No title

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

: 2089-1660 : 91300.13.04 : 4102002.91 : 16,5 x 21,5 cm : xviii + 109

ra t. bp s. go

Nomor ISSN Nomor Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

ap

ua

ba

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

tp :// w

w

w

.p

Gambar Kulit : Bidang IPDS Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Papua Barat

ht

.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

.id

ra t. bp s. go

GUBERNUR PAPUA BARAT SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2012 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

w

.p

ap

ua

ba

Data dan informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat di dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan manusia telah mampu meningkatkan kualitas manusia terutama pada derajat kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

ht

tp :// w

w

Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang telah berupaya menerbitkan buku ini saya mengucapkan terima kasih dan bagi para perumus kebijakan, arah pembangunan manusia harus lebih mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Terima kasih.

Manokwari, September 2013 GUBERNUR PAPUA BARAT

ABRAHAM O. ATURURI

i

ii

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI PAPUA BARAT SAMBUTAN

ua

ba

ra t. bp s. go

.id

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai . Terutama pada pembangunan manusia, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berusaha menyajikan gambaran tentang sumber daya manusia dan komponen-komponen yang digunakan dalam penyusunan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat untuk memberikan gambaran perkembangan pembangunan manusia yang teraktualisasikan dalam publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

Data dan informasi statistik yang dicakup dalam publikasi ini, dibutuhkan tidak hanya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, namun juga oleh berbagai konsumen data. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat. Manokwari, September 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat K e p a l a,

DRS. ISHAK L. HALLATU, M.Si NIP. 195703241980021002

iii

iv

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat

.id

Tahun 2012 ini tersaji atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ra t. bp s. go

(BAPPEDA) Provinsi Papua Barat. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2012.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi

ba

pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya,

ua

disparitas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam

ap

pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan.

.p

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya

w

publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang

ht

tp :// w

w

membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Manokwari, September 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Kepala,

Drs. Simon Sapary, M.Sc. NIP. 19660607 199302 1 001

v

vi

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Daftar Isi

Metodologi 2.1 Sejarah Penghitungan IPM 2.2 Sumber Data 2.3 Metode Penyusunan Indeks 2.4 Besaran Skala IPM

w

w

.p

ap

ua

II.

ht

tp :// w

III.

i iii v vii xi xv 1 1 8 8 9

.id

ba

ra t. bp s. go

Sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penulisan 1.3 Manfaat Penulisan 1.4 Sistematika Penulisan

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2012 3.1 Kependudukan 3.2 Kondisi Kesehatan 3.2.1 Sarana Kesehatan 3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat 3.3 Kondisi Pendidikan 3.3.1 Angka Melek Huruf 3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah 3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah 3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

11 11 12 12 19 20 20 28 28 36 48 51 53 54 61

vii

viii

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Kondisi Perekonomian 64 3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto 64 (PDRB) 3.4.2 Struktur Ekonomi Regional 66 3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi 68 IV Perkembangan Komponen IPM 2010-2012 70 4.1 Perkembangan Kesehatan 71 4.2 Perkembangan Pendidikan 73 4.2.1 Perkembangan Angka Melek huruf 73 4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah 75 4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli 77 4.4 Perkembangan IPM 79 4.5 Reduksi Shortfall 83 V Disparitas IPM Antar Wilayah 85 5.1 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi 86 Papua Barat 5.2 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota secara 88 Nasional 5.3 Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam 90 Diagram Kuadran 5.3.1 IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 91 5.4 Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia 97 Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat VI Penutup 99 Daftar Pustaka 102 Lampiran 105

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t. bp s. go

.id

3.4

ix

x

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Daftar Tabel No

Judul Tabel

Hal.

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

18

3.1

Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km 2 Papua Barat Tahun 2012

24

3.2

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

31

3.3

Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua BaratTahun 2010-2011

32

3.4

Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012*

34

3.5

Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2011-2012

38

Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

40

3.7

Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

43

3.8

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

46

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t. bp s. go

.id

2.1

ht

tp :// w

3.6

xi

xii

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

48

3.11

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012

59

3.12

Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2010-2012

62

3.13

PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

65

3.14

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

67

4.1

Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

72

4.2

Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012

74

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012

76

4.4

Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012

78

4.5

IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

80

4.6

Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012

84

5.1

IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

89

ht

ra t. bp s. go

ba

ua

ap

.p w

tp :// w

w

4.3

.id

3.9

xiii

xiv

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Daftar Gambar No.

Judul Gambar

Hal.

Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia

13

3.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2012

21

3.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2012

22

3.3

Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2012

25

3.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2012

26

3.5

Jumlah Rumah Sakit yang Telah Beroperasi dan Rasio Penduduk-Rumah Sakit di Papua Barat Tahun 2012

29

30

3.7

Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

42

3.6

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

45

3.9

Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

52

3.10

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

53

w

Jumlah Rumah Sakit Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2012

ht

tp :// w

w

3.6

.p

ap

ua

ba

ra t. bp s. go

.id

2.1

xv

xvi

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

55

3.12

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2012 (%)

69

5.1

Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 20102012

88

5.2

Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010

91

5.3


94

5.4


96

5.5

Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2012

98

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

ra t. bp s. go

.id

3.11

xvii

xviii

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

BAB I PENDAHULUAN

.id

1.1. Latar Belakang Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan

ra t. bp s. go

besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradigma tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila

ba

tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

ua

Besaran PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 42,759 miliar, sedangkan atas dasar harga

ap

konstan 2000 mencapai Rp 13,781 miliar. Sementara pertumbuhan

.p

ekonomi Papua Barat tahun 2012 dengan migas sebesar 15,84 persen

w

terhadap tahun 2011 (year on year). Sedangkan pertumbuhan PDRB

w

tanpa migas pada tahun 2012 ‘hanya’ mencapai 7,41 persen, lebih

tp :// w

rendah dari pertumbuhan PDRB dengan migas. Seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2012. Pertumbuhan

ht

ekonomi tertinggi di sektor Industri pengolahan sebesar 27,76 persen. Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat (September) tahun

2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan (September) tahun 2011 yaitu sebesar 227,1 ribu jiwa (28,53 persen) menjadi 223,2 ribu jiwa (27,04 persen). Meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan namun persentase penduduk miskin Papua Barat masih berada pada peringkat kedua kemiskinan di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

1

Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ini terutama terkonsentrasi di daerah perdesaan mencapai 213,49 ribu jiwa (94,00 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan hanya sebesar 13,62 ribu jiwa (6,00 persen) dari total penduduk miskin.

.id

Indikator penting ketenagakerjaan yang sering mendapatkan

ra t. bp s. go

perhatian adalah terkait isu pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami penurunan pada Agustus 2012 menjadi 19.856 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 sebesar 33.031 orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kondisi Agustus 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2011 yaitu

ba

dari 8,94 persen menjadi 5,49 persen.

Kinerja perekonomian yang diukur melalui besaran nilai PDRB agar

ua

dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat, maka

ap

pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran besar

kemerataan

atau

ketimpangan

distribusi

.p

seberapa

w

pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan

w

menggunakan koefisien gini ratio. Bila diperbandingkan, diperoleh fakta

tp :// w

bahwa gini ratio tahun 2009-2012 di Provinsi Papua Barat ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Hal ini dijelaskan oleh nilai

ht

koefisien gini ratio yang cenderung mengalami peningkatan dari 0,35 di tahun 2009 menjadi 0,37 di tahun 2010. Di tahun 2011 gini ratio kembali meningkat menjadi 0,39 persen dan pola ini berlanjut sampai tahun 2012 dimana gini ratio meningkat menjadi 0,42. Tingkat kemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

2

berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapatan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 20 persen berpendapatan teratas. Pada tahun 2012 pada kelompok berpendapatan rendah, distribusi pendapatan yang semestinya diterima 40 persen penduduk ternyata

.id

hanya 18,86 persen. Sementara pada kelompok penduduk dengan

ra t. bp s. go

pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 persen ternyata pada kelompok ini menikmati 41,46 persen dari total pendapatan.

Dampak dari produksi LNG Tangguh yang telah mulai beroperasi pada akhir tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat

ba

tahun 2012 mencapai 15,84 persen, jauh lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,23 persen. Relatif tingginya

ua

capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dinilai belum

ap

berkualitas karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat

.p

pengagguran terbuka masih tergolong tinggi. Disamping itu koefisien gini

w

ratio yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan

w

distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga pendapatan yang

tp :// w

dihasilkan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan

ht

pembangunan

yang

hanya

didasarkan

pada

tingginya

angka

pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

3

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan

.id

Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan

ra t. bp s. go

pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan

ba

pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan

ua

pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi.

ap

Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin

.p

cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah

w

tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok

w

rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah

tp :// w

sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan

ht

investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan. Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihanpilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

4

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu: •

Produktivitas.

Masyarakat

harus

dapat

meningkatkan

produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu,

.id

pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan •

ra t. bp s. go

manusia.

Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh

kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus

ba

•

dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang

ua

akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup Pemberdayaan.

Pembangunan

harus

dilakukan

oleh

.p

•

ap

harus dilengkapi.

w

masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi dalam

mengambil

keputusan

dan

proses-proses

yang

w

penuh

tp :// w

mempengaruhi kehidupan mereka. Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan

ht

perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/purchasing power parity (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. angka

melek

huruf

dan

rata-rata

lama

sekolah

.id

Indikator

ra t. bp s. go

merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dan

ba

memperluas pilihan-pilihan manusia (enlarging the choice of the people). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia

ua

adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan

ap

dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

.p

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah

w

percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah.

w

Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara,

tp :// w

untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang

ht

memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

6

Perhatian

pemerintah

Indonesia

akan

isu

perkembangan

pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (fiscal gap) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang

.id

digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah

ra t. bp s. go

penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang pembangunan

dari

ba

berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi masing-masing

daerah

apakah

mampu

ua

memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil

ap

pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

.p

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat

w

Tahun 2012” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang

w

kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta

tp :// w

komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain

ht

dan periode sebelumnya.


7

1.2. Tujuan Penulisan Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2012. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wilayah,

.id

data disajikan dari tahun 2010-2012 untuk membandingkan dengan

ra t. bp s. go

kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah: 1.

Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2010-2012.

2.

Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya

serta

komponen-komponen

indeks

ba

pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2010Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar

ap

3.

ua

2012.

.p

wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2012.

w

w

1.3. Manfaat Penulisan

tp :// w

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

ht





Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan. Selain

sebagai

sumber

informasi

dalam

pemantauan

pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya.


8



Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

.id

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan

ra t. bp s. go

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab

ba

ini ditutup dengan sistematika penulisan.

ua

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM

ap

dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan

.p

IPM.

w

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Provinsi Papua

w

Barat memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan

tp :// w

manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

ht

Bab selanjutnya yakni Bab IV menganalisis perkembangan

komponen IPM 2010-2012. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dengan nasional, pembahasan perkembangan IPM dan reduksi shortfall. Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi


9

dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional dari peringkat capaian IPM kabupaten/kota menurut peringkat provinsi dan nasional. Analisis IPM diperdalam dengan melakukan perbandingan keberhasilan ekonomi dan pembangunan manusia dalam analisis kuadran.

.id

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab

ra t. bp s. go

III dan bab VI sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

publikasi ini.


10

BAB II METODOLOGI

2.1

Sejarah Penghitungan IPM

.id

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh

ra t. bp s. go

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (Human Development Report) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan

ba

1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level

ua

provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah

ap

disajikan sampai level kabupaten/kota. IPM Provinsi Papua Barat mulai dihitung sejak tahun 2005.

.p

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pemekaran berdasarkan

w

w

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi

tp :// w

Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Provinsi Irian Jaya Barat memenuhi kelengkapan syarat sebuah pemerintahan

ht

provinsi paska pemilihan gubernur dan wakil gurbernur yang menetapkan Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai gubernur dan wakil gurbernur yang dilantik pada tanggal 26 Juli 2006. Publikasi IPM ini mengawali penerbitan rutin buku IPM Provinsi Papua Barat.


11

2.2

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah: Susenas Kor : digunakan untuk menghitung indikator seperti angka penghitungan pengeluaran per kapita.

.id

harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan

ra t. bp s. go

Susenas Modul Konsumsi : digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada 27 komoditas.

Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2012 : digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan manusia pada kurun waktu 2010-2012. PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 :

ba

digunakan untuk melihat PDRB kabupaten/kota, PDRB Provinsi

ua

Papua Barat, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita

w

Metode Penyusunan Indeks

w

2.3

.p

ap

sebagai gambaran pembangunan perekonomian.

tp :// w

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga

dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat,

ht

dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (purchasing power parity) yang telah disesuaikan.

Penjelasan rinci metode penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

12

ba

ra t. bp s. go

.id

Gambar 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia

ua

Angka harapan hidup pada saat lahir

ap

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan

.p

lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada

w

perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun

ht

tp :// w

w

langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah: a.

Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.

b.

Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada huruf a di atas.

c.

Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program MORTPACK sub program CEBCS.


13

d.

Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.

e.

Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun

ra t. bp s. go

Angka Melek Huruf

.id

2009 - 2011 dilakukan dengan ekstrapolasi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan angka melek huruf adalah:

Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih yang

ua

b.

ba

a.

ap

dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf

.p

lainnya.

Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.

ht

tp :// w

w

w

c.

Rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut: a.

Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.


14

b.

Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah.

c.

Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data

menggunakan

fungsi

mean. Untuk

menghitungnya dapat menggunakan paket Program

ra t. bp s. go

.id

SPSS. Paritas Daya Beli yang Disesuaikan

Langkah-langkah menghitung paritas daya beli adalah: a.

Menghitung pengeluaran per kapita, y.

b.

Menghitung pengeluaran per kapita yang dimark up 20

ba

persen, y1 = y x (1,20).

Menghitung pengeluaran riil, y2 dengan membagi y1

ua

c.

Menghitung paritas daya beli dari 27 komoditi dengan

.p

d.

ap

dengan indeks harga konsumen.

∑

PPP per unit =

∑

(

)

ht

tp :// w

w

w

persamaan:


15

PPP =

Paritas daya beli,

Ei,j =

Pengeluaran komoditas ke – j di Kabupaten ke-i Provinsi Papua Barat,

P9, j = Harga komoditas ke – j di Jakarta Selatan,

.id

Qi , j = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di di

ra t. bp s. go

Kabupaten ke-i Provinsi Papua Barat.

Khusus komoditi rumah sewa, unit kualitasnya ditentukan berdasarkan indeks kualitas rumah. Indeks kualitas rumah dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas

ba

rumah tinggal dari delapan variabel. Kedelapan variabel ini diberi skor berdasarkan karakteristik yang sesuai (lihat

ua

lampiran 3).

ap

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan

tp :// w

w

w

.p

skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), berdinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah 4/8 = 0,50.

ht

Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah tangga tersebut adalah 0,50 unit. e.

Menghitung y3 = y2/PPP.

f.

Mengurangi y3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:


16

Formula Atkinson Ci  jika Ci   Z  12  Z  2 C  Z   jika Z  C  2Z i  i    1 3 1 2  jika 2 Z  Ci   3Z  Z  2  Z   3 Ci   2Z   Z  2  Z 1 2  3  Z 1 3  4 C  3Z 1 4 jika 3Z  C  4Z i  i  



 

Dengan: C(i) =



ra t. bp s. go





.id



Ci*

PPP dari pengeluaran riil per kapita, y3.

Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis

Menghitung IPM

Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka

ua

a.

ba

kemiskinan.

.p

ap

masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

ht

tp :// w

w

w

Dengan:

Indeks

=

X(i,j) = Indeks komponen ke-i dari kabupaten ke –j; X(i-min) = Nilai minimum dari Xi X(i-maks) = Nilai maksimum dari Xi Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.


17

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM Komponen IPM

Maksimum

Minimum

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

Rata-rata Lama Sekolah

85

25

Standar UNDP

100

0

Standar UNDP

15

0

UNDP menggunakan Combined Gross Enrollment Ratio

732.720a

Daya Beli

.id

Angka Melek Huruf

ra t. bp s. go

Angka Harapan Hidup

300.000 360.000b

UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

Menghitung indeks pengetahuan :

2 1  X 21    X 22  3 3

ua

X2 

ba

b.

ap

Dengan:

ht

tp :// w

w

w

.p

X 21  Indeks Melek Huruf X 22  Indeks Lama Sekolah

c.

Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

IPM 

1  Indeks X (i ) 3 j

Dengan Indeks X(i) = Indeks komponen IPM ke i; i

= 1 (Indeks angka harapan hidup), 2 (Indeks pendidikan), 3 (Indeks daya beli).


18

Menghitung Reduksi Shortfall (r) : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

]

⁄

.id

r=[

ra t. bp s. go

Dengan:

= reduksi shortfall,

IPMt + n

= IPM pada tahun (t + n)

IPMt

= IPM pada tahun (t)

2.4 Besaran Skala IPM

ba

r

ua

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori.

ap

Keempat kelompok itu adalah (UNDP, 2009):

.p

IPM Sangat Tinggi apabila IPM sama dengan 90,00 atau lebih

w

IPM Tinggi apabila IPM antara 80,00 – 89,99

w

IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79,99

ht

tp :// w

IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,00


19

BAB III KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2012

.id

3.1 Kependudukan

ra t. bp s. go

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Besarnya peran

ba

penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian

ua

jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah

ap

perbaikan kualitas sumber daya manusia.

.p

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan

w

mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik,

w

namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban dan

tp :// w

menimbulkan masalah sosial bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah

ht

pembangunan manusia yang berkualitas. Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan

pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

20

yang cepat. Papua Barat sebagai provinsi termuda ketiga di Indonesia, merupakan salah satu dari 33 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

.id

Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat 1971-2012

Gambar 3.1

900

ra t. bp s. go

800 700

Penduduk

600 500 400 300

ba

200

0

ua

100 1971

1980

1990

2000

2005

2010

2011

2012

.p

ap

Jiwa (ribu) 221.46 283.49 358.51 529.69 688.2 760.42 789.01 816.28

w

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi

w

Papua Barat pada tahun 2012 mencapai 816.280 jiwa. Dibandingkan

tp :// w

dengan pada waktu pertama kali diadakan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat yang saat itu masih menjadi

ht

bagian wilayah dari Provinsi Papua berjumlah 221,46 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat terjadi antara tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005. Penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan hingga mencapai 529,69 ribu jiwa pada kondisi Sensus Penduduk tahun 2000. Pada saat pendataan SUPAS 2005 penduduk Papua Barat telah mencapai 688,2 ribu jiwa, kemudian berdasarkan hasil


21

Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Papua Barat berjumlah menjadi 760.422 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat 1971-2012

.id

Gambar 3.2

3.76

ra t. bp s. go

3.98 3.71

2.78

ua

ba

2.38

3.61

.p

ap

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2011 2010-2012

w

Pertumbuhan penduduk rata-rata Papua Barat berada pada kisaran

w

2-4 persen per tahun. Selama tahun 1971-2010, Papua Barat mengalami

tp :// w

pertumbuhan rata-rata sebesar 3,21 persen per tahun. Sementara pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antar Sensus Penduduk 1971-

ht

1980, 1980-1990, 1990-2000, dan 2000-2010 sebesar 2,78 persen; 2,38 persen; 3,98 persen dan 3,71 persen. Pertumbuhan penduduk mulai mengalami kecenderungan melambat setelah tahun 2000. Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk tahun 2000 hingga kondisi tahun 2010 sebesar 3,71 persen, sedangkan pertumbuhan 2010-2012 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 3,61 persen. Penurunan pertumbuhan


22

penduduk ini bisa disebabkan oleh semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, sehingga pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini berangsur-angsur mulai mengalami perlambatan seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas dan mortalitas. Papua Barat memiliki sebaran penduduk yang tidak merata antar

.id

wilayah. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Sorong dan

ra t. bp s. go

Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 206.583 jiwa dan 201.936 jiwa atau sekitar 25,31 dan 24,74 persen dari total penduduk Papua Barat. Atau dengan kata lain, jumlah penduduknya setengah dari penduduk Papua Barat. Sementara jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Tambrauw hanya sebesar 6.395 jiwa (0,78 persen dari total penduduk

ba

Papua Barat).

Menurut luas wilayah, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah

ua

terbesar di Provinsi Papua Barat, yaitu 20.840,83 Km2, namun kepadatan

ap

penduduknya hanya 2,70 jiwa/Km2, demikian pula dengan Kabupaten

.p

Kaimana, luas wilayahnya terbesar kedua di Papua Barat, namun

w

kepadatan penduduknya hanya 3,08 jiwa/Km2. Sementara Kota Sorong

w

yang luas wilayahnya paling kecil diantara kabupaten lainnya justru

tp :// w

memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 314,16 jiwa/Km2. Padatnya penduduk Kota Sorong tak lepas dari motif ekonomi yang

ht

menjadi daya tariknya. Perusahaan minyak yang telah didirikan pada zaman Pemerintahan Belanda membuat daerah ini lebih maju dan menjadi awal daya tarik dibandingkan dengan daerah lainnya. Kota Sorong adalah pintu gerbang bagi daerah lainnya di Papua Barat. Berbeda dengan Kota Sorong, Kabupaten Manokwari adalah kota tua yang awalnya sulit untuk berkembang. Namun setelah Provinsi Papua Barat menjadi daerah otonom, dimekarkan dari provinsi induknya, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

23

Provinsi Papua, dan dijadikannya Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi, wilayah ini menjadi daerah ‘baru’ yang mulai berkembang. Sebagai pusat pemerintahan di Papua Barat, Kabupaten Manokwari mulai menata diri dan tumbuh menjadi daerah ramai dan padat penduduk. Secara agregat Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah

.id

97.024,27 Km2 dan jumlah penduduk 816.280 jiwa termasuk sebagai

ra t. bp s. go

provinsi yang kepadatan penduduknya paling rendah, yakni hanya 8,41 jiwa/Km2. Besaran tersebut mempunyai makna rata-rata hanya terdapat sekitar delapan orang penduduk dalam setiap Km2.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km 2 Papua Barat Tahun 2012

(1)

(2)

71 069

Kepadatan Penduduk/Km2

(4)

(5)

11 036,48

6,44

49 953

6,12

16 241,84

3,08

28 221

3,46

3 959,53

7,13

56 167

6,88

20 840,83

2,70

201 936

24,74

14 250,94

14,17

Sorong Selatan

41 291

5,06

3 946,94

10,46

Sorong

73 642

9,02

7 415,29

9,93

Raja Ampat

45 078

5,52

8 034,44

5,61

Tambrauw

6 395

0,78

5 179,65

1,23

35 945

4,40

5 461,69

6,58

Kaimana

.p

Teluk Wondama Teluk Bintuni

tp :// w

w

w

Manokwari

Maybrat

ht

Luas Wilayah *)

8,71

ap

Fakfak

Persentase Jumlah Penduduk (3)

ba

Jumlah Penduduk **)

ua

Kabupaten/Kota

Kota Sorong

206 583

25,31

656,64

314,61

Papua Barat

816 280

100,00

97 024,27

8,41

Sumber: *) Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008 **) Proyeksi Penduduk Papua Barat 2012


24

Struktur penduduk Papua Barat dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur. Dalam Gambar 3.3, piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut Papua Barat termasuk sebagai struktur penduduk muda.

.id

Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana penduduk lebih

ra t. bp s. go

terdistribusi ke dalam kelompok umur muda atau terjadi pelebaran pada alas piramida penduduk. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat tergolong pada penduduk usia muda karena memiliki median umur 18,59 tahun. Sedangkan kriteria penduduk usia

.p

60-64

ap

70-74

Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat 2012

ua

Gambar 3.3

ba

muda adalah bila median umur di suatu daerah ≤ 20 tahun.

w

50-54

w

40-44

ht

tp :// w

30-34 20-24 10-14 0-4

60000

40000

20000

0

Perempuan

20000

40000

60000

Laki-laki

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

25

(economically active population) dan besarnya rasio ketergantungan (dependency ratio). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut, maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga dan

.id

melakukan kegiatan lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan

ra t. bp s. go

salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam

ba

angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja

ua

yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja

.p

ap

lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

ht

tp :// w

w

w

Gambar 3.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2012

1.72

1.56

1.65

64.84

63.48

64.20

33.44

34.96

34.16

Laki-laki

Perempuan 0 - 14

15 - 64

L+P 65+


26

Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah

.id

satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase

ra t. bp s. go

dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Demikian pula sebaliknya. Menurut para ahli demografi, sekitar tahun 2020-2030 nanti Indonesia akan mengalami Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah

ba

sebuah kondisi dimana rasio ketergantungan mencapai nilai terendah dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain

ua

jumlah penduduk usia produktif berada pada jumlah yang paling

ap

maksimum. Bagaimana dengan Papua Barat?. Bila dilihat dari struktur

.p

umurnya dalam piramida penduduk, maka keadaan itu dapat terjadi dalam

w

beberapa tahun kedepan. Namun perlu diperhatikan bahwa bonus

w

demografi seperti pedang bermata dua, penduduk usia produktif besar

tp :// w

tetapi menganggur justru akan menimbulkan masalah multidimensional. Gambar 3.4 memberikan informasi bahwa persentase penduduk

ht

produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir seragam. Besarnya rasio ketergantungan Papua Barat mencapai 55,77 persen. Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 55-56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

27

3.2 Kondisi Kesehatan Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas

.id

kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk diperhatikan. Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan

ra t. bp s. go

sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat

ba

dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat

ua

kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

Fasilitas Kesehatan

.p

a.

ap

3.2.1 Sarana Kesehatan

w

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu

w

menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (universal

tp :// w

akses) menjadi prioritas utama. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio

ht

fasilitas kesehatan per penduduk. 

Rumah Sakit Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang

menyediakan berbagai pelayanan kesehatan. Distribusi penyebaran rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Gambar 3.5, ditunjukkan bahwa dari 11 kabupaten/kota di Papua Barat, belum semua kabupaten memiliki Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

28

fasilitas rumah sakit, seperti di Kabupaten Tambrauw

dan

Kabupaten Maybrat. Jumlah Rumah Sakit yang Telah Beroperasi dan Rasio PendudukRumah Sakit Papua Barat Tahun 2012 3.44

Maybrat

0.00

Tambrauw

0.00

Raja Ampat

1

Sorong

1

Sorong Selatan

1

Manokwari

6

ra t. bp s. go

Kota Sorong

.id

Gambar 3.5

4.51

3

Teluk Bintuni Teluk Wondama

Pddk/RS (1:10 ribu)

1

ap

Fakfak

7.11

1

2

4

6

8

w

.p

0

RS

5.00

ua

Kaimana

6.73

5.62

ba

1

7.36

4.13

tp :// w

w

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2012

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun

2012, ketersediaan rumah sakit milik pemerintah mengalami

ht

peningkatan jumlah dari 4 unit rumah sakit di tahun 2007 menjadi 9 unit rumah sakit, sedangkan rumah sakit TNI mengalami penambahan dari 2 unit pada tahun 2007 menjadi 4 unit rumah sakit di tahun 2012. Rumah sakit swasta dari tahun 2007 hingga 2011 tidak mengalami perubahan yaitu 4 unit, tetapi di 2012 mengalami penurunan yaitu menjadi 3 unit. Jika dibandingkan jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa 16 rumah sakit di Papua Barat harus


29

melayani 816.280 penduduk. Hal ini juga berarti bahwa satu rumah sakit melayani sebanyak 51.016 penduduk. (Lihat Gambar 3.6).

.id

Jumlah Rumah Sakit Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2012

Gambar 3.6

9

9

7 6

ra t. bp s. go

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

2

4

4

2010

2009

2008

2 2007

2011

2012

ba

Pemerintah

Swasta

TNI

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes

.p



ap

ua

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2012

w

Selain rumah sakit, sarana kesehatan lainya yang ikut berperan

w

dalam menyehatkan masyarakat antara lain puskesmas, puskesmas

tp :// w

pembantu (pustu), dan polindes yang dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan yang terjangkau baik dalam segi biaya maupun letaknya

ht

yang menyebar jika dibandingkan dengan rumah sakit. Puskesmas di Papua Barat terdistribusi paling banyak di Kabupaten Manokwari, yaitu 22 puskesmas, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw, yaitu lima buah puskesmas. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang paling banyak ada di Kabupaten Manokwari dibandingkan dengan daerah lain, yaitu terdapat 22 puskesmas, 84 Puskesmas Pembantu, 19 puskesmas


30

keliling, dan 74 unit Pos Bersalin Desa (Polindes). Mengingat Kabupaten Manokwari dan kabupaten lainnya di Papua Barat memiliki kondisi geografis yang relatif sulit dengan infrastruktur angkutan darat yang belum seluruhnya terhubung dengan baik, serta biaya transportasi yang mahal, maka salah satu pilihan yang tepat

ra t. bp s. go

rencana aksi percepatan pembangunan Papua Barat.

.id

adalah dengan mobile clinic seperti yang diagendakan dalam

Tabel 3.2 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Kabupaten/Kota

Puskesmas

(1)

(2)

.p

ua

ap

Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong

tp :// w

w

w

Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong

Papua Barat

9 8 6 15 22 13 17 19 5 6 6

Puskesmas Keliling

(3)

ba

Fak-Fak

Puskesmas Pembantu

126

Polindes

(4)

(5)

37 46 22 28 84 42 22 33 25

9 10 21 10 19 26 17 21 ... ... 12

50 46 18 19 74 37 36 16 ... ... 1

339

145

297

ht

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2011

Lain halnya dengan Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, sebagai kota besar di Papua Barat hanya memiliki 5 Puskesmas, 25 Puskesmas Pembantu, dan satu Polindes. Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Sorong memiliki penduduk sebanyak 206.583 penduduk di tahun 2012 yang tidak jauh beda dengan Kabupaten Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

31

Manokwari yang berjumlah 201.936 jiwa. Sedikitnya fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes tidak terlalu bermasalah, hal ini dikarenakan Kota Sorong memiliki rumah sakit dalam jumlah yang memadai sebagai sarana kesehatan yang dipilih oleh masyarakat untuk berobat. Disamping itu kondisi wilayah yang

.id

terkonsentrasi membuat penduduk akan dengan mudah menemukan

ra t. bp s. go

tempat-tempat pelayanan kesehatan baik berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu maupun polindes. b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang

ba

melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga medis

ua

di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

ap

Tabel 3.3 Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2011

.p

Kabupaten/Kota

w

(1)

Dokter Umum (3)

Gigi (4)

Jumlah (5)

3 2

32 4

7 5

42 11

Teluk Wondama Teluk Bintuni

-

23 25

4 5

27 30

Manokwari Sorong Selatan

7 -

24 3

3 1

34 4

Sorong Raja Ampat

-

16 2

3 -

19 2

Tambrauw Maybrat

-

8 -

-

8 -

17 29 22

35 172 149

7 35 19

59 236 188

w

Fakfak Kaimana

tp :// w ht

Ahli (2)

Kota Sorong Papua Barat 2011 2010

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2011


32

Berdasarakan Tabel 3.3, sebaran tenaga dokter yang belum merata di Papua Barat, terutama di kabupaten pemekaran. Diketahui bahwa jumlah dokter yang paling banyak ada di Kota Sorong yaitu sebanyak 59 dokter, sedangkan Manokwari sebagai ibukota provinsi tenaga dokter yang dimiliki hanya sebanyak 34 orang dengan rincian 7 dokter ahli, 24

.id

dokter umum, dan 3 dokter gigi. Sementara jumlah dokter di kabupaten

ra t. bp s. go

pemekaran rata-rata kurang dari 30 orang per kabupaten. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak optimal. Disamping itu, dokter dan tenaga kesehatan lainnya cenderung lebih terkonsentrasi di kabupaten lama yang sudah ramai dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Untuk wilayah-wilayah terpencil banyak ditemui terdapat

ba

fasilitas kesehatan tetapi tidak ada tenaga kesehatan yang standby disana. Sebagai contoh adalah Kabupaten Fakfak, Manokwari, Teluk

ua

Bintuni dan Kota Sorong memiliki tenaga dokter yang terbanyak, masing-

ap

masing memiliki 42, 34, 30, dan 59 orang dokter. Keterbatasan tenaga

.p

medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat jumlah

w

dokter tersebut termasuk dokter dengan status Pegawai Tidak Tetap

w

(PTT), mereka hanya memiliki masa bakti hanya sekitar enam bulan,

tp :// w

selebihnya setelah masa bakti berakhir mereka dapat kembali ke

ht

daerahnya masing-masing, kecuali jika diperpanjang masa PTT-nya. Jumlah dokter dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat

pelayanan kesehatan. Rasio antara jumlah dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan idealnya proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap dokter maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang akan tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

33

Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Papua Barat tahun 2012 dan jumlah dokter pada tahun 2012 (data tidak tersedia) jika diasumsikan sama dengan kondisi 2011, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter di Papua Barat adalah sebesar 3.459, atau mengandung makna

.id

bahwa satu dokter rata-rata melayani sekitar 3.459 orang.

ra t. bp s. go

Tabel 3.4 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012*

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

Jumlah Dokter *)

Rasio Penduduk / Dokter

(1)

(2)

(4)

71 069

42

1 692

Kaimana

49 953

11

4 541

Teluk Wondama

28 221

27

1 045

Teluk Bintuni

56 167

30

1 872

201 936

34

5 939

41 291

4

10 323

73 642

19

3 876

45 078

2

22 539

6 395

8

799

3 5945

...

-

59

Papua Barat 2012* Papua Barat 2011

206 583 816 280 789 013

236 236

3 501 3 459 3 343

Papua Barat 2010

760 422

188

4 045

ba

(3)

Fakfak

Sorong Selatan Raja Ampat

w

Maybrat

.p

Tambrauw

ap

Sorong

w

Kota Sorong

tp :// w

ua

Manokwari

ht

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat * : diasumsikan jumlah dokter pada tahun 2012 sama dengan 2011

Faktanya, jumlah dokter di Papua Barat selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, distribusinya pun telah tersebar dengan alokasi yang lebih baik. Data sementara menunjukkan rasio penduduk terhadap jumlah dokter tahun 2012 meningkat menjadi 3.459 dibandingkan dengan 3.343 ditahun 2011, namun jika dilihat periode Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

34

waktu 2010 dengan 2012 menunjukkan penurunan rasio. Artinya terjadi coverage yang lebih baik dalam hal akan tertanganinya penduduk dengan peningkatan jumlah dokter meskipun jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Asumsi akan tertanganinya penduduk oleh dokter adalah semua penduduk memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan

.id

kesempatan pengobatan dari tenaga dokter tanpa memperhatikan apakah

ra t. bp s. go

penduduk tersebut berada pada wilayah yang sulit, kemampuan ekonomi yang rendah atau faktor-faktor lain yang menghambat sesorang untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Meskipun faktanya masih banyak penduduk Papua Barat yang hidup di wilayah terpencil dimana tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan,

ba

setidaknya memberikan gambaran kasar bahwa ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat mencerminkan bagaimana kondisi

ua

kecukupan tenaga kesehatan di Papua Barat.

ap

Rasio penduduk terhadap dokter tertinggi berada di Kabupaten

.p

Raja Ampat, dimana seorang dokter harus melayani sekitar 22.539

w

penduduk. Besarnya rasio tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan

w

Kabupaten Tambrauw yang memiliki rasio terkecil yaitu sebesar 799

tp :// w

penduduk per seorang dokter. Coverage tanggungan seorang dokter di

Kabupaten Raja Ampat memang besar, ditambah dengan kondisi

ht

geografisnya yang merupakan wilayah kepulauan akan semakin menyulitkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Sedangkan Kabupaten Tambrauw yang memiliki rasio penduduk terhadap dokter terbaik juga memiliki karakter wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sulit pula sehingga tidak seluruh wilayah tersebut dapat terjangkau pelayanan kesehatan. Dampaknya adalah tidak semua wilayah pada daerah-daerah terpencil tersentuh oleh pelayanan dokter. Jadi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

35

terpenuhinya kebutuhan penduduk akan dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak hanya masalah jumlah, namun juga distribusinya merata disetiap kabupaten sampai ke wilayah terpencil sekalipun.

.id

3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga

ra t. bp s. go

dijadikan sebagai indikator untuk melihat indeks pembangunan manusia dibidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat (universal akses) demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang

ba

lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang

ua

kesehatan salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada balita dapat dilihat dari

ap

penolong kelahiran dan imunisasi pada balita.

.p

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan

w

seberapa besar kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

w

Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat maka

tp :// w

tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang dilakukan. Salah

ht

satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.


36



Penolong Kelahiran Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka

kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e 0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks

.id

pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Sementara itu

ra t. bp s. go

salah satu aspek penentu besarnya kematian bayi adalah penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi namun juga angka kematian ibu sebagai resiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara probabilita keselamatan ibu atau anak yang

ba

dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah kelahiran. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau

ua

tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika

ap

dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini

.p

digunakan penolong kelahiran pertama mengingat pada proses ini

w

sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 51,44

w

persen penolong kelahiran balita dilakukan oleh bidan, kondisi ini

tp :// w

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 48,15 persen. Sementara penolong kelahiran tenaga medis

ht

lain sebesar 3,87 persen atau mengalami penurunan dibandingkan

dengan tahun 2011 sebesar 4,21 persen. Penolong kelahiran oleh

dokter mengalami kenaikan 0,02 persen menjadi 14,97 persen di tahun 2012. Seiring dengan meningkatnya persentase kelahiran yang ditolong dokter dan bidan, secara umum masyarakat masih dominan (lebih dari dua per tiga) dalam menggunakan jasa tenaga


37

kesehatan terlatih dibandingkan dengan penolong kelahiran tidak terlatih. Fenomena penolong kelahiran dengan bantuan dukun secara umum memang masih terjadi, dan pada beberapa kabupaten persentasenya masih relatif tinggi. Sebagai contoh adalah

.id

Kabupaten Tambrauw, sebesar 45,68 persen masyarakatnya masih

ra t. bp s. go

menggunakan jasa dukun beranak dalam menolong proses persalinan. Sedangkan di beberapa kabupaten, sekitar sepertiga proses persalinan masih ditolong oleh tenaga non medis.

ba

Tabel 3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2012 Penolong Waktu Lahir Dukun

Famili

Lainnya

(2) 18,18

(3) 65,48

(4) 0,75

(5) 14,86

(6) 0,73

(7) 0,00

47,74

4,66

11,60

32,55

0,00

22,17

3,71

19,38

44,24

0,00

Teluk Bintuni

14,72

52,39

4,21

14,89

13,78

0,00

Manokwari

26,93

46,15

0,00

6,29

20,63

0,00

Sorong Selatan

3,13

30,63

39,41

11,21

9,19

6,42

Sorong

4,17

48,51

0,16

24,88

20,61

1,66

Raja Ampat

3,66

42,36

1,23

39,80

11,50

1,44

Tambrauw

0,00

14,76

6,66

45,68

32,89

0,00

Maybrat

6,68

10,51

19,61

19,86

43,34

0,00

Kota Sorong

18,68

74,63

0,00

5,02

0,83

0,84

Papua Barat 2012

14,97

51,44

3,87

13,46

15,49

0,76

Papua Barat 2011

14,95

48,15

4,21

22,76

9,13

0,71

.p

3,45

10,49

w tp :// w ht

Tenaga Medis Lain

Teluk Wondama

w

Kaimana

Bidan

ua

(1) Fakfak

Dokter

ap

Kabupaten/kota

Sumber : Susenas 2011-2012


38

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penolong kelahiran pertama di Papua Barat paling utama dilakukan oleh bidan. Selain mayoritas proses persalinan tertangani oleh bidan, dominasi penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) masih terlihat, ini menunjukkan bahwa untuk

menggunakan

jasa

tenaga

terlatih masih baik, sehingga resiko kematian bayi

ra t. bp s. go

kesehatan

masyarakat

.id

pemahaman

maupun ibu dapat ditekan, dan tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Di lain sisi, dengan masih realtif tingginya penolong persalinan memakai tenaga non medis, terutama di daerah terpencil dan

ba

terisolir, perlu lebih digiatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga medis dalam proses

ua

persalinan. Dan untuk mendukung aksi tersebut tentunya diharapkan

ap

ketersediaan tenaga medis, terutama bidan, sampai dengan level

.p

kecamatan dan desa dapat terpenuhi atau program mobile clinic

w

w

ditambah timnya dan semakin diaktifkan.

tp :// w



Imunisasi Kematian bayi sangat berhubungan erat dengan proses

ht

kelahiran, setelah itu masih banyak tahap yang harus dilalui seseorang untuk tetap survive terutama selama tahap usia balita. Untuk menjamin kesehatan balita yang rentan dengan ancaman penyakit, sangat perlu diberikan imunisasi agar kekebalan pada tubuh balita dapat terbentuk. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan

Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu cara untuk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

39

mencegah terserang penyakit dan atau menyebabkan kematian. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa di tahun 2012, persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis imunisasi yaitu BCG (90,17 %); DPT (88,46 %); Polio (89,34 %); campak /Morbili (77,09 %); dan sebanyak 85,43 persen imunisasi Hepatitis B.

.id

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imuniasi BCG, penggunaan

imunisasi

ra t. bp s. go

sedangkan kesadaran imunisasi terendah adalah pada jenis campak/morbili.

Kesadaran

dalam

mengimunisasi balita sangat penting perannya dalam tumbuh kembang balita. Sebenarnya tidak hanya kesadaran dalam mengimunisasi balita saja yang harus diperhatikan oleh para orang

ba

tua, namun juga imunisasi dasar lengkap harus dilakukan.

ap

ua

Tabel 3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

Kabupaten/kota

(3)

(4)

98,79 89,67 69,37 92,73 81,75 98,32 96,06 88,61 67,49 83,07 96,77

98,09 84,90 56,67 97,07 80,59 93,98 96,54 85,22 66,27 80,46 95,16

97,88 92,17 69,65 92,88 80,84 95,31 96,54 85,57 62,45 87,75 94,19

92,96 81,01 42,75 83,99 65,11 88,86 78,30 82,23 48,53 71,20 83,51

93,94 87,88 57,91 92,06 80,50 90,41 87,29 85,71 46,47 74,54 90,73

Papua Barat 2012

90,17

88,46

89,34

77,09

85,43

.p

(2)

Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong

tp :// w

w

w

(1)

ht

Jenis Imunisasi Campak/ Morbili (5)

BCG

DPT

Polio

Hepatitis B (6)

Sumber: Susenas 2012


40

Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) HepatitisB, umur pemberian kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pemberian satu bulan sebanyak satu kali; (3) DPT, umur

.id

pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali;

ra t. bp s. go

(4) Polio, umur pemberian satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan sebanyak satu kali.

Perlu diketahui bahwa informasi pada tabel ini tidak dapat menampilkan apakah balita yang bersangkutan telah mendapatkan

ba

imunisasi secara lengkap, tetapi hanya menampilkan balita yang telah mendapatkan imunisasi. Pemahaman masyarakat tentang

ua

pemberian imunisasi lengkap perlu terus digalakkan agar tidak hanya

Morbiditas/ Tingkat Pesakitan

w



.p

ap

sekedar diberikan imunisasi tetapi imunisasi dasar lengkap.

w

Banyaknya keluhan kesehatan digunakan untuk mengukur

tp :// w

derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan

ht

yang dialami semakin rendah. Gambar 3.7 menunjukkan bahwa tiga keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di Papua Barat dalam dua tahun terakhir adalah batuk, pilek dan panas. Seperti halnya di tahun 2011, keluhan batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat di tahun 2012. Keluhan ini mengalami penurunan menjadi 10,12 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar 12,82 persen. Keluhan terbanyak kedua adalah pilek


41

yaitu sebesar 8,20 persen atau menurun dari kondisi 2011 yang mencapai 10,71 persen. Keluhan terbanyak ketiga adalah panas. keluhan penyakit ini menurun dari 9,67 persen menjadi 7,66 persen di tahun 2012. Secara umum seluruh keluhan kesehatan di tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011, hal

.id

ini memberikan indikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat

Gambar 3.7

ra t. bp s. go

mengalami perbaikan.

Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2012

16

2011

12 10.12

9.67

2012

ba

12.82 10.71

.p

ap

7.76 7.35

3.14 2.73

w

w

4

ua

8.20

7.66

8

0.84 0.80

1.25

0.94 0.85

0.71

ht

tp :// w

0

Panas

Batuk

Pilek

Asma/sesak nafas

Diare

Sakit Kepala

Sakit Gigi

Lainnya

Tiga keluhan yang secara umum paling banyak dirasakan

(batuk, pilek, dan panas), paling banyak dikeluhkan pula oleh penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sebesar 17,84 persen;

24,56 persen; dan 21,91 persen. Angka tersebut adalah persentase keluhan tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Papua Barat (lihat Tabel 3.7). Adalah tidak mengherankan kondisi ini terjadi disana karena kabupaten ini termasuk kabupaten yang minim Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

42

ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada. Keluhan kesehatan secara agregat untuk tingkat provinsi, pada jenis penyakit asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan sakit lainnya masing-masing sebesar 0,80 persen; 0,71 persen;

.id

2,73 persen; dan 0,85 persen.

Panas (2)

(3)

Fakfak

2,63

3,37

Kaimana

7,78

11,09

Teluk Wondama

8,72

9,86

Teluk Bintuni

17,84

24,56

Manokwari

8,07

10,98

Sorong Selatan

7,78

w

Tambrauw

Sakit Kepala Berulang

Sakit Gigi

Lainnya

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,46

0,19

0,98

0,47

3,01

8,84

0,51

0,62

1,76

0,26

6,99

6,53

0,80

0,19

3,42

0,45

5,09

21,91

1,57

3,06

10,71

3,07

17,84

8,39

0,72

0,38

2,24

0,58

11,86

9,56

8,79

0,75

1,15

1,97

0,24

6,41

7,82

9,71

7,47

0,83

0,72

2,80

1,07

6,11

14,31

10,53

0,98

1,14

3,06

0,79

6,10

5,06

12,26

12,30

0,95

0,65

1,05

0,52

3,80

7,47

7,52

3,61

0,88

0,89

1,32

0,90

1,00

Kota Sorong

5,22

7,17

6,22

0,80

0,42

2,10

0,89

4,04

Papua Barat 2012

7,66

10,12

8,20

0,80

0,71

2,73

0,85

7,35

tp :// w

w

Maybrat

Diare

11,51

.p

Raja Ampat

Asma/ sesak nafas

(4)

ap

Sorong

Pilek

3,57

ua

(1)

Batuk

ba

Kabupaten/Kota

ra t. bp s. go

Tabel 3.7 Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

ht

Sumber: Susenas 2012

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan

sebagai referensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Tingkat pesakitan juga dapat dilihat dari informasi mengenai lamanya sakit penduduk. Menurut data Susenas 2012 (lampiran 5), sebanyak 57,17 persen penduduk Papua Barat lama sakit kurang Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

43

dari 3 hari; 35 persen lama sakit 4-7 hari; dan sisanya sebanyak 7,83 persen lama sakit lebih dari 7 hari. Kabupaten Kaimana memiliki persentase penduduk terbesar yang mengalami sakit kurang dari 3 hari (82,65 %) dan Kabupaten Sorong Selatan memiliki persentase terkecil (35,21%). Sementara untuk lama sakit antara 4-7 hari

.id

persentase tertinggi adalah Kabupaten Teluk Wondama yaitu

ra t. bp s. go

sebesar 39,38 persen dan persentase terendah adalah Kabupaten Kaimana yaitu sebesar 12,93 persen. sedangkan untuk lama sakit lebih dari 7 hari tertinggi berada di Kabupaten Tambrauw (15,78 %). Berdasarkan Data Susenas 2012 (lampiran 6) menunjukkan bahwa sebanyak 65,41 persen penduduk di Papua Barat melakukan

ba

pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit yang dilakukan dengan tiga macam yaitu pengobatan tradisional, modern, dan

ua

lainnya. Sementara 34,59 persen lainnya melakukan pengobatan ke

Penggunaan Air Bersih

w



.p

ap

sarana kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan.

w

Selain dilihat dari tingkat morbiditas, derajat kesehatan

tp :// w

masyarakat juga dapat diamati dari pola hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat

ht

tentunya lebih dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air bersih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa sebesar 47,37 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air minum sendiri;


44

25,46 persen milik bersama; 22,87 persen fasilitas umum; dan 4,3 persen tidak ada fasilitas air minum. Perkembangan kondisi penggunaan air bersih mengalami perbaikan kualitas, hal ini terlihat dari meningkatnya pengguna fasilitas air minum sendiri serta semakin menurunnya persentase

.id

penggunaan fasilitas air minum bersama dan tidak memiliki fasilitas,

ra t. bp s. go

meskipun fasilitas air minum umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 3.8). Gambar 3.8

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2012 47.37

2011

2012

ba

46.87

25.46 22.87

8.23

7.40 4.3

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

37.50

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak ada

Kabupaten Sorong Selatan menduduki posisi tertinggi jika

ht

dibandingkan dengan kabupaten/kota di Papua Barat sebagai kabupaten yang rumah tangganya tidak ada fasilitas air minum (20,49%). Rumah tangga di Kabupaten Fakfak terbanyak memiliki fasilitas air minum sendiri (76,92%), sedangkan Kabupaten Tambrauw adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya


45

yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum sendiri yaitu sebesar 18,54 persen. Kondisi penggunaan fasilitas air minum memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa kabupaten/kota. Sebagian besar diantaranya telah memiliki kondisi yang lebih baik dengan

.id

menggunakan fasilitas air minum milik sendiri maupun yang

ra t. bp s. go

digunakan secara bersama. Namun di beberapa kabupaten seperti Manokwari, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw dan Maybrat persentase penggunaan fasilitas air minum milik umum dan bahkan tidak memiliki fasilitas umum masih relatif tinggi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan dari

ba

masyarakat (lihat Tabel 3.8).

ap

ua

Tabel 3.8 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012

.p

Kabupaten/kota

ht

tp :// w

w

w

(1) Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat 2012

Fasilitas Air Minum

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak ada

Jumlah

(2) 76,92 52,28 22,05 46,67 40,03 28,64 65,15 36,09 18,54 24,92 61,46 47,37

(3) 18,94 22,72 63,39 34,01 36,26 16,51 12,10 19,66 32,51 5,68 21,69 25,46

(4) 1,05 22,57 14,21 19,32 23,08 34,36 16,09 43,34 36,98 53,89 15,15 22,87

(5) 3,09 2,43 0,34 0,00 0,64 20,49 6,66 0,91 11,98 15,51 1,69 4,30

(6) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Susenas, 2012


46



Penggunaan Pembuangan Tinja Selain fasilitas air minum, sanitasi menjadi sebuah kebutuhan

yang tidak bisa diabaikan. Hal yang sangat penting adalah penggunaan pembuangan tinja. Pengelolaan pembuangan akhir ini idealnya memiliki tempat khusus (tangki septik) sehingga tidak

.id

menimbulkan penyakit. Data pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa

ra t. bp s. go

Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw mempunyai persentase yang sangat rendah pada fasilitas tempat buang air besar sendiri yaitu masing-masing sebesar 30,32 persen dan 12,99 persen. Bahkan pada dua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar mencapai 40,38

ba

persen dan 37,79 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang sebagian besar rumah tangganya telah memiliki fasilitas tempat

ua

buang air besar sendiri adalah Kota Sorong (78,57 %), Kabupaten

ap

Sorong (69,35 %); Kabupaten Manokwari (64,36 %); dan Kabupaten

.p

Maybrat (63,24 %).

w

Secara umum, sebanyak 9,97 persen dari seluruh rumah

w

tangga di Papua Barat tidak ada atau tidak memiliki tempat

tp :// w

pembuangan tinja. Sedangkan rincian lainnya yaitu sebesar 61,25 persen memiliki fasilitas pembuangan air besar sendiri; 17,49 persen

ht

milik bersama; dan 11,29 persen fasilitas milik umum. Berdasarkan data Susenas 2012, persentase gabungan rumah

tangga yang memiliki fasilitas tempat pembuangan air besar sendiri dan bersama mengalami peningkatan dari 2011 sebesar 73,38 persen menjadi 78,74 pada tahun 2012. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kondisi rumah tangga di papua Barat dari sisi tempat pembuangan air besar semakin membaik. Hal ini juga Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

47

didukung semakin menurunnya presentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar dari tahun 2011 ke 2012.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar Kabupaten/kota

Total

(1)

(2)

Bersama (3)

(4)

(5)

(6)

7,40

10,36

100,00

21,16 49,91

18,00 3,46

20,65 16,25

100,00 100,00

23,56 16,62

7,96 6,05

9,89 12,98

100,00 100,00

10,77

40,38

18,53

100,00

13,74

5,29

100,00

16,71 12,71

25,25 37,79

12,65 36,51

100,00 100,00

7,47 14,02

25,49 4,93

3,80 2,48

100,00 100,00

Kaimana Teluk Wondama

40,18 30,37

Teluk Bintuni Manokwari

58,60 64,36

Sorong Selatan

30,32

Sorong

69,35

11,63

Raja Ampat Tambrauw

45,40 12,99 63,24 78,57

ba

58,00

ua

Tidak ada

24,24

Fakfak

ap

Umum

ra t. bp s. go

Sendiri

Maybrat Kota Sorong

.id

Tabel 3.9 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

61,25

17,49

11,29

9,97

100,00

Papua Barat 2011

54,83

18,55

13,24

13,38

100,00

61,07

14,68

8,95

15,30

100,00

w

.p

Papua Barat 2012

w

Papua Barat 2010

tp :// w

Sumber: Susenas, 2010-2012

ht

3.3 Kondisi Pendidikan Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada

pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sebuah pesan penting terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam tujuan bangsa Indonesia itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan


48

sebuah perjuangan dan usaha melalui kegiatan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 juga telah jelas mengaturnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu lebih khusus dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV Bagian 1 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara

.id

berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang

ra t. bp s. go

hayat. Kedua ayat ini secara jelas memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mendapatkan pendidikan yang seluasluasnya.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan

ba

menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Maksud dan tujuan

ua

pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau

ap

oleh kemampuan masyarakat.

.p

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 6 disebutkan bahwa

w

w

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

tp :// w

wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah

ht

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17 UU Sisdiknas 2003). Upaya mempercepat tercapainya gerakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan. Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

49

Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (PWPPBA). Berbagai lini institusi terkait dilibatkan dalam upaya gerakan pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara. Target yang ingin dicapai dalam Inpres No. 5 tahun 2006 antara lain

Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah

ra t. bp s. go

a.

.id

adalah:

Ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau Angka Partisipasi Murni sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008. b.

Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Menengah

ba

Pertama/Madrasah Tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke

ap

c.

ua

sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.

.p

atas atau sekurang-kurangnya menjadi 5 persen pada akhir tahun

w

w

2009.

tp :// w

Pemerintah juga telah melakukan sebuah langkah konkret dalam

upaya mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan

ht

Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang dicantumkan dalam amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Suatu Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

50

angka fantastik yang sebelumnya tidak pernah lebih dari lima persen. Namun di tahun 2011 persentasenya telah sesuai dengan target, yaitu mencapai 20 persen dan persentasenya kembali meningkat di tahun 2012. Namun demikian, persentase alokasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat sampai dengan tahun 2012 belum mencapai

.id

20 persen seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang.

ra t. bp s. go

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa indikator pendidikan terpilih digunakan untuk melihat

ba

sejauh mana kualitas pendidikan di Papua Barat diuraikan sebagai berikut:

ua

3.3.1 Angka Melek Huruf

ap

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat

.p

pendidikan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf

w

mengindikasikan kemampuan penduduk untuk membaca dan

w

menulis. Bagaimanapun juga kemampuan dasar pertama kali yang

tp :// w

dimiliki seseorang untuk dapat menambah dan mengasah ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Dalam hal ini,

ht

angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf Papua Barat tahun 2012 adalah sebesar 93,74 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dan 2010 yaitu sebesar 93,39 persen dan 93,19 persen. Semakin tinggi

angka melek huruf maka kenaikan persentase angka melek huruf ini Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

51

akan cenderung semakin lambat. Dalam artian pertumbuhan angka melek hurufnya semakin kecil atau mengalami perlambatan.

Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012*

.id

Gambar 3.9

ra t. bp s. go

93.74

93.39

ua

ba

93.19

2011

2012*

ap

2010

.p

*angka sementara

w

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia angka

w

melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan

tp :// w

untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator angka

ht

melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.


52

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah Salah satu indikator pendidikan lain yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan

.id

jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun keatas. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

ra t. bp s. go

indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.

Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2012*

ba

Gambar 3.10

.p

ap

ua

8.45

8.26 8.21

7.65

7.67

2007

2008

ht

tp :// w

w

w

8.01

2009

2010

2011

2012*

* angka sementara


53

Berdasarkan Gambar 3.10, rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 ratarata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 8,45 tahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan 2010 yakni sebesar 8,26 tahun dan 8,21 tahun.

.id

Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2012

ra t. bp s. go

sebesar 8,45 artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP.

3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah

ba

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah

ua

yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu, atau biasa

ap

disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Peningkatan APS

.p

menunjukkan

adanya

keberhasilan

dibidang

pembangunan,

w

khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan

tp :// w

w

pelayanan pendidikan. APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari

94,04 persen di tahun 2010 menjadi 94,38 persen di tahun 2011.

ht

APS pada usia ini kembali meningkat menjadi 95,56 persen di tahun 2012. Kondisi yang berbeda terjadi pada penduduk usia 13-15 tahun. Pada kondisi ini APS juga mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 89,95 persen menjadi 88,59 persen. Namun di tahun 2012 APS di usia ini kembali mengalami kenaikan menjadi 91,65 persen. Tren yang selaras terjadi pada APS penduduk usia 1618 tahun dan 19-24 tahun dengan APS usia 7-12 tahun, kedua


54

kelompok umur ini juga terus mengalami peningkatan angka APS dan mempunyai kesamaan pola pergerakan. APS Penduduk usia 1618 mengalami peningkatan dari 58,98 persen di tahun 2010 menjadi 65,40 persen di tahun 2011. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 67,18 persen. APS penduduk

.id

usia 19-24 tahun mengalami peningkatan signifikan dari 14,45

ra t. bp s. go

persen di tahun 2010 menjadi 18,31 persen di tahun 2011, di tahun 2012 APS usia 19-24 mengalami peningkatan menjadi 19,90 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) meurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

Gambar 3.11

ba

7-12

95.56

ua

2012

94.38

ap

2011

94.04

2010

94

w

.p

92

88.59

2011

89.95

2010

85

96

w

65.4 58.98

2010

55

60

65

95

19-24 67.18

2011

90

2012

19.9

2011

18.31 14.45

2010

70

0

10

20

ht

tp :// w

91.65

16-18

2012

50

13-15 2012

Pada tahun 2012, APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 95,56 persen berarti masih ada sekitar 4,44 persen penduduk usia 712 tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau telah putus sekolah. Demikian pula pada penduduk usia 13-15 dan 16-18 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

55

persen, terdapat 8,35 persen dan 32,82 persen pada kelompok umur tersebut yang tidak melanjutkan sekolahnya. Sementara pada penduduk usia 19-24 hanya 19,90 persen saja yang melanjutkan sekolah. Peningkatan APS penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18, dan 19SLTA/MA/sederajat,

mengalami peningkatan.

dan

perguruan

ra t. bp s. go

SD/MI/sederajat,

.id

24 mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah Tren

peningkatan

tinggi

ini memberikan

optimisme bahwa angka APS untuk semua jenjang kelompok umur akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi

ba

sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar penduduk yang

ua

bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu pada interval usia di

ap

tingkat pendidikan tersebut.

.p

Secara agregat, di tahun 2012 terjadi peningkatan APK di

w

jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA dan perguruan

w

tinggi dibandingkan dengan tahun 2011. Khusus untuk jenjang

tp :// w

pendidikan SD/MI memang terjadi kenaikan APK, tetapi hal ini justru merupakan sesuatu hal yang kurang baik karena nilai APK pada

ht

jenjang pendidikan SD/MI semakin berada jauh diatas angka 100 persen. Jadi APK SD/MI naik semakin menjauhi angka 100 persen, artinya bahwa penduduk yang bersekolah SD/MI semakin menjauhi usia sekolah yang tepat pada jenjang pendidikan tersebut (7-12 tahun). Semakin jauh diatas 100 persen maka semakin besar penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut berada diluar range usia pada jenjang pendidikan yang sedang dijalani.


56

Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012 Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota

SLTP/MTs

SLTA/MA

Perguruan Tinggi

Fakfak

(2) 113,16

(3) 94,99

(4) 70,61

(5) 23,10

Kaimana

112,37

71,69

53,07

0,00

Teluk Wondama

121,57

62,38

48,59

Teluk Bintuni

103,25

113,35

61,90

5,34

Manokwari

105,97

85,36

60,56

36,38

Sorong Selatan

109,85

84,62

62,48

15,05

Sorong

106,96

88,16

71,47

24,97

Raja Ampat

115,31

62,05

71,47

13,24

Tambrauw

111,87

64,81

37,68

0,00

92,53

140,14

50,77

4,97

ba

Maybrat

94,99

70,61

23,10

105,21

90,95

70,48

25,99

104,57

87,63

66,74

23,21

115,00

66,68

72,07

16,80

ap

Papua Barat (2011)

113,16

ua

Kota Sorong Papua Barat (2012) Papua Barat (2010)

3,17

ra t. bp s. go

(1)

.id

SD/MI

w

.p

Sumber:Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2012

w

APK SD tahun 2012 sebesar 105,21 persen artinya masih

tp :// w

terdapat penduduk diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) yang sedang bersekolah SD/MI karena APK berada diatas 100 persen.

ht

Dengan kata lain, jika semua penduduk diusia 7-12 tahun bersekolah maka akan ada sekitar 5 persen siswa yang sedang bersekolah SD/MI berada diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) Menurut data

Susenas

2012, APK

SD/MI

seluruh

kabupaten/kota di Papua Barat berada diatas 100 persen, kecuali Kabupaten Maybrat. Kabupaten Teluk Bintuni adalah contoh APK yang paling mendekati ideal, dimana hanya 3,25 persen penduduk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

57

yang bersekolah di SD/MI berada diluar umur yang tepat dengan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APK SD/MI Kabupaten Teluk Wondama adalah APK tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Papua Barat yakni sebesar 121,57 persen. Artinya jika semua penduduk usia 7-12 tahun bersekolah maka lebih dari

.id

seperlima dari jumlah siswa SD/MI yang sedang bersekolah berada

ra t. bp s. go

diluar batas usia 7-12 tahun. Sedangkan Maybrat adalah satusatunya kabupaten dengan nilai APK dibawah 100 persen. Maknanya, jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI lebih kecil dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang semestinya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

ba

tersebut.

APK SLTP/MTs Papua Barat tahun 2011 sebesar 87,63

ua

persen mengalami peningkatan menjadi 90,95 persen pada tahun

ap

2012, setelah sebelumnya mengalami peningkatan signifikan dari

.p

66,68 persen di tahun 2010. APK SLTP/MTs sebesar 90,95 persen

w

mengandung arti banyaknya penduduk yang sedang bersekolah di

w

SLTP/MTs hanya sebesar 90,95 persen diantara penduduk berumur

tp :// w

13-15 tahun, selebihnya tidak sedang menempuh pendidikan, oleh karena putus sekolah, masuk kedalam usia sekolah lainnya, atau

ht

alasan lainnya untuk tidak melanjutkan sekolah. Distribusi

APK

SLTP/MTs

menurut

kabupaten/kota

menunjukkan bahwa Kabupaten Maybrat memiliki APK yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yakni sebesar 140,14 persen. Kabupaten Raja Ampat memiliki APK SLTP/MTs terendah yaitu sebesar 62,05 persen, artinya hampir 40 persen diantara


58

penduduk usia 13-15 tahun sedang tidak bersekolah di SLTP/MTs karena putus sekolah atau sebab lainnya.

Jenjang Pendidikan Kabupaten/Kota

SLTA/MA

Perguruan Tinggi

ra t. bp s. go

ba

(2) 93,19 94,11 88,81 89,05 85,98 88,16 92,89 88,43 85,05 82,68 93,19 88,97 88,28 91,91

SLTP/MTs

ua

ap

(1) Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat (2012) Papua Barat (2011) Papua Barat (2010)

SD/MI

.id

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012

(3) 66,06 55,67 43,78 67,71 51,25 49,93 62,28 46,94 32,83 83,13 66,06 59,76 57,66 49,65

(4) 47,13 36,17 26,52 42,53 38,87 37,95 45,82 49,75 23,25 41,76 47,13 46,46 47,88 43,93

(5) 12,43 0,00 3,17 0,87 22,81 6,85 16,70 5,17 0,00 4,97 12,43 15,75 13,86 7,36

w

.p


w

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan

tp :// w

yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM dibagi menjadi kelompok

ht

APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SLTP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun dan APM SLTA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun serta APM perguruan tinggi untuk penduduk yang berusia 19-24 tahun. Angka partisipasi murni Provinsi Papua Barat tahun 2012 mengalami peningkatan di semua level pendidikan dibandingkan tahun 2011 kecuali APM SLTA. APM SLTA menurun menjadi 46,46


59

persen pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 47,88 persen. APM SLTA sebesar 46,46 persen mempunyai makna sekitar 46 orang diantara 100 penduduk usia 16-18 tahun sedang bersekolah SLTA dan tepat berumur 16-18 tahun. APM SLTP/MTs meningkat menjadi 59,76 persen di tahun

.id

2012 setelah pada tahun sebelumnya sebesar 57,66 persen. APM

ra t. bp s. go

SLTP/MTs jauh lebih kecil dibandingkan dengan APM SD/MI hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ikut berpartisipasi sekolah SLTP/MTs dibandingkan dengan penduduk yang berpartisipasi sekolah SD/MI pada usia 7-12 tahun menurun tajam atau dengan kata lain banyak penduduk yang tidak

ba

melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/MTs pada penduduk berusia 13-15 tahun maupun putus sekolah disaat SLTP/MTs.

ua

APM SLTA//MA tahun 2012 lebih rendah dibandingkan

ap

dengan APM SLTP/MTs. Artinya tingkat partisipasi penduduk usia

.p

16-18 tahun yang bersekolah SLTA/MA tepat pada umur 16-18 tahun

w

lebih rendah dibandingkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun

w

yang bersekolah SLTP/MTs tepat pada usia 13-15 tahun. Dapat

tp :// w

diartikan pula proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah di SLTA/MA lebih kecil dibandingkan dengan

ht

proporsi penduduk usia 13-15 tahun untuk melanjutkan pendidikan SLTP/MTs. Kecenderungan yang terlihat dari APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka tingkat partisipasinya semakin rendah. Dengan demikian dapat


60

diartikan pula semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka angka putus sekolahnya semakin besar. Berdasarkan sebarannya menurut kabupaten/kota, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI berada di Kabupaten Kaimana yaitu sebesar 94,11 persen; APM SLTP/MTs berada di

.id

Kabupaten Maybrat sebesar 83,13 persen; APM SLTA/MA di Raja

ra t. bp s. go

Ampat sebesar 49,75 persen; dan APM Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Manokwari sebesar 22,81 persen.

Trend perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan memang mengalami peningkatan, namun angka APM untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs keatas masih relatif rendah. Apalagi gap

ba

antara APM SD/MI dengan SLTP/MTs dan APM SLTA/MA dengan APM perguruan tinggi terlalu jauh. Hal ini menginformasikan bahwa

ua

siswa putus sekolah terbesar terjadi ketika siswa menyelesaikan

.p

ap

pendidikan SD/MI dan SLTA/MA ke jenjang pendidikan selanjutnya.

w

w

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia

tp :// w

dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan

ht

yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase


61

penduduk yang berpendidikan tinggi (diatas SLTA). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi persentasenya lebih rendah.

(2) 14,89 25,39 35,77 26,21 19,95 31,33 27,82 23,98 52,91 22,53 7,95 19,47 25,81 26,24

(3) 27,69 30,89 29,96 22,60 19,60 28,53 29,19 41,57 20,11 31,58 17,02 23,82 22,99 23,32

ba

(4) 19,39 18,55 13,86 19,97 20,20 13,78 19,08 16,80 12,58 17,65 21,73 19,46 17,14 17,49

(5) 27,34 19,35 14,47 22,11 27,88 17,76 20,3 13,91 11,34 14,15 40,12 27,03 25,30 24,59

(5) 10,69 5,82 5,95 9,11 12,36 8,61 3,62 3,75 3,06 14,08 13,18 10,22 8,76 8,36

Total

(7) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

w

.p

ra t. bp s. go

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki SMP/ SLTA/ SD/sePergurusedesedederajat an Tinggi rajat rajat

ap

(1) Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat (2012) Papua Barat (2011) Papua Barat (2010)

Tidak punyai ijazah

ua

Kabupaten/kota

.id

Tabel 3.12 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2010-2012

tp :// w

w


Dalam Tabel 3.12 secara umum di Papua Barat masih

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tampak pada

ht

besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah. Pada tahun 2012 persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah hampir dari separuh penduduk berusia 10 tahun di Papua Barat atau sebesar 43,29 persen. Persentase penduduk yang berpendidikan dibawah SD mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu menjadi 19,47 persen.


62

Sementara penduduk yang berpendidikan SLTA keatas pada tahun 2012 adalah sebesar 37,25 persen dengan rincian 27,03 persen berpendidikan SLTA/sederajat dan 10,22 persen berpendidikan perguruan tinggi. Kondisi penduduk yang berpendidikan SLTA keatas pada tahun 2012 sedikit meningkat dibandingkan dengan

.id

tahun 2011. Pada tahun 2011 penduduk yang berpendidikan SLTA

ra t. bp s. go

keatas adalah 34,06 persen (25,30 persen berpendidikan SLTA dan 8,76 persen berpendidikan perguruan tinggi) atau mengalami peningkatan sebesar 3,19 persen. Kondisi ini menandakan terdapat perbaikan kualitas pendidikan dengan menurunnya persentase pendidikan rendah dan meningkatnya persentase pendidikan tinggi.

ba

Kualitas pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut sebaran kabupaten/kota menunjukkan bahwa

ua

Kota Sorong memiliki kualitas sumber daya manusia dengan tingkat

ap

pendidikan tertinggi yang paling baik. Kota Sorong mempunyai

.p

persentase penduduk dengan pendidikan SLTA keatas terbesar

w

diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 53,30 persen. Disamping

w

itu, Kota Sorong juga memiliki persentase penduduk yang

tp :// w

berpendidikan SD kebawah yang paling kecil yaitu hanya 24,97 persen. Disisi lain, Kabupaten Tambrauw menjadi kabupaten dengan

ht

kualitas pendidikan sumber daya manusia paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya. Persentase penduduk yang berpendidikan rendah di Kabupaten Tambrauw mencapai 73,02 persen dengan rincian 52,91 persen tidak punya ijazah (tidak pernah sekolah/tidak tamat SD) dan 20,11 persen hanya tamatan SD. Sedangkan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas)


63

terendah juga terdapat di Kabupaten Kabupaten Tambrauw yaitu hanya 14,4 persen. 3.4 Kondisi Perekonomian

.id

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif Produk

Domestik

Regional

ra t. bp s. go

seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa dikenal sebagai Bruto

(PDRB).

Sedangkan

kinerja

perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga

ba

berlaku per sektor.

ua

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). Penghitungan juga

ap

dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan

w

.p

tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

tp :// w

w

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2012 sebesar Rp.

42,76 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 13,78 triliun atas dasar

ht

harga konstan. PDRB tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu semula Rp. 36,17 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 11,91 triliun atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Papua Barat tahun 2012 mencapai Rp. 18,78 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,99 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dibandingkan


64

dengan tahun 2011 dari sebesar Rp. 16,57 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,53 triliun atas dasar harga konstan. Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 23,98 triliun atau lebih dari setangah total PDRB Papua Barat (56%). Hal ini membuktikan

.id

bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB sangat signifikan.

ra t. bp s. go

PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2012 tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 19,75 triliun. Demikian pula atas dasar harga konstan dengan migas PDRB tertinggi berada di Kabupaten Teluk

ba

Bintuni sebesar Rp. 5,99 triliun.

ap

ua

Tabel 3.13 PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

(1)

.p

Kabupaten/Kota

ht

tp :// w

w

w

Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat (2012 **) Papua Barat (2011 *) Papua Barat (2010)

Dengan Migas

Tanpa Migas

ADHB

ADHK

ADHB

(2)

(3)

(4)

ADHK

(5)

1 981 083,99 1 159 250,07 496 053,11 19 746 125,86 3 761 743,31 553 679,48 6 998 377,29 1 220 377,21 95 133,88 241 463,30 4 206 112,83

749 013,12 474 810,05 210 380,15 5 999 485,38 1 417 035,32 207 004,43 2 005 884,99 533 584,73 35 792,80 93 064,71 1 815 111,14

1 981 083,99 1 159 250,07 496 053,11 1 344 233,20 3 761 743,31 553 679,48 1 912 250,63 727 301,54 95 133,88 241 463,30 4 206 112,83

749 013,12 474 810,05 210 380,15 649 982,76 1 417 035,32 207 004,43 797 600,16 306 980,33 35 792,80 93 064,71 1 815 111,14

42 759 938,25

13 781 157,34

18 778 843,25

6 996 765,52

36 170 455,69

11 916 133,71

16 567 296,95

6 534 180,98

26 879 612,63

9 366 407,50

14 063 556,72

5 915 736,92

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2012 Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara


65

Sementara bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB, maka di tahun 2012, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong masing-masing Rp. 4,20 triliun dan Rp. 1,81 triliun. PDRB tahun

.id

2012 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga

ra t. bp s. go

konstan 2000 ditempati oleh Kabupaten Tambrauw dengan besaran PDRB Rp. 95,13 miliar dan Rp. 35,79 miliar. 3.4.2 Struktur Ekonomi Regional

Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan melalui

ba

distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku menurut

ua

sektor atau lapangan usaha. Struktur ini memperlihatkan sektorsektor utama yang berkontribusi besar dalam perekonomian.

ap

Pada tahun 2012, sektor industri pengolahan memberikan

.p

kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat sebesar 53,99

w

persen. Kemudian sektor pertanian memberikan kontribusi 12,16

w

persen, sementara sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap

tp :// w

PDRB masing-masing kurang dari 10 persen. Berdasarkan Tabel 3.14 terdapat tiga sektor unggulan yang

ht

memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB di tahun 2012. Ketiga sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan bangunan. Sektor pertanian selalu memberikan kontribusi terbesar PDRB dari tahun 2000-2008 dan berangsur-angsur mengalami penurunan, namun di tahun 2009 dan 2011 sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama dalam distribusi PDRB Papua Barat. Di tahun 2010, 2011, dan 2012 industri


66

pengolahan memberikan share 44,54 persen, dan 51,67 persen, dan 53,99 persen.

.id

Tabel 3.14 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 2010

2011 *

2012 **

(1)

(2) 17,36

(3) 13,76

(4) 12,16

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih

8,57

7,23

6,48

44,55

51,67

53,99

0,36

0,31

0,30

7,57

6,86

7,33

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,03

6,49

6,61

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

5,32

4,70

4,66

2,07

1,85

1,90

7,17

7,14

6,56

100,00

100,00

100,00

PDRB

ap

ua

ba

Bangunan

ra t. bp s. go

Lapangan Usaha

w

.p

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2012 Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara

w

Sektor bangunan menjadi tiga besar kontributor pada tahun

tp :// w

2012 menggeser sektor pertambangan dan penggalian pada tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian juga terus

ht

mengalami penurunan persentase sumbangan terhadap PDRB Papua Barat. Sektor industri pengolahan selalu konsisten memberikan kontribusi terbesar kedua selama tahun 2004-2008, bahkan persentase

sumbangan

terhadap

PDRB

terus

mengalami

peningkatan. Kontribusi sektor industri pengolahan menjadi yang utama sejak tahun 2009 dan berlanjut ke tahun 2010 menggeser Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

67

sektor pertanian dan semakin meningkat pada tahun 2011 dan 2012. Besarnya peran sektor industri pengolahan sejak 2009 dipicu oleh mulai berproduksinya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Penurunan secara berangsur-angsur kontribusi sektor

.id

pertanian dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan

ra t. bp s. go

restoran; dan jasa-jasa di dalam memberikan nilai tambah pada PDRB menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. 3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

ba

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan

ua

ekonomi disuatu daerah biasanya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan

ap

menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana

.p

pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi

w

w

perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2012 dengan

tp :// w

migas sebesar 15,84 persen. Kondisi ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011, pola ini mulai

ht

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat mulai melambat. Laju pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 28,47 persen. Hal ini dipicu oleh telah beroperasinya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni yang mulai beroperasi sekitar akhir tahun 2009 dan mulai dioptimalkan produksinya pada tahun 2010.


68

Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2012 sebesar 7,41 persen. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 8,52 persen maupun tahun 2009 yang mencapai 9,18 persen. Jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2012

Gambar 3.12

ra t. bp s. go

.id

yang sangat signifikan tersebut dipengaruhi oleh subsektor migas.

ua

ba

28.47

6.95 8.61

ap

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15.84

13.87 8.52 9.18

7.84

7.41

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dengan Migas

6.95

7.84

13.87

28.47

27.08

15.84

Tanpa Migas

8.61

9.25

9.18

8.52

10.21

7.41

tp :// w

w

w

.p

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 (%)

ht

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2012 Catatan : * angka sementara (2011) ** angka sangat sementara (2012)


69

BAB IV PERKEMBANGAN KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2010-2012 IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia.

.id

Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh

ra t. bp s. go

indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia

ba

sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan

ua

manusia.

ap

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh

.p

komponen-komponen yang menyusunnya. Sedangkan komponen-

w

komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Kemajuan ini

w

sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah

tp :// w

dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

ht

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya

akan dibahas

untuk melihat komponen-komponen mana yang

berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat. Mulai tahun 2009, penghitungan IPM 2009 telah menyertakan dua kabupaten pemekaran baru, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Kabupaten Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

70

Sorong, sedangkan Kabupaten Maybrat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian di tahun 2009 ini hasil pembangunan manusia yang terukur melalui IPM di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi sepuluh kabupaten dan satu wilayah kota. Dalam pemekaran wilayah terdapat kemungkinan kabupaten Dimungkinkan

pula

tingkat

disparitasnya,

ra t. bp s. go

sebaliknya.

.id

pemekarannya lebih maju dibandingkan dengan kabupaten induknya atau sangat

memungkinkan antara kabupaten yang dimekarkan jauh tertinggal dari kabupaten induknya.

4.1. Perkembangan Kesehatan

ba

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator

ua

angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-

ap

rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja

.p

pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

w

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum angka harapan hidup di

w

masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Di tahun 2012,

tp :// w

angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 69,14 tahun artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup selama

ht

69 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 72,52 tahun dan angka harapan hidup terendah di Kabupaten Tambrauw sebesar 66,48 tahun. Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2011-2012 Papua Barat tercatat hanya mengalami kemajuan 0,33 tahun selama satu tahun. Peningkatan angka harapan hidup tertinggi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

71

terjadi di Kabupaten Sorong sebesar 0,37 tahun dalam waktu satu tahun. Peningkatan angka harapan hidup terendah sebesar 0,16 tahun terjadi di Kota Sorong. Perkembangan angka harapan hidup di Papua Barat di tahun 2011-2012 mengalami peningkatan yang hampir sama seperti di tahun 2010-2011 yaitu mengalami perubahan 0,30 tahun selama satu

.id

tahun. Peningkatan tertinggi AHH untuk dua tahun terakhir terjadi di

ra t. bp s. go

Kabupaten Sorong sebesar 0,74 tahun, sedangkan Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan sama-sama memiliki kemajuan peningkatan AHH terkecil yaitu sebesar 0,33 tahun.

Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

ua

(1) Fak-Fak

2012

(2) 70,52

(3) 70,88

(4) 71,24

69,88

70,11

67,51

67,76

68,01

Teluk Bintuni

68,21

68,54

68,88

Manokwari

68,00

68,29

68,58

Sorong Selatan

66,66

66,82

66,99

Sorong

67,85

68,22

68,59

Raja Ampat

66,17

66,50

66,82

Tambrauw

66,15

66,31

66,48

Maybrat

66,33

66,62

66,92

Kota Sorong

71,95

72,36

72,52

Papua Barat

68,51

68,81

69,14

ap

69,65

w w tp :// w ht

2011

Teluk Wondama

.p

Kaimana

2010

ba

Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2012

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka waktu


72

satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate) di Papua Barat termasuk dalam kategori Hardrock, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami

.id

kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang

ra t. bp s. go

tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. 4.2. Perkembangan Pendidikan

ba

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh angka

ua

melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat

ap

membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, sedangkan rata-rata

.p

lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh

w

penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini

w

dalam membentuk komponen pendidikan yaitu dua per tiga bagian adalah

tp :// w

angka melek huruf dan sepertiga bagian adalah rata-rata lama sekolah.

ht

4.2.1.

Perkembangan Angka Melek Huruf Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2012

mencapai 93,74 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 93,39 persen dan 93,19 persen. Selama tahun 2011-2012 angka melek


73

huruf Papua Barat mengalami peningkatan 0,35 persen, sedangkan selama periode 2010-2011 meningkat sebesar 0,20 persen. Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu tiga tahun Kota Sorong memiliki angka melek huruf tertinggi diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 99,13 persen;

.id

99,14 persen dan 99,69 persen. Angka melek huruf Kota Sorong

ra t. bp s. go

mengalami stagnasi karena AMH Kota Sorong sudah tergolong dalam AMH tinggi sehingga sangat sulit untuk mengalami peningkatan. Hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada penduduk usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar

ba

membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

ua

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 2010

2011

2012

(1)

(2) 97,46

(3) 98,13

(4) 98,47

Kaimana

95,50

96,91

96,99

Teluk Wondama

84,05

84,18

85,12

Teluk Bintuni

85,90

87,05

87,38

Manokwari

87,79

88,77

89,03

Sorong Selatan

88,32

88,43

88,45

Sorong

91,69

91,76

91,84

Raja Ampat

93,62

94,13

94,34

Tambrauw

77,15

77,33

77,38

Maybrat

90,73

90,87

91,22

Kota Sorong

99,13

99,14

99,69

Papua Barat

93,19

93,39

93,74

ht

tp :// w

w

w

.p

Fak-Fak

ap

Kabupaten/Kota



74

Sementara angka melek huruf terendah selama kurun waktu dua tahun terakhir berada di Kabupaten Tambrauw, yakni masing-masing sebesar 77,33 persen (2011) dan 77,38 persen (2012). Selain rendah, angka melek huruf Kabupaten Tambrauw juga tertinggal jauh dengan kabupaten/kota lainnya. Jarak terdekat

.id

AMH adalah dengan Kabupaten Teluk Wondama, itupun dengan

ra t. bp s. go

selisih 7,74 persen. Diperlukan usaha keras untuk mengejar ketertinggalan ini, karena dengan gap 7,74 persen mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Rendahnya angka melek huruf di kabupaten ini diduga oleh minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan, serta sulitnya akses transportasi ke pemukiman

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

ua

4.2.2.

ba

penduduk yang sebagian besar masih tinggal di daerah terpencil.

ap

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh

.p

partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka

w

partisipasi sekolah di Provinsi Papua Barat rendah maka

w

kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan

tp :// w

rendah. Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua bergerak

ht

sangat lambat. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat mencapai 8,45 tahun atau hanya mengalami

peningkatan sebesar 0,19 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2010, angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,24 tahun dalam kurun waktu dua tahun.


75

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,45 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTP atau putus sekolah pada kelas 3 SLTP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu tiga

ra t. bp s. go

.id

tahun yaitu periode tahun 2010-2012.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012 Kabupaten/Kota

w

.p

ua

ap

Fak-Fak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat

2010

2011

2012

(2) 9,27 7,55 6,61 6,90 8,37 7,98 8,06 7,35 5,74 7,78 10,59 8,21

(3) 9,37 7,63 6,69 6,91 8,43 8,06 8,09 7,43 5,78 8,00 10,68 8,26

(4) 9,49 7,95 7,14 7,02 8,53 8,09 8,11 7,53 5,80 8,64 10,99 8,45

ba

(1)

tp :// w

w


Berdasarkan Tabel 4.3, di tahun 2012, Kota Sorong

ht

mempunyai rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rata-rata lama sekolah di Kota Sorong mencapai 10,99 tahun, atau rata-rata penduduk Kota Sorong mampu mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Sementara rata-rata lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Tambrauw sebesar 5,80 tahun. Di kabupaten ini rata-rata penduduk hanya


76

mampu bersekolah sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah setelah kelas 6 SD. 4.3. Perkembangan Paritas Daya Beli

.id

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak.

ra t. bp s. go

Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

ba

Untuk itu dalam penghitungan daya beli ini telah

ua

menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi

ap

Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga

.p

perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat

tp :// w

w

w

diperbandingkan. Hasil penghitungan paritas daya beli ini juga telah di-deflate

dengan IHK tahun 1989, jadi nilai paritas daya beli sebenarnya jauh

ht

lebih besar dibandingkan paritas daya beli seperti yang ditampilkan. Penggunaan IHK 1989 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan kesamaan metodologi dengan tahun-tahun sebelumnya mulai dari pertama

kali

IPM

dihitung

oleh

BPS,

sehingga

dapat

diperbandingkan antar waktu meskipun tahun dasar penghitungan inflasi terbaru menggunakan tahun dasar tahun 2007. Tujuan dari pendeflasian harga adalah supaya daya beli ini tidak terpengaruh Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

77

oleh perubahan harga, sehingga harus dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun dasar tertentu. Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah sebesar Rp. 601.560,- meningkat seiring dengan semakin tingginya

.id

kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2011 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp. 599.280,-. Kondisi tersebut juga meningkat

ra t. bp s. go

dibandingkan dengan situasi pada tahun 2010 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar Rp. 595.280,-. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk

ba

mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses

ua

fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

.p

ap

Tabel 4.4 Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2010-2012 (Ribu Rupiah) 2010

2011

2012

(1)

(2) 589,06 600,31 601,00 598,46 588,30 588,85 598,18 560,70 441,15 582,12 635,48 596,08

(3) 592,30 601,27 601,97 600,33 589,12 590,23 600,62 562,22 443,07 583,20 638,70 599,28

(4) 594,23 603,01 602,76 601,28 590,54 591,79 601,41 563,96 446,25 584,54 641,28 601,56

w

w

Kabupaten/Kota

ht

tp :// w

Fak-Fak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat Sumber: Diolah dari Susenas 2010-2012


78

Menurut Tabel 4.4, Kota Sorong mempunyai paritas daya beli tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu Rp. 635,48 ribu (2010), Rp. 638,70 ribu (2011) dan Rp. 641,28 ribu (2012);. Sementara Kabupaten Tambrauw memiliki paritas daya beli terendah pada tiga tahun terakhir (2010-2012), yaitu Rp. 441,15 ribu

ra t. bp s. go

.id

(2010), Rp. 443,07 ribu (2011), dan Rp. 446,25 ribu (2012). 4.4. Perkembangan IPM

Secara umum besarnya capaian IPM Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak satupun yang mengalami

ba

penurunan angka IPM. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan

ua

usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

ap

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009 dua

.p

kabupaten telah dapat dihitung besaran IPM-nya, yaitu Kabupaten

w

Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Sebenarnya kedua kabupaten ini

w

telah resmi menjadi daerah otonom sebelum tahun 2009, namun

tp :// w

sufficiency sample baru dapat tercapai tahun 2009 dan penghitungan pun

ht

dapat dilakukan.


79

Tabel 4.5 IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012 IPM Kabupaten/Kota

2011

2012

20112012

20102012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

71,46

72,13

72,64

0,67

0,51

1,18

Kaimana

70,13

70,71

71,22

0,58

0,51

1,09

Teluk Wondama

65,76

66,06

66,80

0,30

0,74

1,04

Teluk Bintuni

66,58

67,17

67,58

0,59

0,41

1,00

Manokwari

67,19

67,67

68,07

0,48

0,40

0,88

Sorong Selatan

66,31

66,59

66,83

0,28

0,24

0,52

Sorong

68,50

68,93

69,23

0,43

0,30

0,73

.id

(2)

Fak-Fak

ra t. bp s. go

(1)

2010

Perubahan (poin) 20102011

64,58

65,06

65,49

0,48

0,43

0,91

50,51

50,81

51,18

0,30

0,37

0,67

Maybrat

66,00

66,43

67,26

0,43

0,83

1,26

Kota Sorong

77,18

77,72

78,36

0,54

0,64

1,18

Papua Barat

69,15

69,65

70,22

0,50

0,57

1,07

ua

ba

Raja Ampat Tambrauw

ap


.p

IPM Papua Barat pada tahun 2010 sebesar

69,15, kondisi ini

w

mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 69,65 atau mengalami

w

pertumbuhan sebesar 0,50 poin selama setahun. Di tahun 2012 IPM

tp :// w

Papua Barat kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan tahun 2011 menjadi 70,22. Jadi peningkatan

ht

capaian IPM 2011-2012 lebih tinggi dari pada capaian IPM 2010-2011. Peningkatan capaian IPM Papua Barat masih dapat dipacu lebih cepat lagi dengan program-program pembangunan yang tepat sasaran, mengingat posisi IPM Papua Barat masih berada pada kategori menengah, sehingga lebih mudah untuk ditingkatkan dibandingkan nilai IPM yang sudah tergolong dalam kategori tinggi.


80

Dari hasil capaian IPM, Kota Sorong menduduki peringkat terbaik di Papua Barat tahun 2010-2012. Capaian nilai IPM jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua Barat. Capaian IPM Kota Sorong berturut-turut 77,18 (2010); 77,72 (2011), dan 78,36 (2012). Sementara Kabupaten Tambrauw selama tiga tahun terakhir (2010-2012)

.id

selalu menjadi peringkat terakhir dalam rangking capaian IPM Provinsi

ra t. bp s. go

Papua Barat yaitu 50,51 (2010); 50,81 (2011); dan 51,18 (2012). Capaian tersebut menurut UNDP termasuk dalam kategori rendah yaitu di kisaran dibawah atau sekitar 50,00.

Hasil capaian IPM setiap kabupaten/kota setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan capaian IPM

ba

bervariasi setiap daerah. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya pertumbuhan capaian IPMtahun

2011-2012,

ap

Di

ua

nya masih relatif lambat.

tidak

satupun

kabupaten/kota

yang

.p

memperoleh capaian IPM diatas satu digit dalam waktu satu tahun.

w

Peningkatan tertinggi hanya sebesar 0,83 poin dalam waktu satu tahun

w

yang dicapai oleh Kabupaten Maybrat. Meskipun selalu tumbuh positif

tp :// w

namun tujuh dari sebelas kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan terhadap periode sebelumnya. Kabupaten Teluk Bintuni

ht

adalah

kabupaten

yang

mengalami

perlambatan

paling

tinggi

dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu mencapai 0,18 poin. Kabupaten ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari 0,59 poin di periode 2010-2011 menjadi 0,41 poin di periode 2011-2012. Pada tahun 2011-2012, diantara kabupaten/kota tersebut yang memiliki pertumbuhan yang relatif cepat adalah Kabupaten Maybrat (0,83 poin) dan Kabupaten Teluk Wondama (0,74 poin). Kabupaten pemekaran Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

81

terbaru memiliki pertumbuhan yang tertinggi diduga karena dengan pemerintahan yang baru diperlukan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten induknya. Selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode 2010-2012, Kabupaten Maybrat memiliki pertumbuhan capaian IPM yang tertinggi yaitu mencapai

.id

1,26 poin. Capaian tertinggi selanjutnya adalah Kota Sorong dan

ra t. bp s. go

Kabupaten Fak Fak dengan poin yang sama yaitu 1,18 poin.

Kecenderungan pencapaian komponen-komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah

ba

memiliki komponen yang sudah tinggi atau mendekati nilai maksimum.

ua

Pada penjelasan di atas terlihat bahwa besaran IPM Papua Barat merupakan representasi dari besaran IPM keseluruhan kabupaten/kota.

ap

Oleh karena itu, besar atau kecilnya besaran IPM kabupaten/kota sangat

.p

mempengaruhi besaran IPM provinsi.

w

Jika selama periode tahun 2010-2012 besaran IPM kabupaten/kota

w

dibandingkan dengan besaran IPM provinsi, maka terdapat tiga

tp :// w

kabupaten/kota yang besarannya relatif lebih tinggi terhadap IPM Provinsi Papua Barat. Ketiga kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Fakfak,

ht

Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.


82

4.5. Reduksi Shortfall Reduksi shortfall ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi shortfall ini dapat

.id

dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah. Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai

ra t. bp s. go

IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100 persen), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah. Pada tahun 2008-2009 reduksi shortfall Papua Barat mencapai 1,95

ba

persen. Pada tahun 2009-2010 reduksi shortfall Provinsi Papua Barat

ua

mengalami perlambatan menjadi 1,81 persen. Reduksi shortfall Papua Barat kembali mengalami perlambatan menjadi 1,62 persen

pada

ap

periode 2010-2011. Pada periode 2011-2012, reduksi shortfall Papua

.p

Barat mengalami percepatan menjadi 1,88 persen.

w

Reduksi shortfall kabupaten/kota pada tahun 2011-2012 bervariasi

w

besarnya. Peringkat tiga besar reduksi shortfall ditempati oleh dua

tp :// w

kabupaten lama dan satu kabupaten pemekaran. Kota Sorong memiliki

reduksi shortfall yang paling tinggi untuk periode ini, yaitu mencapai 2,88

ht

persen. Kemudian disusul Kabupaten Maybrat di peringkat kedua dengan capaian sebesar 2,45 persen. Kabupaten Teluk Wondama memiliki capaian reduksi shortfall tertinggi ketiga yaitu sebesar 2,18 persen. Pada periode 2010-2011 reduksi shortfall Papua Barat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di periode ini reduksi shortfall Papua Barat melambat menjadi 1,62 persen. Sebaran reduksi shortfall pada periode ini kurang merata antar kabupaten/kota. Reduksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

83

shortfall berada pada kisaran 0,61-2,37 persen dengan capaian tertinggi di Kota Sorong dan terendah berada di Kabupaten Tambrauw. Berbeda halnya pada reduksi shortfall tahun 2010-2011, pada periode tahun 2011-2012 reduksi shortfall juga mengalami percepatan, dari 1,81 persen menjadi 1,88 persen. hampir seluruh kabupaten/kota

.id

memiliki reduksi shortfall diatas satu persen kecuali Kabupaten Sorong

ra t. bp s. go

(0,97 persen), Sorong Selatan (0,74 persen), dan Tambrauw (0,74 persen). Kecepatan perkembangan capaian IPM yang diukur melalui reduksi shortfall yang bervariasi ini tentunya dipengaruhi oleh programprogram pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

(3)

(4)

2,24

2,35

1.85

1,11

1,92

1.76

1,40

0,88

2.18

Teluk Bintuni

2,70

1,76

1.26

Manokwari

2,91

1,46

1.26

Sorong Selatan

0,66

0,82

0.74

Sorong

1,08

1,36

0.97

Raja Ampat

1,40

1,34

1.23

Tambrauw

2,73

0,61

0.74

Maybrat

3,14

1,28

2.45

Kota Sorong

1,47

2,37

2.88

Papua Barat

1,81

1,62

1,88

w tp :// w ht

2011-2012

Teluk Wondama

.p

Kaimana

2010-2011

(2)

w

Fak-Fak

2009-2010

ap

(1)

ua

Kabupaten/Kota

ba

Tabel 4.6 Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2012

Sumber: Diolah dari Susenas 2009-2012 *) Angka Sementara


84

BAB V DISPARITAS IPM ANTAR WILAYAH

Paradigma pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian

.id

para pembuat kebijakan. Pemerintah daerah kini tidak lagi hanya

ra t. bp s. go

berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi semata. Pengalaman beberapa negara yang telah sukses, keberhasilan pembangunan manusia biasanya juga akan diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan manusia tentunya sangat terkait dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar dan atau pertumbuhan

ba

penduduk yang tinggi dapat mendatangkan permasalahan dalam kinerja

ua

pembangunan manusia karena yang dibangun adalah manusia atau

ap

penduduk. Jadi ketika jumlah penduduk besar atau pertumbuhan penduduknya tinggi maka penanganan dalam pembangunan manusia

.p

yang mempunyai objek pembangunan manusia/penduduk akan lebih

w

kompleks dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil

w

dan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah.

tp :// w

Provinsi Papua Barat memiliki salah satu dari permasalahan

tersebut, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam periode tahun

ht

2011-2012 Papua Barat adalah provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi keempat di Indonesia yaitu 3,61 persen

per tahun. Sebagai daerah yang “baru”, Provinsi Papua Barat adalah provinsi termuda ketiga di Indonesia. Dengan predikat sebagai salah satu daerah yang termuda tentu saja provinsi ini sedang dalam kondisi


85

membangun secara pesat karena harus mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya. Secara ekonomi, pembangunan Papua Barat tergolong cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi dengan migas di tahun 2012 yang mencapai 15,84 persen. Kondisi ini lebih tinggi

.id

dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional pada tahun yang

ra t. bp s. go

sama. Lalu bagaimana kondisi pembangunan manusia Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota diantara provinsi-provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia?.

Sebelum membahas kondisi maupun posisi Papua Barat dan kabupaten/kotanya terhadap daerah lainnya di Indonesia perlu diketahui

ba

terlebih dahulu kondisi antar wilayah di Provinsi Papua Barat.

ua

5.1 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

ap

Posisi relatif IPM kabupaten/kota di sini adalah keterbandingan relatif

.p

antar masing-masing besaran IPM kabupaten/kota se-Provinsi Papua

w

Barat pada tahun 2010-2012.

w

Adapun posisi relatif masing-masing IPM kabupaten/kota akan

tp :// w

diukur melalui kesamaan capaian IPM atau dengan mengukur jarak posisi IPM terhadap suatu besaran relatif yang telah ditentukan sebelumnya.

ht

Pada gambar boxplot berikut ini akan memberikan gambaran

sebaran angka IPM Provinsi Papua Barat 2010-2012. Gambar tersebut menunjukkan apakah sebaran IPM antar wilayah telah terdistribusi dengan baik dan mempunyai sebaran yang relatif homogen. Kotak pada boxplot memuat 50 persen data atau mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75 sedangkan garis yang ada ditengah kotak adalah nilai median data (nilai tengah). Sedangkan untuk rata-rata, IPM Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

86

tahun 2012 adalah paling tinggi, kemudian disusul oleh IPM tahun 2011 dan 2010. Hal ini ditunjukkan oleh tanda garis hitam di dalam kotak tahun 2012 yang paling tinggi posisinya dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Untuk melihat sebaran IPM antar kabupaten/kota dapat diketahui

.id

dari gambar boxplot. Bila tanda garis horizontal di dalam kotak tepat

ra t. bp s. go

persis berada ditengah boxplot, distribusi dapat dikatakan normal atau sebaran IPM antar kabupaten/kota merata. Jika garis horizontal ada disisi agak keatas tandanya distribusi menceng ke kiri dan sebaliknya bila garis horizontal berada agak ke bawah, tandanya distribusi menceng ke kanan. Semakin tanda garis horizontal mendekati atap atau alas boxplot maka

ba

kemencengan distribusi semakin ekstrim dan sebaran semakin tidak merata.

ua

Dari ketiga boxplot (IPM 2010-2012) terlihat bahwa posisi garis pada

ap

boxplot berada mendekati alas boxplot. Sehingga dapat dikatakan

.p

sebaran IPM Papua Barat dari tahun 2010-2012 mempunyai distribusi

w

menceng ke kanan. Artinya sebagian besar IPM kabupaten/kota berada

w

dibawah nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.

tp :// w

Dari sebaran capaian nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua

Barat terdapat dua kabupaten/kota yang nilainya ekstrim dibandingkan

ht

dengan kabupaten lainnya (outlier). Kedua daerah tersebut adalah Kota sorong dan Kabupaten Tambrauw. Kota Sorong memiliki nilai ekstrim jauh diatas capaian kabupaten lainnya, sedangkan Kabupaten Tambrauw ekstrim jauh dibawah kabupaten/kota lainnya (bintang warna merah). Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten hasil pemekaran dari

Kabupaten Sorong. Bila dilihat dari infrastruktur wilayah, daerah ini


87

memang sangat jauh tertinggal. Akses untuk menuju distrik maupun kampungnya pun relatif sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.

Gambar 5.1

Kota Sorong

Kota Sorong

ba

ra t. bp s. go

Kota Sorong

.id

Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

Tambrauw

Tambrauw

ap

ua

Tambrauw

w

.p

5.2 Posisi Relatif IPM Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional

w

Dari hasil capaian IPM tahun 2006-2009 Provinsi Papua Barat

tp :// w

selalu ada di posisi urutan ke-30 dari 33 provinsi di Indonesia diatas Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

ht

Timur. Namun di tahun 2010, Provinsi Papua Barat naik satu peringkat ke urutan 29 dari 33 provinsi. Papua Barat menggeser posisi Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya ada di peringkat diatasnya. Di tahun 2011, posisi Papua Barat masih berada di peringkat 29 seperti tahun lalu. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, posisi papua barat pada tahun 2012 tetap berada pada peringkat 29.


88

Rendahnya peringkat Provinsi Papua Barat karena posisi kabupaten/kota didalamnya juga relatif rendah. Sebagian besar kabupaten di Papua Barat mempunyai peringkat diatas 400 dari sekitar hampir 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posisi terbaik IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2010 selalu

.id

ditempati oleh Kota Sorong dan posisi terburuk ditempati oleh

ra t. bp s. go

Kabupaten Raja Ampat (2008) dan Kabupaten Tambrauw (2009 dan 2010). Data peringkat IPM kabupaten/kota tahun 2011-2012 tidak tersedia.

Tabel 5.1 IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012

2010 (2)

tp :// w

w

w

.p

ap

71,46 70,13 65,76 66,58 67,19 66,31 68,50 64,58 50,51 66,00 77,18 69,15

2012

Peringkat Nasional 2010 2011* 2012*

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

72,13 70,71 66,06 67,17 67,67 66,59 68,93 65,06 50,81 66,43 77,72 69,65

72,64 71,22 66,80 67,58 68,07 66,83 69,23 65,49 51,18 67,26 78,36 70,22

230 311 451 439 426 444 387 463 485 448 31 29

226 309 454 437 428 448 388 463 486 450 30 29

227 306 452 442 430 451 393 465 487 444 26 29

ua

(1)

Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong Papua Barat

IPM 2011

ba

Kabupaten/Kota

ht


Perkembangan peringkat capaian IPM secara nasional tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat bawah. Pada tahun 2012, satu kabupaten pemekaran menduduki peringkat di atas 480. Kabupaten


89

Tambrauw menduduki peringkat 487, dari peringkat 485 pada tahun 2010 dan peringkat 486 pada tahun 2012. 5.3 Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh

.id

keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ekonomi yang

ra t. bp s. go

diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selamanya efisien bila tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata.

Kemunculan paradigma pembangunan manusia seakan memberi pencerahan kepada pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pencapaian kualitas

ba

sumber daya manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi juga wajib diperjuangkan. Baik pembangunan ekonomi maupun

ua

pembangunan manusia mestinya berjalan secara sinergis untuk

ap

mewujudkan tujuan akhir yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

.p

Gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan

w

manusia di Papua Barat dapat diketahui dengan cara membuat diagram

w

kuadran dengan mengkombinasikan capaian nilai IPM sebagai

tp :// w

perwakilan representasi

keberhasilan dari

pembangunan

pembangunan

manusia

ekonomi

dan

sebagai

digunakan

indikator

ht

pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah atas dasar harga konstan 2000 tanpa menyertakan subsektor migas (tanpa migas).


90

5.3.1 IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diagram kuadran yang pertama adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan pertumbuhan ekonomi. Benchmark yang digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai

.id

agregat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat. Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu

ra t. bp s. go

absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (pertumbuhan ekonomi) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

: IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Kuadran II

: IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Kuadran III

: IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah

Kuadran IV

: IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

w

.p

ap

ua

ba

Kuadran I


w

Gambar 5.2

Manokwari Kaimana 9 Sorong Kota Sorong Maybrat Fakfak Raja Ampat Sorong Sltn Teluk Bintuni

ht

tp :// w

12

6 Tambrauw

Teluk Wondama

3 45

50

55

60

65

70

75

80


91

Gambar 5.2 menjelaskan posisi absolut kabupaten/kota tahun 2010 pada diagram kuadran. Di tahun 2010 tidak ada perubahan berarti, dimana perubahan hanya terjadi pada kuadran I dan II. Kuadran I yang memiliki karakteristik capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi masih ditempati oleh Kabupaten

.id

Kaimana seperti yang terjadi pada tahun 2009. Kabupaten/kota lain

ra t. bp s. go

belum ada yang menunjukkan performa yang cukup baik untuk dapat melampaui banchmark untuk dapat masuk dalam kuadran I. Di kuadran II posisinya hampir sama dengan kondisi pada tahun 2009, perbedaannya posisi Kabupaten Teluk Wondama sekarang telah mengalami pergeseran ke kuadran III. Pergeseran Teluk

Wondama

disebabkan

oleh

perlambatan

ba

Kabupaten

pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu

ua

dari 9,80 persen menjadi 4,22 persen. Perlambatan pertumbuhan

ap

ekonomi Teluk Wondama ini diduga terkait dengan banjir bandang

.p

pada tahun 2010 yang meluluhlantakkan beberapa tempat yang

w

merupakan sentra ekonomi di Teluk Wondama. Banjir bandang ini

tp :// w

w

bahkan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Di kuadran III masih bertahan kabupaten yang sama seperti

tahun 2009, ditambah dengan Teluk Wondama yang turun ke

ht

kuadran III dari kuadran II. Kuadran IV pada tahun 2009 Kabupaten Fakfak yang tidak mampu melampaui benchmark pertumbuhan ekonomi Papua Barat tetap bertahan seperti halnya Kota Sorong. Perubahan posisi kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2010 terjadi pada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Wondama. Pergeseran posisi kabupaten tersebut justru menuju kondisi yang lebih buruk. Artinya salah satu dari indikator melambat dan turun


92

berada dibawah benchmark yang merupakan batas antar kuadran. Sementara sembilan kabupaten lainnya tidak mampu memperbaiki posisinya karena pertumbuhan ekonomi dan atau pertumbuhan capaian IPM-nya masih kalah tinggi dengan pertumbuhan benchmark. yang

mengalami

pertumbuhan

dari

ra t. bp s. go

kabupaten/kota

.id

Sebenarnya bila dibandingkan dengan tahun lalu, lebih banyak pada

perlambatan ekonomi. Namun karena kecepatan pertumbuhan ekonominya

masih

lebih

rendah

dari

benchmark,

maka

kabupaten/kota tersebut tidak mampu memperbaiki posisinya. Sedangkan Kabupaten Kaimana masih mampu menjaga performa

ba

pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM yang stabil sehingga masih mampu mempertahankan posisinya di posisi terbaik, yaitu kuadran I. tahun

2011

terjadi

ua

Di

beberapa

perubahan

posisi

ap

kabupaten/kota dalam diagram kuadran. Salah satu penyebab tersebut

adalah

berubahnya

nilai

benchmark.

.p

perubahan

w

Peningkatan yang cukup signiifkan dari nilai benchmark terjadi pada

w

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tumbuh

tp :// w

dari 8,61 persen menjadi 10,45 persen. Peningkatan benchmark pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan pertumbuhan

ht

ekonomi tujuh dari sebelas kabupaten/kota di Papua Barat.


93

Gambar 5.3


12

.id

Teluk Wondama

8

ra t. bp s. go

Manokwari

Sorong Selatan

Fakfak

Sorong

Kota Sorong Kaimana

Raja Ampat

Tambrauw

40

50

ba

4

Teluk Bintuni

Maybrat

60

70

80

ua

Di tahun 2011 terjadi sedikit perubahan pada susunan posisi

ap

kuadran-kuadran. Semula di tahun 2010 di kuadran pertama hanya

.p

ditempati oleh Kabupaten Kaimana, namun sekarang tidak satupun

w

kabupaten yang berada di kuadran ini. Kabupaten Kaimana yang

w

pada tahun lalu ada di kuadran I harus turun ke kuadran IV. Dilain

tp :// w

sisi dengan Kabupaten Kaimana yang mengalami penurunan posisi di dalam kuadran, Kabupaten Teluk Wondama justru mengalami hal

ht

yang sebaliknya. Kabupaten ini memperbaiki posisinya dari kuadran III ke kuadran II yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM rendah. Posisi Kabupaten Teluk Wondama ini kembali seperti semula di tahun 2009 dimana sebelum di tahun 2010 turun ke kuadran III. Pososi Kabupaten Teluk Wondama ini bertukar tempat dengan Kabupaten Manokwari.


94

Di kuadran I, yang semula ditempati oleh Kabupaten Kaimana kini tidak ada lagi yang menempati. Jadi di tahun 2011 ini, tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM tinggi melebihi benchmark. Kondisi ini dapat dimaknai dengan tidak adanya keseimbangan pembangunan ekonomi dengan

.id

pembangunan manusia diantara kabupaten/kota di Papua Barat.

ra t. bp s. go

Pertukaran posisi terjadi antara Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari. Kabupaten Teluk Wondama posisinya membaik dan bergeser di kuadran II, sedangkan sebaliknya Kabupaten Manokwari kondisinya memburuk dan turun di kuadran III. Membaiknya posisi Kabupaten Teluk Wondama terkait dengan

ba

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10,64 persen terhadap tahun 2010 yang hanya 4,22 persen. Kondisi sebaliknya

ua

terjadi di Kabupaten Manokwari, karena terjadi perlambatan

ap

pertumbuhan ekonomi membuat kabupaten ini kalah cepat dengan

.p

pertumbuhan ekonomi benchmark.

w

Seperti dibahas pada bagian sebelumnya, Kabupaten Kaimana

w

mengalami penurunan posisi di kuadran IV setelah dua tahun

tp :// w

sebelumnya berada diposisi kuadran terbaik karena mengalami

ht

perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2010.


95

Gambar 5.4


Kaimana

ra t. bp s. go

Raja Ampat

.id

12

Fakfak

Sorong Selatan Manokwari

8

Kota Sorong

Sorong Teluk Maybrat Wondama

Tambrauw

Teluk Bintuni

ba

4

50

60

70

80

ua

40

ap

Di tahun 2012 juga terjadi sedikit perubahan pada susunan

.p

posisi kuadran-kuadran. Semula di tahun 2011 di kuadran kedua

w

hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama, namun sekarang

w

tidak satupun kabupaten yang berada di kuadran ini. Kabupaten

tp :// w

Teluk Wondama yang pada tahun lalu ada di kuadran II harus turun

ht

ke kuadran III. Tidak ada satupun kabupaten menempati kuadran I dan II.

Dengan kosongnya posisi di kuadran I berarti tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM tinggi melebihi benchmark. Kekosongan posisi di kuadran II menunjukkan tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM rendah.


96

5.4 Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Penghitungan indeks disparitas pembangunan manusia dengan menggunakan Metode Taksonomik menghasilkan dua komponen indeks

.id

disparitas, yaitu Pola Pembangunan (pattern of development) dan Ukuran

ra t. bp s. go

Pembangunan (measure of development). Kedua ukuran ini saling berkaitan dalam menentukan besaran indeks disparitas pembangunan manusia. Pola pembangunan digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota yang menjadi model, dimana semakin tinggi nilai pola pembangunan yang dimiliki suatu

ba

kabupaten/kota mengindikasikan bahwa berbagai karakteristik yang dimiliki kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota yang

ua

digunakan sebagai model/acuan (nilai pola pembangunan kabupaten/kota

ap

model sama dengan nol). Sedangkan ukuran pembangunan digunakan

.p

untuk menentukan peringkat indeks disparitas pembangunan manusia

w

suatu kabupaten/kota yang diteliti, jika nilai dari ukuran pembangunan

w

semakin mendekati 1 (satu) maka peringkat indeks disparitas

tp :// w

pembangunan manusia kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota

acuan

(dimana

nilai

ukuran

pembangunan

ht

kabupaten/kota acuan sama dengan nol) atau dengan kata lain kabupaten/kota tersebut semakin tidak berkembang. Terkait dengan pemilihan kabupaten/kota sebagai acuan, maka dipilih Kota Sorong sebagai acuan dari kabupaten/kota. Alasan pemilihan Kota Sorong menjadi acuan adalah karena Kota Sorong selalu unggul dari semua dimensi dalam komponen penyusun indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

97

Berdasarkan

Gambar

5.5,

diketahui

bahwa

nilai

ukuran

pembangunan indeks disparitas berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,48. Dalam gambar terlihat bahwa ukuran pembangunan tersebar dalam lima radius. Pusat radar adalah Kota Sorong sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh posisi kabupaten

.id

dari pusat radar maka semakin tertinggal kabupaten tersebut dalam hal

ra t. bp s. go

pembangunan manusia. Kabupaten terdekat adalah Kabupaten Fakfak yang terletak pada radius kedua dalam radar. Ini menunjukkan Kabupaten Fakfak yang berada pada peringkat kedua jarak antara ukuran pembangunan dengan Kota Sorong relatif dekat.

Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2012

ba

Gambar 5.5

Fakfak(2) Kaimana(3)

ap

ua

Kt Sorong(1)

R. Ampat(9)

0.11

w

.p

0.25

w tp :// w

T.Wondama(10)

0.29

0.00

Tambrauw(11)

ht

0.18

0.27

T. Bintuni(7)

0.48 0.29

0.22 0.22 0.27

Maybrat(8) Sorong(4)

Manokwari(5) Sorsel(6)

Jarak kabupaten terjauh dari daerah acuan adalah Kabupaten

Tambrauw. Kabupaten ini berada pada radius ke-5 dan hampir mendekati radius ke-6. Jauhnya jarak antara Kabupaten Tambrauw dengan Kota Sorong sebagai daerah acuan memberikan informasi bahwa Kabupaten Tambrauw sangat jauh ketinggalan dalam hal pembangunan manusia dari Kota Sorong yang merupakan peringkat pertama. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2012

98

BAB VI PENUTUP

.id

Kesimpulan Situasi Pembangunan Manusia : 1.

ra t. bp s. go

Kesehatan

Angka harapan hidup Provinsi Papua Barat dari tahun 20102012 cenderung terus mengalami peningkatan.

2.

Angka harapan hidup tertinggi di Kota Sorong sebesar 72,52 tahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw sebesar 66,48

Pendidikan

Angka melek huruf selama periode 2010-2012 terus

.p

1.

ua

Indeks Kesehatan Papua Barat 2012 adalah 73,56.

ap

3.

ba

tahun.

w

menunjukkan peningkatan. Peningkatan

tp :// w

w

2.

ht

3.

angka

melek

huruf

terjadi

di

seluruh

kabupaten/kota. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 20102012 meningkat dari 8,21 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,26 tahun pada tahun 2011 dan menjadi 8,45 tahun pada tahun

2012. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 2 SMP. Dengan demikian program Wajar 9 tahun belum tercapai. 4.

Indeks Pendidikan Papua Barat 2012 adalah 81,27..


99

Kemampuan Daya Beli 1.

Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2012 adalah sebesar Rp. 601.560,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2011 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp 599.280,-.

.id

Indeks Daya Beli Papua Barat 2012 adalah 55,82.

ra t. bp s. go

2.

Gambaran IPM Papua Barat Tahun 2012: 1.

IPM Provinsi Papua Barat tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya dari 69,65 menjadi 70,22.

2.

Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat disebabkan oleh

ba

peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan daya beli. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2012 menempati peringkat 29

ua

3.

ap

dari 33 provinsi di Indonesia sama peringkatnya dengan tahun IPM Provinsi Papua Barat tahun 2012 termasuk dalam kategori

w

4.

.p

2011.

w

menengah atas dengan capaian 70,22 dalam skala 0 – 100.

ht

tp :// w

5.

6.

IPM tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2012 diraih oleh Kota Sorong dengan indeks 78,36 dalam skala 0 – 100. IPM terendah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2012 diraih oleh Kabupaten Tambrauw dengan indeks 51,18 dalam skala 0 – 100.

7.

Berdasarkan kriteria UNDP, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat merupakan kelompok menengah.


100

Angka IPM, baik IPM provinsi maupun kabupaten/kota bergerak dinamis dan mengalami peningkatan yang positif. Pergerakan nilai IPM ini mempengaruhi peringkat suatu daerah terhadap daerah lainnya baik itu dalam satu provinsi maupun secara nasional karena perbedaan kecepatan peningkatan nilai indeks. Tidak jarang kepala daerah maupun

.id

pengambil kebijakan yang lain terfokus pada peringkat yang

ra t. bp s. go

merepresentasikan posisi dimana daerahnya berada. Dari semua itu, ada yang jauh lebih penting dalam menyikapi besaran angka IPM bukan hanya sekedar melihat peringkat, namun bagaimana memberikan perlakuan terhadap angka IPM maupun komponennya tersebut untuk

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

ba

kemajuan pembangunan manusia di setiap daerah.


101

DAFTAR PUSTAKA

.id

Bakrie, Aburizal, (2006), “Mengapa Pembangunan Manusia?” Kompas, 24 Mei 2006.

ra t. bp s. go

BPS. 2005. Indikator Statistik Bidang Sosial Menurut Jenis dan Penggunaannya. Jakarta: Badan Pusat Statistik --------. 2006. Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 Buku 2 (Kabupaten). Jakarta: Badan Pusat Statistik

ba

--------. 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012. Jakarta : Badan Pusat Statistik

ap

ua


w

.p


w

--------, (1996), Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 1996, Jakarta.

tp :// w

--------, (2001), Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001, Jakarta.

ht

---------, (2004), Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004, Jakarta. --------, Bappenas, dan UNDP, (1990), Laporan Pembangunan Manusia 1990, Jakarta. --------. 2007. Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS. BPS: Jakarta. --------. 2008. Indeks Pembangunan Manusisa 2006-2007. BPS: Jakarta.


102

--------. 2009. Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi. BPS: Jakarta --------. 2010. Data Strategis BPS 2010. BPS: Jakarta.

.id

--------. 2011. Data Strategis BPS 2011. BPS: Jakarta.

ra t. bp s. go

--------. 2011. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. BPS: Jakarta. --------. 2012. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. BPS: Jakarta.

ba

BPS Provinsi Papua Barat, (2011), Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari

ap

ua

--------. (2012), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2011, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari

.p

--------, (2012), Papua Barat dalam Angka Tahun 2012. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

tp :// w

w

w

--------. 2012. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2011. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

ht

--------. 2008. Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2007. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari. --------. 2008. Profil Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.

--------. 2007. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.


103

Depdiknas. 2005. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas: Jakarta

ra t. bp s. go

--------. 2009. www.kemendiknas.go.id

.id

--------. 2006. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantassan Buta Aksara. Depdiknas: Jakarta.

ba

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goal Indonesia 2007. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

ua

UNDP. 2009. Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. United Nation Development programme: New York, USA


104

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator dan Sumber Data Pendukung yang Digunakan Dalam Penghitungan IPM Sumber Data

.id

Indikator

(2)

A. Kesehatan 1. Angka Harapan Hidup

ra t. bp s. go

(1)

Susenas 2010-2012

2. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Susenas 2010-2012

3. Penolong Kelahiran

Susenas 2010-2012

4. Persentase Balita yang Diimunisasi 5. Jumlah Tenaga Kesehatan

Susenas 2010-2012 Dinkes Papua barat 2011 Dinkes Papua barat 2011

ba

6. Jumlah Sarana Kesehatan

Susenas 2010-2012

8. Persentase Penggunan fasilitas Tempat Buang Air

Susenas 2010-2012

ap

B. Pendidikan

ua

7. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum

Susenas 2010-2012

2. Rata-rata Lama Sekolah

Susenas 2010-2012

3. Angka Partisipasi Sekolah

Susenas 2010-2012

4. Tingkat Pendidikan

Susenas 2010-2012

w

w

.p

1. Angka Melek Huruf

tp :// w

C. Perekonomian PDRB 2012

2. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB 2012

3. Struktur Ekonomi

PDRB 2012

ht

1. PDRB ADHB dan ADHK


105

Lampiran 2. Konversi Tingkat Pendidikan Menjadi Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Lama Sekolah 0

Tamat SD/Sederajat

6

Tamat SMP/Sederajat

9

.id

Tidak/Belum tamat SD

Tamat SMA/Sederajat

12 13

Tamat Diploma II

ra t. bp s. go

Tamat Diploma I

14

Tamat Diploma III

15

Tamat Sarjana/Diploma IV Tamat S2

16 18

Tamat S3

21

ua

ba

Lampiran 3. Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli Variabel

ap

No

Jenis lantai

2

Luas lantai per kapita

w

Jenis dinding terluas

tp :// w

w

3

.p

1

4

ht

5

Jenis atap terluas Fasilitas penerangan

6

Fasilitas air minum

7

Fasilitas jamban

8

Skor awal setiap rumah

Karakteristik

Skor

Keramik, Marmer, atau Granit

1

Lainnya

0

Lebih dari 10 m2

1

Lainnya

0

Tembok

1

Lainnya

0

Beton/Kayu/Genteng

1

Lainnya

0

Listrik

1

Lainnya

0

Ledeng

1

Lainnya

0

Milik sendiri

1

Lainnya

0

Rumah

1

Lainnya

0


106

Lampiran 4. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP) No

Komoditi

Proporsi dari Total Konsumsi (%)

Beras Lokal

Kg

7,25

2

Tepung Terigu

Kg

0,10

3

Singkong

Kg

0,22

4

Tuna/Cakalang

Kg

5

Teri

6

Daging Sapi

7

Ayam

8

Telur

9

Susu Kental Manis

10

Bayam

11

Kacang Panjang

12

Kacang Tanah

13

Tempe

14

Jeruk

15

Pepaya

16

.id

1

0,78

Kg

0,65

butir

1,48

397 gram

0,48

Kg

0,30

Kg

0,32

Kg

0,22

Kg

0,79

Kg

0,39

Kg

0,18

Kelapa

ap

butir

0,56

Gula

Ons

1,61

Kopi

.p

Ons

0,60

Garam

Ons

0,15

20

Merica

Ons

0,13

21

Mie Instan

80 gram

0,79

10 batang

2,86

18

tp :// w

w

19

ua

ba

0,32

Kg

w

ra t. bp s. go

0,50

Ons

17

ht

Unit

22

Rokok Kretek

23

Listrik

Kwh

2,06

24

Air Minum

M3

0,46

25

Bensin

liter

1,02

26

Minyak Tanah

liter

1,74

27

Sewa rumah

unit

11,56

Total

37,52


107

Lampiran 5. Rata-rata Jumlah Hari Sakit pada Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun 2012. Kabupaten/kota

<= 3

4-7

8 - 14

Total

> 15

(3)

(4)

(5)

(6)

58,51

31,03

0,81

9,64

100,00

Kab. Kaimana

82,65

12,93

2,09

2,33

Kab. Teluk Wondama

48,85

39,38

7,34

4,43

Kab. Teluk Bintuni

69,54

25,11

3,47

1,88

100,00

Kab. Manokwari

52,27

38,08

4,28

5,37

100,00

Kab. Sorong Selatan

35,21

53,62

5,94

5,23

100,00

Kab. Sorong

54,22

36,55

3,62

5,61

100,00

Kab. Raja Ampat

70,51

25,03

3,64

0,83

100,00

Kab. Tambrauw

41,64

42,58

13,06

2,72

100,00

Kab. Maybrat

68,58

29,52

0,87

1,02

100,00

Kota Sorong

54,97

38,66

4,18

2,19

100,00

Prov. Papua Barat

57,17

35,00

3,88

3,96

100,00

.id

(2)

Kab. Fakfak

100,00 100,00

ra t. bp s. go

ba

ua

(1)

Lama hari sakit (hari)

.p

ap

Lampiran 6. Persentase Cara Pengobaan yang Dilakukan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kab./Kota di Prov Papua Barat 2012. Pengobatan Sendiri

Pengobatan ke Sarana Kes

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

79.18 45.78 70.68 50.15 71.46 63.05 70.99 59.13 62.13 75.95 69.89 65,41

20.82 54.22 29.32 49.85 28.54 36.95 29.01 40.87 37.87 24.05 30.11 34,59

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

w

w

Kabupaten/Kota

ht

tp :// w

Kab. Fakfak Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Teluk Bintuni Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Tambrauw Kab. Maybrat Kota Sorong Prov. Papua Barat


108

Lampiran 7. Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Penghitungan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun 2012. Indek Kesehatan

Kabupaten/kota

Indeks Pendidikan

Indeks Daya Beli

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Fakfak

75,87

76,47

77,07

85,57

86,02

86,74

52,94

Kaimana

74,42

74,80

75,18

80,44

81,39

82,32

Teluk Wondama

70,84

71,27

71,68

70,73

70,82

72,61

Teluk Bintuni

72,02

72,57

73,13

72,61

73,38

73,85

Manokwari

71,66

72,15

72,63

77,13

77,78

Sorong Selatan

69,43

69,70

69,98

76,62

Sorong

71,42

72,03

72,65

79,04

Raja Ampat

68,62

69,17

69,70

Tambrauw

68,58

68,85

Maybrat

68,88

69,37

Sorong

78,25

78,93

Papua Barat

72,51

54,13

55,76

56,16

55,69

55,92

56,10

55,11

55,54

55,76

78,31

52,76

52,95

53,28

76,69

76,96

52,89

53,20

53,57

79,09

79,25

55,04

55,61

55,79

78,74

79,08

79,63

46,38

46,73

47,13

69,13

64,20

64,32

64,48

18,75

19,20

19,93

69,87

77,78

77,87

80,01

51,33

51,58

51,89

79,20

89,63

89,63

90,88

63,66

64,41

65,00

80,38

80,63

81,27

54,56

55,30

55,82

ra t. bp s. go

ba 73,56

ht

tp :// w

w

w

.p

ap

73,02

.id

53,68

55,53

ua

(1)


109

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

tp :// w

ht

ba

ua

ap

.p

w

w

.id

ra t. bp s. go

No title

Recommend Documents