DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..............................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................
ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................
iii
ABSTRAK ...........................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...........................................................................
v
DAFTAR ISI .........................................................................................
vi
DAFTAR TABEL .................................................................................
vii
BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang Masalah .................................................... B. Rumusan Masalah ............................................................. C. Tujuan Penelitian .............................................................. D. Kegunaan Penelitian ..........................................................
1 1 6 6 7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... A. Hukum Administrasi Negara ............................................. 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara ............................ 2. Fungsi Hukum Administrasi Negara ............................. 3. Sifat Hukum Administrasi Negara ...............................
8 8 10 11 15
B. Hukum Perizinan ............................................................... 1. Pengertian Perizinan ......................................................... 2. Fungsi Perizinan Dan Tujuan ....................................... 3. Proses Dan Prosedur Perizinan .................................. 4. Macam–Macam Perizinan ............................................ 5. Sifat-Sifat Izin ...................................................................
17 17 20 22 23 25
C. Tinjauan Surat Izin Usaha Perdagangan .............................. 1. Surat Izin Usaha Perdagangan ................................. 2. Pengertian SIUP ....................................................... 3. Syarat – syarat SIUP ................................................ 4. Wewenang Menerbitkan SIUP .................................. a. Pengertian Wewenang Dan Cara Memperolehnya b. Wewenang Pemerintah Menerbitkan SIUP ...........
27 27 29 30 33 34 35
v
D. Tinjauan Pelayanan Publik ................................................ 1. Defenisi Pelayanan Publik................................................ 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik Menurut UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ............................................ 3. Jenis – Jenis Pelayanan Publik ......................................... 4. Standar Pelayanan Publik ..............................................
37 37
BAB III : METODE PENELITIAN ........................................................
50
A. Lokasi Penelitian ................................................................ B. Jenis Dan Sumber Data ..................................................... C. Metode Pengumpulan Data ............................................... D. Metode Analisis Data .........................................................
50 50 51 51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................
52
A. Prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) ............................................. 1. Standar Pelayanan SIUP, Dasar Hukum SIUP, dan Prosedur Kantor BPTPM............................................... 2. Proses Prosedur Penerbitan SIUP ................................ 3. Teknis Pelayanan Perizinan Kantor BPTPM ................. 4. Peraturan Walikota Makassar Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Izin Dan Standar Pelayanan Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar (BPTPM) ....... B. Kendala Yang Sering Terjadi Dalam Memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM)........................................... ..................................
41 45 47
52 56 62 65
67
79
BAB V: PENUTUP. .............................................................................
82
A. Kesimpulan ...................................................................................... B. Saran ...............................................................................................
82 84
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................
86
vi
DAFTAR TABLE A. Table.1 Standar Pelayanan SIUP, Dasar Hukum SIUP, dan Prosedur ...........................................................................
57
B. Table.2 Proses Prosedur Penerbitan SIUP ....................................
62
C. Table.3 Teknis Pelayanan Perizinan Kantor BPTPM ......................
66
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam di Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 ayat (1) UU. No. 25 tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik1. Tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan
seperti
salah
satunya
pembuatan
Surat
Izin
Usaha
Perdanganga (SIUP). Biasanya banyaknya dari surat izin usaha perdangan yang diterbitkan relative tidak sepenuhnya berdasarkan pada ketetapan dan prosedur yang sebagaimana semestinya harus melalui 1
.Undang-undang. BAB1. Pasal 1,ayat (1) Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Makassar untuk pembuatan surat izin usaha perdangan (SIUP) sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar dan Peraturan Walikota Makassar. BAB 2.Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri. Seharusnya kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting dalam banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah/permerintah daerah. Sebenarnya perlindungan terhadap hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga telah dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindunngan konsumen, menyatakan di antaranya asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usahah untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiaban secara adil.2 Tata kepemerintahan daerah yang termasuk dalam pelayanan publik yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktifitas perekonomian dan pengusaha swasta untuk menciptakan produksi barang dan jasa. Dengan demikian kebutuhan para pengusaha swasta akan terpenuhi dengan baik, sebaliknya sistem pemerintahan yang buruk akan menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan KKN serta menghambat pelayanan publik terhadap masyarakat (seperti misalnya penerbitan surat izin usaha perdagangan
untuk
pengusaha
swasta)
yang
berdampak
pada
2
Adrian sutedi, S.H., M.H.,Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public, (Jakarta:sinar grafika,2015), 4-5
2
kehancuran ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Kurangnya pemahaman para pengusaha yang banyak mengakibatkan kurang paham tentang prosedur atau mekanisme yang seharusnya untuk menerbitkan surat izin usaha perdangan dan kurang pahamnya para pengusaha dalam pengurusan surat izin tersebut sebagaimana yang sudah ada sebagian diperwali kota makassar membuat banyak oknum nakal yang membodohi warga sekaligus mengambil kesempatan dalam hal tersebut. Istilah pelayanan umum dalam keputusan seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan merupakan sesuatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tjosvol sebagaimana dikutip dari bukunya sadu wasistiono mengemukakan, bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. 3 Salah satu bentuk campur tangan pemerintah kota Makassar sebagai alat administrasi Negara yang benar menurut prosedur yang telat ditetapkan adalah membentuk ketetapan atau keputusan yang benarbenar sudah ada. Bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan
3
Sadu Wasistiono,Kapita Selekta Manajemen Pemerintahaan Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 42
3
dengan
perdagangan
adalah
berupa
perizinan.
Di
dalam
suatu
perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lainlain. Dengan demikian izin merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi guna mengatur tingkah laku para warga. Sebagai salah satu usaha pemerintah dalam membentuk iklim usaha yang kondusif di daerah kota Makassar. Dengan begitu prosedur yang benar sebagaimana Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar dan Perwali BAB 2.Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota
4
Makassar, Untuk mendapatkan Izin Usaha Perdagangan dan Usaha Industri, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan4. Maka SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang merupakan pelindung setiap pelaku usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan. Sayangnya SIUP hanya untuk merupakan formalitas tanpa pemahaman mendalam terkait proses Mekanisme Pembuatan SIUP dan Manfaat untuk para pengusaha. Padahal pemilik SIUP sebenarnya mempunyai beberapa hak antara lain melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki, mendapat pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya, dan mendapatkan jaminan penyelenggaraan dalam rangka melakukan kegiatan sesuai SIUP yang dimiliki. Disisi lain pejabat administrasi terkadang melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat kurang begitu memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaanya sehingga menimbulkan dampak negetif bagi pengusaha swasta di kota Makassar. Oleh karena itu saya tertarik mengambil judul penelitian proposal “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSEDUR PENERBITAN
SURAT
IZIN
USAHA
PERDAGANGAN
DIKOTA
MAKASSAR. Sebenarnya saya juga ingin
4
.Peraturan Walikota. Pasal 38. Nomor.14 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Pembarian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar.
5
Mendalami sebuah pemahaman tentang pelayanan publik yang benar tentang penerbitan surat izin usahan perdangan dikota makassar B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan
tersebut,
dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk memperoleh surat izin usaha perdangan (SIUP) di PTSP Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM)? 2. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kendala dalam proses untuk memperoleh izin usaha perdagangan (SIUP) dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM)? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dalam mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang sesuai di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) . 2. Untuk mengetahui kendala seperti apa yang sering terjadi untuk memperoleh izin usaha perdagangan (SIUP) dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM).
6
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang khususnya tentang tatacara pelaksanaan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 2. Secara Praktis: Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberi bahan-bahan pengetahuan tambahan bagi warga masyarakat yang khususnya dalam pengurusan surat izin usaha perdagangn (SIUP) dan menambah refrensi dibidang sebuah karya.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Administrasi Negara 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara paling
klasik
untuk
(HAN) merupakan instrumen hukum
terselenggaranya
pemerintahan
yang
baik.
Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN, karena di sini akan terlihat konkrit hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi lain HAN memuat aturan normatif tentang
bagaimana
pemerintahan
dijalankan,
atau
sebagaimana
dikatakan Sjachran Basah,5 Hukum Administrasi Negara menurut para ahli:
1. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).
5
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara,(Bandung:Alumni,1992), hlm.6.
8
2. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usahausaha untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.) 3. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (E. Utrecht.) 4. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.) 5. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. (Djokosutono.) 6. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi recht (bahasa Belanda). 7. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” 8. (de
La
Bassecour
Caan)
bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi Negara adalah, himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka
9
Negara berfungsi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubunganhubungan antara tiap-tiap warga Negara dengan pemerintahannya. 9. (Van
Vollenhoven)
HAN adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan utu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata Negara 10. (
J.H.A.
Logemann,)
hukum administrasi Negara adalah, hukum mengenai hubunganhubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan para warga masyarakat. 11. (Muchsan)hukum administrasi Negara dirimuskan sebagai “hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi Negara
Dari pengertian tersebuh jelas bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki arti yang sangan luas.
2. Fungsi Hukum Administrasi Negara
Fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satusama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan
6
6
Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
10
kekuasaan memerintah jelasberkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan
kekuasaan
memerintah
dan
pada
akhirnya
norma
pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindunganhukum bagi rakya
a) Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara yakni Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dankeputusan-keputusan TUN (Tata Usaha Negara) yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat norma-norma pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan. Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari pembuat undang-undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu: 7
karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkinbagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan
keadaan
yang
terjadi
sehubungan
dengan
7
Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
11
kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnyadalam suatu UU formal
Di
samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitandengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidaksewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya.
Akan lebih cepat dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus di dasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukantindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang
akan
diambil,
sementara
pemerintah
harus
segera
mengambiltindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen dibenarkan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies Ermessen harus dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batasatas yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh
12
bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangansingkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukumyang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila
b) Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara
Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintahmerupakan konsekuensi logis, termasuk
memberikan
kewenangan
kepada
pemerintah
untuk
menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
c) Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara Menurut Sjachran Basah
Perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan
13
terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun
yang
tidak
tertulis.
Dengan
perkataan
lain,
melindungi
administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat.
Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa
dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan
tercipta
pemerintahan yang bersih,sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal danmaterial penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan
14
demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan terjamin dengan baik.8
3. Sifat Hukum Administrasi Negara Menurut pendapat parah ahli sifat-sifat Hukum Administrasi Negara: 1. A.M Donner Tentang kesulitan menetapkan sistematika dan kodifikasi HAN ini pernah dikemukakan oleh Donner dua alasan sebagai berikut: a) Peraturan-peraturan HAN itu berubah lebih cepat dan sering mendadak;berbeda dengan peraturan-peraturan hukum Privat dan hukum
Pidana
yang
perubahannya
terjadi
secara
pelan
dan
berangsur-angsur. b) Pembuatan peraturan-peraturah HAN tidak hanya terletak di satu tangan,sebab di luar pembuat Undang-undang pusat hampir semua Departemen
dan
Pemerintah
Daerah
Otonom
membuat
juga
peraturan-peraturan HAN sehingga lapangan HAN ini sangat beraneka ragam dan tidak bersistem. 2. E.Utrecht Hukum administrasi negara Menelusup/menyusup/memasuki/masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat : Menurut E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas 8
Philipus M. Hadjon dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
15
(terjadinya perkembangan yang cukup pesat di bidang social, ekonomi, masyarakat dan pembangunan) 3. A.M Donner Hukum Administrasi Negara peka terhadap politik. Hal ini disebabkan karena pemerintah beserta paratur, adalah bertugas Melenggarakan kebijaksanaan Negara, sedangkan kebijaksanaan Negara adlah arti luas dari politik. Menurut A.M Donner lapangan tugas Negara adalah lapangan yang
menentukan
tujuan
dan
tugas
negara,
lapangan
yang
merealisasikan tujuan dan tugas Negara 4. Mr.W.F.Prins Hukum administrasi Negara memuat peraturan-peraturan yang bersifat teknis
yang
hanya
dirasakan
oleh
warga
masyarakat
bila
dia
berhubungan dengan organ organ pemerintah yang telah di tentukan oleh hukum tata Negara itu 5. Crince le Roy a)
Letaknya berada di bawah hukum tata Negara . hukum perdata , dan hukum pidana, tetapi letaknya berada di bawah hukum tata negara,
karena
kesejahteraan,
perkembangan campur
tangan
Negara,
menuju
pemerintah
ke
dalam
Negara
kehidupan
kemasyarakatan-kenegaraan bertambah dalam dan jauh. b) Hukum administrasi Negara tidak seragam Peraturan peraturan Hukum administrasi Negara tidak seragam
16
Menurut E. Utrecht bahwa peraturan-peraturan hukum administrasi negara tidak dalam satu tangan. Diluar pembuat undang-undang pusat hampir semua departemen dan pemerintah daerah otonom membuat juga peraturan hukum administrasi negara sehingga lapangan lapangan hukum administrasi negara itu sangat beraneka warna dan tidak bersistem.
B. Hukum Perizinan 1. Pengertian Perizinan Perizinan berkaitan dengan kepentingan masyarkat untuk melakukan aktivitas tertentu seperti salah satunya izin usaha perdagangan dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
serta
norma-norma
kehidupan
yang
ada
dimasyarakat. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat , dapat terwujud. Dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:
17
1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia 2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum 3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang perizinan, disini saya akan diuraikan dulu tentang arti perizinan. Perizinan yang berasal dari kata dasar izin, mempunyai makna yang luas sesuai bidangnya. Bahkan dikemukakan oleh Sjachran Basah, Agak sulit memberikan defenisi izin. 9 Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undangundang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundangundangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan10 Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau
Sjachran Basah,’’Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi’’, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, (Surabaya, 1995),1-2. 10 Adrian Sutedi,Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,(Sinar Grafika, Jakarta, 2010),168. 9
18
diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin
juga
mempunyai
devenisi-devenisi
berbeda
yang
menurut
beberapa parah ahli katakan Berikut beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu : 1. Ateng Syarifudin Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval” yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret11. 2. Sjachran Basah Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan
oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan12. 3. E. Utrecht Bekenaan dengan izin ini beliau berpendapat bahwa “ Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk
11
Adrian Sutedi,Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,(Sinar Grafika, Jakarta, 2010),168. 12 Basah Sjachran,’’Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi’’,Makalah pada Penataran Hukum Unair,(Surabaya 1995).3.
19
masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning)13. 4. Pasal 1 ayat (8,9) Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada sesorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. 14
2. Fungsi Perizinan dan Tujuan Sebuah fungsi Perizinan sebagaimana yang dimaksud sebagai fungsi penertib dan pengatur. Yang dimaksud fungsi penertip, agar izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan fungsi mengatur adalah agar perizinan yang ada dapat dapat dilaksanakan
sesuai
dengan
peruntukanya,
sehingga
terdapat
penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. 13
Utrecht,Pengantar dalam Hukum Indonesia,(Jakarta:1957 Ichtiar),187. Peraturan Mentri Dalam Negri.Pasal 1. ayat (8,9) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyenggalaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 14
20
Selaku instrument pemerintah izin berfugsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat. Selain itu fungsi dari perizinan Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.15 A. Tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : a. Dari Sisi Pemerintah - Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. -Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permohonan izin , maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya akhirnya adalah untuk biaya pembangunan. b. Dari Sisi Masyarakat Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : · Untuk adanya kepastian hukum; · Untuk adanya kepastian hak 15
philipus hadjon,Pengantar Hukum Perizinan,(Yuridika,Surabaya1993),5.
21
· Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas. A. Dan mengenai tujuan perizinan secara umum adalah : a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu (misalnya izin bangunan). b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). c.
Keinginan
melindungi
objek-objek
tertentu
(izin
terbang,izin
membongkar pada monument-monumen) d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk). e. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
3. Proses dan Prosedur Perizinan Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan16. Dalam secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemeri izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 16
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,(Sinar Grafika, Jakarta, 2010),185.
22
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Beberapa hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan perizinan, seperti berikut : a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya
untuk
memberi
izin,
pihak
pelaksana
juga
harus
mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut. b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance. 4. Macam-Macam Perizinan Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandat serta delegasi. Dalam prakteknya,
23
ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena berhubungan dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah
harus
pendapatan
membiayai
daerahnya
pengeluaraanya
karena
pemerintah
dengan pusat
menggunakan tidak
mungkin
menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada.17 Dengan adanya kondisi
tersebut
ketentuan
tentang
maka
pemerintah
perizinan
yang
daerah dapat
memberlakukan menambah
suatu
pendapatan
daerahnya serta untuk menjalankan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu : a. Izin Lokasi. b. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Izin Gangguan (HO). e. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SUIK). f. Izin Reklame. g. Izin Pemakaian Tahan dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah. h. Izin Trayek. i. Izin Penggunanan Trotoar. j. Izin Pembuatan Jalam Masuk Pekarangan. k. Izin Penggalian Damija (Daerah Milik Jalan).
17
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
24
l. Izin Pematangan Tanah. m. Izin Pembuatan Jalan Didalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan sejenisnya. n.
Izin
Pemanfaatan
Penyebrangan Orang
Titik
Tiang
Pancang
Reklame,
Jembatan
dan sejenisnya.
o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). p. Izin Usaha Perdagangan. q. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri. r. Tanda Daftar Gedung. s. Izin Pengambilan Air Permukaan. t. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air. u. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan Kemiringan dasar saluran/sungai. v. Izin perubahan atau pembuatan bagunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat. w. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya. x. Izin pemaanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai. y. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan 5. Sifat-Sifat izin Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat / badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :
25
1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. 2. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya18. 3. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang yang member anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. 4. Izin
yang
bersifat
memberatkan,
merupakan
izin
yang
isinya
mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuanketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
18Utrecht,
Pengantar dalam Hukum Indonesia,(Jakarta, Universitas Sumatera Utara
Ichtiar, 1957),187
26
5. Izin yang bersifat berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek. 6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama. 7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin. 8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya dan objek izin. Pembedaan antara izin yang sifatnya pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dngan Universitas Sumatera Utarasyarat nama perusahaan (nama PT) tidak berubah. Izin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.
B. Tinjauan Surat Izin Usaha Perdagangan 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri atas SIUP kecil, menengah dan besar. Klasifikasi ini berdasarkan besarnya modal 27
pendirian usaha tersebut. Jika usaha didirikan dengan modal yang besar maka surat izin usaha perdagangan yang digunakan adalah SIUP besar. Berdasarkan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
No.9/M-DAG/PER/3/2006,
terhadap
SIUP
diberikan
kelasifikasi sebagai berikut: 1. SIUP Kecil (Warna Putih), diberikan untuk Perusahaan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp. 200jt 2. SIUP Menengah (warna biru) diberikan untuk Perusahaan dengan kekayaan bersih di atas Rp.200jt sampai dengan Rp. 500jt19 3. SIUP Besar (Warna Kuning) diberikan untuk Perusahaan dengan kekayaan bersih di atas Rp.500jt 4.
SIUP PT. Tbk (warna hijau) diberikan untuk Perusahaan yang
menjual sahamnya pada masyarakat lebih dari 49% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan tersebut. Klasifikasi
tersebut
sekarang
sudah
mengalami
pergeseran.
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1,2, dan 3 Permendag 46 tersebut, klasifikasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kementrian Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah di ubah menjadi sebagai berikut : 1. Klasifikasi Perusahaan Kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50jt sampai dengan maksimum Rp. 500jt; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 19
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA No.9/MDAG/PER/3/2006
28
2. Klasifikasi Perusahaan Menengah, adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500jt sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 3. Klasifikasi Perusahaan Besar adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat.usaha). Dalam pasal 2 ayat 3 Permendag tersebut disebutkan bahwa selain 3 klasifikasi di atas, maka perusahaan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp. 50jt masuk ke dalam kategori Perusahaan Perdagangan Mikro, dan karenanya akan diberikan SIUP MIKRO.20
2. Pengertian SIUP SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya.
20
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA No.9/MDAG/PER/3/2006
29
Pasal (1) butir 4: "Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP"
Sedangkan
pengertian
perdagangan
menurut
Pasal
1
butir
1:
"Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi"21
3. Syarat-Syarat SIUP Sebuah persyaratan untuk mengurus SIUP dikota Makassar yang sudah tercantum dalam Perwali Makassar Nomor 14 Tahun 2005 Bab 2 Bagian Kedelapan Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri Pasal 38 ayat 1 sebagai berikut: -
Untuk mendapatkan Izin Usaha Perdagangan dan Usaha Industri, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
b. Izin Usaha Perdagangan : 21Peraturan
Mentri Perdagangan No. 36/2007 tentang Penerbitan surat izin usaha perdagangan
30
1. Pendaftaran SIUP baru : 1) Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ; 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab ;22 3) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);23 4) Foto copy Surat Izin Gangguan;24 5) Foto copy Neraca Perusahaan ; 6) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ; 7) Pas foto (3x4) sebanyak 2 lembar ; 2. Pendaftaran Ulang (SIUP) : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli; 2) Foto copy akte pendirian perusahaan atau koperasi yang telah
mendapatkan
pengesahan
dari
instansi
yang
berwenang; 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab ; 4) Foto copy Surat Izin Gangguan; 5) Foto copy Neraca Perusahaan ; 6) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
22
Peraturan Walikota Makassar. BAB 2.Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005. Bagian Kedelapan Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri
31
7) Pas foto (3x4) sebanyak 2 lembar ; 8) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
3. Pendaftaran SIUP Cabang/Perwakilan : 1) Foto
copy
Akte
Notaris
atau
bukti
lainnya
tentang
pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan/Kuasa Cabang ; 2) Foto copy SIUP Kantor Pusat ; 3) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat ; 4) Foto copy Surat Izin Gangguan ; 5) Foto
copy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
Pimpinan
Cabag/Perwakilan ; 6) Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ; 7) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;25 c. Izin Usaha Industri (IUI): 1. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang
berbadan
hukum ; 2. Foto
copy
Kartu
Tanda
Penduduk
(KTP)
pemilik/penanggungjawab ; 3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 4. Foto copy Izin Gangguan (HO/SITU) ;
25
Peraturan Walikota Makassar. BAB 2. Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005. Bagian Kedelapan Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri
32
5. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) ; 6. Data nilai investasi perusahaan ; 7. Pas foto (3x4) sebanyak 3 lembar ; 8. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;26
4. Wewenang Menerbitkan SIUP
Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP. Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta. Seperti yang ada pada keputusan Mentri Perindustrian Dan Perdagangan Republik
Indonesia
Nomor:289/MPP/Kep/10/2001
Tentang
Standar
Pemberian Surat Izin Usaha Perdangan(SIUP) BAB2 Pasal 3,4 dan 5 (Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati atau Walikota. Khusus untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bupati atau Walikota melimpahkan kewenangan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah setempat. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.)27
26
Peraturan Walikota Makassar. BAB 2. Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005. Bagian Kedelapan Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri 27 Keputusan Mentri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdangan(SIUP) BAB2 Pasal 3,4 dan 5
33
.Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
a. Pengertian Wewenang Dan Cara Memperolehnya Wewenang menurut Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan
hak untuk berbuat dan tidak berbuat, Sedangkan
kwenangan memiliki arti hak dan kewajiban.28 Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum Administrasi, karena pemerintahan (Administrasi) baru dapat dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-Undangan.29 Demekian pula cara memper oleh wewenang teresebut menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber adalah:
28
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945,(1994:37) Hanif Nurcholis,Teori danPraktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,(Grasindo, Jakarta. 2005),153 29
34
1. Atribusi, adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari Undang-Undang.
2. Delegasi, adalah pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada. Atau dengan kata lain pemerintahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.
3. Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tanganan kewenangan. Yang ada janji-janji kerja interen antara pengusaha dan pegawai
b. Wewenang Pemerintah Menerbitkan SIUP Sebuah wewenang pemerintah tentang penerbitan SIUP yang seperti tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Bab 3 pasal 8,9 dan 10 Kewenangan Dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut: - Pasal 8 1. Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP.
2. Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada : a. Gubernur DKI Jakarta; b. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta. 35
3. Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
4. Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
5. Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Gubernur
DKI
Jakarta
Bupati/Walikota
melimpahkan
kewenangan
penerbitan SIUP kepada pejabat yang Bertanggung jawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat.
6.
Khusus
daerah
terpencil,
Bupati/Walikota
dapat
melimpahkan
kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.
- Pasal 9 1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan penerbitan SIUP secara nasional.
36
2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP diwilayah kerjanya.
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- Pasal 10 Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat(4) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP.30
C. Tinjauan Pelayanan Publik 1. Defenisi Pelayanan Publik 30
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Bab 3 pasal 8,9 dan 10.
37
Orientasi pelayanan publik menandakan berbagai inisiatif dalam pemerintahan local. Pihak pemakai dilibatkan sebagai partisipan aktif dalam menentukan standar dan nilai, tidak hanya sebagai penerima pasif dari pelayanan. Salah satu bentuk inisiatif ini adalah desentralisasi pelayanan publik. Desentralisasi pelayanan ke berbagai forum local bermaksud untuk meningkatkan hubungan positif antara penyedia pelayanan dengan penggunanya. Banyak pemerintah local memandang desentralisasi sebagai sesuatu bentuk pemberdayaan yang tidak hanya sekedar merelokasi pelayanan dari pusat, tetapi memanfaatkan forumforum local untuk menyalurkan pandangan local terhadap pelayanan publik. pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang -undangan. Hakekat Dalam Pelayanan Publik antara lain : a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik. b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
38
c.
Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan
peran serta
masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pada
dasarnya
pembangunan
nasional
suatu
bangsa
dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menunjang
menciptakan suasana kondusif yang
kegiatan rakyatnya. Pemberian pelayanan umum oleh
aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparat negara, agar terciptanya suatu keseragaman pola dan langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perluadanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah secara terbuka dan transparan. Jadi Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.31
31
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
39
- Pelayanan publik menurut Roth adalah sebagai berikut : Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan).32 - Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. 33 Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan
sumber
penghasilan
secara
tepat,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan
orang
atau
masyarakat
yang
mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk
melayani
memungkinkan
masyarakat setiap
serta
anggota
menciptakan
masyaraakat
kondisi
yang
mengembangkan
32
Roth, Gabriel Joseph,The Privat Provision of Public Service in Developing Country, (Oxford University Press, Washington DC 1926).1. 33 Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman,The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide,(Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass 2005),22.
40
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.34 Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.
2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik Menurut UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada UU N0. 25 tahun 2009 tertulis sebuah Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang lingkup pelayanan publik seperti yang dimaksudkan pada BAB II Bagian kesatu pada Pasal 2 dan 3 maksud dan tujuan sebuah Pelayanan Publik sebagai berikut: Pasal 2 Maksud: Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
34
Rasyid, Muhammad Ryaas,Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah
dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia.(Pustaka LP3ES :Jakarta. 1998),139.
41
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 35 Bagian kedua Asas Pasal 4 sebagai mana yang tertulis: Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan 35
Undang undang Nomor. 25 tahun 2009 BAB II Pasal 2,3 tentang Pelayanan Publik.
42
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.36 Bagian ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 sebagai mana yang tertulis: Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
36
Undang undang No. 25 tahun 2009 BAB II Pasal 4 tentang Pelayanan Publik.
43
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian
atau
seluruhnya
bersumber
dari
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian
atau
seluruhnya
bersumber
dari
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
44
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan
pelayanan
publik
untuk
dikategorikan
sebagai
penyelenggara pelayanan publik. (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
perlindungan
pribadi,
keluarga,
kehormatan,
martabat, dan harta benda warga negara. b. tindakan
administratif
oleh
instansi
nonpemerintah
yang
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.37 3. Jenis – Jenis Pelayanan Publik
jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah : 37
Undang undang Nomor. 25 tahun 2009 BAB II Pasal 5 tentang pelayanan publik.
45
1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perijinan, dan keimigrasian.
2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat aktivitasnya
sebagai warga
negara.
dalam melakukan
Pelayanan
ini meliputi
penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.
3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan
46
sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.38
4. Standar Pelayanan Publik a. Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan
merupakan
ukuran
yang
dibakukan
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan
dalam
proses
pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan
sifat,
jenis dan karakteristik layanan
yang
diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan.
Dalam
proses
perumusan
dan
penyusunannya
melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat
birokrasi)
untuk
mendapatkan
saran
dan
masukan,
membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.
38
Lembaga Administrasi Negara,Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI),Buku 3.(Jakarta 2004: LAN)185.
47
b. Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi: 1) Prosedur pelayanan; 2) Waktu Penyelesaian; 3) Biaya Pelayanan; 4) Produk Pelayanan; 5) Sarana dan Prasarana; 6) Kompetensi petugas pelayanan; Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, karena dianggap cukup realistis untuk menjadi materi muatan Standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut; a. Dasar Hukum b. Persyaratan; c. Prosedur pelayanan; d. Waktu Penyelesaian; e. Biaya Pelayanan; f. Produk Pelayanan; g. Sarana dan Prasarana; h. Kompetensi petugas pelayanan; i. Pengawasan intern; j. Pengawasan extern;
48
k. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan; l. Jaminan pelayanan.39 Tambahan materi muatan standar pelayanan publik tersebut diatas dimaksudkan untuk melengkapi, pertimbangannya cukup realiistis dengan memasukan materi muatan dasar hukum dapat memberikan kepastian adanya jaminan hukum/legalitas standar pelayanan tersebut. Disamping itu, persyaratan, pengawasan, penanganan pengaduan dan jaminan pelayanan bagi pelanggan perlu dijadikan materi muatan standar pelayanan publik.
39
Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
49
BAB III METODE PENELITIAN A. LOKASI PENELITIAN Penulisan karya tulis ini melibatkan lokasi penelitian di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Makassar, Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul ini, agar data dan hasil penelitian dapat disajikan dengan akurat.
B. Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian adalah kualitatif yang menjelaskan Fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar dalam mekanisme pelaksaaan pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP)
yang
memang
sudah
sesuai
prosedur
dalam
peraturan
pemerintah, dengan sumber data sebagai berikut:
1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang
diwawancara.
Responden
merupakan
pihak-pihak
yang
berkompeten terkait penelitian ini. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau 50
data Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal , sesuai Perwali kota Makassar
No.14 Tahun 2005. Pasal 38 dan
Perwali Nomor 20
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar Bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.
C. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumendokumen tertulis, laporan-laporan, kajian-kajian ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten yaitu Kepala Bidan yang bersangkutan di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Makassar salah satu pegawai atau staf bagian Pelayanan Perizinan
D. Metode Analisis Data Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
51
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Prosedur pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sesuai di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2014, tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan
penanaman
modal,
baik
untuk
masyarakat
maupun
aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Kota Makassar. Masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu proses yang tidak pasti atau tidak terukur dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi salah satunya (SIUP) adalah
adalah Surat Izin Usaha Perdagangan
Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada
perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan oleh pemerintah. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lainnya dan dari meja satu ke meja berikutnya ketika ingin
52
mendapatkan surat izin tersebut. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat seringkali merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah tanpa bisa melakukan komplain atau pengaduan, sehingga berakibat pada munculnya citra buruk kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar akan mendorong terwujudnya iklim Penanaman Modal yang lebih Kondusif dan peningkatan peluang investasi dengan mewujudkan Percepatan,
Penyederhanaan,
Kenyamanan
dalam
mendukung
investasi sesuai dengan visi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar agar proses penerbitan SIUP itu pun berjalan sesuai praturan yang ada seperti dalam Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar. .
Dengan adanya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota
Makassar
diharapkan
dapat
mempercepat
upaya
mensejahterakan rakyat Makassar, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya
dalam
kegiatan
mempermudah
pelayanan
kepada
masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri.
53
Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti sertra konsekuen, komprehensif dan sistematis maka dari itu Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal membuat perencaaan strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. LANDASAN HUKUM BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik. 4. Peraturan Mentri Perdaganan R.I No.46/M/-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009. 5. Peraturan Kepala BPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Penanaman Modal. 6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
54
7. Keputusan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan non Perizinan kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 8. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar. 9. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 060.05/923/Kep/IV/2014 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 / 2019 Tentang RPJMD
Oleh karna itu penulis akan melihat bagaimana jalannya sebuah Proses Prosedur pemberian Surat Izin Usaha Perdaganan di kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal mulai dari Standar Pelayananan SIUP, Dasar Hukum SIUP, Prosedur Kantor BPTPM, Proses Prosedur Penerbitan SIUP, Prosedur Pelayanan Perizinan kantor BPTPM dan Peraturan Walikota Makassar Tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Izin Dan Standar Pelayanan Pada (BPTPM) apakah memang sudah berjalan sesuai peraturan yang ada atau masi mengalami masalah teknis tertentu.
55
1.
Standar Pelayanan SIUP, Dasar Hukum SIUP dan Prosedur Kantor BPTPM
Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai
kewajiban
dan
janji
Penyelenggara
kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip :
1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas
dan
biaya
terjangkau
bagi
masyarakat
maupun
Penyelenggara. 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau. 3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
56
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. 6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat. 7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
Oleh karna kantor BPTPM Membuat Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya dengan dibuatnya standar pelayanan Izin Usaha
Perdagangan,
prosedurnya(Table1)
mencantumkan membuat
kantor
dasar BPTPM
hukum,
dan
akan
lebih
mempermudah sebuah proses prosedur tersebut sehingga Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien.
Table.1 Standar Pelayanan IUP, Dasar Hukum IUP dan Prosedur No. Komponen
Uraian
1.
-
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
57
Menengah; -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang
Pelaksanaan
Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; -
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang
Pelaksanaan
Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; -
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Penerbitan Perdagangan
Surat
tentang Izin
sebagaimana
Usaha telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011; -
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
58
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan; -
Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan
Tertentu
Kota
Makassar -
Perwali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada BPTPM Makassar
-
Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar.
-
Keputusan Walikota Makassar Nomor 060 Tahun 2014 tentang Tim Teknis pada BPTPM Makassar.
2.
Persyaratan
a. Mengisi formulir permohonan
Pelayanan
b. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; c. Foto copy KTP pemilik/Direktur Utama / Penanggung Jawab; d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Foto copy Surat Izin Gangguan; f. Foto copy Neraca Perusahaan;
59
g. Pas foto (3x4) sebanyak 2 lembar; 3.
Sistem
Mekanisme 1. Pemohon mengambil nomor antrian pada
dan Prosedur
tempat yang telah ditentukan. 2. Pemohon
mengambil
Formulir
Permohonan di Loket Informasi atau ditempat lain yang telah ditetapkan. 3. Pemohon
melakukan
permohonan
pendaftaran
perizinan
di
Loket
Pendaftaran. 4. Staf Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa
kelengkapan
berkas
permohonan . 5. Tim
Teknis
memverifikasi
berkas
permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan. 6. Staf Pemprosesan mencetak surat izin. 7. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala BPTPM 8. Pemohon
mengambil
Izin
di
Loket
Penyerahan Izin. 9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam
pemrosesan,
pemberitahuan
60
penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
4.
Jangka
Waktu 3 (tiga) Hari Kerja
Penyelesaian 5.
Biaya/Tarif
Gratis (Non Retribusi)
6.
Produk Pelayanan
Sertifikat Izin yang berlaku selama 5 tahun dan setiap tahun di registrasi.
7.
Penanganan Pengaduan,
Saran,
Pengaduan,
saran,
dan
masukan
ditangani oleh Kepala Seksi Pelayanan
dan Masukan
atau staf loket pengaduan di lingkungan BPTPM Makassar yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. -
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan BPTPM Makassar.
-
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
-
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan
pengaduan
selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap. 8.
Perizinan paralel
-
Proses
penerbitan
untuk
pengurusan
61
lebih dari 2 jenis izin dan non izin dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas permohonan. -
Waktu
penerbitan
perizinan
parallel
maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas
permohonan
diterima
dengan
lengkap. sumber data: Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kota Makassar. 2016
Dari data tersebut kita sudah mengetahui prosedur standar pelayanan dan dasar hukum, dikantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam kepengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan dari informasi itu sudah sangat terperinci, jadi para pelaku usaha atau masyarakat yang baru ingin memulai menjalankan usaha namun belum mengerti tata cara pelayanan dalam pengurusan SIUP langsung mendatangi kantor BPTPM bagian Pelayanan Perizinan akan ada loket Informasi yang akan memberi tau lebih jelas tentanng prosedur Pelayanan ini, dikarnakan informasi ini hanya terdapat dikantor BPTPM saja. 2. Proses Prosedur Pernerbitan SIUP Seperti yang diketahui Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Makassar adalah tempat dimana para pengusaha mengajukan permohonan dalam pengurusaan Surat Izin Usaha Perdagan. Proses Penerbitan Tersebut dijalankan oleh
62
bagian Bidang Pelayanan Perizinan yang mempunyai tugas dalam penerbitan izin tersebut dan kelolah oleh Sub bidangnya sendiri. Sub Bidang yang mengelolah dalam proses pernerbita SIUP adalah Sub
Bidang
Pengolahan
Perizinan
mempunyai
tugas
melaksanakan pemrosesan penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan, kemudian Subbidang Pendaftran dan Penyerahan Perizinan Mempunyai tugas menyusun rencana, meneliti berkas pemohon, melakukan penginputan dan proses penerbitan izin serta melakukan koordinasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. Dari kedua bidang tersebut BPTPM membuat sebuah gambaran Proses Standar Oprasional Pelayanan untuk prosedur penerbitan SIUP(Table 2).
63
64
Dari hasil data tersebut menunjukan sebagaimana sebuah Proses Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha berjalan sesuai standar oprasional prosedur yang ada dikantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang kemudian dikelolah oleh kedua Sub bidang tadi. Data ini tidak terbuka untuk para pemohon pembuat Izin atau publik ini hanya untuk struktur Prosedur kerja untuk staf Pelayanan Perizinian. 3.
Teknis Pelayanan Perizinan Kantor BPTPM
Pada kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pemohon izin yang akan melakukan pengurusan SIUP akan mendatangi bagian Pelayanan Perizinan, para pemohon izin tidak akan kebingungan, harus memulai dari mana? Apa yang pertaman harus didatang? Karna didalam bagian Pelayanan Perizinan menyediakan sebuah spanduk atau reklame (table 3) yang berukuran cukup besar di dalam ruangan, Spanduk/reklame tersebut mengambarkan sebuah tahap yang harus di lakukan oleh para pemohon SIUP ketika sedang berada di kantor BPTPM. Para pemohon atau pengurus tidak akan kebingungan ketika untuk pertama kali ingin melakukan permohonan Izin, karna ada nya spanduk/reklame yang dapat dilihat ketika pemohon masuk dan berada diruang tunggu akan melihat jelas spanduk tersebut kalaupun ada yang kurang mengerti tentang tahapan tersebut dapat menanyakan langsung kebagian loket informasi yang juga berada di dalam bagian Pelayanan Perizinan yang sekaliku bisa memberitahu langsung Prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh para pemohon, 65
Table 3. Teknis Pelayanan Perizinan Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota makassar Rancangan
KONSUMEN
40
Pengambilan Formulir & Penyerahan Berkas
Penyerahan Izin
LOKET
Verifikasi Berkas BID. PELAYANAN PERIZINAN
Kajian Teknis
Pemilahan Berkas Berdasarkan Jenis Izin BID. PENGOLAHAN
Tim Teknis Rekomendasi Teknis
Pencetakan Penerbitan Naskah Izin Bidang Pelayanan
Izin Telah Ditanda Tangani
Penandatangana n Izin
Pengecekan Bukti Pembayaran Bid. Data dan Pengendalian
KEPALA BADAN
sumber data: Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kota Makassar. 2016
66
4. Peraturan Walikota Makassar Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Izin Dan Standar Pelayanan Pada Badan
Perizinan
Terpadu Dan
Penanaman
Modal
Kota
Makassar (BPTPM) Standar Oprasional Prosedur (SOP) merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dalam mengimplementasikan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) di suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah, bentuk dan jenis SOP yang dibuat harus sesuai dengan budaya dan sistem organisasi itu sendiri. Kalau ada SOP perlu di sesuaikan kembali agar cocok dengan lingkungan organisasi kita. dikarena kan tujuan dari pembuatan SOP ini adalah untuk memudahkan dan menjelaskan proses suatu kegiatan oleh semua pihak. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal telah Menyusun SOP dengan acuan Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar dan sesuai Visi Misi BPTPM SOP tersebut
telah
disusun
oleh
bidang
Pengolahan
dan
telah
di
Evaluasi/Revisi di Bidang Pengolahan, apa bila rancangan SOP telah diberlakukan oleh walikota akan menjadi Peraturan Walikota Makassar. SOP ini telah menjadi acuan pelayanan perizinan di BPTPM dapat dilihat dari cara pelayanan yang diberikan kemasyarakat sesuai prosedur yang dipahami masyarakat.
67
Peraturan Walikota Makassar Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Izin Dan Standar Pelayanan Pada Badan
Perizinan
Terpadu Dan
Penanaman
Modal
Kota
Makassar (BPTPM) Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota Makassar ini yang dimaksud dengan : 1. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 2. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan. 3. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. 4. Perizinan yang terdiri dari perizinan dan non perizinan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, usaha kegiatan, penggunaan
68
sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan 5. Bidang Pelayanan adalah Bidang yang menyusun konsep kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan dan melaksanakan administrasi perizinan dan non perizinan. 6. Bidang Pengolahan adalah Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan,
mengkoordinasikan,
mengolah
mengawasi
data dan
penerbitan mengevaluasi
perizinan, kegiatan
pengolahan data potensi perizinan serta melaporkan pelaksanaan perizinan. 7. Kepala Bidang Pengolahan adalah Kepala Bidang Pengolahan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar 8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Makassar yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait perizinan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau nditolaknya suatu permohonan perizinan. 9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/
69
kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; 11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 12. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang perikanan. 13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu; 14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang melaukan kegiatan usaha perdagangan. 15. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah suatu tanda yang merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.
70
16. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah suatu tanda daftar industri yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha. 17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi diatas dua ratus juta tidak termasuk dengan aset tanah dan bangunan tempat usaha. 18. Izin Penyelenggaraan Latihan dan Bursa Kerja Khusus adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan lembaga pelatihan atau lembaga yang menyelenggarakan bursa kerja khusus. 19. Izin Reklame adalah izin yang diberikan kepada pemasangan reklame yang menggunakan tanah atau bangunan milik pemerintah daerah sebagai tempat pemasangan reklame. 20. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang jasa konstruksi. 21. Izin Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dibidang kesehatan. 22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
71
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 23. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yang bergerak di perusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha. 24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat dengan TDUP adalah Dokumen Resmi Yang Membuktikan Bahwa Usaha Pariwisata Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Telah Tercantum Di Dalam Daftar Usaha Pariwisata. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin. 26. Berita Acara Peninjauan Lapangan adalah Surat kesepakatan Tim Teknis yang terkait yang berisi hasil peninjauan lapangan atas suatu permohonan perizinan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan 72
dan memberikan kepastian dalam hubungan BPTPM Makassar dengan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Pasal 3 Tujuan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah: 1. Sebagai
standarisasi
cara
yang
dilakukan
aparatur
dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur BPTPM dalam melaksanakan tugas; 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur BPTPM dan organisasi secara keseluruhan; 4. Membantu aparatur BPTPM menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; 7. Memastikan
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 73
8. Menjamin konsistensi pelayanan perizinan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; 9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 10. Memberikan
informasi
bagi
upaya
peningkatan
kompetensi
aparatur BPTPM; 11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur BPTPM dalam melaksanakan tugasnya; 12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur BPTPM dari kemungkinan
tuntutan
hukum
karena
tuduhan
melakukan
penyimpangan; 13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan perizinan; BAB III PRINSIP PELAKSANAAN DAN JENIS SOP PELAYANAN PERIZINAN Pasal 4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada BPTPM dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip :
74
a. Konsisten. SOP Pelayanan Perizinan harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam kondisi yang relative sama oleh seluruh jajaran BPTPM; b. Komitmen. SOP Pelayanan Perizinan harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran BPTPM, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi; c. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif; d. Mengikat. SOP Pelayanan Perizinan harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan; e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh aparatur BPTPM melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya
juga
berdampak
pada
terganggunya
proses
penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.
75
Pasal 5 (1) SOP Pelayanan perizinan meliputi pendaftaran perizinan, Kajian Teknis, Pembayaran, dan Penyerahan Izin .
(2) Jenis SOP pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah meliputi:
a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; b. Pelayanan Izin Gangguan; c. Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol; d. Pelayanan Izin Trayek; e. Pelayanan Izin Usaha Perikanan; f.
Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
g. Pelayanan Izin Reklame; h. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan; i.
Pelayanan Izin Usaha Industri;
j.
Pelayanan Tanda Daftar Industri;
k. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan; l.
Pelayanan Tanda Daftar Gudang
m. Pelayanan Izin Kesehatan; n. Pelayanan Izin Lingkungan o. Pelayanan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat dengan TDUP
76
p. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing q. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta dan Pembentukan Bursa Kerja Khusus. BAB IV BAGAN STANDAR OPERASIONAL Pasal 6 Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada BPTPM sebagaimana ditetapkan dalam lampiran satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. BAB V MONITORING, EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Kepala
BPTPM
wajib
melakukan
monitoring,
evaluasi
dan
pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP. (2) Kepala BPTPM dapat melakukan pengembangan SOP sesuai. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 8 (1) Untuk efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan, dilakukan evaluasi secara berkala.
77
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyusun SOP Pelayanan Perizinan yang berwenang melakukan evaluasi SOP di BPTPM Makassar. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Badan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal – hal teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.( sumber data: Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kota Makassar. 2016)
78
B. Kendala Yang Sering Terjadi Dalam Memperoleh Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
Dari
Badan
Perizinan
Terpadu
Dan
Penanaman Modal (BPTPM) Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, tentu perlunya dukungan yang optimal dari Pemerintah Daerah, baik dari pemenuhan Sarana, Prasarana maupun dari segi penganggaran. Dalam
menghadapi
tantangan
dan
masalah
maka
perlunya
Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, dari hasil wawancara penyebab kendala dalam memperoleh SIUP sebagai berikut :
Menurut Kepala Seksi Pendaftaran Perizinan BPTPM Andi Pangeran Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal:
- Masih rendahnya koordinasi antara SKPD terkait dengan SKPD pengelola layanan perizinan secara berkesinambungan, Dijawab dengan diusulkannya kegiatan koordinasi pengelola pelayanan perizinan. - Belum adanya standar pelayanan minimal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan perizinan, Dijawab dengan diusulkannya kegiatan pengembangan Tata cara perizinan dan kegiatan standarisasi dan sertifikasi sistem manajemen
79
mutu pelayanan - Masih rendahnya sumber daya manusia tenaga pengelola perizinan baik melalui pendidikan formal, pendidikan informal, Dijawab dengan diusulkannya kegiatan Up dating data base. - Belum tersedia saran dan prasarana yang mendukung percepatan layanan administrasi secara komputerisasi yang kelola secara on line pada semua sistem, Dijawab dengan diusulkannya kegiatan pemeliharaan sistem administrasi Perizinan (Pertanyaannya sudah on line belum ?) Jika belum on-line, maka sebaiknya diusulkan kegiatan untuk membangun sistem layanan administrasi secara terkomputerisasi secara on line. Itulah yang menyebabkan para pembuat izin maupun Surat Izin Usaha Perdagangan sering mendapat kendala di bidang pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal. Selain itu menurut Muh. Ari Fadli, S.STP Staf Bidang pelayanan Perizinan: - Masih kurangnya kompetensi personel aparatur di kantor BPTPM Kota Makassar - Belum familiarnya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) - Kota Makassar di masyarakat dikarenakan perubahan struktur organisasi yang dimana sebelumnya Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan
41
( Berdasarkan data wawancara dari kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Kepala Seksi Pendaftaran Perizinan. Drs. Andi Pangeran, 18 januari 2016,) 80
- Masih kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai prosedur pemberian izin - Masih terbatasnya sarana dan prasarana di BPTPM kota Makassar - Belumnya kesepahaman antara BPTPM kota Makassar dengan Dinas-dinas teknis yang terkait mengenai Tim Teknis - Belum adanya regulasi izin Penanaman Modal di Kota Makassar. Oleh karna itu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, tentu perlunya dukungan yang optimal dari Pemerintah Daerah, baik dari pemenuhan Sarana, Prasarana maupun dari segi penganggaran. Menghadapi tantangan perkembangan Kota Makassar yang semakin kompleks. Terdapat berbagai tantangan/hambatanhambatan dalam memaksimalkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, diantaranya : Semakin besarnya minat masyarakat dan investor untuk membuka lahan usaha/bisnis Di Kota Makassar, menghadapi kebijakan pemerintah pusat dalam program MEA (masyarakat ekonomi asean) dll
42
(Berdasarkan data wawancara dari kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Staf Bidang pelayanan Perizinan Muh. Ari Fadli, S.STP, 18 januari 2016,)
81
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari analisi yang dilakunan penyusun di Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu: 1. Prosedur
pelaksanaan
dalam
mendapatkan
surat
izin
usaha
perdagangan (SIUP) sebagaimana dalam Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Makassar dan Peraturan Walikota Makassar. BAB 2.Pasal 38. Ayat (1) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri sudah sangat jelas dari ketepatan waktu, prosedur, dan Sampai tahap penyelesain surat izin usaha perdagangan tersebut . Dengan adanya Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ini dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Makassar, baik masyarakat
maupun
aparatur
pemerintah
melalui
perluasan
kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan ini mempermudah pelayanan kepada masyarakat,
Pada kantor Badan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kota Makassar pun telah memiliki sebuah spanduk dan bagan tentang sebuah prosedur pembuatan sampai di terbitkannya surat izin usaha perdagangan tersebut jadi setiap masyarakat yang datang kekantor
82
BPTM tidak perlu kebingungan dalam prosedur tersebut. Walaupun demikian masi kurangnya masyarakat yang belum terlalu mengetahui prosedur tersebut mungkin di karnakan informasi prosedur tersebut masi belum terlalu tersebar ketelinga publik. Tetapi tingkat kepuasan masyarakat dalam Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas di BPTPM kota Makassar sudah mencapai 84% semua ini demi kepuasan masyarakat agar proses penerbitan SIUP itu berjalan sesuai prosedur
dalam menerapkan kesederhanaan, kejujuran,
kejelasan, kepastian dan ketepatan waktu, tidak ada diskriminatif, bertanggung jawab dalam proses prosedur yang sesusai, kemudahan dalam akses, kesopanan, keramahan, keamanan dan kenyamanan di kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Makassar yang ada. 2. Penyebab-penyebab yang memungkinkan sehingga terjadi kendala untuk memperoleh izin usaha perdagangan (SIUP) dari Badan Perizinan
Terpadu
Dan
Penanaman
Modal
(BPTPM)
dapat
disimpulkan: a. penyelenggaraan pelayanan belum sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat b. Masi kurangya standar pelayanan minimal yang akan diterapkan oleh penyediaan perizinan.
83
c. Tenaga pengelola pelayanan perizinan sebagai lembaga pengelola perizinan belum berfungsi secara Optimal d. Masi adanya yang belum terlalu memahami system komputer administrasi secara online. e. Kurangnya sosialisasi sehingga masi ada masyarakat yang belum mengetahui tentang Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
B. Saran Dari kedua kesimpulan diatas tersebut penulis memberikan saran untuk sebuah proses prosedur pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan dan memperbaiki kendala-kendala atau masalah dalam proses tersebut: Demi meningkatkan kinerja prosedur pelaksanaan pemberian izin atau surat izin usaha perdangangan (SIUP) ada baiknya lebih memperluas pembuatan Informasi atau Promosi melalui Website tentang informasi penanaman modal dan prosedur-perosdur pemberian izin, ini akan meningkat kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan teknologi untuk menunjang pelayanan perizinan membuat meningkatnya pemahaman para pelaku usaha dalam proses prosedur pemberian SIUP dan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan.
84
Dengan Lebih dipercepatnya
Pelayanan Perizinan akan
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan cara,
Mempercepat Proses penerbitan Izin melalui
pengelompokan bidang usaha seperti salah satunya pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dan Meningkatkan Kualitas SDM pengelola Perizinan melalui Pelatihan tentang standarstandar pelayanan publik. Diadakanya sebuah program meningkatkan Pelayanan Perizinan agar kendala tersebut dapat tertasi - Standar, norma, dan prosedur perizinan harus selalu dikembangkan - Pengembangan tata cara pemberian perizinan - Pengembangan tenaga pengelola pelayanan dan perizinan - Sosialisasi peraturan dan tata cara perizinan di masyarakat - Pemeliharaan system pelayanan administrasi perizinan - Pengembangan tenaga pengelola pelayanan dan perizinan - Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata cara perolehan izin dalam kota Makassar.
85
DAFTAR PUSTAKA Adrian sutedi, S.H., M.H. Hukum perizinan dalam sector pelayanan publik ,Jakarta, sinar grafika, 2015. Hlm 4-5, hlm 185 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, 1994:37 Basah, Sjachran Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi ogdan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 1-2, 3 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, 1957, hlm. 187 Hadjon, Philipus M. et. Al. Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia,
Yogyakarta: Gajah Mada University.1993 : 590 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.153 Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass. Hal 22 Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta: LAN hal 85 Roth, Gabriel Joseph. 1926. The Privat Provision of Public Service in Developing Country, Oxford University Press, Washington DC. hal 1
86
Rasyid, Ryaas, 1998. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone, Jakarta. Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahaan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003, hlm. 42 Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. BAB 1 Pasal 1(1) Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. BAB II Pasal 2,3 Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. BAB II Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. BAB II Pasal 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 1 ayat (8,9) Permendag No. 36/2007,Tentang
Penerbitan
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan Peraturan
Menteri
Perdagangan
Republik
Indonesia
No.9/M-
Dag/Per/3/2006 Perwali Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada BPTPM Perwali Makassar Nomor 14 Tahun 2005 BAB 2 Bagian Kedelapan Izin Usaha Perdagangan Dan Usaha Industri Pasal 38 ayat 1
87
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada BAB 3 pasal 8,9 dan 10 Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdangan(SIUP) BAB2 Pasal 3,4 dan 5
88
