Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
PJ.091/PL/S/006/2014-00
Apa yang dimaksud Emas Perhiasan? • Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
Siapa yang tergolong Pedagang Emas Perhiasan? • Pedagang Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan.
Kegiatan Usaha Emas Perhiasan • Membuat dan menjual emas perhiasan; • Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan; • Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual; • Jual beli emas perhiasan; • Jual beli emas perhiasan dengan batu permata; • Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan; • Jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.
PPN dan PPnBM
PPh Pasal 21
Pasal 23
PPh Pasal 25/29
• Usaha Utama: • Penjualan Eceran Emas Perhiasan • Penjualan Emas Koin • Jasa pencucian dan perbaikan perhiasan • Usaha Sampingan: • Persewaan Harta Bergerak • Persewaan Harta Tidak Bergerak • Usaha Lain: • Perdagangan • Jasa • Industri • Kegiatan Membangun Sendiri
• Atas Gaji Pegawai • Atas Gaji Bukan Pegawai
• Atas Sewa Barang Bergerak
• Usaha utama: • Penjualan Eceran Emas Perhiasan • Penjualan Emas Batangan • Penjualan Emas Koin • Jasa Pencucian dan Perbaikan Emas Perhiasan • Usaha sampingan: • Persewaan harta bergerak • Usaha Lain: • Perdagangan • Jasa • Industri
PPh Pasal 4 ayat (2) • Atas sewa tanah dan bangunan • Atas jasa konstruksi apabila ada pembangunan rumah • Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 Tahun 2013)
Pengantar • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Termasuk dalam kategori ini adalah penyerahan atas emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan
Pengusaha Emas Perhiasan
Pabrikan Emas Perhiasan Pengusaha yang Menghasilkan Emas Perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual beli, jasa perbaikan/modifikasi, dan/atau jasa lain yang berkaitan dengan Emas Perhiasan
Pedagang Emas Perhiasan Pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Usaha Emas Perhiasan
Nilai Lain yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian.
20% dari selisih antara Harga Jual Emas Perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Pasal 4 PMK Nomor 30/PMK.03/2014
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan tidak dapat dikreditkan.
Pasal 5 PMK Nomor 30/PMK.03/2014
Tarif PPN •sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
Pasal 3 PMK Nomor 30/PMK.03/2014
Yang perlu diperhatikan • Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan tidak dapat dikreditkan; • Pengusaha Emas Perhiasan diwajibkan melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP); • Kewajiban tersebut berlaku juga bagi Pengusaha Emas yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kecil; • Pengusaha Emas Perhiasan yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan; • Pengusaha Emas Perhiasan yang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, wajib menggunakan media Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dalam sarana pengadministrasiannya.
Pajak
Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 30/PMk.03/2014
PENYETORAN & PELAPORAN • Penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT Masa • Kode MAP 411211 KJS 100 Pelaporan :
Form SPT Masa PPN 1111 untuk yg menggunakan
mekanisme PK-PM (mulai Maret 2014) Batas waktu pelaporan : akhir bulan berikutnya
SANKSI • Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPN Sanksi administrasi : denda Rp. 500.000,00 • Kurang atau tidak menyetorkan PPN Sanksi administrasi : bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang atau tidak disetor
Pengusaha toko emas perhiasan Omzet tidak lebih dari Rp4,8M dalam 1 Tahun Ketentuan WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) PPh Ketentuan
WP OPPT (PER-32/PJ/2010) Omzet lebih dari Rp4,8M dalam 1 Tahun
Aspek Perpajakan PPh 1.Pengusaha toko emas perhiasan sebagai WP Yang Memperoleh Penghasilan dari Kegiatan Usaha a. Peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. • Peredaran bruto dihitung dengan menjumlahkan omzet dari seluruh lokasi usaha; • Tarifnya 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha; • PPh terutang dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha, bersifat final. PP Nomor 46 Tahun 2013 & PMK Nomor 107/PMK.011/2013
PENYETORAN & PELAPORAN PPh Pasal 4 ayat (2) Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum. Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
Angsuran Masa Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan bagi selain Wajib Pajak di atas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
Cara Pembayaran Pajak Wajib Pajak melalui:
dapat
melakukan
Pembayaran
Pajak
1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013) a.Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa SSP yang telah diisi. b.Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN). 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER37/PJ/2013) a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”. b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
Simulasi Pengisian SSP 0 4 1
4 2 0
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 2013
Diisi dengan: • Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan • Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu)
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak
FORMULIR
SPT TAHUNAN
1771
IDENTITAS
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN :
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
JENIS USAHA
:
NO. TELEPON
:
PERIODE PEMBUKUAN
:
• BERI TANDA "X" PADA
SPT PEMBETULAN KE-…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU : NO. FAKS :
-
-
s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA AKUNTAN PUBLIK
:
N P W P AKUNTAN PUBLIK
:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
:
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
NPWP KONSULTAN PAJAK
:
:
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
A. PENGHASILAN KENA PAJAK B. PPh TERUTANG C. KREDIT PAJAK D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1)
2 0
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL 1 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
2
………………………………… 3
a.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b.
Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c.
Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
4
(Lihat Buku Petunjuk)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8.
a.
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
6
7
8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..……… 9.
10.
11.
12. 13.
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 – 7 – 8c)….
9
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… 10b
b.
STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c.
JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
a.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
(9 – 10c)…..
10c
11
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :
TGL b.
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Telah Disetor Diisi Jumlah Peredaran Bruto Selama Satu Tahun Pajak Diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih BAYAR / BELI
2. Pilih LAINNYA
Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih PAJAK
2. Pilih PPh FINAL BRUTO TERTENTU
Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Masukkan NPWP
2. Konfirmasi NPWP
Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
3. Masukkan Masa Pajak
4. Masukkan Pajak Terutang
Cara Pembayaran Pajak Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu melalui ATM:
2. Konfirmasi Pembayaran
Cara Pembayaran Pajak Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu :
PPh PASAL 25 BAGI WP OP PENGUSAHA TERTENTU
b. Untuk peredaran bruto dari seluruh lokasi usaha yang lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. TARIF
0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dimasing-masing tempat usaha Dibayar menggunakan SSP dengan NPWP terdaftar
Bank / Kantor Pos yang dapat menerima pembayaran pajak
Merupakan kredit pajak atas PPh terutang pada akhir Tahun Pajak
• Penjelasan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU 36/2008 • PMK Nomor 208/PMK.03/2009 • Per Dirjen Pajak Nomor PER32/PJ/2010
PENYETORAN & PELAPORAN PPh Pasal 25 • Penyetoran paling lambat tgl 15 bulan berikutnya • Kode MAP 411125 KJS 101 Pelaporan : Untuk WP yang melakukan pembayaran PPh Pasal
25 dan telah mendapatkan NTPN, SSP yang disampaikan merupakan laporan SPT PPh Pasal 25. Untuk WP yang pembayaran PPh Pasal 25 = NIHIL, wajib melaporkan SSP lembar ke-3 ke KPP/KP2KP Batas waktu pelaporan : Tanggal 20 bulan berikutnya Perdirjen No 22/PJ/2008
SANKSI • Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Sanksi administrasi : denda Rp. 100.000,00 • Kurang atau tidak menyetorkan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Sanksi administrasi : bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang atau tidak disetor
PENYETORAN & PELAPORAN SPT TAHUNAN • Penyetoran PPh Pasal 29 khusus untuk WP yang mempunyai penghasilan bruto melebihi 4,8 M dalam 1 tahun : paling lambat sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh OP • Kode MAP 411125 KJS 200 Pelaporan : menggunakan formulir SPT Tahunan PPh OP Form
1770 Batas waktu pelaporan : 31 Maret setelah akhir tahun pajak
2. Pengusaha toko emas perhiasan Pemberi Kerja/Pengguna Jasa OP
sebagai
A. Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan yang dipekerjakan. Perhitungan : Penghasilan Neto/gaji setahun : Rp. XX.XXX.XXX PTKP : Rp. XX.XXX.XXX (-) Penghasilan Kena Pajak : Rp. XXX.XXX PPh Terutang (x%) selama 1 th : Rp. XX.XXX PPh terutang perbulan (: 12 bulan) : Rp. X.XXX B. Kewajiban selaku pengguna Jasa oleh Orang Pribadi Pengusaha toko emas yang menggunakan jasa pembuatan emas perhiasan dari pihak lain (orang pribadi) wajib memotong PPh Pasal 21 atas jasa tersebut. Perhitungan : Dasar Pengenaan = 50 % x Penghasilan Bruto (PER-31/PJ/2012) Tarif = Pasal 17 UU PPh Jika penerima penghasilan tidak mempunyai NPWP tarif lebih tinggi 20%
PENYETORAN & PELAPORAN PPh Pasal 21 • Penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat tgl 15 bulan berikutnya • Kode MAP 411121 KJS 100 Pelaporan : menggunakan formulir SPT Masa 1721 Batas waktu pelaporan : tanggal 20 bulan berikutnya
SANKSI • Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Sanksi administrasi : denda Rp. 100.000,00. • Kurang atau tidak menyetorkan PPh Pasal 21 Sanksi administrasi : bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang atau tidak disetor
3. Pengusaha toko emas perhiasan sebagai pengguna jasa dari pihak lain (WP Badan) Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa kepada pihak lain (WP Badan) contoh : jasa pembuatan perhiasan oleh pihak lain Perhitungan : Dasar Pengenaan : Penghasilan Bruto Tarif : 2% Jika pemberi jasa tidak mempunyai NPWP tarif lebih tinggi 100% atau menjadi 4%
PENYETORAN & PELAPORAN PPh Pasal 23 • Penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat tgl 15 bulan berikutnya • Kode MAP 411124 KJS 100 Pelaporan : menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 (JIKA ADA TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA) Batas waktu pelaporan : tanggal 20 bulan berikutnya
SANKSI • Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 Sanksi administrasi : denda Rp. 100.000,00. • Kurang atau tidak menyetorkan PPh Pasal 23 Sanksi administrasi : bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang atau tidak disetor
4. Pengusaha toko emas perhiasan yang melakukan sewa tempat kegiatan usaha
Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran sewa tempat kegiatan usaha Perhitungan : Dasar Pengenaan : Penghasilan Bruto Tarif : 10 % (FINAL)
PENYETORAN & PELAPORAN PPh Pasal 4 ayat (2) selain terkait PP No. 46 Tahun 2013 • Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tgl 15 bulan berikutnya • Kode MAP 411128 KJS 403 Pelaporan : menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (JIKA ADA TRANSAKSI /PEMBAYARAN SEWA) Batas waktu pelaporan : tanggal 20 bulan berikutnya
SANKSI • Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Sanksi administrasi : denda Rp. 100.000,00 • Kurang atau tidak menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) Sanksi administrasi : bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang atau tidak disetor
CARA PENGHITUNGAN PPN
PKP Usaha Kegiatan Tertentu Contoh: PKP Y seorang penjual emas perhiasan eceran, membeli emas perhiasan dari PKP Z sebagai barang modal dengan harga beli Rp 15.000.000, kemudian PKP Y menjual kembali emas perhiasan tersebut dengan harga jual Rp25.000.000 PPN yang dipungut PKP Z = 10% x Rp15.000.000 = Rp1.500.000 PPN sebesar Rp1.500.000 tersebut merupakan Pajak Masukan (PM) bagi PKP Y namun TIDAK DAPAT DIKREDITKAN.
PPN yang dipungut PKP Y dari pembeli emas di tokonya =10 %X Rp25.000.000 = Rp 2.500.000 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = 80% x Rp2.500.000 = Rp2.000.000 PPN yang harus dibayarkan ke Kas Negara= Rp2.500.000-Rp2.000.000= Rp500.000
CARA PENGHITUNGAN PPh PASAL 25 Untuk peredaran bruto yang melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Nama NPWP
: Dian Widyanto : 48.999.666.2-035.000
Alamat
: Jalan Budhi No.20 Jakarta
Bulan
NPWP tempat usaha KPP Lokasi
Alamat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001 48.999.666.2-035.001
Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta Jalan Sakti No. 18 Jakarta
Jumlah
Dian Widyanto Dian Widyanto
Peredaran Bruto Pedagang Pengecer 58,792,000 78,540,000 905,470,000 1,187,450,000 878,940,000 95,845,000 798,540,000 89,588,000 95,481,500 60,145,500 65,841,000 500,000,000 4,814,633,000
Angsuran PPh Pasal 25= 0,75% X Peredaran Bruto setiap bulan PPh Pasal 25 dibayar 440,940 589,050 6,791,025 8,905,875 6,592,050 718,838 5,989,050 671,910 716,111 451,091 493,808 3,750,000 36,109,748
PER-32/PJ/2010
CARA PENGHITUNGAN PPh Final Untuk peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.
PPh Final = 1% X Peredaran Bruto setiap bulan
PP No. 46 Tahun 2013
Isilah SPT Masa dan Tahunan Anda dengan BENAR, LENGKAP, dan JELAS
