IKPI
KOWSO PENYARAN INDONESIA LIMUhA OdFrAPA iNt)f P13,01 P1
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR : 02/NKIBAWASLU/1I12013 NOMOR: 03/NKIKPI/1112013 TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Pada hari mi Rabu , tanggal enam bulan Februari Tahun dua ribu tiga belas (06-022013), bertempat di Ruang Media Center Bawaslu, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah mi: Dr. MUHAMMAD, S.IP, M.Si, setaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di JI. M. H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. MOCHAMAD RIYANTO, SH, M.Si selaku KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA, dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI), berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta, 10120, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan ha-hal sebagai berikut: Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Iembaga negara yang bersifat independen yang tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan penyiaran sebagai wujud serta masyarakat dibidang penyiaran. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadual penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
Bagian Ketiga Peningkatan SDM Pasal 6 PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pengawasan dengan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemilihan umum. Bagian Keempat Edukasi, Sosialisasi, Pelatihan dan Penyuluhan Pasal 7 PARA PIHAK melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyutuhan bersama kepada para pemangku kepentingan penyiaran, dunia profesi dan pendidikan, serta masyarakat umum di bidang pengawasan dengan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemilihan umum Bagian Kelima Penugasan Pasal 8
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman mi, PARA PIHAK menunjuk pejabat dan/atau unit kerja tertentu secara internal masing-masing sebagai pelaksana dan/atau koordinator pelaksanaan ketentuan mi. BABV JANGKA WAKTU Pasal 9
Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman mi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman mi. BAB VI PENDANAAN Pasal 10
Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman mi dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja PARA PIHAK.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor). Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PIHAK menyepakati untuk membuat nota kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemilihan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
BABI KETENTUAN UMUM Pasal I
Maksud Kesepahaman Kerjasama mi adalah menyamakan pemahaman tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi penyiaran Indonesia. Kesepahaman.bersama mi bertujuan untuk tercapainya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum. I :Yi! :111 RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman mi meliputi; Kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dibidang literasi media berkenan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan klan kampanye pemilihan umum; dan Pembentukan desk bersama pengawasan pemberitaan, penylaran dan iklan kampanye pemilihan umum dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
BAB III TANGGUNG JAWAB Pasal 3 PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hat yang berkaitan
dengan maksud dan tujuan ml sesuai ruang tingkup dan pelaksanaan Nota Kesepahaman mi.
BAB IV PELAKSANAAN Bagian Pertama Kerjasama dan Koordinasi Perumusan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Pasal 4 PARA PIHAK bekerjasama dan sating koordinasi dalam mencari bentuk, substansi
dan fasititasi perumusan pengawasan berkenaan dengan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemitihan umum, serta pemberian sanksinya
Bagian Kedua Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Ikian Kampanye Pasal 5 PARA PIHAK sating menukar informasi hasit pemantauan tangsung atau
pengaduan masyarakat tentang dugaan petanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemitihan umum. PIHAK KEDUA memberikan bukti rekaman ism siaran yang diduga mengandung
petanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan ikian kampanye pemitihan umum kepada PIHAK PERTAMA, apabila dibutuhkan. PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan berkala, balk dengan atau tanpa
melibatkan pemangku kepentingan berkenaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan penyiarannya, untuk mengevaluasi dan sating memberi informasi atas hasil pemantauan.
BAB VII PENUTUP Pasal 11 Nota Kesepahaman mi dapat menjadi rujukan dan/atau ditindakianjuti dengan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Nota Kesepahaman mi dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak Iainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ml dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman mi. Pasal 12 Demikian Kesepahaman Bersama mi dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) ash, masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
VXRA
7 /C 45
PIHAK PERTAMA
KEDUA
r 4.7 4aO2
Dr.iflkfl4AMMAD,S.IP, M.Si
'
/
dJuEde?vy/
PU MCHAMAD RIYANTO, SH, M.Si
