No title

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015

Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 20102015, yang telah melewati mekanisme perencanaan secara tekhnokratis dan partisipatif. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Selain itu juga terdapat lampiran berupa matrik sebagai panduan umum pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah

membantu

baik

langsung

maupun

tidak

langsung

dalam

proses

penyusunan materi hingga Dokumen RPJMD ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor .. Tahun 2011. Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan.

BUPATI BENGKALIS

Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc

i


Daftar Isi KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

viii

BAB I PENDAHULUAN

I-1

1.1.

Latar Belakang

I-1

1.2.

Pengertian

I-3

1.3.

Maksud Dan Tujuan

I-3

1.4.

Dasar Hukum Penyusunan

I-3

1.5.

Hubungan Antar Dokumen

I-7

1.6.

Sistematika Penyusunan

I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

2.2

II-1

Kondisi Saat Ini

II-1

2.1.1 Perkembangan Penduduk

II-3

2.1.2

II-6

Ketenagakerjaaan

2.1.3 Infrastruktur

II-6

2.1.4. Pendidikan

II-8

2.1.5 Kesehatan

II-11

2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi

II-13

2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan

II-19

2.1.8 Pariwisata

II-22

2.1.9 Pertambangan

II-23

Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis

II-23 ii


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-1

3.1.

Pengelolaan Keuangan Daerah

III-1

3.2.

Penerimaan Daerah

III-3

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

III-4

3.2.2 Dana Perimbangan

III-7

3.3.

Pengelolaan Belanja Daerah

III-10

3.4.

Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

III-12

3.5.

Arah Pengelolaan Aset Daerah

III-13

3.6.

K er ang ka P en d ana an

III-13

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5 .

IV-1

Isu Strategis Nasional (RPJMN) Yang Berdampak Kepada Kabupaten Bengkalis.

IV-1

4.1.1 Visi Indonesia

IV-1

4.1.2 Misi Pembangunan

IV-4

4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional

IV-6

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau

IV-8

4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau

IV-8

4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau

IV-10

Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025)

IV-12

4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

IV-12

4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis

IV-14

Isu-isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010

IV-15

4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan

IV-15

4.4.2. Isu-Isu Strategis

IV-16

Isu-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

IV-18 iii


4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan

IV-18

4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur

IV-21

4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian

IV-30

4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan

IV-32

4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih 4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa

IV-34 IV-35

4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi

BAB V

V ISI, MIS I , TU JUA N D AN SASARA N

IV-36 IV-37

V- 1

5.1 Visi

V-1

5.2 Misi

V-2

5 . 3 Tu ju an d an Sasar an

V-3

BAB VI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6.1 Grand Strategi

VI-1 VI-1

6.1.1 Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan

VI-1

6.1.2 Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat

VI-4

6.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

VI-7

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII-1

7.1 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi

VII-1

7.2 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Empat Kawasan

VII-11

7.3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam

iv


Pengembangan Enam Jaminan pada Masyarakat

VII-16

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

VIII-1

8.1 Target Indikator Sasaran Tiap Misi

VIII-1

8.2 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015

BAB IX

VIII-14

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-1

9.1 Pedoman Transisi

IX-1

9.1.1 Program Transisi Tahun 2016

IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan

IX-2

LAMPIRAN: -

LAMPIRAN I

: MATRIKS HUBUNGAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015.

-

LAMPIRAN II

: MATRIK

PENGEMBANGAN

EMPAT

KAWASAN

KABUPATEN

BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015. -

LAMPIRAN III : MATRIK ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.

-

LAMPIRAN IV

: INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.

-

LAMPIRAN V

: INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011 – 2015.

v


Daftar Tabel Tabel 2.1

Posisi Geografis

II-1

Tabel 2.2

Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009

II-2

Tabel 2.3

Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009

II-3

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010

Tabel 2.5

Banyaknya TK, SD, SMP,SMA Dan SMK Menurut Kecamatan Tahun 2009

Tabel 2.6

II-5 II-9

Rasio Murid Terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2009

II-9

Tabel 2.7

Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009 II-10

Tabel 2.8

Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3 Tahun 2009

Tabel 2.9

Data Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2009

Tabel 2.10

II-11 II-12

Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2006-2009

II-13

Tabel 2.11

Produksi Perikanan Tahun 2009

II-18

Tabel 2.12

Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Per Kecamatan

II-20

Tabel 2.13

Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Berdasarkan Kategori

II-20

Tabel 2.14

Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis

II-20

Tabel 2.15

Kondisi Objek Wisata

II-23

Tabel 2.16

Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

Tabel 2.17

II-24

Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Konstan Tanpa Migas Tahun 2000 (Milyar Rupiah)

II-25

Tabel 2.18

Indikator Makro Perekonomian

II-27

Tabel 3.1

Realisasi Penerimaan Keuangan, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

III-4

Tabel 3.2

Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan Tahun 2008 Dan 2009 (Juta Rupiah)

III-12

Tabel 3.3

Prediksi Penerimaan Keuangan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

III-14

Tabel 4.1

Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis

IV-18

Tabel 4.2

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis

IV-19

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Misi I

V-3 vi


Tabel 5.2

Tujuan dan Sasaran Misi II

V-6

Tabel 5.3

Tujuan dan Sasaran Misi III

V-7

Tabel 5.4

Tujuan dan Sasaran Misi IV

V-9

Tabel 5.5

Tujuan dan Sasaran Misi V

V-11

Tabel 6.1

Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan

VI-1

Tabel 6.2

Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan Pada Masyarakat

VI-4

Tabel 6.3

Strategi dan Kebijakan Misi I

VI-7

Tabel 6.4

Strategi dan Kebijakan Misi II

VI-9

Tabel 6.5

Strategi dan Kebijakan Misi III

VI-9

Tabel 6.6

Strategi dan Kebijakan Misi IV

VI-11

Tabel 6.7

Strategi dan Kebijakan Misi V

VI-12

Tabel 7.1

Kebijakan dan Program Misi I

VII-I

Tabel 7.2

Kebijakan dan Program Misi II

VII-4

Tabel 7.3

Kebijakan dan Program Misi III

VII-5

Tabel 7.4

Kebijakan dan Program Misi IV

VII-7

Tabel 7.5

Kebijakan dan Program Misi V

VII-10

Tabel 7.6

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I

VII-12

Tabel 7.7

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II

VII-13

Tabel 7.8

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III

VII-14

Tabel 7.9

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV

VII-15

Tabel 7.10

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan I

VII-16

Tabel 7.11

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan II

VII-17

Tabel 7.12

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan III

VII-18

Tabel 7.13

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan IV

VII-19

Tabel 7.14

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan V

VII-20

Tabel 7.15

Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan VI

VII-21

Tabel 8.1

Target Indikator Sasaran Misi I

VIII-1

Tabel 8.2

Target Indikator Sasaran Misi II

VIII-6

Tabel 8.3

Target Indikator Sasaran Misi III

VIII-7

Tabel 8.4

Target Indikator Sasaran Misi IV

VIII-9

Tabel 8.5

Target Indikator Sasaran Misi V

VIII-11

Tabel 8.6

Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015

VIII-18

vii


Daftar Gambar Gambar 1.1

Alur Perencanaan Pembangunan Derah

I-8

Gambar 2.1

Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan

II-2

Gambar 2.2

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009

II-4

Gambar 2.3

Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009

II-16

Gambar 2.4

Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009

II-16

Gambar 2.5

Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009

II-17

Gambar 2.7

Produksi Perkebunan Tahun 2009

II-19

Gambar 2.8

Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009

II-22

Gambar 3.1

Trend PAD dan Kontribusinya terhadap Pendapatan daerah Tahun 2005-2009

III-3

Gambar 3.2

Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009

III-5

Gambar 3.3

Penerimaan Pajak Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005-2009

Gambar 3.4

III-5

Retribusi Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005-2009

III-6

Gambar 3.5

Laba BUMD dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005-2009

III-7

Gambar 3.6

Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2005-2009

III-7

Gambar 3.7

Bagi Hasi Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005-2009

Gambar 3.8

Bagi Hasi Bukan Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005-2009

Gambar 3.9 Gambar 4.1

III-8 III-9

DAU dan DAK dan Kontrusinya terhadap Dana Bengkalis Tahun 2005-2009

III-10

Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu

IV-19

viii


BA B I P PE EN ND DA AH HU UL LU UA AN N

1.1.

LATAR BELAKANG Undang-Undang

Pembangunan

Nomor

Nasional,

25

Tahun

mengamanatkan

2004 bahwa

tentang daerah

Sistem

Perencanaan

diharuskan

menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2010 - 2015 pada tanggal 5 Agustus 2010. Sesuai

dengan

hal

tersebut,

maka

Kabupaten

Bengkalis

melakukan

penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, yang secara terpadu, terintegrasi, selaras serta harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025. RPJPD

Kabupaten

pembangunan

sumber

pembangunan

dan

Bengkalis daya

Tahun

manusia,

pengembangan

2005

–

2025

pengembangan

infrastruktur,

difokuskan

ekonomi

peningkatan

pada

kerakyatan, daya

saing

daerah/kapasitas inovasi daerah. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 yang merupakan tahap awal dan fondasi pembangunan Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025 memfokuskan pada empat pilar yaitu: 1) pembangunan sumberdaya manusia, 2) pembangunan infrastruktur, 3) pembangunan ekonomi kerakyatan dan 4) pembangunan faktor pendukung lainnya. Sebagai kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, difokuskan pada lima misi yang dielaborasi dengan dua Grand Strategy yaitu Grand Strategy Pengembangan Empat Kawasan dan Grand Strategy Enam Jaminan. Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang ingin diwujudkan adalah : 1) Terbangunnya Pusat Pendidikan Nasional di Pulau Bengkalis, 2) Terwujudnya penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, 3) Terwujudnya

Pendahuluan

I-1


pengembangan agribisnis di Pulau Bengkalis, 4) Terbangunnya kawasan transit dan industri di Duri dan Pinggir serta terbangunnya landmark Kota Minyak Nasional di Duri, 5) Terwujudnya kawasan pariwisata dan sarana penunjangnya yang terintegrasi dengan kawasan agroindustri di Pulau Rupat, 6) Terwujudnya kawasan industri dan sarana penunjangnya di Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul), 7) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, 8) Terwujudnya kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Untuk mewujudkan capaian RPJMD tersebut perlu diperhatikan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll). Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan sumberdaya manusia dengan menerapkan

sistem

informasi

kependudukan,

perluasan

dan

pendayagunaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan sistem informasi tata ruang dan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kelestarian lingkungan hidup; termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak; memacu tumbuhnya formasi rumpun usaha dan meningkatkan peran serta investor dari luar daerah, penyederhanaan regulasi

usaha,

pembangunan

dan

pengembangan

pembangkit

listrik,

dan

pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk kawasan perdesaan. Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya, dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

perlu

dipertimbangkan

program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat. Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, maka pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun beserta kebutuhan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis pada kurun waktu 2010 - 2015. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan

Pendahuluan

I-2


Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama lima tahun. Pada akhirnya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Wakil Bupati Bengkalis diakhir masa jabatannya. 1.2.

PENGERTIAN RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang secara subtansi merupakan bagian pencapaian visi RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dan selaras dengan visi RPJMD Provinsi Riau dan visi RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015, ditetapkan dengan maksud

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak. 1.4.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pendahuluan

I-3


3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Pendahuluan

I-4


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan

(Lembaran

Negara

Republik

IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Pendahuluan

I-5


21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau

Tahun 2009 -

2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22); 29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03); 30. Peraturan

Daerah

Penyelenggaraan

Kabupten Urusan

Bengkalis

Pemerintahan

Nomor

07

Daerah

Tahun

2008

Kabupaten

tentang Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07); 31. Peraturan

Daerah

Kabupten

Bengkalis

Nomor

08

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08); Pendahuluan

I-6


32. Peraturan

Daerah

Kabupten

Bengkalis

Nomor

09

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 09); 33. Peraturan

Daerah

Kabupten

Bengkalis

Nomor

10

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10); 34. Peraturan

Daerah

Kabupten

Bengkalis

Nomor

13

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13); 35. Peraturan

Daerah

Organisasi

dan

Kabupten

Tata

Kerja

Bengkalis Satuan

Nomor

Polisi

14

Pamong

Tahun

2008

Kabupaten

tentang Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 14); 36. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 03); 1.5.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan

yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Atas dasar tersebut untuk menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas p er enc an a an p emb an gun an a nt a r a P emer int ah D aer ah d eng an Pemer int ah Pus a t da n P emerin t ah P r ov i n s i , m a k a d a l am U n d an g- Un da n g N o m o r 2 5 T a h u n 200 4 t e l ah dia t u r h ir a rk i p er e nc an a an d im aksu d. S e sua i d e ng an a m an at U nd an g- Un da ng tersebu t

j en i s

P emban gun an

p er en c anaa n

Jangk a

Pan jan g

p e mb an g unan ( RPJP)

untu k

t e rd i ri ku run

d a ri

w ak tu

Re nc an a 20

tahun,

Rencan a P emban gun an Jan gk a M en engah (RP JM) untuk ku run wakt u 5 t ahun d an R en cana K e r j a P e mb an gun an (RK P) untu k ku run w ak tu 1 t ahun .

Pendahuluan

I-7


Sumber: Bappenas, 2010 Gambar 1.1: Alur perencanaan pembangunan daerah

Pada Gambar 1.1, dapat dilihat hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan

pembangunan

daerah,

baik

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan Kabupaten Bengkalis lainnya maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2 01 0 - 2015 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011 - 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Selain itu di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 20 1 0 2015 juga dicantumkan program-program tahun transisi, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2015 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.

Pendahuluan

I-8


1.6.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Pengertian

1.3.

Maksud Dan Tujuan

1.4.

Dasar Hukum Penyusunan

1.5.

Hubungan Antar Dokumen

1.6.

Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

Kondisi Saat Ini 2.1.1 Perkembangan Penduduk 2.1.2

Ketenagakerjaaan

2.1.3 Infrastruktur 2.1.4. Pendidikan 2.1.5 Kesehatan 2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi 2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan 2.1.8 Pariwisata 2.1.9 Pertambangan 2.2

Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1.

Pendahuluan

Pengelolaan Keuangan Daerah

I-9


3.2.

Penerimaan Daerah 3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.2.2 Dana Perimbangan

3.3.

Pengelolaan Belanja Daerah

3.4.

Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.5.

Arah Pengelolaan Aset Daerah

3.6.

K erang ka P en d anaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1

Isu Strategis Nasional (RPJMN) yang Berdampak Kepada Kabupaten Bengkalis. 4.1.1 Visi Indonesia 4.1.2 Misi Pembangunan 4.1.3 Isu-Isu Strategis

4.2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau 4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau

4.3

Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025) 4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah 4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis

4.4.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis (2005-2010) 4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan 4.4.2. Isu-Isu Strategis

4.5

Isu Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun (2010-2015) 4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan 4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur 4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian 4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan

Pendahuluan

I-10


4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa 4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi

BAB V

V ISI, MIS I , TU JUA N D AN SASARA N

5.1

Visi

5.2

Misi

5.3

Tujuan dan Sasaran

BAB VI


6.1

Grand Strategi dan Kebijakan Pendukung Pencapaian Misi 6.1.1 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Empat Kawasan 6.1.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat

6.2

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Derah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi

7.2

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Empat Kawasan

7.3

Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam

Pengembangan

Enam Jaminan pada Masyarakat

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1

Target Indikator Sasaran Tiap Misi

8.2

Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 - 2015

Pendahuluan

I-11


BAB IX


9.1 Pedoman Transisi 9.1.1 Program Transisi Tahun 2016 9.2 Kaidah Pelaksanaan

Pendahuluan

I-12


BAB II G GA AM MB BA AR RA AN NU UM MU UM MK KO ON ND DIIS SII D DA AE ER RA AH H

2.1.

KONDISI SAAT INI Wilayah Kabupaten Bengkalis menurut sejarah pembentukannya merupakan

suatu kawasan yang terjadi dari endapan lumpur. Endapan lumpur ini membentuk pulau-pulau kecil dan besar sebanyak lebih kurang 16 buah pulau. Ditinjau dari letaknya, Kabupaten Bengkalis terletak di bagian pesisir Timur Pulau Sumatera. Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada 2°7'37,2’’ 0°55'33,6” Lintang Utara dan 100°57'57,6” – 102°30'25,2” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 7.773,93 km2, yang terdiri dari pulau, daratan dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 km.

Tabel 2.1. Posisi Geografis Posisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Utara

Selatan

Timur

Barat

Selat Malaka

Kabupaten Siak

Kabupaten Kepulauan Meranti

Kota Dumai dan Kab. Rokan Hilir

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010.

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan

negara

tetangga

yaitu

Malaysia,

serta

berada

di

jalur

perdagangan

internasional selat Malaka. Berdasarkan batas wilayah, Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan dengan luas setiap kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-1


Tabel 2.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Sub-Regency (1)

Luas Daerah 2 Km (2)

Persentase Percentage (%) (4)

Wide Area Ha (3)

937,47

93.747

12,06

Pinggir

2.503,00

250.300

32,20

Bukit Batu

1.128,00

112.800

14,51

Siak Kecil

742,21

74.221

9,55

Rupat

896,35

89.635

11,53

Rupat Utara

628,50

62.850

8,08

Bengkalis

514,00

51.400

6,61

Bantan

424,40

42.440

5,46

7.773,93

777.393

Mandau

Kab. Bengkalis

100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis 2010

Gambar 2.1 : Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan

Bengkalis 6,61%

Bantan 5,46%

Mandau 12,06%

Pinggir 32,20%

Rupat Utara 8,08%

Rupat 11,53% Siak Kecil 9,55%

Bukit Batu 14,51%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang dipengaruhi dua musim yaitu musim GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-2


hujan dan musim kemarau, yang masing-masing berlangsung selama enam bulan. Musim hujan dimulai dari bulan September sampai Januari, dan musim kemarau dari Februari sampai Agustus setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Smidt Ferguson, daerah ini termasuk tipe musim iklim A dengan curah hujan antara 9001500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan kurang dari 110 hari pertahun. Suhu rata-rata antara 26°C – 32°C dengan kelembapan udara 85 persen. Selain itu Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim angin yaitu; angin utara, angin timur, angin barat, dan angin selatan. Keadaan laut di utara dan timur sangat dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika perairan selat Malaka, sedangkan dibagian selatan dan barat dipengaruhi oleh air Sungai Siak yang bermuara ke Selat Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah yang ditumbuhi hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi sungai terutama di Pulau Bengkalis. Daerah perbukitan yang tingginya lebih dari 25 M di atas permukaan laut hanya terletak di wilayah Kecamatan Mandau. Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki arti sangat penting sebagai sarana transportasi utama dalam perekonomian masyarakat, di antaranya adalah Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.

2.1.1 Perkembangan Penduduk Perkembangan penduduk di Kabupaten Bengkalis termasuk relatif rendah dengan laju pertumbuhannya di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau,

yakni sekitar

1,32

persen

pada pada periode tahun 2005-2008. Laju

pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh dinamika pembangunan di daerah berdasarkan potensi sumber daya alam yang cukup kaya dan letak daerah yang strategis. Tabel 2.3. Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Pertumbuhan

2005

368.514

350.378

718.892

-

2006

373.440

355.725

729.165

1,43

2007

378.166

360.830

738.996

1,35

2008

384.276

363.521

747.797

1,19

2009

250.265

234.492

484.757

-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-3


Jika dilihat dari angka-angka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah penduduk namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan sejak tahun 2005 - 2008. Dan pertumbuhan penduduk biasanya akan selalu diikuti dengan pertambahan permintaan terhadap barang konsumsi berupa pangan, sandang maupun perumahan dan juga peningkatan permintaan terhadap jasa pelayanan umum lainnya berupa sarana pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Distribusi penduduk berdasarkan data kependudukan pada tahun 2008 dan 2009 dari sisi jenis kelamin, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkalis jumlah penduduk laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yakni pada tingkat 107. Sedangkan penduduk kabupaten Bengkalis berdasarkan kecamatan tahun 2009 (berdasarkan publikasi BPS tahun 2010) sex ratio terbesar di Kecamatan Rupat sebesar 109, yang terkecil adalah di Rupat Utara sebesar 102.

Gambar 2.2 : Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009 Mandau 44,84%

Pinggir 15,97%

Bantan 7,41%

Bengkalis 13,78%

Rupat Utara 2,49%

Rupat 6,14%

Bukit Batu 5,78% Siak Kecil 3,60%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data Bengkalis Dalam Angka Tahun 2010. Maka tingkat kepadatan penduduk adalah 62,00 jiwa/km2 dengan penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 217.355 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 232,00 jiwa/km2 dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 12.071 jiwa dengan tingkat GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-4


kepadatan penduduk 19,00 jiwa/km2. Tapi jika dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Pinggir merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lain, luas Kecamatan Pinggir adalah 2.503,00 KM2, kemudian diikuti Kecamatan Bukit Batu seluas 1.128,00 KM2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan seluas 424,40 KM2. Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kepadatan per

Kecamatan Sub-Regency

2

Luas (Km Wide Area

(1)

)

Penduduk Population

(2)

(3)

2

(4)

1.

Mandau

2.

Pinggir

2.503,00

77.398

31

3.

Bukit Batu

1.128,00

28.011

25

4.

Siak Kecil

742,21

17.432

23

5.

Rupat

896,35

29.758

33

6.

Rupat Utara

628,50

12.071

19

7.

Bengkalis

514,00

66.822

8.

Bantan

424,40

35.910

Jumlah

937,47

2

Km Density per Km

217.355

7.773,93

Total

232

130 85

484.757

62


Tingginya tingkat kepadatan di Kecamatan Mandau disebabkan karena letaknya sangat strategis yaitu di lintas jalur timur sumatera dan menjadi salah satu pusat kegiatan

perminyakan

membutuhkan

tenaga

dengan kerja

adanya yang

Duri

cukup

Steam

banyak,

Fluid

(DSF)

yang

berkembangnya

usaha

perkebunan besar swasta, pusat perdagangan, pusat perkantoran dan pusat pelayanan Sedangkan Bengkalis

jasa, cukup

serta

juga

tingginya

dikarenakan

berkembangnya tingkat

perannya

sejumlah

kepadatan

sebagai

pusat

industri

penduduk

lainnya.

di

Kecamatan

pemerintahan

Kabupaten

Bengkalis. Dari gambaran jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif atau berusia antara 15 - 64 tahun mencapai 66,70 persen yakni sebesar 323.241 jiwa sedangkan penduduk yang berada pada usia non produktif yakni penduduk yang berusia 0 - 14 tahun dan berusia 65 tahun ke atas sebanyak 161.516 jiwa atau sekitar 33,30 persen dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan (dependency ratio) antara penduduk yang berusia produktif dan yang GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-5


tidak produktif adalah 33 yang berarti bahwa diantara 100 orang yang produktif terdapat sebanyak 33 orang yang tidak produktif.

2.1.2 Ketenagakerjaaan Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat dari per tumbuhan penduduk di wilayah ini. Dari Susenas 2008, jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) sebanyak 68,04 persen terdiri dari 243.244 laki-laki dan 238.729 perempuan. Dari jumlah usia kerja di atas yang menjadi angkatan kerja sebanyak 54,24 persen terdiri dari 80,98 persen laki-laki dan 19,02 persen perempuan. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut, 46,42 persen telah bekerja di berbagai sektor dan 7,82 persen mencari kerja. Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, tercatat di sektor pertanian sebanyak 40,50 persen, sektor pertambangan/penggalian 12,44 persen, industri 4,39 persen, listrik, Gas dan air 0,25 persen konstruksi 13,90 persen, perdagangan 13,31 persen, jasa angkatan dan komunikasi 7,68 persen, keuangan 1,00 persen, dan sektor jasa sebanyak 11,91 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, angkatan kerja wanita yang bekerja telah mencapai 21,07 persen dari total penduduk wanita usia kerja. Dalam hal ini sebanyak 45,88 persen angkatan kerja wanita bekerja pada sektor pertanian, 1,34 persen pada sektor pertambangan dan penggalian, 8,76 persen sektor industri, 1,48 persen sektor konstruksi, 27,46 persen sektor jasa, 21,46 persen sektor perdagangan, dan 0,89 persen bekerja pada sektor keuangan.

2.1.3 Infrastruktur A. Prasarana dan Sarana Transportasi Infrastruktur yang berupa prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten Bengkalis lebih bercirikan pada sifat dan bentuk geografis berupa wilayah perairan dengan jumlah pulau yang cukup banyak. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya pelabuhan yang dapat disandari oleh kapal berukuran besar maupun kecil, baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Dari beberapa pelabuhan yang dikelola Pemerintah, terdapat dua pelabuhan yang relatif besar dengan intensitas bongkar-muat barang dan naik-turunnya penumpang yang cukup tinggi, yakni pelabuhan Bengkalis yang juga melayani pelayaran ke luar negeri, dan pelabuhan Sungai Pakning, dimana di samping untuk bongkar muat barang dan naik turun penumpang juga terdapat pelabuhan untuk GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-6


bongkar muat minyak karena di daerah tersebut terdapat kilang minyak milik Unit Pengolahan Pertamina. Disamping itu, pelabuhan Selat Baru di Pulau Bengkalis juga telah beroperasi dengan fokus melayani pelayaran ke luar negeri terutama Malaysia. Namun, pengoperasian pelabuhan ini masih terganjal beberapa kendala akibat pasang surut dan pendangkalan wilayah sekitar pelabuhan. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan lainnya merupakan pelabuhan yang tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai prasarana untuk melakukan mobilitas. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana perhubungan dengan sistem yang terpadu antar moda transportasi, guna menghubungkan antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari sistem transportasi darat dan transportasi laut yang ditunjang oleh transportasi udara. Untuk transportasi darat, di Kabupaten Bengkalis terdapat jalan dengan kondisi yang beragam mulai dari jalan yang baik, sedang, rusak dan rusak berat serta dengan permukaan yang beragam pula mulai dari permukaan aspal, kerikil, tanah, dan beton. Dari segi kondisi kualitas jalan kabupaten sepanjang 1.139 km terdapat 50,04 persen yang kondisinya dalam keadaan baik, dan 49,96 persen dengan kondisi rusak dan rusak berat dengan kondisi permukaan jalan 34,17 persen berupa tanah dan kerikil serta 65,83 persen berupa aspal dan beton. Dalam mencapai sistem transportasi darat yang terpadu, diperlukan prasarana jembatan dan dermaga penyeberangan yang merupakan keperluan dalam sistem tersebut. Prasarana jembatan utama di Kabupaten Bengkalis meliputi jembatan yang tersebar pada ruas-ruas jalan utama pada kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, Rupat, serta Rupat Utara. Sedangkan dermaga penyeberangan yang ada di Bengkalis dua buah yaitu dermaga Ro Ro di Sei Selari Kecamatan Bukit Batu dan Air Putih Kecamatan Bengkalis. Selain itu untuk memperlancar aksesibilitas antar daerah Kabupaten Bengkalis ke wilayah lain bahkan jalur hubungan internasional, maka dibangun juga dermaga Ro Ro di Tanjung Kapal Kecamatan Rupat menuju Kota Dumai. Prasarana transportasi udara di Kabupaten Bengkalis didukung oleh bandara di Sei. Selari Kecamatan Bukit Batu. Bandara ini milik Pertamina UP II Dumai-Sei. Pakning yang merupakan bandara khusus, namun dalam jangka panjang akan dapat melayani kepentingan umum.


II-7


B. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Prasarana air bersih yang dikelola dengan manajemen PAM, baru tersedia di Ibukota Bengkalis; Duri Kecamatan Mandau; dan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan kecamatan lain masih mengandalkan kemampuan swadaya dalam bentuk sumur bor maupun sumur gali yang dikelola masing-masing pemiliknya untuk kebutuhan sehari-hari. Prasarana

listrik

di

Kabupaten

Bengkalis

dikelola

oleh

PLN,

yang

mengoperasikan PLTD yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Untuk listrik pedesaan terpasang 53 unit PLTD dengan kapasitas perunit adalah 15 KVA, dan tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah tersebut belum termasuk captive

power

yang

dihasilkan

oleh

perusahaan-perusahaan

swasta

yang

beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Konsumsi listrik di Kabupaten Bengkalis dari jumlah rumah tangga yang ada 77,92 persen menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan non PLN dan 22,08 persen rumah tangga masih menggunakan petromak, pelita, dan lainnya. Dari 77,92 persen rumah tangga yang menggunakan listrik sekitar 81,16 persen atau sekitar 73.915 rumah tangga yang hanya menggunakan listrik PLN sedangkan 18,84 persen atau 17.125 rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN yang dikelola oleh masyarakat. Di bidang pelayanan jasa telekomunikasi, pengembangannya dilaksanakan oleh PT. Telkom, Indosat serta Telkomsel, telah mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten, baik dengan pesawat telepon biasa maupun telepon seluler. Kapasitas sentral telepon biasa dan telepon fleksi yang dikelola oleh PT. Telkom telah mencapai masing-masing

16.690

unit

dan

10.955

unit,

sedangkan

untuk

jaringan

telekomunikasi, terdapat jaringan telepon dengan sistem kabel yang dikelola oleh PT. Telkom, bahkan juga saat ini telah beroperasi telepon wireless yakni telepon Flexi, di samping itu juga sejumlah operator telepon seluler (GSM) telah mampu menjangkau ke sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama pada daerah-daerah yang mengalami perkembangan yang relatif cepat.

2.1.4. Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan merupakan komitmen utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selain pendidikan SD, SLTP dan SLTA, pada jenjang pendidikan tinggi telah tersedia Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Syari’ah Bengkalis, dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Bengkalis, serta Politeknik Bengkalis. Selain GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-8


itu, telah pula dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duri dan Akbid Bengkalis di Duri. Tabel 2.5: Banyaknya TK, SD, SMP,SMA dan SMK Menurut Kecamatan Tahun 2009 Jumlah

Nama Kecamatan

TK

SD

SLTP

SMA

SMK

1. Mandau

42

96

22

12

4

2. Pinggir

25

42

19

7

2

3. Bukit Batu

7

29

11

4

1

4. Siak Kecil

3

20

4

2

1

10

30

7

3

1

4

11

4

1

-

7. Bengkalis

14

59

12

5

3

8. Bantan

13

30

6

2

-

120

317

85

36

12

5. Rupat 6. Rupat Utara

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis. 2010.

Kecamatan Mandau menempati urutan pertama banyaknya sekolah, kurang lebih 30% lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK berada di Kecamatan

Mandau.

Sedangkan

rasio

murid

terhadap

guru

menurut

jenjang

pendidikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 2.6 : Rasio Murid terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2009 Rasio Murid Terhadap Guru

Kecamatan SD

SLTP

SLTA

SMK

1. Mandau

12.03

35.10

17.68

11.25

2. Pinggir

8.58

17.51

8.34

3.81

3. Bukit Batu

10.07

10.77

9.82

5.04

4. Siak Kecil

10.67

11.99

19.36

3.24

5. Rupat

5.96

11.59

17.78

6.16

6. Rupat Utara

8.30

14.08

15.19

-

11.48

9.64

8.36

9.08

6.13

10.09

13.61

-

10.02

16.82

16.82

8.71

7. Bengkalis 8. Bantan Jumlah Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010


II-9


Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan atau keberhasilan pendidikan adalah ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan formal setingkat sarjana yang memiliki kompetensi pada setiap disiplin keilmuan. Data menunjukkan bahwa, di Kabupaten Bengkalis masih terdapat kurang dari 40% guru yang masih belum menamatkan pendidikannya setaraf sarjana strata satu (S-1), serta masih terdapatnya sejumlah guru yang masih berpendidikan setingkat SLTA atau yang sederajat (9%), kondisi tersebut membawa konsekwensi kepada perlunya kebijakan pengembangan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan ke jenjang standar yakni setaraf sarjana strata satu (S-1). Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan tersebut.

Tabel 2.7 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009 NO

KECAMATAN

SLTA

D1

DII

DIII

JLH

%

JLH

%

JLH

%

JLH

%

1

BENGKALIS

32

10.6

27

8.91

33

10.89

45

14.85

2

BANTAN

12

9.7

0

0.00

8

6.45

21

16.94

3

BUKIT BATU

18

13.0

0

0.00

11

7.97

22

15.94

4

SIAK KECIL

4

4.9

3

3.70

7

8.64

7

8.64

5

RUPAT

9

8.2

0

0.00

28

25.45

8

7.27

6

RUPAT UTARA

7

20.0

0

0.00

4

11.43

4

11.43

7

MANDAU

26

3.8

23

3.36

35

5.12

105

15.35

8

PINGGIR

25

8.4

4

1.34

10

3.36

38

12.75

JUMLAH

133

57

136

250

Sumber: BPS Kabupaten BengkalisTahun 2010


II-10


Tabel 2.8 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3 Tahun 2009 NO

KECAMATAN

DIV/S1

S2

S3

JLH

%

JLH

%

JLH

%

JUMLAH GURU

163

53.80

3

0.99

0

0

303

1

BENGKALIS

2

BANTAN

80

64.52

3

2.42

0

0

124

3

BUKIT BATU

87

63.04

0

0.00

0

0

138

4

SIAK KECIL

60

74.07

0

0.00

0

0

81

5

RUPAT

64

58.18

1

0.91

0

0

110

6

RUPAT UTARA

19

54.29

1

2.86

0

0

35

7

MANDAU

483

70.61

11

1.61

1

0.15

684

8

PINGGIR

221

74.16

0

0.00

0

0

298

JUMLAH

1177

19

1

1773

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 2010

2.1.5 Kesehatan Periode pembangunan di Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun terakhir telah memberikan kontribusi besar pada kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah pula dinikmati oleh masyarakat tersebut dapat dijelaskan, diantaranya pembangunan Rumah sakit bertaraf Internasional yang terletak di Bengkalis dan Duri. Pembangunan 11 unit Puskesmas, Puskesmas dengan ruang rawat Inap sebanyak 4 unit, serta telah pula dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 38 unit Poskesdes, 52 unit Puskesmas Pembantu dan 32 unit polindes. Untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan dekatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik telah pula dibangun 13 unit rumah dokter, tersedianya 27 unit rumah Paramedis, dengan penyediaan peralatan di rumah sakit maupun Puskesmas yang ada, serta penyediaan obat-obatan. Kesehatan masyarakat yang baik tidak terlepas dari kegiatan imunisasi, penyuluhan serta pengamatan terhadap penyakit menular. Selain itu telah pula dilaksanakan pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil, pembinaan terhadap dukun bayi, supervisi bidan desa serta peningkatan kegiatan Pos Yandu. Pada bagian lain, telah pula dilaksanakan kegiatan GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-11


penyuluhan kesehatan remaja terhadap anak sekolah. Terhadap 64.773 anak-anak telah pula diberikan Vitamin A, serta terhadap 10.196 ibu hamil telah diberikan Tablet Tambah Darah, telah pula dipulihkan 500 Balita kurang gizi dalam waktu 90 hari, dan pemberian makanan tambahan terhadap 40.000 anak Sekolah Dasar dalam waktu 8 bulan.

Tabel 2.9 : Data Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2009 NO

INDIKATOR

JUMLAH

SATUAN

1.

Angka Kematian Bayi

16.521

Bayi

JLH KASUS 138

2.

Angka Kematian Ibu Malahirkan

16.521

Ibu

8

3.

43.935

Balita

2

545.737

Pddk

446.628

81,839

26 71 23 746

Orang Orang Orang Orang

14,04

545.737

Pddk

Rasio 6 Rasio 13 Rasio 4 Rasio 137 98.001

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Persentase Balita Gizi Buruk (BB/TB) Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas Rasio Dokter persatuan jumlah penduduk a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Dokter Gigi Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk yang Memanfaatkan RSUD Bed Occupancy Rate (BOR) Turn Over Interval (TOI) Nett Dead Rate (NDR) Umur Harapan Hidup Prevalensi Gizi Buruk (BB/U) Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Cakupan Rawat Inap RS Angka Kesakitan TB-Paru Angka Kesakitan DBD Angka Kesakitan Kusta

8,35 per 1000 KLH 108,95 per 100.000 KLH 0,004

124 124 124 92.829 545.737 545.737 254 545.737 545.737

t. tidur t. tidur t. tidur Tahun Balita Pddk Pddk Penderita Penderita Penderita

18.

Angka Kesakitan AFP

213.741

Kasus

5

19.

Universal Child Imunation (UCI)

102

Desa/kel

90

4. 5.

6. 7.

(%)

17,958

41,3 6,5 12,1 70,6 thn 265 0,3 445.838 81,694 101.665 18,629 195 76,77 481 88,137 13,376 per 73 100.000 pddk 2,33 per 100.000 pddk

88,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010


II-12


Tabel 2.10 : Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2009 No

Komponen IPM

1

IPM

2

Indeks Harapan Hidup • Angka Harapan Hidup (thn) Indeks Pendidikan • Angka Melek Huruf (%) • Rata-rata Lama Sekolah MYS (thn)

3

4

Indeks Pendapatan • Pendapatan Perkapita

Tahun 2006

2007

2008

2009

73,10

73,36

74,12

74,64

Kenaikan 2006 2009 2,10

69,90

70,06

70,13

70,25

0,49

97,29 8,60

97,29 8,60

97,78 8,86

97,39 8,99

1,10 4,58

621.740 623.990 629.490 633.400

1,88

Sumber : data di olah dari berbagai sumber 2010.

2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut menyebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan, antara lain pertanian (tanaman pangan dan peternakan), perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan (minyak bumi), hasil hutan, endapan gambut dan pariwisata. Potensi endapan gambut yang sangat dominan terdapat di Kecamatan Bukit Batu. Endapan gambut ini sangat baik dan memenuhi persyararatan untuk bahan bakar baik PLTU, industri dan keperluan industri rumah tangga. Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil padi, palawija, hortikultura dan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang dan kakao. Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah 181.528 hektar dengan Komoditi yang paling banyak dikembangkan adalah kelapa sawit yang mencapai 129,369 hektar atau 71,27 persen dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 519.642 ton TBS (Tandan Buah Segar). Areal perkebunan sawit yang terbesar terdapat di Kecamatan Pinggir yang mencapai 49.771 hektar. Untuk tanaman karet di Kabupaten Bengkalis mencapai 39.990 hektar atau 22,03 persen dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 16.927 ton (Ojol). Sedangkan untuk tanaman kelapa di Kabupaten Bengkalis mencapai 17.244 hektar atau 9,50 persen dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 40.999 ton. Selanjutnya GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-13


tanaman sagu di Kabupaten Bengkalis yang termasuk ke dalam jenis tanaman perkebunan, pada tahun 2009 memiliki luas area tanaman sebesar 8.983 hektar atau 4,95 persen, dengan produksi 8.163 ton. (sumber, BPS Kabupaten Bengkalis 2010).

A. Pertanian Tanaman Padi dan Palawija Pengembangan

kawasan

sentra

produksi

khususnya

tanaman

padi

dilaksanakan pada kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, dan Rupat. Penetapan 4 (empat) Kecamatan ini sebagai sentra produksi padi karena selain wilayah kecamatan ini mempunyai potensi lahan yang cukup luas juga masyarakat petani sudah terbiasa menanam padi pada lahan sawah tadah hujan walaupun intensitas pertanamannya baru satu kali setahun (IP 100) dengan luas garapan sekitar 1–1,5 Ha/KK. Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Siak Kecil meliputi beberapa desa yaitu desa Sepotong, Langkat, Tanjung Damai, Lubuk Gaung, Lubuk Garam, Sei Siput, Bandar Jaya, Tajung Belit, Lubuk Muda dan Desa Sei. Linau yang mempunyai potensi lahan sebesar 4.708 ha, dengan luas panen 3.686 ha, dan produksi mencapai 12.130 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 133 kelompok dengan jumlah anggota 3.271 orang. Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bukit Batu meliputi beberapa desa yaitu Desa Bukit Batu, Sukajadi, Parit 1 Api-api, Temiang, Api-api dan desa Tanjung Leban mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 921 ha, dan produksi mencapai 3.029 ton Gabah Kering Panen Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 40 kelompok dengan jumlah anggota 800 orang. Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bantan meliputi beberapa desa yaitu Desa Selat Baru, Bantan Tengah, Bantan Air dan Desa Teluk Pambang mempunyai potensi lahan seluas 1.800 ha, dengan luas panen 1.104 ha, dan produksi mencapai 3.631 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 56 kelompok dengan jumlah anggota 1.400 orang. Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Rupat meliputi beberapa desa yaitu Desa Tanjung Kapal, Batu Panjang, Parit Kebumen, Sei Cingam dan Desa Hutan Panjang mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 487 ha, dan produksi mencapai 1.602 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 96 kelompok dengan jumlah anggota 1.920 orang.


II-14


Disamping keempat wilayah sentra produksi tanaman padi tersebut, tanaman padi juga ditanam di kecamatan Mandau dengan luas panen 398 Ha dengan produksi sebesar 1.309 ton Gabah Kering Giling dan Kecamatan Pinggir dengan luas panen sebesar 625 ha, dengan 2.056 ton Gabah Kering Giling. Dari potensi lahan untuk tanaman padi seluas 13.908 ha, sampai dengan tahun 2009 luas panen 7.322 ha dengan jumlah produksi 24.083 ton Gabah Kering Giling, kelompok tani penggarap 328 kelompok. Selain tanaman padi, di Kabupaten Bengkalis dibudidayakan tanaman palawija antara lain ubi kayu (386 ha), ubi jalar (73 ha), jagung (81 ha), kacang tanah (30 ha), talas (7 Ha) dan kacang hijau (21 ha).

Tanaman Hortikultura Pengembangan kawasan sentra tanaman hortikultura ini disesuaikan dengan potensi wilayah, potensi pasar serta budaya masyarakat setempat. 1. Tanaman Sayuran Pengembangan tanaman sayuran dibudidayakan di semua wilayah Kabupaten Bengkalis. Penetapan kawasan sentra pada kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan Mandau sebagai wilayah sentra tanaman sayuran disamping masyarakatnya telah mengusahakan

komoditi

tersebut

juga

peluang

pasar

sangat

menjanjikan.

Tanaman sayuran yang telah dikembangkan adalah tanaman Cabai 140 ha, Sawi 41 ha, Kacang Panjang 93 ha dan terong 34 ha. 2. Tanaman Buah-buahan Tanaman buah-buahan dengan pola pekarangan dikembangkan pada kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir. Data tanaman buah-buahan yang telah berkembang di Kabupaten Bengkalis adalah tanaman Durian (194 ha), Mangga (73 ha), Nenas (13 ha) Manggis (33 ha) dan Pisang (227 ha).


II-15


Gambar 2.3 Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00

Ketimun

Cabe rawit

Cabe besar

Kc Panjang

Terung

Labu

Kangkung

Bayam

Sawi

0,00

Tomat

10,00

Sumber: BPS Kab. Bengkalis 2010

Gambar 2.4 : Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009

Ton 4000,00 3500,00 3000,00 2500,00 2000,00 1500,00 1000,00

Manggis

Nanas

Sukun

Nangka

Jambu Biji

Pisang

Pepaya

Sawo

Durian

Jeruk Siam

Jeruk Besar

Duku

Alpukat

0,00

Mangga

500,00


Peternakan Di bidang peternakan potensi untuk pengembangan ternak ruminansia (kerbau, sapi dan kambing) dan unggas masih sangat besar, baik di daerah pemukiman penduduk maupun di areal perkebunan. Melalui sistem integrasi ternak dan tanaman, luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis sejumlah GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-16


117.385 ha, dengan asumsi 70 % atau seluas 82.170 ha mampu menampung sejumlah 20.542 ekor ternak sapi. Sedangkan jumlah ternak yang ada di areal perkebunan sejumlah 1.340 ekor, berarti masih terdapat peluang pengembangan sebanyak 19.202 ekor namun jika pola pemeliharaan lebih diintensifkan maka daya tampung dapat ditingkatkan. Gambar 2.5 : Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009

160.000 140.000 120.000

ekor

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Sapi

Kerbau Kambing Domba

Ayam Ayam ras kampung


Perikanan Potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis adalah perikanan laut dan budidaya. Pengembangan perikanan laut adalah perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi penangkapan ikan laut mencapai 11.200 ton dengan tingkat produksi sebesar 9.443,80 ton/tahun. Kondisi ini sudah cukup tinggi, sehingga pengembangan sektor perikanan diarahkan kepada pengembangan budidaya laut berupa ikan kakap putih, udang windu dan vaname yang dikembangkan Kecamatan Bantan, Rupat, Bengkalis, dan Bukit Batu. Potensi perikanan darat di Kabupaten Bengkalis adalah perairan umum (danau, sungai, rawa) dan potensi budidaya kolam. Jenis ikan yang dapat dikembangkan adalah ikan mas, lele, gurame dan patin, serta pengembangan benih ikan air tawar. Lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Potensi yang dimiliki saat ini berupa tambak, keramba jaring apung dan kolam seluas 2.000,94 hektar, dengan perkiraan produksi mencapai 91,08 ton.


II-17


Tabel 2.11 : Produksi Perikanan Tahun 2009

No.

Kecamatan

Ikan Laut Tangkap

Tambak

KJA

Tangkap

Ikan Air

Air tawar

tawar

1.

Bengkalis

1.990,9

-

-

-

-

2.

Bantan

2.750,7

4,6

-

-

-

3.

Bukit Batu

1.532

-

-

5,10

-

4.

Siak Kecil

81,30

-

-

9,85

-

5.

Rupat

1.132

0,25

0,25

-

0,2

6.

Rupat Utara

1.956,9

-

-

-

-

7.

Mandau

-

-

-

1,9

59,1

8.

Pinggir

-

-

-

327,5

26,7

9.443,80

4,85

0,25

344,35

85,98

Jumlah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkalis Tahun 2010

B. Perkebunan dan Kehutanan Perkebunan Luas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan mencapai 98.918 hektar pada tahun 2007, namun pada tahun 2009 naik menjadi 107.878 hektar. Terletak di beberapa kecamatan dengan total produksi 1.027.719 ton TBS (Tandan Buah Segar) pada tahun 2009. Lokasi pengembangannya diarahkan pada Desa Sebanga Kecamatan Mandau, Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rupat. Luas areal potensial pengembangan komoditi ini mencapai 26.000 hektar. Luas areal perkebunan kelapa di Bengkalis mencapai 48.964 hektar pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2009 luasnya adalah 22.490 hektar, penurunan luas lahan kelapa terkait dengan telah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti. Areal perkebunan kelapa tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Bantan sehingga arah pengembangan lokasi perkebunan kelapa adalah Kecamatan Bantan. Luas areal tanaman karet di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2007 adalah 50.138 hektar, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 40.953 hektar. Perkebunan karet rakyat tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama Kecamatan Bukit Batu dan Mandau. Sentra pengembangan produksi karet berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu Desa Buruk Bakul. Areal yang memiliki potensi untuk GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-18


dikembangkan sebagai perkebunan adalah Kecamatan Bukit Batu dan Rupat.

Gambar 2.7 : Produksi Perkebunan Tahun 2009

p in a n g ko p i s agu ke la p a ke la p a s a w it ka re t 0 ,0

5 0 .0 0 0 ,0

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.

1 0 0 .0 0 0 ,0

1 5 0 .0 0 0 ,0 ton

Kehutanan Kawasan hutan berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis 2002 - 2012 adalah seluas 476.997 hektar, terdiri dari kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, hutan bakau dan hutan suaka alam. Untuk hutan mangrove, banyak terdapat di kawasan pesisir Bengkalis antara lain bakau, nipah dan api-api. Ketiga jenis tanaman ini tersebar disetiap gugusan pulau-pulau besar dan kecil, kecuali di sekitar kawasan pemukiman, pelabuhan, indusri, tanaman pangan basah serta perkebunan. Jika dilihat dari fungsi ekologis sebagian besar kawasan hutan mangrove masih optimal untuk pengembangbiakkan udang, ikan dan biota laut lainnya serta sebagai penghambat terjadinya intrusi dan abrasi pantai, khususnya hutan mangrove yang terdapat di kawasan pesisir perairan Selat Melaka.

2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan A. Industri Pada tahun 2010 usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 4.605 IKM. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Mandau GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-19


dengan 1.537 IKM, dan jumlah terkecil di Kecamatan Siak Kecil sebanyak 125 IKM. Tabel 2.12 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan Kecamatan

Mandau

Pinggir

413 501 615

177 195 247

Bukit

Siak

Batu

Kecil

87 97 115

32 39 47

Rupat

Rupat

Bengkalis

Bantan

270 312 382

250 271 323

1537 349 442 125 334 369 913 2010 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010

516

Tahun 2007 2008 2009

112 135 196

Utara 218 290 396

Tabel 2.13: Jumlah Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Kategori

Industri Tahun 2007 2008 2009

Kain

Makanan

Anyaman

Tenun &

&

dari Daun

Pintal

Minuman

190 230 277

265 301 377

Furniture

Logam

Lainnya

Batu Bata & Keramik

315 370 407

97 112 195

67 80 107

595 692 885

30 55 73

900 1.349 357 217 848 785 2010 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010

149

Tabel. 2.14: Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis NO

Kecamatan

2007

2008

2009

2010

1.

Mandau

24

26

32

32

2.

Pinggir

5

6

7

7

3.

Bukit Batu

-

-

-

-

4.

Siak Kecil

-

-

-

-

5.

Bengkalis

-

-

-

-

6.

Bantan

-

-

-

-

7.

Rupat

-

-

-

-

8.

Rupat Utara

-

-

-

-

29

32

39

39

Jumlah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010

Jenis industri besar yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-20


Mandau merupakan industri pendukung sektor pertambangan, industri transportasi dan industri hulu kelapa sawit. Sedangkan jenis industri yang ada di Kecamatan Pinggir adalah industri pendukung transportasi (Bengkel mobil dan alat-alat berat), industri crumb ruber, dan industri hulu kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/per/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing Direktorat Jenderal Di Lingkungan Departemen Perindustrian, maka kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bengkalis dapat dibagi menjadi : 1. Industri Kain Tenun dan Pintal. 2. Industri Makanan dan Minuman. 3. Industri Anyaman dari Daun. 4. Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, dan barang Lainnya dari Kayu. 5. Barang Dari Logam 6. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik. Perkembangan UKM di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan kondisi yang belum memuaskan, hal ini disebabkan sebaran wilayah dan tempat usaha masih terbatas pada skala lokal, sehingga menyulitkan untuk berkembang secara optimal. Disamping itu motivasi kewirausahaan pelaku IKM belum menunjukkan perkembangan, hal ini akibat dari lemahnya sumberdaya manusia dari pelaku usaha tersebut. Pada sektor industri pelaku usaha hanya puas dengan skala usaha yang ada, dengan tidak berusaha mengembangkan usahanya dengan pemakaian teknologi dan perbaikan

proses

produksi

untuk

meningkatkan

daya

saing

produk

terutama

peningkatan mutu produk dan perbaikan kemasan/packaging yang disertai dengan sertifikasi produk.

B. Perdagangan Salah satu sektor yang dapat menjadi andalan daerah ke depan adalah sektor perdagangan, ini karena didukung oleh posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berada di jalur perdagangan internasional. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 terdapat sebanyak 75 perusahaan yang terdiri dari 54 perusahaan perdagangan besar, 13 perusahaan perdagangan menengah, dan 8 perusahaan perdagangan kecil. Sedangkan untuk GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-21


perdagangan luar negeri, di Kabupaten Bengkalis tercatat ada 5 perusahaan ekspor dan 5 perusahaan impor. Nilai ekspor di Kabupaten Bengkalis hingga Desember 2009 mencapai 95.048.430 US$. Nilai ekspor yang terbesar dari pelabuhan Sungai Pakning sebesar 94.321.891 US$. Sementara itu nilai impor di Kabupaten Bengkalis selama 2009 mencapai 1.697.819 US$ melalui pelabuhan Bengkalis. Gambar 2.8: Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009

700.000.000 600.000.000 Nilai (US$)

500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 2006 Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010

2007 Ekspor

2008

2009

Impor

2.1.8 Pariwisata Potensi pariwisata Kabupaten Bengkalis cukup banyak dan beragam, sehingga prospektif untuk dikembangkan. Pontensi pariwisata tersebut adalah; wisata alam terdiri dari Pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan dan Pantai Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara; dan Tasik Tiga Puluh Tiga di Siak Kecil ; hutan lindung/suaka margasatwa di Bukit Batu; dan pusat pelatihan gajah di Muara Basung Mandau. Sedangkan wisata budaya meliputi; Balai Adat Sakai di Mandau, Tarian Zapin Api di Rupat Utara, dan Tarian Rakyat Bengkalis.

Tabel 2.15: Kondisi Objek wisata di Kabupaten Bengkalis


II-22


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Objek Wisata Pantai Selat Baru Taman Andam Dewi Pantai Prapat Tunggal Pusat Pelatihan Gajah Tasik Serai Kawasan Masyarakat Tradisional Suku Sakai Pantai Pasir Putih Tj.Medang Pulau Payung Kawasan Masyarakat Tradisional Suku Akit Ladang Percontohan Riset Gambut

Jenis Objek Bahari Taman Rekreasi Bahari Atraksi gajah Alam/Tasik Budaya Bahari Bahari Budaya Ilmu Pengetahuan

Lokasi Kecamatan Bantan Bengkalis Bengkalis Mandau Mandau Mandau

Luas (ha) 150 ----5.000 -----

Rupat Utara Rupat Rupat dan Rupat Utara Mandau

1.000 310 --500

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkalis, 2009

2.1.9 Pertambangan Sektor ini masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Bengkalis. Kapasitas produksi pertambangan minyak bumi yang dikelola oleh Chevron di Kecamatan Mandau mencapai 295.747.233 barrel/tahun, dan gas bumi 33.652.231 MSCF/tahun. Lapangan minyak Chevron yang masih berproduksi adalah Duri, Melibur dan Lapangan Selatan berupa daratan (onshore), Selain potensi pertambangan minyak, pertambangan pasir laut juga potensial untuk dikembangkan. Lokasi yang cukup potensial adalah Pulau Rupat. Namun hingga saat ini penambangan pasir laut masih menjadi kontroversi berkaitan dengan kelestarian lingkungan, terutama sebagai objek wisata pantai dan sentra perikanan laut.

2.2 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2009 menunjukkan kinerja yang baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan tahun 2000 maupun harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas) berdasarkan harga berlaku pada tahun 2009 mencapai Rp 13,29 triliun atau naik 19,88% dari tahun 2008 sebesar Rp 11,08 triliun. Naiknya nilai PDRB tersebut tidak terlepas dari peran sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami kenaikan. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-23


Tabel 2.16. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009 Menurut Harga Berlaku (Milyar Rp) No

Sektor

2006

2007

2008

2009

2.237.230,50

2.698.650,80

3.252.532,40

3.820.398,70

33.933.051,90

44.345.880,70

60.104.014,50

64.781.760,50

3.584.905,40

4.412.642,50

5.773.778,10

7.785.568,10

45.238,40

53.671,60

63.635,60

75.489,30

256.045,70

407.352,30

602.278,90

755.158,00

1.364.128,20

1.614.076,20

2.074.503,90

2.462.529,70

144.800,30

165.346,10

192.864,40

228.038,10

8 Jasa Keuangan

151.037,10

183.674,30

218.964,40

271.012,30

9 Jasa-Jasa

587.667,70

689.558,40

813.587,30

954.729,40

42.304.105,20

54.570.853,10

73.096.159,50

81.134.684,00

7.532.708,60

9.066.187,00

11.088.427,80

13.292.774,80

1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri Pengolahan 4 Utilitas 5 Konstruksi 6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7

Transportasi dan Komunikasi

PDRB dengan Migas PDRB tanpa Migas

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Bengkalis Dalam Angka 2010

Tingkat pertumbuhan tertinggi di sektor industri pengolahan sekitar 34,84%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 25,38%, dan jasa keuangan sebesar 23,77%. Sektor-sektor yang tumbuh lambat adalah sektor pertambangan, jasa-jasa dan pertanian. Peranan sektoral dari PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku dari tahun 2006 – 2009 masih didominasi sektor pertambangan yang mencapai ratarata 80% dari seluruh PDRB.

Sektor PDRB tanpa pertambangan dan industri

pengolahan migas paling besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, diikuti sektor pertanian. Untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai pusat perdagangan yang didukung

oleh

industri

yang

kuat,

maka

upaya

pembangunan

harus

lebih

dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur yang memadai sesuai dengan tuntutan dan standard yang diperlukan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi, seperti tersedianya

pembangkit

listrik

dengan

kapasitas

tinggi,

tersedianya

pelabuhan/terminal barang/cargo, jaringan transportasi yang menuju pusat-pusat perekonomian yang memadai dan dengan biaya yang murah, adanya jaringan pelayanan telekomunikasi dan air bersih yang memadai, dan sebagainya. Guna

memperoleh

informasi


yang

riil

terhadap

perkembangan

Produk II-24


Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana faktor inflasi diminimalkan pengaruhnya, maka berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh gambaran bahwa tingkat per tumbuhan yang terjadi pada tahun 2009 tidak sebesar PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas) berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.19 triliun atau naik 7,13% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dengan nilai Rp. 2,98 triliun. Sektor perdagangan sebagai salah satu sektor kunci pada tahun 2009 perannya dalam perekonomian mengalami peningkatan dari 31,17% menjadi 31,45% demikian pula untuk sektor jasa naik dari 14,36% menjadi 14,87%. Sedangkan sektor pertanian terus mengalami penurunan selama periode 2006 – 2009, dari 27,72% menjadi 25,83%. Kontribusi sektor pertambangan migas terhadap pembentukan PDRB Kabupaten juga terus mengalami penurunan, walaupun peranannya masih sangat dominan dan seluruh sektor ekonomi trumbuh karena adanya aktivitas sektor pertambangan.

Tabel 2.17. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009 Menurut Harga Konstan Tanpa Migas Tahun 2000 (Rp milyar) No.

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan

3

Industri Pengolahan

4

Utilitas

2006

2007

2008

2009

708.571,10

751.988,20

793.129,60

824.861,00

19.901.738,50

19.828.846,60

20.567.019,90

20.518.814,30

1.069.660,60

1.047.437,00

1.090.063,50

1.187.096,80

19.721,80

21.218,30

22.876,60

24.469,70

145.330,00

156.283,80

166.201,70

5

Konstruksi

132.541,80

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

789.200,30

855.017,80

929.144,00

1.004.241,50

7

Transportasi dan Komunikasi

95.120,30

103.729,00

114.054,40

124.845,40

8

Jasa Keuangan

71.416,10

76.564,10

89.000,40

94.683,80

9

Jasa-Jasa

356.939,40

390.616,90

427.912,00

474.758,10

23.144.909,80

23.220.748,00

24.189.484,30

24.419.972,40

2.556.288,50

2.760.497,50

2.980.470,00

3.192.949,10

PDRB dengan Migas PDRB tanpa Migas

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis (PDRB tanpa migas) pada GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-25


tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, yakni dari 7,93 persen pada tahun 2008 menjadi 7,13 persen pada tahun 2009. Kenaikan penerimaan PDRB tidak

sama

pada

setiap

sektor,

struktur

perekonomian

Kabupaten

Bengkalis

didominasi oleh 3 sektor kunci, yakni sektor perdagangan diikuti oleh sektor pertanian sebesar 29,85 persen, industri dan jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan PDRB dengan harga konstan tidak dapat dipungkiri bahwa secara riil peran sektor pertanian di Kabupaten Bengkalis masih kuat, namun ketika dibandingkan dengan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku terlihat bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap tingkat perkembangan harga yang cukup tajam, di mana tampak bahwa harga atas barang-barang pertanian mengalami tekanan yang cukup berat sehingga mengakibatkan harga jual barang pertanian menjadi lebih murah, sementara terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri harga jualnya cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa para petani masih belum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya oleh karena harga atas output yang dihasilkannya masih memiliki nilai yang rendah, pada hal di sektor ini cukup banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya. Rendahnya harga atas output yang dihasilkan sektor pertanian tersebut, lebih disebabkan oleh karena pada sektor ini kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam pengembangan pertanian masih berorientasi pada on farm (usaha tani) dan bersifat parsial belum bersifat komprehensif. Oleh karenanya jika ingin sektor pertanian Kabupaten Bengkalis dapat berkembang dengan baik dan memberikan nilai tambah berupa meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin mapannya peran sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkalis, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis terpadu dengan fokus perhatian pada: 1. Pengembangan kegiatan sektor hulu (up stream), yakni kebijakan yang bertujuan mengefisiensikan dan meminimalkan biaya input bagi petani guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tani seperti usaha pembenihan,

industri

pupuk,

rekayasa

teknologi

yang

akan

dapat

meningkatkan kinerja petani, peralatan mesin pertanian beserta suku cadang, dan sebagainya. 2. Pengembangan

kegiatan

sektor

hilir

(down

stream),

yaitu

berupa

kegiatan yang mampu menampung hasil pertanian dengan tingkat harga yang wajar dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani itu sendiri. 3. Pengembangan sistem pendukung (supporting system), berupa kebijakan yang GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II-26


mampu memberikan mendukung bagi berkembangnya sektor pertanian secara menyeluruh mulai dari tingkat hulu, usaha tani, maupun tingkat hilir. Dukungan

tersebut

adalah

menyangkut

aspek

kelembagaan

distribusi/pemasaran, penyediaan sumber permodalan, dan kelembagaan pengambil kebijakan (policy maker) yang mampu mewujudkan suasana yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan sektor pertanian.

Tabel 2.18. Indikator Makro Perekonomian Uraian

2006

2007

2008

2009

1 PDRB non Migas ADH Berlaku (Rp. Milyar)

7.532,70

9.066,20

11.088,40

13.292,80

2 PDRB non Migas AHD 2000 (Rp. Milyar)

2.556,29

2.760,50

2.980,47

3.192,95

3 PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp. Juta)

14,60

16,80

20,30

24,10

4 PDRB Per kapita ADH Konstan (Rp. Juta)

4,94

5,12

5,46

5,79

Pendapatan Regional Per Kapita ADH Berlaku 5 (Rp. Juta)

13,30

15,40

18,60

22,00

Pendapatan Regional Per Kapita ADH Konstan 6 (Rp. Juta)

4,52

4,68

4,99

5,29

7 Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,87

7,99

7,97

7,13

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Tahun 2010

Dari berbagai hal tersebut di atas, maka secara umum bahwa kinerja perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2009 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2008 dari sisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, namun dari sisi PDRB pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas, menunjukkan peningkatan. Dilihat pada beberapa indikator ekonomi makro dimana jumlah PDRB, PDRB Perkapita, pendapatan per kapita yang dicapai lebih tinggi maka masih menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik.


II-27


BAB III G GA AM MB BA AR RA AN NP PE EN NG GE EL LO OL LA AA AN NK KE EU UA AN NG GA AN N D AN NG GK KA AP PE EN ND DA AN NA AA AN N DA AH HD AE ER RA DA AN NK KE ER RA

3.1.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dikelola sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait. Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan

daerah,

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD,

kerugian

daerah,

pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,

serta

sistem

informasi

keuangan

daerah.

Pedoman

penatausahaan

pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah keuangan daerah dikelola secara tertib,

taat

pada

peraturan

perundang-undangan,

efektif,

efisien,

ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-1


APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus secara tertib dan taat azas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja: (2) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy). perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai

kebijakan

pemerintah

dan

mempersiapkan

kondisi

bagi

pelaksanaan

pengelolaan anggaran secara baik. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD seperti : terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

3.2.

PENERIMAAN DAERAH Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-2


dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 5 tahun. Pemerintah Daerah tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan lain, kecuali yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila Pemerintah Daerah tidak mengambil langkah-langkah yang kreatif inovatif untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, maka ketergantungan dari Pemerintah Pusat semakin tinggi. Kabupaten Bengkalis menjadi daerah otonom yang memiliki kapabilitas PAD rendah, hanya mencapai 4 % dari total APBD tahun 2009. Apabila diperhatikan trend PAD sejak tahun 2005 - 2009, PAD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 3.1 Trend PAD dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah 2005 - 2009 160.000

4,5 4,1 127.859

140.000

121.845

138.345 4,0

120.000 100.000

2,8

3,0 2,7 2,5

80.000 60.000 40.000

4,0 3,5

112.362

2,0 1,8

1,5

33.322

1,0

20.000

0,5

-

-

2005

2006 PAD

2007

2008

2009

Kontribusi thd Penerimaan Daerah (%)

Data laporan tahunan sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2010 menunjukan realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Bengkalis 2009 mencapai Rp. 3,54 trilyun, turun 20,28 persen dibanding 2008 sebesar Rp. 4,471 trilyun. Penerimaan keuangan terbesar dari Sisa Anggaran Tahun Lalu mencapai Rp. 1,818 triliun (51,37%), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %) dan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%). Melalui Tabel 3.1 dapat dilihat perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2005 – 2009. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-3


Tabel 3.1. Realisasi Penerimaan Keuangan, 2005-2009 (Juta Rupiah) URAIAN

2005

2006

2007

2008

2009

1.896.261

3.153.455

4.031.744

4.435.365

3.486.009

325.367

817.614

2.030.774

1.814.397

1.818.723

33.322

127.859

112.362

121.845

138.345

Pajak Daerah

7.327

6.631

9.337

24.249

23.835

Retribusi Daerah

6.234

8.096

8.567

13.583

13.652

A. PENERIMAAN DAERAH 1. Sisa Anggaran Tahun Lalu 2. Pendapatan Asli Daerah

Laba BUMD Penerimaan Lainnya 3. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus B. PENERIMAAN LAIN-LAIN TOTAL PENERIMAAN

1.411

3.408

8.353

4.090

7.161

18.350

109.724

86.104

79.923

93.696

1.523.767

2.207.982

1.888.609

2.499.123

1.528.941

209.016

287.473

335.534

285.446

278.353

1.304.196

1.920.509

1.336.620

2.141.203

1.224.542

206.732

206.732

206.723

51.681

-

10.556

-

9.731

20.794

26.046

13.805

-

-

36.054

54.256

1.910.066

3.153.455

4.031.744

4.471.419

3.540.266

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (Dalam Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis, 2010)

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2009 sebesar Rp. 138,345 milyar naik 13,54% dibanding 2008 sebesar Rp. 121.845 milyar. Kenaikan PAD tahun 2009 terutama disebabkan meningkatnya laba BUMD mencapai 75,11% dari Rp. 4.090 milyar menjadi Rp. 7.161 milyar. Retribusi daerah dan penerimaan lainnya juga mengalami peningkatan di tahun 2009 masing-masing sekitar 0,51 % dan 17,23%. Sedangkan dana penerimaan pajak daerah turun sekitar 1,71% dari Rp. 24.249 milyar tahun 2008 menjadi 23,835 milyar tahun 2009. Secara keseluruhan, kontribusi penerimaan lainnya terhadap PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 merupakan yang terbesar mencapai 67,73%, pajak daerah mencapai 17,23%, retribusi daerah sekitar 9,87% dan laba BUMD hanya 5,18%, seperti terlihat dari Gambar 3.2 berikut.


III-4


Gambar 3.2 Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009

17,23%

9,87%

5,18%

67,73%

Pajak Daerah

Retribus i Daerah

Laba BUMD

Penerim aan Lainnya

Pajak Daerah Walaupun pajak daerah Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan dari tahun 2005 – 2009, namun kontribusinya tidak mengalami peningkatan berarti. Tahun 2005 penerimaan pajak daerah hanya Rp. 7,327 milyar dengan kontribusi mencapai 21% terhadap PAD, kecenderungan penurunan terjadi di tahun 2005 menjadi hanya Rp. 6,631 milyar dan kontribusinya menurun jauh hanya menjadi sekitar 5,10%. Gambar 3.3 Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009 30.000

25

21,99 25.000

19,90

24.249 20.000

23.835 20

17,23 15

15.000 10 8,31 10.000 7.327

9.337 5,19 5

5.000

6.631

0

2005

2006

2007

Penerimaan (Rp. Milyar)

2008

2009

Kontribusi (%)


III-5


Pada tahun 2007 pajak daerah Kabupaten Bengkalis kembali naik menjadi Rp. 9,377 milyar dan kontribusinya meningkat menjadi 5,31%. Perbaikan terus terjadi hingga tahun 2008 dengan penerimaan pajak mencapai Rp. 24,240 milyar dan kontribusnya mencapai 19,90%. Namun di tahun 2009 kembali terjadi penurunan menjadi Rp. 23,825 milyar dengan kontribusi 17,23%.

Retribusi Daerah Perkembangan retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah. Tahun 2005 jumlahnya hanya Rp.6,234 milyar namun kontribusnya cukup besar mencapai 18,71%. Tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 8 milyar tetapi kontribusinya turun jauh menjadi hanya 6,33% terhadap PAD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2007 dan 2008 terus terjadi peningkatan yang berarti di dalam penerimaan retribusi, baik dari jumlahnya maupun kontribusnya terhadap PAD. Pada tahun 2009 kembali meningkat menjadi Rp. 13,652 milyar dengan kontribusi yang berkurang menjadi hanya 9,87%.

Gambar 3.4 Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009 16.000

20,0 18,71

14.000

18,0

13.652

13.583

16,0 12.000 14,0 10.000 8.096

12,0

11,15

8.567

8.000

9,87 6.234

8,0

7,62

6.000

10,0

6,33

6,0

4.000 4,0 2.000

2,0 -

2005

2006

2007

Retribusi Daerah (Rp. Milyar)

2008

2009

Kontribusi (%)

Laba BUMD Laba BUMD dari tahun 2005 hingga tahun 2009 terus meningkat, rata-rata 101,85%. Laba BUMD tertinggi dibukukan pada tahun 2007 sebesar Rp. 8,353 milyar atau sekitar 7,43% dari total PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di tahun 2008 terjadi


III-6


penurunan sekitar 51% dibanding tahun 2007 menjadi Rp. 4,090 milyar, dan ditahun 2009 kembali meningkat sekitar 75,11% menjadi Rp. 7,161 milyar.

Gambar 3.5 Laba BUMD dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009 8,0

9.000 8.353

7,43

8.000

7,0 7.161

7.000

6,0

6.000

5.000

5,18

5,0

4,24 4,0 4.090

4.000

3,36 3.408

3.000

2.000

3,0 2,67 2,0

1.411 1,0

1.000

-

2005

2006

2007

Laba BUMD (Rp. Milyar)

2008

2009

Kontribusi (%)

3.2.2 Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan utama bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis, walaupun SiLPA tahun 2008 yang digunakan untuk tahun 2009 masih lebih besar. Namun sumber dana SiLPA tersebut juga merupakan sisa penerimaan dari dana perimbangan tahun 2008. Bila dilihat dari struktur dana perimbangan Kabupaten Bengkalis tahun 2009, komponen utamanya adalah bagi hasil bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA yang ada di Kabupaten Bengkalis, yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta produk olahannya mencapai 80,09%. Gambar 3.6 Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009 Dana Alokasi Khusus 1,70%

Bagi Hasil Pajak 18,21%

Bagi Hasil Bukan Pajak 80,09%


III-7


Sebagai daerah yang memiliki sumber pembiayaan dari dana bagi hasil, penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Kabupaten Bengkalis tidak memberikan kontribusi berarti, hanya 1,70% dari total dana perimbangan yang diperoleh. Sedangkan penerimaan dari bagi hasil pajak, kontribusinya mencapai 18,21% dari penerimaan dana perimbangan.

Bagi Hasil Pajak Penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil pajak meningkat dari tahun 2005 sebesar Rp. 209,016 milyar menjadi Rp. 278,353 milyar di tahun 2009. Selain peningkatan dalam nominal juga terjadi perbaikan kontribusinya, dari 13,72% menjadi 18,21% terhadap total penerimaan dana perimbangan. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan penerimaan bagi hasil pajak sekitar 8,29% pertahun.

Gambar 3.7 Bagi Hasil Pajak dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009 20,0

400.000

18,21 18,0

17,77

350.000

335.534 16,0

300.000

287.473

285.446

278.353 14,0

13,72 13,02

250.000

12,0

11,42 209.016

10,0

200.000

8,0

150.000

6,0 100.000 4,0 50.000

2,0

-

2005

2006

2007

Bagi Hasil Pajak (Rp. Milyar)

2008

2009

Kontribusi (%)

Tren penerimaan bagi hasil pajak mengalami kenaikan hingga tahun 2007, namun setelahnya terus mengalami penurunan rata-rata 8,52% hingga tahun 2009. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian, karena kemandirian daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah juga dilihat dari bagi hasil sektor pajak.


III-8


Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil bukan pajak sebagai komponen dari dana perimbangan merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Bengkalis. Tahun 2009 mencapai Rp. 1.224,5 milyar atau sekitar 80% dari total dana perimbangan yang diperoleh. Nilai tersebut sama dengan 8,85 kali besar PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di dalam realisasinya, penerimaan dari bagi hasil bukan pajak ini tidak dapat diprediksi dengan tepat karena adanya fluktuasi harga minyak dunia dan lifting minyak dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, dengan demikian penerimaan sektor ini sangat dipengaruhi faktor eksternal.

Gambar 3.8 Bagi Hasil Bukan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009 2.500.000

100,0 86,98

85,59

2.141.203

90,0

85,68 80,09

2.000.000

80,0

1.920.509

70,0 70,77 1.500.000

60,0 1.304.196

1.336.620

1.224.542

1.000.000

50,0 40,0 30,0

500.000

20,0 10,0

-

2005

2006

2007

2008

Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp. Milyar)

2009

Kontribusi (%)

Gambar di atas memperlihatkan fluktuasi penerimaan dana perimbangan dari bagi

hasil

bukan

pajak

yang

mengalami

penurunan

sejak

tahun

2005

dan

kontribusinya juga semakin turun menjadi 80% dibandingkan dengan tahun 2005 yang mencapai 85,50%

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Dana Bagi Hasil menjadi primadona penerimaan sehingga Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menjadi sangat kecil atau tidak memberi besaran yang berarti. Bahkan di tahun 2006, kedua sumber penerimaan tersebut tidak diperoleh sama sekali. Rata-rata penerimaan dari dana alokasi tersebut kurang dari 0,1%. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-9


Gambar 3.9 DAU dan DAK dan Kontribusinya Terhadap Dana Bengkalis Tahun 2005 – 2009 250.000

0,1

216.454

0,1 0,11

200.000

0,1

150.000

0,1

0,1

100.000 72.474

0,0 50.000 0,03 10.556

2005

0,0

0,02

0,00 -

-

-

2006

2007

2008

DAU & DAK

3.3.

26.046

0,01

2009

Kontribusi (%)

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pada tahun

anggaran 2004-2006 struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bengkalis terdiri dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2007 - 2008 struktur

belanja

dipilah

atas

belanja

tidak

langsung

dan

belanja

langsung,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja tidak langsung meliputi; Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja hibah yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial organisasi

kemasyarakatan

antara

lain

bantuan

keagamaan,

pendidikan,

kemasyarakatan dan bantuan partai politik. Untuk Belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :


III-10


1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung. Belanja Bagi Hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/Kelurahan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan. Belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi; Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. Belanja Modal dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Realisasi

pengeluaran

keuangan

Kabupaten

Bengkalis

2009

mencapai

Rp. 2.855 milyar berarti 87,92% persen dari total belanja yang dianggarkan. Realisasi pengeluaran

tersebut

meningkat

sekitar

11,07%

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya sebesar Rp. 2.571 milyar. Realisasi belanja langsung menjadi komponen terbesar pengeluaran Kabupaten Bengkalis yang mencapai 60,22% tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 1.720 milyar, sedangkan di dalam anggaran mencapai 63,17%. Tahun 2009 dianggarkan defisit mencapai 47% dari penerimaan, namun dalam realisasinya hanya mencapai 39,74%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, sebenarnya tahun 2009 terjadi penurunan kinerja keuangan daerah karena di tahun 2008 terjadi surplus sekitar 47,67% di anggaran dan 8,93% di dalam realisasinya. Pada Tahun Anggaran 2008 hingga 2009, peningkatan realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 11,7% menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dalam batas proporsi yang masih ideal karena dalam realisasi sebuah anggaran akan dipengaruhi berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rincian


III-11


selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan Tahun 2008 dan 2009 (juta rupiah) Anggaran

Belanja 2009

Realisasi 2008

2009

2008

1

Belanja Tidak Langsung

1.319.627.675.501

939.432.382.508

1.135.963.291.294

863.240.483.974

2

Belanja Langsung

2.263.509.478.325

2.726.969.447.856

1.719.519.639.041

1.707.654.931.809

Jumlah Belanja

3.583.137.153.826

3.666.401.830.363

2.855.482.930.334

2.570.895.415.783

(1.709.020.136.958) (1.747.906.905.023)

(1.134.651.417.835)

229.475.092.737

Surplus (Defisit)

3.4.

ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari; Penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah, Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan Penerimaan kembali dana talangan. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup; Pembentukan dana cadangan, Penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah,

Pembayaran

pokok

utang,

Pemberian pinjaman daerah, Pembayaran utang belenja, Pemberian dana talangan dan SiLPA tahun berkenaan. Bertolak pada kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini dibutuhkan peran serta masyarakat dalam proses percepatan pembangunan karena sangat mustahil visi 2010 – 2015 dicapai tanpa dukungan semua pemangku kepentingan. Untuk itu peran sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan capaian target indikator ekonomi makro Kabupaten

Bengkalis,

mengingat

tingkat

multiplier

effect

APBD

terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis hanya 0,094 atau proporsinya 9,4%, maka GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-12


diperlukan investasi swasta yang sangat besar yaitu mencapai 90% lebih. Simbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dukungan investasi swasta dalam berbagai sektor diharapkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.

3.5.

ARAH PENGELOLAAN ASET DAERAH Arah pengelolaan aset meliputi penatausahaan aset dan penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset barang daerah. Penatausahaan aset terdiri dari pencatatan dan pelaporan akuntasi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria

menambah

volume,

menambah

kapasitas,

meningkatkan

fungsi,

meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana diuraikan di atas berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan sebagaimana diuraikan di atas merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Pengelolaan aset daerah berpedoman pada Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

3.6.

K ERA NGKA PE NDA NAA N Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang penggaliannya

sangat tergantung pada kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sehingga keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah akan mendongkrak tingginya pendapatan daerah. Dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkalis diprediksikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 2015 akan mengalami peningkatan, utamanya dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Proyeksi pertumbuhan rata-rata PAD selama kurun waktu 2011 - 2015 sebesar 25% per tahun. Pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 25%, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Sedangkan kontribusi pajak terhadap PAD diproyeksikan sebesar 18,33% tahun 2015. Gambaran tentang prediksi PAD dan pajak daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 2015, dapat lihat pada tabel 3.3 berikut ini. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

III-13


Tabel 3.3 Prediksi Penerimaan Keuangan Tahun 2011-2015 (juta Rupiah) URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

2,306,243

2.470.805

2,629,278

2,808,582

3,005,339

188,359

235,449

282,539

339,046

406,855

Pajak Daerah

34,530

43,163

51,795

62,154

74,585

Retribusi Daerah

18,156

22,695

27,234

32,681

39,217

9,757

12,196

14,636

17,563

21,075

125,916

157,395

188,874

226,649

271,979

2,050,279

2,150,356

2,255,743

2,366,844

2,484,096

333,823

367,206

403,926

444,319

488,751

1,609,968

1,666,317

1,724,638

1,785,001

1,847,476

Dana Alokasi Umum

72,353

77,521

82,689

87,857

93,025

Dana Alokasi Khusus

34,135

39,312

44,490

49,667

54,844

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

67,605

85,000

90,996

102,692

114,388

1,100,000

200,000

190,000

180,000

170,000

1,100,000

200,000

190,000

180,000

170,000

3,406,243

2,670,805

2,819,278

2,988,582

3,175,339

1. PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah

Laba BUMD Penerimaan Lainnya 1.2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA TOTAL PENERIMAAN

Sumber : Estimasi Data Keuangan Kabupaten Bengkalis, 2010

Post Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah dari sisa anggaran tahun lalu (SiLPA), diprediksi persentasenya turun dari 37% ditahun 2011 menjadi hanya 5,5% pada tahun 2015. Tingginya angka Silpa pada tahun 2011 lebih disebabkan karena masa transisi RPJMD 2005 – 2010 menjadi RPJMD 2010 – 2015. Dengan lebih fokusnya pelaksanaan pemerintahan, maka SiLPA pada tahun 2012 diprediksi menurun jauh dari 37% menjadi 7,7%. Penerimaan utama APBD Kabupaten Bengkalis masih bertumpu pada dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak yang berkisar sekitar 75% dari Total Dana Perimbangan.


III-14

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015

BAB IV A AN NA AL LIIS SIIS S IIS SU U--IIS SU US ST TR RA AT TE EG GIIS S RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015 merupakan dokumen perencanaan yang tetap mengikuti arahan dan mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh karena itu isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010– 2015 berkaitan erat dengan isu-isu RPJM Nasional (2010-2014), RPJM Provinsi (2009-2014),

RPJPD

Kabupaten

Bengkalis

Tahun

2005-2025

dan

RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015. Berikut ini, disusun rangkaian isu-isu strategis pembangunan kabupaten Bengkalis yang dipengaruhi oleh RPJM Nasional

yang

berdampak

kepada

daerah,

RPJM

Provinsi

Riau,

RPJPD

Kabupaten Bengkalis (2005-2025) dan evaluasi pelaksanaan atau hasil-hasil yang dicapai di dalam RPJMD Bengkalis tahun 2005-2010.

4.1 ISU STRATEGIS NASIONAL (RPJMN) YANG BERDAMPAK KEPADA KABUPATEN BENGKALIS. Isu-isu strategis merupakan identifikasi masalah kekinian yang diproyeksikan akan dihadapi dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam skala nasional, regional maupun internasional yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari hubungan interaksi lintas wilayah, sektor maupun isu-isu ekonomi dan politik yang lebih besar. Sehingga dalam dokumen RPJMD diperlukan telaahan terkait proyeksi isu terkini yang berdampak terhadap pembangunan daerah lima tahun ke depan.

4.1.1 Visi Indonesia Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, serta masyarakatnya yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas untuk dapat merubah krisis dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi

ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS

IV-1


mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air, disamping itu tersedia lahan yang luas dan subur sehingga bisa ditanami dengan berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia memiliki potensi yang besar di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas. Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap, serta tidak lagi terjadi gejolak (shock) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam negeri, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%. Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasar terjamin. Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan mekanisme pasar tanpa batas telah membuahkan

krisis

keuangan

global

yang

berdampak

luas

dan

dapat

menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan denhan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional


IV-2


dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998. Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Pembangunan

ekonomi

yang

berkelanjutan

dan

menjamin

pemerataan

(growth with equity) harus didukung dengan stabilitas dan fundamental negara yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang memihak masyarakat hanya tercapai bila alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh dirancang untuk benar-benar memihak masyarakat dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Perlindungan sosial juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi bangsa yang kuat, unggul dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan, baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional. Kita harus menunjukkan proses perbaikan kualitas manusia Indonesia secara konsisten. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya agar kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan, kebebasan berpendapat harus makin dijamin dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan peningkatan kepatuhan hukum. Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis. Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik melalui proses pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan berbagai usaha harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi substansial. Di dalam konstitusi Indonesia dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengawasan antar kekuasaan secara timbal balik dan berimbang, konstitusi juga


IV-3


secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia mutlak harus diwujudkan. Indonesia

saat

ini

telah

menjadi

sebuah

negara

dengan

tata

kelola

pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku kepentingan sehingga dihormati oleh dunia internasional. Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”

4.1.2 Misi Pembangunan Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada periode 2004 - 2009, tentu harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan di periode 2004 - 2009 adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi pada periode 2010 2014. Pada periode 2010-2014 bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai

perbaikan

di

bidang

kesejahteraan

rakyat,

membangun

keadilan,

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Misi Pembangunan Indonesia 2010 - 2014 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008 dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia. Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009 yang disebabkan rusaknya

lembaga-lembaga

keuangan

dunia

yang

pada

akhirnya

akan

mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riel dan perdagangan dunia. Pada


IV-4


akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan. Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi krisis global, antara lain yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang. Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus fiskal dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antar negara membutuhkan koordinasi yang rumit antar negara, selain juga melalui proses politik di masing-masing negara yang tidak mudah. Sementara

itu,

munculnya

kesadaran

kolektif

global

mengenai

masalah

perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran dan cara yang berbedabeda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 20102014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim

(climate

change)

tersebut.

Indonesia

memiliki

potensi

untuk

mencapai

pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam. Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan investasi

sumber

daya

manusia

yang

bermutu

dan

berkesinambungan

untuk

menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.


IV-5


Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah

menunjukkan

perkembangan

yang

menggembirakan.

Demokrasi

dan

desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang konsisten secara terus-menerus untuk membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten.

4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional Isu strategis berkaitan erat dengan misi pembangunan 2010 - 2014 sebagai rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam periode 2010 - 2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Pencapaian misi tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010 - 2014 yang mempengaruhinya. Paling tidak terdapat 6 isu strategis utama yang dirumuskan secara eksplisit dalam RPJM Nasional yang berkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan. Pertama, optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan dimana selama ini nilai tambah komoditas unggulan dalam tingkat yang rendah. Disamping itu rendahnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah menjadi isu penting karena pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang dapat memberi sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kedua, keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Belum terpenuhinya permintaan energi listrik wilayah yang terus tumbuh menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan investasi yang pada gilirannya menyebabkan stagnasi perkembangan industri manufaktur dan industri jasa; Ketiga,

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

penanggulangan

kemiskinan. Strategi pengembangan difokuskan pada upaya meningkatkan akses


IV-6


pendidikan

dasar,

menengah

dan

tinggi,

memperluas

jangkauan

pelayanan

kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin, meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dengan menjangkau sasaran rumah tangga miskin. Keempat, kualitas birokrasi dan tata kelola. Strategi pengembangan difokuskan pada meningkatkan kualitas legislasi dengan prioritas; penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus, pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan, pembinaan administrasi anggaran daerah, pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dan politik. Kelima, pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil. Tingginya potensi penyelundupan dikawasan perbatasan, termasuk perdagangan sumber

daya

alam

ilegal

ke

negara

tetangga

sebagai

akibat

kesenjangan

kesejahteraan dengan negara tetangga di kawasan perbatasan; Keenam, kerawanan bencana dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tingginya frekuensi bencana alam terkait kondisi geologi dan terkait perbuatan manusia seperti banjir, longsor, kebakaran hutan menjadi isu serius baik dalam kaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat maupun dalam kaitan dengan pergaulan antar wilayah. Ketujuh, Strategi pembangunan spasial nasional, adalah mengembangkan enam koridor ekonomi nasional, yang tersebar dari pulau sumatera, Jawa, hingga ke bahagian Timur Indonesia, khusus untuk Pulau sumatera, salah satu wilayah yang masuk dalam pembangunan koridor ekonomi nasional adalah poros Pekanbaru Duri – Dumai - Rupat. Rancang bangun pengembangan koridor ekonomi nasional tersebut akan berfokus kepada penyedian infrastruktur jalan, pengembangan kawasan ekonomi (kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya). Pembangun infrstruktur ekonomi tersebut akan diikuti dengan penyiapan paket regulasi khusus yang berlaku di kawasan ekonomi khusus, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (KEK) Pulau Rupat dan KEK Dumai. Perencanaan jangka menengah nasional tersebut akan berimplikasi positif terhadap pembangun di Riau umumnya

dan

Kabupaten

Bengkalis

khususnya,

oleh

karena

itu

rencana

pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan seyogyanya disesuaikan dengan arah


IV-7


kebijakan pembangunan nasional agar terjadi sinergitas yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4 . 2 R E N C A N A P E M B A N G U N A N J A N G K A M E N E N GA H ( R P J M ) D A E R A H P R O V I NSI R I A U 4.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 (sesuai UU Nomor

17

Tahun

2007

tentang

RPJP

Nasional

2005-2025)

merupakan

kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat. Riau sebagai mana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 sesuai Perda No. 36 Tahun 2001 yang relevan untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni " Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2010" Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau maka Kepala Daerah menyusun Visi Antara pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2014 yaitu "Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proposional

melalui

Kesiapan

Infrakstruktur

dan

Peningkatan Pembangunan

Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis" a.

Pembangunan ekonomi yang mapan merupakan kondisi perekonomian dalam berbagai sektor sudah berjalan dengan baik atau tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi dan pekembangan perekonomian yang datang dari luar sehingga terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian yang memiliki kawasan terbesar, unggul serta mampu bersaing dan berpengaruh dalam seluruh kegiatan ekonomi, perdagangan, dan lalu lintas barang dan jasa. Kemapanan ekonomi ini terletak pada sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

b.

Pengembangan Budaya Melayu secara proposional merupakan upaya terusmenerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri dan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau.


IV-8


c.

Kesiapan Infrastruktur merupakan tersedianya prasarana dasar yang mendukung lancarnya arus barang, jasa, orang, dan informasi antara masyarakat dengan pemerintah serta pelaku ekonomi lainnya. Kesiapan infrakstruktur bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan seluruh potensi daerah sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan kapasitas daerah yang kuat untuk kemakmuran rakyat.

d. Peningkatan

Pembangunan

mempersiapkan

sumber

Pendidikan

daya

merupakan

manusia

di

upaya

Provinsi

Riau

terus-menerus agar

memiliki

kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis iman

dan

takwa.

meningkatkan

Upaya

mutu,

peningkatan

pemerataan,

dan

tersebut keadilan

dilakukan dalam

dengan

memperoleh

kesempatan pendidikan bagi semua penduduk melalui penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan pembangunan. e.

Masyarakat yang Agamis merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang mengamalkan ajaran agama secara konsisten untuk terwujudnya suasana kehidupan yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin.

Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat. b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan. c. Memperkuat

keseimbangan

pembangunan

antar-wilayah

sebagai

kelanjutan pembangunan infrakstruktur. d. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan. e. Meningkatkan

penanaman

modal

untuk

mendukung

pertumbuhan

dan

pembangunan perekonomian yang mapan. f.

Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

kelembagaan

di

pedesaan

dalam

pembangunan. g. Mewujudkan budaya melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau. h. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan. i.

Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan.


IV-9


4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Riau di atas, perlu memperhatikan beberapa isu strategis yang harus direspons dalam kebijakan pembangunan Provinsi Riau. Pertama, kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong Link

and

Match

antara

dunia

pendidikan

dengan

pasar

kerja.

Disamping

meningkatkan kuantitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui

perbaikan

layanan,

peningkatan

penyediaan

sarana/prasarana

kesehatan serta peningkatan penyediaan dan peningkatan kopetensi tenaga medis di rumah sakit , Puskesmas dan Pos pelayanan Kesehatan di pedesaan dan lain-lain perlu dilakukan. Sedangkan berkenaan dengan ketenagakerjaan lebih ditekankan pada upaya pendekatan keterampilan kerja dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta penguatan iman dan

Taqwa

(IMTAQ)

melalui

pendekatan

keagamaan

baik

dalam

bentuk

jenjang pendidikan formal maupun informal (dakwah), pengajian dll; Kedua, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan utama dilakukan melalui penguatan asset ekonomi baik melalui perlindungan/jaminan sosial ekonomi masyarakat, penguatan asset produktif serta kredit usaha rakyat yang diperlukan dengan perluasan jaringan pasar, penguasaan

teknologi

dan

pemberdayaan

koperasi

serta

UKM

dalam

menunjang pengembangan Agribisnis dan Agroindustri; Ketiga,

penyediaan

infrakstruktur

dalam

upaya

mendukung

peningkatan

Investasi, pemerataan pembangunan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, wilayah pesisir, daerah kepulauan, perbatasan, daerah aliran sungai serta penguatan Kawasan Andalan yaitu pusat kegiatan nasional (PKN) pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal dalam bentuk infrakstruktur jalan/jembatan, air bersih, listrik, perhubungan darat, laut dan udara , perumahan dan lain-lain. Keempat, melaksanakan revitalisasi pertanian melalui kerjasama daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau dengan sasaran pokok


IV-10


mengembangkan agribisnis sistem terpadu, penggunaan teknologi tepat guna, serta reinventing manajemen permodalan yang diimplementasikan dalam program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) untuk mencapai swasembada pangan dan atau mengurangi ketergantungan pangan dari luar provinsi Riau. Kemudian melakukan agribisnis peternakan, budidaya perikanan dan agribisnis perkebunan yang diarahkan untuk pengembangan perkebunan dan revitalisasi kebun tua; Kelima, Peningkatan investasi dunia usaha melalui regulasi perizinan seperti pelayanan satu atap (one stop-service), complain board, penguatan promosi investasi,

serta

dukungan

pelayanan

infrakstruktur

guna

mendorong

pertumbahan ekonomi baik dalam upaya berkembangnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, perdagangan dan sebagainya, yang berpengaruh pada

peluang

dan

kesempatan

kerja

serta

bermuara

pada

peningkatan

pendapatan masyarakat; Keenam, pelaksanaan PON XVII Tahun 2012 dengan mempersiapkan sarana, prasarana fisik serta pembinaan atlet. PON XVIII yang akan dilaksanakan di sejumlah tempat di Provinsi Riau dengan capaian target sukses yakni (1) sukses pelaksanaan dan prestasi; (2) sukses penguatan ekonomi masyarakat; dan (3) sukses menggalakan wisata ; Ketujuh, tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Good Governance dan Clean Government) dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat; penegakan dan perlindungan Hukum dan Ham, mendukung dan melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi rukun antar

umat

beragama,

peningkatan

kinerja

aparatur,

baik

dalam

upaya

mendorong peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan ethos kerja serta memperkuat upaya terciptanya aparatur pemerintah yang baik, berwibawa dan akuntabel; Kedelapan, mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai akar jati diri masyarakat Riau serta sebagi payung negeri untuk mempersatukan budaya lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pengembangan dan pelestarian menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat bahasa dan dokumentasi melayu, serta pusat pendidikan melayu yang diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakan


IV-11


lainnya

melalui

pembinaan

simbol-simbol,

pranata,

pewarisan

yang

pariwisata.

Arah

diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat; Kesembilan,

optimalisasi

pengembangan

potensi

kebijakannya adalah membangun objek-objek wisata unggulan di setiap Kabupaten/Kota

se-Provinsi

Riau

dan

menyelenggarakan

event-event

pariwisata bertaraf nasional dan internasional; Kesepuluh, pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mengimplementasikan otonomi desa secara bertahap dengan membuat peraturan sebagai payung hukum (Peraturan Gubenur dan Peraturan Daerah), pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam upaya mengurus asset dan mengembangkan diri secara mandiri. Arahan kebijakan di sini adalah mewujudkan penyelenggaraan desa yang demokratis, transparan, akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian lembaga pemerintah desa, lembaga adat dan lembaga lainnya disamping upaya penguatan infrakstruktur pedesaan yaitu infrakstruktur jalan desa, air bersih pedesaan, listrik desa dan rumah sederhana layak huni dan sebagainya; Kesebelas,

pelestarian

koordinasi,

sosialisasi

pembangunan penanganan

lingkungan dan

berkelanjutan. banjir,

masalah

hidup

dengan

penegakan

hukum

Kebijakan kebakaran,

ini

memantapkan serta

diarahkan

pengendalian

sistem

melaksanakan pada

aktivitas

pencemaran

dan

perusakan lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan hidup baik melalui rehabilitasi maupun konservasi lahan kritis, gambut, hutan suaka margasatwa dan sebagainya.

4.3 ISU STRATEGIS RPJP KABUPATEN BENGKALIS (2005-2025) 4.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar dan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, serta amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang hendak diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah : "Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia


IV-12


Tenggara, Dengan Dukungan Industri yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Makmur". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan manusia

sumberdaya

y ang

berkualit as

p embangun an Dengan

manusia

yang

berkualitas;

merupak an

hal

y ang

Sumber

da y a

ut ama

agar

Kabupaten Bengkalis dapat dikelola secara lebih baik lagi.

tersedianya

k e m a mpu a n

sumber

daya

manusia

y ang

m e n t r an s f o r m a s ik an,

mengembangkan

ilmu

penget ahu an

berku alit as,

m em a n f aa t k a n dan

t ek n o l o g i

maka dan

a k an

d ap a t

t er la ks ana untu k mema cu pembangunan daerah. Kualitas sumber manusia yang diharapkan adalah sumber daya manusia disamping memiliki kualitas intelektual

dalam

bidang

penguasaan

dan

pengaplikasian

ilmu

pengetahuan dan teknologi juga meningkatkan kualit as sumb er daya manusia y an g memilik i n ila i- n ilai moral religiu s dan ku ltu ral, y akn i k e i m an an

d an

k et a qw a an

yang

t i n gg i

s e rt a

b e r j at i

d ir i

s e b ag a i

" O r ang Melay u"; 2.

Mewujudkan daya saing daerah; Sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dari sisi letak, kekayaan sumber daya alam, kondisi topografi dan geomorfologi daerah, maka perekonomian daerah dikembangkan dan diperkuat dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah yang ada serta pada kekuatan ekonomi rakyat, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan kekayaan sumberdaya alam secara

efisien

dan

keberlanjutan

efektif

dengan

(sustainable),

tetap

memegang

membangun

dan

prinsip-prinsip mengembangkan

infrakstruktur yang maju agar dapat diakses dan mengakses secara merata ke seluruh wilayah; 3.

Mewuju dkan d emok rat is

masyarakat

dan

b erland ask an

penyelenggaraan

hu kum;

M enjadikan

pemerintah suasana

yang

kehidupan

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis, responsif, akuntabel,

dan

demokratis

sesuai

dengan

nilai-nilai

luhur

yang

terkandung dalam falsafah Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor negara

Kesatuan

Republik

Indonesia,

semakin

berkembang

dari

mantapnya eksistensi kelembagaan politik, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan "kearifan lokal", semakin dinamis dan berkembangnya komunikasi dan


IV-13


interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan

kepentingan

publik

yang

lebih

luas,

serta

semakin

berkembang dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, serta tanpa diskriminasi. 4.

M ew u ju dka n p er an p e n t i n g d a e r ah pa d a t in gka t r e g iona l, n as iona l dan int ern asional; Mengingat letaknya yang sangat strategis di jalur Selat

Malaka,

adalah

bagaimana

mewujudkan

Kabupaten

Bengkalis

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan atau sistem politik, sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada t at a ra n r e g io na l,

n as io nal

d imant apk an

dan

id ent it as

kebanggaan

int e rn a s ion a l, dan

tersendiri

integritas

sebagai

s eh in gg a yang

masyarakat

p e rlu

dapat

s e mak in

menjadikan

Kabupaten

Bengkalis,

mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam m a u pu n

di

luar

d a e r ah

pada

skala

r eg i o n a l,

n as i o n a l

dan

in t ernasion a l; 5.

Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya;

Menciptakan

keadaan

kondusif

yang

memungkinkan

berkembangnya seluruh akt ivit as M asyarakat dan pemerint ah pada b e r b ag a i a s p ek s ep e r t i a spek e k onomi, sosial bu daya, dan polit ik ; sebagai daerah y an g pada aw alny a memilik i t ingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter y an g h an da l un tuk m en an gk a l m a sukn ya n ila in ilai

asing

y an g

t idak

sesu ai

dengan

n ilai-n ilai

yang

ada

dan

mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat p a d a k on d i s i y an g m a j u , s e ja h t e r a d an m ak mu r.

4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Dalam Bengkalis

rumusan

periode

Rencana

2005

-

Pembangunan

2025

termuat

Jangka

isu-isu

Panjang

starategis

Kabupaten yang

harus

diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terumuskan dalam RPJMD. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :


IV-14


Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan

kualitas

pendidikan,

pelayanan

kesehatan,

dan

peningkatan

pendapatan; K e dua ,

p en ing kat a n

p erek on omian sumberdaya

daya

d aerah

alam

yang

sa ing

dengan

d a era h

berbasis

memiliki

dengan

ekonomi

keunggulan

rakyat

komparatif

memperkuat dan

dan

potensi

keunggulan

kompetitif, percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tersedia jaringan infrakstruktur

yang

handal

di

seluruh

wilayah

Kabupaten Bengkalis, dan

peningkatan kemampuan aparatur; Ketiga,

penataan

kehidupa n

masyara kat

dan

penyelenggaraan

p emerin t ah an y ang d emok rat is d eng an meny elen gg arakan p en egakk an hu kum,

peny elen ggaraan

pemerin ta han

y a ng

b e r ku alit a s ,

dan

p e m ba n gun an bud ay a p o l i t ik ; K e emp at ,

mewujudkan

Kabupaten

Bengkalis

yang

memiliki

peran

penting di lingkungan regi ona l , nas io nal dan in te rnas io nal , den gan mengembangkan

kerjasama

regional,

nasional,

internas ional,

p e n g e mb an ga n w i l ay a p e rb ata s an d an m e n in gk at k a n in v es t as i d a r i l u a r, Kelima,

pembentukan

suasana

aman,

damai,

dan

harmonis

yang

bermoral, beretika dan be rb udaya , dengan mengembangkan sist em k e a m ana n

dan

k et e r t i b an

m a s y a r aka t ,

d an

p e n g e mb an g a n

n i l ai - n i l a i

Bu daya Melay u.

4.4.

ISU STRATEGIS 2005-2010

RPJMD

KABUPATEN

BENGKALIS

TAHUN

4.4.1. Visi dan Misi Pembangunan Mencermati perkembangan global dan regional yang terkait dengan analisis Geo Ekonomi, Geo politik,

dan

Geo

Strategi,

maka

visi

pembangunan

daerah

Kabupaten Bengkalis adalah: Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia Tenggara, Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang


IV-15


Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Makmur Pada Tahun 2020". Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan visi di atas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis adalah: 1.

Mengembangkan infrakstruktur perkotaan dan perdesaan.

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi.

3.

Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan maupun

lautan

untuk

kesejahteraan

masyarakat,

dengan

tetap

memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan. 4.

Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana yang memadai.

5.

Mengembangkan secara berkelanjutan nilai-nilai agama untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram di tengah-tengah masyarakat dengan dilandasi pengalaman ajaran agama oleh masyarakatnya.

6.

Menggali, memelihara, mengaktualisasikan dan mengapresiasikan nilai-nilai budaya

Melayu

guna

terwujudnya

suasana

yang

kondusif

bagi

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. 7.

Pengembangan potensi industri dan perdagangan melalui perluasan jangkauan dan aksesbilitas ke kantong-kantong produksi dan pemasaran.

4.4.2. Isu-Isu Strategis Isu strategis Kabupaten Bengkalis 2005 - 2010 meliputi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, optimalisasi pengembangan

sumber

daya

alam,

mengembangkan

dan

meningkatkan

pembangunan serta memperkecil kesenjangan antar wilayah, penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif, mengembangkan kehidupan beragama yang kondusif, menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, dan menjaga dan mengendalikan kualitas lingkungan:


IV-16


Pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing tinggi melalui perluasan dan peningkatan aksesibilitas pada sumber palayanan dasar masyarakat ; Kedua, memberdayakan, mengembangkan dan memajukan perekonomian rakyat yang

efektif

untuk

menanggulangi

kemiskinan

serta

dapat

mewujudkan

perekonomian daerah yang tangguh berbasis pada potensi dan sumberdaya yang tersedia;

Ketiga, mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan secara efisien dan efektif potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah daratan, pesisir dan kelautan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berada di sekitarnya;

Keempat,

mengatasi

mewujudkan

dam

keadilan

mengembangkan

memperkecil

dan

kesenjangan

pemerataan

infrakstruktur

guna

dalam

mendukung

antar

wilayah

pembangunan percepatan

guna

dengan

peningkatan

kesejahteraan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal ;

Kelima, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana yang kondusif

bagi

berkembangnya aktifitas

sosial kemasyarakatan, ekonomi,

politik, dan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;

Keenam, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana kehidupan beragama yang rukun dan harmonis melalui peningkatan kualitas iman dan taqwa;

Ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah agar efisien dan efektif dan;

Kedelapan,

menjaga

dan

mengendalikan

kualitas

lingkungan

untuk

mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.


IV-17


4.5

ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015

4.5.1 Isu dan Masalah Kesehatan Berdasarkan hasil pemantauan kinerja/mutu kesehatan dan indikator kesehatan dari Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2010, ada beberapa isu strategis kesehatan yang menjadi permaslahan dan kebutuhan kesehatan di kabupaten Bengkalis. Isu tersebut antara lain:

‐

Belum optimalnya perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada belum memenuhi kebutuhan daerah (dilihat dari indikator rasio kecukupan tenaga kesehatan dan jumlah penduduk) serta pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata di setiap kecamatan. Beberapa data yang mendukung antara lain.

Tabel 4.1 : Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis INDIKATOR

SATUAN

Baseline (2010)

Terget IS 2010

Rasio Jumlah Dokter per 100.000 penduduk

Orang

6

40

Rasio Jumlah Dokter spesialis per 100.000 penduduk

Orang

2

6

Rasio Jumlah Sarjana Kesehatan Masyarakat Per 100.000 penduduk Rasio Jumlah Dokter Gigi Per 100.000 penduduk

Orang

3

49

Orang

3

11

Rasio Jumlah Bidan Per 100.000 penduduk

Orang

24

100

Rasio Jumlah Perawat Per 100.000 penduduk

Orang

23

117

Rasio Jumlah Ahli Gizi Per 100.000 penduduk

Orang

3

22

Rasio Jumlah Sanitarian Per 100.000 penduduk

Orang

1

40

Rasio Jumlah Apoteker Per 100.000 penduduk

Orang

0,3

10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010

‐

Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik spesialistik. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kesanggupan pelayanan


IV-18


kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD (spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, baik RSUD Bengkalis maupun RSUD Duri. Beberapa data yang mendukung antara lain: Tabel 4.2: Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis INDIKATOR KINERJA Utilisasi rate RSUD Bengkalis: ‐ BOR ‐ NDR

SATUAN

Baseline (2010)

Target IS 2010

% Orang/ 1000 penderita keluar

48 <25

60-90 <25

‐ GDR Orang/ 1000 penderita keluar <40 ‐ ALoS hari 4 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

‐

<40 7-9

Belum optimalnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap aspek kesehatan, hal ini terlihat dari masih kurangnya secara kualitas bentuk/jenis kegiatan yang berbasis masyarakat (UKBM) serta upaya-upaya pemberdayaan terhadap masalah kesehatan yang berujung kepada terbentuknya perilaku sehat masyarakat. Beberapa data yang mendukung antara lain:

Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu 60

54,77

50 40

Pratama Madya

28,64

30

Purnama

20

Mandiri

14,91

10

1,68

0

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

‐

Belum memadainya pembiayaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan

persolan

kesehatan

masyarakat,

terutama

untuk

pelayanan

promotif dan preventif.


IV-19


Hal ini terlihat dari masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan lainnya. Dari pembiayaan kesehatan tersebut, proporsi untuk pelayanan promotif dan preventif pun belum proporsional. (kesimpulan profil kesehatan Kabupaten Bengkalis:

”Keterbatasan

Dana

Pemerintah

merupakan

kendala

utama

Pencapaian Derajat Kesehatan yang Optimal, untuk itu perlu meningkatkan Peran

Sektor

Swasta

khususnya

dalam

Upaya

yang

bersifat

Kuratif

(Penyembuhan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) Strategi yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan kesehatan utama di atas antara lain:

Peningkatan kualitas manajemen kesehatan;

Penggerakan dan memberdayakan masyarakat terhadap aspek kesehatan;

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Peningkatan pembiayaan kesehatan;

Berdasarkan isu strategis dan strategi di atas maka kebijakan prioritas yang dirumuskan untuk aspek kesehatan di kabupaten Bengkalis antara lain adalah: ‐

Meningkatkan perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kebutuhan serta terciptanya SDM yang berkualitas dan beretika (memiliki professional behavior yang baik);

‐

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

pelayanan

medik

spesialistik; ‐

Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan upaya

kesehatan,

pemenuhan

kebutuhan

dan

kesinambungan

pelayanan

kesehatan; ‐

Menyediakan

sarana

dan

prasarana

untuk

meningkatkan

kapasitas

dan

aksesabilitas kesehatan; ‐

Meningkatkan pelayanan kesehatan komprehensif terhadap penyakit menular (berbasis lingkungan dan perilaku) dan penyakit bersumber binatang;

‐

Merumuskan

kebijakan

pembiayaan

kesehatan

dan

jaminan

pemeliharaan

kesehatan masyarakat /sosial;


IV-20


4.5.2. Isu dan Masalah Infrastruktur Aksesibilitas perhubungan jalan dan jembatan Ketersediaan akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar kota, kecamatan, kelurahan dan desa dengan kualitas yang baik merupakan harapan masyarakat dari pembangunan daerah yang baik. Akses jalan dan jembatan dengan kualitas yang baik secara nyata merupakan indikator utama yang paling terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar daerah dalam kabupaten selain mempererat hubungan kemasyarakatan, membuka isolasi daerah terpencil dan akses pelayanan masyarakat dan pemerintahan, juga menunjang pembangunan perekonomian masyarakat dan daerah itu sendiri. Selain itu tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi daya tarik investor untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih berlanjut. Jalan-jalan yang telah dibangun dengan kualitas yang memadai lebih terfokus pada daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar jalan yang ada (total panjang jalan yang ada 1.139 km) sekitar 34,17% merupakan jalan tanah dan perkerasan kerikil, sisanya merupakan jalan aspal dan semenisasi/beton yakni 65,83% dengan kondisi baik dan rusak berat. Oleh karena itu, untuk mendukung strategi

pembangunan,

pelayanan

masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi

masyarakat dan daerah, perlu melaksanakan program-program kegiatan yang menyangkut aksesibilitas perhubungan antara lain: a. Pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi prioritas-prioritas pembangunan sebagai berikut: •

Pembangunan jalan poros Rupat-Rupat Utara.

•

Pembangunan jalan lingkar Pulau Bengkalis.

•

Pembangunan jalan pendukung kawasan pariwisata Selat Baru.

•

Pembangunan jalan lingkar Pulau Rupat.

•

Pembangunan jalan pendukung kawasan ekonomi khusus pariwisata Rupat Utara.

•

Pembangunan jalan poros Bukit Batu – Duri.

•

Pembangunan jalan lingkar Kota Duri.

•

Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Siak Kecil.


IV-21


•

Pembangunan jalan pendukung kawasan eco-tourism Tujuh Tasik di Kec. Siak Kecil dan Kec. Pinggir.

•

Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Pinggir.

•

Pembangunan jalan pendukung kawasan Sumatera Central Park di Duri.

•

Pembangunan jalan alternatif pesisir Kecamatan Bukit Batu.

•

Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul - Siak Kecil) sebagai pendukung Kawasan Industri Buruk Bakul.

•

Pembangunan Jembatan pada jalan-jalan poros, lingkar dan jalan pendukung lainnya.

b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang sudah terbangun. c. Program pembangunan dan implementasi sistem informasi / data base jalan dan jembatan. d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Pengendalian Banjir Secara Sistematis dan Terpadu Wilayah kabupaten Bengkalis termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 2 hingga 10 meter yang rentan dengan bahaya banjir. Oleh karena itu pengendalian bahaya banjir menjadi isu yang penting. Infrastruktur yang berkaitan dengan pengendalian masalah banjir perlu terus ditingkatkan

seperti

pembangunan

saluran

drainse

dan

gorong-gorong

serta

pemeliharaannya. Disamping itu, teknis pembangunan saluran drainase perlu ditinjau ulang seperti ketepatan elevasi dan dimensi. Beberapa pembangunan saluran drainase yang berlangsung pada saat ini dilaksanakan dengan elevasi yang kurang tepat dimana beberapa bagian saluran drainase jalan lebih tinggi dari muka jalan dan sering meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, perencanaan, pembangunan dan pengawasan konstruksi saluran drainase perlu perhatikan agar tepat sasaran. Selain akibat limpahan air permukaan, banjir di bagian pesisir wilayah kabupaten Bengkalis juga disebabkan oleh air pasang laut yang sering disebut ”pasang keling”. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendetail untuk pembangunan infrastruktur

penanganan

masalah

banjir

seperti

penggunaan

tanggul

banjir,

pengerukan/normalisasi sungai melalui program pengendalian banjir.


IV-22


Pengendalian Abrasi Sebagian besar wilayah kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dan wilayah pesisir. Sebagai konsekwensinya sering terjadi abrasi wilayah pantai akibat gelombang laut, untuk itu diperlukan kebijakan dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Daerah yang mengalami abrasi dengan tingkat kerusakan tinggi terdapat di bagian utara dan timur pulau Bengkalis seperti desa Meskom, Muntai dan Teluk Pambang. Selain itu juga di daerah pesisir timur kecamatan Bukit Batu seperti di desa Sepahat dan Tenggayun. Di pulau Rupat juga mengalami abrasi yang kuat seperti di desa Kadur, Terkul dan kelurahan Batu Panjang. Laju abrasi pertahun mencapai 6 hingga 7 M. Daerah-daerah ini berhadapan dengan selat Malaka yang memiliki karakteristik arus gelombang laut yang kuat. Akibat dari abrasi di daerah tersebut sudah meresahkan masyarakat seperti hilangnya lahan perkebunan kelapa dan halaman rumah masyarakat. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan penahan abrasi seperti turap atau talud bronjong, pemecah gelombang dan rehabilitasi bangunan-bangunan penahan abrasi yang telah ada.

Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah Persoalan air bersih di Kabupaten Bengkalis merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan dengan baik. Hingga saat ini masyarakat secara umum lebih mengandalkan air bersih dari tadah hujan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; sulitnya mendapatkan sumber air baku yang memadai dan pengolahan sumber air baku yang ada secara ekonomis. PDAM kabupaten Bengkalis telah secara bertahap mengupayakan penyediaan pelayanan air bersih yang hingga saat ini masih belum direkomendasikan sebagai sumber air minum. Untuk itu peningkatan ketersediaan air bersih perlu dilaksanakan Program penyediaan dan pengelolaan air baku dan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum terutama untuk pulau Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan Rupat. Disamping air bersih, hal-hal yang menyangkut pengelolaan air limbah perlu diupayakan terutama untuk daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri, perumahan dan pariwisata. Hal ini dilaksanakan dengan program pengembangan pengelolaan air limbah secara baik agar tidak mengganggu lingkungan hidup.


IV-23


Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Wilayah Kabupaten Bengkalis yang secara geografis terpisah-pisah antara daratan dan pulau-pulau membuat masalah berkenaan dengan perhubungan menjadi krusial.

Sistem

perhubungan

yang

baik

menjamin

sinergi

dan

percepatan

pembangunan antara daerah kepulauan dan daratan Sumatera. Hingga saat ini terdapat beberapa sarana perhubungan yang telah terbangun, antara lain yang utama adalah penyeberangan ro-ro Sungai Pakning - Bengkalis dan penyeberangan ro-ro Dumai - Tanjung Kapal. Program-program penting dalam peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk Kabupaten Bengkalis antara lain; a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. • Studi tentang Pembangunan dermaga kontainer sebagai sarana pendukung daerah industri Buruk Bakul. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. •

Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Ro-Ro Sei. Pakning – Air Putih.

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. • Revitalisasi dan Pengelolaan Terminal AKAP di Duri (masih belum berfungsi). • Peningkatan fasilitas penyeberangan ro-ro Rupat – Dumai. e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Desa dan Antar Pedesaan Salah

satu

arah

pembangunan

kabupaten

Bengkalis

adalah

penguatan

pembangunan di tingkat pedesaan. Hal ini menjadi isu utama pembangunan karena terkait erat dengan program pengentasan kemiskinan di mana penduduk miskin banyak tinggal di pedesaan, sehingga peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur

di

desa

diharapkan

dapat

membantu

mempercepat

pengentasan

kemiskinan. Selain itu, produk-produk pertanian dan perkebunan berasal dari daerah pedesaan, karena itu peningkatan infrastruktur antar desa juga berarti peningkatan bagi produksi pertanian dan perkebunan. Pemerintah

kabupaten

Bengkalis

dalam

hal

ini

akan

melaksanakan

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa dan antar pedesaan.


IV-24


Mempersiapkan infrastruktur daerah cepat tumbuh dan strategis Pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis secara spasial dibagi kepada empat wilayah, yaitu pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak kecil sebagai pusat industri dan agroindustri, pulau Rupat sebagai pusat pariwisata dan agrobisnis serta Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai wilayah kota transit dan agroindustri. Empat wilayah ini memiliki daerah yang cepat tumbuh dan strategis sehingga memiliki persoalan tersendiri yang menyangkut kecepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur terutama untuk pelayanan kebutuhan jumlah penduduk yang relatif besar menjadi perhatian tersendiri. Kota Duri merupakan kawasan cepat tumbuh dan strategis yang mesti mendapat perhatian khusus. Persoalan yang mengemuka di kota ini antara lain adalah keberadaan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di kota Duri yang kurang representatif. Perlu dipikirkan untuk merevitalisasi pasar ini dan mencarikan alternatif lain untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pasar. Selain itu kondisi drainase perkotaan yang kurang baik sering menyebabkan banjir di tengah-tengah kota Duri. Akibatnya banyak kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat lainnya menjadi terhambat, sementara itu tingginya aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di kota Duri ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka penanganan sampah perkotaan menjadi masalah serius. Kesan kotor dan kumuh yang hinggap pada kota Duri selama ini harus bisa diubah dengan meningkatkan program pengelolaan kebersihan kota. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota adalah kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk mendukung kawasan Mandau dan Pinggir ini menjadi Sumatera Central Park. Kawasan cepat tumbuh dan strategis lainnya seperti daerah industri Buruk Bakul dan kawasan ekowisata di Pulau Rupat masih minim infrastruktur jalan, air bersih, dan energi listrik. Karena itu, penyediaan infrastruktur utama ini menjadi keharusan pada tahap awal pengembangan daerah-daerah tersebut.

Peningkatan pelayanan kelistrikan masyarakat Pelayanan

kelistrikan

di

kabupaten

Bengkalis

saat

ini

mayoritas

pada

lingkungan perkotaan dengan suplai yang masih belum mencukupi kebutuhan aktual. Suplai listrik Kabupaten Bengkalis saat ini sebagian dari PLN dan sebagian disediakan pemerintah daerah melalui BUMD dengan total suplai listrik saat ini sebesar 16.05 MW. Sedangkan perkiraan total kebutuhan listrik saat ini mencapai 38 MW. Untuk kota


IV-25


Duri dan Kecamatan Pinggir disuplai dari jaringan interkoneksi listrik dari pembangkit di Sumatera, sedangkan daerah lain khususnya di pedesaan, banyak disuplai oleh listrik

pedesaan

yang

operasionalnya

kurang

efisien.

Menurut

catatan

dinas

pertambangan dan energi kabupaten Bengkalis tahun 2010, sebanyak lebih kurang 26.000 keluarga (22.08% dari total jumlah keluarga belum menikmati layanan listrik). Disamping itu, antrian permohonan sambungan listrik mencapai lebih kurang 10.000 pelanggan. Dari data-data ini dapat dicermati bahwa kabupaten Bengkalis masih sangat kekurangan energi listrik. Untuk realisasi pelayanan masyarakat, suplai kelistrikan perlu ditingkatkan terlebih lagi untuk mendukung arah program-program strategis pemerintah hingga 2015 nantinya. Permasalahan kelistrikan di kabupaten Bengkalis adalah sangat kurangnya daya listrik akibat kurangnya pembangkit listrik. Sementara suplai dari interkoneksi sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, fokus peningkatan kelistrikan di kabupaten Bengkalis adalah pembangunan pembangkit listrik sebagai penghasil energi listrik. Selain itu, pembangunan jaringan tegangan menengah sebagai penghantar listrik ke wilayah yang membutuhkan listrik perlu dilanjutkan, terutama untuk wilayah yang belum memiliki jaringan. Dalam rangka penyediaan pelayanan listrik di Kabupaten Bengkalis diperlukan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan yang mencakup sub-sub program seperti:

•

Rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas pembangkit listrik yang ada;

•

Pembangunan Pembangkit Listrik di Duri 2 x 45 MW dan 2 x 40 MW di Pinggir;

•

Pembangunan pembangkit listrik di Buruk Bakul 2x30 MW;

•

Pengembangan jaringan interkoneksi bawah laut untuk sambungan dari daratan Sumatera ke Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis;

•

Pembangunan pembangkit listrik di Rupat 2x20 MW untuk pelayanan energi listrik pada kawasan pariwisata dan agribisnis Rupat;

•

Pembangunan pembangkit listrik 4 x 10 MW di Bengkalis untuk pelayanan Pusat Pendidikan Nasional dan Cyber City di Bengkalis;

•

Pengkajian dan pengembangan daerah percontohan energi alternatif (angin di Rupat, surya di Duri dan Bengkalis);


IV-26


Peningkatan Upaya Konservasi Sumber Daya Air Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Di kabupaten Bengkalis, lingkungan alam sebagian besar berkaitan dengan perairan atau sumber daya air. Permasalahan kelestarian sumber daya air yang memadai sebagai sumber air bersih atau sumber air untuk irigasi pertanian guna menunjang program pembangunan di bidang agroindustri merupakan persoalan penting sehingga program pembangunan ke arah upaya konservasi sumber daya air perlu ditetapkan. Selain itu, kondisi tanah di Kabupaten Bengkalis yang didominasi oleh tanah rawa dan gambut membutuhkan konservasi sumber daya air yang serius. Jika ini tidak dilakukan, maka kerawanan bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan gambut akan terus terjadi. Hal ini telah terbukti pada beberapa tahun belakangan ini, kebakaran lahan selalu terjadi ketika hujan tidak turun dalam jangka waktu yang cukup lama. Sifat alamiah tanah gambut yang selalu dalam keadaan basah harus terus dijaga melalui upaya konservasi sumber daya air sehingga keseimbangan alam tercapai dan tidak mengundang bencana yang lebih besar.

Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan Disamping kelestarian sumber daya air, upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara umum juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan gangguan pada kualitas kehidupan masyarakat. Isu lingkungan penting yang terjadi di Kabupaten Bengkalis khususnya di daerah cepat tumbuh adalah pengelolaan persampahan. Sebagai contoh, masalah sampah di kota Duri sempat menuai keresahan masyarakat dan perlu penanganan yang serius. Isu lingkungan lainnya juga sering menjadi perhatian dimasyarakat seperti pencemaran lingkungan, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun, polusi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, minimnya fasilitas taman kota yang memadai dan sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu direncanakan secara terpadu untuk menunjang program strategis pemerintah secara spasial serta meningkatkan kualitas

hidup

masyarakat.

Program-program

pengelolaan

dan

perlindungan

lingkungan hidup yang perlu diperhatikan untuk kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

b.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;


IV-27


d.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

e.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

f.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

g.

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan;

h.

Program Pengendalian Kebakaran Hutan;

i.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;

j.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

k.

Program Penataan Keindahan Kota

Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungannya Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus meningkat setiap tahunnya dengan angka pertumbuhan yang cenderung meningkat. Jumlah ini belum termasuk para pendatang yang menetap dalam waktu lama dan tidak tercatat pada data kependudukan Kabupaten Bengkalis seperti para pekerja industri dilingkungan perusahaan atau lainnya. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan lingkungan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan. Upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat erat kaitannya dengan program preventif kesehatan masyarakat. Penanganan kebersihan lingkungan adalah langkah awal yang sangat strategis untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Penanganan lingkungan perumahan yang sehat yang memiliki drainase yang baik, ketersediaan air bersih, penyaluran limbah domestik yang tertata, serta pengaturan lingkungan lainnya menjadi program strategis. Disamping itu, untuk beberapa perumahan dan lingkungan perumahan yang ada khususnya di desa-desa atau yang berdekatan dengan wilayah pesisir sering terancam bahaya bencana seperti banjir,

kebakaran hutan dan juga abrasi.

Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya-bahaya di lingkungan perumahan tersebut serta program perbaikan perumahan yang terkena bencana perlu dipersiapkan. Sebagai kelengkapan untuk lingkungan perumahan, pengembangan dan pengelolaan areal pemakaman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan perlu dipersiapkan dan diatur dengan baik.

Penataan dan Pengendalian tata ruang daerah Tata ruang daerah merupakan acuan untuk lokasi pelaksanaan pembangunan.


IV-28


Oleh karena itu ketepatan rasionalitas rencana tata ruang yang bersinergi dengan tata ruang wilayah di tingkat propinsi maupun nasional perlu diperhatikan. Beberapa program pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebelum ini sering terhambat karena berbenturan dengan peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan di tingkat nasional seperti wilayah hutan lindung, konservasi alam, bahkan wilayah HTI atau perkebunan. Untuk itu, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang perlu dikaji dengan lebih akurat untuk mendukung kelancaran program pembangunan selanjutnya. Disamping itu, permasalahan tapal batas juga menjadi isu yang berkembang saat ini, dimana kejelasan tapal batas antar kecamatan, kabupaten dan dengan wilayah HTI belum tuntas dan sering berujung pada konflik horizontal. Pengendalian wilayah perbatasan ini perlu dilaksanakan secara tuntas, dan pengembangan sistem informasi dan data mengenai tata ruang perlu dilakukan sehingga kasus-kasus yang muncul mengenai masalah tata ruang dapat diselesaikan secara cepat tanpa adanya konflik yang berkelanjutan.

Peningkatan pelayanan sistem administrasi pertanahan Untuk melaksanakan suatu pembangunan fisik, pemerintah terlebih dahulu melaksanakan proses pembebasan kepemilikan lahan atau tanah dari masyarakat. Proses pembebasan lahan ini sering kali menjadi penghambat kelancaran proses pembangunan. Kelemahan selama ini adalah tidak tersedianya data kepemilikan lahan yang jelas dan dibeberapa tempat terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, pengembangan sistem pendaftaran tanah, pengendalian dan penataan kepemilikan dan pemanfaatan lahan sangat diperlukan agar penyelesaian proses pembebasan lahan sebagai langkah awal proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa melalui proses hukum. Hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena status kepemilikan lahan menjadi lebih jelas dan kuat disisi hukum.

Peningkatan kualitas perencanaan daerah Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, diperlukan perencanaan yang detail dan matang. Sering kali terlihat dengan jelas pembangunan-pembangunan sebelum ini tidak tepat sasaran dan tanpa perencanaan yang

matang

sehingga

menyebabkan

pembangunan

yang

telah

dilaksanakan

terbengkalai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan, hal ini tentu menimbulkan kerugian dana yang tidak sedikit. Untuk pembangunan kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan perencanaan-perencanaan yang mendetail menjadi


IV-29


pilar utama agar arahan dan prioritas pembangunan menjadi akurat dan hasil dari program pembangunan sesuai dengan harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat kabupaten Bengkalis. Untuk hal ini, program-program yang berkaitan dengan perencanaan

pembangunan

kabupaten

Bengkalis

lima

tahun

ke

depan

perlu

dilaksanakan seperti: a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

b.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah; c.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

d.

Program Perencanaan Sosial Budaya;

e.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

f.

Program kerjasama pembangunan;

g.

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian T ing gi nya T ing kat Kem is kina n Di balik kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan besarnya APBD yang dimiliki Kabupaten

Bengkalis

ternyata

juga

menyimpan

kemiskinan

pada

masyarakatnya. Berdasarkan data tahun 2006, jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 89 ribu rumah tangga (sekitar 11,57%), menurun menjadi 80 ribu rumah tangga (10,69%) pada tahun 2007 dan di akhir tahun 2008 semakin rendah menjadi 69 ribu rumah tangga (8,94%). Keadaan di atas merupakan gambaran kemiskinan yang masih merupakan permasalahan pokok bagi daerah-daerah di Provinsi Riau yang kaya. Setelah terjadi pemisahan Kabupaten Meranti, jumlah rumah tangga miskin tahun 2009 menurun menjadi hanya 26.372 rumah tangga dan di tahun 2010

hanya

sebanyak

22.399

rumah

tangga

(4,48%

dari

total

Riau).

Penurunan tersebut sekitar 15,07% lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Riau turun dari 527.490 rumah tangga di tahun 2009 menjadi 500.260 rumah tangga pada tahun 2010 atau turun sekitar 5,16%.


IV-30


Kemandirian Keuangan Daerah Negara berkembang seperti Indonesia menganggap belanja pemerintah masih memiliki peran yang cukup besar pada pembangunan. Sesungguhnya, belanja pemerintah tidak saja dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan pemerintah,

namun

dapat

digunakan

untuk

memicu

kapasitas

inovatif

masyarakat terutama para pemasok kebutuhan pemerintah. Penerimaan keuangan terbesar Kabupaten Bengkalis tahun 2009 dari Sisa

Anggaran

Tahun

Lalu

mencapai

Rp.

1,818

triliun

(51,37%),

Dana

Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %), dan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%).

Hal ini menggambarkan

rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, karena masih menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama penerimaan. Dilihat dari struktur dana perimbangan Kabupaten

Bengkalis

tahun 2009, komponen

utamanya adalah bagi hasil bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA yang ada di Kabupaten Bengkalis, yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta produk olahannya yang mencapai 80.09%.

B e lum Op tima ln ya Ki ne rja BU MD Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Laksamana Jaya terus mendapat

suntikan

dana

APBD

Kabupaten

Bengkalis.

Namun

binvestasi

tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan laporan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2009, kontribusi BUMD hanya 5,15 persen terhadap penerimaan PAD. Suntikan dana dari APBD tidak banyak membantu kinerja BUMD, bahkan BUMD yang ada (PT Bumi Laksamana Jaya) menimbun kewajiban sebesar Rp. 20 milyar, termasuk denda pajak dan hutang

kepada

pihak

ketiga.

Beberapa

usaha

yang

di

percayakan

pengelolaannya kepada PT. BLJ juga tidak memberikan kontribusi maksimal.

Tingginya Pe ngan gg uran Penduduk tahun 2009 sebanyak 484.757 orang. Dari total pengangguran atau

pencari

sepanjang

kerja

tahun

(pencaker)

2009,

baru

sebanyak

sekitar

223.166

157.418

orang

orang

yang

yang

tercatat

mendapatkan

pekerjaan tetap.


IV-31


Lema hnya Kope rasi Dan UMKM Koperasi dan UMKM merupakan kelompok penghela potensial bagi Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu agenda penguatannya perlu mengacu kepada prinsip modernisasi, baik secara individual maupun secara kolektif berlandaskan rumpun usaha spesifik. Untuk lebih meningkatkan daya saing daerah,

pembangunan

usaha

yang

selama

ini

bersifat

sektoral,

perlu

disempurnakan dengan landasan (platform) pendekatan rumpun yang bersifat multi-pihak yang saling terhubung. Tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh

dan

mandiri:

dengan

meningkatkan

peran

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Lebih dari Rp 235 milyar dana yang disalurkan lewat dana bergulir bagi koperasi, hanya sekitar Rp.100 juta lebih yang kembali, atau 0,05 persen. Hal ini

menunjukkan

pendidikan

lemahnya

dengan

muatan

pengelolaan

dan

kewirausahaan

SDM

perlu

pengelola. diberikan

Untuk

dengan

itu, lebih

terorganisasi dan terarah. Kewirausahaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian.

4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 1.

Belum tercapainya ketuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun secara merata terutama di daerah sulit dan terpencil;

2.

Belum idealnya APK dan APM untuk kelompok umur 16 – 18 tahun terutama di daerah sulit dan terpencil;

3.

Masih rendahnya APK dan APM kelompok umur perguruan tinggi (19 – 23 tahun);

4.

Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan;

5.

Masih belum idealnya ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang perluasan akses pendidikan untuk semua jenjang;


IV-32


6.

Masih relatif rendahnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;

7.

Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar jenjang sekolah (TK

terhadap

SD/MI;

SD/MI

terhadap

SMP/MTs

dan

SMP/MTs

terhadap

SMA/SMK/MA; 8.

Masih relatif rendahnya angka pertisipasi sekolah;

Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan 1.

Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan;

2.

Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditentukan (S1);

3.

Masih besarnya persentase guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA;

4.

Masih belum meratanya distribusi guru antar daerah pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

5.

Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan angka putus sekolah (drop-out) di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit dan terpencil;

6.

Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam pembelajaran;

7.

Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh sertifikasi;

8.

Masih belum idealnya prolehan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;

9.

Masih belum terpetakannya standar kompetensi guru untuk semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan;

10. Masih relatif rendahnya persentase kesetersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan; 11. Masih rendahnya rasio buku dan siswa; 12. Masih rendahnya persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda; 13. Masih rendahnya angka lulusan SMK yang terserap oleh dunia kerja;

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik 1.

Belum dimanfaatkannya ICT dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian pelayanan;


IV-33


2.

Belum tersusunnya data-base pendidikan;

3.

Belum diimplimentasikannya Manajemen Berbasis Sekolah secara utuh di sekolah-sekolah;

4.

Belum terwujudnya good governance dan pelayaan prima dalam manajemen pendidikan;

5.

Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan;

6.

Belum tertatanya dengan baik manajemen aset pendidikan;

7.

Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi pendidikan;

8.

Rekrutmen dan penempatan tenaga/staf di lingkungan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada konsep “the right man in the right place”

4.5.5 Isu dan Masalah Birokrasi serta Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih Salah satu isu yang mengemuka dewasa ini adalah mengembangkan dan menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, yang dijalankan secara bijak, transparan dan bertanggungjawab (akuntabel). Bentuk dan model Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governance, masyarakat bangsa. Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Telah

disadari

bahwa

kebijakan

yang

kondusif

merupakan

prasyarat

berhasilnya agenda pembangunan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan di bidang ini, antara lain dapat dirasakan dengan masih terdapatnya regulasi yang menghambat, belum terdapat koherensi kebijakan pada tataran pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah sebagai kelompok yang diberi mandat dan perangkat kewenangan dapat lebih berperan untuk memacu kegiatan


IV-34


ekonomi dan inovasi dengan instrumen pengadaan pemerintah. Pemetaan sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan dengan

menerapkan sistem

informasi

kependudukan,

dengan segala atribut. Berdasarkan pemetaan potensi sumber daya manusia yang akurat ini diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang tepat. Agenda penting dalam tahap ini adalah pembangunan sistem informasi tata ruang untuk melengkapi sistem informasi kependudukan yang telah diuraikan di atas. Sistem informasi tersebut, merupakan bagian dari suatu sistem basis data pembangunan daerah yang dipelihara secara kontinyu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kemangkusan implementasi agenda ini membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah dan masyarakat membentuk lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang. Lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial merupakan sebagian dari lembaga-lembaga dimaksud. Interaksi lembaga pelayanan dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberi penekanan agar anggota masyarakat dapat mengaksesnya. Anggota masyarakat didorong untuk membentuk dan memperkuat kelompok minat dan atau profesi agar terjadi interaksi yang lebih terstruktur antarkelompok pelaku. Kondisi ini akan memacu tumbuhnya kapasitas inovatif yang menghasilkan nilai tambah.

4.5.6 Isu dan Masalah Implementasi Otonomi Desa Salah satu program strategis yang telah digulirkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau adalah pelaksanaan otonomi desa, pemerintah telah membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut antara lain pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa yang memuat aturan tentang implementasi otonomi desa. Kedua Undang-undang tersebut mengamanatkan perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada desa. Namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten

belum

mengimplementasi

kebijakan

otonomi

desa

secara maksimal, itu terlihat dari beberapa hal, seperti (1) belum adanya tata aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas implementasi kebijakan otonomi desa, (2) belum adanya pemberian sebahagian kewenangan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa, serta (3) hak-hak keuangan desa belum diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten,


IV-35


Ke depan dalam perencanaan pembangunan daerah, otonomi desa akan menjadi

perhatian

khusus

Pemerintah

Kabupaten

Bengkalis

dengan

memberikan hak-hak keuangan desa serta membagi kewenangan kepada desa.

4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Salah satu masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saat ini adalah keseimbangan alam dan ekosistem sebagai dampak dari pembangunan, Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dengan menggunakan lahan hutan akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya

kondisi

hutan

akibat

deforestasi

yang

meningkat

pesat

dan

memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian. Prinsip-prinsip penyusunan

kebijakan

pembangunan dan

program

berkelanjutan pembangunan

perlu

dipadukan

daerah

untuk

dengan menjamin

kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak. Program pembangunan bertujuan agar alam dengan sumber dayanya dapat terus menerus mampu mendukung kegiatan manusia di dalamnya. Oleh karena itu dalam pembangunan data base juga harus mengakomodasi kebutuhan akan sistem informasi sumber daya alam (SDA). Dengan sistem informasi ini maka kebijakan dan implementasi pendayagunaan SDA secara lestari dapat terwujud. Dalam Pengelolaan sumber daya air misalnya, pembangunan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah


IV-36


tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4.5.8 Isu dan Masalah Pangan, Air dan Energi Seiring

dengan

peningkatan

jumlah

penduduk

yang

relatif

pesat

menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu. praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan. Oleh karena itu upaya meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama masyarakat perlu dilakukan. Selain itu pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan mengutamakan peran masyarakat petani melalui dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan

sesuai

prinsip-prinsip

pengelolaan

sumber

daya

air

terpadu

(integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Akses terhadap air minum yang juga menyangkut masalah lingkungan termasuk dalam agenda prioritas tahap ini.


IV-37


Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Hal ini perlu didukung kebijakan pengendalian penggunaan lahan. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan stabilitas

ketahanan

pemanfaatan

dan

sehingga

pengelolaan

pengusahaannya

harus

energi

yang

meliputi

penyediaan,

dilaksanakan

secara

berkeadilan,

berkelanjutan, optimal dan terpadu. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan

energi

adalah

mengurangi

ketergantungan

terhadap

minyak

dan

meningkatkan energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal). energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Masyarakat mulai mengambil peran dalam lingkungan dan inisiasi pemanfaatan energi terbarukan, antara lain melalui kajian pemanfaatan bio-energi, panas bumi, dan tenaga surya untuk kelistrikan sebagai upaya mengatasi kelangkaan ketersediaan energi.


IV-38


BA B V V VIIS SII,, M MIIS SII,, T TU UJJU UA AN ND DA AN NS SA AS SA AR RA AN N 5.1. VISI Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedua 2 01 0

- 2015 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dirumuskan sebagai berikut:

”TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG UNGGUL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERTAQWA DENGAN MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI SALAH SATU DAERAH OTONOM TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2015”

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Masyarakat dan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah seluruh lapisan masyarakat dan

Pemerintah

Kabupaten

Bengkalis

yang

berada

di

wilayah

Kabupaten

Bengkalis; 2. Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang unggul, ditandai dengan tingginya derajat pendidikan

masyarakat,

tingkat

kesehatan

masyarakat

yang

prima

serta

masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi. 3. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita, Angka Kemiskinan, Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Crime Index. 4. Kabupaten Bengkalis yang mandiri ditandai dengan peningkatan kapasitas penalaran

dan

fisik

manusia

yang

diukur

berdasarkan

perubahan

Indeks

Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup; Tingkat Pendidikan

Penduduk,

Tingkat

Partisipasi

Sekolah,

Daya

Serap

Lembaga

Pendidikan Formal, Usia Harapan Hidup Penduduk, Lama Hari Sakit Penduduk, Status Gizi Balita, Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk, serta tingkat ketersediaan infrastruktur. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V-1


5. Bertaqwa, Kabupaten Bengkalis yang religius ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek batiniah dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan

daerah

dan

semakin

mantapnya

keimanan

dan

ketaqwaan

masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kejahatan pada masyarakat

dalam

berbagai

bentuk,

terciptanya

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat, dan terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat;

5.2. MISI Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan. 2. Menanggulangi

kemiskinan

dan

memberdayakan

ekonomi

kerakyatan,

perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan. 3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. 4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan. 5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V-2


5.3.

TUJUAN DAN SASARAN

5.5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Pembangunan

Sektor

Pendidikan,

Kesehatan,

Kependudukan

Dan

Ketenagakerjaan. Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

NO

TUJUAN / SASARAN

I.1

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

1.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

4.

-

5. 6. 7.

8.

-

9. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SATUAN

Angka melek huruf

%

Angka partisipasi kasar TK/PAUD SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PLB Angka partisipasi murni TK/PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PLB Angka partisipasi sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

%

%

%

Angka

Angka

Angka

% % V-3


NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA 10.

15. 16. 17.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

11. 12. 13.

14.

-

SATUAN % % %

%

% % % %

2.

Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah %

3.

Tumbuhnya minat baca masyarakat

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah Jumlah Jumlah % Jumlah

I.2.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4.

Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Dokter umum Dokter spesialis Dokter gigi Rasio tenaga medis per satuan penduduk Bidan Perawat Apotoker Ahli gizi

Angka Tahun % Angka Angka Angka

8. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka V-4


NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA -

SATUAN

Kesmas Sanitarian

Angka Angka

5.

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

1. 2. 3. 4.

Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Angka % % Angka

6.

Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaa n gender, perempuan dan anak

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

% % Angka % % %

7.

Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

1. 2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% %

%

8. 9. 10.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan

7.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

3. 4. 5. 6.

7.

I.3.

Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

8.

Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah


% % % %

% % %

% % % Jumlah % Ada/Tdk Ada Sudah / Belum

V-5


NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

I.4.

Menurunkan angka pengangguran

9.

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

1. 2. 3.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio lulusan S1/S2/S3

10.

Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

1. 2. 3.

Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka

% % %

4. 5.

Rasio ketergantungan Rasio daya serap tenaga kerja

% %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah klub olah raga Jumlah gedung olah raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

I.5.

Membentuk generasi muda yang berkualitas

11.

Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

5.5.2 Tujuan

dan

Sasaran

Misi

II

:

Menanggulangi

Angka % %

Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

Kemiskinan

Dan

Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan Serta Kelompok Masyarakat Minoritas Dan Terpinggirkan.

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Misi II NO

TUJUAN / SASARAN

II. 1.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.

Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

1.


Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

SATUAN

% V-6


NO

TUJUAN / SASARAN pendapatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) LPM Berprestasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Posyandu aktif Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kemiskinan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

II.2.

Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan

3.

Meningkatnya kunjungan wisatawan

SATUAN

1.

% % % % % % % Angka Jumlah

2. 3.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.

Kunjungan wisata

Angka

% %

5.5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III : Mengembangkan Perekonomian Daerah Dan Masyarakat Serta Meningkatkan Investasi Dan UMKM Dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Yang Terbarukan.

Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III NO

TUJUAN / SASARAN

III.1

Mengembangkan perekonomian daerah

1.

Meningkatnya ketahanan pangan

INDIKATOR KINERJA

Satuan

1.

Regulasi ketahanan pangan

%

2. 3. 4. 5.

Ketersediaan pangan utama Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani

% % % %


V-7


NO

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Nilai tukar petani

Satuan % % % % % %

Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan

1. 2. 3. 4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

3.

Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

1. 2. 3. 4.

Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil

III.2

Meningkatkan nilai investasi daerah

4.

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Angka

2. 3.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Lama proses perizinan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Angka %

2.

4. 5. 5.

6.

Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah

1. 2. 3. 4.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin

Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran

1. 2. 3.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal


% % % % % Unit Unit %

Hari Angka % % % %

V-8


5.5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur Daerah Antara Lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik,

Pengelolaan

Sumber

Daya

Air,

Pengelolaan

Lingkungan,

Penataan Ruang Dan Perumahan.

Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV NO

TUJUAN / SASARAN

IV.1

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan

1.

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

INDIKATOR KINERJA

1. 2. 3.

4. 2.

Meningkatnya kualitas jaringan pengairan

1. 2. 3.

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

IV.2

Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar

4.

5.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

% KM

Rasio Jaringan Irigasi Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

% %

1. 2. 3. 4.

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pemasangan rambu-rambu

Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

1. 2.

Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Meningkatnya fasilitas permukiman

1. 2. 3. 4. 5.

Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga ber-Sanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk


SATUAN

% %

% Angka Angka Angka %

% %

% % % Angka Angka

V-9


NO

6.

TUJUAN / SASARAN Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

INDIKATOR KINERJA 1. 2. 3. 4.

Rumah layak huni

5.

Rasio permukiman layak huni Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Angka

Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas permukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Penegakkan hukum lingkungan

% % % %

6. IV.3

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

7.

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IV.4

Meningkatkan penataan ruang

8.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

SATUAN

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Lingkungan pemukiman kumuh Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Persentase penduduk yang memiliki lahan Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan

% % % Angka

% % % %

% % % % % % % % % % % % %

V-10


5.5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V : Mengimplementasikan Desentralisasi Politik,

Keuangan

Dan

Administrasi

Dalam

Sistem

Pemerintahan

Daerah Serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Tabel 5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V NO

TUJUAN / SASARAN

V.1

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

V.2

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

2.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

INDIKATOR KINERJA

1.

SATUAN

2. 3.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Jumlah CPNS gol. I dan II yang mengikuti LPJ *

Ada / Tidak Angka Angka

4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah CPNS gol. III yang mengikuti LPJ * Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim IV * Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim III * Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim II * Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional *

Angka Angka Angka Angka Angka

1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada / Tidak Ada / Tidak

3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada / Tidak

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Pertumbuhan PDRB Laju inflasi PDRB per kapita Pertumbuhan ekonomi Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

% % % Rupiah %

2.


%

V-11


NO

TUJUAN / SASARAN

3.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

V.3

Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi

4.

Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

V.5

Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah

5.

Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

V.6

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1. 2.

Jumlah temuan dalam pemerikasaan Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

Angka Angka

1. 2.

Sistim Informasi Manajemen Pemda Buku ”kabupaten dalam angka”

3.

Buku ”PDRB kabupaten”

4. 5.

Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal

6.

Web site milik pemerintah daerah

Jumlah Ada / Tidak Ada / Tidak Angka Angka Ada / Tidak

1. 2. 3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Angka Angka Angka

1. 2. 3.

Penegakkan Perda Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

4. 5.

Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Angka kriminalitas yang tertangani

6. 7.


% Angka Angka Kali / 24 Jam % % % V-12


NO

TUJUAN / SASARAN

V.7

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

7.

Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

V.8

Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum

8.

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1. 2. 3. 4.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Angka % %

1. 2. 3. 4.

Jumlah LSM Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah demo

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah


%

V-13


BAB VI S ST TR RA AT TE EG GII D DA AN NK KE EB BIIJJA AK KA AN N

6.1.

GRAND STRATEGI Sebagai upaya untuk lebih memberikan pedoman bagi fokus-fokus prioritas dalam melaksanakan misi guna mencapai visi telah ditetapkan grand strategy yang menyajikan program dan kegiatan yang dianggap merupakan program dan kegiatan prioritas. Grand strategy ini terdiri dari grand strategy pengembangan empat kawasan dan enam jaminan.

6.1.1.

Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan Guna

mendukung

pencapaian

kelima

misi

disiapkan

grand

strategy

pengembangan empat kawasan yang terdiri dari : 1.

Kawasan Pusat Pendidikan dan Agribisnis di Pulau Bengkalis;

2.

Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;

3.

Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Pulau Rupat;

4.

Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Adapun strategi dan kebijakan terhadap pengembangan empat kawasan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini : Tabel 6.1 Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan

NO.

KAWASAN / TUJUAN / SASARAN

STRATEGI

I.

KAWASAN I PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS

I.1

TUJUAN

KEBIJAKAN

Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.


VI-1


NO. I.2 I.2.1

KAWASAN / TUJUAN / SASARAN SASARAN Terwujudnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.

STRATEGI

1.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

KEBIJAKAN

1.

2.

2.

Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis

II.

KAWASAN II PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL

II.1

TUJUAN

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

3.

Pengembangan kawasan pertanian holtikultura

4. 5.

Pengembangan usaha perikanan Pengembangan akses permodalan

1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.

2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.

3.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri.

Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis

II.2

SASARAN

II.2.1

Terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.


1.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

VI-2


NO.


STRATEGI

III

KAWASAN III PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT

III.1

TUJUAN Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis

III.2

SASARAN

III.2.1

Terwujudnya Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.

1.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

IV.

KAWASAN IV KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR

IV.1

TUJUAN

KEBIJAKAN

1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.

2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis IV.2 IV.2.1

SASARAN Terwujudnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.


1.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.

VI-3


6.1.2.

Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat Selain grand strategi pengembangan kawasan juga ditetapkan enam jaminan kepada masyarakat sebagai berikut : 1.

Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

2.

Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;

3.

Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;

4.

Jaminan akses infrastruktur dasar;

5.

Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;

6.

Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Adapun strategi dan kebijakan terhadap enam jaminan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini : Tabel 6.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat

No. I

Jaminan / Tujuan / Sasaran

Strategi

Kebijakan

Jaminan I : Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan

I.1

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

I.2

Sasaran :

I.2.1

Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

1.

2.


Peningkatan Kemampuan Berusaha Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1.

Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

2.

Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

3.

Redistribusi Asset Produktif

4. 5.

Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni

VI-4


No. II.


Strategi

Kebijakan

Jaminan II : Jaminan pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru

II.1

Tujuan : Memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang berkualitas

II.2

Sasaran :

II.2.1

Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan

1.

Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru

1.

Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.

II.2.2

Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah

2.

Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan

2.

Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

3.

Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin

Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru

3.

4.

Mengembangkan kemampuan guru

5.

Memberikan insentif/tambah penghasilan

1.

Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

2.

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedic

3.

Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

4.

Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

II.2.2

III

Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Jaminan III : Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera

III.1

Tujuan : Memberikan jaminan kesehatan menuju keluarga sejahtera

III.2

Sasaran :

III.2.1

Tersedianya Layanan Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera

1.

2.


Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Layanan Kesehatan

Pemerataan Layanan Kesehatan

VI-5


No. IV


Strategi

Kebijakan

Jaminan IV : Jaminan akses infrastruktur dasar

IV.1

Tujuan : Menjamin tersedianya infrastruktur dasar bagi percepatan pembangunan kawasan

IV.2

Sasaran :

IV.2.1

Terpenuhinya akses koneksitas inter dan antar kawasan

V.

1.

Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan

1.

Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar

2.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan

2.

Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan

3.

Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan

3.

Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara

4.

Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

1.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN Peningkatan kapasitas kelembagaan desa

Jaminan V : Jaminan pelayanan publik, birokrasi dan kelembagaan daerah

V.1

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan

V.2 V.2.1

VI

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.

Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Profesional

2.

Jaminan VI : Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah

VI.1

Tujuan : Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah

VI.2 VI.2.1

Sasaran : Terarahnya Pembangunan sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah


1.

Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif

1.

Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

VI-6



No.

Strategi

2.

6.2

Kebijakan

Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan

2.

Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

3.

Pemanfaatan dokumen perencanaan untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah

4.

Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara umum upaya pencapaian visi kemudian dijabarkan secara lebih global dan sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap misi sebagai berikut :

1. Misi I:

Meningkatkan

Pembangunan

Kualitas

Sektor

Sumber

Pendidikan,

Daya

Kesehatan,

Manusia

terutama

Kependudukan

dan

Ketenagakerjaan. Tabel 6.3 Strategi dan Kebijakan Misi I SASARAN 1.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

STRATEGI 1.1

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

KEBIJAKAN 1.1.1

Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

1.1.2

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

1.1.3

2.

3.

Meningkatnya pemahaman akan nilainilai budaya dan kearifan lokal Tumbuhnya minat baca masyarakat


2.1

3.1

Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Pembinaan perpustakaan dan kearsipan

2.1.1

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal

3.1.1

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat

3.1.2

Meningkatkan fasilitas pustaka dan

VI-7


SASARAN

4.

Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

STRATEGI

4.1

Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

KEBIJAKAN

4.1.1

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

5.1

6.

Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

6.1

7.

7.1

8.

Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

8.1

9.

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

9.1

Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana Peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

5.1.1

kearsipan Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana parsarana kesehatan Memperbaiki status gizi masyarakat Mengendalikan penyakit menular dan penyakit yang bersumber binatang Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB

6.1.1

Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

7.1.1

Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

7.1.2 8.1.1

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

9.1.1

Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja

9.1.2

Melakukan pelatihan dan worskhop ketrampilan teknis

10 .

Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

10.1

Peningkatan kesempatan kerja

10.1.1

Melakukan perluasan lapangan usaha

11 .

Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

11.1

Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat

11.1.1

Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga

11.1.2

Meningkatkan peran pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba


VI-8


2. Misi II: Menanggulangi Kerakyatan,

Kemiskinan

Perekonomian

dan

Perdesaan

Memberdayakan

serta

Kelompok

Ekonomi

Masyarakat

Minoritas dan Terpinggirkan. Tabel 6.4 Strategi dan Kebijakan Misi II

SASARAN 1.

2.

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

STRATEGI 1.1

2.1

KEBIJAKAN

Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.1.1

Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan

1.1.2

Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial

2.1.1

2.1.2

3.

Meningkatnya kunjungan wisatawan

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi

2.2

Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi

2.2.1

3.1

Peningkatan kenyamanan lingkungan wisata

3.1.1

Mengembangkan infrastruktur pariwisata

3.2

Meningkatnya pemasaran bagi produk lokal

3.2.1

Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah pariwisata

3. Misi III: Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan. Tabel 6.5 Strategi dan Kebijakan Misi III SASARAN 1.

Meningkatnya ketahanan pangan


STRATEGI 1.1

Peningkatan produksi pertanian dan peternakan

KEBIJAKAN 1.1.1

Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan

VI-9


SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.1.2

2.

3.

Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan

Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

1.2

Peningkatan produksi perikanan

2.1

Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan

3.1

Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM

1.1.1 1.1.2 2.1.1

2.1.2

Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan

3.1.1

Meningkatkan iklim usaha yang kondusif

3.1.2

Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

3.1.3 4.

5.

6.

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah

Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran


Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir Meningkatkan Produktifitas Perikanan Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

4.1

Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah

4.1.1

4.2

Peningkatan kerjasama promosi dan investasi Pengembangan kawasan industri

4.2.1

Meningkatkan kerjasama promosi dengan berbagai pihak

5.1.1

Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri

5.1.2

5.1

6.1

Pengembangan kerjasama perdagangan

6.1.1

Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri

6.2

Memperluas pasar bagi produk daerah

6.2.1

Meningkatkan mutu produk daerah

VI-10


4. Misi IV: Meningkatkan Prasarana Sumber

Jalan,

Daya

Infrastruktur

Jembatan,

Air,

Daerah

Pelabuhan,

Pengelolaan

antara

Energi

Lingkungan,

lain

Peningkatan

Listrik,

Pengelolaan

Penataan

Ruang

dan

Perumahan. Tabel 6.6 Strategi dan Kebijakan Misi IV

SASARAN

STRATEGI

1.

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

1.1

2.

Meningkatnya kualitas jaringan pengairan

2.1

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

3.1

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan pengairan

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

KEBIJAKAN 1.1.1

Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan

2.1.1

Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan

2.1.2

Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

3.1.1

3.1.2 4.

Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

4.1

5.

Meningkatnya fasilitas permukiman

5.1

6.

7.

Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

6.1

7.1

Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan

Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

4.1.1

5.1.1

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

5.1.2

Meningkatkan ketersediaan areal pemakaman

6.1.1

Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

6.1.2

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan

7.1.1

7.1.2


Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

VI-11


SASARAN

8.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

STRATEGI

8.1

KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

5. Misi V: Mengimplementasikan

7.1.3

Penyajian informasi lingkungan hidup strategis

7.1.4

Meningkatkan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup

8.1.1

Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis

8.1.2

Menyelesaikan persoalan pertanahan

Desentralisasi

Politik,

Keuangan,

dan

Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance). Tabel 6.7 Strategi dan Kebijakan Misi V

SASARAN 1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah


STRATEGI 1.1

Penataan birokrasi dan pelayanan publik

KEBIJAKAN 1.1.1

Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal

1.1.2.

Melaksanakan transparansi pelayanan publik Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

1.2

Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah

1.2.1

1.3

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1.3.1

Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

VI-12


SASARAN 2.

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2.1

Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

2.1.1

Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD

3.1

Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan

3.1.1

Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan

4.

Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

4.1

Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

4.1.1

Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

5.

Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1

5.1.1

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

5.2.1

Mengembangkan jaringan dan sistem keuangan terpadu

6.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6.1

6.1.1

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

7.

Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

7.1

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan pencegahan dan penanggulangan korban bencana yang terstruktur dan tanggap

7.1.1

Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana

7.1.2

Meningkatkan daya dukung penanganan bencana

8.1.1

Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat

3.

8.

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM


5.2

8.1

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM

VI-13


BAB VII K KE EB BIIJJA AK KA AN NU UM MU UM MD DA AN NP PR RO OG GR RA AM M P H PE EM MB BA UN AN NA NG AN GU ND DA AE ER RA AH Sebagai penjabaran dari visi,misi, sasaran dan strategi dalam menjawab isu strategis dan permasalah pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015, telah ditetapkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah berupa 5 misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan pada masyarakat yang dapat dijabarkan kedalam matrik sebagai berikut :

7.1.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT MISI

7.1.1 Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi I adalah sebagai berikut : Tabel 7.1 Kebijakan dan Program Misi I Kebijakan 1.

2.

3.

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas

SKPD

Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

1.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun

DISDIKNAS

2.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

DISDIKNAS

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa

3.

Program Pendidikan Nonformal

DISDIKNAS

4.

Program Pendidikan Luar Biasa

DISDIKNAS

Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

DISDIKNAS

6.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DISDIKNAS

VII-1


Kebijakan


SKPD

4.


7. 8. 9.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*]

DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA SETDA

5.

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat

10.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

BPUAD

6.

Meningkatkan fasilitas pustaka dan kearsipan

11.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

BPUAD

12. 13. 14.

BPUAD BPUAD BPUAD

7.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

15. 16. 17. 18.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

DISKES, RSUD DISKES, RSUD DISKES DISKES

8.

Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat

19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

DISKES

20. 21. 22. 23. 24.

9.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana parsarana kesehatan

25.

11.

DISKES

DISKES

28.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

DISKES

29.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

DISKES

27.

Memperbaiki status gizi masyarakat Mengendalikan penyakit menular dan penyakit yang bersumber binatang

BPP dan KB

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

26.

10.

DISKES DISKES, RSUD BPP dan KB


RSUD

RSUD

VII-2


Kebijakan


SKPD

12.

Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB

30. 31. 32. 33.

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB

13.

Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

34.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BPP dan KB

14.

Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

36.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

RSUD

15.

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia

37.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

DISKES

16.

Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

40.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

DISDUKCAPIL

17.

Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja

41.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

DISNAKERTRAN

18.

Melakukan pelatihan dan worskhop ketrampilan teknis

42.

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

DISNAKERTRAN

19.

Melakukan perluasan lapangan usaha

43. 44.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

DISNAKERTRAN DISBUDPARPORA

20.

Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga

45.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

DISBUDPARPORA

35.

38. 39.

46.

Jumlah Kebijakan

:

20

Jumlah Program

:

46

Jumlah SKPD

:

10 SKPD


BPP dan KB

DISKES DISKES

DISBUDPARPORA, CIPTAKARYA

VII-3


7.1.2 Misi II : Menanggulangi Kemiskinan dan memberdayakan ekonomi Kerakyatan,Perekonomian

Perdesaan

Serta

kelompok

masyarakat

Minoritas dan terpinggirkan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi II adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2 Kebijakan dan Program Misi II Kebijakan 1.

2.

3.

Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]

BPMPD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPD

BPMPD, CIPTA KARYA

BPMPD

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

DINSOS DINSOS, SETDA

DINSOS, SETDA

12.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Penanggulangan Kemiskinan [*]

BPMPD

7. 4.

SKPD

8.

9. 10. 11.

DINSOS

DINSOS DINSOS DINSOS

5.

Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi

13.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

DISNAKERTRAN

6.


14.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

DISBUDPARPORA

7.

Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah

15.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

DISBUDPARPORA


VII-4


Kebijakan pariwisata

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 16.

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah Kebijakan

:

7

Jumlah Program

:

16

Jumlah SKPD

:

6 SKPD

SKPD DISBUDPARPORA

7.1.3 Misi III : Mengembangkan Perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan masyarakat investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi III adalah sebagai berikut : Tabel 7.3 Kebijakan dan Program Misi III KEBIJAKAN 1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2.

3.

SKPD


Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/petern akan

8.

Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir

10.

9.

11.

12.

13.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

BKPPP, DISTANAK, DISBUNHUT DISTANAK, DISBUNHUT DISTANAK, BKPPP, DISBUNHUT DISTANAK, DISBUNHUT DISTANAK DISTANAK DISTANAK

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

BKPPP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

DISKANLUT


DISBUNHUT

DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT VII-5


KEBIJAKAN

14. 15.

4.

Meningkatkan Produktifitas Perikanan

16. 17. 18. 19. 20. 21.

5.

Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

SKPD


22. 23. 24.

Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Pengembangan kawasan Minapolitan [*]

DISKANLUT DISKANLUT

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*] Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

BKPPP, DISKANLUT DISKANLUT BKPPP, DISKANLUT

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan

DISBUNHUT

BKPPP, DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT DISBUNHUT DISBUNHUT DISBUNHUT

Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan

25.

7.

Meningkatkan iklim usaha yang kondusif

29.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

DISKOPUMKM

8.

Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat

30.

Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

DISKOPUMKM

Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

32.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

DISKOPUMKM

10.

Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

34.

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

BPPT

11.

Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri

35.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Program Penataan Struktur Industri. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

DISPERINDAG

6.

9.

26. 27. 28.

31.

33.

36. 37.


DISBUNHUT DISBUNHUT DISBUNHUT

DINAS PASAR

DISKOPUMKM

DISPERINDAG DISPERINDAG

VII-6


KEBIJAKAN

SKPD

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 38.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

DISPERINDAG

39.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

DISPERINDAG

43.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

DISPERINDAG

Jumlah Kebijakan

:

14

Jumlah Program

:

43

Jumlah SKPD

:

8 SKPD

12. 13.

Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri

40. 41. 42.

14.

Meningkatkan mutu produk daerah

DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG

7.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber

daya

air,

pengelolaan

lingkungan,

penata

ruang

dan

perumahan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi IV adalah sebagai berikut : Tabel 7.4 Kebijakan dan Program Misi IV KEBIJAKAN 1.


Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan


SKPD BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA

VII-7


KEBIJAKAN

SKPD


2.


7.

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

BINAMARGA

3.

Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir

8.

Program Pengendalian banjir

BINAMARGA

4.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

9.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

DISHUBKOMINFO

10. 11.

DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO

5.

Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan

12. 13.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


6.

Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

14.

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN

7.

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

15.

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

CIPTAKARYA

16.

CIPTAKARYA

9.

Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

17.

Program Pengembangan Perumahan

CIPTAKARYA

10.

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan

18.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

CIPTAKARYA

11.

Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan

19.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

DINAS PASAR

12.

Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

20.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian kebakaran hutan

DISTAMBEN

21. 22.


BLH BLH VII-8


KEBIJAKAN

SKPD


14.

Penyajian informasi lingkungan hidup strategis

23.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BLH

15.

Meningkatkan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup

24.

DINAS PASAR

25.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis

27.

16.

26.

28. 29. 30. 31. 32.

17.

Menyelesaikan persoalan pertanahan

33. 34.

35. 36.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penataan Keindahan Kota [*] Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Jumlah Kebijakan

:

17

Jumlah Program

:

36

Jumlah SKPD

:

11 SKPD

BLH BLH BAPPEDA, CIPTA KARYA BAPPEDA CIPTAKARYA CIPTAKARYA, SETDA SETDA DINAS PASAR SETDA DISDIK, DISBUDPARPORA, DINAS PASAR, DISPENDA, BM, CK SETDA, DISTANNAK SETDA

7.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi V adalah sebagai berikut :


VII-9


Tabel 7.5 Kebijakan dan Program Misi V KEBIJAKAN 1.

Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 1. 2.

2.

Melaksanakan transparansi pelayanan publik

3. 4. 5. 6. 7.

3.

Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Program Penataan Peraturan Perundangundangan. Program Penataan daerah otonomi baru. Program pendidikan kedinasan. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

SKPD SETDA SETDA SETDA SETDA BANDIKLAT, BKD BPMPD SETDA

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SEMUA SKPD SEMUA SKPD

11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS.

SEMUA SKPD

4.


12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


5.

Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 20. Program Kerjasama Pembangunan 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

BAPPEDA BAPPEDA

22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan. 24. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 25. Program Pengembangan data/informasi 26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 27.. Program kerjasama informasi dengan mass media

INSPEKTORAT

6.

7.

Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan

Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

8. 9.


SEMUA SKPD

BAPPEDA, SETDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA, CKTR BAPPEDA DISTAMBEN

SETDA INSPEKTORAT, SETDA BAPPEDA BAPPEDA SETDA VII-10


KEBIJAKAN


SKPD

28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 29. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 30. Program Penelitian dan Pengembangan [*]

SETDA, DISHUB SETDA BALITBANGSTAT

8.

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]

DISPENDA

9.


32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

DISPENDA, SETDA

10. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

KESBANGPOLINMAS

11. Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana

37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan KESBANGPOLINMAS Korban Bencana Alam.

12. Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat

38. Program Pendidikan Politik Masyarakat. 39. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Jumlah Kebijakan

:

12

Jumlah Program

:

39

Jumlah SKPD

:

SEMUA SKPD (42)

7.2

KEBIJAKAN

DAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA SATPOL PP SATPOL PP

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP

DAERAH

DALAM

PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN. 7.2.1 Kawasan I : Pusat Pendidikan Dan Agrobisnis Di Pulau Bengkalis

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan I adalah sebagai berikut :


VII-11


Tabel 7.6 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I

KEBIJAKAN 1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

PROGRAM 1.

Program perencanaan sosial budaya

BAPPEDA

2.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program penelitian dan pengembangan *

BAPPEDA

Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Program pengeloaan kekayaan budaya Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program manajemen pelayanan pendidikan Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan

DISDIK

3.

2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3.

Pengembangan kawasan pertanian holtikultura

SKPD

14.

15.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


BALITBANGSTAT

DISBUDPARPORA PDE / DISHUBKOMINFO DISDIK CIPTAKARYA DISTAMBEN BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA, CIPTAKARYA BLH, DISBUNHUT DISHUBKOMINFO

DISTANAK

DISTANAK

VII-12


KEBIJAKAN 4.

Pengembangan usaha perikanan

PROGRAM Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan budidaya perikanan

DISKANLUT

18.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

DISKANLUT

: : :

5 18 11 SKPD

16. 17.

5.

Pengembangan akses permodalan

Jumlah Kebijakan Jumlah Program Jumlah SKPD

SKPD

DISKANLUT

7.2.2 Kawasan II : Pusat Industri, Pelabuhan Dan Agrobisnis Di Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Siak Kecil Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan II adalah sebagai berikut : Tabel 7.7 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II

KEBIJAKAN

PROGRAM

1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.

1.

2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.

2.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program pembinaan dan pengembangan bidang


SKPD BAPPEDA, CIPTAKARYA, BLH

DISPERINDAG

BINAMARGA BLH, DISBUNHUT CIPTAKARYA DISTAMBEN VII-13


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

ketenagalistrikan

3.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri

7.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DISTANAK

8.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

DISBUNHUT

9.


: : :

BLH

3 9 8 SKPD

7.2.3 Kawasan III : Pusat Pariwisata Dan Agrobisnis Di Pulau Rupat Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan III adalah sebagai berikut :

Tabel 7.8 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III

KEBIJAKAN 1.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

PROGRAM 1. 2. 3.

4. 5.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Penelitian dan Pengembangan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


SKPD BAPPEDA DISBUDPARPORA BLH

BALITBANGSTAT DISTAMBEN

VII-14


KEBIJAKAN 2.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

PROGRAM 6. 7. 8. 9. 10.


: : :

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

SKPD BINAMARGA DISHUBKOMINFO BLH DISTAMBEN CIPTAKARYA

2 10 8 SKPD

7.2.4 Kawasan IV : Kota Transit Dan Petropolis Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Pinggir Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan IV adalah sebagai berikut : Tabel 7.9 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV

KEBIJAKAN 1.

2.

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

PROGRAM 1. 2.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

SKPD BAPPEDA DISBUDPARPORA

3.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

DISBUDPARPORA

4.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

BINA MARGA

5.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pengendalian

BINAMARGA, CIPTAKARYA

5.


BLH VII-15


KEBIJAKAN

PROGRAM kebakaran hutan Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

6. 7. 8. 9.


7.3

: : :

KEBIJAKAN

DAN

SKPD BINAMARGA DISTAMBEN CIPTAKARYA DISBUDPARPORA RSUD MANDAU

2 9 7 SKPD

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH

DALAM

PENGEMBANGAN ENAM JAMINAN PADA MASYARAKAT. 7.3.1 Jaminan

I

:

Jaminan

Berusaha

Masyarakat

Dan

Pengentasan

Kemiskinan. Kebijakan

dan

program

dalam

rangka pengembangan

jaminan

I

pada

masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut; Tabel 7.10 Kebijakan dan Program Jaminan I

KEBIJAKAN 1.

Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

PROGRAM

SKPD

1.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD

2.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

BPMPD


VII-16


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

2.

Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

3.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

BAG. PERTANAHAN SETDA

3.

Redistribusi Asset Produktif

4.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

BAG. PERTANAHAN SETDA

4.

Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin

5.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

BAG. EKONOMI SETDA, DINSOS

5.

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni

6.

Program Pengembangan Perumahan

CIPTA KARYA

: : :

5 6 5 SKPD


7.3.2 Jaminan II : Jaminan Pendidikan, Kualitas Dan Kesejahteraan Guru.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan II pada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 7.11 Kebijakan dan Program Jaminan II

KEBIJAKAN 1.

Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.

PROGRAM 1. 2. 3.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


SKPD DISDIK DISDIK DISDIK

VII-17


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

2.

Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

4.


DISDIK

3.

Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin

5.

Program pemberian beasiswa

DISDIK

4.

Mengembangkan kemampuan guru

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DISDIK

5.

Memberikan insentif/tambah penghasilan

7.

Program peningkatan kesejahteraan guru

DISDIK

: : :

5 7 1 SKPD


7.3.3 Jaminan III : Jaminan Kesehatan Dan Keluarga Sejahtera. Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan III pada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 7.12 Kebijakan dan Program Jaminan III

KEBIJAKAN 1.

Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

PROGRAM 1.

2.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas


SKPD DISKES

DISKES

VII-18


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

pembantu dan jaringannya 2.

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

3.

Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

DISKES

3.

Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

4.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

DISKES

4.

Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

5.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

DISKES

: : :

4 5 1 SKPD


7.3.4 Jaminan IV : Jaminan Akses Infrastruktur Dasar.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan IV pada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut; Tabel 7.13 Kebijakan dan Program Jaminan IV

KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

1.

Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar

1.


BINA MARGA

2.

Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan

2.


BINA MARGA

3.

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN


VII-19


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

4.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

BINAMARGA

3.

Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara

5.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

BAPPEDA

4.

Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

5.

Program perencanaan pembangunan ekonomi

BAPPEDA

: : :

4 5 3 SKPD


7.3.5 Jaminan V : Jaminan Pelayanan Publik, Birokrasi Dan Kelembagaan Daerah. Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan V pada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut; Tabel 7.14 Kebijakan dan Program Jaminan V

KEBIJAKAN 1.

2.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN

Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa


PROGRAM

SKPD

1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

SEMUA SKPD

2.

Program Pendidikan Kedinasan

BKD, BANDIKLAT

3.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

BPMPD

: : :

2 3 SEMUA SKPD (42 SKPD)


VII-20


7.3.6 Jaminan VI : Jaminan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Daerah. Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan VI pada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut; Tabel 7.15 Kebijakan dan Program Jaminan VI

KEBIJAKAN 1.

2.

Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

PROGRAM

SKPD

1.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPD

2.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPEDA

3.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

BAPPEDA

4.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

BAG. HUKUM (SETDA)

5.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLH

3.


6.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SETDA

4.

Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa

7.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

SETDA, BPMPD

8.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD

: : :

4 8 4 SKPD



VII-21


BAB VIII P PE EN NE ET TA AP PA AN N IIN ND DIIK KA AT TO OR RK KIIN NE ER RJJA AD DA AE ER RA AH H Penetapan indikator dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan asumsi dan prediksi sesuai kondisi dan potensi daerah saat ini. Adapun target indikator ditetapkan menurut misi.

8.1. TARGET INDIKATOR SASARAN TIAP MISI 8.1.1

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Tabel 8.1 Target Indikator Sasaran Misi I

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1) 1 2 2.1

(2) Angka melek huruf

(3)

Angka partisipasi kasar

%

SD/MI/Paket A

2.3

SMP/MTs/Paket B

2.4

SMA/SMK/MA/Paket C

2.5

PLB Angka partisipasi murni

3.1

TK/PAUD

3.2

SD/MI

3.3

SMP/MTs

3.4 3.5 4

APS

SD/MI

4.2

SMP/MTs

4.3

SMA/SMK/MA

APS 16-18

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

2011 (5) 809

2012 (6) 641

2013 (7) 0

2014 (8) 0

2015 (9) 0

21,01

31,88

43,00

54,00

64,88

75,00

105,68

106,13

106,13

106,13

106,13

106,13

86,89

93,38

97,50

100,63

102,00

103,00

62,41

66,25

74,25

83,75

93,38

100,00

35,33

45,00

60,00

75,00

85,00

95,00

SMA/SMK/MA PLB Angka partisipasi sekolah

4.1

%

%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2010 (4) 1460

TK/PAUD

2.2

3

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

98,19

99,25

100,00

100,00

100,00

100,00

82,15

88,50

93,63

98,50

100,00

100,00

59,77

64,00

81,00

81,00

90,63

95,00

65.03

65.50

66.00

66.30

66.97

67.50

0.80

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00 VIII-1


NO


(1) 5

(2) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 5.1

SD/MI

5.2

SMP/MTs

5.3

SMA/SMK/MA

6

Rasio guru terhadap murid 6.1

SD/MI

6.2

SMP/MTs

6.3

SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

7 7.1 8 9 10

11 12 12.1

SD/MI

12.2

SMP/MTs

12.3

SMA/SMK/MA

13

14 15 16 17

SD/MI Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Kelulusan (AL) 13.1

SD/MI

13.2 13.3

SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

SATUAN


(3) Angka


2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

48.53

48.87

48.98

49.01

49.46

49.75

46.67

47.00

47.50

49.00

49.50

50.00

1:16

1:16

1:15

1:15

1:13

1:13

11.00

15.00

18.00

20.00

23.00

25.00

Angka

Angka 1:18

1:17

1:16

1:15

1:14

1:14

%

270

200

125

75

25

0

%

296

325

335

345

355

365

%

57

60

66

72

76

80

%

2816

2500

2300

2200

2100

2000

0,34

0,24

0,18

0,12

0,06

0

0,65

0,51

0,36

0,24

0,13

0

0,97

0,72

0,50

0,31

0,13

0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92,62

93,88

95,63

97,25

98,88

100,00

95,49

96,75

97,88

99,13

99,63

100,00

%

85,00

90,00

94,00

96,00

100,00

100,00

%

94,24

95,88

97,88

99,38

100,00

100,00

%

92,62

93,88

95,63

97,25

98,88

100,00

%

62,52

69,48

77,75

84,88

92,50

100,00

%

%


VIII-2


NO


(1) 18

(2) Jumlah grup kesenian

SATUAN



2010 (4) 210

(3) Group

2011 (5) 220

2012 (6) 230

2013 (7) 235

2014 (8) 240

2015 (9) 250

19

Jumlah gedung kesenian

Unit

7

7

9

10

11

12

20

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kegiatan

10

12

14

14

15

15

Unit

7

7

9

10

11

12

Unit

3

5

7

10

12

15

Jumlah perpustakaan (berbasis TI) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Unit

0

1

1

2

2

2

Orang

43200

67392

87610

113892

148060

192478

Eksemplar

83243

50000

53321

57521

61121

67121

%

0

0

7

12

14

7

Jumlah

0

0

5

5

5

5

21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 34.1 34.2 34.3 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6

Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup

Angka

991,65

968

970

972

974

976

Angka

8,35

32

30

28

26

24

Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Dokter umum

Tahun

N/A

69

69,5

70

71

72

%

N/A

19

18

17

16

15

Angka

401

401

401

401

401

401

Angka

11

3

4

1

0

0

Angka

6

18

19

20

21

21

Angka

2

3

4

5

5

6

3

6

7

7

8

9

Dokter spesialis

Angka

Dokter gigi Rasio tenaga medis per satuan penduduk Bidan

Angka

6

18

19

20

21

21

Angka

2

3

4

5

5

6

Perawat

Angka

3

6

7

7

8

9

Apotoker

Angka

0,3

13

14

15

16

17

Ahli gizi

Angka

24

24

25

25

26

26

Kesmas

Angka

23

67

77

93

105

110

Sanitarian

Angka

0,3

13

14

15

16

17

Angka

3

21

23

24

24

25


VIII-3


NO


SATUAN

%

2011 (5) 2.40

2012 (6) 2.30

2013 (7) 2.30

2014 (8) 2.20

2015 (9) 2.20

%

31.30

31.48

32.00

31.99

38.39

38.40

%

62.26

62.93

81.90

73.48

76.97

84.19

%

31.27

30.00

30.00

30.00

30.00

29.00

%

12.33

15.00

19.00

24.00

28.00

30.00

(3)

37 38

Cakupan peserta KB aktif

39

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

40

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT

41 42 43 44

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Angka

N/A

400

320

240

190

100

%

30.00

30.00

30.00

30.00

20.00

10.00

%

39.43

40.00

42.00

44.00

46.00

50.00

%

44.00

50.00

60.00

70.00

80.00

100.00

%

12.33

15.00

19.00

24.00

28.00

30.00

45

52

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

53


2010 (4) 2.40

(2) Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB

(1) 36


%

105

100

100

100

100

100

%

80

85

87

89

91

95

%

98

99

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

77

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

N/A

100

100

100

100

100

%

95

96

97

98

99

100

Cakupan puskesmas

%

70

70

80

90

100

100

54

Cakupan pembantu puskesmas

%

70

70

80

90

100

100

55

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte

%

%

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

%

%

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

%

%

45.00

50.00

60.00

70.00

80.00

46

47 48 49 50 51

56 57


VIII-4



NO


SATUAN

(1)

(2)

(3)

2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

Jumlah

Jumlah

259613

280985

302735

324862

347366

%

%

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

Ada/Tdk Ada Sudah / Belum

Ada/Tdk Ada Sudah / Belum

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Belum

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah


nikah 58

Kepemilikan KTP

59

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

60 61

62 63 64


66 67 68 69

Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Rasio ketergantungan

70

Rasio daya serap tenaga kerja

71

Jumlah klub olah raga

72

43

40

37

35

30

28

%

N/A

63,86

58,43

53,00

47,57

42,14

%

41.77

44.77

47.77

50.77

53.77

56.77

65

Angka

%

50.20

52.26

54.26

56.26

58.26

60.26

%

351.633

338.349

325.053

309.587

291.762

271.381

%

N/A

11,50

11,00

10,50

10,0

9,50

%

63.00

61.30

63.40

65.10

70.10

80.05

%

35.00

36.14

41.57

47.00

52.43

57.86

%

50.00

57.00

54.00

56.00

58.00

60.00

Angka

60

62

65

68

71

74

Jumlah gedung olah raga

Unit

12

12

14

15

17

20

73

Jumlah organisasi pemuda

Angka

124

139

154

174

194

214

74

Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan

Angka

37

39

40

41

42

43

Kegiatan

2

4

6

9

12

15

Kegiatan

56

59

62

64

66

68

Kegiatan

2

4

6

10

14

18

Unit

30

33

36

37

38

39

jumlah/org

-

2

4

5

5

5

75 76 77 78 79

Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *


VIII-5


8.1.2

Misi II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan. Tabel 8.2 Target Indikator Sasaran Misi II

NO

(1) 1 2 3

4


(2) Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

SATUAN



(3) %

2010 (4) 8.25

2011 (5) 8.01

2012 (6) 7.77

2013 (7) 7.53

2014 (8) 7.29

2015 (9) 7.05

%

40

65

75

80

90

100

%

25

30

45

70

80

100

%

60

75

80

85

90

100

Rumah Tangga %

830

1660

2075

2490

2905

3320

100

100

100

100

100

100

6

LPM Berprestasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif

7

Posyandu aktif

%

100

100

100

100

100

100

8

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kemiskinan

%

100

100

100

100

100

100

Angka

41300

40099

38898

37697

36496

35295


Jumlah

5

7

7

7

7

8

%

4.7

6.2

8.4

10.8

12.2

15

%

6.8

8.9

11.2

12.4

14.8

8

Kunjungan wisata Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non terbarukan* Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal* Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat*

Angka %

14000 100.00

15000 100.00

16000 100.00

17000 100.00

18000 100.00

19000 100.00

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

5

9 10 11 12

13 14

15

16


VIII-6


8.1.3 Misi III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. Tabel 8.3 Target Indikator Sasaran Misi III

NO


(1)

SATUAN

1

(2) Regulasi ketahanan pangan

(3) %

2

Ketersediaan pangan utama

Kg/kap/th

3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar



2010 (4) 100

2011 (5) 100

2012 (6) 100

2013 (7) 100

2014 (8) 100

2015 (9) 100

136

158,40

161,60

164,80

168,10

171,50

%

3.1

Padi (GKG)

Ton/Ha

3.33

3.34

3.45

3.45

3.57

3.62

3.2

Jagung

Ton/Ha

2.33

2.35

2.38

2.40

2.45

2.50

3.3

Kedelai

Ton/Ha

1.00

1.04

1.08

1.09

1.10

1.20

17.98

17.98

18.00

18.10

18.20

3.4

Ubi kayu

Ton/Ha

17.96

3.5

Ubi jalar

Ton/Ha

7.99

7.99

7.99

8.00

8.00

8.00

3.6

Kacang tanah

Ton/Ha

0.91

0.91

0.91

0.93

0.94

0.95

3.7

Kacang hijau

Ton/Ha

1.07

1.07

1.08

1.08

1.09

1.09

Ton/Ha

32.80

32.82

32.89

32.92

32.93

32.96

315.02

317.00

319.00

320.00

322.00

325.00

3.8 3.9

Buah-buahan Produksi daging ternak besar/kecil

Kg Kg %

190.30 29.04

200.25 28.73

256.00 28.42

311.50 28.11

322.00 27.79

332.50 27.47

%

0.99

0.882

0.785

0.699

0.622

0.553

%

36.00

68.60

81.40

89.20

92.00

100.00

7

Produksi daging unggas Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi tanaman bahan makanan Cakupan bina kelompok petani Produksi perikanan

%

60,57

67,42

70,12

73,62

75,56

80,38

8

Konsumsi ikan

%

90,33

92,13

94,43

97,23

98,66

99,63

9

Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Nilai tukar petani

%

83,82

91,89

92,40

94,04

95,65

97,65

%

48,59

51,02

53,06

56,24

59,05

62,30

%

31.00

35.00

39.20

43.10

49.00

52.90

3.10 4 5 6

10 11 12

%

Kelapa sawit

Angka

117.23

122.56

128.13

134.20

140.00

146.41

Kelapa

Angka

82.135

89.600

97.750

106.630

116.320

126.900

Kelapa sawit

Angka

212.86

218.05

223.37

228.82

234.40

240.12


VIII-7


NO


(1)

(2)

13

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan

14 15

SATUAN



(3)

2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

%

6.30

6.33

6.35

6.37

6.39

6.40

Ha

22498

22400

22300

22050

21900

21700

Ha

42762.00

37630.56

33114.89

29141.10

25644.17

22566.72

16

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

%

17.77

17.67

17.56

17.44

17.31

17.17

17

Persentase koperasi aktif

%

77.60

78.60

80.00

81.10

82.20

83.10

18

Unit

0

0

0

0

0

0

19

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM

Unit

0

0

0

0

0

0

20

Usaha Mikro dan Kecil

%

39.300

41.078

43.131

45.287

47.551

49.664

21

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perizinan

Angka

179

2

2

2

2

2

Hari

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

1-7

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri.

%

9.60

10.00

10.30

10.90

11.30

12.00

%

2.00

2.40

2.90

3.20

3.50

4.00

22 23 24 25

%

49.58

7.90

25.00

30.00

35.00

50.00

26

Cakupan bina kelompok pengrajin

%

25.00

30.00

45.00

45.00

60.00

70.00

27

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

%

1.50

2.00

2.30

2.60

3.10

3.20

%

USD 90,049,83 4,32

20.00

22.00

25.00

30.00

35.00

28


VIII-8


8.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber

daya

air,

pengelolaan

lingkungan,

penataan

ruang

dan

perumahan. Tabel 8.4 Target Indikator Sasaran Misi IV KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

NO


SATUAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

49.37

52.04

54.04

56.04

59.02

62.02

2

Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

KM

489.28

115

117

120

116

119

%

25.00

5.00

4.00

3.50

3.00

2.50

%

50,04

52,04

54,04

56,04

59,02

62,02


% %

14.00

14.10

14.23

14.50

15.10

15.20

%

15.30

15.60

15.74

15.90

16.20

16.80

8

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Angka

119200

1231192

1354311

1489742

1638716

1802587

9

Jumlah uji KIR angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Unit

1

2

2

3

3

3

Unit Unit Unit Unit Unit

30

32

36

40

1

1

1

2

3

3

4

4

-

-

-

1

2

2

2

3

45 2 5 1 3

50 2 5 1 3

%

38.60

2.00

3.00

3.00

3.00

4.00

3

4

5 6 7

10

Pelabuhan Laut : Pelabuhan rakyat Pelabuhan kargo Penyebrangan Pelabuhan Udara : Terminal 11

Rasio ketersediaan daya listrik


Unit


VIII-9


NO


SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2010


2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

12

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

53.50

5.00

6.00

4.50

5.00

5.00

13

Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga berSanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

%

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

%

22.78

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

%

19.98

20.00

25.00

30.00

40.00

50.00

%

0.22

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

M3

0.17

0.18

0.19

0.2

0.21

0.22

% %

83.03 20.00

84.00 18.00

84.50 14.00

85.00 12.00

85.50 10.00

86.00 8.00

%

19.98

20.00

25.00

30.00

40.00

50.00

% %

83.00 70.00

84.00 73.00

85.00 75.00

86.00 78.00

87.00 80.00

88.00 83.00

%

22.78

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum

%

83.00

84.00

85.00

86.00

86.00

87.00

%

25.60

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Persentase luas permukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Penegakkan hukum lingkungan

%

30.00

32.00

35.00

37.00

40.00

45.00

%

40.00

60.00

70.00

80.00

100.00

100.00

%

18

36

55

73

91

100

Unit

20

21

22

23

24

25

%

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

40.00

43.00

46.00

49.00

52.00

55.00

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32

Rumah layak huni Lingkungan pemukiman kumuh Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Rasio ruang terbuka hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Luas %


VIII-10


NO


SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2010

(1)

33 48 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

(2)


2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus Tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Persentase penduduk yang memiliki lahan

%

N/A

45.00

47.50

52.00

58.50

65.50

%

N/A

35.00

53.00

65.00

72.00

100.00

% %

N/A 40.00

80.00 41.00

82.00 42.00

85.00 43.00

87.00 44.00

90.00 45.00

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

%

55.00

54.00

53.00

52.00

51.00

50.00

%

20.00

19.00

18.00

17.00

16.00

15.00

Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan

% % % % % %

60.00 61.00 1.10 50.00 40.00 7.33

61.00 62.00 1.20 48.00 38.00 7.50

62.00 63.00 1.20 45.00 35.00 7.50

63.00 64.00 12.00 43.00 33.00 7.50

64.00 65.00 12.00 40.00 30.00 7.50

65.00 66.00 12.00 38.00 27.00 7.50

8.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel 8.5 Target Indikator Sasaran Misi V

NO

(1) 1 2 3

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ *

SATUAN



2010 (4) Ada

2011 (5) Ada

2012 (6) Ada

2013 (7) Ada

2014 (8) Ada

2015 (9) Ada

Orang

276

715

500

500

300

300

Orang

720

680

450

480

480

600

(3) Ada / Tidak


VIII-11


NO


SATUAN



(2) Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim * Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional *

(3) Orang

2010 (4) 86

Orang

168

380

650

680

700

710

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Pertumbuhan PDRB

%

7.21

7.43

7.81

7.92

7.94

8.00

11

Laju inflasi

%

7.50

7.00

7.00

6.50

6.00

5.50

12

PDRB per kapita

Rupiah

33,105,906.01

38,470,758.29

44,731,683.21

52,044,747.27

60,592,763.76

70,591,600.55

13

Pertumbuhan ekonomi

%

7.63

7.79

7.76

7.86

7.89

7.97

14

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola * Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan * Tersedianya dokumen penelitian,pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima,

%

81,51

81,78

82,04

82,31

82,57

82,84

%

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

%

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

%

90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(1) 4 5

6

7

8

9

16

17

18


2011 (5) 86

2012 (6) 86

2013 (7) 86

2014 (8) 86

2015 (9) 86

VIII-12


NO


SATUAN



(3)

2010 (4)

2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

(1)

(2) tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) *

19

Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

Angka

179

143

107

71

35

0

Angka

4

3

2

1

0

0

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

Ada / Tidak Ada / Tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

36

36

36

38

38

40

20

21 22 23 24 25

26

Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah

29

Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Jumlah dan macam pajak daerah Jumlah retribusi daerah

30

Penegakkan Perda

31

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Cakupan patroli petugas Satpol PP Angka kriminalitas yang tertangani

27 28

32 33 34

35 36 37

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Media Stasiun

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

1

1

1

1

1

1

Angka

201

164

Angka

33

35

Angka

9

11

11

12

12

12

Angka

27

23

25

27

29

30

%

9

11

13

15

17

19

Angka

5.21

5.61

5.88

6.23

6.57

6.89

Unit

13

13

13

14

14

15

Kali / 24 Jam %

2

2

2

1

1

1

9

11

13

15

17

19

Orang

21

21

21

21

21

21

%

1

1

2

2

3

3

%

20

20

30

40

50

60

Portal


VIII-13


NO


SATUAN



(3) %

2010 (4) 1

2011 (5) 1

2012 (6) 1

2013 (7) 1

2014 (8) 1

2015 (9) 1

(1) 38

(2) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

39

Jumlah LSM

Jumlah

546

300

350

300

250

200

40

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah demo

Jumlah

-

235

360

475

680

825

Jumlah

364

-

1302

1706

1726

1774

Jumlah

4

3

3

3

4

3

41 42

8.2. PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 - 2015 Prediksi pagu indikatif per SKPD per tahun untuk periode 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 8.6.


VIII-14


TABEL 8.6 PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 – 2015

NO 1

SKPD

PAGU TENTATIF 2011 (Rp)





1

2 Dinas Pendidikan

3 758,989,751,995.70

4 573,116,539,552.06

5 604,976,670,360.12

6 641,307,039,996.42

7 681,382,475,359.15

2

Dinas Kesehatan

84,291,498,599.88

81,415,398,339.79

85,941,363,064.03

91,102,357,925.71

96,795,366,779.11

3

RSUD Kab. Bengkalis

59,675,418,418.41

58,386,478,995.32

61,632,242,692.29

65,333,413,775.79

69,416,114,943.10

4

RSUD Kec. Mandau

40,396,511,684.75

42,940,588,448.62

45,327,699,394.70

48,049,741,672.45

51,052,381,900.14

5

Dinas Bina Marga dan Pengairan

725,292,378,179.11

644,319,367,711.54

680,137,736,089.99

720,981,716,637.27

766,036,042,226.72

6

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

227,189,198,510.15

201,825,296,337.22

213,044,969,646.08

225,838,855,552.12

239,951,581,428.51

7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup

26,486,685,257.10

23,529,065,222.29

24,837,069,867.14

26,328,598,339.50

27,973,878,954.15

33,179,546,610.00

44,597,377,191.33

47,076,590,707.18

49,903,658,304.00

53,022,150,239.99

14,498,975,810.78

10,948,131,080.55

11,556,748,812.30

12,250,760,625.84

13,016,313,683.87

109,896,417,887.00

65,215,291,362.75

68,840,675,678.35

72,974,731,280.72

77,534,940,266.69

11,789,707,538.13

8,902,241,281.91

9,397,125,920.81

9,961,446,951.60

10,583,940,232.56

10,876,199,927.25

8,211,986,668.99

8,668,499,352.56

9,189,064,526.56

9,763,291,438.96

22,282,298,368.60

15,047,905,905.02

15,884,434,285.26

16,838,334,488.89

17,890,566,170.97

20,728,304,313.64

15,651,989,736.15

16,522,099,750.40

17,514,293,367.96

18,608,765,887.38

18,606,444,065.42

14,049,390,866.52

14,830,410,781.12

15,721,014,224.09

16,703,424,286.79

8 9 10 11 12 13 14 15

Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


VIII-18


NO

SKPD

1 16

21

2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masy Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah

22 23






3 25,721,106,493.06

4 22,849,470,912.28

5 24,119,696,218.86

6 25,568,144,600.56

7 27,165,904,273.19

7,764,040,432.51

7,638,995,388.00

8,063,654,904.01

8,547,897,648.62

9,082,057,884.42

15,307,169,045.29

11,558,433,421.70

12,200,978,480.76

12,933,677,905.13

13,741,906,632.66

11,748,796,880.00

10,436,436,541.25

11,016,608,653.60

11,678,183,692.99

12,407,956,277.03

585,177,796.18

519,689,766.48

548,579,848.69

581,523,447.43

617,862,991.32

481,134,889,424.58

400,617,736,498.77

422,888,483,559.84

448,283,999,908.46

476,297,377,810.22

Sekretariat DPRD

62,417,008,256.10

43,577,541,547.02

46,000,061,363.09

48,762,480,666.99

51,809,660,130.53

14,569,740,879.57

11,889,791,170.25

12,550,756,743.25

13,304,461,231.44

14,135,860,300.63

24

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Inspektorat

13,572,926,717.36

10,248,104,523.31

10,817,807,067.41

11,467,443,571.87

12,184,046,953.68

25

Dinas Pendapatan Daerah

40,317,275,561.39

30,443,160,012.94

32,135,526,212.98

34,065,345,333.25

36,194,097,178.88

26

Kecamatan Bengkalis

12,301,885,929.86

10,927,698,833.32

11,535,180,715.69

12,227,897,310.81

12,992,021,634.64

27

Kecamatan Mandau

19,781,403,818.54

17,572,620,975.69

18,549,500,832.21

19,663,444,980.51

20,892,218,515.15

28

Kecamatan Bukit Batu

7,747,948,103.37

9,991,368,895.08

10,546,799,244.72

11,180,161,048.27

11,878,812,074.20

29

Kecamatan Rupat

6,994,680,514.09

9,322,434,887.97

9,840,678,516.42

10,431,635,995.42

11,083,511,505.89

30

Kecamatan Bantan

7,120,287,426.68

6,325,113,055.30

6,676,732,517.33

7,077,687,086.66

7,519,973,501.23

31

Kecamatan Pinggir

6,044,087,937.47

5,369,239,228.41

5,667,720,693.08

6,008,081,566.26

6,383,528,067.62

32

Kecamatan Siak Kecil

4,439,687,191.12

3,943,423,715.24

4,162,642,646.69

4,412,619,800.24

4,688,365,501.68

17 18 19 20


VIII-19


NO

SKPD

1 33

2 Kecamatan Rupat Utara

34

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Kepegawaian Daerah

35 36






3 4,571,298,949.73

4 4,060,687,047.16

5 4,286,424,766.39

6 4,543,835,347.35

7 4,827,780,740.75

12,948,552,850.60

11,502,466,831.47

12,141,900,650.90

12,871,052,303.10

13,675,367,541.28

14,583,377,363.00

12,954,933,101.89

13,675,110,997.23

14,496,335,784.38

15,402,215,388.83

16,843,652,293.01

14,074,264,906.62

14,856,667,594.39

15,748,847,824.99

16,732,997,216.29

20,289,290,064.93

15,319,743,629.03

16,171,383,744.58

17,142,515,984.47

18,213,756,043.36

35,932,031,738.09

27,132,247,603.24

28,640,556,818.03

30,360,494,241.68

32,257,729,027.33

10,720,289,583.97

8,094,723,337.07

8,544,717,232.86

9,057,848,979.44

9,623,876,199.89

40

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Peternakan

42,436,623,144.98

35,921,667,346.10

37,918,589,335.79

40,195,695,932.04

42,707,534,901.09

41

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

36,418,831,250.16

31,941,820,929.28

33,717,499,212.53

35,742,319,787.63

37,975,866,181.21

42

Dinas Pertambangan dan Energi

46,286,468,060.83

37,615,767,148.97

39,706,865,868.17

42,091,362,964.95

44,721,662,635.20

43

Dinas Kelautan dan Perikanan

38,440,740,352.49

29,026,228,085.53

30,639,825,599.90

32,479,824,138.98

34,509,496,373.48

44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

22,951,324,910.83

21,771,891,960.58

22,982,213,558.25

24,362,353,247.17

25,884,762,720.25

2,670,804,750,000.00

2,819,277,500,000.00

2,988,582,200,000.00

3,175,339,440,000.00

37 38 39

TOTAL


3,204,169,930,135.71

VIII-20


BAB IX P PE ED DO OM MA AN NT TR RA AN NS SIIS SII D DA AN NK KA AIID DA AH H P PE EL LA AN NA AK KS AA SA AN N

9.1.

PEDOMAN TRANSISI Sebagaimana di atur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25

tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dinyatakan bahwa ”RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dilantik pada tanggal 5 Agustus 2010”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jangka waktu berlakunya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2010 - 2015, oleh karena itu perlu dibuat program transisi rancangan program indikatif 1 (satu) tahun setelah masa jabatan kepala daerah selesai. Program transisi ini sangat diperlukan, sebagai pijakan manakala Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akan menyusun RKPD tahun 2016.

9.1.1 Program Transisi Untuk Tahun 2016 Tahun 2016 merupakan tahun pertama periodesasi Kepemimpinan Bupati Bengkalis Periode berikutnya (2015 – 2020). Bila dilihat dari aspek perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016 dilaksanakan pada awal tahun 2015 oleh Bupati periode 2010 – 2015. Sementara RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015 berlaku sesuai priodesasi Kepala Daerah yang berarti berakhir pada 5 agustus 2015, maka untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 perlu disiapkan pedoman transisi sebagai payung legalitas dan arahan bagi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016. Melihat kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini serta memperhatikan beberapa isu strategis dan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015 maka dapat ditetapkan bahwa program dan kegiatan pada tahun 2015 masih bersifat penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010 – 2015 yang belum tercapai. Dengan tetap mengacu kepada prioritas nasional dan Provinsi Riau sebagai kerangka acuan perencanaan maka selain penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010 – 2015, maka program dan kegiatan pada tahun 2016 diarahkan pada pembangunan PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-1


bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, perhubungan, listrik dan air bersih, pembangunan ekonomi kerakyatan, optimalisasi otonomi desa, reformasi birokrasi serta target-target pencapaian MDGs dan penekanan pada program prioritas Provinsi Riau serta capaian prioritas nasional.

9.2

KAIDAH PELAKSANAAN Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2010 sampai tahun 2015 dan pedoman transisi tahun 2016 yang kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) agar mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dengan sebaikbaiknya. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam jangka lima tahun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015. 3. Agar tercipta harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dan muspida wilayah Kabupaten Bengkalis. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2010 sampai tahun 2015 sebagai bahan atau dasar evaluasi dan PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

IX-2


penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) atau 5 tahunan (Laporan Akhir Masa Jabatan) Bupati Bengkalis.


IX-3

Lampiran I Matrik Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan Dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

Matrik Misi 1 NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

STRATEGI

% Angka

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

KEBIJAKAN

SKPD


I. MISI I : Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

I.1. Meningkatkan Kualitas 1. Meningkatnya akses Pendidikan Masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

-

8.

Angka melek huruf Angka partisipasi kasar TK/PAUD SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PLB Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka

%

14. 15. 16. 17.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% % %

-

2.

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa

3.

Program Pendidikan Nonformal

DISDIK

4 4.

Program Pendidikan Luar Biasa

DISDIK

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

DISDIK

7. 8.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA

9.

Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*]

SETDA

Angka

% % %

13.

DISDIK

Angka

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI

-


%

%

11. 12.

Meningkatkan pemerataan 1. dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

%

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

9. 10.

1.

3.

%

%

2. Meningkatnya 1. pemahaman akan nilai- 2. 3. nilai budaya dan 4. kearifan lokal 5.

Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah %

2. Peningkatan pemahaman 4. akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

3. Tumbuhnya minat baca masyarakat

Jumlah perpustakaan (berbasis IT) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah Jumlah

3.

1. 2.

Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015

Meningkatkan kualitas 5. pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas 6. manajemen pelayanan pendidikan

Pembinaan perpustakaan

5.


Meningkatkan dan menumbuhkembangkan

10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

BPUAD

1

NO

MISI/TUJUAN

I.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN

4. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

INDIKATOR KINERJA

STRATEGI

KEBIJAKAN

3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Angka kelangsungan hidup bayi Angka kematian bayi Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Dokter umum Dokter spesialis Dokter gigi Rasio tenaga medis per satuan penduduk Bidan

Angka Angka Tahun % Angka Angka Angka

4. Peningkatan aksesibilitas 7. terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Angka Angka Angka

8.

9. -

5. Meningkatnya kualitas 1. dan jangkauan layanan 2. keluarga berencana 3. 4.

6.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

SKPD

BPUAD BPUAD BPUAD BPUAD

Meningkatkan fasilitas pustaka dan kearsipan

11. 12. 13. 14.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

DISKES, RSUD

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

DISKES, RSUD DISKES DISKES

Meningkatkan pembinaan 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pola hidup sehat masyarakat 20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Angka

21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 22. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

DISKES DISKES DISKES, RSUD BPP dan KB

- Perawat

Angka

23. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS

BPP dan KB

Angka Angka Angka

24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

DISKES

- Sanitarian

Angka


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2. 3. 4. 5.

Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

88. 9. 10.

dan kearsipan

- Apotoker - Ahli gizi - Kesmas

1.

7. Meningkatnya cakupan 1. 2. layanan kesehatan masyarakat 3. 4. 5. 6. 7.


g minat baca masyarakat

Jumlah % Jumlah

-

6. Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

SATUAN

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Angka % % Angka

% Angka % %

Meningkatkan kapasitas dan 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya kualitas sarana parsarana kesehatan 26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

DISKES RSUD

27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD

10. Memperbaiki status gizi masyarakat

28. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

DISKES

11. Mengendalikan penyakit menular dan penyakit yang bersumber binatang

29. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

DISKES

30. 31. 32. 33.

BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB

5. Peningkatan pembinaan 12. Meningkatkan pembinaan, dan pelayanan keluarga kesertaan dan kemandirian berencana ber -KB

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

BPP dan KB

6. Peningkatan kualitas 13. Meningkatkan kualitas kelembagaan kelembagaan pengarusutamaan pengarusutamaan gender, gender, perempuan dan perempuan dan anak anak

34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BPP dan KB BPP dan KB

7. Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan

14. Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

36. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

RSUD

15. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia

37. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

DISKES

38. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita 38 39. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

DISKES DISKES

%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% % % % %

Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas

% % %


9.

% %

2

NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

I.3. Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

8. Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

% % % Jumlah % Ada/Tdk Ada Sudah / Belum

I.4. Menurunkan angka pengangguran

9. Meningkatnya kualitas 1. 2. dan produktifitas 3. tenaga kerja


Angka % %

STRATEGI 8.

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

KEBIJAKAN 16. Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas 40. Program Penataan Administrasi Kependudukan

9. Peningkatan kualitas dan 17. Merevitalisasi dan 41. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan produktifitas tenaga kerja mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja 18. Melakukan pelatihan dan 42. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja worskhop ketrampilan teknis

I.5.

Membentuk generasi muda yang berkualitas

10. Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

1. 2. 3. 4. 5.

Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio ketergantungan Rasio daya serap tenaga kerja

11. Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 7. 8. 9.

Jumlah klub olah raga Jumlah gedung olah raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Program pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya * Program pengkajian dan pengembangan SDM Aparatur *

10.


% % % % % Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

10. Peningkatan kesempatan 19. Melakukan perluasan lapangan usaha kerja

11. Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat

SKPD DISDUKCAPIL

DISNAKERTRAN

DISNAKERTRAN

43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

DISNAKERTRAN

44. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

DISBUDPARPORA

20. Meningkatkan prasarana dan 45. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga prestasi olahraga

DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA

3

Matrik Misi 2 NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN


SKPD

II. MISI II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan II.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat

1. 2.

%

1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan

% % %

2.

% %

4. 5. 6. 7.

Persentase penduduk berdasarkan garis kemiskinan Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) LPM Berprestasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Posyandu aktif

8. 9.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kemiskinan

% % Angka

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah

3.

Meningkatnya kualitas 1. 2. kehidupan sosial 2. 3.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.

2.

% % %

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 4.

II.2 Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan

3. Meningkatnya 1. kunjungan wisatawan 2. 3. 4.

Kunjungan wisata penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non terbarukan penelittian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA Lokal Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pendapatan masyarakat

Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015

Angka %

1. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan 2.

Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan

3. 4.

5. Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial 6. 7.

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]

BPMPD BPMPD, CIPTA KARYA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPD BPMPD

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

DINSOS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

DINSOS, SETDA DINSOS

8.

DINSOS, SETDA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Program Pembinaan Anak Terlantar 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 12. Program Penanggulangan Kemiskinan [*]

DINSOS DINSOS DINSOS

3.

Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi

5.

4.

Peningkatan kenyamanan lingkungan wisata

6.


5.

Meningkatnya pemasaran bagi produk lokal

7.

Meningkatkan kemitraan dan 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 16. Program Pengembangan Kemitraan pemasaran daerah pariwisata

BPMPD

Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi

13. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

DISNAKERTRAN

14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

PARIWISATA

PARIWISATA PARIWISATA

4

Matrik Misi 3 NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan

STRATEGI

KEBIJAKAN


SKPD

III. MISI III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

III.1 Mengembangkan perekonomian daerah

1. Meningkatnya ketahanan pangan

1. 2. 3.

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB kontribusi tanaman bahan makanan Cakupan bina kelompok petani Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Nilai tukar petani

% %

1.

1. Peningkatan produksi pertanian dan peternakan

% % % % % % % % % %

2.

2.

3. Peningkatan produksi perikanan


1. 2. 3.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

BKPPP, DISTANAK, DISTANAK, BUNHUT DISTANAK, BKPPP, BUNHUT DISTANAK, BUNHUT DISTANAK DISTANAK DISTANAK

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

BKPPP BUNHUT

8. Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan 9. Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir

10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 11. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 12 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan 12. Sumberdaya Laut 13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT

14. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat DISKANLUT

4.

Meningkatkan Produktifitas Perikanan

15. Pengembangan kawasan Minapolitan [*]

DISKANLUT

16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

BKPPP, DINAS KELAUTAN DISKANLUT BKPPP, DISKANLUT BKPPP, DISKANLUT

17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 18. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 19. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 20. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2. Meningkatnya produksi 1. 2. perkebunan dan 3. kehutanan 4.

3. Berkembangnya 1. koperasi, usaha mikro, 2. 3. kecil dan menengah 4.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB


% % % %

% Unit Unit %

3.

4.

Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan

Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM

DISKANLUT DISKANLUT

22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 24. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


5.

Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

6.

Merehabilitasi, konservasi dan 25. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan pemanfaatan sumberdaya 27. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan hutan dan lahan 28. Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan

DISBUNHUT DISBUNHUT DISBUNHUT DISBUNHUT

7.

Meningkatkan iklim usaha yang 29. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif kondusif

KUKM

8.

Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

9.


21. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*]

30. Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 31. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 32. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 33. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

KUKM DINAS PASAR KUKM KUKM

5

NO

MISI/TUJUAN

III.2 Meningkatkan nilai investasi daerah

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan

4. Meningkatnya iklim 1. investasi yang kondusif 2.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

5. Meningkatnya 1. kapasitas produksi bagi 2. industri daerah 3. 4.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

% %

Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin

% %

6. Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran

1. 2.

Lama proses perizinan



Angka

STRATEGI

KEBIJAKAN


SKPD

5.

Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah

10. Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

34. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

BPPT

6.

Pengembangan kawasan industri

12. Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri

35. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. 36. Program Penataan Struktur Industri.

DISPERINDAG DISPERINDAG

37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

DISPERINDAG

13. Mengembangkan tekhnologi 38. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. industri yang berbasis potensi daerah

DISPERINDAG

14. Mengembangkan kerjasama 39. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. perdagangan antar daerah dan 40. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 41 Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. luar negeri 42. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG

Hari

7.

Pengembangan kerjasama perdagangan

8.

Memperluas pasar 15. Meningkatkan mutu produk bagi produk daerah daerah

43. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. DISPERINDAG

6

Matrik Misi 4 NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN


SKPD

IV. MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan. IV.1 Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan jalan dan jembatan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan

1. 2. 3. 4.

2. Meningkatnya kualitas 1. 2. jaringan pengairan 3.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

% KM


% %

1.

Pembangunan, 1. pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA

2.

Peningkatan daya 2. dukung dan kualitas jaringan pengairan


7.

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

BINAMARGA

Program Pengendalian banjir

BINAMARGA

% %

% %

3. Meningkatnya kualitas 1. 2. pelayanan 3 3. perhubungan

IV.2 Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar

IV.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

1. 2.

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis


Angka Angka Angka

3.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

3.

8. Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir

4.

Meningkatkan ketersediaan 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ dan kualitas sarana 11 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 11. perhubungan

DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO

5.

Meningkatkan ketersediaan, 12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan kualitas dan manajemen 13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas angkutan


% %

4.

Peningkatan daya 6. dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan

Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

14. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN

5. Meningkatnya fasilitas 1. 2. permukiman 3. 4. 5.

Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga ber-Sanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

% % % Angka Angka

5.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman

7.

Meningkatkan cakupan dan 15. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku. 16. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. kualitas pelayanan air minum

CIPTAKARYA CIPTAKARYA

6. Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

1. 2. 3. 4. 5. 6.


% % % Angka Angka

6.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan

9.

Meningkatkan fasilitasi 17. Program Pengembangan Perumahan pengembangan perumahan

CIPTAKARYA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas permukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Penegakkan hukum lingkungan

7. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup


10. Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan % % % % % % %

7.

Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

18. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

11. Meningkatkan kapasitas 19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pengelolaan dan prasarana persampahan

CIPTAKARYA

DINAS PASAR

7

NO

MISI/TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN


SKPD

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak 12. Mengendalikan pencemaran, 20. Lingkungan DISTAMBEN polusi dan kerusakan BLH 21. Program Peningkatan Pengendalian Polusi lingkungan hidup Program Pengendalian kebakaran hutan BLH 22. 14. Penyajian informasi lingkungan hidup strategis

IV.4 Meningkatkan penataan 8. Meningkatnya kualitas ruang perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

1. 2. 3. 4. 5.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Persentase penduduk yang memiliki lahan Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah 6. liar 7. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 8. Ketaatan terhadap RTRW 9. Luas wilayah produktif 10. Luas wilayah industri 11. Luas wilayah kebanjiran 12. Luas wilayah kekeringan

% % % % %

13. luas wilayah perkotaan

%


% % % % %

8.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

23. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BLH

15. Meningkatkan perlindungan, 24. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam konservasi dan rehabilitasi 25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sumber daya alam lingkungan hidup

DINAS PASAR BLH BLH

16. Menyusun Rencana Tata 27. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Ruang dan Pengembangan 28. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 29. Program Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis 30. Program Pemanfaatan Ruang 31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 32. Program Penataan Keindahan Kota [*]

BAPPEDA, CKTR BAPPEDA CIPTAKARYA CIPTAKARYA, SETDA SETDA

17. Menyelesaikan persoalan pertanahan

Dinas Pasar

33. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 34. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

SETDA Pendidikan, Budparpora, Dinas Pasar, Dispenda, BM, CK Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah SETDA, DISTANNAK 35. SETDA 36. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

8

Matrik Misi 5 NO

MISI/TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

SATUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

SKPD


V. MISI V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ). V.1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

1. Meningkatnya kinerja 1. 2. penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. 4 5

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim * Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional *

Ada / Tidak Orang Orang Orang Orang

1.

2.

2. Meningkatnya kualitas 1. perencanaan, pengendalian dan 2. evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 3. daerah 4.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pertumbuhan PDRB Laju inflasi PDRB per kapita Pertumbuhan ekonomi Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola * 11. Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan* 12. Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif)*

3. Meningkatnya Kualitas 1. Pengawasan Pelaksanaan 2. Pembangunan Daerah

Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

Ada / Tidak

SETDA SETDA SETDA SETDA BANDIKLAT, BKD BPMPD SETDA

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS.

SEMUA SKPD SEMUA SKPD SEMUA SKPD

2.

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

4.


12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


3.

Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

5.

Meningkatkan perencanaan, 14. pengendalian dan evaluasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah pelaksanaan pembangunan 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan anggaran SKPD 16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 20. Program Kerjasama Pembangunan 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Ada / Tidak % % % Rupiah % % %

SEMUA SKPD

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA, SETDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA, CKTR BAPPEDA DISTAMBEN

% %

Angka

4.

6. Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan

5.

Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

7.

6.

Peningkatan

8.

Angka

4. Meningkatkan 1. pengelolaan data dan 2. 3. informasi daerah 4. 5. 6.

Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah

Ada / Tidak Ada / Tidak Angka Angka Ada / Tidak

V.5

5. Meningkatnya

Jumlah dan macam pajak daerah

Angka

1.

Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program Penataan daerah otonomi baru. Program pendidikan kedinasan. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

Ada / Tidak

V.3 Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi


Menata sistem birokrasi yang 1. 2. efisien dan optimal 3. Melaksanakan transparansi 4. 5. pelayanan publik 6. 7.

Peningkatan kegiatan 3. administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah

1.

V.2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Penataan birokrasi dan 1. pelayanan publik

Menata sistem dan kapasitas 22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur kelembagaan serta SDM pengawasan. INSPEKTORAT pengawasan dan 23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur SETDA pengawasan. pengendalian kebijakan 24. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan INSPEKTORAT, SETDA kebijakan KDH. Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

25. 26. 27. 28. 29. 30.

Program Pengembangan data/informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program kerjasama informasi dengan mass media Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Penelitian dan Pengembangan [*]

Melakukan intensifikasi dan 31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]

BAPPEDA BAPPEDA SETDA SETDA, DISHUB SETDA BALITBANGSTAT DISPENDA

9

NO

MISI/TUJUAN Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah

V.6 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SASARAN Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA 2.

1. 2.

Penegakkan Perda Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

3. 4. 5.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Angka kriminalitas yang tertangani

6. 7. V.7 Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

V 8 Meningkatkan V.8 kehidupan demokrasi dan supremasi hukum

Jumlah retribusi daerah

7. Meningkatnya Kualitas 1. Pencegahan dan Penanggulangan 2. 3. Korban Bencana 4.

8 Meningkatnya kualitas 11. 8. kehidupan demokrasi, 2. serta penegakan hukum dan HAM 3. 4.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

SATUAN

%

KEBIJAKAN

Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan

8.

10. Meningkatkan partisipasi Peningkatan peran masyarakat dalam aktif masyarakat dalam pemeliharaan pemeliharaan ketentraman, ketentraman, ketertiban, ketertiban, keamanan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan

Angka Kali / 24 Jam %


SKPD

ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

7.

Angka

9.


32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

DISPENDA, SETDA

33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA

35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

SATPOL PP SATPOL PP

% % Angka % % %

Jumlah LSM Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah Jumlah

Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah demo

Jumlah Jumlah


STRATEGI

Angka

9.

Peningkatan 11. Menyiapkan sistem kerja 37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan korban penanggulangan bencana bencana yang terstruktur dan tanggap 12. Meningkatkan daya dukung penanganan bencana

10 Peningkatan 10. pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM

13 Memberikan pemahaman 13. hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat

Masyarakat. 38 Program Pendidikan Politik Masyarakat 38. 39 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

KESBANGPOLINMAS

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP

10

Lampiran II Matrik Pengembangan Empat Kawasan Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015

PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN NO. I.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

KAWASAN I PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS

I.1

TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.

I.2

SASARAN

I.2.1

Terwujudnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.

1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

1. Program perencanaan sosial budaya

1. Penyusunan Masterplan Pulau Bengkalis sebagai kawasan Pusat Pendidikan

DISDIK

2. Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

DISDIK

3. Masterplan Pembangunan SMA/SMK Unggulan di Kabupaten Bengkalis 2. Program perencanaan prasarana 4. Penyusunan Masterplan Kota Bengkalis, wilayah dan sumberdaya alam Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan

3. Program penelitian dan pengembangan * 2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

5. Review FS Bandara Pulau Bengkalis

BAPPEDA

6. Pengembangan cadangan kawasan hutan kota sebagai pusat pendidikan botani mini

BALITBANGSTAT

4. Program PAUD, Wajib Belajar 9 7. Pengembangan sarana dan prasarana Tahun dan Pendidikan menuju Sekolah Sehat Menengah . Pembangunan dan pengembangan SMA dan SMK unggulan 9. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren 5. Program pengeloaan kekayaan budaya

Pengembangan Empat Kawasan

BAPPEDA

10. Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya Melayu

DISDIK

DISDIK DISDIK DISBUDPARPORA

11

NO.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

6. Program pengembangan 11. Penyiapan Kota Bengkalis sebagai Cyber City komunikasi, informasi dan media massa

PDE / DISHUBKOMINFO

7. Program manajemen pelayanan 12. Fasilitasi Pembangunan Universitas pendidikan 13. Fasilitasi Pembangunan Politeknik 14. Optimalisasi Politeknik Bengkalis

DISDIK DISDIK DISDIK

8. Program Pengembangan kinerja 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih pengelolaan air minum dan air limbah.

CIPTAKARYA

9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

16. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN 4 X 10 MW 17. Pengembangan Jaringan distribusi listrik DISTAMBEN

g ppembangunan g jjalan dan 18. Pembangunan g Jalan Poros dan Jalan 10. Program jembatan Lingkar Pulau Bengkalis 11. Program pembangunan turap/talud/bronjong

19. Penanganan Abrasi Pantai dan Sungai

12. Program pengembangan wilayah 20. Penataan dan revitalisasi kawasan strategis dan cepat tumbuh perkotaan

2. Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis

3. Pengembangan kawasan pertanian holtikultura

BINAMARGA

BINAMARGA

BINAMARGA, CIPTAKARYA

13. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

21. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.

BLH, DISBUNHUT

14. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan

22. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

DISHUBKOMINFO

15. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

23. Pengembangan sayur-sayuran berdaun DISTANAK lebar dengan sistem shadingnet berorientasi ekspor 24. Pengembangan tanaman buah-buahan unggulan tempatan


KETERANGAN

DISTANAK

12

NO.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

16. Program peningkatan penerapan 25. Pengembangan pembibitan dengan sistem DISTANAK teknologi pertanian/perkebunan kultur jaringan 4. Pengembangan usaha perikanan

5. Pengembangan akses permodalan

II.

16 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

26. Pembangunan pasar ikan higienis

DISKANLUT

17. Program pengembangan budidaya perikanan

27. Pembangunan kerambah jaringan apung

DISKANLUT

28. Pengembangan tambak/kolam rakyat

DISKANLUT

18. Program pemberdayaan ekonomi 29. Fasilitasi kepemilikan kapal perikanan bagi DISKANLUT masyarakat pesisir kelompok nelayan perikanan tangkap

KAWASAN II PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL

II.1

TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis

II.2 II.2.1

SASARAN Terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen 1. Program perencanaan prasarana 1. Study/Kajian Penyediaan Air Baku untuk CIPTAKARYA 1. Menyiapkan sarana dan Kawasan Industri Buruk Bakul wilayah dan sumberdaya alam perencanaan bagi Kecamatan Bukit prasarana menuju terwujudnya Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan Kecamatan Bukit Batu dan Siak 2. Penyusunan Masterplan Kota Sei Pakning, BAPPEDA industri dan pelabuhan. Kecil sebagai kawasan industri, Kota Lubuk Muda, Kecamatan Bukit Batu pelabuhan dan agribisnis. dan Kecamatan Siak Kecil. 3. Feasibility Study Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul 4. Study AMDAL Kawasan Industri Buruk Bakul 2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.


2. Program penataan penguasaan 6. Penyediaan lahan kawasan industri pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

BAPPEDA BLH

DISPERINDAG

13

NO.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

KEGIATAN

KETERANGAN

BINAMARGA 7. Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul (Buruk Bakul Desa Langkat) 8. Pembangunan Jalan Lingkar Kec. Siak Kecil BINAMARGA 9. Pembangunan Jalan Poros Sei Pakning Duri 10. Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu


7. Program peningkatan produksi 3. Pengembangan Kawasan Sentra pertanian/perkebunan Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri

CIPTAKARYA

13. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN 2 X 30 MW DISTAMBEN 14. Pengembangan Jaringan distribusi listrik 15. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bukit Batu

DISTANAK

8. Program peningkatan penerapan 16. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan pola kerjasama pihak ketiga [*] teknologi pertanian/perkebunan

DISBUNHUT

17. Revitalisasi perkebunan karet dan sawit.

DISBUNHUT

18. Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Cagar Biosphere Giam Siak Kecil Bukit Batu.

BLH, DISBUNHUT

9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

III

BINAMARGA

11. Pembangunan zona proteksi mangrove di BLH, DISBUNHUT Kecamatan Bukit Batu menuju terwujudnya Green Port.

5. Program Pengembangan Kinerja 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

BINAMARGA

KAWASAN III PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT


14

NO. III.1


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

TUJUAN Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis

III.2

SASARAN

III.2.1 Terwujudnya Kecamatan Rupat 1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya dan Kecamatan Rupat Utara Kecamatan Rupat dan Rupat sebagai salah satu pusat Utara sebagai kawasan pertumbuhan Kabupaten pariwisata dan agribisnis. Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen 1. Program perencanaan prasarana 1. Penyusunan Feasibility Study Bandara perencanaan bagi Kecamatan Rupat wilayah dan sumberdaya alam Pulau Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

BAPPEDA

2. Pembuatan DED Tourism Hutan Mangrove DISBUDPARPORA

3. Program Peningkatan kualitas 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) BLH dan akses informasi sumber Pulau Rupat daya alam dan lingkungan hidup 4. Program Penelitian dan Pengembangan

4. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus BALITBANGSTAT (KEK) Rupat Utara 5. Penyusunan Pengembangan Ekowisata BALITBANGSTAT (ekotourism) Bisnis Planning

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

6. FS Pembangunan Pembangkit Listrik 7. DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid

DISTAMBEN DISTAMBEN

8. Pembangunan Jalan Poros Rupat - Rupat Utara 9. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Rupat 10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

BINAMARGA

2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara. 7. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

BINAMARGA BINAMARGA DISHUBKOMINFO

15

NO.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN


12. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.


13. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN 2 X 20 MW 14. Fasilitasi pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat DISTAMBEN

10. Program Pengembangan Kinerja 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah IV.

KETERANGAN BLH

CIPTAKARYA

KAWASAN IV KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR

IV.1

TUJUAN Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis

IV.2 IV.2.1

SASARAN Terwujudnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.

1. Menyiapkan sarana dan 1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan prasarana menuju terwujudnya Mandau dan Pinggir sebagai Kota Kecamatan Mandau dan Pinggir Transit dan Petropolis. sebagai Kota Transit dan Petropolis.

2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.


1. Program perencanaan prasarana 1. Penyusunan Masterplan Kota Duri, BAPPEDA wilayah dan sumberdaya alam Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2. Penyusunan Masterplan Duri Central Park

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

3. Penyusunan Pengembangan Ekowisata dan DISBUDPARPORA Amusement Sumatera Central Park di Kecamatan Pinggir

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

BINAMARGA 4. Pembangunan Jalan Poros Duri - Sei. Pakning 5. Pembangunan Jalan Poros Kec. Pinggir BINAMARGA 6. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Duri dan BINAMARGA

DISBUDPARPORA

16

NO.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN Pinggir 7. Pembangunan Jalan dan Jembatan

BINAMARGA

5. Program pengembangan wilayah 8. Penataan dan revitalisasi kawasan strategis dan cepat tumbuh perkotaan

BINA MARGA, CIPTA KARYA

6. Program Pengendalian kebakaran hutan

9. Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran

BLH

7. Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan

10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

BINAMARGA


11. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir

9. Program Pengembangan Kinerja 12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Limbah Domestik 10. Program Pengembangan 14. Fasilitasi pembangunan Museum Destinasi Pariwisata Perminyakan 15. Fasilitasi pembangunan Duri Petro Tower 11. Program pengadaan, 16. Fungsionalisasi RSUD Kec. Mandau sebagai rujukan Trauma Center di Jalur peningkatan dan perbaikan Lintas Timur Sumatera sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


KETERANGAN

CIPTAKARYA

DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA RSUD MANDAU

17

Lampiran III Matrik Enam Jaminan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT NO. I

JAMINAN / TUJUAN / SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

JAMINAN I JAMINAN BERUSAHA MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

I.1

TUJUAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I.2

SASARAN

I.2.1

Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

1. Peningkatan Kemampuan Berusaha Masyarakat

1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Pemberian Dana Abadi Desa maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 per desa per kelurahan

BPMPD

2.

2. Menyiapkan tenaga pendamping desa/kelurahan

BPMPD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2.

Enam Jaminan Kepada Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Pemberian sertifikat lahan usaha untuk keluarga miskin sebesar 5000 persil pertahun

SETDA

3. Redistribusi Asset Produktif

4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4. Fasilitasi pemanfaatan lahan hutan 2000 Ha per tahun untuk usaha perkebunan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

SETDA, DISBUNHUT

4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

5. Pemberian RASKIN gratis sebanyak 15 Kg per SETDA, DINSOS bulan per RTM selama 12 bulan

5. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni

6. Program Pengembangan Perumahan

6. Pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 600 unit rumah per tahun

CIPTA KARYA

18

NO. II.


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun

1. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar 2. Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah menengah

KETERANGAN

JAMINAN II JAMINAN PENDIDIKAN, KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU

II.1

TUJUAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

II.2

SASARAN

II.2.1

Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan

1. Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru

1. Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.

3. Pembangunan SMK unggulan 4. Pembangunan SMA unggulan

II.2.3

Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah

Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru


2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan

4. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

DISDIK

2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

5. Fasilitasi Pembangunan Politeknik 6. Fasilitasi Pembangunan Universitas 7. Fasilitasi Pembangunan pesantren

3.

8. Pengembangan Perpustakaan Kecamatan dan DISDIK Desa Potensial

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan II.2.2

DISDIK

2. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun

9. Pengembangan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan akhlak

DISDIK

3. Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin

5. Program pemberian beasiswa

10. Pemberian Beasiswa berprestasi Perguruan Tinggi dan Beasiswa Khusus serta Bantuan Pendidikan.

DISDIK

4. Mengembangkan kemampuan guru

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik 11. Peningkatan strata pendidikan guru melalui dan Tenaga Kependidikan beasiswa maupun tugas belajar 12. Fasilitasi sertifikasi guru

5. Memberikan insentif/tambah penghasilan

DISDIK 7. Program peningkatan kesejahteraan 13. guru Pemberian insentif/tambahan penghasilan guru

DISDIK

19

NO.

III


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

JAMINAN III JAMINAN KESEHATAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

III.1

TUJUAN MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA

III.2

SASARAN

III.2.1

1. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Tersedianya Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera

1. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

2. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1. Fungsionalisasi RSUD Duri

2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

3. Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

3. Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

5. Pemberian Insentif Kinerja dan Prestasi Kerja bagi Tenaga Medis dan Paramedis

DISKES

2. Optimalisasi RSUD Bengkalis

DISKES

4. Optimalisasi Peran dan Fungsi Posyandu DISKES

6. Pemberian Insentif transportasi bagi tenaga medis dan paramedis pada daerah terpencil 2.


Pemerataan Layanan Kesehatan

3 Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)

4 Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

8. Pengadaan Ambulance untuk desa/kelurahan DISKES yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

DISKES

9. Pengadaan Mobil Jenazah untuk Desa/Kelurahan Yang Tidak memiliki Fasilitas Puskesmas Rawat Inap

20

NO. IV


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

JAMINAN IV JAMINAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR

IV.1

TUJUAN MENJAMIN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR DASAR BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN

IV.2

SASARAN

IV.2.1 Terpenuhinya akses koneksitas inter dan antar kawasan


1. Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan

1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar

2. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan

2. Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pembangunan jalan poros Bukit Batu-Duri

BINA MARGA

2. Pembangunan jalan poros Pinggir 3. Pembangunan dan peningkatan jalan poros Rupat-Rupat Utara 4. Pembangunan g dan ppeningkatan g jjalan lingkar g P. Bengkalis 5. Pembangunan jalan lingkar P. Rupat 6. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Kota Duri 7. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

8. Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul


9. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir 10. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 20 MW di Rupat Utara 11. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 30 MW di Buruk Bakul 12. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapsitas 4 x 10 MW di Bengkalis 13. Fasilitasi Pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat

BINA MARGA

21

NO.


STRATEGI

3. Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan

V.

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

BINA MARGA

3 Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara

5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

15. Penyusunan review FS Bandara di Pulau Bengkalis 16. Penyusunan FS Bandara di Pulau Rupat

BAPPEDA

4 Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

6 Program perencanaan pembangunan ekonomi

17. Penyusunan FS Kawasan Industri Buruk Bakul BAPPEDA 18. Pembangunan Pelabuhan Roro Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) - Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti)

JAMINAN V JAMINAN PELAYANAN PUBLIK, BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN DAERAH

V.1

TUJUAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

V.2

SASARAN

V.2.1

Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Meningkatkan Kapasitas SDM 1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur publik Aparatur Profesional dan pelayanan publik yang bebas KKN

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa


1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS Daerah 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 4. Pemberian insentif kinerja dan prestasi kerja

BKD, BANDIKLAT

2. Program Pendidikan Kedinasan

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 6. Pendidikan Penjenjangan Struktural

BKD, BANDIKLAT

3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7. Pemberian insentif kepala desa, kadus, RW dan RT 8. Bantuan dana operasional BPD dan LKMD serta P3N

BPMPD

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

BKD, BANDIKLAT BKD, BANDIKLAT SEMUA SKPD

BPMPD

22

NO. VI


STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

KETERANGAN

JAMINAN VI JAMINAN PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

VI.1

TUJUAN MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

VI.2

SASARAN

VI.2.1 Terarahnya Pembangunan sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah

1. Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif

1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

2. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

3.

2.


Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan


4. Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa

BPMPD

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Melaksanakan musrenbang desa yang lebih terbuka dan aspiratif

2. Program Perencanaan g Daerah Pembangunan

2. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan, Forum BAPPEDA SKPD dan Musrenbangg Kabupaten p

3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3 Menyusun Masterplan dan DED untuk kegiatan- BAPPEDA kegiatan Strategis

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

4. Mempertegas prasyarat perizinan usaha dan kegiatan fisik

SETDA

5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

5. Penyusunan AMDAL dan Perizinan Lainnya untuk kegiatan yang bersifat fisik dalam skala besar

BLH

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

6. Optimalisasi Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

DISPENDA, SETDA

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7. Penyerahan pelaksanaan sebagian kegiatan pembangunan kepada desa

SETDA, BPMPD

8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

8. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana ADD untuk BPMPD pembangunan pedesaan

23

Lampiran IV Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015

Matriks Indikator Kinerja Program

NO


SATUAN

(1)

(2)

(3)

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2010 (4)


2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

SKPD

(10)

MISI I : Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. 1

Angka melek huruf

2

Angka partisipasi kasar TK/PAUD SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PLB Angka partisipasi murni

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

4

3.1 SD/MI 3.2 SMP/MTs 3.3 SMA/SMK/MA Angka partisipasi sekolah

Angka

5

6

7 8 9

Matriks Indikator kinerja Program Misi I

809

641

0

0

0

21,01 105,68 86,89 , 62,41 35,33

31,88 106,13 93,38 , 66,25 45,00

43,00 106,13 97,50 , 74,25 60,00

54,00 106,13 100,63 , 83,75 75,00

64,88 106,13 102,00 , 93,38 85,00

75,00 106,13 103,00 , 100,00 95,00

75,00 106,13 103,00 , 100,00 95,00

98,19 82,15 59,77

99,25 88,50 64,00

100,00 93,63 81,00

100,00 98,50 81,00

100,00 100,00 90,63

100,00 100,00 95,00

100,00 100,00 95,00

65,03

65,50

66,00

66,30

66,97

67,50

67,50

0,80

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,00

48,53

48,87

48,98

49,01

49,46

49,75

49,75

46,67

47,00

47,50

49,00

49,50

50,00

50,00

1:16

1:16

1:15

1:15

1:13

1:13

1:13

11,00

15,00

18,00

20,00

23,00

25,00

25,00

DISDIK DISDIK

%

DISDIK

APS

4.1 SD/MI 4.2 SMP/MTs 4.3 SMA/SMK/MA Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 5.1 SD/MI 5.2 SMP/MTs 5.3 SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid 6.1 SD/MI 6.2 SMP/MTs 6.3 SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 7.1 SD/MI Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

1460

%

APS 16-18

DISDIK

Angka

DISDIK

Angka

DISDIK

Angka Jumlah Jumlah

DISDIK 1:18 270 296

1:17 200 325

1:16 125 335

1:15 75 345

1:14 25 355

1:14 0 365

1:14 0 365

DISDIK DISDIK

24


NO

(1) 10 11 12

SATUAN

2013 (7) 72 2200

2014 (8) 76 2100

2015 (9) 80 2000

0,34 0,65 0,97

0,24 0,51 0,72

0,18 0,36 0,50

0,12 0,24 0,31

0,06 0,13 0,13

0 0 0

0 0 0

% % % %

100,00 92,62 95,49 85,00 94,24 92,62 62,52

100,00 93,88 96,75 90,00 95,88 93,88 69,48

100,00 95,63 97,88 94,00 97,88 95,63 77,75

100,00 97,25 99,13 96,00 99,38 97,25 84,88

100,00 98,88 99,63 100,00 100,00 98,88 92,50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Group

210

220

230

235

240

250

250

Unit Kegiatan Unit Unit

7 10 7 3

7 12 7 5

9 14 9 7

10 14 10 10

11 15 11 12

12 15 12 15

12 15 12 15

Unit Orang

0 43200 83243 0 0

1 67392 50000 0 0

1 87610 53321 7 5

2 113892 57521 12 5

2 148060 61121 14 5

2 192478 67121 7 5

8 652632 372327 40 20

BPUAD BPUAD BPUAD BPUAD BPUAD

991,65 8,35 N/A N/A

968 32,00 69 19

970 30,00 69,5 18

972 28,00 70 17

974 26,00 71 16

976 24,00 72 15

976 24,00 72 15

401 11 52

401 3 3

401 4 4

401 1 5

401 0 6

401 0 7

401 19 72

DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES

Jumlah grup kesenian

23 24 25 26 27

Jumlah perpustakaan (berbasis TI) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

28 29 30 31 32 33 34

Angka kelangsungan hidup bayi

Angka

Angka kematian bayi Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio pustu per satuan penduduk

Angka Tahun % Angka Angka Angka

14 15 16 17

Jumlah gedung kesenian Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan


SKPD

2012 (6) 66 2300

18 19 20 21 22

13.1 13.2 13.3


2011 (5) 60 2500

(3) Jumlah Jumlah %

13


2010 (4) 57 2816

(2) Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

12.1 12.2 12.3


(10) 80 2000

%

Eksemplar % Jumlah

DISDIK DISDIK DISDIK

DISDIK

DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA

25


NO

(1) 35 36 36.1 36.2 36.3 37 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6

(2) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Dokter umum Dokter spesialis Dokter gigi Rasio tenaga medis per satuan penduduk Bidan Perawat Apotoker Ahli gizi Kesmas Sanitarian

38 39 40 41


42 43 44 45 46

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

47 48

SATUAN



(3) Angka

2010 (4) 12

2011 (5) 12

2012 (6) 12

2013 (7) 12

2014 (8) 12

2015 (9) 12

Angka Angka Angka

6 2 3

18 3 6

19 4 7

20 5 7

21 5 8

Angka Angka Angka Angka Angka Angka

24 23 0,3 3 5 1

24 67 13 21 4 21

25 77 14 23 5 23

25 93 15 24 6 24

%

2,40

2,40

2,30

% % %

31,30 62,26 31,27

31,48 62,93 30,00


SKPD

(10) 12

DISKES

21 6 9

99 23 37

DISKES DISKES DISKES

26 105 16 24 7 25

26 110 17 25 8 26

126 452 75 117 30 119

DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES

2,30

2,20

2,20

2,20

32,00 81,90 30,00

31,99 73,48 30,00

38,39 76,97 30,00

38,40 84,19 29,00

38,40 84,19 28,00

BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB

%

12,33

15,00

19,00

24,00

28,00

30,00

30,00

Angka % % %

N/A 30,00 39,43 44,00

400 30,00 40,00 50,00

320 30,00 42,00 60,00

240 30,00 44,00 70,00

190 20,00 46,00 80,00

100 10,00 50,00 100,00

100 10,00 50,00 100,00

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

105

100

100

100

100

100

100

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

80

85

87

89

91

95

95

%

98

99

100

100

100

100

100

51

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

% %

100 77

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

52

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

100

100

DISKES

53 54 55

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

N/A

100

100

100

100

100

100

Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas

% %

95 70

96 70

97 80

98 90

99 100

100 100

100 100

DISKES DISKES DISKES

49 50

Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB BPP dan KB

DISKES DISKES DISKES DISKES DISKES

26

NO

(1) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


(2)

SATUAN

Cakupan pembantu puskesmas

(3) %

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk wajib memiliki KTP

%

Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

% % Jumlah % Ada/Tdk Ada Sudah / Belum



2010 (4) 70

2011 (5) 70

2012 (6) 80

2013 (7) 90

2014 (8) 100

2015 (9) 100

70,00 70,00 45,00 259613 75,00

75,00 75,00 50,00 280985 80,00

80,00 80,00 60,00 302735 85,00

85,00 85,00 70,00 324862 90,00

90,00 90,00 80,00 347366 95,00

100,00 95,00 90,00 389733 100,00

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (10) 100 100,00 95,00 90,00 389733 100,00

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Belum 43

Sudah 40

Sudah 37

Sudah 35

Sudah 30

Sudah 28

Sudah 28

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka

Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Rasio ketergantungan Rasio daya serap tenaga kerja

% % % Angka % % % %

N/A 41,77 , 50,20 351,633

63,86 44,77 , 52,26 338,349

58,43 47,77 , 54,26 325,053

53,00 50,77 , 56,26 309,587

47,57 53,77 , 58,26 291,762

42,14 56,77 , 60,26 271,381

42,14 56,77 , 60,26 271,381

N/A 63,00 35,00 50,00

11,50 61,30 36,14 57,00

11,00 63,40 41,57 54,00

10,50 65,10 47,00 56,00

10,00 70,10 52,43 58,00

9,50 80,05 57,86 60,00

9,50 80,05 57,86 60,00

73

Jumlah klub olah raga

Angka

60

62

65

68

71

74

74

74 75 76 77 78 79 80 81

Jumlah gedung olah raga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga

Unit Angka Angka Kegiatan Kegiatan Kegiatan Unit jumlah/orang

12 124 37 2 56 2 30 -

12 139 39 4 59 4 33 2

14 154 40 6 62 6 36 4

15 174 41 9 64 10 37 5

17 194 42 12 66 14 38 5

20 214 43 15 68 18 39 5

20 214 43 15 68 18 39 21

Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *


SKPD

DISKES DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISNAKERTRAN DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA DISBUDPARPORA BALITBANGSTAT

27


NO


(1)

(2)

SATUAN

(3)



TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

(10)

SKPD

MISI II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan

1 2 3

Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

4 5 6 7 8 9

LPM Berprestasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK PKK aktif Posyandu aktif Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kemiskinan

% %

8,25 40

8,01 65

7,77 75

7,53 80

7,29 90

7,05 100

7,05 100

%

25

30

45

70

80

100

100

% Rumah Tangga % % % Angka

60 00 60,00 830 100,00 100,00 100,00 41300

75 00 75,00 1660 100,00 100,00 100,00 40099

80 00 80,00 2075 100,00 100,00 100,00 38898

85 00 85,00 2490 100,00 100,00 100,00 37697

90 00 90,00 2905 100,00 100,00 100,00 36496

100 00 100,00 3320 100,00 100,00 100,00 35295

100 00 100,00 3320 100,00 100,00 100,00 35295

BAPPEDA BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BAPPEDA

10 11 12


Jumlah % %

5 4,7 6,8

7 6,2 8,9

7 8,4 11,2

7 10,8 12,4

7 12,2 14,8

8 15 8

8 15 8

13 14

Kunjungan wisata Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non terbarukan* Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal* Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat*

Angka %

14000 100,00

15000 100,00

16000 100,00

17000 100,00

18000 100,00

19000 100,00

19000 100,00

DISBUDPARPORA BALITBANGTIK

% %

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

BALITBANGTIK BALITBANGTIK

15 16

Matriks Indikator Kinerja Program Misi II

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

28


NO


SATUAN

(1)

(2)

(3)




2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

SKPD

(10)

MISI III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

1

Regulasi ketahanan pangan

2 3

Ketersediaan pangan utama Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi (GKG) Jagung Kedelai Ubi kayu Ubi jalar Kacang tanah Kacang hijau Buah-buahan Produksi daging ternak besar/kecil Produksi daging unggas Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi tanaman bahan makanan Cakupan bina kelompok petani Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Nilai tukar petani Kelapa sawit Kelapa Kelapa sawit

33.11 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 12.2 12.3 13

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III

Perda

-

-

-

-

1

-

Jika PP dan Perda prov telah tersedia

Kg/Kap/Th

136

158,4

161,6

164,8

168,1

171,5

171,5

Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Kg Kg % % % % % % % % % Angka Angka Angka

33.33 33 2.33 1.00 17.96 7.99 0.91 1.07 32.80 315,02 190,30 29,04 0,99 36,00 60,57 90,33 83,82 48,59 31,00

3 34 3,34 2,35 1,04 17,98 7,99 0,91 1,07 32,82 317,00 200,25 28,73 0,882 68,60 67,42 92,13 91,89 51,02 35,00

3 45 3,45 2,38 1,08 17,98 7,99 0,91 1,08 32,89 319,00 256,00 28,42 0,785 81,40 70,12 94,43 92,40 53,06 39,20

3 45 3,45 2,40 1,09 18,00 8,00 0,93 1,08 32,92 320,00 311,50 28,11 0,699 89,20 73,62 97,23 94,04 56,24 43,10

3 57 3,57 2,45 1,10 18,10 8,00 0,94 1,09 32,93 322,00 322,00 27,79 0,622 92,00 75,56 98,66 95,65 59,05 49,00

3 62 3,62 2,50 1,20 18,20 8,00 0,95 1,09 32,96 325,00 332,50 27,47 0,553 100,00 80,38 99,63 97,65 62,30 52,90

3 62 3,62 2,50 1,20 18,20 8,00 0,95 1,09 32,96 325,00 332,50 27,47 0,553 100,00 80,38 99,63 97,65 62,30 52,90

117,23 82,135 212,86

122,56 89,600 218,05

128,13 97,750 223,37

134,20 106,630 228,82

140,00 116,320 234,40

146,41 126,900 240,12

146,41 126,900 240,12

%

6,30

6,33

6,35

6,37

6,39

6,40

6,40

DISTANAK, BKPPP , BUNHUT, PERIKANAN BKPPP DISTANAK

DISTANAK, BUNHUT DISTANAK/BPS BKPPP DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT DISKANLUT BKPPP DISBUNHUT

DISBUNHUT

29

NO


SATUAN




SKPD

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

(3) Ha Ha %

2010 (4) 22498 42762,00 17,77

2011 (5) 22400 37630,56 17,67

2012 (6) 22300 33114,89 17,56

2013 (7) 22050 29141,10 17,44

2014 (8) 21900 25644,17 17,31

2015 (9) 21700 22566,72 17,17

(10) 21700 22556,72 17,17

17 18 19 20


% Unit Unit %

77,60 0 0 39,300

78,60 0 0 41,078

80,00 0 0 43,131

81,10 0 0 45,287

82,20 0 0 47,551

83,10 0 0 49,664

83,10 0 0 49,664

KUKM KUKM KUKM KUKM

21 22

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Lama proses perizinan

Angka Hari

179 1-7

2 1-7

2 1-7

2 1-7

2 1-7

2 1-7

189 1-7

BPPT BPPT

23 24 25 26

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin

% % % %

9,60 2,00 49,58 25,00

10,00 2,40 7,90 30,00

10,30 2,90 25,00 45,00

10,90 3,20 30,00 45,00

11,30 3,50 35,00 60,00

12,00 4,00 50,00 70,00

12,50 5,00 55,00 70,00

DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG DISPERINDAG

27 28


% %

1,50

2,00 20,00

2,30 22,00

2,60 25,00

3,10 30,00

3,20 35,00

(1) 14 15 16

(2)

Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III

$

90.049.834,32

$


3,30 DISPERINDAG 121.567.276,33 DISPERINDAG

30


NO


(1)

(2)

SATUAN

(3)



2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)


SKPD

(10)

(11)

MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 -

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) j g jjalan kabupaten p

% KM

Rasio Jaringan Irigasi Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah uji KIR angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan Laut : Pelabuhan rakyat Pelabuhan kargo Penyeberangan Pelabuhan Udara Terminal

49,37 489,28 25,00

52,04 115 5,00

54,04 117 4,00

56,04 120 3,50

59,02 116 3,00

62,02 119 2,50

62,02 1076,28 43,00

BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA

%

50,04

52,04

54,04

56,04

59,02

62,02

62,05

BINAMARGA

% % %

14,00 15,30

14,10 15,60

14,23 15,74

14,50 15,90

15,10 16,20

15,20 16,80

15,20 16,80

BINAMARGA BINAMARGA BINAMARGA

Angka Unit Unit

119200 11972

1231192 13170

1354311 2

1489742 3

1638716 3

1802587 3

1802587 3

Unit Unit Unit Unit Unit

30 1 3 2

32 1 3 2

36 1 4 2

40 2 4 1 3

45 2 5 1 3

50 2 5 1 3

50 2 5 1 3

%

DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO DISHUBKOMINFO

11 12


% %

38,60 53,50

2,00 5,00

3,00 6,00

3,00 4,50

3,00 5,00

4,00 5,00

53,60 79,00

DISTAMBEN DISTAMBEN

13 14 15

Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga ber-Sanitasi

% % %

55,00 22,78 19,98

60,00 25,00 20,00

65,00 35,00 25,00

70,00 45,00 30,00

75,00 55,00 40,00

80,00 65,00 50,00

80,00 65,00 50,00

DISTAMBEN CIPTAKARYA CIPTAKARYA

Matriks Indikasi Kinerja Program IV

31

NO


SATUAN




SKPD

(1) 16 17

(2) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

(3) % M3

2010 (4) 0,22 0,17

2011 (5) 0,44 0,18

2012 (6) 0,45 0,19

2013 (7) 0,46 0,2

2014 (8) 0,47 0,21

2015 (9) 0,48 0,22

(10) 0,48 0,22

(11) DINAS PASAR DINAS PASAR

18 19 20 21 22 23


% % % % % %

83,03 20,00 19,98 83,00 70,00 22,78

84,00 18,00 20,00 84,00 73,00 25,00

84,50 14,00 25,00 85,00 75,00 35,00

85,00 12,00 30,00 86,00 78,00 45,00

85,50 10,00 40,00 87,00 80,00 55,00

86,00 8,00 50,00 88,00 83,00 65,00

86,00 8,00 50,00 88,00 83,00 65,00

CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Persentase luas permukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Penegakkan hukum lingkungan Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus Tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Persentase penduduk yang memiliki lahan Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

% % % % % Unit % % % % % % %

83,00 25,60 30,00 40,00 18 20 50,00 40,00 N/A N/A N/A 40,00 55,00

84,00 30,00 32,00 60,00 36 21 100,00 43,00 45,00 35,00 80,00 41,00 54,00

85,00 40,00 35,00 70,00 55 22 100,00 46,00 47,50 53,00 82,00 42,00 53,00

86,00 50,00 37,00 80,00 73 23 100,00 49,00 52,00 65,00 85,00 43,00 52,00

86,00 60,00 40,00 100,00 91 24 100,00 52,00 58,50 72,00 87,00 44,00 51,00

87,00 70,00 45,00 100,00 100 25 100,00 55,00 65,50 100,00 90,00 45,00 50,00

87,00 70,00 45,00 100,00 100 25 100,00 55,00 65,50 100,00 90,00 45,00 50,00

DINAS PASAR CIPTAKARYA CIPTAKARYA BLH BLH DINAS PASAR BLH CIPTAKARYA SETDA SETDA CIPTAKARYA SETDA CIPTAKARYA

37 38 39 40 41 42 43

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan

% % % % % % %

20,00 60,00 61,00 1,10 50,00 40,00 7,33

19,00 61,00 62,00 1,20 48,00 38,00 7,50

18,00 62,00 63,00 1,20 45,00 35,00 7,50

17,00 63,00 64,00 12,00 43,00 33,00 7,50

16,00 64,00 65,00 12,00 40,00 30,00 7,50

15,00 65,00 66,00 12,00 38,00 27,00 7,50

15,00 65,00 66,00 12,00 38,00 27,00 7,50

CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA CIPTAKARYA

Matriks Indikasi Kinerja Program IV

32


NO


SATUAN

(1)

(2)

(3)




2010

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

SKPD

(10)

MISI V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 1 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah 2 Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * 3 Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * 4 Jumlah PNS yyangg mengikuti diklatpim g p * 5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * 6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 7 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Pertumbuhan PDRB Laju inflasi PDRB per kapita Pertumbuhan ekonomi Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola * 16 Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan *

9 10 11 12 13 14 15

Matriks Indikator Kinerja Program Misi V

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

BPPT

Orang Orang Orang Orang

276 720 86 168

715 680 86 380

500 450 86 650

500 480 86 680

300 480 86 700

300 600 86 710

300 600 86 710

BKD BANDIKLAT BANDIKLAT BANDIKLAT

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak

% % % Rupiah % % %

%

90,00 7,21 7,50 33.105.906,01

90,00 7,43 7,00 38.470.758,29

90,00 7,81 7,00 44.731.683,21

90,00 7,92 6,50 52.044.747,27

90,00 7,94 6,00 60.592.763,76

90,00 8,00 5,50 70.591.600,55

90,00 8,00 5,50 70.591.600,55

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

7,63 81,51 90,00

7,79 81,78 100,00

7,76 82,04 100,00

7,86 82,31 100,00

7,89 82,57 100,00

7,97 82,84 100,00

7,97 82,84 100,00

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BALITBANGTIK

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BALITBANGTIK

33


NO

(1)

SATUAN




SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3) %

(4) 90,00

(5) 100,00

(6) 100,00

(7) 100,00

(8) 100,00

(9) 100,00

(10) 100,00

Angka Angka

179 4

143 3

107 2

71 1

35 0

0 0

0 0

Ada / Tidak Ada / Tidak Media Stasiun Portal

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

BAPPEDA

Ada 36 4/1 1

Ada 36 4/1 2

Ada 36 4/1 2

Ada 38 4/1 2

Ada 38 4/1 2

Ada 40 4/1 2

Ada 40 4/1 2

BAPPEDA SETDA SETDA SETDA

Angka Angka

9 27

11 23

11 25

12 27

12 29

12 30

12 30

%

9

11

13

15

17

19

19

DISPENDA DISPENDA KESBANGPOLINMAS

Angka

5.21

5.61

5.88

6.23

6.57

6.89

6.89

29 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Unit

13

13

13

14

14

15

15

KESBANGPOLINMAS

30 Cakupan patroli petugas Satpol PP 31 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 32 Angka kriminalitas 33 Angka kriminalitas yang tertangani

Kali / 24 Jam %

2 -

2 -

2 -

1 -

1 -

1 -

1 -

SATPOL PP SATPOL PP

% %

-

-

-

-

-

-

-

SATPOL PP SATPOL PP

34 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 35 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 36 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 37 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Orang

21

21

21

21

21

21

21

%

1 20

1 20

2 30

2 40

3 50

3 60

3 60

%

1

1

1

1

1

1

1

38 Jumlah LSM 39 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah

546

300

350

300

250

200

200

Jumlah

-

235

360

475

680

825

825

(2) 17 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) * 18 Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan 19 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai 20 Buku ”kabupaten dalam angka” 21 22 23 24

Buku ”PDRB kabupaten” Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah

25 Jumlah dan macam pajak daerah 26 Jumlah retribusi daerah 27 Penegakkan Perda 28 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk


%

BALITBANGTIK

INSPEKTORAT INSPEKTORAT

SATPOL PP

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS

34

NO

(1)


(2) 40 Kegiatan pembinaan politik daerah 41 Jumlah demo


SATUAN

(3) Jumlah Jumlah




2010

2011

2012

2013

2014

2015

(4) 364 4

(5) 3

(6) 1302 3

(7) 1706 3

(8) 1726 4

(9) 1774 3

(10) 1774 3

SKPD

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS

35

Lampiran V Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkalis

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BENGKALIS

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010

(3)

(4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 target (5)

2012 Rp (6)

target (7)

2013 Rp (8)

target (9)

2014 Rp (10)

target (11)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD

2015 Rp (12)

target (13)

Rp (14)

target (15)

SKPD Penanggung Jawab

Rp (16)

(17)

MISI I : Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Nonformal Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*] Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Obat dan Perbekalan Ketersediaan Kesehatan dan Distribusi Obat Bagi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Program Kes Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

286.596.389.742,61

233.383.894.760,91

246.360.039.309,61

261.166.277.672,12

277.489.170.026,63

13.160.856.463,37 372.610.100,00 243.132.300,00

10.717.273.663,39 303.427.396,43 197.989.804,29 13.888.281.072,38

11.313.154.079,07 320.297.959,67 208.998.037,41 14.660.469.500,00

11.993.074.639,22 339.547.867,05 221.558.819,46 15.541.563.716,95

12.742.641.804,18 360.769.608,74 235.406.245,68 16.512.911.449,26

1.368.071.687,04

1.444.136.472,84

1.530.929.074,86

1.626.612.142,04

698.035.200,00

584.721.400,90

617.231.910,79

654.327.548,62

695.223.020,41

3.249.539.080,72 DISBUDPARPORA

1.852.135.500,00

1.551.473.713,95

1.637.735.652,44

1.736.163.565,15

1.844.673.787,98


2.372.437.800,00

1.977.426.906,30

2.087.371.842,29

2.212.822.890,01

2.351.124.320,64

17.054.866.700,00 1.679.997.700,00

1.304.995.771.511,87 DISDIK 59.927.000.649,23 1.696.652.931,88 1.107.085.206,84 77.658.092.438,59

DISDIK DISDIK DISDIK DISDIK

7.649.747.076,78 DISDIK

11.001.183.759,24 SETDA

100%

1 thn

1.896.263.500,00

1 thn

1.578.955.091,62

1 thn

1.666.744.994,72

1 thn

1.766.916.368,90

1 thn

1.877.348.641,96

100%

8.786.228.597,19 BPUAD

100%

1 thn

185.738.900,00

1 thn

154.658.559,78

1 thn

163.257.575,70

1 thn

173.069.356,00

1 thn

183.886.190,75

100%

860.610.582,23 BPUAD

100%

1 thn

57.115.800,00

1 thn

47.558.413,28

1 thn

50.202.661,06

1 thn

53.219.840,99

1 thn

56.546.081,05

100%

264.642.796,38 BPUAD

100%

1 thn

-

1 thn

162.511.261,00

1 thn

172.917.287,00

1 thn

192.018.208,00

1 thn

182.182.018,00

100%

709.628.774,00 BPUAD

100%

1 thn

-

1 thn

212.527.519,00

1 thn

246.142.191,00

1 thn

127.182.701,00

1 thn

192.892.090,00

100%

778.744.501,00 BPUAD

978.624.000

818.945.836,42

864.479.224,92

916.434.426,34

973.711.577,98

9.474.850.000,00

7.936.773.912,38

8.378.058.541,90

8.881.579.860,27

9.436.678.601,54

42.960.007.000

49.404.008.050

56.814.609.258

65.336.800.646

75.137.320.743

6.008.550.000

5.033.167.057,13

5.313.011.145,50

5.632.323.115,35

5.984.343.310,05

4.552.195.066 DISKES

44.107.940.916 RSUD 289.652.745.697 DISKES

27.971.394.628 RSUD

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan dan Pengamanan Obat dan Bahan Berbahaya bagi Masyarakat

376.100.000

314.733.267,40

332.232.437,07

352.199.606,54

374.212.081,94

1.749.477.393 DISKES

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Pemanfaatan dan Pembinaan Obat Asli Indonesia

175.500.000

146.864.367,00

155.030.025,81

164.347.330,36

174.619.038,50

816.360.762 DISKES

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi I

36

Kode


(1)

(2)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



(3)

(4)

Penggerakan PSM dan Pembinaan Desa Siaga Peningkatan Penyehatan dan Kualitas Lingkungan Pelayanan Kes sesuai standar dan kompetensi

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Pengendalian Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS dan Penemuan Kasus PMS dan HIV/AIDS Program Kemitraan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kualitas dan Kompetensi Pelayanan Kes Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kualitas dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Ketersediaan Jaringannya serta Akses Pelayanan Kes Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata


2012

Rp (6) 2.021.297.000

target (7)

2013

Rp (8) 1.691.490.053,70

target (9)

2014

Rp (10) 1.785.536.900,68

target (11)


2015

Rp (12) 1.892.847.668,41

target (13)

Rp (14) 2.011.150.647,69

target (15)


Rp (17) (16) 9.402.322.270 DISKES

769.956.000

644.325.359,30

680.149.849,28

721.026.855,22

766.091.033,67

3.581.549.097 DISKES

238.776.000

199.815.875,18

210.925.637,84

223.602.268,68

237.577.410,47

1.110.697.192 DISKES

1.061.053.150,00

888.809.739,53

938.227.561,05

994.615.037,46

1.056.778.477,31

221.031.250,00

4.939.483.965 RSUD BPP dan KB

436.762.000

365.497.291,51

385.818.940,92

409.006.659,26

434.569.575,47

2.031.654.467 DISKES

246.625.000

206.384.185,25

217.859.145,95

230.952.480,62

245.387.010,66

1.147.207.822 DISKES

6.576.000,000

5.503.020,38

5.808.988,32

6.158.108,52

6.542.990,30

30.589.108 DISKES

15.622.427.400,00

13.086.399.704,09

13.814.003.527,64

14.644.225.139,65

15.559.489.210,88

72.726.544.982 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.224.960.000,00

1.026.109.180,80

1.083.160.851,25

1.148.258.818,41

1.220.024.994,56

5.702.513.845 RSUD

1.260.607.600,00

1.054.919.300,34

1.113.572.813,44

1.180.498.539,52

1.254.279.698,25

5.863.877.952 DISKES

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

798.878.000,00

668.528.272,25

705.698.444,19

748.110.920,68

794.867.853,23

3.716.083.490 DISKES

483.206.675,00 146.498.050,00

402.350.010,85 121.984.018,55

424.720.671,45 128.766.329,98

450.246.383,81 136.505.186,41

478.386.782,79 145.036.760,56

2.238.910.524 BPP dan KB 678.790.346 BPP dan KB

574.044.500,00 537.511.200,00

477.987.624,66 447.567.569,61

504.563.736,59 472.452.326,49

534.888.017,16 500.846.711,31

568.318.518,23 532.149.630,76

2.659.802.397 BPP dan KB 2.490.527.438 BPP dan KB

867.624.600,00

722.441.939,00

762.609.710,80

808.442.554,42

858.970.214,07

4.020.089.018 BPP dan KB

1.145.460.175,00

953.786.314,81

1.006.816.833,91

1.067.326.525,63

1.134.034.433,48

5.307.424.283 BPP dan KB

566.859.000,00

474.839.361,38

501.240.429,88

531.364.979,71

564.575.290,94

178.131.100,00

149.066.160,94

157.354.239,49

166.811.229,28

177.236.931,11

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak


2.638.879.062 RSUD 828.599.661 DISKES

37

Kode


(1)

(2)



(3)

(4)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



2012

Rp (6) 129.700.000,00 -

Terlaksananya penataan administrasi kependudukan

target (7)

Rp (8) 108.537.369,80

2013 target (9)

Rp (10) 114.572.047,56

2014 target (11)

Rp (12) 121.457.827,62

2015 target (13)

Rp (14) 129.048.941,85

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD target (15)


Rp (17) (16) 603.316.187 DISKES 1.278.304.000 DISKES

256.000.000,00

294.400.000,00

338.560.000,00

389.344.000,00

2.354.578.150,00

1.960.578.347,14

2.069.586.503,24

2.193.968.652,08

2.331.091.692,84

10.909.803.345 DISDUKCAPIL

2.458.797.892,00

2.047.358.634,94

2.161.191.775,04

2.291.079.400,72

2.434.271.863,27

11.392.699.566 DISNAKERTRAN

1.990.203.700,00

1.657.175.949,17

1.749.314.931,94

1.854.448.759,35

1.970.351.806,81


388.853.100,00

323.784.949,79

341.787.393,00

362.328.815,32

384.974.366,28


2.206.950.250,00

1.837.653.540,34

1.939.827.077,18

2.056.410.684,52

2.184.936.352,31

10.225.777.904 DISBUDPARPORA

1.809.743.750,00

1.506.912.994,21

1.590.697.356,69

1.686.298.267,82

1.791.691.909,56


4.334.127.850,00

3.608.883.067,41

3.809.536.965,96

4.038.490.137,61

4.290.895.771,22


38


Kode




(1)

(2)

(3)

(4)


2012 Rp (6)

target (7)

2013 Rp (8)

target (9)

2014 Rp (10)

target (11)


2015 Rp (12)

target (13)

Rp (14)


Rp (16)

(17)

MISI II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*] Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Penanggulangan Kemiskinan [*] Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi II

Peningkatan usaha ekonomi pedesaan

terselenggaranya programprogram pemerintah dalam usaha kesejahteraan masyarakat Motifasi masyarakat dalam membangun desa

Lemahnya usaha ekonomi diperdesaan dan kelurahan

lemahnya SDM masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.529.254.490,00

1.273.358.983,80

1.344.157.743,30

1.424.941.623,67

1.514.000.475,15

7.085.713.315,91 BPMPD

635.668.050,00

532.478.466,27

562.084.269,00

595.865.533,56

633.107.129,41

22.026.133.969,00

18.340.423.880,50

19.360.151.448,25

20.523.696.550,29

21.806.427.584,69

102.056.833.432,73 BPMPD

1.424.678.375,00

1.186.281.956,14

1.252.239.232,90

1.327.498.810,80

1.410.467.486,47

6.601.165.861,30 BPMPD

4.186.154.700,00

3.482.181.622,57

3.675.790.920,78

3.896.705.955,12

4.140.250.077,31

19.381.083.275,78 DINSOS

1.682.444.550,00

1.399.512.897,36

1.477.325.814,45

1.566.113.095,90

1.663.995.164,40

7.789.391.522,11 DINSOS, SETDA

1.185.830.650,00

986.413.067,08

1.041.257.633,61

1.103.837.217,39

1.172.827.043,48

5.490.165.611,56 DINSOS

5.029.231.275,00

4.183.480.539,18

4.416.082.057,16

4.681.488.588,79

4.974.081.625,59

115.512.500,00 910.421.800,00

96.087.109,41 757.318.897,16

101.429.552,70 799.425.827,84

107.525.468,81 847.471.320,09

114.245.810,61 900.438.277,60

534.800.441,53 DINSOS 4.215.076.122,70 DINSOS

325.999.400,00

271.177.058,90

286.254.503,38

303.458.399,03

322.424.548,97

1.509.313.910,27 DINSOS

683.148.744,00

568.835.073,65

600.462.303,74

636.550.088,20

676.334.468,71

3.165.330.678,29 BPMPD

8.329.916.600,00

6.936.042.500,61

7.321.686.463,65

7.761.719.820,11

8.246.827.308,87

14.393.211.475,00

12.008.738.506,18

12.676.424.367,12

13.438.277.471,58

14.278.169.813,56


587.794.800,00

490.416.892,77

517.684.072,00

548.796.884,73

583.096.690,03


305.092.500,00

254.548.893,35

268.701.811,82

284.850.790,71

302.653.965,13


2.959.203.448,25 CIPTA KARYA

23.284.364.085,71 DINSOS, SETDA

38.596.192.693,25 DISNAKERTRAN

39


Kode

(1)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja dan Program Prioritas Awal RPJMD Program (outcome) 2010 Pembangunan (2)

(3)

(4)

2011 target (5)

2012 Rp (6)

target (7)

2013 Rp (8)

target (9)

2014 Rp (10)

target (11)


2015 Rp (12)

target (13)

Rp (14)

target (15)


Rp (16)

(17)

MISI III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatkan kemampuan ekonomi

Program Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan dalam Pengawasan dan Pengendalian kemampuan dan Sumberdaya Kelautan partisipasi masyarakat pesisir dalam Program Peningkatan Kesadaran dan Terselenggaranya Penegakan Hukum dalam penegakan hukum tehadap kapal Pendayagunaan Sumberdaya Laut ;perikanan yang melekukan tindak pidana & meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum sektor perikanan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Mengembangkan Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut infrastruktur dan penataan kawasan pesisir

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi III

3.443.871.275,00

2.867.596.241,00

3.027.034.592,00

3.208.959.370,98

3.409.519.331,67

15.956.980.810,66 BKPPP

7.660.385.525,00

6.384.931.335,09

6.739.933.517,32

7.145.003.521,71

7.591.566.241,82

35.521.820.140,93 DISTANAK

1.437.209.425,00

1.199.111.969,79

1.265.782.595,31

1.341.856.129,29

1.425.722.137,37

6.669.682.256,77 DISBUNHUT

1.098.483.000,00

915.585.580,50

966.492.138,78

1.024.578.316,32

1.088.614.461,09

5.093.753.496,68 DISTANAK

10.098.483.000,00

8.425.502.666,08

8.893.960.614,31

9.428.487.647,23

10.017.768.125,19

46.864.202.052,82 DISBUNHUT

2.714.790.993,60

2.260.515.514,87

2.386.200.177,50

2.529.610.808,17

2.687.711.483,68

1.004.667.500,00

837.390.361,25

883.949.265,34

937.074.616,18

995.641.779,69

4.658.723.522,46 DISTANAK

237.368.500,00

198.044.491,39

209.055.765,12

221.620.016,60

235.471.267,64

1.101.560.040,75 DISBUNHUT

6.938.367.400,00

5.783.129.227,90

6.104.671.212,97

6.471.561.952,87

6.876.034.574,93

32.173.764.368,67 DISTANAK

9.435.679.825,00

7.872.503.773,27

8.310.214.983,07

8.809.658.903,55

9.360.262.585,02

43.788.320.069,90 DISBUNHUT

11.688.033.475,00

9.741.975.901,41

10.283.629.761,53

10.901.675.910,20

11.583.030.654,59

54.198.345.702,73 DISTANAK

560.756.300,00

467.390.376,05

493.377.280,96

523.029.255,54

555.718.584,02

2.600.271.796,57 DISTANAK

12.578.828.977,82 BKPPP

2.587.200.000,00

2.156.431.200,00

2.276.328.774,72

2.413.136.134,08

2.563.957.142,46

11.997.053.251,26 DISTANAK

3.068.228.175,00

2.554.810.815,68

2.696.858.297,03

2.858.939.480,68

3.037.623.198,22

14.216.459.966,62 BKPPP

654.934.015,00

546.433.389,00

576.815.085,43

611.481.672,07

649.699.276,57

3.039.363.438,08 DISBUNHUT

150.814.700,00

125.829.756,50

132.825.890,96

140.808.727,01

149.609.272,45

699.888.346,93 DISKANLUT

948.594.175,00

791.443.898,11

835.448.178,84

885.658.614,39

941.012.277,79

4.402.157.144,13 DISKANLUT

1.155.140.100,00

963.772.082,62

1.017.357.810,42

1.078.501.014,82

1.145.907.328,25

5.360.678.336,11 DISKANLUT

1.079.706.700,00

900.835.469,98

950.921.922,12

1.008.072.329,63

1.071.076.850,24

5.010.613.271,97 DISKANLUT

40

Kode

(1)



(3)

(4)

2011 target (5)

2012 Rp (6) 459.782.400,00

Program Peningkatan Budaya Kelautan Meningkatkan dan Wawasan Maritim Kepada pemahaman Masyarakat masyarakat tentang wawasan nusantara dan indenesia sebagai negara maritim Pengembangan kawasan Minapolitan [*] Terlaksananya pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Bengkalis Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Mengembangkan usaha Perikanan budidaya perikanan rakyat dan potensi sumber daya perikanan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai

target (7)

Rp (8) 383.611.859,03

2013 target (9)

Rp (10) 404.940.678,39

2014 target (11)

Rp (12) 429.277.613,16

2015 target (13)

Rp (14) 456.107.463,99



Rp (17) (16) 2.133.720.014,57 DISKANLUT

557.259.000,00

464.939.851,88

490.790.507,64

520.287.017,15

552.804.955,72

2.586.081.332,39 DISKANLUT

10.173.778.568,00

8.488.324.280,86

8.960.275.110,88

9.498.787.645,04

10.092.461.872,86

47.213.627.477,65 DISKANLUT

12.465.933.250,00

10.400.745.719,24

10.979.027.181,23

11.638.866.714,82

12.366.295.884,50

57.850.868.749,78 DISKANLUT

411.631.375,00

343.437.845,81

362.532.990,04

384.321.222,74

408.341.299,16

1.910.264.732,76 DISKANLUT

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

270.537.500,00

225.267.513,24

237.792.386,98

252.083.709,44

267.838.941,28

1.253.520.050,94 BKPPP

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatkan kualitas Pemasaran Produksi Perikanan preoduk dan daya saing bidang perikanan Program Pengembangan Kawasan Tersedianya data dan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar informasi bidang kelautan yang akurat dan up todate Program Pengembangan Sumberdaya Pengembangan sumber Perikanan [*] daya perikanan yang terarah dan berkesinambungan

449.399.900,00

374.949.391,47

395.796.577,63

419.583.951,95

445.807.948,94

2.085.537.769,99 DISKANLUT

235.184.900,00

196.222.640,76

207.132.619,59

219.581.290,03

233.305.120,65

1.091.426.571,04 DISKANLUT

963.645.375,00

804.001.618,48

848.704.108,47

899.711.225,39

955.943.176,98

4.472.005.504,32 DISKANLUT

330.930.625,00

397.116.750,00

437.340.000,00

481.074.000,00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap g Pengembangan g g Sistem Program Penyuluhan Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

BKPPP

Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan

BKPPP

Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dislutkan kab. Bengkalis

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan


BKPPP

100 Org

71 Org

654.934.015,00

71 Org

546.433.389,00

71 Org

576.815.085,43

71 Org

611.481.672,07

71 Org

649.699.276,57

71 Org

5 Komoditi

5 Komoditi

197.167.100,00

5 Komoditi

164.503.116,63

5 Komoditi

173.649.489,91

5 Komoditi

184.085.824,26

5 Komoditi

195.591.188,27

5 Komoditi

1000 Ha

5000 Ha

9.435.679.825,00

12 Bln 12 Bln

5000 Ha

7.872.503.773,27

2.676.940.850,00

12 Bln

846.223.100,00

12 Bln

974.906.661,00

5.153.994.400,00

6000 Ha

8.310.214.983,07

2.233.461.428,67

12 Bln

706.032.280,80

12 Bln

813.397.286,65

5000 Ha

8.809.658.903,55

2.357.641.884,11

12 Bln

745.287.675,62

12 Bln

858.622.175,78

9000 Ha

9.360.262.585,02

2.499.336.161,34

12 Bln

790.079.464,92

12 Bln

910.225.368,55

3.039.363.438,08 DISBUNHUT 914.996.719,07 DISBUNHUT

9000 Ha

43.788.320.069,90 DISBUNHUT

2.655.544.671,43

12 Bln

12.422.924.995,55 DISBUNHUT

839.459.431,48

12 Bln

3.927.081.952,82 DISBUNHUT

967.114.454,08

370.770.600,00

463.463.250,00

509.560.000,00

560.516.000,00

4.300.150.186,73

4.539.238.537,11

4.812.046.773,20

5.112.799.696,52

4.524.265.946,06 DISBUNHUT

1.904.309.850,00 BKPPP 23.918.229.593,56 DISBUNHUT

41

Kode

(1)



(3)

(4)

2011 target (5)

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

target (7)

Rp (8) 1.564.163.770,45

2013 target (9)

Rp (10) 1.651.131.276,09

2014 target (11)

Rp (12) 1.750.364.265,78

2015 target (13)

Rp (14) 1.859.762.032,39


667.794.150,00

Penguasaan IPTEK Lemahnya pelaku IKM untuk sistem penguasaan prodiksi IPTEK pelaku IKM peningkatan kerja sama belum perdagangan dalam maksimalnya membuka pasar bagi dalam produk-produk kab. memenfaatkan Bengkalis peluang pasar internasional bagi produk daerah

Rp (16) 8.703.921.044,71 KUKM

2.164.452.008,76

2.294.535.574,49

2.437.944.047,89

11.409.885.853,50 KUKM

1.309.578.486,07

1.382.391.049,90

1.465.472.752,00

1.557.064.799,00

7.287.259.786,97 KUKM

(17)

DINAS PASAR

1.572.752.700,00

556.049.817,60

586.966.187,46

622.242.855,33

661.133.033,78

3.094.186.044,17 KUKM

5.374.863.650,00

4 Negara

4.479.948.852,28

4 Negara

4.729.034.008,46

4 Negara

5.013.248.952,37

4 Negara

5.326.577.011,89

19 Negara

2 sentra (Kecamatan)

1.632.886.835,00


1.362.372.188,15


1.438.120.081,81


1.524.551.098,73


1.619.835.542,40

8 sentra (Kecamatan )

perencanaan KI

1.720.077.600,00 Pemgembang an KI dan industri kecil

1.435.118.364,28 Pemgemban gan KI dan industri pendukung

1.514.910.945,33 Operasional KI

1.605.957.093,15 Operasional KI dan terbentuknya operasional pendukung

3.985.833.119,00

3.325.514.096,59

3.510.412.680,36

3.721.388.482,45

60%


2.050.447.147,37

5.093.842.650,00

Program Pengembangan Industri Kecil Produk dan IKM yang lemahnya IKM dan Menengah. berkualitas, mandiri dan baik produksi dan berdaya saing kemandirian Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.

Rp (6) 1.878.499.700,00 2.462.507.075,00

Terlaksananya kegiatan road show Pameran dalam negeri Program Pengembangan Sentra-sentra Terbentuk sentra belum fokusnya Industri Potensial. industri di setiap pembinaan kecamatan terhadap produk potensial Program Penataan Struktur Industri. Pengembangan KI dan belum terbentuknya pengembangan industri inti (core Industriinti dan pendukungnya industri)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

2012

70%

434.631.900,00

80%

362.627.954,34

90%

382.790.068,60

95%

405.795.751,72

1.706.329.411,47 Operasional KI dan terbentukny a operasional pendukung 3.953.975.262,60 100%

431.157.986,21

24.923.672.475,00 BPPT BPPT 7.577.765.746,09 DISPERINDAG

7.982.393.414,23 DISPERINDAG

18.497.123.641,01 DISPERINDAG

2.017.003.660,87 DISPERINDAG

25%

2.000.000.000,00

80%

3.500.000.000,00

90%

4.000.000.000,00

95%

5.500.000.000,00

100%

15.000.000.000,00 DISPERINDAG

60%

311.819.500,00

70%

260.161.454,80

80%

274.626.431,69

90%

291.131.480,23

95%

309.327.197,75

100%

1.447.066.064,48 DISPERINDAG

pengawasan terhadap barang ekspor dan peningkatan jumlah ekspo produk peningkatan promosi dan iklim usaha yang mendukung perdagangan

lemahnya penguasaan dan kurangnya nilai ekspor kurangnya promosi dan pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

60%

474.879.475,00

70%

396.207.854,45

80%

418.237.011,16

90%

443.373.055,53

95%

471.083.871,50

100%

2.203.781.267,66 DISPERINDAG

60%

3.072.572.925,00

70%

2.563.550.522,52

80%

2.706.083.931,57

90%

2.868.719.575,86

65%

3.048.014.549,35

100%

14.258.941.504,30 DISPERINDAG

tercapainya perlindungan kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, BBM dan LPG

Ketersediaan pokok yang berkelanjutan dan harga yang kurang dalam pengawasan

60%

753.299.025,00

70%

628.502.612,07

80%

663.447.357,31

90%

703.320.543,48

65%

747.278.077,45

100%

3.495.847.615,31 DISPERINDAG


42


Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program Pembangunan (outcome) (3)

(2)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010

2011 target (5)

(4)

2012 Rp (6)

target (7)

2013 Rp (8)

target (9)

2014 Rp (10)

target (11)


2015 Rp (12)

target (13)

Rp (14)

target (15)

Rp (16)


(17)

MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.129.116.590,00

Program Pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program Pengembangan dan pengelolaan l l jjaringan i iirigasi, i i rawa, ddan jaringan pengairan lainnya. Program Pengendalian banjir Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

-

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV

1.135.757.438,07

5.297.404.212,41 BINAMARGA

604.875.622.307,00

100%

511.726.288.660,78

100%

540.178.270.310,32

100%

572.642.984.355,97

100%

608.433.170.878,22

100%

2.837.856.336.512,28 BINAMARGA

19.801.502.800,00

100%

29.182.538.025,00

100%

24.688.500.125,50

100%

26.061.180.732,47

100%

27.627.457.694,49

100%

29.354.173.800,40

100%

136.913.850.377,86 BINAMARGA

43.172.585.345,00

100%

38.868.946.145,00

100%

32.883.225.611,04

100%

34.711.532.955,01

100%

36.797.696.085,61

100%

39.097.552.090,96

100%

182.358.952.887,60 BINAMARGA

13.935.101.350,00

100%

15.258.214.661,00

100%

12.908.487.748,74

100%

13.626.199.667,57

100%

14.445.134.267,59

100%

15.347.955.159,32

100%

71.585.991.504,23 BINAMARGA

0

100%

250.000.000,00

100%

300.000.000,00

100%

350.000.000,00

100%

400.000.000,00

100%

450.000.000,00

100%

1.750.000.000,00 BINAMARGA

3.534.818.260,00

Terlaksananya inventarisasi dan penataan bidang ketenagalistrikan Terlaksananya Study Kelayakan (FS) pembangunan PLTU kab. Bengkalis Tersediannya Sumber Daya Listrik alternatif pedesaan Terlaksananya pembangunan jaringan distribusi listrik kab. Bengkalis

1.068.948.177,01

100%

1.782.269.800,00

-

1.008.346.549,39

551.515.359.706,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

955.235.457,93

Tahun 2010 persentase tersedianya listrik 38,60 % dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 53,50 %

1.507.804.706,47

1.591.638.648,15

1.687.296.130,91

1.792.752.139,09

8.361.761.424,63 BINAMARGA

100% 100%

4.823.628.000,00 3.410.959.450,00

100% 100%

4.080.801.347,07 2.860.092.909,78

100% 100%

4.307.693.901,97 3.019.114.075,57

100% 100%

4.566.586.305,48 3.200.562.831,51

100% 100%

4.851.997.949,57 3.400.598.008,48

100% 100%

22.630.707.504,08 BINAMARGA 15.891.327.275,34 DISHUBKOMINFO

100%

405.120.325,00

100%

339.693.797,63

100%

358.580.772,78

100%

380.131.477,23

100%

403.889.694,55

100%

1.887.416.067,19 DISHUBKOMINFO

100%

1.436.811.125,00

100%

1.204.767.565,12

100%

1.271.752.641,74

100%

1.348.184.975,51

100%

1.432.446.536,48

100%


100%

1.042.187.500,00

100%

873.875.260,94

100%

922.462.725,45

100%

977.902.735,24

100%

1.039.021.656,20

100%


100%

1.298.129.900,00

100%

1.088.483.219,28

100%

1.149.002.886,27

100%

1.218.057.959,74

100%

1.294.186.582,22

100%


100

36.916.733.904,00

100

30.739.327.611,28

100

32.448.434.226,46

100

34.398.585.123,47

100

36.548.496.693,69

100

171.051.577.558,90 DISTAMBEN

1.186.311.400,00

993.734.504,66

1.048.986.143,12

1.112.030.210,32

1.181.532.098,46

5.522.594.356,56 CIPTAKARYA

37.598.065.725,00

31.494.677.720,70

33.245.781.801,97

35.243.853.288,27

37.446.594.118,78

175.028.972.654,71 CIPTAKARYA

43

Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program Pembangunan (outcome) (3)

(2)


(4)

2011 target (5)

Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian kebakaran hutan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penataan Keindahan Kota [*] Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV

Terwujudnya Monitoring Pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah

100

2012

Rp (6) 29.393.191.500,00

target (7)

2013

Rp (8) 24.621.721.240,83

target (9)

2014

Rp (10) 25.990.688.941,82

target (11)


2015

Rp (12) 27.552.729.347,22

target (13)

Rp (14) 29.274.774.931,42

75.674.912.250,00

63.390.414.557,18

66.914.921.606,56

70.936.508.395,11

75.370.040.169,80

300.000.000

249.799.950,00

263.688.827,22

279.536.525,74

297.007.558,59

149.740.600

100

124.683.981,31

100

131.616.410,67

100

139.526.556,95

100

148.246.966,76

target (15)


Rp (17) (16) 136.833.105.961,28 CIPTAKARYA 352.286.796.978,65 CIPTAKARYA 1.390.032.861,55 BLH

100

693.814.515,69 DISTAMBEN

120.574.575,00

100.398.409,35

105.980.560,91

112.349.992,63

119.371.867,16

558.675.405,06 BLH

2.267.665.475,00

1.888.209.074,24

1.993.193.498,77

2.112.984.428,04

2.245.045.954,80

10.507.098.430,84 BLH

1.602.064.175,00

1.333.985.169,37

1.408.154.744,79

1.492.784.844,95

1.586.083.897,76

7.423.072.831,88 BLH

100.661.750,00

83.062.552,94

87.680.830,88

92.950.448,82

98.759.851,87

2.603.532.625,00

2.167.874.398,49

2.288.408.215,05

2.425.941.548,78

2.577.562.895,57

12.063.319.682,89 BLH

463.115.434,51 DINAS PASAR

475.000.000,00

395.516.587,50

417.507.309,77

442.599.499,08

470.261.967,77

2.200.885.364,12 BLH

696.413.800,00

581.041.363,20

613.347.263,00

650.209.433,50

690.847.523,10

3.231.859.382,80 BAPPEDA

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

150.000.000.000,00 BINAMARGA, CIPTAKARYA 4.560.178.763,58 CIPTAKARYA 1.421.764.358,25 CIPTAKARYA, SETDA SETDA

979.574.400,00 305.409.950,00 87.428.175,00

820.557.638,71 255.831.989,29

866.180.643,42 270.056.247,90

918.238.100,09 286.286.628,39

975.627.981,35 304.179.542,67

39.631.483.900,00

32.702.513.412,34

34.520.773.158,07

36.595.471.624,87

38.882.688.601,42

141.223.200,00

117.591.827,66

124.129.933,28

131.590.142,27

139.814.526,16

654.349.629,38 SETDA

39.721.103.999,60

33.074.432.643,48

34.913.371.098,46

37.011.664.701,48

39.324.893.745,32

184.045.466.188,34 SETDA

4.923.030.511,00

4.099.242.584,99

4.327.160.472,71

4.587.222.817,12

4.873.924.243,19

1.349.640.000,00

1.123.800.015,06

1.186.283.295,90

1.257.578.921,98

1.336.177.604,60

182.332.930.696,71 DINAS PASAR

22.810.580.629,02 SETDA, DISTANNAK

6.253.479.837,54 SETDA

44

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BENGKALIS Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

2011 target (5)

2012 Rp (6)

target (7)

2013 Rp (8)

target (9)

2014 Rp (10)

target (11)


2015 Rp (12)

target (13)

Rp (14)

target (15)


Rp (16)

(17)

MISI V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

24.880.363.300,00

20.654.831.679,31

21.803.240.320,68

23.113.615.063,95

24.558.216.005,45

115.010.266.369,38 SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT

6.709.496.807,00

5.625.919.782,17

5.938.720.922,05

6.295.638.049,47

6.689.115.427,56

31.258.890.988,25 SEKRETARIAT DPRD, DISPENDA, SETDA

115.165.900,00

95.894.786,87

101.226.537,02

107.310.251,90

114.017.142,64

533.614.618,43 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

2.323.806.450,00

1.934.955.783,40

2.042.539.324,96

2.165.295.938,39

2.300.626.934,53

10.767.224.431,28 SETDA

Program Penataan daerah otonomi baru. baru Program pendidikan kedinasan. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

3.441.064.075,00

2.865.258.779,61

3.024.567.167,75

3.206.343.654,53

3.406.740.132,94

15.943.973.809,83 SETDA

734.074.800,00 8.957.345.678,00

611.239.494,45 7.465.947.622,61

645.224.410,35 7.881.054.310,43

684.002.397,41 8.354.705.674,49

726.752.547,25 8.876.874.779,14

3.401.293.649,45 SETDA 41.535.928.064,67 BKD, BANDIKLAT

1.956.206.110,00

1.628.867.294,89

1.719.432.316,49

1.822.770.198,71

1.936.693.336,13

9.063.969.256,22 BPMPD

4.223.022.100,00

3.516.369.031,43

3.711.879.149,58

3.934.963.086,47

4.180.898.279,37

19.567.131.646,84 SETDA

62.001.051.216,00

51.677.876.188,54

54.551.166.104,62

57.829.691.187,51

61.444.046.886,73

287.503.831.583,39 SEMUA SKPD

66.014.501.792,00

55.023.087.243,63

58.082.370.894,38

61.573.121.385,13

65.421.441.471,70

306.114.522.786,84 SEMUA SKPD

Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi V

Peningkatan SDM bagi pengelola pemerintahan desa

Belum memadai SDM bagi pengelola pemerintahan desa

836.480.875,00

697.206.809,31 1 thn

735.971.507,91 1 thn

780.203.395,54 1 thn

828.966.107,76

100%

3.878.828.695,52 SEMUA SKPD

911.587.700,00

759.808.347,95

802.053.692,10

850.257.118,99

903.398.188,93

4.227.105.047,96 BKD

787.712.000,00

656.557.952,00

693.062.574,13

734.715.634,84

780.635.362,01

3.652.683.522,98 SEMUA SKPD

14.431.711.510,00

12.028.831.543,59

12.697.634.577,41

13.460.762.415,51

14.302.060.066,48

66.921.000.112,98 SEMUA SKPD

2.919.222.150,00

2.435.604.833,69

2.571.024.462,44

2.725.543.032,63

2.895.889.472,17

13.547.283.950,93 BAPPEDA

809.460.000,00

675.359.594,91

712.909.588,39

755.755.454,65

802.990.170,56

3.756.474.808,51 BAPPEDA

3.012.063.060,00

2.513.065.115,07

2.652.791.535,47

2.812.224.306,75

2.987.988.325,92

13.978.132.343,21 BAPPEDA, SETDA

273.354.000,00

228.068.399,56

240.749.002,57

255.218.017,63

271.169.143,73

1.268.558.563,49 BAPPEDA

4.636.539.400,00

3.868.420.145,49

4.083.504.305,58

4.328.922.914,34

4.599.480.596,49

21.516.867.361,90 BAPPEDA

45


Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Kerjasama Pembangunan Program Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Tersedianya Bidang Pertambangan pemetaan zonasi dokumen pemetaan air bawah tanah zonasi air bawah Terlaksananya tanah pada kec. pengeboran air Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu dan Siak bawah tanah Kecil Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang DBH Migas

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.


target (5)

Rp (6) 696.413.800,00

2012 target (7)

Rp (8) 581.041.363,20

2013 target (9)

Rp (10) 613.347.263,00

target (11)

Rp (12) 650.209.433,50

target (13)

Rp (14) 690.847.523,10

249.783.200,00 2.245.385.150

100

208.402.491,50 1.869.656.994,00

100

401.760.575,00

100

334.532.571,82

353.132.582,82

374.355.851,04

397.753.091,73

110.074.181,43

116.194.305,92

123.177.583,71

130.876.182,69

100

233.211.049,19 2.092.223.879,23

2015

100

100

219.989.670,02 1.973.609.922,87

2014

100

247.786.739,77 2.222.987.871,69


100


Rp (17) (16) 3.231.859.382,80 BAPPEDA 1.159.173.150,48 BAPPEDA 10.403.863.817,79 DISTAMBEN

Tersedianya sumur bor sebagai air bersih bagi masyarakat desa di Kec. Rupat dan Rupat Utara

Terpenuhinya keterampilan teknis pemeriksaan

132.194.800,00

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan. Program Peningkatan sistem Terwujudnya pengawasan internal dan pengendalian pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH. yang efektif, efisien dan ekonomis Program Pengembangan data/informasi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program kerjasama informasi dengan mass media Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program Penelitian dan Pengembangan [*] Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*] Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

2011

100

100%

6.528.986.650,00

`1

1.216.921.100,00

69.065.200,00

2.511.975.675,00

100

3.555.773.900,00

100

3.911.351.290,00

100

4.502.486.419,00

100

4.952.735.060,00

1.861.534.672,42 INSPEKTORAT

612.517.053,75 SETDA

100

19.434.322.344,00 INSPEKTORAT, SETDA

1.074.754.000,00 -

896.703.266,46

946.559.968,07

1.003.448.222,16

1.066.163.736,04

973.000.000,00

811.806.495,50

856.942.936,65

908.445.207,14

965.223.032,59

1.686.161.617,22

1.779.912.203,14

1.886.884.926,55

2.004.815.234,46

143.630.300,00

120.434.150,18

127.130.288,93

134.770.819,30

143.193.995,50

9.368.697.781,38 SETDA, DISHUBKOMINFO 669.159.553,91 SETDA

8.609.347.375,00

7.168.715.146,03

7.567.295.708,14

8.022.090.180,20

8.523.470.816,47

39.890.919.225,84 BALITBANGSTAT

6.429.761.200,00

5.353.846.754,24

5.651.520.633,78

5.991.177.023,87

6.365.625.587,86

29.791.931.199,74 DISPENDA

19.905.675.475,00

16.574.789.127,90

17.496.347.403,42

18.547.877.882,36

19.707.120.250,01

48.106.000,00

40.096.351,00

42.325.708,12

44.869.483,17

47.673.825,87

2.595.163.775,00

2.160.905.937,46

2.281.052.307,58

2.418.143.551,26

2.569.277.523,22

12.024.543.094,52 SATPOL PP

3.472.230.475,00

2.891.209.996,81

3.051.961.272,63

3.235.384.145,12

3.437.595.654,19

293.382.200,00

244.289.529,64

257.872.027,48

273.370.136,34

290.455.769,86

16.088.381.543,76 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA 1.359.369.663,31 SATPOL PP

2.010.923.800,00

100%

1.074.754.000,00 BAPPEDA 4.987.629.192,73 BAPPEDA 4.515.417.671,88 SETDA

92.231.810.138,69 DISPENDA, SETDA

223.071.368,16 KESBANGPOLINMAS

46

Kode



(1)

(2)

(3)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).


(4) 374.078.300,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.


84.447.100,00

2011 target (5)

Rp (6) 435.573.750,00

2012 target (7)

Rp (8) 362.687.669,90

2013 target (9)

Rp (10) 382.853.104,35

2014 target (11)

Rp (12) 405.862.575,92

2015 target (13)

Rp (14) 431.228.986,92



Rp (17) (16) 2.018.206.087,10 SATPOL PP

102.765.300,00

85.654.877,55

90.417.288,74

95.851.367,80

101.842.078,28

476.530.912,37 KESBANGPOLINMAS

264.438.400,00

220.409.406,40

232.664.169,40

246.647.285,98

262.062.741,35

1.226.222.003,12 KESBANGPOLINMAS

611.571.175,00

509.744.574,36

538.086.372,70

570.425.363,70

606.076.948,93

2.835.904.434,68 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP

47

No title

Recommend Documents