KAJIAN AKUNTANSI ATAS BUNGA JASA GIRO DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN YANG BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA PADA TANGGAL PELAPORAN
go .id
Oleh: Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan I. Pendahuluan
Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
en da ha ra an .
Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat/daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum. Dalam prakteknya, saat ini terdapat dua variasi perlakuan bunga atas rekening giro Bendahara Pengeluaran. Disatu sisi rekening giro Bendahara pengeluaran satker diberikan pendapatan jasa giro oleh bank. Namun, di sisi yang lain, terdapat pula rekening giro yang tidak diberikan jasa giro oleh bank.
Sejauh ini ini belum ada keseragaman persepsi atas praktek akuntansi mengenai penyajian pendapatan jasa giro yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan di neraca. Sampai kajian ini disusun, akun kas yang
.p er b
disediakan dalam sistem akuntansi instansi hanya ada dua yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan hal ini, sebagian berpandangan agar saldo jasa giro tersebut diakuntansikan ke dalam akun Kas di Bendahara Pengeluran. Sebagian lagi berpendapat bahwa saldo jasa giro tersebut
w w
harus diakuntansikan ke dalam akun Kas di Bendahara Penerimaan. Bahkan,
terdapat pihak yang menyarankan agar saldo jasa giro tersebut tidak diakuntansikan,
w
namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan
pertimbangan bahwa nilai jasa giro tidak material. Standar Akuntansi Pemerintahan belum mengatur secara khusus tentang perlakuan akuntansi atas bunga jasa giro. Padahal, kontradiksi pandangan atas perlakuan akuntansi untuk pendapatan jasa giro di rekening Bendahara Pengeluaran tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan
1
pemerintah pusat yang “andal” dan “dapat dibandingkan”. Berkenaan dengan hal itu, kajian ini memberikan argumentasi bahwa untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2008, pendapatan bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas Negara pada tanggal pelaporan sebaiknya disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran di dalam Neraca.
go .id
II. Hasil Kajian
Berdasarkan kajian atas ketentuan perundang-undangan terkait substansi jasa giro di rekening giro Bendahara Pengeluaran, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
en da ha ra an .
a. Jasa giro Bendahara Pengeluaran harus diakui dan disajikan dalam Laporan Keuangan
Menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat 2 kriteria minimum untuk pengakuan suatu peristiwa atau kejadian, yaitu apabila: •
kejadian atau peristiwa tersebut memberikan manfaat ekonomi;
•
kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan handal.
Apabila dihubungkan dengan kriteria minimum tersebut, maka pendapatan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran haruslah diakuntansikan karena (1) jasa
.p er b
giro tersebut memberikan manfaat arus masuk ke kas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan (2) nilai jasa giro tersebut dapat diukur dengan andal karena nilainya tertera secara eksplisit di dalam rekening giro Bendahara Pengeluaran.
w w
b. Substance over Form: Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran yang
w
Belum Disetorkan ke Kas Negara pada Tanggal Pelaporan sebaiknya disajikan dalam Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam hal penyajian saldo jasa giro rekening Bendahara di neraca, kami berpandangan untuk menerapkan prinsip substance over form sebagaimana disajikan berikut. a) Aspek Formal Jasa Giro •
Bahwa jasa giro dari rekening Bendahara Pengeluaran adalah penerimaan negara 2
Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan mengatur bahwa Pemerintah pusat/ Pemda berhak memperoleh bunga dan/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum (pasal 24 ayat 1). Lebih lanjut, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/2004 mengatur bahwa bunga dan atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan pendapatan negara atau daerah. tatanan
operasional,
KMK
No.
318/KMK.02/2004
tentang
go .id
Dalam
Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah mengatur secara khusus bahwa terhadap rekening Bendaharawan umum/bendaharawan/
en da ha ra an .
Pemegang rekening atas nama Pemerintah pusat dan/atau Pemda pada Bank Umum yang merupakan Persero dan atau Bank Pembangunan Daerah, dikenakan jasa giro dan disetor ke kas Negara/Daerah sebagai Penerimaan Negara/Daerah.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini dapat disimpulkan bahwa jasa giro dari rekening giro Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Pusat adalah penerimaan negara yang harus disetor ke kas negara. •
Bahwa Administirasi terhadap pendapatan negara menjadi tanggung jawab
.p er b
Bendahara Penerimaan. Peraturan
Menteri
Keuangan
73/PMK.05/2008
tentang
Tata
Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satuan Kerja menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah
w w
orang
yang
ditunjuk
untuk
menerima,
menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan negara dalam
w
rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuan kerja Kementerian Negara Lembaga.
b). Aspek Substansi : Jasa Giro diadministrasikan oleh Bendahara Pengeluaran Secara substansi, wujud jasa giro rekening Bendahara Pengeluaran adalah berupa kas yang diperoleh sebagai hasil (yield) dari saldo uang yang tertanam
3
di rekening giro Bendahara Pengeluaran. Pada prakteknya, adalah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran untuk menatausahakan dan menyetorkan saldo jasa giro yang masih tersisa pada tanggal pelaporan ke kas negara. c). Justifikasi Memasukkan Saldo jasa Giro ke dalam Kas di Bendahara Pengeluaran
go .id
Dalam Bultek 01, definisi Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari
en da ha ra an .
pelaksanaan tugas pemerintahan (PNBP). Sementara, Kas di Bendahara Pengeluaran didefinisikan sebagai kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal negara. Dari definisi tersebut dapat disusun suatu premis bahwa definisi suatu akun kas melekat dengan substansi pengelolaan kas tersebut, yaitu: (i) Akun Kas di Bendahara Pengeluaran untuk menampung saldo kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan (ii) Akun Kas di Bendahara Penerimaan untuk menampung saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
.p er b
Mengacu kepada ketentuan di dalam Bultek 01 tersebut maka transaksitransaksi di luar uang persediaan seperti saldo jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan tidak dapat disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran (karena bukan merupakan bagian dari sisa UP
w w
yang belum dipertanggungjawabkan) dan tidak dapat pula disajikan sebagai
w
Kas di Bendahara Penerimaan (karena dana tersebut tidak berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan). Namun demikian, karena jasa giro tersebut memenuhi kriteria minimal pengakuan dan pengukuran sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka jasa giro tersebut harus tetap diakuntansikan. Salah satu alternatif adalah dengan membuat akun baru seperti akun Kas Lainnya di neraca Sistem Akuntansi Instansi. Namun, alternatif ini memiliki
4
risiko jika harus diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2008. Risiko tersebut terkait dengan ketersediaan waktu mengingat bahwa saat ini kementerian negara/lembaga telah menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
go .id
unaudited pun sedang dalam proses penyusunan. Dengan mempertimbangkan aspek risiko tersebut dan dengan mengunggulkan secara relatif subtansi pengelolaan jasa giro yang berada pada Bendahara
en da ha ra an .
Pengeluaran dari aspek formalnya, untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2008, jasa giro Bendahara Pengeluaran tersebut lebih memadai jika diklasifikasikan dalam akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Hal ini dikarenakan bahwa tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sesungguhnya tidak hanya sebatas pengelolaan uang persediaan, tetapi Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai Wajib Pungut, mengelola LS gaji dan honor, mengelola pengembalian belanja, serta penyimpanan dan penyetoran jasa giro. Agar informasi di dalam laporan keuangan tidak bias, perlu diberikan pengungkapan yang cukup di dalam Catatan atas Laporan Keuangan
.p er b
mengenai pendapatan jasa giro tersebut. III. Penutup
Saldo jasa giro Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan pada tanggal pelaporan memenuhi syarat untuk disajikan di dalam neraca karena memenuhi
w w
kriteria minimal pengakuan dan pengukuran sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, terdapat perbedaan persepsi tentang kebijakan
w
akuntansi atas saldo jasa giro tersebut. Ketentuan formal yang ada saat ini belum didapat dijadikan rujukan yang pasti untuk menetapkan penyajian saldo jasa giro Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran atau pun sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Sesuai dengan fakta bahwa jasa giro ditempatkan pada rekening giro Bendahara Pengeluaran, maka dengan mengacu pada prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form), sebaiknya jasa giro Bendahara Pengeluaran yang
5
belum disetorkan pada tanggal pelaporan disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran disertai dengan pengungkapan yang cukup di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan kepastian dalam aspek formal, KSAP perlu mengembangkan ruang lingkup pos Kas di Bendahara Pengeluaran agar lebih merepresentasikan
go .id
keseluruhan wewenang dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Lebih lanjut, untuk implementasinya perlu disediakan akun-akun terkait di dalam sistem
Daftar Pustaka
en da ha ra an .
akuntansi.
Departemen Keuangan. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 tahun 2008. tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satuan Verja. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Buletin Teknis Nomor 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat. Departemen Keuangan. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
.p er b
Departemen Keuangan. 2004. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
w
w w
Departemen Keuangan. 2004. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2004 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah.
6
