No title

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan RKPD

merupakan pelaksanaan

dari

tahapan

sistem perencanaan pembangunan

daerah yang

dimulai

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu ditujukan sebagai

upaya

mewujudkan

pada

RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan

pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD

didasarkan pada penjaringan

aspirasi yang

diformulasikan

melalui

forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dengan tahapan sebagai berikut : Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan pasal 82 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Sehubungan dengan adanya proses Pemilu Langsung Kepala Daerah (PILKADA) Kota Kupang yang penetapannya pada tanggal 1 agustus 2012, sehingga RKPD Kota Kupang tahun 2013 perlu menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

1

Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2013 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Kupang 2013-2017 dengan visi : “MEWUJUDKAN KOTA KUPANG SEBAGAI KOTA BERBUDAYA, MODERN, PRODUKTIF DAN NYAMAN YANG BERKELANJUTAN” Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Berbudaya, Kota Modern, Kota Produktif, dan Kota Nyaman yang Berkelanjutan. Kota Berbudaya, mengandung arti Kota yang bersih dengan didukung oleh warga yang memiliki pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan karya termasuk segala instrumen, sistem kerja, dan bahasa yang digunakan serta menampilkan citra sebagai rumah hunian bagi semua orang dari berbagai etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara. Kota Modern, mengandung arti sebagai Kota yang berada pada gerbang selatan dan berhadapan dengan wilayah Asia Pasifik, haruslah menampilkan diri sebagai kota yang tertata dan memiliki infrastruktur dengan standar internasional. Kota Produktif, mengandung arti sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki produktivitas tinggi dalam segala aspek kehidupannya. Kota Nyaman, mengandung arti sebagai kota yang tertata dan terkendali, sehingga kondusif bagi terciptanya suatu kondisi tata ruang yang mampu mengakomodir aktivitas dan interaksi antar warga kota.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

2

Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi yang diemban adalah : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Perekonomian Daerah yang didukung dengan Penguatan Modal Usaha bagi pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat berbasis pada Potensi unggulan daerah. 2. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas Pembangunan diarahkan pada peningkatan Kualitas SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta berbudaya 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum, Pembangunan diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia 4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan, Pembangunan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penangganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarustamaan gender, perlindungan anak serta mitigasi bencana


3

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Kupang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;


4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013; 19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197); 20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 198);


5

21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031; 22. Peraturan Walikota Kupang Nomor 14B Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2012 23. Peraturan Walikota Kupang No. 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan

penjabaran dari RPJMD dan

mengacu pada RPJPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kota Kupang Tahun 2013 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tingkat pusat dan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan di Kota Kupang. 1.4

Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2013, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan


6

1.3. Hubungan antar dokumen 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.Ttujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI.

PENUTUP


7

1.5.1. Maksud RKPD Kota Kupang Tahun 2013 yang disusun melalui penjaringan aspirasi masyarakat tingkat Kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota Kupang dengan maksud : 1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013. 2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Kupang. 1.5.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2013 adalah : 1) Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Terwujudnya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergitas

pembangunan baik antar fungsi pemerintahan maupun antar

tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan daerah; 3) Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 4) Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Kupang merupakan Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis terletak pada 123° 32’ 14” - 123° 37’ 01” Bujur Timur dan 10° 36’ 14” - 10° 39’ 58” Lintang selatan. Secara administratif, Kota Kupang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan, dengan luas wilayah 260,127 km², terdiri dari matra darat seluas 165,337 km² dan matra laut 94,790 km². Kota Kupang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan

: Teluk Kupang : Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang



Sebelah Timur

: Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang



Sebelah Barat

: Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Adapun luas wilayah menurut kecamatan Kota Kupang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:


9

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang Tahun 2011 No

Kecamatan

Luas Wilayah (km²)

(1)

(2)

(3)

(4)

Alak Maulafa Oebobo Kota Raja Kelapa Lima Kota Lama Kota Kupang Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2012

70,40 55,67 14,72 6,19 15,31 3,05 165,34

42,58 33,67 8,90 3,74 9,26 1,85 100,00

1 2 3 4 5 6

Persentase Terhadap Luas Kota Kupang

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian rata-rata 0-50 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi terletak dibagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0 persen sampai 2 persen, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2-15 persen. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April–November dan musim penghujan antara bulan Desember–Maret. Curah hujan tahunan ratarata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 23ºC sampai dengan 34ºC, dengan kelembaban udara rata-rata 77 persen. Jumlah penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebanyak 336.239 jiwa, sedangkan tahun 2011 berdasarkan hasil registrasi penduduk sebanyak 349.344 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 3,90 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang bukan semata mata karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi seperti kabupaten lain di NTT tetapi juga disebabkan arus imigrasi yang cukup tinggi mengingat Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi dan pusat


10

pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran penduduk pada 6 kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2011

Kecamatan (1)

Tahun 2010 Banyaknya Penduduk Jumlah Laki-laki Perempuan

Rasio Jenis Kelamin

Tahun 2011 Banyaknya Penduduk Jumlah Laki-laki Perempuan

Rasio Jenis Kelamin

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

010. Alak

26.398

24.832

51.230

106

27.406

25.780

53.186

106

020. Maulafa

33.822

32.029

65.851

106

35.221

33.409

68.630

105

030. Oebobo

40.984

38.691

79.675

106

42.550

40.168

82.718

106

040. Kota Raja

24.164

23.712

47.876

102

25.083

24.622

49.705

102

050. Kelapa Lima

32.023

29.388

61.411

109

33.246

30.510

63.756

109

15.235 172.626

14.961 163.613

30.196 336.239

102 106

15.817 179.323

15.532 170.021

31.349 349.344

102 105

060. Kota Lama Jumlah

Sumber : BPS Kota Kupang 2011 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi perekonomian di Kota Kupang berdasarkan indikator PDRB semakin membaik, hal ini terlihat dari peningkatan nilai PDRB tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 14,17 persen dari tahun 2010 dan tahun 2012 diperkirakan akan mengalami peningkatan


11

sebesar 12.32 persen

dibanding tahun 2011; sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2011 mengalami

peningkatan 13,46 persen dari tahun 2010 dan tahun 2012 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 9.28 persen dibanding tahun 2011 . Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Tahun 2009 – 2012 2009 2010*) Lapangan Usaha 2011**) (1)

(2)

Primer Pertanian Pertambangan dan Sekunder

Penggalian

Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Minum Bangunan Tertier Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Kota Kupang PDRB Provinsi NTT

Keterangan : *), **)


: Sumber BPS Kota Kupang

***)

(3)

(4)

2012***) (5)

275.918,83

316.192,21

333.528,15

362.332,81

205.680,48

232.673,24

246.288,56

266.592,60

70.238,35 677.639,33

83.518,97 778.966,89

87.239,59 897.795,59

95.740,21 1.007.873,72

128.012,20 37.067,81

144.207,79 42.632,82

160.754,38 49.568,07

177.125,47 55.818,20

512.559,32 3.075.524,15

592.126,28 3.587.511,29

687.473,14 4.116.705,34

774.930,05 4.637.295,94

1.135.262,50

1.340.501,98

1.545.304,48

1.750.325,47

601.629,12 260.577,63

673.724,32 310.429,31

770.019,60 358.694,99

854.214,84 407.753,67

1.078.054,90 4.029.082,31 24.179.412,16

1.262.855,68 4.682.670,39 27.738.760,20

1.442.686,27 5.348.029,08 31.204.406,40

1.625.001,96 6.007.502,47 34.716.903,52

: Olahan Bappeda Kota Kupang

12

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor Tahun 2009 – 2012 Lapangan Usaha

2009

2010*)

2011**)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Primer a. Pertanian b. Pertambangan dan Penggalian Sekunder 2. c.Industri Pengolahan d. Listrik, Gas & Air Minum e. Bangunan Tertier 3. f. Perdagangan, Hotel & Restoran g. Pengangkutan & Komunikasi h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan i.



Jasa-jasa PDRB Kota Kupang PDRB Provinsi NTT

2012***) (5)

133.285,88 98.713,04 34.572,84 317.714,37 63.300,89 17.698,74 236.714,74 1.679.032,56 614.707,80

137.212,26 101.485,26 35.727,00 329.790,08 64.874,03 19.795,65 245.120,40 1.829.921,17 660.648,36

141.439,50 104.464,50 36.975,00 348.352,90 66.583,77 22.190,68 259.578,45 1.996.966,61 715.117,11

145.516,31 107.340,23 38.176,08 363.672,17 68.225,21 24.436,65 271.010,31 2.155.933,64 765.321,77

338.732,84 120.634,02

368.380,67 131.429,49

397.788,08 143.303,99

427.315,70 154.638,98

604.957,90 2.130.032,81 11.920.601,87

669.462,65 740.757,43 808.657,20 2.296.923,51 2.486.759,01 2.665.122,11 12.543.821,97 13.249.720,21 13.914.279,38

Keterangan : *), **) : Sumber BPS Kota Kupang ***) : Olahan Bappeda Kota Kupang

Dalam Kurun waktu empat tahun terakhir (sesuai Tabel 2.3) yaitu 2009-2012 struktur perekonomian Kota Kupang tidak banyak mengalami perubahan. Kelompok sektor Tertier yang didalamnya terdapat sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ; sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa dan kelompok sekunder yakni sektor Bangunan terus mendominasi perekonomian Kota Kupang hingga saat ini. Kontribusi kelima sektor ini tidak tergeser dan komposisinya tidak mengalami perubahan berarti.


13

Untuk lebih jelasnya sektor – sektor yang memberikan kontribusi terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini : Tabel 2.5 Peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Setiap Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kota Kupang Tahun 2009 – 2011 Lapangan Usaha 2010 2011 2009 Rata-Rata (1)

1. Primer a. Pertanian b. Pertambangan dan Penggalian 2. Sekunder c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas & Air Minum e. Bangunan 3. Tertier f. Perdagangan, Hotel & Restoran g. Pengangkutan & Komunikasi h. Keuangan, Persewaan dan Jasa i. Jasa-jasa PDRB Total

(2)

6,84 5,10 1,74 16,82 3,18 0,92 12,72 76,34 28,18 14,93 6,47 26,76 100,00

(3)

6,75 4,97 1,78 16,64 3,08 0,91 12,65 76,61 28,63 14,38 6,63 26,97 100,00

(4)

6,24 4,61 1,63 16,79 3,01 0,93 12,85 76,97 28,89 14,40 6,70 26,98 100,00

(5)

6,61 4,89 1,72 16,75 3,09 0,92 12,74 76,64 28,57 14,57 6,60 26,90 100,00

Sumber : BPS Kota Kupang tahun 2011

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan PDRB Kota Kupang tahun 2011 yakni sebesar 28,89 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 26,98 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 14,40 persen, sektor bangunan 12,85 persen, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan 6,70 persen, sektor pertanian 4,61 persen, sektor industri pengolahan 3,01 persen, sektor pertambangan & penggalian 1,63 persen, dan sektor listrik, gas dan air minum 0,93 persen. Dominannya kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB Kota


14

Kupang kurun waktu tahun 2009-2011 meunjukkan indikasi bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian masih kuat yakni melalui penyediaan infrastruktur pembangunan berupa sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah serta semakin kondusifnya keamanan yang memungkinkan semakin bergairahnya sektor jasa dan perdagangan di Kota Kupang. Sektor bangunan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Kupang, yang disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan Kota Kupang sebagai ibukota propinsi sehingga pembangunan infrastruktur perkotaan semakin pesat pula. Pembangunan di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan memperkuat pembangunan pada tataran ekonomi rakyat sekaligus mendorong lebih berkembangnya usaha menengah dan besar. Selain itu dengan membaiknya kondisi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan menjadi pendorong bagi peningkatan investasi di daerah. Dilihat dari kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan antara lain karena luas areal pertanian yang semakin berkurang, bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal yang berimplikasi pada pengurangan akan luas lahan pertanian. Pertumbuhan ekonomi disamping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (economic growth) Kota Kupang selama 3(tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,97 persen, pada Tahun 2010 sebesar 8,23 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 8,26 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,03 persen. Selengkapnya perkembangan pertunbuhan ekonomi Kota Kupang tahun 2009 – 2011 dapat terlihat pada gambar 2.1 berikut ini :


15

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang Tahun 2009-2011

Sumber : BPS Kota Kupang tahun 2012

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kota Kupang tahun 2009 sampai 2011 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2009 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6.531.879,- meningkat menjadi Rp 7.252.310,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 11,03 persen. Sedangkan Pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2009 sebesar Rp 5.630.187,- meningkat menjadi Rp 6.304.420,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 11,98 persen. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar Rp. 12.355.434,- meningkat menjadi Rp 15.591.940,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 26,20 persen. Sedangkan Pendapatan perkapita tahun 2009 sebesar Rp 10.643.642,meningkat menjadi Rp 13.329.102,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 25,23 persen. Untuk jelasnya mengenai gambaran perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita tersaji dalam tabel 2.6 berikut : Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

16

Tabel 2.6 PDRB perkapita dan Pendapatan perkapita Kota Kupang menurut Harga Berlaku dan Konstan 2000 2009 – 2012 Harga Berlaku Tahun

2009 2010*) 2011**)

Harga konstan 2000

PDRB

Pendapatan

PDRB

Pendapatan

Per Kapita (Rp)

Per Kapita (Rp)

Per Kapita (Rp)

Per Kapita (Rp)

12.355.434 13.296.613 15.591.940

10.643.642 12.052.893 13.329102

6.531.879 6.831.223 7.252.310

5.630.187 5.907.672 6.304.420

Sumber : BPS Kota Kupang

B. Laju Inflasi Laju inflasi Kota Kupang dari tahun ke tahun agak fluktuatif. Pada tahun 2007 laju inflasi Kota Kupang sebesar 8,44 %, tahun 2008 naik menjadi 10.90 %, tahun 2009 turun menjadi 6,49 %, pada tahun 2010 naik menjadi 9,97 % dan pada tahun 2011 sebesar 4,32 %. Untuk lebih jelasnya mengenai laju inflasi Kota Kupang tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :


17

Tabel 2.7 Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan kelompok Pengeluaran Tahun 2007-2011 No 1 2 3 4 5 6 7

Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transportasi dan komunikasi Umum

2007 12,07 13,63

2008 11,34 12,78

Tahun 2009 18,56 11,46

2010 16,96 8,62

2011 -1.31

3,55 5,11 40,83 5,40 0,91 8,44

18,13 3,17 7,45 2,12 3,02 10,90

-1,46 9,03 1,77 6,50 -2,33 6,49

3,73 5,84 6,78 4,50 12,78 9,97

4.50 12.76 5.68 2.46 13.30 4,32

4.62

Sumber : BPS Kota Kupang

Dari angka-angka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa laju inflasi Kota Kupang dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan berada pada tataran inflasi terkendali. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran dalam peningkatan

kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat akan semakin baik pula kualitas sumber

daya manusianya. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka peningkatan mutu pendidikan di Kota Kupang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah agar seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun berada, dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai jenjang pendidikan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kota


18

Kupang terus berupaya memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen pendidikan yang transparan, bertanggungjawab dan akuntabel. Secara umum, taraf pendidikan penduduk Kota Kupang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat terlihat dari Presentase kelulusan (Jumlah Siswa yang lulus) dalam berbagai jenjang pendidikan seperti tertera pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8 Prosentase Kelulusan Berbagai Jenjang Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2011 – 2012 Tahun 2012

Tahun 2011 Jenjang Pendidikan

Jumlah Peserta

Kelulusan

Kelulusan (%)

SD/SDLB/MI

5.485

5.468

99,69

SMP/MTs SMA/MA

5.409 3.405

5.187 3.320

95,90 97,50

SMK

2.276

2.226

97,80

Jumlah Peserta

Kelulusan

Kelulusan (%)

#DIV/0! 2.125 3.988

2.003 3.894

94,26 97,64 #DIV/0!

Sumber : Dapodik Dinas PPO Kota Kupang Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan anak adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. Pada tabel berikut akan dipaparkan tentang APK penduduk yang bersekolah di SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2010 dan 2011.


19

Secara rinci Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kota Kupang tahun 2010 - 2011 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini : Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2010 – 2011 Jenjang Pendidikan

Tahun 2010

Tahun 2011

SD/MI/Paket A

APK 126,18

APM 103,25

APK 126,18

APM 103,25

SMP/MTS/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C

116,99 94,54

80,70 60,72

116,99 94,54

80,70 60,72

Sumber : Dapodik Dinas PPO Kota Kupang 2012 APK suatu jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100. Hal ini disebabkan oleh adanya siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua). Dari tabel 2.9 terlihat bahwa APK dan APM Kota Kupang tidak mengalami perubahan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Dalam dua tahun terakhir terlihat bahwa APK SD di Kota Kupang tahun 2011 sebesar 126,18 persen (lebih dari 100 persen). Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia Sekolah Dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini akan mengurangi nilai APM (103,25) karena kelompok umur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun berada pada jenjang pendidikan SD. Begitu juga APK tingkat SLTP 116,99 ((lebih dari 100 persen), artinya terdapat siswa baik lebih muda maupun lebih tua yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 14 tahun atau lebih dari 15 tahun), sehingga mengurangi nilai APM (80,70) dimana kelompok umur kurang dari 14 tahun atau lebih dari 15 tahun cukup banyak berada pada jenjang pendidikan SLTP. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

20

Di Kota Kupang sampai dengan tahun 2011 terdapat 124 buah bangunan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), 46 Sekolah Menengah Lanjutan Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTS) dan 47 Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK). Rasio Murid-Guru. Rasio antara murid dan guru diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah guru yang bersangkutan. Indikator ini untuk memperoleh beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung akan semakin rendah. Rasio Murid-Guru di Kota Kupang tahun 2011 seperti tabel diatas menunjukan ketersediaan guru di Kota Kupang dimana satu orang guru untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2010 membina atau mengajar 19 orang siswa, jenjang pendidikan SMP 13 murid per guru dan SMU sebesar 11 murid per guru. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio antara murid dan guru menurut jenjang pendidikan dan kecamatan di Kota Kupang tahun 2010 – 2011 dapat dilihat pada tabel 2.13 dan tabel 2.14. Ratio Murid-Sekolah. Seperti halnya rasio antara murid dan guru, rasio murid-sekolah diperoleh dari perhitungan perbandingan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka yang diperoleh merupakan gambaran rata-rata daya tampung per sekolah. Tahun 2011 rasio murid-sekolah untuk SD sebesar 377 artinya satu buah SD menampung murid sebanyak 377 orang. Rasio untuk sekolah MI sebesar 332 siswa, artinya satu buah sekolah MI menampung murid sebanyak 332 orang. Untuk SMP rasio Murid - Sekolah sebesar 398 murid per sekolah dan untuk MTS rasio murid-sekolah sebesar 398 murid per sekolah. Untuk jelasnya mengenai ratio murid-sekolah dapat dilihat pada tabel 2.15 dan 2.16. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan banyaknya Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Kupang di tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini


21

Tabel 2.10 Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2011 Jenjang Sekolah Pendidikan (1)

TK SD MI SMP MTs SMU SMK

(2)

1 79 18 12 6

Negeri Guru

Murid

(3)

(4)

1.485 ‐ 1.011 ‐

610 477

30.443 14.271 8.687 4.928

Swasta Sekolah Guru Murid (5)

99 46 3 27 2 18 13

(6)

(7)

581 775 43 375 52

3.077

453 341

11.667 995 3.640 644 4.153 2.939

Jumlah Sekolah Guru Murid (8)

Rasio Murid Guru

Rasio Murid Sekolah (12)

(9)

(10)

(11)

99 125 3 45 2

581 2.260 43 1.386 52

3.077

6 20 23 13 12

31 337 332 398 322

30

1.063

12

428

19

818

10

414

42.110 995 17.911 644 12.840 7.867

Sumber : BPS Kota Kupang 2012 2.1.3.2.

Kesehatan Mengingat pentingnya kesehatan bagi masyarakat, maka peningkatan derajat kesehatan

merupakan salah satu

prioritas pembangunan daerah agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan maka Pemerintah Kota Kupang terus berupaya memperbaiki

mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai

kebutuhan

masyarakat. Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari derajat kematian dalam masyarakat dari


22

waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi. Gambaran perkembangan terakhir mengenai Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini : Gambar 2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kupang Tahun 2007-2011

Dalam periode yang sama Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kupang tahun 2011 sebesar 5,40 per 1.000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibandingkan dengan AKB pada tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2011 dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, terdapat 37 kasus kematian bayi dari 6878 kelahiran hidup, namun angka ini belum bisa menggambarkan AKB yang sebenarnya di populasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola perilaku hidup yang merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap AKB. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

23

Angka Kematian Balita. Gambaran perkembangan terakhir mengenai Angka Kematian Balita (AKABA) dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini : Gambar 2.3 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Kupang Tahun 2007-2011

Dari gambar di atas terlihat bahwa AKABA pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 13,8 kematian balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010, menjadi 7,9 kematian balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Masih tingginya angka kematian balita ini menggambarkan tingkat kesehatan balita di Kota Kupang masih rendah. Angka Kematian Ibu. Tahun 2011 Angka Kematian Ibu dari data yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kota Kupang terdapat 6 kasus dari 6.878 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu dari tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini :


24

Gambar 2.4 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Kupang Tahun 2007-2011

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka kematian ibu maternal pada tahun 2008 cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2010, namun pada tahun 2011 sedikit peningkatan kasus kematian ibu menjadi 88/100.000 kelahiran hidup. Kasus Gisi Buruk. Masalah gizi pada balita dan ibu hamil dengan krisis ekonomi yang masih berkelanjutan memberikan dampak timbulnya gisi buruk pada anak balita dan ibu hamil (KEK). Pada umumnya kasus ini terjadi pada keluarga yang ekonomi dan pendidikannya rendah. Penilaian status gizi yang dilakukan di posyandu menggunakan indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sesuai standar WHO. Berdasarkan hasil penimbangan tahun 2011, maka Balita Gizi Buruk di Kota Kupang adalah sebanyak 136 orang (1,07%), meningkat bila dibanding dengan Gizi Buruk pada tahun 2010 yang mencapai 123 orang (1,03%). Perkembangan jumlah kasus gizi buruk di Kota Kupang tahun 2007-2011 dapat diamati pada gambar 2.5 berikut : Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

25

Gambar 2.5 Angka Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kota Kupang Tahun 2007-2011

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase kasus gizi buruk di Kota Kupang pada tahun 2007 mencapai 4,12 persen namun terus menurun sampai tahun 2010, dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2011 menjadi 1,07 persen.

Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan. Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sudah cukup memadai. Pada tahun 2011 terdapat 8 Rumah sakit, 10 Puskesmas, 33 Pustu, 19 Balai pengobatan dan 278 Posyandu. Secara rinci jumlah sarana kesehatan dan tenaga medis yang ada di Kota Kupang pada tahun 2009 – 2011 tersaji pada tabel 2.11 – 2.14 berikut ini :


26

Tabel 2.11 Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan dan Statusnya Tahun 2010 – 2011 No 1 2 3 4 5 6

Tahun 2011 Tahun 2010 Status Status Jumlah Pemerintah Swasta TNI/Polri Pemerintah Swasta TNI/ Polri 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 7 2 2 4

Kecamatan

Alak Maulafa Oebobo Kota Raja Kelapa Lima Kota Lama Kota Kupang

Jumlah 1 1 4 1 1 8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2010-2011 Tabel 2.12 Banyaknya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2010 – 2011 No

Kecamatan

Pusk.

Tahun 2010 Balai Pustu Pengobatan 12 -

Posyandu *) 61

Pusk. 2

Tahun 2011 Balai Pustu Pengobatan 11 -

Posyandu *) 64

01

Alak

2

02 03 04 05

Maulafa Oebobo Kota Raja Kelapa Lima

2 2 1 1

6 4 4 4

3 1 3 2

62 47 29 40

2 2 1 1

7 4 4 4

4 3 7 3

66 46 35 33

06

Kota Lama

2

3

2

25

2

3

2

34

Kota Kupang

10

33

11

264

10

33

19

278

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2010 – 2011 *) Posyandu Bayi dan Balita digabung Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

27

Tabel 2.13 Banyaknya Dokter Praktek, Bidan Praktek, Klinik KB menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2011 Tahun 2010 No

Kecamatan

01 S 02 u m 03 b 04 e r 05 : 06

Tahun 2011

Dokter praktek

Bidan praktek

Klinik KB

Dokter praktek

Bidan praktek

Klinik KB

Alak

4

5

-

-

5

-

Maulafa

17

15

-

-

12

-

Oebobo

69

27

-

-

34

-

Kota Raja

23

11

1

-

9

1

Kelapa Lima

78

10

-

-

12

-

Kota Lama

25

5

-

-

5

-

1

-

77

1

216 73 D Kota Kupang i Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2010 – 2011

Pada tahun 2010 ratio jumlah penduduk terhadap Rumah Sakit

adalah 1 : 43.668 artinya satu Rumah Sakit

melayani 43.668 orang sedangkan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 34.934,4 artinya satu puskesmas melayani 34.934,4 orang, idealnya satu puskesmas melayani 30.000 orang (sesuai dengan konsep Puskesmas pada buku profil Dinas Kesehatan Kota Kupang). Sedangkan ratio dokter terhadap jumlah penduduk Kota Kupang tahun 2010 dan 2011 adalah 1 : 17.696,79 artinya satu orang dokter melayani 17.696,79 orang sedangkan ratio ideal dokter terhadap penduduk adalah 1 : 10.000. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

28

Tabel. 2.14 Distribusi Tenaga Kesehatan di Kota Kupang Tahun 2009 - 2010 Tahun 2011

Tahun 2010 No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Jenis Tanaga Dokter Umum Dokter Gigi Sarjana Kesmas Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoter Gizi/Nutrionis Sanitarian Analis Kesehatan Jumlah

Dinas Kesehatan

Puskesmas & Pustu

Jumlah

2 25 13 4 5 1 2 5 4

11 6 18 158 142 28 23 26 12

13 6 43 171 146 5 29 22 31 16

Rasio per 100.000 Penduduk 3,9 1,8 12,8 51,1 43,6 1,5 8,7 7,5 9,3 4,8

61

61

424

485

Dinas Kesehatan

Puskesmas & Pustu

Jumlah

1 1 20 10 4 6 0 1 6 4

12 9 19 185 145 0 27 26 26 16

13 10 39 195 149 6 27 27 32 20

Rasio per 100.000 Penduduk 3.7 2.9 11.2 55.8 42.7 1.7 7.7 7.7 9.2 5.7

61

424

485

-

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2010 – 2011

2.2. Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi, kebijakan penataan, pemanfaatan dan pengendalian. Sehubungan dengan itu, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan hidup adalah sebagai berikut : Sistem penyediaan ruang terbuka hijau kota Kupang, sistem penyediaan dan perlindungan air minum kota, sistem pengolahan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota dan penyediaan serta pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki yang kesemuanya untuk mendukung Kupang Green and Clean. Pada pelaksanaan program KGC seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program ini antara lain Perempuan menanam, TNI menanam, Siswa menanam, Mahasiswa menanam, Pramuka menanam, Perbankan menanam, PNS menanam, Swasta/BUMN menanam, Masyarakat Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

29

menanam, Lembaga agama menanam, LSM menanam. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2009 berupa pemberian anakan mangga sebanyak 43 ribu dan tahun 2010 sebanyak 10 ribu anakan mangga dengan luas area penghijauan 1771,128 Ha. Hingga tahun 2011 lalu telah di tanam sebanyak 489.601 pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kupang. Keberhasilan program KGC ditunjukkan dengan Penghargaan dibidang penghijauan dengan mendapat penghargaan Adipura selama 3 tahun dari tahun 2008-2010 serta Walikota Kupang mendapat Pin Emas Pemerhati Lingkungan dari Kementerian Kehutanan. Sistem Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan ruang terbuka hijau idealnya adalah 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen privat. Untuk wilayah kota Kupang ruang terbuka publik seluas 4.857,06 ha atau 29,30 persen dari luas wilayah kota Kupang yang terdiri dari taman lingkungan tersebar di setiap kelurahan, taman kota terletak di kelurahan Kelapa Lima dan Manutapen, hutan kota terdapat di kelurahan Naioni, Fatukoa, Kolhua , jalur hijau kelurahan Naikoten I, Oebobo, Fatululi, Oebufu, Oesapa, Oesapa Selatan, Penfui dan Lasiana, kawasan bentang alam di sepanjang bantaran kali Liliba, kali Dendeng dan kali Merdeka, dan taman pemakaman terdapat di setiap kecamatan yang berupa skala kecamatan dan di Kelurahan Fatukoa yang merupakan skala kota. Sistem Penyediaan dan Perlindungan Air Minum Terdiri dari peningkatan jaringan air minum melalui mata air oepura di kelurahan Oepura, mata air Amnesi kelurahan Bakunase dan mata air air sagu kelurahan Batuplat. Bendung Biknoi di kelurahan Bakunase II serta rencana pembangunan Bendungan Kolhua di kelurahan Kolhua dengan ketersediaan air sebanyak 8 juta kubik dengan luasan 86,66 hektar. Pengembangan jaringan perpipaan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kupang, distribusi utama pada jaringan primer disepanjang jalur utama jalan bundaran PU dan jalan Piet A. Tallo. Penambahan lokasi sumur bor yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kupang serta pengembangan jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, terminal air, mobil tangki, dan pembangunan perlindungan mata air lainnya. Pada tahun 2010 bertambah 2 unit sumur Bor terletak di keluarahan Fontein dan Bakunase II masing masing 1 unit, selanjutnya pada


30

tahun 2011 sistem penyediaan air bersih difokuskan pada pembangunan reservoir, jaringan perpipaan, rumah pompa dan listrik di Kelurahan Naikolan, serta pemasangan jaringan perpipaan di RSUD Kota Kupang. Selain itu juga terbangunnya pembangunan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di 11 (sebelas) kelurahan di Kota Kupang. Sistem Pengolahan Air Limbah Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di pemukiman padat yang pada tahun 2011 di bangunnya MCK di kelurahan Solor, serta pembangunan sumur resapan pada seluruh wilayah kota yang merupakan syarat untuk memperoleh IMB. Sistem Persampahan Kota Tingkat pelayanan persampahan di Kota Kupang secara umum belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah, kurangnya sarana angkutan persampahan, pengolahan sampah pada TPA. Pada tahun 2010 volume sampah sebanyak 783.24 m3 dengan daya angkut rata-rata perhari 228 m3, atau hanya 20 %, sedangkan pada tahun 2011 volume sampah sebanyak 1098 m3, dimana yang terangkut ke TPA Alak hanya 174 m3, atau hanya 16 %, Upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengolah sampah menjadi kompos terus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sehingga kedepannya sarana dan prasarana pendukung perlu ditunjang dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbunan sampah. Sistem Drainase Kota Dan Penyediaan Pemanfaatan Prasarana Sarana Pejalan Kaki Sistem drainase Kota Kupang terdiri dari drainase makro (sungai-sungai) dan saluran mikro (saluran primer dan sekunder) yang masih belum berfungsi secara optimal dikarenakan adanya sedimentasi yang cukup tinggi akibat limpasan air dari daerah yang memiliki kemiringan lahan cukup besar dan timbunan sampah akibat tidak tertibnya masyarakat membuang sampah. Pada tahun 2010 pembangunan drainase sepanjang 1.624,07 m yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan pembersihan di kelurahan LLBK, Tode Kiser, Naikotan I dan Sikumana, sedangkan pada tahun 2011 pembangunan drainase difokuskan pada pembersihan dan pemeliharaan di Pasar Kasih Naikoten I, dan pembangunan baru di kelurahan Oesapa, Airmata, dan Naikoten I. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

31

Sistem Pemanfaatan Prasarana Sarana Pejalan Kaki Prasarana pejalan kaki adalah semua bangunan yang disediakan guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Fasilitas pejalan kaki merupakan satu kesatuan dari jaringan jalan yang merupaka satu kesatuan yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki yang disediakan sebagai pelengkap prasarana yang lain serta tata guna lahan pada suatu kawasan perkotaan. Fasilitas pejalan kaki yang ada di wilayah Kota Kupang adalah pedestrian (trotoar) yang terletak di jalan Eltari I, Jl. Frans Seda, Soeharto, Sudirman, Moh.Hatta, Siliwangi, Sukarno, Ahmad Yani dan W.J. Lalamentik yang mana sarana ini didukung oleh landscape penghijauan kota guna menciptakan estetika dan kenyamanan bagi pejalan kaki. 2.3.

Transportasi

Transportasi Darat. Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan nasional, provinsi, kota/lokal. Adapun jaringan jalan nasional terdiri dari jalan A. Yani, Sukarno, Siliwangi, Pahlawan, M.Praja, Sumba-Sumatra, Timor raya, Adisucipto dan Eltari sepanjang 40,445 km. Sedangkan jalan provinsi terdiri dari jalan Nisnoni, Untung Suropati, Moh.Hatta, Sudirman, Soeharto, H.R.Koroh, Amabi, Perintis Kemerdekaan, Cak doko, Palapa, Herewila, W.J. Lalamentik dan lingkar luar Kota Kupang sepanjang 51,08 km. Untuk jalan Kota terdiri dari jalan lokal, lingkungan dan pesisir yang tersebar di seluruh wilayah kota. Untuk pelayanan transportasi darat telah disediakan 3 terminal angkutan umum yaitu terminal Oebobo, Kota Lama, Belo, Manulai II dan Penkase Oeleta. Transportasi Laut. Terdiri dari ketatanan kepelabuhanan alur pelayaran, dimana Kota Kupang alur lalu lintas Indonesia Timur memiliki pelabuhan Tenau sebagai pelabuhan samudera yang dijadikan pusat kegiatan ekspor impor terutama ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun ke wilayah barat. Sejak tahun 2004 pemerintah pusat telah mengakreditasi pelabuhan Tenau di Kota Kupang sebagai pelabuhan internasional di kawasan Asia Pacifik. Pelabuhan yang panjangnya mencapai 2.000 m2 tersebut merupakan salah satu yang Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

32

terbesar di Indonesia karena memiliki berbagai fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan jasa serta kegiatan penyebrangan ke kawasan timur Indonesia dan ke beberapa Negara Asia Pasifik seperti Timor Leste, Australia Utara dan New Zealand. Selain itu Kota Kupang memiliki terminal khusus perikanan di kelurahan Alak, pelabuhan khusus perikanan pangkalan pendaratan ikan Oeba di kelurahan Fatubesi, pelabuhan khusus perikanan rakyat di kelurahan Oesapa. Transportasi Udara Kota Kupang sebagai pintu gerbang selatan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste sebelah timur, dan Australia, Selandia Baru sebelah selatan memiliki Bandar udara yang memegang peranan penting didalam mendukung perannya sebagai simpul pelayanan jaringan transportasi antar wilayah, serta sebagai kota persinggahan utama terkait kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Bandar udara Eltari yang berada di kelurahan Penfui kecamatan Maulafa adalah Bandar udara kelas I yang sebagai pusat penyebaran sekunder dengan panjang dimensi runway 2.800 m x 45 m.

2.4. Infrastruktur Jalan Pada tahun 2010 hingga 2011 panjang jalan menurut status untuk jalan Negara dan jalan Provinsi tidak mengalami perubahan sedangkan jalan kota mengalami peningkatan 0,21 km. Sedangkan panjang jalan menurut jenis permukaaan untuk tahun 2010 dan 2011 jalan aspal mengalami peningkatan sebesar 3,61 km, jalan kerikil mengalami penurunan sebesar 0,44 km, jalan tanah mengalami penurunan sebesar 0,4 km sedangkan yang tidak dirinci tidak mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya mengenai infrastruktur jalan dapat dilihat pada tabel 2.15 –2.16 berikut ini :


33

Tabel 2.15 Panjang Jalan menurut Statusnya Tahun 2010 – 2011 No 01 02 03

Status Negara Propinsi Kota

Jumlah Sumber : Dinas KIMPRASWIL Kota Kupang 2010-2011

Tahun 2010 (km) 26.20 46.08 1,574.57 1,646.85

Tahun 2011 (km) 26.20 46.08 1,574.78 1,647.06

Tabel 2.16 Panjang Jalan Kota di Kota Kupang menurut Jenis Permukaan Tahun 2007-2011 Kota / Lokal (km)

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Aspal 628,98 672,92 690,90 694,08 697,69

Kerikil 31,71 287,26 272,90 270,45 270,10

Tanah 642,70 610,56 607,39 606,99

Jumlah 806,01 1.602,87 1.574,36 1.571,90 1.574,78

Sumber: Kota Kupang dalam Angka

2.5

Perumahan

Selama kurun waktu 2010-2011, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan type rumah 21 dengan ukuran lahan kavling 200 m2 yang dibangun di kelurahan Manulai II kecamatan Alak sebanyak kurang lebih 600 unit rumah dan di kelurahan Alak kecamatan Alak sebanyak kurang lebih 40 unit dengan type dan luas kavling yang sama dengan kelurahan Manulai II.. Pembangunan perumahan nelayan di kelurahan Lasiana kecamatan Kelapa Lima sampai dengan tahun 2010 telah mencapai 21 unit.


34

Sedangkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dibangun di kelurahan Fatubesi sebanyak 96 blok/kamar tipe 21. Pada tahun 2011 juga Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat membantu rumah sehat sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan eks pengungsi sebanyak 255 unit yang terbagi atas beberapa kelurahan yakni kelurahan Fatukoa sebanyak 130 unit, Kolhua sebanyak 105 unit dan sisipan sebanyak 20 unit.

7. Penataan Ruang Penataan ruang dalam kerangka keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam pengelolaan pengembangan kota dengan mewujudkan fungsi peranan wilayah daerah sebagai pusat pemerintahan, pusat perdaganagan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis kota tepi pantai (waterfront city) yang berkelanjutan. Dengan terciptanya pola tata ruang dan pemanfaaan ruang yang serasi dan optimal di BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, BWK V, BWK VI dan BWK VII tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

8. Tempat Ibadah Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu sarana pelayanan umum yang ada di Kota Kupang yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama. Jumlah tempat ibadah yang tersedia di Kota Kupang tahun 2011 tidak mengalami perubahan dari tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :


35

Tabel 2.17 Banyaknya Tempat Ibadat menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2011 Tahun 2010 Tempat Ibadat

Alak Maulafa

Kecamatan Kota Oebobo Raja

Tahun 2011

Kelapa Lima

Kota Lama

Kecamatan

Kota Kupang

Alak

Maulafa Oebobo

Kota Raja

Kelapa Lima

Kota Lama

Kota Kupang

Islam

18

7

18

-

13

-

56

18

7

18

-

13

-

56

Kristen

48

53

71

-

36

-

208

48

53

71

-

36

-

208

Katolik

2

11

-

2

8

3

26

2

11

-

2

8

3

26

Hindu

2

1

1

-

2

-

6

2

1

1

-

2

-

6

Budha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

72

90

2

59

3

296

70

72

90

2

59

3

296

Jumlah

Sumber : Kementerian Agama Kota Kupang Tahun 2010 – 2011 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga yang tergabung dalam kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga meliputi ; tingkat kota 1, tingkat kecamatan 6 dan tingkat kelurahan sebanyak 51 kelompok termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 51 (lima puluh satu).


36

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos Siskamling. Pemerintah bersama aparat keamanan serta seluruh masyarakat Kota Kupang selalu bersinergi dengan baik, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 1. Kemampuan Ekonomi Daerah Perkembangan perekonomian Kota Kupang pada tahun 2010 sebesar 8,23 persen dan pada tahun 2011 sebesar 8,26 persen; ini berarti perekonomian mengalami percepatan. Hal ini menunjukkan suatu bentuk perekonomian wilayah yang relatif stabil. Perekonomian Kota Kupang berkembang karena banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor pertanian dan penggalian juga ikut mendukung perkembangan, meskipun peranannya tidak sebesar sektor perdagangan dan jasa. Tabel 2.18 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 No

6

Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Tertier Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,33 5,22 2,11 12,87 3,71 1,16 8,00 79,80 29,18

6,94 5,00 1,94 14,05 3,32 1,17 9,56 79,01 29,68

6,84 5,10 1,74 16,82 3,18 0,92 12,72 76,34 28,18

5,98 4,42 1,56 14,31 2,82 0,86 10,63 79,71 28,85

6,21 4,58 1,63 16,80 3,01 0,93 12,86 76,99 28,90

Ratarata 6,66 4,86 1,80 14,97 3,21 1,01 10,75 78,37 28,96

7

Pengangkutan dan komunikasi

14,43

15,13

14,93

16,04

14,40

14,99

8

Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

4,97

4,77

6,47

5,72

6,71

5,73

9

Jasa-jasa PDRB Total

31,22 100,00

29,43 100,00

26,76 100,00

29,10 100,00

26,98 100,00

28,70 100,00

1 2 3 4 5

Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : BPS Kota Kupang Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

37

Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Sektor Tahun 2009 – 2012 Lapangan Usaha

2009

2010*)

2011**)

2012***)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. a. b. 2. c. d. e. 3. f. g. h.

Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Minum Bangunan Tertier Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

275.918,83 205.680,48 70.238,35 677.639,33 128.012,20 37.067,81 512.559,32 3.075.524,15 1.135.262,50 601.629,12 260.577,63

316.192,21 232.673,24 83.518,97 778.966,89 144.207,79 42.632,82 592.126,28 3.587.511,29 1.340.501,98 673.724,32 310.429,31

333.528,15 246.288,56 87.239,59 897.796,22 160.754,38 49.568,70 687.473,14 4.116.705,34 1.545.304,48 770.019,60 358.694,99

333.528,15 246.288,56 87.239,59 897.796,22 160.754,38 49.568,70 687.473,14 4.116.705,34 1.545.304,48 770.019,60 358.694,99

i.

Jasa-jasa

1.078.054,90 4.029.082,31 24.179.412,16

1.262.855,68 4.682.670,39 27.738.760,20

1.442.686,27 5.348.029,71 13.249.720,21

1.442.686,27 5.348.029,71 13.249.720,21

PDRB Kota Kupang PDRB Provinsi NTT

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Sektor ini mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama), tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Meskipun bukan merupakan leading sektor namun kontribusi sektor pertanian patut mendapat perhatian yang lebih.


38

Berbeda dengan daerah lain di wilayah Provinsi NTT, Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki luas wilayah pertanian terkecil. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi membuat sektor pertanian makin berkurang peranannya. Pada tahun 2011 PDRB Kota Kupang Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Adhb) sebesar 246.288,56 juta rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB 4,58 persen, sedangkan tahun 2010 PDRB (Adhb) sektor pertanian sebesar 232.673,24 juta rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 4,97 persen. Dilihat dari kontribusinya sektor pertanian memang menunjukan penurunan. Hal ini antara lain karena luas areal pertanian yang makin berkurang, dan juga rata-rata hasil produksi pertanian yang menurun pada tahun 2011. Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan dan penggalian mencakup sub sektor pertambangan migas (minyak, gas dan uap panas bumi), pertambangan bukan migas serta penggalian. Namun untuk Kota Kupang sub sektor pertambangan migas dan sub sektor pertambangan non migas belum ada. Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sedikit lebih cepat dari tahun 2010 yaitu dari 2,34 persen menjadi 3,49 persen pada tahun 2011. Percepatan ini antara lain merupakan akibat dari lebih banyak permintaan untuk pembuatan batako, ini salah satu yang menyebabkan sektor penggalian meningkat. Pada tahun 2011 ini PDRB (Adhb) sektor pertambangan dan penggalian sebesar 87.239,59 juta rupiah dan pada tahun 2010 sebesar 83.518,97 juta rupiah. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, pada tahun 2011 sektor pertambangan dan penggalian mempunyai peranan sebesar 1,63 persen atau sedikit menurun di banding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,78 persen. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan mencakup sub sektor industri migas dan indutri non migas. Namun di Kota Kupang untuk industri migas belum ada. Industri non migas kegiatan usahanya meliputi industri besar, sedang dan industri kecil. Pada tahun 2010 Nilai PDRB (Adhb) sektor Industri pengolahan indutri sebesar 144.207,79 juta rupiah. laju pertumbuhan industri. Kontribusi sektor industrin pengolahan terhadap pembentukan PDRB sebesar 3,08 persen . Angka ini lebih rendah dibanding tahun Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

39

sebelumnya yang mencapai 3,01 persen. Nilai PDRB (Adhb) sektor Industri pengolahan pada tahun 2011 sebesar 160.754,38 juta rupiah. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Sektor ini merupakan sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian oleh Non PLN. Untuk air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sektor listrik, gas, dan air bersih memiliki nilai PDRB (Adhb) sebesar 42.632,82 juta rupiah pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 49.568,07 juta rupiah. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, pada tahun 2011 Sektor listrik, gas, dan air bersih dan penggalian mempunyai peranan sebesar 0,93 persen atau naik di banding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,91 persen. Sektor Bangunan Pada tahun 2011 pertumbuhan sektor bangunan tercatat sebesar 5,90 persen. Melajunya pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2011 ini lebih disebabkan banyak bangunan merupakan proyek pada tahun 2011, dan diharapkan akan terus meningkat pada tahuntahun yang akan datang. Peranan sektor bangunan terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2011 sebesar 12,85 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 12,65 persen. Nilai PDRB (ADHB) yang terbentuk pada sektor bangunan sebesar 687.473,14 juta rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 hanya sebesar 592.126,28 juta rupiah. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki peran sangat penting dalam pembangunan suatu daerah dan biasanya ciri dari daerah perkotaan adalah tingginya aktifitas sektor perdagangan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sangat besar andilnya dalam perekonomian dan merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Kupang. Pada tahun 2010 sebesar 28,63 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 28,89 persen. Nilai PDRB (ADHB) yang terbentuk pada sektor Perdagangan, Hotel


40

dan Restoran sebesar 1.545.304, 48 juta rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 hanya sebesar 1.340.501, 98 juta rupiah Kegiatan perdagangan pada dasarnya merupakan usaha untuk menyalurkan suatu barang dari produsen ke konsumen, oleh karena itu perkembangan sektor ini sangat tergantung pada sektor produksi dan perdagangan antar pulau sebagai pemasok barang yang diperdagangkan. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor Angkutan dan Komunikasi merupakan salah satu sektor penunjang dari kegiatan ekonomi. Semakin baik fasilitas angkutan dan komunikasi akan mendorong meningkatnya sektor-sektor produksi dan juga sektor-sektor tersier. Kegiatan sektor angkutan dan komunikasi di Kota Kupang terlihat cukup baik perkembangannya. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah ini adalah dengan adanya kerja sama dengan pihak swasta baik untuk komunikasi maupun angkutan. Peranan sektor pengangkutan dan komunikasi adalah yang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Kupang setelah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan Sektor Jasa-jasa, dimana pada tahun 2011 sebesar 14,40 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu sebesar 14,38 persen. Nilai PDRB (ADHB) yang terbentuk pada sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 770.019, 60 juta rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 hanya sebesar 673.724,32 juta rupiah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Secara garis besar sektor ini terbagi atas tiga kelompok kegiatan utama yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan dan usaha persewaan bangunan dan tanah. Sektor ini di sebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya (penyalurannya) kembali kepada masyarakat. Pada tahun 2011 nilai PDRB (ADHB) Kota Kupang sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 358.694,99 juta rupiah. Pada tahun 2011 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 6,70 persen, lebih cepat dibanding tahun 2010 yang hanya tumbuh sebesar 6,63 persen. Percepatan pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan semua sub


41

sektor keuangan. Nilai PDRB (ADHB) yang terbentuk pada sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar tahun 2010 hanya sebesar 310.429,31 juta rupiah Sektor Jasa-jasa Sektor jasa-jasa terdiri dari sub sektor jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Sektor jasa-jasa menjadi urutan kedua setelah perdagangan, hotel dan restoran yang memegang peranan pada pembentukan PDRB Kota Kupang. Namun sektor jasa-jasa ini masih didominasi oleh sub sektor jasa pemerintahan umum, sedangkan sub sektor jasa swasta masih teramat kecil peranannya. Nilai PDRB (ADHB) Kota Kupang untuk sektor jasa-jasa pada tahun 2011 sebesar 1.442.686,27 juta rupiah. Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2011 sebesar 26,98 persen sedikit naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu memberikan andil sebesar 26,97 persen. Nilai PDRB (ADHB) yang terbentuk pada sektor jasa-jasa sebesar 1.442.686,27 juta rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 hanya sebesar 1.262.855,68 juta rupiah 2. Fasilitas wilayah/Infrastruktur Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur dan pola tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah. Hingga tahun 2011 pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, sanitasi, irigasi dan pembangunan air lainnya dengan rincian sebagai berikut : penanganan jalan hotmix sepanjang 697, 69 km, konstruksi lapen sepanjang 270, 10 km, agregat C sepanjang 606, 99 km dengan total jalan kota adalah 1.574,78 km. 3. Transportasi Terminal tipe A mempunyai fungsi melayani arus penumpang dan barang antar kota/ kabupaten dan provinsi, Kota Kupang hanya memiliki satu terminal tipe A di kelurahan Lasiana kecamatan Kelapa Lima yang masih dalam proses persiapan pengerjaan. Terminal


42

tipe B mempunyai fungsi sebagai system arus penumpang dan barang antara pusat kota dan sub pusat kota, kota Kupang memiliki satu buah terminal tipe B yang terletak di kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo. Terminal tipe C berfungsi melayani arus penumpang dan barang antara sub pusat wilayah, kota Kupang memiliki empat terminal tipe C yang terletak di Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama, terminal Tabun di kelurahan Manulai II kecamatan Alak, terminal Bello di kelurahan Bello kecamatan Maulafa, terminal Alak di kelurahan Penkase Oeleta kecamatan Alak. Pada aspek transportasi laut. Untuk jenis angkutan laut, pada tahun 2010 banyaknya volume bongkar muat barang di Pelabuhan Tenau untuk bongkat 327.314 ton dan untuk muat 32.284 ton, sedangkan banyaknya penumpang yang naik 158.329 orang dan penumpang yang turun 96.190 orang. Dengan melihat kondisi volume bongkar muat barang dan penumpang yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. 4. Penataan Ruang Dalam rangka penataan ruang kota, Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Kupang dan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang tahun 2011-2012. Dengan ditetapkannya dua Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan Kota Kupang dalam semua sektor. Penetapan Kota Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai Kawasan Strategis Daerah Bagian Selatan Indonesia. Adapun derivative dari PKN adalah terbentuknya struktur dan pola ruang yang terbagi dalam tujuh Bagian Wilayah Kota (BWK) dan enam belas sub BWK yang dapat dijelaskan sebagai berikut


43

Tabel 2.20 Bagian Wilayah Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota No

Pusat Pelayanan Kota(PPK)

1

PPK Kawasan Perkantoran Gubernur NTT

Fungsi PPK

 Pusat pelayanan pemerintahan Provinsi NTT,  Perdagangan dan jasa, dan  Pertanian.

Pembagian BWK/ Sub Pusat Pelayanan Kota BWK I

Funsi BWK

    

2

3

PPK Kota Lama

PPK Kota Baru

 pusat perdagangan BWK II dan jasa skala regional,  kawasan rekreasi bahari, dan kawasan rekreasi kuliner  pusat pelayanan BWK III pemerintahan,  pendidikan,  perdagangan dan jasa, serta  taman kota.


       

Pembagian Sub BWK/ Pusat Lingkungan

dilengkapi dengan 1 kawasan perdagangan, kawasan pemerintahan Pusat Lingkungan, yaitu di kelurahan Fatubesi. provinsi, kawasan pelayanan kesehatan. kawasan Tempat Pendaratan Ikan dan kawasan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi; kawasan pelayanan pemerintahan kota, perdagangan, pariwisata dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi;

dilengkapi dengan 2 Pusat Lingkungan; yaitu di kelurahan Oesapa Barat dan kelurahan Tuak Daun Merah.

kawasan pengembangan pendidikan tinggi, pusat pelayanan transportasi udara dan darat, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman kepadatan sedang;

dilengkapi dengan 3 Pusat Lingkungan; yaitu di kelurahan Lasiana, kelurahan Oesapa, kelurahan Penfui.

44

BWK IV

    

Pusat pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan, pariwisata, dan permukiman serta tempat pembuangan akhir sampah.

pengembangan dilengkapi dengan 3 kepadatan Pusat Lingkungan; yaitu di kelurahan Liliba, kelurahan Oebufu, dan di kelurahan Oepura.

BWK V



kawasan permukiman sedang;

BWK VI



pengembangan permukiman terbatas pengembangan agropolitan, dan kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air

  BWK VII

  

dilengkapi dengan 3 Pusat Lingkungan; yaitu di kelurahan Namosain, kelurahan Manulai II, dan di kelurahan Alak.

Bdilengkapi dengan 2 Pusat Lingkungan; yaitu di kelurahan Fatukoa dan di kelurahan Naioni, dan

pengembangan permukiman dilengkapi dengan 1 Pusat Lingkungan, yaitu terbatas, pengembangan agropolitan, di kelurahan Kolhua. dan kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan daerah tangkapan air rencana Bendungan Kolhua.

Sumber : Data olahan Bappeda Kota Kupang 2011


45

Keterangan :  Pusat Pelayanan Kota (PPK) berperan untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.  Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan kegiatan kota dengan lingkup wilayah pelayanan sebagian wilayah kota sebagaimana diatur dalam rencana perwilayahan kota, sehingga disebut juga dengan Pusat Bagian Wilayah Kota (Pusat BWK).  Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan yang tersebar di setiap Bagian Wilayah Kota Kegiatan dan kelengkapan fasilitas pada Pusat Lingkungan dapat dalam bentuk pusat pelayanan pemerintahan tingkat kelurahan, perdagangan tingkat lingkungan atau kegiatan pendidikan skala lingkungan seperti sekolah taman kanak-kanak atau sekolah dasar


46

5. Iklim Berinvestasi Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (multiplier effects) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertambahan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan. Pada tahun 2010, Kota Kupang telah memililki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sebagai upaya meningkatkan layanan publik. Badan tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang melalui satu atap.

6. Sumber Daya Manusia Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan 20 kabupaten lainnya di NTT sehingga penduduk merupakan asset yang penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di Kota Kupang. Angka beban tanggungan hidup (Dependency Ratio) menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Angka beban tanggungan hidup terbagi menjadi dua jenis yaitu angka beban tanggungan hidup penduduk muda (youth dependency ratio/ydr) untuk kelompok umur (0-14 tahun) dan angka beban tanggungan hidup penduduk lanjut usia (old dependency ratio/odr) untuk kelompok umur (65 tahun ke atas). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


47

Tabel 2.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Kupang Tahun 2009 – 2013

No Uraian 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan Daerah

Tahun 2010 41.616.836.469 399.737.597.525 104.245.895.838 545.600.329.832

Jumlah Realisasi Tahun 2011 49.802.606.151 444.515.385.049 110.419.239.162 604.737.230.362

Tahun 2012 61.379.555.364 525.570.823.222 102.081.381.630 689.031.760.216

Proyeksi Tahun 2013 71.636.739.364,00 629.346.316.765,00 107.420.317.745,43 808.403.373.874

Sumber : Dispnekeu dan olahan Bappeda 2012 2.2

Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Kupang. Namun demikian dalam proses pembangunan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD 2007-2012. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal. Sehubungan dengan hal itu maka pada RPJM 2013 – 2017 dirumus prioritas pembangunan sebagai berikut:

2.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Adapun Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Kota Kupang 2013-2017 adalah sebagai berikut: 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Adapun sasaran pembangunan tahun 2013-2017 diletakkan pada : a. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) b. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja


48

c. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri d. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berusaha

secara baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai e. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota

Kupang. f.

Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai; b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan para medis; d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan; 3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supermasi Hukum Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu; a. Tersedianya sarana dan prasarana kepemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok pemerintahan dan kemasyarakatan; b. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab; c. Terbukanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutannya sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota; d. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standard pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital. e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis; Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

49

f. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas. g. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia; h. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat. 4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya; b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan; c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi manajemen pengelolaan air bersih dan drainase, peningkatan

kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan pengelolaan persampahan; d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Serta Kesetaraan Dan Keadilan Gender a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan,

gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga. b. Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin

(RTM). c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup serta pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak; d. Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.


50

BAB III RANCANGAN KERANGKA EONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala daerah, serta isu strategis Daerah sebagai payung untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

A. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase koperasi aktif 90 % b. Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55 % c. Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR/LKM 10 % per tahun d. Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 20 % 2. Mengembangkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi unggulan daerah, mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang mencapai 60,9 % b. Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan asset dengan investor mencapai 100 % 3. Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 200 % b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan sebesar 100 % tahun c. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan 100 % per tahun Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

51

d. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 250 ha 4. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Kupang rata-rata sebesar 5 % per tahun b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10 % 5. Mengembangkan produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada system agribisnis, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan 5 % per tahun dan Petani Ikan 7 % per tahun b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya rata-rata 15 % per tahun c. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap rata-rata 5 % per tahun d. Meningkatnya Produksi Ikan Olahan sebesar 3% per tahun e. Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan dan Kelautan rata-rata 20 % per tahun f. Meningkatnya Konsumsi Ikan rata-rata 3 % ikan/kg/kapita/tahun 6. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase struktur industri berbasis pada pendekatan kluster sebesar 50 % b. Meningkatnya kwalitas kemasan produk sektor perindustrian 100 % c. Meningkatnya pasar semi modern 100 % B. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas 1. Pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang professional serta peningkatan tata kelola yang baik, adapun sasaran pembangunan difokuskan pada a. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai


100 %

52

b. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan untuk SD/MI 100 %, SMP/MTs 100 %, SMA/SMK/MA 99 % c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan 100 % 2. Pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung sarana prasarana serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Adapun sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Persentase Angka Kelangsungan Hidup Bayi Mencapai … / 1000 kelahiran hidup b. Usia Harapan Hidup mencapai72 tahun c. Persentase Gizi Buruk ≤ 1 % 3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitas Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. Adapun sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 3 % b. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 17,35 % 4. Fasilitas pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja, adapun sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Menurunnya angka pengangguran sebesar 2,5 % b. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja 66,71 % c. Meningkatnya perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 83% 5. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat dengan sasaran pembangunan difokuskan pada: a. Meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah dan benda cagar budaya; b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal; 6. Pembinaan dan Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

53

a. Meningkatnya persentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan sebesar 75 %. b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80 %; c. Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat mencapai 100 %; d. Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 100 %. 7. Pengembangan pelayanan perpustakaan, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan perpustakaan berbasis teknologi informasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya minat baca masyarakat mencapai 100 % b. Meningkatnya pelestarian dan koleksi bahan pustaka mencapai 100 % c. Tersedianya perpustakaan berbasis IT di Kota Kupang 100 %

C. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum 1. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip Good Governance, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a.

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat 80 %

b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pemilukada mencapai 75 % c.

Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100%

2. Pengembangan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

sesuai dengan

prinsip-prinsip good

governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city, dengan sasaran pengembangan pada : a. Meningkatnya kualitas informasi pemerintahan melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Kupang mencapai 75 %; b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 100 %; c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana 100 % d. Meningkatnya hubungan kerjasama antar pemerintah, swasta, baik regional, nasional maupun internasional Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

54

100 % 3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dengan tidak membebani rakyat, dengan sasaran pengembangan pada : a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 75% b. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat sebesar 100 % c. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang professional, bersih, beretika dan berwibawa serta anti KKN dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta sistem informasi manajemen yang transparan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, berwibawa serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 100 % b. Meningkatnya sistim pengawasan internal pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 100 % c. Peningkatan hubungan kerjasama antara swasta, pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain, Propinsi, Pusat dan Luar Negeri 100 % d. Berkurangnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 7,76 % 5. Pengembangan system dan akses pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan dasar dan penunjang berbasis

kompetensi sesuai kewenangan pada bidang

teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima, dengan sasaran

pembangunnan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase indeks kepuasan masyarakat mencapai 100 %. b. Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 100 % c. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan

publik

berbasis teknologi informasi

mencapai 100 %. d. Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan sebesar 100 %. Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

55

6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang mamadai, dengan sasaran pembangunnan difokuskan pada : a. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 100 % b. Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 100 % 7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif, dengan sasaran pembangunan yang difokuskan pada : a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik mencapai 100 % b. Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan media masa mencapai 100 % c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 % D. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten sesuai rencana tata ruang dalam Perda RTRW dan RDTR, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50 % b. Meningkatnya pengelolaan Reklame 100 % 2. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengembangan kelengkapan jalan dengan sasaran pembangunan yang difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan sebesar 60 %. b. Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota mencapai …..%; c. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana penerangan jalan umum 80 %;

3. Pengembangan sarana dan prasarana sistem jaringan drainase, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

56

a. Menurunnya persentaseluasan genangan air dijalan umum 15 % b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanganan sistem jaringan drainase mencapai 10 % 4. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya ketersediaan air baku sebesar 78,2 % 5. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan fasilitas pendukungnya, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR sebanyak 150 rumah b. Meningkatnya peremajaan perumahan di kawasan kumuh mencapai 40 % c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 6. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya pengelolaan manajemen lalulintas sebesar 80 % b. Meningkatnya pengelolaan manajemen parkiran sebesar 80 % c. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi massal 70 % 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah sampai dengan 75 %; b. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair ….. %; 8. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis sebesar … %; b. Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah … %; Rencana Kerja Pemerintah Kota Kupang Tahun 2013

57

c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL … %; 9. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : meningkatnya

E.

persentase

pengelolaan RTH Publik dan Perkantoran sebesar 75 %.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif dan sinergis, guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin, dan Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, penyandang HIV-AIDS. dengan sasaran pembangunan difokuskan pada: a. Menurunnya persentase penduduk miskin 100 % per tahun. b. Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 100 %; c. Meningkatnya upaya mitigasi bencana sebesar …%. d. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS …. % 2. Pembangunan dan pengembangan perumahan bagi masyarakat miskin difokuskan pada : a. Meningkatnya persentase kepemilikan rumah bagi masyarakat 60 % b. Meningkatnya kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin 80 % 3. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi peningkatan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja, dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada : a.

Menurunnya persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 85 %.

b.

Peningkatan Gender Development Indeks (GDI)

c.

Mewujudkan Kota Layak Anak

4. Peningkatakan dan pengembangan manajemen mitigasi bencana difokuskan pada :


58

a. Meningkatnya persentase penanganan korban bencana alam se besar 100%. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi pemerintah kota Kupang yang tertuang di dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan daerah tahun anggaran 2013 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Kupang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi asset dan kekayaan pemerintah kota dengan menganut prinsip: (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya. Proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah melalui kajian sumber-sumber penerimaan baru yang potensial. Arah Kebijakan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitanya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengeloaan


59

keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berdasarkan angaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorentasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik yang dikelola secara baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja. 3.2.1

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah Kota Kupang berdasarkan asumsi RPJMD 2013-2017 untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp.764.088.785.778,- (tujuh ratus enam puluh empat milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) mengalami peningkatan sebesar 11,74 persen dari proyeksi RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.3.1. berikut ini : Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Kupang Tahun 2011 – 2013

No

Uraian

Realisasi Tahun 2011 Tahun 2012

Proyeksi Tahun 2013

49.802.606.151

61.379.555.364

69.395.630.164

1

Pendapatan Asli Daerah

2

Dana Perimbangan

444.515.385.049 525.570.823.222

587.272.837.868

3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

110.419.239.162

96.134.166.588

107.420.317.745

604.737.230.362 683.084.545.174

764.088.785.778

Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Kupang 2012


60

Belanja Daerah Belanja daerah Kota Kupang diproyeksikan berdasarkan asumsi RPJMD 2013-2017 untuk tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 814.743.792.114,- (Delapan ratus empat belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah,-) mengalami peningkatan sebesar 10,69 persen.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.berikut ini : Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Kupang Tahun 2011 – 2013

No

Uraian

Realisasi Tahun 2011

Tahun 2012

Proyeksi Tahun 2013

1

Belanja Langsung

222.355.880.575

221.464.038.157

245.138.543.836

2

Belanja Tidak Langsung

421.563.406.047

514.595.038.647

569.605.248.278

643.919.286.622

736.059.076.804

814.743.792.114

Jumlah Belanja Daerah

Sumber : Data Olahan Bappeda Kota Kupang 2012


61

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Kota Kupang 2013-2017 adalah sebagai berikut: 4.1

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran a. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) b. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja c. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri d. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berusaha secara

baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai e. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota Kupang. f. Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional.

4.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai; b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan para medis; d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan; 4.3. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penegakan Supermasi Hukum a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu; b. Tersedianya sarana dan prasarana kepemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok


62

pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab; d. Terbukanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutannya sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota; e. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standard pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital. f. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis; g. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas. h. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia; i. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat. 4.4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya; b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan; c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi manajemen pengelolaan air bersih dan drainase, peningkatan kualitas

sanitasi lingkungan pemukiman dan pengelolaan persampahan; d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.

4.5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Serta Kesetaraan Dan Keadilan Gender a.

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga

b.

Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin


63

(RTM). c.

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;

d.

Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.


64

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2013


65

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2013 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kupang sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2013. Hal-hal penting yang harus diperhatikan antara lain : 1. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program kegiatan dalam perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2013. 2. SKPD wajib melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Kupang 2013 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, kepala SKPD wajib melakukan pemantuan dan tindakan koreksi terhadap program kegiatan untuk menjamin indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota. 4. Pada akhir tahun anggaran 2013 setiap SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasraran pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan serta kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


66

Demikianlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2013 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam menselaraskan program dan kegiatan dalam APBD tahun 2013 agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program maupun kekosongan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.


67

No title

Recommend Documents