KATALOG BPS :2301003.34
Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ht
tp
:// yo
gy a
ka rta .b
ps
.g
o. id
Agustus 2010-2011
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2010-2011
Nomor Publikasi
: 34521.12.10
Katalog BPS
: 2301003.34
Naskah
:
o. id
Seksi Statistik Kependudukan
Gambar Kulit
ps
.g
Bidang Statistik Sosial
:
ka rta .b
Seksi Statistik Kependudukan
Diterbitkan oleh
gy a
Bidang Statistik Sosial
:
ht
tp
:// yo
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
KATA PENGANTAR Publikasi ini merupakan terbitan yang keenam, bertujuan memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan berdasarkan data terkini yang tersedia. Informasi statistik dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan dan menjadi landasan untuk menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.
.id
Informasi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman dari
go
pengolahan beberapa data dasar hasil survei BPS maupun data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator yang
ps .
disajikan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan
ak ar ta .b
pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji dari pekerja/karyawan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta pasar tenaga kerja. Penyajian publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan.Penghargaan dan
yo gy
ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Saran untuk memperbaiki
ht
tp
://
publikasi indikator tingkat hidup pekerja/karyawan selanjutnya sangat diharapkan.
Yogyakarta, Oktober 2012 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala,
Ir. Wien Kusdiatmono,MM NIP. 19561120 197903 1 001
ii
ABSTRAKSI Indikator tingkat hidup pekerja/karyawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2010-2011 merupakan salah satu publikasi yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator yang disajikan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, ratarata upah/gaji dari pekerja/karyawan, upah minimum provinsi (UMP), dan indeks harga konsumen (IHK), serta pasar kerja. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
.id
berstatus sebagai pekerja/karyawan, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja bebas.
go
Bila dilihat menurut jenis kelamin, dari penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja, pada Agustus 2010 & 2011 berturut-turut sekitar 44,5 dan 55,6 persen berstatus pekerja/karyawan.
Demikian
pula
untuk
perempuan,
ps .
sebagai
persentase
ak ar ta .b
pekerja/karyawan juga terbesar yaitu 32,7 dan 39,6 persen pada periode yang sama. Sektor S (services) sampai dengan Agustus 2011 masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja/karyawan (61,4 persen pada Agustus 2010 dan 63,2 persen pada Agustus 2011). Pada Agustus 2011, di daerah perkotaan dan perdesaan proporsi pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S masih dominan,meskipun di
yo gy
perdesaan perbedaan proporsi dengan sekror M berkisar 8 persen. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
://
menunjukan peningkatan. Pada Agustus 2010 persentase teringgi pendidikan pekerja
tp
adalah SLTP ke bawah (42,1 %), namun pada Agustus 2011 persentase tertinggi pada
ht
pendidilan SLTA (42,9 %).
Ketidakseimbangan gender masih tampak nyata dalam upah/gaji. Pada umumnya upah/gaji pekerja/karyawan perempuan lebih rendah dibandingkan upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki. Rata-rata upah pekerja/karyawan perempuan pada Agustus 2011 sebesar Rp. 1.128.211,- sedangkan untuk laki-laki mencapai Rp. 1.359.404,- sebulan. Berdasarkan sektor/lapangan usaha ketimpangan tertinggi terjadi di sektor A yaitu sebesar Rp. 576.007,-.
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................................................................................ ii Abstraksi .................................................................................................................................................. iii Daftar Isi .................................................................................................................................................. iv Daftar Tabel ............................................................................................................................................. v
.id
Daftar Gambar ....................................................................................................................................... vi
go
1. Pendahuluan ..................................................................................................................................... 1
ps .
2. Sumber Data ...................................................................................................................................... 6
ak ar ta .b
3. Konsep dan Definisi ........................................................................................................................ 7 4. Pekerja/Karyawan dan Penduduk yang Bekerja .................................................................. 9 5. Pekerja/Karyawan menurut Sektor/Lapangan Usaha ...................................................... 13 6. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan ............................................................................... 16
yo gy
7. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan ................................................................................ 18 8. Upah Minimum dan Upah Buruh di Bawah Mandor ............................................................... 21
ht
tp
://
9. Pasar Tenaga Kerja ........................................................................................................................ 23
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2010 - 2011 .......10 Tabel 2. Persentase Pekerja Perempuan dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2010 - 2011 ...................................................................................................................11
.id
Tabel 3. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi
go
D.I. Yogyakarta, Agustus 2010-2011 ........................................................................14
ps .
Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi D.I.
ak ar ta .b
Yogyakarta, Agustus 2010-2011 ...............................................................................16 Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2010-2011 .........................................................................18 Tabel 6. Indeks Perkembangan Upah Pekerja Produksi di Provinsi D.I. Yogyakarta
yo gy
dan Provinsi Jawa Tengah, Triwulan I 2007-2011 .................................................21 Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta,
ht
tp
://
2009-2010 .......................................................................................................................23
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2010- 2011................................................15 Gambar 2. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2011 ....................................19 Gambar 3. Upah Minimum Provinsi (UMP), UMP Riil, dan Indeks UMP di Provinsi D.I.
.id
Yogyakarta, 2007-2012 (Ribuan Rupiah) .............................................................22
go
Gambar 4. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Disnakertrans Provinsi D.I.
ht
tp
://
yo gy
ak ar ta .b
ps .
Yogyakarta menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2010 ..............................25
vi
I. PENDAHULUAN
Dampak krisis perekonomian global 2008 tidak dapat dipungkiri mempengaruhi kinerja pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Dampak yang paling terasa dapat dikategorikan ke dalam dua hal. Pertama, mengeringnya likuiditas yang berdampak pada dunia usaha dan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, melemahnya ekonomi di berbagai negara maju akan melemahkan ekspor. Dari kedua hal tersebut, pada giliranya akan mempengaruhi dunia usaha dan
.id
sektor riil yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
go
Selain itu tantangan besar bangsa Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (decent work) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan
ps .
cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu
ak ar ta .b
penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (decent living). Tantangan itu jelas terlalu besar untuk dihadapi hanya oleh pihak pemerintah.
yo gy
Meskipun demikian, peran yang dimainkan pihak pemerintah dapat sangat menentukan melalui pembangunan yang secara sadar dan konsisten dirancang berbasis
://
ketenagakerjaan, serta dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam kaitan
tp
ini peran pihak swasta tidak kalah pentingnya sebagaimana tercantum dalam laporan
ht
Bank Dunia (2004) sebagaimana dikutip berikut ini1: Perusahaan dan wirausaha dari semua jenis dari usaha mikro sampai multinasional memainkan peranan kunci dalam pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Keputusan investasi mereka mendorong penciptaan pekerjaan, ketersediaan barang dan jasa bagi konsumen, dan keuntungan pajak pemerintah dan dapat digunakan untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. Sumbangan mereka sebagian besar tergantung kepada cara pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dalam setiap lokasi melalui proteksi hak milik, regulasi dan pajak, strategi dalam membangun infrastuktur, intervensi dalam keuangan dan pasar kerja, dan wajah pemerintah dalam arti luas termasuk korupsi. World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone, http://publications.worlbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=3043503 1
1
Firms and entrepreneurs of all types-from micro-enterprises to multinationals- play a central role in growth and poverty reduction. Their investment decisions drive job creation, the availability of goods and services for consumers, and the tax revenues governments can draw on to fund health, education, and other services. Their contribution depends largely on the way governments shape the investment climate in each location-through the protection of property rights, regulation and taxation, strategies for providing infrastructure, interventions in finance and labor markets, and broader governance features such as corruption.
Pembangunan berbasis ketenagakerjaan tidak dapat disederhanakan menjadi sekedar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat saja dilakukan, misalnya dengan memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi padat modal, memadai.
Pengalaman
.id
tanpa harus diikuti penyerapan tenaga kerja yang
pembangunan selama Orde Baru memberikan ilustrasi sepintas bagaimana
go
“mudahnya” memicu pertumbuhan melalui pendekatan itu.
ps .
Pernyataan di atas sama sekali tidak mengimplikasikan bahwa pertumbuhan
ak ar ta .b
ekonomi tidak penting. Bahkan dalam perspektif pembangunan manusia (human development) pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama (principal means) bagi pembangunan manusia untuk dapat berlangsung secara berkesinambungan. Banyak bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada suatu negarapun yang dapat
yo gy
membangun manusia secara berkesinambungan tanpa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Walaupun demikian tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi
://
merupakan syarat yang cukup bagi pembangunan manusia. Antara keduanya tidak
ketenagakerjaan.
ht
seperti
tp
ada hubungan otomatis tetapi berlangsung melalui berbagai jalur yang penting, Artinya,
pertumbuhan
ekonomi
akan
dapat
ditransformasikan menjadi peningkatan kapabilitas manusia jika pertumbuhan itu berdampak secara positif terhadap penciptaan lapangan kerja atau usaha. Lapangan
kerja
yang
diciptakan
pada
akhirnya
akan
meningkatkan
pendapatan rumah tangga yang memungkinkannya “membiayai” peningkatan kualitas manusia anggota rumah tangganya. Kualitas manusia yang meningkat pada sisi lain akan berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
2
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dapat (tetapi tidak bersifat otomatis) mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).
Bagan 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia
Pembangunan
Reproduksi Sosial
.id
Manusia
go
Modal sosial, LSM, Ormas
ak ar ta .b
Anggaran u/ Bidang Sosial Prioritas
Kebijakan dan Pengeluaran Pemerintah
Ketengakerjaan
Kegiatan dan pengeluaran rumahtangga
Distribusi Sumber Daya Pemerintah dan Swasta
yo gy
Produksi R&D, Technologi
Pengeluaran Rumahtangga u/ Kebutuhan Dasar
ps .
Kapabilitas Pekerja dan Petani, Manager, Wira Usaha
Komposisi dan Output Ekspor
Kelembagaan dan Governance
ht
tp
://
Ketenagakerjaan
Pertumbuhan Ekonomi Saving Domestik
Saving Luar Negeri Sumber :UNDP 1996
Hubungan
Modal Kapital
fungsional
antara
pertumbuhan
ekonomi,
pembangunan
manusia dan ketenagakerjaan serta faktor-faktor lainnya diilustrasikan dalam skema yang diintrodusir oleh UNDP (1996) sebagaimana tampak dalam Bagan 1. 3
Bagan mengilustrasikan hubungan dua arah atau timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Arah ke atas menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi (diharapkan dapat) mempengaruhi besar dan pola pengeluaran rumah tangga (jalur paling kanan) dan pemerintah (jalur tengah) sebelum berdampak terhadap status pembangunan manusia. Selain itu jalur paling kanan juga menjelaskan peran krusial ketenagakerjaan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dapat ditransformasikan menjadi kenaikan pendapatan rumah tangga. Jalur ke bawah (paling kiri) mengilustrasikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap
.id
struktur dan kualitas tenaga kerja dan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Dampak ketenagakerjaan terhadap pendapatan rumah tangga perlu mendapat
go
catatan tambahan mengingat dampaknya yang luas terhadap taraf kesejahteraan atau
ps .
secara negatif terhadap kemiskinan. Kemiskinan sejauh didefinisikan sebagai deprivasi
ak ar ta .b
ekonomi sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga karena hampir semua rumah tangga mengandalkan upah/gaji (bagi yang berstatus buruh/karyawan) atau keuntungan usaha (bagi yang berstatus berusaha). Pentingnya peranan ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan digarisbawahi dalam suatu laporan akhir komisi
yo gy
yang dibentuk ILO yang berjudul A Fair Globalization: Creating Opportunities for All”2. Dalam salah suatu seri kuliahnya pada 25 Juni 2004, Direktur Jenderal ILO saat
://
itu, Juan Samavia, mendiskusikan butir-butir kunci laporan komisi itu: memperkuat
tp
kembali komunitas dan pasar lokal, menekankan “keadilan” (fairness), membuat
ht
pekerjaan layak sebagai suatu sasaran global, dan memikirkan-ulang “pemerintahan global” (global governance). Selain itu, dia meminta komunitas internasional untuk menjadikan
ketenagakerjaan
sebagai
suatu
tujuan
prioritas
tinggi:
ekonomi
internasional, kebijakan-kebijakan perdagangan, finansial dan ketenagakerjaan harus dinilai dari dampaknya terhadap ketenagakerjaan. Menarik pelajaran dari the World Summit for Social Dimension 1995, Samavia meringkaskan keinginan penduduk dalam
2
Komisi itu adalah the World Commision on the Social Dimension of Globalization yang dibentuk oleh ILO pada tahun 2008 dengan tugas memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahanperubahan tak terduga dari globalisasi.
4
ungkapan “Berikan saya kesempatan adil untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak” (“Give me a fair chance for a decent work”). Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja dan jaminan sosial lainnya. Kebijakan
pemerintah
untuk
menunjang
perbaikan
kesejahteraan
.id
pekerja/karyawan dilakukan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan
go
dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan dalam bentuk publikasi yang disebut Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Indikator ini disusun sedemikian rupa
ps .
sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.
ak ar ta .b
Penyusun indikator tingkat hidup pekerja/karyawan secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan di bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh, masih belum dapat dilakukan sampai saat ini, karena masih terbatasnya data yang tersedia dan beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi kehidupan pekerja/karyawan,
yo gy
masih sulit diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kuantitatif. Oleh karenanya
cakupannya.
://
publikasi ini menyajikan indikator yang masih sederhana, baik dalam bentuk maupun
tp
Indikator yang disajikan meliputi:
ht
- Pekerja/karyawan dan penduduk yang bekerja; - Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha; - Pekerja/karyawan menurut pendidikan; - Rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan; - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK); - Pasar tenaga kerja.
5
II. SUMBER DATA
Sumber data dalam publikasi ini berasal dari berbagai survei maupun sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Dilihat dari perkembangannya Sakernas telah mengalami beberapa perubahan, baik
.id
isi maupun periode pencacahan. Sakernas pada periode tahun 1986 sampai dengan
go
1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Pebruari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (Nopember). Tahun 2001-2004, Sakernas
ps .
dilaksanakan sekali dalam setahun. Tahun 2005-2010 dilakukan secara semesteran,
ak ar ta .b
Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus). Tahun 2011 secara triwulanan pada Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi
wilayah Indonesia. - Survei Upah Buruh
yo gy
kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh
tp
://
Survei ini dilaksanakan secara triwulanan (Januari, April, Juli dan Oktober) dengan
ht
pendekatan perusahaan. Keterangan yang dikumpulkan antara lain besarnya upah/gaji yang diterima pekerja produksi di bawah mandor. Di samping sumber data tersebut di atas, digunakan juga data dari publikasi BPS lainnya, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6
III. KONSEP DAN DEFINISI
Batasan (definisi) yang berkaitan dengan konsep ketenagakerjaan, sebagai berikut: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Penduduk usia kerja
Definisi penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
Angkatan kerja
Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Bekerja
Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam tidak terputus-putus dalam seminggu sebelum hari pencacahan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
go
ps .
ak ar ta .b
yo gy
Mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan lain-lain.
ht
tp
://
Sementara tidak bekerja
.id
Penduduk
Lapangan usaha
Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang pekerjaan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000 yang mengacu pada the International Standard of Industrial Classification (ISIC).
Status pekerjaan
Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang terdiri atas: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan, pekerja tidak dibayar. 7
Pekerja/karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan, dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
Pendidikan yang ditamatkan
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan yang diikuti oleh seseorang hingga mencapai kelas tertinggi dari tingkatan sekolah dan berakhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah, baik dari sekolah negeri maupun swasta.
ht
tp
://
yo gy
ak ar ta .b
ps .
go
.id
Pekerja/karyawan
8
IV. PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA
Dalam Sakernas yang dilaksanakan oleh BPS, penduduk usia kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) dapat dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan dan pengangguran seperti sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Penduduk yang tidak
.id
aktif secara ekonomi disebut bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang
go
tidak bekerja atau menganggur, yaitu sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan
ps .
lainnya.
Beberapa informasi yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah jumlah penduduk
ak ar ta .b
bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan termasuk status pekerjaan.
Status pekerjaan adalah
kedudukan seseorang dalam pekerjaannya. Pekerja/karyawan merupakan salah satu dari kategori yang ada pada pertanyaan status pekerjaan. Pekerja/karyawan terdiri atas
yo gy
pekerja/karyawan tetap dan pekerja bebas. Kategori yang lain adalah berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tetap/tidak tetap atau anggota rumah tangga, dan
tp
://
pekerja tak dibayar/pekerja keluarga.
ht
Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Kemajuan pembangunan mengharapkan terjadinya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa dan peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/ karyawan/pegawai) serta penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian. Pekerja/karyawan tetap adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan/ instansi atau perorangan, baik pemerintah maupun swasta, secara tetap dengan
9
menerima upah/gaji berupa uang maupun barang. Sementara pekerja/karyawan yang memiliki majikan tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) dianggap sebagai pekerja bebas. Khusus pada sektor konstruksi batasan waktunya lebih lama yaitu dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2010-2011, sebagian besar penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta yang bekerja, berstatus sebagai pekerja/karyawan baik sebagai pekerja/karyawan
tetap
maupun
pekerja
bebas.
Secara
umum
proporsi
pekerja/karyawan menduduki urutan teratas bila dibandingkan dengan status
.id
pekerjaan yang lain, terjadi kenaikan persentase selama 2 tahun terakhir pada Agustus 2010 sebesar 39,1 persen dan Agustus 2011 sebesar 48,5 persen. Dari 48,5 persen
go
pekerja/karyawan tersebut 40,1 persen merupakan pekerja/karyawan tetap dan 8,4
ps .
persen pekerja/karyawan bebas pada Agustus 2011 (Tabel 1).
(1)
Agustus 2010 P (3)
L (2) 13,6
2
34,5
3
44,5
4 3.1 3.2
L (5)
L+P (7)
13,8
12,4
15,8
13,9
20,8
28,3
27,0
19,3
23,6
32,7
39,1
55,6
39,6
48,5
7,5
32,6
18,9
5,0
25,3
14,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
32,1
28,7
30,6
42,8
36,8
40,1
12,3
4,0
8,6
12,8
2,8
8,4
tp ht
Jumlah
L+P (4)
Agustus 2011 P (6)
14,0
://
1
yo gy
Status Pekerjaan
ak ar ta .b
Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010 - 2011
Sumber: Sakernas Agustus 2010 - 2011 Keterangan : 1 = Berusaha Sendiri ; 2 = Berusaha dibantu orang lain ; 3 = Pekerja/karyawan (3.1 = pekerja tetap dan 3.2 = pekerja bebas) ; 4 = Pekerja keluarga/tak dibayar ; L = Laki-laki ; P = Perempuan
10
Bila dilihat menurut jenis kelamin, dari seluruh penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja, pada Agustus 2010 sekitar 44,5 persen berstatus sebagai pekerja/karyawan
dan mengalami peningkatan menjadi 55,6 persen pada Agustus
2011. Demikian pula untuk perempuan, persentase pekerja/karyawan juga meningkat dari 32,7 persen menjadi 39,6 persen pada periode yang sama. Dari 55,6 persen laki-laki pekerja/karyawan, masing-masing berstatus sebagai pekerja tetap sebesar 42,8 persen dan 12,8 pekerja bebas, sedangkan untuk perempuan pekerja/karyawan 36,7 persen sebagai pekerja/karyawan tetap dan 2,8 pekerja bebas. Persentase penduduk bekerja dengan status pekerja bebas mencapai 8,6 persen pada Agustus 2010 dan menurun
.id
menjadi sekitar 8,4 persen pada Agustus 2011. Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas
go
pertanian dan pekerja bebas non pertanian.
ps .
Persentase pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar
ak ar ta .b
mengalami penurunan dari 32,6 persen pada Agustus 2010 menjadi 25,3 persen pada Agustus 2011. Komposisi penyerapan pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2011 adalah 63,4 persen sektor Pertanian, 25,1 persen sektor Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa serta 11,5 persen sektor
yo gy
Industri (Tabel 2).
tp
://
Tabel 2. Persentase Pekerja Perempuan dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010 - 2011
ht
Sektor (1)
2010
2011
(2)
(3)
Agriculture/Pertanian
69.6
63.4
Manufacture/Industri, Pertambangan,Kontruksi
11.1
11.5
Service/Perdagangan,Transportasi,Keuangan & Jasa
19.3
25.1
100.0
100.0
32.6
25.3
Persentase Total Persentase Perempuan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
Sumber: Sakernas Agustus 2010-2011
11
Terjadi pergeseran perempuan pekerja keluarga/tak dibayar dari sektor pertanian ke non pertanian, terlihat dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 69,6 persen pada Agustus 2010 menjadi 63,4 persen pada Agustus 2011 dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa dari 19,3 persen menjadi 25,1 persen dan sektor industri, pertambangan dan konstruksi dari 11,1 persen menjadi 11,5 persen selama kurun waktu 1 tahun. Hal ini sejalan dengan kondisi Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai kota jasa dan pariwisata, perkembangan wisata kuliner dan pariwisata semakin meningkat dan berdirinya industri-industri baru baik pengembangan maupun baru, meskipun hanya
ak ar ta .b
ps .
go
.id
menjadi tenaga bantu/buruh.
ht
tp
://
yo gy
Pekerja perempuan tak dibayar kebanyakan terserap di sektor pertanian.
12
V. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA
Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Untuk kesederhanaan hasil dan pembahasan sektor/lapangan usaha yang ada dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Sektor A atau Sektor Agriculture (Pertanian), Sektor M atau Sektor Manufacture (Pertambangan/penggalian, Industri pengolahan, Listrik/Gas/Air, dan Konstruksi), dan Sektor S atau Sektor Services (Perdagangan, Transportasi, Keuangan
.id
dan Jasa-jasa).
go
Sektor S sampai dengan Agustus 2011 masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap pekerja/karyawan (61,4 persen pada Agustus 2010 dan 63,2 persen
ps .
pada Agustus 2011) diikuti sektor M (33,2 persen) dan terakhir sektor S (3,8 persen). Jika
ak ar ta .b
ditinjau menurut jenis kelamin pada Agustus 2011, persentase pekerja/karyawan lakilaki yang terserap di sektor M (39,2 persen) lebih besar dari pada persentase perempuan yang terserap di sektor yang sama (22,2 persen) dan mengalami perubahan perbedaan persentase
dibanding
tahun
lalu
(Tabel
3).
Perbedaan
antara
persentase
yo gy
pekerja/karyawan laki-laki dengan perempuan di sektor M tahun 2010 sebesar 21,2 persen sedangkan tahun 2011 sebesar 7 persen. Keadaan dua sektor yang lain, sektor A
://
dan S persentase pekerja perempuan yang terserap (4,1 dan 73,7 persen), lebih tinggi
tp
dari pada persentase pekerja laki-laki yang terserap di sektor yang sama (masing-
ht
masing 3,6 dan 57,3 persen) pada Agustus 2011. Secara umum terjadi pergeseran jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor selama kurun waktu 2 tahun. Sektor A mengalami penurunan sedangkan sektor M dan sektor S mengalami peningkatan, kondisi ini mengikuti perubahan pembangunan secara umum menuju kepada pembangunan industri dan jasa, serta perlu antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian, selama ini tenaga kerja muda lebih tertarik untuk bekerja di luar kota maupun di sektor A dan sektor S.
13
Tabel 3. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010-2011 Lapangan usaha
Agustus 2010 L P (2) (3)
Agustus 2011 L P (5) (6) 3,6 4,1 39,1 22,2 57,3 73,7 100,0 100,0
L+P (4)
ps .
go
.id
(1) 5,3 7,1 6,0 A 40,7 19,5 32,6 M 54,1 73,4 61,4 S Jumlah 100,0 100,0 100,0 Sumber: Sakernas Agustus 2010-2011 Keterangan : A= Sektor Agriculture (Pertanian) M=Sektor Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik dan Konstruksi) S=Sektor Services (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).
L+P (7) 3,8 33,0 63,2 100,0
Perkembangan selama periode 2010-2011 menunjukkan
bahwa
persentase
ak ar ta .b
pekerja/karyawan laki-laki di sektor A mengalami penurunan dari 5,3 persen pada Agustus 2010 menjadi 3,6 persen pada Agustus 2011. Demikian pula persentase pekerja/karyawan perempuan yang bekerja di sektor ini juga menurun dari 7,1 menjadi
yo gy
4,1 persen pada periode yang sama. Pada sektor S, persentase pekerja/karyawan laki-laki naik dari 54,1 persen pada Agustus 2010 menjadi 57,3 persen pada Agustus 2011, sementara persentase pekerja perempuan pada sektor dan periode yang sama juga
tp
://
meningkat dari 73,4 persen menjadi 73,7 persen (Tabel 3).
ht
Pada Agustus 2011, di daerah perkotaan proporsi pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S masih sangat dominan yaitu sekitar 67,3 persen, sedangkan sumbangan pekerja/karyawan di sektor A yang terkecil, yaitu sekitar 2,6 persen. Berbeda dengan kondisi di daerah pedesaan walaupun pekerja/karyawan di sektor S masih dominan, proporsinya tidak berbeda sangat jauh dengan sektor M. Selain sektor S
paling
banyak
menyerap
para pekerja/karyawan
di
perkotaaan,
ternyata
pekerja/karyawan perempuan di sektor S daerah perkotaan secara relatif lebih banyak diserap daripada yang laki-laki (76,1 persen berbanding 64,8 persen) jika ditinjau lebih mendalam.
14
Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010 - 2011
53.0
60.0 50.0
50.2
42.5
38.0
40.0
30.0
30.1
20.0
go
.id
30.0 9.0 4.5
2.6
7.3
0.0
Kota 2010
M
ak ar ta .b
A
ps .
10.0
67.3
65.3
70.0
Desa 2010
Kota 2011
S
Desa 2011
yo gy
Terjadinya penurunan persentase pekerja/karyawan di sektor A mungkin disebabkan adanya pergeseran musim tanam/panen dan perubahan iklim/cuaca pada tahun 2011, yang sangat mempengaruhi pola penyerapan tenaga kerja pada sektor A.
://
Sementara itu sektor M di pedesaan khususnya, dapat menyerap pekerja/karyawan
ht
tp
lebih banyak diduga karena di dalamnya terdapat lapangan usaha yang tidak memerlukan persyaratan dan keahlian khusus, misalnya industri rumah tangga yang kebanyakan masih bersifat informal.
15
VI. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2011 mengalami perubahan ditandai dengan peningkatan kualitas SDM ditinjau dari tingkat pendidikan pekerja. Persentase pekerja berpendidikan SLTP atau lebih rendah mengalami penurunan dari 42,1 persen tahun 2010 menjadi 36,6 persen tahun 2011 begitu pula dengan persentase pekerja/karyawan
.id
berpendidikan SLTA ke atas juga mengalami sedikit penurunan yaitu 0,02 persen,
go
sedangkan SLTA mengalami peningkatan dari 37,1 persen menjadi 42,9 persen pada
ps .
periode yang sama (Tabel 4).
ak ar ta .b
Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010-2011
L+P (4) 42,1 37,1 20,7 100,0
Agustus 2011 L P (5) (6) 37,8 34,5 45,5 38,4 16,7 27,1 100,0 100,0
L+P (7) 36,6 42,9 20,5 100,0
tp
://
yo gy
Pendidikan Agustus 2010 ditamatkan L P (1) (2) (3) s/d SLTP 44,1 38,9 SLTA 39,0 34,1 > SLTA 16,9 27,0 Jumlah 100,0 100,0 Sumber: Sakernas Agustus 2010- 2011
ht
Proporsi pekerja/karyawan laki-laki dengan latar belakang pendidikan SLTP atau lebih rendah tampak menurun dari 44,1 persen pada Agustus 2010 menjadi 37,8 persen pada Agustus 2011. Demikian pula pekerja/karyawan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama menurun dari 38,9 persen menjadi 34,5 persen pada periode yang sama. Secara keseluruhan proporsi pekerja/karyawan dengan latar belakang pendidikan SLTP atau lebih rendah mengalami penurun dari 42,1 persen menjadi 36,6 persen. Perubahan ini dapat menunjukkan kecenderungan lulusan SLTP tidak langsung bekerja tetapi ada kemungkinan melanjutkan sekolah ke SLTA/SMK atau sederajat agar mendapat bekal/keahlian lebih ketika terjun di bursa tenaga kerja. 16
Proporsi pekerja/karyawan dengan pendidikan yang lebih tinggi atau tamat SLTA terlihat mengalami peningkatan. Seperti yang digambarkan pada Tabel 4, bahwa persentase pekerja/karyawan yang berpendidikan SLTA mengalami peningkatan dari 37,1 persen pada Agustus 2010 menjadi 42,9 persen pada Agustus 2011. Persentase pekerja laki-laki berpendidikan SLTA mengalami peningkatan 6,5 persen (dari 39,0% pada Agustus 2010 menjadi 45,5% pada Agustus 2011) sedangkan perempuan meningkat 4,3 persen (dari 34,1% pada Agustus 2010 menjadi 38,4% pada Agustus 2011).
.id
Pada sisi lain, pada periode 2010 sampai 2011 persentase pekerja/karyawan lakilaki berpendidikan SLTA ke atas mengalami sedikit penurunan dari 16,9 persen pada
go
Agustus 2010 menjadi 16,7 persen pada Agustus 2011, sedangkan persentase
ps .
pekerja/karyawan perempuan pada pendidikan yang sama meningkat dari 27,0 persen
ak ar ta .b
(Agustus 2010) menjadi 27,1 persen (Agustus 2011).
Meningkatnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA diduga ada hubungan dengan makin banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka berbondong-bondong mencari pekerjaan begitu selesai sekolah meskipun
yo gy
terkadang harus mengambil pekerjaan yang sebenarnya untuk pendidikan yang lebih rendah atau mempunyai harapan dapat kuliah/melanjutkan pendidikan sambil bekerja.
://
Bila lulusan SLTA atau sederajat tidak tertampung menjadi pekerja/karyawan, bagi
tp
lulusan SMK mempunyai pilihan untuk bekerja mandiri dengan status berusaha sesuai
ht
dengan tujuan pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan kejuruan adalah menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan produktifitas mandiri, sehingga dapat membuka lapangan
usaha mandiri yang
akan berdampak
positip terhadap
kesejahteraan pekerja.
17
VII. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN
Untuk memerlukan
meningkatkan berbagai
taraf
hidup
pekerja/karyawan
kebijakan
dalam
penetapan
dan
tingkat
keluarganya,
upah/gaji
para
pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/karyawan antara lain lapangan usaha, pendidikan, jam kerja, dan pengalaman kerja. Sebagaimana tampak pada Tabel 5, . Secara keseluruhan rata-rata upah/gaji
.id
pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha selama 2 tahun terakhir
go
meningkat yaitu Rp. 991.674,- pada Agustus 2010 meningkat menjadi Rp. 1.275.887,-
ps .
pada Agustus 2011. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan perempuan pada Agustus
ak ar ta .b
2011 sebesar Rp. 1.128.211,- sedangkan laki-laki mencapai Rp. 1.359.404,- sebulan.
Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2010-2011
usaha
L (2) 228 835
M
493 087
S
1 524 722
tp
Rata-rata
L (5)
L+P (7)
189 266
729 707
338 630
576 007
592 646
511 817
979 031
798 998
935 381
1 137 371
1 349 082
1 658 901
1 270 959
1 495 415
991 674
1 359 404
1 128 211
1 275 887
1 021 180 943 400 Sumber: Sakernas Agustus 2010-2011
ht
L+P (4)
Agustus 2011 P (6)
144 065
://
(1) A
yo gy
Agustus 2010 P (3)
Lapangan
Rata-rata upah/gaji tertinggi diterima oleh pekerja/karyawan di sektor S pada Agustus 2011 sekitar Rp. 1.495.415,-. Hal ini berlaku pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan masing-masing sebesar Rp 1.658.901,- dan Rp 1.270.959,-. Pada umumnya upah/gaji pekerja/karyawan perempuan cenderung lebih rendah daripada upah/gaji pekerja laki-laki. Rata- rata upah pekerja/karyawan di sektor A dan M berada di bawah rata-rata upah secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan. 18
Secara umum nampak ada perlakuan yang berbeda antara pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan dalam penentuan tingkat upah/gaji yang diberikan, kecuali di sektor Manufacture. Hal ini diduga karena perempuan yang mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga jika terpaksa bekerja hanyalah sekedar membantu, sehingga mungkin tidak mencurahkan tenaga/waktunya secara maksimal khususnya di pekerjaan yang sifatnya informal. Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan
pekerja/karyawan.
Para
pekerja/karyawan
yang
hanya
memiliki
.id
pendidikan SLTA ke bawah, ternyata rata-rata upah/gaji yang diterima masih sangat
go
rendah, yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara keseluruhan. Berbeda dengan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi),
di
atas
rata-rata
keseluruhan
yang
sebesar
ak ar ta .b
berada
ps .
mereka mempunyai kondisi yang lebih baik. Rata-rata upah/gaji yang diterima sudah Rp
1.359.404,-
untuk
pekerja/karyawan laki-laki dan Rp 1.128.211,- untuk pekerja/karyawan perempuan. Rata-rata upah/gaji yang diterima mereka yang berpendidikan perguruan tinggi sekitar
yo gy
dua kali dari rata-rata upah/gaji secara keseluruhan.
://
Gambar 2. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi D.I. Yogyakarta Agustus 2011
tp
2,110,338 2,697,749
ht
PT
899,981
SLTA
s/d STP
1,287,751 610,919 853,501
Perempuan
Laki-laki
19
Dari kenyataan tersebut tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui
ht
tp
://
yo gy
ak ar ta .b
ps .
go
.id
pembangunan di bidang pendidikan.
20
VIII. UPAH MINIMUM DAN UPAH BURUH DI BAWAH MANDOR
Perkembangan upah/gaji yang diperoleh bagi pekerja/karyawan tetap (bekerja hanya kepada satu majikan secara tetap selama sebulan terakhir) dapat digambarkan dari hasil
survei upah dengan pendekatan perusahaan. Tujuan survei ini adalah
mengumpulkan data upah secara berkala bagi buruh yang berstatus di bawah mandor atau supervisor. Oleh karena buruh dengan status ini merupakan pekerja kelas „bawah‟ yang merupakan mayoritas pekerja maka diharapkan dapat menggambarkan taraf
.id
kesejahteraan pekerja pada kelas tersebut.
go
Perkembangan rata-rata upah per bulan buruh di bawah mandor pekerja produksi (Tabel 6) menunjukkan bahwa upah nominal meningkat selama kurun waktu
ps .
2007-2011, demikian pula perkembangan rata-rata upah secara riil, indeks harga
menggunakan tahun dasar 2007.
ak ar ta .b
konsumen, atau indeks upah minimum provinsi (UMP) juga meningkat dengan
2007
2008
2009
2010
2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Upah Nominal (Ribu Rp)
725,0
780,3
828,3
870,8
955,9
725,0
737,5
733,0
744,3
769,1
500
586
700
745,7
808
Indeks Upah Nominal (2007=100)
100,0
112,2
112,3
117,7
137,4
Indeks Upah Riil (2007=100)
100,0
101,7
101,2
102,7
106,1
Indeks Harga Konsumen (IHK)
100,0
105,8
113,0
117,0
124,3
Indeks UMP Provinsi DIY (2007=100)
100,0
117,1
140,0
149,1
161,6
://
Keterangan
tp
yo gy
Tabel 6. Indeks Perkembangan Upah Pekerja Produksi Sektor Manufaktur di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2007-2011
ht
Upah Riil (Ribu Rp)
Upah Minimum Propinsi (Ribu Rp)
Sumber: Survei Upah 2007-2011
21
Sejak tahun 2007 Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nominal mengalami lonjakan yang berarti dan bergerak naik hingga tahun 2012. Indeks perkembangan UMP pada tahun 2012 menunjukkan angka yang tertinggi bila dibandingkan dengan indeks perkembangan upah pekerja maupun IHK selama periode 2007 sampai dengan 2012. Perkembangan UMP di Provinsi D.I. Yogyakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa UMP cenderung terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan UMP ini terjadi baik secara nominal maupun riil.
1000 900
786.862
800
ak ar ta .b
700
700
600
585 500
500 400 300 100
100
157.4
161.6
178.5
2008
2009
2010
2011
2012
UMP Nominal
Indeks UMP
UMP Riil
ht
tp
2007
140
://
0
892.66
808
117
yo gy
200
ps .
go
.id
Gambar 3. Upah Minimum Provinsi (UMP), UMP Riil, dan Indeks UMP di Provinsi D.I. Yogyakarta 2007-2012 (Ribuan Rupiah)
22
IX. PASAR TENAGA KERJA Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut dilakukan usaha-usaha antara lain melalui penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) serta penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja. Metode pengumpulan data pasar
.id
tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat
go
menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai
ps .
gambaran kasar saja.
ak ar ta .b
Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta 2009-2010 Keterangan
Laki-laki
Perempuan
ht
tp
://
yo gy
(1) (2) (3) Pencari kerja 2009 73 864 61 343 2010 69 923 59 870 Lowongan kerja 2009 8 750 12 167 2010 11 809 11 637 Penempatan/penghapusan 2009 24 991 23 930 2010 36 093 30 332 Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2010 dan 2011
Laki-laki + Perempuan (4) 135 207 129 793 20 917 23 446 48 921 66 425
Sebagaimana terlihat pada Tabel 7, perbandingan antara pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja pada tahun 2010 untuk laki-laki adalah 100:17:52. Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 2010 dari setiap 100 orang pencari kerja laki-laki di Provinsi D.I.
23
Yogyakarta, hanya terdapat lowongan kerja di provinsi ini sekitar 17 orang dan terdapat 52 orang yang berhasil ditempatkan bekerja baik di Provinsi D.I. Yogyakarta atau di daerah lain. Sementara untuk perempuan perbandingannya adalah 100:19:51. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa peluang pencari kerja perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan, relatif sama. Dari seratus perempuan pencari kerja yang mendapatkan penempatan kerja (51 persen) lebih rendah daripada penempatan kerja untuk yang laki-laki (52 persen) dan sebagian besar penempatan kerja berada di luar daerah. Tidak terpenuhinya seluruh lowongan kerja tersebut karena adanya berbagai hal, antara lain kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan yang
.id
diminta, atau sebaliknya, pencari kerja belum merasa cocok dengan lowongan yang
go
tersedia meskipun sebenarnya persyaratannya dapat dipenuhi.
ps .
Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat faktor penentu
ak ar ta .b
keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan
kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan sukses di pasar tenaga kerja dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi. Persentase pencari pekerjaan yang terdaftar di Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta menurut pendidikan dan jenis
yo gy
kelamin, 2010 tampak dominan pada pendidikan SLTA ke atas (Gambar 4.) Persentase pencari pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan kurang
://
dari SLTP hampir sama sekitar 2,6 persen, sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi
tp
mengalami perbedaan yaitu pencari pekerjaan laki-laki (52,1 persen) dengan
ht
pendidikan SLTA lebih tinggi dibanding pencari pekerjaan perempuan(26,1 persen). Ada berbagai kemungkinan pencari pekerjaan laki-laki lebih banyak daripada pencari pekerjaan perempuan antara lain sebagai tanggung jawab anak lali-laki dalam rumah tangga, ingin lebih cepat mandiri dan mencari penghidupan yang lebih baik. Sebaliknya pencari pekerjaan perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan SLTA ke atas berturut-turut nilainya 45,3 persen dan 71,2 persen. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, perempuan ternyata lebih banyak yang melanjutkan
24
pendidikan setelah SLTA. Dengan pendidikan lebih tinggi diharapkan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sesuai dengan keinginan dan upah/gaji yang lebih tinggi.
Gambar 4. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Disnakertrans Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 2010 71.2
80 70 52.1
60
45.3
50 40
.id
26.1
30 2.7
2.6
0 SLTA
> SLTA
ak ar ta .b
s/d SLTP
ps .
10
go
20
Laki-laki
Perempuan
Untuk mendapatkan kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai cita-cita calon tenaga kerja terpaksa menerima kesempatan kerja di luar
yo gy
daerah atau bahkan di luar negeri. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja dari berbagai daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta yang bekerja di luar negeri mencapai 323 orang
://
untuk laki-laki dan 1 507 orang untuk perempuan. Asal pekerja di luar negeri tersebut,
tp
terbesar berasal dari Kabupaten Kulonprogo untuk laki-laki yaitu sebesar 146,
ht
sedangkan dari Kabupaten Bantul untuk perempuan sebesar 585 orang. Kalau dilihat negara tujuannya, sebagian besar pekerja (98,7%) bekerja di Malaysia, sisanya tersebar di beberapa negara seperti Singapura, Abu Dhabi, Korea Selatan, Taiwan, Qatar, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab/Dubai.
25
.id
go
ps .
ak ar ta .b
yo gy
://
tp
ht
.g
o. id
DATA
ht
tp
:// yo
gy a
ka rta .b
ps
MENCERDASKAN BANGSA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta Telp.(0274) 4342234 (Hunting) Fax. 4342230 Email :
[email protected] Homepage:http://yogyakarta.bps.go.id
