No title

PEMBAHASAN RUU TENTANG USAHA PERSEORANGAN DAN BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM Nindyo Pramono Magister Hukum Bisnis UGM

www.djpp.depkumham.go.id

JUDUL RUU l

l

l

Saya cenderung mengusulkan judul UU tersebut lebih tepat jika dinamakan UU Tentang Perusahaan Bukan Badan Hukum. Argumen : Jika UU tersebut dinamakan UU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, pertanyaannya Usaha Perseorangan itu masuk Badan Usaha yang bukan badan hukum atau tidak. Orang bisa membuat penafsiran yang berbedaberbedabeda. Mau dikatakan badan hukum juga bisa. Jika hal itu terjadi akan menimbulkan masalah. www.djpp.depkumham.go.id

APA PERUSAHAAN ? Difinisi Perusahaan seyogyanya tinggal merujuk kepada UU yang sudah ada, seperti UU Dokumen Perusahaan ( UU No.8/97 ) , UU WDP ( UU No.3/82 ). l Secara teoritis sebenarnya yang akan diatur dalam UU tersebut adalah bentuk perusahaan yang bukan badan hukum termasuk perusahaan perseorangan. l


BENTUK PERUSAHAAN l l

l

Perusahaan : Bukan Badan Hukum dan Badan Hukum . Bukan Badan Hukum : Persh Peorangan ( PB, UD, Suplier, dsb ) , Partenership ( Maatschap, Perserikatan Perdata ) Ps 1618 – 1652 KUHPdt , Partnership ( Vennootschap Onder Firma, Firma), Limited partnership ( Commanditaire Vennootschap, Persekutuan Komanditer ) Ps 15 – 35 KUHD . Badan Hukum : Corporation ( Corp ), Limited Liability Company ( Ltd ) , Besloten Vennootschap ( BV ) , Naamlose Vennoootschap ( NV ), Perseroan Terbatas ( PT ) “ Tbk “ atau Tertutup. Tertutup. UU No No..40 Tahun 2007 Tg PT jo UU No No..8 Thn 1995 Tg PM, UU No. No.25 25//2007 Tg Penanaman Modal Modal..


BADAN HUKUM ? l

l

Badan Hukum : sesuatu oleh hukum diakui atau dianggap sbg subyek hukum seperti halnya orang.. Subyek hukum : penyandang, pembawa orang hak dan kewajiban kewajiban.. Orang adalah terminoligi juridis yang dibedakan dengan manusia sbg terminologi biologis. biologis. Orang ( de heersende leer/ajaran umum ) : orang perorangan ( naturlijk persoon dan badan hukum rechtspersoon ). Ciri badan hukum : kekayaan terpisah terpisah;; tujuan tertentu;; kepentingan sendiri ; organisasi yg tertentu teratur.. teratur


MENGAPA UU PERUSAHAAN ? l

l

Beberapa RUU sperti RUU OJK, UU LPS mulai mengenalkan istilah korporasi yang merujuk kepada perusahaan yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Saya sendiri tidak setuju dengan istilah korporasi yang memasukkan didalamnya perusahaan yang bukan badan hukum seperti Persekutuan Perdata, Fa dan CV sebagaimana akan diatur dalam RUU ini, ke dalam pengertian korporasi.


MENGAPA PERUSAHAAN ? Istilah teoritis yang sudah baku sebenarnya adalah istilah perusahaan ( bedrijf ) sebagai pengganti istilah pedagang ( koophandel ) zaman dulu . Kemudian beberapa UU seperti UU Dokumen Perusahaan dan UU WDP , UU Ketenagakerjaan membuat rumusan sendiri sendiri--sendiri yang secara harafiah menggunakan rumusan kalimat yang berbeda--beda dan di dalam praktek berbeda menimbulkan multi tafsir. www.djpp.depkumham.go.id

TENTANG MAATSCAP l

l l

Masalah pendirian persekutuan perdata seyogyanya tegas diatur bahwa persekutuan Perdata dinyatakan sah berdiri sejak akte pendirian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan ex UUWDP. Hal ini untuk tujuan pengawasan preventif dari pemerintah. Di dalam praktek PT PMA, PT Go Publik sudah banyak yg menggunakan bentuk Partnership sbg bentuk hukum dlm menjalin kerjasama seperti : KIK, Konsorsium, dsb. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 19 RUU Saya mengusulkan aturan tentang seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan mengenai : …..asalkan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. l Kata kalalaiannya, sebaiknya dibuang, karena secara teoritis yang namanya salah itu dua yaitu : sengaja dan lalai. Lalai itu adalah salah , hanya tidak disengaja. l


Pasal 20 dan 22 RUU Ada sedikit kesalahan kalimat, kata yang dalam ayat 2 Pasal 20 RUU seyogyanya dibuang, sehingga kalimat menjadi …………………dan harus dimuat dalam akta perubahan perjanjian persekutuan. l Pasal 22 ayat (1) ada kata kewewenang, seyogyanya diganti : ….wewenang……. l


Pasal 22 RUU l

l

Pasal 22 Ayat (7) RUU menurut hemat saya tidak perlu diatur : ….harus dimuat dalam akta notaris sendiri. Saya menduga di dalam praktek kurang efisien, seyogyanya tetap dibuka peluang bisa diatur sekaligus di dalam akta pendirian halhal-hal yang mungkin akan diberikan deskresi atau pemberian kewenangan lebih kepada Pengurus, asalkan sejak awal diatur di dalam akta pendirian seharusnya boleh2 saja. www.djpp.depkumham.go.id

Kewajiban Laporan Pertanggungjawaban l

Terkait dengan kewajiban pertanggung jawaban pengurusan, seyogyanya diatur juga kewajibankewajiban-kewajiban Perusahaan secara komprehensif yang antara lain : kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan ex UU WDP dan kewajiban untuk membuat Dokumen Perusahaan ex UU Dokumen Perusahaan.


Kewajiban Laporan Pertanggungjawaban Hal ini berlaku baik untuk Partnership, FA maupun CV. l Di dalamnya akan diatur tentang kewajiban membuat pembukuan : neraca dan perhitungan laba/rugi sebagai wujud laporan pertanggung jawaban sekutu ( laporan keuangan ). l


Pasal 26 l l l

Ps 26 Ayat (2) saya sarankan diatur sekaligus, atas bebas siapa pemeriksaan itu dilakukan. Siapa yang ditunjuk sebagai pemeriksa : akuntan publik ?. Atau siapa ?. Hal ini menjadi penting, karena jika tdk ditentukan tegas justru akan dipakai sebagai loophole utk menentang adanya pemeriksaan dg dalil tdk ada biaya atau tdk mau membiayai.


Ps 26, 27,28 Perlu dipikirkan bagaimana status harta kekayaan benda tdk bergerak sebagai milik persekutuan?. Misalnya tanah, apakah tanah akan dapat ditas namakan Fa, CV atau Partnership ?. l Hal ini perlu dipertegas karena akan dapat menimbulkan masalah hukum dalam praktek. l


Ps 26,27,28 Secara teoritis Fa di Belgia, Prancis justru diberi status BH karena mempunyai harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi sekutu. l Terbukanya kemungkinan Persekutuan ( Partnership, Fa, CV mempunyai kekayaan sendiri, secara teoritis dapat ditafsirkan bahwa persekutuan tersebut adalah badan hukum. l


TENTANG FA DAN CV Tentang Fa secara prinsip tdk ada hal crusial yg perlu dikomentari. l Tentang CV menurut hemat saya perlu diatur bentuk CV DiamDiam-diam dan CV Atas Saham. l Karena dlm praktek sangat mungkin diminati masyarakat. l


lSEKIAN

DAN TERIMA KASIH


No title

Recommend Documents