No title

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI GORONTALO 2012-2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Kebijakan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi

dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources) yang

dimiliki Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2012–2017 menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD yang

dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka

menengah. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep dan substansi yang telah termaktub. Selain

itu,

yang

menjadi

pertimbangan

pelaksanaan

perubahan

Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo ini adalah pengaruh dari kebijakan Nasional yang mempunyai dampak pada capaian target indikator serta adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Secara umum tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Propinsi Gorontalo, sebagai berikut. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BAB I - 1


2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;

13.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007 – 2025;

14.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010-2030;

15.

Keputusan

Gubernur

Gorontalo

Nomor

:

331/18/XII/Tahun

2011

tentang

Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017;

BAB I - 2


16.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 – 2017;

1.3 Hubungan Antar Dokumen Ada beberapa dokumen yang menjadi acuan, menjadi pedoman dan diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017. Terkait dengan sinkoronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Gorontalo adalah koneksitas antara visi dan misi kedua dokumen ini. RPJMD memperhatikan dan menjabarkan Visi RPJMN 2010 – 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Begitu pula untuk penjabaran Misi RPJMN, yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam konteks formulasi rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain memperhatikan RPJPN dan mempedomani RPJMN 2010-2014, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dengan visi Gorontalo Maju dan Mandiri. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal; (2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal; dan (3) Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Amanah, demikian halnya dengan dokumen RTRW Provinsi Gorontalo 20102030 akan menjadi berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah dalam menyusun 3 dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dua dokumen rencana SKPD terdiri dari Renstra SKPD dan Renja SKPD. Berdasarkan segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen RPJPD dan RTRWP merupakan dokumen jangka panjang (20 tahun), RPJMD dan Renstra-SKPD merupakan dokumen jangka menengah (5 tahun), sedangkan RKPD dan Renja-SKPD merupakan dokumen jangka pendek (1 tahun). Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2007-2025 dan RTRWP 2010-2030 dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD 20122017 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran

BAB I - 3


(RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Selanjutnya diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsi-asumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus sinkron dan sinergis meliputi : a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah; b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka

menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW; c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi Gorontalo memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya; d. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan; e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

BAB I - 4


Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJP NASIONAL RTRW NASIONAL

RPJM NASIONAL

PEDOMAN

DIJABARKAN

RKP DIACU/ DISERASIKAN

DIPERHATIKAN

DIACU

PEDOMAN

DIJABARKAN

RPJMD GORONTALO

RPJPD GORONTALO

RTRWP 2010-2030

RKPD

5 TAHUN

1 TAHUN

PEDOMAN

RTRW P. SULAWESI DIACU

DIACU

Renstra SKPD

RAD MDGs Gorontalo

PEDOMAN

Renja SKPD

5 TAHUN

1 TAHUN

2011-2015

MP3EI 2010-2025

1.4

Sistematika Penulisan Sistimatika penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 pada

dasarnya sama dengan dokumen RPJMD sebelum perubahan dengan disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Gambaran umum kondisi daerah

Bab III

: Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Bab IV

: Analisis isu strategis

Bab V

: Visi, misi, tujuan dan sasaran

Bab VI

: Strategi dan arah kebijakan

Bab VII

: Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Bab VIII : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Bab IX

: Penetapan indikator kinerja daerah

Bab X

: Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Bab XI

: Penutup

BAB I - 5


1.5

Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang dan upaya serta rencana yang dikemukakan diatas maka

disusunlah maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD ini, yaitu untuk : a. Melakukan penyesuaian terhadap Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012-2017; b. Menjadikan RPJMD sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah seterusnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo kedepan. Hasil yang diharapkan dengan tersusunnya perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 adalah antara lain sebagai berikut : a. Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik. b. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun selang selama 5 tahun ke depan. c.

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

d. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah. e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. f.

Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

g. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BAB I - 6


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabuten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. 2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi Wilayah Gorontalo terletak di antara

0°19’ – 1°15’ Lintang Utara dan 121°23’ -

125°14’ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo, 2011

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

BAB II -

1


2.1.1.2 Luas wilayah Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km2, jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km2, Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km2, Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km2, Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km2. Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kab. Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah

Gorontalo.

Didalam

pengembangan

wilayah

sampai

dengan

tahun

2017

direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota. Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Luas No.

Wilayah

Wilayah 2

(Km ) 01

2.207,58

Kabupaten

Persentase (%) 18,07

Gorontalo

Sumber Data UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007

02

2.517,36

Kabupaten

20,61

Boalemo 03

UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 6 Thn 2003

Kabupaten

4.244,31

34,75

UU No. 6 Thn 2003

1.889,04

15,46

UU No. 6 Thn 2003

1.676,15

13,72

UU No. 11 Thn 2007

66,25

0,54

UU No. 29 Thn 1959 dan

Pohuwato 04

Kabupaten

Bone

Bolango 05

Kabupaten Gorontalo Utara

06

Kota Gorontalo

UU No. 22 Thn 1999 Provinsi Gorontalo

12.215,44

100

UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012 (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

BAB II -

2


2.1.1.3 Topografi Wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu: 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m), satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik. 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter. Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

BAB II -

3


Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo Kelas

Kemiringan

Luas

Persentase

Lereng

(%)

(ha)

(%)

A

0–2

128.552

10,52

B

2-8

74.112

6,07

C

8-15

66.528

5,45

D

15 – 40

113.997

9,33

E

> 40

838.355

68,63 100

Jumlah

1.221.544

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, 2012

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu‐Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut. 2.1.1.4 Geologi Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut: -

Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen Pertengahan Oligosen.

-

Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.

-

Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah Pertengahan Miosen Atas.

-

Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen BAB II -

4


Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl). Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik). Kegiatan tektonik di daerah ini diduga telah berlangsung sejak Eosen hingga Oligosen yang diawali dengan kegiatan magmatik yang menghasilkan satuan gabro. Masih pada Eosen terjadi pemekaran dasar samudera yang berlangsung hingga Miosen Awal dan ini menghasilkan lava bantal yang cukup luas. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh terjadinya retas - retas yang umumnya bersusunan basa dan banyak menerobos Formasi Tinombo. Pada Miosen selain terjadi pengendapan Formasi Randangan dan Formasi Dolokapa terjadi juga kegiatan magma yang menghasilkan Diorit Bone. Diduga pada waktu itu terjadi juga penunjaman dari arah utara ke arah selatan di laut Sulawesi, yang disebut sebagai Jalur Tunjaman Sulawesi Utara (Simanjuntak, 1986). Kegiatan magmatik Diorit Bone yang berlangsung sampai Miosen Tengah dilanjutkan oleh kegiatan magmatik Diorit Boliohuto yang berlangsung hingga Miosen Akhir. Bersamaan dengan kegiatan magmatik tersebut terjadilah pengangkatan pada akhir Miosen Akhir. Pada akhir kegiatan magmatik Diorit Boliohuto terjadilah kegiatan gunungapi yang menghasilkan batuan Gunungapi Pani dan Breksi Wobudu. Pada waktu itu Jalur Tunjaman Sulawesi Utara diduga masih aktif dan menghasilkan sejumlah sesar geser di bagian barat daerah penyelidikan. Pada Kala Pliosen terjadi juga kegiatan magmatik yang menghasilkan batuan terobosan Granodiorit Bumbulan yang kemudian diikuti oleh kegiatan gunungapi. Kegiatan gunungapi ini berlangsung hingga Plistosen Awal dan menghasilkan batuan Gunungapi Pinogu. Sementara itu retas-retas yang bersusunan basal, andesit dan dasit masih terbentuk. Pada

akhir Pliosen hingga Plistosen di daerah ini terdapat pengendapan yang

membentuk satuan Batugamping Klastik pada laut dangkal. Sedangkan pada Plistosen Awal terbentuk endapan danau dan endapan sungai tua. Ketiga satuan tersebut telah mengalami pengangkatan pada sekitar akhir Plistosen. Pada akhir Plistosen hingga sekarang terjadi proses pendataran serta kegiatan tektonik yang masih aktif. Proses pendataran menghasilkan endapan aluvium sedangkan kegiatan tektonik menghasilkan beberapa sesar geser dibagian timur serta mengakibatkan terangkatnya satuan Batugamping Terumbu. BAB II -

5


2.1.1.5 Hidrologi 2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sebutkan Sistem pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan berbasis Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS strategis Nasional dan WS Startegis Provinsi. WS Strategis Nasional yaitu WS Paguyaman dan WS lintas Provinsi meliputi WS Limboto-Bolango-Bone dan WS Randangan. WS Strategis Nasional terdiri dari 19 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Paguyaman, DAS Limba, DAS Olibuhu, DAS Tumba, DAS Bolangga, DAS Bubaa, DAS Tumbihi, DAS Limbatihu, DAS Tabongo, DAS Dulupi, DAS Sambati, DAS Tilamuta, DAS Lamu, DAS Botumoito, DAS Tapadaa, DAS Salilama, DAS Tabulo, DAS Bumbulan, DAS Libuo. WS Limboto-Bolango-Bone yang meliputi DAS Limboto, DAS Bone, DAS Bolango, DAS Taleki, DAS Yango, DAS Tolinggula, DAS Potanga, DAS Limboto, DAS Biawu, DAS Bulolila, DAS Bulontio Barat, DAS Bulontio,

DAS Boliohula, DAS Boliohuto, DAS Dulukapa, DAS Deme 1, DAS Dunu, DAS

Bubalango, DAS Tengah, DAS

Monano, DAS Tudi, DAS Tolonga, DAS Datahu, DAS

Ayukubu, DAS Tolongio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Molingkapoto, DAS Pelabuhan, DAS Kwandang, DAS Bubode, DAS Molontadu, DAS Pangimba, DAS Ketapang, DAS Intana, DAS

Butaiya

Andegile, DAS Monano 1, DAS Waluhu, DAS Batudaa Pantai, DAS

Butulabutao, DAS Luluo, DAS Batulanggea, DAS Kayubulan, DAS Totayuo, DAS Tengkorak, DAS Tolotio, DAS Bilungala, DAS Momungaa Daa, DAS Leato Utara, DAS Kiki, DAS Bugis, DAS Leato, DAS Tenda, DAS Tambo, DAS Molonggota, DAS Tapaibihu dan WS Randangan meliputi : DAS Dudewulo, DAS Randangan, DAS Beringin, DAS Sukadamai, DAS Wonggarasi, DAS Sidorukun, DAS Patihu, DAS Dinga Motolohu, DAS Lemito, DAS Lomuli, DAS Milangodaa, DAS Molosipat, DAS Popayato.

BAB II -

6


2.1.1.5.2 Danau Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain : 1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau. 2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang memiliki nilai sejarah dibuat oleh Alm. Bapak Nani Wartabone (Pahlawan Nasional asal Gorontalo) untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berperahu, memancing, renang dan rekreasi/perkemahan. 2.1.1.5.3. Cekungan Air Tanah Secara umum berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, kondisi hidrologi berdasarkan wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah yang terdiri atas : 1. Cekungan Air Tanah (CAT) Bone Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo, dan sebagian wilayah Kab. Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara

(cekungan air

2

tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 326 km . Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1230 30’8.53” - 1230 44’6.89” Bujur Timur dan 0024’06.01” – 0036’50.34” Lintang Utara. 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Pinogu Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 112 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123019’40.13” - 123030’59.01” Bujur Timur dan 0025’59.34” – 0032’05.13” Lintang Utara. 3. Cekungan Air Tanah (CAT) Tombulilato Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 35 km2. Secara geografis daerah ini

BAB II -

7


terletak di sekitar 1230 14’24.94” - 1230 22’35.01” Bujur Timur dan 0018’31.27” – 0021’31.01” Lintang Utara. 4. Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo Daerah ini terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 481 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 41’5.44” - 1230 20’27.85” Bujur Timur dan 0026’17.97” – 0041’10.08” Lintang Utara. 5. Cekungan Air Tanah (CAT) Molambulahe Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo dan sebagian Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 433 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 21’27.24” - 1220 45’20.84” Bujur Timur dan 0034’21.85” – 0046’30.52” Lintang Utara. 6. Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto Daerah ini terletak di wilayah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 75 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 13’52.84” - 1220 26’39.50” Bujur Timur dan 0044’46.55” – 0048’10.63” Lintang Utara. 7. Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti Daerah ini terletak di Kabupaten Boalemo dan sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 59 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 59’7.08” - 1220 10’17.66” Bujur Timur dan 0027’17.64” – 0035’38.66” Lintang Utara. 8. Cekungan Air Tanah (CAT) Marisa Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 234 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 42’51.25” - 1210 58’52.96” Bujur Timur dan 0024’46.77” – 0033’33.34” Lintang Utara. 9. Cekungan Air Tanah (CAT) Popayato Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 92 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 19’13.92” - 1210 32’12.69” Bujur Timur dan 0028’01.77” – 0035’01.03” Lintang Utara. 2.1.1.6 Klimatologi Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya berada di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas yang berkisar antara 26⁰c - 28⁰c. Adapun data Klimatologi Provinsi Gorontalo yang terjadi dari tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

BAB II -

8


Tabel 2.3 Data Klimatologi Provinsi Gorontalo 2007 - 2011

RATA-RATA RATA-RATA TEKANAN KELEMBABAN Tahun MAX MIN MAX MIN UDARA (%) RATA-RATA TEMP (⁰C) BULAN TEMP (⁰C) BULAN JUMLAH BULAN JUMLAH BULAN (mb) 2007 26,8 33,5 OKT 22,6 AGT & SEPT 400 DES 38 AGT 1009,5 80,3 2008 26,5 32,6 OKT 23,2 SEPT 389 MAR 66 SEPT 1009,9 83,7 2009 27,3 34,4 OKT 21,4 SEPT 228 MEI 0 SEPT 1009,6 78,9 2010 27,0 33,9 MAR 23,0 FEB 336 MEI 37 MAR 1009,7 83,3 2011 26,9 33,5 OKT 22,1 AGT & DES 322 FEB 7 AGT 1009,3 82,5 RATA-RATA PER TAHUN 33,58 22,46 335 29,6 1009,6 81,74 TEMPERATUR RATA-RATA (⁰C)

JUMLAH CURAH HUJAN (mm)

KECEPATAN RATA-RATA ANGIN (m/det) 1,9 1,5 1,9 1,8 2,1 1,84

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Prov. Gorontalo, 2012

Dari Tabel 2.3, dapat kita lihat kecenderungan suhu maksimum selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Gorontalo terjadi di bulan Oktober dengan temperatur rata-rata adalah 33,58⁰C. Sedangkan suhu minimum cenderung terjadi di bulan September dengan temperatur minimum rata-rata per tahun adalah 22,46 ⁰C. Untuk jumlah curah hujan maksimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan maksimum 335 mm per tahun. Curah hujan minimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan per tahun adalah 29,6 mm. Rata-rata tekanan udara sebesar 1.009,6 mb, rata-rata kelembaban udara 81,74% dan kecepatan rata-rata angin sebesar 1,84 m/det. 2.1.1.7 Penggunaan Lahan a. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya alam hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu ; hutan konservasi (HSA/KPA), hutan lindung (HL), hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT). Adapun luas arealnya adalah sebagai berikut : HSA/KPA seluas 196.345 Ha, HL seluas 203.026 Ha, HP seluas 90.518 Ha, HPT seluas 254.988 Ha, HK seluas 79.791 Ha, sehingga total luas sumber daya alam hutan adalah 824.668 Ha, dengan luasan APL (areal penggunaan lain) sebesar 391.304 Ha dan Tubuh Air sebesar 5.573 Ha. Hal ini dapat dlihat pada tabel 2.4.

BAB II -

9


Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan dan APL Fungsi Kawasan (Ha) No.

Kabupaten/Kota

Luasan

HSA/KPA

HL

HP

HPT

HK

APL

Tubuh

Total

Air

(Ha)

1.

Kab. Gorontalo

24.191

13.127

17.783

41.045

2.377

118.892

2.912

220.326

2.

Kab. Boalemo

11.532

29.785

14.783

46.251

4.800

83.042

957

191.149

3.

Kab. Pohuwato

39.705

136.024

41.572

82.883

67.038

67.657

1009

435.887

4.

Kab. Bone Bolango

104.744

15.710

824

19.086

-

48.332

392

189.087

5.

Kab. Gorontalo

16.173

7.953

15.556

65.724

5.576

63.765

213

174.959

6.

Kota Gorontalo

Utara Total

-

427

-

-

-

9.619

90

10.136

196.345

203.026

90.518

254.988

79.791

391.304

5.573

1.221.545

Sumber : BPKH Wilayah XV Gorontalo, Diolah

b. Kawasan Budidaya Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Adapun kawasan budidaya yang telah dikembangkan di Provinsi Gorontalo sesuai dengan potensi yang ada adalah sebagai berikut : (1) Kawasan Budidaya Pertanian, mencakup: 

Kawasan Pertanian Lahan Basah; Sesuai angka tetap BPS, Luas panen padi sawah di Provinsi Gorontalo tahun 2011 adalah 52.811 hektar yang terbagi dalam 2 kali musim tanam, dengan total produksi 273.921 ton. Luas panen terbesar di dominasi oleh wilayah di Kabupaten Gorontalo seluas 23.277 hektar, hal ini sesuai dengan luasan wilayah fungsi pertanian lahan basah pada wilayah ini terbesar di bandingkan wilayah kabupaten lain.



Kawasan Pertanian Lahan Kering; Komoditi yang dibudidayakan dan mendominasi pertanian lahan kering untuk wilayah Provinsi Gorontalo adalah komoditi jagung. Luas panen jagung di Provinsi Gorontalo berdasarkan angka tetap BPS tahun 2011 adalah 135.754 hektar dengan total produksi 605.781 ton. Luas panen terbesar berada di Kabupaten Pohuwato seluas 63.806 hektar.



Kawasan Perkebunan; Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011, hasil tanaman perkebunan yang paling dominan adalah tanaman kelapa luas panen 68.248 hektar dengan produksi sebesar 62.338 ton,kakao luas panen 12.483 hektar dengan produksi sebesar 4.543 ton,cengkeh luas panen 8.280 hektar dengan produksi sebesar 901 ton dan tebu luas panen 7,818 hektar dengan produksi sebesar 29.926 ton.

BAB II - 10




Kawasan Hutan Produksi; Luas hutan produksi Provinsi Gorontalo adalah 423.408 hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas 251.097 hektar, hutan produksi tetap 89.879 hektar dan hutan produksi konversi 82.431 hektar. Produksi hasil hutan masih memberikan andil yang cukup signifikan terhadap PDRB Provinsi Gorontalo dengan kontribusi rata-rata sebesar 3,76 % pertahun. Pada tahun 2011 jumlah produksi Kayu Gergajian mencapai 2.077,14 m3, dan Non kayu dengan produksi 3.785,59 ton. Produksi hasil hutan baik kayu dan non kayu sampai saat ini masih dihasilkan lebih besar dari hutan alam dan diharapkan kedepan partisipasi masyarakat dalam penanaman kayu-kayuan terus ditingkatkan pada lahan milik masyarakat maupun perizinan yang diberikan kepada masyarakat antara lain berupa IUPHHK HTR, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Produksi kayu bulat (kayu log) saat ini adalah 5.523.58 m3 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2012 hingga 2017 hal ini disebabkan adanya Izin pemanfaatan kawasan hutan (IPKH) untuk perkebunan kelapa

sawit

secara

bertahap

khususnya

di

Kabupaten

Pohuwato

yang

mengakibatkan adanya pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada areal tersebut yang perlu diselamatkan sebagai asset Negara berupa penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) berupa PSDH-DR dan GR. (2) Kawasan Budidaya Bukan Pertanian, mencakup : 

Kawasan Permukiman; Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan. Tujuan

pengelolaan

kawasan

ini

adalah

untuk

menyediakan

tempat

permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan permukiman sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari tempat usaha dan pusat pertumbuhan selama tidak mengakibatkan degradasi lingkungan.

Pengembangan

kawasan

permukiman

sejauh

mungkin

tidak

menggunakan daerah pertanian lahan basah atau lahan yang beririgasi. 

Kawasan Industri; Kawasan industri di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan budidaya peruntukan industri yang terletak di Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara untuk skala besar, untuk skala menengah terdapat di Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato dan untuk skala kecil tersebar di kabupaten/kota lainnya, sebagaimana penetapan dalam dokumen RTRW Provinsi Gorontalo.



Kawasan Pertambangan; Berdasarkan izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota dan Provinsi terdiri atas 39 IUP dan 2 KK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II - 11


Perbandingan antara luas wilayah Provinsi Gorontalo (12.215,45 km2) dengan jumlah luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 260.793,373 Ha. 

Kawasan Pariwisata. Dilihat dari sebaran potensi pariwisata, terdapat beberapa kawasan wisata di Provinsi Gorontalo yang telah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Beberapa kawasan wisata tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Kawasan Pariwisata No. 1. 2.

Kawasan Wisata budaya Wisata Bahari

Lokasi

Kab/Kota

Benteng Otanaha

Kota Gorontalo

Benteng Orange

Kab. Gorontalo Utara

Taman Laut Olele,

Kab. Bone Bolango

Pantai Botutonuo

3.

Pulau Saronde


Pantai Lahilote

Kota Gorontalo

Pulau Bitila, Pantai

Kabupaten

Bolihutuo

Boalemo/Pohuwato

Wisata Rekreasi Pentadio Resort

Kab. Gorontalo

Keluarga Air Terjun/Pemandian Kab. Bone Bolango Air Panas Lombongo Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, 2012



Kawasan Perikanan; Pengembangan kawasan perikanan di Provinsi Gorontalo secara umum adalah untuk mengembangkan zona/kawasan perikanan yang tersebar di kabupaten/kota yang didukung dengan prasarana penunjangnya. Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Proviinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 18.137 atau meningkat 8,19% dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 16.652. Kawasan budidaya perikanan juga mencakup kawasan budidaya tambak yang berlokasi di pesisir selatan Kabupaten Pohuwato, Boalemo, serta pesisir utara Kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah luasan potensi tambak sebesar 10.900 Ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6.

BAB II - 12


Tabel 2.6 Potensi Perikanan Budidaya Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komoditi Per Kab/Kota No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kab/Kota

Air Tawar

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Total

210 310 35 70 375 1.000

Potensi Budidaya (Ha) Air Laut Air Rumput Payau Ikan Laut 50 850 350 200 2.700 2.300 10.124 4.840 6.600 10 100 576 2.350 4.900 10.900 10.750 14.300

Total 50 1.200 5.000 11.440 110 7.250 25.050

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2012

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. 2.1.2.1 Pertanian Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan. Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 Km2, dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 29.720 ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 23.432 ha dan sawah non irigasi seluas 6.288 ha. Juga terdapat potensi luasan lahan kering seluas 337.639

ha

yang

terdiri

dari

ladang/huma

71.316

ha,

tegal/kebun

157.685,

pekarangan/bangunan/halaman sekitarnya 36.978 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 51.682 ha, dan lainnya seluas 19.978 ha. Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Berdasarkan Data BPS (2011) Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya lahan yakni potensi luas areal sawah sekitar 31.502 ha. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 13.114 Ha (42%), kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 5.627 Ha (18%), Kabupaten Pohuwato 5.251 Ha (17%), Kabupaten Boalemo 4.574 Ha (15%), Kabupaten Bone Bolango 2.020 Ha (6%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%).

BAB II - 13


Dari total luas lahan sawah 31.502 ha dengan Indeks Pertanaman (IP) >200 persen (2-3 kali tanam) seluas 27.877 ha (88 %) seperti disajikan pada tabel 9. Ihkwal ini menjelaskan bahwa performance pemanfaatan lahan sawah di Provinsi Gorontalo dikategorikan sangat baik, tetapi dari aspek kualitatif (produktivitas per satuan luas) masih perlu digenjot, olehnya itu masih terdapat peluang untuk menaikkan produktivitas dengan adanya dukungan regulasi Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) diharapkan dapat menjawab

berbagai

tantangan

dalam

rangka

peningkatan

ekonomi

kerakyatan.

Sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.7 berikut : Tabel 2.7 Luas Lahan Sawah Menurut Indeks Pertanaman (IP) Di Provinsi Gorontalo Jumlah Ditanami Padi

Kabupaten/Kota

(1)

Tiga kali

Dua kali

Satu kali

(3)

(4)

(5)

(2) 1 BOALEMO

Tidak Sementara Ditanami Tidak Padi *) Diusahakan (6)

(7)

Jumlah

(8)

1.353

3.009

135

70

7

4.574

2 GORONTALO

-

12.593

405

-

116

13.114

3 POHUWATO

134

2.979

434

26

1.678

5.251

4 BONE BOLANGO

-

2.020

-

-

-

2.020

5 GORONTALO UTARA

-

4.873

715

39

-

5.627

809 2.296

107 25.581

1.689

135

1.801

916 31.502

7

81

5

0

6

100

6 GORONTALO J UML A H Persentase (% )

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo,2011

2.1.2.2. Perikanan dan Kelautan Salah satu penggerak perekonomian Gorontalo adalah sektor perikanan. Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Sektor perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi yang cukup besar yang akan menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Dimana Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km2 yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km2 , laut Sulawesi 3.100 km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km2 serta panjang garis pantai 655,8 km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 217,7 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 438,1 km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengembangan potensi perikanan dan kelautan lainnya. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi

BAB II - 14


sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun, potensi ini sudah termasuk potensi yang berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (khusus ZEE potensinya 487.600 ton/tahun) sedangkan khusus untuk perairan umum daratan (danau, sungai dan rawa) potensi perikanan tangkap diperkirakan 900 ton per tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan air tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun. Ini berarti berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa potensi perikanan dan kelautan masih perlu dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan investasi/penguatan modal, penerapan teknologi, pemberdayaan

masyarakat

melalui

suatu

program

terpadu

yang

bisa

meningkat

kesejateraan dan pendapatan bagi pelaku utama usaha perikanan dan kelautan.

Sektor

perikanan dan kelautan telah memberikan kontribusi penting dan strategis bagi perekonomian daerah dan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan secara optimal dan berkelanjutan. 2.1.2.3. Kehutanan Untuk bidang Kehutanan isu yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (illegal

logging), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 257.816 Ha, dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini. Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari diantaranya melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan untuk terus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang. Juga dilakukan upaya penegakan hukum bagi para perusak atau pelaku pelanggaran kehutanan, pemberian akses masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat serta mendorong upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim global dengan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Tabel 2.8 Lahan Kritis Per Kabupaten/Kota sampai dengan 2011 No.

Kabupaten/Kota

Luas Lahan Kritis (Ha)

1.

Kab. Gorontalo

70.076

2.

Kab. Boalemo

41.147

3.

Kab. Pohuwato

26.005

4.

Kab. Bone Bolango

40.798

5.


75.358

6.

Kota Gorontalo Total

4.432 257.816

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 15


2.1.2.4. Perkebunan Potensi luas areal perkebunan diwilayah Provinsi Gorontalo ± 360.376 Ha, yang sudah dimanfaatkan ± 118.063 Ha dan belum dimanfaatkan seluas ± 242.313 Ha, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Data Potensi Lahan Perkebunan 2007 - 2011 LUAS NO

KABUPATEN

AREAL

SUDAH

BELUM

DIMANFAATKAN DIMANFAATKAN

(Ha)

(Ha)

(Ha)

PROSENTASE (%)

1

Kab. Boalemo

65.893

17.519

48.627

26,59

2

Kab. Gorontalo

100.592

35.117

66.853

34,91

3

Kab. Pohuwato

117.986

26.417

91.569

22,39

4

Kab. Gorontalo

38.984

16.594

22.528

42,57

36.922

22.416

14.506

60,71

KET

Utara 5

Kab. Bone Bolango

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Prov. Gorontalo

Adapun kecenderungan peningkatan luas areal perkebunan Provinsi Gorontalo sesuai komoditi, lihat tabel 2.10. Tabel 2.10 Peningkatan Luas Areal Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2007-2011 JENIS KOMODITI NO

PERIODE

KELAPA

TAHUN

DALAM (Ha)

CENGKEH

TEBU

KAKAO

(Ha)

(Ha)

(Ha)

1

2007

58.692

5.305

519

9.402

2

2008

58.952

6.545

764

9.646

3

2009

62.082

7.800

1.283

11.145

4

2010

64.789

8.045

1.352

11.370

5

2011

64.914

8.280

1.729

12.135

KET


Sesuai peningkatan luas areal, juga terlihat kecenderungan peningkatan produksi dan produktivitas empat jenis komoditi seperti tabel 2.11 dan 2.12.

BAB II - 16


Tabel 2.11 Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 NO

PERIODE TAHUN

JENIS KOMODITI (Ton) KELAPA DALAM

CENGKEH

TEBU

KAKAO

1

2007

56.143

412

1.263

2.969

2

2008

56.505

535

2.127

3.015

3

2009

58.723

638

3.857

3.643

4

2010

58.816

683

3.919

3.669

5

2011

59.746

734

4.652

3.930

KET


Tabel 2.12 Peningkatan Produktivitas/Ha Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 NO

PERIODE TAHUN

1

JENIS KOMODITI (Kg/Ha) KELAPA DALAM

CENGKEH

TEBU

KAKAO

2007

1.422

274

1.673

785

2

2008

1.422

274

1.989

785

3

2009

1.428

277

2.763

809

4

2010

1.428

294

2.899

861

5

2011

1.428

295

2.691

901

KET


Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Terjadinya peningkatan produksi tanaman kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sebesar 62.338 Ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 Ton menjadi 901 Ton pada tahun 2011. 2.1.2.5. Peternakan Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, oleh sebab itu kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah : 1) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, 3) Meningkatkan produksi pakan ternak, 4) Meningkatkan status kesehatan ternak, 5) Menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berdaya saing dan 6) Meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat. Kebijakan ketersediaan dan mutu bibit ternak akan diarahkan untuk : 1) Mengoptimalkan kelembagaan perbibitan, 2) Pewilayahan sumber bibit berbasis potensi, 3) Pelestarian sumber daya genetic, 4) Penerapan teknologi perbibitan dan 5) Pengembangan BAB II - 17


usaha tani dan investasi perbibitan. Dalam aspek populasi dan produktivitas ternak diarahkan untuk meningkatkanpopulasi dan optimalisasi produksi

ternak ruminansia dan

non ruminansia, restrukturisasi perunggasan, dan pengembangan kelembagaan usaha. Aspek penting lainnya yang tidak bisa lepas dari pembangunan peternakan adalah kesehatan hewan yang difokuskan peningkatan perlindungan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan kesehatan hewan dan meningkatkan kualitas tenaga dokter hewan dan paramedic. Untuk keamanan produk hewan antara lain dengan meningkatkan jaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), meningkatkan penerapan kesrawan dan mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. Strategi dalam melaksanakan pembangunan peternakan baik nasional,regional maupun di daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) Tahun 2014 dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Dalam rangka mendukung Percepatan Pencapaian PSDSK Tahun 2014, berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah anatar lain peningkatan populasi ternak, terutama ternak sapi potong, kambing dan ayam buras yang merupakan 3 (tiga) komoditi unggulan bidang peternakan Provinsi Gorontalo. Komoditi ternak sapi misalnya, merupakan jenis ternak yang sudah familier dengan masyarakat Gorontalo, terutama masyarakat petani, karena komoditi ini secara ekonomis dapat memberikan nilai tambah pendapatan yang sangat signifikan, mudah dipelihara bahkan menjadi tabungan bagi para petani. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan program Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat akan terus berupaya mengembangkan ternak sapi ini menjadi prioritas program. Pada tabel 2.13 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 populasi ternak unggulan (sapi, kambing dan ayam buras) di Provinsi Gorontalo berjumlah masing-masing 192.066 ekor sapi, 83.570 ekor kambing dan 964.004 ekor ayam kampung, dan diharapkan target RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 meningkat menjadi 250.000 ekor sapi, 90.500 ekor kambing dan 1.150.000 ekor ayam buras atau naik rata-rata 4% per tahun untuk ternak sapi, 1,5% per tahun untuk ternak kambing, dan 2% per tahun untuk ternak ayam buras.

Selain

3

(tiga)

jenis

ternak

unggulan

tersebut,

Provinsi

Gorontalo

juga

mengembangkan ternak lain seperti itik, ayam ras petelur, dan pedaging, kuda dan burung puyuh.

BAB II - 18


Tabel 2.13 Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo

Dari sisi produksi daging sapi tahun 2011, berada pada posisi 3.984.995 kg dan diharapkan setiap tahun dapat meningkat kurang lebih 4%, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan produksi daging dapat mencapai kurang lebih 4.921.081 kg, sementara untuk konsumsi daging pada tahun 2011 dari posisi 2 kg/kapita/tahun ditargetkan meningkat menjadi 4 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Strategi penting dalam pengembangan peternakan di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui cluster/pewilayahan komoditas ternak sesuai potensi sumber daya yang ada dengan pendekatan pola integrasi, baik integrasi ternak dengan tanaman pangan maupun integrasi ternak dengan tanaman perkebunan. Dengan demikian di Provinsi Gorontalo akan ada 2 (dua) kawasan pengembangan peternakan, yakni Kawasan I sebagai kawasan integrasi ternak dengan tanaman pangan, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dan Kawasan II sebagai kawasan integrasi ternak dengan tanaman perkebunan, yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo BAB II - 19


Utara. Potensi pendukung yang kita miliki cukup besar, yaitu ketersediaan sumber pakan ternak yang sangat besar, kelembagaan kelompok peternak, sumber air dan iklim yang cocok dengan budidaya ternak. Selain target peningkatan produksi populasi ternak sub sektor peternakan juga fokus pada program pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penjaminan produkproduk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Untuk penyakit hewan menular strategis Dinas Perkebunan Dan Peternakan mempunyai target capaian bebas penyakit hewan menular strategis 0 % yang berarti bahwa pada tahun 2017 tidak ada lagi penyakit hewan menular strategis di Provinsi Gorontalo seperti penyakit hewan rabies dan Avian Influensa (AI) demikian pula halnya dengan penjaminan produk – produk peternakan yang ASUH ditargetkan pada tahun 2017 semua produk peternakan yang beredar di Propinsi Gorontalo sudah bisa 98 % terjamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 2.1.2.6. Pertambangan dan Energi Di bidang pertambangan, wilayah Provinsi Gorontalo memiliki kandungan bahan tambang, mineral dan batu-batuan yang cukup besar serta memiliki nilai ekonomi tinggi seperti emas dengan potensi sebesar 218.133.132.151 ton, perak dengan potensi 217.463.591.226 ton, tembaga dengan potensi 217.976.091.225, batu andesit dengan potensi 2.506.000.000 ton, batu granit dengan potensi 888.500.000 ton, batu dasit dengan potensi 1.776.125.000 ton, Batu basal dengan potensi 1.000.000.000 ton, Batugamping dengan potensi 19.948.748.500, feldspar dengan potensi 2.500.000 ton, lempung dengan potensi 750.000.000 ton, pasir, batu & sirtu dengan potensi 282.250.000 ton, marmer dengan potensi 18.869,96 ton, dan toseki dengan potensi 51.247.569 ton. Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Gorontalo. Secara

geologis,

potensi

bahan

tambang Provinsi Gorontalo tersebar di

seluruh

Kabupaten/Kota. Selain potensi sumber daya mineral, Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan sebesar 3,5 MW. Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan perkiraan beban puncak 266,40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini 86,56 MW dan daya mampu 59,20 MW dengan beban puncak 56,13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129,270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92,46 %. Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6 s/d 10 %. Ratio elektrifikasi saat ini sebesar 69,97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara

BAB II - 20


Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang ada saat ini maka upaya penyediaan energi listrik terus dilakukan melalui interkoneksi jaringan transmisi 150 Kva wilayah Sulawesi

Utara,

Gorontalo

dan

Sulawesi

Tengah

serta

percepatan

pelaksanaan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Anggrek dan PLTU Molotabu. Pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 yaitu Tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25% dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (avoided fosil energy cost). 2.1.2.7. Pariwisata Di sektor pariwisata, Gorontalo mempunyai 86 potensi obyek wisata yang tersebar di enam

kabupaten/kota

dengan

karakter,

keindahan

alam

yang

masih

asli

serta

keanekaragaman adat dan budaya. Potensi obyek wisata Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo NO

NAMA OBYEK

JENIS OBYEK

LOKASI

KOTA GORONTALO 1 Benteng Otanaha

Wisata sejarah

2 Telapak Lahilote

Wisata sejarah

3 Pantai Indah Pohe

Wisata bahari

4 Tangga Dua Ribu

Wisata buatan

5 Kolam Renang Lahilote

Wisata buatan

6 Rumah Adat Dulohupa

Wisata budaya

7 Pemandian Bak Potanga

Wisata buatan

8 Makam Keramat Ju Panggola

Wisata sejarah

9 Makam Keramat Ta'Jailoyibuo 10 Makam Keramat Ta'Ilayabe 11 Makam Keramat Haji Buulu

Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata sejarah

12 Makam Keramat Pulubunga

Wisata sejarah

13 Pantai Karang Citra

Wisata bahari

14 Goa Baya Lo Milate 15 Masjid Hunto (Sultan Amai) 16 Masjid Baiturrahim

Wisata alam Wisata sejarah Wisata sejarah

± 8 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat ± 8km dari pusat kota, Kel. Dembe I Kec. Kota Barat ± 2km dari pusat kota, Kel. Donggala Kec. Kota Barat Kompleks Pelabuhan Gorontalo Jl. Teuku Umar Kota Gorontalo ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 2km dari pusat kota, Kel. Siendeng Pusat Kota Gorontalo

BAB II - 21


NO

NAMA OBYEK

JENIS OBYEK

LOKASI

KABUPATEN GORONTALO 1 Danau Limboto

Wisata alam Wisata alam

± 10km dari pusat kota, Kel. Limboto dan Kec. Batudaa ± 10km dari pusat kota, Desa Iluta Kec. Batudaa ± 12km dari pusat kota, Desa Barakati Kec. Batudaa ± 15km dari pusat kota, Kec. Batudaa

Wisata buatan Wisata buatan Wisata budaya Wisata buatan Wisata buatan Wisata alam

Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Pusat Kota Limboto Pusat Kota Limboto Desa Bongohulawa Kec. Limboto Kec. Batudaa

Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari

Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Desa Paguyaman Pantai Desa Mohutomba

Wisata alam Wisata bahari Wisata bahari Wisata alam Wisata budaya Wisata alam

Desa Dulango Kec. Dulupi Desa Tenilo Paguyaman Pantai Kec. Wonosari Kel. Libuo Kec. Paguat

Wisata alam

2 Museum Pendaratan Soekarno Wisata sejarah 3 Pemandian Taluhu Barakati 4 Goa Ular Sirkuit Pacuan Kuda dan Lap 5 Golf 6 Pentadio Resort 7 Rumah Adat Bantayo Poboide 8 Menara Keagungan Limboto 9 Bukit PPN Limboto 10 Batu Buaya dan Batu Babi KABUPATEN BOALEMO 1 Pantai Bolihutuo 2 Taman Laut Pulau Limba 4 Pulau Pasir Putih 5 Pulau Mohupomba 6 Pulau Asiangi 7 Pemandian Air Panas Dulanga 8 Pulau Dulupi 9 Pulau Poheita 10 Teluk Bu'baa 11 Perkampungan Etnis Bali 12 Taman Nasional Nantu KABUPATEN POHUWATO 1 Pantai Libuo 2 Tanjung Maleo

Wisata bahari Wisata bahari

3 Tanjung Bajo

Wisata bahari

4 Pohon Cinta 5 Pantai Bulili

Wisata bahari Wisata alam

6 Pantai Lalape

Wisata alam

7 Danau Delo

Wisata alam

8 Danau Embung 9 Danau Telaga 10 Masjid Keramat Wanggarasi 11 Desa Wisata Torosiaje 12 Air Terjun Kelapa Lima 13 Air Terjun Makarti Jaya 14 Air Terjun Lomuli 15 Air Terjun Wanggarasi 16 Pulau Lahe

Wisata alam Wisata alam Wisata buatan Wsata Budaya Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata bahari

± 13 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Paguat Desa Maleo Kec. Paguat ± 20 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Bumbulan Kec. Paguat Pusat Kota Marisa, Desa Pohuwato Timur Desa Bulili, Kec. Duhiadaa ± 70 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 15 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 30 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Patilanggio Desa Telaga Kec. Popayato Kec. Wanggarasi Desa Torosiaje Kec. Popayato Kec. Popayato Timur Kec. Taluditi Desa Lomuli Kec. Lemito Kec. Wanggarasi Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa

BAB II - 22


NO

NAMA OBYEK KABUPATEN BONE BOLANGO 1 Air Terjun Taludaa 2 Taman Laut Olele Taman Nasional Bogani Nani 3 Wartabone 4 Air Terjun Lombongo I dan II 5 Danau Perintis 6 Makam Raja-raja Atinggola 7 Kebun Binatang Mana Suka 8 Pantai Botutonuo

KABUPATEN GORONTALO UTARA 1 Pulau Saronde 2 Benteng Oranye 3 Kota Jin 4 Pantai Minanga 5 Pontolo Indah 6 Pantai Monano 7 Pantai Tolitohuyu 8 Taman Laut Raja 9 Pulau Raja 10 Pulau Mas 11 Pulau Popaya 13 Pantai Limu 14 Bulonggo Daa 15 Kuburan Belanda 16 Pantai Tolinggula 17 Perkampungan Polahi 18 Desa Wisata Ponelo 19 Pulau Seribu 20 Pulau Katialada 21 Pulau Mohinggito 22 Air Terjun Pontolo 23 Air Terjun Bontula 25 Pemandian Batu Licin

JENIS OBYEK

LOKASI

Wisata alam Wisata bahari

Desa Taludaa Kec. Bone Pantai Desa Olele Kec. Kabila Bone

Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata sejarah Wisata buatan Wisata Bahari

Kec. Suwawa Timur Desa Lombongo, Kec. Suwawa Timur Kec. Suwawa Desa Dunggala Kec. Tapa Kec. Kabila Kec. Kabila Bone

Wisata alam Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata buatan Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata bahari Wisata budaya Wisata buatan Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam

Desa Ponelo Desa Dambalo Desa Kota Jin Kec. Atinggola Desa Kota Jin Kec. Atinggola Desa Pontolo Kec. Kwandang Desa Monano Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Buladu Desa Deme II Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Desa Buladu Desa Buladu Desa Tolinggula Tengah Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Desa Ponelo Desa Dudepo Desa Moluo Kec. Kwandang Desa Ponelo Desa Pontolo Kec. Kwandang Desa Boalemo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

Dalam perencanaan pengembangan potensi pariwisata untuk 5 tahun ke depan, maka pengembangan obyek akan lebih difokuskan pada pengembangan 8 obyek wisata unggulan yakni Taman Laut Olele, Air terjun Lombongo, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Museum pendaratan Soekarno, Hutan Nantu, Desa Torosiaje dan pulau Saronde. Satu hal yang menjadi catatan dalam pengembangan obyek wisata di Provinsi Gorontalo adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata harus dititik beratkan pada beberapa hal diantaranya : perbaikan obyek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan SDM

BAB II - 23


pariwisata, pengembangan IKM/UKM untuk produksi souvenier, pengembangan infrastuktur jalan dan transportasi ke dan dari obyek wisata. Adapun kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di obyek wisata yang tersebar di provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.15. Tabel 2.15 Data Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo NO

2007

DAERAH KAB/KOTA

2009

2008

2010

WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO

58

31.232

5

9.094

62

21.000

5 KAB. BONE BOLANGO

1.277

55.043

1.492

5.568

15

18.066

119

65.684

63

8.069

94

14.400

6

23.000

3

17.000

11

29.337

6 KAB. GORONTALO UTARA JUMLAH

2011

WISNUS 7.238

WISMAN WISNUS 1.315

39.857

45.000

11

31.217

48.580

-

24.759

99

10.900

6.407

20

21.270

99

15.765

422

1.149

80

2.800

117

3.467

89

5.711

87

8.651

142

4.232

205

93.463

1.420

114.052

1.817

129.633

255

149.993

1.989

89.676

93.668

115.472

131.450

150.248

91.665


Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir berkisar antara 2 hari – 3 hari seperti terlihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo

Tahun 2008 2009 2010 2011

Rata-rata Lama Tinggal (Hari) Tamu Asing Tamu Asing Tamu Domestik Dan Domestik 2,57 1,61 2,09 3,62 2,15 2,89 2,24 3,00 2,62 2,28 2,99 2,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo, 2012 (diolah)

Selain ditunjang dengan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sektor pariwisata daerah turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di topang dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa lainnya. Pada tahun 2011 jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata Provinsi Gorontalo adalah sebesar 14,13% yang merupakan persentase dari jumlah kontribusi PDRB sektor pariwisata yang berjumlah Rp. 412.087.000 dibagi jumlah PDRB

Provinsi

2.321

Gorontalo

Atas

Dasar

Harga

Konstan

(ADHK)

2000

berjumlah

Rp. 2.917.000.000.

BAB II - 24


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan tsunami (Gelombang pasang). Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. a. Kawasan Rawan Gempa Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempabumi tektonik. Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.



Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak. Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

BAB II - 25


Kawasan rawan bencana di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan yang rawan bencana gempa bumi di Provinsi Gorontalo terdapat pada dua kawasan, yaitu kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan. Pusat gempa yang berada di bagian laut utara bersifat merusak, sedangkan yang ada di laut selatan merupakan sebaran gempa yang tidak merusak. Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. b. Kawasan Rawan Tanah Longsor Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang. Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula seperti terlihat dalam peta kawasan rawan longsor, gambar 2.3.

BAB II - 26


Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Longsor


c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami) Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan. Hal ini seperti terlihat dalam gambar 2.4.

BAB II - 27


Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Tsunami


d. Kawasan Rawan Banjir Banjir terjadi di samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai, sehingga menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal akibatnya aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Selain itu, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. Penebang-penebang pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras. Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk.Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di BAB II - 28


Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata seperti terlihat dalam peta rawan banjir, gambar 2.5. Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Banjir

Sumber :Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.4 Demografi a. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2012 adalah sebanyak 1.084.192 jiwa. Dari tabel 2.17 bisa dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2012 penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 33.94% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

BAB II - 29


Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2007-2012 No

Nama

Tahun

Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

01

Kab. Gorontalo

338.381

339.620

340.730

355.988

363.763

368.053

02

Kab. Boalemo

123.243

127.639

128.540

129.253

132.076

136.269

03

Kab. Pohuwato

112.532

114.572

116.203

128.748

131.560

135.338

04

Kab. Bone Bolango

129.025

130.025

131.781

141.915

145.015

147.692

05

Kab. Gorontalo

94.829

95.177

96.489

104.133

106.407

108.079

Utara 06

Kota Gorontalo

Provinsi Gorontalo

162.325

165.175

170.209

180.127

184.062

188.761

948.300

960.335

972.208

983.952

1.062.883

1.084.192

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2013.

Dan jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya punya wilayah seluas 66,25 Km2 namun memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Kepadatan penduduk rata-rata yaitu 188.761/66,25 atau sama dengan 2.862 jiwa/Km2. Untuk rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo yaitu 87 jiwa/km2. Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Gorontalo Berdasarkan Sex Ratio, 2012 No

Kabupaten/Kota

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

1.

Kabupaten Gorontalo

185.196

182.857

368.053

101,28

2.

Kabupaten Boalemo

68.569

67.700

136.269

101,28

3.

Kabupaten Pohuwato

68.216

67.122

135.338

101,63

4.

Kabupaten Bone Bolango

73.826

73.866

147.692

99,95

5.


55.178

52.901

108.079

104,30

6.

Kota Gorontalo

92.101

96.660

188.761

95,28

Provinsi Gorontalo

543.086

541.106

1.084.192 100,37


Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Gorontalo lebih banyak lakilakinya dengan sex ratio 100,37 artinya laki-laki di Gorontalo lebih banyak 0,37% dibanding jumlah perempuan. Sedangkan untuk kabupaten/kota bisa dilihat salah satu kabupaten dengan persentase jumlah penduduk laki-laki terbanyak yaitu Kabupaten Gorontalo utara yang memiliki sex ratio sebesar 104,30 yang menunjukkan jumlah laki-laki di Kabupaten Gorut lebih banyak 4,30% dibanding perempuan.

BAB II - 30


Tabel 2.19 Data Penganut Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2010 DAERAH KOTA GORONTALO KAB.GORONTALO KAB.BOALEMO KAB.POHUWATO KAB.BONE BOLANGO KAB.GORUT JUMLAH

PENGANUT AGAMA KRISTEN KATOLIK HINDU BUDDHA 7.176 1.784 336 766 1.476 1.773 80 54 8.825 1.286 2.463 5 5.963 1.759 1.133 7

ISLAM 169.029 350.474 121.716 119.020 140.704

83

184

100.197 1.001.140

2.889 26.412

935 7.721

JUMLAH 179.091 353.857 134.295 127.882 140.971

39 4.051

8 840

104.068 1.040.164

Sumber: Biro PP Kesra Setda Provinsi Gorontalo, 2011 (diolah).

Tabel 2.19 menunjukkan komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo beragama islam sebesar 96,25 % sedangkan sisanya 3,75 % terbagi kedalam agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Tabel 2.20 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Nama Kabupaten/Kota

01 02 03 04 05 06

Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo

Tidak/ Belum Tidak/Belum SD/MI/ SLTP/MTs/ SLTA/MA/ Pernah Tamat SD Sederajat Sederajat Sederajat Sekolah 8.698 22.733 9.877 7.408 7.119 4.809

50.203 123.159 43.860 41.866 37.023 33.654

32.818 92.163 33.990 37.521 30.148 34.805

11.829 34.584 13.259 17.014 9.385 26.386

8.288 33.353 9.662 16.629 6.511 42.492

SMK 1.032 4.093 1.002 2.223 531 5.924

Diploma Diploma Diploma IV/ S2/S3 I/II III Universitas 631 2.424 595 1.049 550 1.515

399 1.438 492 896 276 2.628

1.719 102 5.673 594 1.981 105 2.601 199 1.048 41 9.105 1.359

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Di Provinsi Gorontalo untuk jenjang pendidikan S1 dan S2/S3 yang ditamatkan terbesar terdapat pada Kota Gorontalo sebanyak 9.105 dan 1.359 sedangkan terendah di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 1.048 dan 41, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.20 b. Laju Pertumbuhan Penduduk Pada tabel 2.21 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo di tahun 2010 sebesar 2.28% dengan pertumbuhan terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo sebesar 3.62 % dan urutan dibawahnya adalah Kabupaten Pohuwato sebesar

BAB II - 31

Jumlah 115.719 320.214 114.823 127.406 92.632 162.677


3.25%. Hal ini disebabkan dikedua Kabupaten tersebut menjadi wilayah transmigran di Provinsi Gorontalo. Sementara Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang sedikit berkontribusi terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu hanya sebesar 1.40%. Kondisi ini dikarenakan makin terbatasnya lahan garapan yang ada. Sedangkan Kota Gorontalo mempunyai luas wilayah yang kecil dan paling padat penduduknya diantara semua wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2.93%. Tabel 2.21 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

2011

Laju Pertumbuhan 2012

2011 – 2012

Kabupaten Gorontalo

363.763

368.053

1,68

Kabupaten Boalemo

132.076

136.269

2,68

Kabupaten Pohuwato

131.560

135.338

2,53


145.015

147.692

2,02

Kabupaten

106.407

108.079

1,88

184.062

188.761

2,37

1.084.192

2,09

Gorontalo

Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

1.062.883


c. Struktur ketenagakerjaan Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebesar 738.885, yang merupakan angkatan kerja sebesar 466.073 atau sebesar 63.08 persen. Dari

jumlah

tersebut yang sedang bekerja sebesar 445.729 atau 95.63 persen dan yang menganggur sebesar 20.344 atau 4.36 persen. Sementara yang bukan merupakan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga, bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah) sebanyak 272.812 atau 36.92 persen dengan jumlah terbanyak pada yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 186.623 atau 68.41 persen dan bersekolah sebanyak 24.391 atau 8.94 persen dan lain-lain (yang bukan mengurus rumah tangga dan bersekolah) sebanyak 61.798 atau 22.65 persen, lihat tabel 2.22.

BAB II - 32


Tabel 2.22 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo Jenis Kegiatan Utama I. Angkatan Kerja 1. Bekerja 2. Menganggur II. Bukan Angkatan Kerja 1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya Jumlah/Total Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2009

2010

2011

2012

447.313

456.499

465.027

466.073

420.962

432.926

445,210

445.729

26.351

23.573

19,817

20.344

254.182

252.182

260,216

272.812

62.316

57.980

33,142

24.391

161.296

159.541

171,804

186.623

30.570

34.661

55,270

61.798

701.495

708.681

725.243

738.885

63,77

64.42

64,12

63,08

5,89

5.16

4.26

4,36

(TPAK) Tingkat Pengangguran Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Gorontalo 2013.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2012, sebesar 63,08%. Posisi angka tersebut mengalami penurunan dibanding Tahun 2011 yang pada posisi 64,12%. Jumlah penganggur pada Februari 2013 sebesar 20.693 orang, bertambah 349 orang dari keadaan Agustus 2012 sebesar 20.344 orang, namun berkurang 1.946 orang dari keadaan Februari 2012 sebesar 22.639 orang . Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo selama tiga tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu di tahun 2010 sebesar 5,16%, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,26% di Tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 4,36% (tabel 2.22). Dari tabel 2.22 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja berjumlah 420.962 dan pada tahun 2010 berubah menjadi 432.926 mengalami peningkatan sejumlah 11.964 atau sebesar 2.84 persen. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja berada pada angka 445,210 meningkat sebesar 12.284 atau 2.83 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara sektor yang menjadi primadona dengan meraup tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang pada tahun 2012 mencapai 168.496, disusul oleh sektor lainnya sebesar 87.715 orang. Berikutnya jasa kemasyarakatan sebesar

BAB II - 33


84.390 ditempat ketiga disusul sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 67.142. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel 2.23 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2012 Sektor Ekonomi

2008

2009

2010

2011

2012

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,

184.148

172.130

176.974

158.973

168.496

Pertambangan dan Penggalian

5.194

6.694

9.186

Industri

34.268

32.431

35.228

44.015

37.986

642

554

679

Konstruksi

22.344

28.360

20.296

Perdagangan, Rumah makan dan

59.610

69.315

71.243

65.851

67.142

dan

32.214

35.301

33.351

Lembaga Keuangan, Real Estate,

2.986

4.126

4.647

63.720

72.051

81.322

91.393

84.390

84.978

87.715

445.210

445.729

Peternakan, dan Perikanan

Listrik, Gas, dan Air Minum

Jasa Akomodasi Transportasi,

Pergudangan,

Komunikasi Usaha

Persewaan

dan

Jasa

Perusahaan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya Total

405.126

420.962

432.926

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2013.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Provinsi Gorontalo dalam usianya yang relatif muda telah menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi yang baik dan tumbuh dengan cepat. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo memperlihatkan kenaikan yang signifikan setiap tahun dan pada tahun 2012 mencapai angka 7,71 % berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 6,23 % dengan PDRB per kapitanya Rp 9.562.965. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan pendapatan perkapita masyarakat. 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Gorontalo pada periode 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dalam Tabel 2.24.

BAB II - 34


Tabel 2.24 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Gorontalo (dalam jutaan rupiah) No

Sektor

2008 (Rp)

1 2 3 4 5

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas, & air bersih Konstruksi

2009 %

(Rp)

2010 %

(Rp)

2011 %

(Rp)

2012 (Rp)

%

885.109

30.34

%

935.678

32.07

773.836

30,70

800.869

29,54

883.677

30.29

26.194

1,04

29.976

1,11

33.146

1.14

35.388

1.21

37.730

0.13

201.693

8,00

209.079

7,71

227.493

7.80

244.617

8.38

679.978

23.31

14.384

0,57

15.320

0,57

16.517

0.57

18.013

0.62

19.478

0.67

203.232

8,06

232.712

8,58

259.923

8.91

284.805

9.76

311.512

10.68

344.057

13,65

373.894

13,79

412.087

258.800

10,27

282.499

10,42

310.364

Perdagangan, 6

hotel, & restoran

14.12

462.003

513.414

15.84

17.60

Pengangkutan & 7

komunikasi angangkutan &

338.495 10.64

komunikasi

367.903 11.60

12.61

Keuangan, 8

sewa, & jasa

215.129

8,53

234.615

8,66

255.633

483.348

19,18

531.773

19,62

568.652

19.49

594.957

2.520.673

100,00

2.710.737

100,00

2.917.491

100,00

3.141.458

Perusahaan 9

Jasa-jasa PDRB

8.76

278.070

303.932

0.95 20.39

10.42

625.995

21.46

100,00 3.383.620

100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2013

PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008, capaian PDRB tercatat sebesar Rp.2,520,673 triliun dan meningkat menjadi Rp.3,383 triliun Tahun 2012. Sektor yang memberi kontribusi terbesar PDRB atas dasar harga konstan Gorontalo adalah sektor pertanian. Rata-rata kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 adalah 30,90%. Demikian juga dengan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku Gorontalo pada periode 2008-2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat dalam Tabel 2.25.

BAB II - 35


Tabel 2.25 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Gorontalo (dalam jutaan) 2008 No

2009

Sektor

2010

2011

2012

1.847.552

31,28

(Juta Rp) 2.093.439

63.845

1,08

81.256

1,15

94,981.79

1.18

105,888.91

1.31

119,245.46

1.48

290.687

4,92

344.694

4,88

390,716.50

4.85

441,244.60

5.48

507,165.80

6.30

34.203

0,58

38.903

0,55

43,646.04

0.54

49,652.74

0.62

55,832.54

0.69

Konstruksi/ Bangunan

394.779

6,68

487.822

6,90

557,119.96

6.92

630,636.40

7.83

731,414.60

9.08

6

Perdagangan, hotel & restoran

605.304

10,25

730.347

10,33

835,605.54

10.37

982,989.52

12.20

1,143,970.28

14.20

7

Pengangkutan & komunikasi

516.161

8,74

627.726

8,88

727,570.51

9.03

831,478.05

10.32

937,031.98

11.63

8

Keuangan, Real Estate & jasa Perusahaan Jasa-jasa

586.786

9,93

721.620

10,21

836,795.01

10.39

952,569.82

11.82

1,145,305.85

14.22

1.567.419

26,54

1.943.248

27,49

2,237,853.63

27.78

2,465,258.85

30.60

2,726,751.17

33.85

PDRB

5.906.736

100,00

7.069.054

100,00

8,056,512.92

100.00

9,153,669.04

100.00

10,368,090.06

100.00

(Juta Rp) 1

Pertanian

2

Pertambangan & penggalian

3

Industri pengolahan

4

Listrik,gas & air bersih

5

9

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

(Juta Rp)

%

29,61

%

2,332,223.95

28.95

2,693,950.15

33.44

3,001,372.39

37.25


Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2008, capaian PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.5,906 triliun dan meningkat secara signifikan menjadi Rp.10,368 triliun Tahun 2012, dan ini merupakan perkembangan yang sangat baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, mengingat Provinsi Gorontalo yang baru terbentuk sejak tahun 2000. 2.2.1.2 Laju Inflasi Salah

satu

indikator

utama

keberhasilan

pemerintah

dalam

mengatur

perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Tabel 2.26 memperlihatkan perkembangan laju Inflasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan pola yang dinamis dan fluktuatif dari Tahun 2006-2011, dengan angka inflasi tertinggi terjadi Tahun 2008 yaitu sebesar 9,20%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan harga barang dan jasa serta beberapa bahan pokok lain di pasar. Selanjutnya Tahun 2009 angka inflasi turun menjadi 4,35% dan Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 7,43% kemudian turun kembali menyentuh level terendahnya menjadi 4,08%.

BAB II - 36


Tabel 2.26 Inflasi Provinsi Provinsi Gorontalo, 2006-2011 Tahun Inflasi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7.54

7.02

9.20

4.35

7.43

4.08

5,31

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2013

Periode Tahun 2006-2012, tingkat inflasi Provinsi Gorontalo relatif berfluktuatif tetapi masih berada dibawah angka 2 digit. Dari tabel 2.26 diatas dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada 2008, dan tahun 2011 merupakan inflasi terendah. Pengukuran Inflasi tersebut diambil dari inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Relatif tingginya inflasi di Kota Gorontalo mengindikasikan adanya ketidakstabilan harga yang tinggi bila dibanding dua kota lainnya yakni Manado dan Makassar bahkan nasional. Ketidakstabilan dan tingginya harga terutama disebabkan masih kurangnya pelaku bisnis dalam bidang perdagangan di Provinsi Gorontalo, seningga terjadi egoisme dan tidak adanya persaingan dalam penetapan harga barang yang berdampak pada tidak terkendalinya harga dimaksud. Selain itu, lambatnya perbaikan dan penambahan infrastruktur perhubungan juga telah memperlambat distribusi barang dan jasa. Tingginya inflasi di Provinsi Gorontalo menyebabkan penurunan daya beli masyarakat setempat. Namun, tantangan dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di masa depan adalah bagaimana menekan harga barang dan jasa di wilayah Kota Gorontalo. 2.2.1.3

Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari tabel 2.27, dimana data realisasi investasi pada Tahun 2006 sebesar 646,031 milyar dan meningkat menjadi 2.189 triliun pada Tahun 2012. Tabel 2.27 Pertambahan Nilai Investasi Provinsi Gorontalo, 2006 - 2011 Tahun Nilai

2006

2007

2008

646,031

733,566

930,427

2009 962,566

2010

2011

2012

680,788

1.667.000

2.189.867

Investasi (milyar) Sumber: Badan Investasi Daerah, 2012

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari Tahun 2007-2012 (tabel 2.28) menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dimana Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo berada pada kisaran angka 7,51%, yang kemudian naik menjadi 7,76% Tahun 2008. Selanjutnya Tahun 2009 terjadi perlambatan BAB II - 37


pertumbuhan yaitu 7,54%, dan pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan mencapai 7,63 %. Kemudian Tahun 2011 meningkat 0,05% atau mencapai 7,68 %. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo tahun 2012 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat sebesar 7,71 persen dibanding tahun 2011. Tabel 2.28 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2007-2011 No.

Sektor

1.

Pertanian

2.

Pertambangan

dan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,32

8,06

3,49

4,10

6,17

5,71

11,79

10,14

14,44

10,58

6,76

6,62

5,39

5,47

3,66

8,81

7,53

9,55

14,65

0,74

6,51

7,81

9,06

8,13

Penggalian 3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik,

Gas

dan

Air

Bersih 5.

Bangunan

10,12

10,17

14,51

11,69

9,57

9,38

6.

Perdagangan, Hotel dan

6,83

6,87

8,67

10,22

12,11

11,13

dan

7,05

7,58

9,16

9,86

9,06

8,69

Keuangan, Persewahan

8,39

7,20

9,06

8,96

8,78

9,30

7,60

8,39

10,02

6,93

4,63

5,22

7.51

7.76

7.54

7.63

7.68

7.71

Restoran 7.

Pengangkutan Komunikasi

8.

dan Jasa Perusahaan 9.

Jasa-jasa

Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2013

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir ini terutama dipicu oleh bertambahnya infrastruktur dasar dari pemerintah, daya beli masayarakat mulai meningkat yang diperlihatkan dengan kenaikan PDRB baik ADHK maupun ADHB serta pendapatan perkapita yang diikuti dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan, demikian pula infrastruktur perdagangan dari sektor swasta juga mulai tumbuh. Bertambahnya infrastruktur tersebut tadi setidaknya merupakan dampak dari pemerkaran

wilayah

administrasi

pemerintahan

dan

terselenggaranya

even-even

internasional seperti United From The Region (UFTR) di Jakarta dan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Provinsi Gorontalo Tahun 2011, International Maize Conference (IMC) pada Tahun 2012. Pertumbuhan infrastruktur dasar, daya beli masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan infrastruktur perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi

BAB II - 38


Provinsi Gorontalo di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang baru, yaitu pembangunan infrastruktur di tiap Kabupaten/Kota yang lebih mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai.

2.2.1.5

Kemiskinan Persentase penduduk miskin tahun 2011 adalah 18,75 % dengan jumlah penduduk

miskin 198.270 jiwa. Dibadingkan pada tahun 2010, terjadi penurunan dari 23,19 % dengan jumlah penduduk miskin 209.886 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2012 persentase penduduk miskin adalah 17,22 % dengan jumlah penduduk miskin 187.732 jiwa mengalami penurunan 1,53% dibanding tahun 2011. Berdasarkan gambar 2.6 menunjukan terjadi penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan, dan memastikan bahwa penanganan kemiskinan tetap berada pada jalur yang benar (on the right track). Gambar 2.6 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2007-2011

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2012

Hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan. Dari jumlah penduduk miskin Kab/Kota terlihat bahwa untuk Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 66.939 jiwa atau 18,87 %. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kota Gorontalo yaitu 9.883 jiwa atau 5,49 %. Oleh karena itu sebaran penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.29.

BAB II - 39


Tabel 2.29 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2012

Daerah

2010 KAB. BOALEMO KAB. GORONTALO KAB. POHUWATO KAB. BONE BOLANGO KAB. GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Presentase Penduduk Miskin (%)

Garis Kemiskinan (Rp/Bulan) 2011

2012

2010

2011

2012

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2010

2011

2012

212.873 225.732 194.335 202.308

NA NA NA NA

NA NA NA NA

19,82 18,87 18,73 17,64

NA NA NA NA

NA NA NA NA

25.603 66.939 24.116 25.002

NA NA NA NA

NA NA NA NA

189.347

NA

NA

19,58

NA

NA

20.400

NA

NA

238 006 171.371

NA 187.215

NA 212.476

5,49 23,19

NA 18,75

NA 17,22

9.883 209.886

NA 198.270

NA 187.732

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2012

Selain itu, berdasarkan pada Gambar 2.7 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada periode Tahun 2007–2012 mengalami penurunan fluktuatif. Pada periode Tahun 2007-2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari posisi 5,57 Tahun 2007 menjadi 3.72 di Tahun 2012. Keadaan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, yang artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Begitu pula dengan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2007–2012. Gambar 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo, 2007–2011

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2012

BAB II - 40


Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mencapai 3,21 pada September 2012, jika dibandingkan pada September 2007 sebesar 5,57. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh selisihnya dengan garis kemiskinan. Sedangkan pada periode Tahun 2007–2012, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara perlahan juga turun dari 1,68 Tahun 2007 menjadi 0,8 di Tahun 2012. Kecenderungan menurun dari waktu ke waktu ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin secara umum semakin berkurang. Ini juga menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam pengentasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan bisa saja tidak turun tapi tingkat keparahannya berkurang. Sesungguhnya upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sangat memungkinkan untuk terus berlanjut. Sedikitnya ada tiga faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk tujuan menurunkan angka kemiskinan, yaitu: (1) kemiskinan telah menjadi agenda global dan nasional; (2) intensifnya program dan besaranya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk tujuan pengentasan kemiskinan khususnya program-program yang dialokasikan ke kecamatan/desa; dan (3) luasnya dukungan berbagai lembaga internasional, dunia usaha, LSM, masyarakat,dll . 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada Purchasing

Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah). Adapun capaian IPM Gorontalo sebagaimana terlihat pada tabel 2.30. Tabel 2.30 Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2012.

No

1. 2. 3. 4.

Kabupaten/Kota

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Boalemo

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Ratarata Lama Sekolah

(tahun)

(persen)

(tahun)

67,16 69,55 68,09 68,57

99,47 95,00 97,08 95,77

10,28 6,89 6,72 6,57

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

IPM

(ribu rupiah) 633,00 621,59 623,20 608,40

74,17 71,12 70,76 69,49 BAB II - 41


5. 6. 7.

Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo

69,25

97,47

7,85

627,37

72,65

67,37

94,89

6,50

626,08

69,37

67,41

96,16

7,49

630,01

71,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2013(angka sementara, juli 2013)

Berdasarkan Tabel 2.30 komponen penyusun IPM, angka harapan hidup rata-rata masyarakat Gorontalo Tahun 2012 adalah 67,41 tahun, angka melek huruf rata-rata adalah 96,16 %, angka rata-rata lama sekolah adalah 7,49 tahun, dan pengeluaran per kapita ratarata adalah Rp.633.00. Secara keseluruhan IPM Gorontalo Tahun 2012 menyentuh point 71,28 menempati rangking ke-24 Nasional masih lebih rendah dari capaian angka rata-rata Nasional yang menempati point 72,27. 2.2.2.2 Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Dengan demikian pembangunan kesejahteraan sosial memiliki

hubungan yang erat dengan pembangunan dibidang lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu sektor pembangunan akan berpengaruh dan berdampak terhadap perkembangan disektor kesejahteraan sosial. Dalam kaitan inilah pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan kesejahteraan sosial, dimana fungsi pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan/ ketertinggalan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesejahteraaan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Hal ini dipandang sebagai bagian dari investasi sosial untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tabel 2.31 merupakan data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selang tahun 2007 s/d 2011. Tabel 2.31 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 - 2011 NO

JENIS PMKS

1 2 3

Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Keluarga Miskin - Keluarga Muda Mandiri (KMM) - Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) - Peranan Wanita

2007 2320 KK 225 KK

2008 1520 KK 135 KK

Tahun 2009 2900 KK 100 KK

2010 3800 KK 100 KK

2011 3860 KK 100 KK

320 KK

220 KK

-

-

-

200 KK 150 KK

320 KK 140 KK

155 KK 140 KK

150 KK 150 KK

160 KK 140 KK

BAB II - 42


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lanjut Usia Anak Terlantar Anak Nakal Anak Cacat Anak yang Berhadapan dengan Hukum Penyandang Cacat Tuna Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK-PM) Bantuan bagi Korban Bencana Alam bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Korban Bencana Sosial

280 org 200 anak 128 anak 100 anak

185 org 506 anak 112 anak 52 anak

278 org 388 anak -

60 org 35 anak -

150 org 115 anak -

95 org 100 org 100 org -

125 org 107 org 66 org -

26 anak 120 org -

60 org 32 org -

25 anak 35 org 31 org

30 orang

144 orang

56 orang

56 orang

55 orang

243 KK

150 KK

171 KK

120 KK

220 KK

3 Orsos

-

-

-

-

5 Orsos -

5 Orsos 7 KK

5 Orsos 27 KK

5 Orsos 20 KK

5 Orsos 57 KK

Sumber : Dinas Sosial Prov. Gorontalo, 2012

Sementara untuk data penanganan sumber kesejahteraan sosial selang tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 2.32. Tabel 2.32 Penanganan Sumber Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 - 2011 NO

JENIS PSKS

1

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat Karang Taruna Organisasi Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

2 3 4 5 6 7 8

Panti Sosial Anak (Panti Asuhan) Panti Sosial Tresna Werdha Taruna Siaga Bencana

2007

2008

120 org 50 KT 20 Orsos

120 org 25 KT 10 Orsos

20 puskesos 31 Panti 2 Panti 500 org


Tahun 2009

2010

2011

46 org 30 org 0 5 Orsos

46 org 30 org 20 KT 15 Orsos

46 org 68 org 21 KT 24 Orsos




Sumber : Dinas Sosial Prov. Gorontal, 2012

BAB II - 43


2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1 Seni Budaya Gorontalo memiliki tradisi mengelola sistem pemerintahannya secara pluralistik dan mandiri. Kekayaan sosio-histori ini menjadikan masyarakat Gorontalo secara kolektif terdorong untuk memajukan potensi dan mengimplementasikan aksi sosial dalam kehidupan masyarakat Gorontalo dalam nuansa nilai, norma dan tradisi lokal masyarakat. Bahkan sehubungan dengan kebiasaan ini dikenal istilah “huyula”

(bersama-sama) di tengah-

tengah masyarakatnya. Satu hal penting dalam budaya huyula adalah apresiasi gambaran masyarakat yang secara sadar untuk membangun kohesi sosial dimana hal itu dikelola bersama dalam falsafah ”adat bersendikan syara’, syara bersendikan Kitabullah”. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Gorontalo memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu: - Bahasa Gorontalo - Bahasa Suwawa - Bahasa Atinggola Namun demikian bahasa indonesia adalah bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Gorontalo. Agama yang dianut oleh penduduk di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah agama Islam, selain itu terdapat pula penganut agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seni Budaya di Gorontalo berkembang dan tersebar cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota terus menggali dan menginventarisasi keragaman seni budaya selanjutnya dikemas dalam setiap pelaksanaan festival seni budaya baik berskala daerah maupun nasional dan internasional. Adapun beberapa upaya Pemerintah Daerah dalam mempromosikan seni dan budaya daerah meliputi: 1. Pengelolaan Kekayaan Budaya - Pemetaan sanggar budaya kab/kota ( tari tradisional, sastra lisan, musik tradisional). - Pembinaan dan pemberian subsidi sanggar budaya kab/kota. - Festival sanggar budaya se Provinsi Gorontalo. 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah - Workshop guru kesenian (bahasa dan sastra lisan) - Sosialisasi Perda tentang adat, bahasa dan ejaan bahasa Gorontalo, bahasa Atinggola dan bahasa Suwawa. - Pembinaan bahasa Gorontalo melalui RRI. - Cerita/dongeng untuk anak dalam bahasa Gorontalo melalui RRI. - Pembuatan leaflet tentang upacara adat 3. Pengelolaan Keragaman Budaya. a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. - Menaikkan peringkat paduan suara Provinsi Gorontalo melalui perolehan poin pada festival paduan suara Asia dan Dunia di buku musik dunia (musika mundi) di Jerman. BAB II - 44


- Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada 2nd Asian Choir Games 2009 di Korea. - Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada "World Choir Games" di China. b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. - Festival Walima - Update From The Region (Kegiatan dalam rangka promosi keunggulan daerah) - Festival Buruda/Turunani - Festival Dana-dana - Pagelaran Polopalo - Festival Tumbilotohe. c. Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan. - Pendokumentasian lagu-lagu daerah. - Pendokumentasian tarian daerah Selain itu, dalam jangka panjang akan dilakukan perencanaan dan pembangunan museum atau pusat seni budaya daerah. Selanjutnya tantangan kedepan pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidang kebudayaan melalui peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Hal ini akan menjadi sangat penting sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi seni budaya daerah. 2.2.3.2 Olah Raga Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Prestasi olahraga dalam berbagai even sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga, dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan, dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga bisa membudayakan olah raga di masyarakat. Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang olahraga adalah masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, serta kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga. Saat ini sebaran sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, lihat tabel 2.33. Tabel 2.33 Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah Per Kabupaten/Kota Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah No.

KAB/KOTA

SD

MI

SMP

MTs

SMA

MA

SMK

TOTAL

1

Kota Gorontalo

63

12

0

0

7

5

0

87

2

Kab.Gorontalo

175

22

59

19

9

6

10

300

3

Kab.Boalemo

127

7

61

11

6

3

4

219

BAB II - 45


Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah No. 4 5 6

KAB/KOTA Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

TOTAL

SD

MI

SMP

MTs

SMA

MA

SMK

47

3

24

6

5

1

3

89

53

4

6

1

1

2

4

71

134

11

13

6

7

2

3

176

599 59 163 43 35 19 24 Ket : Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk = 942/10.000 = 0,0942

942

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2012

Untuk mendorong kinerja olahraga di Gorontalo telah di bentuk 23 Induk Organisasi olahraga selain KONI yang telah eksis melakukan pembinaan kegiatan olahraga didaerah ini. Tabel 2.34 menguraikan komposisi induk organisasi olahraga. Tabel 2.34 Jumlah Induk Organisasi Olahraga di Provinsi Gorontalo NO

CABANG OLAHRAGA

NO

CABANG OLAHRAGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATLETIK (PASI) RENANG SEPAK BOLA (PSSI) BINA RAGA SEPAK TAKRAW BULU TANGKIS TENIS LAPANGAN ANGGAR BOLA VOLLEY CATUR BALAP SEPEDA (ISSI) TENIS MEJA (PTMSI)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SELAM (FOSSI) PENCAK SILAT BASKET BILYARD TINJU KARATE (FORKI) TAEKWONDO BRIDGE (GABSI) BERMOTOR (IMI) SKI AIR (PSASI) PERWOSI


2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Gorontalo cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Salahsatu program unggulan dibidang pendidikan adalah Program Pendidikan Berbasis Kawasan yaitu yang berbasis sekolah kejuruan (vocational school) yang berorientasi pada potensi lokal. Program ini

BAB II - 46


bertujuan mewujudkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang efektif sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan SDM yang bermoralitas agama, mewujudkan kualitas lembaga pendidikan yang mandiri, berjiwa entrepreneur dan cerdas dalam meraih dan mengembangkan peluang-peluang usaha sesuai dengan kebutuhan kawasan, mewujudkan kwalitas pandidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara terpadu dan serasi yang di sesuaikan dengan perkembangan IPTEK, kebutuhan pembangunan

dan

dunia

usaha,

dan

mengurangi

tingkat

pengangguran

serta

mempersiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan kawasan. Selain itu, program prioritas pendidikan lainnya yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah : 1. Program Semua Bisa Sekolah (SBS). 2. Pemberdayaan Potensi Pemuda Gorontalo berbasis entrepreneur. 3. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT). 4. Pemberian Beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul. 5. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Guru di Daerah Terpencil. 6. Penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan merintis Wajar 12 tahun. 7. Penuntasan Buta Aksara. 8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Selain itu, kemampuan berbahasa inggris di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di hampir semua sekolah pada dasarnya masih perlu dikembangkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kemampuan guru yang seringkali kurang memadai untuk memenuhi tuntutan siswa terutama siswa-siswa yang mempunyai keinginan tinggi untuk meningkatkan kemampuan tinggi dalam berbahasa asing. Sistim belajar mengajar sering bersifat monoton, kurang variasi, dan kurang menarik sehingga siswa menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Beberapa rintisan sekolah berstandar internasional seperti SMUN 3 Gorontalo, SMUN 1 Gorontalo sudah menunjukkan upaya perbaikan sistem berstandar internasional dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo secara periodik sering mendatangkan

native speaker dari Inggris, Amerika, dan Australia serta negara-negara Asia untuk mendorong kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya, pola perilaku siswa yang mencerminkan karakter masyarakat yang berbudaya pada dasarnya dibangun dari dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter siswa itu sendiri. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Peran sekolah sebagai sarana pengajaran dan pendidikan turut mempengaruhi pula tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak/siswa. Namun pengajaran budi pekerti di hampir semua sekolah di Gorontalo

belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata

pelajaran lain. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali menyentuh mengenai pendidikan budi pekertinya, karena dalam mata pelajaran tersebut yang lebih sering BAB II - 47


diajarkan

pada materi yang sifatnya kontekstual saja. Tahun 2011, SMU Negeri 3 Kota

Gorontalo akan mengimplementasikan boarding school yakni sekolah berasrama dengan mengintegrasikan pendidikan umum dan pesantren yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan yang lebih komprehensif-holistik yakni ilmu dunia (umum) dapat dicapai dan ilmu agama juga dikuasai. Dengan demikian sistem pendidikan yang diintegrasikan dengan pembinaan moral dan budi pekerti yang berkualitas akan lebih optimal. a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka partisipasi Murni Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua tingkatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.35 memperlihatkan bahwa APK Provinsi Gorontalo untuk SD/MI jauh lebih besar dibandingkan dengan APK pada tingkat SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA. Perkembangan APK SD/MI dari 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan bahkan telah melampaui 100%. APK SD/MI pada tahun 2007 hanya sebesar 113,79% dan mencapai angka 124,77% pada tahun 2011. Sedangkan APK SMP/MTs juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 85,13% pada 2007 menjadi 99,63% tahun 2011. Demikian pula untuk APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 55,98% (2007) menjadi 73,15% tahun 2011. Tabel 2.35 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 (%) Tahun

APK (%) SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

2007

113,79

85,13

55,98

2008

115,79

87,49

63,35

2009

117,56

96,83

67,01

2010

119,81

96,85

68,23

2011

124,77

99,63

73,15

2012

111,04

99,63

74,09

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

RUMUS APK =

Jumlah Siswa Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

100

BAB II - 48


Tabel 2.36 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 No

Kab/Kota

Jenjang

Jumlah Siswa

TK 1

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

4.254 7.246 2.590 3.056 3.560 1.878 22.584 SD

2

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

23.783 53.980 20.844 19.912 20.270 15.906 154.695

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

7.138 42.167 7 s.d 12 Thn 19.645 41.845 19.070 11.964 16.663

111,07 64,24 26,83 83,79 53,78 26,31 53,56 121,06 129,02 109,3 166,43 121,65 107,47 124,77

69 99,63

10.272 12.207 4.694 5.705 4.983

8.685 59.671 16 s.d 18 Thn 9.496 18.737 8.219 6.798 7.157

108,17 65,15 57,11 83,92 69,62

4.166 42.027

7.045 57.452

59,13 73,15

10.514 19.593 7.113 8.179 8.060 5.993 59.452 SMA

4

4 s.d 6 Thn 3.830 11.279 9.654 3.647 6.619

APK

14.800 123.987 13 s.d 15 Thn 9.290 17.511 8.086 6.380 9.719

SMP 3

Jumlah Penduduk usia

113,18 111,89 87,97 128,2 82,93


BAB II - 49


Tabel 2.37 Perkembangan APM SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 APM (%)

Tahun

SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

2007

96,63

60.88

39.55

2008 2009 2010 2011 2012

96,76 96,01 97.84 98,27 96,27

63.91 68.13 71.73 76,28 76,28

45.52 46.41 47.80 52,59 56,40


RUMUS APM =

Jumlah Siswa Usia Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

100

Tabel 2.38 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 No

1

Kab/Kota

Jenjang

Jumlah Siswa

Jumlah Penduduk usia

SD

7 s.d 12 Thn

7 s.d 12 Thn

Kota Gorontalo

18.377

19.645

93,55

Kab. Gorontalo

42.932

41.845

102,60

Kab. Boalemo

13.073

19.070

68,55

Kab. Pohuwato

13.795

11.964

115,30

Kab. Bone Bolango

16.419

16.663

98,54


11.700

14.800

79,05

116.296

123.987

92,93

Provinsi Gorontalo SMP 2

APM

13 s.d 15 Thn

13 s.d 15 Thn

Kota Gorontalo

8.899

9.290

95,79

Kab. Gorontalo

15.254

17.511

87,11

Kab. Boalemo

5.123

8.086

63,36

Kab. Pohuwato

4.203

6.380

65,88

Kab. Bone Bolango

4.366

9.719

44,92


5.022

8.685

57,82

42.867

59.671

69,15

Provinsi Gorontalo

BAB II - 50


SMA 3

16 s.d 18 Thn

16 s.d 18 Thn

Kota Gorontalo

8.153

9.496

85,86

Kab. Gorontalo

10.117

18.737

54

Kab. Boalemo

2.638

8.219

32,1

Kab. Pohuwato

3.231

6.798

47,53

Kab. Bone Bolango

3.516

7.157

49,13


2.558

7.045

36,31

30.213

57.452

52,59

Provinsi Gorontalo


Catatan: - Siswa SD Kab. Gorontalo Berdomisili di Kota Gorontalo sehingga angka partisipasi murni naik karena jumlah siswa lebih banyak dari jumlah penduduk. - Siswa SD Kab. Boalemo Berdomisili di Kab. Pohuwato sehingga angka partisipasi murni naik karena jumlah siswa lebih banyak dari jumlah penduduk.

Tabel 2.38 memperlihatkan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (712 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data pada Tabel 2.37 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2010 APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan masing-masing rata-rata 6.6%; 5,74%; dan 5,98%. APM SD/MI mengalami penurunan dari 96,63% pada tahun 2007 menjadi sebesar 96,27% pada tahun 2012.

Sedangkan APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari

60,88% pada tahun 2007 menjadi 76,28% pada tahun 2012, demikian pula APM SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 39,55% pada tahun 2007 menjadi 56,40% pada tahun 2012. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data pada Tabel 2.37 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2010 APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan masing-masing rata-rata 6.6%; 5,74%; dan 5,98%. APM SD/MI mengalami peningkatan dari 96,63% pada tahun 2007 menjadi sebesar 98,27% pada tahun 2011. Sedangkan APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 60,88% pada tahun 2007 menjadi 76,28% pada tahun 2011, demikian pula APM SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 39,55% pada tahun 2007 menjadi 52,59% pada tahun 2011.

BAB II - 51


Tabel 2.39 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2011

No.

KAB/KOTA

Jumlah siswa

Jumlah

APS

kelompok usia

penduduk

SMP/MTs

pada jenjang

kelompok usia

Tahun

SMP/MTs

SMP/MTs

2011

01

Kota Gorontalo

8.899

9.290

957,91

02

Kab.Gorontalo

15.254

17.511

871,11

03

Kab.Boalemo

5.123

8.086

633,56

04

Kab.Pohuwato

6.855

6.380

1.074,45

05

Kab.Bone Bolango

4.366

9.719

449,22

06

Kab.Gorontalo Utara

5.022

8.685

578,24

45.519

59.671

762,83

Jumlah


RUMUS APS =

Jumlah Siswa Usia Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

1.000

Tabel 2.39 memperlihatkan bahwa Jumlah APS (Angka Partisipasi Sekolah) pada tingkat SMP/MTs 762,83 pada tahun 2011. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP/MTs lebih tinggi dari APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMA/MA yakni 525,88 pada tahun yang sama. Ini disebabkan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih banyak dari siswa pendidikan menengah. Tabel 2.40 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Tahun 2011

No.

KAB/KOTA

Jumlah siswa

Jumlah

APS

kelompok usia

penduduk

SMA/MA

pada jenjang

kelompok usia

Tahun

SMA/MA

SMA/MA

2011

01

Kota Gorontalo

8.153

9.496

858,57

02

Kab.Gorontalo

10.117

18.737

539,95

03

Kab.Boalemo

2.638

8.219

320,96

04

Kab.Pohuwato

3.231

6.798

475,29

05

Kab.Bone Bolango

3.516

7.157

491,27

06

Kab.Gorontalo Utara

2.558

7.045

363,09

30.213

57.452

525,88

Jumlah


BAB II - 52


Pada tahun 2011 jumlah APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMA/MA 525,88 lebih rendah dari APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP/MTs yakni 762,83,

ini disebabkan jumlah siswa

SMA/MA lebih sedikit dari jumlah siswa SMP/MTs. Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2011 Rasio

NO.

KAB/KOTA

Jumlah

Jumlah

Sekolah

Sekolah

SD/MI

SMP/MTs

Jumlah Jumlah Penduduk Usia 7 – 12

Jumlah

Ketersediaan

Penduduk

Jumlah

USIA 13 – 15

Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah * 10.000

01

Kota Gorontalo

124

29

153

19.645

9.290

28.935

52,88

02

Kab.Gorontalo

336

131

467

41.845

17.511

59.356

78,68

03

Kab.Boalemo

139

57

196

19.070

8.086

27.156

72,18

04

Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

120

46

166

11.964

6.380

18.344

90,49

134

38

172

16.663

9.719

26.382

65,20

116 969

53 354

169 1.323

14.800 123.987

8.685 59.671

23.485 183.658

71,96 72,04

05 06


Pada tahun 2011 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mencapai 72,04% artinya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar lebih tinggi dari rasio pendidikan menengah pada tahun yang sama yakni 22,11%. Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2011 RASIO JUMLAH KETERSEDIAAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH PENDUDUK SEKOLAH/ SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH JUMLAH USIA 16 - PENDUDUK USIA SMA MA SMK 18 SEKOLAH * 10.000

NO.

KAB/KOTA

01

Kota Gorontalo

7

6

9

22

02

Kab.Gorontalo

13

15

11

39

18.737

20,81

03

Kab.Boalemo

6

3

7

16

8.219

19,47

04 05

Kab.Pohuwato

6

6

9

21

6.798

30,89

Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

6

5

5

16

7.157

22,36

7 45

3 38

3 44

13 127

7.045 57.452

18,45 22,11

06

9.496

23,17


BAB II - 53


RUMUS Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah =

Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

10.000

Pada tahun 2011 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah yakni

22,11%,

rasio

ketersediaan

ini

merupakan

akumulasi

perhitungan

dengan

menggunakan rumus tersebut diatas. Tabel 2.43 Rasio Murid terhadap Guru pada SMP/MTs Tahun 2011 NO

Kabupaten / Kota

Jenjang & status

Siswa

Sekolah

/ Guru

1

Kota Gorontalo

SMP/MTs

9

2

Kab.Gorontalo

SMP/MTs

13

3

Kab.Boalemo

SMP/MTs

8

4

Kab.Pohuwato

SMP/MTs

10

5

Kab.Bone Bolango

SMP/MTs

10

6

Kab.Gorontalo Utara

SMP/MTs

8

Jumlah

59

RATA - RATA

10


Rasio murid terhadap guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2011 tidak melebihi 10, ini menunjukkan rasio murid terhadap guru sudah memenuhi standar. Tabel 2.44 Angka Putus Sekolah Tahun 2011 No. 01 02 03 04 05 06

KAB/KOTA

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

Kota Gorontalo 0,11 0,33 Kab.Gorontalo 0,74 0,97 Kab.Boalemo 1,07 0,81 Kab.Pohuwato 0,55 1,08 Kab.Bone Bolango 1,30 1,66 Kab.Gorontalo Utara 0,44 0,94 Jumlah 0,68 0,56 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

0,60 1,13 1,38 1,06 0,52 0,37 0,86

BAB II - 54


Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2007 masih berada pada angka 37,24 % meningkat menjadi 42,51 % di tahun 2011. Peningkatan ini menunjukan minat dan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dalam hal ini perguruan tinggi sudah semakin membaik. Tabel 2.45 Jumlah APK PT Sampai Dengan Tahun 2011. TAHUN

APK PERGURUAN TINGGI

2007

37,24 %

2008

38,26 %

2009

39,40 %

2010

40,49 %

2011

42,51%

Sumber : Dikpora, 2011.

Sampai dengan tahun 2011 di Provinsi Gorontalo telah berdiri 15 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan total jumlah mahasiswa 34.528 orang dan jumlah dosen/pegawai 2.305 orang. Saat ini Kota Gorontalo memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak yaitu 10 lembaga sedangkan Kabupaten Gorontalo terdapat 2 Perguruan Tinggi dan Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango masing-masing 1 Perguruan Tinggi. Adapun distribusi Perguruan Tinggi menurut Kab/Kota dapat dilihat pada tabel 2.46. Tabel 2.46 Data Perguruan Tinggi Se-Provinsi Gorontalo, Jumlah Mahasiswa Dan Dosen NO

1

2

3

NAMA UNIVERSITAS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

ALAMAT Jln. Jendral Sudirman, No. 6. Kota gorontalo

JUMLAH MAHASISWA

JUMLAH DOSEN/ PEGAWAI

16826

1154

5216

20

3989

181

Telp/fax (0435) 831944 Jln. Jendral Sudirman, No. 6. Kota gorontalo Telp/fax (0435) 831944 Jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo Telp/fax (0435) 829975 – 829976

BAB II - 55


NO

NAMA UNIVERSITAS

ALAMAT

JUMLAH MAHASISWA

JUMLAH DOSEN/

120

67

Jln. Jaksa Agung Suprapto, No. 40

4

STIA BINA TARUNA Gorontalo

5

STIE ICHSAN

jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo

333

20

6

STIMIK ICHSAN Gorontalo

jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo

761

27

7

AKAKOM MALL CENDIKIA

171

16

8

STITEK BINA TARUNA

Jln. Agus Salim. Kota Gorontalo Jln. Jaksa Agung Suprapto, No. 40

100

45

9

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

2592

199

10

POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO

898

97

11

UNIVERSITAS GORONTALO

Jln. Raya Limboto, Kab. Gorontalo

1953

88

12

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Jl. Limboto Raya, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

544

228

13

POLITEKNIK GORONTALO

Jln. Sapta Marga. Panggula, telp/Fax. (0435) 8702646. Kab. Bone Bolango

81

124

14

STIM BOALEMO

344

23

600

16

Kota Gorontalo, Telp/fax (0435) 834062

Telp. (0435) 834062 Fax. (0435) 823294 Jl. Gelatik No. 1 Kel Heledulaa, Kota Timur Jln. Taman Pendidikan, no. 36 telp (0435) 821953 fax. (0435) 827195. Kota Gorontalo

Jln. Trans sulawesi ( Depan BRI ) Kab. Boalemo Telp (0435) 211203

15

STIE ICHSAN POHUWATO

Jl. Trans SULAWESI No. 47 Kota Marisa, Kab. Pohuwato


Selanjutnya persentase angka melek huruf pada Usia 15-24 Tahun seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo

mengalami peningkatan. Peningkatan angka partisipasi

siswa pada jenjang pendidikan dasar (APM dan APK SD/MI) merupakan salah satu aspek pendorong terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. Disamping itu, peningkatan proporsi siswa kelas I SD/MI yang dapat menamatkan sekolah dasar juga turut berkontribusi pada peningkatan persentase penduduk melek huruf. BAB II - 56


Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada tabel 2.47 seperti terlihat pada tabel 2.48, capaian angka buta aksara menunjukkan kecenderungan positif, dimana tahun 2011 angka buta aksara sampai dengan umur lebih dari 45 tahun sebesar 11.971 org. Angka ini mengalami pernurunan sebesar 3% dibanding tahun 2010 yang sebesar 14.971 org. Tabel 2.47 Angka Buta Aksara Provinsi Gorontalo NO

Tahun

URAIAN

1.

2010

Jumlah Buta Aksara (jiwa)

2011

14.971

11.971


Tabel 2.48 Data Prediksi Angka Buta Aksara Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 NO

KAB./KOTA

JUMLAH BUTA AKSARA

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

JUMLAH JUMLAH YANG YANG TELAH BELUM TOTAL DITUNTA DITUNTAS SKAN KAN

TAHUN 2015

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

2

6

8

21

111

132

80

120

200

53

71

124

22

84

106

8

562

1

Kota Gorontalo

570

2

Kabupaten Gorontalo

4.370

925 1.692 2.617

191

319

480

181

311

492

179

242

421

112

248

360

2.617

1.753

3

Kabupaten Boalemo

1.582

131

225

356

90

160

250

190

218

408

151

176

327

98

143

241

356

1.226

4

Kabupaten Pohuwato

6.757

3

4

7

273

405

678

1030 1196

2226

932

994

1926

795

1125

1920

7

6.750

5

Kabupaten Bone Bolango 1.028

3

5

8

150

180

330

95

205

300

83

127

210

79

101

180

8

1.020

6


0

4

4

49

81

130

92

136

228

45

119

164

41

97

138

4

660

3.000

11.971

JUMLAH

664 14.971

1.064 1.936 3.000

774 1.256 2.000 1.668 2.186 3.854 1.443 1.729 3.172 1.147 1.798 2.945

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo,2012

Pada Gambar 2.8, menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008.

BAB II - 57


Gambar 2.8 Kondisi Infrastruktur Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2008 dan 2011


b. Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah. Rasio guru terhadap siswa tidak melebihi 1:20 lihat tabel 2.49, demikian pula dengan rasio guru terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap sekolah yang masih tergolong ideal, namun jumlah guru yang berkualitas lebih banyak berada di kota sehingga perlu ada kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan guru sampai ke sekolah-sekolah yang berada di daerah perdesaan dan pesisir. Tabel 2.49 Sekolah, Guru, Rombel, Siswa Tahun 2011


Untuk kualifikasi guru berdasarkan latar belakang pendidikan sampai tahun 2011 berpendidikan SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana , sedangkan untuk kualifikasi guru bergelar magister masih kurang, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.50.

BAB II - 58


Tabel 2.50 Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten/Kota,2011.


Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki Kualifikasi Guru bergelar >S1, hal ini disebabkan karena kabupaten ini relatif baru yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Gorontalo. Pada Tabel 2.49 dan 2.50 menunjukan rasio guru dan murid (siswa) sudah cukup (kecuali SLB), dimana lebih banyak guru-guru terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru berkualitas khususnya dipedesaan dan pesisir. Demikian juga dengan kondisi sekolah perlu ada perbaikan khususnya di daerahdaerah terpencil. Tabel 2.51 Rekap Guru PNS dan Non PNS Tahun 2011

REKAP Guru PNS dan NON PNS Kabupaten / Kota Boalemo Kab. Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Jumlah

STATUS PNS

Non PNS

1.710

1.447

3.484

2.596

1.677

1.020

1.757

982

1.074

1.161

3.413

1.123

13.115

8.329

% PNS Jumlah 54 57 62 64 48 75 61

3.157 6.080 2.697 2.739 2.235 4.536 21.444

Sumber : Dikpora Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 59


Pada Tabel 2.51 digambarkan perbandingan guru PNS dan non PNS. Total jumlah guru PNS. Jumlah guru terbanyak ada dikabupaten gorontalo sebanyak 6.080 guru dan kota gorontalo 4.536 guru, sedangkan terkecil ada di gorontalo utara sebanyak 2.235 guru. Pada Tabel 2.52 menunjukkan bahwa pada saat ini kondisi infrastruktur SD mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 77,16 % sedangkan sisanya sebesar 22,84 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki infrastruktur yang terbanyak sebesar 33,10 % dan yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 10,61 %. Khusus untuk infrastruktur MI mayoritas juga berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 83,68 % sedangkan sisanya sebesar 16,32 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SD/MI dapat dilihat pada tabel 2.52. Tabel 2.52 Kondisi Infrastruktur SD dan MI per Kab/Kota No.

Ruang Kelas menurut Kondisi

KAB/KOTA

1

2

Baik 3

R. Ringan 4

R. Berat 5

Jumlah 6

SD 01

Kota Gorontalo

762

112

21

895

02

Kab.Gorontalo

1.557

264

153

1.974

03

Kab.Boalemo

624

151

69

844

04

Kab.Pohuwato

462

191

60

05

Kab.Bone Bolango

746

142

17

713 905

06

Kab.Gorontalo Utara Jumlah Madrasah Ibtidaiyah

451 4.602

114 974

68 388

633 5.964

01

Kota Gorontalo

80

8

0

88

02

Kab.Gorontalo

122

19

9

150

03

Kab.Boalemo

49

11

3

63

04

Kab.Pohuwato

24

11

4

32

3

3

39 38

57 364

0 52

0 19

57 435

05 06

Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah


Pada tabel 2.53 mennjukkan bahwa saat ini kondisi infrastruktur SMP mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 86,72 % sedangkan sisanya sebesar 13,28 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki

BAB II - 60


infrastruktur yang terbanyak sebesar 22,89 % dan yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 11,62 %. Khusus untuk infrastruktur MTs mayoritas juga berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 85,14 % sedangkan sisanya sebesar 14,86 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SMP/MTs dapat dilihat pada tabel 2.53. Tabel 2.53 Kondisi Infrastruktur SMP dan MTs per Kab/Kota Ruang Kelas menurut Kondisi No.

KAB/KOTA

1

2

Baik

R. Ringan

R. Berat

Jumlah

3

4

5

6

SMP 01

Kota Gorontalo

251

9

3

263

02

Kab.Gorontalo

282

42

7

331

03

Kab.Boalemo

182

32

0

214

04

Kab.Pohuwato

178

44

11

05

Kab.Bone Bolango

220

13

4

233 237

06

Kab.Gorontalo Utara Jumlah

141 1.254

24 164

3 28

168 1.446

MTs 01

Kota Gorontalo

72

0

0

72

02

Kab.Gorontalo

70

24

12

106

03

Kab.Boalemo

51

5

0

56

04

Kab.Pohuwato

64

2

5

71

05

Kab.Bone Bolango

26

0

0

26

06

Kab.Gorontalo Utara

15

4

0

19

298

35

17

350

Jumlah


Sedangkan pada tabel 2.54 menunjukkan kondisi infrastruktur tingkat SMA/MA dan SMK Kabupaten/Kota mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 89,18 % sedangkan sisanya sebesar 10,82 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki infrastruktur yang terbanyak sebesar 33,77 % dan yang terendah berada di Kabupaten Boalemo yaitu sebesar 5,74 %. Kondisi Infrastruktur MA mayoritas baik yaitu sebesar 91,38 % sedangkan sisanya sebesar 8,62 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan kondisi infrastruktur SMK mayoritas juga dalam kondisi baik yaitu sebesar 95,31 % sedangkan sisanya sebesar 4,69 % dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SMA/MA/SMK dapat dilihat pada tabel 2.54.

BAB II - 61


Tabel 2.54 Kondisi Infrastruktur SMA, MA dan SMK per Kab/Kota No.

KAB/KOTA

SMA Ruang Kelas Milik menurut Kondisi Baik

1 01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

2 Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah MA Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah SMK Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

3 121 168 31 82 85

R. Ringan

R. Berat

4

5

Jumlah

15 26 4 3 6

0 12 0 0 0

6 136 206 35 85 91

57 544

0 54

0 12

57 610

60 72 14 29 33

0 10 0 2 3

0 4 0 0 0

60 86 14 31 36

4 212

1 16

0 4

5 232

103 122 31 64 58

0 5 3 0 1

0 10 0 0 1

103 137 34 64 60

28

0

0

28

406

9

11

426


Penerima bantuan penyelenggara Program Pendidikan Gratis bagi sekolah jenjang menengah di Provinsi Gorontalo tahun 2012 terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo sebanyak 11.650 siswa dengan anggaran Rp. 12.241.200.000. Sedangkan daerah penerima bantuan terkecil terdapat pada Kota Gorontalo sebanyak 1.136 siswa dengan anggaran Rp. 908.000.000, hal ini disebabkan karena di Kota Gorontalo yang mendapat bantuan hanya 6 sekolah Madrasah Aliyah. Demikian juga jumlah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 405, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.55 dan 2.56.

BAB II - 62


Tabel 2.55 Penerima Bantuan Penyelenggara Program Pendidikan Gratis Bagi Sekolah Jenjang Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No.

Kab/Kota

Jumlah Siswa

Anggaran

1.

Kota Gorontalo

1.136

908.000.000

2.

Kab. Gorontalo

11.650

12.241.200.000

3.

Kab. Boalemo

4.781

5.128.600.000

4.

Kab. Pohuwato

5.512

5.856.600.000

5.

Kab. Bone Bolango

4.467

4.819.600.000

6.


3.754

3.878.200.000

31.300

32.832.200.000

Provinsi Gorontalo

Keterangan


Catatan : Khusus untuk Kota Gorontalo yang menerima terdiri dari 6 sekolah Madrasah Aliyah

Tabel 2.56 Daftar Sekolah di Daerah Terpencil Se Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No.

Kab/Kota

Jumlah Sekolah

1.

Kab. Gorontalo

112

2.

Kab. Boalemo

75

3.

Kab. Pohuwato

65

4.


78

5.

Kab. Bone Bolango

75

Provinsi Gorontalo

405

Keterangan


2.3.1.2

Kesehatan

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo 2007 – 2011 adalah sebagai berikut : 2.3.1.2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Gorontalo dilihat dari rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan, angka kematian, angka Kesakitan dan Status Gizi Masyarakat.

BAB II - 63


a. Rasio Tenaga dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rasio dokter umum per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,15 per seribu penduduk terjadi peningkatan hingga 0,24 per seribu penduduk tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Perkembangan Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Rasio Dokter Umum

Tahun

(per 1.000 penduduk)

2007

0,15

2008

0,24

2009

0,15

2010

0,19

2011

0,24

2012

0,25

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2012

Rasio Dokter Umum per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 untuk Kota Gorontalo dan Bone Bolango terjadi penurunan, Kabupaten Pohuwato terjadi peningkatan dan Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara tetap. Rasio dokter umum tertinggi saat ini di Kota Gorontalo dan terendah di Kabupaten Gorontalo, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.9. Gambar 2.9 Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 64


Rasio dokter spesialis per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,04 per seribu penduduk dan perkembangan hingga tahun tahun 2011 terjadi fluktuatif setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Tahun

Rasio Dokter Spesialis (per 1.000 penduduk)

2007

0,04

2008

0,03

2009

0,04

2010

0,04

2011

0,03

2012

0,04


Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi penurunan, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi peningkatan dan khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki dokter spesialis. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.10. Gambar 2.10 Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 65


Rasio dokter gigi per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,01 per seribu penduduk dan perkembangan hingga tahun tahun 2011 terjadi fluktuatif setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.58. Tabel 2.59 Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Rasio Dokter Gigi

Tahun


2007

0,02

2008

0,04

2009

0,01

2010

0,02

2011

0,01

2012

0,02


Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan, dan khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki dokter gigi, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.59 dan gambar 2.11 Gambar 2.11 Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 66


Rasio perawat per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,55 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.60 dan gambar 2.12. Tabel 2.60 Perkembangan Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2013 Rasio Perawat

Tahun


2007

0,55

2008

0,80

2009

0,90

2010

1,81

2011

1,05

2012

1,83


Rasio Perawat per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan, kecuali Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan. Gambar 2.12 Rasio Perawat per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 67


Rasio bidan per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,30 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.61 dan gambar 2.13. Tabel 2.61 Perkembangan Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Rasio Bidan

Tahun


2007

0,30

2008

0,60

2009

0,63

2010

0,40

2011

0,49

2012

0,79


Rasio Perawat per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan, kecuali Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan. Gambar 2.13 Rasio Bidan per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 68


Rasio Puskesmas per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,08 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2012. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.62 dan gambar 2.14. Tabel 2.62 Perkembangan Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Rasio Bidan

Tahun


2007

0,06

2008

0,08

2009

0,08

2010

0,08

2011

0,08

2012

0,08


Rasio Puskesmas per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah adalah Kota Gorontalo dengan rasio 0,04 per seribu penduduk dan tertinggi adalah 0,13 per seribu penduduk. Gambar 2.14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 69


Pada tahun 2011 rata-rata posyandu dikabupaten/kota Se- Provinsi Gorontalo sudah mencapai 56,67%. Dengan sebaran di seluruh desa sudah terdapat rata-rata 2 posyandu. Rasio Posyandu per satuan balita dari tahun 2007 sebesar 0,06 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2012 sebesar 13,37. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.63 dan gambar 2.15. Tabel 2.63 Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2012 Rasio Posyandu

Tahun


2007

12,09

2008

13,00

2009

13,14

2010

11,71

2011

11,27

2012

13,37


Rasio Posyandu per satuan balita untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah adalah Kota Gorontalo dengan rasio 6,89 per seribu balita dan tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo Utara 17,56 per seribu balita. Gambar 2.15 Rasio Posyandu Per Satuan Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 70


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tidak terjadi peningkatan maupun penurun yakni 0,006 per satuan penduduk karena belum adanya penambahan pembangunan rumah sakit baru. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.64 dan gambar 2.16. Tabel 2.64 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Rumah Sakit

Tahun


2007

0,006

2008

0,006

2009

0,006

2010

0,006

2011

0,006

2012

0,006


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah (belum memiliki rumah sakit) adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango yakni 0,014 per seribu penduduk. Gambar 2.16 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 71


b. Angka Kematian Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Provinsi Gorontalo menurun setiap tahunnya dari 309.8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, 267,9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008, pada tahun 2010 menjadi 177 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 menjadi 249,7 per 100.000 kelahiran hidup dan 2012 menjadi 243,3 per 100.000 kelahiran hidup, dapat dilihat pada tabel 2.65S. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target MDGs yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tabel 2.65 Perkembangan Pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2007 - 2012 Tahun

AKI

2007

309.8

2008

267,9

2009

223,4

2010

177

2011

249,7

2012

243,3


Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan dan yang paling menonjol adalah Kabupaten Boalemo dan Gorontalo Utara, kecuali Kabupaten Bone Bolango terjadi penurunan, lihat gambar 2.17. Gambar 2.17 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 72


Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.66 dimana AKB Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan, akibat pelaksanaan program perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2007 kasus kematian bayi mencapai 26,3 per 1000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2010 AKB menjadi 12,9 per 1000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 15,3 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan target MDGs yakni 23 per 1000 kelahiran hidup. Tabel 2.66 juga memperlihatkan Angka Kematian Balita (AKABA). AKABA adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Perkembangan AKABA Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun sangat fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terlihat AKABA pada tahun 2007 sebesar 15,4 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 17,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008, meningkat kembali menjadi 19,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009, dan menurun 17,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 serta terjadi peningkatan pada tahun 2011 mencapai AKABA sebesar 18,0 per 1000 kelahiran hidup. Tabel 2.66 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Gorontalo, Tahun2007-2011 Tahun

AKB

AKABA

2007

26,3

15,4

2008

13,5

17,2

2009

14,7

19,2

2010

12,9

17,4

2011

15,3

18,0

2012

18,7

20,9


Angka Kematian Bayi (AKB) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2012 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan, lihat gambar 2.18.

BAB II - 73


Gambar 2.18 Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Angka Kematian Balita (AKABA) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo, kecuali Kabupaten Gorontalo dan Boalemo terjadi penurunan, lihat gambar 2.19. Gambar 2.19 Angka Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 74


Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang ada sudah membaik. Ini terlihat pada tabel 2.67 Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih pada tahun 2007 sebesar 73,04% mengalami peningkatan pada Tahun 2011 sebesar 91,0%. Tabel 2.67 Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%), Tahun 2007-2011 Tahun

Persentase Pertolongan

2007

73.04

2008

78.12

2009

83.6

2010

83.0

2011

91,0


Persentase

Pertolongan

Persalinan

oleh

Tenaga

Kesehatan

Terlatih

untuk

Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, kecuali Kabupaten Gorontalo dan Boalemo terjadi penurunan, terlihat pada gambar 2.20. Gambar 2.20 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 75


Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Gorontalo baik itu Kunjungan Pertama (K1) dan Kunjungan Ke Empat (K4) dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.68. Tabel 2.68 Cakupan Pelayanan Antenatal Tahun 2007-2011 Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

K1

92,58

93,01

93,00

95,00

105,80

K4

79,93

81,26

83,00

84,00

93,20


Kunjungan Pertama (K1) Ibu Hamil untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Phuwato dan Gorontalo Utara, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan, gambar 2.21. Gambar 2.21 Cakupan Pelayanan Antenatal (K1) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Kunjungan Pertama (K4) Ibu Hamil untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 seluruhnya terjadi peningkatan dan yang paling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara, gambar 2.22.

BAB II - 76


Gambar 2.22 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


c. Angka Kesakitan Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, di Provinsi Gorontalo beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu merupakan keterkaitan dengan komitmen global dalam MDGs. Program utama untuk menekan

angka

kesakitan

adalah

dengan

mengembangkan

sistem

surveilans

epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas adalah TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD). Untuk Kasus TBC di Gorontalo angka kesembuhan cenderung meningkat dari tahun 2007 angka kesembuhan TBC 86,0 % meningkat menjadi 91,6 % di tahun 2011, angka kesembuhan TBC ini sudah mencapai target MDGs sebesar 85,0 % di tahun 2015, namun di sisi lain jumlah penderita baru yang ditemukan terjadi peningkatan ini terlihat pada tahun 2007 penemuan kasus baru sebesar 60% meningkat menjadi 79,6% pada tahun 2011, sebagaimana terlihat pada gambar 2.23.

BAB II - 77


Gambar 2.23 Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten / Kota Tahun 2011


Gambar 2.23 menunjukkan kecenderungan angka kesakitan DBD, Diare dan Malaria di tahun 2011. Penyakit DBD paling tinggi dilaporkan oleh Kota Gorontalo yaitu dengan angka kesakitan 14 per 100.000 penduduk, tertinggi berikutnya Kabupaten Bone Bolango dengan 5 per 100.000 penduduk kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 5 per 100.000 penduduk, Kabupaten Gorontalo dengan angka kesakitan 4 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Boalemo dengan angka kesakitan 2 per 100.000 penduduk terendah Kabupaten Pohuwato tdk ada kasus DBD. Untuk angka kesakitan Diare tertinggi di laporkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 37,7 per 1000 penduduk, kemudian Kabupaten Gorontalo dengan 36,9 per 1000 penduduk, berikutnya Kota Gorontalo 35,1 per 1000 penduduk, Kabupaten Pohuwato 23,2 per 1000 penduduk, Kabupaten Bone Bolango 18,5 per 1000 penduduk dan terendah Kabupaten Boalemo sebanyak 13,8 per 1000 penduduk. Sementara penyakit malaria tertinggi di laporkan Kabupaten Gorontalo sebanyak 3,53 per 1000 penduduk. Data ini masih lebih terkendali di bandingkan dari target nasional sebanyak 10,6 per 1000 penduduk (Riskesdas 2010). Jumlah Penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo meningkat, dari Tahun 2010 sebanyak 62 kasus meningkat menjadi 80 kasus pada tahun 2011, dapat terlihat pada gambar 2.24.

BAB II - 78


Gambar 2.24 Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


d. Status Gizi Masyarakat Keadaan gizi Balita telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka balita yang mengalami kekurangan gizi sebesar 6,35% yakni tahun 2007 mencapai 18,11% sampai tahun 2010 sebesar 17,05%, seperti pada tabel 2.69 berikut. Tabel 2.69 Perkembangan Balita yang Mengalami Kekurangan Gizi (%) di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2010 Tahun

Jumlah

%

2007

11,782

18,11 %

2008

14,986

17,48 %

2009

2,897

18,97 %

2010

3,607

17,05 %

Sumber : Survey PSG Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Kekurangan gizi pada Balita untuk Kabupaten/Kota tahun 2009 dan 2010 hampir seluruhnya terjadi penurunan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kota Gorontalo terjadi peningkatan sebesar 0,61%, seperti terlihat pada gambar 2.25 berikut :

BAB II - 79


Gambar 2.25 Kekurangan Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Disamping itu jumlah kunjungan masyarakat miskin yang melakukan pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo lebih besar terjadi di Kabupaten Gorontalo yaitu sebanyak 257.561 kunjungan dan terendah di Kabupaten Boalemo sebanyak 12.887 kunjungan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.70. Tabel 2.70 Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) No.

Kab/Kota

Jumlah Kunjungan

1.

Kota Gorontalo

68.666

2.

Kab. Gorontalo

257.561

3.

Kab. Boalemo

12.887

4.

Kab. Pohuwato

32.767

5.

Kab. Bone Bolango

53.144

6.


22.953

Total Kunjungan Yang di Rujuk

447.978 1.739


BAB II - 80


2.3.1.2.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian, seperti Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 73.0% pada tahun 2007 menjadi 91.0% pada Tahun 2011. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat dari 79,93% pada tahun 2007 menjadi sebesar 93,20% pada tahun 2011, jumlah Desa Siaga sebanyak 527 Desa, Cakupan Campak meningkat dari 75.9% pada tahun 2007 menjadi 80,9% pada tahun 2011, persentase desa yang mencapai Universal Child

Immunization (UCI) pada tahun 2007 baru mencapai 56.6% meningkat menjadi 68.2% di tahun 2011 angka ini masih sangat rendah dari target Kementerian kesehatan pada tahun 2014 seluruh Desa/Kelurahan sudah mencapai UCI seperti terlihat pada gambar 2.26. Gambar 2.26 Cakupan Desa/Kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Upaya kesehatan perorangan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target Nasional, seperti jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat target Nasional 90% untuk Gorontalo seluruh Rumah Sakit sudah melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di rumah sakit sebesar 100%. Untuk Persentase RS Kab/Kota yang menyelenggarakan PONEK 24 jam masih dibawah target yaitu sebesar 33,33% ditahun 2010 (target 70%) Sistem informasi menjadi lemah setelah desentralisasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan (Siknas) online yang berbasis fasilitas sudah terintegrasi, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan jaringan, input dari entry point di fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi. Untuk Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target sampai dengan tahun 2011, dan belum merata BAB II - 81


disetiap daerah serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil dan tertinggal tahun demi tahun diupayakan untuk ditingkatkan. Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 78,23% dari target 95%, Obat-obatan tradisional secara luas digunakan terutama di daerah perdesaan dan mulai berkembang pada masyarakat di perkotaan. Dalam beberapa dekade terakhir obat tradisional produksi rumah tangga berkembang dan beredar dimasyarakat, untuk itu perlu ditingkatkan pengawasannya Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran. Capaian program yang menggembirakan diantaranya penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan terlayani sudah 100%,

tertanggulanginya masalah

kesehatan akibat bencana secara cepat. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan capaian, Indikatornya seperti Desa Siaga sampai dengan tahun 2011 sudah lebih dari separuhnya tercapai (527 desa dari 562 Desa); namun disisi lainnya terjadi penurunan pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menurun dari 40 % pada tahun 2010 menjadi 27 % pada tahun 2010, ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang merokok terutama usia remaja.

Oleh sebab perlu memberi perhatian pada perilaku merokok yang semakin

memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok, selain itu ada pemberian ASI eksklusif yang menurun, yang disebabkan baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar, seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan. Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 49 % di tahun 2008 menjadi 60 % ditahun 2011 belum mencapai target sebesar 65 %, persentase keluarga menggunakan air bersih menurun dari 58 % tahun 2008 menjadi 56 % dari target 70 % pada tahun 2010, dan penurunan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 65 % tahun 2008 menjadi 59 % dan belum mencapai target 75 % pada tahun 2010; selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah. Semua ini tergambar pada gambar 2.27.

BAB II - 82


Gambar 2.27 Persentase Capaian Keluarga Dengan Rumah, Jamban, Tempat Sampah, Pengelolaan Air Limbah dan Pengguna Air Bersih Yang Sehat menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2011


2.3.1.3

Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1. Bidang Sumber Daya Air 1. Jaringan irigasi Luas Daerah Irigasi potensial yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah 23.600,80 Ha di antaranya 17.131 Ha merupakan lahan fungsional. Kondisi jaringan irigasi saat ini cukup memprihatinkan akibatnya kinerja tingkat pelayanan irigasi menurun. Lahan irigasi yang ada di Provinsi Gorontalo mengalami alih fungsi, disisi lain perlu perluasan layanan jaringan irigasi guna menunjang stok pangan nasional. Perkembangan kondisi irigasi sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.71.

BAB II - 83


Tabel 2.71 Perkembangan Kondisi Irigasi sampai dengan Tahun 2011 Luas Areal NO

Nama Daerah Irigasi

Potensial (Ha)

Kondisi Saat Ini Endapan

Fungsi (Ha)

Panjang (M)

Vol (M3)

Rusak (%)

Bendungan (%) Baik Rusak (%) (%)

Jaringan (%) Baik (%)

1

Lomaya

2.583,00

2.251,30

10.474,00

13.494,00

70%

30%

98%

2%

2

Alale

565,00

451,00

2.549,00

1.485,00

80%

20%

97%

3%

3

Pilohayanga

1.045,00

994,00

4.124,00

4.231,00

70%

30%

75%

25%

4

Alo

1.800,00

1.482,00

2.000,00

4.000,00

90%

10%

90%

10%

5

Alo Pohu

-

-

-

-

100%

0%

6

Pohu

1.643,00

1.506,00

1.000,00

3.000,00

50%

50%

100%

0%

7

Molalahu

564,00

534,00

-

-

90%

10%

90%

10%

8

Huludupitango

1.150,00

685,00

600,00

1.000,00

80%

20%

100%

0%

9

Leboto

142,00

126,00

500,00

180,00

55%

45%

70%

30%

10

Posso

310,00

285,00

1.000,00

240,00

65%

35%

50%

50%

11

Soklat

515,00

356,60

-

-

-

-

90%

10%

12

Didingga

641,00

595,00

2.000,00

1.250,00

-

-

100%

-

13

Pulahenti

411,00

312,00

2.000,00

1.250,00

40%

60%

50%

50%

14

Buloila Kiri

150,00

100,00

500,00

312,50

55%

45%

70%

30%

15

Buloila Kanan

208,00

190,00

2.000,00

1.260,00

75%

25%

80%

20%

16

Tolinggula

1.337,00

652,00

1.500,00

700,00

75%

25%

80%

20%

17

Bulia

1.249,00

1.445,75

-

-

-

-

80%

20%

18

Hunggaluwa

864,00

650,00

-

-

-

-

80%

20%

19

Bongo Tua

442,00

263,00

2.908,00

2.196,32

70%

30%

40%

60%

20

Tombiu

496,00

449,75

1.840,00

1.177,60

80%

20%

80%

20%

21

Bongo

1.298,00

952,50

15.779,00

11.676,46

60%

40%

80%

20%

BAB II - 84


22

Mohiyolo

464,00

361,00

480,00

307,20

80%

20%

60%

40%

23

Karya Agung

300,00

300,00

1.900,00

1.520,00

50%

50%

100%

0%

24

Taluduyunu

2.492,00

964,84

18.000,00

11.740,00

90%

10%

90%

10%

25

Karangetan

323,00

323,00

3.200,00

1.100,00

30%

70%

0%

100%

26

Iloheluma

600,00

142,00

2.000,00

350,00

80%

20%

90%

10%

27

Molosipat

433,80

70,00

` 1.500,00

250,00

75%

25%

95%

5%

28

Bunuyo

250,00

101,50

250,00

450,00

90%

10%

95%

5%

29

Tabulo

1.325,00

588,00

4.500,00

625,00

80%

20%

90%

10%

23.600,80

17.131,24

82.604,00

63.795,08

TOTAL

60%

40%

82%

18%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk menunjang pencapaian target produksi pertanian secara nasional maupun regional di Provinsi Gorontalo maka tingkat pelayanan irigasi pada 29 D.I sebagaimana tertera pada table 2.71 diatas harus dapat melayani kebutuhan air minimal dua kali penanaman dalam setahun. Oleh karena itu dalam mempertahankan tingkat pelayanan irigasi maka diperlukan pemeliharaan secara rutin, insidentil, berkala serta rehabilitasi dan peningkatan pada jaringan utama, jaringan sekunder dan bangunan-bangunan pelengkapnya. Disamping itu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dibangun irigasi baru seperti irigasi Randangan seluas kurang lebih 16.000 Ha, bendungan/waduk Dumbaya Bulan untuk suplai area irigasi seluas kurang lebih 15.000 Ha, serta merampungkan irigasi Paguyaman seluas 8.000 Ha. 2. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air Kerusakan DAS mengakibatkan gangguan terhadap fungsi DAS, sehingga kondisi hidrologi akan terganggu. Kemampuan menyerap dan penyimpanan air sangat berkurang dan sebaliknya runoff menjadi besar. Kejadian tersebut akan menyebabkan minimnya air di musim kemarau dan melimpahnya air pada musim hujan yang mengakibatkan banjir. Luas daerah aliran sungai pada masing-masing satuan wilayah sungai dapat dilihat pada tabel 2.72. Tabel 2.72 Data Sungai Induk Provinsi Gorontalo Kode

Nama

Jlh

SWS

SWS

DPS

Kode DPS

05.02

Limboto Bone

1 1

05,02.003 05,02.004

Nama DPS Tamboo Bilungala Bone Bolango

Jumlah

Luas DPS

Sungai Induk

(KM2)

10 1

485.00 1,847.00

BAB II - 85


1 1

Sub Total 05.03

05,02.005 05,02.121

Limboto Kwandang

05,03.006 05,03.007 05,03.008 05,03.009 05,03.010 05,03.011 05,03.012 05,03.013 05,03.014 05,03.120

Paguyaman Tambuhe Dulupi Tilamuta Tapadaa Marisa Randangan Dunga Popayato Sumalata

4 Paguyaman Randangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 13

1,082.00 912.00

31

4,326.00

1 2 1 1 3 1 1 6 4 10

2,652.00 108.00 182.00 204.00 261.00 323.00 2,651.00 284.00 803.00 773.00

Sub Total

10

30

8,241.00

Jumlah Keseluruhan

14

61

12,567.00


Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka perlu melakukan upaya program penanggulangan banjir, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, melalui 3 isu strategis Provinsi Gorontalo antara lain : 

Revitalisasi Danau Limboto; Danau Limboto termasuk dalam Wilayah Sungai Limboto Bolango Bone yang dipasok oleh 23 sungai, dengan sungai-sungai utama adalah Sungai Biyonga, Sungai Moluopo, dan Sungai Alo-Pohu. Luas daerah tangkapan (Catchment Area) sebesar 920 Km2. Sungai Tapodu merupakan satusatunya Outlet danau Limboto. Laju pendangkalan danau akibat sedimentasi dari sungai-sungai yang bermuara di danau sangat besar.



Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan; Salah Satu alternatif menanggulangi banjir Gorontalo adalah membangun bendungan di sungai bone bagian hulu dan sekaligus berfungsi sebagai bendungan multi guna antara lain dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, perikanan, pertanian, air baku, konservasi.



Perkuatan Tebing, normalisasi sungai dan pembuatan tanggul banjir pada beberapa sungai yang rawan longsor dan yang memiliki meandering.

3. Penanggulangan Abrasi Pantai Penanggulangan

abrasi

pantai

diwilayah

provinsi

Gorontalo

adalah

untuk

melindungi pemukiman masyarakat nelayan, dan infrastruktur pemerintah lainnya dari daya rusak air laut yang sering terjadi. Panjang garis pantai dan pemecah ombak (break water) yang telah dibangun sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tabel 2.73.

BAB II - 86


Tabel 2.73 Data Pantai Provinsi Gorontalo Jumlah

Panjang Garis

Kode WS

Nama WS

05.04.A2

Limboto Bolango Bone

05.06.A2

Randangan

1 1 1

Popayato Dunga Randangan

56.00 68.00 5.00

05.05. A3

Paguyaman

1 1 1 1 1 1

Marisa Tapadaa Tilamuta Dulupi Tambuhe Paguyaman

18.00 23.00 30.00 21.00 25.00 5.00

Sub Total

Sub Total Jumlah keseluruhan

Pantai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nama Pantai Kwandang Limboto Bone Bolango Tamboo Bilungala Inengo Molotabu Atingola Tolinggula Biluhu Barat Biluhu Timur Leato Pohe Batudaa Pantai Sumalata

13.00

Pantai ( Km) 119.00 46.00 6.00 57.00 3.50 1.50 10.00 10.00 10.00 3.54 45.00 2.00 81.00

394.54

9.00

251.00

22.00

645.54


Berdasarkan kondisi diatas maka untuk melindungi sarana prasarana umum dan wilayah pemukiman nelayan maka dilakukan pembuatan pemecah ombak pada daerah yang rawan abrasi. 2.3.1.3.2. Bidang Cipta Karya Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG’s Nasional sampai tahun 2015 yaitu 68,87% untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 67 % dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011, pencapaian target air minum baru mencapai 40,60% atau 478.476 jiwa dan sanitasi mencapai 51 % atau 530.484 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.74. BAB II - 87


Tabel 2.74 Data Umum Air minum Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6

Kabupaten / Kota

Jumlah Penduduk Jiwa

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Utara Kab. Bone Bolango

180.127 355.988 128.748 129.253 104.133 141.915

Jiwa 122.486 142.395 88.836 50.408 22.909 43.994

% 68 40 69 39 22 31

1.040.164

478.476

40.60

TOTAL

Cakupan Pelayanan ( Jiiwa )


Pembangunan Sektor Air Minum Perkotaan

sampai dengan tahun 2012 sudah

terbangun 24 unit SPAM IKK dengan Total Kapasitas Produksi 180 liter/det, Pembangunan Jaringan Pipa pada Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pangkalan Pendaratan Ikan, dan

desa Tertinggal (PPDT) dengan panjang pipa ± 215 kilometer.

Direncanakan mulai tahun 2014 pemerintah provinsi melalui dinas Pekerjaan umum akan mengalokasikan anggaran untuk pemasangan SR (sambungan Rumah) dikabupaten/ Kota sebagai stimulan bagi masyarakat kab/kota . Pembangunan sektor air minum perdesaan sampai dengan tahun 2012 yang telah ditangani melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah sebanyak 143 Desa. Sedangkan untuk sarana prasarana sanitasi dasar serta penyediaan pengelolaan air limbah sampai dengan tahun 2012 telah dibangun septitank komunal 1 lokasi, air limbah komunal 4 lokasi dan MCK + 308 buah sebagaimana terlihata pada tabel 2.75. Tabel 2.75 Jumlah MCK Yang Dibangun di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2009 - 2012 No. 1 2 3 4 5 6

Daerah Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo Total

Tahun 2009 28 8 12 20 12 12

Tahun 2010 3 16 8 0 0 10

Tahun 2011 10 7 8 9 8 1

Tahun 2012 43 16 22 17 36 2

92

37

43

136

Total 84 47 50 46 56 25 308


BAB II - 88


Penataan lingkungan di kawasan permukiman Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan permukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Sedangkan pembangunan Jalan pada kawasan Agropolitan dan Jalan pada Kawasan Desadesa

Potensial

sampai

dengan

Tahun

2011

sepanjang

49.679

Meter,

termasuk

Pembangunan 3 Unit Pasar dan 3 Unit Gudang. Sedangkan untuk penataan drainase telah terbangun + 21.500 Meter pada Kawasan Permukiman Penduduk. Jumlah timbulan sampah per hari di Provinsi Gorontalo adalah + 2600 m3/hari sementara kapasitas tampung seluruh TPA yang ada saat ini hanya mencapai + 655.151,54 m3. Adapun kebutuhan untuk layanan 5 tahun kedepan adalah + 4.745.000 m3, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m3. TPA Regional Talumelito yang dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dibangun sejak Tahun 2006 – 2010 dengan dana APBN dan APBD yang diperuntukan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung adalah + 355.670 m3. Operasional TPA Regional Talumelito dimulai sejak bulan september Tahun 2011 dengan Sistem Sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Untuk menjaga kesinambungan daya tampung TPA Talumelito maka diperlukan membangun pengolahan sampah untuk bahan industri seperti: pupuk organik, biogas, daur ulang sampah plastik dan sebagainya yang akan mengurangi peningkatan volume sampah pada TPA. Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem sanitari landfill yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten antara lain sebagai berikut : -

TPA Polohungo (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 di Kabupaten Boalemo dengan kapasitas tampung + 89.668,92 m3.

-

TPA Molingkapoto (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2012 di Kabupaten Gorontalo Utara dengan kapasitas tampung + 115.812,62 m3.

-

TPA Botu Bilutahu (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 di

Kabupaten Pohuwato

(dalam proses pembangunan konstruksi). dengan kapasitas tampung + 94.000 m3. -

Khusus untuk TPA di Kabupaten Bone Bolango dalam proses pembebasan lahan.

-

Pembangunan TPST 3R Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 4 unit. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA diatas maka dibutuhkan pembangunan

baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada subdinas Ciptakarya mengemban kegiatan strategis provinsi Gorontalo yang diantaranya pelaksanaan pembangunan konstruksi Blok perkantoran pemerintah provinsi berlokasi di desa Ayula Tinelo Kabupaten dengan luas areal lahan pembangunan adalah 22 Ha. Blok perkantoran pemerintah provinsi direncanakan meliputi 14 gedung kantor SKPD dan 1 gedung kantor koordinasi gubernur, pembangunan infrastruktur serta beberapa bangunan prasarana pendukung (gedung Service). Pelaksanaan pembangunan konstruksi BAB II - 89


direncanakan 4 (empat) tahun anggaran yang dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Kegiatan strategis lainnya adalah pembangunan konstruksi rumah sakit umum

daerah (RSUD) Provinsi Gorontalo dr. Hasri Ainun Habibie. Pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie berlokasi didaerah Desa Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan luas areal pembangunan 6,4 Ha. RSUD provinsi Gorontalo direncanakan bertipe B dan difungsikan sebagai rumah sakit rujukan diprovinsi Gorontalo dan sekitarnya disamping itu RSUD dr. Hasri Ainun Habibie mempunyai keunggulan pelayanan kesehatan mata dan ginjal. Pelaksanaan pembangunan konstruksi RSUD dr. Hasri Ainun Habibie menggunakan dana APBD Provinsi Gorontalo, dana APBN pusat serta yang berasal dari investor yang direncanakan target selama 3 tahun Anggaran yang dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Banyak Bangunan Gedung yang belum memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung sesuai UU No 28 tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. Fakta tentang bangunan gedung menunjukkan bahwa daerah Gorontalo termasuk dalam zona merah dan coklat dalam peta gempa yang dirilis oleh kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012. Hal ini mengindikasikan kebutuhan Gorontalo akan peraturan/regulasi yang mengatur bagaimana seluruh stakeholder membangun gedung yang aman, nyaman, kuat dan aksesibel bagi kebutuhan perempuan dan laki-laki lansia, orang cacat, perempuan menyusui dan anak berkebutuhan khusus, terutama di wilayah publik seperti pasar, rumah sakit, gedung, MCK, puskesmas, dan lainnya. Untuk itu telah diadakan sosialisasi dan workshop bagi legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota namun pengejawantahan hasilnya bagi fasilitasi perda Bangunan Gedung (BG) belum terlihat signifikan. Fakta mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah : 1. Bahwa RTH publik menjadi wajib bagi setiap kabupaten kota. 2. Intervensi yang telah dilakukan pemerintah provinsi sejak 2008 adalah Kota Gorontalo ± 2340 m² dalam bentuk perencanaan dan penataan fisik, Kabupaten Bone Bolango ± 3000 m² dalam bentuk perencanaan & penataan fisik, Kabupaten Gorontalo ± 5000 m² dalam bentuk perencanaan. Kabupaten Gorontalo Utara ± 10.000 m2 dalam bentuk perencanaan dan ± 5000 m2 dalam bentuk penataan fisik. 3. Data valid mengenai intervensi dan prosentasi penyediaan RTH publik di kabupaten/kota masih minim sehingga dibutuhkan upaya-upaya lebih keras untuk mendapatkan data tersebut sebagai dasar bagi intervensi yang akan dilakukan pemerintah provinsi pada 5 tahun yang akan datang. 2.3.1.3.3.

Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Kondisi Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah Lapangan usaha utama penduduk adalah dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencapai 49,9%, bidang jasa kemasyarakatan 15,2 % dan

BAB II - 90


bidang perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 14,7 %, sedangkan bidang bangunan/konstruksi mencapai 5,2 % sebagaimana tabel 2.76. Tabel 2.76 Jenis Lapangan Usaha Utama Penduduk No.

Lapangan Usaha

Jumlah (orang)

%

173.756

47,9

1

Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan

2

Pertambangan & penggalian

6.308

1,7

3

Industri pengolahan

24.481

6,8

4

Listrik, gas & air bersih

465

0,1

5

Bangunan/Konstruksi

18.829

5,2

6

Perdagangan, rumah makan & hotel

53.469

14,7

7

Angkutan, pergudangan & Komunikasi

26.434

7,3

8

Keuangan, Real estate & jasa perusahaan

3.887

1,1

9

Jasa kemasyarakatan

55.047

15,2

362.676

100,0

TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

2. Tenaga Ahli & tenaga terampil dibidang Jasa Konstruksi Untuk mengukur kondisi SDM dibidang jasa konstruksi maka perlu melihat dari jumlah tenaga ahli yang telah melakukan sertifikasi keahlian sebanyak 298 Orang, sedangkan tenaga ahli terampil yang telah melakukan setifikasi keterampilan sebanyak 2.054 orang sesuai tabel 2.77 dan 2.78. Tabel 2.77 Sertifikat Tenaga Ahli menurut Kab/Kota dan Kualifikasi No.

Kab/Kota

Pemula

Muda

Madya

Utama

Jumlah

1.

Kab. Boalemo

1

3

0

0

4

2.

Kab. Gorontalo

2

90

25

0

117

3.

Kab. Pohuwato

0

9

2

0

11

4.

Kab. Bonebolango

1

6

3

0

10

5.


0

0

0

0

0

6.

Kota Gorontalo

26

115

15

0

156

Jumlah

30

223

45

0

298


Tabel 2.78 Setifikat Tenaga Terampil Daftar Menurut Kabupaten/Kota dan Kualifikasi No

Kabupaten

SKT-P

Tk-III

Tk-II

Tk-I

Jumlah

1.

Kab. Boalemo

0

5

144

51

200

2.

Kab. Gorontalo

0

67

274

616

957 BAB II - 91


3.

Kab. Pohuwato

0

0

46

47

93

4.

Kab. Bonebolango

1

8

120

39

167

5.


0

0

11

0

11

6.

Kota Gorontalo

1

65

356

203

625

Jumlah

2

145

951

956

2.054


3. Badan Usaha Jasa Kontruksi yang sudah teregistrasi Badan usaha yang terdaftar untuk bidang konsutan sebanyak 34 perusahaan dan bidang kontraktor sebanyak 1.347 perusahaan. Untuk melihat badan usaha konsultan dan Kontraktor menurut Asosiasi & Golongan disajikan pada tabel 2.79 dan 2.80. Tabel 2.79 Badan Usaha Konsultan Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan No.

ASOSIASI

K

M

B

Jumlah

1.

INKINDO

28

0

0

28

2.

ASKONI

0

0

0

0

3.

PERKINDO

6

0

0

6

34

0

0

34

Jumlah


BAB II - 92


Tabel 2.80 Badan Usaha Kontraktor Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan No.

ASOSIASI

K

M

B

Jumlah

1

LPJK

70

2

0

72

2

GAPENSI

484

51

3

538

3

AKAINDO

64

17

0

81

4

AKLI

8

6

0

14

5

ASPEKINDO

413

29

0

442

6

GAPEKSINDO

133

14

1

148

7

GAPKAINDO

4

0

0

4

8

APAKSINDO

46

2

1

48

1.222

121

4

1.347

Jumlah


4.

Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo Unit pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo berupa UPTD Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material yang strukturnya melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo No. 19 tahun 2008. Sedangkan untuk Tim pembina jasa konstruksi telah terbentuk dengan surat keputusan gubernur Gorontalo No. 44/13/V/2009 tertanggal 22 Mei tentang pembentukan tim pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo. Dari data diatas dapat dilihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga kerja sangat diperhitungkan dalam percepatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan anggaran pelatihan & pembinaan pelaku Jasa Konstruksi. Persaingan mendapatkan Pasar Jasa Konstruksi Indonesia: saat ini 65% pasar jasa konstruksi dikuasai oleh pelaku usaha jasa konstruksi asing. Program percepatan dan pemerataan pembangunan oleh Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) menuntut kesiapan sektor jasa konstruksi beserta seluruh rantai pasok nya (sumber daya manusia, industri penunjang seperti semen, baja, aspal, peralatan konstruksi, dsb). Untuk itu pemerintah provinsi Gorontalo melalui tim Pembina jasa konstruksi melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan, pelatihan/bimbingan teknis dan penyuluhan kepada masyarakat usaha jasa konstruksi.

2.3.1.4 Penataan ruang Penataan ruang menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang atau dengan kata lain proses perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk spasial yang ditindaklanjuti dangan arahan

dan rumusan program dan rencana

pembangunan.

BAB II - 93


Rencana tata ruang wilayah sebagai dokuman perencanaan pembangunan daerah yang berkekuatan hukum serta berfungsi utama sebagai arahan investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kenyataan selama ini yang terjadi, rencana tata ruang wilayah hanya digunakan sebagai media dan acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antara sektor dan wilayah. Dalam Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dalam perwujudan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Majudan Mandiri. Sehingga untuk mengantisipasi pembangunan Gorontalo kedepan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi syarat mutlak dalam penyusunan setiap kegiatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan RTRW seluruh kabupaten dan kota, serta RTRW Nasional dan pulau Sulawesi. Agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo bisa tercapai maka Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dengan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Kebijakan pengembangan struktur ruang dilaksanakan dengan meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhierarki dan peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

jaringan

prasarana

transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan pengembangan pola ruang dilaksanakan dengan pengembangan kawasan

lindung

dan

pengembangan

kawasan

budidaya

sedangkan

Kebijakan

pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari beberapa sudut kepentingan yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang pengelolaannya memperhatikan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi meliputi Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi. Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama BAB II - 94


untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung. Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi yaitu Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato, TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo dan Kawasan Teluk Tomini. Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana meliputi kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo, Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara, Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo, dan kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo. Hal lainnya dalam Rencana Tata Ruang adalah Pengembangan wilayah provinsi perbatasan Gorontalo dengan provinsi tetangga Sulawesi utara dan Sulawesi Tengah yang harus menjadi perhatian khusus dalam strategi pembangunan daerah Gorontalo di era globalisasi. Hal ini penting karena pada daerah perbatasan sebagian wilayah Gorontalo dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terkebelakang khususnya pada daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar yang terbatas aksesibilitas dan sarana prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan. Walaupun sebagian wilayah-wilayah tersebut menyimpan sumberdaya alam sangat potensial untuk dikembangkan. Pada sisi yang lain, terdapat juga wilayah-wilayah strategis cepat tumbuh (KSCT) yang didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal yaitu KSCT Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (GOPANDANG) dan KSCT Marisa dan sekitarnya, serta KSCT daerah pesisir pengembangan bidang kelautan dan perikanan terpadu Teluk Tomini. Ketidakseimbangan pembangunan daerah direfleksikan juga oleh berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya beberapa pusat – pusat bisnis dan perdagangan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Semangat desentralisasi mendorong juga wilayah kota Gorontalo berkembang secara mandiri. Namun perkembangan Kota Gorontalo tidak dapat berkembang dengan baik tanpa didukung oleh wilayah hinterland (kabupaten) sekitarnya yaitu Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Bone Bolango sebagai pemasok utama untuk hasil-hasil pertanian serta perikanan dan peternakan. Sebaliknya, wilayah perkotaan menjadi target utama untuk memasarkan produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari wilayah kabupaten. Masing-masing wilayah antar kabupaten dan kota tidak dapat berkembang sendiri-sendiri, sebab masing-masing wilayah memiliki sumberdaya yang berbeda dan harus saling melengkapi. Namun dalam kenyataan, keterkaitan desa kota dan sebaliknya belum terjalin dengan baik. Tersedianya rencana tata ruang wilayah Provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah, harus diikuti dengan BAB II - 95


tersedianya informasi dan pengelolaan pertanahan berdasarkan tata pemerintahan yang baik dan peraturan-peraturan yang berlaku. 2.3.1.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Pelaksanaan Aspek-Aspek Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pemberdayaan Masyarakat desa dilaksanakan dalam dua cara yakni,

pemberdayaan bersifat integral (BPMD-PK) dan sektoral (masing-masing SKPD sektoral, seperti Dinas Pertanian, Perikanan,dll). Urusan pemberdayaan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan kondisi kemiskinan masyarakat. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki 9 aspek fungsi asli, yakni ; Partisipasi

Masyarakat,

Kelembagaan

Masyarakat,

Perencanaan

dari

Bawah,

Profil

Desa/Kelurahan, Pelatihan Masyarakat, Pemberdayaan Adat, Usaha Ekonomi Desa, Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban. Tabel 2.81 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Asli Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Provinsi Gorontalo Selang 2007-2011 NO

ASPEK FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RATA-RATA CAPAIAN (2007-2011)

1.

Aspek Partisipasi Masyarakat

+ 50%

2.

Aspek Kelembagaan Masyarakat

+ 50%

3.

Aspek Perencanaan Dari Bawah

+ 90%

4.

Aspek Profil Desa/Kelurahan

+ 20%

5.

Aspek Pelatihan Masyarakat

+ 10%

6.

Aspek Pemberdayaan Adat

+ 30%

7.

Aspek Usaha Ekonomi Desa

+ 50%

8.

Aspek Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan

+ 50%

9.

Aspek Keamanan & Ketertiban

+ 50%

Sumber : BPMD-PK – 2012

Berdasarkan data pada tabel 2.81 terlihat bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat dari aspek perencanaan dari bawah sangat berkembang baik mekanisme musrenbang (teknokratik) maupun dari sisi kebutuhan perencanaan lokal (partisipatoris) untuk kebutuhan perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM maupun Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemberdayaan masyarakat pada aspek lainnya seperti, partisipasi masyarakat, kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi desa, pelayanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta aspek keamanan dan ketertiban rata-rata mencapai 50% dari seluruh BAB II - 96


kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut menunjukan bahwa sendisendi keberdayaan masyarakat masih sangat lemah menjadi sumber daya pembangunan, sejak berdirinya Provinsi Gorontalo Tahun 2001 peran serta masyarakat masih lemah dan peran pemerintah masih mendominasi. Kondisi pemberdayaan masyarakat dari aspek pemberdayaan adat mencapai 30% dilaksanakan di seluruh kelurahan dan desa se-Provinsi Gorontalo. Demikian pula dengan ketersediaan data profil desa/kelurahan yang diamanatkan Permendagri 12 Tahun 2007 baru mencapai 20% dari jumlah desa/kelurahan seluruh provinsi Gorontalo. Kegiatankegiatan pelatihan masyarakat 10% dilaksanakan di tingkat desa. b. Koordinasi Program Berbagai Sektor Urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sektoral oleh

SKPD

dikoordinasikan melalui SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baik PMD ditingkat pusat, PMD provinsi, PMD kabupaten/kota, PMD kecamatan sampai PMD desa/kelurahan menjadi program pemberdayaan yang sifatnya integral ketika masuk di desa. Program-program sektoral yang dikoordinasikan melalui urusan PMD (tabel 2.82) adalah seluruh program dari berbagai sektor seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Industri, Perdagangan, Infrastruktur. Tabel 2.82 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Program PMPK) Yang Masuk Ke Desa Selang 2007-2011 NO

PROGRAM SEKTORAL

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN (2007-2011)

1.

Pendidikan

Cukup

2.

Kesehatan

Cukup

3.

Pertanian dan Tanaman Pangan

Kurang

4.

Perkebunan

Cukup

5.

Perikanan

Cukup

6.

Peternakan

Cukup

7.

Kehutanan

Cukup

8.

Industri

Cukup

9.

Perdagangan

Cukup

10.

Infrastruktur

Kurang


BAB II - 97


Tingkat capaian diukur berdasarkan indikator jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan SKPD terkait dan PMD dalam perencanaan program, penentuan calon penerima yang mengacu pada data base kemiskinan BPS. Indikator lain adalah jumlah program/kegiatan sektoral yang melaporkan kegiatannya pada pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa. Sektor pendidikan dan kesehatan termasuk baik, dari sisi data penerima bantuan program/kegiatan yang sudah sinkron dengan data penerima kabupaten/kota. Hanya saja ada khusus program Jamkesmas data penerima lebih besar dari jumlah penduduk miskin yang seharusnya menerima Jamkesmas. Hal ini terjadi karena masih banyak kebocoran dalam pengurusan kartu Jamkesmas yang diusulkan dari tingkat desa. Pada sektor pendidikan juga terjadi beberapa miss coordination dilapangan (tingkat desa) antara program PNPM GSC (Generasi Sehat Cerdas) yang berbenturan dengan Program Nasional BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Program SBS (Semua Bisa Sekolah). Khusus untuk Pertanian dan tanaman pangan capaian tingkat koordinasi program termasuk kurang karena beberapa faktor antara lain karena banyaknya program/kegiatan yang masuk ke desa tumpang tindih dengan program yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, demikian pula dengan bidang infrastruktur yang capaian koordinasinya termasuk kurang dari seluruh program/kegiatan yang masuk ke desa. Hal-hal ini yang menyebabkan adanya miss communication antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa kasus yang sering terjadi misalnya beberapa program/kegiatan yang pada awalnya tidak dikoordinasikan dengan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, nanti

setelah

bermasalah

baru

diketahui

oleh

pemerintah

desa/kecamatan

dan

kabupaten/kota. c.

Koordinasi Penanganan Program Nasional di Daerah Beberapa program Nasional yang ditangani didaerah melalui urusan PMD lihat tabel

2.83 yaitu; Penanggulangan Kemiskinan, PNPM, Raskin, Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBM/Minyak Tanah Bersubsidi, TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa), Kesatuan Gerak PKK, HIV AIDS, Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu), Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna), Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Lingkungan, Lomba Desa Tingkat Nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,dll.

BAB II - 98


Tabel 2.83 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Program Nasional Di Daerah 2007-2011 NO

PROGRAM SEKTORAL

SKPD TERKAIT

HASIL CAPAIAN KOORDINASI (2007-2011)

1.

Penanggulangan Kemiskinan

BAPPEDA dan BPMD-PK

Baik (penurunan angka kemiskinan menurun tiap tahun)

2.

PNPM

Diknas, PU, Bappeda, Kesehatan & BPMD-PK

Baik

3.

Program RASKIN

BULOG, Biro P2E Provinsi, Bagian Pembangunan Kab/Kota, Camat, Kades/Lurah

Baik

4.

Unit Pengaduan Masyarakat & Pemantauan BBM/ Minyak Tanah Bersubsidi

Hiswana Migas, Pertamina

Kurang

5.

TMMD

Kodim 1304, Pangdam VII Wirabuana

Cukup

6.

Kesatuan Gerak PKK

TP PKK prov dan Kab/Kota

7.

HIV AIDS

Dinas Kesehatan

Kurang

8.

Pos Yandu

Dinas Kesehatan

Baik

9.

Gelar TTG

Balihristi

Baik

10.

PAMSIMAS

PU Kimpraswil, Bappeda, Dinas Kesehatan

Baik

11.

Lomba Desa/Kelurahan

PKK, Kesbangpol, Biro Pemerintahan, Balihristi, Dikpora, Dinas Kesehatan.

Baik

12.

Bulan Bhakti Gotong Masyarakat

PKK, Kesbangpol, Dinas Sosial, Perpustakaan Biro Pemerintahan, BKKBN

Baik

Baik


d. Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Gorontalo, sampai dengan tahun 2011 telah terjadi penyesuaian data wilayah administrasi sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa/kelurahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.84.

BAB II - 99


Tabel 2.84 Data Perkembangan Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo, 2007-2010 2007 No

Kabupaten/

Jlh

Kota

Kec.

2008

Jlh Desa /Kel

Jlh Kec.

2009

Jlh

Jlh

Desa

Kec.

/Kel

2010

Jlh Desa / Kel

Jlh Kec.

Jlh Desa /Kel

1.

Kab.Boalemo

7

82

7

84

7

84

7

84

2.

Kab. Gorontalo

17

164

17

168

17

205

17

205

3.

Kab. Pohuwato

13

90

13

105

13

105

13

105

4.

Kab.

17

136

17

153

17

157

17

157

Bone

Bolango 5.

Kab. Gtlo Utara

5

56

5

56

6

56

6

56

6.

Kota Gorontalo

6

49

6

49

6

49

6

49

65

577

66

615

66

656

66

656

JUMLAH

Sumber: Gorontalo Dalam Angka, 2007 s/d 2011

Tabel 2.85 Rekapitulasi Status Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Status Desa No.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Provinsi/Kabupaten

BOALEMO GORONTALO* POHUWATO BONE BOLANGO* KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA JUMLAH

Jumlah Desa Sangat Maju

84 168 104 153 49 98 656

6 19 1 7 6 7 46

Maju

55 117 4 95 43 46 360

Jlh Desa Maju

61 136 5 102 49 53 406

Tertinggal

20 31 35 43 0 27 156

Sangat Tertinggal

3 1 64 8 0 18 94

Jlh Desa Tertinggal

23 32 99 51 0 45 250


Catatan : Dari 50 Kabupaten di Indonesia yang berhasil dientaskan *) dari daerah tertinggal tahun

2009, dua diantaranya yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kab. Bone Bolango.

Provinsi Gorontalo masih terdapat 94 desa sangat tertinggal dan 156 desa tertinggal, desa maju 360 dan sangat maju 46 desa, sebagaimana terlihat pada tabel 2.85.

BAB II - 100


e.

Perkembangan Program PNPM Mandiri Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan

perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual ( sumber daya manusia ), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek – aspek tersebut lebih detail dikembangkan menjadi aspek social budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat selaku subyek pembangunan dalam upaya untuk : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal utama membangun kemandirian masyarakat. 2. Membangun kelembagaan

masyarakat

yang

berkaitan

dengan

proses

pemberdayaan ditingkat masyarakat. 3. Adanya wadah yang tepat untuk mengakumulasi dan mengartikulasikan sumber daya ( SDA, SDM, teknologi ) guna akselerasi pembangunan kehidupan yang serasi dan berkesinambungan. Sampai saat ini, animo masyarakat terhadap kegiatan PNPM sangat baik, hal ini terlihat adanya partisipasi masyarakat yang mendukung suksesnya program PNPM yang ada diwilayahnya. disisi lain juga adanya prgram PNPM melahirkan pengembangan dalam inovasi-inovasi kreatif pendekatan pembelajaran bagi masyarakat yang mampu menggalang pertisipasi sebagai modal menggerakkan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Kesinambungan program khususnya terkait dengan pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa / kelurahan, lembaga kemasyarakatan, unsure masyarakat dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) pada tahun 2007 hanya dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, kegiatan PNPM meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada 3 kelompok kegiatan yang menjadi objek kegiatan dari pada PNPM itu sendiri, yaitu : 1. Kelompok Infrastruktur, terdiri atas kegiatan : Pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, Pasar, listrik, dll. 2. Kelompok Sosial, terdiri atas kegiatan : Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan air bersih, Pengadaan MCK, dll. 3. Kelompok SPKP/SPP, yaitu kelompok Simpan pinjam.

hanya untuk kegiatan

permodalan bagi kaum perempuan dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 2.86 dan 2.87.

BAB II - 101


Tabel 2.86 Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Infrastruktur Perdesaan

NO

1 2 3 4 5 6

INFRASTRUKTUR PERDESAAN

NAMA KABUPATEN / KOTA

Jalan Jembatan Irigasi Panjang (M) Unit Pemanfaat Meter Unit Pemanfaat Panjang (M) Unit Pemanfaat Kabupaten Gorontalo 173.167 148 45.539 404 49 14.496 38.586 55 12.245 Kabupaten Bone Bolango 73.674 117 27.391 1.035 17 3.417 40.400 100 14.791 Kabupaten Boalemo 89.824 63 20.384 220 14 5.374 17.757 28 4.484 Kabupaten Pohuwato 112.105 110 31.243 812 21 2.408 40.773 52 8.415 Kabupaten GORUT 58.516 46 15.763 132 13 1.194 2.650 3 580 Provinsi Gorontalo 507.286 484 140.320 2.603 114 26.889 140.166 238 40.515 INFRASTRUKTUR PERDESAAN

NO

1 2 3 4 5 6

NAMA KABUPATEN / KOTA Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Kabupaten GORUT Provinsi Gorontalo

Luas (M2) 846 381 595 729 2.551

Pasar Unit 6 6 1 6 19

Listrik Lain-lain Pemanfaat Unit Pemanfaat (Unit) 2.319 7 1.215 143 523 12 4.161 57 3 466 13 100 36 1.834 11 2.852 72 4.776 33 8.694 321

Sumber : BPMD-PK – 2012 (data diolah)

Tabel 2.87 Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin Perdesaan NO

1 2 3 4 5 6

NAMA KABUPATEN / KOTA Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Kabupaten GORUT Provinsi Gorontalo

(2) - SOSIAL Sekolah Air Bersih Luas (M) Unit Pemanfaat Unit Pemanfaat Luas (M2) 6.787 100 5.974 226 11.427 598 13.991 135 9.049 54 8.530 368 724 21 1.507 5 505 1.265 7.964 73 10.857 3 220 2.598 6.188 54 3.949 33 4.034 90 35.654 383 31.336 321 24.716 4.919

(3) - SPP/SPKP MCK Lain-lain Kelompok Pemanfaat Unit Pemanfaat (Unit) 429 15.745 11.457 933 11.020 161 8.430 21.979 1.081 11.393 262 15.153 4.742 585 6.499 317 14.713 5.125 1.868 8.753 79 3.931 6.525 443 5.034 1.248 57.972 49.828 4.910 42.699

Sumber : BPMD-PK – 2012 (data diolah)

BAB II - 102


f.

Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Bagi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan data pada tabel 2.88 dan 2.89 menunjukan jumlah rumah tidak layak

huni di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sebanyak 54.548 unit dan Realisasi Pembangunan Mahyani selang Tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 610 unit dengan anggaran 9.477.500.000,Tabel 2.88 Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Gorontalo Tahun 2012 JUMLAH RUMAH NO

NAMA KAB/KOTA

TIDAK LAYAK

KET

HUNI (UNIT) 1.

Kota Gorontalo

5.188

2.

Kabupaten Gorontalo

12.035

3.

Kabupaten Boalemo

5.346

4.

Kabupaten Pohuwato

12.294

5.


12.960

6.


6.725

Jumlah

54.548

Sumber : BPMD-PK, 2012 (data diolah)

Tabel 2.89 Realisasi Pembangunan Mahyani Model Swakelola – Pos Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Melalui BPMD-PK Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011 NO

KEGIATAN

1.

BPMD-PK & TNI Manunggal Masuk Desa (Pengadaan Material Pihak III & Pekerjaan Fisik Swakelola) Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, TNI, PU Kimpraswil, PKK, Camat & Kades (Belanja Hibah)

2.

3.

Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, PU Kimpraswil, PKK, Camat & Kades (Belanja Hibah)

TAHUN PELAKSA VOLUME ANGGARAN (Rp) -NAAN

2007

25 Unit

125.000.000,-

2008 & 2009

117 Unit

1.989.000.000,-

2008 & 2009

18 Unit

306.000.000,-

LOKASI

Kec Bone, Bona Raya, Kabila Bone Kab. Bone Bolango

Kecamatan Anggrek Kab. Gorut Desa Lombongo Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango

BAB II - 103


4.

Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, PU Kimpraswil, Bappeda, Inspektorat Camat & Kades (Belanja Hibah) Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK dengan Kades/Lurah/ Perangkatnya (Belanja Hibah)

5.

Pembangunan Mahyani Bagi RTM Secara Swakelola (Belanja Barang & Jasa)

6.

2009

2010 2011– APBD Induk 2011 APBD-P

JUMLAH

375.000.000,-

Kec. Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat Kab. Pohuwato

45 Unit

832.500.000,-

Kota Gtlo (2 unit), Kab. Gtlo (22 unit), Kab. Boalemo (5 Unit), Kab. Bone Bolango (16 Unit)

334 Unit

5.010.000.000,-

56 Unit

840.000.000,-

15 Unit

Kota Gtlo, Kab. Gtlo, Boalemo, Phwato & Bon Bol

610 Unit 9.477.500.000 ,-

Sumber : BPMD-PK Provinsi Gorontalo 2011 (data diolah)

1.

Sejak tahun 2001 s/d 2007, Pola pengadaan oleh Penyedia Barang dan Jasa (Pihak III) Melalui Dinas PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo dan TP-PKK Provinsi Gorontalo.

2.

sejak tahun 2001 s/d 2011, Pola BBR (Bahan Baku Rumah) yakni penggabungan penyediaan material oleh Pihak III dan pekerjaan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat setempat, dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

3.

Mulai tahun 2007 Pola Kerjasama Swakelola Pokja Pemprov dengan TNI, Camat, Kades – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK.

4.

Tahun 2008 Pola Kerjasama Swakelola Pokja Pemprov dengan TNI yang terkonsentrasi di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai model KITM (Kecamatan Inovasi Terpadu Mandiri) – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK.

5.

Tahun 2009 Pola Kerja Sama Swakelola Pokja Pemprov dengan Camat – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK terkonsentrasi di Kecamatan Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat yang mengalami bencana banjir.

6.

Tahun 2010 Pola Kerja Sama Swakelola

Pokja Pemprov dengan Kepala Desa

mengadopsi pola Pola PNPM – Pos Belanja Hibah Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK dan Kades 7.

Tahun 2011 pola Kerjasa Sama Swakelola BPMD PK dengan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola yang dikoordinir Kepala Desa/ Lurah/Perangkat desa/kel, LPM/BPD/LSM dan Orsosmas tingkat desa/ kelurahan– Pos Belanja Barang dan Jasa pada BPMD-PK Prov Gtlo.

BAB II - 104


2.3.1.6. Perhubungan Pada prinsipnya pelayanan perhubungan di dasarkan pada 3 (tiga) komponen transportasi utama yaitu Perhubungan Darat dengan line sektor Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan, Perhubungan Laut dengan line sektor Pelabuhan Laut, serta Perhubungan Udara dengan line sektor Bandar udara. Di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan jumlah sarana transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara. Secara umum jumlah dan kondisi serta kecenderungan penumpang yang terjadi di Terminal, Pelabuhan maupun Bandara terlihat pada tabel 2.90, 2.91 dan 2.92. Tabel 2.90 Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 No 1 2 3 4

Uraian Jumlah pelabuhan laut Jumlah bandar udara Jumlah terminal Jumlah pelabuhan penyeberangan Jumlah

2007

2008

2009

2010

2011

4 1 17 1

4 1 19 1

5 1 19 2

5 1 19 2

5 1 19 2

23

25

27

27

27


Tabel 2.91 Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 Pembagian per-Kab/Kota Jumlah No 1 2 3 4 5 6

Uraian Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorut Kota Gorontalo

Pelabuhan Laut 1 1 2 1

Bandar Udara -

Terminal 1

-

5 4 3 2 2 3

Pelabuhan Penyeberangan 1 1


BAB II - 105


Tabel 2.92 Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011

No

Uraian

Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Org Ton/M3 119.353 1.488.726 100.992 988.188 96.838 697.870 108.825 875.103 115.012 942.829 Org Kg 181.113 4.500.272 185.482 4.320.451 231.282 4.392.611 273.048 4.933.801 339.088 5.943.187 Org 878.117 497.711 479.871 316.084 455.732 Org Ton 8.051 4.455 86.535 17.513 75.014 26.183 63.253 13.235 96.276 18.057

1 Pelabuhan 2 Bandara 3 Terminal 4 Pelabuhan Penyeberangan Sumber : Dinas Perhubungan 2012 5 Kereta Api - dan Pariwisata -Prov. Gorontalo, Jumlah 1.186.634 5.993.453 870.720 5.326.152 883.005 5.116.664 a.

761.210 5.822.139

1.006.108 6.904.073

Perhubungan Darat Jalan Nasional maupun jalan Provinsi di Provinsi Gorontalo menempati posisi

strategis sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya karena fungsinya menghubungkan wilayah daratan Gorontalo dengan wilayah daratan provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Dalam perkembangan transportasi darat di Provinsi Gorontalo dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir terlihat bahwa terjadi pertumbuhan kendaraan yang cukup signifikan terhadap panjang jalan seperti terlihat pada tabel 2.93. Tabel 2.93 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Panjang Jalan Nasional Panjang Jalan Provinsi Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kota Total Panjang Jalan Jumlah kendaraan Rasio (1/5)

Satuan km km km km km unit

2007 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 73.847 0,0280 1: 36

2008 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 93.768 0,0220 1 : 45

2009 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 132.758 0,0156 1 : 64

2010 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 163.105 0,0126 1 : 79

2011 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 196.764 0,0105 1 : 95

Sumber : Dinas PU Prov. Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, 2012

Dari tabel 2.93 terlihat bahwa rasio panjang jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kab/Kota) terhadap jumlah kendaraan cenderung meningkat dimana pada tahun 2010 perbandingannya adalah 1 km jalan berbanding 79 unit kendaraan, dan pada tahun 2011 perbandingannya meningkat menjadi 1 km jalan berbanding 95 unit kendaraan. Untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan angkutan darat yang lancar, tertib, dan aman di Provinsi Gorontalo tersedia 19 buah terminal seperti terlihat pada tabel 2.94.

BAB II - 106


Tabel 2.94 Data Terminal di Provinsi Gorontalo, tahun 2012 No

Nama

Type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terminal Bus Isimu Terminal Bus 42 Andalas Terminal Leato Terminal Limboto Terminal Paguyaman Terminal Tilamuta Terminal Mananggu Terminal Marisa Terminal Pusat Kota Terminal Telaga Terminal Tapa Terminal Bongomeme Terminal Parungi Terminal Malingkopoto Terminal Atinggola Terminal Popayato Terminal Molosifat Terminal Randangan Terminal Lemito

A A B B B B B B C C C C C C C C C C C

Desa/Kel Kel. Datahu Kel. Tapa Kel. Leato Selatan Kel. Kayu Bulan Desa Tangkobu Desa Hungayona Desa Karuyen Desa Teratai Kel. Limba B Desa Bulila Desa Ayula Desa Kaliyoso Desa Parungi Desa Malingkopoto Desa Kota Jin Desa Popayato Desa Molosifat Desa Lemito Desa Lemito

Lokasi Kecamatan Kabupaten/Kota Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Kec. Kota Dumbo Raya Kota Gorontalo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Kec. Mananggu Kab. Boalemo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Kec. Telaga Kab. Gorontalo Kec. Tapa Kab. Bone Bolango Kec. Bongomeme Kab. Bone Bolango Kec. Boliyuhuto Kab. Gorontalo Kec Anggrek Kab. Gorontalo Utara Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk pelayanan angkutan umum khususnya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang terjadi di Terminal di Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Rasio Angkutan Darat (AKDP) Tahun 2007 - 2011

No

Uraian

1 Jumlah Angkutan Darat (AKDP) 2 Jumlah Angkutan Darat (AJAP) 3 Jumlah penumpang angkutan darat 3 Rasio (1/3)

2007 505 645.014 0,000783 1 : 1277

2008

2009

2010

2011

617 449.774 0,00137 1 : 730

711 298.950 0,00238 1 : 420

719 186.996 0,00385 1 : 260

561 10 302.034 0,00186 1 : 538


Dari tabel 2.95 terlihat bahwa jumlah armada AKDP masih cukup memadai dibandingkan dengan jumlah penumpang, dimana pada tahun 2011 perbandingan jumlah angkutan terhadap jumlah penumpang adalah 1 kendaraan berbanding 538 penumpang. Untuk pengujian kendaraan bermotor terdapat 3 unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor secara mekanik yang berdomisili di Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara, sedangkan di Kab. Boalemo dan Kab. Pohuwato masing- masing terdapat 1 (satu) unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Mobile.

BAB II - 107


Sedangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan transportasi darat khususnya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum terdapat 12 (dua belas) armada bus yang disubsidi oleh pemerintah untuk melayani daerah tersebut. Dalam mengurangi dan menimimalisir muatan berlebih dijalan raya maka diperlukan Jembatan Timbang sebagai sarana pengontrol tersebut. Unit Pelaksana Penimbangan (Jembatan Timbang) yang terdapat di Provinsi Gorontalo sebanyak 3 unit yaitu Jembatan timbang tersebut terletak di Isimu. (Kabupaten Gorontalo), Marisa (Kabupaten Pohuwato) dan Molotabu (Kabupaten Bone Bolango) seperti yang terlihat pada tabel 2.96. Tabel. 2.96 Data Jembatan Timbang di Provinsi Gorontalo, Tahun 2012 No Nama 1 Jembatan Timbang Isimu

2

3

Lokasi Kapasitas (Ton) Desa Isimu Utara 20 Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Jembatan Timbang Marisa Desa : Teratai 40 Kec. : Marisa Kab/Kota : Pohuwato Jembatan Timbang Molotabu Desa : Botutonuo 40 Kec. : Kabila Bone Kab : Bone Bolango Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2012

Dalam pelayanan transportasi darat terdapat beberapa pelayanan angkutan yang langsung berhubungan dengan masyarakat berupa pengurusan ijin trayek angkutan umum, dimana terlihat jumlah ijin trayek yang dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, dan rasio ijin trayek per-Kab/Kota tahun 2011 seperti terlihat pada tabel 2.97 dan 2.98. Tabel. 2.97 Rasio Ijin Trayek Tahun 2007 – 2011 No Uraian 1 Ijin trayek Antarkota antar Provinsi (AKAP) 2 Ijin Trayek Antarkota dalam Provinsi (AKDP) 3 Ijin Trayek Angkutan antar jemput antar Provinsi (AJAP) 4 Ijin trayek perkotaan 5 Ijin trayek perdesaan 6 Jumlah Ijin Trayek (1+2+3+4+5) 7 Jumlah penduduk 8 Rasio Ijin Trayek (6/7)

2007 505 -

2008 617 -

2009 711 -

2010 719 -

2011 561 10

505 460.335 0,00110

617 972.208 0,00063

711 483.952 0,00147

719 1.040.164 0,00069

17 618 1.206 1.040.164 0,00116


BAB II - 108


Tabel. 2.98 Rasio Ijin Trayek menurut Kab/Kota Tahun 2011 Jumlah Izin Trayek

Jumlah No

Kabupaten/Kota

1

2

1 2 3 4 5 6

penduduk 3

Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorut Kota Gorontalo

128.748 355.988 129.253 141.915 104.133 180.127

Total Jumlah Rasio Izin Trayek

Antar kota Perkotaan Perdesaan Ijin Trayek antar provinsi 4 5 6 7= 4+5+6

-

17

16 128 330 8 136 -

8= 7/3

16 128 330 8 136 17

0,00012 0,00036 0,00255 0,00006 0,00131 0,00009


Dalam pelayanan transportasi darat yang menjadi salah satu pendukung pelayanan utama adalah perhatian terhadap sarana dan prasarana fasilitas keselamatan LLAJ baik di ruas jalan nasional maupun jalan provinsi, dimana pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ merupakan salah satu penunjang dalam penurunan kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang harus ditekan seminimalisir mungkin. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat beberapa kebutuhan dan jumlah fasilitas terpasang seperti terlihat pada tabel 2.99. Tabel 2.99 Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun 2007 – 2011

No Fas. Keselamatan LLAJ Satuan 1 Rambu Lalu Lintas 2 Guardrail 3 Marka Jalan 4 APILL 5 Delineator

buah meter meter unit buah

Terpasang pada tahun 2007

2008

2009

2010

2011

200 500 10.000 150

252 3.500 40.000 600

285 2.150 65.450 1 800

310 1.800 55.000 1 -

410 2.328 20.000 4 540

Total terpasang (2001-2011)

Kebutuhan

Sisa yang belum terpasang

3.059 13.998 254.150 14 2.789

3.500 35.780 479.100 25 5.545

441 21.782 224.950 11 2.756


Untuk angkutan penyeberangan, sampai saat ini telah memiliki 2 Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo yakni Pelabuhan penyeberangan Gorontalo dan Bumbulan,

dimana

Pelabuhan

Penyeberangan

tersebut

untuk

melayani

lintas

penyeberangan Gorontalo – Sulawesi Tengah. Sampai tahun 2011 pelayanan jasa angkutan penyeberangan telah tersedia sarana angkutan penyeberangan sebanyak 3 unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP), yaitu: 1. KMP. Baronang untuk melayani Lintas Penyeberangan Gorontalo – Pagimana ukuran 526 GRT, kapasitas muat penumpang 400 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 21 unit. 2. KMP. Tuna Tomini untuk melayani lintas penyeberangan Gorontalo – Wakai - Ampana, ukuran 546 GRT penumpang 240 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 14 unit. 3. KMP. Tanjung Api untuk melayani lintas penyeberangan Marisa – Dolong – Ampana, ukuran 500 GRT penumpang 250 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 17 unit. BAB II - 109


Adapun Trend layanan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.100 dan gambar 2.28. Tabel 2.100 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo VOLUME ANGKUTAN NO TAHUN

PENUMPANG (Org)

TRIP

TREND NAIK

TURUN

JUMLAH

1

2007

224

5.323

2.728

8.051

2

2008

190

47.945

38.590

86.535

3

2009

217

39.285

35.729

4

2010

224

31.369

31.884

5

2011

258

45.825

50.451

96.276

Jumlah

BARANG (Ton)

1.113 169.747 159.382

KENDARAAN (Unit) TREND

(%)

NAIK

-3,96

TURUN JUMLAH

(%)

TREND

RODA 2 NAIK

TURUN

JUMLAH

81,0

(%)

TREND

≥ RODA 4 NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

4.366

89

4.455

-15,37

74,0

7,0

-25,00

3,0

-

3,0

-97,83

974,84 10.443

7.070

17.513

293,11

1.919

1.893

3.812 4.606,17

838

763

1.601

53.267

75.014

-13,31 10.330

15.853

26.183

49,51

1.747

2.080

3.827

0,39

1.481

1.364

2.845

77,70

63.253

-15,68

6.790

6.445

13.235

-49,45

1.677

2.030

3.707

-3,14

989

2.077

3.066

7,77

52,21

9.676

8.381

18.057

36,43

2.713

3.234

5.947

60,43

781

1.193

1.974

-35,62

41.605

37.838

8.130

9.244

4.092

5.397


Gambar 2.28 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

BAB II - 110



Berdasarkan Tabel 2.100 dan gambar 2.28 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat bahwa arus turun naik penumpang, barang dan kendaraan cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, namun pada Tahun 2011 untuk kunjungan kapal sebanyak 258 trip, bila dibandingkan dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar 15,18%, penumpang yang diangkut sebanyak 96.276 orang, jika dibandingkan dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar 52,21%. Angkutan barang sebanyak 18.057 ton bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 36,43%. Untuk angkutan kendaraan roda 2 sebanyak 5.947 unit bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 60,43% dan roda 4 sebanyak 1.974 unit dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 35,62%. 2.3.1.7 Lingkungan Hidup Selama tahun 2007 – 2012, berbagai persoalan dan bencana lingkungan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan terjadi disebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya menangani permasalahan lingkungan pada kurun waktu tersebut yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi-fungsi lingkungan. Sebagian besar masalah lingkungan ini bersumber dari kegiatan domestik, industri agro, industri manufaktur, industri pertambangan, industri jasa, dari sektor tranportasi serta lemahnya law enforcement yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Kedepan permasalahan lingkungan di Provinsi Gorontalo masih akan diperhadapkan pada permasalahan yang terjadi sampai saat ini seperti kerusakan Danau Limboto,

BAB II - 111


pencemaran air, udara, tanah, persampahan, dan limbah serta kerusakan lingkungan baik darat, pesisir, dan laut, seperti: 1. Kerusakan Danau Limboto, Pada saat ini kedalaman Danau Limboto tinggal rata-rata 2 meter dan luasnya sisa 2.537,5 Ha. Diproyeksikan bahwa Danau Limboto 5 tahun kedepan tingkat kedalamannya tinggal 1 meter dan luasnya sisa 1.500 Ha. 2. Penurunan Kualitas Air Danau Limboto, Saat ini kualitas air Danau Limboto mengalami penurunan akibat limbah domestik, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau, dan sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Monitoring kualitas air danau menunjukkan beban pencemaran organik yang tinggi dari sumber aliran yang melalui kawasan perkotaan tersebut, seperti terlihat pada kandungan oksigen terlarut di Sungai Alo 0,77 mg/l, Sungai Biyonga 0,94 mg/l, dan kandungan total nitrogennya adalah 2,69 mg/l, sementara total fosfornya 1,44 mg/l. Akibat eutrofikasi berbagai tanaman pengganggu tumbuh subur yang banyak menyerap air dan dapat mempercepat pendangkalan danau. Eceng gondok di Danau Limboto tumbuh meluas. Luas sebaran eceng gondok mencapai sekitar 30 % dari luasan danau. 3. Pencemaran Air Sungai, Kualitas air di beberapa sungai di Provinsi Gorontalo rendah. Hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BALIHRISTI bekerjasama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) Manado pada tahun 2011 menunjukkan beberapa parameter sudah melebih nilai ambang batas yang dipersyaratkan, seperti: Sungai Andagile secara umum tergolong BURUK atau CEMAR BERAT (Kelas D) dengan uraian bahwa di bagian hulu kisaran nilai skor – 29 (CEMAR SEDANG), bagian tengah kisaran nilai skor – 55 (CEMAR BERAT) dan di bagian

hilir

kisaran nilai skor – 71 (CEMAR BERAT). Di bagian hulu

terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Coliform dan E.Coli, di bagian tengah terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu yaitu BOD, Nitrit, dan Coliform, sedangkan di bagian hilir terdapat empat parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Nitrit, Coliform dan E.Coli, Sungai Paguyaman cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, Sungai Bone masih tergolong cemar RINGAN, Sungai Taluduyunu cemar SEDANG, Sungai Buladu cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, dan Sungai Biongan masih tergolong cemar RINGAN. Diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan jumlah sungai yang akan menurun kualitasnya akan meningkat 75%. 4. Penurunan Kualitas Udara, berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada umumnya masih dalam kategori baik, namun mengalami penurunan kualitas dari tahun ketahun, kecuali beberapa lokasi yang sudah melebihi baku mutu seperti di depan hasrat Kota Gorontalo dan hasrat di Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut disebabkan karena laju pertumbuhan kendaraan beroda empat maupun beroda dua dan pertumbuhan industri sangat cepat. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka 5 (lima) tahun kedepan kualitas udara ambient akan mengalami penurunan sampai dibawah baku BAB II - 112


mutu yang dipersyaratkan. Dalam mencapai kualitas udara yang diinginkan, maka perlu dilakukan

upaya-upaya

pengendalian

pencemaran

udara.

Salah

satu

kegiatan

pengendalian pencemaran udara adalah pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas udara tersebut. 5. Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang, salah satu potensi pesisir di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang dan hutan mangrove. Sumberdaya pesisir ini diperkirakan telah berada dalam ambang kerusakan. Tingkat kerusakan diperkirakan rata-rata mencapai 40-65%. Apabila tidak dilakukan tindakan konservasi secepatnya, maka 5 (lima) tahun ke depan kerusakan akan semakin meluas hingga mencapai 60-75 %. 6. Kerusakan DAS dan Banjir, Kejadian banjir di Provinsi Gorontalo terjadi hampir setiap tahun dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah,dan lain-lain. Jumlah kerugian akibat banjir di Provinsi Gorontalo, apabila di lakukan penanganan maka di proyeksikan untuk 5 tahun ke depan kerugian tersebut akan semakin meningkat hingga mencapai 40%. 7. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), Kegiatan pertambangan sangat potensial menimbulkan degradasi lingkungan hidup jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kegiatan pertambangan emas di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa wilayah yaitu Wilayah Marisa Kabupaten Pohuwato, wilayah Pasolo Desa Buladu, Kecamatan Sumalata dan wilayah tambang Mopuya Desa Kaidundu, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, wilayah tersebar di Kabupaten Bone Bolango, dan wilayah Boliohuto Kabupaten Boalemo. Permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan emas adalah pencemaran logam berat Hg pada badan air sungai. Kandungan merkuri pada air sungai tersebut kemudiaan akan mengalir menuju ke muara dan akhirnya akan masuk ke perairan laut. Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Balihristi tahun 2010 menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Buladu dan Desa Kaidundu telah menyebabkan kandungan logam berat Hg (merkuri) pada badan air sungai Dubalango dan Sungai Mopuya telah melewati ambang batas baku mutu (0,001 mg/l). Kadar Hg pada badan air dan sedimen sungai dubalango (sungai sekitar penambangan pasolo) adalah masingmasing berkisar antara 0,0002 – 0,016038 mg/l dan 104,2172 – 927,2519 mg/l, sedang konsentrasi Hg pada badan air dan sedimen Sungai Mopuya (sungai sekitar penambangan Mopuya) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002-0,2457 mg/l dan 22,7798 – 53,1579 mg/l. 8. Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah. 9. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City), Perkembangan penduduk yang pesat terutama karena urbanisasi telah menimbulkan masalah meningkatnya jumlah BAB II - 113


sampah yang dihasilkan dan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pesatnya pembangunan perumahan dan sarana umum lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor

yang

pesat,

meningkatkan

resiko

polusi

udara.

Pemerintah

Pusat

melaksanakan Program Adipura dalam upaya peningkatan kebersihan dan kehijauan kota. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mewujudkan Clean and Green City adalah Kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terangkut. Di Kota Gorontalo jumlah sampah sebanyak 683 m3/hari, sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 383 m3/hari atau 56 %. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pengangkut. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia belum representatif,

Kurangnya

komitmen

pemerintah

kabupaten

dalam

pengelolaan

lingkungan umumnya dan dalam mewujudkan kebersihan dan kehijauan kota yang tercermin dari kesiapan institusi lingkungan hidup dan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan

lingkungan

hidup,

dan

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pengelolaan lingkungan. Berdasarkan kondisi lingkungan tersebut, maka upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, adalah pengendalian sumber-sumber pencemaran dan perusakan SDA, peningkatan kualitas lingkungan DAS, pengendalian kemerosotan KEHATI, peningkatan peran serta masyarakat serta menahan laju deforestasi. Beberapa target capaian dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2017 adalah peningkatan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 58%, peningkatan indeks kualitas lingkungan menjadi 90, tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas, terjadinya penurunan sedimentasi dan laju pertumbuhan eceng gondok di Danau Limboto. Pelayanan Penelitian Program pembangunan penelitian di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan program unggulan pemerintah daerah yakni (1) pertanian dan ketahanan pangan; (2). perikanan dan kelautan ; (3). pendidikan dan kesehatan; (4) ekonomi, social dan budaya dan (5). tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup. Pembangunan Iptek ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas utama adalah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan antar-kelembagaan. Komoditas pangan yang menjadi prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan. BAB II - 114


Pembangunan iptek perikanan dan kelautan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan berwawasan lingkungan, peningkatan produksi perikanan,

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat kelembagaan dan

jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi berbasis sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan berwawasan masa depan Otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan implikasi terhadap masingmasing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, akan terdapat variasi baik pengelolaan maupun perolehan pendidikan pada masing-masing daerah. Pengembangan produk berkualitas yang kompetitif diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang keahliannya relevan dengan potensi kawasan yang sedang dan akan dikembangkan. Pergeseran nilai paradigma pendidikan sebagai sebuah investasi terjadi. Banyak lulusan SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan berikutnya sehingga lebih banyak menciptakan pengangguran. Demikian pula lulusan perguruan tinggi yang ada, belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Banyak anak DO yang tidak memiliki keterampilan. Dengan demikian untuk menciptakan SDM berkualitas yang memiliki keahlian sesuai potensi daerah tempat anak tersebut bermukim, diperlukan konsep dan paradigma pendidikan yang baik. Permasalahan utama dibidang kesehatan adalah masih tingginya angka kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas, maka diperlukan konsep dan paradigma kesehatan yang baik Pengembangan pembangunan iptek ekonomi, sosial dan budaya mengarah pada peningkatan kemampuan Iptek menjawab masalah-masalah pengembangan suatu wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas eknomi dan sosial. Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan ekonomi, social dan budaya adalah peningkatan penggunaan komponen lokal, dan efisiensi pada pembangunan di wilayah kota/kabupaten Gorontalo Pengembangan Tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan

tata

ruang,

menjaga

kelangsungan

lingkungan

hidup

dan

mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa Iptek yang diprioritaskan pada pencapaian kestabilan masing-masing ekosistem yang menopang kehidupan untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan. BAB II - 115


Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo sejak tahun 2004-2011 telah melaksanakan beberapa kajian dibidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, pendidikan dan kesehatan; ekonomi, sosial dan budaya maupun dibidang lingkungan hidup. Kajian yang telah dilaksanakan selama tahun 2004 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 2.101. Tabel 2.101 Penelitian Yang Telah Dilakukan Selang Tahun 2004 s/d 2012 No

Judul Penelitian

Tahun

1

Membangun Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kiknerja Aparatur Pemerintah di Provinsi Gorontalo Pengembangan Wirausaha Pupuk Organik (Bokashi) Berbasis Kotoran Kuda Persepsi dan Sikap Masyarakat Gorontalo Terhadap Program “ Etalase Perikanan” di Provinsi Gorontalo Kajian Pengembangan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Gorontalo.

2004

Kajian keberadaan Organisasi Pemerintah dalam Penerapan PP No.8 Tahun 2003 di Provinsi Gorontalo Kajian tentang Tarif Rasional Pelayanan Kesehatan di Provinsi Gorontalo Kajian Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Gorontalo

2005

Kajian Perencanaan dan Pengembangan Panti Pembenihan Udang dan ikan serta budi daya tambak berwawasan lingkungan di Provinsi Gorontalo Kajian Evaluasi DAS di Provinsi Gorontalo

2005

Penelitian Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap dan marine culture yang berkelanjutan (Ekspedisi Wallacea) Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo

2005

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo

2005

2006

17

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Efektivitas dan Efisiensi Pompa Air Energi Surya di Pertanaman Jagung Dampak agropolitan jagung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Kajian pengembangan kawasan Taman laut Olele

18

Studi Fishing Capacity Teluk Tomini dan Pantai Utara Gorontalo

2006

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

(Penelitian lanjutan)

2004 2004 2005

2005 2005

2005

2005

2006

2006 2006 2006

BAB II - 116


19

Evaluasi Policy Coherence Provinsi Gorontalo

2006

20 21

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kajian Pendidikan Bagi Keluarga Masyarakat berpenghasilan Rendah

2007 2007

22

Kajian tentang akar kemiskinan di Provinsi Gorontalo

2007

23

Pengembangan Model Revitalisai Desa Miskin

2007

24

2007

26

Dampak Reformasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Provinsi Gorontalo Kajian Peranan (Partisipasi) Masyarakat Dalam Pengendalian Kinerja Pendidikan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Jarak Pagar dan Aren

27

Kajian Kawasan Pemetaan Budidaya Rumput Laut

2008

28

Penelitian dan Pemanfaatan Jagung Komposit dan TTG

2008

29 30 31

Evaluasi Kebijakan Agropolitan di Prov. Gorontalo. Pengembangan Energi Alternatif Bioethanol Dampak Implementasi Kebijkakan Pendidikan Berbasis Kawasan di Prov. Gorontalo. Ekspedisi Geografi Indonesia (EGI) Gorontalo (Kerjasama Pemrov dengan Bakosurtanal) Analisis Potensi Sumber Daerah dan Penyusunan Model SpasioEkologis Terhadap Problem Daerah Pengembangan Laborartorium dan Desa Mandiri Energi Studi Kelayakan Pengembangan Klaster Komoditas Rumput Laut di Provinsi Gorontalo Survei Opini Publik dan Perilaku Pemilih Dalam Pilkada di Provinsi Gorontalo Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo Pengembangan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Boalemo Kajian Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Strategi pengembangan Model Implementasi Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo Studi Kelayakan Pengembangan Klaster UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna Analisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional

2009 2009 2009

25

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2008 2008

2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2012

Sumber : Balihristi Prov. Gorontalo, 2012

2.3.1.8

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tujuan ketiga dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Untuk mencapai tujuan tersebut dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, BAB II - 117


kabupaten/kota

harus

memasukkan

pengarusutamaan

gender

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program pembangunan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender memerlukan gambaran kondisi jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Sensus penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo tercatat ±1.040.164 jiwa dan 243.992 jumlah rumah tangga. Eksistensi perempuan pada lembaga pemerintah provinsi bahwa jumlah pegawai perempuan yang memegang jabatan strategis eselon IV A sampai eselon I B sejumlah 239 orang dan jumlah seluruh pegawai perempuan sebanyak 1.506 orang sebagaiman terihat pada tabel 2.102. Tabel 2.102 Eksistensi Perempuan pada Lembaga Pemerintah Provinsi ESELON NO 1

JENIS KELAMIN Perempuan

I.B

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

1

1

1

44

2

190

NON ESELON

JUMLAH

1267

1506

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Prov. Gorontalo, 2012

Menurut jenis kelamin penduduk di Provinsi Gorontalo terdiri dari laki-laki berjumlah 521.914 orang atau 50,18% sedangkan perempuan berjumlah 518.250 orang atau 49,82% dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,71 atau masih terbilang berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terindikasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotipe, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender turut memberi andil terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan. Di bidang pendidikan, perempuan Provinsi Gorontalo masih tertinggal dari laki-laki, hal ini dapat dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD adalah sebesar 101,85%,angka ini sudah cukup baik, namun pada jenjang SMP hanya sebesar 72,71% dan jenjang SMA hanya sebesar 46,31%. Angka ini memperlihatkan masih banyak perempuan usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang kurang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sampai ke jenjang SMA. Di bidang ketenagakerjaan, ketimpangan gender juga masih terjadi. Tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah sebesar 286.695 laki-laki dan

BAB II - 118


146.231 perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 84,1 laki-laki dan 44,9 perempuan serta tingkat pengangguran 3,38 laki-laki dan 8,48 perempuan. Namun di sisi lain Jumlah Pencari Kerja penduduk 15 tahun ke atas untuk laki-laki sebesar 10.478 orang sedangkan perempuan sebesar 13.970 orang. Dari sini terlihat masih ada kesenjangan kesempatan kerja terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki. Partisipasi perempuan di Provinsi Gorontalo pada lembaga politik Tahun 2009 sebesar 20%. Dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak 9orang perempuan duduk sebagai anggota dewan. Di tingkat nasional partisipasi perempuan sebesar 30%,dari 3 orang utusan Provinsi Gorontalo di DPR RI, sebanyak 1 orang perempuan, sedangkan di lembaga DPD RI dari 4 orang anggota, 2 diantaranya adalah perempuan atau sebesar 50%. Sementara partisipasi politik perempuan di Provinsi Gorontalo berjumlah 32 orang atau 14,5% dari jumlah anggota Dewan secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan provinsi Gorontalo pada lembaga politik cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.103. Tabel 2.103 Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2009 s/d 2014 No. 1.

Prov,

Jumlah

Persentase

Kab/Kota

(org)

(%)

Prov. Gorontalo

9

20

Ket Partai Golkar (4), PAN (2), Hanura (2) dan PPRN (1)

2.

Kota Gorontalo

6

24

Partai Golkar (3), PAN (2) dan Demokrat (1)

3.

Kab. Gorontalo

6

24

Partai Golkar, PPP, PBB, PDIP, PBR dan PDK

4.

Kab. Boalemo

2

8

Partai PDIP dan Demokrat

5.

Kab. Pohuwato

6

24

Partai Golkar (2), PPP (1), PDK (1), Hanura (1), dan PKB (1)

6.

Kab. Bone

1

4

Partai PKNU

2

10

Partai Golkar

Bolango 7.


Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, 2012

Data Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mencatat jumlah perempuan korban tindak kekerasan di Provinsi Gorontalo sebesar 152 orang. Selain itu jumlah anak korban tindak kekerasan di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 83 orang, dan 54 orang diantaranya adalah perempuan. Hal ini BAB II - 119


seharusnya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo melalui peningkatan programprogram yang Responsif Gender dan Anak. 2.3.1.9 Ketenagakerjaan Tahun 2010 jumlah tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi sebanyak 432.926 orang kemudian meningkat menjadi 445.210 orang pada Tahun 2011. Struktur ketenagakerjaan Tahun 2011 memperlihatkan bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja sebesar 465.027 di mana masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja sebesar 260.216. Penduduk yang bekerja sebesar 445.210. Selanjutnya, kelompok bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 171.804 serta yang bersekolah sebesar 33.142. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti Asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2007 UMP Provinsi Gorontalo sebesar Rp.560.000,- yang meningkat menjadi Rp.762.500.,- pada Tahun 2011. Pada Tahun 2012 UMP dinaikkan menjadi Rp. 837.500,-. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.29. Gambar 2.29 Perkembangan UMP dan KHM / KHL Provinsi Gorontalo Tahun 2007 s/d 2012

1,000,000 500,000 UMP (Rp.) Kenaikan (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

560,000

600,000

675,000

710,000

762,500

837,500

6.3

7.1

12.5

5.18

7.4

9.8

UMP (Rp.)

Kenaikan (%)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2012

Terkait dengan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejauh ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah karena K3 ini merupakan instrumen untuk perlindungan terhadap keselamatan

pekerja. Data terakhir di tahun 2011 dari 1.100

BAB II - 120


perusahaan yang tercatat dalam bursa ketenagakerjaan baru 10 % atau 110 perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 2.3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Koperasi sebagai soko guru ekonomi terus ditingkatkan perannya dalam mendorong mobilitas ekonomi di Provinsi Gorontalo. Periode 2007 hingga 2011 jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2007 jumlah koperasi tercatat sebanyak 827 unit dan meningkat menjadi 986 unit Tahun 2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.104. Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

NO

KAB / KOTA

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO 5 KAB. BONE BOLANGO 6 KAB. GORONTALO UTARA 7 PROV. GORONTALO JUMLAH

2007

218 247 99 93 89 66 15 827

2008

230 257 103 99 91 70 15 865

2009

Sumber : Data olahan Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

231 271 104 103 97 71 15 892

2010

230 309 104 103 106 79 19 950

2011

237 328 105 103 110 82 21 986

Dari total 986 koperasi tersebut, sebanyak 29 persennya atau 290 unit merupakan koperasi tidak aktif. Meskipun jumlah koperasi tidak aktif berada dibawah dari rata-rata nasional, namun kenyataan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan pembenahan koperasi di daerah, hal ini terlihat pada tabel 2.105.

BAB II - 121


Tabel 2.105 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

NO

KAB / KOTA

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO 5 KAB. BONE BOLANGO 6 KAB. GORONTALO UTARA 7 PROV. GORONTALO JUMLAH

2010 2011 % KENAIKAN AKTIF TDK AKTIF AKTIF TDK AKTIF AKTIF TDK AKTIF 170 60 178 59 4.71 (1.67) 232 77 252 76 8.62 (1.30) 72 32 73 32 1.39 0.00 77 26 65 38 (15.58) 46.15 72 34 74 36 2.78 5.88 43 36 46 36 6.98 0.00 6 13 8 13 33.33 0.00 672 278 696 290 3.57 4.32


Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, asset, koperasi sebagaimana ditunjukkah oleh tabel 2.106. Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi Indikator Jlh Anggota (orang) Modal Sendiri (Rp. 000) Modal Luar (Rp. 000) Asset (Rp.000) Volume Usaha (Rp. 000) SHU (Rp. 000)

2007 109.608

2008 120.532

2009 126.384

2010 125.745

2011 123.548

65.118.930

70.256.952

80.191.789

90.702.140

127.186.345

149.021.930

163.290.510

172.967.847

190.233.286

230.628.392

214.140.860

232.733.261

262.387.690

290.782.164

343.404.769

217.651.110

247.412.120

224.051.091

272.451.086

266.743.292

13.642.890

11.971.539

15.461.567

18.347.864

20.289.421


Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah anggota, permodalan, asset, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selang tahun 2007 – 2011 mengalami fluktuasi, namun secara umum semua indikator tersebut mengalami peningkatan. Selang tahun 2007 – 2011 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari 109.608 orang menjadi 123.548 orang, atau naik sebesar 12,7%. Demikian halnya dengan modal sendiri meningkat dari Rp. 65,12 milyar menjadi Rp. 127,2 milyar atau naik sebesar 95,3%, modal luar dari Rp. 149 milyar menjadi Rp. 230,6 milyar atau naik 54,8%, asset dari Rp. 214,1 milyar menjadi Rp. 343,4 milyar atau naik 60,4%, volume usaha dari Rp. 217,7 milyar menjadi Rp. 266,7 milyar atau naik 22,6%, dan total SHU mengalami kenaikan dari Rp. 13,6 milyar menjadi Rp. 20,3 milyar atau naik sebesar 48,7%.

BAB II - 122


Disamping itu, selang tahun 2007 – 2011, Provinsi Gorontalo telah memiliki 3 koperasi berskala besar tingkat nasional sebagaimana terlihat pada tabel 2.107. Tabel 2.107 Koperasi Berskala Besar NO

NAMA KOPERASI

JUMLAH ANGGOTA

1

KSU MEKAR JAYA KOTA GORONTALO KEC. KOTA TENGAH

293

Rp 13,362,415

KSU MULYA JAYA KAB. GORONTALO KEC. TELAGA JAYA

137

KOP. TEBU RAKYAT MITRA BANGKIT. KAB. BOALEMO KEC. PAGUYAMAN

2

3

JUMLAH

TOTAL ASSET (000)

OMZET (000)

SHU (000)

Rp

5,673,870

Rp 211,785

Rp

8,638,336 Rp

9,501,635

Rp 478,799

174

Rp

7,762,125 Rp

9,250,000 Rp

604

Rp 16,400,461

Rp 18,751,635

13,295

Rp 492,094

Sumber : Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

Sedangkan untuk perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2007-2011 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah UMKM sebanyak 32.865 unit dan Tahun 2011 menjadi 60.378 unit, atau meningkat sebesar 84% selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.108. Tabel 2.108 Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2007 – 2011 UMKM

2007

2008

2009

2010

2011

Usaha Mikro

30,021

47,810

48,238

50,694

51,961

Usaha Kecil

2,660

3,303

7,431

7,901

8,099

184

219

222

310

318

32,865

51,332

55,891

58,905

60,378

Usaha Menengah Total

Sumber : Data Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

Perkembangan jumlah UMKM tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.109.

BAB II - 123


Tabel 2.109 Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

10.069

15.003

16.637

16.913

17.340


2.066

4.001

4.136

4.646

4.731

Kab. Boalemo

3.724

5.559

5.863

5.940

6.018

Kab. Pohuwato

4.414

7.432

7.714

8.078

8.341

Kab. Bone Bolango

5.865

8.348

10.527

11.338

11.608

Kota Gorontalo

6.727

10.989

11.014

11.989

12.340

32.865

51.332

55.891

58.905

60.378

Kab. Gorontalo

Provinsi Gorontalo

2010

2011*

Sumber : Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012 (*angka sangat sementara)

Tabel 2.109 menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM terbesar di Kabupaten Bone Bolango, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2007 – 2011 mencapai 47,9%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 28%, Kabupaten Gorontalo Utara 23,9%, Kabupaten Gorontalo 22,9%, Kabupaten Boalemo 22,8% dan terakhir Kota Gorontalo 15,4%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 83,7%, atau berkembang hampir 2 kali lipat jumlahnya. Namun demikian harus diakui bahwa perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika kebijakan pemerintah menaikkan BBM jadi diterapkan. Salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM adalah ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa. Hingga tahun 2011, Pasar Tradisional berjumlah 49 unit dan Pasar Modern 12 unit dengan total jumlah sebanyak 61 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan di Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 65 kecamatan, berarti rasio pasar terhadap jumlah kecamatan adalah 0,94, atau tidak semua kecamatan memiliki sarana pasar tradisional. Berikut data jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Provinsi Gorontalo tahun 2011 seperti terlihat pada tabel 2.110.

BAB II - 124


Tabel 2.110 Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kab./Kota

Pasar Tradisional

Jumlah

Pasar Modern

Kota Gorontalo

7 unit

10 unit

17 unit

Kab. Gorontalo

13 unit

2 unit

15 unit

Kab. Boalemo

4 unit

-

4 unit

Kab. Pohuwato

14 unit

-

14 unit

Kab. Bone Bolango

3 unit

-

3 unit


8 unit

-

8 unit

Provinsi Gorontalo

49 unit

12 unit

49 unit


Disamping itu, peran pelaku UKM selaku sektor riil didaerah tercermin melalui aktifitas perdagangan Gorontalo baik ekspor maupun antar pulau. Berikut ini perkembangan ekspor (tabel 2.111) dan perkembangan nilai ekspor Gorontalo tahun 2007 – 2011 (tabel 2.112). Tabel 2.111. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo

NO

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

1,109,979

286,281

234,740

216,226

211,601

2,058,827

26,716,000

-

7,700,000

18,252,010

-

52,668,010

1,997,919

18,136,048

8,235,000

-

-

28,368,967

KOMODITI

1

KAYU

2

BUNGKIL KOPRA

3

MINYAK KELAPA KASAR

4

JAGUNG KUNING

83,448,000

81,030,000

43,763,460

41,299,275

6,600,000

256,140,735

5

TEPUNG KELAPA

862,500

-

766,000

-

-

1,628,500

6

GULA TETES

23,835,880

27,069,493

14,051,880

37,768,000

10,200,000

112,925,253

7

ROTAN POLIS

118,850

295,502

207,650

110,200

-

732,202

138,089,128

126,817,324

74,958,730

97,645,711

17,011,601

454,522,494

TOTAL


BAB II - 125


Tabel 2.112. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo NO 1 2 3 4 5 6 7

KOMODITI

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

KAYU

1,104,711

388,460

8,318,344

163,045

292,531

18,267,092

BUNGKIL KOPRA

2,804,140

-

847,400

2,007,721

-

5,659,261

MINYAK KELAPA KASAR

1,398,543

5,100,976

1,062,375

-

-

7,561,894

JAGUNG KUNING

15,062,550

16,276,350

7,488,730

8,893,909

1,735,440

49,456,979

TEPUNG KELAPA

655,000

-

592,332

-

-

1,247,332

10,730,000

1,995,520

1,597,988

5,931,463

846,600

21,101,571

129,213

336,393

250,573

132,888

-

849,066

31,884,157

32,097,699

20,157,742

17,129,026

2,874,571

104,143,195

GULA TETES ROTAN POLIS TOTAL


Tabel 2.111 dan 2.112 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan volume dan nilai ekspor Gorontalo selang tahun 2007 – 2011. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan permintaan negara importir, stok barang daerah, kebijakan ekspor nasional dan negara importir, dan membaiknya harga komoditi antar pulau sehingga pelaku usaha lebih memilih perdagangan antar pulau ketimbang ekspor. Komoditi ekspor terbesar Gorontalo adalah Jagung Kuning sebesar 256.141 ton dengan total nilai ekspor mencapai US$ 49.456.979. Kemudian diikuti oleh Gula Tetes sebesar 112.925 ton dengan nilai US$ 21.101.571, Bungkil Kopra sebesar 52.668 ton dengan nilai US$ 5.659.261, Minyak Kelapa Kasar 28.369 ton dengan nilai US$ 7.561.894, Kayu 2.059 ton dengan nilai US$ 18.267.092, Tepung Kelapa 1.629 ton dengan nilai US$ 1.628.500 dan terakhir Rotan Polis 732 ton dengan nilai US$ 849.066. Negara tujuan ekspor Gorontalo antara lain Singapura, Philipina, Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia, China dan Jepang. Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (franchise), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (joint venture), bagi hasil, dan penyumberluaran (outsourcing).

Fungsi kelembagaan

KUMKM masih

belum optimal karena

banyak

permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya.

BAB II - 126


Lebih lanjut, untuk lembaga keuangan sesuai data yang ada pada Bank Indonesia terdapat 17 lembaga perbankan yang ada di Gorontalo baik perbankan nasional maupun swasta. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah beroperasi sebanyak 4 BPR. Keempat BPR ini telah beroperasi di Kab/Kota kecuali di Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Tabel 2.113 akan menggambarkan distribusi lembaga perbankan pemerintah dan swasta termasuk BPR di Kabupaten dan Kota. Tabel 2.113 Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo NO

NAMA BANK

1

KOTA GORONTALO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. H. Nani Wartabone (ex. Jl. A. Yani)

KC

D

Jl. H. Nani Wartabone No. 32 (ex. Jl. A. Yani No.32) Jl. H. Nani Wartabone No. 22 (ex. Jl. A. Yani No.22) Jl. M.T. Haryono No.18

KC

D

KC

D

4

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Sulut

KC

ND

5

PT. Bank Muamalat Indonesia

Jl. Raja Eyato No. 35A

KC

D

6

D

KC

D

KC

D

9

PT. Bank Syariah Mandiri

KC

D

10

PT. Bank Sinarmas

KC

D

11

PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk

KC

D

12

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND ND

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

19

PT. Bank Sulut

KCP

ND

20

PT. Bank Central Asia, Tbk

Jl. H. Nani Wartabone No. 62 (ex. Jl. D.I. Panjaitan No.62) Kel. Limba U 1 UMK-Satya Praja Gtlo, Jl. Raya Eyato No. 36, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin (ex. Jl. K H Agus Salim) Kel. Paguyaman, Kec. Kota Utara Jl. Pasar Minggu No.20 Ds. Bube Kec. Suwawa Jl. Budi Utomo No. 209, Kel. Limba U-I, Kec. Kota Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone No. 10 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 10)

KCP

18

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Sulut

Jl. Prof. H.B. Yasin No.55, Limba U2,Kota Selatan Jl. H. Nani Wartabone No. 58 ( ex. Jl. A. Yani No.58) Jl. H. Nani Wartabone No. 139 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 139) Gorontalo 96114 Jl. H. Nani Wartabone No. 127 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 127) Jl. KH. Agus Salim (Basuki Rahmat) No. 11, Kel. Limba, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone (d/h Jl. Ahmad Yani) No.32 B & 32 C, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Jl. MT. Haryono No.62, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan Jl. Patimura No.22 Kel. Limba U 1, Kec. Kota Selatan Jl. Jend. Sudirman No.6 Kel. Wumialo

KC

8

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Mega, Tbk

KCP

D

2 3

7

13 14 15 16 17

ALAMAT

STATUS

BAB II - 127


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

37

PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk

38

PT. Bank Panin, Tbk

38

PT. BPR Mega Zanur

39

PT. BPR Paro Dana

40

PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama PT. BPR Telaga Sinar Cahaya

41

Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin (ex. Jl. Agus Salim)

KCP

D

KCP Sentral Gorontalo, Jl. Sam Ratulangi No.33, Kel. Limba U II, Kec. Kota Selatan KCP Satya Praja, Jl. KH. Agussalim No. 13, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan Jl. H. Nani Wartabone No. 16 (ex. Jl. Ahmad Yani No.16) KK SOPP Gorontalo-STKIP, Jl. Jend. Sudirman No. 6, Gorontalo KK BRI KPP Pratama

KCP

ND

KCP

ND

KK

ND

KK

ND

KK

ND

KK BRI Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone (ex. Jl. D.I. Panjaitan) No. 74, Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Jl. Raja Eyato - Kota Barat

KK

ND

KK

ND

Unit

ND

Jl. Budi Utomo, Kota Utara

Unit

ND

Jl. Sultan Botutihe No. 168 (ex. Jl. Nani Wartabone No. 168, Kel. Oluhata, Kec. Kabila) Jl. Irigasi Kec. Tapa

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Raja Eyato

Unit

ND

Jl. Sultan Botutihe (ex. Jl. Hi. Nani Wartabone, Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo) Jl. Sam Ratulangi

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Prof. Aloei Saboe

Unit

ND

Jl. Kartini No. 2 Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Jl. Jend. Ahmad Yani, Biawao, Kota Selatan, Gorontalo Jl. H.B. Yasin No. 40, Kota Gorontalo

KC

Jl. Raya Limboto No. 40 KM 7, Desa Luhu, Kec. Telaga Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin No. 67 (ex. Jl. Kartini No.67) Jl. MH Thamrin Kel. Limba UI Kec. Kota Selatan

KC

D

KP

ND

KP

ND

KC

ND

KP

ND

KABUPATEN GORONTALO 1

PT. Bank Sulut

Jl. Mayor Dullah No.1

KC

ND

2

Jl. Jend. Sudirman No.269

KC

D

Jl. Jend. Sudirman No. 45, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto Jl. Sudirman No.35

KCP

ND

4

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

KCP

ND

5

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. Raya Limboto, Kel. Bulila, Kec. Telaga

KF

ND

3

BAB II - 128


6

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. Isimu Raya No. 47, Kec. Tibawa

KF

ND

7

Jl. Mbui Bungale

KCP

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara

KCP

ND ND

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

KK

ND

14


KK

ND

15

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama PT. BPR Paro Dana

Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo Jl. PT. Rajawali, Desa Sidomulyo, Kec. Biliyohuto, Kab. Gorontalo KCP Paguyaman, Jl. Rajawali Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kec. Boliyohuto KCP Sentral Limboto, Jl. KH. Wahid Hasyim No.560A, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto Jl. Raya Limboto, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.60 Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo KK SOPP Limboto, Jl. Mayor Dullah No. 287, Limboto Kel. Isimu/Trans Sulawesi Kec. Tibawa

KCP

13

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Sulut

KK

ND

Unit

ND

Kel. Kayubulan, Kec. Limboto

Unit

ND

Desa Payunga, Kec. Batudaa

Unit

ND

Desa Hulawa, Kec. Telaga

Unit

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Kotajin, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Desa Bulila Kec. Telaga

Unit

ND

KP

ND

Desa Sidodadi, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo

KK

ND

8 9 10 11 12

16 17 18 19 20 21 22

KABUPATEN BOALEMO 1

PT. Bank Sulut

Jl. Trans Sulawesi, Kec. Tilamuta

KC

ND

2

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia

Jl. Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta KK Boalemo, Jl. Husin Dj. Rahman, Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo Desa Limbato, Kec. Tilamuta

KCP

ND

KK

ND

Unit

ND

Desa Sidomulyo, Kec. Boliyohuto

Unit

ND

Desa Bongo, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Gorontalo Jl. Trans Sulawesi Desa Molombulahe , Kec. Paguyaman

Unit

ND

KC

ND

3 4 5 6 7

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama KABUPATEN POHUWATO

1

PT. Bank Sulut

Jl. Trans Sulawesi No.117, Marisa

KC

ND

2

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Trans Sulawesi No.128, Kec. Marisa

KCP

D

Jl. Trans Sulawesi (Depan Lap. Ormas Marisa), Desa Marisa Utara, Kec. Marisa

KCP

ND

3

BAB II - 129


4

Jl. Trans Sulawesi, Kec. Marisa

KCP

ND

5

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. Trans Sulawesi, Kec. Marisa

KCP

ND

6

PT. Bank Sulut

KCP

ND

7


KK

ND

8

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. BPR Paro Dana

KCP Popayato, Jl. Raya Trans Sulawesi No. 188 Desa Maleo Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato Jl. Trans Sulawesi Komp. Lapangan Ormas, Kec. Marisa KK SOPP Marisa, Jl. Batu Pasang, Marisa

KK

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Buntulia Selatan, Kec. Marisa Jl. Trans Sulawesi Desa Motolohu Kec. Randangan, Kab. Puhowato KCP Pohuwato-Marisa, Jl. Batu Pasang, Kel. Marisa Utara Jl. Trans Sulawesi No. 132, Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Marisa

Unit

ND

Unit

ND

KCP

ND

KC

ND

Kompleks Perkantoran Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango Kompleks Pasar Bilungala (Simpang Empat) Desa Bilungala Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Trans Sulawesi, Ds. Pontolo, Kec. Kwandang Kel. Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara BDI KCP Gorontalo Utara, Jl. Trans Sulawesi, Dusun Pasar Lama, Desa Moluo

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

Jl. Trans Sulawesi Pelabuhan Anggrek Kwandang, Desa Pantolo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara (Kompleks Pasa Molingkapoto) KK Gorontalo Utara, Jl. Trans Sulawesi, Simpang Tiga, Polsek Kwandang, Desa Moluo KK SOPP Kwandang, Jl. Raya Trans Sulawesi No. 88, Gorontalo Desa Moluo, Kec. Kwandang

KCP

ND

KK

ND

KK

ND

Unit

ND

Jl. Trans Sulawesi Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara

Unit

ND

9 10 11 12

1 2

KABUPATEN BONE BOLANGO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1

KABUPATEN GORONTALO UTARA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

2

PT. Bank Sulut

3

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk

4

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

5


6

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

7 8

Sumber : Bank Indonesia Gorontalo, 2012

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat

BAB II - 130


diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 hingga 2011 penyaluran KUR di Gorontalo telah mencapai Rp. 279.102.820.500, yang disalurkan kepada 36.782 UMKM se Provinsi Gorontalo. 2.3.1.11 Kebudayaan Seperti umumnya masyarakat Indonesia, masyarakat Gorontalo dikenal dengan masyarakat yang terbuka (open minded). Mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Di Gorontalo tidak mengenal perbedaan suku/etnik, dan agama, semua diperlakukan sama. Nilai-nilai adat dan budaya yang masih kuat dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki Gorontalo, dijadikan kekayaan dan pemersatu yang tak ternilai dan modal dasar untuk membangun daerah kedepan yang lebih sejahtera. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama telah menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu pusat pengembangan Kebudayaan Islam di Kawasan Timur Indonesia. Ini disebabkan karena masyarakat Gorontalo dipandang masih tetap memegang teguh adat dan budaya leluhur. Agama dan kebiasaan-kebiasaan adat/budaya dijalankan dalam falsafah hidup orang Gorontalo melalui “Adat bersendikan syara” dan “Syara

bersendikan

Kitabullah”.

Jadi

kehidupan

keseharian

masyarakat

Gorontalo,

telah

berkembang kedalam suatu suasana yang dinamis dan berdasarkan nilai-nilai religious tersebut. Dengan demikian kehidupan harmonis dan damai inilah yang dijadikan modal sosial untuk terus membangun daerah dalam mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Bagi pelaku bisnis, investor, dan wisatawan, keamanan, dan kenyamanan menjadi syarat mutlak harus disiapkan daerah bagi mereka. Itulah yang menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk tetap menciptakan daerah yang aman dan damai. Keamanan menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah termasuk partisipasi aktif masyarakat untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh institusi terkait bidang kemasyarakatan dan keamanan, tokoh-tokoh adat serta tokoh agama menjadi kunci utama membangun perdamaian melalui dialog-dialog terbuka terkait masalah kebangsaan dan keagamaan antar institusi. 2.3.1.12 Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dengan Visi Gorontalo Emas serta Misinya yaitu mewujudkan masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif. Visi dan misi ini dilakukan melalui strategi: menata dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Pembinaan pemuda selama ini sudah berjalan cukup baik. Banyak prestasi membanggakan diraih oleh pemuda baik di tingkat nasional maupun BAB II - 131


internasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kota Gorontalo memiliki potensi pemuda yang unggul. Namun yang masih perlu ditingkatkan adalah kemandirian sosial pemuda untuk bisa survive dalam arus globalisasi yang bisa berdampak negatif pada pola relasisosial, menipisnya semangat kebangsaan, dan gaya hidup hedonis. Semakin sempitnya lapangan kerja di sektor formal membutuhkan kemandirian pemuda untuk berwirausaha. Prestasi olahraga dalam berbagai event sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. Prestasi atlet Pemerintah Provinsi Gorontalo pada beberapa event nasional dan internasional dapat dilihat pada tabel 2.1114. Tabel 2.114 Daftar Perolehan Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional No.

Kejuaraan

Cabang Olahraga

Tahun

Jumlah Medali

1

Sea Games

Sepak Takraw

2009

Perunggu 1

Perak -

Emas -

2

Asian Games

2010

1

-

-

3

Kejurnas PPLP

Sepak Takraw Atletik & Sepak Takraw

2003 - 2010

17

5

9


2.3.1.13 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Semangat demokrasi dalam kehidupan masyarakat telah membawa perubahan signifikan utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desentralisasi, yang berimplikasi pula pada perubahan peran pemerintah daerah yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Perubahan tersebut setidaknya telah terinspirasi dibidang politik dan pemerintahan. Pendidikan politik kepada masyarakat selalu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedewasaan politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tergambar pada pelaksanaan pemilihan Anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden tahun 2009 yang tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 83 %. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode tahun 20122017, dari jumlah DPT sebanyak 756.597 orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 608.799 orang, dimana suara sah sebanyak 495.175 orang dan suara tidak sah sebanyak 113.624 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.115.

BAB II - 132


Tabel 2.115 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 A. NO

SUARA SAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1

KOTA GORONTALO

KAB. GORONTALO

KAB. POHUWATO

KAB. BOALEMO

KAB. BONE BOLANGO

KAB. GORUT

3

4

5

6

7

8

2

JUMLAH AKHIR 9

1

Drs. H. RUSLI HABIBIE, MAP DR. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

44.150

60.449

29.390

35.923

45.978

48.121

264.011

2

DR. IR. H. GUSNAR ISMAIL, MM H. TONNY ULOLI, SE.MM

41.730

42.924

28.390

31.164

28.228

10.624

183.060

3

Drs. H. DAVID BOBIHOE AKIB, MM PROF.DR.IR.H.NELSON POMALINGO,M.Pd

14.879

-

10.712

9.356

10.095

3.062

48.104

68.492

76.443

84.301

61.807

495.175

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH B. NO

100.759

103.373

SUARA TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH UNTUK SELURUH PASANGAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA JUMLAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH AKHIR DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KAB. POHUWATO KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. GORUT

1

2

1

SUARA TIDAK SAH

3

5

6

7

1.173

106.974

4

1.032

2.721

1.025

8

699

113.624

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH 101.932

210.347

69.524

79.164

85.326

62.506

608.799

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

9

756.597

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo,2012

Berdasarkan data yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2012 jumlah LSM sebanyak 69, Orkesmas sebanyak 74 dan yayasan sebanyak 19, demikian juga data kejadian unjuk rasa dan konflik yang menonjol sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.116, 2.117 dan 2.118. Tabel 2.116 Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar pada Badan Kesbang dan Politik No.

LSM/Orkemas

Jumlah

1.

LSM

69

2.

Orkemas

74

3.

Yayasan

19

Ket.


BAB II - 133


Tabel 2.117 Jumlah Kejadian Unjuk Rasa di Provinsi Gorontalo Selang tahun 2008 s/ Mei 2012 Tahun

No.

Materi Unras

1

Masalah Kebijakan Pemerintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Masalah PILKADA, PILEG Masalah tambang Masalah Penegakan Hukum

2 3 4 5

2008

2009

2010

2011

2012

8

8

18

22

3

1

11

11

8

3

18 2

4 5

2 1 17

2 2 3

1 1

Sumber : Intelkam POLDA Gorontalo & Badan KesbangPol Prov. Gorontalo

Tabel 2.118 Data Konflik Yang Menonjol Tahun 2012 No. 1.

Jenis Konflik Konflik Antar Lembaga

2.

Tawuran antar pelajar

Uraian Konflik antara BRIMOB dan KONSTRAD Tawuran antara SMK 1 & SMK 3

Jumlah Korban 1 (satu) Orang -

Ket Sudah diselesaikan oleh Instansi terkait Sudah diselesaikan oleh Pihak sekolah


2.3.1.14 Ketahanan Pangan a.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Intervensi kebijakan dan program Ketahanan Pangan selama periode 2003-2011 telah menaikkan tingkat ketersediaan energy (kalori/kapita/hari) dan protein (gr/hari), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.30 dan 2.31 walaupun fluktuatif.

Tetapi

ketersediaan lemak (gr/kapita/hari) cenderung menurun seperti yang ditujukkan pada Gambar 2.32. Penyebab utama berfluktuasinya ketersediaan tersebut, antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya secara arif dan adanya gangguan iklim, dan juga di pengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap pangan yang merupakan dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan penurunan ketersediaan lemak, antara lain disebabkan oleh produksi pangan hewani tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, serta pertambahan penduduk tiap tahun semakin bertambah.

BAB II - 134


Gambar. 2.30

Sumber : Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, 2012

Produksi pangan cenderung naik yang menunjukkan besarnya kecukupan penyediaan pangan yang dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk ketersediaan energy pada tahun 2003-2007 cenderung naik, sedangkan periode tahun 2008-2010 kecenderungannya menurun. Hal ini dipengaruhi oleh semaikin bertambahnya jumlah penduduk sedangkan produksi stagnan. Akan tetapi secara nasional angka ketersediaan energy di Provinsi Gorontalo telah melebihi angka ketersediaan energy yang diamanatkan pada pertemuan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi IX Tahun 2008, bahwa tingkat ketersediaan energ di Indonesia adalah 2200 kkal. Gambar. 2.31


BAB II - 135


Sedangkan ketersediaan protein yang diamanatkan pada WNPG tahun 2008 adalah 57 gram/hari. Untuk kondisi di Provinsi Gorontalo, ketersediaan protein masih melebihi angka nasional yaitu berkisar 65,45-194,45 gram/hari atau 114,8% - 341% diatas angka nasional. Pada tahun 2003-2008 ketersediaan protein cenderung naik, akan tetapi pada tahun 2009-2010 ketersediaannya cenderung turun. hal ini dipengaruhi oleh produksi pangan hewani tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, apa bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk setiap tahun. Gambar 2.32


Ketersediaan lemak kecenderungannya turun, hal diakibatkan oleh produksi pangan hewani

tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, serta

pertambahan penduduk tiap tahun semakin bertambah. b.

Perkembangan PPH Ketersediaan dan Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH tinggi, maka ketersediaan dan konsumsinya semakin beragam. PPH ketersediaan di Gorontalo, mengalami naik turun, kondisi ini diakibatkan oleh tidak dinamisnya peningkatan produksi. PPH ideal yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 100, sedangkan PPH aktualnya berkisar antara 60,8-68,3 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.33.

BAB II - 136


Gambar 2.33


Pada

Gambar

2.34,

performance

PPH

konsumsi

yang

menggambarkan

keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selang 2004-2010 belum mencapai sasaran sampai pada angka 80,2. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Oleh karena itu telah dilakukan upaya penganekaragaman pola konsumsi pangan melalui program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kampanye “ One day no rice “. Gambar 2.34


BAB II - 137


Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2012, yang diolah berdasarkan data ketersediaan produksi pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) menunjukkan, bahwa wilayah Provinsi Gorontalo secara total berada pada status aman, kecuali wilayah Kota Gorontalo, tabel 2.119. Hal ini disebabkan karena lahan produktif sangat sedikit jumlahnya dan

pertambahan penduduk yang meningkat secara signifikan

sehingga menjadikan wilayah Kota Gorontalo sebagai wilayah Rawan pangan secara Kualitatif. Selain itu, wilayah (desa, kecamatan, kabupaten) menjadi rawan pangan apabila terbatasnya sumberdaya pertanian, jumlah penduduk dan pertumbuhannya yang tinggi serta aksesibilitas pangan yang sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Kestabilan distribusi pangan di Gorontalo terus terkendali, walaupun pada kondisikondisi tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim paceklik sering terjadi lonjakan harga pangan pokok yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitasi harga, antara lain melalui kegiatan program penguatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM), penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan, dan pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan. Menjadi skala prioritas selain ketahanan pangan adalah keamanan pangan (food and

bio security) juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Berkaitan dengan keamanan pangan sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional, regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung food and bio-security.

BAB II - 138


Tabel 2.119 Situasi Pangan dan Gizi Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012

No

Kecamatan

Skor Ketersediaan Pangan

Skor Akses Pangan

Indeks Skor Skor Komposit Pemanfaatan Komposit Tahun 2012 Pangan (IKT)

1

KABUPATEN BOALEMO

1

3

1

5

3

2

KABUPATEN GORONTALO

1

3

1

5

3

3

KABUPATEN POHUWATO

1

3

1

5

3

4

KABUPATEN BONE BOLANGO

1

3

1

5

3

5

KABUPATEN GORONTALO UTARA

1

3

1

5

3

6

KOTA GORONTALO

3

2

1

6

3

Provinsi Gorontalo

1

3

1

5

3

Sumber data : Hasil Olahan Subdinas Ketahanan Pangan Tahun 2012 Keterangan :

Rasio 3≤r≤4 5≤r≤6 5≤r≤9

Skor 1 2 3

Warna Hijau Kuning Merah

* Tanpa ada Bobot 3 * Ada Bobot 3

Mengacu pada Tabel 2.118, hanya Kota Gorontalo yang skor ketersediaan pangannya dikategorikan rawan, sementara seluruh kabupaten dipandang relative aman, tetapi dari aspek skor akses pangan seluruh kabupaten dinilai rawan. Untuk skor pemanfaatan pangan seluruh kabupaten/kota dikategorikan aman dan indeks komposit

(IKT) seluruh wilayah

kabupaten/kota dinilai rawan. 2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan daerah seperti keindahan alam, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi Gorontalo Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Pembangunan Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo untuk tahun 20072012 difokuskan kepada tiga agenda utama, yaitu:

1. Terbangunnya koneksi data base antar seluruh unit kerja 2. Berkembangnya warung informasi di setiap kecamatan 3. Terwujudnya teknologi informasi yang dimanfaatkan secara efektif Terkait dengan agenda pembangunan Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 20072012 yang telah dicapai yaitu: BAB II - 139


1. Terbangunnya infrastruktur jaringan intranet dengan jumlah 60 titik sambungan jaringan yang terdiri atas 55 titik sambungan jaringan SKPD dan UPTD, 4 titik sambungan tempat umum dan 1 titik sambungan untuk asosiasi pengadaan barang dan jasa. 2. Kapasitas koneksi internet dengan kapasitas 12 Mbps untuk melayani 60 titik sambungan 3. Website dan portal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses melalui www.gorontaloprov.go.id dan www.gorontalo.go.id 4. Webmail untuk seluruh SKPD, Kecamatan dan Desa dengan jumlah 3274 pengguna yang dapat diakses melalui http://mail.gorontaloprov.go.id 5. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi perpustakaan digital dengan jumlah 7851 database dan dokumen digital 6. Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan dengan jumlah 19.793 database hukum dan perundang-undangan dalam bentuk dokumen digital. 7. Tersedianya 72 Pusat Layanan Internet Kecamatan dan 182 Desa Dering untuk layanan komunikasi. Pembangunan telekomunikasi dalam kurun waktu 5 tahun di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.120. Tabel 2.120 Jumlah BTS (Build Tower Station) dan Operator di Provinsi Gorontalo, 2011 No.

Kabupaten/Kota

Jumlah BTS

Jumlah Operator

1.

Kota Gorontalo

25

Telkomsel 15, Indosat 5, XL AXIATA 3, Telkom 2

2.

Kab. Gorontalo

46


3.


19


4.

Kab. Pohuwato

21


5.

Kab. Boalemo

18


6.

Kab. Bone Bolango

22


151

151 Operator

Total

Sumber : Balihristi Provinsi Gorontalo, 2011.

Disamping pembangunan jaringan telekomunikasi seluler, untuk mendorong akses masyarakat terhadap informasi yang lebih luas, maka peran media elektronik dan cetak juga sangat dibutuhkan. Adapun lembaga media massa, cetak dan elektronik se- Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.121.

BAB II - 140


Tabel 2.121 Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Se- Provinsi Gorontalo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Nama Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Radio RRI Selebes FM M Radio Nada FM Civica FM SK FM Go Radio SMeK FM Poliyama FM Sajadah FM Fanua FM Star FM GSP Televisi GO TV TVRI Memoza Civika Cetak Gorontalo Post Radar Progresif Gema Hulondalo Warta Kesra Skandal Merdeka News

Lokasi Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Boalemo Kota Kota Kota Kota

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

Sumber : Balihristi & Biro Umum dan Humas Prov. Gorontalo (diolah)

2.3.1.16 Perpustakaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan telah terjadi peningkatan jumlah buku dan judul buku dari Tahun 2010-2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.122 dan 2.123.

BAB II - 141


Tabel 2.122 Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Gorontalo, 2010 -2011. Jumlah No.

Tahun.

Jumlah Buku

Perpustakaan Desa/Kel

Jumlah Pengunjung

1.

2010

20.837

87

6.717

2.

2011

21.039

145

8.009

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2011.

Tabel 2.123 Daftar Jumlah Buku Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Klasifikasi NO

KLAS BUKU

1

000

2 3

100 200

4

300

RUMPUN BUKU

JUDUL

EKSAMPLAR

ILMU KOMPUTER, INFORMASI, KARYA UMUM FILSAFAT, PSIKOLOGI ILMU AGAMA - Agama Islam - Agama Kristen

3.080 2.800 1.020 776 244

6.160 4.600 1.938 978 960

ILMU SOSIAL - Kepemimpinan - Pendidikan - Manajemen - Lingkungan - Kesehatan - Bank/Keuangan - Perpajakan - Koperasi - Organisasi - Publik - Administrasi - Hukum - Ekonomi - Komunikasi - Sosial Budaya, Otonomi, Statistik - Politik - Psikologi - Antropologi - Bisnis - Buku Rencana Kerja Perorangan

1.686 55 340 64 95 61 89 31 13 8 8 29 256 105 118 67 164 11 6 112 54

3.498 91 934 126 180 151 200 56 25 12 9 54 540 213 211 128 262 21 10 221 54

BAB II - 142


5 6

400 500

7 8 9

600 700 800 800 900 900

10

BAHASA ILMU MURNI - Matematika - Kimia - Fisika - Biologi TEKNOLIGI, ILMU TERAPAN KESENIAN, SENI DEKORASI KESUSASTRAAN FIKSI SEJARAH GEOGRAFI JUMLAH

2.600 252 58 63 68 63 3.421 2.050 161 488 160 160 17.878

3.600 442 109 112 113 108 3.800 3.050 474 1.192 330 337 29.421

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2012

2.3.1.17 Kearsipan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan Pengeloaan Kearsipan telah terkumpul sejumlah arsip-arsip aktif dan inaktif dari setiap SKPD yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2010-2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.124. Tabel. 2.124 Jumlah ARSIP dan Jumlah Pengelola Kearsipan di Gorontalo, 2010-2011. No.

Tahun.

Jumlah Arsip

Jumlah

Jumlah

Pengelola

Layanan Sadar

Kearsipan

Arsip

1.

2010

1.817

60

300

2.

2011

1.849

120

324

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2011.

2.3.1.18 Kepegawaian Daerah Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sebagai gambaran umum kondisi pengelolaan manajemen kepegawaian di Provinsi Gorontalo, pada bagian ini akan menjelaskan dari segi kelembagaan dan sumber daya Aparatur. BAB II - 143


1. Kelembagaan Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur yang berbeda yaitu Sekretariat Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD diatur melalui Perda No. 5 Tahun 2007, Dinas-Dinas dengan Perda No.6 Tahun 2007, Lembaga-Lembaga Teknis Daerah diatur denganPerda No. 7 Tahun 2007, selain itupula ada beberapa unit kerja baru lainnya yang dibentuk karena tuntutan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun susunan tingkat eselonering menurut nomenklatur unit kerja dapat dilihat pada tabel 2.125. Tabel 2.125 Data Unit Kerja dan Jabatan Struktural Provinsi Gorontalo Per Juni 2012 JUMLAH ESELONISASI NO. A 1 2 3 4 5 B 1

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKPD SEKRETARIAT Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika DINAS-DINAS Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar UPT Politeknik Gorontalo Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan UPT Balai Pelayanan Kesehatan Mandiri Dinas Pekerjaan Umum UPT Balai Jasa Konstruksi Dan Uji Material UPT Tempat Permrosesan Air Talumelito Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Perikanan Dan Kelautan UPT Taksi Mina Bahari UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Kemetrologian UPT Balai Standarisasi Mutu Barang Dinas Kehutanan Dan Pertambangan Dinas Perkebunan Dan Peternakan UPT Pengembangan Ternak Wonggahu BADAN DAN KANTOR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah UPT Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango UPT Kabupaten Gorontalo & Gorontalo Utara UPT Kabupaten Boalemo & Pohuwato Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Aparatur Daerah Widyaiswara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan Inspektorat Badan Investasi Daerah Badan Pusat Informasi Jagung

I.B

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

1 -

7 1 1 -

5 1 -

16 4 3 -

3 -

49 11 6 6

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 -

7 1 1 7 1 1 5 1 1 4 5 6 4 1 1 1 6 1 1 6 1 1 8 5 1

2 -

20 2 4 14 3 2 17 3 3 14 14 14 14 2 2 2 17 3 2 17 3 3 18 13 2

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 -

6 17 5 13 1 3 1 3 1 3 5 14 5 14 BAB II -- 144 13 5 5 11 5 5 5 14 4 11

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 Dinas Perikanan Dan Kelautan 1 6 17 8 UPT Taksi Mina Bahari 1 3 UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 1 2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 1 6 17 PROVINSI GORONTALO 2012-2017 9 UPT Balai Kemetrologian 1 3 UPT Balai Standarisasi Mutu Barang 1 3 JUMLAH ESELONISASI 10 Dinas Kehutanan Dan Pertambangan 1 8 18 NO. Dinas Perkebunan Dan Peternakan SKPD 13 I.B - II.A1 II.B- III.A5 III.B- IV.A 11 UPT Pengembangan Ternak Wonggahu 1 2 A SEKRETARIAT C BADAN DAN KANTOR 11 Sekretariat Daerah Pembangunan Daerah 171 5166 -49 Badan Perencanaan 17 2 Badan Sekretariat DewanDaerah Perwakilan Rakyat Daerah 11 Keuangan -11 -54 -13 3 UPT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 1Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango --13 -36 24 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia 13UPT Kabupaten Gorontalo & Gorontalo Utara --136 5 Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika ---UPT Kabupaten Boalemo & Pohuwato 1 3 B 3 Badan Lingkungan Hidup, RisetDINAS-DINAS Dan Teknologi Informasi 1 5 14 Dinas Pemuda Dan Olahraga Aparatur Daerah -11 175 -20 BadanPendidikan, Kepegawaian Dan Pengembangan 14 41 UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 1 2Widyaiswara UPT Politeknik Gorontalo 1 2 5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 5 134 -11 -75 -14 6 Dinas BadanKesehatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan 11 2 UPT Laboratorium Kesehatan 1 35 7 Inspektorat 1 5 UPT Balai Pelayanan Kesehatan Mandiri 1 8 Badan Investasi Daerah 1 1 5 142 Dinas Pekerjaan Umum 1 5 17 9 Badan Pusat Informasi Jagung 1 4 11 3 UPT Balai Jasa Konstruksi Dan Uji Material 1 3 10 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1 4 9 UPT Tempat Permrosesan Air Talumelito 1 3 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9 4 Dinas Perhubungan Dan Pariwisata 1 4 14 12 Kantor Perwakilan 1 4 5 Dinas Sosial 1 5 14 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat 1 4 6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1 6 14 14 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1 3 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 1 4 14 JUMLAH 1 31 8 159 5 430 UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 2 7 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo, Juni 2012 Sumber BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012 UPT: Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 Dinas Perikanan Dan Kelautan 1 6 17 2.8 Sumber Daya Aparatur (PNS) UPT Taksi Mina Bahari 1 3 UPTBerdasarkan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian terakhir Mutu Hasil Perikanan - jumlah 1PNS pada 2 kepegawaian pada awal tahun- 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 1 6 17 Pemerintah Gorontalo berjumlah 3.237 Orang, yang terdiri dari PNS 9 UPT BalaiProvinsi Kemetrologian - Pria1 sebanyak 3 UPT Balai Standarisasi Mutu Barang 1 1731 Orang atau 53.48% dan PNS Wanita sebanyak 1506 Orang atau 46.52%. Dari segi 3 10 Dinas Kehutanan Dan Pertambangan 1 8 18 kuantitas saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan Dinas jumlah Perkebunantersebut Dan Peternakan 1 5 13 11 Pengembangan Wonggahu 1 kualitas 2 tugas UPTpokok dan Ternak fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, -namun- dari- segi C BADAN DAN KANTOR berdasarkan tingkatan danDaerahlatar belakang pendidikan- formal 1 Badan Perencanaan Pembangunan 1 - serta6 dengan 17 Badan Keuangan Daerah 1 5 mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang 13 UPT Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango 1 3 2 tugasnya masih Gorontalo perlu ditingkatkan yang UPT Kabupaten & Gorontalo Utara baik melalui pendidikan lanjutan - pada - jurusan 1 3 Kabupatenterbatas Boalemo & Pohuwato - Jumlah 1 -PNS 3 masihUPTlangka atau melalui diklat-diklat teknis. Perbandingan 3 Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi 1 5 14 berdasarkan jenis kelamin digambarkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Aparaturpada Daerahtabel 2.126. 1 5 14 4 Widyaiswara 5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 5 13 Tabel 2.126 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan 1 5 11 7 Inspektorat 1 5 5 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Golongan 8 Badan Investasi Daerah 1 1 5 14 Per Juni 2012 9 Badan Pusat Informasi Jagung 1 4 11 10 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1 4 9 GOLONGAN NO KELAMIN JUMLAH 11 BadanJENIS Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9 IV III II 12 Kantor Perwakilan - I 1 4 Laki-Laki 193 Masyarakat783 707 48 1731 13 1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan 1 4 14 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1 3 Perempuan 87 882 537 1506 JUMLAH 1 31 8 159 5 430 JUMLAH 280 1665 1244 48 3237 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo, Juni 2012 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 145


a) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Tingkat Pendidikan. Berdasarkan data awal tahun 2012 keadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut tingkat pendidikan formal diketahui bahwa jumlah PNS pendidikan tingkat SD sebanyak 24 orang atau 0,74%, pendidikan tingkat SLTP sebanyak 41 orang atau 1,27%, tingkat SLTA sebanyak 1059 orang atau 32,80%, Diploma-I sebanyak 39 orang atau 1,21%, Diploma-II sebanyak 7 orang atau 0,19%, Diploma-III sebanyak 422 orang atau 13,04%, Diploma-IV sebanyak 13 orang atau 0,40%, Sarjana S.1 sebanyak 1299 orang atau 40,03%, S.2 sebanyak 326 orang atau 10,05%, dan S.3 sebanyak 7 orang atau 0,28%. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkatan pendidikan dapat dilihat pada pada tabel 2.127. Tabel 2.127 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Pendidikan Per Juni 2012

Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

b) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Golongan Ruang Berdasarkan Golongan ruang yang diperbandingkan dengan penyebaran dalam jabatan structural maupun jabatan fungsional diketahui bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.128.

BAB II - 146


Tabel 2.128 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Ruang Per Juni 2012 NO

JABATAN

I. TENAGA STRUKTURAL 1 Eselon 2 Staf JUMLAH I. TENAGA FUNGSIONAL 1 WIDYAISWARA 2 PAMONG BELAJAR 3 PENGAWAS SEKOLAH 4 POPT 5 PBT 6 PUSTAKAWAN 7 PENYULUH PERTANIAN 8 AUDITOR 9 PENYULUH PERIKANAN JUMLAH TOTAL (I + ii)

I/a

I/b

8 8

12 12

I/c

16 16

I/d

II/a

II/b

II/c

GOLONGAN JUMLAH II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

4 56 212 159 90 81 12 426 387 295 130 673 403 89 36 20 25 12 426 387 295 130 677 459 301 195 110 106

1

1 3 2

8

12

16

5 3 1

4 1 2

3 4

3 7 8

2 1 2

14 6 20

9 6 15

1 1

626 2544 3170

1

10 18 12 10 5 2 1 5 4 67 3237

2 1

1

1 3 2 3 1 4 2 7 12 7 7 19 6 12 426 387 299 132 684 471 308 202 129 112

3 23

15

Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel 2.128 dapat dilihat bahwa PNS Provinsi Gorontalo terdistribusi dalam berbagai golongan ruang dengan komposisi Golongan I total berjumlah 48 orang, golongan II berjumlah 1.244 orang, golongan III berjumlah 1.665 golongan IV berjumlah 280 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS Provinsi Gorontalo terkonstrasi pada Golongan III dan Golongan II, selebihnya pada Golongan IV dan Golongan I. Selanjutnya berdasarkan data pada table di atas terlihat bahwa animo PNS untuk masuk dalam jabatan fungsional masih sangat rendah, terlihat dari data PNS dalam jabatan fungsional hanya sebanyak 67 orang atau sebesar 2,07% dari total PNS Provinsi Gorontalo, hal ini tentunya memerlukan perhatian serius dari Pemerintah PRovinsi Gorontalo untuk mengupayakan pendistribusian pegawai ke jabatan fungsional agar nantinya secara bertahap akan menyesuaikan dengan semangat reformasi birokrasi khususnya dalam penataan SDM aparatur menuju PNS yang professional.

c) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Kelamin dan Eselonering Selanjutnya untuk mengetahui tingkat sebaran PNS dalam jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.129.

BAB II - 147


Tabel 2.129 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Eselon Per Juni 2012 NO

ESELON

JENIS KELAMIN

1

Laki-Laki

2

Perempuan Jumlah

NON

I.B II.A II.B III.A III.B IV.A ESELON

JUMLAH

28

7

113

2

237

1344

1731

1

1

1

44

2

190

1267

1506

1

29

8

157

4

427

2611

3237

Sumber : BKPAD Prov. Gorontalo, 2012

Dari tabel 2.129 terlihat bahwa jumlah distribusi penempatan PNS dalam Jabatan Struktulal Eselon I di Provinsi Gorontalo di jabat oleh Perempuan, untuk Pejabat Eselon II yang notabene adalah pimpinan SKPD sebanyak 35 jabatan diduduki oleh PNS Laki-laki sendangkan 2 Jabatan diduduki oleh PNS perempuan, hal ini menggambarkan bahwa peran perempuan dalam mempimpin organisasi SKPD provinsi Gorontalo belum cukup signifikan dan masih didominasi oleh PNS Laki-laki.

d) Kondisi Jabatan Struktural PRovinsi Gorontalo dan Diklat Kepemimpinan Pejabat STruktural Berdasarkan data terakhir, kondisi jabatan struktural di Provinsi Gorontalo sebagian besar telah terisi, namun ada beberapa jabatan structural yang belum terisi atau lowong disebabkan PNS yang menduduki jabatan tersebut pension dan belum dilakukan pengisian. Jabatan lowong pada pemerintah Provinsi Gorontalo total berjumlah 8 jabatan yang terdiri dari Jabatan ESelon II-A sebanyak 2 orang, Eselon III yang lowong sebanyak 3 orang, dan Eselon IV yang lowong sebanyak 3 jabatan. Untuk lebih jelasnya kondisi jabatan structural di Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.130.

BAB II - 148


Tabel 2.130 Data Jabatan Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Terisi dan Lowong Per Juni 2012 NO 1 I-A

ESELON JUMLAH ESS. I

2 3 4 5 6 7

II-A II-B JUMLAH ESS. II III-A III-B JUMLAH ESS. III IV-A IV-B JUMLAH ESS. IV

TOTAL ESELON (II+III+IV)

JUMLAH 1 1 31 8 39 159 5 164 430 0 430

TERISI 1 1 29 8 37 157 4 161 427 0 427

LOWONG 0 0 2 0 2 2 1 3 3 0 3

634

626

8

Sumber: Gorontalo2012 Sumber :BKPAD BKPAD Provinsi Provinsi Gorontalo,

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 14 (empat belas) ayat 1 (satu) dikatakan bahwa peserta Diklat PIM adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. Jika dilihat dari data pegawai berdasarkan jenjang Diklat Kepemimpinan (PIM), seperti terlihat pada tabel 2.131. Tabel 2.131 Data Pejabat Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Per Juni 2012 NO

NAMA DIKLAT

ESELON

1

DIKLATPIM TK. I

2

DIKLATPIM TK. II

3

DIKLATPIM TK. III

I.B II.A II.B III.A III.B IV.A

4

DIKLATPIM TK. IV JUMLAH Sumber: BKPAD 2012 Sumber : BKPADProvinsi ProvinsiGorontalo, Gorontalo,Juni 2012

JUMLAH PEJABAT

SUDAH DIKLATPIM

BELUM DIKLATPIM

1 29 8 157 4 427 626

0 19 4 116 2 284 425

1 10 4 41 2 143 201

Dari tabel 2.131, terlihat bahwa masih banyak para pejabat struktural belum mengikuti amanah dari PP 101 Tahun 2000, sehingga standar kompetensi jabatan melalui diklat PIM belum menunjukkan perubahan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang menduduki jabatan struktural. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama terutama pemerintah daerah dalam hal perencanaan dokumen anggaran, sekiranya kebijakan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat struktural melalui diklat PIM dapat BAB II - 149


menjadi program daerah secara terus menerus dan berkesinambungan, termasuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sesuai dengan visi BKD-Diklat mewujudkan PNS Provinsi Gorontalo yang profesional, netral dan sejahtera berbasis kompetensi. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Pengembangan Kawasan Strategis Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah adanya kejelasan tujuan (goal clarity) dan kebijakan pembangunan yang fokus. Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis di Provinsi Gorontalo sebagai berikut: 1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo 

Kawasan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Gorontalo-PaguyamanKwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri jagung dan perikanan..



Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Wonosari dan sekitarnya;



Kota Gorontalo sebagai Ibukota provinsi dan juga merupakan KSP Gorontalo mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perputaran ekonomi di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dan sekitarnya diarahkan sebagi pusat pemerintahan dan jasa perdagangan di Provinsi Gorontalo, demikian juga halnya dengan KSP Marisa dan sekitarnya.



Kota Limboto diarahkan sebagai kawasan strategis untuk pertumbuhan jasa dan perdagangan. Untuk itu perlu pengembangan: kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api

berupa KSP Isimu; Bandara

pengumpul Djalaluddin menjadi Bandar Kargo dan Embarkasi Antara; pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Sampah Terpadu (KIPAST) di Talumelito Telaga Biru. 

Pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, petikemas dan pergudangan KSP Anggrek



Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) daerah pesisir, pertanian dan perkebunan.

2. Strategis Kepentingan Sosial Budaya Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya terdapat di setiap kabupaten. Suku-suku yang bermukim di Kabupaten Boalemo, terdiri dari Suku Gorontalo, Jawa, Sunda, Madura, Bali, NTB. Selain itu terdapat suku Bajo yang hidup berkelompok di suatu perkampungan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta dan Desa Torisiaje, Kecamatan Popayato. Mereka tinggal di laut dengan mendiami bangunan rumah di atas air. Di Desa Karengetan Kecamatan Paguat dan Desa Londoun Kecamatan Popayato terdapat perkampungan Suku Sangihe Talaud. Suku Minahasa dapat ditemukan di Desa Kaarwuyan, Kecamatan Paguat.

BAB II - 150


Objek budaya dan peninggalan sejarah yang perlu dilindungi juga terdapat di Provinsi Gorontalo, dan karenanya perlu dikukuhkan sebagai bagian dari kawasan lindung (dalam hal ini cagar budaya) antara lain adalah: 1) Benteng Otanaha, Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo 2) Benteng Orange, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara 3) Kota Jin, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara 4) Taman Makam Ju Panggola, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo 5) Taman Makam Nani Wartabone, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango 6) Taman Makan Ta’ilayabe, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 7) Museum Pendaratan Soekarno, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo 8) Rumah adat Gorontalo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo 9) Perkampungan Suku Bajo di Desa Torisiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. 10) Desa Religius Bongo di Kecamatan Batudaa Pantai Berbagai potensi sosial yang disebutkan di atas tidak semuanya memiliki nilai strategis dalam konteks wilayah provinsi. Terdapat beberapa bagian yang memiliki nilai strategis Provinsi kepentingan sosial budaya sebagai berikut; 1) Kota pendidikan Gorontalo, Kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo 2) Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa. 3. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam (SDA) Keberlanjutan ragam hayati darat maupun laut diarahkan untuk dilindungi oleh kawasan-kawasan lindung strategisnya. Pemanfaatan SDA yang tak terbarukan diarahkan agar menghasilkan sumber pendapatan baru yang setara dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup pasca eksploitasi. Kawasan Strategis Provinsi yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam Tambang adalah Blok tambang emas Pohuwato, Blok tambang emas Pohuwato-Boalemo, Blok tambang emas Boalemo-Gorontalo, Blok tambang emas Gorontalo dan Blok tambang emas Bone Bolango. 4. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung untuk Kawasan strategis Provinsi Kepentingan Daya Dukung Lingkungan, meliputi: 1) Kawasan strategis Danau Limboto 2) Suaka Margasatwa Nantu di Desa Mohiolo dan Desa Pangea, Kabupaten Gorontalo. 3) Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwatu. 4) Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato 5) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango. 6) Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo

BAB II - 151


2.3.2.2 Pertanian Sektor pertanian menjadi leading sector pengembangan ekonomi lokal karena penyerapan tenaga kerja dan kontribusi PDRB masih sangat dominan. Dari aspek sumber daya lahan,

Provinsi Gorontalo memiliki potensi luas areal sawah sekitar 27.520 ha.

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 12.942 Ha (47%),

kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 4.603 Ha (17%), Kabupaten Boalemo

4.537 Ha (16%), Kabupaten Pohuwato 2.681 Ha (10%), Kabupaten Bone Bolango 1.841 Ha (7%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%) sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.132. Tabel 2.132 Luas Lahan Sawah Serta Penggunaannya

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, 2011 (Diolah)

Luas lahan kering yang dapat diusahakan untuk pengembangan komoditas pangan lainnya dan hortikultura seluruhnya seluas 284.822 Ha. dimana tingkat penggunaannya di Kabupaten Gorontalo telah mencapai 79.531 Ha (28%), Kabupaten Pohuwato 71.791 Ha (25%), Kabupaten Boalemo 61.827 Ha (22%), Kabupaten Gorontalo Utara 46.898 Ha (16%), Kabupaten Bone Bolango 22.357 Ha (8%) serta Kota Gorontalo 2.418 Ha (1%) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.133.

BAB II - 152


Tabel 2.133

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, 2011 (Diolah)

Tabel 2.134 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Gorontalo, 2007-2011 Luas Panen (Ha)

Komoditas

Produksi (Ton)

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

43.414

46.241

47.333

45.370

52.753

197.779

236.235

256.217

252.243

273.773

1.134

701

309

567

583

2.642

1.638

716

1.320

148

Jagung

119.027

156.436

124.798

143.833

135.754

572.785

753.598

569.110

679.168

605.781

Kedele

4.004

1.873

4.727

2.885

1.741

5.694

2.514

5.527

3.402

2.144

K. Tanah

2.591

1.878

1.646

1.873

955

3.336

1.849

1.655

2.262

982

K. Hijau

420

337

229

226

172

515

411

286

280

218

Ubi Kayu

642

771

601

512

474

7.432

9.214

7.117

6.171

5.779

Ubi Jalar

314

412

358

303

260

2.974

3.947

3.456

2.926

2.565

Padi Sawah Padi Ladang

Sumber: Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo terdiri atas 7 (Tujuh) komoditi yaitu Padi (padi sawah dan ladang), Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Tabel 2.134 menunjukkan rata-rata peningkatan produksi padi sawah selang 2007 – 2011 jagung

pertahunnya meningkat 6,98 %. Pada periode yang sama produsi

meningkat 5,37%, sedangkan komoditi lainnya (kedelai, kacang tanah, kacang

hijau, ubikayu dan ubijalar)

mengalami penurunan.

Perincian data Luas Tanam, Luas

Panen, Produktivitas dan Produksi tanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.135.

BAB II - 153


Tabel 2.135 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi (Padi Sawah dan Ladang)

Sumber:

Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Berdasarkan tabel 2.135, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki Luas Tanam padi yang terbesar yaitu 24,388 ha dengan produksi 117,377 ton/ha dan terkecil Kota Gorontalo dengan luas 2,024 dengan produksi 12,024 ton/ha.

BAB II - 154


Tabel 2.136 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jagung

Sumber:

Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Berdasarkan tabel 2.136, dapat dilihat bahwa luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung, kabupaten Pohuwato berada di peringkat tertinggi, yaitu 326,142 ton/ha, kemudian kabupaten Boalemo yaitu 140.653 ton/ha, kabupaten Gorontalo 96,563 ton/ha, Kabupaten Gorontalo utara 21.698 ton/ha, kabupaten Bone Bolango 20,420 ton/ha dan yang terakhir kota gorontalo dengan produksi 303 ton/ha.

BAB II - 155


Tabel 2.137 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kedelai NO

URAIAN

1 Kab. Boalemo Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 2 Kab. Gorontalo Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 3 Kab. Pohuwato Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 4 Kab. Bone Bolango Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 5 Kota Gorontalo Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 6 Kab. Gorontalo Utara Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi Provinsi Gorontalo Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi

2007

2008

2009

2010

2011

278 215 13,57 292

519 464 13,31 618

98 220 11,41 251

165 109 11,83 129

35 100 12,40 124

167 195 14,99 292

429 117 12,49 146

82 209 10,79 226

324 300 11,50 354

141 124 12,42 154

2.422 3.473 14,32 4.973

822 1.187 13,73 1.630

4.519 4.145 11,79 4.887

1.961 2.458 11,79 2.898

1.799 1.510 12,38 1.870

221 121 11,31 137

41 87 11,29 98

8 37 9,73 36

2 6 11,60 7

-

-

2 2 12,01 2

2 2 10,46 2

1 1 10,00 1

-

55

16 12,68 20

75 114 11,04 126

14 11 11,80 13

6 7 12,86 9

1.813 1.873 13,42 2.514

4.709 4.727 11,69 5.527

2.467 2.885 11,79 3.401

1.981 1.741 12,38 2.156

-

3.088 4.004 14,22 5.694

-

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2012

Berdasarkan Tabel 2.137, dapat dilihat bahwa komoditas kedelai belum berkembang karena luas arealnya relatif terbatas kecuali Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Dan luas tanam lebih terbesar ada diwilayah kabupaten Pohuwato yaitu 1,799 ha dengan produksi 1,870 ton/ha Selain komoditas tersebut diatas Gorontalo memiliki potensi hasil perkebunan. Saat ini luas areal perkebunan 360.376 Ha dan luas perkebunan yang termanfaatkan 118.063 Ha Peluang investasi masih terbuka di sektor perkebunan 242.313 Ha. Komoditas perkebunan yang dominan adalah Kelapa dengan luas areal 68.248 Ha, Kakao 12.483 Ha, Cengkeh 8.280 Ha dan tebu 7.818 Ha. Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari

BAB II - 156


segi luas tanam maupun produksi. terjadinya peningkatan produksi tanaman kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar 63.273 Ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 Ton menjadi 910 Ton pada tahun 2012. Untuk peternakan yang prioritas adalah ternak sapi, saat ini jumlah populasi sapi 192.066 ekor sementara produksi daging sapi

3.984.995 kg/th. Selain Sapi, Provinsi

Gorontalo memiliki jenis ternak yang di kembangkan antara lain, kambing,babi,kuda,ayam kampung (buras), ayam ras (pedaging dan petelur), itik. Untuk tahun 2011 populasi ternak ayam kampung 964.000,- ekor, ternak ayam petelur 132.000 ekor, ternak ayam pedaging 240.000 ekor dan ternak itik berjumlah 56,907 ekor. Peran penyuluh tidak bisa diabaikan dalam suksesnya program. Penyuluh pada dasarnya

adalah

aparat

yang

membangun

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan,

pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan para petani-nelayan beserta keluarganya .Pekerjaan seorang penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi membimbing dan mendorong para petani-nelayan mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusahatani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mendapat kontribusi dari tugas penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, peternak, dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di Gorontalo saat ini berjumlah 618 orang yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, yang terdiri dari 518 orang penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan; 68 orang penyuluh perikanan dan 32 orang penyuluh kehutanan. Dilihat dari jumlah desa yang ada di Gorontalo maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh, sehingga idealnya jumlah penyuluh 729 orang pada 75 kecamatan. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu peningkatan mutu penyuluhan melalui ; perbaikan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan SDM Penyuluh, pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, penguatan kelembagaan penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, peningkatan kesejahteraan penyuluh serta lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah . 2.3.2.3 Perikanan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapnya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun.

BAB II - 157


Dari potensi tersebut, realisasi capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap, maupun produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 12,34

% atau mengalami kenaikan produksi dari 120.962 ton pada tahun 2007

naik menjadi 206.227 ton pada tahun 2011, hal ini dapat di lihat pada tabel 2.138, tabel 2.139, tabel 2.140, tabel 2.141 berikut : Tabel 2.138 Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Gorontalo, 2007-2011 Perikanan Tangkap (dalam Ton) Tahun

Target

Realisasi

2007

53.035

49.962

2008

58.334

2009

%

Perikanan Budidaya (dalam Ton) %

Total Produksi

Realisasi

94,21

75.565

71.000

93,96

120.962

94,06

62.921

107,86

80.000

78.800

98,50

141.721

102,44

64.166

66.717

103,98

86.295

85.653

99,26

152.370

101,26

2010

70.597

72.325

102,45

101.775

93.659

92,03

165.984

96,29

2011

77.648

76.369

98,35

151.845

129.858

85,52

206.227

89,86

Capaian

Realisasi

%

Target

Capaian

Capaian

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2012

Tabel 2.139 Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 Kabupaten/Kota

Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Per Kab/Kota 2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

9,448

11,898

12,615.9

13,676.8

14,441.0

Kabupaten Gorontalo

6,578

8,284

8,784.1

9,522.1

10,055.0

Kabupaten Boalemo

6,634

8,354

8,857.7

9,602.8

10,139.0

Kabupaten Pohuwato

8,007

10,085

10,693.0

11,591.3

12,240.0

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara

8,396

10,574

11,211.9

12,153.8

12,834.0

10,900

13,726

14,554.5

15,778.2

16,660.0

49,962.0

62,921.0

66,717.0

72,325.0

Total

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2012

76,369.0

BAB II - 158


Tabel 2.140 Produksi Perikanan Budidaya Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 Realisasi Produksi Budidaya Per Kab/Kota

Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

1,379

1,530

1,663.5

1,819.0

2,522.2

Kabupaten Gorontalo

2,355

2,613

2,840.5

3,106.0

4,306.8

Kabupaten Boalemo

19,634

21,791

23,686.3

25,900.8

35,913.5

Kabupaten Pohuwato

37,325

41,425

45,028.2

49,236.0

68,262.1

281

312

339.2

370.9

514.2

10,026

11,128

12,095.4

13,226.2

18,339.2

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Total

71,000.0

78,800.0 85,653.0 93,659.0 129,858.0


Tabel 2.141 Produksi Tambak (Budidaya Air Payau) No.

Kab/Kota

Lahan

Produksi Tahun 2011 (ton)

Existing

Udang

Bandeng

313

31

87

1.

Gorontalo Utara

2.

Pohuwato

3.136

164

2.643

3.

Boalemo

136

-

287

3.585

195

3.017

Total

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelaitan Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo terhadap bahan pangan cukup tinggi yaitu dari 33 kg/kapita pada tahun 2007 naik menjadi 46,93 kg/kapita pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 8,39 % pertahunnya. Jika ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi ikan minimum secara nasional atau berdasarkan sasaran nasional pada tahun 2011, maka tingkat konsumsi ikan Gorontalo melebihi dari target konsumsi ikan nasional, dimana target nasional hanya menargetkan 31,57 kg/kapita/th (tabel 2.142).

BAB II - 159


Tabel 2.142 Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Satuan : Kg/Kapita/Thn) Σ Produksi Tahun

Target

Realisasi

x

Ikan Target Daerah

100%

2007

35

33

94,29

%

2008

37

37

100

%

2009

39

41

105,13

%

2010

40,29

44,94

111,54

%

2011

41,91

46,93

111,98

%


Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang diintervensi oleh bantuan Pemerintah Provinsi, khususnya bantuan perikanan dan kelautan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2007 jumlah kelompok yang diintervensi oleh bantuan perikanan dan kelautan hanya 211 kelompok

dan pada

tahun 2011 naik menjadi 415 kelompok seperti terlihat pada tabel 2.143 dan tabel 2.144. Tabel 2.143 Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Jumlah Kelompok

Jumlah Kelompok

Total

Pembudidaya

Nelayan

Kelompok

2007

73

138

211

2008

60

214

274

2009

50

272

322

2010

85

285

370

2011

128

287

415

Tahun


BAB II - 160


Tabel 2.144 Distribusi Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Per Kab/Kota Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Distribusi Jumlah Kelompok Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya)

Kabupaten/Kota 2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

33

43

50

58

65

Kabupaten Gorontalo

26

34

40

45

51

Kabupaten Boalemo

37

48

57

65

73

Kabupaten Pohuwato

38

50

58

67

75

38

50

58

67

75

39

50

59

68

76

211

274

322

370

415

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Total

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2012.

Seiring dengan meningkatnya intervensi bantuan sarana produksi perikanan yang telah diterima oleh kelompok perikanan baik oleh nelayan maupun pembudidaya dari tahun 2007 – 2011, juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Dimana pada tahun 2007, konstribusi produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok perikanan hanya sebesar 17,58 %, dan pada tahun 2011 naik menjadi 26,82 %. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.145. Tabel 2.145 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Gorontalo Total Jumlah Jumlah Produksi Ikan Tahun

Kelompok Nelayan dan Pembudidaya (Ton)

Produksi Perikanan Gorontalo

Σ Produksi Ikan Kelompok

(Tangkap dan

Σ Produksi Ikan Gorontalo

X 100%

Budidaya) (Ton)

2007

21,259

120,962

17.58

%

2008

25,686

141,721

18.12

%

2009

29,713

152,370

19.50

%

2010

40,786

165,984

24.57

%

2011

55,303

206,227

26.82

%

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011.

BAB II - 161


Produksi perikanan di Provinsi Gorontalo, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain untuk produksi perikanan tangkap dipengaruhi selain masalah musim juga dipengaruhi oleh Kenaikan harga bahan bakar minyak, dimana sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap.

Produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi sarana produksi lainnya baik kapal

penangkap, alat tangkap dan biaya produksi. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan /bibit rumput laut, harga pakan dan pupuk serta sarana produksi lainnya. 2.3.2.4 Energi Dan Sumberdaya Mineral Kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan beban puncak 266,40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini sebesar 86,56 MW dan daya mampu 59,20 MW dan beban puncak 56,13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129,270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92,46 %. Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6 s/d 10 %. Ratioelektrifikasi saat ini sebesar 69,97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah. Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 mwe telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panasbumi pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito

dengan

temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan tempeartur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe). Selain memiliki sumber daya energi, Gorontalo juga memiliki beberapa sumberdaya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logam, non logam dan batuan. Bahan mineral logam terdiri dari emas, perak, tembaga dan mineral pengikutnya serta bahan mineral non logam terdiri dari batu andesit, granit, basal, batugamping, feldspar, lempung, pasir, batu dan sirtu, marmer, dan toseki.

BAB II - 162


Saat ini jumlah perusahaan pertambangan di provinsi gorontalo adalah sebanyak 39 buah terdiri dari kontrak karya 2 buah dan IUP 37 buah. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya

mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perizinan serta

pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan. 2.3.2.5 Kehutanan Gorontalo termasuk wilayah yang banyak dikelilingi oleh hutan. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sangat bergantung pada kondisi hutan sebagai penyedia air dan penyangga kehidupan dalam mencegah bencana di masa depan. Isu kehutanan yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/ penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (illegal logging), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 257.816 Ha. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan lahan (data tabel 2.146) untuk pemulihan kondisi hutan dan lahan melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan, pembangunan hutan rakyat dan kebun bibit, upaya penegakan hukum bagi para perusak dan pelaku pelanggaran kehutanan. Tabel 2.146 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Per Kab/Kota s/d Tahun 2011 No.

Kab/Kota

Luas (Ha)

1.

Kota Gorontalo

350

2.

Kab. Gorontalo

19.750

3.

Kab. Boalemo

15.700

4.

Kab. Pohuwato

17.700

5.

Kab. Bone Bolango

13.700

6.


9.450

Total

76.650

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Nilai Tukar Petani Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana program pembangunan pertanian menunjukkan kinerja positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada prinsipnya, Nilai Tukar Petani ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (dalam persentase). Dari sisi kegunaanya NTP merupakan instrumen untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, disisi lain, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. BAB II - 163


Karena itu, semakin tinggi NTP, secara relatif menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Sedangkan, kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya,seperti terlihat gambar 2.35. NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga ouput pertanian, harga input pertanian, harga output sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga input sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah

ini

dikombinasikan,

maka

akan

terbentuklah

nilai

tukar

sektor

pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Gambar 2.35 Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo Jan 2008-Desember 2012


Gambar 2.35 dan tabel 2.147 menunjukkan bahwa pada periode Januari 2008Februari 2012, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan September 2008 sebesar 108,43 dan NTP terendah terjadi pada bulan Februari 2008 sebesar 94,28. Melihat matriks di atas, sejak Mei 2009 NTP Provinsi Gorontalo menunjukkan grafik kenaikan. Kondisi NTP periode bulan september 2008 ini harus ditingkatkan, karena itu, butuh berbagai intervensi Pemerintah Daerah sehingga NTP Gorontalo bisa mencapai kembali posisi pada bulan September 2008.

BAB II - 164


Tabel 2.147 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -2012 TAHUN

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

2008

102,43

2009

99,47

2010 2011 2012

101,66 104,08 101,34

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2012 (diolah)

Perkembangan rata-rata nilai tukar petani tahunan terlihat bahwa NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 104,08 dan NTP terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 99,47 sebagaimana terihat pada tabel 2.147. Jika diamati lebih jauh, khusus untuk sektor pertanian, terdapat 5 sub sektor yang memberi pengaruh NTP Gorontalo yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan subsektor perikanan serta holtikultura. Posisi bulan Februari 2012, 4 (empat) subsektor pertama mengalami penurunan dibanding bulan Januari 2012, masingmasing subsektor tersebut berturut-turut turun sebesar 1,26 persen, 0.34 persen, 0,44 persen dan 0,21 persen sedangkan subsektor terakhir yaitu holtikultura mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.148. Tabel 2.148 Perbandingan NTP Per Sektor Januari-Februari 2012 Sub Sektor

Bulan

Kenaikan/Penurunan

Januari

Februari

Tanaman Pangan

95.29

94,09

-1,26

Hortikultura

108,05

109,12

0,99

Tanaman

130,20

129,76

-0,34

Peternakan

92.77

92,36

-0,44

Perikanan

105,76

105,54

-0,21

Perkebunan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Melihat realitas di atas, butuh upaya yang lebih keras lagi melalui berbagai intervensi khususnya di sektor pertanian. Ada 2 (dua) aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu dari sisi indeks yang diterima petani dan dari sisi indeks yang dibayarkan petani. Indeks yang diterima petani berarti produksi dan produktifitas sektor pertanian harus

BAB II - 165


ditingkatkan, sedangkan

aspek yang kedua intervensinya

melalui perbaikan

jalur

perdagangan barang dan jasa melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah. b. Potensi Pertambangan Gorontalo memiliki daya saing yang cukup besar dari sisi sumber daya pertambangan. Beberapa potensi disektor pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi antara lain : pertambangan emas, perak, kandungan komposit batu-batuan dan marmer. Untuk kandungan batu-batuan yang dapat di investasikan adalah batu granit, tembaga dan batu andesit. Berikut ini ditampilkan potensi kandungan mineral, batuan dan lahan galian lainnya pada tabel 2.149. Tabel 2.149 Jenis Mineral dan Besaran Potensi No.

Jenis Mineral

Volume (.000 ton)

1.

Emas

218.133.132.151

2.

Perak

217.463.591.226

3.

Tembaga

217.976.091.225

4.

Andesit

2.506,000

5.

Batu Granit

888.500,000

6.

Batu Dasit

1.776.125,000

7.

Batu Basal

1.000.000,000

8.

Batu Gamping

19.948.748,500

9.

Feldspar

2.500,000

10.

Lempung

750.000,000

11.

Pasir/Batu/Sirtu

282.250,000

12.

Marmer

18,869.96

13.

Toseki

51.247.569

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a.

Wilayah Ekonomi Produktif Untuk

meningkatkan

ekonomi

daerah

Provinsi

Gorontalo,

maka

kawasan

pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas 9 Kawasan Strategis Provinsi yang diakomodir dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRWP Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 yakni: (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Randangan; (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pawonsari (Paguyaman-Wonosari); (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatowa (Sumalata-Tolinggula-Anggrek); (4) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Gorontalo; (5) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Marisa; (6) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Isimu; (7) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Anggrek; (8) Kawasan Ekonomi Strategis (KEK) Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang); dan (9) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Minapolitan seperti pada tabel 2.150. BAB II - 166


Tabel 2.150 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo No.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Nama Kabupaten/Kota

1.

(KSP) Randangan

Kabupaten Pohuwato

2.

(KSP) Pawonsari (Paguyaman-Wonosari)

Kabupaten Boalemo

3.

(KSP) Sumatowa (Sumalata-Tolinggula-


Anggrek) 4.

(KSP) Kota Gorontalo

Kota Gorontalo

5.

(KSP) Marisa

Kabupaten Pohuwato

6.

(KSP) Isimu

Kabupaten Gorontalo

7.

(KSP) Anggrek


(KEK) Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-

Kabupaten Gorontalo dan

Kwandang)


8.

Kabupaten Gorontalo Utara, 9.

(KSP) Minapolitan

Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato

Sumber: Perda RTRWP Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.

b. Perkembangan Infrastruktur Jalan Pada Tahun 2012 tingkat pelayanan Jalan Provinsi sesuai SK GUBERNUR No. 373/09/IX/2012, TANGGAL 18 September 2012 yakni sepanjang 432,51 Km dengan kondisi jalan Baik 174,11 km, Sedang 24,83 km, Rusak Ringan 39,58 Km, Rusak Berat 84,05 km, Belum terbuka 109,95 Km. Sedangkan untuk tingkat pelayanan jalan nasional sepanjang 606.696 Km adalah dengan kondisi jalan Baik 264,77 km, Sedang 246,65 km, Rusak ringan 56,46 Km, Rusak Berat 38,82 km. Perkembangan lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 2.151, tabel 2.152, tabel 2.153 dan tabel 2.154. Tabel 2.151 Perkembangan Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011 NO.

URAIAN

SAT

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Status Jalan / Kewenangan 1.

Nasional

Km

616,24

616,24

616,24

606,696

606,696

606,696

2.

Propinsi

Km

408,26

408,26

408,26

414,51

414,51

432,51

3.

Kabupaten

Km

1.000,51

1.000,51

1.000,51

1.000,51

1.000,51

1.000,51

4.

Kota

Km

41,19

41,19

41,19

41,19

41,19

41,19

2.066,20

2.066,20

2.066,20

2.052,31

2.052,31

2.052,31

Total


BAB II - 167


Tabel 2.152 Perkembangan Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011 NO.

URAIAN

SAT

TAHUN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

STATUS JALAN NASIONAL 1.

Kondisi Baik

Km

230,457

222,60

455,30

181,5

191,215

264,767

Sedang

Km

264,713

318,03

107,91

309,5

280,890

246,651

Rusak ringan

Km

46,64

39,92

32,19

95,89

70,380

56,46

Rusak Berat

Km

74,43

35,69

20,84

19,32

65,337

38,82

Belum terbuka

Km

-

-

-

-

-

-

Total

Km

616,24

616,24

616,24

606,696

606,696

606,696

Baik

Km

126,45

133,71

132,145

138,1

168,88

174,11

Sedang

Km

36,04

34,75

28,8

28,25

30,04

24,83

Rusak ringan

Km

35,5

24,71

21,455

16,45

21,35

39,58

Rusak Berat

Km

116,52

121,34

132,11

127,36

100,49

84,05

Belum terbuka

Km

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

109,95

408,26

408,26

408,26

403,91

414,51

432,51

STATUS JALAN PROVINSI 2.

Kondisi

Total


Tabel 2.153 Tabel Penanganan Ruas Jalan Nasional NAMA RUAS ATINGGOLA KWANDANG

(BTS.

PROV.

SULUT)

–

KONDISI PERMUKAAN JALAN (KM) PANJANG BAIK SEDANG RR RB (KM) 22,618 16,800 0,700 0,100 40,218

KWANDANG – MALINGKAPUTO

11,000

2,800

6,500

1,300

0,400

MALINGKAPUTO – TOLANGO

24,000

11,200

11,500

0,600

0,700

12,200

31,560

4,100

2,400

13,200

35,250

4,100

1,100

22,618

16,800

0,700

0,100

KWANDANG - PELABUHAN KWANDANG

2,310

TOLANGO – BULINTIO

50,260

BULONTIO - TOLINGGULA SULTENG)

(BTS. PROV.

53,650

BAB II - 168


JLN. MAYOR DULLAH (GORONTALO)

7,357

2,900

4,157

0,000

0,300

JLN. JALALUDIN TANTU (GORONTALO)

0,710

0,000

0,510

0,200

0,000

JLN. A. YANI (GORONTALO)

0,695

0,000

0,695

0,000

0,000

BTS. KOTA GORONTALO - BTS. KOTA LIMBOTO JLN. BASUKI RACHMAT (GORONTALO)

7,242

4,700

2,242

0,300

0,000

0,565

0,000

0,565

0,000

0,000

JLN. AGUS SALIM (GORONTALO)

4,671

0,571

4,100

0,000

0,000

JLN. SUDIRMAN (LIMBOTO)

3,095

0,600

1,800

0,500

0,195

JLN. A. YANI (LIMBOTO)

0,865

0,100

0,665

0,100

0,000

BTS. KOTA LIMBOTO - ISIMU

6,199

2,799

3,100

0,300

0,000

JLN. RAYA LIMBOTO (LIMBOTO)

7,870

0,870

6,300

0,700

0,000

ISIMU - PAGUYAMAN

41,721

14,800

13,021

9,300

4,600

JLN. AKSES KE BANDARA JALALUDDIN

1,523

0,000

0,000

1,300

0,223

MALINGKAPUTO - ISIMU

20,000

13,900

5,100

0,700

0,300

KWANDANG - PELABUHAN KWANDANG

2,310

1,100

1,110

0,100

0,000

SP. PELABUHAN ANGGREK - PELABUHAN ANGGREK

2,682

1,800

0,882

0,000

0,000

TOLANGO - PAGUYAMAN

59,157

29,497

12,900

5,760

11,000

PAGUYAMAN - TABULO

63,080

35,480

26,000

1,600

0,000

TABULO - MARISA

28,000

9,800

11,900

5,000

1,300

MARISA - LEMITO

68,194

25,600

21,794

11,700

9,100

LEMITO - MOLOSIPAT (BTS. PROV. SULTENG) TALUDAA (BTS. PROV. SULUT) - PEL. GORONTALO

33,312

24,712

4,400

2,700

1,500

68,320

33,520

23,800

5,400

5,600

606,696

264,767

246,651

56,460

38,818

TOTAL


Lintas Barat merupakan jalan yang menghubungkan ruas Atinggola hingga Tolinggula, lintas tengah merupakan jalan yang menghubungkan ruas jalan Taludaa hingga ruas jalan Molosipat sedangkan lintas penghubung yaitu jalan yang menghubungkan ruas jalan lintas Barat dan lintas tengah.

BAB II - 169


Tabel 2.154 Tabel Penanganan Ruas Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Jalan

Kepmen No.

Nama Ruas

Jalan Belum Terbuka

Rusak

(Km)

Baik

Sedang

0,18 1,37 0,20 3,44 0,60 0,74 -

0,05 0,38 0,10 1,04 0,18 0,23 1,08

0,12 0,25 0,30 2,42 0,42 0,77 0,90

-

-

0,81 2,10 0,56

0,20

0,10 0,20 0,10

0,10

-

1,40 1,50

1,20 -

0,70 2,00

0,70 -

-

14,38 5,11 28,90 16,70 27,90

12,02 3,11 18,48 7,10 18,17

1,36 2,00 2,11 1,10 1,00

1,01 1,25 3,00 3,63

7,06 5,50 5,10

-

55,00 18,00

18,30 2,50

2,49 3,50

1,26 4,00

16,75 8,00

16,20 -

80,00 16,00 35,00

8,16 10,00 16,44

1,79 1,10 1,21

0,85 4,90 2,15

9,45 15,20

59,75 -

18,18

1,31

0,75

3,24

-

22,65 5.00 1,10 174,11

1,40 24,83

4,00 4,50 39,58

4,95 8,00 84,05

12,00 22,00 109,95

Ringan

Berat

KOTA GORONTALO 1 2 3 4 5 6

Jl.Hasanudin (Gorontalo) Jl. Raja Eyato (Gorontalo) Jl. Cokroaminoto Jl. Usman Ikhsan (Gorontalo) Jl. Ahmad Dahlan Jl. Pangeran Hidayat

0,35 2,00 0,60 6,90 1,20 1,74

7

Jl. Rusli Datau

1,98

8 9

Jl. Kamboja Jl. Yos Sudarso

0,91 2,40

10

Jl. Kalengkongan

0,86

11

Jl. Botuliyodu Gorontalo – Suwawa Tulabolo KAB. GORONTALO Isimu-Batudaa Batudaa-Gorontalo Biluhu Barat - Bilato Bilato - Tangkobu Gorontalo – Biluhu Barat KAB. BOALEMO Tangkobu - Pentadu Molombulahe - Bubaa KAB. POHUWATO Marisa - Tolinggula Duhiyadaa - Imbodu Motolohu – Marisa IV KAB. BONE BOLANGO Gorontalo – Suwawa Tulabolo Tapa - Atinggola Aladi - Tulabolo Kabila- Tapa Toto Utara JUMLAH

4,00

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3,50

23,48 45,00 30,00 9,50 1,10 432.51

-


BAB II - 170


Jumlah jembatan di ruas jalan Provinsi adalah 51 buah dengan total panjang 551,80 meter sedangkan jumlah jembatan di ruas nasional adalah 265 buah dengan total panjang 4.797,62 Meter. Adapun data jumlah jembatan nasional dan provinsi untuk perkembangan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.155. Tabel 2.155 Data Kondisi Jembatan di Ruas Jalan Provinsi NO

RUAS JALAN

JUMLAH JEMBATAN (BH)

PANJANG TOTAL (M)

LEBAR RATARATA (M)

KONDISI RATARATA

1

ISIMU – BATUDAA

6

65,70

5,6

0&1

2

BATUDAA – GORONTALO

5

38,20

6,62

0&1

6

74,60

5,05

0&1

1

13,00

7

0

GORONTALO - SUWAWA – TULABOLO GORONTALO - SUWAWA – TULABOLO

3 4 5

TAPA – ATINGGOLA

3

31,90

5,33

0

6

GORONTALO - BILUHU BARAT

7

68,90

4,76

0

7

JL. BOTULIYODU

3

11,90

5,5

0

8

BILUHU BARAT – BILATO

3

33,70

5,53

0&1

9

TANGKOBU – PENTADU

2

26,50

4

0

10

MOTOLOHU - MARISA IV

12

159,00

4,425

0

11

DUHIYADAA – IMBODU

3

28,40

4,633

0&3

51

551,80

JUMLAH


Kondisi Jembatan : 0 1 2 3 4

= = = = =

Baik Kerusakan Ringan Kerusakan Sedang Kerusakan Berat Kondisi Kritis

Data Panjang Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo selang 2006 sampai dengan Desember 2009 sepanjang 616,24 Km, Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 Tahun 2009 dan setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Bipran Kementerian Pekerjaan Umum maka panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo mengalami koreksi menjadi sepanjang 606,696 Km. Untuk Data Jalan Provinsi Gorontalo selang tahun 2006 sampai dengan Desember 2009 sepanjang 408,26 Km, Pada akhir 2009

BAB II - 171


terdapat 2 (Dua) Ruas jalan Provinsi yang dialihkan statusnya menjadi Jalan Nasional yaitu Ruas Ruas jalan A. Yani dan Ruas Jalan Ilangata-Pel. Anggrek (Sesuai SK Kemen PU Nomor 630/KPTS/M/2009). Sejak SK GUBERNUR No. 373/09/IX/2012, TANGGAL 18 September 2012 Panjang jalan Provinsi adalah 432,51 Km dengan penambahan ruas jalan diantaranya ruas Molombulahe – Bubaa, ruas Kabila-Tapa, ruas Toto Utara dan Ruas Jalan Botuliyodu. Jumlah dan panjang jembatan provinsi yang berada diruas jalan provinsi yang telah dibangun sampai dengan tahun 2011 yaitu 51 buah dengan panjang 551,80 m serta jumlah dan panjang jembatan nasional yang berada diruas jalan nasional yang telah dibangun sampai dengan tahun 2011 yaitu 265 buah dengan total panjang 4.797,62 Meter Data jumlah kendaraan pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan sangat tinggi dimana pada 2010 meningkat sebesar 15.26%. Dari perbandingan tersebut maka terlihat pertumbuhan jumlah kenderaan tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan dan jembatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini upaya yang dilakukan antara lain; menambah pembangunan jalan dan jembatan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan jembatan yang sudah ada, termasuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Guna menjawab hal tersebut diatas, beberapa Program kegiatan yang diprioritaskan untuk 5 (lima) Tahun Kedepan antara lain: a. Penanganan Jalan Provinsi dalam kondisi rusak sepanjang 123,63 Km dan pembukaan jalan yang belum terbuka sepanjang 109,95 Km. Dalam rangka meningkatkan aktivitas perputaran roda perekonomian rakyat Gorontalo, maka perlu adanya usaha memperlancar arus barang dan penumpang dengan cara meningkatkan kualitas fisik prasarana jalan dan kemudahan para pemakai jalan di Gorontalo. Peningkatan kualitas serta kemudahan yang akan diperoleh para pemakai

jalan

dianggap

penting

oleh

karena

itu

diusulkan

adanya

pemeliharaan/rehabiltasi dan pembangunan jalan yang belum terbuka. Sesuai Status adminsitrasi jalan maka penanganan ruas Jalan Provinsi akan dibiayai oleh pemerintah daerah dengan target pencapaian sampai dengan tahun 2017 adalah 60 % kondisi mantap. b.

Pembangunan Jalan Outer Ring Road sepanjang 45,3 Km. Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (New Gorontalo By Pass- Ruas Pauwo-Kabila - Tapa - Limboto – Isimu) dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat Gorontalo terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat yang mengakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan di provinsi Gorontalo akan menumpuk pada jaringan jalan nasional terutama di ruas jalan Gorontalo-Limboto, Limboto- Isimu, sehingga sangat menganggu aksesibiltas lalu lintas kepusat-pusat jaringan jalan Nasional. Berikut data kepadatan lalu lintas harian kendaraan tertinggi tahunan pada ruas jalan Gorontalo-Limboto termuat dalam gambar 2.36.

BAB II - 172


Gambar 2.36 Ruas Jalan BTS Kota Gorontalo – BTS Kota – Limboto BTS KOTA GORONTALO BTS. KOTA LIMBOTO 40.000 20.000 BTS KOTA GORONTALO BTS. KOTA LIMBOTO

2005

2010

15.947

28.773

2005

2010


Dari gambar 2.36 menunjukan bahwa jumlah kepadatan lalu lintas kendaraan antara Kota dan Limboto (Kab. Gorontalo) sangat tinggi yaitu dalam waktu lima tahun meningkat hampir 100% atau rata-rata +16% per tahun. Diharapkan dengan program percepatan pembangunan ekonomi disegala bidang oleh pemerintahan saat ini akan menyembabkan peningkatan pertumbuhan sarana transportasi yang cukup besar. Dengan demikian yang perlu diantisipasi adalah ruas jalan Kota-Limboto (satu-satunya akses jalan menuju Limboto, Isimu dan kabupaten lainnya) akan mengalami kemacetan yang diakibatkan oleh kemampuan daya dukung jalan akibat peningkatan volume kendaraan. Untuk itu diperlukan jalan alternatif dari Isimu ke Kota Gorontalo yang dapat melayani arus kendaraan dari Kota langsung ke Bandara dan kabupaten lainnya dengan cepat. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Gorontalo merencanaan akan membangun jalan alternatif Gorontalo Outer Ring Road. Untuk Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road ini dilaksanakan sharing penanganan dimana pemerintah daerah menfasilitasinya dengan menyiapkan Feasibility Study, master plan, Detail Engineering Design (DED), Pembebasan lahan dan untuk pekerjaan konstruksinya diharapkan dibiayai oleh pemerintah pusat. c.

Perubahan Status Jalan. Untuk menunjang interkoneksi perhubungan darat dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Andalan baik yang ada dalam Rencana Tata Ruang Nasional maupun yang ada dalam Rencana Tata Ruang Provinsi maka diupayakan perubahan beberapa status jalan baik dari jalan Kabupaten/Kota menjadi Jalan Provinsi, Jalan Provinsi menjadi jalan Strategis Nasional Rencana dan Jalan Strategis Nasional Rencana menjadi jalan nasional dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

BAB II - 173


d.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Nasional Trans Sulawesi. Kelancaran arus angkutan penumpang dan barang, khususnya distribusi komoditas unggulan yang saling terkait di wilayah Sulawesi perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan melalui program peningkatan jalan, rekonstruksi dan pelebaran jalan. Secara umum kondisi jalan nasional yang ada di provinsi gorontalo yang perlu di tingkatkan kualitasnya ada sebesar 31,08 % atau sepanjang 188,56 Km dengan kondisi lebar jalan nasional yang rata-rata 4,5 meter dan lebar bahu jalan kiri/kanan selebar masing-masing 1 m atau kurang dari standar Bina Marga yang disyaratkan. Kedepan akan ditingkatkan sesuai standar lebar jalan nasional yaitu 7 m badan jalan dengan bahu jalan kiri /kanan selebar masing-masing 2 m.

e.

Pembangunan Jembatan Provinsi dan Penggantian Jembatan Nasional. Untuk mendukung kegiatan pekerkonomian dan pengembangan sektor produksi dan jasa, serta pengembangan suatu wilayah sehingga terwujudkan keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional, perkotaan dan pedesaan secara holistik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka pembangunan jembatan provinsi dan penggantian jembatan yang ada pada ruas jalan nasional sangat di butuhkan. Dengan memperhatikan umur dan kondisi jembatan yang telah terbangun pada ruas jalan nasional dan provinsi..

c. Perkembangan Perhubungan Laut Dalam Tatanan Kepelabuhan Nasional di Provinsi Gorontalo mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan RI (KM) No. 53 Tahun 2002, namun pada tahun 2012 Tatanan Kepelabuhanan tersebut diusulkan untuk dilakukan perbaikan, dalam perbaikan tersebut Provinsi Gorontalo diusulkan 1 (satu) Pelabuhan Utama/Internasional yaitu Pelabuhan Anggrek, 3 (tiga) Pelabuhan Pengumpul/Nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Tilamuta, serta 1 (satu) Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Bumbulan. Adapun kecenderungan layanan kunjungan kapal di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 2.156 dan tabel 2.157. Tabel 2.156 Arus Kunjungan Kapal/Unit di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo 2007

NO

PELABUHAN

2008 Trend Trend Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan (%) (%)

1 PELABUHAN GORONTALO 513

2009

Tiba

2010 Trend Trend Berangkat Jumlah Pergerakan Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan (%) (%)

2011 Tiba

Trend Berangkat Jumlah Pergerakan (%)

499

1.012

-2

440

435

875

-14

909

914

1.823

108

1.976

1.976

3.952

117

1.998

1.997

3.995

1

199

38

22

20

42

-79

68

70

138

229

94

93

187

36

73

73

146

-22

2 PELABUHAN ANGGREK

102

97

3 PELABUHAN KWANDANG

46

41

87

-83

195

202

397

356

185

181

366

-8

31

30

61

-83

878

878

1.756

2.779

4 PELABUHAN TILAMUTA

69

64

133

-57

-

-

-

-100

169

168

337

100

44

44

88

-74

343

343

686

680

1.331

1.333

2.145

2.143

3.292

3.291

JUMLAH TOTAL

730

701 1.431

657

657 1.314

2.664

4.288

6.583

Sumber : Pelabuhan Laut se-Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 174


Gambar. 2.37 Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.156 dan gambar 2.37 Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan SeProvinsi Gorontalo di atas, dapat dilihat bahwa Kunjungan kapal cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan yang bervariasi namun kenaikan kunjungan kapal pada ke 4 pelabuhan meningkat tajam di tahun 2010. Tahun 2011 di 4 pelabuhan tersebut sebanyak 6.583 unit, bila dibandingkan dengan Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 53,52%. Adapun layanan arus turun naik penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 2.157. Tabel 2.157 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 2007

NO

PELABUHAN

2008 2009 2010 2011 Trend Trend Trend Trend Trend TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan (%) (%) (%) (%) (%)

1 PELABUHAN GORONTALO 71.109 41.125 112.234 2 PELABUHAN ANGGREK 3 PELABUHAN KWANDANG 4 PELABUHAN TILAMUTA

-

-

0

2.837 4.282 7.119 -

-

0

69

49.403 51.589 100.992

-10

48.412 48.426 96.838

-4

55.719 53.106 108.825

12

58.639 55.515 114.154

5

-100

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-8

-

-

0

-100

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

496

362

858

100

JUMLAH

73.946 45.407

49.403 51.589

48.412 48.426

55.719 53.106

59.135 55.877

TOTAL

119.353

100.992

96.838

108.825

115.012


BAB II - 175


Gambar 2.38 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.157 dan gambar 2.38 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo terlihat bahwa sampai tahun 2011 yang melayani penumpang hanya Pelabuhan Gorontalo dan dimasuki oleh kapal PELNI KM. Tilong Kabila dengan frekuensi kurang lebih dua kali dalam sebulan (2 minggu 1 kali). Pergerakan penumpang Tahun 2011 terlihat bahwa jumlah yang diangkut pada Pelabuhan Gorontalo berjumlah 114.154 orang yang terdiri dari penumpang turun sebanyak 58.639 orang dan penumpang naik sebanyak 55.515 orang bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,68%. Untuk mengembangkan potensi ekonomi di Provinsi Gorontalo melalui Program Agropolitan dan Etalase Perikanan, Pelabuhan Anggrek akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Utama/Internasional, disamping melayani penumpang juga melayani kontainer. Di pelabuhan ini akan melayani hasil ekspor/impor berbagai komoditas dari Provinsi Gorontalo. Pelabuhan Tilamuta di samping sebagai pelabuhan penumpang dan barang juga sebagai homebase angkutan perintis yang melayani Teluk Tomini, Pelabuhan Gorontalo sebagai Pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di kawasan Teluk Tomini sedangkan Pelabuhan Kwandang sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani angkutan barang dan ternak antar pulau di pesisir utara. Sedangkan kecenderungan layanan Bongkar Muat di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam Tabel 2.158.

BAB II - 176


Tabel 2.158 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo 2007 NO

PELABUHAN

BKR

MUAT

2008

2009

2010

2011

Jumlah

Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan (%) (%) (%) (%) (%) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3)

1 PELABUHAN GORONTALO 715.758 435.558 1.151.316

122,72

594.565 281.878 876.443

-23,87

473.371 128.199 601.570

-31,36

474.144 173.889 648.033

7,72

560.889 140.636 701.524

8,25

2 PELABUHAN ANGGREK

363,75

53.846 45.479 99.325

-66,52

44.249

30.013

74.262

-25,23

100.778 74.181 174.959

135,60

133.337 42.020 175.357

0,23

-52,36

32

106

138

-67,17

600

0

600

334,78

812

8

820

36,67

-69,92

1.800

20.100

21.900

82,50

11.503

40.008

51.511

135,21

23.108

42.020

65.128

26,44

162.068 134.562 296.630

3 PELABUHAN KWANDANG

149

734

883

101,03

-

4 PELABUHAN TILAMUTA

1.127

38.770

39.897

-3,95

0

420

420

12.000 12.000

JUMLAH

879.102 609.624

648.411 339.777

519.452 178.418

587.025 288.078

718.146 224.684

TOTAL

1.488.726

988.188

697.870

875.103

942.829

Sumber : Pelabuhan Laut Se-Provinsi Gorontalo, 2012

Gambar 2.39 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.158 dan gambar 2.39 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo terlihat bahwa arus bongkar muat cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun bervariasi presentase kenaikan, pada tahun 2011 di 4 (empat) pelabuhan adalah sebesar 942.829 ton/m3 yang terdiri dari volume bongkar 718.146 ton/m3 dan muat 224.684 ton/m3, mengalami peningkatan sebesar 7,74% dibandingkan tahun 2010. Dari data bongkar muat pada ke - 4 Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo di atas, maka secara umum diinformasikan beberapa aktivitas bongkar muat komoditi unggulan di pelabuhan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.159, 2.160, 2.161 dan 2.162.

BAB II - 177


Tabel 2.159 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Gorontalo NO TAHUN

PUPUK

SEMEN

BONGKAR MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

BONGKAR

1

2007

2

2008

3

2009

11.840

105

-

4

2010

10.301

150

56.885

1.371

5

2011

15.694

-

63.157

92

TOTAL

37.835

255

120.042

1.542

ASPAL

GENCO

MUAT BONGKAR MUAT

BONGKAR

ROTAN

GULA/MOLASES

MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT

M. TANAH BONGKAR

PREMIUM

MUAT

BARANG LAINNYA

BONGKAR MUAT

BONGKAR

MUAT

715.758 435.558 53.037 79

1.371

10.064

61.262

-

594.565 218.777

96.427

10.707

6.196

1.455

32.483

73.677

257.573

48.395

585 104.987

71

111.145

19.668

4.172

2.292

32.174

82.937

180.047

41.250

416

80.842

194

145.149

13.471

771

2.355

31.113

91.859

213.307

43.105

2.371 300.128

265

352.721

43.846

6.102

95.770

-

-

21.203

-

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau (Sulteng) Sumber : Pelabuhan Gorontalo, 2012

-

248.473

-

1.961.250 787.085

PREMIUM

BARANG LAINNYA

Tabel 2.160 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Anggrek NO TAHUN

PUPUK BONGKAR

SEMEN

MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

BONGKAR

20.950

ASPAL

MUAT

1

2007

15.854

2

2008

18.524

3

2009

2.800

7.300

7.200

4

2010

14.850

37.800

27.691

5

2011

17.404

69.100

22.892

TOTAL

69.432

325

325

35.300

170.450

GENCO

BONGKAR MUAT

BONGKAR

ROTAN

GULA/MOLASES

28.321 50

50

22

14.900

44.915

22 131.019

M. TANAH

MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR

110.364 106.241

189

-

-

-

-

-

-

22.813

6.860

48.128

39.630

1.455

2.292

45.378

16.836

189 16.355

9.152

-

-

-

-

238.019 185.520

Tabel 2.161 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Kwandang

TAHUN

1 2 3 4 5

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

HEWAN TERNAK BONGKAR MUAT 11.664 5.625 3.670 3.278 3.145 27.382

-

34.149

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau Sumber : Pelabuhan Anggrek, 2012

NO

MUAT

BARANG LAINNYA BONGKAR

149 32 600 812 1.593

MUAT

734 420 106 8 1.268

* Ket : Untuk hewan ternak idak termasuk dalam barang Sumber : Pelabuhan Kwandang, 2012

BAB II - 178


Tabel 2.162 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Tilamuta NO TAHUN 1. 2. 3. 4.

2008 2009 2010 2011

KOPRAH SEMEN MINYAK MENTAH MINYAK BUNGKIL BARANG LAINNYA BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT - 12.000 900 900 20.100 3.600 2.408 - 14.200 5.495 25.808 2.100 5.500 2.100 - 13.408 - 42.020 3.000

TOTAL

-

9.100

-

3.000

32.100

15.816

-

-

14.200

5.495

67.828

Sumber : Pelabuhan Tilamuta, 2012

d. Perkembangan Perhubungan Udara Dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 11 Tahun 2010) Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo ditetapkan sebagai Bandara Domestik dengan hirarki Pengumpul Skala Sekunder, kini telah mampu di darati Pesawat Boeing 737 Seri 900-ER. Bandara ini merupakan unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo dan memiliki panjang landasan 2.500 m serta lebar 45 m. Sarana Fasilitas sisi darat bandar udara, fasilitas landasan, fasilitas bangunan operasional, fasilitas navigasi udara, fasilitas listrik, fasilitas komunikasi, dan fasilitas security

equipment dan audio visual telah tersedia dalam kondisi cukup memadai untuk menunjang operasional penerbangan, namun perlu penambahan dan peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Adapun perusahaan angkutan udara yang beroperasi di Provinsi Gorontalo untuk melayani penerbangan dalam negeri adalah PT. Garuda Indonesia Airlines, PT. Lion Air, PT. Sriwijaya Air, dan PT. Wings Air. Dengan rute penerbangan Gorontalo – Makassar – Jakarta (PP) kecuali PT. Batavia Air dengan rute Gorontalo – Makasar – Surabaya – Jakarta dan PT. Wings Air dengan rute penerbangan Gorontalo – Manado (PP), terlihat pada tabel 2.163. Tabel 2.163 Layanan Penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo PESAWAT

PENUMPANG

NO

TAHUN

1

2007

1.103

1.102

2.205

2

2008

901

900

3

2009

1.011

4

2010 2011

5

Jumlah Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Tiba

Brkt

Jumlah

Trend pergerakan (%)

Transit

BAGASI (Kg) Jumlah


Bongkar

Muat

Jumlah


Tiba

Brkt

6,47

89.811

89.238

2.064

181.113

10,57 1.427.764 1.315.504 2.743.268

19,58

1.801

-18,32

89.358

96.000

124

185.482

2,41 1.471.743 1.139.782 2.611.525

-4,80

1.069

2.080

15,49

115.889

115.292

101

231.282

24,69 1.631.888 1.253.580 2.885.468

10,49

1.286

1.284

2.570

23,56

135.596

137.288

164

273.048

18,06 1.646.537 1.332.475 2.979.012

3,24

1.524

1.526

3.050

18,68

168.397

170.691

339.088

24,19 1.999.001 1.611.639 3.610.640

21,20

5.825

5.881

599.051

608.509

2.453

8.176.933

6.652.980

1.165

1.176

119.810

121.702

491

1.635.387

1.330.596

3

3

328

333

1,34

4.481

3.645

BAB II - 179


CARGO (Kg)

POS (Kg) Trend

Trend

NO

TAHUN

1

2007

866.598

769.417

1.636.015

18,49

80.371

40.618

120.989

1.336,41

2

2008

1.004.290

682.004

1.686.294

3,07

9.813

12.819

22.632

-81,29

3

2009

962.586

539.023

1.501.609

-10,95

1.712

3.822

5.534

-75,55

4

2010

1.014.689

937.858

1.952.547

30,03

763

1.479

2.242

-59,49

5

2011

1.659.016

653.605

2.312.621

18,44

10.189

9.737

19.926

788,76

5.507.179

3.581.907

102.848

68.475

1.101.436

716.381

20.570

13.695

3.018

1.963

56

38

Jumlah Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Bongkar

Muat

Jumlah

pergerakan (%)

Bongkar

Muat

Jumlah

pergerakan (%)


Gambar 2.40 Produktivitas di Bandara Djalaluddin Gorontalo


BAB II - 180


Berdasarkan Tabel 2.163 dan Gambar 2.40 kecenderungan layanan penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo, terlihat bahwa arus pesawat, penumpang, bagasi, cargo, dan pos selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, namun pada tahun 2011 arus pesawat di Bandara Djalaluddin adalah sebanyak 3.050 pesawat, naik 18,68% dibandingkan tahun 2010. Penumpang pada tahun 2011 sebanyak 339.088 penumpang, mengalami peningkatan 24,19% dibandingkan tahun 2010 atau ratarata per hari 661 penumpang. Begitu juga dengan arus bagasi mengalami peningkatan 21,20% pada tahun 2011 dibanding tahun 2010. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Salah satu pendorong terpenting dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi adalah masuknya modal asing (investasi) sebagai the first capital untuk memberdayakan perekonomian negara atau daerah yang bersangkutan. Penanaman modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka jaringan bisnis internasional dan membuka lapangan kerja bagi suatu daerah. Provinsi Gorontalo memiliki potensi investasi dibeberapa sektor diantaranya energi, pertambangan, pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan infrastrukur. Disektor energi, kita memiliki potensi panas bumi (Geothermal) di Suwawa, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Isimu Selatan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro dan Mini Hydro di Kab. Gorontalo Utara dan Bone Bolango. Pada sektor pertambangan kita memiliki potensi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Sementara untuk sektor pertanian dan peternakan, terdapat potensi industri pengolahan aneka produk jagung dan pengembangan industri peternakan sapi dan penggemukan sapi. Untuk sektor perikanan dan kelautan terdapat potensi pengembangan industri rumput laut serta pengembangan produksi dan pengolahan ikan mutu ekspor. Di sektor pariwisata, Provinsi Gorontalo mempunyai potensi yang dapat dikembangkan seperti Taman Laut Olele, Pulau Saronde dan Wisata Religi di Bongo Kab. Gorontalo. Di bidang infrastruktur, saat ini sedang dilakukan pengembangan Bandara Jalaludin, rencana pembangunan Rumah Sakit Spesialis, Pengembangan Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Gorontalo dan pembangunan KTM Paguyaman Wonosari. Dalam

upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Gorontalo,

telah

diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kemudahan Investasi. Perda ini mengatur tentang kemudahan-kemudahan pelayanan terhadap investor terutama untuk masalah penyediaan lahan, proses perijinan dan pemberian insentif berupa keringanan pajak. Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk berbagai kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perijinan. Dan pada tahun 2011 Gubernur Gorontalo telah melimpahkan wewenang perijinan usaha yang selama ini ditangani oleh SKPD lainnya ke Badan Investasi Daerah.

BAB II - 181


Kabupaten dan kota adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pelayanan perijinan investasi. Di Provinsi Gorontalo, Kabupaten/kota yang telah membentuk kantor pelayanan terpadu satu pintu adalah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Gorontalo adalah seperti yang terlihat dalam tabel 2.164 dan 2.165. Tabel 2.164 Penanaman Modal Asing (PMA) No 1

Nama Perusahaan

Negara Asal

PT. GORONTALO MINERALS PT. PEARLS MADOKA INDONESIA PT. MARIA SOUTHSEA PEARLS INDONESIA PT. PABRIK GULA GORONTALO PT. MULTI NABATI SULAWESI

Inggris

6

PT. EXPLORATION

Singapura

7

PT. HARIM

Korea Selatan

8

PT. SAUDI INDONESIA MULTI INVESTMENT PT. PANAH MAS

Arab Saudi

PT. MULTI MINERAL EXPLORASI PT. EXPLORASI INDONUSA JAYA PT. NYINYI INDONESIA MINNING INVESTMENT GROUP

Singapura

2 3 4 5

9 10 11 12

13.

OXINDO

Bidang Usaha

Jepang

Pertambangan Emas & Mineral Budidaya Mutiara

Jepang

Budidaya Mutiara

Inggris/ Indonesia Singapura

Industri Gula

Singapura

Singapura/Ind onesia RRC

PT. Gunung Mulia Mineral JUMLAH

Industri Minyak Kasar (minyak nabati) Jasa Penunjang Pertambangan Umum Industri Pengeringan Jagung Pertanian Peternakan Pertambangan Tembaga Pertambangan Tembaga Pertambangan Tembaga Jasa Pertambangan Perdagangan Besar Pertambangan Tembaga

&

&

Lokasi Proyek Bone Bolango Gorontalo Utara Pohuwato

Rencana Investasi ($) 250,000

Realisasi Investasi ($) 20.101.763

250,000

50,000

3,000,000

6,000,000

Kab. Gorontalo Pohuwato

60,000,000

60.000.000

3,300,000

18.038.194

1,000,000

-

Pohuwato

300,000

3.781.896

Gorontalo Utara Bone Bolango Kab. Gorontalo Bone Bolango Kab. Gorontalo

339,000,000

Bone Bolango

25,100,000

24.000.000.000

592.761

24,000,000,000

599.261

24,000,000,000

597.750

15.000,000

-

24.000.000.000

592.761

96.422.100.000

135.454.386

Sumber: Badan Investasi Daerah, 2012

BAB II - 182


Tabel 2.165 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No

Nama Perusahaan

1

PT.

GORONTALO

Negara Asal Indonesia

ENERGI 2

PT.

ANEKA

GAS

Indonesia

INDUSTRI

Bidang Usaha

Lokasi

Rencana

Realisasi

Proyek

Investasi (Rp)

Investasi (Rp)

Pembangiktan

Bone

Tenaga Listrik

Bolango

Industri

Kota

Dasar

Kimia Organik

207,755,000,000

51,841,088,211

46,944,000,000

-

110,000,000,000

5,000,000,000

364,699,000,000

56,841,088,211

Gorontalo

Gas Industri 3

PT.

TENAGA

Indonesia

PLTU 11 MW

Bone

LISTRIK

Bolango

GORONTALO JUMLAH

Sumber : Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo, 2012

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rendahnya realisasi investasi di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh 7 (tujuh) faktor utama yaitu (1) kurangnya insentif bagi investor dalam melakukan investasi, (2) ketersediaan lahan usaha, (3) lamanya proses perijinan, (4) kesiapan obyek investasi, (5) tingkat pungutan liar, (6) kemudahan akses informasi, (7) kualitas SDM birokrasi bidang pelayanan investasi. Namun demikian menunjukan perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Gorontalo dimulai dai tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 2.166. Tabel 2.166 Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) No.

Keterangan

1

Penanaman

T a h u n (Rp) 2007

2008

2009

2010

2011

571,419,785,300

753,520,596,000

566,372,007,600

226,865,017,200

1.015.260.348.075

-

-

-

56,841,088,211

56,841,088,211

162,136,245,000

176,906,535,452

396,194,587,185

397,092,196,685

400,357,196,685

-

-

-

-

1.400.000.000.000

733,556,030,300

930,427,131,452

962,566,594,785

680,788,302,096

2.872.458.632.971

Modal Asing (PMA) 2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

3.

Swasta Murni

4.

Investasi Masyarakat

JUMLAH

Sumber : Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 183


2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1 Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka

partisipasi

sekolah

menurut

tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

menunjukkan bahwa tahun 2011, anak didik pada tingkat kelompok umur 7 – 12 tahun (sekolah dasar) yang masih sekolah dan menamatkan SD adalah sebanyak 99,60% yang artinya tahun 2011 ada anak didik SD sebesar 0,4% yang tidak tamat SD. Di tingkat SMP, tahun 2011 jumlah siswa yang sekolah dan menamatkan tingkat pendidikan SMP atau kelompok umur 13 – 15 tahun adalah sebanyak 96,91%, artinya masih ada 0,09% siswa SMP yang tidak tamat SMP. Untuk tingkat SMA, pada tahun 2011 jumlah siswa SMA atau pada kelompok 16 – 18 tahun tercatat sebanyak 93,74% yang lulus, dan masih ada 6,26% yang tidak dapat menamatkan tingkat pendidikan SMA (Sumber : Dikpora Prov, 2011). Peningkatan akses pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Wujud konkritnya adalah penuntasan buta aksara melalui jalur formal maupun informal. Selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maka pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian bantuan kepada siswa sekolah, pemberian beasiswa, pemberian dana bantuan operasional sekolah rintisan wajar 12 tahun, serta merehabilitasi gedung sekolah.

BAB II - 184


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi asset atau melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk ―mencari yang hilang‖ sedangkan intensifikasi diilakukan untuk ―menggali yang tersembunyi‖. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping itu perkembangan realisasi pendapatan daerah berhubungan pula dengan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dalam periode 2008-2012. Pendapatan negara pada

BAB III - 1


periode 2008—2012 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal pendapatan negara meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, dari Rp981,6 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri yang tumbuh 8,0 persen per tahun dan memberikan kontribusi ratarata 99,7 persen, serta penerimaan hibah yang tumbuh 25,9 persen dengan kontribusi rata-rata 0,3 persen. Dalam APBNP 2013, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.502,0 triliun, meningkat 12,2 persen dari realisasinya dalam tahun 2012. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.497,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp4,5 triliun. Besaran (penerimaan

pendapatan

perpajakan

negara

dan

dalam

PNBP),

APBN

sangat

terutama

dipengaruhi

pendapatan oleh

dalam

negeri

perkembangan

kondisi

perekonomian baik global maupun domestik. Beberapa indikator ekonomi makro yang mempunyai pengaruh kuat terhadap realisasi pendapatan dalam negeri antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan

lifting migas. Selain itu, perkembangan pendapatan negara juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan negara yang secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dalam negeri tanpa mengganggu iklim dunia investasi. Mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang membutuhkan anggaran makin besar, maka pelaksanaan kebijakan optimalisasi penerimaan perlu senantiasa ditingkatkan. Peran pendapatan negara sangat besar dalam membiayai belanja negara. Akan tetapi, terjadinya berbagai krisis sejak 2008 hingga 2012, dimulai dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat sampai dengan krisis utang yang menimpa beberapa negara dalam zona Eropa, berimbas pada melambatnya perekonomian dunia yang menimbulkan efek pada perekonomian domestik. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan negara, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya proporsi belanja negara yang dibiayai dari pendapatan negara. Pada tahun 2008, pendapatan negara sanggup membiayai 99,6 persen dari total belanja negara, tetapi pada tahun 2012 proporsi tersebut turun menjadi 89,7 persen, dengan pertumbuhan proporsi rata-rata pendapatan negara terhadap belanja negara dalam lima tahun terakhir negatif 2,6 persen. Berdasarkan perkembangan tersebut, pendapatan negara sebagian akan dialokasikan untuk anggaran transfer ke daerah, yang merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran Transfer ke Daerah selain memperhatikan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan

BAB III - 2


negara dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Perkembangan kinerja pendapatan negara dan dana transfer ke daerah masa lalu tersebut, akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Provinsi khususnya dalam realisasi pendapatan dana transfer dan alokasi belanja dari dana transfer itu sendiri, seperti DAK dan Dana Bos. Kinerja keuangan masa lalu Provinsi Gorontalo secara lengkap akan diuraikan sebagai beikut. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai

dengan

pembaharuan

arah

kebijakan

kebijakan fiskal

yang

dan

dilakukan

pengelolaan

pemerintah

keuangan

pusat

daerah

langkah-langkah dilakukan

secara

berkesinambungan. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal masih tetap konsisten diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi

fiskal, terutama meningkatkan PAD menciptakan ketahanan fiskal yang

dan penyehatan APBD dalam rangka berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh,

sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD 2007-2012 yaitu : 1) PAD diharapkan mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan ratio terhadap PDRB mencapai 2% pada akhir tahun 2012 2) Meningkatkan PAD dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan membayar pajak daerah dan rasa memiliki pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menurunkan tunggakan pajak hingga 10% dari total tagihan pada akhir masa RPJMD 20072012. Realisasi sampai tahun 2011 hanya sebesar 4 persen dari total potensi penerimaan pajak daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka upaya penatausahaan dan optimalisasi sumber PAD dimaksukan untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB ADHB hingga ke kondisi ideal 2 persen. Pada tahun 2009 rasio PAD telah mencapai 1,92 % terhadap PDRB, tahun 2010 dengan meningkatnya PDRB ADHB berdasarkan data statistik yaitu 8.056,51 Trillyun sehingga persentase terhadap PDRB ADHB menjadi 1,81%. Tahun 2011 rasio PAD terhadap PDRB ADHB sebesar 1,73% dan tahun 2012 diprediksi sebesar 1,77% terhadap PDRB ADHB. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan pemungutan perpajakan dan penerapan sistem pelayanan pajak yang memungkinkan pelayanan pembayaran pajak cepat dan tepat di kantor SAMSAT utama di Kota Gorontalo dan Kota Limboto yaitu sistem samsat dellivery dan samsat drive true. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, fokus kebijakan diarahkan untuk berpijak

pada 6 prinsip pengarusutamaan yang tercantum dalam

RKPD 2012 yaitu:

BAB III - 3


1)

Pengarusutamaan inovasi pembangunan

2)

Pengarusutamaan partisipasi masyarakat

3)

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

4)

Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance)

5)

Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah

6)

Pengarusutamaan peningkatan kinerja. Di bidang penerimaan pembiayaan, selama tiga tahun terakhir investasi jangka pendek

Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya dengan pengembangan manajemen kas telah memberikan peningkatan hasil pendapatan. Pada tahun 2004 jumlah pendapatan dari bunga deposito/jasa giro masih sekitar Rp1,5 Millyar dan pada tahun 2008 telah mencapai Rp7,84 milyar, tahun 2009 mencapai sebesar Rp.10,55 millyar, tahun 2010 sebesar Rp.7,30 Millyar. Untuk tahun 2011 sebesar Rp8,22 Millyar dan tahun 2012 diprediksi sebesar Rp6,12 millyar. Fluktuasi penerimaan dari jasa giro/deposito sangat tergantung dari realisasi pelaksanaan proyek. Dalam arti bahwa jika proyek/kegiatan cepat dilaksanakan maka dana idle yang ada dikas daerah semakin berkurang sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari jasa giro dan deposito, selain itu penerimaan jasa giro juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Suku Bunga SBI. Investasi jangka panjang pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri dinilai belum sampai pada kondisi yang menggembirakan. Lambatnya pertumbuhan kontribusi lebih disebabkan karena pada akhir tahun anggaran 2008 terjadi persoalan Likuiditas keuangan pada PT. Gorontalo Fitra Mandiri dan investasi sedang memasuki pada tahap awal dari penanaman modal pada mesin/peralatan pertanian. Pada Investasi jangka panjang PT. Gorontalo Wisata Mandiri tengah dilakukan restrukturisasi permodalan agar perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, sehingga berdasarkan hasil evaluasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2011 oleh Departemen Dalam Negeri, tidak lagi dianggarkan sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. 3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Pada tahun 2011 pendapatan daerah sebesar Rp697, 57 milyar, yang terdiri dari PAD sebesar Rp158,08 milyar, dana perimbangan sebesar Rp515,36 milyar yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak Rp26,06 milyar, Dana Alokasi Umum Rp461,11 milyar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.28,05 milyar. Komponen pendapatan daerah lainnya yaitu bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp18,90 milyar. Perkembangan pendapatan APBD Pemerintah Provinsi untuk kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 telah meningkat secara bertahap. Realisasi pendapatan daerah

tahun 2007

BAB III - 4


sebesar Rp.521,58 milyar, atau meningkat 13,19% dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 realisasi sebesar meningkat sebesar Rp537,16 millyar atau meningkat 2,95% pada tahun 2009 realisasi sebesar Rp.561,18 Millyar atau 4,47%. Tahun 2010 realisasi sebesar Rp593.39 Millyar atau 5,73%. Perkembangan pendapatan daerah dari PAD, Dana Perimbangan dapat diuraikan pada bagian berikut. Tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah adalah 7,32% dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari dana perimbangan.

Dari jumlah pendapatan daerah peran PAD

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2007-2011 rata-rata sebesar 18,90% dari total pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan rata-rata PAD adalah antara 22,79 persen dan berada di atas

pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo rata-rata 5% – 7,6%.

Pengaruh

terbesar pertumbuhan PAD adalah berasal dari pajak daerah. Peran pajak daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata 88,33% terhadap PAD atau sebesar 16,68 persen dari Pendapatan Daerah.

BAB III - 5


Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 S/D 2011 NO

Uraian 1 PENDAPATAN

2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata Pertumbuh an (%)

521,584,139,993

537,168,541,439

561,186,326,559 593,392,627,943

697.576.031.227

7.32

PAD

70,078,989,232

95,106,219,346

102,626,018,112 133,124,917,186

158.083.317.775

22.79

1.1.1 Pajak Daerah

59,221,753,094

82,572,430,960

86,443,156,011 120,748,491,227

144,751.936.385

25.92

-

-

-

-

-

-

5,000,000

163,912,259

-

-

-

3,178.24

10,852,236,138

12,369,876,127

16,182,862,101

12,376,425,959

13.331.381.390

4.77

308,900,309,305

413,118,212,093

458,560,308,447 438,419,685,757

515,369,176,652

14,47

17,506,309,305

19,106,216,093

26,933,965,757

26,066.408.886

14.47

1.2.2 DAU

291,394,000,000

368,637,996,000

388,325,256,000 400,750,820,000

461,118,102,000

12.53

1.2.3 DAK

-

25,374,000,000

51,346,000,000

10,734,900,000

28,057,200,000

61.54

142,604,841,455

28,944,110,000

-

21,848,025,000

18,900,000,000

-39.24

-

-

5,223.536.800

-

1.1

1.1.2 Retribusi Daerah 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 1.2 1.2.1

1.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

1.3.1 Hibah 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

40,000,000,000

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

99,996,500,000

8,944,110,000

-

-

18,900,000,000

-10.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,765,000,000

-

-

-

-

-

83,025,000

-

-

2,608,341,455

20,000,000,000

-

-

-

666.77

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya Dana penguatan infrastruktur dan prasana daerah Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD

1.3.6 Pendapatan dana darurat

18,889,052,447

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan tabel 3.1 diatas dari jumlah pendapatan daerah sampai tahun 2011 kontribusi

terbesar penerimaan adalah

berasal dari dana perimbangan atau

transfer dari

pemerintah yakni berkisar 84%-86%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan 14,47% dengan kecenderungan pendapatan dari DAU meningkat, sementara pendapatan dari DAK cenderung berfluktuasi. Dana perimbangan terbesar bersumber dari transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo berkisar antara 80%– 85% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12,53%. Kenaikan Dana perimbangan akan mengalami kecenderungan menurun sesuai dengan perbaikan celah fiskal.

BAB III - 6


Perkembangan dana transfer dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 digambarkan dalam gambar 3.1. Gambar 3.1

Sumber : Nota Keuangan APBN 2012 Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, maka Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dengan: 1. Memperluas objek 2. Menambah jenis 3. Menaikkan tarif maksimum 4. Diskresi penetapan tarif Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Hal ini nampak dari munculnya

beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Untuk Provinsi Gorontalo yang terdiri dari enam kabupaten/kota, maka pendapatan dari pajak kendaraan bermotor perbandingnnya adalah 70% pendapatan menjadi hak provinsi dan 30% menjadi hak kabupaten/kota secara proporsional. Dari porsi 70% dan 30% ini, masingmasing wajib disisihkan untuk pembangunan jalan dan pengadaan transportasi umum, sedangkan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor ini diharapkan

akan meningkatkan

proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah. Pajak daerah lain yang BAB III - 7


diandalkan adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). PBB-KB pemungutannya dilakukan oleh Pertamina sehingga pemerintah daerah hanya menerima hasil yang komposisi pembagianya

30%

maenjadi

bagian

provinsi

dan

70%

menjadi

bagian

pemerintah

kabupaten/kota secara proporsional. 3.1.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Pada

tahun

2007

realisasi

belanja

Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

mencapai

Rp459.239.655.980,51 atau 84,90% dari anggaran yang tersedia. Ditahun 2011, realisasi belanja menjadi Rp719.225.129.055 atau 93,61% dari anggaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011, rata-rata realisasi belanja terhadap total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebesar 88,75%. Realisasi belanja terhadap anggaran selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.2 Tabel 3.2 Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Daerah No

Uraian

2007

% 84,90

2008 537.723.502.671

% 83,05

2009

91,59

2010

90,61

2011

A

Belanja Tidak Langsung

128.104.001.072

1

Belanja Pegawai

87.875.482.583

87,37

117.134.597.794

93,11

136.588.902.386

90,48

165.232.594.521

95,07

187.787.705.012

2

Belanja Subsidi

2.526.987.000

84,23

3.731.875.000

99,78

8.755.602.250

61,31

1.928.000.000

70,66

1.662.443.865

3

Belanja Hibah

3.213.000.000

58,71

14.500.850.000

85,63

14.694.719.000

94,09

16.142.400.000

98,64

66.763.215.789

4

Belanja Bantuan Sosial

4.709.933.500

98,74

5.701.080.000

86,78

2.992.239.648

89,1

4.266.797.209

87,7

6.898.426.209

87,07 89,878

5

Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota 19.401.357.273 & Pemdes 77,61

33.587.580.340

86,44

38.157.153.046

96,5

39.430.332.880

99,7

51.024.380.307

99,91 92,032

6

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota

258.083.469.262

719.225.129.055

%

459.239.655.981 459.239.655.980

209.993.413.730

567.079.522.671

%

Belanja

184.398.178.434

619.327.894.227

%

93,61 88,752

323.904.163.057 92,07

91,62

66,5 76,496 91,78

85,77

10.177.240.716

88,5

9.692.195.300

98,39

8.554.797.400

96,77

30.930.988.075

96,46

8.098.192.000

99,98

96,02

200.000.000

66,67

50.000.000

4,32

250.000.000

100

152.356.577

10,27

1.669.799.875

44,52 45,156

& Pemdes 7

Belanja Tak Terduga

B.

Belanja Langsung

331.135.654.908

Belanja Pegawai

49.462.296.949

88,2

27.641.145.929

88,39

24.664.746.145

89,67

21.769.939.447

90,92

27.892.847.745

90,55 89,546

118.824.647.516

86,91

168.726.203.548

90,9

206.395.927.826

94,06

178.230.007.850

93,03

225.443.575.999

94,17 91,814

162.848.710.443

82,45

156.957.974.761

68,93

178.273.806.526

90,76

108.996.106.112

78,14

141.984.542.254

99,46 83,948

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

353.325.324.237

409.334.480.497

308.996.053.409

395.320.965.998

Sumber: Lampiran Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2007-2011 Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga 2011 realisasi belanja terhadap anggaran rata-rata diatas 80%. Pada tahun 2008 dan 2010, dilihat dari presentase terdapat

BAB III - 8


penurunan realisasi belanja dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 realisasi belanja terhadap anggaran sebesar 84,90%, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 83,05% sehingga terlihat ada penurunan realisasi sebesar 1,85%. Demikian pula dengan perbandingan antara realisasi belanja tahun 2009 dan tahun 2010, dari sisi presentase terhadap anggaran terdapat penurunan sebesar 0,98%. Pada pos belanja tidak langsung untuk tahun 2007 sampai 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja pegawai. Pada pos ini terjadi peningkatan realisasi dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai provinsi dari tahun 2007 hingga 2011 karena adanya pengangkatan pegawai CPNS. Pada pos belanja langsung untuk tahun 2007 hingga 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja modal. Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. 3.1.2

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

3.1.2.1 Provinsi Belanja menurut klasifikasi ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dimana tahun 2007 total belanja menurut klasifikasi ekonomi baru sebesar Rp439,63 milyar tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp588,34 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 33,82%. Jika dilihat dari jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi, maka ada kecendrungan perubahan dalam kompisisi belanja dimana pada tahun 2007 masih didominasi belanja modal yaitu sebesar Rp.162,84 milyar atau 37,04%, namun pada tahun 2011 terjadi perubahan dimana belanja pegawai telah mencapai Rp215,69 atau 36,66%. Terjadinya perubahan komposisi belanja disebabkan oleh meningkatnya jumlah pegawai di Provinsi Gorontalo serta adanya perubahan penganggaran pada jenis belanja modal dimana belanja modal yang akan diserahkan pada pihak ketiga atau masyarakat jenis belanjanya berubah menjadi belanja barang dan jasa. Ini terlihat dari meningkatnya jenis belanja barang dan jasa dari Rp.118,82 milyar pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp225,44milyar pada tahun 2011. Belanja menurut klasifikasi ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 3.3.

BAB III - 9


Tabel 3.3 Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Provinsi Gorontalo, 2007-2011 Tahun

2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Propinsi Pegawai

137.337.779.532,74

144.775.743.722,64

161.253.648.531,18

187.002.533.96,00

215.691.275.017,00

Barang dan Jasa

118.824.647.516,11

168.726.203.548,00

206.395.927.826,00

178.230.007.850,00

225.445.500.999,00

Modal

162.848.710.422,66

156.957.974.760,66

178.273.806.526,00

108.996.106.112,00

147.208.079.054,00

20.627.161.216,00

33.626.000.300,00

34.997.358.298,00

53.268.185.284,00

83.489.387.863.00

439.638.298.687,51

504.085.922.331,30

580.920.741.181,18

527.496.833.214,00

588.344.855.070,00

Lain-lain Total

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III - 10


3.1.2.2 Kabupaten/Kota Perkembangan Belanja Daerah per Kabupaten/Kota, 2007-2011 Perkembangan belanja daerah menurut Kabupaten Kota Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Total Belanja Pemerintah untuk seluruh Kab/Kota, 2007-2011 Kota Gorontalo Pegawai

2007

2008

2009

2010

Keterangan

2011

184,108,136,509

222,208,323,445

269,022,847,862

327,735,923,150

Barang & Jasa

72,913,866,852

84,925,683,068

82,447,004,079

87,153,629,545

70,187,028,621

Modal

66,741,927,625

89,838,154,838

144,153,254,288

119,083,134,818

112,369,376,199

Lain-lain

16,640,221,550

21,920,739,500

13,940,500,000

14,268,386,761

Kab. Gorontalo

Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain Kab. Boalemo

Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain Kab. Pohuwato

Pegawai Barang & Jasa Modal

Lain-lain Kab.Bone Bolango

Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain


2007

2008

2009

2010

363,422,506,754

B. Subsidi, Hibah, Bansos, 10,837,500,000 Bankeu Keterangan

2011

216,088,459,666

251,515,977,772

285,478,789,217

67,511,977,568

47,818,361,552

65,659,996,627

54,532,470,709

46,507,134,049

123,603,285,281

164,701,853,325

166,754,709,688

128,370,317,183

107,591,984,073

77,954,751,367

36,827,607,695

50,941,362,284

50,461,793,902

2007

2008

2009

359,488,439,978

B. Langsung + B. Tdk 405,805,865,444 Langsung

2010


2011

124,861,221,411

150,490,178,792

149,496,549,751

56,908,513,905

65,764,339,788

64,631,312,108

47,027,768,888

53,953,009,091

121,693,369,634

143,994,978,115

110,862,517,624

105,866,199,946

85,798,248,413

10,638,231,956

21,709,713,231

22,792,965,400

24,940,972,191

2007

2008

2009

192,045,015,353


2010


2011

108,679,973,953

133,162,931,075

166,838,311,969

53,511,194,138

68,202,867,730

67,173,693,375

72,065,481,262

75,410,264,227

126,621,678,616

153,679,395,772

139,866,475,688

112,453,636,680

95,193,286,100

23,386,473,153

16,930,001,505

29,690,850,163

44,256,425,646

2,007

2,008

2,009

189,582,039,220


2,01


2,011


108,844,407,501

131,245,642,177

161,808,138,188

193,643,106,409

56,691,167,504

62,663,426,442

59,594,961,106

51,313,201,374

59,003,620,172

109,507,113,875

125,744,718,280

95,007,895,243

75,464,165,072

102,813,681,427

5,824,441,846

37,034,454,000

24,126,118,000

28,354,529,241

2007

2008

2009

2010

B. Subsidi, Hibah, Bansos, 26,929,860,000 Bankeu

Keterangan

2011

Pegawai

21,912,490,454

66,053,991,440

83,641,758,071

Barang & Jasa

10,980,230,642

30,912,690,536

60,735,089,551

54,570,029,622

60,162,864,523

3,345,900,000

42,077,365,095

156,614,944,764

168,267,740,176

175,398,213,176

996,764,000

15,165,000,000

13,674,500,000

24,936,525,000

Modal Lain-lain

Total Kabupaten/Kota

117,758,753,041


B. Subsidi, Hibah, Bansos, 16,725,000,000 Bankeu

2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah

Pegawai

764.494.689.494,30

1.531.757.246.265,00

1.116.286.395.058,59

1.380.253.277.151,00

1.531.757.246.265,00

5.747.468.652.669,73

Barang & Jasa

318.516.950.608,50

365.223.920.683,00

400.242.056.846,12

366.662.581.400,00

365.223.920.683,00

1.810.932.878.653,60

Modal

551.513.275.030,20

679.164.789.387,61

813.259.797.295,00

709.505.193.875,00

679.164.789.387,61

3.473.479.521.012,93

Lain-lain

135.440.883.872,00

153.285.819.099,00

155.166.295.846,50

187.218.632.741,00

153.285.819.099,00

780.699.147.489,35

1.769.965.799.005,00

2.729.431.775.434,61

2.484.954.545.046,21

2.643.639.685.167,00

2.729.431.775.434,61

11.812.580.199.825,60

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo BAB III - 11


Perkembangan belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari struktur belanja berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dan belanja lainnya. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2007 total belanja mencapai Rp.1,76 Trilyun, dimana sebesar 43,19 persen merupakan belanja pegawai. Tahun 2011 total belanja mencapai Rp11,81 trilyun, dengan struktur belanja relatif tidak mengalami perubahan dimana masih didominasi belanja pegawai yaitu Rp.2,72 Trilyun atau

56,10%. Tingginya belanja

pegawai pada pemerintah Kabupaten/kota tidak lepas dari besarnya jumlah pegawai yang harus dibiayai terutama belanja pegawai untuk tenaga kependidikan dan tenaga medis yang pada umumnya mendominasi jumlah pegawai di Kabupaten Kota. Perkembangan belanja daerah Kabupaten/ Kota, Dari sisi realisasi belanja, kontribusinya mengalami fluktuasi dalam prosentase kenaikan yaitu dari 23,43 persen tahun 2008 menjadi 13,75 persen tahun 2009, tahun 2010 naik sebesar 6,39 persen dan tahun 2011 hanya naik sebesar 3,25 persen dibanding tahun 2010. Kenaikan belanja ini terutama didorong oleh kenaikan dan penurunan belanja modal yang juga berfluktuasi yaitu tahun 2008 naik sebesar 30,56 persen kemudian sebesar 12,95 persen tahun 2009 namun tahun 2010 menurun sebesar 12,76 persen dan turun sebesar 4,28 persen pada tahun 2011. Begitu pula untuk belanja barang dan jasa yang berfluktuasi dari tahun 2008 naik sebesar 13,11 tahun 2009 sebesar 11,09 persen tahun 2010 turun sebesar 8,39 persen sedangkan tahun 2011 turun sebesar 0,39 persen . Pada sisi belanja pegawai prosentasenya cenderung meningkat yaitu dari tahun 2008 naik sebesar 24,88 persen, 2009 naik sebesar 16,93 persen, tahun 2010 naik sebesar 23,65 persen dan tahun 2011 naik sebesar 10,98 persen atau secara rata-rata belanja pegawai naik sebesar 19,11 persen. Bila dijumlahkan kenaikan belanja pegawai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mencapai 100,36 persen atau sebesar Rp767.26 milyar. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja pada Kabupaten Kota, komponen dari belanja pegawai relatif lebih besar dibanding belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lain lain. Oleh karena itu kinerja APBD Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Gorontalo selama tahun 20072011 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.

BAB III - 12


3.1.3 Pengeluaran Menurut Sektor 3.1.3.1 Provinsi Dilihat dari pengeluaran menurut sektor untuk Provinsi Gorontalo terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011 (lihat tabel 3.5). Kenaikan belanja pada tahun 2011 dibanding tahun 2007 adalah sebesar 99,62 %. Dari total belanja sebesar 533,52 Milyar pada tahun 2011, sebesar 12,45 % untuk sektor pendidikan. Kontribusi sektor yang terbesar adalah berasal dari sektor pemerintahan umum yakni sebesar 309,14 Milyar atau sebesar 57,94 % dari total belanja. Sektor Pertanian dan Kelautan memberikan kontribusi yang cukup besar masingmasing sebesar 9,93 % dan 3,49 %. Hal ini mengingat sektor tersebut merupakan sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.5 Pengeluaran Menurut Sektor, 2007-2011 Urusan Pemerintahan Umum

2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

152,406,269,570 -

Infrastruktur Pendidikan

173,456,268,789 -

182,636,617,924 -

217,377,169,283

309,144,404,264

-

-

37,874,296,388

48,277,865,106

55,877,726,921

48,772,502,599

66,428,675,269

8,550,773,891

12,240,441,047

23,854,726,595

19,052,136,769

21,453,122,470

30,386,877,849

37,151,416,146

37,661,205,276

37,750,047,472

53,010,105,768

Kelautan

7,261,483,991

11,889,360,179

12,604,159,981

11,617,932,560

18,649,949,641

Kehutanan

8,057,657,804

8,114,412,338

9,726,323,671

10,361,206,534

11,177,139,966

Sosial Pemberdayaan Perempuan

3,269,365,738

5,492,971,828

7,431,953,667

11,766,863,116

14,078,443,647

Koperasi, Perindag

7,256,922,581

9,354,469,873

9,726,468,249

11,746,616,275

13,057,103,447

Ketenagakerjaan

3,559,882,485

6,691,546,556

9,513,310,807

9,148,128,353

12,601,269,761

Kesehatan Pertanian

-

-

-

-

-

Kependudukan

-

-

-

-

-

Transmigrasi

-

-

-

-

-

Pariwisata

-

-

-

-

-

-

Energi dan SDM

-

-

-

-

Lingkungan Hidup

6,323,369,234

6,699,142,083

6,943,861,124

7,732,267,751

7,582,076,552

Penanaman Modal

2,322,365,093

6,186,628,973

6,391,155,850

6,578,522,586

6,341,671,641

Perumahan

-

-

-

-

-

Pemuda dan Olahraga

-

-

-

-

-

Penataan Ruang

-

-

-

-

-

-

Pertahanan Total

267,269,264,624

325,554,522,918

362,367,510,065

391,903,393,298

533,523,962,426

Sumber: SIMDA 2007-2011. BAB III - 13


3.1.3.2 Kabupaten / Kota 3.1.3.2 Pengeluaran Kabupaten/Kota per Sektor Pengeluaran Kabupaten Kota menurut sektor tahun 2007 -2011 disajikan pada tabel 3.6 dibawah ini : Tabel 3.6 Pengeluaran Menurut Sektor Kabupaten / Kota, 2007-2011 KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Umum Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kehutanan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perindustrian dan Perdagangan Ketenagakerjaan Kependudukan dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pariwisata Energi dan Sumberdaya Mineral Lingkungan Hidup Penanaman Modal Perumahan Pemuda dan Olahraga Penataan Ruang Pertanahan Total

2007 Rp. 17.286.474.946 412.095.720 13.729.639.637 1.479.250.923 582.076.290 258.378.270 673.847.140 62.895.000 33.250.000 228.415.180 49.350.000 288.168.200 180.279.160 35.264.120.466

2008 Rp. 58.034.434.284 23.175.569.088 41.043.673.341 5.591.825.119 2.671.397.852 1.978.627.537 1.083.200.000 2.024.356.905 282.000.000 50.000.000 458.127.000 914.449.832 485.425.000 1.065.001.169 808.784.528 80.950.000 62.585.000 1.538.073.650 1.150.000.000 142.498.480.305

2009 Rp. 76.126.373.190 95.832.559.147 61.191.314.823 28.846.021.856 12.615.154.733 6.617.243.290 2.123.463.881 4.294.719.347 1.074.675.000 207.350.000 2.415.983.996 1.434.042.470 921.095.000 439.309.000 2.031.269.493 314.112.000 1.560.423.000 3.200.000.000 301.245.110.226

2010 Rp. 119.487.666.711 39.592.711.671 65.339.184.910 20.692.460.666 9.988.632.002 4.914.212.235 3.323.291.954 3.661.920.802 857.965.000 1.193.630.000 1.446.943.470 1.198.699.635 539.900.000 310.581.500 2.474.828.714 1.513.234.918 417.000.000 1.690.000.000 278.642.864.188

2011 Rp. 86.868.506.975 96.773.778.849 106.947.498.108 29.927.435.752 15.082.248.389 6.188.592.935 3.612.372.076 9.617.600.427 144.150.000 1.454.551.227 1.524.669.053 2.798.233.680 1.070.973.000 50.545.000 3.306.074.035 2.563.010.823 200.000.000 4.624.682.500 372.754.922.829

sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dilihat dari pengeluaran belanja menurut sektor ada perubahan dari komposisi belanja dimana pada tahun 2007 total belanja menurut sektor sebesar Rp. 35,26 milyar dimana sektor pemerintahan masih mendominasi belanja menurut sektor, namun tahun 2011 terjadi perubahan struktur belanja dimana pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan meningkat secara siginifikan yaitu mencapai Rp106,94 milyar atau 28,69% dari total belanja sektor tahun 2011. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari amanat undang-undang yang dan peraturan Menteri Keuangan No 86 Tahun 2009 yang mengamanatkan komposisi belanja untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Secara umum Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo dalam pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan telah melampaui ketentuan tersebut, karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan dalam belanja menurut sektor adalah infrastruktur dimana pada tahun 2007 belanja

BAB III - 14


sektor infrastruktur baru mencapai 1,17 persen dari total belanja, sedangkan tahun 2011 telah mencapai 25,96 persen dari total belanja sebesar Rp. 372.75. Secara umum pengeluaran menurut sektor pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo, dari seluruh sektor yang ada dalam kurun waktu 2007 s/d 2011 naik sebesar Rp337.49 milyar, atau dari hanya Rp35.26 milyar menjadi Rp372.75 milyar pada tahun 2011. Sektor Pemerintahan Umum merupakan sektor yang terbesar pengeluarannya dengan total Rp. 357.80 milyar, kemudian disusul oleh sektor Pendidikan sebesar Rp. 288.25 milyar dan sektor Infrastruktur sebesar Rp255.78 milyar, sedangkan yang terkecil pengeluarannya adalah pada sektor Penanaman Modal yang hanya berjumlah sebesar Rp80.95 milyar. Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa belanja menurut sektor antara sektor satu dengan sektor lainnya relatif tidak berimbang dimana ada sektor yang kurang mendapat anggaran. Terjadinya perbedaan tersebut selain karena memenuhi amanat ketentuan perundang-undangan seperti belanja untuk sektor pendidikan, belanja untuk sektor juga sangat dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan masing-masing Kabupaten kota sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten Kota. 3.1.4

Faktor Penyebab Timbulnya Masalah dalam Pelaksanaan APBD

Secara garis besar timbulnya masalah dalam pelaksanaan APBD pada sisi pendapatan daerah adalah belum adanya kepastian pagu anggaran dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan konstribusi terhadap PAD. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengalokasikan belanja, khususnya belanja adalah sebagai berikut : 

Adanya keharusan bagi pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dan 70% PBB-KB bagi pemerintah kabupaten/kota, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan belanja.



Gaji PNS mengalami kenaikan nominal 10%, berkala 2,5%, jumlah CPNS bertambah, sehingga jumlah keseluruhan diprediksi sebanyak 3.600 Orang.



Adanya keharusan untuk mengalokasikan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi.



Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan yang tinggi dibandingkan dengan belanja modal.



Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang relatif lama mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah.



Terlalu seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda, sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah. Selain permasalahan diatas, permasalahan yang lain dalam mengalokasikan belanja adalah

kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Jika dilihat dari

BAB III - 15


anggaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan sebesar Rp394.1 Trillyun untuk dana perimbangan tahun 2012, didalamnya telah diperhitungkan kewajiban untuk anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Kemudian dana perimbangan tersebut masuk ke APBD menjadi pendapatan. Secara implisit pada belanja APBD dikenakan lagi kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20%. Untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai 49% dari total belanja daerah. Maka sisa untuk belanja langsung adalah sebesar 51%. Jika dikurangi dengan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%, maka anggaran untuk belanja langsung hanya tinggal 31 %. Jumlah tersebut tidak memadai untuk menjalankan 33 urusan pemerintah lainnya. Pada tahun anggaran 2012 alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah mencapai 24,52% (Rp.223.89 Milyar) dari total belanja daerah Rp.913.40 Milyar, yang disebabkan adanya pengalihan anggaran belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi anggaran transfer APBD Provinsi, sehingga ketentuan tentang belanja untuk pendidikan minimal 20% telah terpenuhi. 3.1.5

Potensi dan Tantangan Perkembangan ke Depan Ditinjau dari Perspektif Regional dan Nasional Sebagai Negara dengan perekonomian terbuka (open economy), perkembangan dan

dinamika perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari setiap pergerakan ekonomi global. Hal yang sama juga berlaku pada skala regional khususnya provinsi Gorontalo yang dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi Nasional. Pada paruh pertama 2011, ditengah melambatnya kondisi ekonomi global, perekonomian indonesia justru cenderung terus berakselerasi. Pada kuartal I tahun 2011, kinerja ekonomi mampu berekspansi sebesar 6,5% (y-o-y), jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,6% (y-oy). Pertumbuhan tersebut didukung secara proporsional oleh semua sektor pendukungnya. Pada triwulan pertama tahun 2012, perkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah berfluktuasi cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Tahun 2012 sebagai tahun keempat pasca krisis global 2008, Indonesia diperkirakan akan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi pada level yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Pengalaman penanganan krisis 2008-2009 menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya mampu bertahan dari krisis, namun

BAB III - 16


juga ikut memberikan alternatif solusi bagi berbagai krisis ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia terbukti stabil dan lebih kuat menghadapi dampak krisis 2008 jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kinerja ekonomi nasional tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Gorontalo, dimana pada Tahun 2012 kinerja perekonomian Gorontalo triwulan I-2012 tumbuh 8,47% (y.o.y) melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2011 sebesar 8,91% (y.o.y). Angka pertumbuhan ekonomi dimaksud sesuai perkiraan Bank Indonesia sebelumnya yang berada pada kisaran 8,0-8,5% (y.o.y). Di sisi permintaan, stagnasi konsumsi rumah tangga mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi selama triwulan laporan. Sementara pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor-impor lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Dampak melemahnya kinerja sektor pertanian menurunkan daya beli masyarakat kelompok petani, hal tersebut dikonfirmasi oleh Nilai Tukar Petani yang terus melemah sejak Januari 2012. Disisi penawaran, perlambatan ekonomi terutama didorong oleh melemahnya kinerja sektor pertanian, sektor listrik-gas-air bersih serta sektor pengangkutan & komunikasi. Sektor pertanian pada triwulan I-2012 mengalami produksi panen yang cukup baik, namun secara besaran pertumbuhan relatif lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2011. Meskipun memasuki panen raya namun produksi jagung dan padi relatif menurun dibandingkan panen raya tahun 2011 hal ini terkendala cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu penurunan sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan laporan dirasakan pada sub sektor angkutan darat dan sub sektor angkutan udara. Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil laporan dealer tentang penjualan mobil yang menunjukkan bahwa angka penjualan rata-rata mengalami penurunan. Melemahnya kinerja sub sektor angkutan darat diperkirakan juga sebagai dampak dari kelangkaan BBM yang terjadi pada triwulan laporan di Gorontalo. Sementara itu melemahnya sub sektor angkutan udara diperkirakan dampak dari rusaknya runway Bandara Jalaluddin. Berdasarkan potensi dan perkembangan tersebut, kedepan Provinsi Gorontalo diperkirakan masih mampu berkembang sesuai dengan trend yang terjadi pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. 3.1.6 Neraca Pemerintah Daerah Perkembangan neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2007 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 3.7 dan tabel 3.8.

BAB III - 17


Tabel 3.7 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007 – 2010 No.

Uraian 1 Aset

2007

2008

Rata-rata 2010 Pertumbuha n (%)

2009

885,602,898,683.68

1,048,897,809,518.02

1,159,447,579,520.49

1,251,730,011,904.69

12.31%

164,828,369,813.28

146,634,377,564.00

80,214,687,026.53

109,640,011,032.76

-6.55%

133,452,962,548.28

125,211,945,047.00

66,693,018,739.94

91,613,625,626.76

-5.18%

12,587,843,883.00

14,752,773,128.00

12,509,278,960.59

16,258,361,016.00

10.65%

18,787,563,382.00

6,669,659,389.00

1,012,389,326.00

1,768,024,390.00

-24.89%

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

1.1

Aset Lancar

1.1.1

Kas

1.1.2

Piutang

1.1.3

Persediaan

1.2

Investasi Jangka Panjang

1.2.1

Investasi non permanen

1.2.2

Investasi permanen

1.3

Aset Tetap

1.3.1

Tanah

43,528,277,116.21

63,922,736,372.87

1.3.2

Peralatan dan mesin

95,736,843,325.33

114,434,938,217.33

1.3.3

Gedung dan bangunan

184,339,041,660.80

208,430,692,389.80

233,036,876,369.80

241,413,229,902.80

9.49%

1.3.4

Jalan, irigasi dan jaringan

296,662,315,642.45

395,068,813,178.45

566,699,859,718.45

612,925,127,171.45

28.26%

1.3.5

Aset tetap lainnya

14,715,214,971.00

15,727,572,371.00

16,053,011,371.00

10,849,938,112.00

-7.82%

1.3.6

Konstruksi dalam pengerjaan

1.4

Aset Lainnya

1.4.1

Tagihan penjualan angsuran

1.4.2

Tagihan tuntutan ganti

-

-

-

-

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

674,710,990,675.79

862,132,107,105.45

1,028,507,925,011.45

1,098,076,890,630.45

17.95%

78,811,108,583.87

97,011,465,285.87

31.08%

120,487,329,686.33

106,896,234,487.33

4.51%

39,729,297,960.00

64,547,354,576.00

13,419,739,282.00

28,980,895,671.00

33.07%

8,966,176,683.61

7,338,319,492.00

16,597,928,206.00

11,354,079,003.96

25.48%

2,211,522,737.61

91,371,463.00

5,081,442,781.00

648,347,661.96

1759.40%

kerugian daerah 1.4.5

Aset lainnya Kewajiban dan Ekuitas Dana 2 Kewajiban

6,754,653,946.00

7,246,948,029.00

11,516,485,425.00

10,705,731,342.00

19.72%

885,602,898,683.68

1,048,897,809,518.02

1,159,447,579,520.49

1,251,730,011,904.69

12.31%

24,200,113,860.05

36,654,936,992.00

6,607,260,360.00

7,248,709,933.40

-6.93%

24,200,113,860.05

36,654,936,992.00

6,607,260,360.00

7,248,709,933.40

-6.93%

2.1

Kewajiban Jangka Pendek

2.1.6

Utang perhitungan pihak ke3

6,473,322,908.05

866,144,563.00

1,555,738,884.00

210,241,166.00

-31.16%

Utang jangka pendek lainnya

17,726,790,952.00

35,788,792,429.00

5,051,521,476.00

7,038,468,767.40

18.45%

861,402,784,823.63

1,012,242,872,526.02

1,152,840,319,160.49

1,244,481,301,971.29

13.12%

140,628,255,953.23

109,979,440,572.00

73,607,426,666.53

102,391,301,099.36

-5.25%

126,979,639,640.23

124,191,650,760.00

65,070,533,863.94

91,371,905,511.01

-3.13%

3 Ekuitas Dana 3.1

Ekuitas Dana Lancar

3.1.1

SILPA

3.1.2

Cadangan Piutang

12,587,843,883.00

14,752,773,128.00

12,509,278,960.59

16,258,361,016.00

10.65%

3.1.3

Cadangan Persediaan

18,787,563,382.00

6,669,659,389.00

1,012,389,326.00

1,768,024,390.00

-24.89%

3.1.4

Dana yang harus disediakan

(17,726,790,952.00)

(35,788,792,429.00)

(5,051,521,476.00)

(7,038,468,767.40)

18.45%

untuk pembayaran hutang 3.1.5

Pendapatan yang ditangguhkan

3.2

Ekuitas Dana Investasi

3.2.1

Diinvestasikan dalam investasi

154,149,724.00

66,745,992.00

31,478,949.75

-54.77%

720,774,528,870.40

-

902,263,431,954.02

1,079,232,892,493.96

1,142,090,000,871.93

39.48%

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

674,710,990,675.79

862,132,107,105.45

1,028,507,925,011.45

1,098,076,890,630.45

17.95%

8,966,176,683.61

7,338,319,492.00

16,597,928,206.00

11,354,079,003.96

25.48%

jangka panjang 3.2.2

Diinvestasikan dalam aset tetap

3.2.3

Diinvestasikan dalam asset lainnya

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III - 18


Berdasarkan tabel diatas jumlah aset untuk tahun 2007 sebesar Rp885,60 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,25 trilyun. Pertumbuhan rata-rata aset untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 12,31% dan dari total aset tahun 2010 sebagian besar merupakan aset tetap sebesar Rp1,09 trilyun. Jumlah kewajiban tahun 2007 sebesar Rp24,20 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp7,24 milyar. Pertumbuhan rata-rata kewajiban untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar -6,93% dan dari total kewajiban tahun 2010 semuanya merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana tahun 2007 sebesar Rp861,40 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,24 trilyun. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 13,12%.

BAB III - 19


Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010 – 2011 Uraian ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Piutang Piutang Pajak Daerah Piutang Lain-lain Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah Piutang Lainnya Persediaan Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

Ref.

A.1) A.2) A.3) A.4)

A.5 A.6) A.7) A.8) A.9)

A.10)

A.11) A.12) A.13) A.14) A.15) A.16)

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

A.17) A.18) A.19) A.20)

B.1)

B.2) B.3)

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar

5.2.C C.1)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

C.2)

JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2 0 1 0 *)

66.021.098.841,64 65.741.874.593,64 38.791.530,00 0,00 240.432.718,00 0,00 0,00 0,00 7.210.435.156,00 7.210.435.156,00 12.798.946.311,23 82.000.000,00 4.603.071.946,07 0,00 8.113.874.365,16 1.526.954.093,00 1.526.954.093,00 87.557.434.401,87

91.613.625.626,76 91.005.218.012,01 269.160.758,75 0,00 339.246.856,00 0,00 0,00 0,00 3.890.045.189,00 3.890.045.189,00 12.368.315.827,00 85.900.000,00 4.565.095.207,00 0,00 7.717.320.620,00 1.768.024.390,00 1.768.024.390,00 109.640.011.032,76

0,00 0,00 0,00 25.281.425.651,01 25.281.425.651,01 0,00 25.281.425.651,01

0,00 0,00 0,00 32.659.031.236,52 32.659.031.236,52 0,00 32.659.031.236,52

111.402.828.827,87 113.938.457.844,33 268.143.466.112,80 718.099.396.717,45 6.269.067.290,68 13.722.348.541,00 0,00 1.231.575.565.334,13

97.011.465.285,87 106.896.234.487,33 241.413.229.902,80 612.925.127.171,45 10.849.938.112,00 28.980.895.671,00 0,00 1.098.076.890.630,45

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 618.402.958,89 250.186.000,00 5.053.571.043,00 7.383.574.121,00 13.305.734.122,89 1.357.720.159.509,90

0,00 648.347.661,96 0,00 2.343.810.000,00 8.361.921.342,00 11.354.079.003,96 1.251.730.011.903,69

1.762.321.802,72 0,00 0,00 8.656.199.654,00 230.628.690,40 10.649.150.147,12

210.241.166,00 0,00 0,00 6.807.840.077,00 230.628.690,40 7.248.709.933,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.649.150.147,12

7.248.709.933,40

64.258.435.220,92 20.009.381.467,23 1.526.954.093,00

91.371.905.511,01 16.258.361.016,00 1.768.024.390,00

5.2.B

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

2011

5.2.A

(8.886.828.344,40) 341.818,00 76.908.284.254,75

(7.038.468.767,40) 31.478.949,75 102.391.301.099,36

25.281.425.651,01 1.231.575.565.334,13 13.305.734.122,89

32.659.031.236,52 1.098.076.890.630,45 11.354.079.003,96

0,00 1.270.162.725.108,03

0,00 1.142.090.000.870,93

0,00 0,00

0,00 0,00

1.347.071.009.362,78 1.357.720.159.509,90

1.244.481.301.970,29 1.251.730.011.903,69

BAB III - 20


Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas dapat dilihat dalam analisa current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek menunjukkan ratio 7,97 : 1, artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 7,97 untuk setiap Rp 1,00 Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan berdasarkan Quick Ratio yaitu perbandingan antara saldo kas dengan kewajiban jangka Pendek menunjukkan ratio 5,96 : 1 yang artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 5,96 untuk setiap Rp 1,00 kewajiban jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sangat baik, atau dengan kata lain kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek tersedia cukup dana dari aset lancar bahkan dari saldo kas atau SiLPA sekalipun. Analisis rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Yang pertama dengan cara melihat total hutang sebesar Rp10,64 miliar dibagi total aset sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh presentase sebesar 0,78%. Yang kedua menganalisis rasio hutang terhadap modal dengan membagi total hutang yang bejumlah sebesar Rp10,64 miliar dibagi total ekuitas sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh prosentase 0,78%. Hasil tersebut dalam ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total utang dikatakan solvabel bila rasionya kurang dari 200%. Dengan demikian

berdasarkan analisis solvabilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. 3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang

merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang mengacu pada aturan yang melandasinya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Dalam Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target pendapatan daerah yaitu pada Tahun 2006 sebesar Rp.442,22 milyar dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.503,31 milyar. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp.537.004 milyar atau telah melampaui target RPJMD Tahun Anggaran 2012 (103.53%). Tingkat pertumbuhan PAD didalam RPJMD 2007-2012, periode 2007-2008 sebesar 12%, berdasarkan realisasi tingkat pertumbuhan PAD pada periode tersebut sebesar 38,60%. Tingkat

BAB III - 21


pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh pajak daerah yang diprediksi tumbuh dua kali dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan. Pada tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 7,50-8% sehingga PAD ditargetkan tumbuh sebesar 11%. Realisasi tahun 2010 menunjukkan target tersebut telah melampaui yaitu sebesar 29,72%. Pelampauan pertumbuhan PAD melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan disebabkan efektivitas pemungutan pajak yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan PAD telah menggunakan sistem informasi pajak kendaraan bermotor (SI-PAMOR) pada 3 unit UPTB/Samsat Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari UPTB/Samsat Kota Gorontalo-Kab.Bone Bolango, UPTB/Samsat Kab. Gorontalo serta UPTB/Samsat Kab. Boalemo-Kab. Pohuwato. Pada sisi belanja terdapat dua priode rencana belanja daerah yaitu pada APBD induk dan APBD Perubahan. Kebijakan belanja daerah adalah berimbang antara pendapatan dengan belanja. Selisih antara pendapatan dengan belanja ditutup dengan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2007 ratio belanja terhadap PDRB sebesar 12,48% dan pada tahun 2011 sebesar 11,77% terhadap PDRB dan pada tahun anggaran 2012 rasio belanja terhadap PDRB ADHB diprediksi sebesar 10,89%. 3.2.1

Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi Rasio Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung sulit dipertahankan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2011 menganut kebijakan ratio perbandingan antara BTL dengan BL 50,88% berbanding 49,12%. Pada tahun 2012 diprediksi 48,91% berbanding 51,09% dan pada RAPBD-P tahun 2013 diprediksi 48,85% berbanding 51,15% yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan jumlah PNSD per tahun mencapai 20 – 25% dan tingkat pertumbuhan skema gaji/tunjangan PNSD mencapai 14,19%. Selain itu, naiknya proporsi belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi dana transfer melalui APBD Provinsi. Kecenderungan mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan sosial dan hibah juga mengakibatkan porsi belanja langsung menjadi berkurang, sebaliknya besaran belanja tidak langsung akan menjadi lebih besar. Belanja untuk kegiatan pelayanan publik tidak lagi dilihat dari besarnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung melainkan

lebih kepada sasaran penggunaan belanja.

Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran untuk belanja menunjukkan bahwa pengeluaran belanja untuk aparatur proporsinya dari tahun 2009-2011 menujukkan peningkatan dengan prosentase tahun 2009 sebesar 22,89%, dan pada tahun 2011 proporsi belanja aparatur telah meningkat menjadi 30,55%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9.

BAB III - 22


Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo, 2009-2011 (Dalam Rp. Juta)

3.2.2

Total Belanja Total Pengeluaran untuk Pemenuhan (Belanja + Pembiayaan Kebutuhan Pengeluaran) (Rp.) Aparatur (Rp) (a) (b) 161,25 704,38

Prosentase (%)

No.

Uraian

1

Tahun Anggaran 2009

2

Tahun Anggaran 2010

187

632,14

29,58

3

Tahun Anggaran 2011

221,07

723,64

30,55

(a) / (b) x 100 22,89

Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ‖menutup defisit‖ atau ‖memanfaatkan surplus‖ anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan: 1) untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau 2) untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit. Selanjutnya dalam keadaan surplus

kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh

dapat berupa : 1) Pembentukan dana cadangan; 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3) Pembayaran pokok utang; dan 4) Pemberian pinjamaan daerah. Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa: 1) Penggunaan silpa; 2) Pencairan dana cadangan; 3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan; 4) Penerimaan pinjaman daerah; dan 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. BAB III - 23


Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun RAPBD-P 2013 realisasi SiLPA Tahun 2012 untuk pos penerimaan pembiayaan telah mencapai sebesar Rp101.11 Millyar, sedangkan penerimaan pembiayaan dari penerimaan kembali investasi jangka pendek (deposito) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.00 Millyar untuk investasi jangka pendek (deposito) berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tidak dianggarkan lagi. Sementara pada pos pengeluaran pembiayaan dianggarkan penyertaan modal pada PT. Bank Sulut sebesar Rp10.00 milyar. Penyertaan modal tersebut adalah dalam rangka optimalisasi APBD melalui anggaran pembiayaan untuk penguatan PAD, juga sebagai penunjang perkembangan ekonomi daerah. Dalam RPJMD Tahun 2012-2017 perlu dihitung dan dianalisis pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo selama kurun dimaksud, antara lain dengan cara melihat kondisi pembiayaan selama kurun waktu 2009-2011. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Selama periode tersebut, analisis pembiayaan daerah pertama dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.10.

BAB III - 24


Tabel 3.10 Penutup Defisit Riil Anggaran 2009-2010 NO 1.

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

561.186.326.559,12

593.392.357.943,07

692.361.213.936,91

619.327.894.227,18

567.079.522.671,00

719.225.129.055,00

Dikurangi realisasi: 2.

Belanja Daerah

3.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

64.229.570,00

0,00

5.721.327.380,00

A

Defisit riil

-58.205.797.238,06

26.312.835.272,07

-32.585.242.498,09

4.

Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

122.525.646.252,00

65.059.070.238,94

91.122.350.339,01

5.

Pencairan Dana Cadangan

6.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

0,00

0,00

0,00

7.

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

8.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

5.721.327.380,00

9.

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

0,00

B

Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

122.525.646.252,00

65.059.070.238,94

96.843.677.719,01

C

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

64.319.849.013,94

91.371.905.511,01

64.258.435.220,92

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil yang dapat dilihat dari komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran sebagaimana Tabel 3.11. Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Proporsi dari total defisit riil No.

Uraian

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

2.

Pencairan Dana Cadangan

3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

4.

2009

2010

2011

(%)

(%)

(%)

210,50

surplus 279,64

0

0

0

0

0

0

Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

0

5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

4,42

6.

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

0

7.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

110,50

surplus 197,20

BAB III - 25


Setelah diperoleh komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran dilakukan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui Tabel 3.12. Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2009 No.

Rp

Uraian 1.

Jumlah SiLPA

2.

Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

3. 4. 5. 8

2010 % dari SiLPA

Rp

64.319.849.013,94

7

Selisih Pembiayaan Netto Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

8

Kegiatan lanjutan

2011 % dari SiLPA

Rata-rata % dari pertumbuh SiLPA an*)

Rp

91.371.905.511,01

64.258.435.214,92

9.948.018.112,12

15,47

26.341.850.976,07

28,83

12.555.586.026,91

19,54

21,28

(374.608.211,00)

(0,58)

6.353.687.303,00

6,95

2.830.578.549,00

4,40

3,59

-

-

(83.025.000,00)

-

-

-

-

56.860.598.802,82

88,40

58.770.855.856,00

64,32

49.121.825.811,00

76,44

76,39

(2.114.159.690,00)

(3,29)

(11.463.624)

(0,01)

(249.555.171,99)

(0,39)

(1,23)

1.555.738.884,00

2,42

210.241.166,00

0,23

1.762.321.802,72

2,74

1,80

1.585.439.690,00

1,74

22.284.976.492,00

34,68

12,14

Selanjutnya dilakukan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Provinsi Gorontalo. Analisis ini dapat dilihat pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan No. 1.

Uraian Saldo kas neraca daerah

2009

2010

(Rp)

(Rp)

2011

% (+)

% (+)

(Rp)

Pertumb uhan Rata2

66.693.018.739,94

91.613.625.626,76

37,37

66.021.098.841,64

(27,94)

4,72

882.990.036,00

882.990.036,00

-

1.762.321.802,72

99,59

49,79

0

1.585.439.690,00

100,00

22.284.976.492,00

1.305,60

702,80

65.810.028.703,94

89.145.195.900,76

35,46

41.973.800.546,92

(52,92)

-8,73

Dikurangi: 2.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

3.

Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

BAB III - 26


Berdasarkan tabel sisa lebih (riil) perhitungan anggaran diperoleh pertumbuhan rata-rata sebesar -8,73%. Sesuai dengan pertumbuhan tersebut dan arahan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyangkut evaluasi terhadap APBD Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Gorontalo, dimana Pemerintah Daerah diharuskan secara cermat dalam melakukan prediksi terhadap pendapatan dan belanja daerah (antara lain penyerapan anggaran belanja), sehingga diharapkan dapat mengurangi SiLPA dari tahun ketahun. Oleh sebab itu, diambil kebijakan untuk mengurangi prosentase pertumbuhan rata-rata saldo kas neraca daerah diharapkan menjadi negatif (-4,72%) pertahun, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun

belum

terselesaikan

menjadi

negatif

(-49,79),

sedangkan

kegiatan

mengalami

pertumbuhan rata-rata yang tidak normal, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk memprediksi. Pemerintah Provinsi untuk terus meningkatkan kinerja percepatan penyerapan anggaran, sehingga diambil kebijakan untuk menurunkan pertumbuhan (prosentase) kegiatan lanjutaan menjadi negatif (-10), yang dapat dilihat pada Tabel 3.14. Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No

Uraian

2012 (Rp)

Tingkat pertumbuh an (%)

1. Saldo kas neraca daerah (data diolah)

66.021.098.841,64

(4,72)

663.742.093,72

-49,79

13.286.579.603,00 52.070.777.145

Proyeksi 2013

2014

2015

2016

2017

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

53.947.789.362,86

44.254.740.180,24

36.430.157.686,81

30.087.690.839,82

24.929.319.834,33

333.246.004,23

167.313.329,05

84.003.258,03

42.175.643,74

21.175.189,71

-10

11.957.921.642,70

10.762.129.478,43

9.685.916.530,59

8.717.324.877,53

7.845.592.389,78

-8,73

41.656.621.715,94

33.325.297.372,75

26.660.237.898,20

21.328.190.318,56

17.062.552.254,85

Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan 1. akhir tahun belum terselesaikan 2. Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

3.3. Kerangka Pendanaan Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi aset atau melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat

BAB III - 27


habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk ―mencari yang hilang‖ sedangkan intensifikasi diilakukan untuk ―menggali yang tersembunyi‖. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping

itu

perkembangan

realisasi

pendapatan

daerah

berhubungan

dengan

perkembangan realisasi Pendapatan Negara, karena sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat. Dalam periode 2005-2008 pendapatan negara menunjukan adanya trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebasar 25,6 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing masing rata- rata tumbuh sebesar 25,6 persen dan 20, 9 persen. Secara lebih rinci dalam periode 2005 – 2008, pertumbuhan penerimaan dalam negeri didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rata - rata tumbuh sebesar 23,8 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29,7 persen. Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut sangat di pengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode 2005-2010. Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber pendanaan belanja negara dan pembangunan negara untuk pembangunan nasional. Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 triliun. Dari pencapaian tersebut 73,8 persen diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Kontribusi tersebut lebih besar apabila di bandingkan dengan perannya di tahun 2008 sebesar 67,1 persen. Namun demikian

BAB III - 28


secara nominal penerimaan perpajakan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dibandikan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut terutama di sebabkan oleh terjadinya perlambatan kegiatan perekonomian sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Penurunan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berasal dari penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan ekspor dan import sebesar 9,7 persen dan 15 persen akibat krisis keuangan global. Di samping itu, krisis keuangan global juga sejalan dengan penurunan harga minyak di pasar internasional, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas sebesar 35 persen, sebaliknya penerimaan perpajakan non migas

tahun 2009

mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan administrasi perpajakan, langkah- langkah intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan yang berkelanjutan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional maupun daerah, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah, dalam operasi fiskal pemerintah, mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional maupun daerah, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Selain itu, peranan penting anggaran belanja pemerintah dalam perekonomian, sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, juga berkaitan dengan ketiga fungsi utama anggaran belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Melalui pelaksanaan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal tersebut, perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ekonomi makro, serta mengatasi berbagai masalahmasalah fundamental dalam perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan

dan

memperluas

lapangan

kerja

produktif

untuk

menurunkan

tingkat

pengangguran; serta memperbaiki distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Untuk itu maka belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan proyeksi belanja yang akan digunakan sebagaimana yang dijelaskan diatas, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, dengan melakukan penyesuaian/penghitungan

BAB III - 29


kembali kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama termasuk pertumbuhan rata-rata dari Tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.15. Tabel 3.15 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2009-2011 No

Uraian

2009

2010

(Rp)

(Rp)

% Kenaikan

Rata-rata Pertumbuha % Kenaikan n

2011

(%)

(Rp)

A Belanja Tidak Langsung

202.921.581.143,46

234.696.624.619,93

15,66

322.417.857.673,76

37,38

26,52

1 Belanja Pegawai

136.588.902.386,00

165.232.594.521,00

20,97

187.787.705.012,00

13,65

17,31

1.683.769.663,46

1.928.000.000,00

14,50

1.662.443.865,00

(13,77)

0,37

14.694.719.000,00

16.142.400.000,00

9,85

66.763.215.789,00

313,59

161,72

2.992.239.648,00

4.266.797.209,00

42,60

6.898.426.209,00

61,68

52,14

38.157.153.046,00

39.430.332.880,00

3,34

51.024.380.307,00

29,40

16,37

8.554.797.400,00

7.544.143.432,93

(11,81)

8.098.192.000,00

7,34

-2,23

250.000.000,00

152.356.577,00

(39,06)

183.494.491,76

20,44

-9,31

33,49

14,33

2 Belanja Subsidi 3 Belanja Hibah (data diolah) 4 Belanja Bansos 5 Belanja bagi hasil Kab/Kota 6 Bantuan Keuangan (data diolah) 7 Belanja Tidak Terduga B Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk 1 guru dan tenaga medis.

16.790.679.037,00 -

-

1.944.000.000,00

-

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, 3 telepon dan sejenisnya )

3.304.251.050,00

3.304.251.050,00

-

4.209.500.000,00

27,40

13,70

13.486.427.987,00

12.674.038.873,00

(6,02)

15.175.957.284,00

19,74

6,86

Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada 5 kontrak jangka panjangnya) 4

C Pembiayaan Pengeluaran

0

15.978.289.923,00

(4,84)

0

21.329.457.284,00

-

0

0

-

-

1 Pembentukan Dana Cadangan

-

2 Pembayaran pokok utang

-

TOTAL (A+B+C)

219.712.260.180,46

250.674.914.542,93

14,09

343.747.314.957,76

-

37,13

-

25,61

BAB III - 30


Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis proyeksi belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah yag dapat dilihat pada Tabel 3.16.

BAB III - 31


Tabel 3.16 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Rp)

Tingkat pertumb uhan

2012

(%)

Data Tahun Dasar No

Uraian

A Belanja TidakLangsung

457.401.536.097,50

1 Belanja Pegawai

221.769.991.136,00 1.506.660.000,00

Proyeksi 2013

2014

2015

2016

2017

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

489.727.872.634,68

539.204.707.378,79

599.920.862.903,39

667.347.672.934,47

745.333.016.662,73

17,31

236.442.355.572,08

264.815.438.240,00

300.130.064.607,29

336.770.583.197,41

377.183.053.181,10

0,37

1.512.169.212,52

1.517.698.569,89

1.523.248.145,75

1.528.818.014,05

1.534.408.248,97

149.015.338.187,00

1,30

150.952.537.583,43

152.914.920.572,02

154.902.814.539,45

156.916.551.128,47

158.956.466.293,14

500.000.000,00

52,14

760.680.887,15

1.157.270.824,14

1.760.627.594,34

2.678.551.520,79

4.075.045.894,20

5 Belanja bagi hasil Kab/Kota

63.520.641.175,50

16,37

73.919.145.841,24

86.019.914.484,20

100.101.612.426,11

116.488.523.272,69

135.558.016.752,91

6 Bantuan Keuangan (data diolah)

16.088.905.599,00

31,40

21.140.983.538,26

27.779.464.688,56

36.502.495.590,44

47.964.645.801,07

63.026.026.292,42

7 Belanja Tidak Terduga (antisipasi bencana)

5.000.000.000,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

B Belanja Langsung

23.758.400.685,00

25.937.865.836,51

28.354.081.526,30

31.037.293.390,38

34.022.093.701,33

37.348.091.554,49

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan 1 tenaga medis. (hanya Guru)

3.282.000.000,00

17,21

3.846.832.200,00

4.508.872.021,62

5.284.848.896,54

6.194.371.391,64

7.260.422.708,14

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

3.074.400.000,00

13,70

3.495.538.910,11

3.974.366.468,94

4.518.785.010,16

5.137.779.348,64

5.841.565.061,40

17.402.000.685,00

6,86

18.595.494.726,40

19.870.843.035,74

21.233.659.483,68

22.689.942.961,05

24.246.103.784,96

2 Belanja Subsidi 3 Belanja Hibah (data diolah) 4 Belanja Bansos

3

Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )

4

Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

-

-

-

-

-

-

-

5

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

-

-

-

-

-

-

-

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

C Pengeluaran Pembiayaan

11.000.000.000,00

1 Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

-

2 Pembayaran pokok utang

-

-

-

-

-

-

-

11.000.000.000,00

-

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

525.665.738.471,19

577.558.788.905,09

640.958.156.293,77

711.369.766.635,79

792.681.108.217,22

3 Penyertaan Modal Pada PT bank Sulut TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

492.159.936.782,50

Dari tabel diatas dapat dijelaskan antara lain bahwa, data pada tahun dasar 2012 diambil berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo setelah pemeriksaan BPK RI, sedangkan persentase dari pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja tidak langsung dan belanja langsung diambil perdasarkan data tiga tahun terakhir yaitu 2009-2011. Khusus untuk belanja hibah yaitu dana Bos, karena pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2011 kebijakan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan Dana Bos langsung kepada Kabupaten/ Kota, sehingga data prosentase pertumbuhan diolah dari hasil capaian realisasi Tahun 2012 dan

BAB III - 32


prediksi Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI yang terbaru, sedangkan untuk belanja terduga akan dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terjadi bencana alam ataupun situasi dan keadaan yang tidak diinginkan. Demikian juga untuk belanja honorarium PNS khusus untuk guru, data realisasi yang diperoleh hanya untuk tahun 2012 dan tahun 2013, sehingga data prosentase pertumbuhan diolah dari hasil capaian realisasi Tahun 2011 dan realisasi Tahun 2012. 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Penghitungan kerangka pendanaan tetap berlandaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan, khususnya kapasitas riil untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, yang diperoleh dari realisasi dan proyeksi pendapatan, sisa lebih riil perhitungan anggaran, kemudian dikurangi dengan realisasi dan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017 No

Uraian

1 Pendapatan 2 3

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan

Proyeksi (Rp. Milyar) 2012

2013

933.169.935.457,83

2014

1.040.484.478.035,48

-

2015

1.155.140.193.009,56 -

2016

1.275.556.315.205,66 -

2017

1.402.315.291.454,31 -

1.537.181.549.971,56 -

-

52.968.778.645,91

41.656.621.715,94

33.325.297.372,75

26.660.237.898,20

21.328.190.318,56

17.062.552.254,85

986.138.714.103,74

1.082.141.099.751,42

1.188.465.490.382,31

1.302.216.553.103,86

1.423.643.481.772,87

1.554.244.102.226,41

492.159.936.782,50

525.665.738.471,19

577.558.788.905,09

640.958.156.293,77

711.369.766.635,79

792.681.108.217,22

493.978.777.321,24

556.475.361.280,23

610.906.701.477,22

661.258.396.810,09

712.273.715.137,07

761.562.994.009,19

Dikurangi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 4 yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 7 Kapasitas Riil

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 2013

BAB III - 33


Berdasarkan tabel tersebut, pendapatan daerah Tahun 2012 telah mencapai sebesar Rp.933.169.935.457,83

dan

pada

tahun

2017

diharapkan

menjadi

sebesar

Rp.1.537.181.549.971,56. Pendapatan tersebut ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan anggaran,

sehingga

menghasilkan

total

penerimaan

daerah

Tahun

2012

sebesar

Rp.986.138.714.103,74 dan diharapkan mencapai sebesar Rp.1.554.244.102.226,41 pada Tahun 2013. Perlu dijelaskan bahwa analisis pendapatan diperoleh dari tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011, kemudian dilakukan analisis pertumbuhan berdasarkan tren kenaikan sepanjang tahun dimaksud. Khusus untuk tahun 2012 diambil dari data realisasi laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI. Realisasi dan prediksi total penerimaan ini sebagian akan digunakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Selisihnya akan menjadi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dimana pada Tahun 2012 sebesar Rp.493.978.777.321,24 dan diharapkan mencapai sebesar Rp.761.562.994.009,19

pada Tahun

2013. Kapasitas riil tersebut nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan program prioritas I dan II selama tahun 2012-2017 dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Selengkapnya rencana penggunaan kapasitas riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 3.18.

BAB III - 34


Tabel 3.18 Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2012-2017 Proyeksi No

I

Uraian Kapasitas keuangan

riil

2013

2014

2015

2016

2017

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

kemampuan 556.475.361.280,23

610.906.701.477,22

661.258.396.810,09

712.273.715.137,07

761.562.994.009,19

524.838.433.379,44

576.405.762.835,42

631.575.028.255,37

690.467.088.659,84

753.808.389.579,81

25.937.865.836,51

28.354.081.526,30

31.037.293.390,38

34.022.093.701,33

37.348.091.554,49

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a Belanja Langsung II.b Pembentukan dana cadangan Dikurangi: Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas II.c utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas II.d utama II

Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

488.900.567.542,93

538.051.681.309,12

590.537.734.864,99

646.444.994.958,51

706.460.298.025,32

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

67.574.793.737,30

72.855.020.168,10

70.720.661.945,10

65.828.720.178,56

55.102.695.983,87

557.302.666.371,98

612.059.727.546,89

670.641.524.848,49

733.176.393.113,03

800.435.712.646,60

489.727.872.634,68

539.204.707.378,79

599.920.862.903,39

667.347.672.934,47

745.333.016.662,73

67.574.793.737,30

72.855.020.168,10

70.720.661.945,10

65.828.720.178,56

55.102.695.983,87

-

-

-

-

-

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tidak Langsung Dikurangi: Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta III.b prioritas utama Total rencana pengeluaran III prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran Berimbang (I-II-III)*

riil

atau

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Sesuai tabel tersebut penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan kepada rencana alokasi prioritas I dan II yang terdiri dari belanja langsung dan pembentukan dana cadangan (Provinsi Gorontalo belum ada kebijakan tentang pembentukan dana cadangan), seperti disajikan pada tabel 3.18. Perlu

dijelaskan

bahwa

total

belanja

langsung

Tahun

2013

sebesar

Rp.524.838.433.379,44 dan diharapkan menjadi sebesar Rp.753.808.389.579,81 pada Tahun

BAB III - 35


2017 dialokasikan berdasarkan pada asumsi proporsi belanja sampai dengan semester I Tahun 2013 (asumsi RAPBD-P Tahun 2013), dimana proporsi belanja langsung direncanakan mencapai sebesar 48,5% dari total penerimaan (tabel 3.18). Selanjutnya total belanja langsung tersebut dikurangi dengan belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, sehingga total rencana pengeluaran prioritas I yang akan dialokasikan pada program/ kegiatan prioritas I pada Bab 8 yaitu, tahun 2013 sebesar Rp.488.900.567.542,93 dan direncanakan Tahun 2017 menjadi sebesar Rp.706.460.298.025,32. Total rencana pengeluaran prioritas I tersebut, akan menjadi dasar bagi Pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program prioritas I yang merupakan prioritas dalam rangka pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program

prioritas

I

ini

antara

lain

(terutama),

diarahkan

untuk

rencana

pengembangan/pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat gorontalo antara lain Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Kereta Api, Waduk dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa, rumah sakit Provinsi (Tahun jamak). Sementara

total

Rp.557.302.666.371,98

belanja dan

tidak

diharapkan

langsung menjadi

Tahun

sebesar

2013

diprediksi

sebesar

Rp.800.435.712.646,60.

Perlu

dijelaskan bahwa belanja tidak langsung tersebut dialokasikan berdasarkan pada asumsi proporsi belanja sampai dengan semester I Tahun 2013 (asumsi RAPBD-P Tahun 2013), dimana proporsi belanja tidak langsung direncanakan mencapai sebesar 51,5% dari total penerimaan (tabel 3.18).

BAB III - 36


Kemudian dikurangi dengan belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dimana Tahun 2013 diprediksi sebesar Rp.489.727.872.634,68

dan

direncanakan menjadi sebesar Rp.745.333.016.662,73 pada Tahun 2017, sehingga total rencana pengeluaran prioritas II Tahun 2013 yang akan dialokasikan pada program prioritas II (Bab 8) sebesar

Rp.67.574.793.737,30

Tahun

2013

dan

direncanakan

menjadi

sebesar

Rp.55.102.695.983,87 pada Tahun 2017. Program prioritas II, merupakan program prioritas ditingkat SKPD sebagai penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Perlu dijelaskan bahwa prediksi belanja tidak langsung didasarkan pada asumsi proporsi belanja sampai dengan semester I Tahun 2013 (asumsi RAPBD-P Tahun 2013, dimana belanja tidak langsung diprediksi mencapai 51,5% terhadap total penerimaan daerah. Total rupiah pada belanja prioritas tersebut menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Dengan proyeksi tersebut, penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain, baik secara regional maupun Nasional, Namun dalam kerangka pendanaan tersebut yang paling utama adalah sejauh mana kapasitas riil tersebut mampu menggerakkan sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menggali seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

BAB III - 37


Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu: (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.

BAB III - 38


BAB IV ANALISA ISU – ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama RPJPD Provinsi Gorontalo telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada

tercapainya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Potensi

permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tingkat SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2007-2012. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut : 4.1.1 Urusan Pendidikan 1. Keterbatasan akses pendidikan dasar di daerah terpencil 2. Rendahnya Angka Partisipasi di Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 3. Masih terdapat siswa putus sekolah 4. Sebahagian

besar

Guru

belum

memenuhi

Kualifikasi

Pendidikan

yang

dipersyaratkan 5. Masih banyak lembaga PAUDNI yang belum maksimal pengelolaannya

BAB IV -

1


6. Belum efektifnya pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan oleh pemerintah Kab/Kota 7. Belum maksimalnya relevansi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja 8. Belum Maksimalnya program bantuan pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah 9. Belum semua sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 10. Masih rendahnya prestasi siswa dalam olahraga dan kesenian 11. Belum semua sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai 12. Kearifan lokal dan warisan budaya yang semakin hilang 13. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan 14. Masih lemahnya sistem pendataan pendidikan yang mudah di akses, akuntabel dan berkelanjutan. 15. Pengembangan Poligon yang belum maksimal 16. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. 4.1.2. Urusan Kesehatan 1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil. 2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. 4. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. 5. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. 6. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. 7. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan

obat

yang

tidak

rasional,

dan

penyelenggaraan

pelayanan

kefarmasian yang berkualitas 8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. 9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor 10. Disparitas antar wilayah 11. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal 12. Belum tersedianya biaya operasional yang memadai di Puskesmas BAB IV -

2


13. Sistem rujukan belum berjalan dengan baik 14. Kualitas pelayanan di rumah sakit belum maksimal 15. Minimnya perlilaku masyarakat terhadap makanan tradisional Gorontalo 4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum 1. Perluasan jangkauan layanan irigasi pada lahan potensi pertanian serta mempertahankan tingkat pelayanan irigasi baik bendung maupun jaringan irigasi untuk mendukung KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Pertanian berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. 2. Terhindarnya kawasan permukiman dan sarana prasarana umum dari ancaman banjir dan abrasi pantai. 3. Optimalisasi kelembagaan pengelolaan sumber daya air. 4. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa. 5. Kondisi jalan/jembatan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi. 6. Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan. 7. Belum terpenuhinya akses pelayanan air bersih (26 %) dari target MDG’s (68,87%) dan belum terlayani akses sanitasi (16 %) dari target MDG’s 67 % 8. Rawan banjir/ genangan air terutama kawasan perkotaan. 9. Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan (desa potensial), kawasan nelayan dan kawasan agropolitan. 10. Kondisi bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan kehandalan bangunan gedung. 11. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk pemkot/pemkab dalam mekanisme penyusunan program infrastruktur ke-PU-an . 12. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PUan. 13. Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang penyusunan infrastruktur ke-PU-an 14. Tuntutan manajerial terhadap optimalisasi tugas dan fungsi serta kompetensi personil dengan jumlah yang cukup besar dalam menangani kompleksitas kegiatan di dinas pekerjaan umum 15. Kebutuhan sarana prasarana penunjang serta oprasional dan pemeliharaannya pada dinas pekerjaan umum.

BAB IV -

3


16. Pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Air Sungai belum dilaksanakan secara optmal. 17. Belum terbangunnya tempat pemprosesan sampah secara keseluruhan maupun belum optimalnya pemanfaatan TPA yang sudah terbangun. 18. Tertib pelaksanaan usaha jasa konstruksi. 19. Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi dan terakreditasi. 4.1.4 Urusan Penataan Ruang 1. Belum optimalnya fungsi dan peran dari Badan Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) 2. Kurangnya SDM Penataan Ruang Daerah 3. Konflik penggunaan lahan pada daerah yang berbatasan 4. Singkronisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota 5. Tumpang tindih peruntukan kawasan 6. Belum adanya pejabat PPNS Bidang Penataan Ruang 4.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah masih terbatas. 2. Kemampuan sumberdaya manusia (tenaga perencana) masih terbatas kualitas dan kuantitasnya. 3. Kemampuan perencanaan kelembagaan pemerintah daerah masih terbatas. 4. Kurang mantapnya perencanaan interkoneksitas antar daerah dan Regional Sulawesi, sehingga lebih memerlukan komitmen bersama antar pelaku perencana baik antar regional Sulawesi maupun dengan pusat. 5. Belum ada pemetaan ruang partisipasi secara terpilah (bedasarkan gender) dalam perencanaan pembangunan 6. Belum ada design kota layak anak yang memberikan ruang perlindungan bagi anak di Provinsi Gorontalo 7. Kurang ketersediaan database sektor dan perlunya penguatan statistik daerah 8. Belum optimalnya fungsi dan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 4.1.6. Urusan Perhubungan a. Isu Strategis Bidang Perhubungan Darat  Pengusaha angkutan antar jemput antar Provinsi (AJAP) belum seluruhnya memiliki izin usaha angkutan (izin trayek/izin operasional)  Masih tingginya angka kecelakaan angkutan umum  Kapasitas alat timbang sudah tidak memadai  Terdapat jalan Provinsi yang belum memiliki fasilitas keselamatan LLAJ BAB IV -

4


 Belum adanya penetapan status terminal tipe B di Kab/Kota  Belum adanya angkutan pemadu moda di pelabuhan dan bandara  Belum adanya prototipe bentor yang memenuhi syarat kelaikan operasi  Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum b. Isu Strategis Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel  Produktivitas bongkar muat yang masih rendah di Pelabuhan  Produktivitas bongkar muat yang masih rendah di Bandara  Struktur landasan yang ada tidak mampu melayani pesawat yang beroperasi saat ini (pesawat berbadan lebar)  Kapasitas terminal penumpang di Bandara Djalaluddin sudah tidak memadai  Kapasitas layanan kapal di Pelabuhan Anggrek belum memenuhi syarat sebagai pelabuhan barang level internasional  Belum tertibnya pengusaha jasa titipan 4.1.7. Urusan Lingkungan Hidup 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Komisi AMDAL 2. Kerusakan Danau Limboto 3. Penurunan kualitas air sungai dan Danau 4. Penurunan kualitas udara dan tanah 5. Berkurangnya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. 6. Kerusakan wilayah pesisir dan laut 7. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 8. Masih kurangnya tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan 9. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City) 10. Belum

optimalnya

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Lingkungan

(SIL),

pengelolaan dan analisis data informasi lingkungan; 11. Rendahnya penegakkan hukum lingkungan 4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Rendahnya produktivitas Perepmpuan 2. Tingginya Kasus Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak 3. Rendahnya kreativitas anak 4. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal

BAB IV -

5


4.1.9. Urusan Sosial 1. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll) 2. Masih

kurangnya

kepedulian

masyarakat

termasuk

dunia

usaha

dalam

memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) 3. Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial 4.1.10. Urusan Tenaga Kerja 1. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai 2. Minimnya informasi kesempatan kerja bagi pencari kerja 3. Rendahnya tingkat partisipasi kerja terutama perempuan 4. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka 5. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja 6. Masih tingginya pekerja sektor informal 7. Rendahnya keterampilan tenaga kerja 8. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja 9. Ketimpangan pertumbuhan kesempatan kerja sektoral dan regional 10. Meningkatnya tingkat pengangguran terdidik 11. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja 12. Produktivitas pekerja yang timpang baik sektoral maupun regional 13. Meningkatnya pekerja sektor informal 14. Rendahnya tingkat pendapatan pekerja 15. Kesenjangan upah/pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional serta antar gender 16. Tidak adanya fasilitasi penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan; 4.1.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. Masih kurangnya koperasi yang memiliki manajemen yang baik dan kompetitif 2. Masih terbatasnya modal Koperasi dan UKM 3. Masih kurangnya kuantitas UKM dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi 4. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan dan perluasan usaha koperasi dan UKM 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. 6. Rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUMKM. 7. Rendahnya produktivitas, kualitas kelembagaan akses permodalan dan pemasaran produk KUMKM BAB IV -

6


8. Belum berkembangnya iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM. 4.1.12. Urusan Penanaman Modal 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah 2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal 3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik. 4. Kurang terinformasinya peluang usaha dan potensi investasi 5. Pelayanan perizinan yang berbelit-belit serta masih adanya indikasi pungutan tidak dari resmi dari oknum tertentu mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi investor. 6. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor; 7. Potensi investasi di Provinsi Gorontalo belum banyak dikenal oleh investor dalam dan luar negeri; 8. Tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang berjalan lambat 9. Keterbatasan lahan usaha dan proses pembebasan lahan yang berlarut-larut; 10. Keterbatasan dalam mengakses informasi investasi; 4.1.13. Urusan Kebudayaan 1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi 2. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah 3. Masih kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah 4.1.14. Urusan Pemuda dan Olahraga 1. Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai. 2. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum ditangani dengan baik. 3. Belum optimalnya lembaga-lembaga kepemudaan yang menjadi wadah aktivitas kepemudaan 4. Minimnya prestasi siswa dalam olah raga dan kesenian 4.1.15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 1. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan. 2. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. BAB IV -

7


3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan demokrasi 4. Kurangnya sosialisasi budaya dan etika politik 5. Kurangnya peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembelajaran wawasan kebangsaan kepada masyarakat 6. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap kerawanan sosial kemasyarakatan 4.1.16. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Masih kurangnya koordinasi dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah 2. Belum harmonisnya hubungan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Efesiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. 4. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki. 5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal. 6. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah 7. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik 8. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 9. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 10. Belum tertatanya organisasi perangkat daerah 11. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah 12. Kualitas aparatur daerah belum memadai 13. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah 14. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal 15. Jumlah peneliti belum memadai 16. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai 17. Tenaga fungsional belum ada 18. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia 19. Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian 20. Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya 4.1.17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Tingginya angka kemiskinan, khususnya kebutuhan dasar (perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan gratis). 2. Kurangnya keterpaduan dalam percepatan pembangunan Infrastruktur dasar Perdesaan. 3. Rendahnya semangat gotong – royong, huyula dalam membangun desa. 4. Kurangnya peran aktif kelembagaan masyarakat dalam membangun desa. 5. Pentingnya keberpihakan kepada pengembangan Ekonomi kerakyatan desa. BAB IV -

8


4.1.18. Urusan Kearsipan 1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas. 2. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal. 3. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah. 4.1.19. Komunikasi dan Informatika 1. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali masih sangat tinggi 2. Infrastruktur akses informasi lemah yang ditandai belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan

real economic value dan meningkatnya penyalahgunaan (misuse dan abuse) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Keterbatasan

kemampuan

pembiayaan

di

bidang

infrastruktur,

sehingga

diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. 4. Pembangunan e-Government belum merata terutama di kabupaten/kota sehinga sumber informasi dari pemerintah belum terintegrasi dan bahkan di skala yang lebih kecil masih banyak kabupaten/kota belum mengenal istilah dan apa serta bagaimana e-Government. 5. Komitmen dan leadership untuk penerapan e-government baik pada pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat rendah 6. Sumber daya manusia aparatur pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi masih sangat kurang 7. Penggunaan software illegal masih sangat tinggi 8. Pembangunan sistem informasi dan aplikasi untuk mengolah data secara on-line, terpusat dan terintegrasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota masih sangat kurang dan pembangunannya pada masing-masing SKPD dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi 9. Belum

optimalnya

upaya

pelayanan

informasi

publik

untuk

mengatasi

kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan

permasalahan

dalam

hal

keadilan

dan

kesempatan

untuk

mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

BAB IV -

9


4.1.20. Urusan Keperpustakaan 1. Masih kurangnya minat membaca masyarakat 2. Belum memadainya Koleksi judul buku terbitan Daerah serta buku yang bersesuaian dengan disiplin ilmu di perpustakaan 3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas. 4. Masih terbatasnya Tenaga Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan 5. Masih terdapatnya perpustakaan yang mempergunakan Teknologi Informasi Perpuatakaan yang berbasis Digitalisasi (E-Library) 4.1.21. Urusan Pertanian 1. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman 2. Kurang tersedianya informasi pasar atas hasil produksi petani 3. Tingkat produktivitas masih rendah 4. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani 5. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian 6. Produksi dan mutu hasil perkebunan belum optimal 7. Produksi peternakan masih rendah 8. Belum optimalnya penjaminan produk peternakan yag Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 9. Kesadaran masyarakat akan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis belum optimal 10. Tata niaga ternak tidak di dukung regulasi yang memadai 11. Dinamika kelompok peternak dan pekebun masih rendah dalam memanfaatkan teknologi tepat guna. 12. Pertumbuhan populasi ternak sapi,kambing dan ayam buras masih rendah. 13. Produksi dan Produktifitas hasil peternakan belum terlihat peningkatan (Daging, telur dan susu) secara signifikan. 14. Konsumsi daging sapi dan kambing masih rendah. 15. Areal perkebunan kurang lebih 58 % belum dimanfaatkan. 16. Produksi dan produktifitas hasil perkebunan belum optimal. 17. Belum adanya peta kawasan pengembangan ternak. 18. Masih Kurangnya ragam informasi dan teknologi jagung/komoditi unggulan yang disajikan berbasis IT 19. Masih Kurangnya koleksi plasma Nutfah/varietas jagung unggul 20. Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana penunjang pelatihan dan pembelajaran 21. Masih terbatasnya siswa, mahasiswa dan masyarakat yang memperoleh informasi, pelatihan dan pembelajaran jagung/komoditi unggulan 22. Penyelenggaraan Penyuluhan PPK BAB IV -

10


23. Peningkatan SDM Penyuluh 24. Kelembagaan Penyuluhan 25. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 26. Kesejahteraan Penyuluh 27. Belum mantapnya ketahanan pangan 28. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk 29. Perlu adanya diversifikasi bahan pangan 4.1.22. Urusan Kehutanan 1. Maraknya pencurian kayu dihutan Negara, khususnya pada areal Kawasan Hutan dan HPH yang ditinggalkan 2. Alih fungsi kawasan hutan masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal. 3. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim sekitar hutan masih kurang. 4. Masih kurangnya penegakan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan

kawasan yang melebihi daya dukung SDH

menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi. 6. Menurunnya kepastian kawasan terhadap

status, letak serta batas Kawasan

Hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan. 7. Meningkatnya Pembalakan hutan (Illegal logging) dan penyelundupan kayu menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan. 8. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada daerah DAS (Daerah Aliran Sungai) belum terlaksana dengan baik. 4.1.23. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Pengelolaan sumberdaya mineral belum dilakukan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian. 2. Pengelolaan sumberdaya mineral belum memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. 3. Semakin meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber-sumber pembangkit listrik yang ada sehingga mengakibatkan krisis listrik. 4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan (non fosil) sebagai sumber energy alternative selain bahan bakar minyak 5. Masih rendahnya Investasi disektor pertambangan dan energy BAB IV -

11


6. Belum optimalnya system informasi geologi dan pertambangan 7. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih didaerah sulit air 8. Isu pencemaran Lingkungan akibat kegiatan pertambangan 9. Belum memadainya mitigasi terhadap bencana alam geologi 10. Maraknya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). 4.1.24. Urusan Pariwisata 1. Fasilitas penunjang di obyek wisata masih belum mamadai 2. Belum adanya sarana informasi bagi wisatawan mengenai obyek wisata dan sarana penunjang wisata 3. Masyarakat belum berperan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata 4. Desa wisata belum seluruhnya memiliki kelompok masyarakat sadar wisata sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lokal 5. Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat 6. Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo masih rendah. 4.1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan 3. Tekhnologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah. 4. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal. 5. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan. 6. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang sytandar. 7. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon. 8. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Gorontalo. 9. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat. 10. Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) masih sering terjadi. 11. Penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) masih sangat terbatas. 12. Pemanfaatan daerah-daerah pesisir untuk kegiatan budidaya belum optimal. 13. Kawasan Konservasi Laut Daerah belum dikelola secara optimal. BAB IV -

12


14. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal. 15. Produksi dan pendapatan rata-rata nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pedagang ikan masih relatif rendah. 16. Efektivitas penyelenggaraan pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan Taksi Mina Bahari (TMB) belum optimal. 17. Kualitas lingkungan perairan (mangrove, terumbu karang, sungai, danau) di beberapa lokasi telah terjadi penurunan. 4.1.26. Urusan Perdagangan 1. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. 2. Masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. 3. Terbatasnya sarana distribusi dan infrastruktur transportasi. 4. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen. 5. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi. 6. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik pusat, antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi. 7. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. 8. Rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk market

intelegent),

kapasitas

usaha,

dan

permodalan

sehingga

belum

mampu

mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah. 4.1.27. Urusan Perindustrian 1. Kulitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen. 2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang 3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal BAB IV -

13


4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah. 5. Keterbatasan bahan baku industri kecil khususnya industri sulaman Karawo. 6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. 7. Agroindustri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditaskomoditas unggulan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. 8. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif. 9. Investor belum ada yang serius untuk membuka suatu kawasan industri pengolahan 10. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah. 11. Masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan. 12. Rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional. 13. Belum

berkembangnya

sentra

dan

kluster

industri

di

daerah,

yang

mengakibatkan jumlah dan investasi dibidang industri rendah. 4.1.28. Urusan Ketransmigrasian 1. Adanya kesenjangan antara permukiman transmigrasi dengan permukiman masyarakat sekitar 2. Rendahnya pemberdayaan masyarakat akibat ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang berada di kawasan transmigrasi 3. Permukiman transmigrasi dan masyarakat sekitarnya belum terstuktur dalam sistem pengembangan kawasan permukiman 4. Belum adanya perencanaan penempatan transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 5. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi khususnya pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Paguyaman- Wonosari 6. Kurangnya pengelolaan transmigrasi melalui pola kerjasama dengan pemerintah daerah Pengirim dan Penerima sesuai dengan syarat dan tatacara penetapan sebagai transmigrasi; 7. Meningkatan kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat transmigrasi di lokasi pemukiman transmigrasi;

BAB IV -

14


4.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 4.2.1. Kerjasama

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana setiap daerah dapat melakukan kerja sama baik itu kerjasama antar daerah, regional dan internasional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam pembangunan daerah. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong dan mengembangkan berbagai kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah maupun pihak ketiga termasuk dengan lembaga perwakilan donor. Kerjasama pembangunan ini diharapkan memberikan multiplier effect terhadap gerak dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo. 4.2.1.1. Kerjasama Antar Daerah Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip

efisiensi,

efektivitas,

sinergi,

saling

menguntungkan,

kesepakatan

bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV -

15


Dalam kurun waktu tahun 2007-2011, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan beberapa kerjasama dengan Provinsi lain antar lain : MoU Pemerintah Gorontalo dengan Pemerintah D.I Yogyakarta, Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah

NTB

transmigrasi;

MoU

No.18/HKM-NK/XI/2007

mengenai

04/HKM-NK/V/2007/014/MoU

dengan

penyelenggaraan Pemerintah

Kota

Surabaya mengenai pelaksanaan dan pengembangan Implementasi sistem EGovemment ; MoU Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo,

Kabupaten

Bone

Bolango

dan

Kabupaten

Pohuwato

No.

10,11,12,13,/HKM-NK/VII/2007 mengenai Pengelolaan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk pengendalian harga gabah/beras/jagung di tingkat Provinsi. 4.2.1.2. Kerjasama Teluk Tomini Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 6 juta hektar dengan potensi sumberdaya alam yang kaya dan unik, perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea, yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari Benua Asia maupun Australia. Teluk Tomini tergolong perairan semi tertutup (semi enclosed) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) dengan 14 kabupaten/kota serta 23 muara daerah aliran sungai (DAS). Kawasan Teluk Tomini merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan ekologis/lingkungan yang sangat berarti bagi kelangsungan penghidupan masyarakat. Teluk Tomini merupakan kawasan andalan nasional, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional karena tipe ekosistem khas yang beranekaragaman, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, estuaria, delta, dan rawa pantai non bakau. Ekosistem-ekosistem tersebut sebagai penyangga kehidupan yang perlu dilindungi. Selain itu, ekosistem terumbu karang yang ada di Teluk Tomini merupakan bagian dari “Segitiga Terumbu Karang” (Coral Triangle) yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Laut Tomini dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN).

Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan

internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional

yaitu

pelabuhan Gorontalo (PP No. 26 Tahun 2008), dan 13 kawasan lindung nasional BAB IV -

16


yang terdiri dari satu kawasan suaka alam laut, tiga suaka margasatwa, tujuh cagar dan satu taman nasional serta satu taman nasional laut (PP No. 26 Tahun 2008). Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo memiliki panjang garis pantai sepanjang 438,1 km dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap WPP RI Teluk Tomini s/d Laut Seram mencapai 595.630 Ton/tahun. Dan berdasarkan 11 lokasi yang menjadi pusat pengembangan ekonomi kelautan, perairan teluk tomini menjadi pusat pengembangan aquaculture/pengembangan budidaya perikanan, (sumber : KKP-RI tahun 2011) Pada tahun 2007-2008 dilakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir laut bersama tiga pusat lingkungan (UNSRAT, UNG dan UNTAD) di sekitar pelabuhan, wisata bahari, terumbu karang, mangrove dan padang lamun serta pada kondisi lahan daratan yang mempengaruhi teluk yakni kondisi tutupan lahan di daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi dan aset kawasan Teluk Tomini telah rusak dan tercemar kecuali yang masih cukup terjaga adalah kawasan laut Gorontalo.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama

antara 3 (tiga) Gubernur dengan Nomor : 660/05/BLHD-G-ST/2009, Nomor 100/1186/SEKR-BLH, dan Nomor 06/HKM-NK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009, dimana menyepakati 4 (empat) kesepakatan pengelolaan kawasan Teluk Tomini yaitu: 1.

Rencana strategis pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.

Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan strategi pengelolaan secara konsisten dan konsekuen.

3.

Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas program/kegiatan, dan evaluasi bersama.

4.

Peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan melalui APBD ketiga provinsi, APBD kabupaten/kota, dukungan APBN, penganggaran dunia usaha, masyarakat serta kerjasama internasional.

5.

Hal-hal yang lebih teknis akan disusun kesepakatan bersama oleh badan/dinas terkait dan perguruan tinggi di ketiga provinsi.

Dari 5 butir kesepakatan pengelolaan Teluk Tomini, maka objek kerjasama pengelolaan Teluk Tomini meliputi : kegiatan pengawasan dan pengendalian ; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan dan pelestarian; pengembangan

BAB IV -

17


kerjasama ekonomi regional dan/atau internasional dan aspek Lingkup kerjasama dalam pengelolaan Teluk Tomini ini meliputi: a. Kelautan dan Perikanan b. Lingkungan Hidup c. Pariwisata d. Infrastruktur e. Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tindak lanjut dari kesepakatan diatas, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Balihristi Provinsi Gorontalo tahun 2010 melakukan pemantauan kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa jumlah Coliform total untuk lokasi Pelabuhan Kota Gorontalo sebesar 2500 MPN/100 mL, nilai tersebut melebihi baku mutu KepMen LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk perairan pelabuhan yaitu 1000 MPN/100 mL, konsentrasi DO

(disolved oxygen) di lokasi Muara Sungai Bone, daerah wisata Olele dan di muara Sungai Paguyaman yaitu masing-masing 4,8 mg/L, 4,5 mg/L dan 4,5 mg/L, tidak memenuhi baku mutu Kep Men LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk wisata bahari yaitu > 5 mg/L, sedangkan konsentrasi BOD (biological oxygen demand) di masing-masing lokasi tersebut adalah 11,5 mg/L, 12,5 mg/L dan 10,5 mg/L, dimana nilai-nilai tersebut diatas baku mutu Kep Men LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk wisata bahari yaitu 10 mg/L. Kadar pH, warna, kekeruhan dan TSS untuk semua lokasi terdeteksi, dimana nilai pH berkisar 7,5 – 7,8, warna 5,5 – 16,7, kekeruhan 2,5 – 3,8 dan TSS 17,5 – 19,5 mg/L, tetapi nilai-nilai tersebut masih dibawah baku mutu yang dipersyaratkan (pH=6,5 – 8,5, warna = 30 mg/L, kekeruhan = 5 dan TSS = 5 mg/L). Nilai TSS erat kaitannya dengan kekeruhan, untuk lokasi titik 5 yang mempunyai nilai TSS tinggi (19,5 mg/L) ternyata mempunyai nilai kekeruhan 3,8 NTU. Konsentrasi DO dan BOD di semua lokasi di daerah wisata bahari terdeteksi. Kadar DO terendah dan BOD 5 tertinggi adalah di lokasi titik 3, 4 dan 5 dengan kadar DO berkisar antara 4.5 mg/L sampai 4.8 mg/L dan kadar BOD 5 berkisar antara 10.5 mg/L sampai 12.5 mg/L. Konsentrasi DO untuk lokasi tersebut tidak memenuhi persyaratan baku mutu yaitu > 5 mg/L dan konsentrasi BOD untuk ke 3 lokasi tersebut diatas baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 10 mg/L.

BAB IV -

18


4.2.1.3. Kerjasama Internasional Kerjasama Selatan-Selatan dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Selatan Srilanka Perjanjian Kerjasama (LoI) ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo, Indonesia dan Provinsi Selatan Srilanka. Perjanjian ini atas insiatif dari ART-Gold UNDP, menginisiasi kerjasama selatan-selatan antara Provinsi Selatan Srilanka dan Provinsi Gorontalo untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terbaik sesuai dengan arah pembangunan kedua wilayah. Inisiatif Kerjasama SelatanSelatan saat ini telah sampai pada aksi dan kegiatan nyata dimana kedua pihak dapat bekerja bersama dengan patner internasional menuju pembangunan daerah untuk mencapai keuntungan bersama (win-win solution). Sebagai hasil dari misi, telah diidentifikasi ide ide project yang akan dikembangkan berdasarkan perjanjian kerjasama diantarnya : 1. Dalam bidang Pertanian, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Delegasi Srilanka telah mengidentifikasi bidang yang menjadi pembelajaran dari Provinsi Gorontalo dengan referensi terhadap cultivasi jagung. Kedua pihak sepakat untuk mengirimkan sekurang-kurangnya 2 tenaga ahli Srilanka pada pekerjaan lanjutan dan tenaga ahli peneliti untuk pengembangan teknik survey pada identifikasi lahan dan peta produksi. Kegiatan ini dilakukan pada awal maret 2009. Berdasarkan road map yang akan dikembangkan, pertanian (khususnya jagung) tenaga ahli Gorontalo akan diundang oleh Srilanka untuk mentransfer pengetahuan kepada tenaga peneliti Srilanka. - Pertukaran plasma germ di kedua provinsi berdasarkan aturan karantina dan regulasi negara - Pertukaran

pengalaman

dalam

pembuatan

kebijakan

dan

pengaturan

pengembangan manajerial pertanian (jagung) yang berbasis territorial.

2. Dalam bidang Kesehatan, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Misi tenaga kesehatan ke Provinsi Selatan Sri Lanka. Untuk belajar skema system kesehatan : ilmu tradisional dan modern. - Pertukaran tenaga ahli untuk mengelaborasi survei lebih mendalam pada kebutuhan provinsi Gorontalo saat ini. - Project Cold Chain Maintenance - Pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik untuk Gorontalo pada beberapa subyek berbeda : obat-obatan, spesialisasi, perawatan penyakit umum diantara kedua wilayah provinsi

BAB IV -

19


- Menciptakan hubungan kerjasama melalui project yang berkenaan dengan pusat akademi obat-obatan antara kedua provinsi.

3. Dalam bidang Pendidikan, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Mengadakan Training of Trainer (ToT) untuk manajemen sekolah (SD hingga SMU) - Pelatihan bagi para guru oleh tenaga ahli dari Provinsi Selatan Srilanka untuk mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran di Gorontalo (siswa tidak mampu, manajemen TK, dll). Pertukaran ini juga akan berhubungan dengan pembangunan kurikulum berbasis kawasan.

4.2.1.4. Kerjasama Regional

a. Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines Growth Area (BIMP-EAGA)

East

ASEAN

Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada Tanggal 26 Maret 1994. BIMPEAGA adalah kerjasama sub-regional yang bertujuan untuk meningkatkan Trade Tourism and Investment (TTI).

Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu: (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina. b. Coral Triangle Initiative (CTI) CTI merupakan tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di sela-sela Convention on Biological Diversity (CBD) ke-8 di Brazil Tahun 2006 didasari kenyataan bahwa perairan Indonesia dan kawasan di sekitarnya merupakan habitat bagi highest level of coral diversity (setidaknya terdapat 5000 lebih jenis coral), sehingga dengan sendirinya memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar. CTI dikembangkan untuk membentuk mekanisme kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan BAB IV -

20


kesinambungan sumberdaya alam laut di kawasan Coral Triangle yang mencakup 6 negara: Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, PNG, dan Kepulauan Solomon. c. Program Building Better Budget For Women and The Poor (B3WP) Program Building Better Budget for Women and the Poor (B3WP) beroperasi di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan Pemerintahan Provinsi Gorontalo selama 4 tahun dari Tahun 2011 s/d 2014 yang bertujuan agar Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kab Gorontalo melaksanakan perubahan kebijakan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pro poor, sehingga dapat meningkatan kapasitas koalisi ormas dan pemerintah daerah serta DPRD Provinsi & Kab Gorontalo

secara

berkelanjutan mewujudkan pelaksanaan kebijakan perencanaan & penganggaran yang responsif gender dan pro poor. Kerjasama

pembangunan

dengan

pemerintah

daerah

lainnya

menunjukkan kinerja yang berbeda-beda. Selang tahun 2009 s/d 2010, kerjasama dengan

Pemerintah

pembangunan

yang

Provinsi

Lainnya

ditandatangani

sebagian

telah

besar

inisiatif

diimplementasikan

kerjasama

di

lapangan

sebagaimana tabel 4.1 dan 4.2. Tabel 4.1 Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2009 Jlh No.

Pemprov/Pemkab/Pemkot

MoU

Status Kerjasama Pembangunan Sdh Ada Realisasi

%

Dalam Proses

%

Pending

%

1

Pemrov Sulawesi Tengah

1

1

100

0

0

0

0

2

Pemrov Sulawesi Utara

1

1

100

0

0

0

0

3

Pemrov Jawa Tengah

1

1

100

0

0

0

0

4

Pemrov Jawa Barat

1

1

100

0

0

0

0

5

Pemrov Bali

1

0

0

0

0

1

100

6

Pemkab Pohuwato

1

1

100

0

0

0

0

6

6

100

0

0

0

0

12

11

91,67

0

-

1

8,33

7

Prov. Gorontalo, Kab/Kota SeProvinsi Gorontalo TOTAL

Sumber : Data LKPJ Lima Tahunan 2007-2011 (Diolah)

BAB IV -

21


Tabel 4.2 Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2010 No.

Status Kerjasama Pembangunan

Pemprov/Pemkab/

Jlh

Pemkot

MoU

Sdh Ada Realisasi

%

Dalam Proses

%

Pending

%

PemKot/PemKab 1

Gorontalo

2

2

100

0

0

0

0

2

Provinsi Banten

1

1

100

0

0

0

0

3

Pemrov Jawa Barat

1

1

100

0

0

0

0

4

Pemrov Jawa Tengah

1

1

100

0

0

0

0

5

Pemrov Jawa Timur

1

0

0

1

100

0

0

6

Provinsi DIY

1

0

0

1

100

0

0

7

Provinsi Bali

1

0

0

1

100

0

0

8

Provinsi NTB

1

1

100

0

0

0

0

9

Pemkab Pohuwato

5

5

100

0

0

0

0

10

Pemkab Bone Bolango

5

5

100

0

0

0

0

19

16

84,21

3

15,79

0

0

TOTAL

Sumber : Data LKPJ Lima Tahunan 2007-2011 (Diolah)

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. 4.2.2 Isu-isu Strategis 4.2.2.1 Isu Strategis Global dan Nasional 1. Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Tujuan

pembangunan

Milenium

yang

terdiri

dari

8

(delapan)

tujuan

pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh 189 Negara yang menandatangani rumusan Deklarasi Milenium pada September tahun 2000 termasuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Gorontalo pada khususnya.

BAB IV -

22


2. Pemanasan Global (Global Warning). Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar foisl pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya. 3. Globalisasi Informasi Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi sehingga diperlukan mutu modal manusia. Disisi lain diperlukan filterisasi dari setiap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma sehingga dapat mencegah pengaruh negative dari globalisasi informasi. 4. Otonomi Daerah dari Sentralistik menuju Desentralistik Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kekayaan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumberdaya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. 5. Fluktuasi Harga Minyak Dunia BBM adalah suatu variabel yang sangat penting dari ukuran sebuah kesejahteraan rakyat. Kebijakan terkait BBM adalah sebuah kebijakan yang luar biasa penting dan bias berefek domino apabila tidak ditimbang dengan sebaik-baiknya. Dinamika atau fluktuasi harga minyak dunia yang kemudian berimbas pada harga BBM domestic. Atas dasar itu, aspek sosial dan sosiologis kemudian menjadi hal yang patut dipertimbangkan atas kenaikan harga BBM. Aspek sosial dan sosiologis menyangkut ranah masyarakat secara luas dengan tanpa menafikan aspek-aspek minoritas dari masyarakat itu sendiri. Melihat dampak kenaikan harga BBM dari perspektif ekonomi, kita akan berhadapan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari ekonomi makro, kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan inflasi yang memicu penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan riil ini akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, terutama masyarakat kelas bawah. Golongan ini akan sangat kesulitan dalam menghadapi kenaikan BBM, terutama atas dampak langsungnya terhadap kebutuhan pokok. BAB IV -

23


4.2.2.2 Isu Regional Sulawesi Sesuai

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010–2014 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan

bio-energi serta meningkatkan

dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut: 1.

Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi; Dominasi

sektor-sektor

primer

dalam

perekonomian

wilayah

Sulawesi

menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Sementara keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan. 2. Interkonektivitas domestik intrawilayah; Integrasi

jaringan

transportasi

domestik

sangat

strategis

dalam

mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi

strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan

integrasi perekonomian KBI dan KTI. 3. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan; Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara. Tingkat

kemiskinan

relatif

tinggi

ditemui

di

Gorontalo,

Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 4. Kapasitas energi listrik; Ketersediaan

energi

listrik

pertumbuhan permintaan

baik

saat dalam

ini

tidak

jangka

mampu

pendek

mengimbangi

maupun

panjang.

Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi. 5. Revitalisasi modal sosial; Peningkatan

rasa

saling

percaya

di

antara

masyarakat

dan

antara

masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program-program

pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan

memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan social masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif. 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola; Aparat

pemerintah

daerah

yang profesional

disertai

pelayanan

publik

yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan

meningkatkan

penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban BAB IV -

24


pengeluaran rumah tangga miskin. 7. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda

dengan

Pemanfaatan sumber mengancam

flora daya

dan alam

potensi tersebut.

fauna dan

baik

di

lingkungan

Asia yang

maupun

Australia.

berlebihan

dapat

Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan

bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. 4.2.2.3 Isu Internal Provinsi Gorontalo 1. Kualitas

dan

Daya

Saing

Sumber

Daya

Manusia

(Pendidikan

Dan

Kesehatan) Kondisi ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo di Indonesia tahun 2011 sebesar 70,28 poin yang masih dibawah rata-rata nasional berada pada peringkat ke 24 Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2011 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar provinsi se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Gorontalo menempati urutan ke-4 setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, angka IPM kabupaten dan kota ternyata tidak satupun yang masuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). Untuk daerah kabupaten dan kota, tahun 2011 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Kota Gorontalo tercatat sebagai penyumbang IPM tertinggi yang mencapai 73,08 pada tahun 2011. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 71,71 dan berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Gorontalo (70,07), Kabupaten Pohuwato (69,77), Kabupaten Gorontalo Utara (68,81), dan terakhir Kabupaten Boalemo (68,69). Dilihat dari pencapaiannya, ternyata peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun lingkup Provinsi Gorontalo.

Meskipun demikian, terkait

dengan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat masih ditemui gap atau kesenjangan yang cukup jauh antara perempuan dal laki-laki. Hal ini bisa terlihat dari Indikator Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Jender (IPJ) masih cukup jauh tertinggal dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten di bidang kesehatan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta perbaikan bidang pendidikan agar kualitas sumberdaya manusia Provinsi Gorontalo dapat sejajar dan

BAB IV -

25


bahkan melebihi daerah lainnya, tentunya dengan tidak melupakan aspek gender dalam setiap proses pembangunan sebagaimana dimaksud diatas. Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi, masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 sebaran kemiskinan menurut kabupaten/kota, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 66.939 jiwa atau sebesar 31,89 persen sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Kota Gorontalo sebanyak 9.883 jiwa atau sebesar 4,70 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin terakhir pada kondisi Desember 2010 berjumlah

209.886 jiwa

(23,19 persen) dari seluruh

jumlah penduduk Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 1,040,164 Jiwa. 2. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Belum Optimal Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/ Kota secara berkeadilan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Gorontalo diatas rata-rata nasional namun masih bertumpu pada sektor primer pertanian yang walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan kedepan berangsur – angsur beralih kesektor sekunder Industri, perdagangan dan jasa. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota dimasa yang akan datang. Hasil pembangunan selama ini masih dirasakan belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejehteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang

memadai.

Guna

mengatasi

kesenjangan

dan

mempercepat

pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah, maka salah satu langkah terobosan yang akan dilakukan adalah pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti daerah. Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Strategis Provinsi akan didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-PaguyamanKwandang

(Gopandang).

Pertimbangan

dalam

mengembangkan

KEK

adalah

menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi BAB IV -

26


ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor.

Kawasan Industri Terpadu Gorontalo yang diarahkan pada KEK,

sesuai dengan arah kebijakan industri nasional dan Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diharapkan menjadi engine of growth ekonomi daerah. Juga pada sektor industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh. 3. Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai. Kondisi wilayah geografis Gorontalo yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah – daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Secara fungsional kondisi jalan di Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah : jalan nasional sepanjang 606,696 Km dengan kondisi jalan Baik 486,09 km (80,12 persen), Sedang 56,14 km (9,25 persen), Rusak 23,36 Km (3,83 persen), Rusak Berat 41,1 km (6,77 persen), Jalan provinsi dengan panjang 414,51 Km dengan kondisi jalan Baik 168,88 km (40,74 persen), Sedang 30,04 km (7,25 persen), Rusak Ringan 21,25 Km (5,12 persen) , Rusak Berat 91,99 km (22,19 persen), Belum terbuka 93,75 Km (22,62 persen). Dari data ini kondisi jalan provinsi hampir setengahnya masih tidak mantap, hal ini sebagai akibat dari rendahnya fiscal daerah dalam mendanai program kegiatan infrstruktur. Seiring dengan peningkatan arus pergerakan manusia, barang dan jasa dari dan ke Provinsi Gorontalo melalui Bandar Udara Djalaluddin yang saat ini memiliki landasan pacu 2.500 m serta lebar 45 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 – 900ER, keberadaan semakin menuntut peningkatan baik sarana dan prasarana sisi darat maupun udara serta keselamatan. Kedepan Bandar Udara Djalaludin Gorontalo akan dikembangkan menuju Bandara Internasional. Selain transportasi udara, Provinsi Gorontalo juga memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek dikhususkan untuk melayani barang secara cargo dan petikemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke buol dan toli-toli Sulawesi tengah. Kedepan pelabuhan kwandang akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani rute pelayaran antara Gorontalo sampai Balikpapan Kalimantan Timur dan daerah sekitar. Sedangkan dipesisir selatan terdapat BAB IV -

27


pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Seiring dengan pengembangan dinamika pembangunan Provinsi Gorontalo kedepan kondisi 5 pelabuhan laut ini perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tingginya permintaan arus barang dan penumpang. 4. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM belum Optimal. Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupung fungsi kelembagaan belum efektif dan efesien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filossofi good governance, hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indicator dan pola yang jelas. Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya system koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsure aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Adanya aspirasi rakyat yang berkembang berkaitan dengan rentang kendali pemerintahan khususnya pemekaran wilayah kabupaten menyangkut situasi dan kondisi empiris dari geografis, ekonomis dan sosial politis Kabupaten/Kota yang ingin memekarkan diri. Adapun isu pemekaran wilayah yang mengemuka di sejumlah kabupaten khususnya menyangkut usulan pemekaran wilayah yang akan diusulkan yaitu Usulan Kabupaten Gorontalo terbagi tiga menjadi kabupaten Gorontalo,

Kabupaten

Panipi Raya dan Kabupaten Boliyohuto. Terkait dengan pemekaran wilayah diatas, pemerintah propinsi akan menempuh kebijakan mendorong pemekaran wilayah Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan (aksesibility) dan percepatan pembangunan daerah. Pembentukan daerah atau wilayah yang mengalami pemekaran sebagaimana disebutkan diatas menjadi isu strategis pemerintah dimasa yang akan datang sekaligus pemerintah daerah menempuh kebijakan dapat mendukung sepanjang telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sebagaimana diamanatkan undangBAB IV -

28


undang tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: 

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;



Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;



Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;



Percepatan pengelolaan potensi daerah;



Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan



Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

5.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam hingga saat ini yang tidak

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak, akibat terjasinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan alam dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfafatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energy untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

BAB IV -

29


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 harus sejalan dengan Visi dan Misi yang disampaikan pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kegiatan pembangunan untuk periode 2012-2017. Untuk itu Gubenrur dan Wakil Gubenrur terpilih menetapkan Visi Pembanguan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut ”Terwujudnya Percepatan

Pembangunan

Berbagai

Bidang

serta

Peningkatan

Ekonomi

Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”. Visi ini menjadi bingkai utama atau frame strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunan di Gorontalo 5 tahun ke depan sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu pertama, ”Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang“. Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua pihak

harus

lebih

berinovasi,

sekaligus

membangun

sinkronisasi

antar

daerah

Kabupaten/Kota untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah. Kedua, “Peningkatan Ekonomi

Masyarakat

Yang

Berkeadilan“.

Merupakan

suatu

tindakan

yang

mengedepankan produktivitas dan nilai tambah bagi masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Perwujudan visi RPJMD adalah : 1. Peningkatan Angka IPM (HDI) 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3. Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini) 4. Penurunan Angka Kemiskinan 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Seluruh perwujudan visi tersebut dijabarkan didalam penetapan indikator kinerja di RPJMD serta Renstra SKPD.

BAB V - 1


5.2. Misi Untuk pencapaian visi daerah selang 5 tahun ke depan, maka misi yang diemban pemerintah daerah adalah : a. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. c. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara linkungan (pro Green). d. mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. e. Menciptakan

sinergitas

Kabupaten/Kota meningkatkan

di

diantara

Gorontalo

kinerja

Pemerintah

dalam

pelayanan

kaidah

public,

Provinsi

otonomi

menurunkan

dengan

daerah angka

Pemerintah

sekaligus

untuk

kemiskinan

serta

menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerak Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatsan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama nini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa

Konsep

Agropolitan

dimana

jagung

sebagai

“Branding

Gorontalo”

yang

diintegrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit (pro-poor).

BAB V - 2


Misi Kedua ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Coverage. Hal ini menjadi peran strategis unutk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor).

Misi Ketiga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (pro-green).

Misi Keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Misi Kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah. 5.3. Tujuan dan Sasaran Sesuai arahan visi dan misi di atas, maka tujuan dan sasaran untuk pencapaian keberhasilan pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 5.3.1.Tujuan Pembangunan Daerah Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 2. Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 4. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat 6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 7. Memelihara keragaman Agama dan Budaya 8. Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

BAB V - 3


9. Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. Pengentasan Kemiskinan Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo Visi : ”Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo” Misi 1. Memfokuskan Peningkatan

Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan

1. Terwujudnya pertumbuhan

Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi

pertumbuhan

ekonomi dan daya saing

Potensi Kewilayahan, Mendorong

ekonomi daerah

daerah

Laju Investasi, Percepatan

2. Meningkatnya Kinerja Ekspor

Pembangunan Infrastruktur

Komoditi Unggulan Daerah dan

Pedesaan Sekaligus

Diservikasi Komoditi lainnya.

Mengembangkan Potensi

3. Terciptanya Laju Investasi

Unggulan Dengan Mengakselerasi

4. Meningkatnya Pendapatan

Secara Cerdas Terhadap

Perkapita Masyarakat yang

Pencapaian Kesejahteraan

berkeadilan 5. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM 6. Meningkatnya lapangan kerja 2. Menyediakan

7. Meningkatnya Infrastruktur

infrastruktur untuk

Daerah

percepatan

8. Meningkat dan

pembangunan

berkembangnya Jalan Akses ke

daerah

pusat-pusat produksi. 9. Membangun Kemandirian Desa 10. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa

2. Meningkatkan kualitas

1. Meningkatkan

1. Meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia melalui

Kualitas

pendidikan

pendekatan kesesuaian keahlian

Pendidikan

2. Memfasilitasi PAUD bagi

serta pemenuhan mutu kwalitas

seluruh Anak Usia Dini

penyelenggaraan pendidikan dan

3. Memfasilitasi Wajib Belajar

BAB V - 4


kesehatan

(Wajar) 12 Tahun dan Paket A, B dan C 4. Mengembangkan Pendidikan Non Formal 2. Meningkatkan

5. Meningkatnya status

derajat Kesehatan

kesehatan dan gizi masyarakat

masyarakat

6. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular 7. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin 8. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga 9. Terpenuhinya kebutuhan tenaga di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 10. Seluruh kabupaten/Kota melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM)

3. Mengembangkan manajemen

Mengelola sumber

1. Peningkatan pengelolaan

pengelolaan potensi sumberdaya

daya alam dan

sumber daya alam

kelautan, pertanian, peternakan,

lingkungan hidup

2. Terwujudnya Kawasan

kehutanan, danau limboto dan

untuk kemakmuran

Strategis Cepat Tumbuh

potensi lingkungan lainnya yang

masyarakat

(KSCT) Bidang Pertanian dan

lebih baik, saling terintegrasi

Perikanan

serta lestari demi kepentingan

3. Terwujudnya Kawasan

kemakmuran rakyat.

Ekonomi Khusus (KEK)/ KAPET Gopandang 4. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan

BAB V - 5


5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero

Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi Meningkatkan

1. Meningkatnya kemauan dan

dalam kehidupan beragama yang

Kesejahteraan Sosial

kemampuan individu, keluarga,

rukun penuh kesejukan sekaligus

Masyarakat

kelompok dan masyarakat

khususnya

khususnya PMKS dalam

Penyandang Masalah

memenuhi kebutuhan

Kesejahteraan Sosial

dasarnya.

(PMKS).

2. Meningkatkan peran serta

4. Mengembangkan nilai-nilai religi,

memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan

masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

BAB V - 6


Memelihara

3. Peningkatan kesejahteran

keragaman Agama

dan pelayanan serta

dan Budaya

Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 4. Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah

Meningkatkan peran

5. Meningkatnya nilai indikator

perempuan dan

kualitas hidup perempuan

kualitas hidup anak

6. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi. 7. Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak

5. Menciptakan sinergitas diantara

Mengembangkan

1. Meningkatnya

pemerintah provinsi dengan

Good Governance

Penyelenggaraan Pemerintahan

pemerintah kabupaten/kota di

dalam

yang baik dalam pelayanan

gorontalo dalam kaidah otonomi

penyelenggaraan

pada masyarakat

daerah sekaligus untuk

pemerintahan daerah

2. Terwujudnya sinergitas

meningkatkan kinerja pelayanan

pembangunan antara provinsi

publik, menurunkan angka

dan kabupaten/kota

kemiskinan serta menjalankan

3. Tercapainya reformasi

sistem tata pemerintahan yan

birokrasi di Provinsi Gorontalo Pengentasan

4. Berkurangnya persentase

Kemiskinan

masyarakat miskin 5. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

BAB V - 7


5.3.2.Sasaran Pembangunan Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Gorontalo menetapkan sasaransasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk : 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 2. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. 3. Terciptanya Laju Investasi 4. Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan 5. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM 6. Meningkatnya lapangan kerja 7. Meningkatnya Infrastruktur Daerah 8. Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke pusat-pusat produksi. 9. Membangun Kemandirian Desa 10. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa 11. Meningkatnya kualitas pendidikan 12. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini 13. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C 14. Mengembangkan Pendidikan Non Formal 15. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 16. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular 17. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin 18. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga 19. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 20. Seluruh kabupaten/Kota melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) 21. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam 22. Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan 23. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/ KAPET Gopandang 24. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan 25. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup 26. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi 27. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

BAB V - 8


28. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan social 29. Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 30. Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah 31. Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan 32. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi 33. Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak 34. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat 35. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota 36. Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo 37. Berkurangnya persentase masyarakat miskin 38. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin 5.4. Prioritas Pembangunan Daerah Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke

dalam

sejumlah

prioritas

pemba

ngunan

daerah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

sehingga

lebih

mudah

Prioritas Pembangunan Daerah

bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembagunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo saat ini dan di masa mendatang. Prioritas pembangunan daerah yang akan diakselerasi hingga tahun 2017 masih difokuskan pada substansi mendasar dari pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, yaitu: 1. Pendidikan Dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai juga diutamakan pada pembangunan infrastruktur dan mutu pendidikan, serta pencapaian MDGs. 2. Kesehatan Dengan

memprioritaskan

pada

pemberian

jaminan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa.

BAB V - 9


3. Percepatan pembangunan infrastruktur, Diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan dan Kecamatan ber-IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi. 4.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Membangun ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, Koperasi dan UMKM serta pariwisata melalui pemberdayaan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil serta fasiliitasi terhadap akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

BAB V - 10


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam sebuah perencanaan pembangunan yang efektif dan komprehensif strategi dan arah kebijakan merupakan pijakan dalam merumuskan langkah – langkah yang akan dilakukan kedepan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 Provinsi Gorontalo telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo “Terwujudnya Percepatan

Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo” Arah diprioritaskan

kebijakan untuk

pembangunan

peningkatan

Provinsi

kesejahteraan

Gorontalo rakyat

untuk dengan

lima

tahun

kedepan

menitikberatkan

pada

penyediaan layanan dasar yang memadai dengan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan, menyelenggarakan reformasi birokrasi, berdasarkan prinsip Good governance dan clean governance, melaksanakan upaya percepatan pembangunan melalui pengembangan sektor riil, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (Waduk), dan air bersih, menciptakan harmonisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo juga

merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional RPJM 2010-2014 dengan tetap mempertimbangkan potensi sumberdaya di daerah. Berdasarkan visi, misi, serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel 6.1

BAB VI - 1


BAB VI -

2

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017

Bab VI - 1

Visi :

NO.

Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Misi I : Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya daerah saing daerah

Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. Terciptanya Laju Investasi

1. Meningkatkan Kerjasama investasi

2. Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni 3. Perdagangan Antar Pulau 4. Menekan laju inflasi

Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan

- Mengupayakan iklim investasi yang kondusif - Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi. - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi. - Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Menciptakan sistem kemudahan investasi - Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor - Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah - Mendorong peningkatan APBD

5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah 6. Mengembangkan Pariwisata Daerah - Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan 7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi - Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan UKM Koperasi Meningkatnya lapangan kerja 8. Menurunkan angka pengangguran terbuka - Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru

2.

Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah

9. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas - Mendorong peningkatan keterampilan dan Tenaga kerja produktivitas tenaga kerja. Meningkatnya Infrastruktur Daerah 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas - Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk infrastruktur darat, laut dan udara Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pusat-pusat produksi transportasi darat, laut dan udara 11. Mengingkatkan Pengembangan Kawasan - Mengupayakan pengembangan wilayah dan Strategis kawasan strategis cepat tumbuh Membangun Kemandirian Desa 12. Percepatan Pembangunan Daerah - Memfasilitasi Percepatan Pembangunan di desa berbasis Desa Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur 13. Pembangunan Infrastruktur Desa - Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Desa Desa


Bab VI - 2

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Meningkatkan Peningkatan kualitas sumberdaya Ekonomimanusia Atas Dasar melalui Optimalisasi pendekatan Potensi kesesuaian Kewilayahan, keahlian Mendorong serta pemenuhan Laju Investasi, mutu kwalitas Percepatan penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur pendidikan dan Pedesaan kesehatan Misi II : Memfokuskan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. 1.

Meningkatkan kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan

Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C Mengembangkan Pendidikan Non Formal


- Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD. - Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik - Mengupayakan pendidikan gratis - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah - Mendorong peningkatan mutu Pendidikan - Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal) - Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. Peningkatan sarana prasaran pendidikan Peningkatan status sekolah (SSN, SBI dan ISO 9000) - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi - Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan - Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain - Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik

Bab VI - 3

NO.

1

2.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan aksesInfrastruktur pendidikan Pedesaan - Memperluas Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian KesejahteraanMeningkatkan Rakyat. pemerataan, mutu, relevansi dan -

Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Meningkatnya penyediaan anggaran publik Meningkatkan pembiayaan pembangunan untuk kesehatan dalam rangka mengurangi kesehatan, terutama untuk mewujudkan risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi Jaminan Sosial Kesehatan Nasional seluruh penduduk, terutama penduduk miskin Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di Meningkatkan pengembangan dan daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata kepulauan (DTPK) dan bermutu Seluruh kabupaten/Kota melaksanakan standar Meningkatkan manajemen kesehatan yang pelayanan minimal (SPM) akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna


daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar. - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang - Mengoptimalkan peran PPLP/Training center - Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan KB

- Perbaikan Gizi Masyarakat

- Pengendalian Penyakit Menular serta penyakit tidak menular diikuti Penyehatan lingkungan

- Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis - Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan - Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan bencana & krisis kesehatan - Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier - Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan - Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan

Bab VI - 4

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1 2 2 3 4 Misi III : Memfokuskan Mengembangkan Peningkatan manajemen Ekonomi pengelolaan Atas Dasar potensi Optimalisasi sumberdaya Potensi kelautan, Kewilayahan, pertanian,Mendorong peternakan, Laju kehutanan, Investasi,danau Percepatan limboto Pembangunan dan potensi lingkungan Infrastruktur lainnya Pedesaan yang lebih Sekaligus baik, saling Mengembangkan terintegrasi serta Potensi lestariUnggulan demi kepentingan Dengan Mengakselerasi kemakmuran rakyat. Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. 1.

Mengelola sumber daya alam dan Peningkatan pengelolaan sumber daya alam Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET Gopandang Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste ) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi

- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan - Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan. - Mengupayakan penyelamatan danau limboto. - Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 - Meningkatnya indeks kualitas lingkungan - Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai - Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH - Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pelestarian wilayah pesisir dan laut - Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan - Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas air sungai - Meningkatnya kualitas air danau limboto - Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi - Meningkatnya kualitas udara perkotaan - Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri


Bab VI - 5

NO.

TUJUAN

1

2.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan - Meningkatnya Pembangunan kualitas Infrastruktur air limbah yang Pedesaan dihasilkan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraanoleh Rakyat. industri

Misi IV : 1.

SASARAN

- Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik - Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan - Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan - Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan Meningkatkan kesejahteraan sosial Meningkatnya kemauan dan kemampuan masyarakat khususnya Penyandang individu, keluarga, kelompok dan masyarakat Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Pemberdayaan sosial, Kemitraan Sosial, - Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi Partisipasi Sosial, Jaminan Sosial dan Advokasi PMKS secara adil dan merata. Sosial.

Memelihara keragaman Agama dan Budaya

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk sarana ibadah

Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah

Membangun Museum Gorontalo


- Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan - Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal. - Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi. - Mendorong upaya melestarikan budaya gorontalo melalui pembangunan museum dan pembinaan seni budaya

Bab VI - 6

NO.

1 3.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2

2

3

4

Meningkatkan Memfokuskan peran Peningkatan perempuanEkonomi dan Meningkatnya Atas Dasarnilai Optimalisasi indikator kualitas Potensi hidup Kewilayahan, Meningkatkan Mendorong kapasitas Lajukelembagaan Investasi, Percepatan dan - Meningkatkan Pembangunan partisipasi Infrastruktur perempuan Pedesaan dalam dalam kualitas Sekaligus hidup Mengembangkan anak Potensiperempuan Unggulan Dengan Mengakselerasi Secaramemberdayakan Cerdas Terhadap SDM Pencapaian perempuan Kesejahteraanmembagun Rakyat. daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak

Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan - Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT

Misi V : Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. 1.

Mengembangkan Good Governance Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat daerah Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

- Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah. - Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah. - Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air - Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat - Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN) - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya - Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama


Bab VI - 7

NO.

1

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan - Peningkatan Pembangunan kualitas Infrastruktur perencanaanPedesaan berbasis melalui Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraanintegrasi Rakyat.sektoral dan SDM - Mempercepat akselerasi pembangunan melalui penyediaan lahan - Memfasilitasi kinerja kepala dan wakil kepala daerah dalam mempercepat pembangunan daerah - Mendorong penataan wilayah dengan penetapan administrasi kependudukan, penetapan batas wilayah dan fasilitasi pembentukan wilayah otonom baru - Mendorong penegakan hukum melalui fasilitasi penyusunan dan diseminasi peraturan daerah dan perundang-undangan - Mendorong peningkatan fungsi DPRD melalui ketentuan peraturan yang berlaku - Mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam fasilitas pelayanan fungsi DPRD - Memfasilitasi kinerja kepala dan wakil kepala daerah serta mendorong penyebaran informasi potensi daerah di Jakarta dan sekitarnya dalam mempercepat pembangunan daerah - Mendorong peningkatan kemampuan daerah dalam kesiapsiagaan, penanggulangan dan rehabilitasi/rekonstruksi dampak bencana daerah - Mendorong peningkatan pelayanan PNS sebagai abdi negara dan masyarakat melalui Pembinaan mental dn rohani, seni, budaya dan olahraga - Mendorong peningkatan kinerja PPNS - Mendorong layanan Satpol PP dalam menjaga Kantibmas dan penyakit masyarakat serta penegakan peraturan daerah - Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana kepala dan wakil kepala daerah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsinya


Bab VI - 8

NO.

1

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan - Mendorong Pembangunan publikasi Infrastruktur kinerja pembangunan Pedesaandaerah Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraanmelalui Rakyat. kerjasama dengan mas media - Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2

Pengentasan Kemiskinan

Berkurangnya persentase masyarakat miskin Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin


- Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi - Meningkatkan Layanan Informasi Publik - Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah. - Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN serta Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin - Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Bab VI - 9


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nasional Kebijakan

Umum

merupakan

kebijakan

pemerintah

daerah

secara

umum.

Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur yang memadai dan mempercepat reformasi birokrasi dan supremasi hukum serta melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana amanat otonomi daerah. Sebelum menentukan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017, perlu memperhatikan amanat RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. 7.2. Kebijakan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2010-2014.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN Tahun 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional.

Untuk

pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN Tahun 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang YudhoyonoBoediono dengan visi: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,

Dan Berkeadilan.”

BAB VII - 1


2. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005 - 2025 dengan tema: “Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. 3. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: “Memperkuat Sinergi Antara Pusat Dan Daerah Dan Antar Daerah” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Dengan demikian, RPJMN Tahun 2010 - 2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat /Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7.3. Kebijkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

03

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : “GORONTALO MAJU

DAN MANDIRI”. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (quality-sustainable growth). Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. A. Misi Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 Guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 di atas, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

Ketahanan

Ekonomi

Gorontalo

yang

Handal,

adalah

mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, BAB VII - 2


peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip

non-diskriminatif

dan

keseimbangan

pemanfaatan

ruang

dan

sumberdaya alam tetap terjaga. 2. Mewujudkan

Sumberdaya

Manusia

Gorontalo

yang

Handal,

adalah

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan pelaksanaan,

kualitas

pelayanan

pengendalian

dan

publik, evaluasi

peningkatan program

kualitas

perencanaan,

pembangunan

daerah,

pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan

prasarana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

peningkatan

peran

masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik. 7.4. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010–2030 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung BAB VII - 3


pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi : 1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi a) peningkatan

akses

pelayanan

perkotaan

dan

pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhierarki; dan b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. 2. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi: a) pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan sistem ekologi wilayah, termasuk ekohidrolika DAS, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan; dan 3. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi: a) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo yang meliputi beberapa sudut kepentingan sebagai berikut: a) kepentingan pertumbuhan ekonomi; b) kepentingan sosial dan budaya; c) kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d) kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi 1. Pola Pengembangan Struktur Ruang a) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: -

meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKWp dan PKL;

-

mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum BAB VII - 4


terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; -

mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan

-

mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif,

kompetitif

dan lebih

livable, serta berdaya dorong terhadap

pengembangan wilayah sekitarnya. b) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: -

meningkatkan

kualitas

jaringan

prasarana

transportasi

dan

mewujudkan

keterpaduan pelayanan transportasi inter moda, baik darat, laut maupun udara; -

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;

-

meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

-

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

-

meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

2. Pola Pengembangan Kawasan Lindung a) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah, meliputi: -

menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;

-

mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS; dan

-

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.

-

mewujudkan

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi

ekosistemnya yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau 30% (tiga puluh persen) dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan -

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau kritis.

b) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, meliputi: -

menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;

BAB VII - 5


melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau

-

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat,

-

energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung

-

menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin

-

kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan; mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya

-

secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan; mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin

-

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan

-

adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. 3.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya a) Strategi perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi: -

menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

-

mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;

-

mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;

-

mengembangkan dan melestarikan budidaya perkebunan terutama yang sesuai dengan teknokultur masyarakat lokal;

-

mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang; dan BAB VII - 6


-

mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

b) Strategi pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya, meliputi: -

membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

-

memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap resiko bencana alam;

-

mengembangkan

agropolitan

yang

memadukan

agroindustri,

agrobisnis,

agrowisata di Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; dan -

strategi

pengembangan

kawasan

minapolitan

yang

tersebar

di

seluruh

kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dengan prioritas pengembangan di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato. 4. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis a) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis meliputi: -

mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien,

dan mampu bersaing dalam

perekonomian nasional atau internasional; -

mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

-

menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

-

mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan.

b) Kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif meliputi : -

meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra - sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra – sentra produksi;

-

mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; dan

-

mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir. BAB VII - 7


c) Kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya, meliputi: -

meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di Kota Gorontalo, Kota Kabila-Suwawa serta Kota Limboto dan sekitarnya untuk mendorong tumbuhnya Gorontalo sebagai pusat kawasan pendidikan dan budaya di bagian utara Sulawesi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni;

-

menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat, melalui pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam; dan

-

melestarikan seni dan budaya Gorontalo seperti musik, lagu dan tarian tradisional Gorontalo, menyajikan makanan dan minuman tradisional Gorontalo, juga seni kerajinan kain kerawang Gorontalo.

d) Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi : -

mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan

-

mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

e) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi: -

mengembangkan

kegiatan

penunjang

dan/atau

kegiatan

turunan

dari

pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi; -

meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan

-

mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

f) Pengembangan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis adalah mengembangkan keuntungan

kawasan

usaha

budidaya

pertambangan,

baru, yang

dengan

menggunakan

memproduksi

lapangan

sebagian kerja

dan

pendapatan bagi generasi penerus meliputi: -

penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; dan

-

penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.

g) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung meliputi: BAB VII - 8


-

menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan

-

merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

h) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak menganggu fungsi kawasan lindung meliputi: -

mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan

-

mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun

2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas : Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas : a. Kawasan lindung nasional dan provinsi 1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari : a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato; b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato; c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan, d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. e) Kawasan Teluk Tomini. 2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari : a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo; b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara; c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

BAB VII - 9


b. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: -

kawasan Andalan Gorontalo

dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan,

perikanan dan pertambangan; -

kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;

-

kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi : a) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari : -

hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

-

hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

-

hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

b) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone.; c) Kawasan peruntukan pertanian (1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut: -

Kecamatan-Kecamatan:

Mananggu,

Botumoito,

Dulupi,

Paguyaman,

Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo; -

Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;

-

Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;

-

Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

-

Kecamatan-Kecamatan: Marisa, lemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan

-

Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.

BAB VII - 10


(2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut: -

Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;

-

Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;

-

Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;

-

Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan

-

Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.

(3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut: a. Kecamatan-kecamatan:

Botumoito,

Dulupi,

Mananggu,

Paguyaman,

Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo; b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo; c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara; d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan; e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango. d) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi : (1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi : -

Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;

-

Kecamatan-kecamatan:

Wonggarasi

Timur,

Wonggarasi

Barat,

Randangan, dengilo,paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato; -

Kecamatan-kecamatan: suwawa,kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;

-

Kecamatan-kecamatan:

telaga,

telaga

biru,

limboto,

batudaa,

bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan -

Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo. BAB VII - 11


(2) Kawasan budidaya tambak -

pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;

-

pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.

(3) Kawasan budidaya perikanan laut -

budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Bone

Bolango,

Kabupaten

Gorontalo

dan

Kabupaten

Pohuwato; -

budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Bone

Bolango,

Kabupaten

Gorontalo

dan

Kabupaten

Pohuwato. e) Kawasan

peruntukan

pertambangan

lokasinya

di

kabupaten-kabupaten

Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.; f) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi: -

kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;

-

kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;

-

kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.

g) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi: -

Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato

-

Pantai Libuo Kecamatan Paguat;

-

Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;

-

Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;

-

Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;

-

Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;

-

Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;

-

Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;

-

Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;

-

Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;

-

Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat

-

Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;

BAB VII - 12


h) Kawasan peruntukan permukiman (1) Kawasan permukiman perkotaan : -

kawasan

permukiman

perkotaan

merupakan

tatanan

kawasan

permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan; -

bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);

-

pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh)Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

(2) Kawasan permukiman pedesaan : -

Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;

-

Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

i)

Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi : -

TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;

-

TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan

-

TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo, maka kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada sasaran pembangunan yang selanjutnya diuraikan dengan strategi dan arah kebijakan serta Program Pembangunan Daerah yang disajikan pada Tabel 7.1.

BAB VII - 13


Bab VII - 1


Bab VII - 2


Bab VII - 3


Bab VII - 4


Bab VII - 5


Bab VII - 6


Bab VII - 7


Bab VII - 8


Bab VII - 9


Bab VII - 10


Bab VII - 11


Bab VII - 12


Bab VII - 13

TABEL VII.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARGET NO.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN SKPD

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Misi I : Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. 1.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

1. Meningkatkan Kerjasama investasi

2. Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni 2.

3

Meningkatnya Kinerja Ekspor 3. Perdagangan Antar Pulau Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya.

Terciptanya Laju Investasi

4. Menekan laju inflasi

- Mengupayakan iklim investasi Berkurangnya hambatan yang kondusif berinvestasi - Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi. - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi.

Meningkatnya capaian realisasi Investasi PMDN, PMA, dan Swasta murni Meningkatnya akses Informasi dan kelembagaan sumberdaya Investasi

- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Menciptakan sistem kemudahan investasi

Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan pelayanan perizinan

Terselenggaranya pelayanan administrasi dan SDM Aparatur secara efektif dan efisien - Mendorong peningkatan Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa komoditi ekspor & promosi antar pulau dan ekspor komoditi ekspor Gorontalo Meningkatnya volume perdagangan antar pulau Gorontalo - Meningkatkan kelancaran arus Jumlah pengujian dan dan distribusi barang/jasa di penerbitan sertifikat mutu daerah barang Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku Persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen


2 Perusahaan

2 PMA/PMDN

1 Dokumen dan 2 Kelompok Pelaku Usah

23 Perusahaan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Wajib-Penanaman Modal

Badan Penanaman Modal dan PTSP





Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Penanaman Modal dan PTSP Program Pelayananan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur Program peningkatan dan pengembangan ekspor





PilihanPerdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

PilihanPerdagangan


Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

PilihanPerdagangan


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

PilihanPerdagangan


PilihanPerdagangan


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7 Dokumen , 20 Peta, Program Pengembangan 4 Kel. Pelaku Usaha, Sumber Daya Investasi 16 Kel. Komoditas Unggulan dan 16 Pelaku Invesmas 21 PMA/PMDN

100%

100%

100%

100%

2 Komoditi

6 Komoditi

768.736 ton

920.621 ton

200 kali pengujian dan 8 sertifikat mutu

200 kali pengujian dan 12 sertifikat mutu

12.000 UTTP

13.800 UTTP

80%

90%

Bab VII - 14

TARGET NO.

1 4

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

6. Mengembangkan Pariwisata Daerah

- Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan

Meningkatnya fasilitas penunjang obyek wisata unggulan Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

6.

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan Peningkatan5.Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturIntensifikasi Pedesaan dan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Meningkatnya Pendapatan Meningkatkan - Mendorong peningkatan APBD Mendorong Peningkatan Pendapatan Wajib-Otda Dinas Keuangan dan Dengan Mengakselerasi Cerdaspembangunan Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Daerah Perkapita masyarakat yang Secara pembiayaan Ekstensifikasi SumberAsset Daerah Rp. 933,169 Milyar Rp. 1.5 Trilyun berkeadilan daerah Sumber Pendapatan Daerah Tersusunnya Ranperda APBD Pembinaan dan Fasilitasi Wajib-Otda Dinas Keuangan dan Kab/Kota sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota regulasi yang berlaku Kab/Kota Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

5

TAHUN AWAL 2012

Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM

7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi

Meningkatnya lapangan kerja 8. Menurunkan angka pengangguran terbuka

- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi

- Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru


Meningkatnya jumlah IKM dan Sentra IKM di 6 kab/ kota

WDP

1 obyek wisata

WTP

8 obyek wisata

Peningkatan Dan Wajib-Otda Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengembangan Pilihan-Pariwisata Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Pilihan-Pariwisata Kunjungan wisatawan Kunjungan wisatawan Pemasaran Pariwisata = 92.000 orang; = 120.00 orang; Lama tinggal = 3 hari Lama tinggal = 5 hari 12.140 IKM & 280 sentra

14.025 IKM & 321 sentra

Penumbuhan koperasi baru

15 koperasi

85 koperasi

Jumlah Koperasi Berkualitas

0 koperasi

75 koperasi

Tersedianya Sarana 0 Pusat Layanan Pengembangan Usaha dan Usaha Terpadu KUKM Pemasaran Hasil KUKM (PLUT-KUKM) (sharing APBN) Tersedianya Sarana Balai 0 Balatkop Pelatihan KUKM/BALATKOP (sharing APBN) Meningkatnya jumlah UMKM 61.887 UMKM (unit) Meningkatnya transaksi 6 UMKM bisnis KUMKM melalui promosi produk Peningkatan akses masyarakat terhadap 60% informasi Pasar Kerja Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui 400 Org TTG, TKM, TKS, TKPMP, Padat Karya Produktif dan Wirausaha baru

Program Pengembangan Wajib-Industri Industri Kecil Menengah

Dinas Keuangan dan Asset Daerah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, KUKM Usaha Kecil dan UMKM, Perindustrian Menengah dan Perdagangan

1 PLUT KUKM

1 Balatkop 70.274 UMKM 66 UMKM

100%

Program Pengembangan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, UMKM Usaha Kecil dan UMKM, Perindustrian Menengah dan Perdagangan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Wajib-Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3310 Orang

Bab VII - 15

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 9. Peningkatan Keterampilan - Mendorong peningkatan dan Produktivitas Tenaga keterampilan dan kerja produktivitas tenaga kerja.

8.

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan MeningkatnyaLaju cakupan Pengembangan Wajib-Tenaga Potensi Dinas Tenaga Kerja Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.jaminan kesehatan dan 1890 TK 21865 TK Hubungan Industrial Kerja dan Transmigrasi kerselamatan kerja. Menurunnya sengketa hubungan insdustrial

7.

TAHUN AWAL 2012

Meningkatnya Infrastruktur Daerah Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke pusat-pusat produksi

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara

Meningkatnya keterampilan tenaga Kerja melalui pelatihan berbasis Masyarakat Meningkanya Peserta Pemagangan Meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan kerja swasta. Jumlah Desa Produktif yang dikembangkan Meningkatnya keterampilan tenaga Kerja yang berbasis kompetensi. Meningkatnya Meningkatnya produktivitas masyarakat transmigrasi.

- Membangun Jalan, Jembatan, Tersedianya Dokumen Irigasi, Waduk Perencanaan dan pengawasan teknis Irigasi (Dok) Terwujudnya Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan irigasi (Meter) Tercapainya Layanan Jaringan Irigasi guna tersedianya air untuk pertanian (Ha) Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan irigasi Randangan, Dumbaya Bulan, dan irigasi Baru lainnya Terlaksananya Pendampingan dalam rangka Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (Keg)


87.00%

33.00%

300 Perusahaan

1929 Perusahaan

200 Org PBM

1500 Org PBM

0

200 Orang Peserta magang

0

40 Lembaga

4 Desa

44 Desa

0

920 Org 500 Org

0

6 Dok

59 Dok

10.287 M

68.287 M

17.131 Ha

17.131 Ha

-

17 Keg

1 Keg

11 Keg

dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah

Wajib-Tenaga Kerja


Wajib-Tenaga Kerja


Wajib-Tenaga Kerja


Program pengembangan Wajib-Pekerjaan dan pengelolaan Umum jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Dinas Pekerjaan Umum

Bab VII - 16

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan Tersedianya Dokumen Pengendali Wajib-Pekerjaan Potensi Dinas Pekerjaan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Perencanaan Banjir Umum Umum penanggulangan banjir/ abrasi pantai (Dok) Terkendalinya erosi, longsoran dan sedimentasi pada tebing-tebing dan badan sungai,bantaran Terkendalinya abrasi pantai bagi permukiman masyarakat (Meter) Tersedianya Dokumen Study Kelayakan, Dokumen Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED dan Simplified Design Serta Dokumen pengawasan. Tersedianya jalan baru/ peningkatan Jalan Provinsi (Km) Terwujudnya penanganan Jalan Strategis Provinsi (Km) Tersedianya jembatan diruas jalan provinsi (Bh) Tersedianya jembatan pada ruas jalan Stategis provinsi (Bh) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pengembangan Jaringan Jalan Daerah (FKPJD) Penanganan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) (Dokumen) Tersedianya Dokumen pengawasan Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan . (Dokumen) Terwujudnya Kondisi Jalan Mantap 60 % dengan Pemeliharaan berkala dan Rekonstruksi Jalan (Km)


3 Dok

20 Dok

4.877 M

14.667 M

465 M

1.935 Meter

13 Dok

87 Dokumen

-

327,56 Km

-

27,5 Km

1 Bh

61 Buah

4 Bh

14 Buah

-

15 Dokumen

1 Dok

6 Dokumen

14,7 Km

269,04 Km

Program Pembangunan Wajib-Pekerjaan Jalan dan jembatan Umum


Program Rehabilitasi/ Wajib-Pekerjaan pemeliharaan Jalan dan Umum jembatan


Bab VII - 17

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Terpeliharanya kondisi jalan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.mantap dengan Pemeliharaan rutin jalan (Km) Terpeliharanya jembatan diruas jalan Provinsi (Meter) Tersedianya dokumen perencanaan/Pengawasan Pengembangan infrastruktur Permukiman (Paket) Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo (Unit) Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi (Paket) Terlaksananya pembangunan/ peningkatan infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan/ Perdesaan, Kawasan ber IPM Rendah dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan (km) Tersedianya Sarana dan prasarana bangunan penunjang fasilitas serta layanan umum (Kawasan/ Bh) Tersedianya dokumen perencanaan/Pengawasan Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dalam rangka pencapaian target MDG's (SR)


52 Km

259,04 Km

-

454 Meter

3 Dokumen Perencaan

26 Dokumen

-

14 Unit Bangunan Perkantoran

1 Paket (Rehab)

3 Paket (100 % Bangunan Fisik)

6 Km

93 Km

1 Kws (51 Bh)

6 Kws (254 Bh)

-

8 Dokumen

16.545 SR (46 % Pencapaian MDG's)


Program Pengembangan Wajib-Pekerjaan Wilayah Strategis dan Umum cepat tumbuh


Program Pengembangan Wajib-Pekerjaan Kinerja Pengelolaan Air Umum Minum dan Air Limbah


Bab VII - 18

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan TerlaksananyaLaju fasilitasi dan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.penyediaan sanitasi setempat yang memadai dalam rangka pencapaian target MDG's (Unit) Tersedianya sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (KK) Tersedianya Tenaga Kerja konstruksi yang berkualitas (orang)

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara

Tersedianya badan usaha dan lembaga jasa konstruksi yang berkualitas (badan usaha) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium untuk menjamin mutu pelaksanaan konstruksi (paket) Meningkatnya layanan angkutan transportasi

Terkendalinya lalu lintas melalui pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi Terwujudnya percepatan pembangunan, penyusunan dok. Perencanaan, dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur perhubungan

Meningkatnya produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo


143 Unit

666 Unit

-

12 Kawasan

100 Orang

680 orang

50 Badan Usaha

420 Badan Usaha

Program Peningkatan Wajib-Pekerjaan Pembinaan Masyarakat Umum Jasa Konstruksi

Wajib-Pekerjaan Umum


Wajib, Perhubungan

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

Wajib, Perhubungan


Taxiway bandara Terminal bandara Program pembangunan Wajib, (30m x187m); (4.896 m2); Taxiway sarana dan prasarana Perhubungan Kapasitas layanan bandara (30m perhubungan Plbhn Anggrek: 5000 x187m); Apron DWT (120m x 200m); 3 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA, Trase Jalur KA/Pra Design, DED Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT


2 Paket

3 lintasan angkutan perintis

Pemeliharaan WL 1 unit

2500 ton/hr

Program Sarana dan Prasarana Penunjang 23 Paket UPTD Jasa Konstruksi/ Laboratorium Uji Marterial 6 terminal tipe B; 2 Program peningkatan unit layanan pemadu pelayanan angkutan moda; 5 lintasan perintis; 1 unit prototipe bentor standard Pemasangan Faskes Program Pengendalian LLAJ : 5 Ruas Jalan dan Pengamanan Lalu provinsi; Lintas Pemeliharaan: APILL 16 unit, WL 4 unit


3000 ton/hr

Bab VII - 19

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Persentase Kejelasan Memfokuskan Peningkatan11. Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan InfrastrukturProgram PedesaanPerencanaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Mengingkatkan - Mengupayakan - Pembangunan80.00% Wajib-Penataan BappedaUnggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Kesejahteraan Pengembangan Kawasan Pencapaian pengembangan wilayahRakyat. dan kesesuaian Arahan Tata Ruang Ruang Strategis

kawasan strategis cepat tumbuh

Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRWP Persentase kegiatan penataan ruang dan kinerja BKPRD Kabupaten/Kota Ketersedian dokumen rencana rinci tata ruang Ketersediaan Peraturan daerah tentang tata Ruang terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan dalam penyelesaian konflik penataan ruang Meningkatnya ekonomi masyarakat diwilayah tertinggal Meningkatnya sarana dan prasarana dikawasan transmigrasi

Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi Terlaksananya Penempatan masyarakat transmigrasi 9.

TAHUN AWAL 2012

Membangun Kemandirian Desa

12. Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa

- Memfasilitasi Percepatan Pembangunan di desa


-

100.00%

-

6 dokumen

-

3 Keg

-

6 Laporan

5 Paket

5 Paket

0

Jalan 22,8 KM

0 0

Jembatan 84 M 33 Dokumen

0

400 KK

Program Pengendalian Wajib-Penataan Pemanfaatan Ruang Ruang

Bappeda

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Wajib-Penataan Ruang Wajib-Penataan Ruang Wajib-Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

PilihanTransmigrasi


Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

PilihanTransmigrasi


Terwujudnya masyarakat yang mandiri sejahtera

- 6 Kab/Kota - 17,22 %

- 6 Kab/Kota - 9,51%

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

Meningkatnya Kapasitas manajemen perangkat Desa/ Kel

- Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel



Bab VII - 20

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017



2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terwujudnya Laju Desa Investasi, Maju dan Percepatan 3 desa dan 3 3 desa dan 3 Program Peningkatan Wajib Badan Pemberdayaan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Mandiri kelurahan kelurahan Partisipasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Dalam Pembangunan

10.

BIDANG URUSAN SKPD

Meningkat dan 13. Pembangunan berkembangnya Infrastruktur Infrastruktur Desa Desa

- Terfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Desa

Terwujudnya pembangunan Infrastruktur di perkampungan kumuh/miskin di 150 Desa tertinggal

-

Tersedianya Program Pembangunan infrastruktur dasar Desa Tertinggal bagi desa tertinggal di 80 desa di 5 Kab

Masyarakat dan Desa

Pembangunan Desa Tertinggal



Wajib-Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Misi II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan 1.

2.

3.

4.

Meningkatnya kualitas pendidikan Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini

Peningkatan kualitas pendidikan

pemerataan - Meningkatkan dan mutu serta pemerataan Meningkatnya APK PAUD akses penyelenggaraan PAUD. - Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur Meningkatnya Kualitas dalam pelayanan publik Layanan PAUD

Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C Mengembangkan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD - Mengupayakan pendidikan gratis - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah - Mendorong peningkatan mutu Pendidikan - Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal)

Meningkatnya APK SMA/MA dan SMK dan APM SMA/MA dan SMK

APK PAUD : 80,05%

Program Perluasan Akses PAUDNI

Program Peningkatan 400 Lembaga PAUD Mutu dan Tata Kelola PAUD

-

390 PTK PAUD

2,570 PTK PAUD

APK 73,60% APM 56,40%

Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

APK 98,09% Program Perluasan APM 83,05% Akses Dikmen

Meningkatnya kualitas dan relevansi layanan pendidikan Menengah (% kelulusan UN SMA/MA/SMK)

-

Meningkatnya kompetensi pengelola Sekolah

0

Wajib-Pendidikan Program Peningkatan 49 Kepsek SMA dan Tata kelola/Manejemen 45 Kepsek SMK Dikmen


0

Program Pemetaan PTK Wajib-Pendidikan 4 dokumen (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)


Tersedianya database PTK dalam rangka pengembangan kompetensi Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi PTK


APK PAUD : 52,50%

-

Program Peningkatan 99.90% Mutu dan relevansi Dikmen

Jumlah Guru Kualifikasi UT dan UNG 5.150 Org, PTK berprestasi 224 org, Kompetensi 960 org

Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK

Wajib-Pendidikan


Bab VII - 21

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensistandar Kewilayahan, Unggulan mutu Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Dinas Pendidikan, - Meningkatkan Wajib-Pendidikan Potensi SD : 999 sekolah Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. kurikulum pendidikan yang Kebudayaan, Pemuda terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. Peningkatan sarana prasaran pendidikan

Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Meningkatnya Kinerja PTK

Peningkatan status sekolah Meningkatnya kompetensi (SSN, SBI dan ISO 9000) Pengawas Pendidikan - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi

Menigkatnya Kompetensi PTK PNF Meningkatnya jumlah peserta Ujian nasional (jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK)

- Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan

penuntasan - Melestarikan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain - Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik


Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat Meningkatnya kompetensi pengelola PNF Bagi BPKB dan SKB se Provinsi Gorontalo Meningkatnya keterampilan Pemuda putus sekolah dan menurunnya angka tuna aksara

Meningkatnya SDM yang berkualifikasi Ahli Madya di bidang IT, di bidang THP dan di bidang MPP

Kurikulum KTSP

-

SMP : 370 sekolah SMA : 49 sekolah SMK : 45 sekolah

Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013

Jumlah Guru Non PNS Program Peningkatan : 4.947 guru, Kesejahteraan dan Guru Non Sertifikasi : Perlindungan PTK 7.042 guru

150 Org

150 Org

Program Kepengawasan Pendidikan

360 Org

2.830 Org

Peningkatan Mutu PTK PNF (UPTD BPKB)

Jumlah Peserta ujian Jumlah Peserta ujian SD/MI : 25,337, SD/MI : 186,567, Program SMP/MTs : 19.648, SMP/MTs : 144.678, Penyelenggaraan Ujian SMA/MA : 9.205, SMA/MA : 67.775, Nasional SMK : 5,571 SMK : 46,081 50 Org

100 Org

Program Peningkatan 370 Org Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Program Peningkatan 530 Org Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

dan Olahraga

Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Life Skill = 150 org, Life Skill = 1.520 org, Program Peningkatan Buta Aksara = 1000 Buta Aksara = 9000 Keterampilan Pendidikan org org Non Formal

308 Mhs

758 Mhs

Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

Bab VII - 22

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Infrastruktur Unggulan akses pendidikan Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan APK SD : 112,75 Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Dinas Pendidikan, - Memperluas Wajib-Pendidikan Potensi APK SD 111,04 % Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. % APK SMP : Kebudayaan, Pemuda Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar

pemerataan, - Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar. - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang

Meningkatnya kualitas dan relevansi layanan pendidikan Dasar (% kelulusan UN SD/MI, SMP/MTs)

Meningkatnya kapasitas dan keterampilan Pemuda

Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pemuda - Mengoptimalkan peran PPLP/Training center Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif

- Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan KB


APK SMP 96,96 % Program Perluasan 98,25 % APM APM SD 96,37 % Akses Pendidikan dasar SD : 98,80 % APM SMP 69,99 % APM SMP : 80,15 % SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,76%

Meningkatnya jumlah atlit berprestasi cabang olahraga binaan PPLP

Program Peningkatan SD/MI : 100%, Mutu dan relevansi SMP/MTs 99,70% Dikdas

SD : 999 org, SMP Program Peningkatan - : 370 org, PK-LK : 8 Tata kelola/Manejemen org Dikdas

Meningkatnya kompetensi pengelola satuan pendidikan

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami dan menguasai olahraga tradisional Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar yang berprestasi dalam bidang olahraga

5

TAHUN AWAL 2012

dan Olahraga Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


40 Org

Wajib-Pemuda dan Dinas Pendidikan, Program Pengembangan Olahraga Kebudayaan, Pemuda 616 Org kapasitas dan dan Olahraga keterampilan Pemuda

135 Org

Wajib-Pemuda dan Dinas Pendidikan, Program Pengembangan Olahraga Kebudayaan, Pemuda 610 Org dan pelestarian dan Olahraga Olahraga Tradisional Wajib-Pemuda dan Dinas Pendidikan, Olahraga Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

415 Org

Program 3.300 Org Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

124 Org

Wajib-Pemuda dan Dinas Pendidikan, Program Pembinaan dan Olahraga Kebudayaan, Pemuda 1.566 Org Peningkatan Prestasi dan Olahraga Pemuda

45 Org

Wajib-Pemuda dan Dinas Pendidikan, Program Pembinaan dan Olahraga Kebudayaan, Pemuda 340 Org Pemasyarakatan dan Olahraga Olahraga

Meningkatnya kualitas Bayi 18418, Bumil pelayanan kesehatan ibu dan 20260, Bulin/bufas anak 19339

- Bayi 21945, - Bumil 24140, - Bulin/bufas 23043

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VII - 23

TARGET NO.

1 6

7

8

9

10

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Menurunnya angka kesakitan Meningkatkan ketersediaan, MeningkatnyaLaju kualitas Peningkatan Dengan Mengakselerasi Cerdasdan Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.pelayanan kesehatan anak akibat penyakit menular danSecara pemerataan Pelayanan Kesehatan tidak menular keterjangkauan obat dan balita Anak Balita alat kesehatan serta - Perbaikan Gizi Masyarakat Balita 22769 Wajib-Kesehatan Dinas Kesehatan Balita 27404 menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Meningkatkan pembiayaan - Pengendalian Penyakit pembangunan kesehatan, Menular serta penyakit tidak terutama untuk mewujudkan menular diikuti Penyehatan Jaminan Sosial Kesehatan lingkungan Nasional

Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin Meningkatnya perilaku hidup Meningkatnya - Pengembangan Sistem bersih dan sehat (PHBS) pemberdayaan masyarakat, Jaminan Kesehatan pada rumah tangga swasta dan masyarakat Masyarakat melalui pelayanan madani dalam pembangunan kesehatan gratis kesehatan Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan - Peningkatan ketersediaan, tenaga kesehatan di daerah pengembangan dan keterjangkauan, pemerataan, tertinggal, terpencil, pemberdayaan SDM keamanan, mutu dan perbatasan dan kepulauan Kesehatan yang merata dan penggunaan obat serta (DTPK) bermutu pengawasan obat dan makanan Seluruh kabupaten/Kota Meningkatkan manajemen - Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan standar kesehatan yang akuntabel, dan penanggulangan bencana pelayanan minimal (SPM) transparan, berdayaguna & krisis kesehatan dan berhasilguna - Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier - Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan


Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Balita Gibur 500 - Bumil KEK 3039

- Balita Gibur 500 - Bumil KEK 3621

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Wajib-Kesehatan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

Penderita Gangguwan Penderita Gangguwan Program Peningkatan Jiwa 119 Jiwa 170 Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

92,83%

Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan sarana produksi & distribusi obat, makanan dan bahan berbahaya

55,00%

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

598.475 Jiwa

Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan promosi kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan

- PONED 16 Pkm - PONEK 2 RS

73.50

45%

74%

99%

67,5%

791.681 Jiwa

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Wajib-Kesehatan Menular dan tidak menular - PONED 21 Pkm Program Pembinaan Wajib-Kesehatan - PONEK 5 RS Upaya Kesehatan 80

75%

95

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kapacity Building SDM Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VII - 24


TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan MeningkatnyaLaju koordinasi dan Percepatan Program Standarisasi 90% Pembangunan Infrastruktur 95% Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.keterpaduan perencanaan, Pelayanan Kesehatan pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Misi III : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. 1.

2.

3. 4.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam

Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam

- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan

Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET Gopandang Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan

Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton) 290,588

Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha) Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton) Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha) Meningkatnya Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton) Meningkatnya Produktivitas Kedelai (ku/ha) Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn) Peningkatan Produksi Buah buahan 2 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 % per Tahun (Kg) Penerapan Jaminan Mutu dan Standarisasi Pertanian (Pelaku Usaha) Pengembangan kelembagaan usaha investasi dan promosi (unit)


Program Peningkatan Produksi dan 338,620 Produktivitas Pertanian

53.49

58.84

656,864

1,013,914

48.46

55.22

2.247

13.40

16,551

19,188

16,852

17,667

12,952

14,300

186,400

195,915

25

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pilihan-Pertanian


2,550

12.53

2

Pilihan-Pertanian

Program Peningkatan 12 Nilai Tambah Hasil Pertanian 75

Bab VII - 25


TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Menurunnya kehilangan hasil Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.produksi pada saat 0,2 0,2 pascapanen (%) Meningkatnya jumlah sarana produksi pasca panen tanaman pangan dan hortikultura (unit) Penyediaan Sarana Pupuk dan Pestisida(ha) Meningkatnya penggunaan sarana alsintan (unit) Meningkatnya perluasan areal lahan basah (ha) Tersedianya benih sumber unggul dan bersertifikat padi sawah (Kg) Tersedianya benih sumber unggul dan bersertifikasi Jagung (Kg) Menekan Luasan yang Terserang OPT dan DPI maksimal 5 % dari luas tanam/tahun Meningkatnya penggunaan benih bersertifikasi dan bermutu (%) Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton); Meningkatnya Pendapatan Nelayan (Rp/bln) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) - Produksi Ikan (Ton) - Produksi Rumput Laut (Ton) Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya (Rp/bln) Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir (Rp/bln) Meningkatnya wilayah perairan bebas ilegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)


900

1,321

1000

2,000

7 700

Program Penyediaan dan Pengembangan 92 Prasarana dan Sarana Pertanian

1,151,279

4.9 75

85,815

Program Perlindungan 3.0 tanaman pangan dan Hortikultura

Pilihan-Pertanian

Pilihan-Pertanian

Pilihan-Pertanian 80 Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pengembangan Pilihan-Kelautan 126,036 Perikanan Tangkap dan Perikanan

1,945,558

2,910,225

133,340

205,139

UPT - BBTPH

UPT - BPTPH

UPT - BPSBTPH

Dinas Perikanan dan Kelautan

Program Pengembangan Pilihan-Kelautan Perikanan Budidaya dan Perikanan


Program Pemberdayaan Pilihan-Kelautan Ekonomi Masyarakat dan Perikanan Pesisir


Program Pemberdayaan Pilihan-Kelautan Masyarakat Dalam dan Perikanan Pengawasan dan 82.23 Pengendalian Sumberdaya Kelautan


26,668

41,028

106,672

164,111

1,662,465

2,500,000

1,945,558

2,910,225

77.23


5,612 Program Pengelolaan 1,550,630 Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura 1,573,597

1437537

Pilihan-Pertanian

Bab VII - 26


TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan MeningkatnyaLaju pendapatan Optimalisasi Pilihan-Kelautan Dinas Perikanan dan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.pengolah dan pemasar ikan 2,500,000 3,673,300 Pengolahan dan dan Perikanan Kelautan (Rp/bln) Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn) Tersedianya akses sarana produksi perikanan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar ikan (Wilayah) Tersedianya data uji mutu ikan yang akan dipasarkan dan di konsumsi (data uji) Meningkatnya pengetahuan pengolahan ikan tentang mutu hasil perikanan (orang)

46.93

Peningkatan Produksi Daging (sapi,kambing & Ayam) Pertambahan Luas Areal Tebu (Ha) Produksi tebu Pertambahan luas areal cengkih (Ha) produksi cengkih Pertambahan Luas Areal Kelapa dalam (Ha) produksi kelapa dalam Pertambahan Luas Areal Kakao (Ha) produksi kakao


Program pelayanan sarana produksi 6 Perikanan

6

40 Org

600 Org

1

2 25

4 1 191,223 86,077 1,104,859 5,905,857

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis

UPTD Taksi Mina bahari

UPTD PPMHP

Pilihan-Kelautan dan Perikanan

UPTD BPBIAT


UPTD BPBILP

50 Program Peningkatan 2.5 Produksi & Pelayanan Teknis Program peningkatan 232.652 ekor populasi dan produksi ternak dalam 99. 787 ekor mendukung swasembada daging 2.222.266 ekor

Pilihan-Pertanian

Dinas Peternakan dan Perkebunan

Pilihan-Pertanian


8.367.443 Kg/Thn

1,764

2.116 Ha

30,195

31.579 Ton

8,880

11.121 Ha

910


Program Pembinaan dan Pilihan-Kelautan 100 Pengujian Mutu Hasil dan Perikanan Perikanan

50

Meningkatnya Produksi Benih Unggul (Juta ekor) meningkatnya Produksi Calon Induk Unggul (paket) Terbentuknya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Meningkatnya Produksi Benih unggul (Juta ekor) Peningkatan Populasi Ternak Sapi Peningkatan Populasi ternak Kambing Peningkatan Populasi ternak Ayam

58.1

Pemasaran Hasil Perikanan

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

914 Ton

65,644

67.818 Ha

62,369

62.525 Ton

12,928

15.599 Ha

3,923

4.079 Ton

Bab VII - 27

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulandan optimalisasi pengendalian Pengendalian Pilihan-Pertanian Potensi Dinas Peternakan 0% Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.dan perlindungan tanaman OPT tanaman Perkebunan perkebunan

perkebunan

Meningkatnya penyediaan (PAH-ASUH) penjaminan keaman pangan asal hewan

-

85% PAH ASUH

Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan

Pengembangan Kelompok Peternakan

-

3881 Kelompok

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis

80%

Meningkatnya Produk, Produktifitas dan mutu produk hasil peternakan Tersedianya bibit unggul ternak sapi (Ekor). Tersedianya bibit unggul ternak Kambing (Ekor). Tersedianya bibit unggul ternak Ayam Buras(Ekor). Lab. Keswan dan Renovasi UPTD Perbibitan/ Pengembangan Ternak Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan Tersedianya Dokumen analisis dan peta daerah rawan pangan Terfasilitasinya penanganan daerah rawan pangan Tersedianya Cadangan pangan di tingkat masyarakat Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan didaerah


Program Pencegahan dan Penanggulangan 10% penyakit ternak Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Program Peningkatan Pengolahan dan 15 35 Kelompok Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan 20 290 Teknologi Peternakan

-

170

-

901,000 71.3

3 dokumen

-

2800 KK

73.78%


Pilihan-Pertanian


Pilihan-Pertanian


Pilihan-Pertanian


Pilihan-Pertanian

Pembangunan/Rehabilit Pilihan-Pertanian 100% asi Sarana dan Prasarana (DAK) Program Pengembangan Pilihan-Pertanian 100.0 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

2 dokumen

-

Pilihan-Pertanian

Program Pilihan-Pertanian 30 ton Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

UPTD Perbiitan Ternak Wonggahu

UPTD Perbiitan Ternak Wonggahu Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung

Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung

100%

Bab VII - 28

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terfasilitasinya Lembaga Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam upaya stabilisasi harga Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Tersedianya dokumen hasil uji pangan segar Tersedianya Paket inovasi Teknologi hasil pengkajian dan Pengembangan jagung Terdiseminasinya paket informasi jagung Penyebaran informasi inovasi teknologi jagung

1 Kelompok

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh dan Petani dalam bidang pertanian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok : - Kelompok Pertanian - Kelompok Perikanan - Kelompok Kehutanan Meningkatnya Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

- Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan.


Meningkatnya Usaha Pengelolaan Hasil Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

11 Kelompok

Pilihan-Pertanian


1 dok

Program pengembangan 88.5 penganekaragaman konsumsi dan 6 dok keamanan pangan

-

Program Pengkajian dan 8 Paket Teknologi Informasi

Pilihan-Pertanian


-

12 Paket informasi Pilihan-Pertanian


Pilihan-Pertanian

Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Bakorluh

69.4

-

Jumlah pelatihan dan pembelajaran

5.

TAHUN AKHIR 2017

-

Program Pengembangan 40 RAGAM Informasi dan INFORMASI Kerjasama Program Pelatihan dan 3 KALI DIKLAT Pembelajaran

106 orang

7519 Orang

100%

100%

28 Kelompok 149 Orang

Dokumen, Sosialisasi, Pencadangan KPH/HTR Gorontalo dan Kelompok PUMSHP

535 Kelompok 100 Kelompok 120 Kelompok 1154 Orang

Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Pilihan-Pertnaian, Perikanan & Kelautan dan Kehutanan

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


Bakorluh


Bakorluh

Pencadangan Program Pemanfaatan KPH/HTR , potensi sumberdaya Rancangan Tahura, hutan RKTPGorontalo dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, RKTP serta ISDH

Pilihan-Kehutanan

Dinas Kehutanan & ESDM

Bab VII - 29

TARGET NO.

1 6.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Peningkatan pengelolaan Sisa Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Memfokuskan Peningkatan Potensi Kewilayahan, Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan - Mengupayakan penyelamatan Mendorong Menurunnya Tingkat Perlindungan Pilihan-Kehutanan Potensi Dinas Kehutanan & Hasil Pertanian (Zero WasteSecara ) Menrunnya Tingkat Hutan dan Konservasi Dengan Mengakselerasi Cerdas Terhadap Pencapaian Rakyat.Kerusakan Hutan Akibat danauKesejahteraan limboto. ESDM untuk produk-produk yang Turun 10% Kerusakan Hutan Alam Perambahan, Kebakaran, mempunyai nilai tambah 20% dan Pembalakan Liar tinggi - Meningkatnya ketaatan Penanaman dalam Rangka Program Rehabilitasi Pilihan-Kehutanan Dinas Kehutanan & Rehabilitasi Hutan 300 ha pemrakarsa kegiatan dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan hutan & lahan ESDM 600 ha pengelolaan lingkungan - Terjadinya peningkatan Menurunnya Tingkat Program Rehabilitasi Pilihan-Kehutanan Dinas Kehutanan & Menurunnya tingkat dan Perlindungan Hutan kapasitas pemrakarsa Kerusakan Hutan Akibat ESDM Kerusakan Hutan kegiatan dalam pengelolaan Perambahan, Kebakaran, 60% dan RHL 78.950 lingkungan dan Pembalakan Liar serta ha Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Terbangunnya ketaatan Tertibnya Penatausahaan Program Pembinaan dan Pilihan-Kehutanan Dinas Kehutanan & 1 Keg 1 Keg pemrakarsa kegiatan dalam Hasil Hutan pada Industri Penerbitan Industri Hasil ESDM pengelolaan limbah B3 Kehutanan Hutan - Meningkatnya indeks kualitas - Meningkatnya pemahaman Program Pembinaan dan Pilihan-Energi & Dinas Kehutanan & - 1 kegiatan lingkungan aparat dan pelaku usaha Pengawasan Bidang Sumber Daya ESDM 7 kegiatan Bimbingan Bimbingan teknis (60 pertambangan terhadap Pertambangan, Mineral teknis (450 org) pengelolaan pertambangan org) Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan - Meningkatnya kontrol - Meningkatnya kepatuhan - 136 Dokumen - 32 IUP & 2 KK terhadap pengelolaan air pemegang ijin usaha Laporan triwulan dengan 892 Dokumen Pengelolaan Air Tanah sungai

pertambangan (IUP) dan 2 Kontrak Karya (KK) - Terbangunnya upaya - Meningkatnya jumlah pengelololaan lingkungan oleh database potensi mineral kegiatan PETI logam dan batuan

Laporan Triwulan - 1 Laporan Survey Potensi Mineral Logam

- 6 Laporan Survey Potensi Batuan dan 9 Laporan Survey Potensi Mineral Logam - 9 Laporan Survey Potensi Air Tanah / CAT

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH - Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pelestarian wilayah pesisir dan laut - Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan - Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup

- Meningkatnya jumlah - 1 Laporan Survey database potensi sumber Potensi Air Tanah daya air tanah Terpenuhinya Kebutuhan Air 1 Sumur Bor didaerah 32 Sumur Bor di daerah sulit air sulit air didaerah sulit air Terpenuhinya Kebutuhan Listrik untuk Masyarakat 2000 RTM 7000 RTM Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Pemeliharaan 137 Unit PLTS

- Meningkatnya kualitas air sungai

Terpenuhinya Kebutuhan, Distribusi dan HET BBM bagi Masyarakat

konversi 2 Kab, Pengawasan BBM 6 Kab/Kota


Program Pembinaan dan Pilihan-Energi & Pengembangan Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral Ketenagalistrikan

Dinas Kehutanan & ESDM

Pemeliharaan 1943 Unit PLTS, 5 Unit PLTMH, Pengelolaan dan Pengawasan 1 IUP Pabum Pengawasan dan Konversi 6 Kab/Kota, Konversi LPG 6 Kab/Kota

Bab VII - 30

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensikualitas Kewilayahan, Mendorong Investasi, Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan - Meningkatnya air MeningkatnyaLaju indeks kualitas Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram pengendalian Urusan WajibBadan Lingkungan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Rakyat.lingkungan hidup di Provinsi danauKesejahteraan limboto pencemaran dan Lingkungan Hidup Gorontalo - Meningkatnya kualitas air laut Meningkatnya tingkat diwilayah Teluk Tomini dan ketaatan pemrakarsa laut sulawesi kegiatan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan - Meningkatnya kualitas udara perkotaan

Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi Gorontalo - Meningkatnya kualitas emisi Meningkatnya kualitas data yang di hasilkan oleh industri dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik - Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan - Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan - Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan


Tersedianya model pengembangan TTG di Provinsi Gorontalo

Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana operasional UPTD TPA Talumelito (Paket) Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Orang)

76

18 usaha/kegiatan

20 orang aparatur/200 orang masyarakat

100%

90

kerusakan lingkungan Hdiup Program peningkatan Urusan Wajibpengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup 128 usaha/kegiatan bagi usaha atau kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 160 orang aparatur/1650 orang aparatur dan masyarakat dlm masyarakat pengelolaan lingkungan hidup Program Peningkatan data dan Informasi 100% sumber daya alam dan lingkungan hidup

Urusan WajibLingkungan Hidup

Urusan WajibLingkungan Hidup

Program Pengembangan Urusan WajibTeknologi Tepat Guna Otda 1 model

1 Pickup,Tools 1 set

-

22 model

1 Pickup,Tools 1 set, Program Pengembangan Wajib-Pekerjaan Umum Toolset + Peralatan Kinerja Pengolahan Bengkel, Backhoe Persampahan Loader 1 Unit, Dump Truck 4 Unit

Hidup dan Riset Daerah

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah UPTD TPA Talumelito

3.000 Orang

Bab VII - 31

TARGET NO.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan Ataskehidupan Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Mengembangkan nilai-nilaiEkonomi religi, dalam beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan Misi IV : Memfokuskan Dengan Mengakselerasi Cerdas Terhadap Kesejahteraan Rakyat. terhadap anak, termasukSecara issue kesetaraan genderPencapaian dalam pembangunan 1.

Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Pemberdayaan sosial, Kemitraan Sosial, Partisipasi Sosial, Jaminan Sosial dan Advokasi Sosial.

- Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.

Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3.

4

Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk sarana ibadah

Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah

Membangun Museum Gorontalo

- Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan - Meningkatkan pagelaranpagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal. - Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi.

- Mendorong upaya melestarikan budaya gorontalo melalui pembangunan museum dan pembinaan seni budaya


Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat

39 KK

Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

165 org

Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Keagamaan, Adat dan Budaya

529 KK Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

10 lembaga/ 64 org

63

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

1750 org Program Rehabilitasi Sosial

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

97 lembaga/ 70 org Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

88

Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Wajib-Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Program Pengembangan dan Olahraga 230 Org Nilai Budaya

Meningkatnya jumlah siswa/pemuda yang memahami Adat Istiadat Gorontalo

20 Org

Tersedianya pengelola cagar budaya di Gorontalo

50 Org

Program Pemeliharaan 1,650 Org Sejarah dan cagar budaya Gorontalo

Tersosialisasinya seni dan tari budaya daerah Gorontalo

80 Org

Program Promosi 550 Org Keragaman Budaya Gorontalo

Tersedianya sarana prasarana kebudayaan

Terbangunnya dinding gedung museum (45%)

Urusan WajibBiro PP & Kesra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program penyediaan 1 Gedung (100%) sarana dan prasarana Kebudayaan

Wajib-Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Wajib-Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Wajib-Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Bab VII - 32

TARGET NO.

1 5

6

7

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensipartisipasi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturPeningkatan Pedesaan Kualitas Sekaligus Mengembangkan Potensi Meningkatnya nilai indikator Meningkatkan kapasitas - Meningkatkan MeningkatnyaLaju persentase Urusan WajibBiro PP &Unggulan Kesra Denganhidup Mengakselerasi Cerdas dan Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.pemenuhan hak ekonomi, kualitas perempuan Secara kelembagaan perempuan dalam dalam Hidup Perempuan dan Pemberdayaan memberdayakan SDM membagun daerah melalui sosial, politik dan lingkungan Penguatan Perempuan dan 20% 45% perempuan bidang Pemerintahan dan hidup perempuan Kelembagaan Perlindungan Anak Politik dalam pengambilan Pengarusutamaan keputusan Gender Tingkat ketahanan dan Peningkatan peran - Meningkatkan taraf Program Tim Penggerak Urusan Wajib Badan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga perempuan di parlemen dan pendidikan dan kesehatan Pembinaan Bidang Masyarakat & PDT menuju keluarga sehat dan birokrasi serta bidang Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan berkualitas termasuk Pembangunan lainnya utk Perempuan/ TP. PKK 6 Kab/Kota peningkatan peran serta mempertinggi kualitas hidup Pemberdayaan perempuan dalam dan sumber daya kaum Masyarakat dan mewujudkan kesetaraan dan perempuan Desa keadilan gender Menurunnya angka tindak Menurunkan Tindak - Meningkatkan gerakan anti Menurunnya kasus terhadap Program Perlindungan Urusan Wajib Biro PP & Kesra kekerasan dan diskriminasi Kekerasan Terhadap kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan Perempuan, Bidang terhadap Perempuan dan Perempuan dan Anak perempuan dan anak dan anak (%) Kesejahteraan dan Pemberdayaan 80% 30% Anak Meningkatkan kesejahteraan Perlindungan Anak Perempuan dan perlindungan anak - Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT

Misi V : Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. 1.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat

2.

Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota

3.

Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

- Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

- Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah.


Tersusunnya Ranperda APBD 6 Kab/Kota Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku

6 Kab/Kota

Pembinaan dan Fasilitasi Wajib-Otda, PUM, Dinas Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Adm. Keu. Daerah, Asset Daerah Kab/Kota Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.5 Trilyun pada tahun 2017

Rp. 933.169 Milyar

Rp. 1.5 Trilyun

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

Wajib-Otda, PUM, Dinas Keuangan dan Adm. Keu. Daerah, Asset Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

WDP

WTP

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Wajib-Otda, PUM, Dinas Keuangan dan Adm. Keu. Daerah, Asset Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab VII - 33

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Percepatan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan - Melakukan pembinaan MeningkatnyaLaju sikapInvestasi, dan 200Pembangunan Orang 995 orang Program Pengembangan Wajib-Kesatuan Badan Kesbangpol Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.perilaku masyarakat yang kesadaran berbangsa dan Wawasan Kebangsaan Bangsa dan Politik bernegara serta cinta tanah air - Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat

- Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas

berlandaskan Pancasila, UUD 1945, berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air - meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat

15.700 Orang

- Pelaksanaan Pilpres, PILEG dan pilkada yang aman dan lancar Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi adanya aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat yg bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas

100%

Wajib-Kesatuan Badan Kesbangpol Bangsa dan Politik

-

825 Orang

Peningkatan ketahanan Wajib-Kesatuan Badan Kesbangpol sosial dan ketahanan Bangsa dan Politik budaya masyarakat

1000 Orang

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi adanya aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat yg bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas

-

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN)

Meningkatnya peran KOMINDA dan TPGKDN dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib dan kondusif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah Meningkatnya dan berdayanya forum2 (FPK)

100%


Program Pendidikan Politik Masyarakat

100%

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya - Meningkatkan toleransi dan Meningkatnya peran kerukunan antar umat konstruktif masyarakat beragama sebagai mitra pemerintah sehingga mampu memberikan sumbangsih terhadap percepatan pembangunan (FKDM)

12.290 Org

-

200 Org

100% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

800 orang

1.225 Orang

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wajib-Kesatuan Bangsa dan Politik



Program Peningkatan Wajib-Kesatuan Badan Kesbangpol Pemberdayaan Bangsa dan Politik Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

Bab VII - 34

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur PedesaanPerencanaan Sekaligus Mengembangkan Potensi - Peningkatan kualitas Persentase peningkatan 100% 100% Program Wajib BAPPEDAUnggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.kualitas Perencanaan perencanaan berbasis melalui Pembangunan Daerah Perencanaan integrasi sektoral dan SDM

Pembangunan Daerah

Pembangunan

Persentase tercitanya program ekonomi yang terarah, terintegrasi, seniergis dan berkesinambungan Persentase tersedianya arah kebijakan lintas kementerian, pembangunan ekonomi daerah yang sinergis dengan Kab/Kota Persentase arah kebijakan pembangunan, infrastruktur, perhubungan, perumahan, pemukiman Persentase kerjasama daerah

- Mempercepat akselerasi pembangunan melalui penyediaan lahan

- Memfasilitasi kinerja kepala dan wakil kepala daerah dalam mempercepat pembangunan daerah


peningkatan pembangunan

Persentase tersusunnya dokumen data/informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se- Provinsi dan Kab/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan Terwujudnya bidang-bidang tanah yang berkekuatan 6 bidang hukum tetap

50%

80%

Program Peningkatan Wajib Perencanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembangunan

BAPPEDA

50%

85%

Program Peningkatan Wajib Perencanaan Perencanaan Pembangunan Sosial Pembangunan dan Budaya

BAPPEDA

Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup Program Kerjasama Pembangunan

Wajib Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

Wajib Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

Program Pengembangan Wajib Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA

-

85.00%

50%

Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah

2 Dok

14 Dok

Tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur 14 Ha,3.895,96 m PemProv. Gtlo Terlaksananya pelayanan kedinasan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 20 kali;1 dokumen LPPD; 17 kali kunjungan

124 bidang

Program Pensertifikatan Wajib - Pertanahan Biro Pemerintahan Tanah-tanah milik Pemprov Gorontalo Program Pembebasan Tanah

Wajib - Pertanahan Biro Pemerintahan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 220 kali koordinasi, Kepala Daerah/Wakil 11 dokumen LPPD; Kepala Daerah 187 kali kunjungan

Wajib-Otda, PUM, Biro Pemerintahan Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1035,2 Ha 9.510,96 m

Bab VII - 35

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan TerlaksananyaLaju rapat Pembinaan Wajib-Otda, PUM, Potensi Biro Pemerintahan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.koordinasi penyelenggaraan Atas Penyelenggaraan Adm. Keu. Daerah, pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo

- Mendorong penataan wilayah dengan penetapan administrasi kependudukan, penetapan batas wilayah dan fasilitasi pembentukan wilayah otonom baru

Tercapainya pemasangan pilar batas dan ketetapan luas wilayah Provinsi dan Kab./Kota

- Terselenggaranya fasilitasi terbentuknya daerah otonom baru; pembinaan terhadap daerah otonom baru

- Mendorong penegakan hukum melalui fasilitasi penyusunan dan diseminasi peraturan daerah dan perundangundangan

5 Pilar (Kab. GtloGorut)

84 kali rapat koordinasi

9 Daerah Otonom

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengelola kependudukan dan capil Kab./Kota, dan aparat desa Se- Prov. Gtlo - Terwujudnya sinkronisasi program kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Terlaksananya konsultasi, Monev bidang kependudukan & capil - Tersedianya data penduduk 1 Dokumen potensial pemilih (DP4) pilgub

586 orang peserta

Terbentuknya Produk Hukum Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Menjunjung Supremasi Hukum

Perda 10 Pergub / SK 300

3 kali pendampingan/ Advokasi Sengketa Hukum

Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program Penataan Wilayah Provinsi


Program Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru


Program Penataan Administrasi Kependudukan

Wajib Biro Pemerintahan Kependudukan dan Capil

275 Pilar

-

Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Memahami Penyelesaian Masalah/ Sengketa Hukum



175 orang peserta 103 kali monev 2 Dokumen

Perda 50 Pergub Program Penataan / SK 1.500, 4 kali Peraturan PerundangSosialisasi Undangan

28 kali pendampingan/ Advokasi Sengketa Hukum, 1 kali BIMTEK

Program Fasilitasi dan Advokasi Hukum

Wajib-Otda, PUM, Biro Hukum dan Adm. Keu. Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Wajib-Otda, PUM, Biro Hukum dan Adm. Keu. Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab VII - 36

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan Wajib-Otda, PUM, Potensi Biro Hukum dan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. Adm. Keu. Daerah, Organisasi Terciptanya Memorandum of 79 MoU dan PK, 4 Perangkat Daerah, Understanding (MoU) dan 9 Mou Program Pengkajian Perjanjian Kerjasama (PK) yang Berkualitas

9 Pk

Terwujudnya Penyamaan Persepsi dan Sinkronisasi Aksi terhadap Penanganan Pelanggaran Peraturan Peundang-Undangan

62 PPNS

Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Manusia

3 kegiatan

Meningkatnya Kualitas Organisasi Perangkat Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kapasitas OPD


-

kali Bimbingan Teknis Kerjasama (BIMTEK)

388 PPNS, 4 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)

5 SOP 0 SPM

-

Wajib-Otda, PUM, Biro Hukum dan Adm. Keu. Daerah, Organisasi Program Pembinaan Perangkat Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Kepegawaian Dan Sipil (PPNS) Persandian Wajib-Otda, PUM, Biro Hukum dan Adm. Keu. Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

9 Kegiatan, 7 kali RAKOR

Program Pemenuhan dan Perlindungan HAM

20 Usulan SKPD, 4 Dokumen ANJAB

Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan

Wajib-Otda, PUM, Biro Hukum dan Adm. Keu. Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah


8 Dokumen, 4 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)

-

Kepegawaian Dan Persandian

147 SOPSKPD, 63 SPM

33 Usulan SKPD

Bab VII - 37

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Infrastruktur Pedesaan Kapasitas Sekaligus Mengembangkan Unggulan - Mendorong peningkatan MeningkatnyaLaju TataInvestasi, Percepatan Pembangunan 80% 100% Peningkatan Wajib-Otda, PUM, Potensi Sekretariat DPRD Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian fungsiKesejahteraan DPRD melalui Rakyat.Persidangan DPRD Lembaga Perwakilan Adm. Keu. Daerah, ketentuan peraturan yang berlaku

- Mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam fasilitas pelayanan fungsi DPRD

- Memfasilitasi kinerja kepala dan wakil kepala daerah serta mendorong penyebaran informasi potensi daerah di Jakarta dan sekitarnya dalam mempercepat pembangunan daerah

Rakyat Daerah

Meningkatnya Kemampuan SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Gorntalo.

100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Wajib-Otda, PUM, Sekretariat DPRD Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Terfasilitasinya Pagelaran Seni Budaya Gorontalo Di Jakarta

3 Keg

3 Keg

Program pengembangan Wajib-Otda, PUM, Kantor Perwakilan pemasaran pariwisata Adm. Keu. Daerah, Provinsi di Jakarta Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Terfasiliyasinya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah di Jakarta

55%

80%

Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Wajib-Otda, PUM, Kantor Perwakilan Adm. Keu. Daerah, Provinsi di Jakarta Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

-

65%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


40%

65%

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media


Terfasilitasinya kegiatan promosi di pusat

Terfasilitasinya kerjasama dengan Media Masa di pusat


80%


Bab VII - 38

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pedesaan Sekaligus Mengembangkan - Mendorong peningkatan Terselenggaranya - Pembangunan InfrastrukturProgram Pencegahan Wajib-Otda, PUM, Potensi Unggulan BPBD Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Pencegahan Dan kemampuan daerah dalam Dan Kesiapsiagaan Adm. Keu. Daerah, kesiapsiagaan, penanggulangan dan rehabilitasi/rekonstruksi dampak bencana daerah

Kesiapsiagan Dalam Menghadapi Bencana

Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu, dan menyeluruh di daerah

Terselenggaranya penanganan tanggap darurat secara terpadu dan menyeluruh di daerah Bencana Terselenggaranya Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu

6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana)

Program Penanggulangan 6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana Bencana)

-

Wajib-Otda, PUM, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

BPBD

Program Kedaruratan Dan Logistik


BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi


BPBD




-

45%

Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI

Wajib-Otda, PUM, Sekretariat KORPRI Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Presentasi kegiatan yang diikuti

-

45%

Program Peningkatan Mental Rohani melalui Olahraga, Seni Budaya dan Agama


Presentasi optimalisasi pelayanan Korpri

-

55%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.


- Mendorong peningkatan Meningkatnya pemahaman pelayanan PNS sebagai abdi paradigma korpri negara dan masyarakat melalui Pembinaan mental dn rohani, seni, budaya dan olahraga



6 Kab/Kota

Bab VII - 39

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan - Mendorong peningkatan MeningkatnyaLaju Kinerja Peningkatan Wajib-Otda, PUM, Potensi Satpol PPUnggulan dan Linmas Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Rakyat.Penyidik Pegawai Negeri Sipil kinerjaKesejahteraan PPNS Kinerja Penyidik Adm. Keu. Daerah, (PPNS)

1 Keg.

1 Keg.

- Mendorong layanan Satpol PP Meningkatnya kesadaran dalam menjaga Kantibmas hukum masyarakat dan penyakit masyarakat serta penegakan peraturan daerah Tercapaianya Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

60 Org

80 Org 1 Dok 75 Org 1 Dok

129 Org 12 x 82x 1 Dok 75 Org 50 Org 1 Dok

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Program Peningkatan Wajib-Otda, PUM, Satpol PP dan Linmas Pemberantasan Penyakit Adm. Keu. Daerah, Masyarakat (Pekat) Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Pemantapan TugasTugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Perlindungan masyarakat

Wajib-Otda, PUM, Satpol PP dan Linmas Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Wajib-Otda, PUM, Satpol PP dan Linmas Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Wajib-Otda, PUM, Satpol PP dan Linmas Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

50 Keg.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Wajib-Otda, PUM, Biro Umum Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

40 Keg.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media


Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi Linmas 40 Org

- Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana kepala dan wakil kepala daerah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsinya


Terpenuhinya pelayanan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pimpinan

35 keg

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Pemprov. Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

4 Keg.

Terwujudnya penyampaian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

25 kali


Bab VII - 40

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan - Mendorong publikasi kinerja Mendorong Tercapainya koordinasi dan Peningkatan Wajib-Otda, PUM, Potensi Biro Humas Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.sinkronisasi antara pembangunan daerah melalui Pelayanan Kedinasan Adm. Keu. Daerah, kerjasama dengan mas media pemerintah pusat dan daerah Tercapainya laporan evaluasi kegiatan pimpinan Tercapainya publikasi, pelayanan publik secara menyeluruh

- Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Meningkatnya Kualitas laporan Keuangan dan laporan Kinerja

Meningkatnya Jumlah Aparat Pengawas yang profesional

Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, informasi dan prosedur pengawasan yang efektif

- Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat


Meningkatnya pelayanan Teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGI) Meningkatnya kepuasan publik dalam mengakses informasi kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik)

-

200 kali/kegiatan

-

12 laporan

-

145 Kali

15%

85%

25 Auditor Pertama


Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Wajib-Otda, PUM, Biro Humas dan Adm. Keu. Daerah, Protokol Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Wajib-Otda, PUM, Inspektorat Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

4 Auditor Madya, Program Peningkatan 15 Auditor Muda Profesionalisme Tenaga 60 Auditor Pertama Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0 P2UPD 2 SOP

20 P2UPD 11 SOP

1 Paket

7 Paket

2.55 (kurang)

3.60 (sangat baik)

>2 (rendah)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

>3.5 (tinggi)

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan



Wajib- Komunikasi Perhub, Pariwisata, Program Pengembangan dan Informatika Komunikasi dan Komunikasi, Informasi Informatika dan Media Massa Wajib- Komunikasi Perhub, Pariwisata, Program Kerjasama dan Informatika Komunikasi dan Informasi dengan Media Informatika Massa

Bab VII - 41

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong - Mengembangkan SDM MeningkatnyaLaju SDMInvestasi, Aparatur Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Wajib- Komunikasi Potensi Perhub, Unggulan Pariwisata, Program Peningkatan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Pemerintah Provinsi dan aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan dan Informasi - Meningkatkan Layanan Informasi Publik

- Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah.

masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi Meningkatnya kepemilikan ijin operasional jasa titipan

64 orang

1964 orang

35%

100%

Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kedinasan Terpenuhinya kebutuhan aparatur sesuai dengan kompetensi

40 Orang

2503 Org

Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian dan pengelolaan arsip Kepegawaian yang Terkini

- Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Terselesainya sengketa hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN serta Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Penerapan dan Implementasi Layanan Pengadaan barang /jasa Secara Elektronik Provinsi & Kab./Kota.


Meningkatnya Jumlah PNS yang memahami pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Meningkatnya percepatan penyerapan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

-

-

Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi

Pembinaan dan Wajib- Komunikasi Perhub, Pariwisata, Pengembangan Sumber dan Informatika Komunikasi dan Daya Komunikasi dan Informatika Supremasi

90 Orang Program Pendidikan Kedinasan 2750 Org

Wajib-Otda, PUM, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Program Pembinaan dan Wajib-Otda, PUM, Pengembangan Adm. Keu. Daerah, Aparatur Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

2 Kegiatan Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian

100%

75%

100%

220 orang

1020 orang

91%

98%

Informatika

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Wajib-Otda, PUM, Badan Kepegawaian, Adm. Keu. Daerah, Pendidikan dan Perangkat Daerah, Pelatihan Daerah Kepegawaian Dan Persandian

Program Koordinasi kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum

Wajib-Otda, PUM, UPTD - Layanan Adm. Keu. Daerah, Pengadaan Barang Perangkat Daerah, dan Jasa Kepegawaian Dan Persandian

Program Pengendalian Pembangunan

Wajib-Otda, PUM, Biro P2E Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab VII - 42

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi PotensiPembangunan Kewilayahan, Mendorong Investasi, Pedesaan Sekaligus Mengembangkan - Pengendalian MeningkatnyaLaju kerjasama dan Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pengendalian Wajib-Otda, PUM, Potensi Biro P2EUnggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.koordinasi antar pemerintah Pada Sektor Perekonomian Ekonomi Adm. Keu. Daerah, daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder bidang ekonomi. - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat

Meningkatnya Kegemaran membaca bagi masyarakat dan tertatanya pengelolaan perpustakaan Terwujudnya Pengelolaan Deposit Daerah Terwujudnya Pelayanan jasa perpustakaan terhadap masyarakat Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan Tersedia Database dan hasil kajian Administrasi Arsip Terwujudnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah

Meningkatnya Kemampuan dalam mengelola Arsip

Terwujudnya sistem pelayanan Informasi Kearsipan - Mendorong dilakukannya riset Terwujudnya peningkatan dan kajian yang berguna bagi kualitas pembangunan di penyelenggaraan Provinsi Gorontalo berbasis pemerintahan dan penelitian pembangunan daerah


100%

6.075 org / 255 Perpust.

-

-

-


100%

Program Wajib12 keg/180 org/156 Pengembangan Budaya Perpustakaan lbg/2.150 jdl, 4 rak Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

Program Pengelolaan 75 jdl/ 24 kab/kota/ Deposit Terbitan 60 org Daerah Program Pengembangan Layanan Jasa 860 lokasi Kab/Kota Perpustakaan dan Informasi

WajibPerpustakaan


WajibPerpustakaan


Program Pengembangan WajibPustakawan dan Tenaga Perpustakaan 135 Orang Teknis Perpustakaan



-

Program Pengkajian Wajib-Kearsipan 12 pkt/ 1.010 Dok/ 8 Sistem Administrasi keg Kearsipan Program Penyelamatan Wajib-Kearsipan dan Pelestarian 240 Dok Dokumen/Arsip Daerah

-

Program Penyelamatan Wajib-Kearsipan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


Program Penyelamatan Wajib-Kearsipan 6 Keg, 4 Dok/ 4 Pkt/ dan Pelestarian 240 Org Dokumen/Arsip Daerah Program Riset Urusan WajibPengembangan Daerah Otda


-

3 Keg

5 kajian

275 org

35 Kajian



Bab VII - 43

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

4.

Memfokuskan PeningkatanMeningkatkan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Berkurangnya persentase kesejahteraan - Mengupayakan pemenuhan Jumlah Rumah Layak Huni Peningkatan WajibBadan Pemberdayaan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdasmiskin Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Yang dibangun Bagi RTM masyarakat miskin masyarakat kebutuhan pokok masyarakat Keberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan 525 Unit 5.525 Unit miskin masyarakat Masyarakat dan Pembangunan Desa Desa Tertinggal

5.

Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Terjaganya keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa Miskin dan Berprestasi Meningkatnya Akses pada jenjang pendidikan menengah

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin


834 Org

42,575 siswa

Tercapaianya Kepesertaan Semesta bagi seluruh (357.035 Jiwa) 100% masyarakat di provinsi gorontalo Meningkatnya cakupan 100 KK layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang difasilitasi modal usaha

330 UMKM

4.884 Org

Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan 303,277 Siswa Untuk Rakyat (PRODIRA) JAMKESTA

Wajib-Pendidikan


Wajib-Pendidikan


Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

100% 900 KK Program Pemberdayaan Wajib-Sosial Sosial

4.140 UMKM

Dinas Sosial

Program Penciptaan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, Wira Usaha Baru (WUB) Usaha Kecil dan UMKM, Perindustrian Menengah dan Perdagangan

Bab VII - 44


Bab VIII - 1


Bab VIII - 2


Bab VIII - 3

TABEL 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI GORONTALO

No. Kode

1

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

3

1

URUSAN WAJIB

1.1.

PENDIDIKAN

1.1.01

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

1.1.02

Meningkatnya Prasarana Program Peningkatan Sarana Perkantoran yang memadai dan Prasarana Aparatur dalam pelaksanaan tugas

1.1.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengelola Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi, Sarana

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

1.1.04

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

1.1.05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1.06

Program Perencanaan, Evaluasi, Meningkatnya Kinerja, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Dukungan Manajemen Program Pendidikan Sistem Pelayanan Pendidikan

1.1.07

1.1.08

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perluasan Akses PAUDNI

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2011)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2012 Target

4

80%

85%

2013 Rp.

4,539

Target

5

90%

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

10

Target

11

2017 Rp.

Target

12

13

Rp.

SKPD Penanggung Jawab

15

16

14

2,515

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur"


5 Pkt

10 Pkt

2,070

5 Pkt

2,401



42 Org

42 Org

476

31 Org

350



Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

100%

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana

100%

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur

33 Org

12 Dok

12 Dok

100

380 Org

570 Org

762

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program

-

-

-

100%

-

APK PAUD : 41,00%

APK PAUD : 52,50%

-

-

531

APK PAUD : 58,03%

100% 5,170

36 Org

100%

100% 5,687

100%

39 Org

100% 7,000

100%

42 Org

92 Org


150

Untuk tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi "Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan"


1,500



-

100%

12 Dok

1.269 Org

100% 2,024

100% 1,500

Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah

Meningkatnya APK PAUD

2016 Rp.

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017)

-

100%

340


APK PAUD : 65,25%

100% 1,540

100%

357

APK PAUD : 75,00%

100% 1,694

100%

393

APK PAUD : 78,15%


100%


2,000 100%

420

100%

APK PAUD : 80,05%

500

APK PAUD : 80,05%


Bab VIII - 4

No. Kode




1

2

3

4



2012 Target

2013 Rp.

Target

2014 Rp.

5

6

Target

7

2015 Rp.

Target

8

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14

15

16

400 Lembaga PAUD


URUSAN WAJIB 1.1.09

Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD

Meningkatnya Kualitas Layanan PAUD

20 Lembaga PAUD

-

-

-

-

20 Lembaga PAUD

1.1.10

Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

Meningkatnya Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

390 PTK PAUD

390 PTK PAUD

-

390 PTK PAUD

-

446 PTK PAUD

1.1.11

Program Perluasan Akses Dikmen

Meningkatnya APK SMA/MA dan SMK dan APM SMA/MA dan SMK

APK 73,60% APM 56,40%

3,318

APK 78,04% APM 58,00%

1.1.12

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen

Meningkatnya kualitas dan relevansi layanan pendidikan Menengah (% kelulusan UN SMA/MA/SMK)

-

-

1.1.13

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen

Meningkatnya kompetensi pengelola Sekolah

0

0

1.1.14

Tersedianya database PTK Program Pemetaan PTK dalam rangka pengembangan (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) kompetensi

0

0

APK 73,15% APM 52,59%

Jumlah Guru Kualifikasi UT 1.200 Org, PTK berprestasi 56 org

-

3,700

550

120 Lembaga PAUD

500 600 PTK PAUD

550

660 PTK PAUD

-

80 Lembaga PAUD

APK 93,09% APM 76,05%

4,590

APK 98,09% APM 83,05%

5,500

APK 98,09% APM 83,05%


605

99.90%

700

99.90%


24 Org (12 Kepsek 484 SMA dan 12 Kepsek SMK)

750

49 Kepsek SMA dan 45 Kepsek SMK


300

400

4 dokumen


250

99.90%

550

99.90%

-

0

-

26 Org (13 Kepsek SMA dan 13 Kepsek SMK)

250


440


-

0

-

1 Dokumen

300

1 dokumen

330

1 dokumen

-

Jumlah Guru Kualifikasi UT 1.100 Org, PTK berprestasi 56 org, Kompetensi 240 org

Jumlah Guru Kualifikasi UNG 1.300 Org, PTK 750 berprestasi 56 org, Kompetensi 240 org

SD : 248 sekolah SMP : 750 92 sekolah SMA : 12 sekolah SMK : 11 sekolah Jumlah Guru Non PNS : 4.947 org, Guru Non Sertifikasi : 9.042 org

SD : 249 sekolah SMP : 800 92 sekolah SMA : 12 sekolah SMK : 11 sekolah Jumlah Guru Non PNS : 4.947 org, 350 Guru Non Sertifikasi : 9.042 org

Jumlah Guru Kualifikasi UNG 1.350 825 Org, PTK berprestasi 56 org, Kompetensi 240 org SD : 250 sekolah SMP : 1,100 93 sekolah SMA : 12 sekolah SMK : 11 sekolah Jumlah Guru Non PNS : 4.947 org, 375 Guru Non Sertifikasi : 8.042 org

Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK

1.1.16

Program Pengembangan dan Meningkatnya Mutu dan Penerapan Kurikulum 2013 Relevansi Pendidikan

1.1.17

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK

Meningkatnya Kinerja PTK

-

-

1.1.18

Program Kepengawasan Pendidikan

Meningkatnya kompetensi Pengawas Pendidikan

150 Org

150 Org

218

150 Org

140

150 Org

150

150 Org

160

1.1.19

Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Terjaganya keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa Miskin dan Berprestasi

560 Org

834 Org

6,126

950 Org

6,293

1.100 Org

7,122

1.210 Org

7,615

SD : 140 sekolah SMP : 100 sekolah SMA : 16 sekolah SMK : 12 sekolah

Kurikulum KTSP

-

-



4,290

99.90%

-

700 2,570 PTK PAUD

APK 88,09% APM 70,05%

-

-

589

4,000

-

-

700

APK 83,04% APM 64,00%

1.1.15

Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi PTK

589 160 Lembaga PAUD

770 PTK PAUD


1 dokumen

Jumlah Guru Kualifikasi UNG 1.400 Org, PTK 908 berprestasi 56 org, Kompetensi 240 org


2,000

SD : 999 sekolah Dinas Pendidikan, SMP : 370 sekolah Kebudayaan, SMA : 49 sekolah Pemuda dan SMK : 45 sekolah Olahraga

401

Jumlah Guru Non PNS : 4.947 org, Guru Non Sertifikasi : 7.042 org

550

Jumlah Guru Non Dinas Pendidikan, PNS : 4.947 guru, Kebudayaan, Guru Non Pemuda dan Sertifikasi : 7.042 Olahraga guru

150 Org

172

150 Org

184

150 Org


1.330 Org

8,377

1.460 Org

9,214

4.884 Org


1,210

SD : 252 sekolah SMP : 93 sekolah SMA : 13 sekolah SMK : 12 sekolah

Jumlah Guru Kualifikasi UT dan UNG 5.150 Org, 1,500 PTK berprestasi 224 org, Kompetensi 960 org

Bab VIII - 5

No. Kode




1

2

3

4


2012 Target

2013 Rp.

Target

2014 Rp.

5

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14

URUSAN WAJIB 1.1.20

Peningkatan Mutu PTK - PNF Menigkatnya Kompetensi PTK (UPTD BPKB) PNF

350 Org

360 Org

1.1.21

Program Penyelenggaraan Ujian Nasional

Jumlah Peserta Meningkatnya jumlah peserta ujian SD/MI : Ujian nasional (jenjang 23,034, SMP/MTs SD/MI, SMP/MTs, : 17.862, SMA/MA/SMK) SMA/MA : 8.368, SMK : 5,065

1.1.22

Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat

1.1.23

Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

Meningkatnya kompetensi pengelola PNF Bagi BPKB dan SKB se Provinsi Gorontalo

1.1.24

Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya keterampilan Pemuda putus sekolah dan menurunnya angka tuna aksara

1.1.25

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)

1.1.26

Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

Meningkatnya Akses pada jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya SDM yang berkualifikasi Ahli Madya di bidang IT, di bidang THP dan di bidang MPP

382

480 Org

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 25,337, SMP/MTs : 19.648, SMA/MA : 9.205, SMK : 5,571

489

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 27,640, SMP/MTs : 21.434, SMA/MA : 10.042, SMK : 6,077

40 Org

50 Org

493

85 Org

100 Org

Life Skill = 150 Life Skill = 120 org, Buta org, Buta Aksara Aksara = 1000 = 1000 org org

41,110 siswa

224 Mahasiswa

42,575 siswa

308 Mhs

1.1.27

Program Perluasan Akses Pendidikan dasar

Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar

APK SD APK SD 124,77 111,04 % % APK SMP APK SMP 96,96 99,63 % % APM APM SD 98,28 SD 96,37 % % APM APM SMP 69,99 SMP 76,28 % %

1.1.28

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas

Meningkatnya kualitas dan relevansi layanan pendidikan Dasar (% kelulusan UN SD/MI, SMP/MTs)

SD/MI : 100%, SD/MI : 100%, SMP/MTs SMP/MTs 99,76% 99,76%

1.1.29

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas

Meningkatnya kompetensi pengelola satuan pendidikan

SD : 999 org, SMP : 370 org, PK-LK : 8 org

JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN (1.01)

-

650

490 Org

683

500 Org

751

510 Org

804

520 Org

860



15

16

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 2.830 Org Pemuda dan Olahraga

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 29,943, 290 SMP/MTs : 23.220, SMA/MA : 10.879, SMK : 6,583

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 32,246, SMP/MTs : 421 25.006, SMA/MA : 11.716, SMK : 7,089

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 34,549, 463 SMP/MTs : 26.792, SMA/MA : 12.553, SMK : 7,595

Jumlah Peserta ujian SD/MI : 36,852, SMP/MTs : 496 28.578, SMA/MA : 13.390, SMK : 8,101

Jumlah Peserta ujian SD/MI : Dinas Pendidikan, 186,567, SMP/MTs Kebudayaan, 750 : 144.678, SMA/MA Pemuda dan : 67.775, SMK : Olahraga 46,081

40 Org

170

100 Org

179

65 Org

196

70 Org

210

75 Org

224

370 Org


166

140 Org

100

275 Org

105

150 Org

116

150 Org

124

150 Org

132

530 Org


175

Life Skill = 150 org, Buta Aksara = 1000 org

Life Skill = 290 1,300 org, Buta Aksara = 1000 org

2,000


2,200


2,354


Life Skill = 1.520 3,000 org, Buta Aksara = 9000 org


45,000

44.803 Siswa

51,063

46.964 Siswa

42,289

53,005 siswa

44,000

56,549 Siswa

48,400

58,245 Siswa

52,666

303,277 Siswa


1,168

411 Mhs

2,500

458 Mhs

2,500

558 Mhs

2,750

658 Mhs

2,943

758 Mhs

3,500

758 Mhs


3,000

APK SD 111,15 % APK SMP 96,99 % APM SD 96,39 % APM SMP 70,01 %

800

SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,40%

-

69,813

APK SD : 111,30 % APK SMP : 97,02 % 3,150 APM SD : 96,43 % APM SMP : 73,25 %

3,200

SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,50%

893


200

850

-

-

78,212


70,823

APK SD : 112,14 % APK SMP : 97,15 % APM SD : 96,87 % APM SMP : 76,28 % SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,60% SD : 249 org, SMP : 92 org, PK-LK : 2 org

3,579

938

APK SD : 112,35 % APK SMP : 97,50 % APM SD : 97,01 % APM SMP : 78,30 % SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,65%

SD : 250 org, 209 SMP : 93 org, PK-LK : 2 org 79,089

APK SD : 112,75 % APK SMP : 98,25 % 3,978 APM SD : 98,80 % APM SMP : 80,15 %

APK SD : 112,75 % APK SMP : Dinas Pendidikan, 98,25 % Kebudayaan, 4,600 APM SD : 98,80 Pemuda dan % APM SMP Olahraga : 80,15 %

SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,70%

1,300

SD/MI : 100%, SMP/MTs 99,70%


SD : 252 org, 219 SMP : 93 org, PKLK : 2 org

249



985

86,535

98,980

Bab VIII - 6

No. Kode




1

2

3

4


2012 Target

1.2.

URUSAN WAJIB KESEHATAN

1.2.01

- Bayi : 18418 - Bayi : 18418 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Keselamatan Ibu Melahirkan pelayanan kesehatan ibu dan - Bumil : 20260 - Bumil : 20260 - Bulin/bufas : dan Anak anak - Bulin/bufas : 19339 19339 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas - Balita : 22769 Pelayanan Kesehatan Anak pelayanan kesehatan anak Balita balita Program Perbaikan Gizi Meningkatnya kualitas - Balita Gibur : - Balita Gibur : Masyarakat penanganan masalah gizi 500 500 - Bumil KEK : - Bumil KEK : masyarakat 3039 3039 Program Peningkatan Upaya Terlaksananya pelayanan Penderita Penderita Kesehatan Masyarakat kesehatan masyarakat Gangguan Jiwa : Gangguan Jiwa 119 : 119 Program Obat dan Meningkatnya sediaan Perbekalan Kesehatan farmasi dan alat kesehatan 92,83 yang memenuhi standar dan 92,83 terjangkau oleh masyarakat

DINAS KESEHATAN

1.2.02

1.2.03

1.2.04

1.2.05

1.2.06

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.2.07

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.2.08

Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular dan tidak menular Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1.2.09

1.2.10

1.2.11

1.2.12 1.2.13

2013 Rp.

Target

27,486

Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan sarana produksi & distribusi obat, makanan dan bahan berbahaya Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan

2014 Rp.

5

6

- Balita Gibur : 500 - Bumil KEK : 3175 Penderita 324 Gangguan Jiwa : 130 250

95

8

Target

2016 Rp.

9

69,499

10

Target

2017 Rp.

11

63,693

Target

12

Rp.

13

52,980

14


15

16

Dinas Kesehatan

11,475

302 - Bayi : 19889 - Bumil : 21878 - Bulin/bufas : 20883



800

- Bayi : 21945 - Bumil : 24140 - Bulin/bufas : 23043

500

- Bayi : 21945 - Bumil : 24140 - Bulin/bufas : 23043

- Balita : 24588

227 - Balita : 25410

232 - Balita : 26258

236

- Balita : 27404

600

- Balita : 27404

732

- Balita Gibur : 500

-

534

2015 Rp.

7

33,299

187 - Bayi : 19243 - Bumil : 21167 - Bulin/bufas : 20205 -

Target



1,106

96

- Balita Gibur : 500 - Bumil KEK : 3391 Penderita 458 Gangguan Jiwa : 150

704

1,106

97


1,128

98

204

65

- Bumil KEK : 3621 Penderita 477 Gangguan Jiwa : 170 1,151

99

- Balita Gibur : 500 - Bumil KEK : 3621 Penderita 700 Gangguan Jiwa : 170

1,200

1,300

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

99

Dinas Kesehatan 55

598,475

68.2 - PONED : 16 Pkm - PONEK : 2 RS

55

598,475

73.5 - PONED : 16 Pkm

100

230

674 175

- PONEK : 2 RS

Program Promosi Kesehatan Meningkatnya pelaksanaan dan Pemberdayaan pemberdayaan promosi 36.0 45.0 Masyarakat kesehatan kepada masyarakat JAMKESTA Tercapaianya Kepesertaan (357035 jiwa) (357.035 Jiwa) Semesta bagi seluruh 100% 100% masyarakat di provinsi gorontalo Program Standarisasi Meningkatnya Kualitas 90% 90% Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Meningkatnya koordinasi dan Perencanaan, Evaluasi dan keterpaduan perencanaan, Pelaporan pelaksanaan, pembinaan dan 90% 90% evaluasi program pembangunan kesehatan

-

667,768

75.00 - PONED : 17 Pkm

-

226

618 188

- PONEK : 3 RS 363

20,176

636

67.5

(325.236 jiwa) 100% 90%

60

694,376

80.00 - PONED : 18 Pkm

200 62,5

350

625 350

- PONEK : 4 RS 337

26,248

324

70

(267.417 jiwa) 100% 90%

350

61,693

350

726,624

80.00 - PONED : 19 Pkm - PONEK : 5 RS 72.5

(240.675 jiwa) 100% 90%

357

688 357

756,171

80.00 - PONED : 20 Pkm - PONEK : 5 RS

208 67,5

364

400

791,681

600

67,5

791,681

756

80.00

832

80.00

364

- PONED : 21 Pkm

371

- PONED : 21 Pkm

- PONEK : 5 RS

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

- PONEK : 5 RS Dinas Kesehatan

357

74

364

75

371

75%

55,524

(192.540 jiwa) 100%

44,419

100%

-

100%

357

95%

364

95%

500

95%

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

510

90%

591


90%

350

90%

357

95%

364

95%

600

95%

Bab VIII - 7

No. Kode




1

2

3

4

1.2.14

Program Terlaksananya adimnistrasi URUSANPelayanan WAJIB Administrasi, Sarana pelayanan perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Terpenihinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya pengetahuan Sumber daya aparatur Dikes

2012 Target

100%

100%

100%

100%

5 Org

5 Org

UPTD BAPELKESMAN 1.2.15

1.2.16

2013 Rp.

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

3,327

1.2.20

Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit

1,965

100%

5 Org 4,316

-

100%

195

100%

843

100%

-

100%

47

100%

645

100%

36

5 Org

-

-

898 178

55%

100%

-

100%

80

100%

Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

-

100%

-

100%

640

100%


-

Terpeliharanya sarana dan prasaran rumah sakit dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1.2.21

Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit

1.2.22

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana sarana prasarana SKPD Prasarana dan SDM Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)

-

-

100%

2,164

100%

12

2,570 92

100%

620

2,380

94

1,938

100%

632

5 Org

3,500

4,000

100% 100%

645

UPTD Bapelkesman

95

100%

UPTD Bapelkesman UPTD Bapelkesman

15 Org

UPTD Bapelkesman

70%

UPTD Labkesda

100% 750

70%

750

100% 100%

1,103

100% 2,000

5 Org

10,083

100%

2,750

364

5 Org

9,820

95

1,977

100% 100%

16 Dinas Kesehatan

4,750

1,467 65%

15 100%

-

357

1,050

14


67 Org

100%

100% 100%

100%

2,622

1,407 60%

Rp.

13

100%

-

350

Target

16 Org

100%

1,000

2017 Rp.

11

14 Org

1,900

5 Org 750

Target

100%

12 Org

1,350

50%

-

10

-

-

-

1,967

-

-

-

2016 Rp.

9

2,520 90

35

Target

100%

10 Org

2,792

5 Org

8

100%

81

RSUD PROVINSI 1.2.19

100%

2015 Rp.

7

3,275

5 Org

Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

Target

6

100%

UPTD LABKESDA Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi 1.2.18 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

2014 Rp.

5

74%

74%

sarana prasarana SKPD

1.2.17

Target

3,552

Program Pelayanan Meningkatnya akses dan Kesehatan Penduduk Miskin mutu pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan



100%

UPTD Labkesda UPTD Labkesda

20 Org

10,356

20,000

-

-

-

50%

71

55%

1,069

60%

1,090

65%

1,112

70%

5,000

70%

RSU Provinsi

-

-

-

50%

679

55%

7,000

60%

7,140

65%

7,283

70%

12,000

70%

RSU Provinsi

-

-

- -

-

55%

500

60%

510

65%

520

70%

1,000

70%

RSU Provinsi

100%

RSU Provinsi

100%

RSU Provinsi

50 Org

RSU Provinsi

-

Anggaran masih melekat di bapelkesman

100%

-

Anggaran masih melekat di bapelkesman

100%

-

Anggaran masih melekat di bapelkesman 31,038

100% 1,251

5 (org) 39,263


100%

100% 1,343

10 (org) 83,189

100%

100% 1,441

15 (org) 77,754

100%

2,000

20 (org) 67,425

38,975

Bab VIII - 8

No. Kode




1

2

3

4

1.3.


2012 Target

1.03.02

1.03.03

1.03.04

1.03.05

1.03.06

Target

5

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14


15

16

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.01

2013 Rp.


SEKRETARIAT Program Peningkatan Tersedianya Pelaporan dan Pengembangan Sistem administrasi Pencapaian Pelaporan Capaian kinerja Kinerja Keuangan (Dokumen) dan keuangan Program pelayanan Terlaksananya Operasional, administrasi perkantoran Pemeliharaan dan Administrasi perkantoran (Kegiatan) Prosentase Pelayanan Jasa Program Peningkatan Administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi, Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana dan SDM sarana dan prasarana Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek Program peningkatan sarana Terwujudnya pemenuhan dan prasarana aparatur kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (Paket) Program peningkatan Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber daya layanan administrasi Aparatur kepegawaian dan kompotensi SDM Program Perencanaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Daerah penyusunan program infrastruktur kePUan Tersedianya Updating Data Base Infrastruktur dan evaluasi , pengendalian program kePUan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah SUMBER DAYA AIR 1.03.08 Program pengembangan dan Tersedianya Dokumen pengelolaan jaringan irigasi, Perencanaan dan rawa dan jaringan pengairan pengawasan teknis Irigasi lainnya (Dok) Terwujudnya Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan irigasi (Meter)

91,489

100%

100%

150

100%

150

100%

100%

2,000

100%

1,335

138,502

160,893

175,308

168,375


DINAS PU


DINAS PU

-

100%

-

100%

-

80 Org

100% 900

100%

100% 1100

80 Org

100%

100% 1500

80 Org

100%

100% 1800

80 Org

100%

DINAS PU

320 Org

100%

100%

750

100%

860


DINAS PU

5 Org

7 Org

839

11 Org

1,000


DINAS PU

100%

100%

350

100%

550


DINAS PU

100%

100%

500

100%

600


DINAS PU

1.03.07 Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tercapainya Layanan Jaringan Irigasi guna tersedianya air untuk pertanian (Ha)

117,967

Pindahan Dari program Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

100% 500

Pindahan Dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

-

6 Dok

-

10.287 M

-

17.131 Ha

10 Dok

14,000

10.500 M

14,845

17.131 Ha


100% 600

100% 1,000

100% 1,200

DINAS PU

100%

100%

100%

100%

100%

12 Dok

11 Dok

10 Dok

10 Dok

59 Dok

11.000 M

17.131 Ha

17,460

11.500 M

17.131 Ha

18,200

12.000 M

17.131 Ha

20,150

13.000 M

17.131 Ha

23,200

68.287 M

DINAS PU

17.131 Ha

Bab VIII - 9

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB

Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan irigasi Randangan, Dumbaya Bulan, dan irigasi Baru lainnya

-

Terlaksananya Pendampingan dalam rangka Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (Keg) Tersedianya Dokumen Perencanaan penanggulangan banjir/ abrasi pantai (Dok) Terkendalinya erosi, longsoran dan sedimentasi pada tebing-tebing dan badan sungai,bantaran sungai ke areal pertanian, persawahan dan permukiman (Meter) Terkendalinya abrasi pantai bagi permukiman masyarakat (Meter) BINA MARGA 1.03.10 Program Pembangunan Tersedianya Dokumen Study Jalan dan jembatan Kelayakan, Dokumen Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED dan Simplified Design Serta Dokumen pengawasan.


2012 Target

2013 Rp.

Target

5

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14



15

16

-

3 Keg

5 Keg

4 Keg

4 Keg

4 Keg

17 Keg

1 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

11 Keg

4 Dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

20 Dok

1.03.09 Program Pengendali Banjir

Tersedianya jalan baru/ peningkatan Jalan Provinsi (Km) Terwujudnya penanganan Jalan Strategis Provinsi (Km) Tersedianya jembatan diruas jalan provinsi (Bh) Tersedianya jembatan pada ruas jalan Stategis provinsi (Bh) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pengembangan Jaringan Jalan Daerah (FKPJD) Penanganan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) (Dokumen)

-

3 Dok

400

1 Dok

175

-

4.877 M

11,773

850 M

2,000

-

465 M

2,450

150 M

600

-

13 Dok

3,600

6 Dok

322,56 Km

-

-

2,5 Km

-

-

51 Buah (306 meter)

1 Bh

5 Bh

4 Bh

-

-

-

5,000

1.650 M

5,500

2.200 M

6,850

4.000 M

12,950

14.667 M

300 Meter

300 Meter

340 Meter

360 Meter

1.935 Meter

1,400

17 Dok

17 Dok

17 Dok

17 Dok

87 Dokumen

10 Km

13,210

33 Km

10 Km

10 Km

10 Km

327,56 Km

5 Km

10,000

5 Km

30,100

5 Km

35,950

5 Km

40,210

5 Km

55,361

27,5 Km

1,600

2 Bh (115 Meter)

2 Bh

2 Bh

2 Bh

61 Buah

3 Bh

2,470

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

14 Buah

2 Dokumen

66.9

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

15 Dokumen

660 1 Bh (25 Meter) 2,470

1.120 M


DINAS PU

DINAS PU

Bab VIII - 10

No. Kode




1

2

3

4

1.03.11 Program URUSANRehabilitasi/ WAJIB pemeliharaan Jalan dan jembatan

Tersedianya Dokumen pengawasan Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan . (Dokumen) Terwujudnya Kondisi Jalan Kondisi Mantap Mantap 60 % dengan 198,94 Km Pemeliharaan berkala dan Rekonstruksi Jalan (Km) Terpeliharanya kondisi jalan mantap dengan Pemeliharaan 198,94 Km rutin jalan (Km)


2012 Target

2013 Rp.

1 Dok

14,7 Km

52 Km

Terpeliharanya jembatan 51 Buah (306 diruas jalan Provinsi (Meter) meter) CIPTA KARYA 1.03.12 Program Pengembangan Tersedianya dokumen 3 Dokumen Wilayah Strategis dan cepat perencanaan/Pengawasan Perencaan tumbuh Pengembangan infrastruktur Permukiman (Paket) Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo (Unit) Tersedianya Prasarana dan 1 Paket (Rehab) Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi (Paket) Terlaksananya pembangunan/ peningkatan infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan/ 6 Km Perdesaan, Kawasan ber IPM Rendah dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan (km) Tersedianya Sarana dan prasarana bangunan 1 Kws (51 Bh) penunjang fasilitas serta layanan umum (Kawasan/ Bh) 1.03.13 Program Pengembangan Tersedianya dokumen Kinerja Pengelolaan Air perencanaan/Pengawasan Minum dan Air Limbah Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air 16.545 SR (46 minum dengan jaringan 40.500 SR (40,6 % Pencapaian perpipaan dan bukan % MDG's) MDG's) jaringan perpipaan dalam rangka pencapaian target MDG's (SR)

Target

5

300

17,500

2,600

-

2014 Rp.

1 Dok

15,4 Km

-

160

18,500

10 Km

1 Dokumen Perencanaan

-

7

1 Dok

95 Km

4 Unit

Target

300

2015 Rp.

8

Target

9

4,000

20 Km

1 Kws (53 Bh)

25,075

10 Km


Target

11

2017 Rp.

12

1 Dok

28,350

10 Km

Target

13

Rp.

14

1 Dok

30,075

10 Km

15

16

6 Dokumen

41,314

269,04 Km

229,04 Km

239,04 Km

249,04 Km

259,04 Km

259,04 Km

450

331 Meter

372 Meter

413 Meter

454 Meter

454 Meter

4,850

7 Dokumen

5 Dok

5 Dok

5 Dok

26 Dokumen

4 Unit

4 Unit

2 unit

-


1 Paket

1 Paket Lanjutan

1 Paket Lanjutan

-

3 Paket (100 % Bangunan Fisik)

16,800

-

12,000

4,029

-

8,426

10

1 Dok

48,667

10,561

2016 Rp.


4,750

90 Meter

8,000

6


5,426


56,993

66,373

20,500

DINAS PU

17 Km

17 Km

17 Km

17 Km

93 Km

1 Kws (50 Bh)

1 Kws (50 Bh)

1 Kws (50 Bh)

1 Kws (50 Bh)

6 Kws (254 Bh)

3 Dokumen

3 Dokumen

2 Dokumen

-

8 Dokumen


10,800


14,200


9,150

12,050 25.000 SR (76 % Pencapaian MDG's)

DINAS PU

DINAS PU 134.266 SR (76 % Pencapaian MDG's)

Bab VIII - 11

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB

Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan sanitasi setempat yang memadai dalam rangka pencapaian target MDG's (Unit) Tersedianya sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (KK)


2012 Target

-

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, 1.03.15 Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1.03.16 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1.03.17 Program Sarana dan Prasarana Penunjang UPTD Jasa Konstruksi/ Laboratorium Uji Marterial

Terwujudnya Layanan Administrasi perkantoran (Persentase) Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium untuk menjamin mutu pelaksanaan konstruksi (paket) Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek Tersedianya Tenaga Kerja konstruksi yang berkualitas (orang) Tersedianya badan usaha dan lembaga jasa konstruksi yang berkualitas (badan Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium untuk menjamin mutu pelaksanaan konstruksi (paket)

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, 1.03.19 Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Terlaksananya Layanan Administrasi perkantoran UPTD (Kegiatan) Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana operasional UPTD TPA Talumelito (Paket) Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek

5

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14

15

16

120 Unit

666 Unit

-

-

3 Kawasan

3 Kawasan

3 Kawasan

3 Kawasan

12 Kawasan

650

3,457

3,050

90%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

5 Paket

-

-

-

-

12 Org

132

3,425

50 Badan Usaha

120 Orang

132

125 50 Badan Usaha

2 Paket

2,815

100%

2,700

4 Paket

-

85%

-

-

1,500

-

2,500

120 Orang

5 Paket

3,400 90%

-

1,500

-

2,970

3,050

4 Paket

100%

2,677

12 Org

120 Orang 80 Badan Usaha

4 Paket

2,200

80 Badan Usaha

680 orang 850

80 Badan Usaha


2,140

2,595

-

-

-

-

Backhoe Loader 1 Unit , Dump Truck 1 Unit

-

-

-

-

-

12 PNS

95%

2,740 Dump Truck 1 Unit

12 PNS

95%

1,740 Dump Truck 1 Unit

12 PNS

2,170

UPTD Lab. & Jasa Konstruksi


420 Badan Usaha


2,650

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" 95%

23 Paket

48 Org

120 Orang 516

UPTD Lab. & Jasa Konstruksi 100%

12 Org

120 Orang 455

3,140

-


100%

12 Org

125 80 Badan Usaha

4 Paket

2,988

3,193

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana 700 dan SDM Aparatur"

350

-

10

120 Unit

100 Orang

-

2016 Rp.

120 Unit

85.00%

-

6

120 Unit

3,722 80%

2014 Rp.

43 Unit

UPTD TPA TALUMELITO 1.03.18 Program pelayanan administrasi perkantoran

Target


143 Unit

UPTD LABORATORIUM DAN JASA KONSTRUKSI 1.03.14 Program pelayanan administrasi perkantoran

2013 Rp.


3 Kegiatan

95%

95%

Dump Truck 1 Unit

1 Pickup,Tools 1 set, Toolset + Peralatan Bengkel, Backhoe Loader 1 Unit, Dump Truck 4 Unit

12 PNS

2,225

UPTD TPA TALUMELITO

UPTD TPA TALUMELITO

72 PNS

Bab VIII - 12

No. Kode




1

2

3

4

1.03.20 Program URUSANPengembangan WAJIB Kinerja Pengolahan Persampahan

Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana operasional UPTD TPA Talumelito (Paket) Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Orang)


2012 Target

Tersedia bulldozer dan excavator

1 Pickup,Tools 1 set

-

-

2013 Rp.

1.03.22

Program Koordinasi kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Program Peningkatan 1.03.23 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Terselesainya sengketa hukum dalam proses PBJ Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi perkantoran Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana UPTD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat / Bimtek

-

Program Perencanaan Tata Persentase Kejelasan kesesuaian Arahan Ruang Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRWP Program Pengendalian Persentase kegiatan penataan ruang dan kinerja Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten/Kota

1.4.03 1.4.04 1.4.05

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Target

6

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

400

600 Orang

400

600 Orang

1,000

-

-

-

-

4

-

-

-

90%

450

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

6 Org

90%

200

100%

150

400

11

2017 Rp.

5

250

100% 500

-

12

125,474

425

Target

13

Rp.

6

255

14

15

16

100%

145,692

7

300

167,643

100%

100% 666

100%

95%

100%

100% 466

100%

182,380

UPTD Layanan Pengadaan Barang dan Jasa


28 Org

424 100%

3.000 Orang

1,431

8 Org

385 100%

425

100% 605

100% 8 Org

100%

600 Orang

1,284

100% 550

100% 6 Org

100%

600 Orang

1,185

350

98,199

Target

UPTD TPA TALUMELITO

650

-

10


1,500 Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur"

-

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM (1.03)

1.4.01

Toolset + Peralatan Bengkel

-


PENATAAN RUANG

2014 Rp.

600 Orang

Tersedianya Dokumen pelaporan dan Evaluasi UPTD ULP

1.4.

1.4.02

5

1,488

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.03.21

Target



100%

175,506

-

Ketersedian dokumen rencana rinci tata ruang Ketersediaan Peraturan daerah tentang tata Ruang terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan dalam penyelesaian konflik penataan ruang

JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG (1.04)

-

-

-

80%

520

-

-

-

-

100%

240

100%

458

100%

750

1 dokumen

-

-

505

550

BAPPEDA

600

100%

BAPPEDA

750

6 dokumen

1 dok

-

-

-

3 keg

750

3 keg

1,500

3 keg

1,500

3 keg

1,500

3 Keg

-

-

-

-

-

6 Laporan

500

6 Laporan

600

6 Laporan

600

6 Laporan

600

6 Laporan

3,400

1 dokumen

-

-


750

100%

-

-

3,355

1 dokumen

-

-

2,458

750

100%

-

-

1,260

2 Dok

-

1 perda

-

500

-

DINAS PU DINAS PU

DINAS PU

3,450

Bab VIII - 13

No. Kode




1

2

3

4

1.5.


2012 Target

BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.5.02

Program peningkatan Sarana Tingkat pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana operasional SKPD (%) Peningkatan Sarana dan Terbangunnya gedung kantor Prasarana Aparatur (Lanjutan) Program peningkatan Tersedianya aparatur yang kapasitas sumber daya kompeten di bidang aparatur perencanaan Program Peningkatan Persentase pelaporan capaian Pengembangan Sistem kinerja yang tepat waktu Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana sarana prasarana SKPD Prasarana dan SDM Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Program Kerjasama Persentase peningkatan Pembangunan kerjasama pembangunan daerah Program Peningkatan Tersusunnya dokumen Kapasitas Kelembagaan perencanaan 5 tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Persentase cakupan dan Pengembangan kota-kota ketersedian Air bersih dan menengah dan besar sanitasi, Penyehatan Lingkungan, Pengurangan Emisi Karbon dan Gas Rumah Kaca Program Perencanaan Persentase peningkatan Pembangunan Daerah kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Persentase tercitanya Perencanaan Pembangunan program ekonomi yang Ekonomi terarah, terintegrasi, seniergis dan berkesinambungan Program Peningkatan Persentase tersedianya arah Perencanaan Pembangunan kebijakan lintas kementerian, Sosial dan Budaya pembangunan ekonomi daerah yang sinergis dengan Kab/Kota

1.5.04

1.5.05

1.5.06

1.5.07

1.5.08

1.5.09

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

Target

2014 Rp.

5

6

Target

2015 Rp.

7

Target

8

2016 Rp.

9

Target

10

2017 Rp.

11

Target

12

Rp.

13

14


15

16

URUSAN WAJIBPEMBANGUNAN PERENCANAAN

1.5.01

1.5.03

2013 Rp.


Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu

11,564

7,947

50.00%

55.00%

751

60.00%

853

20.00%

25.00%

5,646

30.00%

1,130

-

-

-

1 Gedung

756

3 Org

-

-

4 Org

157

50.00%

60.00%

124

65.00%

130

7,073

-

100%


100%

-

45%

50%

357

55%

1 Dok

1 Dok

253

-

45%

50%

150

55%

100%

100%

2,604

100%

45%

50%

651

55%

45%

50%

1,028

55%

1,217

-

200

1,557


-

100% 2,801

-

-

-

100%

BAPPEDA

-

3,081

100%

100%

1 Gedung

3,100

100%

4,000

100%

5 Org

5 Org

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

586

782

100.00%

896

100.00%

BAPPEDA

BAPPEDA BAPPEDA

100% 24 Org

900

100.00%

BAPPEDA

BAPPEDA

100%

5 Org

100.00%

-

-

5 Org


-

BAPPEDA



-

11,224

Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

-

-

8,396


-

-

7,993


BAPPEDA

100.00%

BAPPEDA

100.00%

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BAPPEDA

100%

798

100%

880

100%

900

100%

2,000

100%

BAPPEDA

736

60%

1,075

65%

1,200

75%

1,300

80%

1,600

80%

BAPPEDA

786

60%

1,163

70%

1,300

75%

1,400

85%

1,874

85%

BAPPEDA

Bab VIII - 14

No. Kode




1

2

3

4

1.5.14

Program Perencanaan URUSAN WAJIB prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

1.5.15

1.5.16

Menigkatnya perencanaan SDA

fasilitasi

Persentase program dan kegiatan yang tepat hasil sesuai yang direncanakan Program Perencanaan Persentase arah kebijakan Bidang Penataan Ruang, pembangunan, infrastruktur, Infrastruktur, Perhubungan, perhubungan, perumahan, Perumahan dan Lingkungan pemukiman Hidup

2012

2013

Program Pembangunan

Kerjasama Persentase kerjasama daerah

peningkatan pembangunan

-

55%

200

-

-

-

-

-

-

-

55%

225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.00%

650

70.00%

750

75.00%

800

85.00%

850

-

-

-

1.6.

PERHUBUNGAN Program peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

-

-

-

6

-

7

-

11,564

3 lintasan 3 lintasan angkutan perintis angkutan (Gtloperintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)

2 terminal memenuhi kriteria tipe B 2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda

4 terminal memenuhi kriteria tipe B 2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda 2,100

3 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, GtloPangea)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terkendalinya lalu lintas melalui pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi

Faskes LLAJ: APILL 16 unit, WL 3 unit

Pemeliharaan WL 1 unit

1 unit prototipe bentor yg sesuai standar keselamatan transportasi Pemasangan faskes LLAJ: Ruas Jalan 100 Kabila-Tapa

4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, GtloPangea, Term IsimuMulyonegoroSatria)

-

995

Pemeliharaan APILL 4 unit, WL 2 unit


Target

8

Rp.

9

613 75%

7,947

2,020

1.6.02

Rp.

Pemasangan faskes LLAJ: Ruas Jalan Toto Utara Pemeliharaan: APILL 4 unit, WL 1 unit

613

Target

2017

-

-

Target

2016

-

5

Rp.

2015

Rp.

JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.05)

1.6.01

Target

2014

Target

UPTB Kerjasama Pembangunan Daerah 1.5.17



10

Rp.

11

700

8,693

6 terminal memenuhi kriteria tipe B 1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan 2,282 pemadu moda

1 unit (Pengadaan bus), 1 unit 5 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, 2,175 Term IsimuMulyonegoroSatria, GtloTapaDulamayo)

-

Pemasangan faskes LLAJ: Ruas Jalan GtloSuwawa1,110 Tulabolo Pemeliharaan: APILL 4 unit

14 -

750 90.00%

7,686

4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria)

Rp.

13

-

700 85.00%

Target

12

Pemasangan faskes LLAJ: Ruas Jalan Bilato1,110 Tangkobu Pemeliharaan: APILL 2 unit

15

16

55%

BAPPEDA

-

BAPPEDA

85.00%

BAPPEDA

95%

UPTB Kerjasama

900

750

95.00%

9,146

-


900

12,124

5 lintasan perintis (Gtlo-Bondawuna, Gtlo-Bubaa, GtloPangea, Term Isimu-MulyonegoroSatria, Gtlo-TapaDulamayo) 2,129

6 terminal memenuhi kriteria tipe B 2 unit layanan angkutan pemadu moda

2,250 5 lintasan (GtloBondawuna, GtloBubaa, GtloPangea, Term Isimu-MulyonegoroSatria, Gtlo-TapaDulamayo) 1 unit prototipe bentor yg sesuai standar keselamatan transportasi Pemasangan faskes LLAJ: 5 ruas jalan provinsi

-

Pemasangan faskes LLAJ: Ruas Jalan 1,380 Tangkobu-Pentadu Pemeliharaan: APILL 2 unit

1,800 Pemeliharaan: APILL 16 unit, WL 3 unit



Bab VIII - 15

No. Kode




1

2

3

4

1.6.03

1.6.04

1.6.05

1.6.06

1.6.07

1.6.08

1.6.09

1.6.10

Program URUSANpembangunan WAJIB sarana dan prasarana perhubungan

Program pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya percepatan pembangunan, penyusunan dok. Perencanaan, dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur perhubungan

Meningkatnya produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo

Taxiway bandara (30m x187m); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 5000 DWT

2500 ton/hr

2500 ton/hr



25 Org


Meningkatnya koordinasi, kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan program kegiatan SKPD Meningkatnya koordinasi, kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan program kegiatan SKPD

100%

100%

100%

100%

7 Org

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase pelayanan dan 90% Pelaporan dan Capaian akuntabilitas keuangan SKPD Kinerja dan Keuangan SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2012 Target

Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 5000 DWT

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur


2013 Rp.

Target

5

262 Taxiway bandaralanjutan (30m x187m);Kapasit as layanan Plbhn Anggrek:8000 DWT

2014 Rp.

6

404

2600 ton/hr

7

Terminal bandara (4.896 m2)-Tahap awal; Apron (120m x 200m);1 dokumen (Pra FS/FS Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 10.000 DWT

2015 Rp.

8

Target

9

500 Terminal bandaralanjutan (4.896 m2); 1 dokumen (Trase Jalur KA/Pra Design); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT

2700 ton/hr

JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN (1.06)

10

Target

11

500 Terminal bandaralanjutan (4.896 m2); 1 dokumen (DED Jalur KA); Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT

2800 ton/hr

2017 Rp.

Target

12

13

600 Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT

2900 ton/hr

Rp.

3000 ton/hr

394

100%

932


127



100%


18 Org

100% 1,830

100%

100% 1,830

10 Org

100%

100% 1,965

100%

10 Org

100% 2,200

90 Org

110 100%

413


90%

519 100%

118


-

100%

100%

-

-

4,046

100%

5,703


100% 607

100%

6,300

100% 637

100%

6,222

100%

10 Org

95%

-

16

3000 ton/hr

614

100%

15

14

470

171 10 Org


1,000 Terminal bandara (4.896 m2); Taxiway bandara (30m x187m); Apron (120m x 200m); 3 dokumen Dinas (Pra FS/FS Jalur Perhubungan, KA, Trase Jalur Pariwisata, KA/Pra Design, Komunikasi dan DED Jalur KA); Informatika Kapasitas layanan Plbhn Anggrek: 11.000 DWT


578 Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah

2016 Rp.

100%


80%

Target


100% 970

100%

6,711

100%

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

8,220

Bab VIII - 16

No. Kode




1

2

3

4

1.7.

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

1.7.01

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hdiup

1.7.02

1.7.03

1.7.04

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo

Program peningkatan Meningkatnya tingkat pengelolaan lingkungan bagi ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan dan dlm pengelolaan lingkungan pengendalian pencemaran hidup lingkungan di Provinsi Gorontalo Program Peningkatan data Meningkatnya kualitas data dan Informasi sumber daya dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup

2012 Target

PERTANAHAN

1.8.01

Program Pensertifikatan Tanah-tanah milik Pemprov Gorontalo Program Pembebasan Tanah

1.8.02

Terwujudnya bidang-bidang tanah yang berkekuatan hukum tetap Tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur PemProv. Gtlo

Target

5

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

71

76

449

78

588

81

449

84

106 usaha/kegiatan

18 usaha/kegiatan

218

18 usaha/kegiatan

250

20 usaha/kegiatan

208

22 usaha/kegiatan



485


279


404


100%

100%

132

100%

175

100%

510

100%

1,284

62 bidang -

6 bidang

245

14 Ha,3.895,96 m

JUMLAH URUSAN PERTANAHAN (1.08) 1.9.

2013 Rp.

JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (1.07) 1.8.



14

15

16


1,292

-

19,458 19 Ha 5.615 m 19,703

-

1,570

10 bidang

103,3 Ha (GORR21,352 Perluasan BndraUmum lainnya) 21,352

2016 Rp.

10

500

Target

11

87

12

Target

13

Rp.

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

550

90

600

90

24 450 usaha/kegiata n

500

26 usaha/kegiatan

550

128 usaha/kegiatan

500


550


600



550

100%

600

100%

650

100%


2,000

2,200

85 12 bidang

85 16 Bidang

101,3 Ha 14,149 (GORRPerluasan

399,3 Ha 16,427 (GORRPerluasan

14,234

2017 Rp.

16,512

2,400

85 18 bidang

100

398,3 Ha (GORR20,840 Perluasan Bandara,KA) 20,925

31,579

124 bidang 1035,2 Ha 9.510,96 m

Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan

31,679

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.9.01 Program Optimalisasi Administrasi Kependudukan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Gorontalo

1.9.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil 1.9.03 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kependudukan dan capil di Prov. Gorontalo - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengelola kependudukan dan capil Kab./Kota, dan aparat desa Se- Prov. Gtlo - Terwujudnya sinkronisasi program kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Terlaksananya konsultasi, Monev bidang kependudukan & capil - Tersedianya data penduduk potensial pemilih (DP4) pilgub

JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (1.09)

-

-

40 orang

-

-

2400 lembar blanko KK dan 1800 lembar blanko akta kelahiran - 18 orang

344 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

466 orang peserta;

465 80 orang peserta;

55 Orang peserta

64 35 orang peserta;

29 monev

246

64 60 orang peserta

204 19 kali monev

143 30 kali monev

377

377

2400 lembar blanko KK dan 1800 lembar blanko akta kelahiran 58 orang

256

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen 600


-

733

40 orang

195

75

25 orang

35

175 orang peserta

200

25 kali

175

103 kali monev

420

695

Biro Pemerintahan

586 orang peserta Biro Pemerintahan

2 Dokumen -

453

Biro Pemerintahan

405

Bab VIII - 17

No. Kode




1

2

3

4

1.10. 1.10.01

1.10.02

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

1.11.

SOSIAL Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial

1.11.03

1.11.04

2013 Rp.

Target

90%

80%

658

70%

15%

20%

25%

5

Menurunnya kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak (%) Meningkatnya persentase pemenuhan hak ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup perempuan

2014 Rp.

2015

Target

Rp.

580

60%

810

30%

6

7

2016

Target

Rp.

838

50%

556

35%

8

9

2017

Target

Rp.

922

40%

531

40%

10

11


15

16

Target

Rp.

1,014

30%

1,116

30%

533

45%

536

45%

12

13

14

Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS Program Pembinaan Meningkatnya cakupan Kelembagaan dan Kemitraan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

Biro PP Kesra

Biro PP Kesra 810

Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

1.11.01

1.11.02

2012 Target


PEMBERDAYAAN URUSAN WAJIB PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 1.10.04 Program Peningkatan Meningkatnya Indeks Pelayanan Kegiatan Kepuasan Layanan Keagamaan Adat Dan Keagamaan, Adat dan Budaya. Budaya 1.10.05 Program Pelayanan Peningkatan layanan Administrasi Perkantoran administrasi yang baik dan tepat waktu 1.10.06 Program Peningkatan Sarana Tingkat pemenuhan dan Prasarana Aparatur kebutuhan & pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah 1.10.07 Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Administrasi, Sarana Persentase ketersediaan Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1.10) 1.10.03


Biro PP Kesra

-

-

-

63

45%

50%

TP. PKK 6 Kab/Kota

-

998

-

-

-

-

-

-

-

-

73

2,702

78

2,872

83

2,994

88

3,124

Biro PP Kesra 2,196

287

68

1,689

55%

1,243

88


Biro PP Kesra

75%

Biro PP Kesra 20%

25%

217

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana 140 dan SDM Aparatur"

30%


100%


100%


2 Org

4,168

5,460

100% 654

100%

100% 670

2 Org 4,750

100%

100% 737

2 Org 4,994

100%

50%

100% 810

2 Org

100%

Biro PP Kesra

8 Org

5,278

5,586

81 KK

39 KK

1,193

60 KK

800

80 KK

641

100 KK

600

120 KK

700

130 KK

800

529 KK

Dinas Sosial

60 KK

100 KK

281

120 KK

388

140 KK

1,105

160 KK

600

180 KK

700

200 KK

800

900 KK

Dinas Sosial

105 org

165 org

1,500

135 org

1,145

210 org

1,579

285 org

2,445

370 org

2,672

480 org

2,981

1750 org

Dinas Sosial

-

10 lembaga/ 64 org

388 10 lembaga/ 64 org





585

22 lembaga/ 70 org

600

97 lembaga/ 70 org

Dinas Sosial

Bab VIII - 18

No. Kode




1

2

3

4

Program URUSANpelayanan WAJIB administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur

6 Org

1.11.04 1.11.05

1.11.06

1.11.07

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 1.11.08 Program Peningkatan Tersedianya dokumen Pengembangan Sistem laporan pertanggungjawaban Pelaporan capaian kinerja & laporan keuangan keuangan 1.11.09 Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah JUMLAH URUSAN SOSIAL (1.11) 1.12.


2012 Target

Target

5

2014 Rp.

Target

6

7

100%

6 Org


255

1 Dok

11

2017 Rp.

Target

12

Rp.

13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

871

1,667

8 Org

2 Dok

-

1,786

8 Org

2 Dok

15

16

14

Dinas Sosial

100% 100%

1,879

8 Org

2 Dok 499

100%

4,708

Target

100%

454 -

10

100%

4,505

5,000

4,805

4,659

6,321

100%

2 Dok

Dinas Sosial

8 Dok

549

604

100%

Dinas Sosial

42 Org


310

-

-

2016 Rp.

100%

6 Org


1 Dok

9



1 Dok

Target


1,540

6 Org

8


100% 1,091

2015 Rp.


Dinas Sosial

100%

100%

6,992

7,664

TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.12.01

Program Penempatan dan Peningkatan akses Perluasan Kesempatan Kerja masyarakat terhadap informasi Pasar Kerja Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui TTG, TKM, TKS, TKPMP, Padat Karya Produktif dan Wirausaha baru 1.12.02 Program Pengembangan Meningkatnya cakupan Hubungan Industrial dan jaminan kesehatan dan Peningkatan Jaminan Sosial kerselamatan kerja. Menurunnya sengketa Tenaga Kerja hubungan insdustrial 1.12.03 Program Perlindungan dan Meningkatnya perusahaan Pengembangan Lembaga yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan Kerja dan Norma K3 1.12.04 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya pemenuhan dan Prasarana Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.12.05

2013 Rp.




4,658 50%

60%

160 Orang

400 Org

10525 Tk

1890 Tk

347

65%

874 450 Orang

970 500 Orang

1890 Tk

100%

100%

87%

375 73%

300 Perusahaan

100%

100%

203 300 Perusahaan

173

786

810

100%

200 300 Perusahaan

275

100%


886

550 Orang

1,065

600 Orang

138 300 Perusahaan

100%

1,450

1890 Tk 450

47%

7,534

85%

1890 Tk 244

60%

6,447

80%

1890 Tk

375 81 sengketa (100%) 129 Perusahaan

5,435

155 -

650 Orang

260 300 Perusahaan

1,800

1890 Tk 500

40%

100%

3310 Orang

21865 Tk 550

33% 275 300 Perusahaan

Disnakertrans

Disnakertrans 33%

300 1929 Perusahaan

Disnakertrans


Disnakertrans


Disnakertrans

Bab VIII - 19

No. Kode




1

2

3

4

1.12.06

Program Persentase pelayanan jasa URUSANPelayanan WAJIB Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Tersedianya sarana perkantoran Balai Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

-


2012 Target

2013 Rp.

Target

5

2014 Rp.

6

1.12.08

1.12.09

1.12.10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan

Meningkatnya kualitas pengolahan penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD Jumlah aparatur yang memperoleh peningkatan kapasitas melalui Bimtek,Workshop dan Sosialisasi

Meningkatnya keterampilan tenaga Kerja melalui pelatihan berbasis Masyarakat Meningkanya Peserta Pemagangan

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

15

16

14

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

120 Orang peserta Forum Pelaporan tk. Provinsi 30 orang peserta Bimtek, pelatihan dan workshop

100%

150

120 Orang 120 Orang peserta Forum peserta Forum Pelaporan tk. Pelaporan tk. Provinsi Provinsi 30 orang peserta 30 orang Bimtek, pelatihan peserta Bimtek, dan workshop pelatihan dan workshop

205

100%


200 Org

160 Org

-

-

-

Meningkatnya kualitas Jumlah LPKS Lembaga Pelatihan kerja yang swasta. terakreditasi Jumlah Desa Produktif yang dikembangkan Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelatihan, pemagangan antar instansi dan perusahaan Jumlah dokumen 4 Dokumen perencanaan (Renstra, Renja), dan dokumen evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ)

8

100%


670 Orang

2015 Rp.

100%

-

100%

7



-

1.12.07

Target


930 4 Desa

130

5 Dokumen (Renstra,Renja) & dok. evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ)


2,000

-

120 Orang peserta Forum Pelaporan tk. Provinsi

2,500 120 Orang peserta Forum Pelaporan tk. Provinsi

30 orang peserta Bimtek, pelatihan dan workshop

30 orang peserta Bimtek, pelatihan dan workshop

1 Lembaga 2,800

Disnakertrans 480 Orang

120 Orang

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan"

Disnakertrans


Disnakertrans

200 Org

20 orang peserta pemagaman 1,025 10 Lembaga 6 Desa

-

615 4 Dokumen (Renja) dan dokumen evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ)

2,009

1 Lembaga

169

4 Desa -

-

-

280 Org

320 Org

40 orang peserta pemagaman 800 10 Lembaga

60 orang peserta pemagaman 840 10 Lembaga

882 10 Lembaga

8 Desa

10 Desa

12 Desa

1 Dok

1 Dok

340 Org

1500 Org

80 orang peserta pemagaman

200 Orang Peserta pemagaman 1,234 40 Lembaga

1 Dok

Disnakertrans

44 Desa 1 Dok

620


Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan"

Disnakertrans

Bab VIII - 20

No. Kode




1

2

3

4

1.12.11

1.12.12

Program URUSANPeningkatan WAJIB Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program


2012 Target

2014 Rp.

6

Target 4 Dokumen (Renja) dan dokumen evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ)

pindahan dari "Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan"

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

200 Org

-

-

-

KOPERASI DAN UMKM

1.13.01

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pengembangan KUKM

Program Pengembangan UMKM

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

Meningkatnya jumlah koperasi Penumbuhan koperasi baru Jumlah koperasi berkualitas Tersedianya Sarana Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil KUKM (sharing APBN) Tersedianya Sarana Balai Pelatihan KUKM/BALATKOP (sharing APBN) Meningkatnya jumlah UMKM (unit) Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang difasilitasi modal usaha

-

4,658

986 koperasi

0 koperasi 0 Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM (PLUTKUKM)

15 koperasi

480

-

0 Balatkop

-

60.378 UMKM

61.887 UMKM

4,805

599

-

6 UMKM

200 UMKM

330 UMKM

-

1,075


11

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

150 100%

100%

665

732

154

100%

169

220 Org

365

240 Org

402

260 Org

442

150 Org

6,040

110

150 Org

7,112

530 UMKM

25 koperasi 20 koperasi

1 PLUT KUKM (Operasional)

1 PLUT KUKM 1,300 (Operasional)

1 Balatkop (Sapras dan Operasional)

1 Balatkop (Operasional)

67.413 UMKM

121

12 UMKM

1,852

750 UMKM

2,500

2,037

1 PLUT KUKM (Operasional)

4,000

UPTD - BLK, Transmigrasi & Pegembangan Produktivitas

500 Org

1 PLUT KUKM

70.274 UMKM 2,000

1200 UMKM



1 Balatkop

12 UMKM

2,241

UPTD - BLK, Transmigrasi & Pegembangan Produktivitas


70.274 UMKM 1,100

1000 UMKM

920 Org

30 koperasi

1 Balatkop (Operasional)

12 UMKM

100%

8,266


68.829 UMKM 850

16

150

100%

100

15

14

700 16 Dokumen (Renja) dan dokumen evaluasi Disnakertrans (Lakip, LPPD, LKPJ)

140

100 Org



100%

515 12 UMKM

1,972

Target

670 4 Dokumen (Renja) dan dokumen evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ) 150 100%


65.705 UMKM

12 UMKM

10

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi PROGRAM PENGEMBANGAN KUKM

650

330 UMKM

333

1 Balatkop (Sapras)

63.434 UMKM

2016 Rp.

605

127

5,119

1 PLUT KUKM (Sapras)

-

-

334

100%


360 4 UMKM

84

-

15 koperasi

9

460

-

-

100%

-

-

Target

8


Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur

pindahan dari "Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan"

2015 Rp.

7

100%

1.13

1.13.04

5

4 Dokumen

JUMLAH URUSAN TENAGA KERJA (1.12)

1.13.03

Target

Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah UPTD - Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas

1.12.13 Program Pelatihan Berbasis Meningkatnya keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja, tenaga Kerja yang berbasis Latihan Transmigrasi dan kompetensi. Pengembangan Produktifitas Daerah Meningkatnya Meningkatnya produktivitas masyarakat transmigrasi.

1.13.02

2013 Rp.


66 UMKM

3,500

4.140 UMKM

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Bab VIII - 21

No. Kode




1

2

3

4

Program URUSANPengembangan WAJIB Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

1.13.05

1.13.06

1.13.07

Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk Persentase peningkatan Program Peningkatan koordinasi & sinkronisasi Kualitas Perencanaan Bidang program KUMKM lintas Pusat, Koperindag provinsi dan Kab/Kota, lintas sektor dan lintas pelaku Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah

Peningkatan Akses KUMKM terhadap Sumberdaya Produktif

Meningkatnya usaha KUMKM yang mengakses sumberdaya produktif


Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran 1.13.08 Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek


2012 Target

Target

5

60%

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

75%

424

80%

485

-

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14

15

16

100%



100%

100% 597

-

0 koperasi

80%

2016 Rp.


Untuk Tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

4 UMKM

-

85%

440

100%


4 PNS

12 PNS

1.13.11


Persentase pelayanan dan akuntabilitas keuangan SKPD

80%

90%

Dinas Koperindag / Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


6 Org

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

100%

429


1.13.10

100%

90%

100%

75%

100%

1,500

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya DIGABUNG KEDALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KUKM


60%

100%

100% 1,000

546

100%

Program Peningkatan Sarana Persentase ketersediaan dan Prasarana Aparatur sarana prasarana SKPD

100% 800

1 koperasi (SPBN)


1.13.09

JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UMKM (1.13)

2013 Rp.


100% 1,502

100%

100% 1,100

12 Org

100%

100% 1,500

12 Org

100%

100% 2,000

12 Org

100%


42 Org

85%

482



-

12 PNS

114



90

90%

136

Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung kedalam Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


629

2,757

5,413


5,540

6,087

8,341

13,000

Bab VIII - 22

No. Kode




1

2

3

4

1.14

URUSAN WAJIBPENANAMAN MODAL

1.14.01

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Sumber Daya Investasi

1.14.02

1.14.03

Berkurangnya hambatan berinvestasi Meningkatnya capaian realisasi Investasi PMDN, PMA, dan Swasta murni Meningkatnya akses Informasi dan kelembagaan sumberdaya Investasi

Program Peningkatan Meningkatnya perencanaan, Kualitas monitoring, evaluasi dan Perencanaan,Monitoring dan pelaporan program kegiatan Evaluasi/Pelaporan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD 1.14.05 Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem keuangan SKPD yang efektif Pelaporan dan Capaian dan akuntabel Kinerja dan Keuangan 1.14.06 Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 1.14.07 Program Pelayanan Jasa Peningkatan Pelayanan Jasa administrasi Perkantoran Adminitrasi Perkantoran

2012 Target

2013 Rp.

Target

5

2014 Rp.

6

Program Peningkatan Sarana Penyediaan sarana dan dan Prasarana Perkantoran prasarana perkantoran secara efektif dan efisien JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL (1.14)


Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

14

15

16

2017 Rp.

Target

12

13

Rp.

3 Perusahaan

2 Perusahaan

200

2 Perusahaan

355

4 Perusahaan

630

4 Perusahaan

800 4 Perusahaan

850

4 Perusahaan

950

23 Perusahaan

Rencana 29, Realisasi 9 PMA/PMDN

2 PMA/PMDN

500

2 PMA/PMDN

975

2 PMA/PMDN

760

2 PMA/PMDN

900 2 PMA/PMDN

1,000

2 PMA/PMDN

1,100

21 PMA/PMDN

1 Dokumen

1 Dokumen dan 2 Kelompok Pelaku Usah

1 Dokumen, 4 Kelompok Komoditas Unggulan dan 4 Kelpok Pelaku Invesmas 7 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD

1 Dokumen, 4 Kelompok Komoditas 800 Unggulan dan 4 Kelpok Pelaku Invesmas 7 Dokumen dan 6 Kali 500 Forum Koordinasi Lintas SKPD

1 Dokumen, 4 Kelompok Komoditas 370 Unggulan dan 4 Kelpok Pelaku Invesmas

1 Dokumen, 20 Peta dan 2 200 Kelompok Pelaku Usaha

1.14.04

1.14.08



-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

90%

95%

84

100%

7 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD 100%

660

430

50 100%

100 100%

850

1 Dokumen, 4 Kelompok Komoditas Unggulan dan 4 Kelpok Pelaku Invesmas

500

7 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD

100 100%

7 Dokumen , 20 Peta, 4 Kel. Pelaku Usaha, 16 Kel. 950 Komoditas Unggulan dan 16 Pelaku Invesmas

500

7 Dokumen dan 6 Kali Forum Koordinasi Lintas SKPD

100

100%

130

100%


100%


15 Org

100% 1,470

100%

100% 1,005

7 Org

100%

100% 1,133

7 Org

100%

100% 1,163

6 Org

100%

250

100%

365


100%

100%

367

100%

532


2,727


4,000

4,105

4,433

Badan Penanaman Modal & PTSP

100% 35 Org

100%

1,601





Badan Penanaman Modal & PTSP Badan Penanaman Modal & PTSP Badan Penanaman Modal & PTSP

-


-


4,763

Bab VIII - 23

No. Kode




1

2

3

4


2012 Target

2013 Rp.

Target

5

1.15.

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

1.15.01

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.15.02

Program penyediaan sarana Tersedianya sarana dan prasarana Kebudayaan prasarana kebudayaan

1.15.03

Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo

Tersedianya pengelola cagar budaya di Gorontalo

40 Org

50 Org

29

1.15.04

Program Promosi Keragaman Tersosialisasinya seni dan tari Budaya Gorontalo budaya daerah Gorontalo

80 Org

80 Org

763

1.16.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.16.01

Program Pengembangan Meningkatnya kapasitas dan kapasitas dan keterampilan keterampilan Pemuda Pemuda

1.16.02

Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional

1.16.03

Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1.16.04

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda

1.16.05

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya jumlah siswa/pemuda yang memahami Adat Istiadat Gorontalo

20 Org

20 Org

Terbangunnya Terbangunnya struktur Museum dinding gedung (30%) museum (45%)

JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN (1.15)

66

25 Org

838

Pembangunan Interior, Pintu jendela dan Atap (60%)

2014 Rp.

6

1,696

7

100

100 Org

750

Pengecatan, Instalasi Air, Listrik dan Meubeler (70%)

Tidak dianggarkan

90 Org

Target

1,000

2015 Rp.

Target

8

9

78

40 Org

150

2016 Rp.

Target

10

11

86

40 Org

Penataan halaman dan tempat parkir (85%)

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14



15

16

94

45 Org

104

230 Org

165

Peralatan kantor penunjang museum (90%)

182

Pembangunan Pagar dan pembuatan jalan masuk museum (100%)

200

1 Gedung (100%)

50 Org

58

370 Org

64

480 Org

70

600 Org

77

1,650 Org

85 Org

1,437

110 Org

1,581

120 Org

1,739

130 Org

1,913

550 Org

1,850

1,723

1,895

2,085

2,293

20 Org

40 Org

326

50 Org

400

70 Org

-

90 Org

-

110 Org

-

130 Org

-

616 Org

90 Org

135 Org

243

100 Org

100

180 Org

151

121 Org

166

133 Org

183

146 Org

201

610 Org

300 Org

415 Org

2,000

600 Org

3,400

886 Org

2,049

766 Org

2,254

814 Org

2,479

834 Org

2,727

3.300 Org

Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pemuda

62 Org

124 Org

1,265

186 Org

1,700

252 Org

3,893

314 Org

4,282

376 Org

4,711

438 Org

5,182

1.566 Org

Meningkatnya jumlah atlit berprestasi cabang olahraga binaan PPLP

45 Org

45 Org

645

54 Org

970

50 Org

1,361

68 Org

1,497

75 Org

1,647

82 Org

1,811

340 Org

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami dan menguasai olahraga tradisional Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar yang berprestasi dalam bidang olahraga

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (1.16)

4,479

6,570


7,454

8,199

9,019

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

9,921

Bab VIII - 24

No. Kode




1

2

3

4

1.17. 1.17.01

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.17.03

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.17.05

1.17.06

1.17.07

1.17.08 1.17.09

1.17.10

1.17.11


2012 Target

2013 Rp.

Target

2014 Rp.

5

Target

6

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

14

15

16

1,200

12.290 Org

Kesbangpol

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.17.02

1.17.04



- meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat - Pelaksanaan Pilpres, PILEG dan pilkada yang aman dan lancar Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, berjiwa nasionalisme dan cinta tanah air

15.100 Orang

100%

975

15.200 Orang

100%

1,050

100%

200 Orang

200 Orang

100%

-

100%

100%

-

-

-

-

325 Orang

265

590 Orang

1,117

100%

600 Orang

1,080

100%

600 Orang

950

100%

600 Orang

100%

100%

300 Orang

300

195 orang

181

100 orang

350

100 orang

350

100 orang

450

995 orang

Kesbangpol

300 Orang

300

100 orang

74

100 orang

350

200 Orang

350

100 Orang

350

800 orang

Kesbangpol

100%

195

100%

200 Orang

200

325 Orang

325

100 Orang

300

100 Orang

300

100 Orang

300

825 Orang

Kesbangpol

-

200 orang

150

500 Orang

309

100 Orang

200

100 Orang

200

100 Orang

200

1000 Orang

Kesbangpol

200 Org

213

-

-

100 Orang

72

200 Orang

250

200 Orang

250

200 Orang

250

1.225 Orang

Kesbangpol

100%

100%

463

100%

618

100%

100%

263

100%

205

18 Orang

15 Orang

331

10 Orang

300

Meningkatnya dan berdayanya forum2 (FPK)

Meningkatnya peran KOMINDA dan TPGKDN dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib dan kondusif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah Peningkatan ketahanan Meningkatnya peran serta sosial dan ketahanan budaya masyarakat dalam masyarakat mengantisipasi adanya aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat yg bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas Program Peningkatan Meningkatnya peran serta Ketahanan Ekonomi masyarakat dalam mengantisipasi adanya aksi kekerasan, premanisme dan aliran sesat yg bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas Program Peningkatan Meningkatnya peran Pemberdayaan Masyarakat konstruktif masyarakat untuk menjaga keamanan sebagai mitra pemerintah dan ketertiban sehingga mampu memberikan sumbangsih terhadap percepatan pembangunan (FKDM) Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana penunjang kegiatan Kesbangpol Peningkatan Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan Kapasitas Sumber Daya kompetensi aparatur Aparatur Kesbangpol Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

15.700 Orang

-

863

-

575

100%

250

100%

250

100%

250

100%


Kesbangpol


Kesbangpol


Kesbangpol

-


100%

100%

650

100%

650

100%

1,000

-

Pindahan dari Program Peningkatan Sarana Prasarana

100%

100%

300

100%

300

100%

450

100%

10 Orang

10 Orang

300

10 Orang

300

10 Orang

450

83 Orang

-



Kesbangpol

1,222

100% Kesbangpol

Bab VIII - 25

No. Kode




1

2

3

4

Program Tersedianya Laporan URUSANPeningkatan WAJIB Pengembangan Sistem Keuangan yang akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja dan fasilitasi TLHP dan Keuangan 1.17.13 Program Peningkatan Tersedianya laporan Perencanaan, Evaluasi dan penyelenggaraan keuangan Pelaporan daerah JUMLAH URUSAN KESBANG & POLITIK DALAM NEGERI (1.17)

2012 Target

2013 Rp.

1.17.12

1.18

2014 Rp.

6 115

100%

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14


15

16

28 Dokumen

Kesbangpol

Kesbangpol

-

-

Target


100%

3,421

3,433

225

100%

4,100

150

100%

4,180

150

100%

4,050

200

100%

5,100

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Terbentuknya Produk Hukum Daerah dalam Pelaksanaan Program Penataan Peraturan 1.18.01 Pemerintahan yang Perundang-Undangan Menjunjung Supremasi Hukum

Program Fasilitasi dan Advokasi Hukum

Program Pengkajian 1.18.03 Kerjasama

143

285

10 Mou 10 Pk

62 PPNS

125

3 kegiatan

3 kegiatan

Meningkatnya Kualitas Organisasi Perangkat Daerah dan Sumber Daya Aparatur

-

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terciptanya Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PK) yang Berkualitas

Program Pemenuhan dan Perlindungan HAM

Program Fasilitasi 1.18.08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2,300

4 kali pendampingan/ Advokasi Sengketa Hukum, 1 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Memahami Penyelesaian Masalah/ Sengketa Hukum

1.18.05

Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem 1.18.07 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1,892 Perda 10 Pergub / SK 300, 1 kali Sosialisasi

Terwujudnya Penyamaan Program Pembinaan Penyidik Persepsi dan Sinkronisasi Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Aksi terhadap Penanganan Pelanggaran Peraturan Peundang-Undangan

1.18.06

2,679

795

1.18.04

1.18.09

5

100%

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

1.18.02

Target 48

100%



Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Manusia

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas OPD Organisasi Perangkat Daerah

2,545

580

Perda 10 Pergub / SK 300, 1 kali Sosialisasi

250


118

10 MoU, 10 PK, 1 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)

63 PPNS

164

-

3 kegiatan

-

-

-

-

33 SOP 0 SPM

5 SOP 0 SPM

33 Usulan SKPD

-

PERDA 37 PERGUB / SK 1.500


600


2,944

625


160

6 kali pendampingan / Advokasi Sengketa Hukum

59



136

132

1 kali Rapat Koordinasi (RAKOR)

-

-

-

-

162

10 SOP 3 SPM

976


142


121 Mou dan PK

9 Mou 9 Pk

0 PPNS

3 kali 3 kali pendampingan/ pendampingan Advokasi Advokasi hukum, Sengketa Hukum

2,777

336

650

Perda 50 Pergub / SK 1.500, 4 kali Sosialisasi

Biro Hukum dan Organisasi

190


210

28 kali pendampingan/ Advokasi Sengketa Hukum, 1 kali BIMTEK


100


125


145

79 MoU dan PK, 4 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)



150


175


195



64

1 kali Rapat Koordinasi (RAKOR)

75

2 Kali RAKOR

100

2 kali RAKOR

120

9 Kegiatan, 7 kali RAKOR



225


235

250


250



-


162


200

225


225



140

33 SOP SKPD, 15 SPM

76

33 SOP SKPD, 15 SPM

100

33 SOP SKPD, 15 SPM

130

33 SOP SKPD, 15 SPM

150

147 SOPSKPD, 63 SPM


-

-

-

-

-

-

-

-

33 Usulan SKPD


33 Usulan SKPD


164

5 Usulan SKPD, 1 Dokumen ANJAB 2 Dokumen, 1 kali Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Bab VIII - 26

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB Program Pelayanan 1.18.10 Administrasi Perkantoran


100%


2012 Target

2013 Rp.

100%

Target

5

239

2014 Rp.

6

100%

Target

7


100%


100%


100%


26 Org


100%

1 Laporan

200

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

5 Org

BIRO P2E

1.18.15

1.18.16

1.18.17

1.18.18

Meningkatnya Jumlah PNS yang memahami pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Program Pengendalian Meningkatnya kerjasama dan Ekonomi koordinasi antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder bidang ekonomi. Program Pelayanan Tersedianya sarana Administrasi Perkantoran pelayanan jasa administrasi perkantoran. Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana perkantoran. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pelayanan Administrasi, 1.18.19 Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1.18.20

Peningkatan Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi/diklat. Persentasi Pelayanan Jasa Adm. Perkantoran Persentasi Tersedianya Sarana dan Prasana Perkantoran Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program

13

Rp.

100%


Penerapan dan Implementasi Layanan Pengadaan barang /jasa Secara Elektronik Provinsi & Kab./Kota.

2017

12

Target

Untuk tahun 2014 seterusnya berubah nomenklatur program menjadi " Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1.18.12

Meningkatnya percepatan penyerapan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

11

Rp.


100%

Program Pengendalian Pembangunan

Target

100%

214

1.18.14

2016

10

14

236 100%

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

9

Rp.

16

100%

Pelayanan Administrasi, 1.18.13 Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Target

15

Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana perkantoran

Persentasi Pelayanan Jasa Adm. Perkantoran Persentasi Tersediannya Sarana dan Prasana Perkantoran

8



1.18.11

Pelaporan capaian kinerja tepat waktu (Dokumen)

2015 Rp.


2,100

2,936

93%

91%

60%

75%

100 orang

220 orang

100%

100%

445

100%

100%

100%

517

100%

556

100%

100%

391

100%

100 orang

220 orang

220 orang

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

7 Org

-

-

-

-

-

100%

908

100%

100%

749

100%

925

100%

957

4,855

100%

5,550

1,540

100%

98%

1,540

200 orang

1020 orang

1 paket

Biro P2E

940


100%

Biro P2E

150


260 orang

Biro P2E

100%

100% 1,300

8 Org 227

100%

100%

100%

1,000

100% 2,225

9 Org 230

100%

Biro P2E


1,170

840

100%

Biro P2E

100%

100%

999

98%

200 orang

500

100%

8 Org

97%

1,400

-

100%

7 Org

200 orang

471

100%

3,430

100%

-

100%

96%

1,382

-

100%


100%

-

6 Org

200 orang

382

-

100%

95%

220 orang

-

-

3,250

90%

747

-

100%

100% 2,750

10 Org 250

100%

100%

Biro P2E

34 Org 260

100%

Bab VIII - 27

Biro P2E

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB 1.18.21

1.18.22


1.18.24

Persentase pelayanan jasa Program Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi, Sarana Persentase ketersediaan Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD Program Peningkatan Persentase pelaporan capaian Pengembangan Sistem kinerja yang tepat waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Program Peningkatan Terselenggaranya Pelayanan Kehumasan Penyiran/Peliputan, Dokumentasi Kegiatan DPRD.

1.18.27

1.18.28

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.18.29

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75%

80%

1.18.31

1.18.32

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Penunjang Operasional Kantor Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

5

2014 Rp.

6

Target

7

24,999

31,725

80%

2015 Rp.

8

Target

9

29,000

20,849

80%

2016 Rp.

10

Target

11

25,917

23,500

85%

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

26,176

21,268

90%

14


15

16

26,437

21,481

100%

21,695

100% Sekretariat DPRD

100%

926

100%

609



100%

100%

3,977

100%

2,630



-


100%

-


100%

75%

80%

150

80%

130

3,625

3,112

100% 100%

100%

3,125

100%

3,138

100% 100%

-

100%

-

-

100%

500

100%

133

100%

134

Sekretariat DPRD

100% 100%



-

100%

135


100%

100%

100%


-

75%

80%

INSPEKTORAT

1.18.30

Target


100%

Meningkatnya Kemampuan SDM di Sekretariat DPRD Provinsi Gorntalo.

Meningkatnya Kualitas laporan Keuangan dan laporan Kinerja

2013 Rp.

36,978

Meningkatnya Tata Persidangan DPRD

Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana perkantoran

1.18.26

2012 Target

SEKRETARIAT DPRD

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.23

1.18.25


200

80%

5,130

1 Tahun 781

4,725

4 SKPD (yg bersih dr temuan kerugian) 100%

15%

3,129

35%

3,021

100%

428

100%

500

100%

100%

612

100%

287

-

-

85%

175

1 Tahun

1,200

90%

5,000 50%

3,254

193

1 Tahun

1,212

95%

5,259 65%

3,579

212

1 Tahun

1,224

100%

5,522 75%

3,797

233

1 Tahun

1,236


5,853 85%

4,013

85%

Inspektorat


100%

Inspektorat


100%

Inspektorat


100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

5 Org (1 Auditor Madya 1 Auditor Muda Pindahan dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 3 Auditor Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pertama)

-


4 P2UPD

14 Org (1 1,445 Auditor Madya 3 Audtor Muda 10 Auditor Pertama) 4 P2UPD

10 Org (1 1,300 Auditor Madya 4 Auditor Muda 5 Auditor Pertama) 4 P2UPD

1,345

8 Org (1 Auditor Madya 2 Auditor Muda 5 Auditor Pertama) 4 P2UPD

1,440

4 Auditor Madya, 15 Auditor Muda 60 Auditor Pertama

Inspektorat

20 P2UPD

Bab VIII - 28

No. Kode




1

2

3

4

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

100%

1.18.33

1.18.34

1.18.35

Program URUSANPeningkatan WAJIB Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.18.36 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan 1.18.37

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Meningkatnya Jumlah Aparat Pengawas yang profesional

Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, informasi dan prosedur pengawasan yang efektif Meningkatnya Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik

2012 Target

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.39

Program Peningkatan Sarana Tingkat pemenuhan dan Prasarana Aparatur kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah

1.18.40

1.18.40

1.18.42

1.18.43

1.18.44


Persentase pelayanan jasa Program Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Program Peningkatan Pelaporan capaian kinerja Pengembangan Sistem yang tepat waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Program pengembangan Terfasilitasinya Pagelaran pemasaran pariwisata Seni Budaya Gorontalo Di Jakarta Program peningkatan Terfasiliyasinya pelayanan pelayanan kedinasan Kepala kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala daerah/wakil kepala daerah Daerah di Jakarta

2013 Rp.

100%

Target

5

80

2014 Rp.

100%

6 114

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14


-

-

100%

-

-

100%

191

100%

150

100%

150

100%

150


15

16

100%

Inspektorat

100% Inspektorat

17 Auditor Pertama

8 Auditor Pertama

0 P2UPD 4 SOP

465

0 P2UPD

573 5 Auditor Muda 12 Auditor Pertama 4 P2UPD

2

158

227

SOP

1

100%

100%

100%

100% Inspektorat


SOP

1

SOP

110

1

SOP

230

1

SOP

230

1

SOP

250

11 SOP Inspektorat

1 Paket 1 Paket

1 Paket

150

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

7 Paket

111 Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, informasi dan prosedur pengawasan"

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA 1.18.38



2,880

3,098

100%

100%

669

100%

558

100%

100%

756

100%

1,101

3,500

3,254

3,723

3,910


100%

90% Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur"

100%


100%

100% 1,700

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana -

-

100%

-

-

-

-

70

100%

100% 1,700

100%

100% 1,959

100%

100% 2,039

100%

100%


100%

70

100%

100%

70

100%

100%

70

100%

100%

70

100%

Kantor Perwakilan Jakarta Kantor Perwakilan Jakarta

Kantor Perwakilan Jakarta

100%


100%


100%

2 Keg

3 Keg

193

3 Keg

173

3 Keg

180

3 Keg

180

3 Keg

253

3 Keg

273

3 Keg

50%

55%

1,158

60%

972

65%

1,300

70%

1,029

75%

1,079

80%

1,129

80%


Inspektorat


Bab VIII - 29

No. Kode




1

2

3

4

1.18.45

Program Peningkatan URUSAN WAJIB Promosi dan Kerjasama Investasi

Terfasilitasinya kegiatan promosi di pusat

1.18.46

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Terfasilitasinya kerjasama dengan Media Masa di pusat

1.18.47

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100%

1,297

100%

3,036


Dinas Keuangan dan Asset Daerah

1.18.48

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan 70% 80% sarana perkantoran Meningkatkannya Kualitas SD 23% (79 orang) 47% (119 Aparatur pengelola keuangan orang) daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah

5,464

85%

3,617


Dinas Keuangan dan Asset Daerah Dinas Keuangan dan Asset Daerah

2012

1.18.50

1.18.51

1.18.52


Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan Dan Meningkatnya kualitas Pengembangan Pengelolaan laporan keuangan Keuangan Daerah pemerintah daerah

1.18.53

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

1.18.54

Intensifikasi dan Peningkatan Pendapatan Ekstensifikasi SumberDaerah sebesar Rp. 1.5 Sumber Pendapatan Daerah Trilyun pada tahun 2017

14

15

16

-

45%

119

50%

120

55%

119

60%

205

65%

219

65%

30%

40%

45%

105

50%

130

55%

156

60%

157

65%

180

65%


104

13,021 100%

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun

1.18.56

Program Peningkatan sarana Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Perkantoran dan prasana oprasional perkantoran

1.18.57

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya

7

12,729

474 53% (159 orang)

642

-

100%

-

100%

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur 2,849

6 Kab/Kota

WDP

2,837

221 6 Kab/Kota

Rp. Rp. 933.169 697.576.031.227 Milyar

100%

100%

90%

90%

2000 Orang

300 Orang

906

78% (264 orang) WTP

2,383 Rp. 1.155 Trilyun

6,149 100%

7,875 100%

897

395

90%

303

1,467

50 Orang

1,163


9

Rp.

10

Target

11

10,973

682

100%

550

100% 5,601

100%

100%

214 6 Kab/Kota

2,716 Rp. 1.040 Trilyun

Target

Rp.

12

Target

Rp.

13

13,126

13,734



WDP

8

11,300


WDP

Rp.

2017

-

6

Target

2016

30%

5

Rp.

2015

Target

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2014

Rp.

Tersusunnya Ranperda APBD 6 Kab/Kota Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku

1.18.55

2013


Target

DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.18.49



79% (268 orang) WTP

200 6 Kab/Kota

1,740 Rp. 1.276 Trilyun

7,500

1,500

100% 5,600

100%

3,077

100%

100%

100%

100% 6,000

94% (319 orang) WTP

223 6 Kab/Kota

1,800 Rp. 1.402 Trilyun

6,844

100%

6,500

100%

100%

100%

100% (341 orang) 2,923

WTP

225 6 Kab/Kota

2,478 Rp. 1.5 Trilyun

7,665


100% 100%

100%

2,800

1,500


100% (341 orang) 2,952

WTP


230 6 Kab/Kota


2,552 Rp. 1.5 Trilyun


9,257

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur"

100%

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 90% Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 300 Orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Bab VIII - 30

No. Kode




1

2

3

4

1.18.58

1.18.59

1.18.60

1.18.61

2012 Target

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi, Sarana Persentase ketersediaan Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Peningkatan Terpenuhinya Pelaporan pengembangan sistem capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja keuangan dan keuangan Program Peningkatan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Program Pendidikan Jumlah PNS yang Mengikuti Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan aparatur sesuai dengan kompetensi

1.18.63

Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian

Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian dan pengelolaan arsip Kepegawaian yang Terkini

1.18.64

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1.18.67

1.18.68

1.18.69

Target

2014 Rp.

5

6


-

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

Terselenggaranya Usaha Pencegahan Baik struktural ataupun Non Struktural Program Pencegahan Dini Terselenggaranya UpayaDan Penanggulangan Korban Upaya Preventif Dalam Bencana Alam Penanggulangan Bencana Program Peringatan Dini Terselenggaranya Koordinasi Pemanfaatan Dan Penerapan Sistem Peringatan dini Program Kesiapsiagaan

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Program Penanggulangan Bencana

100%

2016 Rp.

10

100% 1,335

-


-

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur 3 Dok

3 Dok

90

3 Dok

100%

Target

11

2017 Rp.

12

130

Target

13

Rp.

14

2503 Org

40 Orang

2503 Org

-

791

2,500

-

-

100%

6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana) 6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana) -

-

-

165

160 Orang

2,750

2550 Org

2,850

2600 Org

3,000

2,890 6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana) 6 Kab/Kota ( Lokasi Bencana)

250

2,532

-

100%

35 Orang

125 Orang

-

100% 1,615

16

100%

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2 Kegiatan

3,703

100%

300

100%

100% 80 Orang

2650 Org

2 Kegiatan

3,600

275

200 1,400

3,500

300

100%

100% 80 Orang

2700 Org

2 Kegiatan

3,727

300

250

4,000

300

100% 90 Orang

2750 Org

2 Kegiatan

4,327

183

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

150 Orang

325

300 2,855

4,000

300

100%

100%

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2750 Org Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2 Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4,746 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


6 Kab/Kota

555

6 Kab/Kota

666

6 Kab/Kota

799

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

90 Orang


379.1


100%

1,500


terlaksananya upaya-upaya 6 Kab/Kota ( peningkatan pemahaman dan 443.65 Lokasi Bencana) kesadaran masyarakat dalam menghapi bencana Terselenggaranya Pencegahan Dan PROGRAM INI MERUPAKAN PROGRAM BARU DI TAHUN 2014 Kesiapsiagan Dalam Menghadapi Bencana Terselenggaranya 6 Kab/Kota ( 6 Kab/Kota ( 6 Kab/Kota ( penanganan darurat secara Lokasi 1100 1,274.204 Lokasi Bencana) Lokasi Bencana) cepat, tepat, terpadu, dan Bencana) menyeluruh di daerah

100%

45 Orang

257


1,777

40 Orang


15


100%

20 Orang

100% 1,469

100%

30 Orang

-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.18.66

2013 Rp.

URUSAN WAJIB

1.18.62

1.18.65



6 Kab/Kota

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK

959

6 Kab/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bab VIII - 31

No. Kode




1

2

3

4

1.18.70

1.18.71

Program Dan URUSANKedaruratan WAJIB Logistik

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi


1.18.73

Program Peningkatan Sarana Tingkat pemenuhan dan Prasarana Aparatur kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja aparatur sesuai dgn standar daerah Program Pelayanan Terlaksananya adimnistrasi Administrasi, Sarana pelayanan perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Terpenihinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Peningkatan Tersedianya Laporan Pengembangan Sistem Keuangan SKPD yang efektif Pelaporan Capaian Kinerja dan akuntabel dan Keuangan Program Lintas Sektor Terciptanya koordinasi internal SKPD, Kab/Kota serta instansi terkait Program Peningkatan tercipnya perencanaan, Perencanaan, Evaluasi dan evaluasi serta pelaporan yang Pelaporan akuntabel

1.18.74

1.18.75

1.18.76

1.18.77

2012 Target

1.18.79

1.18.80

1.18.81

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target

5

Terpenuhinya pelayanan umum dan ketatausahaan Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif Program Peningkatan Persentase PNS dalam kapasitas sumber daya Pembinaan Olah raga, Seni aparatur Budaya Budaya, Mental Rohani Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana sarana prasarana SKPD Prasarana dan SDM Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

349.44

2014 Rp.

6

378.3

Target

Target

13

Rp.

14

380


390


500


500


683.85

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN SDM APARATUR

218

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN SDM APARATUR

100%

-

-

100%

-

-

-

-

-

3 Org

100%

100%

-

-

100% 900

100%

100% 980

5 Org

100%

100% 1,198

7 Org

100% 9 Org

110.6

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

100%

215

PROGRAM INI BERUBAH MENJADI PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1,071

100% 2,100 279

100%

40

475 100% -

-


100%

2,000

541

100%

2,399

580

100%

2,527

700

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" 100% 100%


5 Org

100% 1,468

100% 5 Org

100% 1,834

100% 5 Org

100% 1,830

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

100%


100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2,686




665


24 Org

100%

PROGRAM INI MERUPAKAN PROGRAM BARU DI TAHUN 2014

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100%

1,287


15


-

701

12


-

5 Org

2017 Rp.

1,300

-

-

11


100%

100%

Target

1,250

-

100%

10


-

250

2016 Rp.

1,150

-

100%

9


-

100%

Target

1,100

-

-

8


100%

150

2015 Rp.

7

100%

SEKRETARIAT KORPRI 1.18.78

2013 Rp.

Terselenggaranya penanganan tanggap darurat PROGRAM INI MERUPAKAN PROGRAM BARU DI TAHUN 2014 secara terpadu dan menyeluruh di daerah Bencana Terselenggaranya 6 Kab/Kota ( Pelaksanaan Rehabilitasi dan 6 Kab/Kota ( 6 Kab/Kota ( Lokasi 413.2 Rekonstruksi Pada Pasca Lokasi Bencana) Lokasi Bencana) Bencana) Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu Tingkat layanan administrasi 100% 100% 437.36 100% yang tepat waktu

1.18.72



100% 5 Org

80%

Sekretariat Korpri

80%

Sekretariat Korpri

70%

Sekretariat Korpri

100% 1,936

100%

Sekretariat Korpri

25 Org

Bab VIII - 32

No. Kode




1

2

3

4

Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, Laporan keuangan dan LAKIP SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Meningkatnya pemahaman paradigma korpri

100%

1.18.82

1.18.83

Program URUSANPeningkatan WAJIB Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1.18.84

2012 Target

-

1.18.86

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.

30%

-

1.18.87

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

-

SATPOL PP DAN LINMAS

1.18.89

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.18.90

Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

1.18.92

1.18.93

1.18.94

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tersedianya Dokumen Pertanggung jawaban laporan keuangan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Program Tersedianya laporan Pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah Program Peningkatan Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (PPNS) Program Peningkatan Meningkatnya kesadaran Pemberantasan Penyakit hukum masyarakat Masyarakat (Pekat)

6

100%

90

Target

2015 Rp.

7

8

Target

2016 Rp.

9

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

14

100%

100%

286

35%

-

35%

892

-

-

35%

78

100% 302

-

40%

2,788

120

130

325

-

45%

3,000

120

140 100%

35%

325

45%

40%

100

-

50%

142

55%

3,385

16 Sekretariat Korpri

100%

130 100%

35%

-

100%


15


30%

3,000

Sekretariat Korpri 100%

410

-

200

3,589

45%

Sekretariat Korpri

45%

Sekretariat Korpri

55%

Sekretariat Korpri

3,811

100%

100%

140

100%

126


100%

100%

1,000

100%

413


1 Paket

Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas


20 Org

Satpol PP dan Linmas

2 Org

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 1.18.91

80

2014 Rp.

100%

30%

1.18.88

5

100

-

Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparatur

Target

100%

20%

Presentasi optimalisasi pelayanan Korpri

2013 Rp.

100%

Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI Program Peningkatan Mental Presentasi kegiatan yang Rohani melalui Olahraga, diikuti Seni Budaya dan Agama

1.18.85



2 Org

25

2 Org

25


100%


100%


3 Dok

3 Dok

100% 500

20 Org

47

100%

1 Keg.


167

605

100% 666

100%

20 Org

100%

100% 230

100%

100%

20 Org

1 Keg.

30 Org

100% 120

100% 200

50

1 Keg.

40 Org

100%

250

70

1 Keg.

50 Org

140 100%

265

90

3 Dokumen

100%

130 100%

100%


46 Org


50

1 Keg.

550

20 Org

100%

1 Keg.

100%

1 Paket



100%

1 Keg.

60 Org

285

1 Keg.


95

60 Org


Bab VIII - 33

No. Kode




1

2

3

4

1.18.95

1.18.96

1.18.97

2012 Target

1.18.99

2013 Rp.

Target

5

Pemantapan Tugas-Tugas URUSAN WAJIB Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

Tercapaianya Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

75 Org

80 Org

1 Dok

1 Dok

1,430

1 Dok

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

43 Org

75 Org

175

75 Org

Program Perlindungan masyarakat

Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi Linmas

Program Riset Pengembangan Daerah Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

1.18.100 Program Peningkatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

1.18.101 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi , sarana dan prasarana dan SDM Aparatur 1.18.102 Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi 1.18.103 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.104 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian Tersedianya model pengembangan TTG di Provinsi Gorontalo Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja), dan dokumen pelaporan dan evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ) Tertibnya administrasi pelaporan keuangan secara akurat dan akuntabel Tertibnya admnistrasi perkantoran

1.18.105 Program peningkatan sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana perkantran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan setiap tahun

2014 Rp.

6

90 Org

1 Dok 1 Dok


Target

7

8

Target

9

10

Target

11

12

Target

13

14

15

16

2,170

129 Org 12 x 82x 1 Dok

75 Org

200

75 Org 30 Org 1 Dok

225

75 Org 40 Org 1 Dok

250

75 Org 50 Org 1 Dok

275

75 Org 50 Org 1 Dok

100

40 Org

125

40 Org

150

40 Org

180

40 Org

2,588

1,930

2,300

2,099

129 Org 12 x 2x 1 Dok

Rp.

137

2,045

129 Org 12 x 2x 1 Dok

2017 Rp.

1,900

1 Dok

129 Org 12 x 2x 1 Dok

2016 Rp.

1,873

40 Org 2,234

2015 Rp.

129 Org 12 x 2x 1 Dok

1 Dok

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH 1.18.98



2,450

5 kajian

1,201

4 kajian

1,386

5 kajian

450

6 kajian

500

7 kajian

600

8 kajian

650

35 Kajian

3 model

1 model

228

2 model

151

4 model

350

5 model

600

5 model

600

5 model

650

22 model

-

-

-

-

100%

100% 279

100% 300

100% 300

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

208

100%

166


100%

100%

95

100%

122


100%

100%

358

100%

376


6 laporan

100%

100%

144

100%

387


6 laporan

851

100% 100%

100%

100% 300

-


100%

900

100% 100%

100%

950

Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas

2,626

39 kajian

-


100%

100%

1,026

100%

100%

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

Bab VIII - 34

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB

2012 Target

BIRO UMUM

1.18.106 Program Peningkatan Terpenuhinya pelayanan Pelayanan Kedinasan Kepala Sarana dan Prasarana Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan Pimpinan 1.18.107 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo 1.18.108 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.18.109 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Pemprov. Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terwujudnya penyampaian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Terpenuhinya dukungan jasa administrasi perkantoran

1.18.110 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana pemerintahan Daerah 1.18.111 Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas kapasitas Sumber Daya pengetahuan PNS Aparatur 1.18.112 Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD


35 keg

772

2014 Rp.

6

Target

7

15,816 50 keg

1,050

400

20 Keg.

316

20 kali

25 kali

2,656

35 kali

4,128


2015 Rp.

8

Target

9

9,300 40 Keg

300

25 Keg.

-

325

-

2016 Rp.

10

Target

11

15

16

10,731 40 Keg

300

400

50 Keg.

Biro Umum

30 Keg.

-

400

570

40 Keg.

Biro Umum

-

2017 Rp.

12

Target

13

11,255 40 Keg

300

35 Keg.

-

14

11,831 50 Keg

475

-

Rp.

40 Keg.

-

-

Biro Umum

100%

100%

566

100%

1,586


Biro Umum

100%

100%

13,955

100%

8,607


Biro Umum

129


Biro Umum

5 orang

5 orang

85

8 orang

-


100%

-


100%

-

Terwujudnya dukungan administrasi Pelaporan Keuangan

-

tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan pemerintah Provinsi Gorontalo

5

4 Keg.

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur -

PIMPINAN SETDA

1.18.115 Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur

Target

3 Keg.


1.18.114 Program Peningkatan Tercapainya peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah

2013 Rp. 18,434

30 kegiatan



-

-

31,136

100% 8,675

100%

29,820

10,031

20 orang

12 Org

-

100%

100%

200

100%

27,865

100%

100% 10,480

25 orang

250

100%

30,400

100%

100% 10,861

30 orang

275

100%

31,332

100%

Biro Umum

100 Orang

275

100%

Biro Umum

31,959 Pimpinan Setda

75 keg

100 keg

10,900

96 keg

10,500

96 keg

9,865

96 keg

10,900

96 keg

11,250

96 keg

11,500

130 keg

160 keg

20,236

150 keg

19,320

150 keg

18,000

150 keg

19,500

150 keg

20,082

150 keg

20,459

Pimpinan Setda

BIRO PEMERINTAHAN 1.18.116 Program Peningkatan Terlaksananya pelayanan 100 kali Pelayanan Kedinasan Kepala kedinasan kepada Kepala koordinasi; 5 Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah dokumen LPPD; 85 kali kunjungan 1.18.117 Program Penataan Wilayah Tercapainya pemasangan Provinsi pilar batas dan ketetapan 168 Pilar luas wilayah Provinsi dan Kab./Kota

1,778

2,865

5,153

20 kali;1 dokumen LPPD; 17 kali kunjungan

637


531

5 Pilar (Kab. Gtlo-Gorut)

438

8 Pilar (Kab. Gtlo - Gorut)

10 Pilar 342 (lanjutan kab. Gtlo-Gorut)



1,030

520

5,889 20 kali;1 dokumen LPPD; 17 kali kunjungan 37 Pilar (PhwtoGobar)

1,030

1,655 20 kali;1 dokumen LPPD; 17 kali kunjungan

10 Pilar 535 (BoliyohutoGtlo)

1,930

20 kali;1 dokumen 1,030 LPPD; 17 kali kunjungan

475

32 Pilar (PanipiGtlo)

220 kali koordinasi, 1,030 11 dokumen LPPD; 187 kali kunjungan

750

275 Pilar

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Bab VIII - 35

No. Kode




1

2

3

4

1.18.118 Program URUSANDukungan WAJIB Pembentukan Daerah Otonom Baru

- Terselenggaranya fasilitasi terbentuknya daerah otonom baru; pembinaan terhadap daerah otonom baru

1.18.119 Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengembangan Aparatur 1.18.120 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.18.121 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo Terpenuhinya sumber daya aparatur yang handal dan berkualitas Terpenuhinya pelayanan umum dan ketatausahaan biro 1.18.122 Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

2012 Target

2013 Rp.

Target

5

1.18.124 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1.18.125 Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Tercapainya publikasi, pelayanan publik secara menyeluruh Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

10

Target

11

2017 Rp.

Target

13

Rp.

14


72


3 Org

10 Org

75

7 Org

71


100%

100%

556

100%

542


-

-

3 DOB

1,379

3,603

-

-

-

-

-

150

9 Daerah Otonom


-

132 bulan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

-

15 orang

20 orang

10 orang

10 orang

75 orang

-

832

100%

7,500

-

-

-

50 kali/kegiatan

2,075

50 kali/kegiatan

-

-

-

-

-

12 laporan

1,100

12 laporan

-

-

-

-

-

36 kali

3,300

36 kali

100%

-

100%

-

38 orang 117,934


1,155

200 2,520

100% 1,025

100%

760

50 kali/kegiatan 12 laporan 36 kali

1,155

200 3,024

100%

760

50 kali/kegiatan

12 laporan 37 kali

1,165

214 3,629

100%

Biro Pemerintahan

100% Biro Pemerintahan

200 kali/kegiatan

Biro Humas dan Protokol

12 laporan


145 Kali


100% 903

8 orang 126,252

Biro Pemerintahan

5,911

100% 893

8 orang 121,670

100%

5,272

100% 743

8 orang 122,198

100%

4,618

-

-

875

16 Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

-

-

129,480

-

150 Pembinaan 3 DOB


15

-

-

JUMLAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (1.18)

4,324

Pembinaan 3 DOB

12

48 Kali rapat koordinasi

-

Pembinaan dan Pilkada I 3 DOB

2016 Rp.

-

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Tercapainya laporan evaluasi kegiatan pimpinan

2014 Rp.

6 Daerah Otonom


1.18.123 Program Peningkatan Tercapainya koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala sinkronisasi antara Daerah/Wakil Kepala Daerah pemerintah pusat dan daerah



100%


62 Org 133,184

Bab VIII - 36

No. Kode




1

2

3

4

1.19


2012 Target

2013 Rp.

Target

5

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14



15

16

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PDT

1.19.01

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang mandiri sejahtera

- 6 Kab/Kota - 729 desa/Kel - Angka Kemiskinan 17,22 %

1.19.02

Program Pembangunan Desa Terwujudnya pembangunan terdapat 283 Tertinggal Infrastruktur di desa tertinggal di perkampungan kumuh/miskin 5 Kab di 283 Desa tertinggal

1.19.03

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel

1.19.04

Program Peningkatan Terwujudnya Desa Maju dan 729 Desa/ Kel Partisipasi Masyarakat Dalam Mandiri Pembangunan

1.19.05

Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

- Meningkatnya Kapasitas - Kades : 657 manajemen perangkat Desa/ - Lurah : 72 Kel. - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)

Tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

-

- 6 Kab/Kota - 17,22 %

-

12,067 - 6 Kab/Kota - 17,51%

-

-


792 - Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)

3 desa dan 3 kelurahan

928 3 desa dan 3 kelurahan

-

14,977 - 6 Kab/Kota - 15,51%

-

20 Desa/Kel dari 283 desa tertingal d i5 Kab 456 - Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)

1,200 3 desa dan 3 kelurahan

-


TP. PKK 6 Kab/Kota

12,200 - 6 Kab/Kota - 13,51%

1,600 20 Desa/Kel dari 283 desa tertingal d i5 Kab 750 - Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)

13,900 - 6 Kab/Kota - 11,51%

1,760 20 Desa/Kel dari 283 desa tertingal d i5 Kab 900 - Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)



500 TP. PKK 6 Kab/Kota


15,600 - 6 Kab/Kota - 9,51%

1,936 20 Desa/Kel dari 283 desa tertingal d i5 Kab 1,080 - Kades : 657 - Lurah : 72 - Camat : 75 - BPD : 657 - LMD : 72 - Sekdes : 657 (Orang)



21,000 Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan di 6 kab/Kota dan 9,51 % tingkat Kemiskinan Provinsi Gorontalo 3,500 tersedianya infrastruktur dasar bagi desa tertinggal di 80 desa di 5 Kab 2,500 - Terwujudnya Kinerja serta terwujudnya optimalisasi pelayanan publik 806 Kades/Lurah/ Camat - Terwujudnya Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Manajemen Pemdes bagi 200 kades, 40 Sekdes dan 240 Ketua BPD


1,700 Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang di dukung oleh partisipasi masyarakat 1,500 TP. PKK 6 Kab/Kota


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal


Bab VIII - 37

No. Kode




1

2

3

4

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Peningkatan 1.19.06 Perencanaan, Evaluasi dan Program Tersedianya laporan Pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase ketersediaan 1.19.07 Administrasi, Sarana sarana prasarana SKPD Prasarana dan SDM Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 1.19.06 Program Pelayanan Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Adimistrasi Tepat waktu

2012 Target

2013 Rp.

Target

5

URUSAN WAJIB

1.19.07

1.19.08

100%

Target

6

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

14

100%

250

100%

275

100%

303

100%

500

100%

Pindahan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

150

100%

160

100%

200

100%

350

100%


100%

500

100%

550

100%

750

100%

100%

500


100%

600

100%

650

100%

700

100%

900

100%


12 Org

200

12 Org

300

12 Org

350

12 Org

650

48 Org

100%

210

100%

358

100%


100%

100%

798

100%

1 Paket

800

1 Paket Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur"

100%

115

100%

150

19 Dokumen Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi " Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

14,910

17,941

18,000

20,345

22,789


15

-

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (1.19) 1.20

2014 Rp.


Program Peningkatan Sarana Persentase Tingkat dan Prasarana Aparatur pemeliharaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional SKPD Persentase pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu



16 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

33,350

STATISTIK BAPPEDA / DATA PEMBANGUNAN

1.5.08

Program Pengembangan Persentase tersusunnya Data dan Informasi dokumen data/informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se- Provinsi dan Kab/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan JUMLAH URUSAN STATISTIK(1.20)

1.21

KEARSIPAN

1.21.01

Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan

1.21.02

1.21.04

2 Dok

2 Dok

350

2 Dok

485

350

2 Dok

485

556

2 Dok

556

612

2 Dok

612

650

2 Dok

650

800

14 Dok

BAPPEDA

800

Tersedia Database dan hasil kajian Administrasi Arsip

Program Penyelamatan dan Terwujudnya Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip dan Pelestarian Arsip daerah Daerah Program Penyelamatan dan Meningkatnya Kemampuan Pelestarian Dokumen/Arsip dalam mengelola Arsip Daerah

Kantor 12 pkt/ 1.010 Dok/ Perpustakaan 8 keg dan Arsip Daerah

-

-

-

-

-

3 pkt/ 200 Dok/ 2 Keg

150


160


500


600

-

-

-

-

-

50 Dok

100

60 Dok

120

65 Dok

150

65 Dok

150

240 Dok

-

-

-

-

-

65 org

115

70 Org

150

70 Org

150

70 Org

150

275 org


Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Bab VIII - 38

No. Kode




1

2

3

4

1.21.05

1.21.06

1.21.07

1.21.08

1.21.09

1.21.10

1.21.11

Program Penyelamatan dan Terwujudnya sistem URUSAN WAJIB Pelestarian Dokumen/Arsip pelayanan Informasi Daerah Kearsipan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Administrasi perkantoran dengan Baik serta tepat waktu Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya kebutuhan dan Prasarana Aparatur sarana dan Prasarana apartur dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsinya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Sumber daya Aparatur yang profesional Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Tercapainya sistem kinerja dan pengelolaan keuangan yang akuntabel

2012 Target

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.22.1

Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi

Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi

1.22.2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pelayanan Teknologi Informasi di Provinsi Gorontalo (nilai PeGI)

1.22.3

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1.6.11

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi

Meningkatnya kepuasan publik dalam mengakses informasi kepemerintahan (nilai indeks kepuasan informasi publik) Meningkatnya kepemilikan ijin operasional jasa titipan

JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (1.22)

Target

Target

6

7

1 dok/ 1 pkt/ 60 org

2015 Rp.

8

9


2016 Rp.

10

11


2017 Rp.

Target

12


Rp.

14

16

6 Keg, 4 Dok/ 4 Pkt/ 240 Org

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

100%

528

100%

343


48 bln

100%

100%

206

100%

375


12 pkt

2 org

2 org

131

-


20 org

-


100%

-


5 org

1 lbg

5 dok /

1 lbg

138

5 dok /

1 lbg

67

-

-

64 orang

64 orang

2.55 (kurang)

2.55 (kurang)

>2 (rendah)

>2 (rendah)

35%

100%

100% 650

100%

5 org

1 lbg

975

70

5 dok /

1 lbg

1,085

70 5 dok /

1 lbg

1,250

201

320 orang

287

380 orang

373

440 orang

2,008

2.75 (baik)

2,100

2.75 (baik)

2,100

3.00 (baik)

2,520

3.50 (baik)

175

>3 (cukup)

28 40%

2,261

30 55%

2,506


100% 1,173

200 >3.25 (cukup)

30 70%

2,617

225 >3.25 (cukup)

30 85%

3,148

70

5 dok /

1 lbg

459

500 orang

>3.5 (tinggi)

30 100%

3,863


24 org

70

-

25 dok/ 5 lbg


2,243

3,024 3.75 (sangat baik)

350


100%

5 org

1,961

260 orang

>2.5 (cukup)

100%

5 org

75

150

100% 991


5 dok /

1,116

100% 550

100


15

100%

100%

100

13

190


100

Target

3 Keg

-

100

Target

113

5 dok /

29%

2014 Rp.

5

3 Keg

JUMLAH URUSAN KEARSIPAN (1.21) 1.22

2013 Rp.

3 Keg

-




800

1964 orang

5,000 3.60 (sangat baik)

750

>3.5 (tinggi)

30 100%

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

6,580

Bab VIII - 39

No. Kode




1

2

3

4

1.23

URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

1.23.01

Program Pengembangan Meningkatnya Kegemaran Budaya Baca dan Pembinaan membaca bagi masyarakat Perpustakaan dan tertatanya pengelolaan perpustakaan Program Pengelolaan Terwujudnya Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah Deposit Daerah

1.23.02

1.23.03

1.23.04

2 2.1.

Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Program Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN (1.23)

2012 Target

4,830 org/ 195 perpust.

Terwujudnya Pelayanan jasa perpustakaan terhadap masyarakat


6.075 org / 255 Perpust.

Target

5

290

2014 Rp.

6

7.320 org/ 320 Perpust.

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14


15

16

3 keg/ 40 org/ 403 36 lbg/ 500 jdl, 1 rak

500

3 keg/ 40 org/ 40 lbg/ 525 jdl, 1 rak

750

3 keg/ 40 org/ 40 lbg/ 550 jdl, 1 rak

3 keg/ 40 org/ 900 40 lbg/ 575 jdl, 1 rak

Kantor 12 keg/180 Perpustakaan 950 org/156 lbg/2.150 dan Arsip Daerah jdl, 4 rak

-

-

-

-

110

15 Jdl/ 6 kab/Kt/ 30 Org

220

20 Jdl/ 6 kab/Kt

100

20 Jdl/ 6 kab/Kt 30 org

120

20 Jdl/ 6 kab/Kt

100

75 jdl/ 24 kab/kota/ 60 org


-

-

-

-

70

200 lokasi Kab/Kota

100

210 lokasi Kab/Kota

100

220 lokasi Kab/Kota

120

230 lokasi Kab/Kota

140

860 lokasi Kab/Kota


-

-

-

-

70

290

30 org

653

95

35 org

915

114

35 org

1,064

114

35 org

1,254

114

135 Orang


1,304

URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.1.01

2013 Rp.


Program Peningkatan Produksi Pertanian

12,364

14,414

6,500 Tanaman Pangan : Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton) Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha) Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton) Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha) Meningkatnya Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton) Meningkatnya Produktivitas Kedelai (ku/ha) Hortikultura Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn) Peningkatan Produksi Buah buahan 2 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 % per Tahun (Kg)

8,000

273,921

290,588

299,363

51.87

53.49

54.56

605,781

656,864

719,652

44.62

48.46

50.42

14,290

14,705

17,253

21,126

7,500

7,500

8,175

10,000

308,896

318,614

328,521

338,620

338,620

55.63

56.70

57.77

58.84

58.84

789,512

850,269

927,436

1,013,914

1,013,914

51.89

52.87

54.00

55.22

55.22

2,337

2,407

2,454

2,502

2,550

2,550 13.40

2.156

2.247

12,38

12.53

12.78

13.03

13.15

13.27

13.40

16,223

16,551

17,048

17,559

18,086

18,629

19,188

16,810

16,852

16,978

17,148

17,319

17,492

17,667

17,667

12,494

12,952

13,211

13,475

13,744

14,019

14,300

14,300

163,660

186,400

188,270

190,153

192,054

193,975

195,915

195,915


-


19,188


Bab VIII - 40

No. Kode




1

2

3

4

2.1.02

2.1.03

2.1.04

2.1.05

2.1.06

2.1.07

Program Nilai URUSANPeningkatan WAJIB Tambah Hasil Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Penerapan Jaminan Mutu dan Standarisasi Pertanian (Pelaku Usaha) Pengembangan kelembagaan usaha investasi dan promosi (unit) Menurunnya kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (%) Meningkatnya jumlah sarana produksi pasca panen tanaman pangan dan hortikultura (unit) Penyediaan Sarana Pupuk dan Pestisida(ha) Meningkatnya penggunaan sarana alsintan (unit) Meningkatnya perluasan areal lahan basah (ha) Persentase pelayanan dan akuntabilitas keuangan SKPD


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Program dan data statistik pertanian Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

2.1.08


2.1.09

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran (%)

2.1.10

Program Pelayanan Persentase ketersediaan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD (%) Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)

2012 Target

2013 Rp.

Target

-

2014 Rp.

5

2

2

6

2

25

Target

7

2015 Rp.

8

2

36

Target

9

2016 Rp.

10

2

45

1,000

0,2

11

2017 Rp.

12

2

55 1,700

1,500

Target

13

Rp.

14


15

16

2

65 1,800

Target


12

75

75

2,382

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan 0,2 dan Hortikultura

3,126

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

900

921

1021

1121

1221

1321

1000

1200

1700

879

500 5

3,000

7

1,300 90%

60

3,500

12 1000

700

80%

Persentase peningkatan koordinasi & sinkronisasi Program Peningkatan program Pembangunan Kualitas Perencanaan Bidang Pertanian lintas Pusat, Pertanian provinsi dan Kab/Kota, lintas sektor dan lintas pelaku (%) Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


150

75

15 1000

17

1900 3,905

1100

19

2000 4,296

912

2,000

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan 92 dan Hortikultura

5,000

22 900

5,612 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi "Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi 130 dan Pelaporan"

90%

424

1800 3,790

1,321


Untuk tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi "Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi 485 dan Pelaporan"

80

12 Dok

12 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

85

440

90

429



50%

65%

700

80%

200



170



500

8

10

150

12

100%


100%


100%



12 Org

12 Dok 600

100%

100% 12 Org

900 100%

100% 800

12 Dok

100% 12 Org

1,200 100%

100% 900

12 Dok


-

100%

100% 1,500

100% 1,800

100% 12 Org


100% 72 Org

Bab VIII - 41

No. Kode




1

2

3

4


2012 Target

URUSAN WAJIB UPTD - BBTPH

2.1.11

2.1.12

2.1.13 2.1.14

2.1.15

2.1.16 2.1.17

2.1.18

Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura

Tersedianya benih sumber unggul dan bersertifikat padi sawah (Kg) Tersedianya benih sumber unggul dan bersertifikasi Jagung (Kg) Program Peningkatan Persentase pelayanan jasa Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran Persentase pelayanan jasa Program Pelayanan administrasi perkantoran (%) Administrasi, Sarana Persentase ketersediaan Prasarana dan SDM Aparatur sarana prasarana SKPD (%) Pembangunan/Rehabilitasi Tersedianya sarana UPTD/Balai prasarana perbenihan yang Perbenihan/Perkebunan baik dan memadai UPTD - BPTPH Menekan Luasan yang Terserang OPT dan DPI maksimal 5 % dari luas tanam/tahun Program Peningkatan Persentase pelayanan jasa Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi, Sarana administrasi perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD (%) Tersedianya sarana Pembangunan/Rehabilitasi prasarana perlindungan UPTD/Balai tanaman yang baik dan Perbenihan/Perkebunan memadai (DAK)

2.1.20 2.1.21

1437537

1437537

1,151,279

1,000

6

Target

2015 Rp.

7

4,665

1,479,126

1,151,279 80

8

Target

2016 Rp.

9

4,700

1,507,509

1,212,242 85

440

90

429


10

Target

2017 Rp.

11

5,064

1,521,738

12

Target

Rp.

13

5,376

14

15

16

6,600

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana -

-

-

4,236

100% 969

1,536,095

1,550,630

1,550,630

1,292,162 1,378,584 1,472,174 1,573,597 Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" 100%

100%

100%

400 100%

100% 4,300

100%

3,264

100%

420

4,644

100%

3,396

4,876

3,598

UPTD BBTPH

600 100%

100%

UPTD BBTPH 100%

500 100%

1,573,597

100% 6,000

100%

4,306

UPTD BBTPH

100%

6,232 UPTD BPTPH

4.9

100%

4.9

100%

529

4.7

440

535

100%

429

Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana

4.5

550

4.0

605

3.5

666

3.0

732

3.0

Untuk tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi "Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur" 100%

500

100%

100%

600

100%

100%

1,200

100%

100%

2,500

100%

UPTD BPTPH 100%

UPTD BPTPH

100% UPTD BPTPH

-

-

-

100%

2,300

792

Meningkatnya penggunaan benih bersertifikasi dan bermutu (%) Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

2014 Rp.

5


UPTD BBTPH

Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Target

1,440

UPTD - BPSBTPH 2.1.19

2013 Rp.


73

100%

75

100%

2,346

5,074

352

440

100%

76

429

77

100%

2,441

5,675

391

78

100%

3,000

5,967

430

79

100%

6,620

473

80

520

80 UPTD BPSB-TPH



100%


100%

100% 705


2,393

5,454

372

100%

100%

100% 800

100%

100% 960

100%

100%

UPTD BPSB-TPH

1,300 100%

100%

Bab VIII - 42

No. Kode




1

2

3

4

2.1.22

Program URUSAN WAJIB Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)

Tersedianya sarana prasarana perkantoran yang baik dan memadai

2012 Target

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Program Pengembangan Informasi dan Kerjasama

Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan didaerah Terfasilitasinya Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam upaya stabilisasi harga Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Tersedianya dokumen hasil uji pangan segar Tersedianya Paket inovasi Teknologi hasil pengkajian dan Pengembangan jagung Terdiseminasinya paket informasi jagung Penyebaran informasi inovasi teknologi jagung

Program Pelatihan dan Pembelajaran

Jumlah pelatihan dan pembelajaran

Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Program Pengkajian dan Informasi

Program Pelayanan Terwujudnya pengelolaan Administrasi, sarana Administrasi Perkantoran prasarana dan SDM Aparatur Tersedianya sarana prasarana perkantoran Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Pelayanan Terwujudnya pengelolaan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

Target

2014 Rp.

5

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

14


15

16 UPTD BPSB-TPH

-

-

Total Dinas Pertanian

2.1.23

2013 Rp.

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan Tersedianya Dokumen analisis dan peta daerah rawan pangan Terfasilitasinya penanganan daerah rawan pangan Tersedianya Cadangan pangan di tingkat masyarakat



65.5

2 dokumen

-

100%

4,446

100%

4,535

27,840

29,042

32,902

2,891

3,000

4,375

5,550

77.0

260

82.8

3 dokumen

346

-

-

73.78%

73.78%

1 Kelompok

3 dokumen

239

300

756

3 dokumen

1,049

3 dokumen

700 KK

700 KK

2800 KK

10 ton

15 ton

30 ton

87%

94%

248

100%

715 2 Kelompok

77.4

3 Kelompok

80.9

1,017 4 Kelompok

84.7 612

11 Kelompok

88.5 776

1 dok

1,071

88.5 Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi 6 dok Jagung

1,158

8 Paket Teknologi Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi 12 Paket informasi Jagung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 RAGAM INFORMASI

743

-

-

-

-

-

-

-

-

40 RAGAM INFORMASI


-

-

3 KALI DIKLAT

488

-

-

-

-

-

-

-

-

3 KALI DIKLAT


-

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-

100 %

-

-

-

-

-

5 Org

2 Paket Teknologi

654

3 Paket informasi

100%


365

-

1 dok


1 dok

514

1 dok

100%

907


1 dok

100%

40

3 dokumen

100.0

5 ton

300

1 dok

6,225 100.0

700 KK

490 40

596

100%

40,578

94.3

3 dokumen

4,800

-

-

73.2

100%

700 KK

210 1 Kelompok

69.4

88.5

80.7%

210

69.4

4,358

27,417

-

1 Kelompok

100%

4,769 71.3

-

73.78%

4,273

15,565

2 dokumen

-

100%

2 Paket Teknologi

955

3 Paket informasi

80%

-

2 Paket Teknologi 1,211 3 Paket informasi

100 % 1,000

5 Org

-

2 Paket Teknologi 3 Paket informasi

100 % 1,112

1 dok

100 % 1,269

90% 5 Org

-

-

100 % 1,223

100% 5 Org

-

-

100% 25 Org

-

100 %

Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung

Bab VIII - 43

No. Kode




1

2

3

4

2.1.31

2.1.32

2.1.33


Persentase pelayanan dan akuntabilitas keuangan SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya aparatur yang kompeten

2.1.34

Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi

2.1.35

Program Maize Centre

Tersedianya Dokumen perencanaan, Data dan evaluasi Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Tersedianya ragam informasi dan terlaksananya pelatihan/pembelajaran

2012 Target

Program Sarana Tersedianya sarana URUSANPeningkatan WAJIB dan Prasarana Aparatur prasarana perkantoran

2.1.36

2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran yang akuntabel Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Sarana Prasarana penunjang dan Prasarana Aparatur aparatur Program Peningkatan tersedianya SDM Apratur Kapasitas Sumber Daya yang memadai Aparatur terlaksananya pengelolaan Program Peningkatan keuangan dan Pengembangan Sistem perelengkapannya secara Pelaporan Capaian Kinerja akuntabel dan transparan dan Keuangan serta pengelolaan keuangan secara tertib Program peningkatan Peningkatan Populasi Ternak populasi dan produksi Sapi Peningkatan Populasi ternak ternak dalam mendukung Kambing swasembada daging Peningkatan Populasi ternak Ayam Peningkatan Produksi Daging (sapi,kambing & Ayam)

2013 Rp.

Target

5

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14


15

16

55%

147

60%

83

-

-

-

-

-

-

-

-

100%


100%

78

100%

110

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %


25

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%


-

-

5 Org

-

-

1 DOKUMEN

1 dokumen

1 dokumen

181 7 Ragam 84 ragam Informasi dan 1 informasi dan 6 kali kali diklat Pembelajaran

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



-

-

3,220

-

100 %

-

12,516

1 dokumen

257

-

100 %

-

14,141

1 dokumen

497

-

100 %

-

12,960

1 dokumen

631

-

14,724

707 100 %

-

-

100 %


-

16,787


19,323

100%

100%

785

100%

820


100%

100%

388

100%

334


Dinas Peternakan & Perkebunan

10 Org

5 Org

300

7 Org

141



100%

100%

150

100%

150



183,868

191,223

4,000

198,872

4,400

206,826

215,100

223,704

232,652

83,570

86,077

500

88,659

600

91,319

94,059

96,881

99,787

964,004

1,104,859

1,500

1,650

1,461,176

5,574,935

5,905,857

2,000

2,600

6,704,202

1,270,588 6,279,937


6,084

1,680,353 7,186,869

6,692

1,932,405 7,737,541

7,362

2,222,266 8,367,443


232.652 ekor 99. 787 ekor 8,098

2.222.266 ekor


8.367.443 Kg/Thn

Bab VIII - 44

No. Kode




1

2

3

4

Pertambahan Luas Areal Tebu (Ha) Produksi tebu Pertambahan luas areal cengkih (Ha) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan produksi cengkih Pertambahan Luas Areal Mutu Tanaman Perkebunan Kelapa dalam (Ha) produksi kelapa dalam Pertambahan Luas Areal Kakao (Ha) produksi kakao Program peningkatan Tersedianya dokumen perencanaan,evaluasi dan perencanaan dan evaluasi pelaporan program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah Program peningkatan Terlaksananya pengelolaan pelayanan adminstrasi administrasi perkantoran sarana dan prasarana, dan yang akuntabel Tersedianya sarana SDM Aparatur Prasarana penunjang aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek optimalisasi pengendalian Program Pengendalian OPT dan perlindungan tanaman tanaman perkebunan perkebunan URUSAN WAJIB

2.1.41

2.1.42

2.1.43

2.1.44


2012 Target

1,764

1,764

29,926

30,195

8,880

8,880

910

910

65,644

65,644

62,338

62,369

12,928

12,928

3,884

3,923

-

2013 Rp.

-

Target 1,764

1,182 -

30,467

-

911

-

62,400

-

3,962 -

325 -

2016 Rp.

9

-

-

-

-

Target

31,018

9,550

10,153 912

2,778

2017 Rp.

11

30,741

12

Target

Rp.

13

14

31,297

31,579

31.579 Ton

10,637

11,121.0

913

11.121 Ha

914.0

3,756

4,411

67,818

67.818 Ha

62,432

62,463

62,494

62,525

62.525 Ton

14,123

14,631

15,114

15,599

15.599 Ha

4,002

4,042

4,082

4,079

4.079 Ton

100%

100%

100%

300

100%

300

300

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-


100%

-


15 Org

1,424

1,567

100% 15 Org

1,723

100% 15 Org

1,896

100%

1,200

85% PAH ASUH


1,300

3881 Kelompok


900

10% penyakit ternak


1,073

35 Kelompok


100%

UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu

-

50%

100

30%

110

20%

121

0%

145

250

40%

500

60%

800

85%

3881 Kelompok

-

-

-

-

10%

2.1.46

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Pengembangan Kelompok Peternakan

-

-

-

-

-

3551 Kelompok

2.1.47

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis

2.1.48

Program Peningkatan Meningkatnya Produk, Pengolahan dan Pemasaran Produktifitas dan mutu Hasil Produksi Peternakan produk hasil peternakan

10

15

17

313

UPTD - PERBIBITAN TERNAK WONGGAHU

505


Persentase Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran yang akuntabel

100%

100%

2.1.50

Program peningkatan pelayanan adminstrasi sarana dan prasarana, dan SDM Aparatur

Pelayanan administrasi dan sarana/ prasarana UPTD Pengembangan Ternak

-

-

100

-

820

100%

-

120

-


536

20

376

500

2.1.49

30%

1,000 3658 Kelompok

25%

488

100%

635

100%

-

700

30

10%

825

35

4,629

-

550

1,200

20%

4,159

-

500

600

25

3,440

-

1,100 3768 Kelompok

100%

-

5,254

-

600



-

-


0%

-

Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, Meningkatnya penyediaan sehat, utuh dan halal (PAH- (PAH-ASUH) penjaminan ASUH) serta pemenuhan keaman pangan asal hewan persyaratan produk hewan


72 Org

-

2.1.45

100%

15 Org

-

70%

914 Ton

67,487

100%

348

16

67,156


80%

15 2.116 Ha

66,806

-

80%


2,116

3,220

300 -

10

1,940

100%

-

Target 1,864

912

-

8

1,864

550

2015 Rp.

7

390

13,823

250

Target

-

66,506

500

6

1,300

9,150

300

-

2014 Rp.

5


100%

-

650


Bab VIII - 45

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB 2.1.51

2.1.52

Program Penerapan Teknologi Peternakan

Tersedianya bibit unggul ternak sapi (Ekor).

Tersedianya bibit unggul ternak Kambing (Ekor). Tersedianya bibit unggul ternak Ayam Buras(Ekor). Lab. Keswan dan Renovasi Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Perbibitan/ Sarana dan Prasarana (DAK) Pengembangan Ternak


2012 Target

20

2013 Rp.

-

-

-

-

-

-

Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan

Meningkatnya kualitas benih unggul perkebunan


2.1.55


2.1.56

Program pelayanan Persentase pelayanan jasa administrasi, sarana administrasi perkantoran prasarana dan SDM aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Program Peningkatan Meningkatnya Kinerja Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemantapan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monev dan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Program Peningkatan Meningkatnya Kinerja Perencanaan, evaluasi dan Pengelolaan Keuangan pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Pemantapan Meningkatnya Pengetahuan Penyelenggaraan dan Keterampilan Penyuluh Penyuluhan dan Petani dalam bidang pertanian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan

2.1.58

2.1.59

2.1.60

2.1.61

2.1.62

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok : - Kelompok Pertanian - Kelompok Perikanan - Kelompok Kehutanan

6

Target

10

-

-

30

Target

-

100%

30

100%

50

2,601

100%

Rp.

13

50

16 290

2,819

100%


901,000 3,152

100%


100%

UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

631

100%

506

100%

502

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi program pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur

Bakorluh

100%

100%

243

100%

176

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi program pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur

Bakorluh

6,627

542

170

100%

4,500

30,000

15

1,452

250,000

542

465

14

70 1,210

250,000

465

20,000

Target

-

6,986

400

12

70 1,008

200,000 2,100

2017 Rp.

11

50

400

10,000

Target

10


-

3,498

-

2016 Rp.

9

840

150,000

-

-

8

50 700

51,000 -

2015 Rp.

7

30 400

-

BAKORLUH 2.1.54

2014 Rp.

5

20

UPTD - PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

2.1.53

Target


40,000

8,414

9,736

-

Pindahan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100%

100%

-

Pindahan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pindahan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 78 100% 74

100%

100%

100%

100%

100%

2 Dokumen

-

-

9 Dokumen

401

7 Dokumen

450

6 Org

800

8 Org

1,200

10 Org

631

100% 1,500

12 Org

100%

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya berubah nomenklatur program menjadi Program Peningkatan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Bakorluh

650%

Bakorluh

663

Pindahan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Pindahan dari Program Pemantapan Perencanaan, Monev dan Pelaporan 106 orang 945 Orang

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

7 Dokumen

1617 Orang

1617 Orang

1617 Orang

1617 Orang

7519 Orang

806 -

100%

30 Kelompok -

28 Kelompok -

463

100 Kelompok 20 Kelompok


100% 400

874 100%

75 Kelompok 25 Kelompok 25 Kelompok


100% 800

1,027 100%

700

100% 700

700 100%

931

Bakorluh

36 Org

1,078 100%

900 102 Kelompok 25 Kelompok 25 Kelompok

100% 1,000

1,250 100%

1,155

Bakorluh


Bakorluh 100%

1,477


Bakorluh

Bab VIII - 46

No. Kode




1

2

3

4

2.1.63

Pengembangan SDM URUSAN WAJIB Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Meningkatnya Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

361 Orang

2.2

KEHUTANAN

2.2.01

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

2.2.02

Program Perlindungan Hutan Menurunnya Tingkat dan Konservasi Alam Kerusakan Hutan Akibat Perambahan, Kebakaran, dan Pembalakan Liar Program Rehabilitasi hutan Penanaman dalam Rangka & lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2012 Target 149 Orang

JUMLAH URUSAN PERTANIAN (02.1)

2.2.03

2.2.04

2.2.05

2.2.06

2.2.07 2.2.08

Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

Meningkatnya Usaha Pengelolaan Hasil Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan Akibat Perambahan, Kebakaran, dan Pembalakan Liar serta Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Pembinaan dan Tertibnya Penatausahaan Penerbitan Industri Hasil Hasil Hutan pada Industri Hutan Kehutanan Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan & Prasarana Perkantoran Prasarana Perkantoran Program Pelayanan Terlaksananya Kegiatan administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Prosentase Pelayanan administrasi, Sarana Administrasi Perkantoran Prasarana dan SDM Aparatur Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek


Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan daerah

2013 Rp.

Target

5

1,000

155 Orang

36,848

2 Unit KPH Model, Pencadangan Areal HTR di 5 Kab, IUIPHHK

Dokumen, Sosialisasi, Pencadangan KPH/HTR Gorontalo dan Kelompok PUMSHP

2014 Rp.

3,765

Dokumen, Sosialisasi, Pencadangan KPH/HTR 1,148 Gorontalo dan Kelompok PUMSHP serta IUIPHHK, IUIPHHBK

Turun 10%

500

Turun 10%

76.650 ha

300 ha

859

300 ha

-

6

Target

7

195 Orang

52,254

257.816 ha

-

2015 Rp.

8

2,250

Target

9

220 Orang

52,140

Dokumen, Sosialisasi,Ranca ngan Tahura, RKTP dan 887 Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, IUIPHHBK serta ISDH

2016 Rp.

10

3,200

Target

11

220 Orang

59,392

Dokumen, Sosialisasi,Ranc angan Tahura, RKTP dan 1,150 Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, IUIPHHBK serta ISDH

2017 Rp.

12

4,181

Target

13

215 Orang

68,824

Dokumen, Sosialisasi,Ran cangan Tahura, RKTP 1,100 dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, IUIPHHBK serta ISDH

Dokumen, Sosialisasi,Rancang an Tahura, RKTP 1,262 dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, IUIPHHBK serta ISDH

Dinas Kehutanan, Pencadangan Energi dan SDM KPH/HTR , Rancangan Tahura, 1,500 RKTPGorontalo dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, RKTP serta ISDH

1,359

Untuk Tahun 2014 dan Seterusnya digabung ke dalam Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

Rehabilitasi Hutan 600 ha

RHL 350 Ha dan IL, Perambahan Hutan Turun 10%

-

RHL 400 Ha dan IL, Perambahan Hutan Turun 10%

RHL 450 Ha dan IL, 2600 Perambahan Hutan Turun 10%

RHL 500 Ha dan IL, 2950 Perambahan Hutan Turun 10%

100%

100%

965

100%

932

100%

100%

446

100%

733

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

25 Org

-

-

-

-

-

100%

1800

Menurunnya tingkat Kerusakan 3300 Hutan 60% dan RHL 78.950 ha


Dinas Kehutanan, Energi dan SDM


Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung ke dalam Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

2 Keg



3 Keg

1,350

100%

886

30 Org

100%

1,071

100%

100% 250

100%


135 Org

100% 200


100%

30 Org

100% 175

100%

974

30 Org

100% 400

-


1 Keg

Untuk Tahun 2013 dan Seterusnya Menjadi Kegiatan pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

-

16 Bakorluh

Dinas Kehutanan, Menrunnya Tingkat Energi dan SDM Kerusakan Hutan 20%

1 Keg

180

15 1154 Orang

Untuk Tahun 2014 dan Seterusnya digabung ke dalam Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

37 IUIPHHK, 7 IUIPHHBK

-

14

4,509

430

-

-

Rp.


81,746

-

-




100%

Bab VIII - 47

No. Kode




1

2

3

4

2.2.10

2.2.11

Program URUSANPeningkatan WAJIB Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Aparatur Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan

2012 Target

-

-

100%

100%

JUMLAH URUSAN KEHUTANAN (2.02) 2.3. 2.3.01

2013 Rp.

Target

5

-

150

2014 Rp.

6

Target

7

2015 Rp.

8

Target

9

2016 Rp.

10

Target

11

2017 Rp.

12

Target

13

Rp.

14

15

16 Dinas Kehutanan, Energi dan SDM

20 org

146


20 Org

100%

130

Untuk tahun 2014 dan seterusnya digabung ke dalam Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2 Keg

4,248

4,617

4,700

4,761

5,386



6,121

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah

- Meningkatnya pemahaman aparat dan pelaku usaha pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan - Meningkatnya kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan 2 Kontrak Karya (KK) - Meningkatnya jumlah database potensi mineral logam dan batuan

- Meningkatnya jumlah database potensi sumber daya air tanah

2.3.02



Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

- 1 kegiatan - 1 kegiatan Bimbingan teknis Bimbingan (50 org) teknis (60 org)

- 1 kegiatan Bimbingan teknis (60 org)





7 kegiatan Bimbingan teknis (450 org)

- 32 IUP & 2 KK - 136 Dokumen dengan 76 Laporan Dokumen triwulan Laporan Triwulan

- 136 Dokumen Laporan triwulan





- 32 IUP & 2 KK dengan 892 Dokumen Laporan Triwulan

- 6 Laporan Survey Potensi Batuan dan 3 Laporan Survey Potensi Mineral Logam - 4 Laporan Survey Potensi Air Tanah / CAT

- 1 Laporan Survey Potensi Mineral Logam

662

- 1 Laporan Survey Potensi Air Tanah

Terpenuhinya Kebutuhan Air 1 Sumur Bor 14 Sumur Bor di didaerah sulit di daerah sulit air daerah sulit air air Terpenuhinya Kebutuhan 2000 RTM Listrik untuk Masyarakat Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

5 Unit PLTMH, 1520 Unit PLTS

JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (2.03)

1294

Konversi LPG 3 konversi 2 Kab, Kab/Kota, Pengawasan Pengawasan BBM 6 Kab/Kota Distribusi Bahan Bakar

1,100


1,600


1,800


- 1 Laporan Survey Potensi Cekungan Air Tanah




5 Sumur Bor didaerah sulit air





Pemeliharaan 206 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, Lelang WKP Pabum

1000 RTM Pemeliharaan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, 1 IUP Pabum 4,448


5,925


-

1000 RTM

Pemeliharaan 137 Unit PLTS 5,263

Terpenuhinya Kebutuhan, Distribusi dan HET BBM bagi Masyarakat


1000 RTM Pemeliharaan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, 4,200 Pengawasan IUP Pabum


5,742



Pengawasan BBM 6 Kab/Kota

5,300


6,650

- 6 Laporan Survey Potensi Batuan dan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM 9 Laporan Survey Potensi Mineral Logam

- 9 Laporan Survey Potensi Air Tanah / CAT 32 Sumur Bor didaerah sulit air



6,384

2,000

7000 RTM Pemeliharaan 1943 Unit PLTS, 5 Unit PLTMH, Dinas Kehutanan, 5,035 Pengelolaan dan Pengawasan 1 IUP Energi dan SDM Pabum Pengawasan dan Konversi 6 Kab/Kota, Konversi LPG 6 Kab/Kota 7,035

Bab VIII - 48

No. Kode




1

2

3

4

2.4. 2.4.01


2012 Target

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya fasilitas penunjang obyek wisata di 8 8 obyek wisata obyek wisata unggulan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri

2.4.03

Program Pengembangan seni budaya daerah

1 obyek wisata

Kunjungan Kunjungan wisatawan = wisatawan = 91.665 orang; 92.000 orang; Lama tinggal = 3 Lama tinggal = hari 3 hari

Meningkatnya kegiatan budaya daerah dalam rangka 5 kegiatan mendukung pengembangan pariwisata

5 kegiatan

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.5.01

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.5.04

2.5.05

2014 Rp.

5

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton); Meningkatnya Pendapatan Nelayan (Rp/bln) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) - Produksi Ikan (Ton) - Produksi Rumput Laut (Ton) Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya (Rp/bln) Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir (Rp/bln) Meningkatnya wilayah perairan bebas ilegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%) Meningkatnya pendapatan pengolah dan pemasar ikan (Rp/bln) Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)

1,960

2 obyek wisata

Kunjungan wisatawan = 2,594 95.000 orang; Lama tinggal = 3 hari

613 5 kegiatan

JUMLAH URUSAN PARIWISATA (2.04) 2.5.

2.5.03

Target

6

Target

2015 Rp.

7

8

Target

2016 Rp.

9

10

Target

2017 Rp.

11

12

Target

Rp.

13

14


15

16

URUSAN WAJIB PARIWISATA

2.4.02

2.5.02

2013 Rp.


2,829

2 obyek wisata

2,564

2 obyek wisata

2,900 1 obyek wisata

Kunjungan wisatawan = 780 100.000 orang; Lama tinggal = 4 hari



765 5 kegiatan

765 5 kegiatan

765 5 kegiatan

3,172

1 obyek wisata

Kunjungan wisatawan = 1,000 120.00 orang; Lama tinggal = 5 hari

800 5 kegiatan

3,283 8 obyek wisata

Kunjungan wisatawan = 1,250 120.00 orang; Lama tinggal = 5 hari Terlaksananya Festifal budaya, festifal bahari, 867 festifal tumbilatohe, pemilihan nou uti, audisi gita bahana secara kontinue.

5,167

4,374

4,083

4,462

4,972

5,400

15,717

19,270

17,950

19,815

25,083

33,301

76,369

85,815

1,760,000

1,945,558

2,074,539

2,234,901

2,413,693

2,648,545

2,910,225

2,910,225

129,858

133,340

144,007

156,248

170,310

186,490

205,139

205,139

15,631

26,668

28,801

31,250

34,062

37,298

41,028

114,227

106,672

1,600,000

1,662,465

1,760,000

1,945,558

4,881

2,074,539

4,350

2,234,901

3,900

2,413,693

4,265

2,648,545

5,000

2,910,225

5,108

2,910,225

75

77.23

228

78.23

276

79.23

275

80.23

303

81.23

400

82.23

440

82.23

2,200,000

2,500,000

45

46.93

6,000

2,561

90,964

115,206

8,979

2,846

1,773,855

791

10

97,331

124,998

8,724

2,723

1,910,442

1,349

49


216,010 51

105.118 Ton

136,248

9,596

2,970

2,076,650

1,228

449,290 53

114,578

149,192

12,000

3,500

2,278,085

1,331

701,214 55

126,036

164,111

20,116

3,541

2,500,000

2,000

973,310 58.1

126,036

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika


41,028 Dinas Perikanan dan Kelautan

164,111

2,500,000

1,569

3,673,300 58.1

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

Bab VIII - 49

No. Kode




1

2

3

4

2.5.06

2.5.07 2.5.08

2.5.09

2.5.10

Program URUSANPelayanan WAJIB Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan Administrasi perkantoran dan ketatausahaan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan dan pelaporan Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat (Org) Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana dan SDM Aparatur

Program Peningkatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan

Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, Laporan keuangan SKPD (%) Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran (%) Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana (%) Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat (Org) Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan dan pelaporan (Dokumen) Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (%)


2012 Target

100%

100%

10 Dok

10 Dok

4 Org

4 Org

2.5.14

Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD LPPMHP (%) Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana UPTD LPPMHP (%) Tersedianya data uji mutu ikan yang akan dipasarkan dan di konsumsi (data uji) Meningkatnya pengetahuan pengolahan ikan tentang mutu hasil perikanan (orang)

6

10 Dok

2015 Rp.

7

8

Target

2016 Rp.

9

10

Target

2017 Rp.

11

12

Target

Rp.

13

1,036

5 Org

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya di program peningkatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

304

100%

100%

78

100%

130

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya di program peningkatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Pindahan Dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%


100%


10 Org


10 Dok

100% 600

100%

Pindahan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,515

6

100%

971

100%

1,614

6

375

100%

1,250

6

397

550

6

400

6

522

60 Org

10 Dok

100

605


100 1,166

100%

666

100%

500

100% Dinas Perikanan dan Kelautan

1,138

1,105 100%

1,389

10 Dok 977

100%

500

100%

100%

15 Org

100

100%

350

1,206

10 Dok

1,050 100%

100%

14 Org

100

500

100%

500

850 100%

850

10 Dok

100

2,221

100%

12 Org

500

100%

16


100%

1,901

15

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya di program peningkatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

158

100%

14


Untuk Tahun 2014 dan seterusnya di gabung kedalam program pelalayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur

100%

1,020

Target

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana dan SDM Aparatur

2014 Rp.

5

100%

Presentase pelayanan Jasa 100% Administrasi perkantoran UPTD TMB (%) Presentase Ketersediaan 100% Sarana Prasarana UPTD TMB 2.5.12 Program pelayanan sarana Tersedianya akses sarana produksi Perikanan produksi perikanan untuk 6 nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar ikan (Wilayah) UPTD LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (LPPMHP) GORONTALO 2.5.13

Target

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya di gabung kedalam program pelalayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur

UPTD TAKSI MINA BAHARI 2.5.11

2013 Rp.


6

569

500

100% UPTD Taksi Mina Bahari 100%

6

UPTD Taksi Mina Bahari

750

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50

50

50

70

80

90

100

100

-

40 Org

60 Org

150 Org

270 Org

420 Org

600 Org

600 Org

UPTD - LPPMHP

375

397

400

522

569

750

UPTD - LPPMHP


Bab VIII - 50

No. Kode




1

2

3

4


2012 Target

URUSAN WAJIB BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (BPBIAT) 2.5.15


2.5.16

Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD BPBIAT (%) Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana UPTD BPBIAT (%) Program Peningkatan Meningkatnya Produksi Benih Produksi & Pelayanan Teknis Unggul (Juta ekor)

2013 Rp.

Target

507

Target

2016 Rp.

9

400

10

Target

2017 Rp.

11

440

12

Target

Rp.

13

484

14

15

16

650

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

UPTD - BPBIAT

3

507

Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran UPTD BPBILP (%)

100%

100%

100%

0.5

1

1.5

400

1.75

440

1.85

484

2

650

2

5

10

15

20

25

25 UPTD - BPBIAT

6

7

10

11

12

50

208 100%

307

1

4

447

500

100%

100%

550 100%

605

800

100%

100%

100% UPTD - BPBILP

Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana UPTD BPBILP (%) Program Peningkatan Meningkatnya Produksi Produksi & Pelayanan Teknis Benih unggul (Juta ekor)

208

447

100%

100%

1.25

500

100%

1.5

550

100%

1.75

605

100%

2

800

100%

2.5

2.5

20,322

22,642

20,100

22,377

27,846

36,666

1,623

2,460

2,489

2,750

3,500

5,000

UPTD - BPBILP

PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.6.1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.6.2

2.6.3

Peningkatan daya saing komoditi ekspor & promosi komoditi ekspor Gorontalo

2 Komoditi

2 Komoditi

112

4 Komoditi

219

Program Peningkatan Meningkatnya volume Efisiensi Perdagangan Dalam perdagangan antar pulau Negeri Gorontalo

751.453 ton

768.736 ton

1,355

789.492 ton

1,866

Program Perlindungan Persentase tingkat Konsumen dan Pengamanan penyelesaian pengaduan Perdagangan konsumen

70%

80%

UPTD BPSMB 2.6.4

8

100%

JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (2.05) 2.6

2015 Rp.

7

100%

BALAI PENGEMBANGAN BENIH IKAN LAUT DAN PAYAU (BPBILP)

2.5.18

Target


100%

Terbentuknya Unit Pembenihan Rakyat (UPR)


6

307

meningkatnya Produksi Calon Induk Unggul (paket)

2.5.17

2014 Rp.

5


Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

Jumlah pengujian dan penerbitan sertifikat mutu barang

156

90%

330 150 kali 200 kali pengujian dan 8 pengujian dan 8 sertifikat mutu sertifikat mutu

330

375

6 Komoditi

810.617 ton

90%

695 200 kali pengujian dan 12 sertifikat mutu


695

201

6 Komoditi

300

6 Komoditi

400

6 Komoditi

600

2,076

844.663 ton

2,000

879.294 ton

2,500

920.621 ton

3,500

212

90%


567

450

90%


650

600

90%

1,000 200 kali pengujian dan 12 sertifikat mutu

1,000 200 kali pengujian dan 12 sertifikat mutu

900

6 Komoditi


920.621 ton


90%


1,500 1,500 200 kali pengujian dan 12 sertifikat mutu

UPTD - BPSMB

Bab VIII - 51

No. Kode




1

2

3

4

URUSAN WAJIB 2.6.5


2012 Target

UPTD METROLOGI

Program Perlindungan Meningkatnya jumlah UTTP Konsumen dan Pengamanan yang bertanda Tera Sah yang Perdagangan berlaku

2.7

INDUSTRI

2.7.1

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

2.8.

TRANSMIGRASI

2.8.1

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Meningkatnya jumlah IKM dan Sentra IKM di 6 kab/ kota

12.000 UTTP

Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan kawasan transmigrasi Terlaksananya Penempatan masyarakat transmigrasi JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN (2.08)

5

713

2014 Rp.

11.718 IKM dan 272 Sentra

12.140 IKM & 280 sentra

1,952

5 Paket

4,932

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780

12.706 IKM & 289 sentra

2,150

7

2015 Rp.

-

9 Doc

709

13.075 IKM & 289 sentra

1,695

Jembatan 10 M 4,402

6 Doc

10

13.323 IKM & 297 sentra

850

11

Jembatan 13 3,381 M 6 Doc

2017 Rp.

12

Target

Rp.

13

1,300 13.500 UTTP

1,300


15

16

13.800 UTTP

UPTD - Metrologi

14

1,800 13.800 UTTP

1,800

4,250

5,800

8,300

3,000 13.696 IKM & 312 sentra

3,800 14.025 IKM & 321 sentra

4,500 14.025 IKM & 321 sentra

3,000

3,800

4,500

-

Jalan 5 KM

-

-

-

Jalan 5 KM

Jembatan 13 5,000 M 6 Doc

100 KK 3,381

Target

850

-

100 KK


2016 Rp.

13.100 UTTP

-

Jalan 4,5 KM

4,402

9

1,695

-

-

Target

3,765

-

Jalan 3,3 KM

8

709 12.750 UTTP

2,150

Jembatan 35 M

4,932

Target

3,935

1,952

-

6

780 12.400 UTTP

2,666

JUMLAH URUSAN INDUSTRI (2.07)

Meningkatnya ekonomi masyarakat diwilayah tertinggal Program pembangunan dan Meningkatnya sarana dan pengembangan masyarakat prasarana dikawasan dan kawasan transmigrasi transmigrasi

Target

713 12.000 UTTP

JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN (2.06)

2.8.2

2013 Rp.


Jalan 5 KM

Jembatan 13 M 5,500

100 KK 5,000

-

6 Doc

5 Paket

Dinas Nakertrans

Jalan 22,8 KM

Dinas Nakertrans

Jembatan 84 M 6,000

100 KK 5,500


33 Dokumen

Dinas Nakertrans

400 KK

Dinas Nakertrans

6,000

Bab VIII - 52


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan ada dua komponen urusan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini diuraikan pembagian urusan beserta SKPD penanggungjawabnya dan indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan hingga tahun 2017. Tabel 8.1 Keterkaitan Bidang urusan dan SKPD Penanggungjawab

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

I.

Urusan Wajib

1

Pendidikan



2

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3

Pekerjaan Umum


4

Penataan Ruang

Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum

5

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

6

Perhubungan


7

Lingkungan Hidup


8

Pertanahan

Biro Pemerintahan

9

Kependudukan dan Catatan Sipil

Biro Pemerintahan

10

Pemberdayaan Perempuan dan

Biro Pemberdayaan Perempuan & Kesra

Perlindungan Anak 11

Sosial

Dinas Sosial

12

Tenaga Kerja


13

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Kopersi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

14

Penanaman Modal


15

Kebudayaan


16

Pemuda dan Olah raga


BAB VIII - 1


NO



17

Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Daerah 2. Sekretariat Daerah 3. Biro Hukum dan Organisasi 4. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi 5. Sekretariat DPRD 6. Inspektorat Daerah 7. Kantor Perwakilan Jakarta 8. Dinas Keuangan dan Asset Daerah 9. Badan Kepegawaian dan Diklat 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Sekretariat KORPRI 12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 13. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah 14. Biro Umum 15. Biro Pemerintahan 16. Biro Humas dan Protokoler

19

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PDT

20

Statistik

Bappeda

21

Kearsipan


22

Komunikasi dan Informatika


23

Perpustakaan


BAB VIII - 2


NO II. 1



Urusan Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura/Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung/Peternakan dan Perkebunan/Bakorluh

2

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan ESDM

3

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Kehutanan dan ESDM

4

Pariwisata


5

Kelautan dan Perikanan


6

Perdagangan


7

Industri


8

Transmigrasi


BAB VIII - 3


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, untuk melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian

kinerja

pemerintah

haruslah

ditetapkan

secara

benar

dan

dapat

menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan

hasil

pencapaian

program

pembangunan

yang

diharapkan,

(3)

memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo pada akhir periode masa jabatan sebagaimana terlihat pada tabel 9.1.

BAB IX - 1


Bab IX - 1

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2007 - 2012

1

2

3

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target 2012

4

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2013

5

2014

6

2015

7

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Umum. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 7.68 7.71 7.5 - 7.9 7.6 - 8 7.7 - 8.1 1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 8,612,114 9,309,103 10,109,103 10,909,103 11,709,103 1.2 PDRB per kapita AHB (juta Rp) 4,08 4,08 4-7 4-7 4-7 1.3 Laju inflasi provinsi (%) 70.28 71.26 71.76 72.26 72.76 1.4 IPM 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 1.5 Indeks Gini 18.75 18,5 - 17 17 - 16 16 - 15 15,5 - 14 1.6 Persentase penduduk miskin (%) 4.26% 4.81% 4.50% 4.25% 4.00% 1.7 Angka pengangguran terbuka (%) 45.23% 55.63% 56.02% 57.55% 58.08% 1.8 Indeks Pemberdayaan Gender 51.10% 61.08% 62.41% 64.35% 65.10% 1.9 Indeks Pembangunan Gender 1 Kab 0 0 2 Kab 1 Kab 1.10 Terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan 75,50 90,00 95,50 % 96,00 % 96,50 % 1.1 Angka melek huruf 7,25 8.5 8,62 8,70 8,80 1.2 Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) 1.3 Angka partisipasi kasar : 28.00 40 49.41 51.88 54.47 - Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD 124.77 129.23 111,10 111,15 111,20 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 99.63 99.50 99,70 99,75 99,80 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 73.15 73.60 78,04 83,04 88,09 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 1.4 Angka Partisipasi Murni : 98.27 95.00 97,00 97,50 98,00 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 76,28 75.00 85,50 90,50 92,25 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 52.59 56.40 58,00 64,00 70,05 2. Kesehatan 66.8 67.16 67.52 67.88 68.24 2.1 Angka usia harapan hidup 4.49 4.26 4.03 3.80 3.57 2.2 Persentase balita gizi buruk Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1 Gedung 0 1 Gedung 0 0 1.1 Jumlah Museum yang terbangun


2016

8

2017

9

10

7.8 - 8.3 12,509,103 4-7 73.26 0.36 14,5 - 12 3.75% 59.72% 67.02% 0

7.8 - 8.5 13,309,103 4-7 73.76 0.34 13-10 3.50% 60.10% 68.05% 1 Kota

7.8 - 8.5 13,309,103 4-7 73.76 0.34 13-10 3.50% 60.10% 68.05% 3 Kab, 1 Kota

97,00 % 8,93

97,50 % 9,06

97,50 % 9,06

57.19 111,25 99,90 93,09

60.04 111,30 99,99 98,09

60.04 111,30 99,99 98,09

98,25 94,40 76,05

98,50 95,00 83,05

98,50 95,00 83,05

68.6 3.34

68.96 3.11

68.96 3.11

0

1

1

Bab IX - 2


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

60.00 50.00

66.16 50.49

72.00 59.00

72.50 60.00

73.00 60.50

74.00 61.00

75.00 61.10

75.00 61.10

422.56 558.07

641.82 785.77

637.28 768.54

632.80 752.04

628.38 736.24

624.03 721.09

619.74 706.55

619.74 706.55

16.00

13.94

15.00

15.20

15.50

15.75

16.00

16.00

920.00 22661

821.80 8,000

802.48 3,000

784.05 3,000

766.45 3,500

749.62 3,500

733.52 1,661

733.52 1661

60.25

80.57

82.00

84.00

85.00

86.00

87.00

87.00

70.50 80.50 80.00

80.04 87.33 83.05

82.00 88.00 84.00

83.00 89.00 85.00

84.00 90.00 86.00

85.00 91.00 87.00

86.00 92.00 88.00

No.



1

2

3

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar : 1.1.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : (Jumlah Sekolah dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah dikali 10.000) - SD/MI - SMP/MTs 1.1.2 Rasio guru/murid per kelas rata-rata - SD/MI - SMP/MTs 1.2. Pendidikan menengah: 1.2.1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : - SMA/MA/SMK 1.2.2 Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK 1.2.3 Penuntasan Buta Aksara 1.3. Fasilitas Pendidikan: 1.3.1 Persentasae Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 1.3.2 Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik : - SMP/MTs - SMA/MA - SMK 1.4 Angka Putus Sekolah : - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 1.5 Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK

4



5

6

7

8

86.00 92.00 88.00

2.70 3.00 0,86

2.70 3.00 0,86

0,06 0,08 0,40

0,50 0,06 0,35

0,04 0,05 0,25

0,03 0,03 0,02

0,02 0,02 0,01

0,02 0,02 0,01

99.88 91.92 94.59

97.00 99.50 91.92

100.00 99,49 98,04

100.00 99,50 98,05

100,00 99,65 98,50

100.00 99,70 98,50

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00


Bab IX - 3


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

249.7 15.3 8.7 18 100 17.05

219.5 14.8 11.8 20.9 100 16.5

200 17 11.00 19.70 100 14.22

159.1 16 10.30 18.50 100 14.00

128.9 15 9.40 17.40 100 13.78

102.0 12.8 8.90 16.20 100 13.56

102.0 12.3 8.20 15.0 100 13.00

102.0 12.3 8.2 15.0 100.00 13.0

68.2

73.5

75.00

81.25

87.50

93.75

100.00

100.00

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.09

0.10

0.10

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

-

0.66

0.64

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

74%

74%

81%

90%

92%

94%

95%

95%

No.



1

2

3

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 3. 3.1 3.2 3.3

Kesehatan Angka Kematian Ibu/100.000 Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rasio puskesmas. per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000) Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis Jumlah Posyandu Rasio posyandu per satuan balita Rasio Pustu per satuan penduduk Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Rasio Dokter gigi per satuan penduduk Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk Pekerjaan Umum Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi

199,477

4

185,310



5

6

170,392

154,698

7

138,199

8

120,868

102,675

102,675

1230 11.27 0.24

1279 11.46 0.24

1330 11.65 0.24

1384 11.85 0.25

1440 12.06 0.25

1500 12.28 0.26

1562 12.50 0.27

1562 12.50 0.27

53.0

53.0

63,5

67

68.78

69.56

70

70.0

0.24 0.01 0.03 1.05 0.49 0.23 0.04

0.25 0.02 0.04 1.14 0.57 0.25 0.05

0.26 0.02 0.05 1.23 0.66 0.27 0.06

0.27 0.02 0.05 1.32 0.74 0.29 0.07

0.28 0.03 0.06 1.40 0.83 0.31 0.07

0.29 0.04 0.06 1.49 0.91 0.33 0.08

0.30 0.04 0.07 1.58 1.00 0.35 0.09

0.30 0.04 0.07 1.58 1.00 0.35 0.09

322,56 Km

-

10 Km

33 Km

10 Km

10 Km

10 Km

327,56 Km

2,5 Km

-

5 Km

5 Km

5 Km

5 Km

5 Km

27,5 Km

51 Buah

1 Bh

1 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

61 bh


Bab IX - 4


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

5 bh

4 Bh

3 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

14 bh

198,94 Km

14,7 Km

15,4 Km

10 Km

10 Km

10 Km

10 Km

269,04 Km

198,94 Km

52 Km

95 Km

229,04 Km

239,04 Km

249,04 Km

259,04 Km

259,04 Km

306 Meter

-

90 Meter

331 Meter

372 Meter

413 Meter

454 Meter

454 Meter

10.287 M

10.500 M

11.000 M

11.500 M

12.000 M

13.000 M

68.287 Meter

17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha (Pemeliharan 29 DI)

4.877 M

730 M

1.120 M

1.580 M

2.200 M

3.850 M

14.357 M

465 M

271 Meter

200 M

300 M

300 M

300 M

2.033 Meter






No.



1

2

3

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

3.10

3.11

Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi Jumlah Panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi Jumlah Panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter) Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan) Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan permukiman masyarakat

3.12

jumlah panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun bagi permukiman masyarakat Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

3.13

Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun

3.14

Jumlah KK yang terlayani melalui penyediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (KK) Prosentase terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan)

3.15

3.16 3.17

3.18

Prosentase terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Jumlah kawasan yang ditingkatkan PSD infrasruktur permukiman di kawasan perkotaan/ Perdesaan dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan (Km) Jumlah Kawasan yang dibangun Sarana dan Prasarana fasilitas layanan umum

40.500 SR (40,6 % MDG's)

4



5

16.545 SR (46 16.545 SR (46 % Pencapaian % Pencapaian MDG's) MDG's)

6

7

8

143 Unit

43 Unit

120 Unit

120 Unit

120 Unit

120 Unit

666 Unit

-

-

-

3 kws

3 kws

3 kws

3 kws

12 Kws

-

-

4 Unit

4 Unit

4 Unit

2 Unit

-


-

-

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

100 % Fisik

-

6 Km

20 Km

17 Km

17 Km

17 Km

17 Km

93 Km

1 Kws (50 Bh)

1 Kws (50 Bh)

1 Kws (51 Bh) 1 Kws (53 Bh)


1 Kws (50 Bh) 1 Kws (50 Bh)

6 Kws (254 Bh)

Bab IX - 5

No.



1

2

3

4. 4.1 5 5.1

6 6.1 6.2 6.3 6.4

Perumahan Pengendalian banjir pada kawasan permukiman dan pertanian (ha) Penataan Ruang Tersedianya sarana dan prasarana pada kawasan strategis dan cepat tumbuh

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah diperdakan Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Pergub Tersedianya dokumen perencanaan Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Terwujudnya sistem perencanaan yang didukung oleh dolumen perencanaan yang terintegrasi (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)

-


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

10 Ha

340 ha

361 Ha

323 ha

300 ha

300 ha

300 ha

4


5

6

7

8


-

4 Dok

4 unit, 3 Dok

6 unit

5 unit

3 Unit

-

Bangunan Rumah Sakit 100 % dan Kompleks perkantoran 100%

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

-

1 Dok

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Dok

-

32 Dok

-

-

-

-

-

32 Dok

-

30%

50%

75%

100%

100%

100%


Bab IX - 6

No.



1

2

3

7

Perhubungan 7.1 Meningkatnya layanan angkutan transportasi

3 lintasan angkutan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)


4


2013

2014

2015

2016

4 terminal memenuhi kriteria tipe B


1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda

2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda

1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda

5

3 lintasan 2 terminal angkutan memenuhi perintis (Gtlo- kriteria tipe B Bondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea) 2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda 3 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)

6

Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo

2500 ton/hr

2500 ton/hr

2600 ton/hr

8

5 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term Isimu4 lintasan 4 lintasan perintis Mulyonegoroperintis (Gtlo(Gtlo-Bondawuna, Satria, GtloBondawuna, Gtlo-Gtlo-Bubaa, Gtlo- TapaBubaa, GtloPangea, Term Dulamayo) Pangea, Term IsimuIsimuMulyonegoroMulyonegoroSatria) Satria)

1 unit prototipe bentor yg sesuai standar keselamatan transportasi 7.2

7

2017

9

10

5 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria, GtloTapaDulamayo)


-

-

-

-

2700 ton/hr

2800 ton/hr

2900 ton/hr

3000 ton/hr



2 unit layanan angkutan pemadu moda

5 lintasan (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria, GtloTapaDulamayo) 1 unit prototipe bentor yg sesuai standar keselamatan transportasi 3000 ton/hr

Bab IX - 7


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

106 usaha /kegiatan

18 usaha /kegiatan

18 usaha/ kegiatan

20 usaha/ kegiatan

22 usaha /kegiatan

24 usaha /kegiatan

26 usaha /kegiatan

128 usaha /kegiatan

No.



1

2

3

4



5

6

7

8

8 8.1

Lingkungan Hidup Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan)

8.2 9 9.1 10 10.1

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Pertanahan Jumlah lahan bersertifikat milik Pemprov Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah blanko Kartu Keluarga untuk 6 Kab/Kota

76

76

78

81

84

87

90

90

62 Bidang

6 Bidang

0

10 Bidang

12 Bidang

16 Bidang

18 Bidang

124 Bidang

0

0

10.2

Jumlah blanko Akta Kelahiran untuk 6 Kab/Kota

0

0

10.3 11 11.1

Ada Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menekan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan 10 Kasus anak Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan 60 Kasus anak tertangani dengan baik Implementasi Perencanaan Penganggaran yang responsip Gender Partisipasi angkatan kerja perempuan 30.02% Sosial Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan 81 KK jaminan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap 60 KK

11.2 11.4 11.6 12 12.1 12.2 12.3

12.4

masyarakat miskin dan KAT Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

Ada

2.400 Lembar blanko Kartu Keluarga 1.800 lembar blanko akta kelahiran Ada

17 Kasus

17 Kasus

152 Kasus

127

10% 36.50%

25% 39.02%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

2.400 Lembar blanko Kartu Keluarga 1.800 lembar blanko akta kelahiran Ada

-

-

-

25 Kasus

35 Kasus

30 Kasus

10 Kasus

10 Kasus

92 Kasus

52 Kasus

27 Kasus

17 Kasus

17 Kasus

50% 40.97%

75% 41.20%

100% 42.11%

100% 43.00%

100% 43%

39 KK

60 KK

80 KK

100 KK

120 KK

130 KK

529 KK

100 KK

120 KK

140 KK

160 KK

180 KK

200 KK

900 KK

105 org

165 org

135 org

210 org

285 org

370 org

480 org

1750 org

0

10 lembaga/ 64 org

10 lembaga/ 64 org

15 lembaga/ 64 20 lembaga/ 64 org org


20 lembaga/ 64 org

22 lembaga/ 70 org

97 lembaga/ 70 org

Bab IX - 8


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

300 Perusahaan 200 Orang 63.08%







No.



1

2

3

Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 JumlahTenaga Kerja yang Dilatih Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


Jumlah Koperasi (unit)

986 Koperasi 1.011 koperasi 1.045 koperasi

1.060 koperasi

1.080 koperasi

1.105 koperasi 1.135 koperasi 1.135 koperasi

Jumlah Koperasi Berkualitas (unit) Jumlah UMKM (unit) Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN

15 Koperasi 15 Koperasi 15 koperasi 60.378 UMKM 61.887 UMKM 63.915 UMKM

15 koperasi 65.705 UMKM



30 koperasi 115 koperasi 70.274 UMKM 70.274 UMKM

650 UMKM

750 UMKM

1.000 UMKM

1.200 UMKM

13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15 15.1 15.2 15.3 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 18 18.1

18.2

18.3

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Pagelaran Budaya Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA Terlaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas

4

300 UMKM 7 PMA/PMDN

330 UMKM


5

330 UMKM

6

9 PMA/PMDN 11 PMA/PMDN 13 PMA/PMDN

1,145 Trilyun

1,667 Trilyun

5,785

7,714


2,083 Trilyun

2,604 Trilyun

9,642

7

15 PMA/PMDN 3,255 Trilyun

12,053

15,066

8

17 PMA/PMDN 19 PMA/PMDN

4.260 UMKM

4,069 Trilyun

5,087 Trilyun

19 PMA/PMDN 5,087 Trilyun

18,833

23,541

23,541

3 5 Pagelaran

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

26 23

26 23

27 23

28 23

29 23

30 23

31 23

31 23

15.200 Org

15.500 Org

15.300 Orang

15.450 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

15.100 Orang 15.685 Orang

75 Orang

100 Orang

100 LSM/Ormas

75 LSM/Ormas

15.400 Orang 107.635 Orang

100 Orang

675 Orang

75 LSM/Ormas 75 LSM/Ormas & 75 LSM/Ormas & 75 LSM/Ormas 75 LSM/Ormas 450 & 1 Database 1 Database 1 Database & 1 Database & 1 Database LSM/Ormas & 1 Data Base


Bab IX - 9

No.



1

2

3


4


2013

2014

5

2015

6

7

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

19.1

Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian Tersusunnya produk hukum daerah

19.3 19.4 19.5 19.6 19.7

19.8 20 21.1 21.2 21.3 21 21.1 21.2

Unit Pelayanan Publik (UPP) SKPD yang telah menerapkan SOP,CPP/CBAN Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK) Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan Lembaga diklat yang terakreditas

Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Ketahanan Pangan Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan didaerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rumah Layak Huni (Mahyani) Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri

2017

9

10

7 kajian

8 kajian

35 kajian



Perda 50 Pergub / SK 1.500

39 kajian

5 kajian

4 kajian

PERDA 37 PERGUB / SK 1.500



0

4 UUP Prov

4 UUP Prov

4 UUP Prov

4 UUP Prov

4 UUP Prov

4 UUP Prov

24 UUP Prov

0

0

50

60

70

80

85

> 85

50%

55%

55%

70%

80%

90%

100%

100%

50%

55%

55%

70%

80%

90%

100%

100%

Belum terakreditasi

Belum terakreditasi (Ket: Sebelumya ada tapi sudah dicabut)

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

WDP

WDP

- Prajabtan “B”

5 kajian

2016

8

19

19.2


6 kajian

Perda 10 Perda 10 Pergub / SK 300 Pergub / SK 300

- Prajabtan “B” - Prajabtan “A”

- Diklatpim IV - Diklatpim IV “C” “C” - Diklatpim III - Diklatpim III “C” “C” WDP WTP

- Diklatpim IV “B” - Diklatpim III “B” WTP

- Diklatpim IV - Diklatpim IV - Diklatpim “B” “A” IV “A” - Diklatpim III - Diklatpim - Diklatpim “B” III “B” III “B” WTP WTP WTP

65.5

71.3

77.0

82.8

88.5

94.3

100

100

69.4

69.4

73.2

77.4

80.9

84.7

88.5

88.5

73.78%

73.78%

5.525 Unit 525 Unit 729 Desa/ Kel 3 desa dan 3 kelurahan

73.78%

1000 Unit 3 desa dan 3 kelurahan

80.7%



87%


94%


100%

100.00%


5.525 Unit 18 desa dan 18 kelurahan

Bab IX - 10

No.



1

2

3

22 22.1 23 23.1 24 24.1


4

25 25.1 25.2 25.3

Statistik Buku Gorontalo Dalam Angka Ada Ada Kearsipan Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang) Komunikasi dan Informatika Jumlah nilai rata-rata penerapan e-government Provinsi 2.55 (kurang) 2.55 (kurang) (referensi PeGI) JumlahSDM SDM Aparatur Pemerintah Provinsi dan 64 orang 64 orang masyarakat dalam penerapan aplikasi Teknologi Informasi Jumlah nilai rata-rata kepuasan publik dalam >2 (rendah) >2 (rendah) mengakses informasi kepemerintahan (referensi index kesiapan kompetisi) Perpustakaan 3,585 org 3,152 Org Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah Buku dan Judul Bacaan 3,125 5,080 65 80 Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah

25.4

Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

24.2

24.3

Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1 Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton) Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha) Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton) Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha) Meningkatnya Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton) Meningkatnya Produktivitas Kedelai (ku/ha) Komoditi Hortikultura : 1.2 Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn) Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Ton)



2013

2014

2015

2016

2017

9

10

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

5

6

7

8

65

30

70

70

70

305

2.75 (baik)

3.00 (baik)

3.25 (baik)

3.50 (baik)

3.75 (sangat baik)

3.75 (sangat baik)

260 orang

320 orang

380 orang

440 orang

500 orang

1964 orang

>2.5 (cukup)

>3 (cukup)

>3.25 (cukup)

>3.25 (cukup)

>3.5 (tinggi)

>3.75 (tinggi)

900 20

7,000 Org 1,000 20

8,000 Org 5080 20

4,000 Org 800 15

5,000 Org 900 15

2

15

30

35

35

35

273,921 51.87

290,588 53.49

299,363 54.56

308,896 55.63

318,614 56.70

328,521 57.77

338,620 58.84

605,781

656,864

719,652

789,512

850,269

927,436

1,013,914

44.62

48.46

50.42

51.89

52.87

54.00

55.22

2.156 12,38

2.247 12.53

2,337

2,407

2,454

2,502

2,550

12.78

13.03

13.15

13.27

13.40

2,550 13.40

-

6,000 Org

33,152 Org 13,760 170 152

338,620 58.84 1,013,914 55.22

16,223 16,810

16,551 16,852

17,048 16,978

17,559 17,148

18,086 17,319

18,629 17,492

19,188 17,667

19,188.00 17,667.00

12,494

12,952

13,211

13,475

13,744

14,019

14,300

14,300.00


Bab IX - 11

No.



1

2

3

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24


4



2013

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

10

Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 % per Tahun (Kg) Perluasan Areal Tebu (Ha) Produksi Tebu (Ton) Perluasan Areal Cengkih (Ha) Produksi Cengkih (Ton) perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha) Produksi Kelapa Dalam (Ton) Perluasan Areal Kakao (Ha) Produksi Kakao (Ton) Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor) Peningkatan Populasi Kambing (Ekor) Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor) Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg) Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg) Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg) Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th) Pengendalian dan pengobatan Gangguan Reproduksi (ekor)

163,660

186,400

188,270

190,153

192,054

193,975

195,915

195,915.00

1,764 29,926 8,880 910 65,664 62,338 12,928 3,884 183,868 83,570 964,004 3,984,995 173,346 1,416,594 2.5

1,764 30,195 8,880 910 65,664 62,369 12,928 3,923 191,223 86,077 1,104,859 4,064,695 183,747 1,657,415 2.7

1,764 30,467 9,150 911 66,506 62,400 13,823 3,962 198,872 88,659 1,270,588 4,145,989 194,772 1,939,176 2.9

1,864 30,741 9,550 912 66,806 62,432 14,123 4,002 206826 91,319 1,461,176 4,228,909 206,458 2,268,835 3.2

1,864 31,018 10,153 912 67,156 62,463 14,631 4,042 215,100 94,059 1,680,353 4,313,487 218,845 2,654,537 3.4

1,940 31,297 10,637 913 67,487 62,494 15,114 4,082 223,704 96,881 1,932,405 4,399,756 231,976 3,105,809 3.7

2,116 31,579 11,121 914 67,818 62,525 15,599 4,123 232,652 99,787 2,222,266 4,487,752 245,895 3,633,796 4.0

2116 Ha 31579 Ton 11121 Ha 914 ton 67818 Ha 62525 Ton 15599 Ha 4123 Ton 232,652 99,787 2,222,266 4,487,752 245,895 3,633,796 4.0

2,400

2,400

4,800

7,200

9,600

12,000

14,400

14.400 Ekor

Pengendalian (AI) Avian Influenza (ekor)

1,351,000

1,351,000

270,200

540,400

810,600

1,080,800

1,351,000

18,218

18,218

14,574

11,660

9,328

7,462

5,970

5970 Ekor

928

928

1,856

2,784

3,712

4,640

5,568

5568 Sampel

5

5

5

5

6

10

12

382

382

499

617

752

909

1,090

1090 Sampel

3,250

3,348

3,448

3,551

3,658

3,768

3,881

3881 kelompok

Pengendalian dan Pengobatan Penyakit Hewan Strategis (ekor) Pemeriksaan Serum, Feses dan SWAB di Laboratorium Keswan (Sampel) Peningkatan Fasilitas Kios Daging (Kios) Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet (sampel)

1.25

Pengembangan kelompok ternak sapi (kelompok)

1.26

Pengembangan kelompok ternak kambing (kelompok)

1.27

Pengembangan kelompok ternak ayam buras (kelompok)

3 3

3

4

3

149


1.351.000 ekor

12 Kios

8

13

17

23 23 Kelompok

249

349

449

550 550 Kelompok

Bab IX - 12

No.



1

2

3

2 2.1 2.2 2.3

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Produksi hasil hutan a. Kayu Bulat (m3) b. Kayu Gergajian (m3) c. Non Kayu (ton) Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan (org) Meningkatnya lama tinggal Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Tangkap (ton) Produksi Perikanan Budidaya (ton) - Produksi Ikan Budidaya (Ton) - Produksi rumput laut (Ton) Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) Pendapatan Nelayan (Rp/bln) Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)

5.9 6 6.1

Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir) Perdagangan Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun

6.2 6.3

Jumlah perdagangan antar pulau (ton) Perkembangan ekspor

3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

5.3


4



2013

2014

5

6

2015

7

2016

8

2017

9

10

76,650 257,816

14,700 243,116

15,000 228,116

15,350 212,766

15,750 197,016

16,200 180,816

16,700 164,116

78,950 164,116

5,523.58 2,077.14 3,786

55,235 2,596.43 6,200

56,000 2,621.43 6,200

57,000 2,646.43 6,200

58,000 2,671.43 6,200

59,000 2,696.43 6,200

60,000 2,721.43 6,200

345,235 2,721.43 6,200

12.73% 91,665

16.74% 92,000

20.76%

27.46%

34.16%

40.86%

47.56%

47.56%

95,000

100,000

105,000

110,000

120,000

120,000

3 hari

3 hari

3 hari

4 hari

4 hari

4 hari

5 hari

5 hari

76,369 129,858 15,631 114,227 206,227

85,815 133,340 26,668 106,672 219,155

90,964 144,007 28,801 115,206 234,971

97,331 156,248 31,250 124,998 253,579

105,118 170,310 34,062 136,248 275,428

114,578 186,490 37,298 149,192 301,068

126,036 205,139 41,028 164,111 331,175

126,036 205,139 41,028 164,111 331,175

55,303 46.9 415 1,776,914 1,533,200

75,700 46.93 430 1,945,558 1,662,465

82,133 49 467 2,074,539 1,773,855

89,935 51 511 2,234,901 1,910,442

99,379 53 565 2,413,693 2,076,650

110,807 55 630 2,648,545 2,278,085

131,627 58.1 750 2,910,225 2,500,000

131,627 58.1 750 2,910,225 2,500,000

2,200,000

2,500,000

2,700,000

2,916,000

3,149,280

3,401,204

3,673,300

3,673,300

-

6

10

12

14

16

19

77

3 Pasar Tradisional 751.453 ton 17.012 ton

1 pasar tradisional 768.736 ton 17.012 ton






23 pasar Tradisional 920.621 ton 240.068 ton


Bab IX - 13

No.



1

2

3

7 Perindustrian 7.1 Jumlah IKM (unit) 7.2 Jumlah Sentra IKM (unit) 7.3 Berkembangnya kluster industri 8 Ketransmigrasian 8.1 Jumlah Permukiman Trnasmigrasi yang Mandiri ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pertanian Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) 1.1 - Subsektor Tanaman Pangan - Subsektor Hortikultura 1.2 Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P) 1.3 Nilai Tukar Petani Kebun Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1 Penataan Ruang 1.1 Persentase implementasi arahan RTRW yang telah dilaksanakan 2 Lingkungan Hidup 2.1 cakupan layanan Air bersih dan sanitasi

3 3.1 3.2


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

12.140 IKM 272 sentra 0 kluster







4

11.718 IKM 272 sentra 0 kluster 1 Kimtras

1 Kimtras

-

91.82 110.36 105

105

126.13

0%

128.00

0%

45 % air bersih dan 51 47 % / 53 % % Sanitasi


5

1 Kimtras

91.84 110.38 105.50

6

1 Kimtras

91.86 110.40 106.45

128.01

7

1 Kimtras

91.89 110.43 107.42

128.03

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

4

4

8

1 Kimtras

128.04

91.91 110.45 108.41

128.05

1 Kimtras

6 Kimtras

91.93 110.47 109.42

128.06

91.95 110.49 109.42

128.06

30%

45%

60%

75%

100%

100%

52 %/ 57 %

57% / 61 %

62 %/ 65%

67% / 69 %

72 % /73 %

72 % /73 %

Komunikasi dan Informatika Ratio Elektrifikasi 70,37% 72,12% 74,75% 75,75% 76,75% Persentase kuantitas dan kualitas layanan akses 40% 40% 50% 60% 70% internet pada Pemerintah Provinsi Jumlah nilai rata-rata pemetaaan e-government Provinsi 3.3 0 2.55 2.78 3.25 3.5 (referensi PeGI) Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 1.1


4


4

4

77,75%

78,75%

78,75%

80%

90%

90%

3.75

3.85

3.85

4

4

4

Bab IX - 14


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 20122017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. A. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta mengingat waktu bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilukada Tahun 2016 untuk menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 serta RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaran pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk periode berikutnya. B. Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. SKPD

lingkup

Provinsi

Gorontalo

dan

masyarakat

termasuk

dunia

usaha,

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 20122017 dengan sebaik-baiknya; 2. Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dalam

menjalankan

tugas

Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah; 3. SKPD Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang

BAB X - 1


nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Gorontalo serta menjamin konsistensinya; 4. Dalam

penyusunan

KUA-PPAS

berpedoman

pada

RKPD

sebagai

landasan

penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran. 5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 kedalam Renstra-SKPD Provinsi; 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke-2 (dua) sampai tahun ke-5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud. 7. Dalam pelaksaaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah; Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemerintah, dan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo. Untuk itu RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggraan pemerintah di Provinsi Gorontalo serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB X - 2


BAB XI PENUTUP

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Provinsi Gorontalo akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2012-2017); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Provinsi Gorontalo ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2012-2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan

konsepsi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Gorontalo

Tahun 2007–2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2010 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 2017 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Gorontalo, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Selanjutnya RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni

2012-2017 ini akan dijabarkan

ke

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Gorontalo, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode satu tahun. GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

BAB XI - 1

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................

Hal i

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..........................................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..........................................................................

I-1

1.3. Hubungan Antara Dokumen……………………………………………..........................

I-3

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................

I-5

1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................

I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................................................

II-1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...............................................................

II-34

2.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................................

II-46

2.4. Aspek Daya Saing Daerah.......................................................................... II-162 BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....................................................................

III-1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu................................................. III-21 3.3. Kerangka Pendanaan ................................................................................. III-27 BAB IV ANALISA ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan .....................................................................

IV-1

4.2. Isu-isu Strategis .......................................................................................

IV-15

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi............................................................................................................

V-1

5.2. Misi ...........................................................................................................

V-2

5.3. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................

V-3

5.4. Prioritas Pembangunan Daerah....................................................................

V-8

i

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………….

VI-1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ….

VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .......................................................... VIII-1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ..................................

IX-1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ………………….

X-1

BAB XI PENUTUP ……………………………………………………………………….

XI-1

ii

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1

: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ..............

Bab I-5

Gambar 2.1

: Peta Provinsi Gorontalo, 2011 .......................................

Bab II-1

Gambar 2.2

: Peta Rawan Bencana Gempa Bumi ................................ Bab II-25

Gambar 2.3

: Peta Kawasan Rawan Longsor ...................................... Bab II-27

Gambar 2.4

: Peta Kawasan Rawan Tsunami ..................................... Bab II-28

Gambar 2.5

: Peta Kawasan Rawan Banjir ......................................... Bab II-29

Gambar 2.6

: Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2007-2011 .................................................................. Bab II-39

Gambar 2.7

: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo, 2007–2011 ................................................................. Bab II-40

Gambar 2.8

: Kondisi Infrastruktur Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Prov. Gorontalo Tahun 2008 dan 2011 .......... Bab II-58

Gambar 2.9

: Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-64

Gambar 2.10 : Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-65 Gambar 2.11 : Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-66 Gambar 2.12 : Rasio Perawat per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-67 Gambar 2.13 : Rasio Bidan per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-68 Gambar 2.14 : Rasio Puskesmas per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-69 Gambar 2.15 : Rasio Posyandu Per Satuan Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-70 Gamber 2.16 : Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-71

xii

Gambar 2.17 : Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-72 Gambar 2.18 : Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-74 Gambar 2.19 : Angka Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-74 Gambar 2.20 : Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-75 Gambar 2.21 : Cakupan Pelayanan Antenatal (K1) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-76 Gambar 2.22 : Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................................................. Bab II-77 Gambar 2.23 : Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten / Kota Tahun 2011 .................................. Bab II-78 Gambar 2.24 : Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-79 Gambar 2.25 : Kekurangan Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-80 Gambar 2.26 : Cakupan Desa/Kelurahan dengan Universal Child

Immunization (UCI) Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 .................. Bab II-81 Gambar 2.27 : Persentase Capaian Keluarga Dengan Rumah, Jamban, Tempat Sampah, Pengelolaan Air Limbah dan Pengguna Air Bersih Yang Sehat menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ............................... Bab II-83 Gambar 2.28 : Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo ................................................................... Bab II-109 Gambar 2.29 : Perkembangan UMP dan KHM / KHL Provinsi Gorontalo Tahun 2007 s/d 2012 ....................... Bab II-119 Gambar 2.30 : Perkembangan Ketersediaan Energi (Kal/Kap/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010 ......................... Bab II-134 Gambar 2.31 : Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010 ......................... Bab II-134 Gambar 2.32 : Ketersediaan Lemak (Gram/Kapita/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010 ......................... Bab II-135 Gambar 2.33 : Grafik Perkembangan dan Sasaran PPH Di Provinsi Gorontalo Tahun 2004 – 2010 ..................... Bab II-136

xiii

Gambar 2.34 : Grafik Perkembangan dan Sasaran PPH Konsumsi Di Provinsi Gorontalo Tahun 2005 – 2010 ..................... Bab II-136 Gambar 2.35 : Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo Jan 2008-Desember 2011 ............................................ Bab II-163 Gambar 2.36 : Ruas Jalan BTS Kota Gorontalo – BTS Kota – Limboto dan Ruas Jalan BTS Kota Limboto – Isimu ..................... Bab II-172 Gambar 2.37 : Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo .................................................. Bab II-174 Gambar 2.38 : Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo .................................................. Bab II-175 Gambar 2.39 : Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo .................................................. Bab II-176 Gambar 2.40 : Produktivitas di Bandara Djalaluddin Gorontalo............... Bab II-179 Gambar 3.1

: Tren Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian) Tahun 2005-2011 ............

Bab III-7

xiv

DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1

: Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota ......... Bab II-2

Tabel 2.2

: Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo ....................... Bab II-4

Tabel 2.3

: Data Klimatologi Provinsi Gorontalo 2007 – 2011 ................ Bab II-9

Tabel 2.4

: Luas Kawasan Hutan dan APL ........................................... Bab II-10

Tabel 2.5

: Kawasan Pariwisata ......................................................... Bab II-12

Tabel 2.6

: Potensi Perikanan Budidaya Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komoditi Per Kab/Kota ................................... Bab II-13

Tabel 2.7

: Luas Lahan Sawah Menurut Indeks Pertanaman (IP) Di Provinsi Gorontalo........................................................ Bab II-14

Tabel 2.8

: Lahan Kritis Per Kabupaten/Kota sampai dengan 2011 ........ Bab II-15

Tabel 2.9

: Data Potensi Lahan Perkebunan 2007 – 2011 ..................... Bab II-16

Tabel 2.10

: Peningkatan Luas Areal Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2007-2011 ............................................. Bab II-16

Tabel 2.11

: Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 .......................................... Bab II-17

Tabel 2.12

: Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 .......................................... Bab II-17

Tabel 2.13

: Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ..................................... Bab II-19

Tabel 2.14

: Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo ......... Bab II-21

Tabel 2.15

: Data Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo ............... Bab II-24

Tabel 2.16

: Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo ................... Bab II-24

Tabel 2.17

: Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2006-2010 ................ Bab II-30

Tabel 2.18

: Jumlah Penduduk Gorontalo Berdasarkan Sex Ratio, 2010 ... Bab II-30

Tabel 2.19

: Data Penganut Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2010 ........ Bab II-31

Tabel 2.20

: Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ......................... Bab II-31

Tabel 2.21

: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo............................................................ Bab II-32

Tabel 2.22

: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo .................................... Bab II-33

Tabel 2.23

: Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 ............................................................ Bab II-34

Tabel 2.24

: Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Gorontalo (dalam jutaan rupiah) ........................... Bab II-35

iii

Tabel 2.25

: Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Gorontalo (dalam jutaan) ................................................................ Bab II-36

Tabel 2.26

: Inflasi Provinsi Provinsi Gorontalo, 2006-2011 .................... Bab II-37

Tabel 2.27

: Pertambahan Nilai Investasi Provinsi Gorontalo, 2006 – 2011.................................................................... Bab II-37

Tabel 2.28

: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2007-2011 ......... Bab II-38

Tabel 2.29

: Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2011 ............................................................ Bab II-40

Tabel 2.30

: Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2010 ......................... Bab II-41

Tabel 2.31

: Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 – 2011 ...................................... Bab II-42

Tabel 2.32

: Penanganan Sumber Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 – 2011 ............................................... Bab II-43

Tabel 2.33

: Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah Per Kabupaten/Kota ......................................................... Bab II-45

Tabel 2.34

: Jumlah Induk Organisasi Olahraga di Provinsi Gorontalo ........................................................ Bab II-46

Tabel 2.35

: Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 (%) ........................ Bab II-48

Tabel 2.36

: Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 ....................................... Bab II-49

Tabel 2.37

: Perkembangan APM SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......... Bab II-50

Tabel 2.38

: Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 ....................................... Bab II-50

Tabel 2.39

: Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2011 .................................................................... Bab II-52

Tabel 2.40

: Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Tahun 2011 .................................................................... Bab II-52

Tabel 2.41

: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar ............................................................. Bab II-53

Tabel 2.42

: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah ...................................................... Bab II-53

Tabel 2.43

: Rasio Murid terhadap Guru pada SMP/MTs ......................... Bab II-54

Tabel 2.44

: Angka Putus Sekolah Tahun 2011...................................... Bab II-54

Tabel 2.45

: Jumlah APK PT Sampai Dengan Tahun 2011....................... Bab II-55

Tabel 2.46

: Data Perguruan Tinggi Se-Provinsi Gorontalo, Jumlah Mahasiswa Dan Dosen .......................................... Bab II-55

Tabel 2.47

: Angka Buta Aksara Provinsi Gorontalo................................ Bab II-57

iv

Tabel 2.48

: Data Prediksi Angka Buta Aksara Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 ............................................................ Bab II-57

Tabel 2.49

: Sekolah, Guru, Rombel, Siswa Tahun 2011......................... Bab II-58

Tabel 2.50

: Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten/Kota,2011....................................................... Bab II-59

Tabel 2.51

: Rekap Guru PNS dan Non PNS Tahun 2011 ........................ Bab II-59

Tabel 2.52

: Kondisi Infrastruktur SD dan MI per Kab/Kota .................... Bab II-60

Tabel 2.53

: Kondisi Infrastruktur SMP dan MTs per Kab/Kota ................ Bab II-61

Tabel 2.54

: Kondisi Infrastruktur SMA, MA dan SMK per Kab/Kota ......... Bab II-62

Tabel 2.55

: Penerima Bantuan Penyelenggara Program Pendidikan Gratis Bagi Sekolah Jenjang Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 .................................................................... Bab II-63

Tabel 2.56

: Daftar Sekolah di Daerah Terpencil Se Provinsi Gorontalo Tahun 2012 ..................................... Bab II-63

Tabel 2.57

: Perkembangan Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-64

Tabel 2.58

: Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-65

Tabel 2.59

: Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-66

Tabel 2.60

: Perkembangan Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-67

Tabel 2.61

: Perkembangan Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-68

Tabel 2.62

: Perkembangan Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-69

Tabel 2.63

: Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-70

Tabel 2.64

: Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011.......................................................... Bab II-71

Tabel 2.65

: Perkembangan Pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2007 – 2011.......................................................... Bab II-72

Tabel 2.66

: Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Gorontalo, Tahun2007-2011 ............................................................. Bab II-73

v

Tabel 2.67

: Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%), Tahun 2007-2011 ............................................................ Bab II-75

Tabel 2.68

: Cakupan Pelayanan Antenatal Tahun 2007-2011 ................. Bab II-76

Tabel 2.69

: Perkembangan Balita yang Mengalami Kekurangan Gizi (%) di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2010 ............. Bab II-79

Tabel 2.70

: Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) ............................................. Bab II-80

Tabel 2.71

: Perkembangan Kondisi Irigasi sampai dengan Tahun 2011 ................................................................

Bab II-84

Tabel 2.72

: Data Sungai Induk Provinsi Gorontalo ............................

Bab II-85

Tabel 2.73

: Data Pantai Provinsi Gorontalo ......................................

Bab II-87

Tabel 2.74

: Data Umum Air minum Tahun 2011 ...............................

Bab II-88

Tabel 2.75

: Jumlah MCK Yang Dibangun di Kabupaten/Kota ..............

Bab II-88

Tabel 2.76

: Jenis Lapangan Usaha Utama Penduduk ........................

Bab II-90

Tabel 2.77

: Sertifikat Tenaga Ahli menurut Kab/Kota & Kualifikasi .....

Bab II-91

Tabel 2.78

: Setifikat Tenaga Terampil Daftar Menurut Kabupaaten/Kota dan Kualifikasi......................

Tabel 2.79

: Badan Usaha Konsultan Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan .............................................................

Tabel 2.80

Bab II-91

: Badan Usaha Kontraktor Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan .............................................................

Tabel 2.81

Bab II-91

Bab II-92

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Asli Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Provinsi Gorontalo Selang 2007-2011 ........................................................

Tabel 2.82

Bab II-95

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Program PMPK) Yang Masuk Ke Desa Selang 2007-2011 .........................

Tabel 2.83

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Program Nasional Di Daerah 2007-2011 ........................

Tabel 2.84

Bab II-96 Bab II-98

: Data Perkembangan Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo, 2007 – 2010 ................................................................

Tabel 2.85

: Rekapitulasi Status Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo Tahun 2011 .....................................

Tabel 2.86

Bab II-99 Bab II-99

: Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Infrastruktur Perdesaan ...............

Bab II-101

vi

Tabel 2.87

: Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin Perdesaan ........................................

Tabel 2.88

: Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Gorontalo Tahun 2012 ................................................................

Tabel 2.89

Bab II-101 Bab II-102

: Realisasi Pembangunan Mahyani Model Swakelola – Pos Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Melalui BPMD-PK Prov. Gorontalo Tahun 2007-2011 ........

Tabel 2.90

: Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......................

Tabel 2.91

Bab II-102 Bab II-104

: Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 Pembagian per-Kab/Kota ..............................................

Tabel 2.92

Bab II-104

: Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......................

Bab II-105

Tabel 2.93

: Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan ............

Bab II-105

Tabel 2.94

: Data Terminal di Provinsi Gorontalo, tahun 2012.............

Bab II-106

Tabel 2.95

: Rasio Angkutan Darat (AKDP) Tahun 2007 – 2011 ..........

Bab II-106

Tabel 2.96

: Data Jembatan Timbang di Provinsi Gorontalo, Tahun 2011 ................................................................

Bab II-107

Tabel 2.97

: Rasio Ijin Trayek Tahun 2007 – 2011.............................

Bab II-107

Tabel 2.98

: Rasio Ijin Trayek menurut Kab/Kota Tahun 2011 ............

Bab II-108

Tabel 2.99

: Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun 2007 – 2011 ...

Bab II-108

Tabel 2.100 : Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo .........

Bab II-109

Tabel 2.101 : Penelitian Yang Telah Dilakukan Selang Tahun 2004 s/d 2012 ........................................

Bab II-115

Tabel 2.102 : Eksistensi Perempuan pada Lembaga Pemerintah Provinsi .....................................................

Bab II-117

Tabe 2.103 : Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2009 s/d 2014 .............................

Bab II-118

Tabel 2.104 : Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota ......

Bab II-120

Tabel 2.105 : Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota .....................................................

Bab II-121

Tabel 2.106 : Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi ..............................................

Bab II-121

Tabel 2.107 : Koperasi Berskala Besar ...............................................

Bab II-122

Tabel 2.108 : Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo Periode 2007 – 2011 ....................................................

Bab II-122

Tabel 2.109 : Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota.....................

Bab II-123

Tabel 2.110 : Pasar Tradisional dan Pasar Modern ..............................

Bab II-124

vii

Tabel 2.111 : Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo .......................

Bab II-124

Tabel 2.112 : Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo ............................

Bab II-125

Tabel 2.113 : Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo ....................................................

Bab II-126

Tabel 2.114 : Daftar Perolehan Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional ...............................................................

Bab II-131

Tabel 2.115 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ...................................... Bab II-132 Tabel 2.116 : Jumlah LSM/ Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar pada Badan Kesbang dan Politik ..................................... Bab II-132 Tabel 2.117 : Jumlah Kejadian Unjuk Rasa di Provinsi Gorontalo Selang tahun 2008 s/ Mei 2012 ..................................... Bab II-133 Tabel 2.118 : Data Konflik Yang Menonjol Tahun 2012 ......................... Bab II-133 Tabel 2.119 : Situasi Pangan dan Gizi di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 ................................................................. Bab II-138 Tabel 2.120 : Jumlah BTS dan Operator di Provinsi Gorontalo, 2011 ...... Bab II-139 Tabel 2.121 : Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Se- Provinsi Gorontalo ................................................... Bab II-140 Tabel 2.122 : Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Gorontalo, 2010-2011........................ Bab II-141 Tabel 2.123 : Daftar Jumlah Buku Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Klasifikasi ............................................. Bab II-141 Tabel 2.124 : Jumlah ARSIP dan Jumlah Pengelola Kearsipan di Gorontalo, 2010-2011 ........................................... Bab II-142 Tabel 2.125 : Data Unit Kerja dan Jabatan Struktural Provinsi Gorontalo Per Juni 2012 .................................... Bab II-143 Tabel 2.126 : Data PNS Provinsi GorontaloBerdasarkan Jenis Kelamin Menurut Golongan Per Juni 2012 .................................... Bab II-144 Tabel 2.127 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Pendidikan Per Juni 2012 .................................. Bab II-145 Tabel 2.128 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Ruang Per Juni 2012 .................... Bab II-146 Tabel 2.129 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Eselon Per Juni 2012 ........................................ Bab II-147 Tabel 2.130 : Data Jabatan Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Terisi dan Lowong Per Juni 2012 ............................................................... Bab II-148

viii

Tabel 2.131 : Data Pejabat Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Per Juni 2012 ............................................................... Bab II-148 Tabel 2.132 : Luas Lahan Sawah dan Penggunaannya .......................... Bab II-151 Tabel 2.133 : Luas Lahan Kering dan Penggunaannya .......................... Bab II-152 Tabel 2.134 : Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Gorontalo, 2007-2011 ........................................................................... Bab II-152 Tabel 2.135 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi (Padi Sawah dan Ladang) ............ Bab II-153 Tabel 2.136 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jagung .............................................. Bab II-154 Tabel 2.137 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kedelai ............................................. Bab II-155 Tabel 2.138 : Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Gorontalo, 2007-2011 ................................................... Bab II-157 Tabel 2.139 : Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 ................................................................... Bab II-157 Tabel 2.140 : Produksi Perikanan Budidaya Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 ................................................................... Bab II-158 Tabel 2.141 : Produksi Tambak (Budidaya Air Payau) ........................... Bab II-158 Tabel 2.142 : Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Satuan : Kg/Kapita/Thn) .............................................. Bab II-159 Tabel 2.143 : Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah .............. Bab II-159 Tabel 2.144 : Distribusi Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Per Kab/Kota Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah ........................................................................ Bab II-160 Tabel 2.145 : Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Gorontalo ............................................. Bab II-160 Tabel 2.146 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Per Kabupaten/Kota, Sampai dengan Tahun 2011 .......................................... Bab II-162 Tabel 2.147 : Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -2012 ............................. Bab II-164 Tabel 2.148 : Perbandingan NTP Per Sektor Januari-Februari 2012 ........ Bab II-164 Tabel 2.149 : Jenis Mineral dan Besaran Potensi .................................. Bab II-165 Tabel 2.150 : Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo ......... Bab II-166 Tabel 2.151 : Perkembangan Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011................................... Bab II-166 Tabel 2.152 : Perkembangan Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011 ...................................

Bab II-167

ix

Tabel 2.153 : Tabel Penanganan Ruas Jalan Nasional ..........................

Bab II-167

Tabel 2.154 : Tabel Penanganan Ruas Jalan Provinsi ...........................

Bab II-169

Tabel 2.155 : Data Kondisi Jembatan di Ruas Jalan Provinsi .................

Bab II-170

Tabel 2.156 : Arus Kunjungan Kapal/Unit di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-173

Tabel 2.157 : Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-174

Tabel 2.158 : Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-176

Tabel 2.159 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Gorontalo ........

Bab II-177

Tabel 2.160 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Anggrek ..........

Bab II-177

Tabel 2.161 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Kwandang .......

Bab II-177

Tabel 2.162 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Tilamuta..........

Bab II-178

Tabel 2.163 : Layanan Penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo ....................................................................

Bab II-178

Tabel 2.164 : Penanaman Modal Asing (PMA) ...................................... Bab II-181 Tabel 2.165 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ........................ Bab II-182 Tabel 2.166 : Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) ................................................................ Bab II-182 Tabel 3.1

: Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 S/D 2011 ...................................................

Tabel 3.2

: Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Daerah .......................................................

Tabel 3.3

Bab III-6 Bab III-8

: Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Provinsi Gorontalo, 2007-2011 ................................................................... Bab III-10

Tabel 3.4

: Total Belanja Pemerintah untuk seluruh Kab/Kota, 2007-2011 ................................................................... Bab III-11

Tabel 3.5

: Pengeluaran Menurut Sektor, 2007-2011 ........................ Bab III-13

Tabel 3.6

: Pengeluaran Sektor Kabupaten / Kota, 2007-2011 ........... Bab III-14

Tabel 3.7

: Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2010 ........................................ Bab III-18

Tabel 3.8

: Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010-2011 ........................................ Bab III-20

Tabel 3.9

: Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo, 2009-2011 .......................... Bab III-23

Tabel 3.10

: Penutup Defisit Riil Anggaran 2009-2010......................... Bab III-25

Tabel 3.11

: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran ......................... Bab III-25

Tabel 3.12

: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ...................... Bab III-26

Tabel 3.13

: Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan ... Bab III-26

Tabel 3.14

: Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran............... Bab III-27

x

Tabel 3.15

: Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .... Bab III-30

Tabel 3.16

: Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ....................... Bab III-32

Tabel 3.17

: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017 ........................................ Bab III-33

Tabel 3.18

: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2012-2017 ............. Bab III-35

Tabel 4.1

: Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2009 .................................................................... Bab IV-21

Tabel 4.2

: Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2010 .................................................................... Bab IV-22

Tabel 5.1

: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo.........................................................

Bab V-4

Tabel 6.1

: Strategi dan Arah Kebijakan ...........................................

Bab VI-2

Tabel 7.1

: Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo......................................................... Bab VII-14

Tabel 8.1

: Keterkaitan Bidang urusan dan SKPD Penanggungjawab ........................................................ Bab VIII-1

Tabel 8.2

: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan .................................................. Bab VIII-4

Tabel 9.1

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo ....................................

Bab IX-2

xi

No title

Recommend Documents