawa serta masukan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. 10. Sahabat dan keluarga di kost tazkia tercinta, ka yani, ka wilna, riri, anya, ajan, dan lainnya terima kasih atas kasih sayangnya kepada penulis selama ini. 11. Seluruh keluarga KPM 43 atas perhatian, kasih sayang dan kebersamaannya sampai saat ini. Semoga kita semua sukses di masa depan. 12. Seluruh Dosen KPM IPB, terima kasih telah memberikan ilmunya, dukungan dan perhatian nya kepada penulis. 13. Mba Maria, Mba Ica, dan seluruh staf KPM yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi selama masa perkuliahan. 14. Serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih semua, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua. Amiin. Bogor, Juni 2010 Penulis
viii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI………………………………………………………… DAFTAR TABEL…………………………………………………… DAFTAR GAMBAR………………………………………………... DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………... BAB I PENDAHULUAN…………………………………………… 1.1 Latar Belakang…………………………………………... 1.2 Perumusan Masalah……………………………………... 1.3 Tujuan Penelitian………………………………………... 1.4 Kegunaan Penelitian…………………………………….. BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL…………………………. 2.1 Tinjauan Pustaka………………………………………… 2.1.1 Pengembangan Masyarakat……………………………………………. 2.1.1.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat.. 2.1.1.2 Model Pengembangan Masyarakat……. 2.1.1.3 Asas dan Prinsip Pengembangan Masyarakat……………………………………. 2.1.1.4 Peran Serta Masyarakat……………….. 2.1.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR……… 2.1.2.1 Definisi dan Konsep CSR…………….. 2.1.2.2 Motivasi dan Bentuk Penyaluran CSR... 2.1.2.3 Pihak-Pihak Terkait dalam CSR………. 2.1.2.4 Cara Pandang dan Implementasi CSR… 2.1.2.5 Hubungan Pengembangan Masyarakat dan CSR………………………………………. 2.2 Kerangka Pemikiran…………………………………….. 2.3 Hipotesis Pengarah……………………………………… 2.4 Hipotesis Uji…………………………………………….. 2.5 Definisi Konseptual……………………………………... 2.6 Definisi Operasional…………………………………….. BAB III METODE PENELITIAN………………………………… 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian…………………………… 3.2 Pendekatan Penelitian…………………………………… 3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden……………. 3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data……………… 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data………………….. BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI…………………………. 4.1 PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong…………… 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan…………………….. 4.1.2 Visi dan Misi……………………………………. 4.1.3 SDM dan Struktur Organisasi…………………... 4.1.4 CSR PT Holcim Indonesia Tbk………………….
halaman viii xi xii xiii 1 1 3 5 5 6 6 6 6 7 8 15 16 16 21 25 27 30 35 36 36 36 38 40 40 40 41 42 43 45 45 45 46 47 47
ix
4.2 BMT Swadaya Pribumi…………………………………. 4.2.1 Sejarah Singkat BMT…………………………… 4.2.2 Visi dan Misi BMT……………………………… 4.2.3 Struktur Organisasi……………………………… 4.2.4 Produk Pembiayaan……………………………... 4.2.5 Produk Simpanan……………………………….. 4.2.6 Persyaratan……………………………………… 4.3 Ikhtisar………………………………………………….. BAB V KEBIJAKAN CSR BERBASIS TRIPLE BOTTOM LINE DAN POLA PELAKSANAAN CSR PT HOLCIM INDONESIA 5.1 kebijakan PT Holcim berbasis 3P………………………. 5.1.1 Enam pilar kebijakan CSR PT Holcim Indonesia. 5.1.2 BMT Swadaya Pribumi…………………………. 5.1.3 Konsep, Area, dan Fokus CSR Holcim………… 5.2 Pola Pelaksanaan CSR…………………………………... 5.2.1 Motivasi…………………………………………. 5.2.2 Cara Pandang……………………………………. 5.2.3 Pemangku Kepentingan…………………………. 5.2.4 Mekanisme Pelaksanaan………………………… 5.2.5 Model Penyaluran……………………………….. 5.3 Ikhtisar…………………………………………………... BAB VI TINGKAT PARTISIPASI DADN DAMPAK EKONOMI-SOSIAL CSR BERDASAR PELAPISAN SOSIAL……………………………………………………………… 6.1 Karakteristik Komunitas CSR dan Komunitas Bukan CSR………………………………………………………….. 6.1.1 Jenis Kelamin…………………………………… 6.1.2 Pekerjaan………………………………………... 6.1.3 Pendidikan………………………………………. 6.1.4 Pendapatan………………………………………. 6.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat………………………….. 6.2.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak CSR dan Tidak Terkena Dampak CSR……... 6.2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Lapisan Sosial…………………………………………. 6.2.2.1 Tipe Manipulatif…………………………. 6.2.2.2 Tipe Terapi………………………………. 6.2.2.3 Tipe Pemberitahuan…………………….... 6.2.2.4 Tipe Konsultasi………………………....... 6.2.2.5 Tipe Penentraman ………………………. 6.2.2.6 tipe Kemitraan………………………….... 6.2.2.7 Tipe Pendelegasian Kekuasaan…………. 6.2.2.8 Tipe Kontrol Masyarakat……………........ 6.3 Dampak Bagi Masyarakat……………………………...... 6.3.1 Dampak Ekonomi……………………………….. 6.3.2 Dampak Sosial…………………………………... 6.4 Ikhtisar…………………………………………………... BAB VII ANALISIS DAN SINTESIS TANGGUNG JAWAB
50 50 51 52 52 54 55 56 57 57 60 62 64 65 66 67 68 69 70 74 75 75 75 75 76 77 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 94
x
SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT…………………………………………………….. BAB VIII PENUTUP………………………………………………. 8.1 Kesimpulan……………………………………… 8.2 Saran………………………………………………
97 97 98
xi
DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20. Tabel 21.
Tiga Model Pengembangan Masyarakat………………... Tangga Partisipasi Masyarakat…………………………. Karakterisasi Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan……………………………………………… Jumlah Dana CSR PT Holcim Indonesia Tbk …………. Proses Persiapan Pelaksanaan BMT……………………. Fokus dan Cakupan Area CSR…………………………. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Jenis Kelamin………………………………………………….. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Jenis Kelamin…………………………………………… Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Pekerjaan…….................................................................... Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pekerjaan………………………………………………... Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Pendidikan…….................................................................. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pendidikan………………………………………………. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Pendapatan……................................................................. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pendapatan………………………………………………. Tingkat Partisipasi Masyarakat………………………….. Persentase Variabel Ekonomi Pada Komunitas Dampak CSR……............................................................................ Persentase Variabel Ekonomi Pada Komunitas Bukan CSR…………………………………………………….... Persentase Dampak Ekonomi ………………................... Persentase Variabel Sosial Pada Komunitas CSR………. Persentase Variabel Sosial Pada Komunitas Bukan CSR.. Persentase Dampak Sosial……………………………….
Halaman 8 15 25 49 52 65 75 75 76 76 76 77 77 77 80 90 91 91 92 92 92
xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14 Gambar 15 Gambar 16 Gambar 17 Gambar 18 Gambar 19 Gambar 20 Gambar 21 Gambar 22 Gambar 23 Gambar 24
Bagan Alir Kerangka Pemikiran Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat………………………... Struktur Organisasi PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong…………………………………………………. Struktur Organisasi BMT…………………………………. Tingkat Partisipasi Masyarakat…………………………… Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak CSR....................................................................................... Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Tidak Terkena Dampak CSR……………………………………………... Tingkat Partisipasi Masyarakat Dampak CSR Berdasarkan Lapisan Sosial……………………………………………... Tingkat Partisipasi Masyarakat Bukan Dampak CSR Berdasarkan Lapisan Sosial……………………………….. Tipe Manipulatif Pada Komunitas Dampak CSR………… Tipe Manipulatif Pada Komunitas Bukan Dampak CSR… Tipe Terapi Pada Komunitas Dampak CSR……………..... Tipe Terapi Pada Komunitas Bukan Dampak CSR……..... Tipe Pemberitahuan Pada Komunitas Dampak CSR……... Tipe Pemberitahuan Pada Komunitas Bukan Dampak CSR Tipe Konsultasi Pada Komunitas Dampak CSR………...... Tipe Konsultasi Pada Komunitas Bukan Dampak CSR…... Tipe Penentraman Pada Komunitas Dampak CSR……….. Tipe Penentraman Pada Komunitas Bukan Dampak CSR.. Tipe Kemitraan Pada Komunitas Dampak CSR………...... Tipe Kemitraan Pada Komunitas Bukan Dampak CSR….. Tipe Pendelegasian Kekuasaan Pada Komunitas Dampak CSR………………………………………………………. Tipe Pendelegasian Kekuasaan Pada Komunitas Bukan Dampak CSR…………………………………………….... Tipe Kontrol Masyarakat Pada Komunitas Dampak CSR... Tipe Kontrol Masyarakat Pada Komunitas Bukan Dampak CSR…………………………………………........
Halaman 36 51 53 78 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90
xiii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Dokumentasi…………………………………………. Lampiran 2 Panduan Pertanyaan Untuk Wawancara Mendalam….................................................................. Lampiran 3 Matriks Alokasi Waktu Penelitian……………………. Hasil Pengolahan Data Statistik Tingkat Partisipasi…. Lampiran 4 Matriks Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data................................................................................ Lampiran 5 Daftar Nasabah BMT Desa Kembang Kuning……….
halaman 103 105 110 111 115 118
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keanekaragaman dalam hal adat istiadat, bahasa, kepercayaan, norma, dan nilai budaya lainnya. Tidak hanya dalam hal budaya, keanekaragaman di Indonesia juga terlihat pada perbedaan potensi yang dimiliki setiap wilayah, struktur sosial masyarakat, dan tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dapat menjadi suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia, namun juga dapat menjadi hambatan bagi perkembangan bangsa jika tidak diatur dengan sebaik mungkin. Oleh karenanya dibutuhkan adanya kerjasama yang baik dan saling mendukung serta menguntungkan antara seluruh stakeholder terkait seperti masyarakat, pemerintah dan swasta. Pihak swasta atau perusahaan memiliki peranan dalam mengembangkan potensi suatu wilayah atau masyarakat. Namun pada kenyataanya, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perusahaan tersebut. Kerugian yang dapat dialami masyarakat tersebut diantaranya adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemiskinan, marginalisasi kelompok-kelompok yang rentan, punahnya habitat dan berbagai spesies hingga menipisnya lapisan ozon (Sukada, 2006). Pada akhirnya kerugian ini akan berdampak pula pada perusahaan tersebut, dimana akan terjadi hambatan pada stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. Perubahan zaman setiap waktunya memberikan pengaruh bagi kebijakan perusahaan terutama dalam hubungannya dengan masyarakat. Era keterbukaan ini menuntut perusahaan untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan usahanya kepada publik. Sehingga beberapa perusahaan terutama perusahaan multinasional berlomba untuk menarik simpati masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Terdapat perusahaan yang telah sadar akan tanggung jawabnya, namun masih ada juga perusahaan yang
2
beranggapan bahwa ini adalah beban bagi mereka dan merupakan kewajiban pemerintah saja. Menurut Gaza Trevino (2001) dalam Responsbilidad Socialy Etica mengakui perlu adanya tanggung jawab sosial dan etis1. Tanggung jawab sosial sebagai usaha optimal tiap perusahaan untuk menghasilkan kegunaan, bahkan keuntungan bagi dirinya. Sebaliknya, bila merugi, ia akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Namun pada implementasinya tanggung jawab sosial ini masih belum sesuai dengan kaidah seharusnya. Masih terdapat perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial namun untuk kepentingan formalitas saja dimana tanggung jawab sosial merupakan sekedar fungsi kehumasan, citra perusahaan dan reputasi atau kepentingan perusahaan untuk meningkatkan nilai saham di bursa. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan ketidakefektifan pada pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Keefektifan ini hendaknya ditinjau dari motivasi perusahaan dalam melaksanaan tanggung jawab sosialnya. Motivasi perusahaan akan berdampak pada visi, misi perusahaan dan strategi yang akan dibuat dalam pola pelaksanaan tanggung jawab sosial ini (Corporate Social Responsibility). Beragam bentuk pola pelaksanaan tanggung jawab sosial antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan dapat dilihat dari sejauh mana terjadi peningkatan dalam masyarakat baik dalam kehidupan sosial, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan serta aksi pemberdayaan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penelitian lebih lanjut mengenai analisis pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak terkait baik internal dan eksternal. PT Holcim Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan semen yang terbesar di Indonesia. PT Holcim Indonesia Tbk merupakan perusahaan publik Indonesia dengan mayoritas saham sebesar 77,3 persen dimiliki dan diawasi oleh Holderfin BV Ltd, anak perusahaan dari Grup Holcim. Grup Holcim sendiri merupakan produsen semen, agregat dan beton siap pakai terkemuka di dunia 1
Robert Bala.2007.Tanggung Jawab Sosial dan Etis.www.csrindonesia.com. CSR Indonesia Newsletter Vol. 1 Minggu 35 2007.Diakses 20 November 2009
3
yang berkantor pusat di Swiss. Komitmen PT Holcim Indonesia Tbk pada profesionalisme dan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti pada salah satu program CSR yang dilaksanakan pada bidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yakni Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yang berlokasi di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan sejak 9 Juni 2006 melalui kerjasama dari pihak PT Holcim Indonesia Tbk, para tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan masyarakat di Kecamatan Klapanunggal. Hal yang akan menjadi pertanyaan secara garis besar dari penjelasan di atas yakni bagaimana implementasi CSR yang berbasis pada pengembangan masyarakat dalam mendukung keberhasilan perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. 1.2 Perumusan Masalah Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Melalui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (People, Planet, dan Profit). Selain mengejar profit, perusahaan juga memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Namun, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pandangan dan keraguan mengenai konsep serta pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini terkait dengan motivasi, kebijakan, dan implementasi dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pada sebagian kalangan, CSR masih dianggap sebagai kegiatan charity atau kedermawanan sosial perusahaan tanpa adanya sifat keberlanjutan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa: apakah kebijakan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk telah berbasis prinsip tripple bottom line dan bagaimana pola pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk
dalam
implementasinya
terkait
pengembangan
masyarakat?
Pelaksanaan CSR tidak terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
4
pelaksanaannya. Hal ini menjadi salah satu indikator untuk melihat upaya yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya yang bersifat heterogen. Apakah ada perbedaan penerimaan antara masyarakat yang beragam ini terhadap kegiatan CSR yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka: bagaimana tingkata partisipasi masyarakat dalam kegiatan CSR menurut pelapisan sosial? Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR melibatkan beberapa stakeholder terkait. Dimana kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan pihak perusahaan, melainkan juga pemerintah, komunitas ataupun masyarakat secara umum. Dalam pola pelaksanaan CSR hendaknya didasarkan pada prinsip pengembangan masyarakat. Sehingga pelaksanaan ini tidak hanya sebagai kegiatan kedermawanan sosial demi pembangungan image perusahaan belaka, melainkan memberikan input dan output yang baik serta bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dapat dilihat bahwa: bagaimana dampak ekonomi dan sosial CSR terhadap masyarakat berdasarkan pelapisan sosial?. Peranan masyarakat sekitar bagi pelaksanaan operasional suatu perusahaan memberikan pengaruh yang cukup besar. Oleh karenanya dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan perusahaan bagi kesejahteraan bersama. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi masyarakat yang heterogen akan memberikan input dan output yang berbeda dalam setiap program yang dilaksanakan. Oleh karena itu: bagaimana hubungan antara tingkat partisipasi, dampak ekonomi dan sosial CSR menurut pelapisan sosial?
5
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana implementasi CSR yang berbasis pada pengembangan masyarakat dalam mendukung keberhasilan perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Adapun tujuan utama tersebut dapat dijawab melalui tujuan-tujuan khusus penelitian yakni untuk mengetahui dan menjelaskan: 1. Kebijakan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk yang berbasis prinsip triple bottom line (3P) dan pola pelaksanaannya dalam implementasinya terkait pengembangan masyarakat. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan CSR menurut pelapisan sosial. 3. Dampak sosial dan ekonomi CSR terhadap masyarakat berdasarkan pelapisan sosial. 4. Tingkat partisipasi dan dampak ekonomi serta sosial CSR menurut pelapisan sosial. 1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berminat maupun yang terkait dengan masalah CSR, khususnya kepada: 1. Peneliti yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai CSR dalam rangka pengembangan masyarakat. 2. Kalangan akademisi, dapat menambah literatur dalam mengkaji CSR. 3. Kalangan non akademisi, pemerintah, dan swasta dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam penerapan CSR yang berbasiskan pengembangan masyarakat.
BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Pengembangan Masyarakat 2.1.1.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat Sebagaimana asal katanya, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, 1998: 162 dalam Suharto, 2005): pertama, masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama” yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau kampung di wilayah desa. Kedua, masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Menurut
Johnson
(1984)
dalam
Suharto
(2005),
pengembangan
masyarakat merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro. Secara singkat, pengembangan masyarakat memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998 dalam Suharto, 2005). Dalam diskursus akademis pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat lebih dikenal sebagai Community Organization atau Community Development (Gilbert dan Specht, 1981 dalam Suharto, 2005) atau bimbingan sosial masyarakat (Soetarso, 1991 dalam Suharto, 2005). Di Australia, Inggris dan beberapa negara Eropa, pengembangan masyarakat disebut sebagai pekerjaan kemasyarakatan (community work), penyembuhan sosial (social treatment), perawatan sosial (social care) atau perawatan masyarakat (community care) (Twelvetrees, 1993: Payne, 1986 dalam Suharto, 2005). Pengembangan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya
7
terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993 dalam Suharto 2005). 2.1.1.2 Model Pengembangan Masyarakat Jack Rothman dalam klasiknya yang terkenal, Three Models of Community
Organization
Practice
(1968)
dalam
Suharto
(2005),
mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang Pengembangan Masyarakat: (1) pengembangan Masyarakat lokal (locality development), (2) perencanaan sosial, dan (3) aksi sosial. Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” (process goal) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi, dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa bottom-up. Model pengembangan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
8
Tabel 1. Tiga Model Pengembangan Masyarakat Parameter Orientasi tujuan
Asumsi mengenai struktur masyarakat dan kondisi masalah Asumsi mengenai kepentingan masyarakat Konsepsi mengenai kepentingan umum Orientasi terhadap struktur kekuasaan Sistem klien atau sistem perubahan Konsepsi mengenai klien atau penerima pelayanan Peranan masyarakat Peranan pekerja social Media perubahan Strategi perubahan
Teknik perubahan
Pengembangan Masyarakat Lokal Kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat (tujuan proses) Keseimbangan, kurang kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah Kepentingan umum atau perbedaanperbedaan yang dapat diselaraskan Rationalist-unitary Struktur kekuasaan sebagai kolaborator, perwakilan Masyarakat secara keseluruhan Warga masyarakat atau negara Partisipan dalam proses pemecahan masalah Pemungkin, koordinator, pembimbing Mobilisasi kelompokkelompok kecil Pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah konsensus dan diskusi kelompok, partisipasi, brain storming, role playing, bimbingan dan penyuluhan
Perencanaan Sosial
Aksi Sosial
Pemecahan masalah social yang ada di masyarakat (tujuan tugas/hasil)
Perubahan struktur kekuasaan proses, lembaga dan sumber (tujuan proses &tugas)
Masalah sosial nyata: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja Kepentingan yang dapat diselaraskan atau konflik kepentingan Idealist-unitary
Ketidakadilan, kesengsaraan, ketidakmerataan, ketidaksetaraan Konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan: ketiadaan sumber Realist-individualist
Struktur kekuasaan sebagai pekerja dan sponsor Seluruh atau sekelompok masyarakat termasuk masyarakat fungsional Konsumen
Struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, dominasi elit kekuasaan harus dihilangkan Sebagian atau sekelompok anggota masyarakat tertentu
Konsumen atau penerima pelayanan
Pelaku, elemen, anggota
Peneliti, analis, fasilitator, pelaksanaan program Mobilisasi organisasi formal Penentuan masalah dan keputusan melalui tindakan rasional para ahli Advokasi, andragogy, perumusan kebijakan, perencanaan program
Aktivis, advokasi: agitator, broker, negotiator
Korban
Mobilisasi organisasi massa dan politik Katalis dan pengorganisasi masyarakat untuk mengubah struktur kekuasaan Konflik atau unjuk rasa, konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi massa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, negosiasi, pembelaan
2.1.1.3 Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat Pengembangan masyarakat (community development) sebagai suatu perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas: (1) komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan; (2) mensirnegikan strategi
9
komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait (related parties) dan partisipasi warga; (3) membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta intensif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga; dan (4) mengubah prilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian, dan gagasan warga komunitas (Ife, 1995 dalam Nasdian, 2006). Ife (1995) dalam Nasdian (2006) memaparkan 26 prinsip pengembangan masyarakat (community development) seperti berikut: a. Prinsip ekologis, ada beberapa prinsip dalam kaitannya dengan masalah ekologi yaitu: 1) Holistik. Dimana prinsip ini melandaskan pada falsafah yang berorientasikan pada lingkungan dengan memperhatikan pada kehidupan dan alam atau lingkungan. 2) Keberlanjutan. Program pengembangan masyarakat berada dalam kerangka
sustainability
yang
berupaya
untuk
mengurangi
ketergantungan kepada sumber daya yang tidak tergantikan dan menciptakan alternatif serta tatanan ekologis, sosial, ekonomi, dan politik
yang
berkelanjutan
di
tingkat
lokal.
Prinsip
ini
membutuhkan penggunaaan secara minimal dari sumberdaya yang tidak dapat diperbarui. Hal ini berimplikasi pada masyarakat setempat dalam hal penggunaan lahan, gaya hidup, konservasi, transportasi, dan lain-lain. 3) Keanekaragaman. Merupakan salah satu aspek penting prinsip ekologis, dimana di alam keanekaragaman akan menjadi siklus kehidupan. Pada pembangunan masyarakat prinsip dalam ini menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai permasalahan yang ada, desentralisasi, jejaring, dan komunikasi yang setara, serta teknologi yang mudah untuk diterapkan pad tingkat yang lebih rendah. 4) Pembangunan bersifat Organik. Penerapan pembangunan yang bersifat organik melalui suatu pengertian bahwa terdapat hubungan
yang
kompleks
antara
warga
komunitas
dan
10
lingkungannya. Komunitas lebih organik ketimbang mekanik karena cara kerja komunitas tidak mengikuti hukum sebab-akibat. 5) Keseimbangan. Di alam keseimbangan dinamis akan menjaga keseimbangan alam secara keseluruhan. Dimana merubah keseimbangan ini akan mengubah tatanan kehidupan. Dalam sebuah sistem, kehilangan keseimbangan akan menimbulkan resiko kegagalan lingkungan, dalam perspektif pembangunan masyarakat prinsip keseimbangan diarahkan pada keseimbangan antara
kepentingan
global
dan
lokal,
keadilan
gender,
responsibilitas, dan keadilan dalam hukum. b. Prinsip keadilan sosial 6) Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural. Prinsip ini mengakar pada perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat. Seorang community workers harus dapat menyadari adanya cara dimana tekanan pada suatu kelas, gender, dan suku bangsa berlangsung kompleks. Seorang community workers perlu lebih kritis tehadap latar belakang warga komunitas, ras, jenis kelamin, sikap berdasarkan kelas warga komunitas, dan partisipasi warga komunitas pada struktur penindasan tersebut. 7) Memusatkan perhatian pada wacana yang merugikan. Wacana kekuasaan dan penindasan perlu menjadi perhatian dalam community
development.
Worker
perlu
untuk
memiliki
kemampuan mengidentifikasi dan menguraikan wacana kekuasaan dan untuk memahami bagaimana wacana tersebut secara efektif mengistimewakan dan memberdayakan sebagian orang, sekaligus juga memarginalkan dan menitikberdayakan sebagian orang yang lainnya. 8) Pemberdayaan.
Makna
pemberdayaan
adalah
“membantu”
komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas.
11
9) Mendefinisikan kebutuhan. Prinsip ini sangat penting dalam menentukan prioritas kebutuhan pembangunan masyarakat. Ada dua hal dalam penentuan kebutuhan: (1) pembangunan masyarakat dilakukan atas dasar kesepakatan dari berbagai elemen, (2) memperhatikan
preseden
memperhatikan prinsip
yang
keadilan
ditimbulkannya
sosial
dan
dan
keseimbangan
ekologis. 10) Hak Asasi Manusia. Program pengembangan masyarakat harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam kehidupan kultural, hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, dan hak untuk “self determination”. c. Menghargai nilai-nilai lokal 11) Pengetahuan lokal. Prinsip ini mendasarkan pada pentingnya untuk memperhatikan pengetahuan lokal dalam pembangunan masyarakat, dimana masyarakat sampai dengan kelas bawah mampu
mengidentifikasi
dan
melakukan
validasi
tentang
pengetahuan tersebut. 12) Budaya lokal. Globalisasi budaya telah mengambil identitas budaya masyarakat di seluruh dunia, bahwa budaya lokal dapat menunjukan kemampuannya dalam mendukung pembangunan masyarakat, ini mengingat bahwa budaya lokal tidaklah statis namun dinamis. Bahkan prinsip ini sesuai dengan hak asasi manusia, inklusif berkelanjutan, dan juga diarahkan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. 13) Sumber daya lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal lebih baik daripada menggunakan sumberdaya atau bantuan dari pihak luar. Penggunaan ini mencakup seluruh bentuk, meliputi keuangan, teknis, sumber daya alam akan dapat mendorong bermacammacam cara dalam pembangunan masyarakat. 14) Keterampilan lokal. Dalam pembangunan masyarakat “pihak luar” harus mengetahui ada ketrampilan lokal yang dapat dimanfaatkan.
12
Memaksimalkan ketrampilan lokal lebih baik dalam pembangunan masyarakat. Untuk itulah dalam melakukan pembangunan masyarakat harus berjalan dua arah antara luar dan masyarakat. 15) Menghargai proses lokal. Pemaksaan solusi spesifik, struktur atau proses dari luar komunitas jarang dapat bekerja. Ini menjadi salah satu rasionalitas dari community development bahwa segala sesuatu tidak dapat bekerja dengan baik jika dipaksakan dari luar komunitas. Oleh karena itu pendekatan community development tidak dapat dipaksakan, tetapi harus terbangun dengan sendirinya dalam komunitas dengan cara yang sesuai dengan konteks spesifik dan sensitif terhadap kebudayaan masyarakat lokal, tradisi, dan lingkungan. d. Proses 16) Proses, hasil, dan visi. Penekanan pada proses dan hasil menjadi isu utama dalam pembangunan masyarakat. Pendekatan pragmatis cenderung akan melihat hasil, sehingga bagaimana upaya untuk memperoleh hasil tersebut tidaklah begitu penting. Namun pendapat ini ditentang oleh banyak pihak, karena proses dan hasil pada hakekatnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Proses pada dasarnya harus merefleksikan hasil, demikian juga hasil merupakan refleksi dari proses. Dalam konteks ini, moral dan etika dalam memperoleh hasil akan menjadi pusat perhatian. 17) Keterpaduan Proses. Proses bekerja dikomunitas dan perlu “dekat” dengan penelitian dan pengkajian agar proses integrasi dapat dipertahankan. 18) Peningkatan kesadaran. Prinsip ini membantu anggota masyarakat dalam melakukan pencarian pontensi dalam kehidupan , menghubungkan
dengan
struktur
yang
ada,
mendiskursus
kekuatan, dan tekanan. Ada empat aspek atau tahap, yaitu menghubungkan anggota masyarakat dan politik, membangun hubungan dialogis, berbagi pengalaman dalam menghadapi tekanan dan membuka kesempatan untuk aksi. Prinsip ini
13
merupakan bagian penting dalam pemberdayaan dan juga pembangunan masyarakat. 19) Partisipasi. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. 20) Konsensus dan kerjasama. Penerapannya adalah agar orang-orang yang terlibat dalam proses mencari penyelesaian terhadap suatu masalah dan betul-betul menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah yang baik. Pendekatan konsensus bekerja dengan persetujuan. Tujuannya menghasilkan solusi yang menjadi milik bersama.
Pendekatan
pengembangan
komunitas
berusaha
membuat kerjasama pada tindakan masyarakat setempat, dengan cara membuat orang-orang bersama dan mencari untuk memberi imbalan pada prilaku kerjasama. Dengan berkoperasi akan mampu “sharing” perasaan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dalam jangka panjang akan mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi bersama dalam komunitas. 21) Pembangunan Terpadu. Proses pengembangan masyarakat tidak berjalan secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan proses pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan, dan personal. Keenam aspek tersebut penting dan saling terkait satu sama lain. Program pengembangan masyarakat yang hanya menekankan satu aspek saja akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam pembangunan. 22) Tanpa Kekerasan. Prinsip ini berusaha menemukan cara untuk melawan berbagai bentuk kekerasan atau paksaan yang nyata, seperti: militerisme, paksaan fisik dalam bentuk-bentuk seperti hukuman fisik, hukuman mati, kebrutalan polisi, dan lain-lain. Pengembangan
masyarakat
dilaksanakan
tanpa
kekerasan
struktural, yakni dengan cara tanpa mengubah lembaga yang ada dan struktur sosial masyarakat.
14
23) Inklusif. Penerapan prinsip ini menekankan agar community workers tetap menghargai orang lain walaupun orang tersebut berlawanan pandangan. Meskipun tidak setuju dengan gagasan, nilai, dan politik suatu komunitas tetapi tetap menghargainya dan berupaya merangkulnya daripada mengasingkan mereka. 24) Membangun Komunitas. Prinisip ini mencari cara dimana setiap orang dapat memberikan kontribusi dan menjadi dihargai oleh yang lain. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat mencakup penguatan interaksi sosial di tingkat komunitas, mengajak
kebersamaan,
menterjemahkan
melalui
dialog,
pemahaman, dan tindakan sosial. e. Prinsip global dan lokal 25) Hubungan antara global dan lokal. Saat ini seluruh dunia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, sehingga tidak bisa lagi hidup,
namun
juga
lokalitas
menjadi
fokus
dalam
pembangunan. Gerakan global akan berdampak pada seluruh komunitas dan memberikan kontribusi dalam permasalahan dan isu-isu
yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga, setiap
community worker harus bisa memahami kondisi global dengan baik sebagaimana dia memahami kondisi lokal, serta bagaimana keduanya berinteraksi di tingkat komunitas. 26) Praktik
anti
penjajah.
Penjajahan
(kolonialisme)
dapat
mempengaruhi community worker di segala situasi. Penjajahan dapat menjadi suatu ideologi ekstrim yang menggiurkan, karena hanya dengan tahapan yang pendek dengan mempercayai bahwa community worker adalah seseorang yang mempunyai sesuatu yang ditawarkan dan dengan menghargai suatu latar belakang kebudayaan yang dimiliki dan pengalaman praktik menjajah. Ini akan mengabadikan dominansi penjajah.
15
2.1.1.4 Peran Serta Masyarakat Pada prakteknya terdapat berbagai jenjang peran serta masyarakat, dimana jenjang ini ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap seluruh proses penataan ruang. Peran serta masyarakat tertinggi adalah peran serta yang yang benar-benar memberikan otoritas pada komunitas atau masyarakat. sebagaimana dikatakan Arstein (1969) terdapat ladder of citizen participation atau tangga partisipasi masyarakat. hal ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Tangga Partisipasi Masyarakat no 1 2
Tangga/ Tingkatan Partisipasi Manipulasi Terapi
3
pemberitahuan
4
Konsultasi
5
Penentraman
6 7
Kemitraan Pendelegasian kekuasaan
8
Kontrol masyarakat
Hakekat Kesertaan Permainan oleh pihak tertentu Sekedar agar masyarakat tidak marah atau mengobati Sekedar pemberitahuan searah atau sosialisasi Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu dipakai sarannya Saran masyarakat diterima namun tidak selalu dilaksanakan Timbal balik dinegosiasikan Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat
Tingkatan Pembagian Kekuasaan Tak ada partisipasi Sekedar justifikasi agar masyarakat mengiyakan
Tingkatan kekuasaan ada di masyarakat
Sumber:Arstein (1969) dalam Setiawan (2003)2
Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa berbagai tingkatan kesertaan dapat diidentifikasikan mulai dari tanpa partisipasi sampai pelimpahan kekuasaan. Pengelola tradisional selalu enggan untuk melewati tingkat tanpa partisipasi dan tokenism dengan keyakinan bahwa masyarakat biasanya apatis. Sebaliknya, masyarakat semakin meningkat kesadarannya dengan mengharapkan partisipasi yang lebih bermanfaat, termasuk pula pelimpahan sebagian kekuasaan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa kali selama proses analisa dan perencanaan. Smith (1982) dalam Setiawan (2003) menyarankan bahwa perencanaan dapat dilakukan dalam tiga tahap yakni pertama, normatif. 2
Setiawan.2003.www.psppr-ugm.net/jurnalpdf/Bobi.pdf (diakses 3 maret 2010)
16
Dimana keputusan diambil untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Kedua, strategik. Dimana keputusan dibuat untuk menentukan sesuai yang dapat dilakukan. Ketiga, operasional. Dimana keputusan dibuat untuk menentukan apa yang dilakukan. Menurut Smith banyak program partisipasi masyarakat dilakukan pada tahap operasional. Walaupun demikian Smith dan ahli lainnya seperti Korten (1983), Howell (1987) atau Pinkerton (1989) dalam Setiawan (2003) menyarankan bahwa kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. 2.1.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2.1.2.1 Definisi dan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Kedermawanan perusahaan menurut Saidi (2003) sesungguhnya adalah kedermawanan sosial dalam kerangka kesadaran dan komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab ini merupakan salah satu dari empat bentuk tanggung jawab yang dimilikinya, tiga lainnya adalah tanggung jawab perusahaan secara ekonomi untuk menghasilkan laba, tanggung jawab dalam menaati hukum dan tanggung jawab etis. Menurut pandangan konsep modern, perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya dan stakeholder di luar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab secara internal bagi kelangsungan usahanya serta memiliki tanggung jawab sosial pada publik. Menurut pandangan ini, masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimilikinya dan direproduksinya. Para profesional yang bekerja memiliki tanggung jawab ganda, kepada pemilik dan kepada publik. Konsep ini dikenal dengan non-fiduciary responsibility. Pada filantropi, seseorang atau suatu pihak tidak sekedar memberi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Tetapi yang penting pemberian tersebut harus mempedulikan siapa, untuk apa, dan apa dampaknya agar benarbenar membawa manfaat bagi yang menerima. Pada konteks perusahaan, Steiner (1994) dalam Nursahid (2006) memberikan definisi tentang filantropi yakni pemberian sejumlah uang, waktu, produk atau jasa untuk membantu kebutuhan
17
atau untuk mendukung bekerjanya lembaga-lembaga menuju kesejahteraan manusia yang lebih baik. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuntungan perusahaan semata (single bottom line), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (triple bottom line). Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasar pada Trinidad and Tobaco Bureau of Standards (TTBS), Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas (Sankat Clement K, 2002 dalam Zainal, 2006). Sedangkan The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitikomuniti
setempat
dan
masyarakat
secara
keseluruhan,
dalam
rangka
meningkatkan kualitas hidup (fox, et al, 2002 dalam Zainal, 2006). Terkait dengan definisi tersebut, beberapa hal yang dapat digaris bawahi yakni pertama, bahwa CSR merupakan komitmen dari bisnis atau usaha. Kedua, CSR berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Artinya bahwa model CSR hendaknya untuk pembangunan yang berkelanjutan, dimana tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sebatas pada kedermawanan dari perusahaan, namun menyangkut pada pengelolaan CSR sehingga dapat memberikan dampak positif pada kualitas kehidupan komuniti lokal dan masyarakat serta kapasitas ekonomi. Perihal ketiga yakni karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara luas dan keseluruhan merupakan dimensi-dimensi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR.3
3
Rabin Ibnu Zainal.2006.Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR) “Sebuah pengalaman membangun multistakeholder engagement bagi penerapan CSR di kabupaten Muba, Sumatera Selatan”.
18
Hess dan Siciliano juga memberikan penjelasan mengenai CSR dengan membedakannya melalui dua pendekatan yakni Classical Economy Approach dan Activist Approach (Hess dan Sicilliano, 1996:53-55 dalam Soemanto, 2007). Pendekatan The Classical Economy Approach melihat bahwa CSR dilakukan dengan mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku dalam masyarakat, yaitu tidak menyebabkan kerugian konsumen, pekerja, atau lingkungan sekitar, dengan tetap mengupayakan keuntungan perusahaan. Pendekatan kedua yakni Activist Approach melihat perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik perusahaan, tetapi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan4. Sementara itu, Mark Goyder (Iriantara, 2004:77 dalam Rahman, 2009) membagi bentuk CSR menjadi dua: a) Membentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas dan nilai yang menjadi acuan dari CSR. Pembagian ini merupakan tindakan terhadap luar korporat, atau kaitannya dengan lingkungan di luar korporat seperti komunitas dan lingkungan alam. Bagaimana sebuah korporat menerapkan
dan
atau
memenuhi
kebutuhan-kebutuhan komunitas
sekitarnya. b) Mengarah ke tipe ideal yang berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya. Intrepetasi yang benar dari CSR adalah ekspresi dari tujuan perusahaan dan nilai-nilai dalam seluruh hubungan yang dibangun. Nilai-nilai yang ada diartikan berbeda dengan norma yang ada dalam perusahaan. Menurut Rahman (2009) Bentuk program CSR memiliki dua orientasi. Pertama, internal yakni CSR yang berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas. Kedua, eksternal yakni CSR yang mengarah pada tipe ideal yang berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan atau
Palembang:Badan penerbit Fakultas Ekonomi Unsri di dukung oleh partenership for Governance Reform in Indonesia, Uni Eropa, dan P3EM FE Unsri. 4
Bakdi Soemanto dkk.2007.Sustainable Corporation “implikasi hubungan harmonis perusahaan dan masyarakat”.PT Semen Gresik (Persero) Tbk
19
mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya. Menurut Wibisono (2007) istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity (profit), environmental quality (planet) dan social justice (people). 1. Profit (keuntungan) Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. 2. People (masyarakat pemangku) Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesarnya kepada masyarakat. 3. Planet (lingkungan) Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptable maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat. Dimana jika manusia merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan yang terbaik, begitu pula sebaliknya. Lingkup penerapan CSR secara gagasan Prince of Wales International Business Forum dalam Wibisono (2007) mengusung lima pilar yakni: 1. Building human capital
20
Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang andal, di sisi lain, perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. 2. Strengtening economies Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemerataan kesejahteraan. 3. Assesing social chesion Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik. 4. Encourging good governance Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada Good Corporate Governance (GCG). 5. Protecting the environment Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya Dalam prakteknya di lapangan, menurut Rahman (2009) suatu kegiatan disebut CSR ketika memiliki sejumlah unsur berikut: 1. Continuity dan sustainability atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari CSR. Suatu kegiatan amal yang berdasar trend ataupun insidental, bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant, happening atau pun booming. CSR adalah suatu mekanisme kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi. 2. Community empowerment atau pemberdayaan komunitas. Membedakan CSR dengan kegiatan yang bersifat charity atau pun philantrophy semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program CSR adalah adanya kemandirian yang lebih pada komunitas, dibandingkan dengan sebelum program CSR hadir. 3. Two ways. Artinya program CSR bersifat dua arah. Korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semata, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas. Ini dapat dilakukan dengan need
21
assessment, yaitu sebuah survei untuk mengetahui needs, desire, interest dan wants dari komunitas. Menurut Iriantara (2004) dalam Rahman (2009), ada tiga perspektif terkait dengan CSR: 1. Kapital reputasi Memandang penting reputasi untuk memperoleh dan mempertahankan pasar. CSR dipandang sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dengan menjaga kepercayaan stakeholder. 2. Ekososial Memandang stabilitas dan keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis korporat. 3. Hak-hak pihak lain Memandang konsumen, pekerja, komunitas yang terpengaruh bisnisnya dan pemegang saham, memiliki hak untuk mengetahui tentang korporat dan bisnisnya. 2.1.2.2 Motivasi dan Bentuk Penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Kedermawanan sosial perusahaan juga berhubungan dengan beberapa hal, antara lain adalah motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan kedermawanan sosial, cara pengambilan keputusan dan nilai-nilai yang akan dicapai dalam memberikan sumbangan. Hal-hal tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam rangka menggali potensi dana lokal, karena selama ini ada kecendrungan dana lokal lewat sumbangan sosial perusahaan tersalurkan dalam area yang sangat variatif sesuai dengan keinginan perusahaan penyumbang5. Menurut Onny S Prijono (1994) dalam Saidi (2003) dicatat bahwa sumbangan perusahaan pada dasarnya berbasis pada pemberian individu dan cukup sulit membedakan seorang pemilik atau ekskutif puncak dengan perusahaan yang diwakilinya. Sifatnya yang cenderung individual, motif sumbangan sosial 5
Zaim Saidi dkk.2003.Sumbangan Sosial Perusahaan “Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia Survei 226 Perusahaan di 10 Kota. Jakarta Selatan: Piramedia
22
yang diberikan perusahaan juga berorientasi pada sesuatu yang bersifat transendental. Sehingga dana yang tersalur dari perusahaan lebih mengarah pada kegiatan yang bersifat transeden seperti panti asuhan, panti jompo, tempat ibadah, dan bencana alam. Menurut Steiner (1994) dalam Nursahid (2006) terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memiliki program-program filantropi atau kedermawanan sosial yaitu pertama, untuk mempraktikan konsep “good corporate citizenship”. Kedua, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdidik. Kedermawanan sosial biasanya di dasari dua motif sekaligus, yakni: motivasi untuk menyenangkan atau membahagiakan orang lain (altruisme) pada satu sisi dan pada saat yang bersamaan terjadi pula bias kepentingan perusahaan di sisi lain. Studi PIRAC menggambarkan pola-pola kedermawan perusahaan. Dilihat dari sifat dan bentuknya, sebagian besar sumbangan yang diberikan perusahaan yang bersifat insidentil dan dalam bentuk natura (in-kind). Sumbangan natura diberikan antara lain dalam bentuk: produk perusahaan, jasa profesional, pemakaian sarana perusahaan, peralatan bekas pakai, keterlibatan perusahaan dalam kepengurusan lembaga sosial, dorongan agar staf perusahaan menjadi volunteer, kampanye penggalangan dana di lingkungan perusahaan, dan beriklan di penerbitan yang dikelola lembaga swadaya masyarakat. Sementara sumbangan secara tunai diberikan dalam bentuk: hibah, joint promotion, iuran anggota, special event, payroll giving, dan zakat perusahaan. Sejumlah model penyaluran sumbangan juga teridentifikasi dalam studi Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Ada empat model penyaluran sumbangan, yakni: pertama, perusahaan menjalankan kedermawanan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial tanpa perantara. Kedua, sumbangan diberikan melalui organisasi atau yayasan sosial yang didirikan oleh perusahaan atau grupnya. Ketiga, perusahaan bermitra dengan pihak lain seperti LSM, instansi pemerintah, universitas dan media massa. Keempat, perusahaan ikut mendirikan atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu.
23
Pada metode penyalurannya ini, ada beberapa pola kerjasama yang bisa diterapkan perusahaan dalam bermitra dengan organisasi lain dalam menyalurkan sumbangan. Pola pertama, perusahaan menanggung seluruh biaya yang diperlukan, baik dana untuk disumbangkan, maupun biaya operasional untuk menyalurkannya. Pola kedua, perusahaan hanya menyediakan dana untuk disumbangkan, sedangkan organisasi yang menjadi mitra perusahaan hanya menanggung biaya operasional untuk menyalurkan dana tersebut. Pola lainnya yakni modifikasi dari pola yang terakhir disebutkan tadi yaitu selain menyediakan dana, perusahaan juga membantu membiayai sebagian biaya operasional sehingga beban organisasi mitra menjadi lebih ringan. Sedangkan
untuk
besaran
sumbangan,
menyumbang
(filantropi)
merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kenyataan ini secara kasat mata dapat diindikasikan dengan berbagai liputan di media massa yang memberitakan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan. Menurut
Zaim
Saidi
(2003)
dalam
Nursahid
(2006),
tipologi
kedermawanan sosial perusahaan di bagi ke dalam lima kategori: charity (amal), image building (promosi), facility (insentif pajak), security prosperity (ketahanan hidup atau peningkatan kesejahteraan) dan money laundering (manipulasi). Memahami beragam motivasi kedermawanan ini penting dari prospektif etis, agar tujuan normatif kedermawanan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak terdiskusi dan dimanipulasi oleh kepentingan yang tidak sehat. Menurut Blakemore (1998) dalam Nursahid (2006), kebijakan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia kendati tujuan ini sulit dan mungkin sering kali gagal dilakukan. Blakemore juga mengemukakan prinsipprinsip kebijakan sosial dalam pendekatan kesejahteraan sosial dimana kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip: kesetaraan (equality), kebutuhan (need) dan kebebasan (freedom). Adapun makna yang saling terkait dari prinsip-prinsip tersebut: pertama, sebuah prinsip mungkin mempunyai makna etis atau moral. Prinsip ini akan memperlihatkan mengenai “benar” dan “salah” terkait dengan standar moral tertentu. Oleh karena itu kebijakan sosial harus merefleksikan norma dan nilai masyarakat. Kedua, prinsip dilihat sebagai sebuah aturan dimana
24
dalam pengertian ini masing-masing sistem mengembangkan mekanisme birokrasi yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan. Transformasi menjadi upaya penting lain dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan. Hal ini didasari bahwa sebagian besar donasi perusahaan (menurut hasil survei PIRAC) merupakan donasi yang berbentuk hibah sosial, sementara masih sedikit yang berupa hibah pembangunan. Hibah sosial adalah bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima. Sedangkan hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan. Tranformasi terhadap orientasi ini perlu dilakukan karena hibah sosial umumnya adalah hibah yang diperuntukan guna pemenuhan keperluan sesaat dan sifatnya konsumtif. Oleh karena itu perlu di dorong kegiatan kedermawanan dari aktivitas yang bersifat sedekah menuju kepada pengembangan dan akhirnya pemberdayaan, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 3. Karakterisasi Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan Tahapan Motivasi
Charity Agama, tradisi, adat
Misi
Mengatasi masalah sesaat
Jangka pendek, menyelesaikan masalah sesaat Pengorganisasian Kepanitian Pengelolaan
Penerima manfaat Kontribusi
Orang miskin
Inspirasi
Kewajiban
Hibah social
Philanthropy Norma etika, hukum universal, redistribusi kekayaan Mencari dan mengatasi masalah Terencana, terorganisir, terprogram
Corporate Citizenship Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial Memberikan kontribusi kepada masyarakat Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Yayasan/dana abadi, profesionalisasi
Keterlibatan baik dana maupun sumber daya lain Masyarakat luas Masyarakat luas dan perusahaan Hibah pembangunan Hibah (sosial maupun pembangunan) dan keterlibatan sosial Kepentingan bersama
Sumber: Zaim Saidi, “Pengembangan Kedermawanan Perusahaan, 2004, hal 57 dalam Fajar Nursahid
25
2.1.2.3 Pihak-Pihak Terkait dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, beberapa stakeholder terkait yakni pertama adalah pemerintah. Pemerintah dapat melakukan peran dalam empat ranah yakni menyediakan data dan informasi, memberi dukungan infrastruktur publik, melakukan sosialisasi program, dan menginisiasi kebijakan insentif fiskal. Kedua yakni sektor privat. Perusahaan dapat memposisikan diri sebagai pihak yang harus merencanakan CSR secara matang, mengeluarkan anggaran untuk investasi sosial, menyosialisasikan, dan membuka ruang sehingga tercipta integrasi CSR dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat. ketiga yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 6. Perlu disepakati bahwa perusahaan atau korporat merupakan bagian dari suatu sistem komunitas. Secara internal, perusahaan perlu mempertahankan keberlanjutan dan eksistensi usahanya. Sedangkan di pihak lain, stakeholder lainnya pun membutuhkan perusahaan untuk dapat berkembang, untuk itu korporate atau perusahaan tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan perusahaan juga merupakan bagian dari suatu sistem komunitas. Menurut Wibisono (2007) Stakeholders yang jamak diterjemahkan dengan pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh perusahaan. Rhenald Kasali (2005) dalam Wibisono (2007) membagi stakeholders menjadi sebagai berikut: 1. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (shareholders). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan konsumen organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah,
6
Bakdi Soemanto dkk.2007.Sustainable Corporation “implikasi hubungan harmonis perusahaan dan masyarakat”.PT Semen Gresik (Persero) Tbk
26
pers, kelompok sosial masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial responsible investor, licensing partner dan lain-lain. 2. Stakeholders primer, stakeholders sekunders dan stakeholders marjinal. Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang bisa diabaikan disebut stakeholders marjinal. 3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut stakeholders tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial. 4. Proponents, opponents dan uncommitted Diantara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents), dan ada yang tak peduli atau abai (uncommitted). 5. Silent majority dan vocal minority Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun adapula yang menyatakan secara silent (pasif). Dwight W Justice (2006) dalam Taufik Rahman (2009) menyebutkan bahwa salah satu peluang terbaik dari isu CSR dalam kaitannya dengan peran serikat pekerja adalah makna dari CSR sebagai tindakan sukarela untuk mematuhi dan melampaui seluruh regulasi. Adopsi penuh konvensi ILO, deklarasi HAM, dan deklarasi PBB dalam konferensi Rio kembali dalam persepektif CSR sudah bukan sebagai pilihan anjuran melainkan menjadi kewajiban. Isu mengenai perlakuan yang setara, jaminan keamanan setiap pekerja, kebebasan berserikat, memberikan rasa hormat dengan sepenuh hati atas hak-hak politik dan hak-hak
27
sipil, pemberian kompensasi dan standar kehidupan bagi pekerja dan keluarga secara wajar, memberikan proteksi penuh atas kesepakatan kolektif, dan seterusnya sudah bukan lagi sebagai isu, wacana atau cita-cita. Selanjutnya, Justice (2006) dalam Taufik Rahman (2009) menyatakan jika kesadaran akan hal di atas sudah menjadi bagian etis dan praktis pelaku bisnis, maka serikat pekerja atau bahkan individu pekerja bisa secara sukarela menyatakan dan mengusulkan ide mengenai apa dan bagaimana sebaiknya CSR perusahaan. Selain sebagai partisipati pro aktif, serikat pekerja juga bisa berperan sebagai kelompok kontrol untuk memverifikasi laporan keberlanjutan perusahaan untuk kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kinerja CSR perusahaan. Menurut Luke Wilde (2003) dalam Taufik Rahman (2009) praktik bisnis di sebuah perusahaan hendaknya menunjukan kinerja-kinerja sebagai berikut: 1. Menghormati para pekerjanya sebagai bagian terpenting dari praktik bisnis, terus mempromosikan, melindungi, menjamin keamanan, dan menjamin perlindungan atas hak-hak para pekerja. 2. Perusahaan menjamin bahwa proses produksi mereka tidak melanggar HAM dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan HAM. 3. Perusahaan harus meneguhkan pandangan positif bahwa mereka memiliki kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan untuk meminimumkan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dari eksistensi dan operasinya. 4. Perusahaan harus benar-benar merasa kewajiban untuk mendatangkan dampak positif bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal). 2.1.2.4 Cara Pandang dan Implementasi CSR7 Cara perusahaan memandang CSR atau alasan perusahaan menerapkan CSR bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori. 1) Sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya CSR hanya dipraktikan lebih karena faktor eksternal (eksternal driven). 2) Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). 7
Yusuf Wibisono.2007.Membedah Konsep CSR dan Aplikasi CSR. Gresik:Fascho Publishing.
28
CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksakannya. 3) Bukan lagi sekedar compliance tapi beyond compliance alias compliance plus. CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Implementasi CSR itu merupakan langkahlangkah pilihan sendiri sebagai kebijakan perusahaan, bukan karena dipaksa oleh aturan ataupun tekanan dari masyarakat. Implementasi CSR pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) Terkait dengan komimen pemimpin perusahaan yang dituangkan berupa kebijakan perusahaan terkait CSR. 2) Menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Perusahaan yang besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberi kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. 3) Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan pertahapan implementasi CSR sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu Awareness Building, CSR Assesment, dan CSR Manual Building. Awareness Building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan lain-lain. CSR assesment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian serta langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Pada tahap membangun CSR manual, dilakukan melalui bencmarking, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien. 2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan seperti pengorganisasian sumber daya, penyusunan untuk menempatkan orang
29
sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan, pekerjaan sesuai dengan rencana, serta penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah utama yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR sehingga membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi. 4. Tahap Pelaporan Pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Implementasi program CSR dapat dikelola berdasarkan pola sebagai berikut: 1) Program sentralisasi. Perusahaan sebagai pelaksana atau penyelenggara utama kegiatan. Begitupun tempat, kegiatan berlangsung di areal perusahaan. Pada prakteknya, pelaksanan kegiatan bisa bekerja sama dengan pihak lain misalnya event organizer atau institusi lainnya sejauh memiliki kesamaan visi dan tujuan. 2) Program desentralisasi. Kegiatan dilaksanakan diluar area perusahaan. Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut baik dalam bentuk bantuan dana, material, maupun sponsorship. 3) Program Kombinasi. Pola ini dapat terutama untuk program-program pemberdayaan masyarakat, dimana inisiatif, pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatoris dengan beneficiaries. Mekanisme perencanaan implementasi program atau kegiatan CSR dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu: 1) Bottom Up Process, program berdasar pada permintaan beneficiaries yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan. 2) Top Down Process, program berdasar pada survei atau pemeriksaan seksama oleh perusahaan yang disepakati oleh beneficiaries. 3) Partisipatif, program dirancang bersama antara perusahaan dan beneficiaries.
30
2.1.2.5 Hubungan Pengembangan Masyarakat dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR Praktik dunia usaha di masa lampau yang cenderung berdampak negatif, membuat wacana tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang ramah lingkungan. Menurut Edward Freeman (1984) dalam Ambadar (2008), pada bukunya A Stakeholder Approach di era terakhir ini pemahaman manajemen strategis berkembang, tidak hanya sekadar menguasai pasar (pelanggan) saja, tetapi juga menguasai stakeholder (pemangku kepentingan) yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Namun konsep pemangku kepentingan itu sendiri telah mengalami banyak perubahan yang mencolok. Jikalau dulu yang dianggap sebagai stakeholder adalah investor, dewan direksi, manajemen, pelanggan, pemasok dan pemerintah, kini telah berkembang menjadi lebih luas menyangkut karyawan, serikat kerja, masyarakat umum, dan kelompok peminat khusus8. Andrew Weiss dalam Ambadar (2008) mengungkapkan tentang keretakan pada dasar teori stakeholder yang berubah tersebut. Namun, Chris Laszlo, penulis The Sustainable Company (2003), dan Robert Philips, penulis Theory and Organization Ethics (2003) dalam Ambadar (2008) menjawab kritik Weiss tersebut sebagai akibat dari pergeseran paradigma perusahaan yang berimpit dengan keinginan untuk mencegah terjadinya bencana sosial dan lingkungan. Sebagai perusahaan, mereka menyadari adalah bagian dari lingkungannya yang perlu dirawat dengan baik untuk bisa hidup bersama secara berkelanjutan. Masyarakat menghendaki standar bisnis yang lebih tinggi daripada eraera sebelumnya, yaitu perusahaan harus dapat melampaui “berhasil dengan baik” dengan cara mendapatkan laba, dan “melakukannya dengan baik” dengan cara berbuat sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka. Tanggung jawab sosial adalah kepedulian para manajer suatu perusahaan berkenaan dengan konsekuensi
8
Jackie Ambadar .2008.CSR dalam Praktik di Indonesia.Jakarta: PT Elex Media Komputindo
31
sosial, lingkungan, politik, manusia, dan keuangan, atas tindakan-tindakan yang mereka ambil. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup (triple bottom line). Konsep CSR sebetulnya bukan merupakan konsep baru dalam dunia bisnis, di tingkat internasional Philip Kotler (2005) dalam Ambadar (2008) telah mengungkapkan bahwa CSR hendaknya bukan merupakan aktivitas yang hanya merupakan kewajiban perusahaan secara formalitas kepada lingkungan sosialnya, namun CSR seharusnya merupakan sentuhan moralitas perusahaan terhadap lingkungan sosialnya sehingga CSR merupakan denyut nadi perusahaan. Dengan demikian, CSR adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan “triple bottom line” yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang sustainable. Community
Development
(Comdev)
diyakini
merupakan
sebuah
aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada hanya sekedar aktivitas charity ataupun 7 (tujuh) dimensi CSR lainnya, antara lain community relation. Hal ini juga disebabkan karena dalam pelaksanaan comdev, terdapat kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas dan keberlanjutan. Dalam aktualisasi Good Corporate Citizenship, maka kontribusi dunia usaha untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mengalami metamorfosis, dari aktivitas yang bersifat charity menjadi aktivitas yang lebih menekankan pada penciptaan kemadirian masyarakat, yakni program pemberdayaan. Terdapat hal penting yang membedakan antara aktivitas charity dengan philantropy antara lain bahwa dalam aktivitas philantrophy aktivitas lebih di dorong oleh norma dan etika hukum, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban,
32
selain itu inspirasi aktivitas adalah untuk memenuhi kepentingan semua pihak baik perusahaan maupun komunitas. Dengan demikian tampak bahwa Comdev merupakan ruh pelaksanaan aktivitas CSR. Pemberdayaan masyarakat (comdev) intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri, dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka (Shardlow, 1998 dalam Ambadar, 2008). Comdev memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, dengan mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melalukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Comdev sering kali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek
pembangunan
yang
memungkinkan
anggota
masyarakat
memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam pengembangan masyarakat (berdasarkan acuan dari ICSD, 2004 dalam Ambadar, 2008) antara lain: 1. Kerja sama, bertanggung jawab, mengetengahkan aktivitas komunitas yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan, dan memobilisasi individu-individu untuk tujuan saling tolong-menolong diri sendiri, memecahkan masalah, integrasi sosial, dan atau tindakan sosial. 2. Pada tingkat masyarakat yang paling bawah, partisipasi harus ditingkatkan dan mengedepankan demokrasi ideal dari partisipasi dalam kaitannya dengan sifat apatis, frustasi, dan perasaan-perasaan yang sering muncul berupa ketidakmampuan dan tekanan akibat kekuatan struktural. 3. Sebanyak mungkin ada kemungkinan dan kesesuaian, Comdev harus mempercayakan dan bersandar pada kapasitas dan inisiatif dari kelompok relevan dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan merencanakan serta melaksanakan pelatihan tentang tindakan, dalam hal ini
tujuannya
adalah
mengarah
pada
kepercayaan
diri
dalam
kepemimpinan komunitas, meningkatkan kompetensi dan mengurangi ketergantungan pada negara, lembaga, dan intervensi profesional.
33
4. Sumber daya-sumber daya komunitas (manusia, teknik, dan finansial) dan kemungkinan sumber daya dari luar komunitas (dalam bentuk kerjasama
dengan
pemerintah,
lembaga-lembaga,
dan
kelompok
profesional) harus dimobilisasi dan kemungkinan untuk diseimbangkan dalam bentuk kesinambungan dalam pembangunan. 5. Kebersamaan komunitas harus dipromosikan dalam bentuk dua tipe hubungan: (1) hubungan sosial, di dalam keberadaan kelompok dipisahkan melalui kelas sosial atau perbedaan yang signifikan dalam status ekonomi, suku bangsa, identitas ras, agama, gender, usia, lamanya tinggal, atau karakteristik lainnya yang mungkin menyebabkan peningkatan atau membuka konflik, (2) hubungan struktural, diantara pranata-pranata tersebut, seperti sektor-sektor publik, organisasi sektor pribadi, organisasi nirlaba atau charity, dan organisasi kemasyarakatan serta asosiasi yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan sosial pada tingkat komunitas. Aktivitas-aktivitas seperti meningkatkan perasaan solidaritas di antara kelompok-kelompok marginal dengan mengaitkannya dengan kekuatan perkembangan dalam sektor-sektor dan kelas sosial untuk mencari kesempatan ekonomi, sosial, dan alternatif politik. Undang-undang perseroan terbatas mewajibkan perusahaan yang berbasis sumberdaya alam menyisihkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang populer dengan sebutan CSR telah mengalami perkembangan yang pesat, dengan definisi yang makin luas, jauh lebih luas daripada, misalnya yang di definisikan Maignan dan Ferrell “ A business acts ini socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholder interest”. Tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan.
Keluar, tanggung jawab sosial ini berkaitan
dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.
34
Arti CSR yang dikatakan Elkington mencakup tiga P (People, Planet, Profit). Jika dibandingkan dengan kata-kata ayat 1 pasal 74 UU PT yang berbunyi “persereoan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” tentu amat sulit untuk disandingkan. Jika memakai definisi di atas, CSR bukan hanya kewajiban perusahaan yang berbasis sumberdaya alam belaka, tetapi semua perusahaan. Penjabarannya mungkin lebih mengarah kepada community development yang tersirat dari judulnya “tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan mengaitkannya dengan perusahaan berbasis sumber daya alam. Dalam program community development telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengembangan komunitas dari yang semula hanya bersifat ad hoc, pendekatan amal, berorientasi jangka pendek, kesadaran yang rendah, dan eksternally driven menjadi bersifat kemitraan, lebih dirasakan sebagai kewajiban moral, berorientasi etika dan internally driven. Program CSR yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan kehidupan dimasyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya tercipta kemandirian. Hal ini sejalan dengan pendapat Kingsley Davis dan Wilbert Moore dalam Chairil, N Siregar (2007) menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial dimana stratifikasi sosial itu dibutuhkan masyarakat demi kelangsungan hidup yang membutuhkan berbagai pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan sulit atau pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Agar masyarakat dapat memiliki modal stimulus untuk merubah stratifikasi, perlu ada pemberdayaan agar masyarakat sadar dan bangkit dari keterpurukan. Kondisi ini dapat diatasi dengan program yang bersifat holistik sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan dalam diri masyarkat, untuk itu di dukung oleh program CSR yang berkelanjutan9.
9
Chairil N. Siregar.Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia.jurnal sosioteknologi edisi 12 tahun 6 desember 2007
35
2.2 Kerangka Pemikiran Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program CSR yang berkelanjutan, maka perusahaan akan berjalan dengan baik.
Prinsip Pengembangan Masyarakat
Kebijakan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Prinsip CSR: a.Profit b.People c.planet
Pola Pelaksanaan CSR Motivasi Pelaksanaan CSR
Stakeholder Perusahaan
Pandangan perusahaan terhadap CSR:
Mekanisme Pelaksanaan Program CSR
Dampak bagi masyarakat/komunitas
Model Penyaluran
Partisipasi masyarakat
Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Keterangan pada bagan alir: = ada hubungan
= saling berhubungan
Tingkat lapisan masyarakat: a.atas b.menengah c.bawah
36
2.3 Hipotesis Pengarah Kebijakan
dan
prinsip
CSR
dalam
upaya
pengembangan
masyarakat
mempengaruhi pola pelaksanaan CSR yang meliputi motivasi, pandangan perusahaan, stakeholder, mekanisme pelaksanaan, dan model penyaluran. 2.4 Hipotesis Uji Ada hubungan antara perbedaan lapisan masyarakat berdasarkan ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program CSR dan dampak yang diterimanya. 2.5 Definisi Konseptual Sejumlah definisi konseptual yang menjadi pegangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Prinsip pengembangan masyarakat adalah konsep dasar mengenai perencanaan,
proses,
dan
hasil
yang
dilakukan
dalam
upaya
memberdayakan masyarakat agar terjadi peningkatan kemandirian dan yang kesejahteraan yang berkelanjutan. 2. Kebijakan CSR perusahaan adalah pedoman dasar perusahaan (visi, misi, dan peraturan) yang berupa dokumen tertulis yang menjadi landasan atau acuan dalam pelaksanaan program CSR. 3. Profit menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan, dimana perusahaan memiliki komitmen sumberdaya finansial untuk mempertahankan keberlanjutan operasional perusahaan. 4. People menggambarkan kondisi sosial (masyarakat), dimana perusahaan memiliki komitmen untuk turut serta memperhatikan internal dan eksternal stakeholders yang ada di sekitar perusahaan. 5. Planet menggambarkan kondisi lingkungan, dimana perusahaan memiliki komitmen untuk turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan meminimilkan atau mengelola dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan.
37
6. Pola pelaksanaan CSR adalah bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan dilihat berdasar motivasi, cara pandang perusahaan terhadap CSR, stakeholders, mekanisme dan tipe penyaluran CSR. 7. Motivasi CSR adalah alasan atau suatu hal yang mendasari pihak peusahaan melakukan suatu program atau kegiatan CSR. Motivasi dalam pelaksanaan suatu program tersebut antara lain: charity, dimana berdasarkan pada agama, tradisi dan adat budaya masyarakat setempat yang bersifat jangka pendek, selain ada juga motivasi philantrophy yang melihat dari norma etika dan hukum yang berlaku di Indonesia (universal) dilakukan secara terencana dan terorganisir, dan motivasi corporate citizenship yang bertujuan untuk merekonsiliasi dengan ketertiban sosial antara perusahaan dan pihak masyarakat degnan memberi kontribusi kepada masyarakat yang terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan. 8. Pandangan perusahaan terhadap CSR adalah suatu cara melihat, mendefinisikan,
dan
mengembangkan
konsep
CSR
pada
proses
kelompok
yang
dapat
pelaksanaannya. 9. Stakeholders
adalah
individu
maupun
mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan 10. Mekanisme Pelaksanaan Program CSR adalah cara kerja dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Cara kerja ini dapat dibentuk dari perusahaan (Top down), dari inisiatif masyarakat (bottom up) atau secara partisipatif. 11. Model Penyaluran CSR adalah tipe penyaluran dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tipe penyaluran CSR ini dapat berbentuk langsung melaksanakan sendiri atau terlibat langsung (inisiatif dari perusahaan), membuat yayasan, bermitra, atau melakukan konsensus.
38
2.6 Definisi Operasional 1. Lapisan masyarakat adalah tingkat perbedaan ekonomi yang ada di dalam masyarakat berdasarkan kepada pendapatan. 2. Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang pernah diikuti oleh responden. Diukur berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir dengan enam kategori yakni SD, SLTP, SMA, S1, S2, dan lainnya. 3. Tingkat pendapatan adalah rata-rata hasil kerja berupa uang yang diperoleh warga tiap bulan. Tingkat pendapatan diukur berdasarkan batas UMR kota Bogor tahun 2010 adalah Rp 873.231 dan dikategorikan: Rendah
: < Rp.873.231
Sedang
: Rp. 873.231 s/d 1.300.000
Tinggi
: > Rp. 1.300.000
4. Tingkat
partisipasi
masyarakat
adalah
beragam
tingkatan
yang
menggambarkan mengenai tipe partipasi masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan. Tipe ini terdiri atas delapan tingkat yaitu tipe manipulatif, tipe terapi, tipe pemberitahuan, tipe konsultasi, tipe penentraman, tipe kemitraan, tipe pendelegasian kekuasaan dan tipe kontrol masyarakat. Tingkat partisipasi rendah, yaitu skor 1-3 Tingkat partisipasi sedang, yaitu skor 4-6 Tingkat partisipasi tinggi, yaitu skor 7-9 5. Dampak bagi masyarakat merupakan perubahan yang dirasakan masyarakat setelah menerima program atau suatu kegiatan dalam upaya pengembangan masyarakat. dampak ini terdiri dari dampak sosial dan dampak ekonomi. 6. Dampak sosial adalah perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah menerima program atau kegiatan pada variabel kepercayaan warga terhadap perusahaan, kerja sama masyarakat, solidaritas warga, akses terhadap pendidikan, kesempatan warga dalam mengambil keputusan. Dampak sosial rendah, yaitu skor 5-8 Dampak sosial sedang, yaitu skor 9-11 Dampak sosial tinggi, yaitu skor 12-15
39
7. Dampak ekonomi adalah perubahan yang dirasakan masyarakat setelah menerima program CSR pada variabel kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan, akses lembaga keuangan, dan kesejahteraan warga. Dampak ekonomi rendah, yaitu skor 5-8 Dampak ekonomi sedang, yaitu skor 9-11 Dampak ekonomi tinggi, yaitu skor 12-15
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian akan dilakukan di tiga lokasi pertama di PT Holcim Indonesia
Tbk yang terletak di jalan Narogong km 7 Cileungsi-Bogor. Lokasi kedua yakni kantor Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi di Ruko Rawa Jejed 2, Jalan Raya Klapanunggal-Bojong Kilometer 1, Kabupaten Bogor. Lokasi Ketiga yaitu Desa Kembang Wangi, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sebagai salah satu penerima program tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk dan pembiayaan usaha mikro Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti melakukan observasi dan telaah dokumen melalui kepustakaan media cetak dan internet. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). PT Holcim Indonesia Tbk dipilih menjadi lokasi penelitian setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing dan diperkuat setelah mengetahui PT Holcim Indonesia Tbk adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam dan telah menerapkan CSR sehingga relevan untuk mengkaji pola pelaksanaan CSR tersebut. 3.2
Pendekatan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala sosial strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini karena studi kasus merupakan studi aras mikro yang hanya menyoroti satu atau beberapa kasus dan karena studi kasus merupakan strategi penelitian yang bersifat multi metode (wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen) (Sitorus, 1998). Beberapa kasus pada aras mikro (komunitas lokal) akan dipilih komunitas yang telah atau sedang melakukan proyek. Dalam hal ini adalah program Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur
41
dampak adanya program CSR yang dilakukan perusahaan bagi masyarakat. Pada penelitian kualitatif, metode studi kasus yang digunakan adalah bersifat explanatory research yang dimaksudkan untuk mengatahui kebijakan dan pola pelaksanaan CSR.. Strategi studi kasus ini diharapkan mampu menggali informasi mendalam mengenai kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasiskan pengembangan masyarakat di lokasi Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. Sedangkan pada penelitian kuantitatif digunakan metode survai, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umunya pengertian survai dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk memwakili seluruh populasi (Singarimbun, 2006). Selain itu pendekatan ini digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi sebagai upaya perusahaan untuk mengembangkan masyarakat atau di sebuah komunitas yang berada di lingkungan perusahaan 3.3
Teknik Pemilihan Informan dan Responden Subjek dalam penelitian ini adalah informan dan Responden. Informan
merupakan pihak yang memberikan keterangan tentang diri sendiri, keluarga, pihak lain dan lingkungannya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan teknik bola salju (snow ball sampling). Informan kunci yang dipilih adalah pihak PT Holcim Indonesia Tbk yang menangani bidang CSR, pimpinan BMT Swadaya Pribumi dan tokoh masyarakat serta pihak masyarakat Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang mendapat manfaat dari Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. Sedangkan
yang
menjadi
dasar
pertimbangan
pemilihan
komunitas/masyarakat penerima program sebagai informan kunci, yakni keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi secara langsung. Sehingga peneliti dapat memahami pola pelaksanaan yang dilakukan perusahaan dan masyarakat. Responden merupakan pihak yang memberi keterangan tentang diri dan kegiatan yang dilaksanakannya. Sedangkan pemilihan responden dilakukan
42
dengan teknik sampling berstrata (stratified random sampling). Sampel ini bertujuan untuk membuat sifat homogen dari populasi yang heterogen, artinya suatu populasi yang dianggap heterogen dikelompokan ke dalam subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu sehingga kelompok (strata) mempunyai anggota sampel yang relatif homogen (Kriyantono, 2009). Responden pada penelitian ini dibagi dalam tiga lapisan yakni lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas. Pembagian lapisan ini berdasarkan pendapatan. Pemilihan responden dibagi menjadi dua kelompok yakni responden yang terkena dampak CSR dan responden yang tidak terkena dampak CSR dengan jumlah masing-masing yakni 30 dan 15 responden. 3.4
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif yakni dengan penyebaran kuesioner. Metode pengumpulan data untuk penelitian kualititatif yang diterapkan peneliti adalah metode triangulasi untuk memperoleh kombinasi data yang akurat berupa wawancara mendalam, pengamatan berperanserta dan penelusuran dokumen. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh kombinasi data yang akurat, sehingga dapat menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti juga disesuaikan dengan kebutuhan data dan metode pengumpulannya. 1. Wawancara mendalam Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data primer dan deskriptif yang dilakukan terhadap informan. Informan ditentukan melalui teknik bola salju (snowball sampling). Pemilihan informan pada awalnya dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mendatangi staf CSR PT Holcim Indonesia Tbk dan pimpinan BMT Swadaya Pribumi untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data di lapangan, maka penulis membuat panduan pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data.
43
2. Pengamatan Berperanserta dan Observasi Pengamatan berperanserta bersifat participant as observer dimana peneliti hadir sebagai pengamat dinamika subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat dan mengamati kejadian dan proses sosial yang terjadi di sekitar informan, maka peneliti juga ikut mengobservasi kegiatan masyarakat dalam Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi. 3. Penelusuran Dokumen atau Literatur Data skunder diperoleh dari melakukan kajian pustaka dan menganalisis terhadap berbagai literatur, yakni skripsi, buku, jurnal, makalah, internet yang terkait dengan pelaksanaan program CSR PT Holcim Indonesia Tbk baik itu dokumen pribadi ataupun dokumen resmi. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data skunder dan primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan dan penyebaran kuesioner kepada responden, disamping itu data primer juga didapatkan peneliti selama di lapangan. Sedangkan data skunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa tulisan ilmiah ataupun dokumen resmi yang diterbitkan instansi terkait. Untuk menghindari adanya distorsi pesan, maka peneliti setelah melakukan wawancara mendalam dengan informan, peneliti menulis kembali hasil wawancara dalam bentuk catatan harian. Catatan harian atau catatan lapangan
adalah
instrumen
utama
yang
melekat
pada
metode-metode
pengumpulan data kualitatif (Sitorus,1998). 3.5
Teknik Pengolahan dan Analisis Data Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif baik data primer maupun skunder yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data primer dan skunder diolah menggunakan tiga tahapan kegiatan analisis data dan dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sitorus, 1998).
44
1. Mereduksi
data,
bertujuan
untuk
menajamkan,
menggolongkan,
mengarahkan, mengeliminasi data-data yang tidak diperlukan dan mengorganisir data sedemikian sehingga didapatkan kesimpulan. 2. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk deskriptif maupun matriks yang menggambarkan proses dari Baitul Maal Wa Tamwil yang sedang dilakukan perusahaan dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan. 3. Kesimpulan, menarik simpulan melalui verifikasi. Verifikasi dilakukan sebelum peneliti menarik kesimpulan akhir, dimana proses menyimpulkan tentang penelitian ini dilakukan bersama dengan para informan yang merupakan subjek dalam penelitian ini yang telah menyumbangkan data dan informasi terhadap penelitian Sedangkan untuk analisis data kuantitatif yang mengukur dampak bagi masyarakat akibat adanya program CSR melalui hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, coding, scoring, entry, cleaning dan analisis data dengan menggunakan program microsoft excel dan SPSS 15.0 for Windows. Untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara lapisan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dan dampak yang diterimanya diukur dengan tabulasi silang dengan rumus Somers’d.
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI
4.1
PT Holcim Indonesia Tbk
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk merupakan perusahaan publik Indonesia dengan mayoritas saham yakni sebesar 77,3 persen dimiliki dan diawasi oleh Holdervin BV Ltd, anak perusahaan dari Holcim Ltd. PT Holcim Indonesia Tbk merupakan merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia dan memiliki usaha inti (core business) yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai dan produksi agregat. Melalui konsep “Membangun Bersama” PT Holcim Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dalam industri semen tanah air dan pembangunan sarana infrastruktur. Pada awalnya, tanggal 15 Juni 1971 perusahaan ini bernama PT Semen Cibinong dengan produk andalannya yakni semen kujang. Pada tahun 1973 unit pertama dibangun dan baru sekitar tahun 1975 siap beroperasi. Pada mulanya perusahaan ini adalah perusahaan semen swasta pertama yang beroperasi di Indonesia. Seiring perkembangannya pada 10 Agustus 1977 PT Semen Cibinong terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan pada tahun 1989 perusahaan ini terdaftar juga di Bursa Efek Surabaya. Perkembangan selanjutnya terjadi pada saat adanya pengambil alihan saham PT Semen Nusantara Cilacap pada 14 Juni 1993 yang kemudian diikuti dengan pembelian 100 persen saham PT Semen Dwima Agung tahun 1995. Komitmen perusahaan terbukti pada saat mendapatkan sertifikat internasional bidang sistem mutu atau ISO (International Standard Operation) dari SGS (Sociate Generate de Surveillance) untuk pabrik Narogong dan Cilacap. Setahun kemudian perusahaan ini memperoleh ISO 14001 atau sertifikasi internasional di bidang sistem manajemen lingkungan. Hal ini didapatkan juga untuk pabrik Narogong dan Cilacap dari SGS. Selain itu perusahaan semen juga memenangkan penghargaan pencapaian terbaik dari Hewlett Packard di bidang
46
teknologi informasi. Tidak hanya itu, penghargaan dengan medali emas untuk kendali mutu di konservasi mutu Indonesia tahun 2000 juga didapatkan. Titik awal perubahan terjadi pada tahun 2001 dimana perusahaan semen ini mulai menjadi bagian dari grup Holcim. Pada 1 Januari 2006 perusahaan resmi menjadi PT Holcim Indonesia Tbk. Holcim merupakan produsen semen, agregat dan beton terkemuka di dunia dengan total karyawan lebih dari 90.000 orang. Kapasitas produksi pabrik yang berlokasi di lebih 70 negara mencapai lebih dari 170 juta ton semen setiap tahunnya. PT Holcim Indonesia Tbk menjadi perusahaan pertama di Grup Holcim Asia Pasifik yang memperoleh akreditasi ISO 9001 dan ISO 14001 untuk seluruh operasionalnya. Seiring dengan kebutuhan semen yang terus meningkat, perusahaan mengoperasikan dua pabrik. Satu pabrik berada di Narogong, Jawa Barat dan satu pabrik berada di Cilacap dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,9 juta ton per tahun. Kini jumlah karyawan yang bekerja pada PT Holcim Indonesia Tbk adalah 2.531 orang. 4.1.2
Visi dan Misi PT Holcim Indonesia Tbk Holcim Indonesia (HIL) adalah penyedia layanan dan bahan bangunan
berbahan semen dengan kegiatan operasional di dua negara, Indonesia dan Malaysia. Adapun usahanya yaitu memenuhi kebutuhan pasar ritel dan pembangunan rumah di dalam negeri maupun proyek infrastruktur dan komersial. Kapasitas gabungan HIL dan anak perusahaanya mencapai 8,3 juta ton per tahun. Holcim terus berinovasi dengan semua rangkaian value chain. Inovasi menghasilkan produk dan layanan yang efisien dan mudah digunakan oleh pelanggan sekaligus menyederhanakan proses produksi. Holcim mempelopori beberapa program unggulan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di industri konstruksi. Visi Holcim Indonesia yakni menjadi perusahaan di Indonesia dengan reputasi dan kinerja terbaik di industri serta menjadi salah satu perusahaan terbaik di grup Holcim. Sedangkan misi PT Holcim Indonesia Tbk yakni melalui produksi dan penjualan semen, beton jadi dan agregat serta pengembangan sumber daya manusia akan menghasilkan laba maksimum secara berkesinambungan tanpa melepaskan tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan.
47
4.1.3
Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi Tata kelola perusahaan akan berjalan dengan baik jika dilandasi dengan
cara kerja yang etis, transparan dan atas dasar kepercayaan. Dalam kebijakannya Holcim Indonesia memiliki struktur tata kelola yang meliputi memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, mengelola resiko bisnis, menjaga nama baik dan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat termasuk kesejahteraan warga sekitar dan lingkungan. Tanggung jawab tertinggi berada di tangan direksi dan dewan komisaris Holcim Indonesia. Dewan Komisaris bertugas mengawasi Direksi serta mengkaji dan memberikan persetujuan atas keputusan yang dibuat pihak manajemen. Direksi bertanggung jawab membuat laporan keuagan, menyusun rencana usaha, termasuk rencana pengelolaan resiko dan rencana strategis, sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus mengawasi jalannya sistem pengawasan internal perusahaan. Selama tahun 2009, Dewan Komisaris mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali, sedangkan direksi 12 kali.
Dalam melaksanakan tugasnya,
dewan komisaris dibantu oleh Komite Audit, yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli di bidangnya dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Komite audit membantu Dewan Komisaris menjalankan sistem pengawasan internal, mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal, mengkaji proses manajemen resiko, serta mengevaluasi berbagai persoalan keuangan. 4.1.4
CSR PT Holcim Indonesia Tbk
Holcim selain bermakna sebagai merek (brand), juga berarti sebagai nilai (value). Sebagai bagian dari grup perusahaan produsen semen dunia, PT Holcim Indonesia Tbk adalah bagian dari komunitas bisnis di Indonesia pada umumnya serta masyarakat lokal sekitar pabrik pada khususnya. Sebagai penjabaran pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), maka salah satu landasan dari tiga landasan usaha (triple bottom line) PT Holcim Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Prinsip yang dikembangkan tidak hanya sekedar kedermawanan, namun bagaimana menumbuhkan inisiatif, partisipatif dan keswadayaan.
48
Pada pendekatan inisiatif misalnya mengadakan sosialisasi rencana lembaga keuangan mikro. Melalui serangkaian aktivitas sosialisasi, masyarakat memilih sendiri pengurusnya, mengelola sendiri lembaga keuangan tersebut dan menyokong sendiri aktivitasnya. Demikian halnya dengan community advisory panel (forum konsultasi masyarakat). forum ini dimaksudkan untuk membahas berbagai topik, mendorong diskusi, dan konsultasi terbuka antara wakil perusahaan dengan masyarakat sekitar, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Partisipasi PT Holcim Indonesia Tbk terhadap pembangunan yang ada pada masyarakat dan lingkungan sekitar adalah dalam bentuk finansial dan non finansial seperti perhatian, dialog, pembinaan dan kemitraan. Adapun dana yang telah tersalurkan untuk program CSR PT Holcim Indonesia Tbk dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4. Jumlah Dana CSR PT Holcim Indonesia Tbk No 1 2 3 4 5
Tahun 2002 2003 2004 2005 2006
Jumlah Bantuan (dalam miliar rupiah) 1,875 2,382 2,281 1,774 1,816
Sumber: sustainable development report PT Holcim Indonesia Tbk
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, program-program kemasyarakat tersebut cenderung terfokus pada bidang infrastruktur, sosial dan pendidikan. Namun pada tahun 2006 terjadi perubahan yang signifikan di bidang pengembangan ekonomi lokal, seiring dengan pembentukan lembaga keuangan mikro, teralokasi dana untuk bidang ini senilai Rp 441.625.000. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk berada pada bagian Departemen Community Relation yang di pimpin oleh Bapak Dharmawan Reksodiputro. Hingga saat ini terdapat beberapa kegiatan community relation yang meliputi berbagai bidang diantaranya:
49
1. Infrastruktur Dalam bidang infrastruktur, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni pembuatan jalan, drainase, pembangunan kantor desa, gedung sekolah, fasilitas olahraga dan tempat ibadah. 2. Pemberdayaan ekonomi Pada aspek ekonomi, dilakukan dana bergulir (revolving fund) untuk peternakan (ayam, kambing), pertanian, persewaan traktor, paving block, usaha, jasa, warung, perdagangan, bengkel motor, dan lain-lain. 3. Beasiswa Beasiswa diberikan kepada anak-anak yang tergolong kurang mampu dari tingkat SD, SMP dan SMA. Dimana terdapat 25-60 siswa yang mendapat beasiswa pada setiap desa mitra Holcim. 4. Pendidikan dan Pelatihan Pada Januari 2006 terseleksi 15 siswa pelatihan kejuruan teknisi semen atau Enterprise Based Vocational Education (EVE). Angkatan pertama berasal dari kabupaten Bogor, lima orang diantaranya adalah putra-putri yang berasal dari Kecamatan Klapanunggal. Untuk merealisasikan kegiatan EVE ini PT Holcim Indonesia Tbk telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar rupiah untuk infrastruktur dan peralatan penunjang pendidikan dan mengeluarkan 750 juta rupiah untuk biaya operasionalnya sepanjang tahun 2006. PT Holcim Indonesia menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta dalam menyediakan dosen teknis untuk sistem pembelajarannya. Para lulusan EVE ini akan mendapat dua sertifikat masing-masing dari PNJ dan PT Holcim Indonesia Tbk. Program pendidikan tiga tahun ini diminati. Hingga kini sudah ada dua angkatan EVE yang saat ini tengah berjalan di Narogong dengan total siswa sebanyak tiga puluh orang. Para siswa EVE adalah kandidat yang diseleksi secara ketat dari ratusan siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) teknik dan Sekolah Menengah Umum (SMU) jurusan IPA. Selama menjalani pendidikan di EVE setiap siswa tidak dikenakan biaya namun mendapatkan uang saku dan seragam untuk kegiatannya.
50
5. Aspek Sosial Kegiatan ini terdiri dari posyandu, penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, khitanan masal, pelatihan las, pemberian paket lebaran, dana santunan untuk anak yatim piatu, hewan kurban, dan pembinaan pemuda. Adapun beberapa wilayah desa yang menjadi mitra PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong dalam kegiatan yang dilakukan community relation ini yakni pada ring satu terdapat Desa Nambo, Desa Kembang Kuning, Desa Klapanunggal. Pada ring dua melingkupi Desa Bantar Jati, Desa Cikahuripan dan Desa Lulut. Sedangkan untuk ring tiga terdiri dari Desa Leuwi Karet, Desa Bojong dan Desa Linggarmukti. Pembagian daerah ini menjadi beberapa ring didasarkan pada kedekatan wilayah dengan lingkungan perusahaan. Narogong Plant Asisten Personal Deputi Manajer Sekretaris 1
NR. Pertambangan
NR. Produksi
NR. Community Relations
Gambar 2.Struktur Organisasi PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong
4.2 Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi 4.2.1 Sejarah singkat Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi Baitul maal wa tamwil swadaya pribumi (BMT Swadaya Pribumi) lahir berawal dari inisiatif PT Holcim Indonesia Tbk melalui Community Relations Departement bekerjasama dengan para tokoh masyarakat di kecamatan Klapanunggal untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.
51
Maka pada tanggal 9 Juni 2006 berdirilah BMT Swadaya Pribumi dengan modal awal sebesar 201.000.000 rupiah. Proses yang dilakukan dalam persiapan BMT ini yakni sekitar enam bulan. Adapun gambaran singkat proses terbentuknya BMT Swadaya Pribumi ini terdapat pada tabel 5. Berkat dukungan berbagai pihak BMT Swadaya Pribumi terus berkembang setiap waktunya. Memasuki usianya yang ketiga di tahun 2009 BMT Swadaya Pribumi mencatat aset sebesar 2.500.000.000 miliar rupiah dengan jumlah nasabah mencapai 2000 orang. Adapun pembiayaan yang terserap oleh masyarakat mencapai 1.700.000.000 miliar rupiah dengan penerima manfaat pembiayaan mencapai 1000 orang nasabah. Tabel.5 Proses Persiapan Pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi No 1
Waktu 9 Juni 2006
2
7 Juli 2006
3
11-14 Juli 2006
4 5
17-20 Juli 2006 2006- hingga kini
Proses Pelaksanaan BMT Rapat dengan 43 orang perwakilan dari lima desa pendiri BMT (yang terdiri dari pihak Holcim, tokoh masyarakat, masyarakat, dan pemerintah setempat) untuk dibentuk pengurus. Sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Dibentuk pengelola BMT Swadaya Pribumi yang terdiri dari tiga orang Pengurus dan pengelola mengikuti pelatihan BMT Center di Jakarta Melakukan magang di BMT Al-Karim Berdiri menjadi BMT Swadaya Pribumi yang mandiri
4.2.2 Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi Visi BMT Swadaya Pribumi yakni menjadi lembaga keuangan mikro syariah
yang
profesional,
kokoh,
bermanfaat
dan
amanah
dalam
menumbuhkembangkan ekonomi umat berlandaskan asas dan prinsip-prinsip dasarnya yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Sedangkan misi Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yaitu: 1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonmi umat khususnya ekonomi kecil.
52
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan masyarakat. 3. Menghimpun dan mengelola dana masyarakat sehingga memiliki nilai tambah bagi orang lain. 4. Membebaskan masyarakat kecil dari riba dan renteiner. 4.2.3 Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi Sebagai suatu organisasi formal, BMT Swadaya Pribumi memiliki struktur organisasi. Yang terdiri dari dewan pendiri, dewan pengawas, dewan pengurus, dan pengelola. Dewan pendiri
Dewan pengawas
Dewan pengurus
Manajer
Kabag. Marketing
Marketing 1
Kabag. Keuangan dan operasional
Marketing 2
Teller
Gambar 3. Struktur Organisasi BMT Swadaya Pribumi
Dewan pendiri terdiri dari 22 orang. Sedangkan dewan pengawas terdiri atas tiga pihak yakni ketua pengawas syariah dan bagian keuangan yang kini dipegang oleh perwakilan masyarakat dan pihak community relation PT Holcim Indonesia Tbk. 4.2.4 Produk Pembiayaan Produk pembiayaan di dalam Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi dibagi kedalam beberapa bagian yakni: 1. Murabahah Akad jual beli suatu barang dimana BMT Swadaya Pribumi (penjual) menyebutkan harga jual terdiri dari harga pokok barang dan tingkat
53
keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). Murabahah sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saaat ia kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta pada BMT Swadaya Pribumi agar membiayai pembelian barang tersebut dan nasabah membayarnya secara angsuran. 2. Mudharabah Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) dimana BMT Swadaya Pribumi menyediakan modal 100 persen. Sedangkan nasabah menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama berupa nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akan perjanjian. Mudharabah sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk pengembangan usaha perdagangan atau jasa. 3. Ijarah Akan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jiarah bisa digunakan bagi nasabah yang kekurangan dana untuk menyewa bangunan (misal: ruko), biaya sekolah, biaya berobat, dan lainlain yang harus dibayar tunai tanpa diangsur. Nasabah meminta BMT Swadaya Pribumi untuk membayarnya secara tunai dan nasabah tersebut mengangsurnya ke BMT Swadaya Pribumi. 4. Musyarakah Akad kerjasama usaha antara BMT Swadaya Pribumi dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu proyek dimana nasabah dan BMT Swadaya Pribumi sama-sama menyediakan dana untuk membiayai
proyek
tersebut.
setelah
proyek
selesai
nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan BMT Swadaya Pribumi.
54
4.2.5 Produk Simpanan Produk simpanan dalam BMT Swadaya Pribumi dibagi menjadi beberapa macam diantaranya: 1. Simpanan Swadaya Pribumi (SWAMI) Merupakan simpanan investasi yang mudah dan sesuai syariah. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana sewaktuwaktu
dengan
mudah.
Simpanan
ini
menggunakan
akan
mudharabah yang memberikan bagi hasil yang adil, halal dan sesuai syariah. Setoran awal minimal 25.000 rupiah. 2. Simpanan Pendidikan (SIPENDI) Merupakan simpanan untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putri nasabah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum tahun ajaran baru. Setoran awal 25.000 rupiah. 3. Simpanan Idul Fitri (SIFITRI) Merupakan simpanan khusus untuk persiapan kebutuhan keuangan yang meningkat ketika menghadapi hari raya Idul Fitri. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan sebelum hari raya Idul Fitri. Setoran awal 25.000 rupiah. 4. Simpanan Qurban (SIQUR) Simpanan ini diperuntukan bagi nasabah yang ingin berkurban pada hari raya idul adha. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan. Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan seebelum hari raya idul adha. Setoran awal 25.000 rupiah. 5. Simpanan Berjangka Mudharabah Simpanan
ini
sama
dengan
simpanan
SWAMI,
namun
penarikannya dibatasi jangka waktu tertentu. Setoran minimal 1.000.000 rupiah. Porsi atau nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktunya.
55
BMT Swadaya Pribumi bekerjasama dengan PT Holcim Indonesia Tbk melalui Community Relations Department terus berusaha untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang tercatat sebagai warga Desa Binaan PT Holcim Indonesia Tbk, Pabrik Narogong. Salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama dengan BMT Swadaya Pribumi telah berhasil memulai program pembiayaan Qordhul Hasan (kebajikan tanpa bagi hasil) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan. Besar pembiayaan yakni 500.000-1.000.000 rupiah. Selain itu BMT Swadaya Pribumi terlibat juga dalam program pengadaan bazar sembako murah, pemotongan hewan qurban, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, pemberian sumbangan kegiatan masyarakat dan PHBI, pembinaan bagi nasabah pembiayaan, dan pengajian bagi nasabah BMT Swadaya Pribumi. 4.2.6
Persyaratan
Untuk menjadi anggota dalam BMT Swadaya Pribumi terdapat beberapa persyaratan yang ringan dan mudah bagi masyarakat. Adapun persyaratan untuk produk simpanan: 1. Menyerahkan photo copy KTP atau SIM dan identitas lainnya 2. Mengisi formulir pembukaan simpanan 3. Setoran awal mengikuti ketentuan yang berlaku 4.
Bagi hasil atau nisbah sewaktu-waktu dapat dirubah
Sedangkan syarat untuk produk pembiayaan diantaranya meliputi: 1. Menyerahkan photo copy KTP atau SIM dan identitas lainnya 2. Mengisi formulir 3. Menyerahkan jaminan berupa: surat kios, BPKB motor atau mobil, akte jual beli tanah atau rumah dan jaminan lainnya yang memenuhi aspek legal.
56
4.3 Ikhtisar Pada mulanya perusahaan ini bernama PT Semen Cibinong yang kini telah berganti nama menjadi PT Holcim Indonesia Tbk. PT Holcim Indonesia Tbk memiliki dua pabrik besar di Cilacap dan Narogong. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Holcim Indonesia Tbk pabrik narogong melakukan upaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui departemen community relations. Departemen Community Relations adalah divisi yang memiliki landasan membangun bersama dan pembangunan berkelanjutan. Ada enam kegiatan utama yang ditangani oleh departemen community relations, diantaranya pembangunan infrastruktur, beasiswa, pendidikan dan pelatihan, aspek sosial, dan pemberdayaan ekonomi. BMT Swadaya Pribumi adalah salah satu bentuk CSR PT Holcim Indonesia Tbk
dalam lembaga keuangan mikro syariah. BMT
Swadaya Pribumi telah didirikan sejak 9 Juni 2006, dimana sebagian besar pendirian, pengawasan, dan pengelolaan dipegang oleh masyarakat luas.
BAB V KEBIJAKAN CSR PT HOLCIM INDONESIA TBK YANG BERBASIS PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE DAN POLA PELAKSANAAN CSR
5.1 Kebijakan PT Holcim Indonesia Tbk Berbasis Triple Bottom Line PT Holcim Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia. Dalam usahanya PT Holcim Indonesia Tbk berkomitmen dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan seuatu yang penting dan menjadi dasar dalam motto PT Holcim Indonesia Tbk yang terintegrasi melalui konsep “Membangun Bersama”. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan PT Holcim Indonesia Tbk sesuai dengan Visi dan Misi PT Holcim Indonesia Tbk, yaitu: 1. Visi PT Holcim Indonesia Tbk yakni menjadi perusahaan Indonesia yang memiliki kinerja terbaik dan terpandang di industri semen, menjadi salah satu perusahaan terbaik di dalam Grup Holcim, dan menyediakan landasan untuk kebutuhan masyarakat di masa depan. 2. Misi PT Holcim Indonesia Tbk adalah melalui produksi dan penjualan semen, beton siap pakai dan agregat serta pengembangan sumber daya manusia, akan menghasilkan keuntungan maksimum yang berkelanjutan kepada para pemegang saham dengan tetap memberikan perhatian penuh kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Landasan atau pedoman tersebut memperlihatkan bahwa PT Holcim Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang dapat bertanggung jawab terhadap stakeholders yang terkait dengan aktivitas bisnis dan operasional yang dilakukan perusahaan termasuk kepada masyarakat sekitar perusahaan. Tiga prinsip dasar (triple bottom line) yang dicetuskan oleh John Elkington pada tahun 1997 dapat menjadi tolak ukur bagi peningkatan dan keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan pembangung yang berkelanjutan. Adapun tiga prinsip dasar tersebut yakni economic prosperity (profit),
58
environmental quality (planet) dan social justice (people). Ketiga prinsip dasar ini juga dikembangkan oleh pihak PT Holcim Indonesia Tbk, yaitu: 1. Profit (keuntungan) Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang berskala internasional, bagi PT Holcim Indonesia Tbk keuntungan merupakan unsur terpenting sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan operasional dari perusahaan. Istilah ini dikenal dengan pencapaian Gold dalam prinsip tripple bottom line yang menjadi pedoman perusahaan. Sehingga melalui profit atau gold hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi stakeholders internal dan stakholders eksternal dengan keberadaan perusahaan di wilayah tersebut. 2. People (masyarakat pemangku) Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesarnya kepada masyarakat. PT Holcim Indonesia Tbk telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan harapan bahwa kehidupan masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan dapat berhasil mandiri dan meningkat kesejahteraanya. Menyadari pentingnya kerja sama yang baik antara perusahaan dan masyarakat maka diperlukan adanya program kemitraan yang berdaya guna, melibatkan partisipasi masyarakat dan berkelanjutan. Berdasarkan pentingnya landasan kerja sama dengan masyarakat, maka sesuai dengan penjelasan dari salah satu staf community relation PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial yang sangat penting baik bagi masyarakat sekitar maupun perusahaan. Dimana tanggung jawab sosial ini merupakan program kerja sama yang
59
memiliki manfaat dan membentuk pemberdayaan serta kemitraan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat secara terus menerus. Definisi tersebut dikemukakan oleh Bapak SZ sebagai salah satu staf Community Relations PT Holcim Indonesia Tbk sebagai berikut: “ Pengertian CSR yakni suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang membentuk suatu kerja sama yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dalam proses kemitraan yang saling menguntungkan sehingga terbentuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan” (Bpk. SZ, Community Relation) 3. Planet (lingkungan) Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptable maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat. Dimana jika manusia merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan yang terbaik, begitu pula sebaliknya. Sebagai perusahaan yang melakukan usaha dalam menggali sumber daya alam, maka PT Holcim Indonesia Tbk memperhatikan kegiatan operasionalnya dengan sebaik mungkin. Hal ini sebagai suatu komitmen PT Holcim Indonesia Tbk untuk tetap menjaga lingkungannya. Adapun upaya yang dilakukan PT Holcim Indonesia seperti penghijauan, penerapan sistem pengelolaan limbah sehingga ramah bagi lingkungan. Keseriusan PT Holcim Indonesia dalam bidang keamanan produksi bagi lingkungannya terbukti dengan beberapa penghargaan yang didaptkan PT Holcim Indonesia diantaranya sertifikasi internasional bidang sistem mutu atau ISO 9002 dari SGS (Sociate Generate de Surveillence), ISO 14001 atau sertifikasi internasional dalam bidang sistem manajemen lingkungan, dan medali emas untuk kendali mutu di Konvensi Mutu Indonesia tahun 2000.
60
5.1.1 Enam Pilar Kebijakan CSR PT Holcim Indonesia Tbk PT Holcim Indonesia Tbk memiliki enam pilar kebijakan CSR (Coporate Social Responsibility) sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan. Enam pilar ini seimbang dan memiliki tingkat kepentingan yang sama karena merupakan prinsip pedoman PT Holcim Indonesia Tbk dalam menghadapi perkembangan zaman. Enam pilar kebijakan CSR PT Holcim Indonesia Tbk adalah: 1. Kode etik bisnis. PT Holcim Indonesia Tbk akan selalu berkomitmen untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik bisnis yang telah ada. Baik kode etik yang berskala nasional maupun berskala internasional. Kode etik ini menjadi aturan dan acuan akan komitmen PT Holcim Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. 2. Praktek yang terkait dengan pekerja dan karyawan Penghormatan hak pekerja menjadikan contoh yang terbaik dalam hal pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan sebagai salah satu stakeholder utama dalam suatu usaha menjadi penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang memiliki soft skill dan hard skill yang baik. Salah satu upaya pengembangan karyawan ini dilakukan dalam Holcim Academy. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Sesuai motto di bidang keselamatan kerja “safety first, No Compromise” PT Holcim Indonesia Tbk berusaha untuk menerapkan standar keselamatan internasional di lingkungan kerja bagi karyawan. PT Holcim Indonesia Tbk meraih sertifikasi internasional bidang keselamatan kerja OHSAS 18001 pada tahun 2006. Pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2008 ketika tidak ada satu pun kecelakaan kerja pada seluruh tambang dan pabrik PT Holcim Indonesia Tbk. Sepanjang tahun 2008 Seluruh karyawan PT Holcim Indonesia Tbk mengikuti 23.000 jam latihan keselamatan kerja yang melibatkan tim SAR (Search and Rescue) dan pemadaman kebakaran. PT Holcim Indonesia Tbk melakukan diskusi seputar kesehatan bersama anggota keluarga karyawan untuk menjamin kesehatan tidak hanya di lingkungan kerja
61
tetapi juga di rumah. Program kesehatan dan keselamatan kerja PT Holcim Indonesia meliputi diskusi, pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan sesuai standar keselamatan kepada karyawan, kontraktor, anggota keluarga, dan komunitas lokal. 4. Keterlibatan masyarakat atau community Masyarakat sebagai salah satu stakeholders eksternal yang utama memiliki peranan penting bagi keberlangsungan manajemen dan operasional perusahaan.
Pentingnya sinergi yang positif antara perusahaan dan
masyarakat akan memberikan manfaat bagi keduanya. PT Holcim Indonesia Tbk menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat. hal ini dicetuskan dalam program kemitraan. Adapun program ini dilakukan dengan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat melalui tahap yang partisipatif, pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dan secara secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. 5. Hubungan terhadap pelanggan dan pemasok. Sebagai suatu perusahaan yang besar, PT Holcim Indonesia Tbk selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan sistem kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pelanggan dan pemasok. Sistem yang transparan atau terbuka dan nilai kejujuran, kepercayaan dan komitmen menjadi penting dalam hubungannya dengan pelanggan dan pemasok. 6. Pelaporan dan pemantauan. Pelaporan merupakan suatu bukti tertulis dari setiap kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan. Tidak terkecuali pada bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Community relations departement sebagai divisi yang bertugas untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk selalu membuat laporan akan kegiatannya. Hal ini ditindaklanjuti dengan pemantauan secara langsung ke lapangan baik dari proses awal hingga proses akhir.
62
5.1.2 Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi PT Holcim Indonesia Tbk melalui Community Relations Departement melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang melandaskan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berhasil mandiri. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya PT Holcim Indonesia menerapkan prinsip yang dicetuskan oleh John Elkington khususnya masyarakat (people). Sebagai perusahaan besar yang berada di tengah masyarakat luas, PT Holcim Indonesia Tbk menyadari pentingnya menjalin kerjasama melalui kemitraan yang baik dengan masyarakat. Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi merupakan salah satu program yang berbasis masyarakat. Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi atau yang biasa disebut BMT Swadaya Pribumi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang telah didirikan sejak 9 Juni 2006. Pada awalnya sebelum adanya BMT Swadaya Pribumi, tanggung jawab sosial yang dilakukan PT Holcim Indonesia Tbk yakni berupa pinjaman bergulir yang diserahkan kepada masing-masing desa yang berada di sekitar perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat sekitar dalam membuat suatu usaha dan mengembangkan usahanya tersebut sehingga dapat membantu perekonomian warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perjalanannya terjadi hambatan yakni dana tersebut tidak berputar atau bergulir kepada warga yang lainnya. Kemacetan perputaran dana dikarenakan banyak warga
yang
mendapatkan
bantuan
pinjaman
tersebut
namun
tidak
mengembalikannya. Seperti yang diungkapkan salah satu staf community relations department: “…dana itu kurang berjalan dengan lancar, karena banyak warga yang berpikir itu sebagai hibah saja tanpa memperdulikan tujuan diadakannya program ini. Padahal kami bermaksud untuk membantu masyarakat dengan program tersebut. Pinjaman yang seharusnya jadi hal-hal produktif malah dibuat hal yang konsumtif. Sehingga dana itu tidak lancar untuk berputar kepada warga yang lainya”.(bapak SZ, community relations departement) Berdasarkan hal tersebut akhirnya bapak Dharmawan Reksodiputro selaku Manajer Community Relations Department berinisiatif untuk membuat suatu lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat dan nantinya akan
63
mengelola suatu dana yang bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya bapak Dharmawan Reksodiputro berkonsultasi dengan pihak manajemen Dompet Dhuafa untuk pembentukan Baitul Maal Wa Tamwil. Pada tahun 2006 Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi didirikan. Pembentukan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi melalui beberapa proses dan tahapan. Dimana pihak PT Holcim Indonesia Tbk yang diwakilkan oleh departemen community relations mengajak partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat diantaranya pihak pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat luas. Perencanaan ini diikuti oleh 46 orang perwakilan dari lima desa yang berada di sekitar PT Holcim Indonesia pabrik Narogong. Berbagai diskusi dan perencanaan dilakukan dalam proses pendirian Baitul Maal Wa Tamwil yang dibantu dari pihak Dompet Dhuafa. Akhirnya disepakati bahwa hanya tinggal 22 orang dari 46 orang perwakilan tersebut yang kini menjadi dewan pendiri. selain dewan pendiri, ada juga dewan lainnya seperti dewan pengawas dan dewan pengurus. Hal ini dimaksudkan untuk melibatkan peran serta aktif masyarakat pada BMT Swadaya Pribumi. Keterlibatan aktif berbagai lapisan masyarakat pada setiap tahapan proses penyelenggaraan BMT merupakan unsur yang terpenting. Selanjutnya BMT Swadaya Pribumi dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan wilayah khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pimpinan BMT Swadaya Pribumi: “…BMT Swadaya Pribumi itu adalah mitra PT Holcim Indonesia Tbk yang prosesnya dari awal sampai sekarang selalu melibatkan aktif berbagai lapisan masyarakat dari mulai tokoh masyarakat, kiyai, guru, golongan pemuda, pemerintah setempat dan warga. Bahkan pengawasan, kepengurusan dan pengelolaanya adalah dari masyarakat. Jadi bisa dibilang bahwa BMT Swadaya itu telah berkembang dan termasuk yang berhasil mandiri” (Bpk. SL. Manajer BMT Swadaya Pribumi)
5.1.3 Konsep, Area dan Fokus CSR PT Holcim Indonesia Tbk Holcim Indonesia adalah produsen semen nomor dua di Asia Tenggara dalam grup Holcim. Sebagai suatu perusahaan yang yang memiliki komitmen, maka PT Holcim Indonesia Tbk memiliki divisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Peranan ini dilaksanakan oleh departemen Community Relations. Landasan departemen community relations dalam menjalankan tugasnya yakni pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada masayarakat. Dimana ketiga landasan dasar ini menjadi pedoman dalam misi CSR dan Kebijakan perusahaan. Adapun misi dari konsep program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yakni berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan dan adanya kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kebijakan perusahaan ini meliputi diantaranya pertama, membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait (stakeholders), kedua, membangun dan memelihara hubungan baik yang saling menghargai dan percaya, ketiga, peningkatan taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya, serta masyarakat di sekitar area PT Holcim Indonesia Tbk beroperasi. Prinsip program kemitraan perusahaan untuk masyarakat sekitar diantaranya: 1. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diidentifikasi sendiri oleh masyarakat atau disebut dengan program yang partisipatif. 2. Mendukung maksud dan tujuan dari perusahaan dan masyarakat. 3. Terjalinnya kerjasama atau kemitraan yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah lokal. 4. Adanya manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. 5. Terjalin hubungan baik yang kuat dan saling menghargai serta mengert. 6. Memenuhi harapan perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan (stakheholders). 7. Adanya reputasi baik tentang perusahaan dimata semua pihak yang berkepentingan.
65
PT Holcim Indonesia Tbk menjalankan tanggung jawab sosialnya secara sistematis dan fokus pada masyarakat. Melalui berbagai bidang, PT Holcim Indonesia Tbk berupaya dalalm mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Adapun area dan fokus program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yakni: Tabel 6. Fokus dan Cakupan Area CSR PT Holcim Indonesia Tbk no 1
Fokus Program Masyarakat Binaan
Area atau Cakupan Program Enam desa di Kecamatan Klapanunggal, Satu desa di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Satu desa di Kecamatan Gunung Putri. Berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, berdasarkan konsultasi dengan kepala dan aparat desa serta masyarkat umum. Adapun kegiatan ini meliputi: jalan desa, saluran air, masjid, sekolah, kantor dan fasilitas desa, pemakaman umum, MCK umum dan lainnya. Program kredit dana bergulir untuk pengembangan usaha mikro, membuat pelatihan-pelatihan yang menunjang ekonomi mikro masyarakat. Program pendidikan bekerja sama dengan tim pendidikan dari kecamatan dan desa, diantaranya: a) membantu prasarana sekolah, b) beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan berprestasi, c) partisipasi dalam kegiatan pendidikan di kecamatan. Program kesehatan bekerja sama dengan tim kesehatan dari kecamatan dan desa, berpartisipasi dalam kegiatan acara-acara masyarakat (hari besar agama dan nasional, olah raga, serta budaya) Diadakan forum konsultasi masyarakat secara rutin dua kali setahun untuk tingkat kecamatan. Diadakan forum konsultasi masyarakat tingkat desa dua kali dalam setahun. Dilakukan diskusi secara berkelompok (formal dan informal) dengan masyarakat, serta penyelenggaraan plant tour bagi masyarakat sekitar.
2
Program Infrastruktur
3
Pengembangan ekonomi local
4
Pendidikan
5
Sosial
6
Dialog
5.2
Pola Pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk Pola pelaksanaan CSR yang dilakukan PT Holcim Indonesia Tbk diawali
dengan pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat baik di tingkat desa dan tingkat kecamatan setiap tahunnya. Tujuan pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat ini yaitu untuk berdialog secara langsung dengan aparat dan
66
perwakilan warga desa seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat umum mengenai program kemitraan Holcim Indonesia. Kegiatan yang dilakukan selama forum komunikasi masyarakat ini diantaranya pemaparan semua program kemitraan Holcim Indonesia yang telah dan sedang dilakukan pada tahun tersebut di seluruh desa binaan. Selain itu dilakukan juga diskusi kendala yang dihadapi selama implementasi program kemitraan pada tahun tersebut berikut rencana program kemitraan di tahun selanjutnya. Hingga kini program kemitraan tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, pendidikan dasar atau beasiswa, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. 5.2.1 Motivasi Motivasi adalah dorongan atau keinginan yang dilandaskan akan suatu pedoman untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan memiliki motivasi dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukannya. Menurut pandangan konsep modern, perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya dan stakeholder di luar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab secara internal bagi kelangsungan usahanya serta memiliki tanggung jawab sosial pada publik. Menurut pandangan ini, masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimilikinya dan direproduksinya. Para profesional yang bekerja memiliki tanggung jawab ganda, kepada pemilik dan kepada publik. Konsep ini dikenal dengan non-fiduciary responsibility. PT Holcim Indonesia Tbk memiliki motivasi dalam pola pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Motivasi dalam pelaksanaan ini bersifat philantrophy hingga corporate citizenship. Pada filantropi, seseorang atau suatu pihak tidak sekedar memberi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Tetapi yang penting pemberian tersebut harus mempedulikan siapa, untuk apa, dan apa dampaknya agar benar-benar membawa manfaat bagi yang menerima. Pada konteks perusahaan, Steiner (1994) dalam Nursahid (2006) memberikan definisi tentang filantropi yakni pemberian sejumlah uang, waktu, produk atau jasa untuk membantu kebutuhan atau untuk mendukung bekerjanya lembaga-lembaga menuju kesejahteraan manusia yang lebih baik. Sedangkan konsep corporate
67
citizenship yakni memiliki missi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang pengelolaanya terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi adalah salah satu program yang bersifat filantropi hingga corporate citizenship dalam upaya pengembangan masyarakat. Sejak berdirinya pada tahun 2006, BMT Swadaya Pribumi memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat bersama pihak perusahaan dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan warga. Tidak sedikit warga yang merasakan adanya manfaat sejak berdirinya lembaga keuangan mikro yang berlandaskan asas kekeluargaan tersebut. Manfaat yang dirasakan warga diantaranya kemudahan dalam menabung, melakukan pinjaman untuk usaha, pendidikan, dan kesehatan, serta adanya pelatihan kewirausahaan bagi pengembangan usaha. 5.2.2 Cara Pandang CSR Menurut Wibisono (2007) cara perusahaan memandang CSR atau alasan perusahaan menerapkan CSR bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori. 1) Sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya CSR hanya dipraktikan lebih karena faktor eksternal (eksternal driven). 2) Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksakannya. 3) Bukan lagi sekedar compliance tapi beyond compliance alias compliance plus. CSR diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). PT Holcim Indonesia memandang penting tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tidak didasarkan karena terpaksa, melainkan karena sudah ada aturan dan kebijakan yang menjadi landasan atau compliance serta adanya dorongan yang tulus dari dalam perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar (internal driven). BMT Swadaya Pribumi didirikan melalui suatu proses pembelajaran terdahulu yakni dari pinjaman bergulir yang terhambat. Dimana kegagalan program pinjaman bergulir menjadi suatu dorongan tersendiri bagi PT Holcim Indonesia Tbk untuk tetap berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Dorongan untuk tetap membantu dan menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat adalah agar tetap terbinanya hubungan yang harmonis dan
68
nantinya membangun citra perusahaan di masyarakat. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan staf departemen community relations: “…kami ingin selalu berupaya memberikan dukungan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tentu bukan dengan uang tunai, melainkan melalui program yang bisa memberdayakan mereka. Kami ingin mereka lebih sejahtera. Salah satunya melalui program-program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yang lebih partisipatif. Pada akhirnya nanti akan memberikan citra yang positif juga bagi perusahaan dari masyarakat” (bpk. SZ.Community Relations) 5.2.3 Pemangku Kepentingan Stakeholders atau pihak pemangku kepentingan termasuk ke dalam bagian yang berpengaruh bagi berjalan atau tidaknya suatu aktivitas bisnis. Berbagai stakeholders sekitar dari segala lapisan memiliki keterkaitan dengan PT Holcim Indonesia Tbk. Adapun penggolongan stakeholders tersebut berdasar pada Rhenald Kasali (2005) dalam Wibisono (2007) yakni: 1. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi PT Holcim Indonesia Tbk yang meliputi karyawan, pimpinan, manajer, dan pemegang saham (shareholders). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan usaha seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, 2. Stakeholders primer, stakeholders sekunders dan stakeholders marjinal. Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer. Stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang bisa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Pada BMT Swadaya Pribumi sebagian besar tergolong stakeholders primer. Stakeholders primer meliputi tokoh masyarakat, pihak pengelola dan nasabah BMT Swadaya Pribumi. 3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan.
69
Karyawan dan konsumen atau pelanggan dapat disebut stakeholders tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial. 5.2.4 Mekanisme Pelaksanaan CSR Menurut Wibisono (2007) mekanisme perencanaan implementasi program atau kegiatan CSR dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu: 1) Bottom Up Process, program berdasar pada permintaan beneficiaries yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan. 2) Top Down Process, program berdasar pada survei atau pemeriksaan seksama oleh perusahaan yang disepakati oleh beneficiaries. 3) Partisipatif, program dirancang bersama antara perusahaan dan beneficiaries. Mekanisme pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk yakni menganut mekanisme yang ketiga yaitu partisipatif khususnya pada program BMT Swadaya Pribumi. Pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, pihak masyarakat dilibatkan secara aktif dan atas keinginan dari masyarakat sendiri bukan karena terpaksa. Dari enam desa yang menjadi Ring satu, terdapat 22 para dewan pendiri yang sebagian besarnya adalah masyarakat umum yang merupakan perwakilan dari lima desa utama binaan PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong. Pendirian BMT Swadaya Pribumi disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat dan memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosialbudaya masyarakat yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Klapanunggal. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu warga di RT 18 RW 05 yang merupakan nasabah BMT sejak awal: “…dulu awalnya saya dan warga lainya memang di ajak untuk ikut rapat di desa. Katanya mau ada BMT kayak bank gitu. Jadi ngga usah repot-repot ke Cilengsi atau Citereup untuk nabung atau mau pinjem uang. Pokoknya kebantu banget deh untuk usaha kayu saya sejak ada BMT” (Bp. EK. Nasabah BMT)
70
5.2.5 Model Penyaluran Model penyaluran adalah tipe penyaluran dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terdapat sejumlah model penyaluran dalam studi Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Ada empat model penyaluran sumbangan, yakni: pertama, perusahaan menjalankan kedermawanan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial tanpa perantara. Kedua, sumbangan diberikan melalui organisasi atau yayasan sosial yang didirikan oleh perusahaan atau grupnya. Ketiga, perusahaan bermitra dengan pihak lain seperti LSM, instansi pemerintah, universitas dan media massa. Keempat, perusahaan ikut mendirikan atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. Model penyaluran dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk yakni kombinasi antara ketiga dan keempat. Dimana pada BMT Swadaya Pribumi, pihak perusahaan melalui departemen Community Relations melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah desa dan elemen masyarakat lainnya seperti tokoh agama, pemuda dan masyarakat umum. Bermitra dengan elemen-elemen masyarakat ini dimaksudkan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarkat dan tujuan dilaksanakannya program. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendirikan dan mendukung program CSR PT Holcim Indonesia Tbk yakni lembaga keuangan mikro syariah bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Program CSR PT Holcim Indonesia Tbk Beberapa program yang dilakukan oleh community relations departement PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2008 diantaranya: Bidang Infrastruktur no 1
Program CSR Manfaat untuk Masyarakat Berkontribusi dalam sembilan proyek pembangunan Peningkatan kualitas hidup jalan desa di lima lokasi. masyarakat masyarakat di lokasi Berkontribusi dalam satu proyek pembangunan pembangunan fasilitas umum. masjid, majlis taklim, pembangunan tugu batas, pembangunan kantor desa, pembangunan madrasah dan dua proyek untuk pembangunan kantor desa. Total dana terserap untuk infrastruktur dari PT Holcim Indonesia yakni Rp 398.000.000
71
Bidang Sosial no
Program CSR
1
Memberikan paket lebaran kepada warga Dhuafa dan sapi dalam hari raya Idul Adha 2 Berpartisipasi dalam perayaan hari besar Nasional, dan lain-lain 3 Retribusi APBDes 4 Bantuan operasional Masjid Al-Banna 5 Bantuan alat operasional alat berat untuk pengiriman batu ke lapak PPLi 6 Dukungan dana untuk warga yang bekerja di Koperasi PT SC 7 Bantuan pemberian makanan tambahan untuk posyandu 8 Bantuan peralatan kesehatan untuk posyandu 9 Penyuluhan kesehatan Total dana yang terserap yakni Rp 401.000.000
Manfaat untuk Masyarakat Terdapat 2.490 paket sembako, 12 ekor sapi kurban. Dukungan operasional kantor desa. Fasilitas ibadah di Masjid Al Banna lebih baik dan tersedianya bantuan untuk kegiatan masyarakat. Adanya bantuan untuk makanan tambahan balita seperti susu, telor, kacang hijau. Tersedianya peralatan kegiatan posyandu yang baik di Desa Nambo dan Desa Kembang Kuning. Bertambahnya dan meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan kesehatan.
Bidang Ekonomi No
Program CSR
Manfaat untuk Masyarakat 1 Memberikan bantuan kepada BMT Swadaya Terbantunya permodalan Pribumi kerja untuk usaha simpan pinjam BMT Swadaya 2 Dukungan untuk FKP 3 Bantuan permodalan tanpa bagi hasil melalui Pribumi. Berjalannya kegiatan program Qordul Hasan 4 Biaya operasional alat berat untuk pengiriman perekonomian masyarakat. batu boulders ke lapak di jalan PPLi Tersedianya bantuan Total dana yang terserap yakni Rp 800.000.000 permodalan tanpa bagi hasil
72
Bidang Pendidikan No
Program CSR
1
Memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa untuk 169 siswa SLTP atau sederajat di kecamatan Klapanunggal 2 Training pengelasan di desa kembang kuning dan satu unit peralatan pengelasan 3 Training komputer dan perbengkelan di Desa Klapanunggal dan training mesin bubut di Desa Cikahuripan dengan masing-masing satu unit peralatan Total dana yang terserap yakni Rp 231.000.000
Manfaat untuk Masyarakat Terbantunya biaya pendidikan 169 siswasiswi dari keluarga tidak mampu. Setiap anak mendapat beasiswa sebesar Rp 1.200.000 per tahun. Mengurangi jumlah anak putus sekolah karena tidak ada biaya. Meningkatkan kualitas SDM di masyarakat.
Sedangkan program khusus yang dilakukan pada tahun 2008 oleh PT Holcim Indonesia Tbk yakni: 1. Program penanaman pohon kihujan (fuel wood) Bantuan bibit palawija dan pupuk untuk tumpang sari kepada 92 petani kihujan. Dukungan kemitraan setiap dua minggu sekali kepada 32 orang petani dan eks pemecah batu. Selain itu dilakukan juga relokasi petani dari lahan tambang aktif. 2. Sosialisasi mengenai hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Mendukung program puskesmas kecamatan klapanunggal mengenai sosialisasi hidup sehat. Program CSR PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2009 diantaranya terdiri dari: Bidang Infrastruktur no Program CSR Manfaat untuk Masyarakat 1 Pengerasan jalan desa sepanjang 4,3 Km dengan lebar Pembangunan fasilitas rata-rata 2.5 meter pada tujuh lokasi. Total beton cair umum guna peningkatan yang digunakan 628 M3 senilai Rp 376.800.000 kualitas dan akses bagi masyarakat 2 Pembuatan saluran air atau got sepanjang 300 meter 3 Pembuatan bak penampungan mata air dan pipanisasi, jasa kontruksi pihak ketiga senilai Rp 50.000.000 4 Perbaikan kantor desa senilai Rp 45.100.000
73
Bidang Pendidikan no 1
Dana beasiswa Rp 265.000.000
Bidang Sosial no 1 2 3
Program CSR
Program CSR
Memberi kontribusi pada hari besar Islam dan berpartisipasi dalam perayaan hari besar nasional Pemberian makanan tambahan di posyandu Retribusi APBDes
Bidang Pemberdayaan Ekonomi No Program CSR 1 2 3
Kontribusi dana untuk modal kerja sebesar Rp 526.100.000 Pengadaan komputer dan peralatan kantor (20072009) senilai Rp 24.000.000 Pada BMT Swadaya Pribumi. Periode Januari-November 2009, 924 orang mendapat manfaat fasilitas pembiayaan atau kredit dengan nilai total sebesar Rp 2.633.835.000 844 orang untuk modal kerja usaha mikro seperti warung kelontong, jasa ojek, warung makan, bengkel, dagang hp/voucher, ternak ayam, usaha jahitan, bibit untuk bertani, dan lain-lain. totalnya adalah Rp 2.268.835.000 80 orang untuk kebutuhan hidup rumah tangga seperti biaya sekolah, biaya rumah sakit, pembelian barang-barang rumah tangga, dan lain-lain. totalnya adalah Rp 365.000.000 Status per november 2009, terdapat 2.473 orang yang memanfaatkan fasilitas tabungan dengan nilai total Rp 1.485.286.877. Termasuk dana beasiswa 2009 dari 222 siswa.
Manfaat untuk Masyarakat Terbantunya biaya pendidikan 221 siswa dari keluarga tidak mampu (182 tingkat SMP, 39 tingkat SMA)
Manfaat untuk Masyarakat Sembako sebanyak 2.450 paket, dan 12 sapi. Makanan tambahan bagi balita seperti susu, telor, dan kacang hijau. Dukungan operasional kantor desa.
Manfaat untuk Masyarakat Tersedianya fasilitas lembaga simpan pinjam di Kecamatan Klapanunggal. Aset BMT Swadaya Pribumi per November 2009 sebesar Rp 2,9 miliar dan terus berkembang. Sumber pendapatan bagi pendiri dan karyawan BMT Swadaya Pribumi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi usaha mikro masyarakat.
74
Sedangkan program khusus CSR PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2009 yakni: 1. Pelatihan kepemimpinan dengan tema “ membangkitkan kepemimpinan diri” untuk aparat kecamatan dan desa. Kegiatan ini diikuti oleh 46 orang aparat kecamatan, 6 desa, serta pengurus BMT Swadaya Pribumi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009. 2. Kegiatan 3000 bibit pohon untuk program nasional “one man one tree” tingkat Kecamatan Klapanunggal.
5.3 Ikhtisar Kebijakan pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk mengacu pada visi dan missi perusahaan serta memiliki enam pilar kebijakan CSR. Dalam pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi, pelaksanaan CSR berbasiskan tripple bottom line khususnya pada aspek People (masyarakat). Hal ini berdasarkan pada intrepetasi staf community relations yang menyatakan pentingnya kerja sama yang baik antara perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sekitar perusahaan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang baik juga baik perusahaan. Pola pelaksanaan CSR BMT Swadaya Pribumi menurut lima komponen yakni pertama, motivasi berada pada rentan pilantropi hingga corporate citizenship. Kedua, kebijakan perusahaan bersifat internal driven dimana hal ini terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan dan merupakan dorongan tulus dari dalam perusahaan. Ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan dibagi dalam internal dan eksternal. Keempat, mekanisme pelaksaan CSR yakni bersifat partisipatif dimana adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Kelima, model penyalurannya merupakan kombinasi antara tipe ketiga dan keempat yakni bekerjasama dengan pihak lain dan mendirikan suatu lembaga tertentu dalam hal ini BMT Swadaya Pribumi.
BAB VI TINGKAT PARTISIPASI DAN DAMPAK EKONOMI SERTA SOSIAL CSR BERDASARKAN PELAPISAN SOSIAL
6.1
Karakteristik Komunitas Dampak CSR dan Bukan Dampak CSR
6.1.1 Jenis Kelamin Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar komunitas di Desa Kembang Kuning yang turut serta dalam kegiatan CSR Baitul Maal Wa Tamwil adalah perempuan dengan persentase 73,3 persen. Sedangkan laki-laki 26,7 persen. Begitu juga dengan komunitas yang tidak turut serta dalam kegiatan CSR. Dimana sebagian besar yakni perempuan dengan persentase yang sama yaitu 73,3 persen. Tabel 7. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total
N 8 22 30
Persen (%) 26,7 73,3 100,0
Tabel 8. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total
N 4 11 15
Persen (%) 26,7 73,3 100,0
6.1.2 Pekerjaan Hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar komunitas yang ikut berperan serta dalam kegiatan CSR memiliki pekerjaan sebagian besar sebagai pedagang. Adapun jumlah persentase pedagang ini sebesar 66,7 persen. Mendominasi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Dapat dilihat pada tabel 9. Sedangkan pada komunitas yang tidak mengikuti CSR diketahui bahwa sebagian besar atau 40 persen adalah ibu rumah tangga dan diikuti oleh pedagang sebesar 30 persen. Dapat dilihat pada tabel 10.
76
Tabel 9. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Pekerjaan Jenis Pekerjaan Ibu rumah tangga Pedagang Pegawai swasta Wiraswasta Total
N 4 20 1 5 30
Persen (%) 13,3 66,7 3,3 16,7 100,0
Tabel 10. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pekerjaan Jenis Pekerjaan Ibu rumah tangga Pedagang Pensiun PNS Wiraswasta Total
N 6 5 1 1 2 15
Persen (%) 40,0 33,3 6,7 6,7 13,3 100,0
6.1.3 Pendidikan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar komunitas yang tergolong ke dalam CSR BMT Swadaya Pribumi memiliki pendidikan terakhir setingkat TK/SD. Adapun presentasenya yakni 56,7 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 11. Sedangkan pada komunitas yang tidak ikut dalam kegiatan CSR dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan terakhirnya yakni SD atau sederajat. Adapun persentasenya yakni 60 persen. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 12 Tabel 11. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan N Persen (%) SMP/SMA/Sederajat 12 40,0 TK/SD 17 56,7 Tidak Sekolah 1 3,3 Total 30 100,0 Tabel 12. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Tingkat Pendidikan. Tingkat Pendidikan Akademi/diploma SMP/SMA/Sederajat TK/SD Total
N 1 5 9 15
Persen (%) 6,7 33,3 60,0 100,0
77
6.1.4 Pendapatan Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, diketahui bahwa pada komunitas yang ikut serta dalam CSR memiliki pendapatan yang tinggi yakni di atas 1.300.000 rupiah. Adapun untuk tingkat terendah digunakan standar yaitu upah minimum regional (UMR) kabupaten bogor sebesar 873.321 rupiah. Namun berdasarkan hasil penelitian pada komunitas bukan CSR diketahui bahwa pendapatan sebagian besar komunitas adalah rendah, artinya berada di bawah UMR Kabupaten Bogor. Tabel 13. Persentase Komunitas Dampak CSR Berdasarkan Pendapatan Tingkat Pendapatan Rendah Sedang Tinggi Total
N 6 11 13 30
Persen (%) 20,0 36,7 43,3 100,0
Tabel 14. Persentase Komunitas Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pendapatan Tingkat Pendapatan Rendah Sedang Tinggi Total 6.2
N 8 4 3 15
Persen (%) 53,3 26,7 20,0 100,0
Tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi ini didasarkan kepada tangga partisipasi Arstein (1969)
yang terdiri atas delapan tingkat yaitu manipulasi, terapi, pemberitahuan, konsultasi, penentraman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Adapun penggolongan masyarakat dalam kegiatan CSR yakni masyarakat yang terlibat dalam BMT Swadaya Pribumi. Sedangkan masyarakat yang digolongkan kepada kegiatan bukan CSR yakni mereka yang turut mengikuti program selain CSR seperti program pemerintah yakni konversi minyak tanah ke gas dan bantuan langsung tunai. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahapan konsultasi hingga kontrol masyarakat. namun
78
sebagian besar menjawab tingkat partisipasi berada diantara kemitraan hingga kontrol masyarakat sebesar 78 persen.
Charity
Good Corporate Citizenship (GCG)
Philantropy
30% 22% 26%
0% 22%
0% 0% 0%
7. Pendelegasian Kekuasaan
6. Kemitraan
Kekuasaan di = 78% Masyarakat
5. Penenangan
4. Konsultasi
Tokenisme = 22 %
3. Pemberitahuan
2. Terapi
1. Manipulasi
8. Kontrol Masyarakat
Tidak Ada Partisipasi = 0%
Gambar 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat
6.2.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Terkena dan Tidak Terkena Dampak CSR Tingkat partisipasi masyarakat diukur berdasarkan persepsi dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakannya. Tingkat partisipasi pada masyarakat yang terkena dampak CSR dalam hal ini nasabah BMT Swadaya Pribumi berada pada rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang terkena dampak CSR menyatakan bahwa kekuasaan telah berada di masyarakat yakni sebesar 79 persen. Artinya masyarakat telah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dirinya demi kesejahteraan yang lebih baik.
79
Charity
Good Corporate Citizenship (GCG)
Philantropy
30% 24% 25%
0%
8. Kontrol Masyarakat
7. Pendelegasian Kekuasaan
6. Kemitraan
Kekuasaan di = 79% Masyarakat
21% 5. Penenangan 0% 0% 0%
Tokenisme = 21 %
3. Pemberitahuan
2. Terapi
1. Manipulasi
4. Konsultasi
Tidak Ada Partisipasi = 0%
Gambar 4. Tingkat Partisipasi Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak CSR Tingkat partisipasi pada masyarakat yang tidak terkena dampak CSR berada pada rentan yang sama dengan masyarakat yang terkena dampak yakni konsultasi hingga kontrol masyarakat. Namun hanya 62 persen kekuasaan berada di masyarakat. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 39 persen berada di tipe konsultasi.
80
Charity
Good Corporate Citizenship (GCG)
Philantropy
23%
8% 8. Kontrol Masyarakat 31%
0%
7. Pendelegasian Kekuasaan
6. Kemitraan
Kekuasaan di = 62% Masyarakat
39% 5. Penenangan 0% 0% 0%
Tokenisme = 39 %
4. Konsultasi
3. Pemberitahuan
2. Terapi
1. Manipulasi
Tidak Ada Partisipasi = 0%
Gambar 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Bukan Dampak CSR 6.2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pelapisan Sosial Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan pelapisan sosial merupakan suatu pembagian tingkatan menurut lapisan bawah, menengah, dan atas untuk masyarakat yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara spesifik peranan masyarakat pada setiap lapisannya. Adapun rentan untuk seluruh lapisan sosial CSR dan bukan CSR yakni berada pada tahap konsultasi hingga kontrol masyarakat. adapun untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 15: Tabel 15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Lapisan Sosial. Tingkat Partispasi Masyarakat Konsultasi Kemitraan Pendelegasian Kekuasaan Kontrol Masyarakat Total
CSR dalam Persen (%) Bawah Menengah Atas
Bukan CSR dalam Persen (%) Bawah Menengah Atas
11 17 14
42 43 45
47 39 41
100 100 100
0 0 0
0 0 0
18
36
46
81
19
0
60
166
173
381
19
0
81
Charity
Good Corporate Citizenship (GCG)
Philantropy
8. Kontrol Masyarakat 7. Pendelegasian Kekuasaan 6. Kemitraan
Kekuasaan di Masyarakat
5. Penenangan Tokenisme
4. Konsultasi 3. Pemberitahuan 2. Terapi 1. Manipulasi
Tidak Ada Partisipasi
Gambar 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dampak CSR Berdasarkan Pelapisan sosial
Charity
Good Corporate Citizenship (GCG)
Philantropy
8. Kontrol Masyarakat 7. Pendelegasian Kekuasaan 6. Kemitraan
Kekuasaan di Masyarakat
5. Penenangan 4. Konsultasi
Tokenisme
3. Pemberitahuan 2. Terapi 1. Manipulasi
Tidak Ada Partisipasi
Gambar 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat Bukan Dampak CSR Berdasarkan Pelapisan Sosial
82
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi pada masyarakat yang tidak terkena dampak CSR, berada pada rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat. Seluruhnya dinyatakan oleh lapisan sosial bawah. Dimana pada lapisan sosial ini beranggapan bahwa rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat berada nilai yang tinggi. Adapun untuk penjelasan lebih spesifiknya pada setiap tingkatan partisipasi pada setiap kelas sosial berada pada pemaparan di bawah ini. 6.2.2.1Tipe Manipulatif Tipe manipulatif adalah jenis tingkat partisipasi masyarakat yang paling bawah. Dimana pada tahapan ini tidak ada partisipasi dari masyarakat sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian pada program CSR, diketahui bahwa menurut seluruh lapisan sosial, tipe ini tidak termasuk atau bernilai rendah. Berdasarkan perhitungan menggunakan somers’d, diketahui bahwa jumlah terbesar yang menjawab tipe ini rendah adalah masyarakat lapisan sosial atas. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4. Namun hal ini menjadi terbalik atau berbeda ketika ditanyakan kepada komunitas bukan dampak CSR. Walaupun komunitas ini beranggapan bahwa tipe manipulatif ini bernilai rendah juga, tetapi jumlah terbesar yang menjawab adalah lapisan sosial rendah. Keterangan selengkapnya ada pada gambar 8. Bar Chart Kelas sosial bawah menengah atas
12.5
Count
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0 rendah
Tipe Manipulatif
Gambar 8.Tipe Manipulatif Pada Komunitas Dampak CSR
83
Bar Chart Kelas sosial
8
bawah menengah atas
C o u n t
6
4
2
0 rendah
Tipe Manipulatif
Gambar 9. Tipe Manipulatif Pada Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.2Tipe Terapi Tipe terapi adalah tipe kedua. Belum ada partisipasi masyarakat pada tingkat pembagian kekuasaan di dalam tipe ini. Pada komunitas yang ikut serta dalam CSR, tipe ini bernilai pada kisaran rendah dan sedang. Namun pada tipe terapi yang bernilai sedang, tidak ada jawaban dari lapisan sosial bawah. Hal ini dikarenakan seluruh lapisan sosial bawah, menggangap tipe terapi adalah rendah. keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 10. Sedangkan pada komunitas bukan dampak CSR diketahui pada tipe ini bernilai rendah, sedang, dan tinggi. Namun lapisan sosial bawah yang bernilai dominan beranggapan bahwa tipe ini bernilai sedang. Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
C o u n t
8
6
4
2
0 rendah
sedang
Tipe Terapi
Gambar 10. Tipe Terapi Pada Komunitas Dampak CSR
84
Bar Chart Kelas sosial bawah menengah atas
C ou nt
6
4
2
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe Terapi
Gambar 11. Tipe Terapi Pada Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.3 Tipe Pemberitahuan Tipe pemberitahuan adalah tipe ketiga. Dimana pada tipe ini hanya bersifat pemberitahuan searah kepada masyarakat tanpa adanya umpan balik dari masyarkat. Pada tipe ini tidak ada partisipasi. Menurut seluruh lapisan sosial yang ikut dalam kegiatan CSR, tipe ini bernilai rendah dan sedang. Namun sebagian besar menganggap tipe ini bernilai rendah. keterangan lebih lengkapnya berada pada gambar 12. Sedangkan pada komunitas bukan CSR, tipe ini berada pada kisaran rendah dan sedang. Tetapi sebagian besar lapisan sosial menjawab nilai yang dominan pada kegiatan bukan CSR tipe pemberitahuan adalah sedang. Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
C o u n t
8
6
4
2
0 rendah
sedang
Tipe Pemberitahuan
Gambar 12. Tipe Pemberitahuan Komunitas Dampak CSR
85
Bar Chart Kelas sosial
6
bawah menengah atas 5
Count
4
3
2
1
0 rendah
sedang
Tipe Pemberitahuan
Gambar 13. Tipe Pemberitahuan Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.4 Tipe Konsultasi Tipe konsultasi adalah tipe keempat dari tangga partisipasi. Dimana pada tipe ini masukan dari masyakat di dengar namun tidak selalu dipakai sarannya. Pada komunitas CSR, tipe konsultasi berada di kisaran rendah, sedang, dan tinggi. namun sebagian besar lapisan sosial atas menilai bahwa tipe konsultasi ini bernilai tinggi. keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 14. Sedangkan pada komunitas bukan CSR, dapat dilihat bahwa lapisan sosial bawah menilai tipe konsultasi ini bernilai tinggi. dapat dilihat pada gambar 15. Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
C o u nt
8
6
4
2
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe Konsultasi
Gambar 14. Tipe Konsultasi Komunitas Dampak CSR
86
Bar Chart Kelas sosial
5
bawah menengah atas
C o unt
4
3
2
1
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe Konsultasi
Gambar 15. Tipe Konsultasi Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.5 Tipe Penentraman Tipe penentraman adalah tipe kelima. Dimana pada tipe ini saran dari masyarakat diterima namun tidak selalu dilaksanakan. Pada tipe ini, komunitas CSR dan bukan CSR di seluruh lapisan sosial bawah, menengah, dan atas memiliki anggapan yang sama bahwa tipe penentraman bernilai rendah. hal ini dapat dilihat pada gambar 16 dan gambar 17.
Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
C o u n t
8
6
4
2
0 rendah
sedang
Tipe Penentraman
Gambar 16. Tipe Penentraman Komunitas Dampak CSR
87
Bar Chart Kelas sosial
5
bawah menengah atas
C o u n t
4
3
2
1
0 rendah
sedang
Tipe Penentraman
Gambar 17. Tipe Penentraman Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.6 Tipe Kemitraan Tipe kemitraan adalah tipe keenam. Dimana pada tipe ini tingkatan kekuasaan ada di masyarakat atas suatu kegiatan atau program. Kedua belah pihak atau stakeholders terkait memiliki kerjasama yang saling menguntungkan. Pada komunitas CSR, tipe ini memiliki nilai yang tinggi. sedangkan pada komunitas bukan CSR tipe ini bernilai sedang. Data lengkapnya dapat dilihat pada gambar 18 dan gambar 19. Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
Count
8
6
4
2
0 sedang
tinggi
Tipe Kemitraan
Gambar 18. Tipe Kemitraan Komunitas Dampak CSR
88
Bar Chart Kelas sosial
4
bawah menengah atas
Count
3
2
1
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe Kemitraan
Gambar 19. Tipe Kemitraan Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.7 Tipe Pendelegasian Kekuasaan Tipe ini adalah tipe ketujuh pada tingkat partisipasi Arstein. Pada tipe ini masyarakat diberi kekuasaan sebagian atau seluruh program. Dimana masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi. berdasarkan komunitas CSR, diketahui bahwa tipe pendelegasian kekuasaan berada pada nilai sedang dan tinggi. Artinya masyarakat yang ikut serta dalam CSR yakni tipe ini lebih mereka rasakan dalam kegiatan CSR.
Sedangkan pada komunitas bukan CSR, seluruh kelas sosial
berpendapat tipe ini adalah sedang. Bar Chart Kelas sosial
10
bawah menengah atas
C o u n t
8
6
4
2
0 sedang
tinggi
Tipe pendelegasian kekuasaan
Gambar 20. Tipe Pendelegasian Kekuasaan Pada Komunitas Dampak CSR
89
Bar Chart Kelas sosial
6
bawah menengah atas 5
C o u n t
4
3
2
1
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe pendelegasian kekuasaan
Gambar 21. Tipe Pendelegasian Kekuasaan Pada Komunitas Bukan Dampak CSR 6.2.2.8 Tipe Kontrol Masyarakat Tipe kontrol masyarakat adalah tipe paling tinggi, dimana masyarakat memiliki andil sepenuhnya atas suatu program dan terdapat partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pada komunitas CSR diketahui bahwa tipe ini memiliki nilai yang tinggi dari seluruh lapisan sosial. Sedangkan pada komunitas bukan CSR diketahui bahwa seluruh lapisan sosial berpendapat bahwa tipe ini bernilai sedang. Data selengkapanya dapat dilihat pada gambar 22 dan 23. Bar Chart Kelas sosial bawah menengah atas
12.5
C ount
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0 sedang
tinggi
Tipe kontrol masyarakat
Gambar 22. Tipe Kontrol Masyarakat Pada Komunitas Dampak CSR
90
Bar Chart Kelas sosial
4
bawah menengah atas
C o u n t
3
2
1
0 rendah
sedang
tinggi
Tipe kontrol masyarakat
Gambar 23. Tipe Kontrol Masyarakat Pada Komunitas Bukan Dampak CSR 6.3
Dampak Bagi Masyarakat
6.3.1 Dampak Ekonomi Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah suatu perubahan yang terjadi bagi masyarakat yang turut serta dalam program CSR dan masyarakat yang tidak turut serta dalam program CSR. Adapun variabel untuk mengukur dampak ekonomi yang digunakan diantaranya variabel kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan, akses terhadap lembaga keuangan, dan kesejahteraan warga. Berdasarkan data yang ada pada komunitas CSR, diketahui bahwa dampak ekonomi ini bernilai sedang dan tinggi. dimana pada lapisan sosial bawah, menengah, dan atas terdapat dampak yang positif. Dampak yang positif ini dilihat berdasarkan selisih antara hasil yang tinggi dari komunitas CSR dan bukan CSR. Dimana terdapat nilai yang positif. Tabel 16. Persentase Variabel Ekonomi Bagi Komunitas CSR Pelapisan Sosial Bawah Menengah Atas Total
Rendah 0 0 0 0
Variabel Ekonomi (%) Sedang Tinggi 33,3 66,7 9,1 90,9 7,7 92,3 13,3 86,7
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
91
Tabel 17. Persentase Variabel Ekonomi Bagi Komunitas Bukan CSR Pelapisan Sosial Bawah Menengah Atas Total
Variabel Ekonomi (%) Rendah Sedang Tinggi 100,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 33,3 66,7 0,0 73,3 20,0 6,7
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabel 18. Presentase Dampak Ekonomi Dengan Variabel Tinggi Pada Komunitas CSR dan Bukan CSR Pelapisan Sosial Variabel Ekonomi Tinggi (%) Dampak Ekonomi CSR Bukan CSR (%) Bawah 66,7 0,0 66,7 Menengah 90,9 25,0 65,9 Atas 92,3 0,0 92,3 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dampak ekonomi yang positif di seluruh lapisan sosial. Adapun dampak ekonomi yang paling tinggi dirasakan adalah pada masyarakat kelas sosial atas sebesar 92,3 persen. 6.3.2 Dampak Sosial Dampak sosial merupakan perbedaan yang dirasakan antara masyarakat yang menerima program CSR dan masyarakat yang menerima pada program bukan CSR. Variabel yang digunakan diantaranya kepercayaan warga terhadap institusi, kerja sama warga, solidaritas warga, peranan perempuan, dan kesempatan warga dalam memberi masukan bagi perbaikan program. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan diketahui bahwa pada komunitas CSR dan komunitas bukan CSR sama-sama memiliki nilia yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan langsung dampak sosial atas pelaksanaan suatu program. Keterangan yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 18 dan tabel 19.
92
Tabel 19.Persentase Variabel Sosial Bagi Komunitas CSR Pelapisan Sosial Bawah Menengah Atas Total
Rendah 0,0 0,0 0,0 0,0
Variabel Sosial (%) Sedang 33,3 9,1 0,0 10,0
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Tinggi 66,7 90,9 100,0 90,0
Tabel 20. Persentase Variabel Sosial Bagi Komunitas Bukan CSR Pelapisan Sosial Bawah Menengah Atas Total
Rendah 12,5 25,0 0,0 13,3
Variabel Sosial (%) Sedang 12,5 50,0 33,3 26,7
Tinggi 75,0 25,0 66,7 60,0
Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabel 21. Persentase Dampak Sosial Bagi Komunitas CSR dan Bukan CSR Pelapisan Sosial Bawah Menengah Atas
Variabel Sosial Tinggi (%) CSR Bukan CSR 66,7 75,0 90,9 25,0 100,0 66,7
Dampak Sosial (%) -8,3 65,9 33,3
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan diketahui bahwa dampak sosial ini tidak terlalu signifikan. Bahkan pada lapisan sosial bawah tidak terdapat dampak sosial karena bernilai negatif. Dari ketiga kelas sosial tersebut diketahui bahwa dampak sosial tertinggi berada pada kelas sosial menengah.
6.4 Ikhtisar Tingkat partisipasi merupakan tahapan peranan masyarakat yang digambarkan Arstein dalam tangga partisipasi. Dimana secara keseluruhan tingkatan partisipasi masyarakat Desa Kembang Kuning berada pada tahap konsultasi hingga kontrol masyarakat. sedangkan jika dibagi lebih mendalam antara komunitas yang terkena dampak CSR dan komunitas yang tidak terkena dampak CSR, keduanya berada pada rentan yang sama yakni tahap konsultasi hingga kontrol masyarakat dengan presentase yang berbeda. Adapun pada masyarakat yang terkena dampak CSR, memiliki presentase yang lebih tinggi
93
yakni 79 persen pada aspek kekuasaan berada di masyarakat. Sedangkan jika dibagi menjadi lebih spesifik yakni lapisan sosial pada setiap komunitas yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak akan berbeda hasilnya. Dimana pada komunitas yang terkena dampak, lapisan tertinggi yang menjawab konsultasi hingga kontrol masyarakat yakni lapisan sosial atas, lalu diikuti lapisan menengah dan bawah. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk pada komunitas yang tidak terkena dampak CSR, justru sebagian besar yang menjawab pada rentan tersebut adalah kelas sosial bawah. Dampak yakni suatu delta atau perbedaan yang diukur antara komunitas yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR. Pada dampak ekonomi dengan lima variabel, maka dapat diketahui terdapat dampak pada seluruh lapisan sosial baik bawah, menengah, dan atas. Sedangkan pada dampak sosial dengan lima variabel, dapat diketahui bahwa dampak hanya terjadi pada lapisan menengah dan atas saja. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa secara umum dampak ekonomi dan sosial telah terjadi secara positif pada seluruh lapisan, namun jika dilihat berdasarkan perbedaan lapisan sosial masih ada lapisan bawah yang belum terkena dampak sosial secara siginifikan.
94
BAB VII ANALISIS DAN SINTESIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Visi dan Misi PT Holcim Indonesia Tbk menjadi landasan bagi seluruh divisi dalam penyelenggaraan operasional perusahaan termasuk departemen Community Relation. Melalui visi misi perusahaan, enam pilar kebijakan CSR dan prinsip triple bottom line menjadi pedoman bagi Departemen Community Relations dalam mengatur aspek tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk yakni BMT Swadaya Pribumi, sebuah lembaga keuangan mikro syariah. Menurut hasil intrepetasi pihak community relations dan penelitian di lapangan diketahui bahwa BMT Swadaya Pribumi berbasiskan pada prinsip People dalam 3P. Dimana pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan masyarakat di desa-desa binaan Holcim dan untuk menjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dan PT Holcim Indonesia Tbk. Hal ini diperkuat dengan adanya bentuk pola pelaksanaan PT Holcim yang dilihat menurut beberapa komponen utama dan pendukung. Adapun komponen utama ini adalah motivasi dan cara pandang perusahaan. Motivasi perusahaan dalam menjalankan CSR nya yakni berada pada rentan pilantropi hingga corporate citizenship. Kebijakan perusahaan, melalui visi misi dan motto untuk membangun bersama telah berupaya untuk tetap beroperasional secara baik tanpa melupakan seluruh stakeholders yang terkait dalam prosesnya. Selain itu jika dilihat berdasarkan cara pandang perusahaan, sifat pelaksanaan ini adalah internal driven. Internal driven adalah cara pandang perusahaan dimana pelaksanaan CSR telah terinternalisasi dalam kebijakan PT Holcim Indonesia. sehingga CSR dilakukan bukan karena keterpaksaan. Sedangkan jika dilihat pada tiga komponen pendukung yakni stakeholders atau pemangku kepentingan dibagi menjadi internal, eksternal, masa depan, dan primer. Komponen model penyalurannya yakni merupakan kombinasi
95
antara bermitra dengan pihak lain dan mendukung terbentuknya suatu lembaga tertentu dalam hal ini adalah BMT Swadaya Pribumi. Kebijakan yang menjadi landasan perusahaan dan pola pelaksanaan dalam menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial akan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Secara agregat kebijakan ini telah menyebabkan adanya peningkatan bagi pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan masyarakat adalah suatu cara atau upaya dalam meningkatkan kualitas hidup komunitas. Adapun yang dirasakan dengan adanya BMT Swadaya Pribumi ini adalah peningkatan dalam bidang ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat hubungan antara tingkat partisipasi dan dampak ekonomi serta sosial CSR menurut lapisan sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum, pengembangan masyarakat telah terjadi melalui tanggung jawab sosial perusahaan BMT Swadaya Pribumi. Hal ini ditunjukan dengan adanya partisipasi yang diberikan kepada masyarakat pada prosesnya melalui tangga partisipasi Arstein. Melalui tangga ini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat. dimana persentase terbesar ditunjukan pada hasil kekuasaan berada di masyarakat yakni 78 persen dan diikuti dengan tokenisme atau sekedar justifikasi yakni 22 persen. Sedangkan menurut lapisan sosial antara komunitas yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR menunjukan rentan yang sama yakni konsultasi hingga kontrol masyarakat namun dengan presentase yang berbeda. Dimana pada komunitas yang terkena dampak CSR hasil kekuasaan berada di masyarakat bernilai 79 persen dan pada komunitas yang tidak terkena dampak CSR bernilai 62 persen. Hal ini menunjukan secara garis besar, komunitas yang terkena dampak CSR memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar yakni adanya kekuasaan di masyarakat melalui persentase yang lebih besar dibandingkan komunitas yang tidak terkena dampak CSR. Sedangkan jika tingkat partisipasi ini dibagi ke dalam lapisan sosial masyarakat, sebagian besar pada komunitas yang terkena dampak CSR yang menjawab tahap partisipasi berada di rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat adalah lapisan sosial atas. Namun lain halnya dengan
96
komunitas yang tidak terkena dampak CSR, sebagian besar yang menjawab pada rentan ini adalah lapisan sosial bawah. Perbedaan antar lapisan dalam setiap komunitas yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR memiliki hubungan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak ini diukur berdasarkan perbedaan atau selisih antara masyarakat yang terkena dampak CSR dan tidak terkena dampak CSR. Secara umum dampak ekonomi terjadi pada seluruh lapisan sosial baik bawah, menengah dan atas. Dimana hal ini menunjukan adanya dampak yang positif dari keberadaan BMT Swadaya Pribumi. Sedangkan pada dampak sosial, hanya dua lapisan sosial yang terdapat dampak sosial, Hal ini dikarenakan pada lapisan bawah, nilai dampak sosial adalah negatif. Sedangkan nilai tertinggi dampak sosial berada pada lapisan menengah. Secara keseluruhan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas manusia telah terjadi melalui adanya BMT Swadaya Pribumi.
Hal ini dapat dilihat pada hubungan antara tingkat
partisipasi dan dampak yang terjadi. Namun jika dilihat secara lebih spesifik pada setiap lapisan sosial, tingkat partisipasi sebagian besar yang menjawab tahap konsultasi adalah lapisan bawah, menengah, dan atas. Sedangkan pada dampak ekonomi seluruh lapisan memiliki dampak dengan adanya CSR ini. Namun dampak sosial hanya dirasakan pada lapisan menengah dan atas. Perbedaanperbedaan yang terjadi ini tidak terlepas dengan adanya perbedaan budaya dan kemampuan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang diikutinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka sebaiknya sistem dan pola pelaksanaan BMT Swadaya Pribumi yang ada sekarang ditingkatkan guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik bawah, menengah, dan atas. Hal ini dapat didasarkan kepada tingkat ekonomi, pendidikan setiap individu, kebutuhan, aspek sosial, kemampuan seseorang, dan budaya yang ada di masyarakat. Pada akhirnya program pemberdayaan yang diinginkan oleh seluruh stakeholders terkait dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan secara merata di seluruh lapisan sosial masyarakat.
BAB VIII PENUTUP
8.1
Kesimpulan Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Holcim Indonesia
Tbk dilaksanakan oleh departemen Community Relations. Sebagai perusahaan yang besar, berbagai upaya dilakukan PT Holcim Indonesia Tbk melalui departemen Comrel untuk menjalin kerja sama dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Berbagai macam bidang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan PT Holcim Indonesia Tbk meliputi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, beasiswa, pendidikan dan pelatihan serta bidang sosial. Adapun wilayah yang termasuk dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini di bagi menjadi tiga ring berdasarkan kedekatan lokasi wilayah atau desa dengan perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial ini berlandaskan pada prinsip 3P (profit, people, dan planet). Menurut intrepetasi community relations department, ketiga prinsip tersebut tidak akan bisa dipisahkan karena saling mendukung satu dengan yang lainnya. Landasan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan berpedoman kepada visi dan missi perusahaan serta enam pilar tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk. Salah satu kegiatan tanggung jawab sosial PT Holcim Indonesia Tbk dalam upaya pengembangan masyarakat adalah Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yang diselenggarakan sejak tahun 2006. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan CSR PT Holcim Indonesia Tbk yang berlandaskan pengembangan masyarakat. pola pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan meliputi, pertama motivasi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya yakni berada pada kisaran philantrophy hingga corporate citizenship. Kedua, Cara pandang perusahaan terhadap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam hal ini Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yakni internal driven. Ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan. PT Holcim Indonesia Tbk selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholders internal dan eksternal. Keempat, mekanisme pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk
98
dalam program Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yakni partisipatif. Dimana kegiatan ini melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat secara bersama dan setara. Sedangkan model penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kombinasi antara model bermitra dan mendukung atas berdirinya suatu lembaga tertentu. Hasil penelitian menunjukan secara agregat pengembangan masyarakat telah dilakukan dalam kegiatan CSR BMT ini. Hal ini dapat dilihat pada tingkat partisipasi bagi masyarakat komunitas yang terkena dampak CSR dan komunitas yang tidak terkena dampak CSR. Dimana hasil keduanya menunjukan tangga partisipasi berada pada rentan konsultasi hingga kontrol masyarakat. namun hasil dengan kekuasaan tertinggi berada pada masyarakat yang terkena dampak CSR. Penelitian lebih spesifik dilakakuan dengan membagi komunitas pada tiga lapisan sosial. Hasil menunjukan secara dampak ekonomi seluruh kelas sosial mengalami dampak ekonomi. Hal ini artinya bahwa terjadi peningkatan yang positif bagi aspek ekonomi. Namun pada dampak sosial, lapisan bawah belum mengalami dampak yang positif. Hal ini ditujukan dengan nilai yang negatif pada lapisan bawah. Berbeda dengan lapisan menengah dan atas yang bernilai positif. Perbedaan ini dapat disebabkan karena banyak faktor, salah satunya ada budaya yang ada di masyarakat. Budaya akan mempengaruhi cara berpikir dan kemampuan seseorang dalam memahami suatu kegiatan yang diikutinya. 8.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran diantaranya: 1. Sebaiknya kegiatan CSR dalam hal ini BMT Swadaya Pribumi memperbaiki dan meningkatkan sistemnya dengan mempertimbangkan perbedaan lapisan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga terbentuk upaya pemberdayaan di seluruh lapisan sosial. 2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan kegiatan CSR perusahan sehingga masyarakat luas lebih mengetahui dan merasakan manfaatnya.
99
3. Sebaiknya diadakan suatu kegiatan yang dapat menjangkau dan mendorong
seluruh
lapisan
sosial
dalam
meningkatkan
kesejahteraannya bersama-sama. 4. Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan juga oleh para nasabah BMT Swadaya Pribumi dari seluruh lapisan sosial dan masyarakat umum melalui suatu acara temu wacana seluruh pihak terkait.
100
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2009. Annual Report PT Holcim Indonesia Tbk. Jakarta: PT Holcim Indonesia Tbk. Anonim. 2009. Sustainable development report PT Holcim Indonesia Tbk. Jakarta: PT Holcim Indonesia Tbk. Anonim. 2008. Sustainable development report PT Holcim Indonesia Tbk. Jakarta: PT Holcim Indonesia Tbk. Ambadar, Jackie.2008.CSR dalam Praktik di Indonesia.Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Bala, Robert.2007.Tanggung Jawab Sosial dan Etis.www.csrindonesia.com. CSR Indonesia Newsletter Vol.1 Minggu 35 2007.(Diakses 20 November 2009). Kriyantono, Rahmat.2009.Teknik Praktis Riset Komunikasi.Jakarta: Prenada Media Group. Nasdian, Fredian Tonny.2006.Pengembangan Masyarakat. Bagian Ilmu-Ilmu Sosial, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian IPB. IPB Press Nursahid, Fajar.2006.Tanggung jawab sosial BUMN “Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia”.Depok:Piramedia. Rahman, Reza.2009.CSR Antara Teori dan Kenyataan. Yogyakarta. MedPress. Rahman,Taufik.CSR dan Tantangan Buat Serikat www.csrindonesia.com. vol 2-19 (diakses 22 desember 2009).
Pekerja.
Saidi, Zaim dkk.2003.Sumbangan Sosial Perusahaan “Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia Survei 226 Perusahaan di 10 Kota. Jakarta Selatan: Piramedia. Setiawan, Bobi B. 2003. www.psppr-ugm.net/jurnalpdf/Bobi.pdf Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Siregar, Chairil N.Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia.Di dalam sosioteknologi edisi 12 tahun 6 desember 2007.
101
Sitorus,Felix.1998.Penelitian Kualitatif “Suatu Perkenalan”. Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antrapologi dan Kependudukan Jurusan Ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Soemanto, Bakdi dkk.2007.Sustainable Corporation “Iimplikasi Hubungan Harmonis Perusahaan dan Masyarakat”.PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Suharto, Edi.2005.Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat “kajian strategis pembangunanm kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial”.Bandung: PT Refika Aditama. Sukada, Sonny dkk. 2006. Membumikan Bisnis yang Berkelanjutan “ Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Jakarta: Indonesia Business Link Susanto, A.B.2007.CSR dalam Perspektif Ganda. www.csrindonesia.com.CSR Indonesia Newsletter vol. 1 minggu 37 2007. Wibisono, Yusuf.2007.Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Zainal, Rabin Ibnu.2006.Best Practices: Corporate Social Responsibility (CSR) “Sebuah Pengalaman membangun Multistakeholder engagement bagi penerapan CSR di kabupaten Muba, Sumatera Selatan”. Palembang:Badan penerbit Fakultas Ekonomi Unsri di dukung oleh partenership for Governance Reform in Indonesia, Uni Eropa, dan P3EM FE Unsri.
102
LAMPIRAN
103
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
Gambar 1. PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Narogong
Gambar 2. Holcim Academy
Gambar 3. Gedung BMT Swadaya Pribumi
Gambar 4. Kegiatan operasional BMT
Gambar 5. BMT Swadaya Pribumi Mitra Binaan Holcim
Gambar 6. CSR bidang infrastruktur
104
Gambar 7. Nasabah BMT Swadaya Pribumi dengan usaha beras
Gambar 8. Nasabah BMT Swadaya Pribumi dengan usaha warung makanan
G
Gambar 9. Warga yang bukan nasabah BMT
Gambar 10. Warga yang bukan nasabah BMT
105
Lampiran 2. PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat PT. Holcim Indonesia Tbk Tujuan
: Memahami kebijakan dan implementasi program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk
Informan
: Staf Departemen CSR PT. Holcim Indonesia Tbk
Hari/ Tanggal
:
Lokasi wawancara
:
Nama
:
Jabatan
:
Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan memulai pelaksanaan CSR dan sejak kapan diselenggarakan? 2. Apakah definisi CSR menurut PT. Holcim Indonesia Tbk? 3. Apakah visi dan misi CSR PT. Holcim Indonesia Tbk? 4. Apakah tujuan dan sasaran utama pelaksanaan CSR PT. Holcim Indonesia Tbk? 5. Berdaskan prinsip 3P kebijakan apakah yang melatar belakangi pelaksanaan CSR ini? 6. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam pelaksanaan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan tersebut? 7. Apa yang menjadi dasar motivasi untuk pelaksanaan program CSR khususnya kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi ini? 8. Mengapa kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi yang dipilih sebagai salah satu bentuk CSR? 9. Siapakah yang menginisiasi program Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi? 10. Bagaimana tahapan perencanaan dalam pembuatan kegiatan ini? 11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merancang Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi ini?
106
12. Apa yang menjadi media sosialisasi pada pelaksanaan CSR oleh perusahaan? 13. Siapa sajakah stakeholder yang terkait dalam program Baitul Maal Wa Tamwil? 14. Mengapa mereka terlibat dalam Baitul Maal Wa Tamwil? 15. Bagaimana caranya dalam menjalin kerja sama dengan para stakeholder dalam Baitul Maal Wa Tamwil? 16. Sejauh mana kontribusi para stakeholder? 17. Bagaimana mekanisme Proyek Baitul Maal Wa Tamwil ini dijalankan? 18. Bagaimana perekrutan para sukarelawan dalam Baitul Maal Wa Tamwil? 19. Mengapa para sukarelawan tersebut yang dipilih dalam Baitul Maal Wa Tamwil ini? 20. Apakah ada persiapan khusus bagi para sukarelawan untuk melaksanakan kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil ini? 21. Bagaimana persiapan yang dilakukan perusahaan dalam mensosialisasikan Baitul Maal Wa Tamwil? 22. Bagaimana perizinan yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan kegiatan ini? 23. Sejauh mana pemerintah setempat memberikan dukungan bagi Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi? 24. Berupa apa saja dukungan tersebut? 25. Bagaimana bentuk atau model penyaluran dalam pelaksanaan Baitul Mal Wa Tamwil Swadaya Pribumi ini? 26. Sudah berapa lama program ini diselenggarakan? 27. Adakah atau tidak batasan waktu tertentu yang digunakan bagi program Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi? 28. Bagaimana tingkat antusias dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini menurut perusahaan? 29. Adakah data-data yang dapat menunjang hal tersebut? 30. Apa yang menjadi kriteria dan indikator perusahaan dalam pelaksanaan CSR khususnya Baitul Maal Wa Tamwil?
107
31. Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program Baitul Maal Wa Tamwil? 32. Apakah harapan perusahaan terhadap kegiatan CSR terutama Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi?
108
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat PT. Holcim Indonesia Tbk Tujuan
: Memahami kebijakan dan implementasi program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk
Informan
: Masyarakat yang mendapatkan Program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk
Hari/ Tanggal
:
Lokasi wawancara
:
Nama
:
Jabatan
:
Pertanyaan Penelitian 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai program yang dilakukan oleh PT.
Holcim
Indonesia
Tbk
terkait
tanggung
jawab
sosial
perusahaan/CSR? Dari mana dan apa saja? 2. Sejak kapan Bapak/Ibu tahu kegiatan CSR ini? 3. Apakah Bapak/Ibu turut aktif berperan serta dalam kegiatan CSR yang diselenggarakan PT. Holcim Indonesia Tbk? 4. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk berperan serta? 5. Siapa saja menurut Bapak/Ibu yang terkait kegiatan ini selama pelaksanaanya? 6. Bagaimana menurut anda mengenai kegiatan CSR PT. Holcim Indonesia Tbk khususnya Baitul Maal Wa Tamwil ini? 7. Sejauh ini apakah manfaat yang anda rasakan dari kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil? 8. Berupa apa saja manfaat tersebut? 9. Apakah hingga saat ini kegiatan
Baitul Maal Wa Tamwil masih
berjalan? 10. Menurut Bapak/Ibu apakah
program CSR tersebut sudah sesuai
dengan kebutuhan penerima program? 11. Apakah harapan Bapak/Ibu bagi kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil ini?
109
PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Upaya Pengembangan Masyarakat PT. Holcim Indonesia Tbk Tujuan
: Memahami kebijakan dan implementasi program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk
Informan
: Pengurus Baitul Maal Wa Tamwil
Hari/ Tanggal
:
Lokasi wawancara
:
Nama
:
Jabatan
:
Pertanyaan Penelitian 1. Apa yang menjadi motivasi anda untuk ikut bergabung dalam kegiatan CSR PT Holcim Indonesia Tbk khususnya Baitul Maal Wa Tamwil ini? 2. Bagaimana cara anda pada mulanya mengetahui akan keberadaan kegiatan CSR ini? 3. Bagaimana anda turut serta dalam kegiatan ini? Inisiatif sendiri, diajak, karena memiliki pengalaman, atau lainnya? 4. Sejak kapan anda bergabung? 5. Adakah persiapan khusus yang dilakukan baik dari pihak perusahaan dan diri anda dalam merencanakan kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil? 6. Bagaimana menurut anda mengenai kegiatan Baitul Maal Wa Tamwil sejak anda bergabung? 7. Sejauh ini bagaimana pengaruh yang telah didapatkan dari Baitul Maal Wa Tamwil bagi masyarakat tempat anda? 8. Berapa banyak masyarakat yang ikut turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini? 9. Bagaimana kontribusi dan dukungan pemerintah setempat terhadap kegiatan ini? 10. Adakah kendala yang dirasakan selama menjalankan program CSR ini? 11. Apakah harapan anda dari kegiatan ini?
110
Lampiran 3. Matriks Alokasi Waktu Penelitian No Kegiatan Maret 1 2 3 4 I Proposal dan kolokium 1 Penyusunan draft 2 Konsultasi proposal 3 Orientasi lapangan 4 Kolokium II Studi lapang 1 Pengumpulan Data 2 Analisis Data III Penulisan Laporan 1 Analisis Lanjutan 2 Penyusunan Draft Revisi 3 Konsultasi Laporan IV Ujian Skripsi 1 Ujian 2 Perbaikan skripsi
1
April 2 3
4
1
2
Mei 3
4
1
2
Juni 3
4
111
Lampiran 4. Hasil Olah Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Komunitas yang Terkena Dampak CSR Directional Measures Value Ordinal by Somers' d Symmetri .(a) Ordinal c a No statistics are computed because Tipe Manipulatif is a constant.
Value Ordinal by Ordinal
Somers' d
Symmetric Tipe Terapi Dependent Pelapisan sosial Dependent
Somers' d
Symmetric Tipe kontrol masyarakat Dependent Pelapisan sosial Dependent
Approx. T(b)
Approx. Sig.
,139
,147
,921
,357
,115
,122
,921
,357
,175
,187
,921
,357
Value Ordinal by Ordinal
Asymp. Std. Error(a)
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
-,243
,223
-1,068
,285
-,206
,194
-1,068
,285
-,298
,278
-1,068
,285
. Value Ordinal by Ordinal
Somers' d
Symmetric Tipe Pemberitahuan Dependent Pelapisan Sosial Dependent
Somers' d
Symmetric Tipe Konsultasi Dependent Pelapisan Sosial Dependent
Approx. T(b)
Approx. Sig.
-,049
,176
-,279
,780
-,038
,137
-,279
,780
-,068
,244
-,279
,780
Value Ordinal by Ordinal
Asymp. Std. Error(a)
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
,191
,179
1,054
,292
,171
,159
1,054
,292
,216
,204
1,054
,292
112
Value Ordinal by Somers' d Ordinal
Symmetric Tipe Penentraman Dependent Pelapisan sosial Dependent
Symmetric Tipe Kemitraan Dependent Pelapisan sosial Dependent
Symmetric Tipe pendelegasian kekuasaan Dependent Pelapisan sosial Dependent
-,027
,978
-,003
,128
-,027
,978
-,006
,208
-,027
,978
Symmetric Tipe kontrol masyarakat Dependent Pelapisan sosial Dependent
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
-,058
,186
-,313
,755
-,045
,145
-,313
,755
-,081
,258
-,313
,755
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
,048
,193
,245
,806
,038
,155
,245
,806
,063
,254
,245
,806
Value Ordinal by Somers' d Ordinal
Approx. Sig.
,158
Value Ordinal by Somers' d Ordinal
Approx. T(b)
-,004
Value Ordinal by Somers' d Ordinal
Asymp. Std. Error(a)
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
,181
,091
1,344
,179
,108
,080
1,344
,179
,554
,215
1,344
,179
113
Komunitas yang Tidak Terkena Dampak CSR
Value Ordinal by Somers' d Symmetri .(a) Ordinal c a No statistics are computed because Tipe Manipulatif is a constant.
Value Ordinal by Ordinal
Somers' d
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Symmetric Tipe Terapi Dependent Pelapisan sosial Dependent
-,232
,095
-1,529
,126
-,162
,112
-1,529
,126
-,407
,079
-1,529
,126
. Value Ordinal by Ordinal
Somers' d
Approx. Sig.
,173
,185
,881
,378
,132
,147
,881
,378
,250
,267
,881
,378
Value Somers' d
Approx. T(b)
Symmetric Tipe Pemberitahuan Dependent Pelapisan Sosial sosial Dependent
Ordinal by Ordinal
Asymp. Std. Error(a)
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Symmetric Tipe Konsultasi Dependent Pelapisan sosial Dependent
-,661
,116
-3,906
,000
-,618
,150
-3,906
,000
-,712
,119
-3,906
,000
114
Value Ordinal by Ordinal
Somers' d
,211
-,860
,390
-,162
,182
-,860
,390
-,220
,253
-,860
,390
,195
-2,501
,012
-,544
,200
-2,501
,012
-,544
,204
-2,501
,012
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
-,426
,200
-1,898
,058
-,382
,193
-1,898
,058
-,481
,223
-1,898
,058
Value Somers' d
Approx. Sig.
Symmetric Tipe pendelegasian kekuasaan Dependent Pelapisan sosial Dependent
Ordinal by Ordinal
Approx. T(b)
-,544
Value Somers' d
Asymp. Std. Error(a)
Symmetric Tipe Kemitraan Dependent Pelapisan sosial Dependent
Ordinal by Ordinal
Approx. Sig.
-,186
Value Somers' d
Approx. T(b)
Symmetric Tipe Penentraman Dependent Pelapisan sosial Dependent
Ordinal by Ordinal
Asymp. Std. Error(a)
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Symmetric Tipe kontrol masyarakat Dependent Pelapisan sosial Dependent
-,243
,223
-1,068
,285
-,206
,194
-1,068
,285
-,298
,278
-1,068
,285
1
Lampiran 5. Matriks pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. No
Tujuan
Variabel
1
Profil PT Holcim Indonesia Tbk
2
1. Profil Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya Pribumi 2.
3
1. Mengetahui kebijakan dan CSR 2. yang dilaksanakan PT Holcim Indonesia Tbk 3.
4
Mengetahui motivasi 1. charity pelaksanaan CSR PT 2. philantrophy
Data yang dibutuhkan
1. Bidang usaha di perusahaan 2. Lokasi perusahaan
1. Sejarah berdirinya PT Holcim Indonesia Tbk 2. Bidang usaha PT Holcim Indonesia Tbk 3. Visi Misi PT Holcim Indonesia Tbk 4. Lokasi PT Holcim Indonesia Tbk lokasi BMT Swadaya 1. Sejarah berdirinya BMT Swadaya Pribumi Pribumi 2. Struktur organisasi kegiatan yang 3. Pihak-pihak yang dilakukan terlibat dalam pendirian BMT Swadaya Pribumi 1. Struktur organisasi Landasan atau pedoman perusahaan 2. Landasan atau pilar PT Holcim Indonesia Tbk Program CSR PT 3. Prinsip 3P yang Holcim Indonesia dilaksanakan PT Holcim Tbk Indonesia Tbk Penyediaan SDM
Dorongan community relations dalam
Metode Pengumpulan Data 1. Studi literatur 2. Pengamatan 3. Wawancara
Metode Pengolahan Analisis Data 1. pengumpulan data 2. reduksi data 3. penyajian data
1. Data skunder: data 1. Studi literatur 2. Pengamatan didapat dari BMT 3. Wawancara Swadaya Pribumi 2. Data primer: data dari pimpinan BMT
1. Pengumpulan data 2. Reduksi data 3. Penyajian data
1. Studi literatur 2. Wawancara 3. Pengamatan
1. pengumpulan data 2. reduksi data 3. penyajian data
1. Studi literatur 2. Wawancara
1. pengumpulan data
Sumber data 1. Data skunder: data didapat dari PT Holcim Indonesia Tbk 2. Data primer: data pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
1. Data sekunder: data dari PT Holcim Indonesia Tbk 2. Data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Community Relations Department 1. data skunder: data dari PT Holcim
2
Holcim Indonesia Tbk
5
6
7
8
Mengetahui pandangan PT Holcim Indonesia Tbk terhadap CSR
3. corporate citizenship
a.Eksternal driven b.Compliance c.Internal driven
a. Internal dan Eksternal b. Primer, Skunder, Marjinal. c.Tradisional dan Masa depan d. Proponent, Opponents, Uncommitted a. Bottom Up Process Mengetahui b.Top Down Process Mekanisme Pelaksanaan Program c.Partisipatif CSR PT Holcim Indonesia Tbk Mengetahui Stakeholder Perusahaan
Mengetahui model penyaluran CSR PT Holcim Indonesia
a.Perusahaan terlibat langsung b.melalui yayasan/
melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan
3. Pengamatan Indonesia Tbk 2. data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
2. reduksi data 3. penyajian data
Hal-hal yang mendasari atau menyebabkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya
1. data skunder: data 1. Studi literatur 2. Wawancara dari PT Holcim 3. pengamatan Indonesia Tbk 2. data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
1. pengumpulan data 2. reduksi data 3. penyajian data
1. data skunder: data 1. Studi literatur 2. Wawancara dari PT Holcim 3. pengamatan Indonesia Tbk 2. data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
1. data 2. reduksi data 3. penyajian data
1. data skunder: data 1. Studi literatur 2. Wawancara dari PT Holcim 3. pengamatan Indonesia Tbk 2. data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
1. data 2. reduksi data 3. penyajian data
1. Studi literatur 2. Wawancara 3. Pengamatan
1. data 2. reduksi data 3. penyajian data
Pihak-pihak yang terlibat dalam CSR PT Holcim Indonesia Tbk khususnya BMT Swadaya Pribumi
Proses pelaksanaan CSR PT Holcim Indonesia Tbk khususnya BMT Swadaya Pribumi
Jenis penyelenggaraan CSR 1. data skunder: data PT Holcim Indonesia Tbk dari PT Holcim Indonesia Tbk
3
Tbk
2. data primer: pegawai PT Holcim Indonesia Tbk
organisasi sosial c.bermitra d.bergabung dalam suatu konsensus 1. keterlibatan masyarakat 2. peran serta masyarakat
9
Menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat
10
Menganalisa dampak 1. dampak ekonomi 2. dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang terlibat CSR dan tidak terlibat CSR PT Holcim Indonesia Tbk
Tingkat partisipasi melalui peran serta masyarakat dalam setiap tahap proses dalam program yang dilaksanakan . baik masyarakat yang mendapatkan CSR dan tidak (non CSR) Pandangan masyarakat terhadap program CSR setelah menerimanya. Pandangan masyarakat terhadap program bukan CSR.
Data primer melalui wawancara mendalam kepada masyarakat yang merasakan CSR dan tidak merasakan CSR Data primer melalui wawancara mendalam kepada masyarakat yang merasakan CSR dan tidak merasakan CSR
Wawancara dan kuisoner
1. pengumpulan data 2. pengkodean data 3. tabulasi silang 4. somers’d 5. analisis data 1. pengumpulan data 2. pengkodean data 3. tabulasi silang 4. somers’d 5. analisis data
4
Lampiran 6. Daftar nasabah BMT Swadaya Pribumi Lokasi Waktu
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
:Desa Kembang Kuning : Periode Desember 2009
Nama Debitur Aah BT Soni Aat Abdul Yaman Abu Bakar Acep Pahrudin Agus bin Darus Agus Salim Ahmad Soleh Alexander W Ali Mahmur Aman Anis Apid S Ardi Ari Arya
Jangka Waktu Bulan dan Bulan dan Tahun Tahun Mulai Jatuh Tempo 10 2009 08 2010 10 2009 08 2010 12 2009 10 2010 07 2009 05 2010 06 2009 04 2010 12 2009 12 2010 10 2009 12 2010 11 2009 01 2010 11 2009 05 2010 04 2009 02 2010 04 2009 02 2010 10 2009 08 2010 08 2009 06 2010 11 2009 05 2010 03 2009 01 2010
Kolekta bilitas
Harga Jual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
600.000 600.000 2.400.000 2.500.000 600.000 2.600.000 2.700.000 3.000.000 3.540.000 600.000 1.950.000 500.000 1.250.000 1.150.000 3.750.000
Harga Pokok 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 1.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
Margin yang ditangguhkan 100.000 100.000 400.000 500.000 100.000 2.600.000 200.000 3.000.000 540.000 100.000 450.000 100.000 250.000 150.000 750.000
Saldo Piutang 400.000 400.000 2.000.000 1.100.000 200.000 2.0000.000 3.000.000 2.500.000 100.000 530.000 400.000 600.000 900.000 600.000
Jenis Agunan 9 9 4 4 9 4 4 4 4 9 4 9 9 1 3
5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Asep Asep Sulaeman Ashari Atang Bin Sanin Candra Hidayat Dani Gunawan Dede Suhardinata Deri Rena E Dewi Sri Dewi Yuliya Dina Dina Dj Waluyo Djadjat S Egi Maulana Elly Nurliana Endah Endang Kosasih Eni Nurcahyani Enih Enjum Supena Giwa Sugiwa H Basir Hamid Bin H Hendra Heriyanto Hernah
10 2009 07 2009 10 2009 07 2009 05 2009 11 2009 10 2009 05 2009 03 2009 09 2009 03 2009 12 2009 05 2009 05 2009 06 2009 03 2009 08 2009 03 2009 05 2009 04 2009 09 2009 09 2009 12 2009 11 2009 03 2009 12 2009 02 2009
08 2010 05 2010 08 2010 05 2010 03 2010 09 2010 08 2010 03 2010 01 2010 07 2010 01 2010 10 2010 03 2010 03 2010 04 2010 01 2010 06 2010 01 2010 03 2010 02 2010 07 2010 07 2010 10 2010 09 2010 01 2010 12 2010 12 2009
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.500.000 2.500.000 600.000 1.800.000 1.950.000 600.000 1.250.000 2.500.000 2.400.000 2.400.000 1.200.000 2.400.000 1.800.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.400.000 1.800.000 3.900.000 3.700.000 2.500.000 3.000.000 3.750.000 600.000 600.000 3.900.000 1.950.000
2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000 1.500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 500.000
500.000 500.000 100.000 300.000 450.000 100.000 1.250.000 500.000 400.000 400.000 200.000 400.000 1.800.000 500.000 500.000 500.000 2.400.000 300.000 900.000 700.000 500.000 3.000.000 750.000 100.000 600.000 3.900.000 1.950.000
1.600.000 1.210.000 400.000 750.000 600.000 450.000 800.000 800.000 400.000 1.400.000 2.000.000 600.000 800.000 200.000 1.200.000 150.000 900.000 600.000 1.400.000 2.250.000 3.000.000 450.000 50.000 3.000.000
9 9 9 9 4 1 9 4 4 3 1 9 4 4 4 9 4 9 4 9 3 3 3 9 9 3 4
6
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70
Herni Hj. Siti Aisyah Husen Idah BT Daman Idi Ihwanudin Irah Ismail Marzuki Iwan Iyoh Munaroh Jaadih Kanti Kartini Komalasari Lia Marlina Lilis Handayani M Permana Mad Yusuf Mahpud Bin T Mamay Mansur Mansur Marni Maryani Maryati Mintarsih Misnan Suherman
02 2009 05 2009 05 2009 05 2009 03 2009 04 2009 11 2009 07 2009 05 2009 04 2009 11 2009 11 2009 07 2009 12 2009 12 2009 05 2009 11 2009 07 2009 07 2009 11 2009 04 2009 12 2009 06 2009 04 2009 04 2009 11 2009 10 2009
12 2009 03 2010 03 2010 03 2010 01 2010 02 2010 09 2010 05 2010 03 2010 02 2010 09 2010 09 2010 05 2010 10 2010 10 2010 03 2010 09 2010 05 2010 05 2010 09 2010 02 2010 10 2010 04 2010 02 2010 02 2010 09 2010 08 2010
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.900.000 2.500.000 600.000 3.125.000 2.500.000 1.250.000 2.600.000 600.000 2.500.000 600.000 2.500.000 3.750.000 1.300.000 2.500.000 800.000 1.250.000 3.650.000 1.250.000 3.600.000 600.000 600.000 1.200.000 3.750.000 600.000 3.000.000 2.500.000 600.000
3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 500.000
1.000.000 2.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 500.000 500.000 1.000.000 3.000.000 500.000 2.500.000 2.000.000 500.000
900.000 500.000 600.000 3.125.000 500.000 1.250.000 600.000 100.000 2.500.000 600.000 2.500.000 3.750.000 300.000 500.000 100.000 250.000 650.000 250.000 600.000 100.000 100.000 200.000 750.000 100.000 500.000 500.000 100.000
600.000 150.000 1.000.000 400.000 200.000 1.800.000 250.000 600.000 100.000 1.800.000 2.700.000 400.000 2.000.000 500.000 300.000 2.700.000 655.000 1.500.000 450.000 1.000.000 1.800.000 500.000 1.800.000 300.000
3 3 9 4 3 9 9 9 9 9 9 1 1 1 9 1 9 9 4 1 9 9 1 9 4 1 9
7
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Mukri Efendi Mulyadi Mulyati Nanih B Manta Nining W Nurhadi Nurrrilah Nyai Nuryani Owen Patim Pendi Penny Risyanti Priyonggo Rajat Ranto B Dahlan Rini Yulianti Rohayati Rohayati Binti Ruddy Saepudin Sahroni Samah Samsiah Sana Wijaya Sanudin Satgad Sarnadi Siti Badriah
10 2009 02 2009 07 2009 04 2009 11 2009 12 2009 06 2009 11 2009 09 2009 08 2009 11 2009 11 2009 04 2009 04 2009 11 2009 02 2009 07 2009 08 2009 12 2009 05 2009 09 2009 11 2009 03 2009 07 2009 04 2009 11 2009 12 2009
03 2010 12 2009 05 2010 02 2010 09 2010 10 2010 04 2010 09 2010 07 2010 06 2010 09 2010 01 2010 02 2010 02 2010 09 2010 12 2009 05 2010 02 2010 07 2010 03 2010 07 2010 09 2010 01 2010 05 2010 02 2010 09 2010 10 2010
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.750.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 1.250.000 1.200.000 2.500.000 1.800.000 3.750.000 2.400.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.950.000 2.600.000 1.800.000 2.270.000 1.524.000 600.000 3.900.000 1.200.000 3.750.000 2.400.000 3.900.000 600.000 2.500.000
2.500.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 2.000.000 500.000 2.000.000
250.000 1.200.000 200.000 400.000 250.000 200.000 500.000 300.000 3.750.000 400.000 500.000 2.500.000 500.000 2.500.000 450.000 600.000 300.000 270.000 1.524.000 600.000 900.000 200.000 750.000 400.000 3.900.000 100.000 500.000
1.500.000 500.000 200.000 725.000 1.000.000 1.195.000 1.350.000 2.100.000 1.200.000 1.800.000 2.500.000 600.000 400.000 1.350.000 750.000 644.000 1.300.000 150.000 2.100.000 900.000 300.000 1.400.000 600.000 450.000 2.000.000
9 4 9 4 3 9 1 1 1 9 4 9 9 4 4 3 9 1 9 9 3 1 9 9 9 9 1
8
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Siti Komariah Siti Mariam Siti Mariam Siti Patimah Siti Rohani Sri Astuti Sudarmadi Suherman Sumanta Sumiati Suparmiyati Suparta Susilawati Susilawati Sussy Tati Sumiyati Teguh Prasetio Tirah Udin Ujang B Recin Utay Uti Susianti Uun S Wansih Wina Ginawati Wita Imelda Yanih
02 2009 09 2009 09 2009 10 2009 10 2009 04 2009 11 2009 10 2009 07 2009 02 2009 11 2009 04 2009 04 2009 04 2009 08 2009 07 2009 06 2009 10 2009 05 2009 06 2009 11 2009 05 2009 07 2009 06 2009 11 2009 09 2009 05 2009
12 2009 02 2010 07 2010 08 2010 08 2010 02 2010 09 2010 08 2010 05 2010 12 2009 09 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 2010 05 2010 04 2010 08 2010 03 2010 04 2010 09 2010 03 2010 05 2010 04 2010 09 2010 07 2010 03 2010
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.600.000 1.125.000 3.000.000 600.000 600.000 2.400.000 2.400.000 2.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 600.000 2.500.000 1.770.000 2.500.000 2.500.000 600.000 3.900.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.750.000 600.000 2.500.000 1.950.000
2.000.000 1.000.000 2.500.000 500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 500.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 500.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 500.000 2.000.000
600.000 125.000 500.000 100.000 100.000 400.000 400.000 500.000 250.000 500.000 500.000 500.000 100.000 500.000 270.000 500.000 500.000 100.000 900.000 250.000 500.000 500.000 500.000 750.000 100.000 500.000 1.950.000
600.000 1.750.000 400.000 400.000 600.000 1.800.000 1.800.000 500.000 1.800.000 50.000 600.000 495.000 1.480.000 800.000 400.000 1.200.000 400.000 1.800.000 600.000 1.010.000 1.500.000 450.000 1.400.000 450.000
4 1 9 9 9 4 4 9 1 9 1 9 9 4 9 9 9 9 4 3 3 9 9 9 9 4 3
9
125 Yati Rahmayati 126 Yetty Retnawati 127 Yudi Wahyudi
12 2009 05 2009 05 2009
Keterangan: Kolektabilitas 1 Lancar 2 Diragukan 3 Macet Agunan: 1 Alat produksi atau mesin 3 Emas atau perhiasan 4 BPKB kendaraan 9 Sertifikat tanah
10 2010 03 2010 03 2010
1 1 1
4.375.000 1.950.000 1.250.000
3.500.000 1.000.000
875.000 1.950.000 250.000
3.500.000 450.000 300.000
1 1 1
1
