No title

B

P A

E P

A D

B

P A

E P

A D

B

P A

E P

A D

B

P A

E P

A D

B

E P P A

A D

B

E P P A

A D

B

E P P A

A D

B

E P P A

A D

B

P A

BAB I A D E P PENDAHULUAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015

BAB I

PPEEN N UAAN ULLU HU DAAH ND 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, dan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk RKPD. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015, diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek pada tahapan ke-5 (tahun 2015). Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain: a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program / kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD ; dan e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up, dan topdown. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Trenggalek. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang). Dalam rangka mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya perubahan RKPD. Perubahan RKPD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana kerja tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan peraturan bupati. Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

I-1


1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiata; dan 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2015 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2015. Perubahan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; 2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan 3. Penetapan Perubahan RKPD

A D

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: a) Rancangan Perubahan RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2015 yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda; b) Evaluasi sebagaimana dimaksud angka 1) meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:  Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.  Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.  Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015, dan/atau;  Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). c) Format Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 sebagaimana terlampir; d) Bappeda merumuskan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ke dalam rancangan Perubahan RKPD; e) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun 2015; f) Rancangan Perubahan RKPD dan rancangan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan; g) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilampiri dengan rancangan Perubahan RKPD disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD;

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

I-2


h) Rancangan Perubahan RKPD memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang dirumuskan dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana terlampir. 2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD a) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja SKPD; b) Verifikasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD; c) Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD; dan d) Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. 3. Penetapan Perubahan RKPD a) Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; b) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2015; dan c) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2015 kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

E P

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

A D

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

I-3


17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025; 28. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;

P A

E P

B

A D

1.3. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 20102015 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Dokumen Perubahan RKPD ini tentunya juga harus mengacu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek 20122032 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang berbasis spasial. Bagan Alir Hubungan antara penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah disajikan pada Gambar dibawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

I-4


RKP

RPJPD Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Periode ..(N)

RPJMD

Program pembangunan daerah th..(n)

Prioritas (Program) Pembangunan Nasional th..(n)

Prioritas Pemb., Program prioritas, & Kegiatan prioritas th …(n)

Penyusunan RKPD

Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Rancangan Prioritas Program & Kegiatan

Renstra SKPD

Program & Kegiatan th..(n)

Penyusunan Renja-SKPD

Prioritas Program & Kegiatan th …(n)

A D

Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

E P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah “MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen; 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen; 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen; 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen. Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masingmasing bidang sebagai berikut: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama a. Pengendalian Jumlah Penduduk; b. Reformasi Pembangunan Kesehatan: 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. c. Reformasi Pembangunan Pendidikan; d. Sinergi Percepatan. 2. Bidang Ekonomi a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas; b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi; e. Reformasi Keuangan Negara. 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

P A

B

BAB I. PENDAHULUAN

I-5


4.

Bidang Sarana dan Prasarana a. Peningkatan Ketahanan Air; b. Penguatan Konektivitas Nasional: 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan. c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Permukiman. 5. Bidang Politik a. Konsolidasi Demokrasi. 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan; b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri. 7. Bidang Hukum dan Aparatur a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik; b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; b. Pengelolaan Risiko Bencana; c. Sinergi Pembangunan Perdesaan. 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan a. Perkuatan Ketahanan Pangan; b. Peningkatan Ketahanan Energi; c. Percepatan Pembangunan Kelautan; d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati & Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masingmasing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Perubahan RKPD.

P A

E P

B

A D

RKPD Provinsi Jawa Timur 2015

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2015 adalah “PENGUATAN KEMANDIRIAN EKONOMI JAWA TIMUR MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI HULU-HILIR, AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI, UMKM SERTA INFRASTRUKTUR” Unsur Tema :  Kemandirian Ekonomi • Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi; • Penguatan Daya Saing Daerah baik Sumber Daya Manusia maupun Produk Daerah; • Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (Export) dan Surplus Neraca Perdagangan Dalam Negeri  Pembangunan Industri Hulu-Hilir • Pengembangan Industri Dasar (Smelter, Aromatik , Kimia )  Penguatan Struktur Industri; • Pengembangan hilirisasi industri; • Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik  pengganti/substitusi impor  Pembangunan Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM • Peningkatan produktivitas pertanian  meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP); • Pengembangan Agroindustri diarahkan pada sentra-sentra produksi pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian BAB I. PENDAHULUAN

I-6


 Pembangunan Infrastruktur • Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi  keberpihakan pada kekuatan ekonomi domestik; • Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar wilayah; • Infrastruktur Keuangan  meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui Bank Umum, Bank UMKM (penambahan penyertaan modal) dan BPR Kabupaten/Kota. Tema dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 diatas tentunya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2015. RPJPD Kab. Trenggalek 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Trenggalek adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2005 hingga Tahun 2025. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2010-2015 yang juga merupakan penjabaran dari RPJPD Kab. Trenggalek Tahun 2005-2025. RPJPD Kab. Trengalek Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJPD mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek sejahtera dan berakhlak, melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah periode 20 tahun mendatang, Visi Kabupaten Trenggalek dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian dengan Mengutamakan Agrobisnis dan Agroindustri; 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya; 3. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Kemudahan Masyarakat Memperoleh Akses untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup; 5. Mengembangkan Infrastruktur yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan mempunyai Nilai Tambah; 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Berorientasi pada Pelayanan Prima; dan 7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek Berperan Penting dalam Lingkup Kawasan.

P A

E P

B

A D

Dokumen RPJPD merupakan acuan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra-SKPD) dan tahunan (RKPD dan RenjaSKPD). Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dpat dijelaskan sebagaimana pada Gambar dibawah ini.

BAB I. PENDAHULUAN

I-7


Gambar.1.2. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Trenggalek

RPJMD Kab. Trenggalek 2010-2015 Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2010-2015, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2010-2015 berangkat dari landasan visi : “PERUBAHAN MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT TRENGGALEK YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Trenggalek 20102015 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2010-2015 adalah : “PEMBANGUNAN PRO RAKYAT”. Yang dimaksud dengan Pembangunan Pro Rakyat adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 3 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor- sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai Misi “Pembangunan Pro Rakyat” yang diarahkan untuk:

P A

E P

B

A D

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup 3. Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat: 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah 2. Program prioritas pembangunan daerah 3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas. BAB I. PENDAHULUAN

I-8


Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut. Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten. 2. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan a) PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata. b) PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, dan industri. 3. Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak a) PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri. b) PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan dan perdagangan dan jasa skala lokal. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, propinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/propinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh 2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi 3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air 4. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup Berdasarkan pengertian tersebut, serta arahan pengembangan kawasan kegiatan utama dari kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang kabupaten yang telah di analisa sebelumnya, maka ditetapkan beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis. Antara lain meliputi kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis agropolitan dan minapolitan, kawasan strategis segitiga emas durenan, serta kawasan strategis bendungan Tugu. Kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan lindung karst. Kawasan strategis lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis sempadan JLS.

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

I-9


Dengan mengacu kepada potensi dan permasalahan Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya, yaitu: 1. Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan menyediakan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 2. Mengembangkan industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga produk yang dijual di pasar telah mengalami pengolahan terlebih dahulu. 3. Mengembangkan pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. 4. Mengembangkan kawasan pariwisata alam dengan menawarkan paket wisata dan pola perjalanan wisata. 5. Menyediakan sistem mitigasi bencana dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana 6. Mewujudkan struktur ruang melalui penyediaan infrastruktur regional. 7. Penghijauan dan pengendalian secara ketat kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. 8. Pemanfaatan lahan secara optimal untuk kegiatan budidaya. 9. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan ruang yang aman. RKPD harus selaras dan mendukung kebijakan program yang ada pada dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032. Dimana RTRW adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025. Arah kebijakan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 yang berbasis kewilayahan (spasial) termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, program pengembangan agropolitan dan minapolitan serta program pengembangan berbasis cluster harus mengacu dokumen RTRW agar terjadi sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Struktur Ruang pada Dokumen RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032 ditampilkan pada Gambar berikut.

P A

E P

B

A D

Gambar 1.3. Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032

BAB I. PENDAHULUAN

I - 10


Perubahan Renja SKPD 2015 Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD yang definitif. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Tahun 2015. 2. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2015, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Adapun diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

P A

E P

B

A D

Gambar 1.4. Diagram Alur Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

BAB I. PENDAHULUAN

I - 11


1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, sistematika dokumen RKPD, serta dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Menjelaskan terkait gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Trenggalek, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II dan realisasi RPJMD serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

BAB IV.

E P

PENUTUP

A D

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

P A

B

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 ini dimaksudkan: 1. Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Trenggalek dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah; 2. Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan – tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3. Mempercepat pencapaiaan target program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur Adapun tujuannya adalah : 1. Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; BAB I. PENDAHULUAN

I - 12


2. Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek; 3. Sebagai acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015; 4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 5. Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan; 6. Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah.

1.6. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN YANG DISERTAI DENGAN GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 1.6.1. Dasar Pertimbangan Perubahan Dasar pertimbangan disusunnya Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2015 karena terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi karena: 1. Penggunaan SILPA Tahun 2014; 2. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja; 3. Perlunya penambahan dana untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2015; dan 4. Percepatan target capaian program dan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta antisipasi bencana dan peningkatan infrastruktur.

P A

E P

A D

1.6.2. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa dalam periode tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguhsungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Hal tersebut seiring dengan pembangunan tahap ketiga (2015-2019) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Sedangkan guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 13


a) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil; b) Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah; c) Meningkatkan investasi daerah yang ramah lingkungan dan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita; dan d) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 serta Perkiraan Tahun 2015 dan 2016 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro dan perekonomian daerah yang tidak dapat terlepas dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktorfaktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga tahun 2016 sebagai berikut :

A D

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha suatu daerah dalam satu Tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (current price) dan PDRB atas dasar harga konstan (constan price). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada Tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per-kapita, pendapatan perkapita dan untuk melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada Tahun tertentu sebagai Tahun dasar (Tahun 2000). PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari Tahun ke Tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam mengalokasikan anggaran, sektor-sektor yang memiliki kontribusi sebagai sektor penyumbang terbesar PDRB harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Gambaran peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, serta proyeksi Tahun 2015 dan 2016 dari berbagai lapangan usaha nampak sebagai berikut :

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 14

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 1.1. Realisasi, Target dan Proyeksi PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2011-2016 (dalam jutaan rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Th. 2011 Rp. %

PERTANIAN 2.554.153,11 PERTAMBANGAN 131.530,13 DAN GALIAN INDUSTRI 347.682,72 LISTRIK, GAS 37.176,39 DAN AIR MINUM BANGUNAN 176.541,93

38,43 1,98

PERDAGANGA N, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB

28,95

Pertumbuhan

1.924.094,62

Th. 2012 Rp. %

2.893.682,02 139.531,52

Th. 2013 Rp.

%

Th. 2014 ***) Rp. %

38,43 1,85

3.227.747,26 153.782,28

37,82 1,80

3.621.802,75 154.785,37

37,65 1,78

5,23 0,56

391.066,63 39.926,79

5,19 0,53

440.327,33 42.805,02

5,16 0,50

488.016,30 47.204,59

5,17 0,48

2,66

196.543,90

2,61

231.551,62

2,71

256.418,02

2,71

29,36

2.584.000,46

30,28

2.947.501,50

30,80

2.210.666,72

213.106,35

3,21

242.308,77

3,22

279.971,12

3,28

310.466,70

3,27

245.434,46

3,69

285.637,32

3,79

331.464,19

3,88

377.104,08

3,88

Th. 2015 ****) Rp. % 4.029.643,81

162.508,11 547.607,54 51.338,60 293.810,75 3.416.455,46 352.593,98

37,06 1,49 5,04 0,47 2,70 31,42 3,24

15,30

1.129.720,71 7.529.084,39

13,23

15,00

13,28

1.242.725,80 8.534.375,09

14,56

12,76

1.412.162,53 9.587.167,57

14,25

12,34

4.511.248,78

36,64 1,37

169.259,86 613.469,63

4,98 0,45

55.647,52

2,73

336.108,79

32,10

3.952.156,80

3,25

399.827,16

4,02 436.592,15

1.016.709,42 6.646.429,13

Th. 2016 ****) Rp. %

1.582.510,44 10.873.060,83

4,10 504.484,85

14,55

13,03

1.770.450,69 12.312.654,08

14,38

13,24

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2014 Ket : ***) = Angka Sangat Sementara ****) = Hasil Proyeksi RKPD (diolah)

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, serta proyeksi Tahun 2015 dan 2016 dari berbagai lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang ditunjukkan sebagaimana Tabel berikut : Tabel 1.2. Realisasi, Target dan Proyeksi PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2016 (dalam jutaan rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

1 2

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN

3 4 5 6

7 8

9

Th. 2011 Rp. %

Th. 2012 Rp. %

Th. 2013 Rp. %

37,22 1,66

1.258.566,82 55.601,66

36,16 1,60

1.305.039,90 58.092,19

INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

176.806,08 18.451,63

5,42 0,57

188.617,97 19.674,83

5,42 0,57

202.016,57 20.545,32

BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

74.342,29 966.140,50

2,28 29,60

80.143,09 1.066.341,16

2,30 30,64

87.063,78 1.162.568,33

ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB Pertumbuhan

B

P A

35,30 1,57 5,46 0,56

2,36 31,45

A D

Th. 2014 ***) Rp. %

E P

1.215.114,24 54.101,11

1.359.849,98 60.908,38

216.362,60 21.336,41

93.337,91 1.253.293,47

Th. 2015 ****) Rp. %

Th. 2016 ****) Rp. %

34,72 1,56

1.373.800,18

33,07

1.412.689,96

32,01

61.587,78

1,48

63.585,20

1,44

5,52 0,54

227.663,56 23.287,91

5,48 0,56

242.536,73 24.744,66

5,49 0,56

2,38 32,00

101.195,25 1.391.913,87

2,44 33,51

109.362,67 1.522.558,72

2,48 34,50

102.018,61

3,13

111.619,73

3,21

121.583,69

3,29

130.726,86

3,34

142.247,12

3,42

154.280,56

3,50

130.447,02

4,00

141.948,44

4,08

154.384,92

4,18

165.803,69

4,23

180.281,73

4,34

195.293,60

4,42

527.015,27 3.264.436,75 6,46

16,14

558.020,85 3.480.534,54 6,62

16,03

585.501,57 3.696.796,27 6,21

614.472,64 3.916.091,93 5,93

15,69

652.212,93 4.154.190,33 6,08

15,70

688.775,12 4.413.827,23 6,25

15,60

15,84

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2015 Ket : ***) = Angka Sangat Sementara ****) = Hasil Proyeksi RKPD (diolah)

Untuk proyeksi Tahun 2016, diperkirakan ada pergesaran sektor yang dominan dalam perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diproyeksikan akan memberikan kontribusi dari 34,50 persen dari total PDRB ADHK. Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 32,01 persen; disusul Sektor Jasa‐jasa sebesar 15,60 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi kurang dari 10 persen adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 5,49 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 3,50 persen; Sektor Bangunan/Konstruksi sebesar 2,39 persen; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,42 persen; Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,44 persen; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,56 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek beberapa Tahun terakhir, masih didominasi oleh sektor Pertanian, diikuti oleh sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa‐jasa. Kalau dilihat perkembangannya, terdapat pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Untuk sektor pertanian ada kecenderungan turun, demikian juga dengan sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan BAB I. PENDAHULUAN

I - 15


komunikasi, serta sektor jasa‐jasa. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran ada kecenderungan naik. Ketika prosentase laju pertumbuhan PDRB sektor tertentu turun, tidak secara langsung berarti bahwa produktivitas sektor tersebut juga turun. Prosentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Tahun 2015 dan 2016 turun dibandingkan tahun sebelumnya, ini bukan berarti produksi sektor pertanian turun, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan sektor pertanian kalah cepat bila dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Trenggalek terlihat semakin membaik. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,14 untuk PDRB berdasarkan harga berlaku dan 6,31 untuk PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2011 sebesar Rp. 6.646,429 milyar dan meningkat menjadi Rp. 9.619,623 milyar pada Tahun 2014. Perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari Tahun ke Tahun dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan perubahan harga. Oleh karena itu, kenaikan PDRB ADHB tidak selalu menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Bisa saja peningkatan PDRB ADHB disebabkan oleh faktor inflasi yang tinggi. Untuk melihat adanya perbaikan ekonomi digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang diperoleh dari PDRB ADHB yang telah dibebaskan dari faktor perubahan harga. Capaian PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 sebagaimana tertera pada Tabel berikut.

Tabel 1.3. Realisasi, Target dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 s.d 2016 (dalam jutaan rupiah)

Realisasi Proyeksi

Tahun Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 ***) Th. 2015 Th. 2016

PDRB ADHB 6.646.429,13 7.529.084,39 8.534.375,09 9.619.623,84 10.873.060,83 12.312.654,08

E P

P A

A D PDRB ADHK 3.264.436,75 3.480.534,54 3.696.796,27 3.916.091,94 4.154.190,33 4.413.827,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015 ***) Angka Sangat Sementara

Dari capaian realisasi PDRB Kabupaten Trenggalek tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan nilai tiap tahunnya, hal ini menggambarkan bahwa pembangunan perekonomian Kabupaten Trenggalek terus meningkat. Sehingga untuk tahun 2016 capaian PDRB Kabupaten Trenggalek di proyeksikan naik menjadi 12,312 trilyun untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan 4,413 trilyun untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Walaupun tiap Tahun mengalami penurunan persentase kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian tetap merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada nilai PDRB di Kabupaten Trenggalek. Kontribusi sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 dapat dillihat pada Tabel berikut.

B

Tabel 1.4. Realisasi, Target dan Proyeksi Distribusi Persentase PDRB Kab. Trenggalek Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 Atas Dasar Harga Berlaku No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan Dan Galian Industri Listrik, Gas Dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Tahun 2013 2014 ***) 37,82 37,65 1,80 1,78 5,16 5,17 0,50 0,48 2,71 2,71 30,28 30,80

2010 39,35 2,09 5,32 0,57 2,52 27,89

2011 38,43 1,98 5,23 0,56 2,66 28,95

2012 38,43 1,85 5,19 0,53 2,61 29,36

2015 ****) 37,06 1,49 5,04 0,47 2,70 31,42

2016 ****) 36,64 1,37 4,98 0,45 2,73 32,10

3,24 3,59

3,21 3,69

3,22 3,79

3,28 3,88

3,27 3,88

3,24 4,02

3,25 4,10

15,43

15,30

15,00

14,56

14,25

14,55

14,38


BAB I. PENDAHULUAN

I - 16


Penentuan sektor unggulan pada suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dengan membandingkan sektor di Kab. Trenggalek dengan sektor yang sama dengan lingkup Provinsi Jawa Timur. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan suatu daerah. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada Tahun tertentu lebih besar daripada Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: (1) Faktor Sumber Daya Manusia; (2) Sumber Daya Alam; (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Budaya; (5) Sumber Daya Modal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 sebesar 6,46 persen, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2010 yang mencapai 6,11 persen. Sementara itu pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tumbuh mencapai 6,62 persen. Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 adalah 6,15 persen sedangkan proyeksi Tahun 2014 ekonomi Kab. Trenggalek kembali tumbuh mencapai 6,20-6,30 persen dan Tahun 2015 diproyeksikan tumbuh sebesar 6,30-6,40 persen. Realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

E P

A D

Grafik 1.1. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek

P A 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

B

Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013

Th. 2014***

Kab. Trenggalek

6,11

6,46

6,62

6,21

5,93

Prov. Jatim

6,67

7,22

7,27

6,55

6,06

Nasional

6,10

6,50

6,23

5,78

5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015 ***) = Angka Sangat Sementara

Dengan memperhatikan grafik diatas dengan memperbandingkan capaian LPE Kabupaten Trenggalek dengan LPE Provinsi Jawa Timur dan Nasional, tampak bahwa capaian LPE Kabupaten Trenggalek semakin mendekati LPE Provinsi Jawa Timur dan semakin jauh meninggalkan capaian LPE Nasional. Sehingga dengan memperhatikan realisasi capaian LPE pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Trenggalek dan menggunakan PDRB ADHK dengan tahun dasar 2000 maka target LPE Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk tahun 2015-2016 sebagaimana Tabel di bawah ini : BAB I. PENDAHULUAN

I - 17

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 1.5.

Capaian dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2016 (Berdasarkan PDRB ADHK Tahun Dasar 2000)

Realisasi

Tahun

Kab. Trenggalek

Provinsi Jawa Timur

Nasional

Th. 2011

6,46

7,22

6,50

Th. 2012

6,62

7,27

6,23

Th. 2013

6,21

6,55

5,78

Th. 2014 ***)

5,93

6,06

5,5

Th. 2015

5,94-6,08

6,88 - 7,19

5,8

Th. 2016

6,09-6,25

7,20 - 7,49

6,4

Proyeksi

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, RPJMD Prov/ Jawa Timur Tahun 2014-2019, RPJMN Tahun 2015-2019 ***) Angka Sangat Sementara

Laju Inflasi Perkembangan perekonomian di Kabupaten Trenggalek juga tidak terlepas dari faktor fluktuatifnya laju inflasi yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan moneter maupun fiskal pemerintah pusat diantaranya kenaikan harga BBM dalam negeri, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan beberapa komoditas bahan pangan, sehingga bagi pemerintah daerah inflasi banyak dipengaruhi variabel yang uncontrollable. Maka kebijakan untuk tetap memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat akan cukup membantu menekan angka inflasi dengan harapan angka inflasi di Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 tetap berada di kisaran 6%-7%. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2010-2015 cenderung memperlihatkan penurunan yang berarti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi lebih kecil dibandingkan Tahun sebelumnya.

E P

A D

Grafik 1.2. Realisasi dan Laju Proyeksi Inflasi PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2015

P A

B

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2015 *) = Data Sementara **) = Hasil Proyeksi RKPD

Indeks Pembangunan Manusia Adapun dalam upaya pencapaian status keberhasilan pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek dengan membandingkan capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2011-2014, dimana capaian IPM Kabupaten Trenggalek selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka capaian IPM Kabupaten Trengggalek tahun 2015-2016 dapat diproyeksikan sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I - 18

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 1.6.

Capaian dan Proyeksi IPM Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011–2016 Tahun

Kab. Trenggalek

Th. 2011 Th. 2012

73,66 74,09

Provinsi Jawa Timur 72,18 72,83

Th. 2013

74,45

73,54

Th. 2014 ***)

74,73

73,98

Th. 2015

74,74-75,12

73,46-73,76

73,8-76,3

Th. 2016

75,13-75,48

73,77-74,07

73,8-76,3

Realisasi

Proyeksi

Nasional 72,77 73,29 73,81 Belum ada data resmi

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, RPJMD Prov/ Jawa Timur Tahun 2014-2019, RPJMN Tahun 2015-2019 ***) Angka Sangat Sementara

Pendapatan Regional Perkapita PDRB Perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing‐masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan Tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Sedangkan Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku merupakan pendapatan per kapita penduduk yang mencerminkan pendapatan yang diterima masing-masing penduduk akibat keikutsertaannya dalam proses ekonomi. Capaian PDRB Perkapita ADHB dan Pendapatan Regional Per Kapita ADHB Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2016 dapat dillihat pada Tabel berikut.

E P

A D

Tabel 1.7. Realisasi, Target dan Proyeksi PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Trenggalek Tahun 2011 - 2016

9.791,554,89

12,81

4.809.185,65

6,07

Th. 2012

P A 11.044.474,29

12,80

5.105.624,04

6,16

Th. 2013

12.480.970,20

13,01

5.406.324,85

5,89

Th. 2014 ***)

14.006.828,73

12,23

5.702.097,07

5,47

Th. 2015

15.787.096,66

12,71

6.037.950,59

5,89

Th. 2016

17.807.845,03

12,80

6.404.454,19

6,07

B Tahun

Th. 2011

PDRB Per Kapita ADHB (Rupiah)

Pendapatan Regional per Kapita ADHB (Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015 ***) = Angka Sangat Sementara

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Ekonomi Global Setelah resesi global sejak pertengahan Tahun 2008 yang dimulai dengan krisis

mortgage fund di Amerika Serikat, upaya pemulihan ekonomi dunia yang dimulai

sejak akhir 2009, rupanya masih disusul oleh krisis ekonomi lainnya yang berasal dari belahan dunia lain yaitu negara-negara eropa seperti Portugal, Italia, Yunani (Greece) dan Spanyol sampai dengan Tahun 2011. Secara umum pemulihan ekonomi global saat ini disebabkan oleh relatif berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Namun berbagai peringatan telah dikemukakan oleh para ekonom dunia, BAB I. PENDAHULUAN

I - 19


IMF dan Bank Dunia, bahwa pemulihan tersebut memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi dalam lima Tahun ke depan, yaitu: (1) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (2) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (3) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia yang sangat sensitif terhadap konflik politik antar negara. Harga minyak mentah dunia diawal Tahun 2012 sempat menembus level US$ 100 per barrel. Memang setelah sinyal psikologis positif dikeluarkan beberapa lembaga keuangan internasional seperti IMF harga tersebut hingga tahun 2014 perlahan turun ke angka US$ 86. Namun kenaikan ekstrim harga minyak mentah dunia akan sangat mungkin terjadi kembali mengingat negara-negara yang diperkirakan akan mulai pulih kondisi perekonomiannya seperti Amerika Serikat dan Jepang akan meningkatkan permintaan minyak mentah dunia. Berdasarkan prediksi OPEC, jika terjadi peningkatan permimtaan konsumsi diatas 6 juta barrel, maka kenaikan harga minyak secara sporadis tidak dapat dielakkan. Sebagai efek domino adalah kenaikan harga komoditas yang tentu akan meningkatkan laju inflasi. Dalam menghadapi trend pelambatan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis keuangan, ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan serta perkiraan lingkungan eksternal pada Tahun 2015 – 2016 mutlak diperlukan. Meskipun diwarnai optimisme, dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh pada masa krisis (exit strategy), yang antara lain berupa pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Tantangan eksternal juga berhubungan dengan terjadinya kecenderungan polarisasi perdagangan dunia, serta masih tingginya ketidakseimbangan dalam kinerja perekonomian global. Dari sisi domestik, tantangan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang masih dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti akses likuiditas perbankan yang masih cukup besar, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, pasar keuangan yang dangkal, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil. Tren global memproyeksikan tumbuhnya permintaan yang pesat akan makanan, energi, produk kesehatan dan barang-barang konsumsi sebagaimana Tabel berikut.

E P

P A

A D

Tabel 1.8. Tren Global Dalam Permintaan Makanan, Energi, Produk Kesehatan dan Barang Konsumsi NO. 1 2 3 4

5

B

TREN GLOBAL Pertumbuhan populasi dunia dari 7 Miliar ke 9 miliar Tahun 2050

DAMPAK - Kekurangan persediaan air bersih - Kenaikan permintaan makanan sekitar 70

Pertumbuhan populasi lanjut usia Menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energy utama Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Pada Tahun 2050, Asia akan berkontribusi 50 dari PDB dunia

- Tumbuhnya kebutuhan produk dan pelayanan kesehatan - Naiknya harga minyak dunia termasuk di Indonesia

Krisis di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat

- Kenaikan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, baik sisi kuantitas maupun kualitas - Pada Tahun 2050, India & China akan memiliki 100 juta rumah tangga berpendapatan tinggi. - Krisis Di eropa dan AS diduga akanmengurangi konsumsi masyarakat di wilayah tsbsehingga diduga akan mengurangi nilai import dari Indonesia

Sumber : Komite Ekonomi Nasional, 2015

Ekonomi Nasional Secara umum beberapa kondisi yang perlu diwaspadai oleh Indonesia pada Tahun 2014 dan 2015 adalah harga minyak dunia (yang sudah menembus level US$ 100 per barrel-nya), tingkat volatilitas rupiah terhadap dollar yang masih cukup tinggi, masih didominasinya arus modal masuk yang bersifat jangka pendek, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, belum lagi masalah politik dan hukum yang dapat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional.

BAB I. PENDAHULUAN

I - 20


Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa Dampak positif secara Eksternal dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yaitu: 1) Pemerintah negara-negara Uni Eropa mulai menemukan solusi politik penyelesaian krisis keuangannya; 2) Ekonomi di AS mulai tumbuh walau masih kecil. Sedangkan dampak negatifnya : 1) Permintaan domestik turun; 2) Aktifitas perdagangan dunia melambat; 3) Pergerakan arus modal melambat dan volatilitas nilai tukar meningkat; 4) Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam cenderung meningkat; 5) Ketegangan geopolitik di Timur Tengah; 6) Semuanya mempengaruhi harga komoditi primer khususnya minyak mentah dan beras. Adapun Dampak negatif secara internal, yaitu :1) Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dan Energi belum memadai; 2) Hambatan Investasi perijinan dan ketidakpastian hukum; 3) Penyimpangan dan Korupsi masih terjadi pada pajak dan APBN; 4)Kekerasan horizontal dan anarki terjadi lagi; 5)Kesiapsiagaan dan kesigapan menangani bencana masih belum memadai; 6) Konflik dan benturan karena masalah pertanahan; 7) Persoalan politik lokal Aceh dan Gangguan Keamanan di Papua. Komite Ekonomi Nasional mengemukakan ada beberapa tantangan bagi ekonomi Indonesia yang perlu diatasi demi memperkuat daya saing di kancah Global seperti disajikan pada Tabel berikut. Tabel 1.9. Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Kancah Global NO 1

BIDANG Infrastruktur

2

Teknologi

3

Modal Manusia

4 5

Birokrasi Mindset

URAIAN Mempercepat pembangunan konektivitas nasional untuk mewujudkan Negara kesatuan secara ekonomi Menurut World Ekonomic Forum Global Competitiveness Report, Indonesia berada di rangking 89 (dari 139) dan tertinggal dari Negara-negara di Asia untuk pendaftaran paten. Rangking 77 untuk pemanfaatan teknologi baru, di belakang Malaysia, Thailand, Philippines. Indonesia meluluskan 800 ribu lulusan sarjana setiap Tahun. Ke-7 terbesar di dunia setelah (China, India, USA, Russia, Japan,Brazil). Namun saat ini hanya 1 dari setiap 4 anak Indonesia yang berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi. Reformasi birokrasi di semua lini : kepemerintahan pusat dan daerah Mendorong budaya kerja keras, inovati, kreatif dan berjiwa wirausaha.

E P

P A


A D

Indonesia mempunyai beberapa kelebihan pada sumberdaya alam dan manusia yang berpeluang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Peluang Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut.

NO 1

2

3

B

BIDANG

Pertanian

Energi

Industri

Tabel 1.10. Peluang Ekonomi Indonesia PELUANG

TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Indonesia salah satu penyedia hasil pertanian dan hayati terbesar di dunia

•

Indonesia penyedia energy alternative dan sumberdaya alam bernilai tambah

•

Indonesia merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar dunia

•

• •

•

•

Meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen; Industrialisasi proses pasca panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah; Penerapan bioteknologi untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan Penerapan teknologi mutakhir dalam proses ekplorasi dan ektraksi sumberdaya alam, serta pada industri pengolahan hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah; Mengembangkan sumber energy alternative: Geothermal, Bio-fuel, matahari, angin, hydrogen Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global; Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sector untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi


BAB I. PENDAHULUAN

I - 21


Ekonomi Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ditandai oleh tantangan eksternal yang semakin menguat intensitasnya adalah terkait risiko kerentanan pemulihan ekonomi global, yang dapat lebih buruk dari perkiraan awal (downside risk). Kompleksitas krisis yang dihadapi Eropa dari jeratan utang, dapat cukup berpengaruh terhadap ekonomi global. Di sisi lain, kombinasi antara risiko pemburukan ekonomi global, tingkat suku bunga di negara maju yang sangat rendah, dan ekses likuiditas global berpotensi menggerakkan modal portofolio global dengan pola dua arah (two-way capital flows). Ini merupakan sumber instabilitas yang akan menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas di negara emerging market dalam menjaga stabilitas makro dan sistem keuangannya. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Jawa Timur tercatat masih tumbuh stabil dan mengalami percepatan dibandingkan ekonomi kawasan Sumatera atau daerah lain di Jawa. Grafik 1.3. Capaian Kinerja Ekonomi Jawa Timur Tahun 2010-2014 LPE

TPT

E P

P A

B

PDRB

2010

ADHK (Trilyun)

342,25

ADHB (Trilyun)

778,45

Kemiskinan

2011

A D

2012

2013

2014 ***)

366,98

393,67

419,42

444,85

884,14

1.001,72

1.136,32

1.291,399

Indeks Gini

Sumber : Bappeda Provinsi Jatim ***) Angka Sangat Sementara

BAB I. PENDAHULUAN

I - 22


Ekonomi Kab. Trenggalek Pembangunan Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh daerah harus didasarkan pada potensi yang berasal dari daerah tersebut, guna menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat merasa diikut sertakan dalam membangun daerahnya, karena tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Otonomi Daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif memacu pertumbuhan perekonomian didaerahnya dengan melibatkan bisa berbagai lini yang ada yang dianggap potensial bisa membangkitkan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut dan menimbulkan multiplier effect pada sektor lainnya. Dalam proses perencanaan pembangunan perlu diamati potensi ekonomi suatu daerah. Untuk itu perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan hal yang penting diperhatikan pemerintah karena bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya yang produktif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek, mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut, fokus perhatian bukan hanya ditunjukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di Tahun 2015 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global. Pada dua tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kabupaten Trenggalek masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri pengolahan. b) Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah, peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. c) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah. d) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek, disamping menciptakan lapangan kerja. e) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal; f) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

P A

E P

B

A D

Kondisi ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 dan Tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya, seperti ditunjukkan pada Tabel dibawah ini : BAB I. PENDAHULUAN

I - 23

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 1.11. Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Trenggalek No.

Kondisi Internal Kekuatan

Kondisi Eksternal Kelemahan

Peluang

Ancaman

1.

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan dan 157 desa/kelurahan

Topografi Kabupaten Trenggalek didominasi daerah pegunungan

UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang pemerataan pembangunan wilayah

Faktor alam (perubahan iklim) yang sewaktuwaktu berpotensi bencana alam, krisis pangan dan energi

2.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 48 SKPD dengan jumlah PNSD mencapai 9.810 orang

Belum Optimalnya kelembagaan, menurunnya kuantitas PNSD dan masih rendahnya Sumber Daya Manu (SDM) nya

3.

Intensitas arus pergerakan ekonomi di Kabupaten Trenggalek yang semakin meningkat dengan iklim investasi yang kondusif

Masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Trenggalek

Adanya pensiun PNSD massal pada 2013-2014, mengakibatkan pemerintah Kab. Trenggalek kekurangan pegawai, sehingga dikhawatirkan penempatan pegawai tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan meningkatnya inflasi akibat kenaikan BBM

4.

Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pariwisata yang besar

Pemanfaatan SDA dan promosi pariwisata kurang optimal sehingga mengakibatkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Disahkannya UU. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut dari Road Map Reformasi Birokrasi menuntut peningkatan kinerja PNSD dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Pembangunan Strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya ungkit kegiatan ekonomi masyarakat Pemenuhan Sarana Prasarana pada Program Agropolitan, Minapolitan dan Agrowisata

E P

Menurunnya produksi hasil pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta berkurangnya minat wisatawan

A D

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Trenggalek serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :

P A

Tantangan Perekonomian Daerah Diperkirakan perekonomian Kabupaten Trenggalek masih akan menghadapi beragam tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi antara lain adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada sektor pertanian dan industri pengolahan; 2) Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah, peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah; 4) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek, disamping menciptakan lapangan kerja; 5) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal; 6) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 24


Prospek Perekonomian Daerah Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, serta mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek, maka prospek perekonomian pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kelautan dan perikanan dalam arti yang seluas-luasnya serta optimalisasi potensi pariwisata dan sumberdaya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) Mengembangkan hubungan antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi dalam rangka peningkatan investasi daerah; 3) Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur termasuk merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung perekonomian perdesaan, sektor agribisnis dan agroindustri; 4) Memacu laju pertumbuhan ekonomi secara optimal agar mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kualitas laju pertumbuhan ekonomi tersebut harus berupa kemampuan untuk mendukung penurunan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah; dan 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa pemantapan reformasi birokrasi dan pelayanan dasar berupa kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.

A D

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber pendapatan yang meliputi : 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Iain-Lain PAD yang Sah, 2). Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3). Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan piutang daerah. Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun kebelakang, ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai pada jangka waktu lima tahun kedepan, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 25


Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan baru belum dapat diidentifikasi secara riil untuk meningkatkan kemampuan pendapatan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi belum adanya kajian yang cermat mengenai potensi Sumber Daya yang tersedia serta pelayanan optimal kepada publik yang berkolerasi terhadap retribusi, demikian pula dengan pajak belum dapat melakukan ekstensifikasi namun hanya terbatas dalam kapasitas intensifikasi yang lebih optimal terhadap potensi yang sudah ada. Daya dukung pendapatan baru yang potensial adalah dengan melakukan ekspansi terutama untuk bantuan keuangan maupun kegiatan dari Pusat maupun APBD Propinsi. Selanjutnya sumber pendapatan potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek terutama difokuskan kepada Sektor Pertambangan, komoditi unggulan agribisnis, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pengembangan BUMD yang memiliki prospek produktif serta diusahakan secara professional. Adapun penyusunan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, dilakukan melalui tahapan : 1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah, 3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. 1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundangundangan terkait; 2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan; 3) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 4) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal; 5) Optimalisasi penerimaan pendapatan pada SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai ketentuan yang berlaku; 6) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan untuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada: a) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;

P A

E P

B

BAB I. PENDAHULUAN

A D

I - 26


b)

c)

Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan PAD dengan memperhatikan perkembangan daya dukung perekonomian masyarakat dan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun di daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang baru pajak dan retribusi daerah serta mencari obyek/sumber sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan; Menyelenggarakan sistem tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu; Memastikan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan.

d)

b.

Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak / Sumber Daya Alam mempertimbangkan besaran alokasi DBH tahun 2014 serta yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015; 2) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015; 3) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada APBD, berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015; 4) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan terhadap Dana Perimbangan dilaksanakan langkah-langkah : a) Pemerintah Kabupaten secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, dan pendapatan lainnya yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil bagi daerah b) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

P A

E P

B

A D

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud; 2) Target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Yang Diterima Dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada Peraturan Gubernur; 3) Alokasi Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Desa dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan ketetapan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015; BAB I. PENDAHULUAN

I - 27


4) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; 5) Berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, Kebijakan Perencanaan terhadap Lain-lain Pendapatan yang sah diarahkan kepada : a) Aktif bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi; b) Meningkatkan upaya memperoleh alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, dana/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Upaya-Upaya Dalam Mencapai Target Pendapatan a.

b. c. d. e.

Pembenahan manajemen pemungutan Pendapatan Asli Daerah per SKPD Penghasil; Peningkatan Sumberdaya Manusia petugas pemungutan; Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan; Penegakan hukum perpajakan; Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak pusat/provinsi.

A D

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2015 Dibandingkan dengan APBD TA 2015, pendapatan daerah pada perubahan APBD TA 2015 diperkirakan akan naik sebesar 0,15% atau naik menjadi sebesar Rp. 1,566 trilyun. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yang naik 8,56% atau sebesar Rp. 10,621 milyar dan pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 5,47% atau naik sebesar Rp. 22,936 milyar. Sedangkan dari Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 3,05% atau turun sebesar Rp. 31,180 milyar. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

E P

P A

B

Tabel. 1.12. Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kab. Trenggalek TA. 2015 (dalam jutaan rupiah)

NO

APBD TA. 2015 Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

1.563.858,78

1.566.235,83

2.377,05

0,15%

124.094,46

134.715,69

10.621,23

8,56%

%

I.

Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak daerah

20.918,13

21.819,90

901,78

4,31%

1.1.2

Retribusi daerah

23.042,71

23.623,75

581,05

2,52%

6.100,50

4.250,35

(1.850,15)

-30,33%

74.033,13

85.021,69

10.988,56

14,84%

1.1.3 1.1.4

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana Perimbangan

1.020.820,21

989.639,86

(31.180,36)

-3,05%

1.2.1

Dana bagi hasil pajak / bukan pajak

110.448,37

65.655,01

(44.793,36)

-40,56%

1.2.2

Dana alokasi umum

839.497,99

839.497,99

-

0,00%

1.2.3

Dana alokasi khusus

70.873,86

84.486,86

13.613,00

19,21%

BAB I. PENDAHULUAN

I - 28

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

418.944,10

441.880,29

22.936,19

5,47%

-

3.000,00 -

3.000,00 -

-

66.611,25

66.611,25

-

0,00%

296.423,78

316.209,96

19.786,19

6,67%

55.909,07

56.059,07

150,00

0,27%

Sumber : BPKAD dan Dinas Pendapatan Kab. Trenggalek Tahun 2015

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2015 adalah sebesar Rp. 10,621 milyar. Peningkatan PAD tersebut ditunjang dari sektor Pajak Daerah yang naik sebesar Rp. 901,78 juta (4,31%), dari sektor retribusi sebesar Rp. 581,05 juta (2,52%) serta sektor Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp. 10,988 milyar (14,84%). Sedangkan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat penurunan sebesar Rp. 1,850 milyar (30,33%). Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada perubahan APBD TA 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.31,180 milyar atau turun 3,05% menjadi Rp.989,639 milyar. Penurunan tersebut terjadi pada Dana Bagi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang semula sebesar Rp.110,448 milyar turun 40,56% menjadi sebesar Rp.65,655 milyar. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat 19,21% menjadi sebesar Rp.84,486 milyar. Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) besarannya tetap sama dengan APBD sebelum perubahan. Penerimanaan pendapatan daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan naik sebesar 5,47% atau sebesar Rp.22,936 milyar dibanding sebelum perubahan sehingga menjadi sebesar Rp. 441,880 milyar. Peningkatan terjadi pada Pendapatan Hibah sebesar Rp. 3 milyar dari Program Hibah Air Minum bantuan USAID, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik 6,67% menjadi Rp.316,209 milyar yang merupakan akumulasi adanya tambahan Dana Desa dari APBN dan penghapusan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dari rencana semula. Adapun Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya naik sebesar Rp. 150 juta, sedangkan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD sebelum perubahan.

P A

E P

B

A D

2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Prinsip perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disesuaikan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada Tahun 2015 belanja di Kabupaten Trenggalek disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja antara lain : 1). Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan diantaranya yaitu untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah atau lahan; 2). Program dan kegiatan mendesak dan khusus akibat bencana alam, bencana sosial, dan serangan hama penyakit serta Kejadian Luar Biasa (KLB); 3). Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; 4). Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2015. BAB I. PENDAHULUAN

I - 29


Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2015. Kebijakan belanja terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan serta transfer anggaran, sedang Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin SKPD dan kegiatan pelayanan dasar serta pembangunan. Target/proyeksi total belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp.1,808 triliyun, naik 11,72% dibanding sebelum perubahan yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.1,192 trilyun dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 615,509 milyar. Tabel. 1.13

Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah) Sebelum Perubahan

APBD TA. 2015 Setelah Bertambah/ Perubahan Berkurang

Belanja

1.618.457,38

1.808.146,41

189.689,03

11,72%

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja subsidi Belanja hibah

1.080.393,40 910.549,29 34.510,35

1.192.637,03 1.000.039,78 38.472,61

112.243,63 89.490,49 3.962,26

10,39% 9,83% 11,48%

2.1.4

Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* Belanja tidak terduga

4.587,85

32,76

0,72%

6.702,37

385,78

6,11%

136.120,74

16.871,85

14,15%

5.213,20

6.713,69

1.500,49

28,78%

538.063,98

615.509,38

77.445,40

14,39%

No. II.

2.1.5

2.1.6 2.1.7 2.2

Uraian

4.555,09

P A

E P

Belanja Langsung

B

6.316,59

119.248,89

A D

%

Sumber : BPKAD Kabupaten Trenggalek

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Langsung Pada Perubahan RKPD kab. Trenggalek Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1). Belanja Pegawai yang pengalokasiannya naik 9,83% atau menjadi Rp. 1,000039 trilyun dan telah memperhitungkan : a. gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas menyesuaikan dengan PP 30, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta kebutuhan kenaikan tunjangan beras; b. kebutuhan kenaikan tambahan penghasilan c. tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan kebutuhan kenaikan tunjangan perumahan; d. gaji CPNS K2; e. penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; f. insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; serta g. penambahan tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD. BAB I. PENDAHULUAN

I - 30


2). Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta/ organisasi pensiunan dan kepada kelompok/ anggota masyarakat sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja Hibah dialokasikan naik 11,48% dibanding sebelum perubahan atau menjadi Rp.38,472 milyar; 3). Belanja Bantuan Sosial pada perubahan alokasinya menjadi Rp.4,587 milyar atau naik 0,72% yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan diantaranya untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir dan Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Pada perubahan APBD dialokasi menjadi Rp. 6,702 milyar atau naik 6,11% didasarkan adanya rencana penambahan target pajak dan retribusi daerah; 5). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa pada perubahan APBD dialokasikan menjadi Rp.136,120 milyar, naik 14,15% dan dilaksanakan untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dan bantuan keuangan kepada desa diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, fasilitasi program Jalin Matra Mandiri serta Belanja Bantuan Penyelenggaraan Pilkades. Tetapi menurunnya target Dana Perimbangan tahun 2015 dapat mempengaruhi ADD yang dialokasikan minimal 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK; 6). Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta menampung sisa DAK, Dana BOS, DPID dan BK Provinsi yang tidak bisa dianggarkan kembali. Pada perubahan APBD untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan naik 28,78% menjadi Rp. 6,713 milyar.

P A

E P

A D

Kebijakan Belanja Langsung Belanja Langsung mencerminkan pembiayaan program dan kegiatan daerah, dengan tetap memperhatikan pokok-pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 - 2015, yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2015 serta pemerataan pembangunan diharapkan alokasi belanja ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan termasuk pembiayaan kegiatan-kegiatan lanjutan/ kegiatan yang belum selesai. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan. Belanja Langsung ini meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 diuraikan melalui program kegiatan SKPD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya serta dijabarkan dengan : 1). Belanja Langsung program kegiatan pada kegiatan SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektif pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 2). Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk Tahun Anggaran 2015 penggunaannya diarahkan untuk : a. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta penanggulangan kemiskinan; b. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;

B

BAB I. PENDAHULUAN

I - 31


c. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, kelautan dan perikanan; d. Mendanai program kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau; e. Menganggarkan kembali sisa DAK, DBH-CHT, BK-Prov, DP2D2 dan dana tranfer lainnya. 3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terahir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut : 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

A D

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

E P

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan : 1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2015 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. 2. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta pengoptimalan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

P A

B

Pada Perubahan APBD Tahun 2015 untuk SiLPA menjadi sebesar Rp.237,910 milyar. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan : Kebijakan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2015 diarahkan pada penyertaan modal ke Bank Milik Pemerintah (BPR Jwalita) sebesar 1 milyar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 3 milyar sebagai bentuk investasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Khusus untuk penyertaan modal ke PDAM merupakan dana talangan karena PDAM mengikuti Program Hibah Air Minum APBN dari Kementerian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian Keuangan melalui Pemerintah Daerah yang direncanakan selama 5 (lima) tahun mulai 2015 s/d 2019 sebesar 11 milyar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun 2015 sebesar 3 Milyar Rupiah yang nantinya akan diganti setiap tahunnya dengan cara transfer ke RKUD. Rincian proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I - 32


Tabel 1.14. Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah) APBD TA. 2015 No.

Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

%

III.

Pembiayaan Netto

54.598,60

241.910,58

187.311,98

343,07%

3.1

Penerimaan Pembiayaan

56.598,60

245.910,58

189.311,98

334,48%

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

48.598,60

237.910,58

189.311,98

389,54%

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

7.000,00

7.000,00

-

0,00%

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00

-

-

-

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2

Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah

0,00

-

-

-

1.000,00

1.000,00

-

0,00%

0,00

-

-

-

Pengeluaran Pembiayaan

2.000,00

4.000,00

2.000,00

100,00%

-

-

-

4.000,00

2.000,00

100,00%

-

-

-

-

-

-

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00 2.000,00

P A

E P 0,00

0,00

A D

Sumber: BPKAD Kabupaten Trenggalek

B

Dari uraian–uraian tersebut diatas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp.241.910.578.957,99. Surplus pembiayaan ini dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp.241.910.578.957,99 sehingga kondisi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah anggaran berimbang.

BAB I. PENDAHULUAN

I - 33

BAB II A D E P P

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A B



BAB II

EEV D N RRKKPPD NAAAAN HAASSIILL PPEELLAAKKSSAAN UAASSII H VAALLU SSAAM N IIII ULLAAN WU N TTRRIIW GAAN NG DEEN MPPAAII D

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pada sub bab ini dijelaskan tentang kondisi daerah secara objektif dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Kondisi Geografi Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24112°11' Bujur Timur dan 7°53' – 8°34' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan : - Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo - Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung - Sebelah Selatan : Samudera Hindia - Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

E P

P A

B

A D

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 1


Wilayah Administrasi Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 rukun warga dan 4.502 rukun tetangga. Dari 14 kecamatan hanya 4 kecamatan yang mayoritas topografinya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 kecamatan lainnya mayoritas topografinya berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. Adapun Tabel yang menjelaskan wilayah Kabupaten Trenggalek per kecamatan dan peta administrasi Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut. Tabel 2.1. Nama Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan No

Nama Kecamatan

1.

Panggul

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Suruh Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Jumlah

Jumlah Dusun/ Lingkungan 66 44 36 23 39 34 32 27 49 47 36 33 45 29 540

Desa/ Kelurahan 17 11 12 7 10 10 12 7 11 14 10 13 15 8 157

Luas wilayah Persentase (%) 13.156 10,43

RW

RT

Luas (Ha)

155 66 80 77 114 117 81 40 126 78 121 72 99 64 1.290

521 353 338 249 469 379 296 188 328 296 319 242 322 202 4.502

15.480 15.444 7.900 14.120 11.812 5.092 5.072 5.496 5.716 4.180 6.116 7.472 9.084 126.140

E P

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015

P A

A D

12,27 12,24 6,26 11,19 9,36 4,04 4,02 4,36 4,53 3,31 4,85 5,92 7,2 100

Wilayah administratif Kabupaten Trenggalek 48,30% diantaranya merupakan hutan negara dibawah penguasaan Perum Perhutani yang banyak berbatasan dengan lahan pemerintah maupun masyarakat. Di beberapa lokasi pernah terjadi sengketa dan permasalahan terkait dengan pengakuan hak maupun pengelolaan lahan. Diantaranya sudah difasilitasi penyelesaiannya dengan damai dengan sistem pengelolaan bersama, dimana Perum Perhutani mengelola tegakan pokok sedangkan masyarakat memanfaatkan sekitar dengan tanaman tumpang sari. Namun demikian, di beberapa lokasi masih berpotensi dan masih rawan terjadinya permasalahan atas pengakuan hak dan pengelolaan lahan antara masyarakat dengan Perum Perhutani.

B

Topografi Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ± 28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0 – 15 % adalah ± 42.291,38 ha. Kawasan yang bertopografi datar sebagian besar terletak di Wilayah Kabupaten Trenggalek meliputi Kecamatan Trenggalek, Karangan, Pogalan, Durenan, dan Tugu. Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat Tabel di bawah ini. Tabel 2.2. Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek No

Tingkat Kelerengan

Klasifikasi

Luas (Ha)

%

1 2 3

0-2% 2 - 15 % 15 - 25 %

24.529,76 17.761,62 21.926,23

19,68 14,25 17,59

4

25 - 40 %

32.076,13

25,73

5

>40 %

Datar Datar Bukit/Perbukitan Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan

28.378,11

22,76

Sumber: RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032


II - 2


Klimatologi Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan SeptemberApril merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan MeiAgustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu. Jumlah hari hujan di Kabupaten Trenggalek rata-rata 116 hari hujan pada tahun 2014 dengan rata-rata curah hujan sebanyak 17,63 mm. Geologi Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain : - Miosenne sedimentary : di semua kecamatan - Miosenne limostone : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan - Andesit : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan - Liat dan Pasir (alluvium) : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan - Undifferentioned vulcanic : di Kecamatan Bendungan Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

E P

P A

A D

Hidrologi Secara hidrologis,Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 674 M3/detik (Kali Jati) sampai dengan 20.394 M3/detik (Kali Munjungan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung, dam dan lain-lain. Tabel dibawah ini menjelaskan banyaknya bendungan menurut klasifikasi dan panjang saluran di Kab. Trenggalek.

B

Tabel 2.3. Banyaknya Bendungan Menurut Klasifikasi dan Panjang Salurandi Kab. Trenggalek No. 1. 2. 3. 4. 5.

Klasifikasi Bendungan Besar Bendungan Sedang Bendungan Kecil Danau Embung Jumlah

Jumlah Bendungan

15 76 10 101

Permanen

32.359 170.256 202.615

Panjang Saluran (m) Semipermanen 13.253 166.860 180.113

Sementara

8.050 114.586 122.636

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek, 2015

Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 318 sumber air. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumbersumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Air tanah atau juga disebut air artesis merupakan air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, diantara dua lapisan kedap air. Air tanah dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air bersih melalui pengeboran ataupun sumur di permukiman penduduk. Keberadaan air tanah sangat tergantung pada curah hujan dan kemampuan peresapan air ke dalam tanah. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 3


Kondisi air tanah di Kabupaten Trenggalek cukup bervariasi. Potensi air tanah terbesar terdapat di Kecamatan Bendungan. Sedangkan produktifitas air tanah sedang terletak di kawasan dataran. Selain air tanah dalam, Kabupaten Trenggalek juga memiliki air permukaan. Air permukaan sebagian besar berupa sungai besar dan anak sungai. Setiap sungai tentunya memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kondisi lingkungan DAS akan mempengaruhi debit sungai. Luas DAS di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.4. DAS Kabupaten Trenggalek No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Nama DAS Bagong Cengkrong Damas Dawuhan Gede Gobo Gurang Jabung Jati Karang Tuao Konang Kuteng Mujing Ngasinan Ngasinanlama Ngemplak Ngeongan Ngepeh Ngulung Padan Perahuremak Pinggir Prambon Salam Tawing Tembawur Timpak Nongko Werahan Weru

Luas (ha)

Debit m3/detik

8.548,55 2.404,74 2.505,35 5,42 22.941,73 953,21 819,87 1.870,86 4.169,92 2.636,94 6.720,75 1.635,77 1.051,48 4.691,98 1.650,98 2.719,46 5.780,66 2.190,82 2.145,66 598,01 2.689,89 6.963,57 3.617,2 477,33 17.790,91 1.310,75 7.974,41 1.294,22 515,01

2,518 2,214 0,705 4,793 4,793 1,353 1,086 -

P A

E P

A D

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek, 2015

B

Pada wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat banyak aliran sungai, baik besar maupun kecil. Di bagian utara terdapat 2 sungai besar yang mengalir ke selatan, yaitu Sungai Bagong dan Sungai Pinggir. Sungai Ngasinan merupakan muara beberapa sungai yang cukup besar, yaitu dari utara Sungai Bagong yang bermuara di Kelurahan Tamanan dan Sungai Prambon yang bermuara di Kecamatan Tugu, dan barat Sungai Pinggir yang bermuara di Kecamatan Tugu dan dari selatan Sungai Nglongah (Mlinjon) yang bermuara di Kecamatan Trenggalek, sebelum masuk DAM Dawung menyatu dengan Sungai Munjungan. Sungai-sungai yang berada di DAS Brantas sebagian besar digunakan untuk irigasi dan sebagian masuk ke PLTA Niyama. Sedangkan di bagian selatan terdapat sungai besar yang mengalir ke Samudera Indonesia, yaitu Sungai Gedangan berhulu di Kecamatan Pule, Dongko dan Panggul; Sungai Konang di Kecamatan Dongko dan Panggul. Sungai Tumpak Nongko di Kecamatan Munjungan; Sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek tahun 2013 sampai 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, untuk lahan pertanian masih lebih besar dibanding dengan lahan bukan pertanian dengan rata 91,35% lahan pertanian dan 8,65 digunakan untuk lahan bukan pertanian.


II - 4


Akan tetapi ada kecenderungan penurunan penggunaan lahan pada lahan pertanian, terlihat pada luasan lahan pertanian pada tahun 2013 seluas 115,302 ha menjadi 115,146 ha pada tahun 2014. Sedangkan peningkatan luasan lahan terjadi pada penggunaan lahan bukan pertanian, pada tahun 2013 seluas 10,838 ha menjadi 10,994 ha pada tahun 2014 yang peruntukannya diantaranya digunakan sebagai lahan permukiman karena bertambahnya kebutuhan lahan oleh masyarakat sebagai tempat hunian dari tahun ke tahun. Selanjutnya gambaran perkembangan luasan lahan menurut jenis penggunaan tanah di Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada Tabel berikut ini : Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2014 No 1

Luas (Ha) Th. 2013 Th. 2014 115,302 115,146

Penggunaan Lahan Lahan Pertanian 1.1 Lahan Sawah a. Irigasi Teknis b. Tadah Hujan c. Rawa Pasang Surut d. Rawa Lembak Jml Lahan Sawah 1.2

2

Lahan Bukan Sawah a. Tegal/kebun b. Ladang huma c. Perkebunan d. Ditanami/ hutan rakyat e. Padang Penggembalaan/padang rumput f. Sementara tidak diusahakan *) g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dll) Jumlah Lahan Bukan Sawah Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll) Jumlah Total

E P

10,677 1,516 12,193

10,866 1,294 12,160

26,419 1,701 2,538 5,228 67,223 103,109 10,838

27,095 1,536 2,536 4,876 66,943 102,986 10,994

126,140

126,140

A D

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek, 2015 *) Lebih dari 1 tahun tetapi <2 tahun, termasuk lahan sawah yg tidak diusahakan >2 tahun

P A

Wilayah Kabupaten Trenggalek terletak dalam lintasan rencana Jalan Lintas Selatan wilayah Jawa Timur yang membentang dari Kabupaten Pacitan sampai dengan Banyuwangi yang nantinya merupakan jalur transportasi utama lintas selatan Pulau Jawa bagian timur lewat jalur darat. Bagian selatan wilayah Kabupaten Trenggalek berhadapan dengan Samudera Hindia dan lautan bebas yang merupakan jalur transportasi laut utama dunia menuju Benua Australia. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek tahun 2010 sampai 2014 jika dilihat dari jenisnya berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek, ternyata penggunaan tanah untuk budidaya pertanian (sawah dan budidaya pertanian) masih lebih dari 50% dari total luas tanah tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenis tanah yang digunakan sebagai sungai dan perairan selama 5 tahun berturut-turut (2010 - 2014) relatif tetap atau tidak berubah. Akan tetapi ada kecenderungan penurunan penggunaan tanah pada Budidaya pertanian terlihat pada luasan sawah pada tahun 2010 seluas 16.399,23 ha mengalami penurunan luas tiap tahunnya, tahun 2014 menjadi 12.160,42 ha. Sedangkan peningkatan luasan penggunaan tanah untuk Budidaya Non Pertanian terlihat pada penggunaan untuk perumahan. Pada tahun 2010 penggunaan tanah untuk perumahan seluas 12.319,18 ha menjadi 15.509,15 ha pada tahun 2014, peningkatan ini disebabkan terus bertambahnya kebutuhan lahan oleh masyarakat sebagai tempat hunian dari tahun ke tahun. Selanjutnya gambaran perkembangan luasan lahan menurut jenis penggunaan tanah di Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

B


II - 5

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.6. Penggunaan Tanah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 No

1.

2.

Jenis Penggunaan Tanah

Luas Lahan (ha) Th. 2010

Th. 2013

Th. 2014

63.450,11

62.588,85

62.557,37

62.512,49

Sawah

16.399,23

16.034,50

16.003,02

15.958,14

Budidaya Pertanian Lainnya

47.050,87

46.554,35

46.554,35

46.554,35

48.120,28

Budidaya Non Pertanian

12.335,12

13.225,60

13.257,08

13.301,96

15.533,75

Perumahan

12.319,18

13.206,38

13.237,86

13.282,74

15.509,15

15,95

17,86

17,86

17,86

23,23

Budidaya Non Pertanian Lainnya

60.280,70 12.160,42

0,00

1,37

1,37

1,37

1,37

Non Budidaya

48.103,31

48.074,09

48.074,09

48.074,09

48.074,09

Hutan

22.784,61

22.773,78

22.773,78

22.773,78

22.773,78

94,82

94,82

94,82

94,82

94,82

25.223,89

25.205,49

25.205,49

25.205,49

25.205,49

850,56

850,56

850,56

850,56

850,56

Tanah Terbuka Padang Rumput

4.

Th. 2012

Budidaya Pertanian

Jasa

3.

Th. 2011

Sungai dan Perairan Lainnya

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kab. Trenggalek, 2015

Kabupaten Trenggalek juga mempunyai wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) seluas ± 35.558 km2 dan wilayah kepulauan yang tersebar di Kawasan Selatan Kabupaten Trenggalek. Jumlah pulau yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek sebanyak 57 pulau, yang keseluruhannya masih belum berpenghuni. Pulau terluar dari wilayah Kabupaten Trenggalek adalah Pulau Panikan dan Pulau Sekel. Kawasan pesisir di beberapa lokasi dalam beberapa kurun waktu terakhir terjadi abrasi. Gelombang pasang air laut mengikis tebing, batu karang dan daratan. Di beberapa lokasi juga terjadi kerusakan hutan mangrove, baikakibat ulah manusia maupun faktor alam. Kondisi ini menuntut diadakannya konservasi dalam rangka melindungi kawasan lingkungan pesisir.

E P

A D

Tabel 2.7. Nama Pulau di Kabupaten Trenggalek

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

P A

Nama Pulau

B

KLOMPOK KIDUL SASAH CIGAR ALES ANAK CIGAR PANIKAN WATUPAYUNG PERCAK PERCAK WETAN PERCAK TENGAH PERCAK KULON KALONGAN KALONGAN CILIK KLOMPOK LOR PRENJONO PRENJONO WETAN PRENJONO KULON WERU WATUPRAU ENDASBAJUL KAPULOGO KEMPONG WATUGAMPIRAN TEANG TEANG LOR TEANG KIDUL GODO GODO CILIK JARAN

Wilayah Kecamatan

Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Munjungan Panggul Panggul Panggul Panggul Panggul Panggul

Nama Pulau

Wilayah Kecamatan

LUMBUNG KARANGMALANG KUYON KONYELAN BANYUTARUNG SRUWI LOR SRUWI KIDUL SEGUNUNG KARANGPEGAT WATUDUKUN NGEMBENG WATULAJER SRUWI BRENGGOLO SIKLOPO SOSARI SOSARI CILIK SOSARI LOR SOLIMO WETAN SOLIMO TENGAH SOLIMO KULON SOLIMO BOYOLANGU TAMENGAN ANAKAN MBATANG BABATAN SEKEL

Panggul Panggul Panggul Panggul Panggul Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo Watulimo

No

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, 2015


II - 6


Wilayah Rawan Bencana Sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek adalah daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Selain itu di sebelah selatan Kabupaten Trenggalek yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai derajat kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Selain longsor, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah banjir di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah. Luasan kawasan rawan banjir tinggi sebesar ± 4.217 ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah sebesar ± 43.591 ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule. Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah sebesar ± 77.455 ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas ± 1.701 ha, Kecamatan Munjungan seluas ± 1.689 ha, dan Kecamatan Panggul seluas ± 2.145 ha. Peta kawasan potensi rawan bencana Kabupaten Trenggalek pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada Gambar berikut.

P A

E P

B

A D


II - 7


Sumber : RTRW Kab. Trenggalek 2012-2032

A D

Gambar 2.2. Peta Potensi Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek

E P

2.1.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 mencapai 837.753 jiwa, naik 975 jiwa dibanding dengan penduduk tahun 2013 sebanyak 836.778 jiwa, Laju pertumbuhan penduduk tahun 2014 adalah sebesar 0,12% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 1,08%. Dari jumlah penduduk 837.753 jiwa pada tahun 2014 terdiri dari laki-laki berjumlah 422.007 jiwa atau 50,37% dan penduduk perempuan berjumlah 415.746 jiwa atau 49,63% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagaimana Tabel berikut:

P A

B No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 2.8. Karakteristik Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2014 (Hasil Registrasi Penduduk Akhir Desember 2014)

Kecamatan PANGGUL MUNJUNGAN PULE DONGKO TUGU KARANGAN KAMPAK WATULIMO BENDUNGAN GANDUSARI TRENGGALEK POGALAN DURENAN SURUH Jumlah

Laki-laki 46.103 29.514 31.665 38.065 28.767 28.381 20.845 40.043 15.463 29.566 38.080 30.881 29.820 14.814 422.007

Penduduk (jiwa) Perempuan 45.393 28.494 31.019 36.931 28.703 28.339 20.565 39.281 15.244 29.294 37.869 30.254 29.547 14.813 415.746

Jumlah 91.496 58.008 62.684 74.996 57.470 56.720 41.410 79.325 30.707 58.860 75.950 61.135 59.367 29.627 837.753

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 695,47 374,73 530,68 531,13 769,14 1.113,90 524,18 513,63 338,03 1.070,96 1.241,82 1.462,56 1.038,61 584,13 664,15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek , 2015


II - 8

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2014

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2015

Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada Grafik diatas, Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan komposisi terbanyak adalah penduduk yang berusia 5059 tahun dengan jumlah 99.271 jiwa, sedangkan komposisi terkecil adalah penduduk dengan usia 70-74 tahun yakni sejumlah 23.694 jiwa. Dari kelompok umur juga dapat diketahui bahwa dari tahun 2011-2014 kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) paling dominan prosentasenya, tahun 2011 sebesar 67,04%, tahun 2012 sebesar 71,05%, tahun 2013 sebesar 70,68% dan tahun 2014 sebesar 70,35 %. SDM Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2011-2014 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

E P

P A

A D

Tabel 2.9. SDM Penduduk Kab. Trenggalek Tahun 2011-2014 Berdasarkan Kelompok Umur No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kelompok Umur (Tahun) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah

Th. 2011 Jumlah % 42.081 53.566 19,00% 58.908 59.890 61.135 76.752 68.932 67,04% 65.542 64.986 59.236 50.473 38.338 32.423 25.096 13,96% 56.060 813.418 100,00%

B

Th. 2012 Jumlah % 43.993 52.047 18,74% 59.132 59.380 61.326 73.131 73.852 71,05% 63.565 68.779 60.645 93.076 34.447 24.137 23.874 10,21% 36.489 827.873 100,00%

Th. 2013 Jumlah % 45.883 51.618 18,68% 58.817 58.703 61.998 69.755 76.667 70,68% 63.534 67.954 60.958 97.309 34.579 24.991 24.288 10,64% 39.724 836.778 100,00%

Th. 2014 Jumlah % 46.333 51.763 18,59% 57.657 58.445 60.677 65.220 75.366 70,35% 64.573 65.321 64.225 99.271 36.298 27.046 23.694 11,05 % 41.864 837.753 100,00%


Sedangkan dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Trenggalek 5 tahun terakhir, tahun 2010-2014 berkisar pada 1%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari 5 tahun terakhir tersebut mencapai laju tertinggi pada tahun 2012 sebesar 1,78% tetapi cenderung menurun pada tahun berikutnya, 1,08% pada tahun 2013 dan 0,12% pada tahun 2014. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


II - 9

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bagian ini menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Trenggalek. Ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Struktur Ekonomi dan Pergeserannya

E P

A D

Berdasarkan data PDRB pada suatu daerah, maka dapat dilihat struktur ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 masih didominasi sektor lapangan usaha pertanian sebesar 34,72% disusul dengan sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 32,00 %, dan sektor lapangan usaha jasa-jasa sebesar 15,69 %. Dari ketiga sektor lapangan usaha tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Trenggalek ditopang oleh sektor lapangan usaha pertanian, jasa-jasa serta perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil bagi perekonomian Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2014 adalah sektor lapangan usaha listrik, gas dan air minum sebesar 0,54 %.

P A

B

Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan rupiah) No

Lapangan Usaha

1 2

Pertanian Pertambangan Dan Galian Industri Listrik, Gas Dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

3 4 5 6 7 8 9

Th, 2011 Rp, 1,215,114,24 54,101,11

% 37,21 1,66

Th, 2012 Rp, 1,258,566,82 55,601,66

% 36,16 1,60

Th, 2013 Rp, 1.305.039,90 58.092,19

% 35,30 1,57

Th, 2014 ***) Rp, 1.359.849,98 60.908,38

176,806,08 18,451,63

5,42 0,57

188,617,97 19,674,83

5,42 0,57

202.016,57 20.545,32

5,46 0,56

216.362,60 21.336,41

5,52 0,54

74,342,29 966,140,50

2,28 29,60

80,143,09 1,066,341,16

2,30 30,64

87.063,78 1.162.568,33

2,36 31,45

93.337,91 1.253.293,47

2,38 32,00

102,018,61

3,13

111,619,73

3,21

121.583,69

3,29

130.726,86

3,34

130,447,02

4,00

141,948,44

4,08

154.384,92

4,18

165.803,69

4,23

527,015,27 3,264,436,75

16,14

558,020,85 3,480,534,54

16,03

585.501,57 3.696.796,27

15,84

614.472,64 3.916.091,93

15,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015 ***) Angka Sangat Sementara


II - 10

% 34,72 1,56


Berdasarkan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Sektor lapangan usaha pertanian tetap paling dominan, dimana pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 37,65%. Sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran serta sektor lapangan usaha jasa-jasa memiliki kecenderungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 30,80 % dan 14,25 %. Berdasarkan data, maka struktur ekonomi berdasarkan harga berlaku juga cenderung tidak mengalami pegeseran. Tabel 2.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah) NO

LAPANGAN USAHA

1 2

PERTANIAN PERTAMBANGAN DAN GALIAN INDUSTRI LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ANGKUTAN & KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PDRB

3 4 5 6 7 8 9

Th, 2011 Rp, 2,554,153,11 131,530,13

% 38,43 1,98

Th, 2012 Rp, 2,893,682,02 139,531,52

Th, 2013 Rp, 3.227.747,26 153.782,28

% 37,82 1,80

347,682,72 37,176,39

5,23 0,56

391,066,63 39,926,79

5,19 0,53

440.327,33 42.805,02

5,16 0,50

488.016,30 47.204,59

5,17 0,48

176,541,93 1,924,094,62

2,66 28,95

196,543,90 2,210,666,72

2,61 29,36

231.551,62 2.584.000,46

2,71 30,28

256.418,02 2.947.501,50

2,71 30,80

213,106,35

3,21

242,308,77

3,22

245,434,46

3,69

285,637,32

3,79

279.971,12

3,28

310.466,70

3,27

331.464,19

3,88

377.104,08

3,88

1,016,709,42 6,646,429,13

15,30

1,129,720,71 7,529,084,39

15,00

1.242.725,80 8.534.375,09

14,56

1.412.162,53 9.587.167,57

14,25

% 38,43 1,85


A D

Th, 2014 ***) Rp, 3.621.802,75 154.785,37

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian.Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu antara tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan ke arah pertumbuhan yang positif walaupun capaiannya tidak selalu meningkat terus tiap tahunnya. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 20102014 sebagaimana disajikan Grafik berikut :

E P

P A

B

Grafik 2.3. Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014



II - 11

% 37,65 1,78


Bila dilihat dari pertumbuhan tiap lapangan usaha menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan, maka pertumbuhan sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan cenderung mengalami fluktuatif capaiannya. Sektor pertanian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2011, yaitu hanya tumbuh 2,94%, nilai pertumbuhan yang paling rendah dibanding lapangan usaha yang lain, tetapi kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 3,58%, menjadi 3,69% pada tahun 2013 dan kembali turun menjadi 3,62% pada Tahun 2014. Pertumbuhan lapangan usaha secara rinci dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 (dalam %) No.

Lapangan Usaha

1 2 3 4 5 6 7

Pertanian Pertambangan dan Galian Industri Listrik, Gas Dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

8 9

2010 4,33 4,66 4,75 8,17 6,33 9,46 6,37

Tahun 2012 3,58 2,77 6,68 6,63 7,80 10,37 9,41

2011 2,94 4,32 6,44 8,29 9,00 10,56 8,06

6,84

8,50

5,01

6,63


8,82

2013 3,69 4,48 7,10 4,42 8,64 9,02 8,93

2014***) 3,62 6,34 3,00 13,87 6,27 9,85 3,36

8,76

5,35

A D 5,88

4,92

6,64

Sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang pesat dalam 5 tahun terakhir, Sektor sekunder, khususnya Listrik, Gas Dan Air Minum diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,87% pada tahun 2014 dibanding tahun 2010 sebesar 8,17%. Pada sektor tersier pertumbuhan yang meningkat signifikan adalah sektor Jasa-Jasa diproyeksikan sebesar 5,01% pada tahun 2010 menjadi 6,64% pada tahun 2014. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek akan terus mengalami peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian negara yang stabil dan terjadinya peningkatan kontribusi masingmasing sektor lapangan usaha di dalam PDRB. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktorfaktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

P A

E P

B


II - 12

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010–2014 Tahun

Kab. Trenggalek

Prov. Jatim

Nasional

2010

6,11

6,68

6,10

2011

6,46

7,22

6,50

2012

6,62

7,27

6,23

2013

6,21

6,55

5,78

2014 ***)

5,93

6,06

5,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, Bappeprop Jawa Timur dan BI (2015) ***) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari tahun 2010-2014, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek masih berada di bawah kisaran laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan diatas kisaran laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Laju inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Tabel dibawah ini menunjukkan nilai inflasi tahun 2010-2014, nilai inflasi Kab. Trenggalek Tahun 2010-2012 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional tetapi pada tahun 2013-2014 dampak dari krisis ekonomi dunia mengakibatkan nilai inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional lebih tinggi dari nilai inflasi Kabupaten Trenggalek.

E P

P A

B

A D

Tabel 2.14. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s.d 2014

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014***)

Nilai Inflasi Kab. Trenggalek (%)

6,45

6,35

6,25

6,72

6,40

Rata-Rata Laju Inflasi 6,43

Nilai Inflasi Prov. Jawa Timur (%)

6,96

4,09

4,50

7,59

7,77

5,79

Nilai Inflasi Nasional (%)

5,13

5,38

4,28

6,97

8,36

6,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, Bappeprop Jawa Timur dan BI (2015) ***) Angka Sangat sementara

Dampak laju inflasi di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, Tingginya angka inflasi akan menaikkan harga-harga yang tentunya juga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat, Sehingga dengan mengetahui laju inflasi, akan dapat disusun perencanaan dan kebijakan pembangunan yang lebih realistis dan akurat. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010-2014 cenderung memperlihatkan penurunan, hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2010 mencapai 6,45 menurun pada tahun 2011 menjadi 6,35 dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 6,25 tetapi pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,72 dan kembali turun menjadi 6,40 pada tahun 2014. Laju inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik berikut : BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 13

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Grafik 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2014


PDRB Per Kapita PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita didapat dari hasil penghitungan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah di wilayah tersebut. Nilai tambah yang biasa diciptakan oleh penduduk sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku pada tahun yang bersangkutan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut memberikan arti bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek cenderung membaik. Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku merupakan pendapatan per kapita penduduk yang mencerminkan pendapatan yang diterima masing-masing penduduk akibat keikutsertaannya dalam proses ekonomi. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang perduduk, sedangkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dapat menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per satu orang perduduk, PDRB perkapita penduduk Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan capaian sebagaimana Tabel berikut:

E P

P A

B

A D

Tabel 2.15. PDRB Perkapita ADHB dan Pendapatan Regional Perkapita ADHB Kab. Trenggalek Tahun 2010 – 2014 Tahun

Pendapatan Regional per Kapita ADHB

PDRB per Kapita ADHB Nominal (Rp)

%

Nominal (Rp)

%

Th. 2010

8.679.555,42

8.061.639,85

Th. 2011

9.800.015,23

12,91

9.103.723,66

12,93

Th. 2012

11.090.514,89

13,17

10.294.231,69

13,08

Th. 2013

12.415.720,11

11,95

11.385.790,24

10,60

Th. 2014

13,663,429,64

9,47

5,692,173,41

5,29



II - 14


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui beberapa indikator sosial, diantaranya indikator pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM Kabupaten Trenggalek selama 5 tahun terakhir meningkat dari 73,24 pada tahun 2010 menjadi 74,73 pada tahun 2014, menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana tiap tahunnya capaian IPM Kabupaten Trenggalek berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan kriteria UNDP bahwa nilai IPM kurang dari 50 digolongkan sebagai IPM rendah, nilai IPM antara 51 – 66 digolongkan IPM menengah bawah, nilai IPM antara 67-79 digolongkan IPM menengah atas dan nilai IPM di atas 79 digolongkan IPM tinggi. Dengan demikian IPM Kabupaten Trenggalek tergolong IPM menengah atas. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh tiga indikator pembentuknya, yaitu indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Berdasarkan data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa derajat pendidikan dan kesehatan penduduk Trenggalek menunjukkan peningkatan, demikian pula daya beli yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi mengalami peningkatan pula.

A D

Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014 No. 1.

Uraian Indeks Pembangunan Manusia • Indeks Kesehatan • Indeks Pendidikan • Indeks PPP • IPM

2010

2011

2012

E P

77,69 78,15 63,78 73,24

P A

78,12 78,02 64,84 73,66

78,55 78,16 65,57 74,09

2013

2014 ***)

78,83 78,26 66,27 74,45

79,15 78,47 66,57 74,73


B

Grafik 2.5. IPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014


Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik hasil Survei PPLS Tahun 2011 diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Trenggalek adalah 87.938 Rumah Tangga Miskin, dengan rincian 8.821 Rumah Tangga Sangat Miskin (SM), 13.775 Rumah Tangga Miskin (M), 27.095 Rumah Tangga Hampir Miskin(HM) dan Rumah Tangga 38.247 Rumah Tangga Rentan Miskin Lainnya (RML) . BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 15

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.17. Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Trenggalek (PPLS 2011) Sangat Miskin (SM)

Miskin (M)

Hampir Miskin (HM)

Rentan Miskin Lainnya (RML)

Most Poor

Poor

Almost Poor

Risk Of Else Poor

RTM

NO.

Kecamatan

1

Kecamatan Trenggalek

193

336

933

2.711

4.173

4,75%

2

Kecamatan Pogalan

323

571

1.666

3.412

5.972

6,79%

3

Kecamatan Durenan

304

613

1.435

2.493

4.845

5,51%

4

Kecamatan Bendungan

891

1.105

1.450

1.042

4.488

5,10%

5

Kecamatan Karangan

363

637

1.442

2.801

5.243

5,96%

6

Kecamatan Tugu

490

956

2.080

3.712

7.238

8,23%

7

Kecamatan Pule

1.189

1.851

2.788

1.878

7.706

8,76%

8

Kecamatan Suruh

426

677

1.487

1.417

4.007

4,56%

9

Kecamatan Kampak

262

650

1.725

2.997

5.634

6,41%

10

Kecamatan Gandusari

225

553

1.614

2.993

5.385

6,12%

11

Kecamatan Watulimo

603

825

1.494

1.690

4.612

5,24%

12

Kecamatan Panggul

1.537

2.044

3.601

4.670

11.852

13,48%

13

Kecamatan Dongko

1.751

2.254

3.389

2.696

10.090

11,47%

14

Kecamatan Munjungan TOTAL

Jumlah RTM

264

703

1.991

3.735

6.693

8.821

13.775

27.095

38.247

87.938

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015

A D

%

7,61% 100,00%

Berdasarkan sebarannya diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Panggul sebanyak 11.852 Rumah Tangga kemudian Kecamatan Dongko sebanyak 10.090Rumah Tangga dan Kecamatan Pule sebanyak 7.076 Rumah Tangga. Untuk mengukur kemiskinan Tahun 2011, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga dapat dihitung Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

E P

P A

B

Tabel 2.18. Karakteristik Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/ Kota

September-2011 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

P0

P1

P2

GK (Rp/Kapita/Bln) 193.180

3501

Pacitan

98.747

18,13

2,59

0,59

3502

Ponorogo

105.867

12,29

1,52

0,29

210.411

3503

Trenggalek

101.200

14,90

2,64

0,70

214.312

3504

Tulungagung

98.747

9,90

1,31

0,26

234.806

3505

Blitar

126.947

11,29

1,63

0,35

210.254

3506

Kediri

218.105

14,44

2,10

0,49

218.865

3507

Malang

287.434

11,67

1,66

0,35

215.605

3508

Lumajang

131.912

13,01

1,57

0,31

202.773

3509

Jember

292.119

12,44

1,72

0,38

226.546

3510

Banyuwangi

164.047

10,47

1,30

0,27

240.315

3511

Bondowoso

123.574

16,66

2,30

0,56

251.426

3512

Situbondo

98.560

15,11

2,17

0,49

211.262

3513

Probolinggo

259.234

23,48

4,00

0,98

280.101

3514

Pasuruan

186.720

12,26

1,82

0,42

238.640

3515

Sidoarjo

136.316

6,97

0,81

0,16

277.776

3516

Mojokerto

117.484

11,38

1,35

0,29

240.502


II - 16

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 September-2011

Kabupaten/ Kota

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

P0

P1

P2

GK (Rp/Kapita/Bln)

3517

Jombang

155.990

12,88

1,95

0,48

251.704

3518

Nganjuk

142.124

13,88

1,83

0,41

253.819

3519

Madiun

95.843

14,37

2,30

0,57

224.713

3520

Magetan

75.044

12,01

1,44

0,26

221.951

3521

Ngawi

137.838

16,74

2,34

0,52

208.220

3522

Bojonegoro

212.859

17,47

2,96

0,75

230.397

3523

Tuban

211.547

18,78

2,26

0,40

225.731

3524

Lamongan

206.675

17,41

2,07

0,45

242.441

3525

Gresik

181.661

15,33

2,65

0,61

285.519

3526

Bangkalan

239.466

26,22

4,00

0,94

251.599

3527

Sampang

267.479

30,21

5,24

1,37

229.414

3528

Pamekasan

167.889

20,94

3,77

0,99

225.878

3529

Sumenep

242.508

23,10

2,95

0,56

225.096

3571

Kota Kediri

23.328

8,63

1,57

0,45

288.876

3572

Kota Blitar

9.462

7,12

1,31

0,38

257.685

3573

Kota Malang

45.439

5,50

0,73

0,17

302.103

3574

Kota Probolinggo

38.787

17,74

3,64

1,07

425.583

3575

Kota Pasuruan

15.740

8,39

0,99

0,19

269.543

3576

Kota Mojokerto

8.338

6,89

1,12

0,30

266.978

3577

Kota Madiun

9.744

5,66

0,71

0,13

260.179

3578

Kota Surabaya

183.347

6,58

1,07

0,26

310.074

3579

Kota Batu

9.088

4,74

0,52

0,10

280.330

35

JAWA TIMUR

5.227.190

13,85

2,02

0,46

-

E P

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek (Susenas September 2011)

A D

Berdasarkan Tabel karakteristik kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur menurut Data Susenas BPS Tahun 2011, Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 101.183 jiwa atau hanya 1,89 % dari Total Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur yang mencapai 5.227.190 jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek terhadap total penduduk tercatat 14,90.

P A

B

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Berdasarkan data diatas, tercatat Garis Kemiskinan di kabupaten Trenggalek sebesar 214.432 Rupiah/Kapita/Bulan pada Tahun 2011. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 2,64 masih lebih besar dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 2,02, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Timur yang tercatat hanya sebesar 0,46. Penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat pusat atau kedaerahan. Adapun program pusat antara lain PNPM Perkotaan maupun perdesaan, Program Keluarga Harapan, Perbantuan Pemodalan. Sementara itu program pengentasan kemiskinan yang bersifat kedaerahan misalnya Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra). Disamping itu juga berbagai inovasi yang dilakukan daerah otonom untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kabupaten Ternggalek terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berperan mengkoordinasikan dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan tujuan utamanya adalah penurunan angka memiskinan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 17


Penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun mengalami penurunan tahun 2010 jumlah penduduk miskin sejumlah 107.798, pada tahun 2011 menurun menjadi 101.200 kemudian untuk tahun 2012 menurun menjadi 96.000. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 94.140. Namun demikian perlu adanya upaya-upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Adapun data jumlah penduduk miskin sebagaimana Grafik dan Tabel dibawah ini. Grafik 2.6. Jumlah Penduduk Miskin Kab. Trenggalek Tahun 2010-2013

Sumber : TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), 2014

A D

Grafik 2.7. Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Kab. Trenggalek Tahun 2010-2013

P A

E P

B

Sumber : TNP2K (Tim Nasional Percdepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2015

Ketenagakerjaan Isu tentang ketenagakerjaan menjadi permasalahan penting mengingat konsekuensinya yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun memiliki dampak pada segi sosial. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada permasalahan pengangguran. Pengangguran memiliki dampak secara ekonomi dimana secara agregat pengangguran berarti berkurangnya kapasitas produksi sebuah perekonomian karena sebagian sumberdaya yang tidak digunakan. Secara sosial, permasalahan pengangguran berkaitan dengan pengakuan dari masyarakat, yang lebih jauh menyangkut pada status sosial di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angkatan kerja yang masuk pada pasar kerja mengalami peningkatan pula. Permasalahan akan muncul ketika jumlah para pencari kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan yang tersedia. Adapun penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat sebagai salah satu indikator yang dicakup dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015 adalah indikator ketenagakerjaan. Informasi ini akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 18


Tahun 2014 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 4,20 lebih tinggi dibandingkan TPT tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,12, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur tahun 2014 yang mencapai 4,19. TPT Kabupaten Trenggalek beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ini: Tabel 2.19. Perkembangan TPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2014 Kabupaten/Kota [1]

2008 [2]

2009 [3]

2010 [4]

2011 [5]

2012 [6]

2013 [7]

2014 ***)

Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 1) Jawa Timur 2)

3,73 6,42 4,84

3,91 5,08

2,15 4,25

3,18 4,16

3,14 4,12

4,12 4,33

4,20 4,19

(8)

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2008-2014 1) Menggunakan konsep baru/diperluas 2) Menggunakan konsep lama (hanya yang mencari kerja saja)

Program transmigrasi adalah salah satu program baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi angka TPT. Keberangkatan Transmigran asal Kabupaten Trenggalek mengalami perkembangan yang fluktuatif selama bebarapa tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut ini: Tabel 2.20. Keberangkatan Transmigran Tahun 2007-2014

Uraian

2007

2008

2009

2010

Keberangkatan Transmigran (KK)

40

40

57

57

E P

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, 2015

A D 2011

2012

2013

2014

100

35

75

50

Kebudayaan Adat-istiadat dan berbagai kesenian yang ada dan dilaksanakan di masyarakat menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai potensi yang dimiliki serta senantiasa harus dilestarikan. Sebagai upaya pelestarian ditempuh dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek diantaranya dengan penyelenggaraan event seni dan budaya. Berikut Tabel jumlah penyelenggaraan seni dan budaya tahun 2010-2014 di Kabupaten Trenggalek :

P A

B

Tabel 2.21. Jumlah Event Seni dan Budaya Tahun 2010-2014

Uraian

2010 4

Jumlah Event Seni dan Budaya (event)

2011 6

Tahun 2012 9

2013 17

2014 9

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2015

Pemuda dan Olahraga Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah dengan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Data terkait pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2014 dapat dilihat sebagimana Tabel berikut : Tabel 2.22. Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2010-2014 Uraian Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina Cabang olahraga yang dibina Turnamen/kompetisi olah raga

2010 4 12 10

2011 2 14 6

Tahun 2012 3 14 21

2013 13 14 19

2014 20 18 30



II - 19

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 2.1.3

Aspek Pelayanan Umum Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama. Birokrasi menjadi salah satu mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 15 Januari 2014 menandai proses moderenisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ASN diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan. Visi UU ASN ini diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan publik ditekankan pada aspek berikut : 1. Struktural. Perbaikan struktural pemerintah daerah harus dilakukan dari tingkat top manajemen hingga lower manajemen. 2. Operasional. SKPD harus mewujudkan kebutuhan masyarakat apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan. 3. Visi dan Misi. SKPD harus merumuskan visi dan misi dengan cara mengidentifikasi tentang apa yang harus dilakukan siapa yang akan melaksanakan. 4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang harus ditentukan SKPD dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Terdapat beberapa strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

E P

P A

A D

Penyusunan Standart Pelayanan

B

Suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas

Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya parisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi.

2.1.3.1. Pemerintahan Daerah Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Berikut bagan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 20


Sumber: Bag. Organisasi Setda Kabupaten Trenggalek, 2015

E P

A D

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

P A

Dalam bidang pemerintahan, semangat reformasi birokrasi diaplikasikan dalam penataan aparatur pemerintah daerah baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (knowledge and skill) dan sikap mental (attitude) yang baik. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penataan kelembagaan agar terbentuk kelembagaan yang mantap dengan struktur dan fungsi yang optimal. Pada akhir tahun 2014 tercatat jumlah PNS Daerah Kabupaten Trenggalek berjumlah 9.810 orang, terdiri dari 5.149 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.661 orang berjenis kelamin wanita. Jumlah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya kerena pada tahun 2011-2014 beberapa PNS pensiun sedangkan pada tahun 20112014 Kabupaten Trenggalek tidak mengadakan perekrutan CPNS karena ada moratorium yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B

Tabel 2.23. Jumlah PNSD di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 (orang)

URAIAN Golongan: - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV Jumlah Pendidikan: - SD - SLTP - SLTA/D1 - D2/D3 - S1/S2/S3 Jumlah

2010

2011

2012

2013

360 2.209 3.906 4.186 10.663

353 2.205 3.776 4.300 10.634

327 1.921 3.600 4.316 10.164

217 385 2.161

194 364 2.046

2.668 5.232 10.663

2.499 5.531 10.634

2014 Laki-Laki

Perempuan

Total

%

378 1.786 3.581 4.218 9.963

348 1.022 1.828 1.951 5.149

21 619 1.966 2.055 4.661

369 1.641 3.794 4.006 9.810

3,76% 16,73% 38,67% 40,84% 100%

176 325 1.878

183 349 1.847

164 284 1.114

7 39 624

171 323 1.738

1,74% 3,29%

2.000 5.785 10.164

1.836 5.748 9.963

557 3.030 5.149

831 3.160 4.661

1.388 6.190 9.810

17,72% 14,15% 63,10% 100%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2015


II - 21


PNS Daerah Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh Pegawai dengan latar pendidikan S1/S2/S3 sebesar 6.190 orang, hal ini menggambarkan kualitas SDM PNS Daerah Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan makin meningkatnya Persentase jumlah PNS Daerah dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Persentase PNS Daerah Kabupaten Trenggalek menurut golongannya didominasi oleh Golongan III dan Golongan IV, masing masing sebesar 38,67 % dan 40,84 %. Sedangkan PNS Daerah Kabupaten Trenggalek Golongan I dan Golongan II adalah sebesar 3,76% % dan 16,73 %. Grafik 2.8. Persentase Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014 Menurut Pendidikan 10.663

10.634

10.164

P A

E P

9.963

9.810

A D

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, 2015

B

2.1.3.2. Pendidikan

Sumber Daya Manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan lain-lain. Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dipantau dari beberapa indikator pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupaun Angka Putus Sekolah (APS) dari jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah.Dari tahun 2010-2014 capaian APM, APK dan APS dari jenjang Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut:


II - 22

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.24. Angka Partisipasi dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 Tahun

No.

Uraian

1

Angka Partisipasi Murni (APM) -

2

2010

2011

2012

2013

2014

SD sederajat

97,77

96,84

91,27

93,16

93,76

-

SMP sederajat

80,62

79,55

83,23

80,42

81,86

-

SMA sederajat

48,59

46,67

62,28

55,82

58,93

Angka Partisipasi Kasar (APK) -

3

SD sederajat

108,37

104,88

100,87

102,01

100,79

-

SMP sederajat

105,33

103,65

106,97

102,09

101,47

-

SMA sederajat

67,79

68,41

74,23

73,78

72,23

SD sederajat

0,15

0,47

0,31

0,04

0,01

-

SMP sederajat

0,72

0,51

0,43

0,60

0,27

-

SMA sederajat

0,96

0,41

0,35

0,48

0,28

Angka Putus Sekolah (APS) -

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2015

Selain beberapa indikator pendidikan diatas, kualitas pendidikan di Kabupaten Trenggalek juga dapat dilihat dari Indeks Pendidikan yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan pada tahun 2010 sebesar 77,98, pada tahun 2011 naik menjadi 78,02, pada tahun 2012 kembali naik menjadi 78,16 pada tahun 2013 naik menjadi 78,26 dan pada Tahun 2014 kembali naik menjadi 78,47. Indeks pendidikan Kab. Trenggalek dalam kurun waktu tersebut selalu berada di atas Rata Rata Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dapat pula dikatakan, bahwa pendidikan di Kabupaten Trenggalek terdapat pergerakan positif dari tahun 2010 ke tahun 2014. Namun, meski ada kenaikan indeks pendidikan, akan tetapi sektor pendidikan di daerah ini masih perlu mendapat perhatian, terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

E P

P A

B

A D

Grafik 2.9. Indeks Pendidikan Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014


Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk yang bisa membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya seperti huruf Arab, Jawa, Kanji dan lain-lain. AMH Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penduduk yang bisa baca tulis sekitar 92,84 persen dari total penduduk umur 15 tahun keatas dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 92,84 persen. Pada tahun 2012, AMH menjadi 93,50 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 92,91 persen. Pada tahun 2014, AMH Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan 0,32 persen poin dibandingkan tahun 2013, yaitu 93,23 persen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 23


Sementara itu, jumlah melek huruf diidentifikasi sebanyak 10.220 orang dari jumlah sasaran buta huruf atau 81,90 % dari 16.018 orang yang buta huruf. Tentunya angka ini harus terus ditingkatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang layak dan merata. Persentase Jumlah melek huruf per kecamatan di Kab. Trenggalek tahun 2014 dapat disajikan pada sebagaimana Tabelberikut. Tabel 2.25. Persentase Jumlah Melek Huruf Per Kecamatan di Kab. Trenggalek Tahun 2014 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Panggul Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Suruh TOTAL

Jumlah Melek Huruf

Jumlah Buta Huruf

Jumlah Sasaran Buta Huruf

Persentase Melek Huruf (%)

1.521 637 1.298 636 1.313 1.721 598 520 734 568 696 829 1.639 409 13.119

291 87 298 36 143 511 248 70 334 138 246 79 409 9 2.899

1.812 724 1.596 672 1.456 2.232 846 590 1.068 706 942 908 2.048 418 16.018

83,94% 87,98% 81,33% 94,64% 90,18% 77,11% 70,69% 88,14% 68,73% 80,45% 73,89% 91,30% 80,03% 97,85% 81,90%


A D

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Trenggalek diupayakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 terdapat 495 Taman Kanak-kanak (TK/RA), 442 Sekolah Dasar (SD), 78 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 29 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 113, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 20, dan Madrasah Aliyah (MA) 11. Fasilitas pendidikan mengalami peningkatan dan makin merata penyebarannya yang meliputi jumlah Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel. berikut :

P A

B

No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2010 2011 2012 2013 2014

E P

Tabel 2.26. Fasilitas Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA Se- Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014

Jumlah TK/RA 382 386 484 475 495

Jumlah SD/MI

Jumlah SMP/MTs

438 438 551 551 555

76 76 98 98 98

Jumlah SMA/MA/SMK 38 40 50 53 56

Total 934 940 1.183 1.177 1.204


Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan. Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru terhadap murid. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula. Tabel 2.27. Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Trenggalek, Tahun 2010 – 2014 Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

2010

2011

2012

2013

2014

1:12 1:12 1:12 1:12

1:12 1:12 1:13 1:13

1:12 1:12 1:12 1:12

1:11 1:13 1:12 1:12

1:12 1:13 1:11 1:10



II - 24


Di Kabupaten Trenggalek, pada kurun waktu 2010 - 2014 rasio guru - murid SD tidak mengalami banyak perubahan yaitu dari sekitar 1: 11 dan 1:12. Pada tahun 2014 rasio guru 1:12, ini berarti ada sekitar 12 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar. Demikian halnya dengan rasio murid – guru SLTP, yaitu dari sekitar 1:12 dan 1:13 murid setiap guru pada pada tahun 2010-2014. Sementara itu pada periode yang sama, rasio murid - guru SMU mengalami sedikit fluktuasi, dari 12-13 murid setiap guru pada tahun 2010-2013 menjadi 11 murid setiap guru pada tahun 2014. Sedangkan SMK menjadi 10 murid setiap guru pada Tahun 2014. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek maka rasio murid per sekolah, rasio murid per ruang belajar dan rasio guru per sekolah dalam kurun waktu tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.28. Rasio Murid Per Sekolah, Rasio Murid Per Ruang Belajar dan Rasio Guru Per Sekolah Tahun 2010-2014 Tahun Murid per Sekolah 2010 2011 2012 2013 2014

122 121 120 111 106

SD Murid per Ruang Belajar 18 18 18 18 17

Guru per Sekolah

Murid per Sekolah

10 10 10 10 9

336 335 335 322 313

SLTP Murid per Ruang Belajar 33 33 33 30 28


Guru per Sekolah

Murid per Sekolah

26 26 26 26 26

413 412 412 403 370

A D

SLTA Murid per Ruang Belajar 35 35 35 32 31

Guru per Sekolah 32 32 32 32 34

Rasio murid per sekolah yang tinggi terdapat di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Kampak. Sedangkan rasio guru per sekolah terbesar terdapat pada Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Trenggalek. Selain pendidikan formal dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan diselenggarakan juga melalui pendidikan luar sekolah (PLS) antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Keaksaraan Fungsional (Kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C).

B

P A

2.1.3.3. Kesehatan

E P

Pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dilihat dari fasilitas kesehatan seperti jumlah kamar dan tempat tidur pasien, apotek, polindes, Pustu, Pusling, Posyandu; dan jumlah tenaga kesehatan seperti tenaga medis, paramedis, apoteker, bidan, dan pengatur gizi. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, telah tersedia 4 buah rumah sakit di ibu kota Trenggalek (yang terdiri dari 1 buah Rumah Sakit milik pemerintah, 2 buah Rumah Sakit swasta, dan 1 buah Rumah Sakit Bersalin), 6 Balai Pengobatan/ Klinik, 22 buah Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan, 66 buah Puskesmas Pembantu dan 26 Puskesmas Keliling. Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kabupaten Trenggalek rata-rata melayani sebanyak 30.858 jiwa. Keberadaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang sulit, sehingga tidak terjangkau layanan kesehatan Puskesmas. Pada tahun 2014, di Kabupaten Trenggalek terdapat 107 dokter (21 dokter spesialis dan86 dokter umum), 16 dokter gigi,428 tenaga keperawatan, 223 bidan,52 tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker), 20 tenaga kesehatan masyarakat, 46 tenaga gizi, 32 tenaga sanitasi, 75 teknisi medis dan 5 fisioterapis. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2010-2014 secara kuantitas disajikan sebagaimana Tabel. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 25

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.29. Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Trenggalek No. 1 2

3 4 5 6 7

Uraian Rumah Sakit / Hospital - Jumlah / Total - Tempat Tidur / Bed Puskesmas / Public Health Center - Puskesmas Perawatan - Tempat Tidur / Bed - Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembantu Apotik / Drug Store Polindes Puskesmas Keliling Posyandu

2010

2011

2012

2013

2014

4 265 22 17 199 5 66 25 111 31 843

4 321 22 18 253 4 66 29 111 31 849

4 182 22 18 276 4 66 32 113 33 854

4 182 22 18 276 4 66 33 113 32 854

4 166 22 18 281 4 66 38 113 26 854

Sumber : Profil Kesehatan 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, RSUD Dr. Soedomo 2015

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dansumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di antaranya adalah Posyandu, Pondok KesehatanDesa (Ponkesdes)/Polindes. Di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2013 menurut hasilkompilasi data terdapat 854 posyandu (68,62% merupakan posyandu aktif) dan ponkesdes siaga aktif 157 desa/kel. Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan serta status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang termasuk jaringannya. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2014 sebanyak 72, menurun dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 70 bayi. Sedangkan jumlah kematian ibu mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 sebanyak 13, tahun 2012 sebanyak 10, tahun 2013 sebanyak 11 ibu dan tahun 2014 sebanyak 10. Kecenderungan kematian bayi dan kematian ibu di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2010-2014 seperti terlihat pada Grafik.

P A

E P

B

A D

Grafik 2.10. Kecenderungan Kematian Bayi Dan Ibu Di Trenggalek Tahun 2010-2014

Sumber : Profil Kesehatan 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, 2015

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 tercatat sebesar 7,63 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) 105,98 per 100 .000 kelahiran hidup. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB antara lain melalui pemenuhan bidan di desa, peningkatan cakupan, mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelatihan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 26


tenaga, serta pemenuhan sarana dan sarana, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas program serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Menurunnya AKI dan AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali pada trimester ke tiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Gambaran persentase cakupan pelayanan K4 Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 sebesar 85,7% dari 10.724 ibu hamil. Angka cakupan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 93,04%. Kecenderungan persentase cakupan pelayanan K1 dan K4 selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana Grafik berikut ini. Grafik 2.11. Kecenderungan Cakupan K1 dan K4 di Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014

P A

E P

B

A D


Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I. Pada tahun 2014 tercapai 137 desa/kelurahan. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2013 yaitu mencapai 143 desa/kelurahan. Gambaran capaian UCI selama empat tahun terakhir sebagaimana Grafik. berikut ini. Grafik 2.12. Persentase Cakupan UCI di Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014



II - 27


Indeks kesehatan yang diwakili dengan Indeks Harapan Hidup (IHH), diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2010IHH Kabupaten Trenggalek tercatat sekitar 77,70 dan menjadi sekitar 78,12 pada tahun 2011,78,55 pada tahun 2012, 78,83 pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada Tahun 2014 menjadi 79,15atau relatif mengalami perubahan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Trenggalek relatif meningkat dalam kurun waktu 2010-2014. IHH Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu tersebut selalu diatas IHH Provinsi Jawa Timur. Grafik 2.13. Indeks Harapan Hidup Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014


A D

Jika dilihat dari Indeks Harapan Hidup, pembangunan kesehatan di Kabupaten Trenggalek sudah berjalan dengan baik. Namun sekalipun pembangunan kesehatan telah berhasil mencapai tingkat capaian kinerja yang mengesankan, permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan dalam periode waktu 20 tahun ke depan cenderung akan semakin membesar. Beberapa diantara tantangan yang paling besar adalah mengubah paradigma pengobatan ke arah paradigma pencegahan. Ini membutuhkan serangkaian upaya serius dalam mengubah pandangan dan pola hidup masyarakat ke arah perilaku hidup sehat, mengerti akan arti lingkungan hidup sehat, dan siap untuk melakukan pencegahan penyakit secara mandiri melalui upaya di setiap lingkungan pemukiman. 2.1.4.

E P

P A

B

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan kota, daerah dan wilayah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Kemampuan daya saing daerah dibentuk oleh faktor-faktor utama (input) dan kinerja perekonomian (output). Faktor-faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 1) lingkungan usaha produktif, 2) perekonomian daerah, 3) ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, 4) infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta 5) perbankan dan lembaga keuangan. Kinerja perekonomian (output) terdiri dari produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja dan PDRB perkapita. Pada akhirnya daya saing daerah memiliki outcome berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 6,26 % per tahun dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, jasa dan restoran serta sektor jasa-jasa sebagai 3 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Selain itu sektor lapangan usaha yang berpotensi untuk ekspor adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta sektor jasa-jasa.


II - 28


Pendapatan dan Belanja Pemerintah Dalam empat tahun terakhir, Pendapatan Kabupaten Trenggalek terus mengalami kenaikan. Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 794,514 Milyar meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp 948,217 Milyar, Rp. 1,059 Triliyun pada tahun 2012 dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.206 Triliyun.Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tersebut masih jauh dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (dana perimbangan). Pada tahun 2013 realisasi PAD tercatat mencapai Rp. 77,740 Milyar, realisasi Dana perimbangan mencapai Rp. 865,666 Milyar dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp. 263,212 Milyar. Sedangkan pada Tahun 2014 realisasi PAD mencapai Rp. 109,184 Milyar, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp. 925,228 Milyar dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mencapai Rp. 101, 106 Milyar Realisasi belanja daerah dalam empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 802,100 Milyar naik menjadi Rp. 938,317 Milyar pada tahun 2011, menjadi Rp. 1,044 Triliyun pada tahun 2012 dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2013 menjadi Rp. 1,164 Triliyun. Dimana pada tahun 2013 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 774,782 Milyar dan realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 390,051 Milyar. Pada Tahun 2014 realisasi Belanja Daerah kembali mengalami kenaikan dimana realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 673,293 Milyar dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 516,009 Milyar. Sedangkan Pembiayaan Netto dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 86,508 Milyar turun menjadi Rp. 77,714 Milyar dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi Rp. 68,910 Milyar. Sedangkan realisasi pembiayaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 77,782 Milyar dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 53,783 Milyar. Adapun realisasi dan target pendapatan dan pengeluaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel. berikut.

E P

A D

Tabel 2.30. Realisasi dan Target Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 – 2015 NO (1) I. 1.1 1.2 1.3 II. 2.1 2.2 III. 3.1 3.2

Uraian (2) Pendapatan Pendapatan asli daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Belanja

2011 (4) 948.217.914.496,88 63.084.029.481,88

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

P A

Realisasi

Target

2013 (6) 1.206.618.544.230,52 77.740.119.338,52

2014 (7) 1.135.519.828.408,00 109.184.842.919,00

2015 (8) 1.563.858.777.789,00 124.094.459.746,00

773.763.701.942,00

865.666.372.488,00

925.228.473.927,00

1.020.820.214.514,00

215.622.101.328,00

263.212.052.404,00

101.106.511.562,00

418.944.103.529,00

938.317.516.558,20

1.044.107.733.041,05

1.164.834.490.081,60

1.189.302.886.842,00

1.618.457.376.592,00

643.847.529.800,00

718.290.044.427,76

774.782.526.711,50

673.293.288.851,00

1.080.393.398.670,00

294.469.986.758,00

325.817.688.613,29

390.051.963.370,10

516.009.597.991,00

538.063.977.922,00

77.714.019.204,20

68.910.504.516,08

77.782.197.215,01

53.783.058.434,00

54.598.598.803,00

80.964.019.204,20

88.735.591.516,08

84.782.197.215,01

58.783.058.434,00

56.598.598.803,00

3.250.000.000,00

19.825.087.000,00

7.000.000.000,00

5.000.000.000,00

2.000.000.000,00

B

650.484.599.699,00 234.649.285.316,00

2012 (5) 1.059.567.358.196,98 70.181.554.926,98

Sumber : Realisasi dan Target APBD Kab. Trenggalek Tahun 2011-2015

Pendapatan daerah Tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp. 1,563 Triliyun yang terdiri dari PAD yang mencapai Rp. 124,095 Milyar (dimana target ini melampaui target pada RPJMD yang hanya mencapai Rp. 115 Milyar), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,020 Triliyun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 418, 944 Milyar. Belanja daerah Tahun 2015 juga ditargetkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan realisasi belanja tahun tahun sebelumnya dimana target total belanja Tahun 2015 mencapai Rp. 1,618 Triliyun yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,080 Triliyun (66,75 % dari total Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 538,063 Milyar (49,80%). Sedangkan Belanja Pegawai yang merupakan salah satu komponen dalam Belanja Tidak Langsung tercatat mencapai Rp. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 29


910,549 Milyar atau 56,26 % dari target total Belanja Daerah. Kenaikan belanja ini diakibatkan oleh pelampauan penerimaan pencapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil), maaupun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Bantuan Keuangan Provinsi dll). Pembiayaan Netto Tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp. 54,598 Milyar yang terdiri dari target Penerimaan Pembiayaan yang mencapai Rp. 56,598 Milyar dan target Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 2 Milyar. APBD secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. 2.1.4.2. Infrastruktur dan Fasilitas Wilayah Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat agar pelayanan infrastruktur dasar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penambahan infrastruktur yang tidak terencana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di samping itu sebagai wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, Kabupaten Trenggalek harus sinkron dengan program-program yang dicanangkan ketiga kabupaten tersebut. Ketersediaan infrastuktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

P A

E P

A D

Jalan dan Jembatan Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat melalui panjang jalan, jumlah jembatan dan kondisi infrastruktur serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai bagian dari penyediaan pelayanan kepada masyarakat, meliputi jalan, jembatan, irigasi, pasar, tempat ibadah, gedung sekolah, sarana olahraga dan lain-lain. Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 seluruhnya ada 1.058,37 km, terdiri dari jalan nasional 74,88 km, jalan provinsi sepanjang 20,21 km dan jalan kabupaten sepanjang 949,93 km. Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek adalah baik sepanjang 596,97 km, sedang 250,53 km, rusak ringan 73,34 km dan rusak berat 29,08 km. Jaringan jalan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Sedangkan berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Trenggalek di klasifikasikan menjadi jalan nasional, propinsi dan jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu : a. Jalan Kolektor Primer • Kolektor 1 (K-1) : jalan kolektor primer 1 yang melintasi Kab. Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Kab. Trenggalek dengan Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan Tulungagung–Trenggalek sepanjang 22,85 km, ruas jalan Trenggalek- Batas Trenggalek sepanjang 54,54 km dan ruas jalan Raya Jarakan-Panggul sepanjang 3,08 km.

B


II - 30


• Kolektor 2 (K-2) : jalan kolektor primer 2 yang melintasi Kab. Trenggalek adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Kab. Trenggalek dengan Kab. Ponorogo. Ruas jalan- ruas jalan tersebut adalah ruas jalan TrenggalekBatas Ponorogo sepanjang 12,95 km (ke arah Ponorogo) dan ruas jalan kota yang meliputi Jalan Soekarno Hatta, Jl. PB sudirman, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Mayjen Soengkono. b. Jalan Lokal Primer Jalan lokal primer berfungsi menghubungkan kota jenjang I dengan persil atau kota jenjang ke II dengan persil atau kota jenjang ke III dengan jenjang ke III atau kota jenjang ke III dengan persil atau berfungsi menghubungkan antar kota kecamatan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer di Kabupaten Trenggalek adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek. c. Jalan Lingkungan Jalan lingkungan di Kabupaten Trenggalek adalah jalan yang berada di lingkungan-lingkungan permukiman yang sebagian besar tersebar di kawasan pedesaan. Jaringan jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 2.31. Daftar Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Trenggalek No. Ruas 070 160 160

1 11

Nama Ruas

Panjang (km) 22.85 54.54 3.08

Tulungagung-Trenggalek Trenggalek-Bts. Kab. Trenggalek Jl. Raya Jarakan-Panggul

K

Sumber : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor:375/KPTS/M/2004

E P

Fungsi KP-1 KP-1 KP-1

A D

Tabel 2.32. Daftar Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Trenggalek No. Ruas 069 1 069 11 069 12 069 13 069 14

Nama Ruas Trenggalek-Batas. Kab. Ponorogo Jl. Soekarno Hatta Jl. P.B Sudirman Jl. Yos Sudarso Jl. Mayjen Soengkono

Panjang (km) 12.95 2.01 0.7 0.55 4.06

P A

K K K K K

B

Fungsi KP-2 KP-2 KP-2 KP-2 KP-2

Sumber : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor:375/KPTS/M/2004

Berdasarkan data, kondisi prasarana jalan dengan panjang jalan kabupaten seluruhnya 949,93 km, kondisi baik 62,84%, sedang 26,37%, rusak ringan 7,72 %, dan rusak berat 3,06%. Dengan adanya wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Trenggalek, maka jalan-jalan tersebut rentan mengalami bencana longsor. Oleh karena itu diperlukan rekayasa teknologi yang tepat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perbukitan. Tabel 2.33. Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014

Kondisi Jalan

Jalan Negara

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

Total

Panjang (km)

%

Panjang (km)

%

Panjang (km)

%

Panjang (km)

%

Baik

37,11

47,14

13,24

65,51

596,97

62,84

647,32

61,72

Sedang

30,55

38,81

6,97

34,49

250,53

26,37

288,05

27,46

Rusak Ringan

11,06

14,05

-

-

73,34

7,72

84,40

8,05

Rusak Berat

-

-

-

-

29,08

3,06

29,08

2,77

Total

78,72

100,00

20,21

100,00

949,93

100,00

1.048,86

100,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek, 2015


II - 31


Dalam rangka pengembangan kawasan Pantai Selatan, maka pemerintah pusat merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang ruas jalannya melewati 3 kecamatan di Kabupaten Trenggalek yaitu Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul. JLS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kawasan selatan Kabupaten Trenggalek yang memiliki potensi di bidang pariwisata, pertambangan dan perikanan. Perkembangan kondisi tiap-tiap jenis jembatan dalam kurun waktu tahun 20102014 secara rinci sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.34. Kondisi Jembatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014 (buah) KONDISI JEMBATAN

Baik

Sedang

Rusak

JENIS JEMBATAN

2010

2011

2012

2013

2014

Beton

260

267

267

267

271

Komposit

36

41

48

50

50

Besi/Dekplan

6

6

6

6

6

Kayu

-

-

-

-

-

Beton

24

24

24

24

29

Komposit

15

15

15

15

15

Besi/Dekplan

8

8

6

6

6

Kayu

-

-

-

-

-

Beton

48

48

48

48

43

Komposit

7

7

6

4

4

Besi/Dekplan

2

2

2

2

2

Kayu

-

-

-

-

-

Beton

41

34

34

34

30

11

6

-

-

Rusak berat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458

458

458

458

E P

Komposit Besi/Dekplan Kayu

P A Jumlah

-

458

A D

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek, 2015

Kabupaten Trenggalek memiliki fasilitas transportasi berupa terminal luar kota dan terminal dalam kota (MPU) yang lokasinya terpisah. Terminal luar kota melayani kendaraan umum jarak jauh yaitu antar kabupaten dan antar provinsi, oleh sebab itu moda transportasi yang masuk dan keluar terminal ini berukuran besar yaitu bus beroda empat dan enam. Sarana angkutan umum yang melintasi kawasan perkotaan Trenggalek meliputi bus, colt, dan angkutan pedesaan. Sedangkan fasilitas transportasi yang ada berupa Terminal Bus dan Terminal Mobil Penumpang Umum (MPU) yaitu berupa Sub Terminal sebagai terminal mobil umum ukuran kecil (semacam Angkot/Angkutan Kota).

B

Jaringan air bersih Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk. Air bersih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari baik mandi, mencuci, memasak, minum. Air bersih tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga tetapi berbagai macam aktivitas seperti industri, perdagangan, jasa, perkantoran, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan kesehatan. Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan salah satu potensi untuk menarik investasi di daerah. Pada dasarnya kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Trenggalek sebagian besar masih mengandalkan air bawah tanah melalui sumur. Hanya sebesar 0,94 % jumlah penduduk yang menggunakan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Produksi Air Minum pada tahun 2014 yang tercatat pada PDAM Kabupaten Trenggalek sebanyak 1.591,509 m3. Hasil produksi disalurkan pada 7.857 pelanggan. Pelanggan yang terdistribusi air bersih PDAM dapat dilihat pada Tabel berikut. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 32


Tabel 2.35. Banyaknya Air Minum yang Disalurkan kepada Pelanggan (m3) NO.

PELANGGAN

2010

2011

2012

2013

2014

1

Rumah tempat tinggal

885.567

827.602

907.557

1.099.964

1.446.634

2 3 4 5 6 7

Hotel/objek pariwisata Rumah sakit dan badan sosial Tempat peribadatan Umum Pertokoan, industri, perusahaan Perkantoran Jumlah

540 18.081 15.965 23.197 5.580 26.383 975.313

982 29.857 12.552 23.012 4.525 25.882 924.412

4.447 22.474 22.288 22.107 19.352 30.330 1.028,765

21.550 32.641 35.707 2.232 6.379 32.908 1.231.381

6.420 33.962 37.806 4.240 32.406 30.541 1.591.509

Sumber : PDAM Kab. Trenggalek, 2015

Potensi sumber air bersih untuk berbagai aktivitas di Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya banyak sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal. Banyaknya sumber mata air tersebut dapat menjadi daya saing dalam penyediaan air bersih untuk investor. Dengan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penetapan kawasan sempadan mata air sebagai kawasan lindung maka kualitas dan kuantitas sumber mata air akan terjaga. Potensi mata air yang ada di Kabupaten Trenggalek tersebar di 364 titik lokasi dengan rata-rata debit air sebesar 658 liter/detik. Persebaran mata air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel berikut.

A D

Tabel 2.36. Potensi Sumber Air di Kabupaten Trenggalek NO

KECAMATAN

MATA AIR (buah)

E P

2012 80

1

Panggul

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Munjungan Watulimo Kampak Dongko Pule Karangan Suruh Gandusari Durenan Pogalan Trenggalek Tugu Bendungan Jumlah

B

P A 2 8 7 21 62 15 23 8 7 6 24 72 49 384

RATA-RATA DEBIT AIR (liter/detik)

2013 40

2014 60

2012 81,00

2013 61,00

2014 81,00

3 10 5 10 60 29 7 7 6 7 21 59 46 310

2 8 7 21 62 15 23 8 7 6 24 72 49 364

9,00 21,00 60,00 20,00 235,00 10,00 18,00 35,00 16,00 12,00 15,00 66,00 60,00 658,00

9,00 21,00 60,00 20,00 235,00 10,00 18,00 35,00 16,00 12,00 15,00 66,00 60,00 658,00

9,00 21,00 60,00 20,00 235,00 10,00 18,00 35,00 16,00 12,00 15,00 66,00 60,00 658,00

Sumber : Dinas PU Bina Marga PengairanKab. Trenggalek, 2015

Jaringan listrik Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, baik untuk keperluan penerangan maupun peralatan rumah tangga. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2014 berjumlah 139.405pelanggan atau naik 8,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 151.732 pelanggan.Sedangkan jumlah desa/kelurahan yang telah memperoleh jaringan listrik sebanyak 157 desa/kelurahan dari 157 desa/kelurahan yang ada. Meskipun jaringan listrik sudah menjangkau seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, masih ada beberapa rumah tangga yang belum menikmati listrik. Oleh karena itu diperlukan pengembangan jaringan energi alternatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil seperti energi mikrohidro. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 33


Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memperluas jangkauan pelayanannya hingga seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek. Pelayanan listrik untuk penduduk kota sebagian besar sudah merata keseluruh wilayah kota yang ada namun beberapa daerah di kawasan perdesaaan belum terpenuhi pelayanan listrik hal ini dikarenakan jumlah sambungan dan kondisi geografi kawasan tersebut. Kabupaten Trenggalek memiliki 1 gardu induk sebagai pusat distribusi listrik ke seluruh wilayah kecamatan yang berlokasi di perkotaan Kecamatan Trenggalek. Selain itu terdapat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Esktra Menengah (SUTM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek sebagai pendukung SUTET tersebut. Jaringan Energi Jaringan energi yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas sangat diperlukan dalam rangka menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Selain itu ketersediaan bahan bakar minyak juga merupakan magnet bagi pengembangan investasi di daerah. Bahan bakar minyak khususnya premium, solar dan pertamax dipasok melalui Pertamina dengan adanya SPBU di berbagai daerah. Jumlah SPBU dan SPBN di Kabupaten Trenggalek sampai akhir 2014sebanyak11 buah SPBU. Adapun distribusinya memiliki kecenderungan mengikuti pola jaringan jalan utama di Kabupaten Trenggalek terpusat di kawasan perkotaan. Kecamatan Trenggalek memiliki SPBU paling banyak yaitu 3 buah. Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Panggul, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Dongko dan Kecamatan Durenan masing-masing 1 buah. Sedangkan SPBN 1 buah terletak di Kecamatan Watulimo.

A D

Jaringan Telekomunikasi Pada dasarnya jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan kabel di Kabupaten Trenggalek merupakan jaringan oleh PT. Telkom sedangkan jaringan nirkabel merupakan jaringan satelit melalui menara BTS (Base Tranceiver Station). Jaringan kabel telepon memiliki kecenderungan mengikuti jaringan jalan utama yaitu jalan kolektor dan jalan lokal di Kabupaten Trenggalek. Meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan handphone maka semakin besar pula kebutuhan menara BTS. Pada umumnya BTS terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Trenggalek dimana penduduk terkonsentrasi. Pada tahun 2014, teridentifikasi 122 menara yang ditempati 144BTS yang tersebar di seluruh Kabupaten Trenggalek (Dishubkominfo, 2015). Namun ada beberapa lokasi yang belum tercover oleh BTS sehingga perlu pembangunan menara BTS di kawasan tersebut di masa mendatang. Dengan tercovernya seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek oleh layanan telekomunikasi maka diharapkan arus informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.

E P

P A

B

2.1.4.3. Iklim Investasi Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Adapun perkembangan jumlah investasi di KabupatenTrenggalek dapat dijelaskan sebagaimana Tabel. berikut. Tabel 2.37. Perkembangan Jumlah Investasi di Kabupaten Trenggalek Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (Triwulan I)

Jumlah Investasi (milyar rupiah)

157,980

221,799

656,595

130,300

419,123

21,997

Sumber : Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Trenggalek, 2015


II - 34


Capaian Investasi di Kabupaten Trenggalek baik dari jumlah nilai investasi, unit usaha dan tenaga kerja dapat dilihat pada Grafik dibawah ini : Grafik 2.14. Nilai Investasi Non PMDN/PMA, Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek


E P

A D

Berdasarkan grafik tersebut diatas dengan membandingkan antara tahun 2013 dengan 2014 ternyata untuk jumlah investasi naik sebesar 321,66 %. Sedangkan untuk jumlah unit usaha mengalami penurunan sebesar 75,89%. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja turun sebesar 91,48%. Naiknya nilai investasi tahun 2014 ternyata tidak disertai dengan peningkatan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja karena tergantung dari jenis usaha perusahaan tersebut misalnya perusahaan lebih banyak menggunakan mesin dalam bekerja dibanding menggunakan tenaga manusia. Kenaikan nilai investasi pada tahun 2014 karena terdapat beberapa investasi utama diantaranya : 1) Usaha pujasera oleh Drs. Ec. H. Maryono, M.Si berlokasi di RT. 22 RW.03 Kel Ngantru dengan luas 468m2 Penerbitan izin prinsip pada tanggal 17 Februari 2014 dengan nilai investasi Rp. 450.000.000,- dan menyerap tenaga kerja 5 orang. 2) Usaha pabrik Plywood oleh PT. Hadi Supangat berlokasi di RW. 02 Desa Tumpuk Kec. Tugu Penerbitan izin prinsip pada tanggal 27 Maret 2014 dengan nilai investasi Rp. 9.000.000.000,- dan menyerap tenaga kerja 400 orang. 3) Usaha pembangkit listrik oleh Antonius Donald berlokasi di 4 Desa yaitu Ds. Manggis Kec. Panggul, Ds Watuagung Kec. Dongko, Ds. Sidomulyo Kec. Dongko, Ds. Siki Kec. Dongko. Penerbitan izin prinsip pada tanggal 25 Maret 2014 dengan nilai investasi Rp. 326.400.000.000,- dan menyerap kerja 48 orang. 4) Usaha SPBN (Pengisian Bahan Bakar Nelayan) oleh Hariyanto berlokasi di Desa Ngetal Kec. Pogalan. Penerbitan izin prinsip nomor. 503.IP/12/406.039/2014 dengan nilai investasi Rp. 2.484.000.000,- dengan menyerap tenaga kerja 5 orang 5) Usaha Klinik rawap inap oleh Yayasan Pratama Dewasaka berlokasi di Desa Nglebeng Kec. Pogalan Penerbitan izin prinsip tanggal 29 Desember 2014. Dengan nilai investasi Rp. 500.000.000,- dengan menyerap tenaga kerja 20 orang 6) Usaha Mini Market oleh Nur Hamim berlokasi di Desa Bendorejo Kec. Pogalan dan Desa Sumberingin Kec. Karangan Penerbitan izin prinsip tanggal 22 September 2014 dengan nilai investasi Rp. 1.230.000.000,- dengan menyerap tenaga kerja 20 orang

P A

B


II - 35


Ada beberapa prespektif yang digunakan calon investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Pertama, adalah kondusif perspektif infrastruktur transportasi dan jalan, meliputi akses, kondisi, panjang dan lebar, Fasilitas listrik, air, gas dan jaringan telekomunikas, kesiapan lahan atau tanah. Prespektif yang kedua adalah iklim kondusif perspektif suprastruktur. Variabel keamanan dan ketertiban umum. Investasi membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Untuk itulah, peran pemerintah bersama para pemangku kebijakan seperti DPRD, aparat keamanan, swasta, LSM, masyarakat, sangat strategis untuk mencegah konflik dan menciptakan iklim kondusif. Ada beragam pilihan lainnya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah dari perspektif ini. Salah satu kebijakan yang terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM). Secara teoritis, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perijinan, pemberian insentif dan kemudahan, serta percepatan waktu penyelesaian. Rata-rata perijinan terbit tahun 2010-2014 adalah 3,25 hari sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut. Tabel 2.38. Rata-Rata Perijinan Terbit Uraian Rata-Rata Perijinan Terbit (hari)

2007 6

2008 5,38

2009 3,68

2010 3,25


2.1.4.4. Potensi Ekonomi Daerah

E P

2011 3,25

2012 3,25

2013 3,25

2014 3,25

A D

Berbagai potensi investasi ekonomi yang terdapat di Kabupaten Trenggalek dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing daerah, yang dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Diantara potensi-potensi tersebut adalah : 1). Potensi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan; 2). Potensi sektor peternakan; 3). Potensi sektor kelautan dan perikanan; 4). Potensi sektor Pariwisata; 5). Potensi sektor industri; dan 6). Potensi sektor pertambangan;

P A

B

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pada tahun 2014 produksi pertanian tanaman pangan untuk padi dengan luas panen 28.411 ha mencapai 169.608 ton, jagung dengan luas panen 12.953 ha menghasilkan 76.294 ton, ubi kayu dengan luas panen 16.485 ha produksinya mencapai 425.617 ton, ubi jalar dengan luas panen 27 ha produksinya mencapai 509 ton, kacang tanah dengan luas panen 1.395 ha hasil produksinya 2.059 ton, dan produksi kedelai dengan luas panen 5.049 ha mencapai produksi 8.367 ton. Apabila dilihat dari wilayah penghasil produksi tertinggi, maka untuk komoditas padi tertinggi pada wilayah Kecamatan Panggul, ubi kayu pada Kecamatan Dongko, kacang tanah pada wilayah Kecamatan Durenan, produksi jagung tertinggi pada Kecamatan Tugu dan produksi tertinggi kedelai pada Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gandusari. Produksi Hasil Pertanian Tahun 2010-2014 dijelaskan pada Tabel berikut. Tabel 2.39. Produksi Hasil Pertanian (ton) Uraian Padi

Th 2010

Th 2011

Th. 2012

Th. 2013

Th. 2014

192.154

149.220

173.003

177.636

169.608

Jagung

84.695

64.438

79.663

63.423

76.294

Ubi kayu

328.073

350.463

402.063

336.309

425.617

Ubi jalar

400

1.668

350

341

509

Kacang tanah

3.034

2.857

1.593

3.559

2.059

Kacang kedelai

2.081

7.019

7.528

5.933

8.367

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek, 2015


II - 36


Sedangkan potensi produksi tanaman pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2014 tersebut jika dikaitkan dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan pada tahun 2014 sebagaimana dijabarkan pada Tabel di bawah ini : Tabel 2.40. Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Kab. Trenggalek Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5

Komoditi Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu

Ketersediaan (ton) 155.908,69 67.537,15 7.951,88 1.872,64 417.049,67

Jumlah penduduk 837.753 837.753 837.753 837.753 837.753

Konsumsi/kapita/ tahun (ton) 0,0886 0,0037 0,0124 0,0004 0,0146

Kebutuhan (ton) 74.225 3.099,09 10.388,16 167,55 12.231,22

Plus/(Minus) (ton) 81.683,60 64.437,46 (2.436,28) 1.537,54 404.818,45

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Trenggalek, 2015

Dari 5 komoditas unggulan tanaman pangan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 terdapat 1 komoditas yang ketersediaannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Trenggalek yaitu komoditas kedelai, kurang 2.436,28 ton. Sedangkan surplus ketersediaan pangan tertinggi dialami komoditas ubi kayu sebanyak 404.818,45 ton. Pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Trenggalek dituntut untuk tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial yang merupakan indikator pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi perkebunan yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Trenggalek antara lain adalah kelapa, nilam, coklat, cengkeh, dan tebu. Tabel berikut menjelaskan jumlah produksi hasil perkebunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014.

A D

Tabel 2.41. Produksi Hasil Perkebunan (ton)

Uraian Kelapa Cengkeh Kopi Coklat Tebu Vanili Jambu mete Nilam Kapuk randu

Th 2010 10.682,00 607,75 394,75 893,75 59.720 26,00 49,25 847,00 78,25

Th 2011 10.609,75 536,75 170,25 759,25 39.850 10,30 12,25 23,95

Th. 2012 10.652,50 589,25 179,25 767,75 39.030 10,55 27,14 828,50 45,30

E P

P A

Th. 2013 8.689,25 319,75 174,5 664,75 49.010 10,10 26,38 360,75 44,64

Th. 2014 10.475,75 551,25 179,75 869,75 51.113 11,53 27,15 313,75 46,30


B

Komoditi sayuran pada umumnya terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 produksi cabe 4.522 kwintal dan tahun 2011 turun menjadi 4.342 kwintal, tahun 2012 kembali meningkat mencapai 5.074 kwintal, tahun 2013 kembali turun menjadi 4.912 kwintal dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 6.400 kwintal. Untuk buah-buahan, komoditi terbanyak produksinya pada tahun 2014 adalah durian dengan produksi 452.031 kwintal disusul pisang dengan produksi 71.940 kwintal. Adapun Tabel berikut menjelaskan tentang jumlah produksi komoditas sayursayuran dan buah-buahan di Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2014. Tabel 2.42. Produksi Sayur- Sayuran (kwintal) Jenis Sayur

Bawang putih Bawang merah Kubis Sawi Kacang-kacangan Lombok/ Cabe Tomat Terong Buncis Ketimun Labu Siam Kangkung Bayam Kentang Jumlah

Th. 2010 25 30 897 3.105 4.522 119 4.145 1.747 90 5.999 1.456 630 22.765

Th. 2011 1.381 2.313 4.342 1.141 2.712 1.027 634 2.955 2.815 674 19.994

Th. 2012 90 1.123 2.540 5.074 524 2.332 572 516 2.933 2.176 339 18.219

Th. 2013 609 3.497 4.912 320 2.421 789 550 7.227 2.653 340 456 23.774

Th. 2014 940 3.500 6.400 170 2.240 580 940 2.440 1.970 470 190 19.840



II - 37

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.43. Produksi Buah-Buahan (kwintal) Jenis Buah

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

7.244 30.954 4.673 2.591 325 24.709 41.232 786 737 1.973 6.543 104.780 12 2.330 228.889

3.684 53.225 11.778 36 12 21.615 25.594 539 446 619 3.651 11.7658 45 2.542 241.444

51.056 72.654 25.309 3.518 32 34.402 142.764 934 1.484 3.385 3.929 118.991 63 5.076 463.597

176.423 61.364 87.078 10.871 250 111.799 452.031 939 1.023 9.216 4.824 260.484 76 15.179 1.191.557

17.860 58.160 16.790 4.080 260 61.240 71.940 760 970 970 9.330 250.470 40 620 493.490

Alpokad Mangga Rambutan Duku Jeruk Salak Durian Jambu air Jambu biji Sawo Papaya Pisang Nanas Manggis


Berdasarkan data kehutanan di Kabupaten Trenggalek memiliki total luas Hutan 62.024,50 ha. Terdapat 17.988,40 ha Hutan Lindung, dan 44.036,10 ha Hutan Produksi. Hutan terluas terdapat di Kec. Watulimo seluas 11.145,20 ha dengan klasifikasi Hutan Lindung seluas 5.826,60 ha dan Hutan Produksi seluas 5.318,60 ha. Sedangkan Kec. Pule, Panggul dan Suruh memiliki hutan rakyat yang terluas di Kabupaten Trenggalek.

A D

Tabel 2.44. Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Trenggalek (ha) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan PANGGUL MUNJUNGAN WATULIMO KAMPAK DONGKO PULE KARANGAN SURUH GANDUSARI DURENAN POGALAN TRENGGALEK TUGU BENDUNGAN Jumlah

Hutan Lindung

Hutan Produksi

525,50 7.183,60 5.826,60 634,10 1.468,40 238,80 92,80 15,60 3,10 81,30 390,70 74,90 78,60 1.374,40 17.988,40

5.902,10 2.880,00 5.318,60 4.340,80 5.806,20 3.609,90 609,60 2.163,50 1.760,80 1.184,30 1.005,01 2.152,40 2.576,00 4.726,80 44.036,01

E P

P A

B

Hutan Wisata

Hutan Lainnya

Jumlah

-

-

6.427,60 10.063,60 11.145,20 4.974,90 7.274,60 3.848,70 702,40 2.179,10 1.763,90 1.265,60 1.395,71 2.227,30 2.654,60 6.101,20 62.024,41


Komoditas unggulan kehutanan berupa kayu-kayuan yang ada di Kabupaten Trenggalek meliputi 4 komoditas unggulan (hasil produksi tertinggi) sebagaimana diuraikan Tabel di bawah ini : Tabel 2.45. Produksi Kehutanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 No. 1 2 3 4

Komoditas Unggulan Sengon Jati Mahoni Pinus

Produksi Kayu Bulat (m3) 106.688,81 1.342,14 2.185,77 750,20

Produksi Kayu Bakar (m3) 8.535,10 107,37 174,86 60,02



II - 38


Peternakan Komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 dengan populasi tertinggi ada 7 hewan ternak, sebagaimana diuraikan pada lokasi konsentrasi sebagai berikut : Tabel 2.46. Potensi Produksi Peternakan Tahun 2010-2014 No.

Jumlah Populasi (Ekor)

Komoditas Unggulan

2010

2011

2012

2013

Lokasi Konsentrasi (Kecamatan)

2014

1

Sapi Potong

26.353

42.560

43.411

29.905

31.431

2 3

Sapi Perah Kambing

6.748 170.705

5.405 226.470

5.554 229.377

4.347 233.965

4.567 340.635

4

Ayam Potong

778.921

167.940

503.711

509.098

1.864.000

5

Ayam Buras

404.167

575.682

792.386

824.081

853.450

6

Itik

64.665

94.274

90.368

92.179

165.200

7

Burung Puyuh

5.428

63.554

140.102

142.904

148.523

Bendungan, Panggul, Tugu, Karangan Bendungan, Pule, Suruh Pule, Dongko, Panggul, Kampak Kampak, Gandusari, Karangan, Durenan Pule, Tugu, Dongko, Pogalan Durenan, Gandusari, Pogalan, Tugu Durenan, Kampak, Gandusari, Karangan

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2015

Produksi Daging untuk ternak besar pada tahun 2014 adalah Daging Sapi sebesar 4.135 ton yang menyebar di 14 Kecamatan. Untuk ternak kecil produksi terbesar adalah kambing sebesar 46.342 ton. Sedangkan produksi daging unggas terbesar adalah Ayam Ras sebesar 1.914.984 ton. Tabel berikut menjelaskan produksi daging komunitas peternakan untuk masing-masing kecamatan di Kab. Trenggalek.

A D

Tabel 2.47. Produksi Daging Komoditas Peternakan Kab. Trenggalek Tahun 2014

E P

Produksi Daging (Ton)

NO

KECAMATAN

Ternak Besar Sapi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TRENGGALEK POGALAN BENDUNGAN DURENAN KARANGAN TUGU PULE GANDUSARI KAMPAK WATULIMO PANGGUL DONGKO MUNJUNGAN SURUH

858 845 27 78 749 610 28 88 38 74 375 30 271 54

Kuda

Kambing

Domba

Babi

Kelinci

59 27 4 7 7 2 1 39 7 9 67 -

4 1 2 6 3 1

6.006 10.252 910 4.209 4.966 5.007 845 2.174 1.154 1.113 3.827 1.938 1.670 2.201

454 372 143 93 175 171 88 92 73 212 375 43 471 56

-

522 82 283 447 355 616 1.315 498 207 52 309 722 111 523

Ayam Buras 62.741 50.913 45.590 100.586 89.113 95.985 112.095 119.376 68.320 28.940 74.535 76.392 29.047 41.681

229

17

46.342

2.818

-

6.042

995.314

P A

B 4.135

Ternak Kecil

Kerbau

Unggas

Ayam Ras

Itik

Enthok

11.112 18.888 112 48.180 287.102 21.483 33.180 531.089 914.985 12.089 1.204 6.690 5.652 23.218

635 2.007 99 8.834 544 868 155 3.408 805 264 215 351 444 359

1.540 2.111 203 5.834 1.862 1.364 410 4.295 861 286 3.332 310 859 974

1.914.984

18.988

24.241

JUMLAH 4.381

55.202

2.953.527

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2015

Total Produksi telur unggas pada tahun 2014 mencapai 2.731,61 ton, naik dari tahun tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 produksi telur unggas hanya mencapai 1.917,51 ton. Pada tahun 2014 telur ayam buras produksinya mencapai 617,68 ton, telur ayam ras mencapai 972,36 ton, telur itik 1.049,02 ton dan telur enthok 92,55 ton. Kecenderungan Produksi susu baik susu sapi maupun susu kambing dari tahun ke tahun volumenya semakin menurun, dimana pada tahun 2010 produksi susu mencapai 10,9 Juta liter, pada tahun 2011 turun menjadi 8,03 juta liter, pada tahun 2012 turun menjadi 7,53 juta liter, dan pada tahun 2013 kembali turun menjadi 6,237 juta liter. Sedangkan produksi susu pada tahun 2014 sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,387 juta liter.


II - 39

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.48. Produksi Telur dan Susu Komoditas Peternakan Tahun 2014 Produksi Telur (Ton) NO

Unggas

KECAMATAN Ayam Buras

Ayam Ras

Produksi Susu (Lt) Itik

Enthok

1

TRENGGALEK

16,65

42,96

37,69

6,01

19.253,90

2

POGALAN

65,69

42,00

102,46

7,86

33.219,85

3

BENDUNGAN

26,61

2,16

5,02

1,04

5.421.703,85

4

DURENAN

36,35

43,92

520,36

21,37

10.255,16

5

KARANGAN

41,22

158,40

13,80

7,05

22.117,25

6

TUGU

74,41

17,40

53,74

4,85

33.745,57

7

PULE

76,56

-

8,26

1,85

585.683,11

8

GANDUSARI

51,53

73,68

194,89

16,06

4.294,95

9

KAMPAK

15,52

176,88

38,89

3,12

13.118,38

10

WATULIMO

49,15

56,64

11,97

1,27

22.906,25

11

PANGGUL

59,68

1,56

8,78

12,48

44.380,77

12

DONGKO

70,33

1,08

17,30

1,50

11.920,53

13

MUNJUNGAN

16,99

15,48

17,98

3,12

1.431,61

14

SURUH

16,99

340,20

17,88

4,97

163.468,82

617,68

972,36

1.049,02

JUMLAH

92,55

6.387.500,00

2.731,61

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2015

A D

Kelautan dan Perikanan Potensi kelautan Perikanan di Kabupaten Trenggalek sangat besar dengan panjang pantai mencapai 96,00 km dan luas wilayah laut ZEE mencapai ± 213.350 Ha. Potensi perikanan darat dan laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi dengan harapan bisa mengentaskan kemiskinan para nelayan setempat. PPN Prigi kedepannya akan dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang didukung dengan pengembangan Jalan Lintas selatan (JLS). Tabel berikut menjelaskan mengenai potensi kelautan dan perikanan tahun 2010-2014.

E P

P A

B

Tabel 2.49. Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2014

No 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

URAIAN

Panjang Pantai - Luas Wilayah laut 4 mil - Luas Wilayah laut 12 mil (ZEE) - Luas Wilayah laut 200 mil (ZEEI) Tingkat pemanfaatan Jumlah pulau – pulau kecil Kawasan hutan bakau Kawasan terumbu karang Jumlah armada perikanan Jumlah alat tangkap Jumlah nelayan Jumlah Pembudiyaan ikan Jumlah pengolahan ikan - Potensi areal tambak - Termanfaatkan - Potensi budidaya laut - Termanfaatkan - Potensi budidaya kolam - Termanfaatkan Potensi perairan umum - Waduk - Sungai Produksi hasil penangkapan - Laut - Perairan umum Produksi budidaya di kolam

2010

2011

2012

2013

2014

96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 108 Ha 122 Ha 2.068 Unit 2.910 Unit 9.655 Orang 2.145 Orang 551 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha 40,5 Ha ± 100 Ha 16,77 Ha ± 17 Ha

96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 136,40 Ha 225,70 Ha 2.068 Unit 2.850 Unit 9.656 Orang 2.235 Orang 596 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha 40,5 Ha ± 100 Ha 17,14 Ha ± 17 Ha

96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 140,60 Ha 122 Ha 2.105 Unit 4.538 Unit 9.962 Orang 2.544 Orang 642 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha 40,5 Ha ± 100 Ha 17,99 Ha ± 17 Ha

96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 141,00 Ha 122 Ha 1.185 Unit 1.246 Unit 9.656 Orang 2.544 Orang 619 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha ± 100 Ha 18,72 Ha

96,00 Km ± 71.117 Ha ± 213.350 Ha ±3.555.850 Ha 20% 57 buah 169,60 Ha 165,00 Ha 1.185 Unit 1.759 Unit 9.656 Orang 2.635 Orang 621 Orang ± 1.000 Ha 17,6 Ha ± 3.500 Ha ± 100 Ha 19,25 Ha

20,9 Ha 323,5 Km

26, 746 Ha 297,506 Km

7.839.174 Kg 14.578 Kg 1.893.902 Kg

41.085.702 Kg 15.478 Kg 2.433.197 Kg

37.070.400 Kg 16.390 Kg 2.566.786 Kg

33.203.390 Kg 17.898 Kg 2.744.437 Kg

18.532.230 Kg 18. 100 Kg 3.236.759 Kg



II - 40


Dari data produksi hasil kelautan dan perikanan Tahun 2010-2014, produksi hasil laut atau perikanan tangkap menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2014 produksi perikanan tangkap mencapai 18.532 Ton jauh menurun jika dibandingkan produksi Tahun 2011 yang mencapai 41.085 ton. Penurunan produksi perikanan tangkap ini diakibatkan musim penghujan yang dominan sepanjang Tahun 2014. Sedangkan produksi sedangkan dari produksi perikanan budidaya dan perairan umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2014 produksi perikanan budidaya mencapai 3.236 ton dan produksi penangkapan diperairan umum mencapai 18 ton. Produksi Hasil kelautan dan perikanan Tahun 2010-2014 dapat dilihat sebagaimana Grafik berikut. Grafik 2.15. Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan (kg)

E P


P A

A D

Jumlah rumah tangga perikanan Tahun 2014 tercatat sebanyak 3.549 rumah tangga terdiri dari 1.185 rumah tangga perikanan laut dan 2.364 rumah tangga perikanan darat. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada 3 kecamatan yaitu Panggul, Munjungan dan Watulimo. Tabel dibawah ini menjelaskan tentang Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut jenisnya per kecamatan.

B

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tabel 2.50. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenisnya (RT)

Kecamatan

PANGGUL MUNJUNGAN WATULIMO KAMPAK DONGKO PULE KARANGAN SURUH GANDUSARI DURENAN POGALAN TRENGGALEK TUGU BENDUNGAN Jumlah

Perikanan Laut

Perairan Umum

195 259 731

1.185

13 20 15 16 9 23 30 65 33 56 11 30 55 24 400

Perikanan Darat Budidaya Kolam 47 163 64 23 265 157 364 273 219 231 158 1.964

Jumlah 60 20 178 80 32 23 295 65 190 420 284 249 286 182 2.364



II - 41


Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek yang berada di pesisir selatan Jawa Timur maka Kabupaten Trenggalek berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan baik berbasis perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi perikanan budidaya yang dapat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek adalah budidaya ikan gurame, nila dan ikan lele di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan sebagai pusat kegiatan minapolitan serta budidaya ikan lele di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek sebagai kawasan hinterland. Sedangkan kawasan minapolitan berbasis tangkap dikembangkan di Kecamatan Watulimo dengan Kec Panggul dan Munjungan sebagai hinterland-nya. Ada 4 komoditas unggulan dari perikanan tangkap di Kabupaten Trenggalek, yaitu Ikan Cakalang, Ikan Tuna, Layur dan Lobster dengan capaian produksi Tahun 2014 untuk Ikan Cakalang sebesar 506.500 Ton, Ikan Tuna sebesar 283.770 Ton, Ikan layur sebesar 265.670 ton, dan Lobster sebesar 2.490 Ton.Sedangkan produksi Perikanan Budidaya, komoditas yang diunggulkan meliputi 3 komoditas, yaitu Ikan Lele, Gurami dan Nila dengan capaian produksi tahun 2014 untuk Ikan Lele sebesar 3.080.347 ton, Ikan Gurami sebesar 112.336 ton, dan Ikan Nila sebesar 36.021 ton. Pariwisata Objek wisata di kabupaten Trenggalek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus. Hingga akhir 2014 jumlah obyek wisata yang telah dikelola dan potensi objek wisata yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 obyek wisata alam yang terdiri dari obyek wisata pantai, goa, pemandian, agrowisata, air terjun, dan telaga. Selain obyek wisata alam, di Kabupaten Trenggalek juga ada obyek wisata budaya dan minat khusus. Jenis objek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

E P

A D

Tabel 2.51. Objek Wisata Alam di Kabupaten Trenggalek No.

Obyek Wisata

1

Pantai Prigi

2

Pantai Karangongso

3

Pantai Damas

4

Pantai Cengkrong

5

P A

B

Jenis Wisata

Wisata Alam Wisata Alam

Lokasi Kecamatan

Watulimo Watulimo

Wisata Alam

Watulimo

Wisata Alam

Watulimo

Pantai Pelang

Wisata Alam

Panggul

Pantai Konang

Wisata Alam

Panggul

Pantai Blado

Wisata Alam

Munjungan

Pantai Ngampiran

Wisata Alam

Munjungan

Gua Lowo

Wisata Alam

Watulimo

10

Gua Suruban

Wisata Alam

Watulimo

11

Gua Ngerit

Wisata Alam

Kampak

12

Gua Gajah

Wisata Alam

Bendungan

13

Gua Kalimati

Wisata Alam

Dongko

14

Gua Pringapus

Wisata Alam

Dongko

15

Pemandian Tapan

Wisata Alam

Karangan

16

Wonowisata

Wisata Alam

Trenggalek

17

Agrowisata Dilem

Wisata Alam

Bendungan

18

Air Terjun Kalianak

Wisata Alam

Tugu

19

Air Terjun Jero Guih

Wisata Alam

Karangan

20

Telaga Beji Maron

Wisata Alam

Gandusari

21

Taman Kili-Kili

Wisata Alam

Panggul

6 7 8 9



II - 42


Tabel 2.52. Obyek Wisata Budaya No.

Obyek Wisata

Jenis Wisata

Lokasi Kecamatan

1

Upacara Larung Sembonyo

Wisata Budaya

Watulimo

2

Upacara Longkangan

Wisata Budaya

Munjungan

3

Prasasti Kamulan

Wisata Budaya

Durenan

4

Tradisi Tiban

Wisata Budaya

Trenggalek

5

Jaranan Turonggo Yakso

Wisata Budaya

Dongko

6

Tradisi Baritan

Wisata Budaya

Dongko

7

Tradisi Religi Kupatan

Wisata Budaya

Durenan dan Trenggalek

8

Bersih Dam Bagong

Wisata Budaya

Trenggalek

9

Bersih Belik Sumbergedong

Wisata Budaya

Durenan dan Trenggalek

10

Tradisi Ngitung Batih

Wisata Budaya

Dongko


Tabel 2.53. Objek Wisata Minat Khusus No.

Obyek Wisata

Jenis Wisata

Lokasi Kecamatan

1

Panjat Tebing Gunung Linggo

Minat Khusus

Karangan

2

Panjat Tebing Gunung Sepikul

Minat Khusus

Watulimo


A D

Jumlah kunjungan wisata di kabupaten Trenggalek di tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya dimana jumlahnya mencapai 535.499 orang, naik dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 482.161 orang. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek wisata tentunya harus terus dilakukan untuk menjaga eksistensi Kabupaten Trenggalek sebagai daerah wisata dan tentunya jumlah wisatawan ini berpengaruh terhadap potensi peningkatan PAD yang dihasilkan.

E P

P A

Grafik 2.16. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2014 (orang)

B


Obyek wisata di Trenggalek memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk masa kini dan mendatang. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan. Tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Trenggalek sebanyak 535.499 orang dari 5 Obyek Wisata Unggulan, yaitu Pantai Prigi, Pantai Karanggongso, Pantai Pelang, Goa Lowo dan Kolam Renang Tirta Jwalita. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di Pantai Karanggongso sebanyak 341.405 orang. Jumlah kunjungan wisata masing-masing obyek wisata secara terinci sebagaimana diuraikan pada Tabel dibawah ini : BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II - 43

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.54. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kab. Trenggalek Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5

Obyek Wisata Unggulan

Jumlah Wisatawan (orang) 82.211 341.405 29.187 38.263 44.433 535.499

Pantai Prigi Pantai Karanggongso Pantai Pelang Goa Lowo Kolam Renang Tirta Jwalita Jumlah

Lokasi Kec. Watulimo Kec. Watulimo Kec. Panggul Kec. Watulimo Kec. Trenggalek


Adapun dari pengelolaan potensi pariwisata tersebut secara tidak langsung meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan besaran sebagaimana ditunjukkan Grafik dimana pada tahun 2010 PAD sektor pariwisata hanya sebesar Rp. 1,934 Milyar dan pada tahun 2014 meningkat 180,46% hingga mencapai Rp. 5,424 Milyar. Grafik 2.17. Capaian PAD Pariwisata Tahun 2010-2014

E P

P A

A D


B

Koperasi dan UKM

Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi koperasi terutama dalam hal ketahanannya menghadapi kondisi perekonomian nasional yang belum berpihak kepada kelompok miskin maka sudah sepatutnya koperasi lebih diberdayakan. Kepentingan pemberdayaan koperasi terkait dengan penggunaan modal, bahan baku lokal, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu maka dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan koperasi menjadi salah satu opsi yang perlu diperhitungkan. Persentase perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode 2010-2014, tercatat mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2010persentase koperasi aktif hanya 51,08 % dari total 558 koperasi yang ada, sedangkan di tahun 2013persentase koperasi aktif di Kabupaten Trenggalek mencapai 71,50 % dari total 379 koperasi yang ada. Pada Tahun 2014 Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan cukup signifikan menjadi hanya 172 koperasi dari 609 koperasi yang ada, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih untuk mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang ada. Tabel 2.55. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Uraian Jumlah koperasi Koperasi aktif Persentase koperasi aktif (%)

2010 558 285 51,08

2011 584 309 52,91

2012 596 329 55,20

2013 379 271 71,50

2014 609 172 28,24

Sumber : Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kab. Trenggalek, 2015


II - 44


Dengan melihat perkembangan kelembagaan yang ada, terlihat bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerahdaerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Ada hal menarik yang menjadi catatan dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif dimana dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kopersi tidak aktif. Hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif. Permasalahan eksternal yang paling mendasar yang dihadapi oleh koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah masalah iklim usaha. Belum membaiknya iklim usaha dilingkungan koperasi antara lain diindikasikan dari kesulitan koperasi untuk mengembangkan permodalan, teknologi produksi, pemasaran, dan informasi. Kesulitan tersebut berpangkal dari adanya berbagai kondisi baik yang terbentuk secara alami sebagai derivasi dari sistem perekonomian yang dilaksanakan, maupun yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dukungan iklim usaha yang kondusif bagi terbukanya peluang untuk berbisnis dan mengembangkan bisnis sangat diperlukan bagi mereka. Tabel 2.56. Upah Minimum Kabupaten Trenggalek 2010-2015 Uraian UMK Kabupaten Trenggalek (Rp.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

635.000

700.000

760.000

903.900

1.000.000

1.150.000

10,24

8,57

18,93

10,63

15,00

Persentase kenaikan (%)

A D

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Trenggalek, 2015

E P

Industri Perkembangan Industri Kecil, Menengah (IKM) dan kerajinan selama periode 2007-2014 menunjukan trend naik turun. Jumlah IKM dan kerajinantertinggipada tahun 2010sejumlah 595 unit. Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 545 unit, penurunan ini didominasi oleh berkurangnya industri rokok dan genting. Sedangkan di tahun 2012 jumlah IKM kembali mengalami kenaikan menjadi 558 unit, dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan. Pada akhir 2014 tercatat jumlah IKM kembali meningkat menjadi 465 unit. Perkembangan Jumlah IKM Dan Kerajinan (unit) Tahun 2007-2014 dapat dilihat pada Grafik sedangkan profil Industri Kab. Trenggalek secara keseluruhan Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut.

P A

B

Grafik 2.18. Perkembangan Jumlah IKM dan Kerajinan (unit) Tahun 2010-2014



II - 45

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 2.57. Profil Industri Kab. Trenggalek Tahun 2010-2014 No. 1.

2.

3.

4.

5.

Uraian

Th 2010

Industri Besar a. Jumlah Unit b. Jumlah Tenaga Kerja c. Jumlah Nilai Investasi d. Jumlah Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah a. Jumlah Unit b. Jumlah Tenaga Kerja c. Jumlah Nilai Investasi d. Jumlah Nilai Produksi Sentra Industri a. Jumlah Sentra b. Jumlah Unit c. Jumlah Tenaga Kerja d. Jumlah Nilai Investasi e. Jumlah Nilai Produksi Industri Non Formal a. Jumlah Unit b. Jumlah Tenaga Kerja c. Jumlah Nilai Investasi d. Jumlah Nilai Produksi Jumlah Industri a. Jumlah Sentra b. Jumlah Unit c. Jumlah Tenaga Kerja d. Jumlah Nilai Investasi e. Jumlah Nilai Produksi

Th 2011

Th 2012

Th 2013

Th 2014

1 80 30.000.000.000 12.325.000.000

1 80 30.000.000.000 12.325.000.000

1 80 30.000.000.000 13.200.000.000

1 85 30.000.000.000 14.450.000.000

1 90 30.000.000.000 15.300.000.000

445 5.216 174.539.903.150 425.766.149.079

545 4.167 420.002.715.815 988.999.573.200

558 4.572 49.243.170.565 1.029.842.973.200

458 3.640 35.213.305.396 1.002.138.420.200

465 3.735 35.907.061.896 1.043.561.649.800

82 2.927 9.572 11.680.157.500 7.772.643.270.000

86 8.449 20.047 37.221.062.162 9.920.905.508.500

91 8.310 19.289 35.983.299.638 1.029.842.973.200

95 8.467 19.255 29.921.695.638 760.000.557.320

105 9.183 20.645 31.030.874.333 775.834.687.320

20.669 59.022 5.634.942.660 63.916.730.860

20.720 61.002 25.560.000.760 263.916.008.000

22.747 63.936 45.482.286.363 499.268.116.900

23.596 68.585 49.871.162.453 563.897.648.952

23.228 65.325 49.958.874.953 573.647.541.717

91 31.616 87.877 160.708.756.566 2.558.967.263.300

95 32.064 87.925 145.006.163.487 2.340.486.626.472

95 32.877 39.795 146.896.811.182 2.408.343.878.837

82 24.042 73.890 221.855.003.310 8.274.651.149.939

86 29.715 85.296 512.783.778.737 11.186.146.089.700


Pertambangan

A D

Kabupaten Trenggalek sebenarnya memiliki kekayaan tambang yang tersebar di beberapa lokasi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Potensi tambang terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah batu gamping dan marmer. Jumlah potensi batu gamping sebesar 256 juta tona menyebar di Kecamatan Bendungan, Tugu, Trenggalek, Pogalan, Durenan, Gandusari, Kampak, Pule, Dongko, Panggul, Munjungan, Watulimo. Sedangkan potensi marmer sebesar 250 juta ton menyebar di Kecamatan Bendungan, Dongko, Watulimo. Potensi tambang di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel berikut.

E P

B

P A

Tabel 2.58. Jenis dan Persebaran Potensi Bahan Tambang dan Mineral

1

Andesit Diorite

Jumlah Potensi (juta ton) 155,3

2 3

Kalsit Batu Gamping

0,18 256

4 5

Feldspar Tanah Liat

120 20,4

6 7 8 9 10

Kaolin Bentonit Zeolit Piropillite Emas

1,35 3,65 3 25,9 0,00517

11 12 13 14

Besi Mangan Batubara Marmer

164 1 1,57 250

No.

Komoditas Unggulan

Lokasi (Kecamatan) Tugu, Trenggalek, Watulimo, Munjungan, Panggul, Gandusari, Suruh, Bendungan, Pogalan, Durenan, Karangan, Kampak, Pule Bendungan, Gandusari, Kampak, Watulimo Bendungan, Tugu, Trenggalek, Pogalan, Durenan, Gandusari, Kampak, Pule, Dongko, Panggul, Munjungan, Watulimo Karangan, Suruh, Gandusari, Trenggalek, Kampak, Pule, Dongko Bendungan, Tugu, Trenggalek, Pogalan, Durenan,Karangan, Suruh, Gandusari, Kampak, Pule, Dongko, Panggul, Munjungan, Watulimo Suruh, Pule, Dongko Tugu, Karangan, Suruh Tugu, Karangan, Suruh, Gandusari, Kampak, Pule, Dongko Karangan Bendungan, Munjungan, Watulimo, Pule, Kampak, Tugu, Suruh, Dongko, Karangan, Gandusari Dongko, Munjungan, Panggul, Pule, Watulimo Gandusari, Pogalan, Tugu Watulimo Bendungan, Dongko, Watulimo



II - 46


2.2.

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM RKPD 2015

2.2.1.

Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), Rumah Tangga Miskin (RTM) Terhadap Total Rumah Tangga (%), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) merupakan bagian dari pendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2014 dari target IKU pada RPJMD Kab. Trenggalek tahun 2010-2015 dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut. Tabel. 2.59. Target dan Realisasi IKU RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015 Realisasi dan Target

No.

Indikator Kinerja Utama

2010

2011

Tahun Dasar

Target

2012

Realisasi

Target

2013

Realisasi

Target

Realisasi

E P

Target

6,21

8,11

5,93 ***)

8,50

#)

16,35

#)

13,00

6,89

6,46

7,11

2.

Rumah Tangga Miskin (RTM) Terhadap Total Rumah Tangga (%)

22,02

20,60

#)

19,18

Prosentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk

15,98

3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

73.05

73.50

73,66

74.69

74,09

75.63

74,45

76.57

74,73

77.52

2

4.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3.50

3.25

3,18

3.11

3,14

2.82

4,12

2.55

4,20

2.00

2

5.

Laju Inflasi PDRB (%)

6,45

5,64

6,35

4,88

6,25

4,11

6,72

3,34

6,40

2,58

3

6.

Laju Pertumbuhan Penduduk Indeks Paritas Daya Beli

0,010

0,065

1,04

0,041

1,78

0,039

1,14

0,038

0,44

0,036

2

63,78

66,77

64,84

69,41

65,57

72,06

66,27

74,70

66,57

77,34

2

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD sederajat

97,78

97,88

91,00

97,98

96,14

98,08

97,78

98,18

93,76

98,28

2

- SMP sederajat

80,62

81,00

76,30

84,00

77,03

87,00

81,11

91,00

81,86

96,00

2

- SMA sederajat

48,59

50,00

37,82

55,00

46,88

60,00

49,00

65,00

58,93

70,00

2

- SD sederajat

108,37

108,50

97,26

108,80

103,82

109,00

107,00

109,30

100,79

109,50

2

- SMP sederajat - SMA sederajat Angka Partisipasi Sekolah (APS)

105,26 67,79

105,50 69,00

101,32 52,93

105,75 71,00

99,36 63,89

106,00 73,00

90,83 57,62

106,25 75,00

101,47 72,23

106,50 78,00

2 2

- Usia 7 – 12 th

100,00

100,00

98,66

100,00

97,52

100,00

99,16

100,00

99,95

100,00

2

- Usia 13 – 15 th

90,19

95,00

91,26

100,00

94,53

100,00

93,39

100,00

93,60

100,00

2

7. 8

9

10

17,76

Realisasi

6,11

B

#)

Target

Ket. Capaian

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

P A

7,89

2015

1.

14,90

6,62

A D 2014

14,16

3

13,50

Angka Partisipasi Kasar (APK)


II - 47

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Realisasi dan Target No.

Indikator Kinerja Utama

2010 Tahun Dasar

2011

2012

2013

2014

2015

Ket. Capaian

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

11.

Angka Melek Huruf

92,83

93,05

92,84

93,31

92,88

93,56

92,91

93,82

93,23

94,07

2

12.

Angka Harapan Hidup (AHH)

77,69

77,69

71,87

78,12

72,13

79,56

72,30

80,99

73,49

85,00

2

13.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

13,46

12,00

11,83

11,50

7,58

11,00

7,13

10,50

7,68

10,00

1

14.

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

103,52

103,00

138,69

103,00

98,40

103,00

111,98

103,00

105,59

103,00

2

15.

Bayi Gizi buruk

1,53

0,97

1,28

0,95

0,55

0,94

0,98

0,92

0,77

0,91

1

16.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB (%)

15,60

16,09

12,81

16,59

12,80

16,84

13,01

17,08

12,23

17,58

2

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015 (diolah) ***) Angka Sangat Sementara #) Data Belum/ Tidak Tersedia

1

= Tercapai

2

= Belum Tercapai

3

= Sulit Tercapai

A D

2.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran dan Program RKPD 2015

E P

Indikator Sasaran dan Program RKPD 2015 merupakan penjabaran RPJMD Kab. Trenggalek tahun ke-5. Adapun capaian realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran I. 2.3.

P A

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

B

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek yang dicapai saat ini dengan yang direncakanan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara ilustratif, pola hubungan antara permasalahan wilayah, isu strategis, visi dan misi hingga program dan kegiatan dapat dilihat dalam Gambar berikut.


II - 48


Gambar 2.4. Pola Hubungan antara Permasalahan, Perumusan Visi Misi dan Perumusan Program Kegiatan Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu pencapaian target pembangunan, masih perlu dioptimalisasikan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 diharapkan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Indikator makro Kabupaten Trenggalek sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian Indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level Pemerintahan, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Trenggalek secara umum selama kurun waktu tahun 2010-2015, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional maupun regional. Permasalahan daerah yang diuraikan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah sebagaimana berikut :

P A

E P

B

A D

A. Urusan Wajib 1.

Pendidikan - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; - Tenaga pendidik masih belum sesuai dengan standar mutu pendidikan; - Belum semua kecamatan dan desa mempunyai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); - Penyebaran tenaga pendidik masih belum merata khususnya untuk daerah terpencil;


II - 49


2.

3.

4.

- Masih rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah dan kejuruan; - Jumlah tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi sesuai bidang studi sekolah kejuruan masih terbatas; dan - Jumlah angka buta huruf masih tinggi. Kesehatan - Masih kurangnya tenaga dokter spesialis; - Jumlah sarana dan prasarana kesehatan belum memadai terutama untuk daerah terpencil; - Jangkauan Puskesmas/Pustu dalam memberikan pelayanan kesehatan belum memadai (standarnya 1 Puskesmas melayani 10.000 jiwa, tapi di Kabupaten Trenggalek 1 Puskesmas melayani 30.858 jiwa); - Belum semua desa menjadi desa cakupan UCI; - Masih tingginya angka kematian ibu; - Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan daripada pengobatan penyakit; dan - Angka gizi buruk masih tinggi. Pekerjaan Umum - Kerusakan infrastruktur jalan aspal dan jembatan poros kecamatan; - Kurangnya dukungan infrastruktur jalan di wilayah potensi ekonomi strategis; - Kerusakan dan minimnya infrastruktur irigasi dan air baku penduduk; - Kerusakan dan minimnya infrastruktur pedesaan; - Belum selesainya pembebasan lahan untuk Pembangunan bendungan Tugu dan JLS; dan - Masih terjadinya banjir di musim penghujan. Perumahan - Terdapat 34 desa dengan resiko sanitasi sangat tinggi; - Belum terpenuhinya data kebutuhan perencanaan pembangunan keciptakaryaan; - Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum, persampahan dan air limbah di perkotaan dan perdesaan; - Masih banyaknya rumah tidak layak hun; - Masih tingginya kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan rndah (MBR); - Keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana prasarana keciptakaryaan; - Belum adanya pengelolaan TPA regional; - Belum optimalnya pengelolaan IPAL, TPST dan TPA; dan - Belum adanya regionaliasi pengelolaan air minum (SPAM) Regional). Penataan Ruang - Rendahnya pengendalian dan penataan ruang; dan - Belum adanya RDTR Kecamatan yang ditetapkan menjadi Perda. Perencanaan Pembangunan - Konsistensi perencanaan dan penganggaran Perhubungan - Kurangnya ketersediaan rambu2 lalu lintas; - Minimnya sarana dan prasarana perhubungan; dan - Terminal Bus masih Terminal Tipe B.

B

P A

5.

6. 7.

E P

A D


II - 50


8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lingkungan Hidup - Keterbatasan ketersediaan air baku penduduk; - Terjadinya longsor dan banjir di musim penghujan; - Kerusakan hutan lindung; - Terbatasanya RTH publik perkotaan; dan - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pertanahan - Masih terkendalanya pembebasan lahan untuk Pembangunan bendungan Tugu dan JLS; dan - Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum disertifikasi. Kependudukan Dan Catatan Sipil - Belum tertibnya masyarakat dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan - Gedung untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kurang memadai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Belum tersedianya Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (SpKj), Psikolog dan Tenaga Konseling terlatih dan minimnya tenaga pendamping bagi korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek; - Belum optimalnya fungsi lembaga P2TP2A dalam penanganan dan pemulangan bagi korban kekerasan secara terpadu; - Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan - Masih rendahnya tingkat kesadaran laki-laki ber-KB. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; dan - Masih rendahnya tingkat kesadaran laki-laki ber-KB. Sosial - Masih banyaknya jumlah penduduk miskin;

P A

B -

E P

A D

Tingkat kesenjangan sosial di masyarakat masih cukup tinggi; dan Masih banyaknya pengemis, gelandangan, anak terlantar yang belum terbina dengan baik.

14.

Ketenagakerjaan - Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah; - Masih tingginya kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja; - Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi; dan - Masih rendahnya kualitas SDM pencari kerja.

15.

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah - Masih tingginya jumlah usaha yang informal di Kabupaten Trenggalek; -

Kurangnya kesiapan sektor industri dan UMKM di Kab Trenggalek dalam menghadapi pasar bebas ASEAN;

-

Masih rendahnya daya saing produk UMKM;

-

Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan;


II - 51


16.

17.

18.

19.

20.

21.

- Masih rendahnya akses pemasaran produk UMKM; - Masih kurangnya kemitraan koperasi dan UMKM; - Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam penguasaan IT; - Masih banyaknya aktifitas sumber pembiayaan non formal (renten); - Belum optimalnya konektivitas antara UMKM dengan sektor Pariwisata; dan - Rendahnya cakupan koperasi aktif. Penanaman Modal - Masih rendahnya investasi oleh pihak swasta; - Pelayanan perijinan dirasakan masih terlalu panjang; - Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang persyaratan dan pelayanan perizinan yang diinginkan; dan - Masih rendahnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan melalui CSR. Kebudayaan - Minimnya event seni dan budaya yang digelar; - Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat; dan - Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah Pemuda Dan Olahraga - Masih rendahnya kualitas pemuda; - Minimnya sarana dan kesempatan bagu pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya; - Masih kurangnya sarana prasarana olahraga; - Masih rendahnya kualitas atlet; dan - Minimnya cabang olah raga yang berprestasi.

P A

E P

A D

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri - Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan; dan - Minimnya frekuensi koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP); - Rendahnya penilaian LAKIP; - Belum seluruh SKPD menerapkan SOP dan SPM; - Pelaksanaan distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; - Belum adanya standar penilaian kinerja PNS; - Minimya sosialisasi tentang UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); dan - Minimnya sosialisasi tentang UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ketahanan Pangan - Masih rendahnya mutu pangan; - Masih tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan beras; dan - Rendahnya Angka Kecukupan Gizi

B


II - 52


22.

23.

24. 25.

26.

Pemberdayaan Masyarakat Desa - Belum optimalnya peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang telah dilatih; - Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program-program penanggulangan kemiskinan; - Kurangnya komitmen penggunaan data P3BM untuk analisis data penanggulangan kemiskinan; dan - Minimnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam memahami dan mengaplikasikan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Statistik - Belum optimalnya Pusat Data Pembangunan Daerah; dan - Minimnya ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah. Kearsipan - Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang kearsipan Komunikasi Dan Informatika - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi kepada masyarakat; - Belum meratanya kualitas dan kuantitas jaringan internet di seluruh kecamatan; dan - Belum optimalnya sosialisasi program-program pembangunan daerah yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dan publikasi Perpustakaan - Rendahnya minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; dan - Masih tingginya angka buta huruf

E P

B. Urusan Pilihan 1.

P A

A D

Pertanian - Masih rendahnya industri pengolahan berbasis pertanian; -

Kondisi infrastruktur jalan banyak yang rusak sehingga menghambat transportasi dan distribusi hasil produksi pertanian dari masyarakat

-

Banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak karena bencana alam - JIDES ( Jaringan Irigasi Desa ) - JUT ( Jalan Usaha Tani ) - Lumbung Pangan - Dam dan saluran belum semuanya bisa tertangani

-

Masih kurangnya sarana produksi pertanian; Belum adanya database Pertanian secara terpadu; Menurunnya produktivitas di kawasan Agropolitan Kecamatan Bendungan, utamanya sayur-sayuran; Sentra Produksi Hortikultura; belum semua mendapat SL; Pengembangan buah unggulan daerah masih belum maksimal; Pengembangan Biofarmaka belum maksimal; Peralatan pasca panen hortikultura belum memenuhi kebutuhan petani; Serangan hama oryctes ryno ceras (wangwung) pada tanaman kelapa; Pasca panen kakao penanganannya belum maksimal; Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian;

-

Semakin meningkatnya endemis hama penyakit pada tanaman padi; Tidak stabilnya harga komoditas pertanian;

B


II - 53


-

Banyaknya GP3A dan P3A yang masih memerlukan pembinaan secara intensif; dan Rendahnya penggunaan teknologi baik pra maupun pasca panen.

2.

Kehutanan - Belum optimalnya penanganan lahan kritis; - Belum memadainya kondisi bangunan konservasi tanah dan air ; - Masih banyak terjadi konflik teritorial antara warga dengan pihak Perhutani; - Rumitnya pengurusan ijin penggunaan kawasan hutan; - Belum dikelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara optimal; - Belum optimalnya pengelolaan hutan kota; dan - Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

3.

Energi Dan Sumberdaya Mineral - Masih rendahnya SDM pertambangan sehingga hasil pertambangan dikirim dalam bentuk mentah (bahan baku) misalnya marmer, kaolin, dll; - Masih banyaknya kegiatan pertambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan - Masih diperlukan pengembangan energi baru terbarukan.

4.

Pariwisata - Infrastruktur jalan menuju obyek wisata yang merupakan salah satu penggerak sektor ekonomi Kabupaten Trenggalek banyak yang rusak dan kurang memadai; - Minimnya ketersediaan sarana pendukung obyek wisata, daya tarik wisata, dan promosi wisata; - Pembinaan terhadap pelaku wisata sebagai ujung tombak ekonomi pariwisata belum bisa dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh; dan - Belum adanya kesamaan dan kesatuan visi diantara pemangku kepentingan di sektor pariwisata bahwa sektor pariwisata merupakan sektor penggerak ekonomi yang utama. Kelautan Dan Perikanan - Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk membayar retribusi pelelangan ikan; - Masih rendahnya penerapan Teknologi Pemindangan GMP (cara berproduksi yang baik) dan SSOP (Prosedur Operasi Sanitasi Standar) secara optimal; - Tingkat konsumsi ikan terus naik, namun masih kategori rendah jika mengingat Trenggalek penghasil puluhan ribu ton ikan per tahun; - Pemasaran produk nilai tambah masih lokal dan dalam jumlah yang terbatas; - Masih belum adanya kelembagaan pelaku perikanan yang solid; - Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan laut dan perairan umum seperti penangkapan ikan dengan kompresor dan strom; - Perlunya peningkatan teknologi oleh nelayan demi peningkatan produksi perikanan tangkap; - Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat nelayan yang harus ditingkatkan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan; - Belum terkelolanya potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

5.

P A

E P

B -

A D

Kurangnya pengetahuan anggota anggota Pokmaswas Taman Kili-kili untuk pengelolaan kawasan konservasi penyu.


II - 54


6.

7.

8.

Perdagangan - Tidak stabilnya harga komoditas pertanian menyebabkan semakin rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya saing produk pertanian; - Masih kurang memadainya sarana prasarana pasar di Kabupaten Trenggalek baik pasar daerah maupun pasar desa/ tradisional; dan - Masih rendahnya pemasaran produk UMKM di pasar regional dan nasional. Perindustrian - Rendahnya daya saing IKM ; dan - Rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung industri kreatif Transmigrasi - Kurangnya minat masyarakat untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi; dan - Masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan keberangkatan transmigran.

P A

E P

B

A D


II - 55

BABAIII D E P P

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

A B



BAB III

RREEN N KKEEG DAAN MD GRRAAM OG N NAA PPRRO CAAN NC GIIAATTAAN PPRRIIO H DAAEERRAAH ORRIITTAASS D 3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.1.1. VISI

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2010-2015, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2010-2015 berangkat dari landasan visi :

“Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak”

A D

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Untuk itu, mewujudkan Trenggalek yang sejahtera merupakan tugas yang tidak ringan, tetapi harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Pencapaian kesejahteraan masyarakat akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Trenggalek yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

E P

P A

B

3.1.2

MISI

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi pembangunan Trenggalek 20102015 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2010-2015 adalah:

“Pembangunan Pro Rakyat”

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

III - 1


Yang dimaksud dengan Pembangunan Pro Rakyat adalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 dijabarkan ke dalam 3 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek sesuai Misi “Pembangunan Pro Rakyat” yang diarahkan untuk : Misi 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kunci utama menuju

Perubahan menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kepedulian sosial, partisipasi

masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 2.

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan (Pengembangan Pertanian, Agroindustri, Pemberdayaan UMKM), terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Trenggalek adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

E P

P A

B Misi 3.

A D

Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Trenggalek seutuhnya. BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

III - 2


Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

3.1.3.

TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Trenggalek 2010-2015 tersebut dilakukan melalui lima strategi pokok pembangunan, yaitu: 1. Pelayanan prima; 2. Perluasan lapangan kerja; 3. Peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah; 4. Peningkatan dan pemerataan pembangunan; 5. Pemberdayaan perempuan (peran gender). Pembangunan Trenggalek saat ini sedang mengalami tantangan serius berupa masalah pelayanan prima dan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, belum optimalnya otonomi desa, peran serta masyarakat dan gender, rendahnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam (SDA). Rencana kebijakan pembangunan Trenggalek dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang artinya meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan. Ini merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis, aspiratif dan partisipatif. Mengingat potensi dan kemampuan masyarakat yang berbedabeda, maka arah dan kebijakan pembangunan dirumuskan dengan strategi pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat miskin untuk menuju masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak. Sudah saatnya Trenggalek mengembangkan proses demokratisasi partisipatoris sebagai gerakan sosial baru, mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya pada arah politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam golongan masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang. Demokrasi partisipatoris adalah sejalan dengan Pembangunan Pro Rakyat dan menjadi relevan sebagai kebijakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Pembangunan Pro Rakyat merupakan suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat, pro kemiskinan, dengan memberi penekanan prioritas pada program perbaikan pelayanan publik, pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua demi peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan kesehatan yang murah dan memadai demi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia; dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian.

E P

P A

B

A D

Untuk mewujudkan 3 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 – 2015 sebagaimana Tabel 3.1. sebagai berikut :


III - 3


Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak Misi 1

Tujuan

Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan

1.1

1.2

Sasaran

Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan memadai

1.1.1

Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

1.1.2

Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu

1.2.1

Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, lakilaki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1.2.2

E P

P A

1.3

B

Perluasan lapangan kerja

1.3.1

1.3.2 1.3.3

1.4

Pengoptimalan penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender

1.4.1


Urusan yang membidangi Urusan Kesehatan

Urusan Pendidikan

A D Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketransmigrasian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

III - 4

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Visi: Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak Misi

Tujuan

1.5

2

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran

Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat

B

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan dan kebijakan publik

1.4.3

Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1.5.1

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1.5.2

Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

1.5.3

Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

E P

P A

2.1

1.4.2

Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis berbasis

cluster

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial

A D

2.1.1

Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

2.1.2

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikulktura dan perkebunan

2.1.3

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

2.1.4

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

2.1.5

Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan


Urusan yang membidangi

Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Pertanian

Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kehutanan

III - 5


Tujuan 2.2

2.3

2.4

Sasaran

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Penguatan pemerintahan desa

Peningkatan investasi dan kemudahan perijinan di bidang pertambangan dan pariwisata

B

2.2.1

Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang berdaya saing pasar

2.2.2

Meningkatnya produktifitas industri kecil dan menengah

Urusan Perindustrian

2.2.3

Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

Urusan Perdagangan

2.3.1

Meningkatnya sumberdaya perangkat desa dalam menggali dan mengelola keuangan desa/kelurahan untuk membiayai pembangunan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

2.4.1

2.4.2

Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur

2.4.3

Urusan Pariwisata

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW

Urusan Penataan Ruang

2.5.2

Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Urusan Pertanahan

2.5.3

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman

Urusan Pekerjaan Umum

2.5.6

Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, tertib dan lancar

Urusan Perhubungan

2.6.1

Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup

2.5.5

Pemeliharaan lingkungan hidup

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.5.1

2.5.4

2.6

Urusan Penanaman Modal

A D

Berkurangnya jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

E P

P A

2.5

Urusan yang membidangi Urusan Koperasi dan UKM


Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Lingkungan Hidup

III - 6


Tujuan

Sasaran 2.6.2 2.6.3

3

Memantapkan Harmoni Sosial Melalui Peningkatan Kesalehan Sosial, Penegakan Serta Penghormatan Terhadap Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dengan Didukung Birokrasi Yang Reformatif Dan Pelayanan Publik Yang Prima

3.1

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

B

Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

3.1.1

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

Urusan Perencanaan Pembangunan

3.1.2

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif.

3.1.3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

E P

P A


A D

3.1.4

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

3.1.5

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

3.1.6

3.1.7

Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan

3.1.8

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

3.1.9

Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

Urusan Komunikasi dan Informatika

3.1.10

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


Urusan Statistik

Urusan Kearsipan

III - 7


Tujuan

3.2

Sasaran

Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

3.2.1

Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Urusan Kebudayaan

3.2.2

Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat Meningkatnya minat baca masyarakat

Urusan Perpustakaan

3.2.3 3.3

3.4

Peningkatan peran pemuda serta pengembangan olah raga dan sarana prasarananya

Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

3.3.1

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

3.3.2

Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatnya penegakan supemasi hukum dan HAM Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

3.4.1

3.4.2

E P 3.4.3

P A

Sumber: RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015

B


Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A D

3.2. PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Perumusan prioritas dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran dan program yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan tahunan yang selaras dengan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program akan mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

3.2.1. Tema RKPD Adapun tema RKPD yang ditetapkan untuk Tahun 2015 adalah : “PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS AGRIBISNIS/AGROINDUSTRI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN DIDORONG INFRASTRUKTUR DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”


III - 8


Tema diatas dijabarkan ke dalam unsur pokok tema yaitu: 1) PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS AGRIBISNIS/AGROINDUSTRI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI, meliputi unsur-unsur : • Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; • Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobis/Agroindustri; • Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); • Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; • Perluasan Lapangan Kerja; 2) PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, meliputi unsur-unsur : • Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; • Pemeliharaan Lingkungan Hidup 3) PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING, meliputi unsur-unsur : • Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik; • Penguatan Pemerintahan Desa • Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender • Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial • Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai; • Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu; • Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata; • Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia; • Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga

E P

3.2.2. Prioritas, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

P A

A D

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan, dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun 5 prioritas pembangunan daerah Trenggalek Tahun 2015, sebagai berikut : 1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis/ Agroindustri; 2. Peningkatan Investasi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan; 4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Rakyat; dan 5. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Pemerintahan Desa. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan kedalam arah-arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 adalah :

B

1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis/ Agroindustri;  meningkatkan ketersediaan pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan;  meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;  mengembangkan agribisnis berbasis komoditas unggulan untuk memberdayakan perekonomian rakyat;  mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;  meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian, peternakan, dan perikanan;  meningkatkan sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan; BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

III - 9


 meningkatkan upaya konservasi hutan mangrove dan penyu;  meningkatkan inovasi dan teknologi dalam agribisnis mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran;  meningkatkan jejaring pasar produk-produk pertanian;  meningkatkan pemberdayaan petani, nelayan dan lembaga-lembaga pendukungnya;  memberdayakan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; dan  melaksanakan program Trengginas Galang Ekonomi (“TRENGGALEK”) bidang pertanian, peternakan dan perikanan. 2. Peningkatan Investasi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);  meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;  meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal;  meningkatkan promosi dan produktivitas sektor pariwisata;  meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata;  mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha wisata;  meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk UMKM;  memperkuat kelembagaan Koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);  meningkatkan peran CSR dalam pemberdayaan UMKM;  meningkatkan peran serta perempuan dalam pengembangan koperasi dan UMKM (kesetaraan gender);  menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif;  memperluas dan mempermudah akses permodalan dengan lembaga keuangan;  memperluas jejaring pasar bagi koperasi dan UMKM; dan  melaksanakan program Trengginas Galang Ekonomi (“TRENGGALEK”) bidang UMKM.

E P

P A

A D

3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan lingkungan Hidup;  meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur kabupaten, poros kecamatan dan wilayah perbatasan;  meningkatkan infrastruktur di wilayah potensi ekonomi strategis dalam rangka menunjang aksesibilitas;  memfasilitasi percepatan realisasi pembangunan Bendungan Tugu;  memfasilitasi percepatan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS);  memfasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);  meningkatkan sanitasi permukiman, drainase, air bersih, MCK dan persampahan;  meningkatkan infrastruktur irigasi pengairan dalam rangka peningkatan produksi pertanian;  mengembangkan sarana prasarana bangunan air dan Pelestarian Sumber Air (PSA);  Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);  meningkatkan infrastruktur perdesaan untuk mengurangi disparitas wilayah;  meningkatkan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman (Kampung Sehat);  mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung program “Green City” di kawasan perkotaan;  meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup;  mengurangi dampak pencemaran lingkungan;  meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan  memanfaatkan fungsi kawasan lindung dengan berbasis pembangunan berkelanjutan;

B


III - 10


4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Rakyat;  meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin;  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;  meningkatkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);  merintis pelaksanaan P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting dan Monitoring);  mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan tingkat pusat dan provinsi;  memfasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;  melanjutkan dan memfasilitasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP);  meningkatkan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);  meningkatkan pemberdayaan eks-PMKS;  meningkatkan penanganan korban bencana alam dan konflik sosial;  meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);  memfasilitasi dan mengembangkan Program Kabupaten Layak Anak (KLA);  meningkatkan peran CSR dalam kegiatan sosial;  meningkatkan peran lembaga penempatan kerja;  menciptakan kegiatan padat karya produktif;  meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;  meningkatkan kualitas tenaga kerja;  mensosialisasikan peraturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan;  memberdayakan TKI Purna;  meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);  mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;  meningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);  memelihara kantrantibmas dengan pencegahan tindak kriminal serta penegakan peraturan daerah;  meningkatkan kerjasama penegakan supremasi hukum dengan instansi vertikal yang membidangi penegakan hukum dan HAM;  meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan terhadap bencana;  meningkatkan stabilitas politik;  mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Kab. Trenggalek Tahun 2015;  meningkatkan peran FKUB dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama;  meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;  menyelesaikan dan mencegah konflik baik intra maupun antar-umat beragama; dan  meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.

E P

P A

B

A D

5. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Pemerintahan Desa;  mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;  meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan dengan menata struktur organisasi pemerintahan secara bertahap dan berlanjut;  meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan struktural;  meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Mininal (SPM);  mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik; BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

III - 11


 mengoptimalkan peran forum Murenbang untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;  mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi;  meningkatkan keterbukaan informasi publik;  menerapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);  melaksanakan pengurusan dan penetapan status asset tanah milik pemda;  menuntaskan program wajib belajar 9 Tahun menuju wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun;  mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  menuntaskan program penyetaraan pendidikan madrasah diniyah salafiyah dengan pendidikan umum;  mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);  mengupayakan keberlanjutan program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);  meningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal;  meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;  meningkatkan kualitas dan pemerataan guru;  meningkatkan penerapan SPM bidang pendidikan;  mengembangan sekolah inklusi di kecamatan;  mengurangi angka buta aksara;  meningkatkan Angka Transisi dari SLTP ke SLTA;  menyelenggaraan Akademi Komunitas;  meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin;  meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya;  mengusahakan ketersediaan dokter spesialis;  meningkatkan kualitas tenaga kesehatan serta penyebarannya;  perbaikan sistem keuangan dan kapasitas Puskesmas berdasarkan kinerja;  revitalisasi Posyandu;  meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak;  meningkatkan cakupan KB Aktif pada PUS;  memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil;  meningkatkan upaya penanggulangan masalah penyakit menular dan wabah;  mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  mengembangkan program kabupaten sehat;  meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan keuangan desa;  meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik;  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;  meningkatkan pengelolaan lembaga ekonomi desa;  memperbaiki sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa;  meningkatkan pembinaan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;  meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;  mendorong pengembangan kearifan lokal dan pemanfaatannya bagi pemberdayaan masyarakat yang tidak bias gender;  menguatkan kelembagaan gender;  meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga;  meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;  menerapkan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Responsif Gender (PPRG);  meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan;  meningkatkan upaya pembibitan altet;  mengembangkan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;  meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; dan  meningkatkan pembinaan pemuda/atlet berprestasi.

E P

P A

B


A D

III - 12

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis/Agroindustri No.

Sasaran

Program

Indikator Sasaran / Program

Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan

1

Jumlah peningkatan ketersediaan bahan pangan - Beras

108.133 ton/thn 94.634 ton/thn

- Jagung - Telur - Daging - Kedelai

- Kacang Tanah

E P

P A

2

B

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikulktura dan perkebunan

1

Program Peningkatan kesejahteraan petani

- Ubi Jalar

235 thn/ton 3.680 ton/thn 10.499 ton/thn 117 ton/thn 3.912 ton/thn

A D

- Kacang Hijau

- Ubi Kayu

Kantor Ketahanan Pangan/ Dinas Pertahutbun/ Dinas Peternakan

385.452 ton/thn

1.021ton/t hn 100 kal/kapita/ hari

2

Angka kecukupan gizi masyarakat sesuai standar minimal di tingkat konsumsi (Kal/Kapita/Hari)

3

Jumlah regulasi ketahanan pangan

4.00 regulasi

Kantor Ketahanan Pangan

1

% Pembinaan Kelembagaan Potan Trampil Agribisnis (PUAP)

20.00 Gapoktan

Dinas Pertahutbun

Kantor Ketahanan Pangan

/LKM-A 2

% peningkatan kelompok tani yang mendapatkan bantuan modal Agribisnis (PUAP)

28 Gapoktan

3

Jumlah Distributor yang menyalurkan pupuk sesuai aturan

9 Distributor

Bagian Administrasi Perekonomian

2

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

1

% Peningkatan fasilitasi pemasaran

100.00%

Dinas Pertahutbun

3

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

1

% petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian

100.00%

Dinas Pertahutbun


III - 13

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 No.

Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

4

Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1

2

% peningkatan produksi hasil pertanian : - Padi

109.17 %

- Jagung

120.74 %

- sayuran

122.17 %

- Buah-buahan

122.76 %

- Biofarmaka

122.76 %

- Infrastruktur Pertanian % peningkatan produktivitas hasil pertanian :

42.00 %

- Padi

104.92 %

- Jagung

107.62 %

- sayuran

105.30 %

B 5

3

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

1

4

A D 135.23 %

- Biofarmaka

122.76 %

% peningkatan produksi perkebunan Kakao

P A

109.79 %

Cengkeh

327.03 %

Kopi % peningkatan produktivitas hasil perkebunan Coklat

102.94 %

Kelapa

109.79 Ppm/Ppo

Cengkeh

327.03 Ppm/Ppo

Kopi

102.94 Ppm/Ppo 100.00%

1

% Peningkatan SDM penyuluh pertanian

2

% peningkatan jumlah petani trampil

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1

% peningkatan jumlah ternak sakit yang diobati % pelaksanaan pencegahan penyakit hewan

3

% pemberantasan dan pengamatan penyakit hewan


Dinas Pertahutbun

197.36 %

Kelapa

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2

Dinas Pertahutbun

- Buah-buahan

E P 3

Dinas Pertahutbun

Dinas Pertahutbun

197.36 Ppm/Ppo

Dinas Pertahutbun

101% 610 ekor

Dinas Peternakan

2.700 ekor

157 desa

III - 14


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6 Dinas Peternakan

2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1

% peningkatan produksi daging

3.681 Ton

2

% peningkatan produksi telur % peningkatan populasi ternak besar

3.711 Ton

4

% peningkatan populasi ternak kecil

306.776 ekor

5

% peningkatan populasi ternak unggas

2.470.772 ekor

6

% peningkatan produksi susu

17.000.00 0 liter

7

% peningkatan keberhasilan IB

21.600 ekor

1

% kelompok ternak yg terlibat promosi/pemasaran hasil ternak

30.00%

2

% pembinaan kelompok

30.00%

1

% peternak yang mendapat pelatihan teknologi peternakan

65.00%

Dinas Peternakan

1

% peningkatan hasil hutan non kayu

133.00%

Dinas Pertahutbun

2

% peningkatan hasil kayu hutan

65.00%

Program Rehabilitasi hutan dan lahan

1

% penurunan kritis

100.00%

Dinas Pertahutbun

Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan

1

% perlindungan dan konservasi hutan

100.00%

Dinas Pertahutbun

4

Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1

Tertib & terkendalinya penebangan & peredaran hasil Hutan

100 Pejabat/Ka des

Dinas Pertahutbun

5

Program peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam

1

% Peningkatan SDM kelompok pengelola hutan

100.00%

Dinas Pertahutbun

1

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

1

% jumlah kelompok yang memperoleh fasilitas

5.00 %

Dinas Kelautan& Perikanan

2

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

1

% Peningkatan SDM kelompok pengawas perikanan

46.64 %


3

3

4

Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi hasil peternakan

4

Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan

1

ProgramPemanfaatan potensi sumber daya hutan

P A

B 2 3

5

Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya

E P


52.244 ekor

Dinas Peternakan

A D lahan

III - 15


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

perikanan dan kelautan

3

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut

1

% penanganan pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut (SDL) yang berhasil ditangani

30.00 %


4

Program peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

1

% kawasan mangrove yang terlindungi thd. kemungkinan adanya bencana alam laut

20.00 %


5

Program pengembangan budidaya perikanan

1

% peningkatan produksi perikanan budidaya

40.25 %


6

Program pengembangan perikanan tangkap

1

% peningkatan produksi perikanan laut

324.73 %


2

% peningkatan produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)

9.37 %

1

% peningkatan tingkat konsumsi ikan

7

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

B 2.

E P

P A

8

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

A D 23.40 %

2

% peningkatan produksi ikan olahan

3

% peningkatan jumlah ikan yang dipasarkan

622.08 %

1

% peningkatan luas kawasan budidaya perikanan

21.77 %

2

% peningkatan jumlah RTP budidaya

27.65 %


1.020.60 %


Peningkatan Investasi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

No.

Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

1

Intensitas penyelenggaraan pameran investasi

100.00%

KPPM

2

Kerjasama investasi 100.00%


1

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

a. Jumlah Laporan KeuanganTriwulan BUMD b. Jumlah Laporan Tahunan BUMD


100.00%

III - 16


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

2

2

Meningkatnya ketaatan penggunaan air bawah tanah (ABT) dan pengurangan jumlah pelanggaran penambangan liar

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1

% peningkatan jumlah investasi

10 %

2

Rata-rata waktu perijinan terbit (IMB, ijin-ijin lain) % Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan

100.00 % 100.00%

KPPM

KPPM

KPPM

4

Program peningkatan pembinaan dan sosialisasi perijinan

1

% Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal

100.00%

2

% Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

100.00%

1

% Peningkatan Kegiatan Pertambangan yang sesuai dg peraturan perUUan

100.00 %

Dinas Koperindag tamben

A D

1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan, Energi dan Migas

P A

1

% terpenuhinya kebutuhan listrik dan sumber energi baru

66.10 %


Program Air Bawah Tanah (ABT)

1

% tertibnya pengelolaan air tanah

78.57 %


Program Pengusahaan Pertambangan umum

1

% peningkatan Pengusahaan Pertambangan Umum

76.92 %


1

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1

% peningkatan kunjungan wisatawan

123.83 %

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2

Program Pengembangan destinasi pariwisata

1

% obyek wisata yang layak jual

35.71 %


2

% peningkatan pembangunan sarana prasaran pariwisata

100.00%

1

% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency

600.00%

2

% Peningkatan Pembinaan Pelaku wisata

300.00%

1

% Peningkatan kapasitas produksi produk UMKM

2.75 %

3

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro

2 kegiatan

1

4

4

d. % Jumlah kerjasama dg CSR

Program peningkatan sarana dan prasarana perijinan

B Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

130.00 %

3

3

3

c. % Jumlah Pendapatan Daerah dari Pembagian Deviden BUMD

1

E P

Program pengembangan kemitraan

Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif




III - 17


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing pasar

5

Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

2

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

1

% Peningkatan jumlah UMKM yang memiliki kemampuan manajerial

5.69 %


3

Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1

% Peningkatan jumlah lembaga koperasi

20,35 %


4

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1

% Peningkatan Sarana Informasi Pemasaran Produk UMKM

100.00 %


2

% Peningkatan kegiatan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah

66.67 %

3

a. Jml Pelunas Pinjaman 2006 dan 2007 (Kredit PMUM)

83.33 %

b. Jml Rp Pinjaman 2006 dan 2007 (Kredit PMUM) % peningkatan wilayah pemasaran bagi produk industri dan perdagangan

100.00 %

1

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah

1

B 2

3

E P

P A

3 6

1

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


A D 100.00 %


1

% pelaku usaha yang memahami aturan perlindungan konsumen

31.89 %


1

% jumlah PKL dan asongan yg mendapat bantuan % peningkatan Jumlah IKM baru

15.56%


17.24 %


100.00%

Bagian Administrasi Perekonomian Dinas Koperindag tamben

1 2

% Monev DBHCHT

1

% peningkatan kemampuan penerapan Tekhnologi

2.59 %

2

% IKM yang menerapkan kemampuan tekhnologi industri

2.59 %


1

% Peningkatan jumlah Pengusaha baru

100.00 %


2.

% Peningkatan Kapasitas Produksi untuk Pengusaha Industri


0.33 %

III - 18

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 3.

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan;

No.

Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

Dinas PU Bina Marga & Pengairan

1

2

Program pembangunan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

3

4

% Ketersediaan prasarana jalan yang kondisinya baik (memenuhi standar/ beraspal mantap)

41,34%

2

% Ketersediaan prasarana jembatan yang kondisinya baik (memenuhi standar)

84.64 %

3

% peningkatan jalan makadam menjadi Lapen/aspal

34.48 %

4

% Peningkatan jalan Lapen menjadi Hot Mix

4.26 %

5

% peningkatan jembatan lingkungan

20.00 %

1

% pemeliharaan jalan Kabupaten

Program tanggap darurat jalan dan jembatan

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

2

A D

Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan rutin

80.22 %

Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan berkala

11.27 %

Panjang Jalan yang di tingkatkan

13.21 %

E P

P A

B

1

Dinas PU Perkimsih Dinas PU Bina Marga & Pengairan

% pemeliharaan jembatan Kabupaten Jembatan yang mendapat pemeliharaan rutin

80.00 %

Jembatan yang mendapat pemeliharaan berkala

28.57 %

Jembatan yang di tingkatkan

33.33 %

1

% volume kerusakan jalan diperbaiki

40.00 %

2

% volume kerusakan jembatan diperbaiki

34.69 %

1

% Pemanfaatan data base jaringan jalan di Kabupaten sebagai dokumen induk perencanaan

100.00 %




III - 19


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

2

Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat

5

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

% pemenuhan sarana prasarana kebinamargaan

2.27 %


1

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

1

% Peningkatan kondisi jaringan irigasi

20.00 %


2

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

1

% Peningkatan luas areal sawah yang di airi

20.00 %


3

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1

% peningkatan ketersediaan sumber daya air

20.00 %


4

Program pengendalian banjir

1

% Menurunnya luas genangan banjir

25.00 %


5

Program pembangunan saluran drainase/ goronggorong

1

% peningkatan panjang drainase yang layak

19.50 %


2

% peningkatan panjang drainase lingkungan yang layak

55.00 %

Dinas PU Perkimsih

1

% peningkatan turap/talud/bronjong

35.00 %


Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1

% peningkatan kondisi talud/bronjong kondisi baik

20.00 %


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

Pembangunan Jaingan air bersih/air minum

90.00 %

Dinas PU Perkimsih

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1

% peningkatan infrastruktur perdesaan

2

panjang jalan lingkungan yang dibangun

33.45 %

3

Panjang TPJ,TPT,TPB yang dibangun

65.00 %

6

B 9

3

4

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman

Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW

E P

P A

7

8

Program pembangunan turap/talud/bronjong

A D

Dinas PU Perkimsih

1

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

% peningkatan sarana prasarana sanitasi

2

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.

% bencana kebakaran yang tertangani

60.00 %

BPBD / Satpol PP

1

Program Perencanaan Tata Ruang

1

tersusunnya dokumen Raperda Tata Ruang

2 dokumen

Bappeda


Dinas PU Perkimsih

III - 20


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

5

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib, dan Lancar

2

Program Pemanfaatan Ruang

1

Kegiatan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

0.00

Bappeda

3

Program pengendalian pemanfaatan ruang

1

1.00

Bappeda

1

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

1

Dokumen masterplan ruang terbuka hijau (RTH) pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLJ

100.00 %

Dinas Hubkominfo

2

3

Program peningkatan pelayanan angkutan

B 6

Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

pemeliharaan prasarana dan fasilitas Terminal

100.00%

1

peningkatan jumlah armada angkutan

100.00 %

2

peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan

100.00%

3

peningkatan pelayanan lalu lintas

100.00%

4

Jumlah MPU yang tertib dlm mengurus ijin trayek penambahan sarana dan prasarana terminal

100.00% 100.00%

Dinas Hubkominfo

1

peningkatan jumlah rambu lalu lintas

100.00 %

Dinas Hubkominfo

2

peningkatan jumlah lampu lalu lintas

24.00 %

3

peningkatan jumlah pagar pengaman jalan (guardrail)

100.00 %

4

peningkatan jumlah marka jalan

100.00 %

E P

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

P A

4

2

1

A D

Dinas Hubkominfo

5

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1

peningkatan armada yang layak

100.00 %

Dinas Hubkominfo

6

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

PNS yang mengikuti diklat bidang hubkominfo

30.00 orang

Dinas Hubkominfo

1

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1

% Tanah milik Pemkab yg sudah disertifikasi

85.00%

BPKAD

2

% Peningkatan Pensertifikatan Tanah di Kab. Trenggalek (Proda)

10000%

Bagian Administrasi Pemerintahan


III - 21


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6 Bagian Administrasi Pemerintahan

2

% Identivikasi/Inventarisa si dan Penertiban Tanah/Lahan Pemkab Trenggalek

2.00%

4

% Pengadaan /Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan Untuk Kawasan Perkantoran/Fasilitas Umum

5.00%

5

% Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Pertanahan Bagi Pemkab, Pemerintah Kelurahan dan Desa

10.000%

6

% Fasilitasi Penetapan/Ijin Lokasi

20.00 %

7

% Peta Desa/Kelurahan

20.00 %

8

% Batas Desa/Kelurahan/ Kecamatan

20.00 %

9

% Pendampingan Program Nasional Pensertifikatan tanah (PRONA)

25.00 %

10

% Penyelesaian Sengketa / kasus Tanah Negara

25.00 %

11

% Fasilitasi Pemasangan Patok Batas Hutan dgn Tanah Warga

25.00 %

12

% Fasilitasi Penetapan dan Pengukuuhan Kawasan Hutan

25.00 %

1

Pembebasan Lahan JLS :

E P

P A

B

3

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2

A D

Km Pembebasan Lahan Penduduk

1.05 Km

Km Pembebasan Lahan Perhutani

9.31 Km


Pembebasan Lahan Bendungan Tugu : Km Pembebasan Lahan Penduduk

1.05 Km

Km Pembebasan Lahan Perhutani

9.31 Km


III - 22


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

1

Program peningkatan pengawasan dan pemantauan pencemaran / kerusakan lingkungan dan SDA

Kantor LH

100.00 %

Udara

100.00 %

Limbah cair

100.00 %

2

% peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

50.00 %

3

% sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan penilaian kota sehat Adipura dan Adiwiyata

22.00 %

4

Pengadaan dan pemasangan papan informasi LH

27.78 %

5

Pembangunan Biopori

25.00 %

6

Pembangunan Sumur resapan

12.00 %

7

Pembangunan Biogas

14.00 %

P A

8

Pengiriman PNS LH Diklat/Bimtek pengelolaan/ pengawasan/ pengendalian LH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi LH

1

Penyusunan data base dan laporan pengelolaan LH (data base dan SLHD)

3

Program Peningkatan pengendalian polusi

1

% pengujian emisi kendaraan bermotor

4

Program Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)

1

Pengembangan/pemelih araan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)

2

Meterisasi penerangan jalan umum (PJU)

1

% bertambahnya ruang terbuka hijau

2

Pengembangan dan pemeliharaan taman dan tugu batas kota/Kab.

40.00 %

3

Pengembangan dan pemeliharaan RTH kawasan perkotaan

30.00 %

B Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tingkat pencemaran air, udara, dan limbah cair menurun

Air

2

8

1

1

E P

Program Pengelolaan Ruang terbuka hijau (RTH)


A D 13.00 orang

17.00 unit/buku

Kantor LH

Dinas Hubkominfo 18.00 %

17.00 Pemasanga n Kwh meter 10.00 %

Dinas Hubkominfo

Kantor LH

III - 23


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

9

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

2

Program Rahabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

1

% ekosistem tanah yang diperbaiki ( kesuburannya )

0.64 %

Kantor LH

3

Program penanaman dan pemeliharaan pohon lindung jalan, taman dan hutan kota

1

% bertambahnya tanaman tepi jalan dan hutan kota

28.00 %

Kantor LH

4

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1

% peningkatan jumlah kawasan sumber air yang dikonservasi

3.64 %

Kantor LH

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

1

peningkatan jumlah TPS

16.00 %

2

% Kenaikan sampah yang diangkut % kenaikan sampah yg diolah

100.00 %

Dinas PU Perkimsih

3

4.

5.00 %

Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Rakyat;

No.

Sasaran

Program

1

2

3

1


1

E P

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

P A

B

2

A D


Program pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal

4

1 2

% warga miskin yang meningkat pendapatannya % penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Target Capaian 2015

SKPD

5

6

2.10 %

Disnakertransos

20.00 %

Disnakertransos

500.00 orang

Disnakertransos

Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian

3

% Meningkatnya partisipasi masy. Dalam menangani PMKS

4

Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin

57,406 RTS

5

Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin

157 desa/kel

6

Jumlah fasilitas infrastruktur perdesaan

100.00 %

Bag. Adm. Pembangunan

7

% distribusi raskin sampai ke Rumah Tangga Sasaran

100.00 %


8

% penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana

50.00 %

Bagian Administrasi Kesra

1

% Jumlah penerima bantuan keagamaan

100.00 %


2

% Jumlah penerima bantuan kespora

100.00 %


III - 24


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6 Disnakertransos

2

3

4

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal


1

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1

% lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi

39.13 %

2

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1

% anak terlantar, anjal, anak cacat & anak nakal yg diberi bantuan

2.34 %

1

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1

% anak cacat & penyandang trauma yg diberi pendidikan dan pelatihan

1.95 %

2

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo

1

% peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo

66.74 %

2

% anak panti yang mendapat bantuan permakanan

2.66 %

Disnakertransos Disnakertransos

3

Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

1

% eks penyandang penyakit sosial yang dibantu dan difasilitasi

25.97 %

Disnakertransos

4

Program Pembinaan anak terlantar

1

0.87 %

Disnakertransos

1

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

% anak terlantar yg diberi pelatihan ketrampilan % penurunan jumlah penduduk miskin

-

Disnakertransos

% warga miskin yang meningkat pendapatannya % penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

2.10 %

E P

P A

B

1 2 3

4

5 6

A D

% Meningkatnya partimsipasi masy. Dalam menangani PMKS Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin

20.00 %

500.00 %

100 % RTS


157/157 Desa/Kel

7 8 9

2

Program pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal

1

2

Jumlah fasilitas infrastruktur perdesaan % distribusi raskin sampai ke Rumah Tangga Sasaran % penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana % Jumlah penerima bantuan keagamaan

100.00%

Bag. Adm. Pembangunan

100.00%

Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Kesra

% Jumlah penerima bantuan kespora

100.00%


50.00 %

100.00%


III - 25


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

5

Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK

1

2

Program Informasi, monitoring, perencanaan tenaga kerja

Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

1

2

6

7

8

9

Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

1

Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan HAM

1

% penurunan angka pengangguran

Disnakertransos

- AKL

22.24 %

- AKN

53.54 %

- AKAD

37.93 %

1

% kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan tenaga kerja

100.00%

Disnakertransos

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1

% peningkatan jumlah tenaga terampil

10.53 %

Disnakertransos

Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1

% penurunan kecelakaan kerja

100.00%

Disnakertransos

2

% berkurangnya jumlah pelanggaran thd per undangundangan ketenaga kerjaan

100.00%

3

% meningkatnya peserta jamsostek

108.77 %

E P

Program Informasi, monitoring dan perencanaan transmigrasi

P A

A D

4

% peningkatan UMK

147.88 %

1

% Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi % Calon transmigran yang diberangkatkan

100.00%

% peningkatan jumlah transmigran yg berangkat % kecukupan personil aparat Linmas

100.00%

Disnakertransos

80.00 %

Kantor Kesbang linmas

2 1

Disnakertransos

18.18 %

2

Program Transmigrasi regional

1

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 2

% peningkatan personil yg dididik dan dilatih kelinmasan

100.00 %

2

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

1

% terselenggaranya koordinasi dini antar lembaga dan instansi

5 ∑ forum


3

Program Kemitraaan Pengembangan wawasan kebangsaan

1

% terselenggaranya Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB) dan KOMINDA

4 ∑ forum


2

% terlayaninya administrasi ijin survey Ʃ kegiatan penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)

100.00 % 4∑ penyuluh


% ketaatan masyarakat terhadap perda

100.00 %

Satpol PP

B

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

Program Peningkatan kesempatan kerja

1

Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

1

2

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1


III - 26


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6 Satpol PP

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

% kecukupan personil aparat Satpol PP

100.00 %

2

% personil Satpol PP yang ikut diklat % Kegiatan deteksi dini yang dilakukan Satpol PP

2 orang

3 10

11

Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

Lestari dan berkembangnya seni dan kebudayaan daerah

1

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1

Peningkatan jumlah anggota TRC yang terlatih dalam penanganan tanggap darurat bencana

133.33 %

2

% jumlah sarana, prasarana dan alat berat tanggap darurat yang tersedia

100.00 %

3

% daerah rawan bencana yang terpantau dengan monev

100.00 %

4

% jumlah korban bencana yang mendapat bantuan (logistik dan/atau uang dan/atau tenaga)

90.00 %

5

% daerah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana

100.00 %

E P

P A

A D

Program Pengembangan Nilai Budaya

1

Jumlah adat budaya yang dilestarikan

100.00 %


2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1

Jumlah naskah kekayaan budaya & kesejarahan serta benda cagar budaya yang dikelola

100.00 %


3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.

% Kelompok keseni dan kebudayaan yang dibina % peningkatan even seni dan budaya

8.33 %


B

Meningkatnya minat baca masyarakat & pengetahuan tentang perpustakaan

BPBD

1

2.

12

100.00 %

225.00 %

3.

Jumlah sarana penyelenggraaan seni dan budaya

166.67 %

4

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1

% Jumlah kemitraan yang dilaksanakan

3.00 kemitraan


1

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1

Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan Meningkatnya jangkauan layananan perpustakaan

100.00 %

KPAD

100.00 %

KPAD

2


III - 27


Sasaran

Program


Target Capaian 2015

SKPD

1

2

3

4

5

6

% peningkatan SDM pengelola perpustakaan Meningkatnya sarana prasarana perpustakaan : pengguna layanan perpustakaan elektrik

100.00 %

KPAD

pengguna layanan internet

75.00 %

3 4

5.

KPAD 100.00 %

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Pemerintahan Desa

No.

Sasaran

Program


1

2

3

4

1

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

Target Capaian 2015 5

SKPD

Bappeda

6

1

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1

aparat perencana yg mengikuti Diklat/bimtek/semina r/ workshop perencanaan

215.00

2

Program Perencanaan pembangunan daerah

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

1.00

Bappeda

3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada

2.00

Bappeda

4

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4.00

Bappeda

5

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100.00 % program

Bappeda

6

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

2dokumen

Bappeda

7

Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 dokumen

Bappeda

8

Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1 dokumen

Bag. Adm. Pemerintahan

P A

E P

B


A D

III - 28


Sasaran

Program


1

2

3

4

3

4

5

Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Program Perencanaan sosial budaya

Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

B 2

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

SKPD 6

9

Terlaksananya kegiatan sinkronisasi teknis Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.00 Kegiatan

Bappeda

10

Terlaksananya musrenbang kecamatan dan desa

14.00 paket (Kecamata n)

Kecamatan dan Kelurahan

1

Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

3 dokumen

Bappeda

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Ekonomi

3 kegiatan

1

Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

2 dokumen

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3 kegiatan

1

E P

P A


A D 3 dokumen

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3 kegiatan

Bappeda

Bappeda

6

Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1

Dokumen pemetaan daerah rawan bencana

1 dokumen

Bappeda

7

Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

Kegiatan penetapan kawasan wilayah strategis & cepat tumbuh

1 kegiatan

Bappeda

2

Monitoring dan Evaluasi Percepatan Program-Program Strategis Pembangunan Daerah

1 kegiatan

1

% KTP yang diselesaikan dalam jgk waktu 1 hari

100.00 %

2

% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

90.00 %

3

% Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

85.00 %

4

% penduduk ber KTP

90.00 %

5

% bayi ber Akte Kelahiran

95.00 %

1

Program Penataan administrasi kependudukan


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

III - 29


Sasaran

Program


1

2

3

4

3

4

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

1

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Sekretariat DPRD

% penerbitan perda

100.00 %

2

% aspirasi yang ditindaklanjuti

100.00 %

3

Ketepatan agenda sidang % peningkatan pajak daerah

100.00 %

1

6

3.00 %

Dinas Pendapatan

2

% peningkatan retribusi daerah

5.00 %

Dinas Pendapatan

3

% peningkatan pendapatan daerah lainnya yang sah

3.00 %

Dinas Pendapatan

4

% ketersediaan Sistem Informasi keuangan daerah % kendaraan dinas dalam kondisi baik :

100.00 %

BPKAD

Roda 4

80.00 %

Roda 2 6

8

BPKAD

A D

Kecepatan waktu pencairan SP2D

E P 7

B

SKPD

1

5

P A


% PAD dibanding PDRB % peningkatan PAD dari penyewaan tanah eks bengkok

85.00 % 2 hari

BPKAD

7.00 %

Dinas Pendapatan

100.00 %


9

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan dan penyusunan pelimpahan kewenangan Bupati ke camatan

100.00 %

10

Jumlah bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan

50.00 %

Bag Adm Pembangunan

2

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

1

PNS yang bersertifikat pengadaan barang/jasa

280 Orang

Bag Adm Pembangunan

3

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

% laporan data pelaksanaan pembangunan

100.00 %

Bag Adm Pembangunan

2

% pelaksanaan fisik konstruksi sesuai jadwal dan dana

100.00 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Pengelolaan Keuangan & Barang Lingkup Setda berjalan dg lancar

100.00 %

4


Bag. Adm. Keuangan

III - 30


Sasaran

Program


1

2

3

4 2

3

5

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih


Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Setda berjalan dg lancar Penyusunan Rencana Kegiatan & Anggaran SKPD (RKA DPA) Lingkup Setda

100.00 %

SKPD 6

100.00 %

5

Program Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan

1

% pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar

22.00 %

Dinas Pendapatan

1

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

% penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah kabupaten

75.00 %

Inspektorat

2

% ketaatan obrik terhadap temuan Inspektorat % pemenuhan pelaksanaan PKPT & Non PKPT

95.00 %

3

B

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

A D

4

% kepatuhan terhadap peraturan indikator capaian kinerja perundangundangan

95.00 %

1

% tenaga pemeriksa yg mendapat pendidikan dan latihan teknis /penjenjangan pengawasan

95.00 %

2

% tenaga APIP yang mendapat Indikator capaian program diklat non teknis

84.00 %

E P

P A

2

50.00 %

Inspektorat

4

Program peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan sandi

2

Tersedianya sarana dan prasarana untuk kelancaran komunikasi

100.00 %

Bagian Humas dan Protokol

5

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1

Intensitas update berita website Humas Setda Trenggalek per minggu

100.00 %


2

Intensitas upgrade website Pemkab Trenggalek per minggu

12.00 %

1

Terlaksananya Pemberian Bantuan Keuangan

100.00 %

Bag. Adm. Keuangan

2

Implementasi Sistem Akuntabilitas oleh SKPD sesuai dengan pedoman Sistem AKIP

100.00 %

Bag. Organisasi

6

Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah


III - 31


Sasaran

Program


1

2

3

4

6

B

Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.

1

3

Terlaksananya budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja

100.00 %

4

Tingkat kesesuaian OPD dengan peraturan perundangundangan dan kebutuhan daerah

23.81 %

5

Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sesuai aturan

100.00 %

6

% hasil evaluasi jabatan SKPD

33.33 %

7

% jumlah kajian kelembagaan dan tata laksana yang ditindaklanjuti

100.00 %

8

Meningkatnya kualitas pedoman dan pelaksanaan/impleme ntasi ketatalaksanaan

E P

P A Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


A D

Meningkatnya mutu pelayanan publik

100.00 %

10

Terwujudnya Unit Pelayanan Publik yang diakui secara nasional dan internasional

100.00 %

1

% Pemenuhan Kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

BKD

a. Bantuan Latihan Prajabatan

45.00 %

b. Terfasilitasinya Uji Kesehatan bagi CPNS

100.00 %

% Terlaksananya Pengembangan Karier Pegawai

BKD

a. SK Tugas Belajar

100.00 %

b. Bantuan Tugas Belajar/Ikatan

100.00 %

c. Surat Ijin Belajar

100.00 %

d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah e. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

100.00 %


6

100.00 %

9

2

SKPD

100.00 %

III - 32


Sasaran

Program


1

2

3

4 3

4

2

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

1

2

P A

B

% Terlaksananya Pengiriman PNS guna mengikuti Diklat Teknis / Fungsional dan Diklat PIM 45.00 %

∑ PNS yg ikut Diklat PIM % Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

90.00 %

% Terlaksananya Pengadaan CPNS jalur Umum : Jumlah CPNS yang dibutuhkan

4

SKPD 6 BKD

∑ PNS yg ikut Diklat Tehnis/Fungsi

30.00 %

BKD

BKD 5.00 %

A D

% Tersusunnya Formasi Kebutuhan CPNS dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

E P 3


- Formasi CPNS

100.00 %

- Data Simpeg

100.00 %

- Profil Kepegawaian

100.00 %

% Terlaksananya Orientasi, Pembekalan CPN ke PNS dan Sumpah Janji

BKD

BKD

- Orientasi Tugas Fungsi - Pembekalan Tugas Fungsi - SK CPNS

100.00 %

- SK PNS

100.00 %

- SK Sumpah Janji PNS % Tersalurnya bantuan sosial PNS dan Tenaga Kontrak

100.00 %

- Bantuan Bencana Alam - Bantuan Pengobatan

100.00 %

100.00 % 100.00 %

BKD

- Bantuan Kematian 5

% Terbitnya SK Mutasi Kepeg - SK Kenaikan Pangkat - SK Gaji Berkala - Penambahan Masa Kerja - LP2P


BKD 100.00 % 100.00 % 95.00 % 100.00 %

III - 33


Sasaran

Program


1

2

3

4 6

7

% Terlaksananya Penataan Jabatan struktural, fungsional dan staff :

100.00 %

- SK Jabatan Fungsional - SK Jenjang Fungsional - SK Staf dan Guru

100.00 %

B

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas

1

2

3

100.00 % BKD

100.00 %

- KPE

97.00 %

E P

P A

3

100.00 %

- DUK

100.00 %

A D

% Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pegawai : - Sosialisasi Peraturan Kepeg

100.00 %

BKD

80.00 %

- Hukuman Disiplin

95.00 %

- Pembinaan PNS

80.00 %

- Rakor Tehnis Kepegawaian

90.00 %

% Pemrosesan Status PNS : - Karis / Karsu

10.00 %

- Karpeg

10.00 %

- Taspen

5.00 %

- Askes

5.00 %

BKD

% Pemulangan PNS Pensiun:

BKD

- SK Pensiun / Karip

20.00 %

- Bappertarum

5.00 %

% Penghargaan PNS

BKD

- Satya Lencana Karya Satya

15.00 %

- Tali Asih PNS Purna Tugas - Medical Chekup

200.00 %

- Santunan

150.00 %


6

100.00 %

% Terlaksananya Pendampingan Informasi Kepegawaian :

- Web Site Simpeg

SKPD

BKD

- SK Jabatan Struktural - SK Kepala Sekolah

- SAPK 8


30.00 %

III - 34


Sasaran

Program


1

2

3

4

4

Program Pendidikan kedinasan

1

2

P A

B

5

7

Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1

% Jumlah Pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan (struktural,fungsional, teknis):

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum

7.00 %

pegawai yang dikirim mengikuti diklat teknis

1.50 %

PNS yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

1.50 %

6

1.00 %

% Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis)

Bag Adm Pembangunan

BKD

A D

penyelenggaraan diklat struktural penyelenggaraan diklat fungsional penyelenggaraan diklat teknis Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) : peserta yang lulus diklat struktural peserta yang lulus diklat fungsional

100.00 %

peserta yang lulus diklat teknis rata-rata hasil post test peserta diklat Struktural

100.00 %

100.00 % 100.00 %

BKD

100.00 % 100.00 %

140 nilai rata2

1

% Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan Masyarakat.

100.00 %

2

% Peserta yang lulus diklat masyarakat

100.00 %

1

Ʃ Fasilitasi kerjasama antar daerah

1 kerjasama

2

Ʃ Diklat/Sosialisasi Pedoman, Tata Cara Kerjasama

1 kegiatan

3

Ketepatan waktu penyelesaian LPPD.

100 hari


SKPD

BKD

pegawai yang dikirim mengikuti diklat struktural pegawai yang dikirim mengikuti diklat fungsional

E P 3


BKD



III - 35


Sasaran

Program


1

2

3

4

2

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

4

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan dan penyusunan pelimpahan kewenagan Bupati ke camat

100.00 %

5

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan Bupati ke camat dan Tapen Kecamatan

100.00 %

6

Pembakuan Rupa Bumi Terlaksananya pelayanan keprotokolan

37.00 %

1 2 3

B

3

Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH Peningkatan Kebersihan & keindahan rumah dinas/kantor Bupati Wakil Bupati

E P 4

P A Penataan peraturan perundang-undangan


6

100.00 %


100.00 % 100.00 %

A D

Peningkatan kooordinasi dengan unsur MUSPIDA Lancarnya kerjasama dan penyelesaian permasalahan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah / lembaga pemerintah lainnya

100.00 %

6

Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Provinsi dengan lancar

100.00 %

1

% hasil kajian peraturan perundangundangan daerah yg ditindaklanjuti

100.00 %

2

% pengajuan ranperda

100.00 %

3

% Jumlah peraturan/ Keputusan, instruksi & perjanjian k. sama yg selesai

100.00 %

4

% rancangan Peraturan Desa yang dievaluasi

100.00 %

5

SKPD


100.00 %

Bag. Hukum

4

Program pembinaan / penyuluhan hukum

1

% kegiatan pembinaan/ penyuluhan hukum yang dilaksanakan

100.00 %

Bag. Hukum

5

Program penyusunan dan penelitian produk hukum

1

% penelitian produk hukum

1 peraturan

Bag. Hukum

6

Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Aparatur

1

Tingkat Kehadiran PNS dalam Senam Pagi

85 orang

Bagian Umum dan Perlengkapan


III - 36


Sasaran

Program


1

2

3

4

7

Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM Setda : Pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam satu Tahun

8

Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan

1

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1

B 9

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

Program Kerjasama pembangunan

6 Bagian Umum dan Perlengkapan

100 kegiatan

Bappeda

1.00 % 14% 1.00 %

A D

- Dokumen PDRB

1.00 %

- Indeks Disparitas Wilayah - Profil Kab. Trenggalek % pemanfaatan sistem informasi / database yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

1.00 %

E P

P A

2

SKPD

Ʃ produk data / informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah : - Trenggalek Dalam Angka - Kecamatan Dalam Angka - Dokumen IPM

2


1.00 %

100.00 %

Bappeda

Bappeda

1

Ʃ kerjasama antar daerah/institusi/lemb aga lain

2 kerjasama

2

Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya

2 kegiatan

3

kegiatan kajian / penelitian pembangunan dan pemerintahan

2 kegiatan

Bappeda/ Bagian Administrasi Perekonomian

1

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

1

% data/informasi/arsip yg dimasukan dalam data kearsipan

100.00 %

KPAD

2

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1

% Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan

100.00 %

KPAD

2

% pemeliharaan sarana prasarana kearsipan

100.00 %

3

% peningkatan kualitas SDM kearsipan

100.00 %


III - 37


Sasaran

Program


1

2

3

4

10

Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

1

2

Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informatika

Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika

B 11

Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik

SKPD 6

1

Jumlah layanan online yang menggunakan website

100.00 %

Dinas Hubkominfo

2

Jumlah SKPD yang terkoneksi di lingkup Pemkab Trenggalek

100.00 %


3

Jenis media penyebarluasan informasi

100.00 %


4

Desepakatinya awal bulan puasa dan hari raya umat Islam

100.00 %


5

Tercapainya tingkat pemahaman terhadap Al -Quran

100.00 %


1

Tersusunnya dokumen perencanaan dan standart tata kelola komunikasi dan informatika

4.00%

Dinas Hubkominfo

2

Jumlah sarana komunikasi dan informatika yang terdata dan terawasi

1

Jumlah media komunikasi dan informasi yang terbina (KIM, warnet, radio, tv kabel, dll) Tersampaikannya informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi :

E P

P A

3


2

A D 15.00 %

Dinas Hubkominfo

20 unit/kel

Dinas Hubkominfo

Dinas Hubkominfo

jumlah updating website jumlah terbitnya buletin % kerja sama informasi dan media massa

12 kali

-


30 kali

4

Program kerjasama Informasi dan Media Massa

1

5

Program pengumpulan Informasi

1

% peliputan kegiatan pembangunan daerah

-


1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

APK PAUD (TK,RA, BA, TPA, KB, SPS)

58.00 %

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2

Lembaga TK/TKLB berakreditasi

100.00 %

3

Rasio Kesetaraan Gender TK/TKLB

100.00%

1

Rasio guru dengan siswa

2

Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun


guru SD/MI

1:13

guru SMP/MTs

1:13


III - 38


Sasaran

Program


1

2

3

4 2

Angka kelulusan (AL)

3

siswa SD/MI yang 100.00% lulus siswa SMP/MTs yang 100.00% lulus Rata-rata nilai Ujian Nasional

4

7.50

guru SMP/MTs

7.50

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs

5

B

7

8

9

10 11 12

100.00%

6



83.00%

APM :


siswa usia 7-12 Tahun SD/MI/Paket A

98.28

siswa usia 13-15 Tahun SMP/MTs/Paket B APK :

85.00

siswa sekolah SD/MI/Paket A siswa SMP/ MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) : anak yang putus sekolah SD/MI anak yang putus sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah : murid SD/MI dan SMP/MTs usia 7-12 Tahun

109.50

murid SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15 Jumlah Siswa sasaran BOS SD dan SMP :

100.00

semua siswa SD/SDLB Th. Ybs.

56.361 siswa

semua siswa SMP/SMPLB Th. Ybs.

26.377 siswa

% SD/SDLB berakreditasi minimal B % SMP/SMPLB berakreditasi minimal B Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB

100.00%


75.00 %


96.00


E P 6

SKPD


guru SD/MI

siswa yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK

P A



A D


106.50

0.00


0.20

100.00



III - 39


Sasaran

Program


1

2

3

4

3

Program Pendidikan Menengah

13

Rasio Kesetaraan Gender SMP/SMPLB

1

Rasio guru dengan siswa

2

B

4

5

Program Pendidikan Luar Biasa

88.00


guru SMK

1:12

Angka kelulusan

3

Rata-rata nilai Ujian Nasional

4

Ratio ruang kelas dengan siswa

100.00

8.00

ruang kelas SMK

1:34

6

APK

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1:32

APM


100.00

ruang kelas SMA/MA

5

6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1:12

E P

Program Pendidikan Non Formal

SKPD

guru SMA/MA

siswa SMA/MA yang lulus siswa SMK yang lulus

P A


A D 53.00


78.00


7

Angka Putus Sekolah (APS)

0.40


8

Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM

8.894 siswa


9

Jumlah Siswa SMA Penerima BOMM

7.780 siswa


10

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

1.926 siswa


11

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

1.560 siswa


13

% SMK berakreditasi minimal B

100.00%


14

% SMA berakreditasi minimal B

100.00%


15

Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB % Penduduk Buta Aksara > 15Th

100.00 %


0.00 %


% Lulusan Paket B

98.00 %


% Lulusan Paket C

98.00 %


% Jumlah SDLB/SD Inklusi

26%


1

1


III - 40


Sasaran

Program


1

2

3

4

6

12

13

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


SKPD 6

2.

% tenaga pendidik SLB /SD Inklusi yg mendapat pelatihan

100.00 %


3

% kurikulum SDLB/SD Inklusi tepat sasaran tepat sasaran

100.00 %


1

% guru sesuai kualifikasi

100.00 %


2

% guru bersertifikat pendidik

80.00 %

1

% berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan

100.00%

2

% peraturan yang disosialisasikan

100.00%

Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

1

Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

95%

Dinas Kesehatan

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

% Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

2

% Desa UCI

100%

3

AFP Rate

0.94%

4

% KLB yg ditangani <24 jam % cakupan penemuan Diare semua gol umur

100%

Angka Cakupan Penderita Diare Balita yg ditangani Insiden Diare

100%

P A

E P

B

5 6 7

A D 80%

4.40 %

8

Angka Cakupan Penemuan Pneumonia Balita

66.00 %

9

Insiden penyakit Ispa Balita Prevalensi TB Paru

66.00 %

10

95.00 %

11

Angka Kesembuhan TB (Cure Rate/CR)

96.00 %

12

90.00 %

13

Case Detection Rate (CDR) Error Rate (Lab.Quality Control) TB Paru

14

Inciden DBD

19.78 %

15

% desa endemis DBD

20.00 %

16

95.00 %

17

Angka Bebas Jentik (ABJ ) Cakupan Rawat Jalan

18

Cakupan Rawat Inap

100%



0.00 %

100%

III - 41


Sasaran

Program


1

2

3

4 19

% Jumlah keluarga menghuni rumah yg memenuhi syarat kesehatan.

66.96 %

20

% Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih.

70.00 %

21

% Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan.

86.60 %

22

% Jumlah TPM dan IRTP yang memenuhi syarat kesehatan.

65.04 %

23

% Jumlah masyarakat yang menggunakan jamban keluarga.

100%

24

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih / guru UKS / Dokter kecil

100%

E P 25

B

79.00 %

27

% jumlah balita yang berat badannya naik

70.00 %

28

% jumlah balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per Tahun - 90 %

90.00 %

29

% jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan % Peran serta Ibu balita dalam penimbangan (D/S)

100%

30

85.00 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut

80.00 %

32

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

80.00 %

33

Cakupan kunjungan neonatus

100.00 %

34

Cakupan kunjungan bumil K-4

95.00 %

35

Cakupan kunjungan bayi % jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

90.00 %


6

<1%

31

36

SKPD

A D

Cakupan Peserta KB Aktif % jumlah balita dengan gizi buruk

26

P A


90.00 %

III - 42


Sasaran

Program


1

2

3

4 37

% Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

85.00 %

38

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan

95.00 %

39

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

13.45 per 1000 KLH

40

P A

B

4

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

42

% Jumlah Ibu Nifas dapat Kapsul Vitamin A % Puskesmas dan UPT dengan dana operasional memadai

95.00 %

44

% Penurunan jumlah keluhan pasien

5.00 %

RSUD

1

% Apotek dibina 1 kali perTahun

77.78 %

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

A D

% Toko obat dibina

3

% Produsen Makanan Minuman yang dibina

30.00 %

1

% Rumah Tangga Sehat % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)

75.00 %

3

% Desa Siaga Aktif

50.32 %

4

% Peningkatan jumlah kunjungan pasien Cakupan minimal kunjungan pasien Rawat Jalan

2

7 1

100%

2

6

Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

103.00 per 1000 KLH

85.00 %

5

14

6

% Jumlah Ibu hamil dapat tablet besi 90 tbl

E P

Program Pengawasan Obat dan Makanan

SKPD

41

43

3


1 2 3 4 5

100%

Dinas Kesehatan

67.14%

RSUD

Cakupan minimal kunjungan pasien Rawat Inap % Penduduk yang memanfaatkan rumah sakit % Pustu yang direhabilitasi % Puskesmas mendapat alat medis memadai % Puskesmas mendapat alat non medis memadai % Puskesmas Direhabilitasi % Polindes Direhabilitasi


100.00 %

Dinas Kesehatan

100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

III - 43


Sasaran

Program


1

2

3

4 6

% Rumah Dinas Dokter di rehabilitasi

100.00 %

7

% Rumah Dinas paramedis di rehabilitasi % Gudang Perbekalan Farmasi yang direhabilitasi % Bangunan Dinas yang direhabilitasi

100.00 %

8 9 2

3

Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100.00%

2

% Nakes teladan terpilih % Puskesmas yang dinilai kinerja pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan

100.00%

2

% Standart Operating Procedure (SOP) Pelayanan kesehatan yang disusun

100.00 %

3

% Standart Pelayanan Publik yang disusun

100.00%

Kematian keseluruhan (Gross Death Rate/GDR) Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Inap (Hospitalization Rate)

31.27 %

E P

B

5

7

% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit

7.15 %

8

Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO)

74.50 %

Turn Over Interval (TOI) Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis % ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis & kantor rumah sakit dalam kondisi baik

0.42 %

1

2

3

% kendaraan bermotor roda 4 & roda 2 dalam kondisi baik


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD

44.36 %

4.80 %

11 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah sakit

A D

Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Out Patient Rate)

10

4

100.00%

6

9

6

100.00%

% Dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

4

SKPD

100.00 %

1

1

P A


1.22 % 81.00 %

35.00 %

RSUD

83.16 %

73.00 %

III - 44


Sasaran

Program


1

2

3

4

5

6

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

B 15

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

SKPD

RSUD

1

Cakupan minimal kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap & penunjang medis

153.00 unit

2

% ruangan rawat inap, rawat jalan, penunjang medis & kantor rumah sakit dalam kondisi baik

83.16 %

3

% kendaraan bermotor roda 4 & roda 2 dalam kondisi baik

73.00 %

1

% Jumlah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui program kemitraan

14.40 %

2

% Kerjasama kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

8.00 %

3

% jumlah pasien kurang mampu (maskin) mendapat pelayanan kesehatan melalui program kemitraan % tenaga medis & paramedis rumah sakit mengikuti pendidikan dan pelatihan

16.89 %

E P

P A


4

6

RSUD

A D 52.00 %

7

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.00 kegiatan

RSUD

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2

100%

RSUD

9

Program Peningkatan Kesehatan Badan Layanan

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Tenaga Medis, Non Medis dan Administrasi % Peningkatan PAD RSUD

5.00 %

RSUD

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan

1

Peningkatan kualitas SDM di bidang pemberdayaan masyarakat % peningkatan data desa/kelurahan

159 orang

Bapemas dan Pemdes

Pelaksana PNPM yang memperoleh dana pembinaan Meningkatnya rumah layak huni

405 orang

2

3 4 5

Desa/pokmas yang mengelola dana bantuan/program pembangunan


157/157 Desa/Kel

125 unit 60 desa

III - 45


Sasaran

Program


1

2

3

4

2

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

SKPD

157/157 desa/kel

Bapemas dan Pemdes

1

% peningkatan gotong royong masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat

2

% tingkat keswadayaaan masyarakat

3

% Peningkatan kemajuan desa/kelurahan, persiapan lomba Tk Prov, Nasional terlaksananya pembinaan dan motitoring ADD ke desa

14/157 Desa/Kel

Desa/pokmas yang mendapat pembinaan/bantuan modal

119 desa/

4

3


1

6

63.13%

100.00%

Bapemas dan Pemdes

pokmas 2 4

Program Pemberdayaan TTG (Tehnologi Tepat Guna)

1

E P

P A

5

B

6

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2

Program Pembinaan Administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

100.00%

A D

Mempromosikan alat TTG dan produk anggulan daerah

104 pokmas/

Bapemas dan Pemdes

Angt. masyrkat 8&6

unit & jenis

1

Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan

144 desa

Bapemas dan Pemdes

1

% jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek pengelolaan administrasi dan keuangan desa %jumlah perangkat desa yang ikut sosialisasi perbub tentang desa

100.00%

Bapemas dan Pemdes

3

Monev dan pengendalian ADD dan BUMDES

100.00%

1

% rancangan peraturan desa yang dievaluasi

100.00%

2

% jumlah penerima dana bantuan ke desa

100.00%

3

% tersedianya data yang valid tentang asset desa % terselenggaranya pelaksanaan Pilkades yang aman dan tertib

100.00%

2

7

% hasil laporan perkembangan BUMDes Pokmas/anggota masyarakat yang menerima bantuan TTG

4


88.02 %

Bapemas dan Pemdes

100.00%

III - 46


Sasaran

Program


1

2

3

4

16

Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

17

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik

1

Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

SKPD

BP3AKB

6

1

% penurunan jumlah kasus korban KDRT

95.00 %

2

% jumlah kasus KDRT yang ditangani

100.00%

3

% penurunan angka buta huruf perempuan (usia >15 thn)

0.03 %

4

% peningkatan perempuan sekolah (usia>15 thn) % peningkatan kegiatan yang responsif gender dan anak

20.00 % 10.00 %

BP3AKB

40.00 %

BP3AKB

2

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1

1

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1

% peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

2

% peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan

2

18

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


E P

A D 30.00 %

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

% peningkatan advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi perempuan

35.00 %

BP3AKB

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

% PUS Peserta KB Aktif

65.00 %

BP3AKB

2

Program Pelayanan Kontrasepsi

1

% PUS yg ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet Need)

5.00 %

BP3AKB

3

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1

% PUS dg isteri dibawah 20 Tahun

2.15 %

BP3AKB

4

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

1

% peningkatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda

100.00%

BP3AKB

5

Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri

1

% PUS Peserta KB Anggota UPPKS

87.00 %

BP3AKB

6

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD

1

% PUS Peserta KB Anggota BKB

70.00 %

BP3AKB

7

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1

% pemenuhan Kartu Kembang Anak

100.00 %

BP3AKB

8

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1

Ratio PPKBD

1.00

BP3AKB

2

Ratio PKB

2.00

P A

1

B


III - 47


Sasaran

Program


1

2

3

4

19

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

20


SKPD

2.32 %

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

1

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

1

% Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina

1

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1

% peningkatan cabang olah raga yang berprestasi

100.00 %

2

% cabang olahraga yang dibina % peningkatan turnamen/kompetisi olah raga % peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

100.00 %

3 2

Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1

6

280.00 % 3.00 %


3.2.3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Strategi pembangunan daerah pada dasarnya adalah kebijakan yang ditetapkan daerah dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk kurun waktu yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal atas pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan di lapangan adalah sebagai berikut: 1)

E P

P A

A D

Berpusat Pada Masyarakat Konsep utama, pembangunan yang berpusat pada masyarakat adalah memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Asumsi dasar pembangunan yang berpusat pada masyarakat menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi berorientasi pada pengembangan potensi atau kualitas manusianya. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diwujudkan. Pembangunan yang berdimensi kemasyarakatan memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Karena itu ia mendukung sistemsistem swa organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi dengan peran SDM sebagai intinya dan komunitas-komunitas swadaya. Orientasi pembangunan yang berpusat pada masyarakat memiliki tiga dasar pemikiran. Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah daerah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usahausaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas. Kedua, mengembangkan fungsi organisasi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. Ketiga, mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

B


III - 48


2)

Sesuai Kebutuhan Masyarakat (Socially Accepted) Dengan menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat berhak atas layanan kebutuhan dasar, tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan lebih memfokuskan diri pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik secara terbuka, adil dan terjangkau serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Untuk lebih menjamin upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan publik, maka perlu dirumuskan kontrak layanan atau SPM pada masing-masing lembaga layanan publik yang ada.

3)

Sesuai Dengan Adat Istiadat dan Budaya (Culturally Appriate) Untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan program pembangunan benar-benar didukung masyarakat, kegiatan pembangunan yang dikembangkan harus bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal, serta lebih berorientasi pada pengembangan dukungan dan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (community support system).

4)

Berwawasan Lingkungan ( Environmentally Ground ) Untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan, kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan harus selalu mempertimbangkan arti penting kelestarian lingkungan, dan mencegah kemungkinan terjadinya berbagai tindakan yang dapat merusak ekosistem, dan menimbulkan pencemaran sumber daya alam yang akan berdampak merugikan bagi kelangsungan kehidupan generasi berikutnya.

5)

Tidak Diskriminatif Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehat dan mendorong pengembangan potensi swakarsa masyarakat secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi perkembangan usaha kecil-menengah secara adil dan merata agar dapat makin mandiri dan mampu bersaing secara sehat, serta berusaha mencegah agar ekonomi kemasyarakatan tidak menjadi korban eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil dalam pembagian keuntungan.

E P

P A

A D

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan sekaligus meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek harus diakui bukanlah hal yang mudah. Dalam kenyataan sering terjadi alokasi dana yang dikucurkan dan program yang digulirkan ternyata tetap saja kalah dengan akselerasi besaran masalah dan tekanan struktural dan situasi krisis yang berkembang di masyarakat. Disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Trenggalek tidak akan dilakukan secara sepotong-potong, parsial, dan hanya bersifat temporer. Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas pembangunan seperti dikemukakan di atas, maka program-program pembangunan daerah yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada tingkat wilayah dan kelembagaan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada tingkat komunitas, keluarga dan bahkan individu. Kebijakan Pro poor yang telah berjalan dan diyakini cukup efektif dalam penanggulangan kemiskinan tentu terus dikuatkan dan ditingkatkan sehingga, mampu menekan angka kemiskinan sekaligus menekan kesenjangan wilayah maju dan wilayah miskin. Secara operasional kebijakan dimaksud merujuk pola klaster empat yaitu Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat, Pembangunan Usaha Mikro dan Kecil dan Program Murah Untuk Rakyat. Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga meliputi Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesda, DAK, Program Bantuan Sosial Berbasis Masyarakat meliputi PNPM Mandiri, Stimulan Berbasis Padat Karya, Penyediaan Air Bersih, Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal, Pembangunan Usaha Mikro dan Kecil antara lain Kridit Usaha Rakyat, Pembinaan Usaha Kecil Mikro, Pembinaan Pedagang Kaki Lima; Sedangkan Program Murah Untuk Rakyat antara lain Rumah Murah, Kendaraan Angkutan Murah, Air Bersih Untuk Rakyat, Listrik Murah, dan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

B


III - 49


Di tingkat wilayah, persoalan utama yang menjadi concern Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah bagaimana mengurangi disparitas antara wilayah yang sudah tergolong maju dan wilayah yang masih relatif tertinggal dengan cara membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang berimbang dan proporsional. Wilayah-wilayah kecamatan dan desa yang selama ini tertinggal dalam pembangunan, bukan saja akan diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan publik, tetapi lebih dari itu masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut juga akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dan mengakses berbagai sumber-sumber produksi yang bermanfaat bagi mereka. Di tingkat kelembagaan, yang terpenting adalah bagaimana merevitalisasi peran lembaga perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan usaha kecil-menengah (UKM), dan bagaimana mendorong peran lembaga-lembaga lokal agar lebih mendukung proses transparansi pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sudah barang tentu, untuk menjamin agar dapat dibangun kinerja birokrasi yang berpihak kepada masyarakat, selain profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang juga dibutuhkan adalah kesediaan jajaran birokrasi untuk mengubah cara pandang yang lebih simpatik dan empatif kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di tingkat komunitas, fokus utama kegiatan pembangunan yang akan dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar kultural di masyarakat itu sendiri. Disadari bahwa keberadaan berbagai pranata dan institusi-institusi lokal, bukan saja berfungsi positif untuk menetralkan dan mengeliminasi tekanan kemiskinan dan kesenjangan, tetapi sebetulnya juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan jaringan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mereka dapat lebih sejahtera, lebih berdaya atau meningkatkan posisi bargaining-nya. Di tingkat keluarga, yang merupakan fokus utama sasaran klaster seluruh program pembangunan di Kabupaten Trenggalek, yang terpenting adalah bagaimana memberi kesempatan dan memberdayakan kemampuan bargaining dan kemampuan keluargakeluarga yang ada, terutama yang terkategori miskin untuk melakukan deversifikasi usaha. Secara teoritis, makin banyak sumber-sumber pendapatan yang dimiliki keluarga, dalam kenyataan sehari-hari mereka akan makin kuat dan berdaya menyiasati tekanan kemiskinan atau krisis. Di tingkat individu, fokus program pembangunan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 adalah pada upaya peningkatkan kualitas SDM penduduk, terutama anak-anak dan perempuan. Akses perempuan yang relatif terbatas dan adanya hegemoni nilai-nilai patriarkhis yang mensubordinasi perempuan, sudah barang tentu harus diperbaiki dengan cara merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada persoalan gender dan memprioritaskan kaum perempuan. Di sisi lain, upaya untuk menjamin proses tumbuhkembang anak secara wajar dan memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak juga mutlak dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan beretika.

E P

P A

B

3.3.

A D

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RKPD terbagi dalam 34 Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 memuat prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


III - 50


Tabel. 3.3 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

Kode Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN

BL APBD TH. 2015 (Sebelum Perubahan) (Rp.)

BL APBD TH. 2015 (Setelah Perubahan) (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp)

Persentase Perubahan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)=(5)/(3)

Urusan Wajib

501.765.247.722

562.533.352.148

60.768.104.426

12,11%

1.01

Pendidikan

54.146.826.246

58.162.820.214

4.015.993.968

7,42%

1.02

Kesehatan

106.103.375.672

137.053.409.770

30.950.034.098

29,17%

1.03

Pekerjaan Umum

161.375.744.750

175.648.079.300

14.272.334.550

8,84%

1.04

Perumahan

37.763.873.050

43.275.873.050

5.512.000.000

14,60%

1.05

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial

475.000.000

596.650.000

121.650.000

25,61%

5.813.771.000

6.271.127.100

457.356.100

7,87%

10.704.445.600

16.991.298.610

6.286.853.010

58,73%

13.407.172.500

13.659.676.000

252.503.500

1,88%

12.655.000.000

5.755.000.000

(6.900.000.000)

(54,52)%

4.448.277.000

1.980.000

0,04%

1.109.002.000

1.106.502.000

(2.500.000)

(0,23)%

3.427.456.000

3.427.456.000

-

0,00%

2.252.887.000

2.155.503.000

(97.384.000)

(4,32)%

2.850.600.000

3.051.334.000

200.734.000

7,04%

3.195.389.000

3.266.889.000

71.500.000

2,24%

2.360.000.000

2.360.000.000

-

0,00%

2.075.000.000

1.975.000.000

(100.000.000)

(4,82)%

4.578.538.000

5.061.115.000

482.577.000

10,54%

5.928.335.500

5.912.970.500

(15.365.000)

(0,26)%

1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

1.11

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

P A

B

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

E P

4.446.297.000


A D

III - 51

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 Kode Urusan

URUSAN PEMERINTAHAN

BL APBD TH. 2015 (Sebelum Perubahan) (Rp.)

BL APBD TH. 2015 (Setelah Perubahan) (Rp.)

Bertambah / (Berkurang) (Rp)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)=(5)/(3)

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

53.120.146.220

58.156.338.420

5.036.192.200

9,48%

2.525.211.000

2.485.211.000

(40.000.000)

(1,58)%

6.998.095.000

7.219.187.900

221.092.900

3,16%

Statistik

570.000.000

593.327.500

23.327.500

4,09%

1.24

Kearsipan

188.213.784

171.201.284

(17.012.500)

(9,04)%

1.25

Komunikasi dan Informatika

2.693.688.400

2.695.913.000

2.224.600

0,08%

1.26

Perpustakaan

1.001.180.000

1.033.192.500

32.012.500

3,20%

1.21 1.22 1.23

E P

A D

Urusan Pilihan

36.298.730.200

52.976.027.300

16.677.297.100

45,94%

2.01

Pertanian

17.311.314.200

32.484.326.100

15.173.011.900

87,65%

2.02

3.352.120.000

3.983.655.900

631.535.900

18,84%

275.000.000

215.000.000

(60.000.000)

(21,82)%

2.020.000.000

2.320.000.000

300.000.000

14,85%

8.803.252.000

9.217.004.900

413.752.900

4,70%

2.06

Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

3.222.044.000

3.522.390.400

300.346.400

9,32%

2.07

Industri

835.000.000

848.500.000

13.500.000

1,62%

2.08

Ketransmigrasian

480.000.000

385.150.000

(94.850.000)

(19,76)%

538.063.977.922

615.509.379.448

77.445.401.526

14,39%

2.03 2.04 2.05

JUMLAH

B

P A

Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


III - 52


Tabel. 3.4 Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif) Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 No.

Kode SKPD

SKPD / URUSAN PEMERINTAH

BL APBD TH. 2015 (Sebelum Perubahan)

BL APBD TH. 2015 (Setelah Perubahan)

Bertambah / Berkurang


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

1

1.01.01


54.521.826.246

58.562.820.214

4.040.993.968,00

7,41%

2

1.02.01

Dinas Kesehatan

52.303.226.262

65.614.503.793

13.311.277.531,00

25,45%

3

1.02.02

53.640.149.410

71.278.905.977

17.638.756.567,00

32,88%

4

1.03.01

157.030.031.000

171.266.819.950

14.236.788.950

9,07%

5

1.04.01

52.124.845.550

58.007.391.150

5.882.545.600

11,29%

6

1.06.01

5.620.025.600

317.333.600,00

5,98%

7

1.07.01

12.166.618.000

18.373.445.610

6.206.827.610,00

51,02%

8

1.08.01

3.046.472.500

3.098.976.000

52.503.500,00

1,72%

9

1.10.01

3.819.443.000

3.819.443.000

-

0,00%

10

1.12.01

4.203.018.000

4.203.018.000

-

0,00%

11

1.14.01

4.965.600.000

4.965.600.000

-

0,00%

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kantor Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

E P

B

P A 5.302.692.000


A D

III - 53


No.

Kode SKPD






(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

12

1.15.01

13

1.16.01

14

1.18.01

15

1.19.01

16

1.19.03

17

1.20.03

18

1.20.04

19

1.20.05

20

1.20.06

21

1.20.07

22

1.20.08

23

1.20.09

24

1.20.10

25

1.20.11

26

1.20.12

27

1.20.13

28

1.20.14

29

1.20.15

30

1.20.16

31

1.20.17

32

1.20.18

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Trenggalek Kecamatan Pogalan Kecamatan Durenan Kecamatan Bendungan Kecamatan Karangan Kecamatan Tugu Kecamatan Pule Kecamatan Suruh Kecamatan Kampak Kecamatan Gandusari Kecamatan Watulimo

6.282.433.000

6.607.779.400

325.346.400,00

5,18%

2.160.000.000

2.160.000.000

-

0,00%

8.298.538.000

8.956.115.000

657.577.000,00

7,92%

3.095.590.500

3.095.590.500

-

0,00%

1.500.000.000

1.550.000.000

50.000.000,00

3,33%

32.785.000.000

26.726.839.400

(6.058.160.600,00)

-18,48%

16.874.102.070

2.228.531.850,00

15,22%

P A

6.723.429.750

419.000.000,00

6,65%

2.133.703.300

333.250.000,00

18,51%

4.137.830.000

4.137.830.000

-

0,00%

538.307.000

561.212.800

22.905.800,00

4,26%

607.286.500

670.894.300

63.607.800,00

10,47%

552.041.000

578.510.350

26.469.350,00

4,79%

496.069.500

510.796.250

14.726.750,00

2,97%

514.350.000

536.817.600

22.467.600,00

4,37%

557.922.500

668.133.600

110.211.100,00

19,75%

432.430.400

442.639.850

10.209.450,00

2,36%

461.434.400

466.377.500

4.943.100,00

1,07%

472.789.400

516.372.400

43.583.000,00

9,22%

452.707.000

576.661.250

123.954.250,00

27,38%

549.820.000

562.966.900

13.146.900,00

2,39%

E P

B

14.645.570.220 6.304.429.750 1.800.453.300


A D

III - 54


No.

Kode SKPD






(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)-(4)

(7)=(6)/(4)

33

1.20.19

584.142.000

595.614.200

11.472.200,00

1,96%

34

1.20.20

550.890.000

608.729.350

57.839.350,00

10,50%

35

1.20.21

564.779.000

572.768.600

7.989.600,00

1,41%

36

1.20.22

207.991.000

220.817.100

12.826.100,00

6,17%

37

1.20.23

192.970.500

194.612.250

1.641.750,00

0,85%

38

1.20.24

181.585.250

183.479.800

1.894.550,00

1,04%

39

1.20.25

222.600.000

228.830.600

6.230.600,00

2,80%

40

1.20.26

225.176.000

236.711.950

11.535.950,00

5,12%

41

1.20.27

1.659.400.000

2.059.400.000

400.000.000,00

24,11%

42

1.20.28

6.051.708.750

6.395.379.500

343.670.750,00

5,68%

43

1.21.01

2.485.211.000

(40.000.000,00)

-1,58%

44

1.22.01

5.160.722.900

298.202.900,00

6,13%

45

1.26.01

1.189.393.784

1.204.393.784

15.000.000,00

1,26%

46

2.01.01

15.783.333.714

31.187.881.514

15.404.547.800,00

97,60%

47

2.01.02

4.690.100.486

5.090.100.486

400.000.000,00

8,53%

48

2.05.01

8.803.252.000

9.217.004.900

413.752.900,00

4,70%

538.063.977.922

615.509.379.448

77.445.401.526,00

14,39%

Kecamatan Panggul Kecamatan Dongko Kecamatan Munjungan Kelurahan Surodakan Kelurahan Sumbergedong Kelurahan Ngantru Kelurahan Tamanan Kelurahan Kelutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pendapatan Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan

JUMLAH

E P

2.525.211.000

B

P A 4.862.520.000

A D

Adapun perubahan rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, sasaran program dan kegiatan, lokasi kegiatan, SKPD pelaksana, serta sumber pembiayaan disajikan pada Matrik Perubahan Rancangan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015, sebagaimana terlampir (Lampiran II).


III - 55

A B

BABAIV D E P P PENUTUP



BAB IV PPEEN UPP UTTU NU

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2015, segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 merupakan acuan bagi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Perubahan RKPD ini sebagai pedoman atau langkah awal proses penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang dibahas dan disepakati melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati. 2. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 di Kabupaten Trenggalek diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. 3. Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015, dengan sebaik-baiknya. 5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 ini.

P A

E P

B

A D

Trenggalek, 29 Juli 2015 BUPATI TRENGGALEK,

Dr. Ir. H. MULYADI WR. MMT. No. Reg.188.342/XLVI/4Tangl 9 BAB IV. PENUTUP

IV - 1

No title

Recommend Documents