No title

1

Hubungan

pengetahuan

perawat

tentang

Permenkes

nomor

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan Retno Andriati 1, Amin Samiasih 2, Pawestri 3 1

Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fikkes UNIMUS, [email protected]

2

Dosen Keperawatan Fikkes UNIMUS, [email protected]

3

Dosen Keperawatan Fikkes UNIMUS, [email protected] Abstrak

Perawat dapat menjalankan praktik keperawatan mandiri secara legal dengan adanya Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Perawat harus mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam mempersiapkan praktik keperawatan mandiri, karena pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi kesiapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan perawat tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional, yang menggunakan tehnik simple random sampling dengan jumlah 48 responden. Penelitian dilakukan pada tanggal 4 Maret 2016 di Rumah Sakit Islam Pekajangan. Hasil uji statistik Fisher’s Exact diperoleh p value sebesar 0,726 (α > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri. Untuk penelitian selanjutnya bisa mengkaji lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan praktik keperawatan mandiri. Kata kunci : Pengetahuan, kesiapan, perawat.

Abstract Nurses could providing independent nursing practice legally based on Decree no HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Decree no 17 of 2013 that regulating the license and operational of nursing practice.. Nurses should know the rules of law applicable during preparing independent nursing practice. Such knowledge of the nurses is related to their readiness on independent nursing practice. The purpose of this study was to determine the relationship of the nurses’s knowledge about Decree no HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Decree no 17 of 2013 with the readiness of independent practice. This is a descriptive correlative study by cross sectional approach. It is used simple random sampling, which resulted 48 respondents. The research was conducted on March 4 th 2016 at the Islamic Hospital Pekajangan. Fisher’s Exact statistical test result obtained p value 0,726 (α > 0,05), it’s concluced there is no relationship between the knowledge of nurses about Decree no HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Decree no 17 of 2013 with the readiness of independent practice. For the future research could exploring more about the other factors that affecting to the readiness of independent nursing practice.

http://jurma.unimus.ac.id

2 Keywords : Knowledge, readiness, nurses.

PENDAHULUAN Hukum berlaku dimana saja dan untuk siapa saja, termasuk di dunia keperawatan. Adanya Undang-Undang

nomor

38

tahun

2014

tentang

keperawatan

tentunya

sangat

menggembirakan, karena keperawatan diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa keperawatan adalah sebuah profesi yang mendapatkan pengakuan pasti secara hukum yang sama seperti profesi lainnya. Dengan demikian kedudukan perawat sebagai profesi menjadi lebih kuat, diakui, dan diterima keberadaan serta secara keilmuannya (Bintang, 2013). Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan mengatur tentang jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan,

registrasi dan registrasi ulang, izin praktik, praktik

keperawatan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, organisasi profesi perawat, kolegium keperawatan, konsil keperawatan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pengaturan tentang profesi keperawatan didalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pengaturan keperawatan adalah untuk meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perawat wajib memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik secara profesional yang bertanggungjawab dan bertanggunggugat. Pelayanan keperawatan dalam bentuk praktik keperawatan dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri keperawatan. Praktik mandiri keperawatan tentunya harus sesuai dengan kode etik, standar profesi, standar operasional prosedur dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik mandiri keperawatan sebenarnya merupakan kesempatan dan peluang bagi perawat untuk menjalankan profesionalisme sesuai dengan kewenangannya, akan tetapi praktik mandiri keperawatan masih sulit berkembang walaupun sudah ada payung hukum yang jelas. Sehingga perlu dikembangkan standar mutu pelayanan praktik mandiri keperawatan dan peningkatan keterlibatan organisasi profesi dalam pembinaan perawat yang membuka praktik mandiri (Taukhit, 2015).


3

Praktik mandiri keperawatan memiliki makna bahwa perawat mempunyai kewenangan mutlak, tanpa adanya pelimpahan tugas dari tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada klien baik secara perorangan maupun kelompok di luar fasilitas kesehatan (Ilmi, 2014). Izin dan penyelenggaraan praktik perawat diatur oleh Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013. Berdasarkan Permenkes tersebut maka perawat secara legal dapat menjalankan praktik mandiri keperawatan, maka diperlukan pemahaman tentang peraturan tersebut baik oleh perawat maupun calon perawat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi dari pihak yang terkait yaitu organisasi profesi keperawatan yang selanjutnya disebut PPNI dan kesadaran dari individu perawat dan calon perawat itu sendiri. Kesadaran dan perlunya keterbukaan komunitas perawat terutama terhadap ilmu hukum sangatlah

penting agar

perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat lebih terjamin (Sari, 2015). Menurut Rivai (2008), pada salah satu rumah sakit pemerintah di Cirebon, masih banyak perawat yang belum memiliki Surat Izin Kerja Perawat (SIKP), hal ini dikarenakan kaburnya pemahaman perawat tentang Surat Izin Kerja Perawat tersebut. Padahal didalam Permenkes no 17 tahun 2013 dijelaskan bahwa Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan di luar praktik mandiri. Menurut Ruswadi (2010), bahwa praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan di Kabupaten Indramayu belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan baik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu maupun organisasi profesi (PPNI) Indramayu. Peran PPNI yang belum optimal dalam pengaturan praktik mandiri perawat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor organisasi profesi sendiri yaitu kurangnya kesadaran untuk melakukan praktik mandiri keperawatan, faktor masyarakat yaitu masih menganggap perawat mampu bertindak sebagai dokter dan faktor pemerintah yaitu belum adanya aturan hukum yang mengatur bentuk dan model praktik mandiri keperawatan (Mustain, 2007). Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di daerah pekajangan ada 5 perawat yang melakukan praktik mandiri keperawatan, 1 diantaranya memiliki Surat Izin Praktik dan memasang papan nama sedangkan 4 lainnya tidak memiliki Surat Izin Praktik dan tidak memasang papan nama, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya tindakan keperawatan tetapi juga tindakan medis seperti bedah minor. Hal ini terjadi karena faktor masyarakat yang lebih memilih untuk datang ke tempat praktik perawat tersebut daripada ke tempat praktik dokter.


4

Pentingnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku di bidang keperawatan merupakan keharusan untuk perawat dan calon perawat, karena setiap tindakan perawat dalam praktik keperawatan adalah suatu subjek hukum yang akan berhadapan dengan konsekuensinya berupa pertanggungjawaban secara hukum (Budhiartie, 2009). Apabila didalam praktik keperawatan ada indikasi malpraktik, maka ada sanksi administratif yang berlaku dimana telah diatur didalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 pasal 58 dan apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam praktik, maka mengacu pada ketentuan pidana yang telah diatur didalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bab 14 pasal 84-86. Menurut Poernomo (dalam Hendrik, 2012), malpraktik adalah perilaku tidak baik atau perilaku buruk dari tugas profesi, yang mencakup pelanggaran terhadap etika, hukum, dan disiplin yang berhubungan dengan tugas profesi. Menurut Akhmaddhian (2013), malpraktik merupakan praktik buruk perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan, akibat dari kegagalan dalam mematuhi standar profesi keperawatan, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Tindakan malpraktik secara sengaja misalnya berpraktik tanpa surat izin praktik dan melakukan kegiatan diluar kompetensinya. Sedangkan malpraktik tidak sengaja adalah praktik yang dilakukan dengan kurang dilandasi pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan perawatan secara khusus, misalnya tidak terpasangnya bed-rails sehingga pasien jatuh dari tempat tidur dan pemberian obat yang salah. Profesi keperawatan telah memiliki aturan hukum yang pasti dan di dalamnya mengatur tentang praktik keperawatan, maka diperlukan adanya kesiapan dari para perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan. Menurut Djamarah (dalam Amperiana, 2010), kesiapan adalah kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan, yang meliputi kesiapan fisik, psikis, dan materiil. Jadi kesiapan perawat tidak hanya secara fisik dan psikis saja tetapi secara materiil juga, seperti masalah tempat praktik dan perizinan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menurut Holt et al (2010), adalah pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, kesesuaian, dukungan manajemen, kepercayaan diri, dan manfaat secara pribadi. Hasil penelitian Ndruru (2012), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan praktik mandiri keperawatan, antara lain motivasi 83,27%, kepercayaan diri 81,99%, aspek legal 81,66%, kemampuan 81,56%, pengetahuan 81,46%, ketrampilan 79,68%, akuntabilitas 79,70%, responsibilitas 79,54%, pendidikan 79,11%, sikap 78,70%, dan tenaga perawat 77,33%. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui

hubungan

pengetahuan

perawat


tentang

Permenkes

nomor

5

HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan.

METODE Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah perawat di RSI Pekajangan sejumlah 48 responden, dalam pelaksanaannya menggunakan metode simple random sampling. Penelitian dilakukan di RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 4 maret 2016. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Proses penelitian dimulai dari minggu pertama Oktober 2015 sampai dengan minggu ke-2 Maret 2016. Data dianalisis secara univariat dan analisis bivariat menggunakan uji statistik Fisher’s Exact. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian diperoleh bahwa umur rata-rata responden 32,98 tahun, umur termuda 22 tahun dan tertua 46 tahun (tabel 1). Lama kerja responden rata-rata 9,73 tahun, dengan masa kerja terbaru 1 tahun dan terlama 26 tahun, seperti pada tabel 2. Sebagian besar responden berpendidikan D III keperawatan 97,9 % dan ners 2,1 %, seperti pada tabel 3. Tabel 1 Deskriptif responden berdasarkan umur di RSI Pekajangan (n = 48) Umur

Min 22

Max 46

Mean 32,98

SD 6,793

Tabel 2 Deskriptif responden berdasarkan lama kerja di RSI Pekajangan (n = 48) Lama kerja

Min 1

Max 26

Mean 9,73

SD 7,112

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan pendidikan di RSI Pekajangan


6 (n = 48) Pendidikan D III Ners Total

Frekuensi 47 1 48

Persentase (%) 97,9 2,1 100

Hasil analisis univariat diperoleh bahwa skor rata-rata pengetahuan responden tentang Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 adalah 26,79 dengan skor terendah 24 dan skor tertinggi 30. Setelah dikategorikan yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 36 responden (75 %), dan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 12 responden (25 %) seperti yang tertera pada tabel 4 dan tabel 5. Hasil analisis univariat kesiapan praktik mandiri dikategorikan bahwa responden yang menyatakan ketidaksiapan praktik sebanyak 34 responden (70,8 %) dan responden yang menyatakan siap sebanyak 14 responden (29,2 %), yang tertera pada tabel 6. Tabel 4 Deskripsi responden berdasarkan skor pengetahuan tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 di RSI Pekajangan (n = 48) Min 24

Pengetahuan

Max 30

Mean 26,79

SD 1,091

Tabel 5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kategori pengetahuan tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 di RSI Pekajangan (n = 48) Pengetahuan Kurang baik Baik Total

Frekuensi 36 12 48

Persentase (%) 75 25 100

Tabel 6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan (n = 48) Kesiapan praktik Tidak siap Siap Total

Frekuensi 34 14 48


Persentase (%) 70,8 29,2 100

7

Hasil analisis bivariat uji statistik Fisher’s Exact diperoleh bahwa nilai p = 0,726 (α > 0,05), sehingga diartikan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2103 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan, seperti pada tabel 7. Tabel 7 Hubungan pengetahuan perawat tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan (n = 48)

Pengetahuan perawat

Kesiapan Tidak siap N 26 8 34

Kurang baik Baik

Total

Praktik % 54,2 16,7 70,8

Siap n 10 4 14

% 20,8 8,3 29,2

Total

%

p

36 12 48

75 25 100

0,726

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata pengetahuan responden tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 adalah 26,79. Skor terendah adalah 24 dan skor tertinggi adalah 30. Standar deviasi berada pada angka 1,091. Berdasarkan kategorinya didapatkan hasil, yang memiliki pengetahuan kurang baik yaitu sebanyak 36 responden (75 %), dan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 12 responden (25 %).

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah hasil tahu, yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tahap pertama pada tingkat pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif yaitu tahu (know), yang diartikan sebagai materi yang telah dipelajari, dan kata kerja untuk mengukur orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dengan menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan. Jadi apabila seseorang tidak bisa menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan akan mempengaruhi hasil dari tahap tahu (know), yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan orang tersebut.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, pada pertanyaan nomor 1 permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat mengatur,


8

1 responden (2,1 %) yang menjawab benar yaitu hak dan kewajiban perawat, responden yang menjawab salah sebanyak 47 responden (97,9%), 30 responden menjawab konsil keperawatan, 13 responden menjawab kode etik keperawatan, 3 responden menjawab organisasi keperawatan, 1 responden menjawab pendidikan tinggi keperawatan. Pada pertanyaan nomor 4 surat izin yang merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, 1 responden (2,1 %) menjawab benar yaitu SIKP dan sebanyak 47 responden (97,9 %) menjawab salah, 22 responden menjawab SIP, 14 responden menjawab STR, 7 responden menjawab SIPP, 4 responden menjawab SIK. Pertanyaan nomor 6 berapakah batasan jumlah praktik perawat dalam menjalankan praktik keperawatannya, 4 responden (8,3 %) menjawab benar yaitu dua tempat praktik dan sebanyak 44 responden (91,7 %) menjawab salah yaitu satu tempat praktik. Pada pertanyaan nomor 9 persyaratan untuk mendapatkan STR 23 responden (47,9 %) menjawab benar yaitu memiliki sertifikat kompetensi dan sebanyak 25 responden (52,1 %) menjawab salah, 15 responden menjawab memiliki sertifikat pelatihan, 10 responden menjawab memiliki sertifikat seminar. Pertanyaan nomor 11 SIPP atau SIKP dinyatakan tidak berlaku apabila, 4 responden (8,3 %) menjawab benar yaitu tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIKP atau SIPP dan 44 responden (91,7 %) menjawab salah, 24 responden menjawab yang bersangkutan meninggal dunia, 8 responden menjawab yang bersangkutan tidak bekerja di bidang pelayanan keperawatan, 7 responden menjawab tidak memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi, 5 responden menjawab yang bersangkutan ke luar negeri. Pertanyaan nomor 17 kewajiban perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan sebanyak 48 orang (100 %) menjawab salah, jawaban benar adalah meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, tidak ada responden yang menjawab benar untuk pertanyaan ini, 47 responden menjawab melaksanakan tugas sesuai kompetensi (hak perawat), 1 responden menjawab memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja (hak perawat). Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2015) yang menyatakan rendahnya kesadaran dan keterbukaan komunitas perawat terhadap aturan hukum yang berlaku bagi perawat, dan penelitian Rivai (2008) yang menyatakan masih banyak perawat yang belum memiliki surat izin praktik karena kurangnya pemahaman perawat.

Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang menyatakan siap sebanyak 14 responden (29,2 %), dan yang menyatakan tidak siap sebanyak 34 responden (70,8 %). Menurut Slameto (2010), kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi tertentu. Yang


9

meliputi kesiapan fisik, mental dan kesiapan materiil yaitu bahan-bahan yang dipersiapkan untuk memberi jawaban atau respon untuk kegiatan yang akan dilakukan menurut Djamarah (dalam Amperiana, 2010). Berdasarkan analisis bivariat uji statistik Fisher’s Exact didapatkan hasil nilai p 0,726 lebih besar dari nilai α 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara

pengetahuan perawat tentang permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan. Menurut Holt et al (2010), kesiapan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, kesesuaian, dukungan manajemen, kepercayaan diri, dan manfaat secara pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua responden berpengetahuan baik menyatakan siap ataupun sebaliknya. Dari total 48 responden, responden yang memiliki pengetahuan kurang baik dan tidak siap sebanyak 26 responden (54,2 %), dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik dan siap sebanyak 10 responden (20,8 %). Jumlah 10 responden tersebut memiliki skor pengetahuan 25-27, dengan nilai rata-rata 26, lebih rendah dari skor rata-rata total pengetahuan yaitu 26,79. Sebanyak 8 responden (16,7 %) memiliki pengetahuan baik menyatakan ketidaksiapan praktik. Responden yang memiliki pengetahuan baik dan siap sebanyak 4 responden (8,3 %). Jadi jumlah responden yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 36 responden (75 %) dan responden yang menyatakan ketidaksiapan praktik sebanyak 34 responden (70,8 %). Ketidaksiapan praktik karena responden tidak memiliki salah satu dari kelengkapan seperti kesiapan fisik dan mental, surat izin praktik dan gedung sebagai tempat praktik serta fasilitas kelengkapannya.

Hasil ini sesuai dengan kesiapan menurut Djamarah (dalam Amperiana, 2010), bahwa kesiapan meliputi kesiapan fisik, mental dan kesiapan materiil. Jadi seseorang dikatakan siap tidak hanya dari kesiapan fisik dan mental tetapi juga dari kesiapan bahan-bahan yang menunjang untuk merespon kegiatan yang akan dilakukan, seperti fasilitas fisik dan kelengkapannya. Jadi pada penelitian ini kesiapan tidak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya seperti ketrampilan, kemampuan, kesesuaian, dukungan manajemen, kepercayaan diri, dan manfaat secara pribadi (Holt et al, 2010).


10

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain sampel yang tidak homogen karena dibatasi dengan kriteria inklusi bahwa pendidikan terakhir responden minimal D III, penghasilan responden dan pelatihan yang diikuti tidak diinklusikan atau diabaikan, banyaknya responden yang tidak bisa berpartisipasi pada saat pengambilan data karena sedang mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit.

PENUTUP Hasil penelitian yang dilakukan pada perawat di RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan diperoleh hasil rata-rata umur responden 32,98 tahun, mayoritas responden berpendidikan D III Keperawatan dengan rata-rata lama kerja 9,73 tahun. Gambaran pengetahuan perawat tentang Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 diperoleh hasil kurang baik dan gambaran kesiapan praktik mandiri dengan hasil tidak siap. Hasil uji statistik diperoleh tidak ada hubungan antara pengetahuan perawat tentang Permenkes nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 jo Permenkes nomor 17 tahun 2013 dengan kesiapan praktik mandiri di RSI Pekajangan. Hasil penelitian ini merupakan gambaran awal yang bisa dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti menyarankan agar adanya pengkajian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan praktik mandiri. Instansi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan para calon perawat terutama tentang aturan hukum yang berlaku dalam praktik keperawatan. Perawat diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku pada praktik keperawatan. Pentingnya sosialisasi tentang aturan hukum yang berlaku dari pihak organisasi profesi dan dinas kesehatan setempat.

KEPUSTAKAAN Akhmaddhian, S. (2013). Analisis pertanggung jawaban tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana malpraktik menurut kitab undang-undang hukum pidana dan undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976, 1 (1) Amperiana, S. (2010). Pengaruh motivasi, prestasi dan konsep diri terhadap kesiapan praktek klinik kebidanan bagi mahasiswa tingkat II akademi kebidanan pamenang pare kabupaten kediri. Tesis e-prints.uns.ac.id


11

Ayuningtyas, T.D. (2013). Hubungan antara kesiapan kerja dengan kemandirian pada mahasiswa semester akhir. http://repository.usd.ac.id/858/2/109114069. Diunduh 2 Desember 2015. Bintang, Y.M. (2013). Tanggungjawab pidana perawat dalam melakukan tindakan keperawatan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (studi di rumah sakit umum santo antonius pontianak). Naskah Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. 1-25 Budiman & Riyanto, A. (2014). Kapita Selekta Kuesioner. Jakarta : Salemba Medika Budhiartie, A. (2009). Pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, ISSN 0852-8349, 11 (2), 45-51 Dahlan, M.P. (2013). Statistik untuk kedokteran dan kesehatan. Edisi kelima. Jakarta : Salemba Medika Hendrik. (2012). Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC Holt, D.T., et al. (2010). Are you ready? How health professionals can comprehensive conceptualize readiness for change. Journal of General Internal Medicine, 25 (suppl. 1), 50-55 Ilmi, B. (2014). Tantangan profesi keperawatan menyongsong dunia kerja bertepatan dengan era of asean economic community, Jurnal Citra Keperawatan, 1-8 Lalongkoe, M.R. (2013). Komunikasi Keperawatan. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu Lestari, T. (2015). Kumpulan teori untuk kajian pustaka penelitian kesehatan. Edisi pertama. Yogyakarta : Nuha Medika Mulyani, D. (2013). Hubungan kesiapan belajar siswa dengan prestasi belajar. Jurnal Ilmiah Konseling, 2 (1), 27-31 Mustain. (2007). Peran organisasi dalam pengawasan praktik mandiri keperawatan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Tesis.unika


12

Ndruru, F. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan praktik keperawatan mandiri. http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2025. Diunduh 30 Oktober 2015. Notoatmodjo, S. (2007). Kesehatan masyarakat ilmu dan seni. Edisi revisi. Jakarta : Rineka Cipta Nursalam. (2013). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Edisi 3. Jakarta : Salemba Medika PPNI, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan. (2005). Konsep Etik dan Penerapannya. Jakarta Rivai, A.F. (2008). Evaluasi pelaksanaan kebijakan registrasi dan praktik perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon. Etd.ugm.ac.id Ruswadi, I. (2010). Evaluasi praktik mandiri keperawatan berdasarkan kaidah asuhan keperawatan di Kabupaten Indramayu. Tesis.ugm Saputro, N.D., & Suseno, M.N. (2010). Hubungan antara kepercayaan diri dengan employability mahasiswa. Jurnal Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.1-9 Sari, S.P. (2015). Tinjauan yuridis terhadap malpraktik yang dilakukan perawat pada rumah sakit swasta (analisis dari perspektif hukum perdata). JOM Fakultas Hukum, 2 (1) 1-14 Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2011). Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Edisi keempat. Jakarta : Sagung Seto Sholviah, E.F., & Damayanti, N.A. (2013). Hubungan kesiapan individu dan kesiapan organisasi dalam pelaksanaan SJSN di RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 1 (4) 291-300 Slameto. (2010). Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta Solehudin, Safa’at, R., & Winarno, B. (2013). Perlindungan hukum terhadap perawat dalam menghadapi asean economic community (AEC). Naskah Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.1-25


13

Sudrajat, D.A., Irawaty, D., & Mustikasari. (2008). Pemenuhan hak-hak pasien di sebuah rumah sakit di jakarta. Jurnal Keperawatan Indonesia, 12 (2), 70-75 Sujarweni, W. (2014). Panduan penelitian keperawatan dengan SPSS. Yogyakarta : Pustaka Baru Taukhit. (2015). Pengalaman perawat dalam membuka praktik mandiri keperawatan di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Tesis e-prints.undip.ac.id Windari, A. (2009). Pengembangan sistem informasi registrasi perawat berbasis web untuk mendukung pembinaan dan pengawasan tenaga perawat oleh majelis tenaga kesehatan (MTKP) jawa tengah. Tesis e-prints.undip.ac.id

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang no.38 tahun 2014 tentang Keperawatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat


No title

Recommend Documents