Lampiran Keputusan Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor HK.06.02.351.03.15.196 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019
BAB. I PENDAHULUAN
I.1.
Kondisi Umum
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun Renstra Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA dan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.
I.2.
Tugas
dan
Fungsi
Direktorat
Pengawasan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif berdasarkan Peraturan Perundangundangan Dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 163 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004,
diatur
Psikotropika
tugas dan
dan
Zat
fungsi
Adiktif.
Direktorat Direktorat
Pengawasan
Narkotika,
Pengawasan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Dalam Direktorat
melaksanakan
Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:
tugas
Narkotika,
sebagaimana Psikotropika
dimaksud dan
Zat
di
atas, Adiktif
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 2. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan
pedoman,
standar,
kriteria
dan
prosedur,
serta
pelaksanaan di bidang pengawasan narkotika; 4. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan
pedoman,
standar,
kriteria
dan
prosedur,
serta
pelaksanaan di bidang pengawasan psikotropika; 5. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan
pedoman,
standar,
kriteria
dan
prosedur,
serta
pelaksanaan di bidang pengawasan prekursor; 6. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan
pedoman,
standar,
kriteria
dan
prosedur,
serta
pelaksanaan di bidang pengawasan rokok; dan 7. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. I.3.
Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah
sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, struktur organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif terdiri atas: 1. Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 2. Subdirektorat Pengawasan Narkotika a. Seksi Inspeksi Narkotika b. Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Narkotika c. Seksi Tata Operasional 3. Subdirektorat Pengawasan Psikotropika a. Seksi Inspeksi Psikotropika b. Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Psikotropika
4. Subdirektorat Pengawasan Prekursor a. Seksi Inspeksi Prekursor b. Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Prekursor 5. Subdirektorat Pengawasan Rokok a. Seksi Pengawasan Produk Rokok b. Seksi Pengawasan Iklan dan Promosi Rokok
Gambar 1
Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif orang.
Adapun
profil
sampai tahun 2014 adalah sejumlah 36
pegawai
Direktorat
Pengawasan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:
Proporsi Usia
51 60 27%
21 30 16%
Proporsi Gender
Pria 28% Wanita 72%
41 50 22%
31 40 35% Proporsi Golongan
Proporsi Pendidikan D3 5%
SLTA 17%
II 3%
S2 17%
IV 22%
III 75%
S1 5% Profes i 56%
Proporsi Jabatan
14 %
39 %
47 % Struktural Fungsional Umum PFM Penyelia Gambar 2. Profil pegawai Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
I.4.
Hasil
Capaian
Kinerja
Direktorat
Pengawasan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif periode 2010-2014 Bila dilihat selama lima tahun terakhir yaitu periode 2010-2014, capaian kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahunan beserta capaiannya KINERJA TAHUN
Persentase produk tembakau yang memenuhi ketentuan
2013
2014
2011
2012
2010 T R
32,5
35
37,5
R
1,49
34,51
39,33
43,94
77,05
115%
121%
125,5%
T
92%
205,5%
T
78,20
183,9%
3
3
R
85
R
183,9%
C
C T
30
C
1,49
2
0
C
Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang memenuhi ketentuan Jumlah temuan penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam kegiatan impor/ekspor Persentase Iklan/promosi rokok yangtidak memenuhi ketentuan
0,81
133,3%
200%
T
Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang menyimpang dari ketentuan
0,81
25
25
R
Persentase narkotika, psikotropika dan prekusor yang ke jalur illicit
24,20
24,49
C
Meningkat nya jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi
96,8%
97,9%
T
Meningkat kan perlindungan masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan
INDIKATOR KINERJA
40
R
SASARAN STRATEGIS
40,28
C
TUJUAN STRATEGIS
100,7%
Catatan : R= Realisasi; T= Target ; C= Capaian
Dalam periode tahun 2010–2014, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah melakukan beberapa kali perubahan indikator kinerja utama, yaitu pada tahun 2010 dan 2011 dan terakhir pada tahun 2013. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi capaikan kinerja pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan. Pada tahun 2010 dilakukan perubahan cara penulisan indikator dari indikator yang bersifat negatif (“menyimpang dari ketentuan”) menjadi indikator yang bersifat positif (“memenuhi ketentuan”) pada tahun 2011 dan tahun selanjutnya.
Untuk capaian kinerja dengan pengukuran
indikator ini dari periode 2010 sampai dengan 2014, terlihat peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan dan dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2011 dilakukan penghapusan dua indikator kinerja utama, dengan pertimbangan: a.
Dengan sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor dalam melakukan undangan
kegiatannya maka
akan
sesuai
ketentuan
berdampak
peraturan
narkotika,
perundang-
psikotropika
dan
prekursor yang menyimpang dari jalur resmi ke jalur ilicit (ilegal) akan menurun.
Dengan
pertimbangan
tersebut
indikator
“Persentase
narkotika, psikotropika dan prekusor yang ke jalur illicit” sudah dapat diukur dengan indikator dengan indikator “Persentase sarana pengelola narkotika,
psikotropika
dan
prekursor
farmasi
yang
memenuhi
ketentuan” dan indikator “Persentase narkotika, psikotropika dan prekusor yang ke jalur illicit” dihapus. b.
Pada tahun 2011, adanya perubahan kebijakan supra sistem terhadap pengawasan rokok, maka indikator “Persentase iklan/promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan” diputuskan untuk tidak digunakan kembali.
Namun
demikian
kegiatan
pengawasan
rokok
tetap
dilaksanakan. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis nasional dimana pada tahun 2012 telah diundangkan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, maka pada tahun 2013 bersamaan dengan perubahan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
tahun 2010-2014, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melakukan perubahan Rencana Strategis 2010-2014, termasuk di dalamnya
penambahan
satu
indikator
baru
yang
pengukurannya
dilakukan mulai tahun 2014. Indikator baru tersebut adalah “Persentase produk tembakau yang memenuhi ketentuan”. Berdasarkan perubahan lingkungan
strategis
nasional
di
atas
dan
berdasarkan
evaluasi
pengukuran capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2014, indikator kinerja ini akan diteruskan pengukuran pencapaiannya pada periode tahun 2015–2019 dengan sedikit perubahan cara penulisan indikator untuk lebih mudah dipahami, yaitu menjadi
“Persentase label dan iklan produk
tembakau yang memenuhi ketentuan”. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis terkait kegiatan impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, maka pada tahun 2013 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menambahkan satu indikator kinerja utama, yaitu “Jumlah temuan penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam kegiatan impor/ekspor”. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut selama tahun 2013 dan 2014, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berhasil menekan penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam pelaksanaan kegiatan impor
dan
ekspor
narkotika,
psikotropika
dan
prekursor
farmasi.
Keberhasilan capaian indikator ini sangat ditunjang dengan efektifnya pengawasan melalui penerbitan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Mengingat kegiatan penerbitan AHP ini, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka indikator “Jumlah temuan penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam kegiatan impor/ekspor” pada tahun 2015-2019 akan diubah menjadi “Presentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang diselesaikan tepat waktu”.
I.5.
Potensi dan Permasalahan
Gambar 3. Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya BELUM OPTIMALNYA PERAN DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN PRODUK TEMBAKAU
Belum optimalnya sistem pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Produk Tembakau
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF Penguatan kebijakan teknis
Pengawasan Narkotika,
pengawasan terkait Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan
Psikotropika, Prekursor dan
Produk Tembakau
Produk Tembakau
Dalam era globalisasi, terdapat potensi penyimpangan jalur distribusi obat, termasuk narkotika, psikotopika dan prekursor dari jalur distribusi legal ke jalur ilegal atau masuknya produk ilegal ke jalur distribusi legal. Penyimpangan
jalur
distribusi
tersebut
akan
berdampak
pada
meningkatnya potensi masyarakat terpapar dengan obat yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya narkotika, psikotropika dan prekursor. Risiko tersebut dapat berupa penyalahgunaan atau penggunaan narkotika, psikotropika dan prekursor ilegal oleh masyarakat. Produk
tembakau
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan merupakan bahan yang mengandung zat adiktif yang dapat berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan adanya amanat
dari peraturan perundang-undangan, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan
mendapat
tugas
untuk
melakukan
pengawasan
Produk
Tembakau yang beredar, promosi dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau. Kedua hal tersebut di jabarkan lebih mendalam melalui analisa terhadap isu strategis dengan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat) sebagaimana ditampilkan pada tabel 3. Tabel 2. Rangkuman Analisis SWOT HASIL PEMBAHASAN (SWOT) Kekuatan (Strengths)
Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan yang 1. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memadai melalui pelatihan dan pembelajaran yang terus menerus Tersediannya Sistem Elektronik Pengawasan 2. NAPZA Tersedianya Payung Hukum yang kuat dalam 3
rangka
pengawasan
Narkotika,
Psikotropika,
Prekursor dan Produk Tembakau Direktorat Pengawasan Pengawasan Narkotika, 4
Psikotropika dan Zat Adiktif tersertifikasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2011 Tersedianya
Pedoman
5. pengawasan
Tindak
Narkotika,
Lanjut
hasil
Psikotropika,
dan
Prekursor 6.
Tersedianya
Pedoman
Pengawasan
Produk
Tembakau Komitmen Pimpinan dan seluruh staf Direktorat
7. Pengawasan Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Kelemahan (Weaknesses)
Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait 1. tindak
lanjut
hasil
pengawasan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Belum
optimalnya
pemberdayaan
masyarakat
2. dalam Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
HASIL PEMBAHASAN (SWOT) 3.
Terbatasnya
sarana
dan
prasarana
baik
pendukung maupun utama
4. Terbatasnya jumlah SDM Peluang (Opportunities)
1. 2. 3.
Adanya Program Nasional ( Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat cepat Adanya
Peraturan
perundang-undangan
yang
baru
4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tantangan (Threats)
Kepatuhan
pelaku
usaha/
pengelola
sarana
1. narkotika, psikotropika, prekursor dan produk tembakau belum optimal 2. Penegakan hukum belum optimal Perubahan 3.
berdampak Narkotika,
gaya
hidup
masyarakat
meningkatnya Psikotropika,
yang
penyalahgunaan Prekursor
dan
peningkatan prevalensi perokok 4.
Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area) Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor
5
dan Produk Tembakau dalam rangka menunjang program nasional termasuk Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Kesehatan Nasional
6
Perkuatan
koordinasi
dengan
pemangku
kepentingan terkait
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif perlu melakukan optimalisasi tugas dan fungsi, agar faktor-faktor lingkungan strategis yang memengaruhi baik dari internal maupun eksternal dapat mendukung pencapaian
tujuan
dan
sasaran
organisasi
Psikotropika dan Zat Adiktif periode 2015-2019.
Direktorat
Narkotika,
BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
II.1.
Visi dan Misi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
merupakan unit Eselon II di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memiliki visi dan misi yang mendukung visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019, yaitu dengan visi: ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” dan misi: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Mewujudkan jaminan
kemandirian
keamanan
Obat
pelaku dan
usaha
Makanan
dalam
memberikan
serta
memperkuat
kemitraan dengan pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
II.2.
Tujuan Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Obat dan
Makanan, maka Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendukung tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim
inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. II.3.
Sasaran Strategis Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin
dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk mendukung visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan memiliki sasaran strategis yang sejalan dengan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” dengan fokus pada pengawasan setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, serta melakukan evaluasi terhadap label dan iklan produk tembakau yang beredar.
BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
III.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Mengingat Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
sudah seharusnya menunjang
arah kebijakan dan strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Arah
Kebijakan
Badan
Pengawas
Obat
dan
Makanan
yang
akan
dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah “Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat”. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; 2) Peningkatan
pembinaan
dan
bimbingan
melalui
komunikasi,
informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif; Internal: 1) Penguatan Regulatory System pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berbasis risiko; 2) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan di Balai Besar/Balai
Pengawas Obat dan Makanan
secara lebih proporsional dan
akuntabel; 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang
mendukung
tugas di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melaksanakan kegiatan prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya kegiatan “Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif”. Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kegiatan prioritas (kegiatan strategis) yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pengawasan
Narkotika,
Psikotropika
dan
Zat
Adiktif
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 3. Sasaran Strategis, Program, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif SASARAN
PROGRAM
SASARAN KEGIATAN PROGRAM STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN STRATEGIS Menguatnya PROGRAM Menguatnya Pengawasan sistem PENGAWASAN sistem Narkotika, Menurunnya jumlah pengawasan OBAT DAN pengawasan Psikotropika, sarana pengelola Obat dan MAKANAN Obat dan Prekursor, narkotika, psikotropika Makanan Makanan dan Zat dan prekursor yang Adiktif berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor, Meningkatnya label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
III.2. Kerangka Regulasi Dalam Pengawasan
rangka
pelaksanaan
Narkotika,
tugas
Psikotropika
dan
dan
fungsinya,
Zat
Adiktif
Direktorat melakukan
pengawasan berdasarkan pada sejumlah dasar hukum sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
72
Tahun
1998
tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
44
Tahun
2010
tentang
Prekursor Farmasi; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan; 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2013
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dalam rangka perkuatan sistem pengawasan, maka diperlukan beberapa
regulasi
yang
penting
dan
dibutuhkan
oleh
Direktorat
Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yaitu Peraturan Perundang-undangan
terkait
pengawasan
narkotika,
psikotropika,
prekursor farmasi dan zat adiktif. Peraturan ini dapat berupa peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan zat adiktif. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk disusun adalah Peraturan Kepala Badan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah untuk dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya yang terkait pengawasan narkotika, psikotropika, farmasi dan zat adiktif.
prekursor
III.3. Kerangka Kelembagaan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif harus selalu berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga berkoordinasi lintas instansi maupun hubungan dengan para pemangku kepentingan.
BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
IV.1. Target Kinerja Sebagaimana sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel
4.
Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
Menurunnya jumlah 1. sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan 2. prekursor,
Meningkatnya label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan
3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
IV.2. Kerangka Pendanaan Sesuai target kinerja dari masing-masing indikator kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaiannya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
BAB. V PENUTUP
Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM
dan sumber pendanaannya, serta komitmen
pimpinan dan staf Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, termasuk indikator-indikator
kinerjanya
yang
dilaksanakan
sesuai
dengan
mekanisme yang berlaku. Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif
Tahun
2015-2019
harus
dijadikan
acuan
kerja
bagi
subdirektorat - subdirektorat di lingkungan di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.
Diharapkan
semua
subdirektorat
dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
Pengawasan Narkotika, Menurunnya 1. Prosentase penyelesaian Psikotropika, jumlah pemberian sanksi tindak Prekursor, sarana lanjut tepat waktu terhadap dan Zat pengelola sarana pengelola narkotika, Adiktif narkotika, psikotropika dan prekursor psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan yang berpotensi 2. Persentase sarana pengelola melakukan narkotika, psikotropika dan diversi prekursor farmasi yang narkotika, berpotensi dan/atau psikotropika melakukan diversi narkotika, dan psikotropika dan prekursor prekursor, 3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu
Target Alokasi (dalam Milyar) Beseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 11,5 13,0 14,0 15,0 17,5 70
70
73
75
62,5
60
57,5 55
52,5 50
80
80
81
83
82
78
80
85
KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR
Pengawasan Narkotika, Meningkatnya 4. Persentase label dan iklan Psikotropika, label dan produk tembakau yang Prekursor, iklan produk memenuhi ketentuan dan Zat tembakau Adiktif yang memenuhi ketentuan
Target Alokasi (dalam Milyar) Beseline 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 11,5 13,0 14,0 15,0 17,5 40
45
50
55
60
65
Lampiran 2 MATRIK KAMUS INDIKATOR RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF 2015-2019
INDIKATOR 1. Prosentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan
KONSEP DAN DEFINISI a. Sarana yang TMK adalah sarana dengan pelanggaran kategori Mayor dan/atau kritikal b. Tindak lanjut adalah pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan pada saat audit. c. Tepat waktu adalah timeline yang ditetapkan pada SOP POM.03.SOP.09.IK.01(35) tentang Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan prekursor d. Audit adalah pemeriksaan sarana pengelola terdiri dari sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan. e. Pelanggaran mayor dan kritikal mengacu pada Keputusan Ka.BPOM No. HK.04.1.35.07.12.4394 thn 2012 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan
METODE PERHITUNGAN
Prosentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒊𝒏𝒅𝒂𝒌 𝒍𝒂𝒏𝒋𝒖𝒕𝒊 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖
=
X 100 % 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒊𝒌𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍
INDIKATOR
KONSEP DAN DEFINISI
METODE PERHITUNGAN
narkotika, psikotropika dan prekursor
2. Persentase a. sarana pengelola terdiri dari sarana pengelola sarana produksi, distribusi dan narkotika, sarana pelayanan kesehatan. psikotropika dan b. Diversi adalah penyimpangan prekursor dari penggunaan dan atau farmasi yang penyaluran yang seharusnya. berpotensi c. Rekapitulasi hasil pemeriksaan dan/atau sarana pengelola oleh petugas melakukan Direktorat Pengawasan diversi Narkotika, Psikotropika dan Zat narkotika, Adiktif dan Petugas Balai psikotropika dan Besar/Balai Pengawas obat dan prekursor Makanan 3. Persentase a. Analisa Hasil Pengawasan, yang permohonan selanjutnya disebut AHP, adalah rekomendasi hasil audit Kepala Badan Analisa Hasil Pengawas Obat dan Makanan Pengawasan terhadap rencana kebutuhan (AHP) untuk impor/ekspor, realisasi impor/ekspor produksi, dan/atau penggunaan narkotika, Narkotika, Psikotropika atau psikotropika dan Prekursor Farmasi, dan
Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor
Persentase label dan iklan Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒖𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍
=
X 100 % 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒊𝒌𝒔𝒂
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒐𝒉𝒐𝒏𝒂𝒏 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓/𝒆𝒌𝒔𝒑𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒍𝒆𝒔𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖
=
X 100 % 𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒐𝒉𝒐𝒏𝒂𝒏 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓/𝒆𝒌𝒔𝒑𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂
INDIKATOR prekursor yang diselesaikan tepat waktu
KONSEP DAN DEFINISI merupakan dasar penerbitan Surat Persetujuan Impor atau Surat Persetujuan Ekspor. b. Tepat waktu adalah timeline yang ditetapkan pada SOP POM.03.SOP.09.IK.01(35)
METODE PERHITUNGAN
INDIKATOR
KONSEP DAN DEFINISI
4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
a. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yan diolah untuk digunakan dengan cara dibakar dan dihisap, dihirup atau dikunyah b. Memenuhi ketentuan adalah iklan dan label produk tembakau yang sesuai dengan PP no.109 tahun 2012 c. Rekapitulasi hasil pengawasan produk tembakau oleh petugas Direktorat Pengawasan Napza dan Petugas BB/BPOM
METODE PERHITUNGAN
Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒍𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒅𝒂𝒏 𝒊𝒌𝒍𝒂𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌 𝒕𝒆𝒎𝒃𝒂𝒌𝒂𝒖 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒆𝒏𝒖𝒉𝒊 𝒌𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒏
=
X 100 % 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒍𝒂𝒃𝒆𝒍 𝒅𝒂𝒏 𝒊𝒌𝒍𝒂𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌 𝒕𝒆𝒎𝒃𝒂𝒌𝒂𝒖 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒊𝒌𝒔a
