No title

w

tp :// w

ht

lu

.t e

w in

kb

ik ab .b ps

tu n

.g o. id

tp :// w

ht .t el uk

w

w

ka b. bp s

un i

nt

bi

.g o. id

.g o. id

Indeks Pembangunan Manusia IPM KABUPATEN TELUK BINTUNI 2009

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

BPS Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan publikasi IPM Kabupaten Teluk Bintuni secara berkala sejak tahun 2005.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM

.g o. id

KABUPATEN TELUK BINTUNI 2009

ka b. bp s

Nomor Katalog / Catalog Number : 1403.9104 Nomor Publikasi / Publication Number : 9104.

Ukuran Buku / Book Size cm Jumlah Halaman / Page Number pages

: 16,50 cm x 21,59

un i

: x + 69 Halaman /

.t el uk

bi

nt

Naskah / Editor : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni BPS-Statistic of Teluk Bintuni Regency

w

Gambar Kulit / Cover : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni BPS-Statistic of Teluk Bintuni Regency

tp :// w

w

Ditebitkan Oleh / Published by : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni BPS-Statistic of Teluk Bintuni Regency :

ht

Dicetak Oleh / Printed by

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya May be cited with reference to the source

.g o. id

Kata Sambutan Kepala BAPPEDA Kabupaten Teluk Bintuni

bi

nt

un i

ka b. bp s

Pembangunan manusia adalah pilihan utama dari strategi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni menuju Bintuni Baru mewujudkan visi ‖Terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang Damai, Maju, Sejahtera, Demokratis dan Tangguh serta Berdaya saing di atas landasan Kasih, Kejujuran, Keadilan dan Kerja keras‖. Segala usaha perbaikan dan penyempurnaan proses pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni membutuhkan data dan informasi mengenai status pembangunan manusia yang telah dicapai dan yang akan diwujudkan.

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan ukuran yang telah lama ada dan telah dijadikan rujukan resmi pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu ukuran kinerja pembangunan. Hal ini terlihat dari peningkatan indikator masing-masing komponen penyusun IPM yang dapat dimaknai adanya dampak nyata pembangunan bagi penduduk Kabupaten Teluk Bintuni sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Publikasi ini merupakan salah satu upaya untuk memonitor status pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni sejak Kabupaten Teluk Bintuni resmi terbentuk. Harapannya adalah agar pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni lebih terarah sehingga pemerintah dapat menyempurnakan dimensi mana yang masih kurang dan meningkatkan dimensi lain yang relatif sudah baik.

IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009___________

i

.g o. id

Dengan diselesaikannya publikasi ini, Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini. Kerja sama yang baik ini semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

un i

ka b. bp s

Bintuni, Oktober 2010 BAPPEDA KABUPATEN TELUK BINTUNI Kepala,

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

Drs. WiM FIMBAY, MM NIP. 19590408 198308 1 002


ii

.g o. id

Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Teluk Bintuni

un i

ka b. bp s

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni 2009 dapat terselesaikan. IPM Kabupaten Teluk Bintuni 2009 merupakan kelanjutan publikasi serupa pada tahun sebelumnya.

.t el uk

bi

nt

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini bersifat official statistic yang dilansir oleh BPS Kabupaten Teluk Bintuni. Data mengacu pada rujukan waktu sejak tahun 2006 hingga tahun 2009. Harapannya adalah agar perkembangan capaian pembangunan manusia dapat diamati sejak kabupaten ini resmi terbentuk.

ht

tp :// w

w

w

Pada akhirnya kami menyadari sepenuhnya, dalam penerbitan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik guna penyempurnaan penerbitan berikutnya sangat kami harapkan.

Bintuni,

Oktober 2010

BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI K E P A L A,

SARDJON GELA, SE


iii

.g o. id ka b. bp s un i nt bi .t el uk w w tp :// w ht IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009___________

iv

.g o. id

Daftar Isi

Bab 1.

ka b. bp s

Kata Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Pendahuluan

un i

1.1 Latar Belakang

1

1.3 Manfaat

4

nt

3

bi

.t el uk

4

Metodologi

7

2.1 Konsep dan Definisi

7

2.2 Metode Pengumpulan Data

9

2.3 Metode Penghitungan Komponen IPM

11

2.4 Metode Penghitungan IPM

18

Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

21

3.1 Kependudukan

22

3.2 Kesehatan

25

3.3 Pendidikan

30

3.4 Perekonomian

37

w w tp :// w ht

Bab 3.

1

1.2 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan Bab 2.

i iii v vii ix


v

41

4.1 Perkembangan IPM

41

4.2 Perkembangan Komponen IPM

43

4.3 Reduksi Shortfall

50

Implikasi Kebijakan

53

5.1 Identifikasi Permasalahan 5.2 Implikasi Kebijakan Bab 6.

Penutup

un i

6.1 Kesimpulan

ka b. bp s

Bab 5.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

.g o. id

Bab 4.

54 57 57 58

.t el uk

Daftar Pustaka

bi

nt

6.2 Saran

53

61

ht

tp :// w

w

w

Lampiran

59


vi

13

Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

15

Tabel 2.3

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

19

Tabel 3.1

Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

23

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Tabel 2.2

Tahun Konversi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

ka b. bp s

Tabel 2.1

.g o. id

Daftar Tabel


vii


viii

.g o. id

Daftar Gambar Kabupaten Teluk Bintuni

Gambar 3.2

Piramida Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

24

Gambar 3.3

Puskesmas Distrik Bintuni

25

Gambar 3.4

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Tahun 2009

26

ka b. bp s

Gambar 3.1

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Tahun 2009 27

Gambar 3.6

Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

29

Angka Kesakitan Tujuh Penyakit Utama Kabupaten Teluk Bintuni

30

.t el uk

bi

nt

un i

Gambar 3.5

Gambar 3.7

w

Gambar 3.8

tp :// w

w

Gambar 3.9

ht

22

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7—12 Tahun

32

Penduduk Berumur 10 tahun ke atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

36

Gambar 3.10 PDRB ATHB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006— 2009

38

Gambar 3.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

39

Gambar 4.1

IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

42

Gambar 4.2

IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Papua Barat

42


ix

Gambar 4.3

Perkembangan Indeks Harapan Hidup, Indeks 43 Pendidikan dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

Gambar 4.4

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

.g o. id

44

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Gambar 4.6

Angka Melek Huruf Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006— 2009

ka b. bp s

Gambar 4.5

45

46

Gambar 4.7

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 46 Barat Tahun 2009

Gambar 4.8

Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

un i

Rata-rata lama sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009 48

nt

Gambar 4.9

47

49

Gambar 4.11 Paritas Daya Beli Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

50

.t el uk

bi

Gambar 4.10 Paritas Daya Beli Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

ht

tp :// w

w

w

Gambar 4.12 Reduksi Shortfall IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009 51


x

.g o. id

Bab 1 Pendahuluan

ka b. bp s

1.1 Latar Belakang

.t el uk

bi

nt

un i

Pembangunan manusia berawal dari kegagalan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Manusia diposisikan sebagai subjek yang didorong untuk menghasilkan output sebesarbesarnya tanpa memperdulikan apakah hasil-hasil pembangunan dinikmati oleh pelaku pembangunan itu sendiri. Terkadang capaian kontradiktif terjadi manakala pertumbuhan ekonomi meningkat di satu sisi tetapi tingkat kemiskinan juga meningkat di sisi lain.

ht

tp :// w

w

w

Paradigma pembangunan manusia menawarkan pendekatan lain pembangunan. Proses pembangunan seharusnya mampu menjadikan manusia memiliki banyak pilihan. Setidaknya, setiap manusia mempunyai hak-hak dasar untuk hidup lebih sehat, untuk hidup lebih cerdas dan terampil serta untuk hidup layak.

Salah satu ukuran capaian pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dipopulerkan oleh United Nations Development Program (UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusis (Human Development Report-HDR) yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1990 (NHDR, 1990). Sejak tahun 1990, UNDP mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan, yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM).


1

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen yang utama:

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia. Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini. Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup- harus dilengkapi. Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. (HDR 1996, halaman 12).

ht

tp :// w

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur program pembangunan dari aspek manusia. IPM mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak. IPM merupakan indikator penting dalam pelaksanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengurangi gap pembangunan antar wilayah. RPJMD Kabupaten Teluk intuni 2004—2009 menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu misi pembangunan dalam mewujudkan visi


2

.g o. id

menuju Bintuni Baru. Bintuni yang ingin dibentuk tergambar dari visi Kabupaten Teluk Bintuni yaitu, ‖Terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang Damai, Maju, Sejahtera, Demokratis dan Tangguh serta Berdaya saing diatas landasan Kasih, Kejujuran, Keadilan dan Kerja keras‖. Karena itu, membangun sumber daya manusia menjadi prioritas utama pembangunan pada lima tahun pertama.

bi

nt

un i

ka b. bp s

Sejak tahun 2005, capaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni senantiasa diamati perkembangannya. Monitoring capaian IPM tersebut dipublikasikan secara resmi oleh Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni bekerjasama dengn BPS Kabupaten Teluk Bintuni melalui penerbitan buku, ―IPM Kabupaten Teluk Bintuni.‖ Tahun ini, publikasi serupa kembali diterbitkan dengan menggunakan data tahun 2009 sekaligus sebagai publikasi penutup di akhir masa lima tahun pertama pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni.

.t el uk

1.2 Maksud dan Tujuan

ht

tp :// w

w

w

Maksud penyusunan publikasi ―Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 – 2009‖ untuk menyajikan analisis deskriptif perkembangan pembangunan manusia selama tahun 2006 – 2009. Publikasi ini memberikan gambaran capaian pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni dan perubahan-perubahan komponen penting penghitungan IPM. Secara rinci tujuan penulisan adalah: Mengidentifikasi kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia dan gambaran permasalahan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2006—2009.


3

.g o. id

Memperoleh gambaran perkembangan pembangunan manusia (IPM) dan komponen-komponen penyusunnya. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

ka b. bp s

1.3 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

w

.t el uk

bi

nt

un i

Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni secara berkesinambungan. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi kalangan akademisi.

w

1.4 Sistematika Penulisan

ht

tp :// w

Agar diperoleh alur pembahasan yang baik, publikasi ini disusun dengan mempertimbangkan sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan. Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM


4

dan metode penghitungan IPM. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM.

ka b. bp s

.g o. id

Bab III Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Teluk Bintuni memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

nt

un i

Bab selanjutnya menganalisis perkembangan IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan komponen-komponennya dalam periode 2006 – 2009. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat dan IPM Provinsi Papua Barat itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif IPM Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.

.t el uk

bi

Bab V mengulas implikasi dan kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan manusia.

ht

tp :// w

w

w

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab III dan bab VI sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.


5


6

.g o. id

Bab 2 Metodologi

ka b. bp s

2.1 Konsep dan Definisi

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990:1). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun bentuk pembangunan yang dihasilkan suatu negara fokusnya adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat komprehensif. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian (People Centered Development); Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choices), tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk


7

ka b. bp s

.g o. id

secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

w

.t el uk

bi

nt

un i

Untuk itu diperlukan suatu indikator komposit yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

ht

tp :// w

w

2.1.2 Definisi Komponen IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menyangkut tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Nilai IPM berkisar antara 0 – 100. Komponen IPM terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu: angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, paritas daya beli. Definisi dari masing-masing komponen IPM tersebut adalah sebagai berikut:


8

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin dan huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah (Means Year School – MYS ) adalah ratarata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Paritas daya beli (Purchasing power parity – PPP) adalah ukuran daya beli penduduk dalam memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non-makanan. PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar wilayah, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal.

ht

2.2 Metode Pengumpulan Data Penghitungan komponen IPM dalam publikasi ini menggunakan data SUSENAS yang dikumpulkan BPS Kabupaten Teluk Bintuni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. SUSENAS merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk yang relatif sangat luas. Dalam setiap pelaksanaan SUSENAS terdapat dua paket pengumpulan data yaitu data Kor dan data Modul. Data Kor


9

.g o. id

memuat informasi yang diperlukan untuk memonitor hal-hal yang mungkin berubah tiap tahun, berguna untuk penrencanaan jangka pendek. Untuk itu data kor dikumpulkan tiap tahun. Sementara data Modul dikumpulkan secara bergilir berulang setiap tiga tahun sekali.

ka b. bp s

Ada tiga jenis data Modul yaitu Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, Modul Kesehatan dan Perumahan dan Modul Konsumsi. Data modul diperlukan untuk menganalisis masalah yang tidak perlu dimonitor tiap tahun atau menganalisis masalah yang ingin diintervensi pemerintah, misalnya kemiskinan atau kekurangan gizi.

.t el uk

bi

nt

un i

Pemilihan sampel Susenas Kor dilakukan dalam 2 tahap untuk blok sensus dengan jumlah rumhatangga kurang atau sama dengan 150 rumahtangga dan 3 tahap untuk blok sensus dengan jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga untuk masing-masing daerah kota dan pedesaan. Berikut secara rinci metodologi penarikan sampel pada Susenas:

a. Blok Sensus memiliki jumlah rumahtangga kurang atau sama

ht

tp :// w

w

w

dengan 150 rumahtangga : Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS)-Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus pada Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003. Tahap kedua, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus terpilih, dipilih 16 rumahtangga secara Linear Systematic Sampling.


10

b. Blok Sensus memiliki jumlah rumahtangga lebih besar dari 150

un i

ka b. bp s

.g o. id

rumahtangga : Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus secara Probability Proportional to Size (PPS)-Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumahtangga hasil listing di setiap blok sensus pada P4B tahun 2003. Tahap kedua, dari setiap blok sensus terpilih dibentuk kelompok segmen (kelseg), selanjutnya dipilih satu kelseg secara PPS Sampling dengan size banyaknya rumahtangga hasil P4B 2003 di setiap kelompok segmen. Tahap ketiga, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap segmen terpilih, dipilih 16 rumahtangga secara Linear Systematic Sampling.

.t el uk

bi

nt

2.3 Metode Penghitungan Komponen IPM 2.3.1 Prosedur Estimasi Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

ht

tp :// w

w

w

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau yang biasa dinotasikan dengan e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (Metode Brass dan Varian Trussel) dengan menggunakan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup yang dilaporkan dari tiap kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun. Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input dua data tersebut. Selanjutnya dipilih metode Trussel dengan model West. Menurut Preston (2004), metode Trussel dengan model West sesuai dengan histori kependudukan Indonesia dan negaranegara Asia Tenggara pada umumnya.


11

2.3.2 Prosedur Estimasi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

ka b. bp s

.g o. id

Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan dari penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang dilalui penduduk 15 tahun atau lebih dalam menjalani pendidikan formal.

.t el uk

bi

nt

un i

Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lama sekolah (YS) dihitung berdasarkan formula berikut:

YS = Tahun konversi + Kelas tertinggi yang pernah (2.1)

w

w

diduduki – 1

ht

tp :// w

Tahun konversi dari pendidikan yang ditamatkan adalah sesuai dengan Tabel 2.1. Contoh, seseorang bersekolah sampai dengan kelas 2 SMU maka jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah formal oleh orang tersebut adalah :

YS = 9 + 2 – 1 = 10 tahun Proses penghitungan indeks pengetahuan menggabungkan indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Kedua indeks ini


12

Tabel 2.1 Tahun Konversi dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan

6. Diploma II

.g o. id

0 6 9 12 13

ka b. bp s

1. Tidak pernah sekolah 2. Sekolah Dasar 3. SLTP 4. SLTA/ SMU 5. Diploma I

Tahun Konversi

14 15 16 18 21

.t el uk

bi

nt

un i

7. Akademi/ Diploma III 8. Diploma IV/ Sarjana 9. Magister (S2) 10. Doktor (S3)

diberi bobot yang berbeda. Bobot indeks angka melek huruf dua kali lebih besar daripada bobot indeks rata-rata lama sekolah.

w

w

2.3.3 Prosedur Estimasi Paritas Daya Beli (PPP)

ht

tp :// w

Tingkat kehidupan yang layak dari suatu penduduk dicerminkan oleh ukuran yang disebut Paritas Daya Beli (PPP). Ukuran ini menggambarkan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Penyesuainnya adalah dengan mempertimbangkan keterbandingan antar daerah dan antar waktu. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (Adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.


13

.g o. id

Untuk penghitungan PPP diperlukan data SUSENAS Modul Konsumsi. Data terakhir yang tersedia adalah data SUSENAS Modul Konsumsi tahun 2008. Untuk itu PPP Kabupaten Teluk Bintuni dihitung dari data SUSENAS Modul Konsumsi tahun 2008 dengan formula berikut :

ka b. bp s

(2.2)

dimana:

: Pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten Teluk Bintuni

p(9,j)

: Harga komoditi j di Jakarta Selatan

q(j)

: Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten

bi

nt

Teluk Bintuni

un i

E(j)

.t el uk

Sedangkan estimasi PPP Kabupaten Bintuni tahun 2009 dihitung

( F ) E( j ) j

PPP2009

w

w

berdasarkan:

( F ) ( p( 9 , j ) q( j ) )

(2.3)

tp :// w

j

E(j)

: Pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten Teluk Bintuni

p(9,j)

: Harga komoditi j di Jakarta Selatan

q(j)

: Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten

ht

dimana:

Teluk Bintuni

F

: Implicit Inflation


14

Tabel 2.2 Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Unit

Sumbangan thd total konsumsi (%) *)

(1)

(2)

(3)

1. Beras Lokal 2. Tepung terigu 3. Ketela pohon 4. Ikan tongkol/tuna/cakalang 5. Ikan teri 6. Daging sapi 7. Daging ayam kampung 8. Telur ayam 9. Susu kental manis 10. Bayam 11. Kacang panjang 12. Kacang tanah 13. Tempe 14. Jeruk 15. Pepaya 16. Kelapa 17. Gula pasir 18. Kopi bubuk 19. Garam 20. Merica/lada 21. Mie instan 22. Rokok kretek filter 23. listrik 24. Air minum 25. Bensin 26. Minyak tanah 27. Sewa rumah Total

Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit

7,25 0,10 0,22 0,50 0,32 0,78 0,65 1,48 0,48 0,30 0,32 0,22 0,79 0,39 0,18 0,56 1,61 0,60 0,15 0,13 0,79 2,86 2,06 0,46 1,02 1,74 11,56 37,52

ka b. bp s

un i

nt

bi

.t el uk

w

w

tp :// w ht

.g o. id

Komoditi


15

.g o. id

Implicit inflation diperkirakan dengan membandingkan kenaikan pengeluaran penduduk selama tahun 2008-2009. Secara keseluruhan estimasi daya beli penduduk suatu Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan tahapan berikut : 1.

Menghitung pengeluaran per kapita tahun 2009 dari data Kor Susenas [=Y] ; Menaikkan nilai Y sebesar 20% [=Y1], karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20% ; Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) [=Y2] ; Menghitung nilai daya beli Purchasing Power Parity (PPP). . Penghitungan PPP didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi SUSENAS seperti tertera pada Tabel 2.2. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standari harga. Formula penghitungan PPP dapat dilihat pada persamaan (2.2) dan (2.3).

ka b. bp s

2.

3.

.t el uk

bi

nt

un i

4.

ht

tp :// w

w

w

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagi berikut : Lantai: keramik, marmer, atau granit =1, lainnya = 0 Luas lantai perkapita: > 10 m2 = 1, lainnya = 0 Dinding : tembok = 1, lainnya = 0 Atap: kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0 Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0 Fasilitas air minum: leding = 1, lainnya = 0 Jamban: milik sendiri = 1, lainnya = 0


16

Skor awal untuk setiap rumah = 1

ka b. bp s

.g o. id

Indek kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kualitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. 5.

Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah =Y3 ; Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkitson untuk mendapatkan estimasi daya beli =Y4 ;

nt

un i

6.

bi

Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y3 adalah :

.t el uk

C(I)* = C(i) jika C(i) < Z = Z + 2(C(i) – Z)(1/2)

tp :// w

w

w

= Z + 2(Z)

(1/2)

jika Z < C(i) < 2Z

+ 3(C(i) – 2Z)(1/3)

jika 2Z < C(i) < 3Z = Z + 2(Z)(1/2) + 3(Z)(1/3) + 4(C(i) – 3Z)(1/4) jika 3Z < C(i) < 4Z

(2.4)

ht

dimana: C(i)

: PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z

: Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara

arbiter sebesar Rp 549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari. IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009___________

17

2.4 Metode Penghitungan IPM

ka b. bp s

.g o. id

IPM disusun dari tiga komponen: lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas :

un i

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)

nt

dimana :

(2.5)

bi

X1 : adalah lamanya hidup

.t el uk

X2 : tingkat pendidikan

X3 : tingkat kehidupan yang layak

w

Indeks X(i,j) = (X(i,j) - X(i-min)) / (X(i-max)) - X(i-min)) (2.6)

ht

tp :// w

w

dimana:

X(i)

:

Indikator ke- i

X(i-min)

:

Nilai minimum dari Xi

X(i-max)

:

Nilai maksimum dari Xi

Nilai maksimum dan minimum indikator X(i) disajikan pada Tabel 2.3 berikut :


18

Tabel 2.3 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator komponen IPM (=X(i)) (1)

Nilai maksimum (2)

Nilai Minimum (3)

Angka Harapan Hidup

85

25

Sesuai standar global (UNDP)

Angka Melek Huruf

100

0


Rata-rata lama sekolah

15

0


360.000 b) (1999)

.g o. id

UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

.t el uk

bi

(4)

ka b. bp s 300.000 b) (1996)

un i

732.720 a)

nt

Konsumsi per kapita yang disesuaikan

Catatan

ht

tp :// w

w

w

Catatan : a. Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk Kabupaten/Kota yang memiliki angka tertinggi (Jakarta Selatan) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1993-2018. b. Sejak tahun 1999, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp 360.000. Penyesuaian dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis sebagaimana terlihat dari peningkatan angka kemiskinan dan penurunan upah riil. Penambahan sebesar Rp 60.000 didasarkan pada perbedaan antara “garis kemiskinan lama” dengan “garis kemiskinan baru” yang jumlahnya Rp 60.000 per hari.


19

Penghitungan IPM untuk Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 sebagai berikut:

Angka harapan hidup

2.

Angka melek huruf

3.

Rata-rata lama sekolah

4.

Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan

Nilai

Tahun

67,88

%

82,98

Tahun

6,88

Ribu Rp.

597,49

un i

1.

Satuan

.g o. id

Indikator

ka b. bp s

No

nt

Indeks harapan hidup:

bi

(67.88—25)/(85—25) = 0,7147 = 71,47 %

.t el uk

Indeks Pendidikan:

Indeks melek huruf:

ht

tp :// w

w

w

(82,98—0)/(100—0) = 0,8298 = 82,98 %

Indeks lama sekolah: (6,88—0)/(15—0) = 0,4584 = 45,84 % (2/3 x 82,98 %) + (1/3 x 45,84 %) = 70,60 %

Indeks pendapatan: (597,49—360)/(732,72—300) = 0,5489= 54,89 % IPM: (71,47 % + 70,60 % + 54,89 %)/3 = 65,65 %


20

.g o. id

Bab 3 Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

un i

ka b. bp s

Membangun manusia tangguh merupakan misi pertama yang ditatapkan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka mewujudkan visi menuju Bintuni Baru. Karakter manusia tangguh yang dimaksud adalah bertaqwa, berkualitas, dan berdaya saing.

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

Peletakkan pembangunan manusia yang tangguh pada misi pertama Kabupaten Teluk Bintuni sangat tepat untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Hingga saat ini, sebagian besar Kabupaten Teluk Bintuni masih terisolir/terpencil. Di Distrik Kuri misalnya, masih ada dua desa yaitu Refideso dan Obo yang untuk menempuhnya membutuhkan 2-4 hari perjalanan dengan long boat. Wilayah terisolir lainnya adalah Distrik Moskona Utara. Untuk menempuh perjalanan dari Bintuni ke distrik tersebut melintasi Kabupaten Manokwari. Charter pesawat philatus satusatunya alternatif yang harus ditempuh. Beberapa desa di Distrik Moskona Timur, Merdey, Masyeta, Biscoop, dan Farfurwar masih terisolasi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Pembahasan pada Bab III ini difokuskan pada gambaran pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Teluk Bintuni dalam menaklukkan keterisoliran wilayah. Capaian pembangunan manusia yang diamati meliputi dimensi kependudukan (demograf), dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi.


21

3.1 Kependudukan

ka b. bp s

.g o. id

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Pembangunan yang dapat mencapai manusia yang berharga dan diakui kemanusiaanya dan pencapaiannya. Oleh karena itu pemantauan perkembangan kependudukan di suatu wilayah terus dilakukan guna melakukan perencaanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan itu sendiri.

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Kabupaten Teluk Bintuni dihuni oleh sekitar 55.805 jiwa pada tahun 2009, 30.574 diantaranya adalah lak i -l ak i dan 25.231 perempuan. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 121,18, yang artinya adalah dari 100 perempuan terdapat 121 Gambar 3.1 Kabupaten Teluk Bintuni orang laki-laki.

ht

tp :// w

Dibandingkan dengan tahun 2008, penduduk Teluk Bintuni mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan jumlah penduduk ini tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor kelahiran dan migrasi. Teluk Bintuni merupakan kabupaten pemekaran di Papua Barat yang tergolong masih baru, akan tetapi jumlah penduduknya sekarang sudah mencapai 7,5 persen dari total keseluruhan penduduk Papua Barat. Dilihat dari struktur umur penduduk penduduk, sepertiga lebih (31,08


22

Tabel 3.1 Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2009

(1)

Laki-Laki

Perempuan

(2)

(3)

(4)

(5)

9 313

30,46

8 031

31,83

15 - 64 tahun

20 704

67,72

16 902

66,99

557

1,82

30 574

100,00

Total

(6)

(7)

17 344

31,08

37 606

67,39

ka b. bp s

0 - 14 tahun

65 tahun +

Total

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase

.g o. id

Kelompok Umur

298

1,18

855

1,53

25 231

100,00

55 805

100,00

bi

nt

un i

persen) penduduk Teluk Bintuni berada di kelompok umur 0 – 14 tahun, tentunya ini tidak jauh dar tingkat fertilitas yang cukup tinggi. Sedangkan 67,39 persen penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun), dan 1,53 persen penduduk lansia (65 tahun ke atas).

w

w

.t el uk

Berdasarkan komposisi penduduk usia produktif dan tidak produktif diperoleh rasio ketergantungan hidup sebesar 48,39 persen. hal ini memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48 — 49 orang penduduk tidak produktif ( usia 0 — 14 tahun dan 65 tahun ke atas).

ht

tp :// w

Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang. Persentase penduduk usia 0 —14 tahun yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan SDM dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai sehingga akan menciptakan generasi yang cemerlang di masa yang akan datang.


23

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

Di sisi lain penduduk usia produktif dua pertiga lebih dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni. Persentase penduduk produktif yang cukup besar ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni, asalkan pemerintahnya dapat mengimbanginya dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Jika ini tidak dapat dipenuhi maka beban pembangunan akan bertambah dikarenakan bertambahnya jumlah pengangguran. Selain faktor kelahiran, faktor migrasi juga turut berperan dalam meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten ini. Akses yang semakin mudah, didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai menyebabkan arus migrasi dari dalam dan luar kabupaten ini semakin menjadi lancar. Pembangunan jalan trans Manokwari —


24

Bintuni turut berperan dalam membuka akses penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dari keterisoliran berbagai hal.

3.2 Kesehatan

ka b. bp s

.g o. id

Indek Pembangunan Manusia melakukan pengukuran rata-rata capaian setiap individu yang menyangkut tiga dimensi dasar proses pengembangan kualitas manusia. Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur adalah dimensi pertama yang ingin dicapai. Oleh karena itu kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai semua ini, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan harus dilakukan.

.t el uk

bi

nt

un i

Pelayanan di bidang kesehatan masyarakat merupakan hak dan kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pembangunan di bidang ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, berkualitas serta terjangkau untuk semua penduduk, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan semakin meningkat.

ht

tp :// w

w

w

Hingga tahun 2009, Teluk Bintuni telah memiliki 15 puskesmas, 29 p us k e s mas pem ban tu , 9 polindes, dan 2 balai pengobatan swasta. Di tahun 2009 ini, terjadi penambahan jumlah Polindes yakni dari 6 menjadi 9 Polindes walaupun hanya distrik-distrik tertentu yang ada. Untuk distrik Babo, tidak tersedia satu Polindes pun, padahal distrik ini

Gambar 3.3: Puskesmas Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni


25

ka b. bp s

.g o. id

dihuni oleh 3.550 jiwa. Distrik Babo sepenuhnya mengandalkan satu puskesmas sebagai fasilitas kesehatan. Distrik-distrik yang terpencil seperti Weriagar, Moskona, Biscoop, dan beberapa distrik lainnya belum tersedia Polindes padahal distrik-distrik ini jarak tempuhnya sangat jauh dan sulit untuk mencapai daerah kota atau daerah yang menyediakan fasilitas bersalin. Jika tidak ada Polindes, kemungkinan kelahiran balita dibantu oleh bidan yang bertugas di sekitar wilayah distrik dengan peralatan seadanya. Gambar 3.4: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Tahun 2009

nt

un i

53

14

Puskesmas Pembantu

9 2 Puskesmas Keliling

Polindes

Balai Pengobatan

w

w

Puskesmas

.t el uk

bi

25

ht

tp :// w

Selain puskesmas, puskesmas pembantu, dan Polindes di Teluk Bintuni juga disediakan puskesmas keliling. Puskesmas keliling ini terdiri dari 14 perahu puskesmas keliling, 5 mobil puskesmas keliling, dan 34 puskesmas keliling dengan sepeda motor. Puskesmas keliling jenis perahu mulai diperbanyak pada tahun 2009 karena disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Teluk Bintuni yang dikelilingi oleh perairan. Begitu juga dengan puskesmas keliling jenis sepeda motor, diharapkan dapat menjangkau wilayah—wilayah yang sekiranya jauh dari fasilitas


26

.g o. id

kesehatan seperti puskesmas. Petugas kesehatan berkeliling dengan sepeda motor untuk mencari pasien yang membutuhkan pertolongan, dengan demikian masyarakat yang sakit dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh menuju tempat berobat.

un i

ka b. bp s

Selain fasilitas kesehatan, peran tenaga kesehatan juga sangat penting. Teluk Bintuni dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya didukung oleh beberapa tenaga kesehatan yakni ; 25 dokter, 112 suster, 52 bidan dan 7 non perawat/bidan, dan 1 apoteker. Walaupun masih kurang memadai, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 yang lalu.

nt

Distribusi fasilitas kesehatan yang masih belum merata, terutama di daerah yang akses jalannya sulit, menjadi salah satu kendala dalam

Bidan, 52

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

Gambar 3.5: Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni Pada Tahun 2009 Non Perawat/Non bidan, 7 Apoteker, 1

Dokter, 25

Suster, 112


27

ka b. bp s

.g o. id

peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Distrik Weriagar dan Biscoop merupakan dua distrik yang masih mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan. Distrik Weriagar hanya tersedia satu perahu puskesmas keliling beserta satu dokter umum dan 5 bidan. Sedangkan Biscoop sama sekali tidak ada fasilitas maupun tenaga kesehatan padahal distrik ini dihuni sebanyak 709 jiwa. Sehingga untuk memperoleh pelayanan kesehatan mau tidak mau penduduk di distrik ini harus keluar ke distrik lain yang tersedia fasilitas atau tenaga kesehatan.

.t el uk

bi

nt

un i

Fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih minim tentunya akan mempengaruhi kesehatan ibu dan balita. Apalagi sepertiga penduduk Kabupaten Teluk Bintuni adalah penduduk muda, imunisasi, kecukupan gizi harus sangat diperhatikan guna tumbuh kembang anak. Tidak hanya itu kondisi geografis dan jarak tempat tinggal masyarakat yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan sering membuat pertolongan kelahiran menjadi terlambat.

ht

tp :// w

w

w

Pada umumnya, keterisoliran suatu wilayah dari wilayah lainnya dapat menghambat masuknya akses berbagai hal, misalnya akses informasi, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Oleh karena itu, langkah pertama yang mungkin bisa ditempuh adalah membebaskan wilayah ini dari keterisoliran, memperbaiki sarana dan prasarana transportasi atau bahkan membuka jalan baru yang mampu menghubungkan wilayah tersebut dengan wilayah sekitarnya, meratakan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, serta membangun fasilitas kesehatan yang memadai. Pembangunan sarana kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan merupakan sebuah input guna mencapai masyarakat yang sehat dan panjang umur. Untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, harus dilihat dari output yang dihasilkan yakni dari angka


28

kesakitan masyarakat dan angka harapan hidup.

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang sakit (mengalami keluhan kesehatan 31.46 dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengurus 20.61 rumah tangga). Gambar 3.6 menunjukkan perkembangan angka kesakitan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni selama tahun 2008 dan 2009. Penambahan fasilitas dan tenaga 2008 2009 kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 diiringi Gambar 3.6: Angka Kesakitan Penduduk penurunan angka kesakitan dari Kabupaten Teluk Bintuni 31,46 persen pada tahun 2008 Tahun 2009 menjadi 20,61 persen pada tahun 2009.

ht

tp :// w

w

w

Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni mencatat angka kesakitan dari tujuh penyakit yang paling banyak diidap masyarakat seperti terlihat pada Gambar 3.6. ISPA menempati peringkat pertama. ISPA disebabkan oleh kuman yang ditularkan melalui air ludah, bersin dan udara. ISPA ringan hanya menyebabkan gangguan batuk dan pilek yang tidak memerlukan antibiotik tetapi pada ISPA berat akan menyebabkan pnemonia yang menyebabkan kematian bayi dan anak apabila inspeksi tidak tertangani dengan baik. Penyakit lain yang juga banyak diderita penduduk adalah malaria klinis. Sebagaimana wilayah lainnya di Papua, Kabupaten Teluk Bintuni


29

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Gambar 3.11 Struktur Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

digerakkan oleh sektor ini. Sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 4,99 persen. Tiga sektor lain yaitu sektor industri pengolahan, bangunan dan industri pengolahan menyumbang masing-masing 15,89 persen; 15,64 persen; dan 12,39 persen terhadap PDRB ADHB Kabupaten Teluk Bintuni (perhatikan Gambar 3.11). Sumbangan pertumbuhan ekonomi dari ketiga sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 8,52 persen; 21,08 persen; dan 35,07 persen.


39

9 349 6 945

Malaria Klinis

3 232

Diare termasuk tersangka Kolera

1 661

Penyakit Kulit (alergi)

893

Penyakit Kulit Infeksi

807

Asma

450

.g o. id

ISPA Penyakit lainnya

ka b. bp s

Gambar 3.7: Angka Kesakitan Tujuh Penyakit Utama Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

un i

merupakan daerah dengan kasus Malaria yang cukup tinggi. Setidaknya terdapat 3 232 penduduk yang menderita Malaria selama tahun 2009.

3.3 Pendidikan

w

w

.t el uk

bi

nt

Dimensi kedua dari pengembangan kualitas manusia adalah tercapainya pendidikan untuk semua. Pembangunan pendidikan di Indonesia dititikberatkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan perluasan jangkauan pelayanan pendidikan. Secara sederhana indikator keberhasilan pembangunan di bidang ini dilihat dari banyaknya penduduk yang buta huruf dan tingkat partisipasi sekolah.

ht

tp :// w

Teluk Bintuni sebagai salah satu kabupaten di Papua Barat memiliki angka melek huruf sebesar 82,98 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 82 orang yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan atau lainnya. Berarti masih ada sekitar 18 dari 100 orang yang masih buta huruf. Jika dibandingkan dengan angka melek huruf Provinsi Papua Barat, Teluk Bintuni masih sedikit tertinggal.


30

.g o. id

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni masih tertinggal. Rata-rata lama sekolah di tahun 2009 sebesar 6,88 tahun yang menandakan bahwa rata-rata penduduk Teluk Bintuni sekolah belum sampai tamat SMP, karena butuh waktu 9 tahun untuk menamatkan SMP.

nt

un i

ka b. bp s

Ketertinggalan tersebut tidak jauh dari pengaruh minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Lagi-lagi yang menjadi pangkal permasalahannya adalah keterisoliran. Jarak yang jauh dari fasilitas pendidikan dapat menurunkan motivasi sekolah anak. Penambahan tenaga pengajar dan pembangunan saranan dan prasarana pendidikan menjadi solusi ketertinggalan tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil. Peningkatan kesejahteraan guru atau pengajar juga harus diperhatikan, agar dapat meningkatkan kualitas mengajar mereka.

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

Jangkauan layanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi sekolah menunjukkan daya serap sekolah terhadap anak usia sekolah. Semakin besar jumlahnya maka dikatakan bahwa semakin banyak yang telah mendapatkan akses pendidikan. Sedangkan angka partisipasi murni, menunjukkan persentase anak yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang umur.

ht

PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 7—12 TAHUN

Angka partisipasi sekolah (APS) 7—12 tahun mengukur keikutsertaan anak berumur 7—12 tahun dalam pendidikan dasar. Tinggi rendahnya APS 7—12 bergantung pada ketersediaan gedung SD, keaktifan guru, dan dorongan kuat anak untuk bersekolah. APS anak berumur 7—12 tahun di Kabupaten Teluk Bintuni tampak


31

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

pada Gambar 3.7. Susenas 97.23 96.12 95.18 2009 mencatat adanya lonjakan APS 7—12 tahun yang sangat besar jika dibandingkan APS 7—12 tahun pada periode satu tahun sebelumnya. Permasalahannya adalah apakah semua anak baik laki-laki maupun perempuan pada umur 7—12 tahun mempunyai kesempatan Laki-laki Perempuan Total yang sama untuk terdaftar dan aktif di jenjang sekolah Gambar 3.8: dasar (SD). Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7—12 Tahun apakah s emua anak Kabupaten Teluk Bintuni tersebut benar-benar Tahun 2008 dan 2009 bersekolah pada jenjang yang sesuai umurnya? Gambar 3.8 juga memperlihatkan bahwa kesempatan anak laki-laki dan perempuan untuk bersekolah SD hampir sama, anak laki-laki mempunyai kesempatan sekolah SD sedikit lebih baik daripada anak perempuan. Untuk mengukur partisipasi sekolah anak berumur 7—12 tahun di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) digunakan angka partisipasi murni (APM). Dalam Inpres No. 5 tahun 2006 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PWPPBA) dinyatakan bahwa angka partisipasi murni (APM) SD/MI sekurangkurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.


32

.g o. id

APM SD di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 sebesar 94,73 persen. APM SD anak laki-laki (95,85 persen) lebih tinggi daripada APM SD anak perempuan (93,79 persen). Dengan demikian, Kabupaten Teluk Bintuni belum berhasil melampaui target APM SD tingkat nasional sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2006 di atas kecuali untuk anak lakilaki. Capaian APM SD tahun 2009 masih menunjukkan disparitas gender di pendidikan dasar.

un i

ka b. bp s

Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Bintuni melaporkan jumlah sekolah SD hingga tahun 2008 sebanyak 72 unit. Semua distrik di Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki sekolah SD kecuali di distrik Biscoop. Jumlah guru SD yang tercatat sebanyak 484 guru terdiri dari 247 guru tetap dan 237 guru tidak tetap.

w

.t el uk

bi

nt

Perkembangan jumlah guru tetap SD selama tiga tahun terakhir semakin berkurang. Pada tahun 2007, jumlah guru tetap SD sebanyak 253 orang berkurang menjadi 250 orang pada tahun 2008 dan berkurang lagi pada tahun 2009. Sebaliknya, jumlah guru tidak tetap SD selalu bertambah. Pertambahan guru tidak tetap SD pada tahun 2008 ke 2009 bahkan mencapai 63,45 persen.

ht

tp :// w

w

Rasio murid berbanding guru SD pada tahun 2009 sebesar 18,46 siswa untuk setiap guru SD, lebih rendah jika dibandingkan kondisi tahun 2008. Secara total, rasio murid terhadap guru SD cukup ideal karena satu guru SD mengajar kurang dari 30 murid SD. Tetapi, karena sebaran sekolah SD tidak menyebar rata di setiap distrik maka rasio guru berbanding murid SD di tingkat distrik belum ideal. di Distrik Dataran Baimes misalnya, rasio murid terhadap guru SD 195 murid per satu guru. Padahal di tahun sebelumnya, rasio murid terhadap guru SD di Distrik ini masih 59 murid per satu guru.


33


.g o. id

Angka partisipasi sekolah 13—15 tahun pada tahun 2009 sebesar 81,18 persen dengan komposisi APS laki-laki 80,96 persen dan APS perempuan 81,40 persen. Tampak bahwa partisipasi sekolah penduduk laki-laki berumur 13—15 tahun rendah besar daripada perempuan.

un i

ka b. bp s

Meskipun APS 13—15 tahun telah melebihi 80 persen tetapi tidak berarti seluruhnya bersekolah di SMP. Angka partisipasi murni (APM SMP) tahun 2009 mencapai 49,33 persen. Artinya, hampir separuh anak berumur 13—15 tahun yang benar-benar sekolah sesuai jenjangnya. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni saja tetapi telah menjadi fenomena umum di Tanah Papua.

w

.t el uk

bi

nt

Jumlah sekolah SMP yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 23 unit. Dibandingkan tahun 2008, jumlah sekolah SMP pada tahun 2009 bertambah sebanyak lima unit. Tinggal tersisa tujuh distrik yang belum memiliki fasilitas gedung sekolah SMP yaitu distrik Aroba, Distrik Dataran Beimes, Distrik Mesyado, Distrik Biscoop, Distrik Masyeta, Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Timur.

ht

tp :// w

w

Selain sekolah SMP masih terbatas, jumlah guru SMP juga masih terbatas. Hanya ada 215 guru SMP yang terdiri dari 98 guru tetap dan 117 sisanya guru tidak tetap. Di tahun 2009 ini, guru SMP bertambah sebanyak 12 guru tetap dan lima guru tidak tetap. Rasio murid terhadap guru SMP sangat kecil yaitu 10,79 murid per satu guru. Sekilas tampak bahwa rasio murid terhadap guru SMP ini di bawah standar pelayanan minimum. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya anak berumur 13— 15 tahun yang tidak/belum terdaftar dan aktif belajar di jenjang pendidikan SMP.


34


ka b. bp s

.g o. id

Kesadaran penduduk untuk aktif bersekolah kian terlihat nyata. Pada tahun 2008, hanya 34,06 persen dari jumlah penduduk 16—18 tahun yang masih bersekolah tetapi pada tahun 2009, persentasenya meningkat menjadi 56,94 persen. Meskipun begitu, persentase penduduk berumur 16—18 tahun yang sekolah di jenjang SMA atau sederajat hanya 28,83 persen.

bi

nt

un i

Aksesibilitas ke sekolah cukup yang sangat sulit tampaknya menjadi faktor penghambat utama remaja di Kabupaten Teluk Bintuni untuk dapat menikmati pendidikan dasar dan menengah. Hingga tahun 2009, Kabupaten Teluk Bintuni hanya memiliki 11 SMA. Ketujuh SMA tersebut berada di Distrik Bintuni sebanyak tiga unit, di Distrik Babo, Distrik Manimeri, Distrik Tomu dan Distrik Moskona Selatan masing-masing satu unit. Satu-satunya SMK berada di Distrik Bintuni.

tp :// w

w

w

.t el uk

Dengan sekolah SMA/SMK yang sangat terbatas tersebut, tidak heran jika siswa yang tertampung juga sangat sedikit. Tahun ajaran 2009/2010, siswa SMA yang tertampung sebanyak 1455 murid (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni, 2008). Guru SMA/SMK yang ada sebanyak 166 guru yang terdiri dari 65 guru tetap dan 101 guru sisanya adalah guru tidak tetap. Rasio murid terhadap guru SMA sangat besar yaitu 132,27 murid untuk setiap satu guru SMA.

ht

TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN Sebagai indikator ourcome, tingkat pendidikan yang ditamatkan sangat erat kaitannya dengan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada pencapaian IPM. Gambar 3.9 memperlihatkan mayoritas penduduk berumur 10 tahun ke atas tidak


35

.g o. id

mempunyai ijazah (37,15 persen). Berarti, masih ada yang tidak pernah bersekolah atau pernah bersekolah SD tetapi tidak tamat. Persentase penduduk yang tamat SD mencapai 31,34 persen, tamat SMP 15,03 persen, tamat SMA 12,97 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi sekitar 3,51 persen.

ka b. bp s

Gambar 3.9 Penduduk Berumur 10 tahun ke atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

3.51

37.15

un i

12.97

31.34

Tidak Punya Ijazah

SD

SMP

SMA

PT

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

15.03

Perlu dorongan yang kuat untuk memotivasi penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni dalam menuntaskan gerakan wajib belajar 9 tahun. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di usia dini dipercaya mempunyai kontribusi positif terhadap tingkat penyelesaian jenjang pendidikan selanjutnya. Percepatan penuntasan wajib belajar antara lain melalui program pendidikan kesetaraan (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/MA), pemberian beasiswa,


36

dan realisasi besaran anggaran APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan.

.g o. id

Berdasarkan paparan capain pendidikan dasar dan menengah di atas, maka pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi permasalahan di bidang pendidikan seperti:

ka b. bp s

Lebih memperluas lagi akses pendidikan khususnnya bagi penduduk yang berdomisili di daerah terpencil.

nt

un i

Meniadakan atau setidak-tidaknya mengurangi disparitas gender dalam hal kesempatan belajar sehingga anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

.t el uk

bi

Memperbanyak sekolah kejuruan yang dapat mengajarkan keterampilan hidup yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Teluk Bintuni.

ht

tp :// w

w

w

Memproduksi guru lokal yang berkualitas melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan perguruan tinggi terakreditasi sehingga dihasilkan guru yang dapat menetap serta mampu mentransformasi nilai-nilai manusia tangguh (bertakwa, berkualitas dan berdaya saing tinggi).

3.4 Perekonomian Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awal pemisahan diri sebagai daerah otonom dari Kabupaten Manokwari, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2006 sebesar 619,03 miliar rupiah


37

.g o. id

(ADHB) dan 427,13 miliar rupiah (ADHK). PDRB ADHB Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2006 meningkat menjadi 742,17 miliar rupiah dan meningkat lagi menjadi 863,764 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2009, PDRB ADHB diperkirakan telah mencapai 1,04 triliun rupiah (lihat Gambar 3.10). Gambar 3.10 PDRB ATHB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

ka b. bp s

1,200.00

1,041.43

863.76

800.00

719.30

un i

602.09

nt

600.00 400.00

.t el uk

200.00

bi

Milliar Rupiah

1,000.00

-

2007

2008

2009

w

2006

ht

tp :// w

w

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 mengalami konstraksi dibandingkan tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 10,72 persen lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 12,39 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 masih ditopang oleh empat sektor utama. Meskipun mulai berkurang, sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar (45,80 persen). Hampir separuh perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni


38


40

.g o. id

Bab 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

Pada bab ini disajikan paparan pencapaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009. Agar diperoleh gambaran yang tepat, IPM Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 akan dibandingkan dengan capaian IPM tahun sebelumnya. Selain itu, IPM Kabupaten Teluk Bintuni juga akan dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten/kota di Papua Barat juga kabupaten/kota di tingkat nasional. Dengan demikian, capaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 dapat dijadikan ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selama lima tahun pembangunan Teluk Bintuni menuju Bintuni Baru. 4.1 Perkembangan IPM

ht

tp :// w

w

w

Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada periode 2006—2009 menunjukkan peningkatan. Meski demikian, peningkatan capaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni semakin melambat. Hingga tahun 2009, IPM Kabupaten Teluk Bintuni belum beranjak dari klasifikasi ―menengah bawah,‖ yaitu capaian IPM antara 50—66 dalam skala 0— 100. IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 menempati peringkat ketujuh dari 10 kabupaten dan satu kota di Papua Barat. Peringkat ini tidak banyak berubah sejak tahun 2006. IPM Kabupaten Teluk Bintuni


41

100.00

tertinggal 2,93 poin dari capaian IPM Provinsi Papua Barat yang mencapai 68,58 pada tahun 80.00 70.00 62.93 64.40 65.29 65.65 2009. Sementara itu, jarak capaian IPM 60.00 Kabupaten Teluk Bintuni dan IPM Kota Sorong, 50.00 sebagai wilayah dengan capaian IPM tertinggi di 40.00 30.00 Papua Barat, sebesar 11,19 poin. Karena itu, 20.00 dibutuhkan upaya yang lebih terarah untuk 10.00 0.00 mengejar ketertinggalan capaian IPM agar 2006 2007 2008 2009 Kabupaten Teluk Bintuni dapat sejajar dengan Gambar. 4.1 capaian IPM Kota Sorong, setidaknya sejajar IPM Kabupaten Teluk Bintuni dengan capaian IPM Provinsi Papua Barat.

ka b. bp s

.g o. id

90.00

Tahun 2006—2009

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Di tingkat nasional sendiri, capaian IPM Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2009 bertengger di atas peringkat 400-an. Sebagai contoh, IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2008 menempati peringkat 438 dari 483 kabupaten/kota dan pada tahun 2009 menempati peringkat 446 dari 497 kabupaten/kota se-Indonesia. Meski secara absolut, peringkat IPM Kabupaten Teluk Bintuni terkesan merosot tetapi dari sisi pencapaian tidak demikian. IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2008 menempati peringkat ke-45 terbawah sementara pada tahun 2009 menempati peringkat ke-51 terbawah. Artinya adalah, penambahan kabupaten/kota baru di tahun 2009 tidak serta merta menurunkan posisi

Gambar. 4.2

IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

Kota Sorong Fak-Fak Kaimana Papua Barat Sorong Manokwari Sorong Selatan Teluk Bintuni Teluk Wondama Maybrat Raja Ampat Tambrauw

76.84 70.80 69.80 68.58 68.16 66.20 66.09 65.65 65.27 64.89 64.08 49.12


42

4.2 Perkembangan Komponen IPM

ka b. bp s

.g o. id

Peningkatan IPM Kabupaten Teluk Bintuni tidak terlepas dari peningkatan masing-masing komponen penyusun IPM itu sendiri. Yang membedakan adalah pertambahan besaran/nilai dari masing-masing komponen itu. Karena setiap komponen penyusun IPM diukur dalam range yang berbeda satu sama lain, maka untuk membandingkan perkembangan masing-masing komponen IPM sebaiknya menggunakan masing-masing indeksnya. Karena, nilai indeks ketiga komponen IPM berada pada skala yang sama yaitu 0 dan 100.

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Gambar 4.3 memperlihatkan dengan jelas perkembangan masingmasing indeks pembentuk IPM selama tahun 2006—2009. Tampak bahwa perkembangan indeks pendidikan pada periode tersebut lebih cepat dari pada perkembangan dua indeks yang lain. Sebaliknya, perkembangan indeks pengeluaran terbilang sangat lamban karena selama empat tahun, indeks pengeluaran hanya naik 1,27 poin. Bandingkan dengan kenaikan indeks pendidikan yang mencapai 5,27 poin atau lebih tinggi empat kali lipat dari kenaikan indeks pengeluaran.

ht

Gambar 4.3

Perkembangan Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

69.83

71.47

65.33

70.60 53.62

Indeks Harapan Hidup 2006

54.89

Indeks Pendidikan Indeks Pengeluaran

2007

2008

2009


43

4.2.1 Angka Harapan Hidup

.g o. id

Angka harapan hidup dimaknai sebagai rata-rata umur yang akan dilalui oleh bayi yang baru lahir. Seiring dengan derajat kesehatan masyarakat yang terus meningkat, angka harapan hidup juga meningkat. Angka harapan hidup tertinggi adalah 85 tahun dan terendah 25 tahun. Range angka harapan hidup 60 tahun.

w

85.0

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

Sebagaimana halnya Provinsi Papua Barat, perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Teluk Bintuni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 memasuki fase hard rock. Fase ini ditandai dengan pertambahan angka harapan hidup yang sangat lambat (kurang dari satu tahun). Gambar 4.4 memperlihatkan pertambahan angka harapan hidup Kabupaten Teluk Bintuni sebesar satu tahun ditempuh selama tahun 2006—2009 (selama tiga tahun perkembangan). Artinya, kenaikan angka harapan hidup semakin lama semakin kecil. Jika pada periode tahun 2006 dan 2007 kenaikan angka harapan hidup mencapai 0,36 poin maka pada periode tahun 2008 dan 2009 kenaikannya hanya 0,33 poin.

66.9

67.26

67.55

67.88

tp :// w

w

75.0 65.0

ht

55.0 45.0

Gambar 4.4

35.0

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

25.0 2006

2007

2008

2009


44

Kota Sorong Fak-Fak Kaimana Papua Barat Teluk Bintuni Manokwari Sorong Teluk Wondama Sorong Selatan Tambrauw Maybrat Raja Ampat

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

.g o. id

25.00

35.00

ka b. bp s

Gambar 4.5

71.53 70.16 69.48 68.20 67.88 67.67 67.49 67.25 66.49 66.09 66.03 65.75

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

.t el uk

bi

nt

un i

Dalam hal pencapaian angka harapan hidup, Kabupaten Teluk Bintuni menempati peringkat keempat tertinggi di Papua Barat. Capaian angka harapan hidup Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 terpaut 0,32 tahun lebih rendah daripada angka harapan hidup Provinsi Papua Barat. 4.2.2 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

ht

tp :// w

w

w

Indeks pendidikan merefleksikan dimensi pengetahuan. Dalam penghitungan IPM, dimensi ini diukur dengan mengkombinasikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis. Sementara rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk 15 tahun atau lebih untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal.

Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Teluk Bintuni selama tahun 2006—2009 meningkat. Meskipun demikian, hingga tahun 2009 capaian angka melek huruf di Kabupaten Teluk Bintuni belum memenuhi target nasional yaitu angka melek huruf 95 persen pada tahun 2009


45

100.00 90.00 80.00

78.53

80.84

82.67

82.98

70.00 60.00

.g o. id

50.00 40.00

30.00 20.00

ka b. bp s

10.00

0.00

2006

un i

(RPJM 2004—2009). Angka melek huruf tahun 2009 masih terpaut 12,02 persen lebih rendah daripada target nasional tersebut. Selain Kota Sorong, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, capaian angka melek huruf di semua kabupaten di Papua Barat belum mencapai target nasional dalam hal angka melek huruf 95 persen (Lihat garis merah pada Gambar 4.8).

2007

2008

2009

Gambar 4.7 Angka Melek Huruf Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006— 2009

.t el uk

bi

nt

Selain belum mencapai target nasional, capaian angka melek huruf Kabupaten Teluk Bintuni juga masih cukup tertinggal jauh dari capaian angka melek huruf Provinsi Papua Barat. Selisih capaian angka melek huruf pada tahun 2009 hampir 10 persen. Tampaknya, kemampuan Kota Sorong Fak-Fak Kaimana Raja Ampat Papua Barat Sorong Maybrat Sorong Selatan Manokwari Teluk Wondama Teluk Bintuni Tambrauw

tp :// w

w

w

99.12 97.18 95.49 92.77 92.34 91.40 89.80 88.20 85.67 83.13 82.98 76.38

ht

Gambar 4.8

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


46

100.00 90.00 80.00 70.00

.g o. id

60.00 50.00 40.00

ka b. bp s

30.00 20.00 10.00 0.00

un i

5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65+

nt

Gambar 4.9 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009

.t el uk

bi

baca tulis penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni patut mendapatkan perhatian yang sangat serius.

ht

tp :// w

w

w

Kemampuan baca tulis penduduk menurut kelompok umur disajikan pada Gambar 4.9. Pada kelompok penduduk usia sekolah, angka melek huruf telah lebih dari 95 persen. Sebalinya, angka melek huruf pada kelompok umur dewasa lebih rendah dan pada kelompok umur tua lebih rendah lagi. Dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya angka melek huruf 95 persen untuk kelompok umur 15 tahun atau lebih karena pengaruh capaian pembangunan pendidikan di masa lalu yang menyisakan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis dengan persentase yang cukup besar. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuan baca tulis pada kelompok umur dewasa dan tua perlu dicanangkan gerakan bebas buta aksara.


47

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

Indikator pendidikan lain yang 15.00 merupakan komponen IPM adalah 13.00 rata-rata lama sekolah. Hingga tahun 2009, kebanyakan penduduk 11.00 Kabupaten Teluk Bintuni baru 9.00 menamatkan sekolah dasar (SD). 6.88 6.85 6.44 7.00 5.84 Hal ini tergambar dari capaian ratarata lama sekolah 6,88 tahun pada 5.00 tahun 2009. Itu artinya, rata-rata 3.00 penduduk berumur 15 tahun atau 1.00 lebih mampu menyelesaikan 2006 2007 2008 2009 pendidikan dasar di tingkat SD dan drop out di SMP pada tingkat VII. Gambar 4.10 Rata-rata lama sekolah Penduduk Untuk meningkatkan capaian rataBerumur 15 Tahun atau Lebih di rata lama sekolah dapat ditempuh Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009 melalui peningkatan partisipasi siswa putus sekolah dalam program paket A bagi mereka yang putus sekolah SD, paket B bagi mereka yang putus sekolah SMP dan paket C bagi mereka yang putus sekolah SMA/sederajat. Bahkan, bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dapat mengikuti kuliah jarak jauh di Universitas Terbuka (UT).

ht

tp :// w

4.2.3 Paritas Daya Beli

Paritas daya beli (Purchasing power parity – PPP) merupakan ukuran kemampuan daya beli masyarakat yang dapat diperbandingkan antar wilayah. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu kabupaten/kota memiliki daya beli


48

700.00 650.00

592.03

596.10

596.30

597.49

600.00

.g o. id

550.00

500.00

400.00

Paritas Daya Beli Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

350.00 300.00 2006

ka b. bp s

450.00

Gambar 4.11

2007

2008

2009

un i

yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan.

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

Perkembangan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kontribusi kenaikan daya beli ini paling kecil dibandingkan dengan kontribusi dua komponen IPM lainnya. Peningkat daya beli masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni selama tahun 2006— 2009 sebesar 5.460 rupiah. Hal ini disebabkan karena tingkat kemahalan di Kabupaten Teluk Bintuni tertinggi kedua di Papua Barat (IKK, 2009) setelah Kabupaten Raja Ampat. Akibatnya, meskipun kenaikan hargaharga tidak signifikan tetapi harga-harga kebutuhan barang dan jasa sangat tinggi yang berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat bergerak sangat lambat. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 menempati posisi keempat setelah Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana. Demikian juga, posisi relatif daya beli masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni lebih baik dari pada


49

.g o. id ka b. bp s

un i

Gambar 4.11 Paritas Daya Beli Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2009

bi

nt

kemampuan daya beli di level Provinsi Papua Barat.

tp :// w

w

w

.t el uk

Secara umum, posisi Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 relatif tidak banyak berubah dengan capaian IPM pada tahun 2008. Komponen indeks harapan hidup dan indeks pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni lebih rendah daripada Provinsi Papua Barat. Tetapi, dalam hal paritas daya beli masyarakat, Kabupaten Teluk Bintuni lebih baik daripada Provinsi Papua Barat.

ht

4.3 Reduksi Shortfall

Perubahan IPM antar waktu diukur dengan ukuran reduksi shortfall. Ukuran ini mengukur tingkat kecepatan capain IPM terhadap IPM ideal (IPM = 100). Pada tahun 2009, reduksi shortfall Kabupaten Teluk Bintuni lebih lambat daripada tahun 2008.


50

3.98

ka b. bp s

1.05

.g o. id

2.48

Gambar 4.12

un i

2006-2007 2007-2008 2008-2009

Reduksi Shortfall IPM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006—2009

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

Berbeda dengan dua periode sebelumnya (2006—2007 dan 2007— 2008), reduksi shortfall Kabupaten Teluk Bintuni pada periode 2008 – 2009 lebih rendah daripada reduksi shortfall Provinsi Papua Barat. Secara umum, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat mengalami perlambatan capaian IPM pada tahun 2009. Namun, capaian IPM di Kabupaten Teluk Bintuni lebih lambat daripada capaian IPM Provinsi Papua Barat dibanding tahun 2006—2008. Secara teori, perkembangan IPM mengikuti model eksponensial. Pada tahap awal percepatan capaian IPM tinggi dan pada titik tertentu IPM akan bergerak melambat. Pergerakan IPM selanjutnya akan menuju titik ideal.


51


52

.g o. id

Bab 5 Implikasi Kebijakan

ka b. bp s

5.1 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hingga saat ini sebagai berikut: Aspek Kesehatan. Dalam aspek kesehatan, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menghadapai permasalahan: a. Hingga tahun 2009, rumah sakit di Kabupaten Teluk Bintuni belum juga beroperasi; b. Akses masyarakat khususnya di wilayah pedalaman terhadap sarana kesehatan masih sangat terbatas; c. Penyakit menular khususnya ISPA dan malaria masih banyak diderita penduduk. Kedua jenis penyakit ini merupakan dua dari tujuh penyakit yang banyak diderita penduduk Kabupaten Teluk Bintuni.

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

1.

ht

2.

Aspek Pendidikan. Dalam aspek pendidikan, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menghadapi permasalahan: a. Angka Melek Huruf penduduk dewasa di Kabupaten Teluk Bintuni (82,98 persen) masih di bawah target AMH nasional sebesar 95,00 persen dan di bawah capaian AMH Provinsi Papua Barat yang besarnya mencapai 92,34 persen; b. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa masih rendah yaitu


53

d.

ka b. bp s

e.

.g o. id

c.

6,88 tahun dan di bawah rata-rata lama sekolah di Papua Barat (8,01 tahun); Distribusi atau sebaran gedung sekolah dan guru di setiap distrik tidak merata; APM SD di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 sebesar 94,73 persen, sedikit di bawah target nasional 95 persen APM SD; Sebesar 37,15 persen penduduk 10 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah SD, cerminan tingkat pendidikan penduduk rendah.

Aspek Perekonomian. Dalam aspek perekonomian, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menghadapai permasalahan: a. Hampir 50 persen perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni ditopang oleh sektor pertanian. Distribusi hasil-hasil pertanian terhambat akses transportasi yang masih terbatas. b. Sektor pertambangan belum optimal menopang perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB atas dasar harga berlaku hanya 2,93 persen.

.t el uk

bi

nt

un i

3.

w

w

5.2 Implikasi Kebijakan

ht

tp :// w

Sebagai upaya mengatasi permasalahan pembangunan manusia, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Aspek Kesehatan. Menghadapi permasalahan di bidang kesehatan, beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah: a. Mengupayakan operasional rumah sakit daerah Kabupaten Teluk Bintuni. b. Memperpendek jangkauan layanan kesehatan di pedalaman


54

ka b. bp s

d.

.g o. id

c.

dengan lebih mengaktifkan layanan puskesmas keliling. Mengefektifkan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) untuk lebih meningkatkan dampak langsung intervensi bidang kesehatan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pemberantasan penyakit menular khususnya malaria dengan mensukseskan gerakan eliminasi malaria dari Tanah Papua 2025. Bagi rumah tangga yang mempunyai bayi agar menggunakan kelambu berinsektisida untuk mencegah bayi tertular malaria.

Aspek Pendidikan. Menghadapi permasalahan dalam aspek pendidikan, beberapa langkah yang telah dan akan ditempuh adalah: a. Mengaktifkan gerakan pembebasan buta aksara sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2006 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPWPPBA). b. Memberikan pendidikan gratis dari TK hingga SMA sejak Mei 2006. c. Pemberdayaan putra-putri asli bintuni untuk dijadikan guru di kampung-kampung untuk menghapuskan guru yang tidak menetap. d. Membuka program PGSD guru di Bintuni bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru yang ikhlas menetap dan mengabdi di Kabupaten Teluk Bintuni.

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

2.


55

Aspek Perekonomian. Mengatasi permasalah dalam aspek pendapatan, beberapa langkah yang telah dan akan ditempuh adalah: a. Membuka akses jalan/transportasi agar distribusi hasil-hasil pertanian dapat dinikmati oleh konsumen di perkotaan (Distrik Bintuni) yang padat penduduk. b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung. c. Mengoptimalkan share sektor pertambangan. Bintuni memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Bila potensi ini dikelola dengan benar niscaya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni sesuai visi dan misi pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni.

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

.g o. id

3.


56

.g o. id

Bab 6 Penutup

ka b. bp s

5.1 Kesimpulan

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Beberapa kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah: 1. Situasi pembangunan manusia Kabupaten Teluk Bintuni dihadapkan pada permasalahan kependudukan yang tergolong struktur muda. Tuntutan pelayanan kesehatan dan pendidikan khusunya untuk anak-anak serta dihadapkan pada fakta keterbatasan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, penyediaan guru tetap yang menetap, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Akibatnya, rasio murid dan guru masih besar. Begitu juga dengan rasio penduduk dan tenaga kesehatan juga masih timpang. 2. IPM Kabupaten Teluk Bintuni meningkat dari 62,93 pada tahun 2006 menjadi 65,65 pada tahun 2009. Reduksi shortfall selama tahun 2008 dan 2009 sebesar 1,05 lebih rendah dari reduksi shortfall periode tahun 2007 dan 2008. 3. Semua komponen IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2009 (angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli yang disesuaikan) menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2008. 4. Berdasarkan empat kategori IPM, IPM Kabupaten Teluk Bintuni termasuk kategori menengah bawah. IPM Kabupaten Teluk Bintuni menempati peringkat ketujuh dari 11 kabupaten/kota di Papua


57

Barat dan menempati peringkat ke-446 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

.g o. id

6.2 Saran

ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

ka b. bp s

Sebagai bagian penutup, berikut disampaikan beberapa rekomendasi: 1. Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 akan segera berakhir. Perlu dijaga kelanjutan arah pembangunan khususnya pembangunan manusia tangguh sesuai visi dan misi pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu menyusun indikator terukur pencapaian IPM dan komponen penyusunnya secara bertahap. Dengan demikian, Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai target yang jelas pencapaian indikator terukur tersebut. Misalnya, capaian angka melek huruf penduduk dewasa 95 persen di akhir tahun 2015, rata-rata lama sekolah 9 tahun di akhir tahun 2015 dan sebagainya. 3. Dinas terkait agar merujuk pada pencapaian IPM dan komponen pembentuknya dalam merencanakan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.


58

.g o. id

Daftar Pustaka

ka b. bp s

BPS Kabupaten Teluk Bintuni, (2010), Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2009. Manokwari.

________________________, (2010), PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009. Manokwari.

nt

un i

________________________, (2009), Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Teluk Bintuni 2008. Manokwari.

.t el uk

bi

BPS Provinsi Papua Barat, (2010), Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2009, Manokwari. BPS, Bappenas, dan UNDP, (2006), Laporan Pembangunan Manusia 2006, Jakarta.

ht

tp :// w

w

w

www.bintunikab.go.id


59


60

.g o. id ka b. bp s ht

tp :// w

w

w

.t el uk

bi

nt

un i

Lampiran


61

tp :// w

ht .t el uk

w

w

ka b. bp s

un i

nt

bi

.g o. id

Lampiran A

Laju Pertumbuhan Per Tahun 2005 - 2009

2007

2009

(2)

(3)

(4)

Fakfak

58.953

65.645

68.116

3,68

Kaimana

37.132

41.346

42.810

3,62

Teluk Wondama

20.414

22.731

23.569

3,66

Teluk Bintuni

47.419

52.801

55.805

4,16

152.302

169.590

176.847

3,81

Sorong Selatan

54.246

60.404

62.583

3,64

Sorong

87.048

96.928

99.712

3,45

Raja Empat

36.510

40.654

41.860

3,48

Kota Sorong

148.988

165.900

172.558

3,74

Prov. Papua Barat

643.012

715.999

743.860

3,71

tp :// w

w

Manokwari

un i

nt

.t el uk

(1)

ka b. bp s

2005

bi

Jumlah Penduduk

w

Kabupaten/ Kota

.g o. id

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2005—2009

(5)

ht

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2005—2015.


62

Lampiran B

.g o. id

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2008—2009. Angka Harapan Hidup (tahun)

Kabupaten/Kota

2008 (2)

69,81

70,16

69,26

69,48

67,00

67,25

67,55

67,88

67,38

67,67

Sorong Selatan

66,33

66,49

Sorong

67,12

67,49

w

ka b. bp s

(1) Fak-Fak

2009 (3)

65,43

65,75

Kota Sorong

71,12

71,53

Prov. Papua Barat

67,90

68,20

Kaimana

un i

Teluk Wondama

w

Raja Ampat

tp :// w

bi

.t el uk

Manokwari

nt

Teluk Bintuni

ht

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2009.


63

Lampiran C

.g o. id

Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, 2008—2009.

Angka Kesakitan

Kabupaten/kota

ka b. bp s

2008 (2)

(1) Fakfak

2009 (3)

12.27

11.61

10.82

10.03

26.73

25.24

31.46

20.61

19.44

30.74

21.49

18.60

25.82

16.79

8.25

13.78

Kota Sorong

27.30

16.10

Provinsi Papua Barat

21.96

19.62

Kaimana Teluk Wondama

un i

Teluk Bintuni

Sorong

.t el uk

Raja Ampat

bi

Sorong Selatan

nt

Manokwari

ht

tp :// w

w

w

Sumber: BPS, Susenas 2008 dan 2009


64

Lampiran D

2008 (2)

2009 (3)

2008 (4)

2009 (5)

97,18

8,93

9,09

95,49

7,10

7,32

83,13

6,39

6,44

97,17

Kaimana

95,48

Teluk Wondama

82,85

Teluk Bintuni

82,67

82,98

6,85

6,88

85,37

85,67

7,59

7,95

88,07

88,20

7,90

7,94

91,39

91,40

8,00

8,04

Raja Ampat

92,69

92,77

7,00

7,26

Kota Sorong

99,10

99,12

10,52

10,54

92,15

92,34

7,67

8,01

un i

Fakfak

nt

(1)

Rata-rata Lama Sekolah

ka b. bp s

Angka Melek Huruf

Kabupaten/kota

.g o. id

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, 2008—2009

w

Sorong

.t el uk

Sorong Selatan

bi

Manokwari

w

Provinsi Papua Barat

ht

tp :// w

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2009.


65

Lampiran E

.g o. id

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2008—2009

Angka Partisipasi Sekolah /

(3)

Fakfak

96,48

93,65

Kaimana

95,76

97,20

Teluk Wondama 90,62

89,07

Teluk Bintuni

90,34

Manokwari

88,32

Sorong Selatan

96,95

Sorong

16 - 18 Tahun 2008 2009

(4)

(5)

89,74

87,97

71,98

53,02

94,84

82,31

56,03

39,03

84,79

91,35

49,32

62,31

96,12

87,95

81,18

34,06

56,94

91,24

84,04

89,79

56,80

79,15

90,78

91,97

71,09

78,93

41,83

95,75

88,79

87,15

86,36

36,92

53,62

Raja Ampat

90,74

94,34

82,26

95,17

31,03

61,76

Kota Sorong

96,70

98,26

95,67

96,81

79,32

45,93

88,59

57,53

57,95

bi

nt

un i

(2)

.t el uk

(1)

13 - 15 Tahun 2008 2009

ka b. bp s

Kabupaten/Kota 7 - 12 Tahun 2008 2009

(7)

ht

tp :// w

w

w

Prov. Papua 93,18 93,35 88,75 Barat Sumber: BPS, Susenas 2008 dan 2009

(6)


66

Lampiran F

.g o. id

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2008—2009

Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota

SMP

2008

2009

(2)

(3)

95,77 91,94

Kaimana

95,01 96,71

Teluk Wondama

86,98 88,07

Teluk Bintuni

2008

2009

(4)

(5)

2008

2009

(6)

(7)

68,15 47,22

68,21 44,03

52,99 31,05

51,75 33,67

31,63 20,35

32,85 31,16

84,91 94,73

41,32 49,33

14,25 28,83

Manokwari

87,32 88,40

48,69 55,16

45,44 56,74

Sorong Selatan

96,95 90,78

49,62 22,22

55,78 27,27

Sorong

94,68 88,79

53,86 36,37

18,46 43,86

Raja Ampat

89,23 93,40

15,77 35,44

23,82 52,70

Kota Sorong

92,77 93,10

77,53 73,85

64,38 38,82

.t el uk

bi

nt

un i

Fakfak

SMA

ka b. bp s

(1)

SD

43,61 43,55

ht

tp :// w

w

w

Prov. Papua 90,71 91,25 48,92 49,03 Barat Sumber: BPS, Susenas 2008 dan 2009


67

Lampiran G

.g o. id

Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, 2008—2009

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) 2008 (2)

2009 (3)

Fak-Fak

582.51

585.63

Kaimana

596.37

599.40

597.65

un i

600.79

596.30

597.49

584.87

588.11

Sorong Selatan

585.70

587.90

Sorong

596.11

597.45

Raja Ampat

558.87

560.49

w

ka b. bp s

Kabupaten/Kota

Kota Sorong

633.78

634.63

Prov. Papua Barat

593.13

595.28

(1)

ht

tp :// w

w

.t el uk

Manokwari

bi

Teluk Bintuni

nt

Teluk Wondama

Sumber: BPS, Susenas 2008 dan 2009


68

Lampiran H Lapangan Usaha

2007

2008x

2009xx

(1)

(2)

(3)

(4)

8,17

4,96

4,99

13,81

8,32

12,00

12,18

5,54

6,50

13,02

6,02

4,00

5,48

3,48

2,00

11,05

6,50

8,00

2. Pertambangan & Penggalian

9,17

55,96

11,74

3. Industri Pengolahan

9,38

10,97

23,60

4. Listrik dan Air Bersih

18,85

23,53

3,35

5. Bangunan

23,81

28,24

20,00

27,71

29,74

15,25

7. Pengangkutan dan Komunikasi

26,25

15,73

11,17

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

30,74

32,48

13,82

9. Jasa-jasa

28,46

25,23

15,25

12,87

12.52

10,72

ka b. bp s

1. Pertanian 1.1. Tanaman Bhn Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan

un i

1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya

bi

w

.t el uk

1.5. Perikanan

nt

1.4. Kehutanan

tp :// w

w

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

ht

.g o. id

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 - 2009 (%)

Produk Domestik Regional Bruto

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2010), PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2009


69

No title

Recommend Documents