No title

tp

ht

w

w

://

.t

w

o.

.g

ps

.b

ab

ik

un

nt

bi

uk

el

id

PDRB KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2007

BAB I PENJELASAN UMUM

1.1. PENJELASAN UMUM

id

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan

.g

o.

bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam

ps

menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan

ab

.b

dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah

ik

diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-

nt

un

hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif

bi

diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan

el

uk

pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran akhir

dari

proses

pembangunan

adalah

w

w

Tujuan

w

.t

yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

://

memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ht

tp

Untuk itu seluruh program pembangunan diarahkan pada masyarakat. Agar pembangunan dapat mencapai tujuannya maka harus didasari oleh proses perencanaan yang matang yang ditunjang oleh adanya ketersediaan berbagai data statistik yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam menentukan dan mengarahkan program pembangunan untuk maksimalnya hasil guna dan daya guna.

BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

1


Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbesar meningkatkan masyarakat,

pemerataan meningkatkan

kesempatan kerja,

pembagian hubungan

pendapatan

ekonomi

dan

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor

id

primer kesektor sekunder dan tersier .

pendapatan

regional

maka

perlu

disajikan

statistik

sebagai

bahan

.g

masyarakat,

ps

pendapatan

o.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan berkala

ab

.b

secara

ik

perencanaan pembangunan regional khususnya dibidang

bi

nt

un

ekonomi .

uk

1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR HARGA KONSTAN 1993

.t

el

MENJADI HARGA KONSTAN 2000 (RE-BASING)

w

w

1.2.1. LATAR BELAKANG

://

w

Tahun dasar merupakan satu konsep penting yang

ht

tp

secara spesifik digunakan untuk penghitungan PDB atau PDRB. Konsep ini digunakan untuk penghitungan PDB/PDRB, baik dari sisi produksi (sektoral) maupun sisi penggunaan (permintaan). Dari pendekatan ini dapat diturunkan estimasi PDB/PDRB

atas

dasar

harga

konstan

(adhk)

yang

menggambarkan perubahan nilai PDB/PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan volume atau kuantum . Secara total,

estimasi

PDB/PDRB


tersebut

menggambarkan

2


perubahan ekonomi secara “nyata (riil)” di suatu negara atau wilayah. Dalam

rekomendasi

yang

dibuat

oleh

PBB

dijelaskan bahwa tahun dasar yang digunakan dalam PDB/PDRB

seharusnya

selalu

(up-date)

diperbaharui

mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi. Idealnya

id

perubahan tahun dasar ini dilakukan setiap 5 atau 10 tahun

o.

sekali yang dilakukan melalui proses “Rebasing”. Secara

ps

.g

sederhana “Rebasing” ini diartikan sebagai suatu proses dipakai dalam

ab

.b

penetapan kembali tahun dasar baru yang

ik

penghitungan PDB/ PDRB.

un

Lebih jauh dalam panduan yang disusun oleh PBB untuk

memperbaharui

uk

berupaya

bi

nt

tersebut dikatakan bahwa agar seluruh negara selalu tatacara

serta

teknik

.t

el

perhitungan PDB dengan menggunakan tahun dasar yang

w

w

dianggap lebih “up to-date” dengan menggunakan kaidah-

://

w

kaidah yang terkini, sehingga informasi yang dihasilkan akan

tp

selalu relevan dan mampu menjelaskan perubahan atau

ht

phenomena ekonomi yang terjadi. Dengan dasar tersebut maka dipandang perlu untuk merubah tahun dasar dalam penghitungan

PDB/PDRB

yang

selanjutnya

digunakan

sebagai tahun rujukan (reference year)


3


1.2.2. TAHUN DASAR Tahun dasar merupakan salah satu tahun yang ditetapkan sebagai dasar waktu rujukan bagi penghitungan PDB/PDRB.

Berawal

dari

titik

waktu

tersebut

seluruh

perkembangan dan pertumbuhan kinerja ekonomi akan diukur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan

id

tahun dasar merupakan suatu langkah penting dan strategis

o.

bagi terwujudnya kualitas data PDB/PDRB yang lebih baik

ps

.g

khususnya untuk tahun-tahun setelah tahun dasar. Ketidak-

ik

terhadap mutu data PDB/PDRB.

ab

.b

tepatan dalam penentuan tahun dasar akan berakibat buruk

un

Tahun dasar tersebut digunakan sebagai pijakan untuk

bi

nt

menghitung perubahan-perubahan agregat ekonomi, seperti:

uk

nilai riil, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan

w

secara

keseluruhan

maupun

masing-masing

w

PDB/PDRB

.t

el

tingkat perkembangan harga (indeks implisit), baik untuk

://

w

komponen permintaan akhir. Selain itu tahun dasar juga

tp

dipakai sebagai waktu rujukan atau menjadi tahun konstan

ht

(tetap) dalam pengukuran PDB/PDRB terutama jika ingin mengesampingkan aspek harga. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membandingkan/menilai seluruh data pada tahun berjalan dengan data pada tahun dasar. Karena

tidak

semua

tahun

kondisinya

cukup

“representatif” untuk dijadikan sebagai tahun dasar, maka


4


diperlukan beberapa persyaratan untuk memilihnya, yakni, pada tahun tersebut : a. Kondisi ekonomi relatif stabil (aspek riil dan moneter), tidak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang menyebabkan kegiatan ekonomi berjalan secara tidak “normal”. b. Awal dari suatu peristiwa besar di mana semua hasil

id

pembangunan (kinerja) ekonomi akan dibandingkan

o.

dengan kondisi saat itu.

ps

.g

c. Kelengkapan data dasar yang digunakan sebagai input (kuantum)/indikator

produk,

harga/indikator

ik

produk

ab

.b

dalam penyusunan PDB/PDRB, baik yang berupa data

un

harga, struktur input, data pelengkap (mark-up), indeks

bi

nt

harga, destinasi produk dan sebagainya, cukup memadai.

uk

Mengingat besarnya peranan tahun dasar dalam PDB/PDRB,

maka

penetapannya

harus

.t

el

penghitungan

w

pengalaman

menunjukkan

bahwa

adanya

://

Berdasar

w

w

didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana.

tp

perubahan tahun dasar akan menyebabkan perubahan-

ht

perubahan terhadap besaran data PDB/PDRB dan berbagai data turunannya. Kondisi ini tentunya akan membawa dampak terhadap berbagai pihak yang menggunakan data PDB/PDRB. Untuk itu dalam penetapan tahun dasar perlu dIlibatkan berbagai pihak atau instansi yang berkepentingan terhadap data PDB/PDRB.


5


1.2.3. ALASAN DIPERLUKANNYA REBASING Pada hakekatnya “re-basing” atau dalam istilah lain disebut pula sebagai “re-referrence”

merupakan suatu

perubahan tahun dasar yang telah digunakan selama ini dalam penghitungan PDB/PDRB dengan suatu tahun yang dianggap representatif. Penetapan tahun dasar baru tersebut

id

didasarkan pada pernyataan yang tertuang dalam buku

o.

System of National Accounts (1993) sebagai berikut:

ps

.g

“In general, constant price series should not be

.t

el

uk

bi

nt

un

ik

ab

.b

allowed to run for more than 5, or all the most, 10 years without rebasing. It is therefore recommended that disag-gregated constant price data should be published for as many of the flows of goods and services in the system as possible, with a change of base year about every 5 years (par. 16.76)”

w

w

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan lebih jauh bahwa

://

w

sebaiknya tahun dasar dirubah se-sering mungkin atau

ht

tp

minimal setiap 5 tahun sekali. Untuk Indonesia, tahun dasar baru yang ditetapkan adalah tahun 2000. Alasan yang melatar-belakangi penentuan tahun tersebut adalah sebagai berikut: a. Karena seri data PDB/PDRB yang menggunakan tahun dasar sebelumnya (1993) dianggap sudah terlalu tua (lama). Selain itu seri tahun dasar tersebut dianggap


6


sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi. b. Merupakan kesepakatan bersama yang dideklarasikan oleh negara-negara di wilayah Asia Pasifik (UN-ESCAP), agar hasil pengukuran PDB yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung.

id

c. Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses

o.

pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda oleh krisis

ps

.g

ekonomi sejak dari tahun 1998.

ab

.b

d. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2000 relatif perangkat

data

un

e. Tersedianya

ik

stabil.

yang

lengkap

yang

bi

nt

disajikan dalam Tabel I-O tahun 2000. Melalui tabel IO,

uk

keseimbangan antara transaksi “Supply” dan “Demand”

.t

el

atas berbagai produk barang dan jasa di wilayah

w

w

domestik dapat dikontrol dengan lebih baik.

://

w

f. Tersedianya perangkat data SNSE tahun 2000, yang

tp

menyajikan informasi mengenai keseimbangan antara

ht

penerimaan dan konsumsi nasional. Perangkat ini khususnya digunakan sebagai kontrol dalam pengukuran PDB menurut penggunaan.

g. Adanya pembaharuan konsep-konsep yang berbasis pada SNA(’93), meski belum seluruh konsep dapat diaplikasikan


7


Dengan alasan-alasan tersebut maka pertimbangan untuk mengganti tahun dasar merupakan suatu kebutuhan utama bagi penyempurnaan estimasi data PDB baik di tingkat nasional maupun PDRB regional. Proses perubahan atau penetapan tahun dasar baru yang disebut sebagai “Rebasing” ini didasarkan pada beberapa prinsip utama berkut:

id

“Re-basing” dibangun untuk penghitungan PDB/PDRB menurut

masing-masing

.g

maupun

ps

(total)

o.

menurut runtun waktu (time series) baik secara keseluruhan komponen

ab

.b

penggunaan akhir “Re-basing” sebaiknya dilakukan hanya

ik

untuk waktu yang terbatas, karena semakin panjang selang

un

waktu yang dipakai maka kemungkinan semakin besar

bi

nt

hasilnya menjadi bias atau kurang merefleksikan keadaan

uk

sebenarnya. “Re-basing”

dianjurkan untuk tidak disusun

.t

el

pada tahun-tahun sebelum tahun dasar (2000), kecuali

w

w

untuk keperluan penyusunan model-model ekonomi.

://

w

Dalam proses “Re-basing” tahun yang dipilih sebagai tahun

tp

dasar baru harus merupakan tahun di mana kondisi

ht

ekonomi relatif stabil. Selain itu pada tahun dasar tersebut data dasar yang digunakan sebagai dasar penyusunan PDB/PDRB harus lengkap


8


1.2.4. IMPLIKASI ATAS REBASING Secara historis, dalam penghitungan

PDB

Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan tahun dasar, yang dimulai dari tahun 1960. Kemudian dilembagakan dengan menggunakan interval tetap yaitu untuk setiap 10 tahun sekali, yang meliputi tahun 1973,

id

tahun 1983 dan tahun 1993. Sementara di tingkat regional

o.

(PDRB) sebelum tahun 1973 masih mempunyai tahun

ps

.g

dasar yang berbeda-beda antar wilayah. Kemudian mulai

ab

.b

tahun 1973 dilakukan penyeragaman tahun dasar antara

ik

PDB di tingkat nasional dan PDRB di tingkat regional

un

(propinsi dan kabupaten). Pada saat ini tahun 2000 telah

bi

nt

ditetapkan sebagai tahun dasar baru untuk PDB maupun

uk

PDRB.

.t

el

Penyeragaman tahun dasar ini penting untuk

w

w

alasan keterbandingan, harmonisasi (penyelarasan) serta

://

w

konsistensi perangkat data PDB/PDRB tersebut. Dengan

tp

tersedianya

data

PDB

maupun

PDRB

dengan

ht

menggunakan tahun dasar yang sama akan memudahkan pemakai data dalam melakukan analisis keterbandingan bahkan

dalam

membangun

model-model

ekonomi

(pembangunan). Selain itu penyamaan tahun dasar ini diharapkan juga dapat memperkecil perbedaan hasil pengukuran PDB yang disusun secara nasional dengan PDRB yang disusun pada hirarkhi yang lebih rendah.


9


Dengan adanya perubahan tahun dasar ini diyakini akan memberi dampak terhadap perbedaan hasil pengukuran

PDB

menggunakan

yang

tahun

telah

dasar

dihitung

sebelumnya.

dengan

Perbedaan-

perbedaan penting ini ditandai dengan perbedaan pada: nilai nominal (adhb) jika ada perbaikan lingkup, nilai nyata

id

(adhk), struktur (komposisi) ekonomi, pertumbuhan riil,

o.

serta indeks implisit PDB/PDRB pada masing-masing

ps

.g

komponen penggunaan. Meskipun perbedaan ini dapat

ab

.b

dijelaskan secara ilmiah tetapi yang akan dirasakan adalah

un

ik

dampak politisnya.

bi

nt

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN

uk

REGIONAL.

.t

el

Statistik pendapatan regional yang disajikan dengan lengkap akan dapat menggambarkan berbagai

w

w

baik dan

://

w

fenomena antara lain :

tp

Produk domestik regional bruto yang disajikan atas dasar

ht

harga konstan, akan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Pertumbuhan perekonomian yang timbul tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing tahun,

maka

perkembangan

akan

dapat

pula

pendapatan


mencerminkan

perkapita

tingkat

penduduk.

Jika

10


pendapatan perkapita penduduk suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan perkapita daerah lain, maka angka-angka tersebut

dapat

dipakai

membandingkan

tingkat

sebagai kemakmuran

indikator

untuk

material

dengan

daerah lainnya. Penyajian Produk Domestik regional bruto

baik atas dasar

id

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, juga dapat

o.

digunakan sebagai indikator untuk melihat inflasi ataupun

ps

.g

deflasi yang terjadi. Demikian pula apabila disajikan secara

ab

.b

sektoral akan dapat juga memberi gambaran tentang struktur

ik

perekonomian suatu daerah. disajikan

secara

nt

yang

berkala,

wajar

dan

bi

Regional

un

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan

uk

komprehensif akan diketahui

.t

el

a. Indikator tingkat pertumbuhan perekonomian.

w

w

b. Indikator tingkat perkembangan pendapatan per kapita.

://

w

c. Indikator tingkat kemakmuran masyarakat.

tp

d. Indikator tingkat inflasi dan deflasi.

ht

e. Indikator dari struktur perekonomian suatu daerah.


11

tp

ht

w

w

://

.t

w

o.

.g

ps

.b

ab

ik

un

nt

bi

uk

el

id


BAB II

id

KONSEP DAN DEFINISI

.g

o.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi Seperti

telah

diterangkan

.b

ekonominya.

sebelumnya

ab

neraca

ps

perekonomian suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui

ik

perhitungan perhitungan ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk

nt

un

sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam bab ini akan diuraikan

bi

konsep dan definisi yang digunakan untuk perhitungan pendapatan

w

.t

el

uk

regional.

w

Konsep dan definisi menjadi amat penting untuk memahami lebih

://

w

lanjut mengenai data yang tersedia. Arti, wujud fisik, karakteristik,

ht

tp

batasan dan sifat kegiatan tentang eksistensi, perubahan dan perpindahan suatu barang & jasa harus tercermin jelas dalam konsep dan definisi. Definisi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula. Perlu diingat bahwa konsep dan definisi yang termaktub dalam buku ini pada dasarnya untuk tujuan penyusunan neraca regional.


12


2.1. KONSEP DOMESTIK DAN REGIONAL Wilayah perekonomian yang akan diselidiki untuk membuat suatu perhitungan pendapatan nasional adalah suatu negara, sedang untuk membuat suatu perhitungan pendapatan regional adalah suatu daerah dari suatu negara. Pengertian daerah disini dapat merupakan Daerah Tingkat I (Provinsi) atau Daerah Tingkat II

.g

o.

id

(Kabupaten/Kota) dan Desa.

ps

Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang

ab

.b

terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, dan transaksi yang

nt

un

ik

dilakukan oleh masyarakat (resident) dari daerah tersebut.

el

uk

bi

Produk Domestik dan Produk Regional

yang

beroperasi

w

ekonomi

w

.t

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan di

wilayah

domestik,

tanpa

://

w

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki

ht

tp

oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu daerah adalah meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batasbatas geografis daerah tersebut. Wilayah administratif suatu Pemerintahan dengan Tingkat 1, Tingkat 11 dan Desa merupakan wilayah domestik provinsi, kabupaten/ kota dan desa.Kenyataan


13


menunjukkan

bahwa

sebagian

dari

faktor

produksi

yang

digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima

id

penduduk daerah tersebut.

.g

o.

Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini

ps

(termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa

ab

.b

upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaaan

nt

un

ik

antara produk domestik dan produk regional.

bi

Yang dimaksud dengan produk regional adalah produk domestik

el

uk

ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri

w

.t

dikurang dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/negeri

w

tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan

ht

tp

://

w

oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah. 2.2. AGREGAT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi


14


biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponenkomponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing

id

sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi,

o.

akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga

ab

.b

ps

.g

pasar.

ik

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

nt

un

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah

bi

karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di

uk

dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan

.t

el

telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas

w

w

dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk

w

Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan

tp

://

yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang

ht

modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan pennyusutan yang dimaksud di atas.


15


c. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini

o.

id

meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain

.g

pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak

ps

langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi

ab

.b

atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga

ik

barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang

un

berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan

bi

nt

pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan

uk

penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi satu

berpengaruh

w

yang

.t

el

mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya menaikkan

sedang

yang

lain

w

w

menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung

tp

://

dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau

ht

Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor. d. Pendapatan Regional Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang


16


ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan

id

penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang

o.

diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan

ps

.g

yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi

ab

.b

beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya

ik

keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang

un

luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya

bi

nt

kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya

uk

di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan tadi

.t

el

akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi

w

w

pendapatan dari pemilik modal tadi. Kalau Produk Domestik

://

w

Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan

tp

pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan

ht

yang mengalir ke dalam tadi, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benarbenar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.


17


e. Pendapatan Regional Perkapita Bila Pendapatan Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan perkapita. f. Ringkasan Agregat PDRB

id

Dari apa yang diuraikan di atas, maka konsep-konsep yang dipakai

.g

Produk Domestiik Regional Bruto atas dasar harga

ps

(1)

o.

dalam Pendapatan Regional dapat diurutkan sebagai berikut:

ab

.b

pasar (GRDP at market prices), minus: penyusutan, Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar

un

(2)

ik

akan sama dengan:

bi

nt

(NRDP at market prices), minus: pajak tidak langsung

el

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor

.t

(3)

uk

neto, akan sama dengan:

w

w

(NRDP at factor prices), plus: pendapatan neto yang

://

w

mengalir dari ke daerah lain/luar negeri, akan sama dengan: Pendapatan Regional (Regional Income)

(5)

Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi

ht

tp

(4)

Pendapatan Regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.


18


SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL

o.

id

Biaya Antara : Bibit, Pupuk, Obatobatan, bahan baku, bahan penolong, listrik, jasa perbankan, alatalat, sewa bangunandan mesin, jasa lainnya dan sebagainya. Tidak termasuk pembelian barang-barang modal

ps

.g

Penyusunan

ab

.b

Pajak Tidak Langsung Netto

el

uk

bi

nt

un

ik

Upah dan Gaji Sewa Tanah, royalti Bunga Modal Keuntungan (Deviden dan laba ditahan)

Pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang dibagikan, Iuran kesejahteraan sosial Pajak rumah tangga, Transfer oleh rumah tangga


Pendapatan Siap Dibelanjakan (Dispoable Income)

Pendapatan orang – seorang (Personal Income)

Pendapatan Regional

PDRN Biaya Faktor

PDRN Harga Pasar

PDRB Harga Pasar

Tabel Out - Put

ht

tp

://

w

w

w

.t

Pendapatan Netto dari Luar Daerah / Luar Negeri Transfer yang diterima rumah tangga, bunga Netto atas hutang Pemerintah

Keterangan : PDRB : Produk Domestik Regional Bruto PDRN : Produk Domestik Regional Netto PRN : Produk Regional Netto

19


2.3 METODE PENGHITUNGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU Pendapatan Regional Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui due metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode

id

langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data

.g

o.

yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat

ps

memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Di samping data

statistik

daerah

yang

temah.

Hasil

ik

menyempurnakan

ab

.b

itu manfaat pemakaian data daerah dapat digunakan untuk

un

penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa

bi

nt

yang dihasilkan daerah ini.

.t

el

macam pendekatan yaitu:

uk

Metode langsung dapat dilakukan dengan meneggunakan 3

w

w

a. Pendekatan produksi

://

w

b. Pendekatan pendapatan

tp

c. Pendekatan pengeluaran.

ht

Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir pendapatan regional provinsi menjadi pendapatan regional kabupaten/kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai sebagai alokator. Dalam prakteknya, kadang-kadang metode alokasi terpaksa digunakan dalam memperkirakan data provinsi dan kabupaten/kota


20


untuk sektor-sektor tertentu seperti penerbangan, pelayaran, dan segala bentuk cabang usaha yang mempunyai kantor pusat di lain daerah. Hasil metode alokasi dapat juga digunakan selaku kontrol terhadap penghitungan pendapatan

regional masing-masing

kabupaten/kota. Salah satu asumsi yang dipergunakan di dalam

id

metode alokasi adalah tersedianya data pendapatan regional provinsi metode

alokasi

untuk

Kabupaten

.g

hasil

ps

baik,

o.

yang baik. Tanpa adanya data pendapatan regional provinsi yang tidak

akan

ab

.b

memuaskan. Namun tidak dapat disangkal bahwa penggunaan

ik

metode alokasi dapat pule digunakan untuk mengecek metode

un

langsung. Sebaliknya metode langsung dapat juga membantu

uk

bi

nt

penyempurnaan perhitungan pendapatan regional provinsi.

.t

el

2.3.1. METODE LANGSUNG

w

w

a. Pendekatan Produksi

w

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah

tp

://

dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan

ht

ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masingmasing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan

nilai

tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.


21


b. Pendekatan Pendapatan Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalar menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak, tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usahausaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak

id

diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha disini adalah

ps

.g

o.

bunga, sewa tanah dan keuntungan.

ab

segi

pengeluaran

ik

dari

bertitik

tolak

pada

un

Pendekatan

.b

c. Pendekatan Pengeluaran

nt

penggunaan akhir dari barang

dan jasa dalam wilayah

uk

bi

kabupaten/kota. Jadi produk domestik regional dihitung dengan

el

cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang

w

.t

membentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum

w

w

pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara

tp

://

sebagai berikut:

ht

(a) Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran. (b) Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan & pengeluaran rumah tangga metode data anggaran belanja, metode balance sheet dan metode statistik perdagangan luar negeri. Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk


22


memperkirakan komponen-komponer permintaan akhir seperti: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto dan perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor). 2.3.2. METODE TIDAK LANGSUNG (METODE ALOKASI) Yang dimaksud dengan metode alokasi pendapatan

id

regional provinsi adalah menghitung pendapatan regional

o.

kabupaten/kota dengan cara mengalokir angka pendapatan regional

ps

.g

provinsi untuk tiap-tiap kabupaten/kota dengan menggunakan

ab

.b

alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat

bi

nt

(b) Jumlah produksi fisik

un

(a) Nilai produksi bruto atau neto

ik

didasarkan atas:

uk

(c) Tenaga kerja

.t

el

(d) Penduduk, dan

w

w

(e) Alokator lainnya yang dianggap cocok untuk daerah tersebut.

://

w

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator

tp

tersebut dapat diperhitungkan prosentase bagian masing- masing

ht

kabupaten/kota terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Urutan sederhana dari cara alokasi untuk kabupaten/kota dapat diuraikan berikut: 1.

Melalui inventarisasi data sekunder, kumpulkanlah sebanyak mungkin data/informasi untuk semua kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan meliputi: data produksi, indikator produksi, tarif, harga dan lainnya, masing- masing per kabupaten/kota.


23


2.

Sebaiknya penghitungan dengan cara alokasi, dilihat dari segi

pengumpulan

data

dan

proses

penghitungan,

dilakukan bersamaan dengan penghitungan provinsi. 3.

Hitunglah nilai produksi untuk sektor/kegiatan yang memang dimungkinkan dihitung. Perhitungannya adalah: - Kwantum produksi x harga (masing-masing kabupaten/kota) Jumlah

indikator

produksi

x

tarif

o.

kabupaten/kota)

.g

Hitunglah nilai tambah untuk masing-masing sektor/kegiatan

ps

4.

(masing-masing

id

-

ab

.b

untuk semua kabupaten/kota sebagai berikut:

ik

(a) Untuk sektor yang tersedia nilai produksinya:

un

Oi xNTB ∑ Oi

bi

nt

NTBi =

= Nilai Tambah Bruto untuk kabupaten/kota i.

el

uk

dimana: NTBi Oi

w

w

w

ΣOi

.t

= Nilai Produksi untuk kabupaten/kota i.

://

n

= Jumlah nilai produksi untuk n kabupaten/kota = Banyaknya kabupaten/kota di provinsi

ht

tp

NTB = Nilai Tambah Bruto suatu sektor di provinsi

Perlu diingat bahwa ΣOi tidak selalu sama dengan output provinsi untuk perhitungan provinsi yang dilakukan secara terpisah.

b. Untuk sektor yang tidak tersedia nilai produksinya:

NTB i =


Xi xNTB ∑ Xi

24


dimana: X, = Jumlah indikator produksi untuk kabupaten/kota i. ΣXi = Jumlah indikator produksi untuk n kabupaten/kota. Pilihlah secara tepat indikator produksi yang dipakai sebagai alokator,

dengan

pertimbangar

indikator

tersebut

dapat

o.

id

menggambarkan sebaik mungkin produksi yang sebenarnya.

ps

.g

2.4. METODE PENGHITUNGAN PDRB ATAS DASAR HARGA

ab

.b

KONSTAN berlaku

dari

tahun

ke

un

harga

ik

Perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar tahun

menggambarkan

bi

nt

perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam

uk

volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan

.t

el

dalam tingkat harganya. Oleh karenanya untuk dapat mengukui

w

w

perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas

://

w

secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu

ht

konstan.

tp

dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Produk domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan


25


gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut. Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahaf tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk perencanaan dan proyeksi pada masa yang akan datang atau ramalan dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari

id

penghitungan atas dasar hargi konstan.

o.

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga

ps

.g

mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang

ab

.b

dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga

un

(a).

ik

suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan cara:

bi

nt

tahun dasar.

uk

Cara ini adalah mengalikan kuantum pada tahun yang

.t

el

berjalan dengan harga tahun dasar. Hasilnya adalah nilai azas

w

Ekstrapolasi atas nilai tahun dasar dengan suatu indeks

://

(b).

w

w

dasar harga konstan.

tp

kuantum.

ht

Cara mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum dibagi 100. (c).

Deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga. Cara ini adalah membagi nilai tahun berjalan dengan suatu indeks harga dibagi 100.


26


Dan sudut teori, indeks kuantum dalam hal ekstrapolasi haruslah yang disusun menurut rumus Laspeyres sedangkan indeks harga untuk hal deflasi haruslah yang disusun menurut rumus Paasche. Namun, dalam prakteknya dijumpai beberapa masalah. Tersedianya data indeks harga yang disusun menurut rumus Paasche merupakan suatu masalah. Hal ini disebabkan karena

id

indeks ini membutuhkan timbangan kuantum dari tahun yang

o.

berjalan yang berarti bahwa setiap tahun suatu timbangan

ps

.g

harus ditentukan. Oleh karena itu maka biasanya pilihan

ab

.b

penyusunan indeks lebih sering memakai rumus Laspeyres.

ik

Karena dalam praktek seringkali hanya indeks Laspeyres yang

un

tersedia, indeks ini dipakai untuk menghitung nilai atas dasar

bi

nt

harga konstan. Dalam hal deflasi nilai atas dasar harga berlaku,

uk

pemakaian indeks harga dengan rumus Laspeyres menimbulkan

.t

el

suatu kesalahan dalam hasil estimasinya. Kesalahan ini akan makin

w

w

besar apabila perbedaan antara timbangan pada tahun dasar

://

w

dengan timbangan pada tahun yang berjalan makin besar.

tp

Perkiraan produk/pendapatan domestik atas dasar harga

ht

konstan dapat dilakukan pada PDRB menurut lapangan usaha dengan cara menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan untuk berbagai lapangan usaha, atau terhadap PDRB menurut pengeluaran yaitu dengan menghitung komponen-komponen pengeluaran atas dasar harga konstan. 2.5. KLASIFIKASI SEKTOR


27


Kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara/daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang bercorak ragam ini perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan

yang

sama,

sehingga

dengan

demikian

dapat

ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan

ekonomi

tertentu

seperti

misalnya

pertanian,

id

industri, jasa-jasa dan sebagainya. Pengelompokkan kegiatan

o.

ekonomi sering pula disebut Klasifikasi Sektor Lapangan Usaha.

ps

.g

Pembagian kegiatan ekonomi ke dalam sektor didasarkan

ab

.b

pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara sektor

dan

penggunaan

un

masing-masing

ik

berproduksi, sifat dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh barang

dan

jasa

bi

nt

bersangkutan. Yang dimaksud dengan cara berproduksi dalam

uk

penyusunan klasifikasi ini adalah yang berkaitan dengan

w

w

dan jasa tersebut.

.t

el

proses, teknologi dan organisasi dalam menghasilkan barang

://

w

Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam

tp

rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga

ht

gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antarwilayah, antarwaktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai negara. PBB menerbitkan publikasi mengenai

Klasifikasi

Lapangan

Usaha

yang

berjudul:

International Standard Industrial Dassification of All Economic Activities (ISIC). Publikasi ini telah direvisi beberapa kali, sesuai


28


dengan perkembangan yang terjadi. Revisi pertama diterbitkan pada tahun 1958, revisi kedua diterbitkan tahun 1968 dan revisi ketiga tahun 1990. Dalam klasifikasi lapangan usaha secara internasional, lapangan usaha dibagi dalam sepuluh sektor sebagai berikut: (1)

Pertanian : Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

(3)

Industri Pengolahan

(4)

Listrik, Gas dan Air Bersih

(5)

Konstruksi

(6)

Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan

ik

ab

.b

ps

.g

o.

id

(2)

un

Perhotelan.

Pengangkutan dan Komunikasi

(8)

Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan Bangunan dan

uk

bi

nt

(7)

w

Pemerintahan dan Jasa Swasta (Jasa Sosial, Hiburan dan

w

(9)

.t

el

Jasa Perusahaan

Kegiatan yang belum jelas batasannya.

tp

(10)

://

w

Perorangan)

ht

Untuk pengumpulan data secara nasional, biasanya terhadap klasifikasi yang diterbitkan oleh PBB ini dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berlaku di tiap negara. Demikian juga halnya dengan di Indonesia, BPS menerbitkan Klasifkasi Lapangan Usaha

Indonesia

(KLUI)

yang

menjadi

pegangan

bagi

pengumpulan statistik di Indonesia. Dalam penyusunan pendapatan nasional ataupun pendapatan


29


regional, klasifikasi sektor yang dipakai terdiri dari 9 sektor sebagai berikut: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih,

.g ps

(7) Pengangkutan dan Komunikasi,

o.

(6) Perdagangan, Restoran dan Perhotelan,

id

(5) Konstruksi,

ab

.b

(8) Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan,

ik

(9) Jasa- Jasa.

un

Sektor-sektor tersebut dapat dirinci lagi dalam berbagai

bi

nt

subsektor.

uk

Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor dan rincian yang

.t

el

lebih rinci lagi serta ruang lingkul dan definisinya, disajikan dalam

://

w

w

w

penerbitan BPS: Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

tp

2.5.1. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

ht

Penyajian

PDRB

memberikan

menurut

gambaran

lapangan

mengenai

usaha

peranan

akan masing-

masing sektor dalam menciptakan nilai tambah di daerah tersebut. Untuk itu unit-unit produksi dikelompokkan menurut lapangan usaha (sektor) kemudian disajikan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari masing-masing sektor tersebut.


30


PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor. 1) Pertanian: Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Industri pengolahan 5) Bangunan

Persewaan

Bangunan

dan

Jasa

un

ik

8) Keuangan,

ab

7) Pengangkutan dan Komunikasi

.b

ps

6) Perdagangan, Hotel dan Restoran

.g

o.

id

4) Listrik, Gas dan Air Bersih

nt

Perusahaan

uk

bi

9) Jasa-Jasa

el

2.5.2. PDRB MENURUT ANDILNYA FAKTOR PRODUKSI

w

.t

PDRB menurut andilnya faktor produksi disajikan menurut

w

w

besarnya balas jasa yang diterima oleh masing-masing

tp

://

faktor produksi. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah:

ht

(a) balas jasa yang diterima oleh pekerja berupa upah dan gaji, (b) pendapatan dari unit-unit produksi yang tidak berbadan hukum, (c) pendapatan dari sewa tanah dan royalty, (d) bunga dan (e) keuntungan. Selain itu ditambahkan penyusutan dan pajak tidak langsung neto untuk sampai pada konsep produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Jumlah (b), (c), (d) dan (e) biasa disebut Surplus Usaha.


31


2.5.3. PDRB MENURUT JENIS PENGGUNAAN Penyajian dalam bentuk ini menggambarkan bagaimana penggunaan dari pada barang dan jasa akhir oleh berbagai kegiatan

ekonomi.

Penggunaan

di

sini

terdiri

dari

penggunaan untuk keperluan konsumsi baik konsumsi rumah

tangga

maupun

konsumsi

pemerintah,

penggunaan sebagai barang modal tetap serta ekspor

o.

id

neto, sedangkan yang belum digunakan pada tahun

.g

laporan akan diperhitungkan sebagai perubahan stok.

ps

Secara terinci penyajian akan berbentuk sebagai berikut:

ab

.b

1). Pengeluaran akhir konsumsi rumah tangga

ik

2). Pengeluaran akhir konsumsi lembaga swasta yang tidak

un

mencari untung,

bi

nt

3). Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah

uk

4). Pembentukan modal tetap bruto

.t

el

5). Perubahan stok

ht

tp

://

w

w

w

6). Ekspor neto (Ekspor-Impor)


32

tp

ht

w

w

://

.t

w

o.

.g

ps

.b

ab

ik

un

nt

bi

uk

el

id


BAB III URAIAN SEKTORAL

o.

id

Dalam bab ini akan disajikan uraian sektoral yang mencakup

.g

ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub nilai tambah atas dasar harga

.b

ps

sektor, cara-cara penghitungan

ab

berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 serta sumber

nt

un

ik

datanya .

uk

bi

3.1. SEKTOR PERTANIAN

el

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor yaitu Sub Sektor

w

.t

Tanaman Bahan Makanan, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor

tp

://

w

w

Kehutanan dan Sub Sektor Perikanan.

ht

3.1.1 Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung ketela pohon, ketela rambat, kentang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutanya, termasuk disini hasil-hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana seperti beras tumbuk, gaplek dan


33


sagu. Data produksi diperoleh dari dinas tanaman pangan dan kantor Statistik Kabupaten Teluk Bintuni beserta harganya. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap

jenis

kwantum

produksi

dengan

masing-masing

harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara diperoleh

dengan

menggunakan

ratio

o.

tersebut

id

atas dasar harga yang berlaku setiap bulan. Biaya antara antara

ps

.g

terhadap output hasil survei pertanian dilakukan dengan SKPR.

ab

.b

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan

ik

cara Revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada masing-masing

un

tahun dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi

bi

nt

lagi dengan baiaya antara atas dasar harga konstan tahun

.t

el

uk

2000.

w

w

3.1.2 SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

://

w

Komoditi yang dicakup di sini adalah hasil tanaman

tp

perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti karet, kopra,

ht

teh, tebu, tembakau, cengkeh dan sebagainya termasuk produk ikutannya dan hasil-hasilnya. Pengolahan sederhana seperti minyak kelapa rakyat, tembakau olahan, kopi olahan dan teh olahan. Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Rasio biaya antara serta rasio margin perdagangan dan biaya transpor yang digunakan diperoleh dari tabel Input-Output Indonesia.


34


Nilai tambah atas dasar konstan 2000 dihitung dengan cara Revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan. 3.1.3 SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN HASIL-HASILNYA Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak

id

kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti: sapi, kerbau,

o.

kuda, kambing, domba, telur, susu segar, wool serta hasil

ps

.g

pemotongan hewan. Produksi ternak diperkirakan peternakan

ab

.b

adalah jumlah ternak yang dipotong ditambah dengan

ik

kenaikan stok ditambah dengan hasil ternak. Hasil ternak yang

un

tersedia datanya hanyalah telur sedangkan susu tidak ada.

bi

nt

Data yang dipakai dalam penghitungan diperoleh dari Dinas

uk

Peternakan Propinsi dan Kabupaten Teluk Bintuni, data harga

.t

el

yang dipakai dari Kantor Statistik. Untuk mendapatkan output

w

w

baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga

://

w

konstan 2000 sama seperti pada penghitungan sub sektor

ht

tp

perkebunan.

3.1.4 SUB SEKTOR KEHUTANAN Sub sektor Kehutanan mencakup kegiatan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuhan, kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu olahan, kayu bakar, arang dan bambu. Sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa rotan,


35


damar, kulit kayu, kopal, nipah, akar-akaran dan sabagainya. Sebagaimana dengan sub sektor lainnya dalam sektor pertanian, output sub sektor kehutanan dihitung dengan cara mengalikan

produksi

dengan

harga

masing-masing.

Penggunaan harga yang berlaku pada masing-masing tahun menghasilkan

output

atas

dasar

yang

berlaku

dan

id

penggunaan harga pada tahun dasar menghasilkan output

o.

atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto

un

3.1.5 SUB SEKTOR PERIKANAN

ik

ab

.b

dari tabel-tabelinput-output Indonesia.

ps

.g

dihitung dengan menggunakan rasio tersebut yang diperoleh

bi

nt

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan

uk

perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan

.t

el

kerambah serta pengolahan sederhana (pengeringan dan

w

w

penggaraman ikan). Sumber data diperoleh dari Dinas

://

w

Perikanan Propinsi dan Kabupaten Teluk Bintuni. Nilai tambah

tp

bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan jalan

ht

mengeluarkan biaya produksi atas dasar harga yang berlaku, dan jika besarnya penyusutan dikeluarkan lagi dari nilai tambah bruto tadi, maka sisanya merupakan nilai tambah netto atas dasar harga yang berlaku. Penghitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan cara mengalikan rasio nilai tambah terhadap output. Rasio nilai tambah tersebut diperoleh dari tabel input-output Indonesia.


36


3.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Penghitungan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian untuk Kabupaten Teluk Bintuni adalah sub sektor penggalian yang terdiri dari penggalian pasir, penggalian batu, penggalian kerikil penggalian tanah liat dan lain sebaganya, sedangkan untuk sub

id

sektor pertambangan belum diadakan penghitungan karena belum berproduksi.

o.

pertambangan di daerah Teluk Bintuni ini

masih

belum

dimasukkan

.b

saat

dalam

ab

masyarakat

ps

.g

Sedang penambangan yang dilakukan secara tradisional oleh

un

ik

penghitungan.

bi

nt

Perkiraan output atas dasar harga berlaku didasarkan pada hasil

uk

kali antara produksi dan harga masing-masing komoditi sedang

.t

el

penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan

w

w

cara metode deflasi dengan indeks harga perdagangan besar sub

SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

ht

3.3

tp

://

w

sektor penggalian.

Sektor industri pengolahan terdiri dari industri besar sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Industri besar sedang adalah industri yang tenaga kerjanya berkisar antara 20 orang atau lebih, sedangkan industri kecil mempunyai tenaga kerja antara 5-19 orang dan industri


37


kerajinan rumah tangga mempunyai tenaga kerja 1-4 orang. 3.3.1.

SUB SEKTOR INDUSTRI BESAR SEDANG Baik output maupun nilai tambah atas dasar harga yang berlaku

diperoleh dari survei perusahaan industri

id

besar/sedang Propinsi Papua. Penghitungan atas dasar

o.

harga konstan 2000 memakai cara ekstrapolasi dengan

ab

.b

ps

.g

jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolarnya.

ik

3.3.2 SUB SEKTOR INDUSTRI KECIL/ KERAJINAN RUMAH TANGGA

un

Jumlah tenaga kerja diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi

bi

nt

1996 dan Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi

uk

Papua dan dilakukan penyesuaian dengan data yang

.t

el

terdapat pada Kantor Statistik. Output atas dasar harga

w

w

berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rata-rata

://

w

output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja.

tp

Untuk harga konstan memakai ekstrapolasi. Output

ht

Industri kerajinan rumah tangga diperoleh dari hasil kali antara rata-rata output per tenaga kerja didapat melalui Survei Khusus Pendapatan Regional beserta rasio biaya antara dan penyusutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan caranya sama dengan Industri Kecil.


38


3.4.

SEKTOR LISTRIK DAN AIR MINUM

3.4.1

SUB SEKTOR LISTRIK Data produksi diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kabupaten Manokwari sedangkan data harga (rata-rata tarip/Kwh) memakai rata-rata/Kwh PLN Wilayah X Papua.

id

Output atas dasar harga yang berlaku dari perkalian

o.

antara produksi (listrik yang dibangkitkan) dengan harga

ps

.g

(rata-rata tarip/Kwh) masing-masing tahun. Sedangkan Nilai

Tambah

Bruto

diperoleh

dengan

ik

revaluasi.

ab

.b

output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan

un

mengurangkan biaya antara dari nilai produksi bruto

el

SUB SEKTOR AIR MINUM

.t

3.4.2.

uk

bi

nt

(output).

w

w

Mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan

://

w

Air Minum (PAM). Data produksi dan harga diperoleh

tp

langsung dari Perusahaan Air Minum dan Badan

ht

Pengelola

Air

Minum

Kabupaten

Teluk

Bintuni.

Perhitungan atas dasar konstan memakai cara revaluasi. 3.5

SEKTOR BANGUNAN/KONSTRUKSI Mencakup

segala

kegiatan

pembangunan

fisik

(konstruksi) baik berupa gedung, jalan, jembatan dan konstruksi

lainnya.

bangunan/konstruksi

Perkiraan didasarkan


output atas

hasil

sektor survey

39


konstruksi

Provinsi

Indikator

pertumbuhan

pembangunan dengan

Papua

menggunakan

realisasi

pengeluaran

pemerintah,

output

masyarakat.

dengan

selanjutnya

bangunan

Untuk

tahun

yang

ditambah

dikerjakan

1996

dan

oleh

seterusnya

SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

o.

3.6

id

didasarkan hasil sensus ekonomi Provinsi Papua.

ps

.g

3.6.1. SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

ab

.b

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan besar menghitung

un

barang yaitu

ik

dan eceran dilakukan dengan cara pendekatan arus besarnya

nilai

komoditi

bi

nt

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta

uk

komoditi impor (impor antar negara dan antar pulau ) yang

.t

el

diperdagangkan di Teluk Bintuni. Dari nilai margin (output)

w

w

pedagang yang selanjutnya dipakai untuk menghitung tambahnya.

Rasio

besarnya

produksi

yang

://

w

nilai

tp

diperdagangkan margin perdagangan didasarkan pada

ht

data hasil penyusutan tabel input output Indonesia tahun 2000 oleh Badan Pusat Statistik. Rasio biaya antara diperoleh dari hasil survey khusus pendapatan regional (SKPR).


40


3.6.2.

SUB SEKTOR RESTORAN Nilai tambah sub sektor restoran diperoleh dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja atau dengan mengalikan jumlah restoran yang ada dengan rata-rata output perusahaan, kemudian dikurangi dengan biaya antara . Data perkiraan jumlah

id

tenaga kerja pada sub sektor restoran diperoleh dari dari

o.

hasil P4B dan sensus ekonomi 1996 yang kemudian

ps

.g

diperbaharui dengan data-data pendukung, sedangkan

ab

.b

rata-rata output per tenaga kerja dan rasio biaya antara

SUB SEKTOR HOTEL

uk

3.6.3.

bi

nt

un

ik

diperoleh dari hasil survey khusus pendapatan regional.

.t

el

Mencakup semua hotel dan akomodasi lainnya, output

w

w

dihitung dengan cara mengalikan jumlah kamar hotel

://

w

dengan rata-rata output perkamar, disamping itu dicari

tp

dengan cara mengalikan jumlah kamar dengan tingkat

ht

penghunian kamar dan rata-rata tarif kamar dikalikan 360 hari. Data jumlah kamar dan tempat tidur serta tingkat penghunian

kamar

diperoleh

dari

kantor

statistik

Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan data mengenai ratarata output perkamar diperoleh dengan melalui survey khusus pendapatan regional. Nilai tambah atas dasar


41


harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan indeks jumlah kamar sebagai ekstrapolatornya 3.7

SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang baik melalui darat, laut dan udara termasuk

o.

id

jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

ps

.g

3.7.1 SUB SEKTOR ANGKUTAN DARAT

ab

.b

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang

ik

yang dilakukan oleh kendaraan umum baik bermotor

un

maupun tidak bermotor seperti bus, truk, taxi, oplet, becak,

bi

nt

gerobak dan sebagainya. Perkiraan output atas dasar harga

uk

yang berlaku didasarkan pada jumlah armada angkutan

.t

el

umum barang dan penumpang yang diperoleh dari dinas

w

w

angkutan jalan raya (DLLAJR) Kabupaten Teluk Bintuni dan

://

w

Kantor Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan rata-

tp

rata output dan rasio biaya antara yang terbagi menurut

ht

jenis

kendaraan

pendapatan

diperoleh

regional

dari

hasil

Kabupaten

survey Teluk

khusus Bintuni.

Penghitungan menurut harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi dimana jumlah kendaraan masing-masing jenis sebagai ekstrapolatornya.


42


3.7.2 SUB SEKTOR ANGKUTAN LAUT Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan

menggunakan

kapal

yang

diusahakan

oleh

perusahaan nasional baik yang melakukan trayek dalam negeri

maupun

internasional,

termasuk

disini

jasa

penunjang angkutan kapal laut seperti muatan kapal laut, dan barang serta pergudangan.

id

keagenan penumpang

o.

Perkiraan output atas dasar harga yang berlaku didasarkan

ps

.g

pada perkalian antara jumlah penumpang dan barang

ab

.b

dengan rata-rata output per penumpang. Untuk jasa

ik

penunjang angkutan adalah hasil perkalian jumlah kapal

un

berlabuh dengan rata output per kapal dan rata-rata output

bi

nt

perton barang yang dibongkar muat dengan jumlah barang

uk

yang dibongkar muat, rata-rata output penumpang/ton

.t

el

barang dengan jumlah penumpang yang naik/ton barang

w

w

yang diageni serta jumlah ton barang yang digudangkan barang yang digudangkan.

://

w

dengan rata-rata output/ton

tp

Rata-rata output per indikator produksi diperoleh dari SKPR.

ht

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan

cara

ekstrapolasi

dengan

indeks

gabungan

angkutan laut sebagai ekstrapolatornya. 3.7.3. SUB SEKTOR ANGKUTAN UDARA Mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan


43


yang dilakukan oleh

perusahaan penerbangan milik

Nasional Dalam Negeri termasuk disini

kegiatan

jasa

penunjang angkutan udara seperti bandar udara, keagenan penumpang dan barang (termasuk bagasi lebih dan pos paket) yang diangkut dengan tarip yang ada dari bandara asal ke bandara tujuan. Data angkutan udara diperoleh dari

id

laporan bulanan model III/1 yang diterima setiap bulan oleh

o.

Kantor Statistik dari Kantor Perhubungan Udara. Sedangkan dengan

indikator

.b

sesuai

masing-masing

ab

ekstrapolasi

ps

.g

untuk output harga konstan 2000 diperoleh dengan cara

nt

bi

3.7.4 Sub Sektor Komunikasi

un

ik

kegiatan.

uk

a. Pos dan Giro

.t

el

Meliputi kegiatan penjualan jasa pos dan giro seperti

w

w

pengiriman surat, wesel, jasa giro, jasa tabungan serta

://

w

penjualan benda-benda pos dan sebagainya. Output

tp

kegiatan Pos dan Giro serta rasio biaya antara dan

ht

penyusutan diperoleh dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Manokwari melalui Survei Khusus Pendapatan regional (SKPR). Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan metode ekstrapolasi dimana indeks gabungan produksi pos dan giro sebagai ekstrapolatornya.


44


b.

Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan

telegram,

telegrap,

telex

serta

interlokal.

Perkiraan output didapat langsung dari PT. Telkom Indonesia, Papua. Rasio biaya antara dan penyusutan dari SKPR. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000

id

memakai cara ekstrapolasi dengan Indeks Gabungan

.b

SEKTOR KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA

ab

3.8

ps

.g

o.

produksi Telekomunikasi sebagai ekstrapolatornya.

ik

PERUSAHAAN

un

3.8.1. SUB SEKTOR BANK

bi

nt

Penghitungan output dan nilai tambah bank atas dasar

uk

harga yang berlaku diperoleh langsung dari Bank

.t

el

Indonesia lewat Badan Pusat Statistik Prov.Papua, dimana

w

w

output seluruh Kabupaten sudah tersedia. Untuk perkiraan

://

w

atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara

ht

tp

deflasi memakai Indeks Biaya Hidup Kelompok Umum. 3.8.2. SUB SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK Mencakup kegiatan Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, Simpan Pinjam dan Lembaga Pembiayaan (sewa guna Usaha,

Modal

Ventura,

Anjak

Piutang,

Pembiayaan

Konsumen serta Kartu Kredit).


45


a. Usaha Jasa Asuransi Asuransi merupakan salah jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan atas barang atau orang tersebut,

sehingga

mengakibatkan

hancur/rusaknya

barang atau menyebabkan terjadinya kematian. Output

id

kegiatan dari Asuransi merupakan rekapitulasi dari output harga yang

berlaku diperoleh

.g

atas dasar

tambah

ps

bruto

o.

asuransi jiwa dan asuransi bukan jiwa. Nilai

ab

.b

berdasarkan selisih antara output dengan biaya antara,

ik

sedangkan output atas dasar harga konstan 2000

un

diperoleh dengan metode deflasi.

bi

nt

b. Dana Pensiun

uk

Output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku dari

.t

el

kegiatan dana pensiun diperoleh dari hasil pengolahan

w

w

laporan keuangan (laporan rugi/laba), sedangkan output

://

w

dan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh

tp

dengan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dan

ht

indeks harga konsumen (IHK) umum atau jumlah peserta sebagai deflatornya/ekstrapolatornya. c. Pegadaian Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kegiatan pegadaian diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan (laporan rugi laba), sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh


46


dengan metode ekstrapolasi dimana jumlah nasabah atau omset perusahaan pegadaian sebagai ekstrapolatornya. d. Lembaga Pembiayaan Lembaga pembiayaan ini mencakup sewa guna usaha, modal

ventura,

Anjak

piutang,

kartu

kredet

dan

pembiayaan konsumen. Output atas dasar harga berlaku

id

diperoleh dari Direktorat perbankan dan usaha jasa

o.

pembiayaan (Dirjen lembaga keuangan, Departemen

ps

.g

keuangan). Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas

ab

.b

dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan

ik

metode ekstrapolasi dan jumlah perusahaan sebagai

bi

nt

un

ekstrapolatornya.

uk

3.8.3. SUB SEKTOR SEWA BANGUNAN semua

kegiatan

jasa

atas

penggunaan

.t

el

Mencakup

w

w

rumah/bangunan sebagai tempat tinggal oleh rumah

://

w

tangga tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik

tp

sendiri atau milik yang disewa. Output untuk persewaan

ht

agunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan penduduk pertengahan tahun. Data persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil SUSENAS dan SENSUS PENDUDUK. Sedangkan output


47


usahapersewaan

bangunan

bukan

tempat

tinggal

diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per M2. Nilai tambah bruto diperoleh dari hasil perkalian antara ratio nilai tambah dengan outputnya, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan

id

menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks luas

.b

ab

3.8.4. SUB SEKTOR JASA PERUSAHAAN

ps

.g

o.

bangunan sebagai ekstrapolatornya.

ik

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan

un

notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan

bi

nt

dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan tehnik, jasa

uk

periklanan dan riset pemasaran, jasa persewaan mesin dan

.t

el

peralatan, dan jasa foto copy. Output jasa perusahaan

w

w

diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah

://

w

perusahaan dan tenaga kerja) dengan indikator harga

tp

(rata-rata output per perusahaan atau rata-rata output per

ht

tenaga kerja). Sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh sejalan dengan laju pertumbuhan konstan sub sektor industri non migas, asumsinya bahwa sektor ini paling banyak menggunakan jasa perusahaan.


48


3.9.

SEKTOR JASA-JASA

3.9.1. SUB SEKTOR JASA PEMERINTAHAN UMUM Nilai tambah bruto sektor pemerintahan umum didasarkan pada pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan perkiraan

penyusutan.

Belanja

pegawai

untuk

jasa

pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan, jasa

id

hiburan dan jasa kebudayaan yang tercakup dalam dari

ps

kemudian

dimasukkan

sektor kesektor

.b

pemerintahan,

dipisahkan

.g

pembangunan

ab

maupun

o.

pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, baik rutin

un

ik

pemerintahan lainnya.

dari

selisih

uk

diperoleh

bi

nt

Nilai tambah bruto administrasi pemerintahan umum nilai

tambah

bruto

sektor

.t

el

pemerintahan umum dengan jasa pemerintahan lainnya.

w

w

Sedangkan nilai tambah bruto sektor pemerintahan umum dasar

harga

konstan

dengan

ekstrapolasi

://

w

atas

tp

menggunakan indeks berimbang dengan jumlah pegawai

ht

negeri menurut golongan kepangkatan. Nilai tambah bruto jasa pemerintahan lainnya atas dasar harga

konstan

dihitung

dengan

cara

ekstrapolasi

menggunakan indeks berimbang jumlah pegawai negeri (guru, tenaga medis, dll) menurut golongan kepangkatan. Sedangkan nilai tambah bruto Administrasi pemerintahan


49


dan pertahanan atas dasar harga

konstan merupakan

selisih antara nilai tambah bruto sektor pemerintahan umum dengan nilai tambah bruto jasa pemerintahan lainnya atas dasar harga konstan. 3.9.2. SUB SEKTOR JASA SOSIAL KEMASYARAKATAN

id

Meliputi jasa pendidikan, Kesehatan, Riset, Palang merah,

o.

Panti Asuhan, Panti Wreda, YPAC, Rumah Ibadah dan dikelola oleh pemerintah mupun

ps

.g

sejenisnya, baik yang

ab

.b

oleh swasta. Output diperoleh dari hasil perkalian setiap

un

ik

indikator produksi.

bi

nt

3.9.3. SUB SEKTOR JASA HIBURAN DAN REKREASI

uk

Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada

.t

el

umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja masing-masing

w

w

perusahaan dan jumlah jasa

hiburan

tersebut

dengan

rata-rata

://

w

perusahaan

tp

outputnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan

ht

menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dan sebagai deflator/ekstrapolatornya

adalah

IHK

hiburan

dan

rekreasi/indeks indikator produksi yang sesuai.


50


3.9.4. SUB SEKTOR JASA PERORANGAN DAN RUMAH TANGGA Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja, sedangkan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dengan

ht

tp

://

w

w

w

.t

el

uk

bi

nt

un

ik

ab

.b

ps

.g

o.

id

menggunakan metode ektrapolasi.


51

tp

ht

w

w

://

.t

w

o.

.g

ps

.b

ab

ik

un

nt

bi

uk

el

id


BAB IV TINJUAUAN EKONOMI KABUPATEN TELUK BINTUNI 2007

o.

id

Semenjak dimekarkannya Kabupaten Teluk Bintuni Sebagai

.g

salah satu Kabupaten Definitif di Provinsi Papua Barat pada

.b

ps

tahun 2002 memberikan dampak yang sangat positif bagi

ab

perkembangan ekonomi di wilayah ini. Hal ini ditandai oleh

un

ik

banyaknya para investor dari luar yang menanamkan modalnya

nt

diberbagai sektor ekonomi dan pada semua skala usaha baik

uk

bi

mikro, kecil, menengah maupun skala besar. Giatnya roda

el

ekonomi ini berimplikasi semakin terbukanya kesempatan kerja,

w

.t

berkurangnya angka pengangguran yang dengan sendirinya

w

w

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat

tp

://

Secara umum Perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni

ht

selama beberapa tahun terakhir ini menunjukan pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Walaupun angka pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun ke tahun tetapi secara makro angka tersebut menunjukan kenaikan yang cukup positif. Memang diakui ada sebagian sektor yang masih menunjukan kontraksi, tetapi kalau dikaji hal tersebut masih disebabkan oleh alasan klasik dan kecenderungannya mulai membaik, tetapi BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

52


secara umum tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan global karena masih banyaknya sektor yang menunjukan kinerja yang sangat positif. Dalam subbab-subbab berikutnya akan dibahas secara sistematis beberapa indikator perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2007 yang tertuang dalam kerangka sebagai

id

berikut :

o.

1. PDRB Kabupaten Teluk Bintuni dan Perkembangannya

ps

.g

2. Pertumbuhan ekonomi agregat

.b

3. Struktur perekonomian

ik

ab

4. Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor

un

5. Analisis share terhadap laju pertumbuhan ekonomi

uk

bi

nt

6. PDRB Menurut Kelompok Sektor

w

.t

el

4.1. PDRB KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN

w

w

PERKEMBANGANNYA

tp

://

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

ht

dari tahun 2003 hingga tahun 2007 ini telah berkembang cukup pesat. Pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 361.28 milyar sedangkan pada tahun 2007 ini angka tersebut telah mencapai Rp. 632,07 milyar Jadi selama kurun waktu 5 tahun (2003 – 2007) PDRB Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 1,75 kali lipat BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

53


dan atas dasar harga konstan 2000 berkembang sebanyak 1,37 kali lipat yaitu dari angka sebesar Rp. 300,33 milyar pada tahun 2003 mencapai angka sebesar Rp. 412,84 milyar pada tahun 2007. Besarnya perbedaan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan mencerminkan besarnya perkembangan harga-harga (inflasi)

o.

id

dari tahun 2003 – 2007.

ab

.b

ps

.g

Tabel A. Perkembangan PDRB Kab. Teluk Bintuni tahun 2003 – 2007

Nilai (jutaan Rp)

Perkembangan (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

143.37

300,331.98

119.21

163.37

319,069.82

126.65

184.77

339,807.85

134.88

213.00

371,001.24

147.26

250.83

412,837.38

163.86

nt

bi uk

.t

w w

536,727.85

ht

2007**

w

2006*

465,597.19

://

2005

411,675.33

tp

2004

361280.48

un

Perkembangan (%)

(1)

2003

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Nilai (jutaan Rp)

el

Tahun

ik

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

632,068.96


54

PDRB KAB BUPATEN TELUK BINTUNI B TAHUN N 2007

Gra afik . 1. PDRB K Kabupaten Telukk Bintuni Tahun 2 2003 – 2007

600000

id

400000

.g

o.

200000

2004

2007

un

PDRB ADH KONSTTAN 00

bi

nt

PDRB ADH BERLA AKU

2006

ik

2005

ab

200 03

.b

ps

0

el

uk

en Teluk Bintun ni Grafik . 2. Perkembangan PDRB Kabupate Tahun 2 2003 – 2007

.t

300

w w

250

213

w :// tp

200

2500,83

184,77 163,37

150 100

ht

143,37

119,21

1633,86 126,65

134,88

147,26

50 0 2003

2004

2005

PDRB ADH KONSTA AN 00


2006

20 007

PDRB AD DH BERLAKU

55


4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI AGREGAT Secara makro Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Penggunaan atas Dasar Harga Konstan ini, karena pengaruh

id

harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya

o.

mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

ps

.g

Sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, tampak diukur

berdasarkan

harga

ab

yang

konstan

2000

ik

2007

.b

bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni tahun

un

mengalami kenaikan sebesar 11,28 persen. Pertumbuhan ini

bi

nt

jauh lebih besar daripada pertumbuhan pada tahun 2006

uk

sebesar 9,18 %.

sampai

w

2000

dengan

tahun

2007

mengalami

w

tahun

.t

el

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni dari

://

w

pertumbuhan yang fluktuatif disesuaikan dengan kemampuan

tp

dari setiap sektor PDRB dalam mempertahankan eksistensinya.

ht

Pada tahun 2003 misalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni hanya mencapai 7,38 %.

Pada tahun 2004

karena ada beberapa sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan, maka pertumbuhan pada tahun ini sedikit menurun menjadi 6,24 % dan kemudian pada tahun 2005 ini karena sektor perbankan

menurun drastis menyebabkan

pertumbuhan hanya sebesar 6,50 %. Pada tahun 2006 ini BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

56


pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 9,18 %, , sedangkan pada tahun 2007 ini pertumbuhan membaik sebesar 11,28 %. Besaran perumbuhan ini karena secara umum seluruh sektor menunjukan pertumbuhan positif dan menggembirakan Tabel B. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni

.g

o.

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

ps

Atas Dasar Harga Berlaku (%)

Tahun

id

Tahun 2003 – 2007

(2) 12.72

2004

13.95

6.24

2005

13.10

15.28

9.18

17.76

11.28

bi

6.50

el

uk

2 0 0 6*

ht

tp

://

w

w

w

.t

2 0 0 7**

(3) 7.38

nt

un

ik

ab

.b

(1) 2003


57


Grafik . 3. La aju Pertumbuha an PDRB Kabupa aten Teluk Bintu uni Tahun 2 2003 – 2007

20 18 16 14

13,95

12,72

6 17,76

15,28 13,1

12

id

10

6,24

6,5

2004

2005

.g

4

9,18 7,38

ps

6

11,28

o.

8

ab

.b

2

un

2003

ik

0

2 2007

PDRB A ADH BERLAKU

bi

nt

PDRB ADH KONSTTAN 00

2006

uk

pertumbuhan ekonomi m Bila menggunakan

maka terlih hat adanya perrtumbuhan eko onomi

.t

el

harga berlakku

menurut

w

w

Kabupaten Teluk T Bintuni ya ang sangat ting ggi. Dari tahun 2003

://

w

sampai den ngan tahun 200 07 pertumbuha an

tp

jauh diatas 10 %, namun

selalu positif p

pertumbuhan n yang terjadi dalam d

ht

ga berlaku terse ebut masih terd dapat perhitungan atas dasar harg danya adanya inflassi atau dengan kkata lain masih dipengaruhi ad gejolak harga a yang terjadi pa ada tahun terse ebut, sehinga ap pabila terjadi penuru unan produksi ttetapi harga cukkup tinggi maka a nilai tambahnya ju uga semakin tinggi (harga tidakk konstan).


58


4.3. STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TELUK BINTUNI. Struktur perekonomian menjadi penting dibahas karena dengan diketahuinya struktur perekonomian suatu daerah maka

kita

akan

dapat

mengetahui

sector-sektor

yang

mendominasi perekonomian di suatu daerah. Sektor-sektor dominant tersebut dijadikan sebagai leading sector yang

id

pengaruhnya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di sector

tersebut

akan

pada

ab

perekonomian secara keseluruhan.

berdampak

ps

leading

.b

pada

.g

o.

suatu daerah, sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi

ik

Sebagaimana lazimnya banyak Kabupaten di Provinsi

nt

un

Papua dan Irian Jaya Barat, maka perekonomian di Kabupaten cukup

uk

masih

dominan

dalam

memberikan

el

pertanian

bi

Teluk Bintuni masih bercorak agraris dimana peranan sektor

w

.t

sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. perekonomian Teluk Bintuni

w

w

Hampir dua pertiga dari

://

disumbangkan

oleh

sektor

pertanian

ini.

Walaupun

ht

tp

sumbangannya cukup besar, namun sektor ini masih dikelola dengan

cara

tradisional.

Peranan

sektor

pertanian

ini

walaupun sedikit berfluktuasi, namun masih tetap bertahan pada posisinya terutama pada beberapa tahun terakhir.


59


Tabel C. Peranan Ekonomi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 – 2007 (dalam persentase) 2006*

(3)

63.55 1.05 13.24 0.10 14.21 4.00 1.72 1.40 0.74

id

(2)

66.63 0.94 12.95 0.09 12.66 3.44 1.51 1.07 0.71

o.

(1)

100.00

100.00

bi

nt

un

ik

ab

.b

ps

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persw & J. Persh 9. Jasa - jasa Total

2007**

.g

Sektor

uk

Dari tabel C diatas dapat dilihat bahwa peranan sektor

.t

el

pertanian masih sangat dominan., dimana pada tahun 2007

w

w

sektor pertanian masih memiliki andil yang cukup besar

://

w

dalam pembentukan PDRB kabupaten Teluk Bintuni yaitu

tp

sebesar 63,55 persen,

peringkat kedua adalah sektor

ht

Bangunan sebesar 14,21 persen dan ketiga sektor Industri sebesar 13,24 persen dan sektor Perdagangan , hotel dan restoran sebesar 4,00 %.. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan andil rata-rata dibawah 2 persen. Mengingat dominannya peranan sektor-sektor ini dalam pembentukan

PDRB

kabupaten

Teluk

Bintuni,

maka

perubahan sedikit saja yang terjadi pada sektor tersebut BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

60


pengaruhnya akan cukup terasa terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan Dari tabel diatas yang menarik disimak adalah adanya beberapa sektor yang menunjukan peranan yang semakin membaik sektor pertambangan dan penggalian ,sektor listrik dan air minum, Sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

id

dan restoran

o.

Sementara beberapa sektor yang peranannya berfluktuasi

ps

.g

dari tahun ketahun seperti sektor keuangan, persewaan dan

.b

jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa dari. Sektor yang

ik

ab

peranannya kecenderungan turun dari tahun ketahun yaitu

ht

tp

://

w

w

w

.t

el

uk

bi

nt

un

sektor pertanian.


61


Grrafik 4. Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PD DRB Kabupaten n Teluk Bintuni Tahun T 2007

1,72 1,4

1. Peertanian

0,74

0,1

2. Peertambangan dan Pengggalian

4 14 4,21

3. Ind dustri Pengolahan 4. Lisstrik dan Air Bersih

id

13,24

.b

ps

.g

o.

63,55

un

ik

ab

1,05 5

5. Baangunan 6. Peerdagangan, Hotel & Reestoran 7. Peengangkutan dan Komunikasi 8. Keeuangan, Persw & J. Persh

uk

bi

nt

9. Jassa ‐ jasa

.t

el

4.4. PERTUMBU UHAN EKONOM MI MENURUT SE EKTOR

w

an ukura

://

satu

w

w

Besaran laju pertumb buhan ekonom mi merupakan salah

tp

dilaksanakan n

dari

keb berhasilan

khususnyya

pe embangunan

pembang gunan

yang

ekonomi.

ht

Pertumbuha an yang positif menunjukkan adanya a peningkatan perkonomian, sebaliknya b bila negatif men nunjukkan terjadinya penurunan. Bila dilihat pertumbuhan p se ecara lebih rincci atau pertumb buhan ekonomi me enurut sektor m maka tampak ad da perubahan kinerja sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2007. BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

62


Tabel D. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Konstan 2000 tahun 2005 - 2007 (dalam persentase). 2004/2005

(4)

8.17

23.87

25.76

o.

27.07 9.38

18.03

19.50

21.08

23.81

26.11

27.69

24.28

26.25

6.97

0.02

30.74

10.53

12.28

14.21

6.50

9.18

11.28

ik

ab

18.81

ps

8.52

16.19

nt

un

22.97

bi

22.03

uk

id

(3)

6.71

7.11

el

.t

(2)

://

w

w

w

Total

2006*/2007**

4.01

.g

(1)

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persw & J. Persh 9. Jasa - jasa

2005/2006*

.b

Sektor

tp

Dari tabel D diatas dapat dilihat pertumbuhan

ht

ekonomi secara riil masing-masing sektor sehingga dengan demikian dapat memudahkan bagi praktisi pembangunan dalam menentukan arah kebijakannya. Sektor pertanian pada tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 8,17 persen. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang tumbuh sebesar 13,81 %, sub sektor Peternakan 13,02 BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

63


%, sub sektor Perkebunan 12,18 %, sub sektor perikanan tumbuh sebesar 11,05 %. Sedangkan sub sektor kehutanan pertumbuhannya hanya 5,48 %. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh positif 27,07 persen. Pertumbuhan tahun 2007 ini meningkat bila dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar Pertumbuhan ini lebih diakibatkan karena sudah

cukup

membaiknya

id

25.76%.

bangunan

o.

sektor

sehingga

ps

.g

mempengaruhi kebutuhan pada sub sektor penggalian.

.b

Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan

ik

ab

sebesar 9,38 persen. Hal ini menunjukan sesuatu yang

un

positif bagi perkembangan di sektor ini dan dapat dijadikan

bi

nt

sebagai potensi alternatife perekonomian Kabupaten Teluk

uk

Bintuni selain Pertambangan dan penggalian.

.t

el

Sektor listrik dan air bersih tumbuh riil sebesar 19,50 Pertumbuhan

ini

lebih

w

w

persen.

://

w

pertumbuhan pada tahun 2006

tp

Pertumbuhan

sektor

ini

ht

pertumbuhan sub sektor listrik

besar

dibandingkan

yaitu sebesar 18,03 %. disumbangankan

oleh

sebesar 18,04 % dan Sub

sektor air minum sebesar 22,08 %. Sektor bangunan tumbuh secara riil pada tahun 2007 sebesar 23,81 persen.

Pertumbuhan tersebut disebabkan

karena semakin kondusifnya perekonomian masyarakat secara umum disamping juga karena peranan investasi


64


pemerintah dan swasta yang cukup besar pada sub sektor ini. Sektor perdagangan, Hotel dan restoran tumbuh riil sebesar 27,69 persen. Pertumbuhan tersebut terdiri dari sub sektor perdagangan 28,08 persen, sub sektor Hotel 20,13 persen dan sub sektor Restoran 12,90 persen.. Pertumbuhan

id

sektor perdagangan tahun 2007 ini sedikit mengalami

o.

kemajuan dibandingkan tahun 2006 yang tumbuh sebesar

ps

.g

26,11 persen.

.b

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh secara

ik

ab

riil sebesar 26,25 persen. Dari pertumbuhan tersebut sub

un

sektor angkutan Laut tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar

bi

nt

38,59 %, Komunikasi 29,36 %, , jasa penunjang angkutan

uk

sebesar 21,46 persen, angkutan udara 20.43 %, angkutan yaitu

.t

el

Jalan Raya tumbuh 14,59 % Sub sektor lainnya

w

w

angkutan sungai tumbuh hanya 6,34 persen.

://

w

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

tp

tumbuh secara riil sebesar

30,74 persen. Pertumbuhan

ht

tersebut diakibatkan pertumbuhan di subsektor Bank tumbuh

plus

55,07

persen

yang

secara

akumulasi

mempengaruhi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sub sektor lainnya tumbuh positif yaitu sub sektor, sewa bangunan sebesar 17,11 %, Lembaga keuangan bukan bank tumbuh sebesar 15,33 % dan jasa perusahaan sebesar 8,95 persen. BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

65


Pertu umbuhan sektorr Jasa-jasa pada a tahun 2007 adalah 14,21 perrsen. yang terd diri dari sub sektor pemerinttahan umum seb besar 15,73 pe ersen, sub sekto or jasa hiburan n dan rekreasi sebesar s 12,05 persen, sub sektor jasa sosial kemasyara akatan sebesar 10,31 persen dan subsektorr jasa

id

peroranga an dan rumah ta angga sebesar 10,16 1 persen .

ht

tp

://

w

w

w

.t

el

uk

bi

nt

un

ik

ab

.b

ps

.g

o.

Grrafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDR RB Kabupaten T Teluk Bintuni Tah hun 2007

ARE TERHADAP P LAJU PERTUM MBUHAN EKONOMI 4..5. ANALISIS SHA erakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun t Perge ke tahun dapat d digamba arkan melalui penyajian p PDRB B atas BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

66


dasar harga konstan secara berkala. Sektor-sektor ekonomi yang utama yang memiliki peranan dominan sangat berpengaruh terhadap gerak laju pertumbuhan ekonomi lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi

masing-masing sektor maka semakin

berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi riil suatu

id

daerah.

o.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat merupakan

ps

.g

output dari bekerjanya unit-unit kegiatan ekonomi (produksi)

pada

iklim

ab

suatu

ik

bergantung

perekonomian

perekonomian

un

Perkembangan

.b

secara total dalam suatu wilayah (domestik) tertentu. daerah setempat.

sangat Iklim

bi

nt

perekonomian yang kondusif sangat bergantung pada

uk

kebijaksanaan (policy) dan skenario pemerintah daerah.

.t

el

Kebijaksanaan daerah merupakan cerminan ke arah mana

w

w

perekonomian akan dikembangkan.

://

w

Untuk mengetahui ketergantungan ekonomi suatu

tp

daerah, maka harus diketahui lebih dulu berapa besarnya

ht

sumbangan masing-masing sektor

terhadap pembentukan

PDRB dan sumbangannya terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis share.


67


Tabel E. Sumbangan terhadap Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2007. Pertumbuhan Adh Konstan 2000 Tahun 2007

Sumbangan Terhadap Laju Pertumbuhan

(1)

(2)

(3)

(4)

70.53

8.17

5.76

0.52 11.62 0.09 11

27.07 9.38 19.5 23.81

0.14 1.09 0.02 2.62

27.69

0.94

26.25

0.34

0.9 0.66

30.74 14.21

0.28 0.09

100

11.28

11.28

o.

.g ps .b

ab

un

ik

3.38

uk

bi

nt

1.3

w

.t

el

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persw & J. Persh 9. Jasa - jasa Total

id

Sektor

Distribusi Persentase Adh Konstan 2000 Tahun 2006

w

w

Dari tabel E. diatas terlihat bahwa sektor-sektor dalam

tp

://

PDRB yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laju

ht

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2007 sebesar 11,28 persen adalah pertama sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar

5,76 persen, kemudian disusul

oleh sektor Bangunan sebesar 2,62 persen, sektor industri pengolahan 1.09 restoran

sebesar

persen, 0,94

sektor perdagangan, hotel dan persen,

sektor

Angkutan

dan

Komunikasi sebesar 0,34 persen. sektor Keuangan, persewaan BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

68


dan jasa perusahaan memberikan kontribusi Sementara

0,28 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian, Industri

pengolahan, Listrik dan air minum rata-rata memberikan sumbangan dibawah 0,20 persen.

4.6. TINGKAT KEMAKMURAN PENDUDUK

o.

id

Tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah dapat

ps

.g

diukur dari berbagai indikator yang salah satunya adalah

.b

melalui PDRB perkapita. PDRB perkapita sendiri merupakan

ab

salah satu indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk

un

ik

membandingkan tingkat kemakmuran suatu darah dengan

nt

daerah lainnya. diatas

pertumbuhan

el

2007

uk

bi

Dengan meningkatnya

besaran PDRB pada tahun penduduk,

maka

terjadi

w

.t

peningkatan pendirstribusian PDRB atau dengan kata lain

://

Bintuni

tp

Teluk

w

w

adanya peningkatan besaran PDRB Perkapita di Kabupaten

ht

pendekatan

pada

melalui

tahun PDRB

2007. perkapita

Namun ini

demiikian

masih

amat

premature untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, karena besaran PDRB tidak dimiliki secara merata oleh penduduk tetapi hanyalah dimiliki oleh penduduk yang mempunyai akses terhadap perekonomian. PDRB perkapita Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2003 sebesar 8.47 juta rupiah, jumlah tersebut bertambah cukup BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

69


pesat pada tahun 2007 yaitu sebesar 11,97 juta atau berkembang sebesar 1,41 kali lipat dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Tabel F. Pertumbuhan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2003-2007 PDRB Perkapita Adh Berlaku

(2)

(3)

2003

8471.02

16.79

2004

9299.82

2005

9818.79

2006* 2007**

11970.78

id

(1)

Perkembangan (%)

o.

Pertumbuhan (%)

(4)

116.79

.b

ps

.g

Jumlah (Rp)

ab

Tahun

128.21 135.37

10572.58

7.68

145.76

13.22

165.04

w

w

.t

uk

bi

nt

5.58

el

un

ik

9.78

://

w

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya PDRB perkapita

tp

Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2007 tumbuh sebesar

ht

13,22 persen. Angka pertumbuhan tersebut lebih besar bila dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya

yaitu

pertumbuhan sebesar 7,68 persen. Kalau dicermati tingkat pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun 2003 sampai dengan 2007 terlihat bahwa dari tahun ketahun selalu berfluktuasi tergantung perkembangan perekonomian pada


70


saat tersebut. Namun pada tahun-tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan 4.7. PDRB MENURUT KELOMPOK SEKTOR Pengelompokan PDRB menurut kelompok sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier didasarkan atas

id

output maupun input menurut asal terjadinya proses

.g

o.

produksi masing-masing produsen. Suatu uni dikelompokkan

ps

atas kelompok primer apabila output yang dihasilkan

ab

.b

merupakan proses tingkat awal (dasar), sektor yang masuk

ik

dalam kategori ini adalah sektor pertanian dan sektor

nt

un

pertambangan penggalian. Kelompok sekunder adalah unit-

bi

unit kegiatan ekonomi yang biaya produksinya (inputnya)

el

uk

sebagian besar berasal dari sektor primer, sektor-sektor yang

w

.t

termasuk kelompok ini adalah sektor industri pengolahan,

w

sektor listrik dan air minum serta sektor bangunan./kontruksi.

://

w

Sedangkan sisanya masuk kelompok sektor tersier yaitu yang

ht

tp

terdiri dari sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor Jasa-jasa.


71


Tabel G. PDRB Kabupaten Teluk Bintuni ADH Berlaku Menurut Kelompok Sektor tahun 2003 - 2007 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kelompok Sektor Adh Berlaku (Jutaan rupiah)

Tahun

Sekunder

Tersier

(1)

(2)

(3)

(4)

2003

268727.48

75767.88

16785.12

2004

294516.44

91477.2

25681.7

2005

326205.39

111182.68

2006*

362653.85

2007**

408290.3

.b

ps

.g

o.

id

Primer

Total

(5)

361280.5 411675.3 465597.2

137934.28

36139.71

536727.8

174163.14

49615.51

632068.96

bi

nt

un

ik

ab

28209.12

(Dalam Jutaan Rupiah)

tp

://

Tahun

w

w

w

.t

el

uk

Tabel H. PDRB Kabupaten Teluk Bintuni ADH Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor tahun 2003 - 2007

Kelompok Sektor Adh Konstan (Jutaan rupiah)

Total

Sekunder

Tersier

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2003

227932.64

59205.43

13193.92

300331.99

2004

237011.72

65706.35

16351.75

319069.82

2005

246751.55

73720.39

19335.91

339807.85

2006*

263592.74

84262.44

23146.06

371001.24

2007**

285487.77

98091.07

29258.55

412837.39

ht

Primer


72


Tabel I. PDRB Kabupaten Teluk Bintuni ADH Berlaku Menurut Kelompok Sektor tahun 2006 - 2007

KELOMPOK SEKTOR

2006*

2007**

(1)

(2)

(3)

(4)

PRIMER

362653.85

408290.3

- PERTANIAN - PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

357617.89 5035.96

401678.58 6611.72

SEKUNDER

137934.28

174163.14

69509.37 474.18 67950.73

83706.28 619.2 89837.66

36139.71

49615.51

18447.02 8118.9

25298.12 10842.24

5748.15

8823.65

3825.64

4651.5

536727.84

632068.95

B

.g

A

id

NO

o.

(Dalam Jutaan Rupiah)

ps

- INDUSTRI PENGOLAHAN

ab

.b

- LISTRIK DAN AIR MINUM

TERSIER

nt

C.

un

ik

-BANGUNAN

bi

- PERDAGANGAN., HOTEL DAN REST0RAN

.t

el

uk

- PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI - KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN. (PDRB)

://

w

w

w

- JASA – JASA

ht

tp

Besaran PDRB menurut kelompok sektor atas dasar

harga konstan memberikan gambaran riil kemampuan masing-masing kelompok sektor terhadap PDRB. Berdasarkan kelompok sektor, nilai tambah terbesar pada tahun 2007 terbentuk pada kelompok sektor Primer dengan nilai tambah sebesar Rp. 285,487.77 juta. Ditempat kedua adalah kelompok sektor Sekunder memberikan nilai tambah sebesar Rp. 98,091.07 juta dan berikutnya adalah BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

73


kelompok sektor Tersier dengan nilai tambah sebesar Rp. 29,258.55 juta.

.t

w

w

tp

://

w

- KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN. - JASA – JASA

ht

263592.74

285487.77 283050.64 2437.13

o.

id

2007** (4)

.b

bi

uk

TERSIER - PERDAGANGAN., HOTEL DAN REST0RAN - PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

el

C.

2006* (3)

261674.8 1917.94

ab ik

SEKUNDER - INDUSTRI PENGOLAHAN - LISTRIK DAN AIR MINUM -BANGUNAN

nt

B

PRIMER - PERTANIAN - PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

un

A

KELOMPOK SEKTOR (2)

ps

NO (1)

.g

Tabel J. PDRB Kabupaten Teluk Bintuni ADH Konstan 2000 Menurut Kelompok Sektor tahun 2006 2007

(PDRB)

PDRB Kelompok Sektor

84262.44

98091.07

43101.11 345.29 40816.04

47144.1 412.63 50534.34

23146.06

29258.55

12548.66

16023.37

4835.31

6104.69

3324.85

4346.94

2437.24

2783.55

371001.24

412837.39

baik untuk sektor Primer,

sekunder maupun tersier dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami perkembangan yang cukup berarti. Untuk Kelompok Sektor Primer dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah berkembang sebesar 133,75 persen atau 1,34 kali lipat. Kelompok sektor Sekunder BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

74


tahun berkembang sebesar 180,24 persen atau sebanyak 1,80 kali lipat dan untuk kelompok sektor tersier dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 telah berkembang sebesar 247,56 persen atau 2,48 kali lipat. Tabel K. Perkembangan PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Kelompok Sektor tahun 2003 – 2007

id

Kelompok Sektor Adh Konstan (Persentase)

(1)

(2)

(3)

2003

106.79

108.79

2004

111.04

2005

115.61

2006*

123.50

111.64

107.38

138.36

114.08

135.46

163.61

121.50

154.83

195.84

132.65

180.24

247.56

147.61

un

ik

ab

(5)

nt

bi

w

w

w

(4)

120.73

uk

el

.t

133.75

2007**

Tersier

ps

Sekunder

.b

Primer

Total

.g

o.

Tahun

tp

://

Dari ketiga kelompok sektor tersebut yang paling

ht

cepat perkembangannya adalah kelompok sektor tersier, kemudian disusul oleh kelompok sektor sekunder sedangkan kelompok sektor primer

perkembangannya

sangat

lambat. Kalau dilihat dari pertumbuhan dari tahun 2006 ke tahun 2007, PDRB Kelompok sektor atas dasar harga berlaku, pertumbuhan terbesar adalah kelompok sektor Tersier BPS KABUPATEN TELUK BINTUNI

75


dengan laju pertumbuhan sebesar 26,41 persen, disusul oleh kelompok sektor sekunder sebesar 16,41 persen dan selanjutnya adalah kelompok sektor primer dengan laju pertumbuhan sebesar 08,31 persen. Untuk laju pertumbuhan riil yang diperoleh dari PDRB Kelompok sektor atas dasar harga konstan 2000 maka

id

tingkat pertumbuhan terbesar pada tahun 2006 terjadi pada

o.

sub kelompok Tersier yaitu sebesar 19,71 persen, kemudian terakhir

adalah

sub

kelompok

.b

dan

ps

.g

disusul oleh sub kelompok Sekunder sebesar 14,30 persen Primer

dengan

un

ik

ab

pertumbuhan riil sebesar 6,83 persen.

el

uk

bi

nt

Tabel L. Pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Kelompok Sektor tahun 2003 – 2007

.t

Kelompok Sektor Adh Konstan (Persentase)

Total

Sekunder

Tersier

(2)

(3)

(4)

(5)

2003

6.79

8.79

11.64

7.38

2004

3.98

10.98

23.93

6.24

2005

4.11

12.20

18.25

6.50

2006*

6.83

14.30

19.71

9.18

2007**

8.31

16.41

26.41

11.28

ht

://

(1)

w

w

Primer

tp

w

Tahun


76


Tabel M. Distribusi Persentase dan pergeseran PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Kelompok Sektor Tahun 2006 – 2007 Harga Berlaku

Harga Konstan

Kelompok Sektor 2007

Pergeseran Peranan

2006

2007

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PRIMER

67.57

64.60

-4.40

71.05

SEKUNDER

25.70

27.55

7.20

TERSIER

6.73

7.85

16.64

100.00

100.00

o. .g

Pergeseran Peranan (7) -2.66

22.71

23.760

4.62

6.24

7.080

13.46

100.00

100.00

---

ps

69.160

----

w

.t

el

TOTAL

uk

bi

nt

un

ik

ab

.b

(1)

id

2006

w

w

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor primer

tp

://

menduduki urutan pertama baik pada tahun 2006 maupun

ht

tahun 2007 dengan kontribusi pada tahun 2006 sebesar 67,57 % terhadap total PDRB dan pada tahun 2007 sebesar 64,60 % atau bergeser turun peranannya sebesar -4,40 persen. Urutan kedua ditempati sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 25,70 % terhadap total PDRB pada tahun


77


2006 dan pada tahun 20 007 sebesar 27,55 % atau berrgeser naik sebesar 7,20 % dari ta ahun 2006 ke ta ahun 2007. utan ketiga pa ada tahun 200 06 ini adalah sektor s Uru tersier yan ng memberikan n kontribusi se ebesar 6,73 % pada tahun 200 06 dan 7,85 % p pada tahun 200 07 atau bergesar naik sebesar 16 6,64 %. Dari kettiga kelompok sektor s tersebut, yang

id

mengalam mi perubahan peranan positiif adalah kelom mpok

.g

ab

.b

ps

primer me engalami kontra aksi peranan.

o.

sektor Terrsier dan sekunder sedangka an kelompok sektor s

w

w

.t

el

uk

bi

nt

un

ik

bentukan PDRB Kabupaten Telu uk Grafikk 6. Andil Pemb Bintuni Menurut K Kelompok Sektorr Tahun 2007

27,55 6 64,6

ht

tp

://

w

7,85

PRIMER

SEKUNDER


TERSIER

78

tp

ht

w

w

://

.t

w

o.

.g

ps

.b

ab

ik

un

nt

bi

uk

el

id


TABEL 1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TELUK BINTUNI MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003 – 2007 (Jutaan Rupiah)

CATATAN :

el uk

w

w

tp :// w

r)

tu

o.

id

2006* (6) 354,776.17 26,072.54 8,345.33 3,923.13 186,571.21 132,705.67 5,035.96 ‐ ‐ 5,035.96 69,509.37 ‐ 69,509.37 474.18 308.76 ‐ 165.43 67,950.73 18,447.02 17,739.92 327.45 379.65 8,118.90 1,799.84 2,318.17 98.41 2,435.80 353.70 1,112.98 5,748.15 2,230.20 133.50 3,261.56 122.89 3,825.64 2,712.95 819.07 67.86 225.76 536,727.85

.b

ps .g

2005 (5) 322,303.66 22,482.15 7,317.90 3,384.05 173,087.68 116,031.89 3,901.73 ‐ ‐ 3,901.73 58,661.10 ‐ 58,661.10 368.13 238.81 ‐ 129.32 52,153.45 13,686.27 13,116.39 256.76 313.12 6,198.84 ‐ 1,508.54 1,617.59 87.95 1,889.16 269.69 825.90 5,143.39 2,412.00 111.78 2,508.70 110.91 3,180.62 2,239.33 687.66 57.67 195.96 465,597.19

ni ka b

2004 (4) 322,303.66 19,755.84 6,515.22 2,981.28 163,786.04 101,961.24 2,976.82 ‐ ‐ 2,976.82 50,258.64 ‐ 50,258.64 288.21 185.96 ‐ 102.25 40,930.35 13,329.39 9,848.79 207.41 263.19 4,818.47 ‐ 1,277.02 1,134.52 79.59 1,489.63 208.39 629.32 4,424.07 2,268.81 95.10 1,958.96 101.20 3,109.77 1,907.28 587.14 47.64 171.71 411,675.33

bi n

2003 (3) 266,359.65 17,636.89 5,841.76 2,676.43 150,895.16 89,309.41 2,367.83 ‐ ‐ 2,367.83 43,102.88 ‐ 43,102.88 232.08 149.68 ‐ 82.40 32,432.92 8,161.07 7,758.37 171.14 231.56 3,798.46 ‐ 1,086.19 807.25 72.45 1,182.14 163.72 486.71 2,595.56 897.31 83.34 1,521.72 93.19 2,230.03 1,537.21 499.81 41.09 151.92 361,280.48

.t

LAPANGAN USAHA (2) P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Komunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1. Bank 2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 3. Sewa Bangunan 4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

ht

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2007** (7) 401,678.58 30,828.18 9,739.83 4,606.54 203,773.08 152,730.96 6,611.72 ‐ ‐ 6,611.72 83,706.28 ‐ 83,706.28 619..20 405.52 ‐ 213.68 89,837.66 25,298.12 24,394.16 432.39 471.57 10,842.24 2,180.15 3,380.82 111.85 3,170.19 471.55 1,527.68 8,823.65 4,172.47 162.91 4,344.73 143.54 4,651.50 3,323.64 985.26 78.22 264.39 632,068.96

Angka Yang Diperbaiki *) Angka Sementara


79


TABEL 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TELUK BINTUNI MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003 – 2007 (Jutaan Rupiah)

CATATAN :

el uk

w

w

tp :// w

r)

tu

id

2006* (6) 261,674.80 17,794.81 5,270.71 3,031.21 146,312.94 89,265.13 1,917.94 ‐ ‐ 1,917.94 43,101.11 ‐ 43,101.11 345.29 220.23 ‐ 125.06 40,816.04 12,548.66 12,172.08 113.63 262.95 4,835.31 ‐ 941.72 1,522.06 71.35 1,376.33 156.16 767.70 3,324.85 1,220.91 108.98 1,895.10 99.86 2,437.24 1,739.57 473.08 49.45 152.78 371,001.24

.b

ps .g

o.

2005 (5) 245,226.53 15,918.07 4,788.51 2,722.97 140,970.17 80,826.81 1,525.02 ‐ ‐ 1,525.02 39,717.87 ‐ 39,717.87 292.54 189.13 ‐ 103.41 33,709.98 9,950.44 9,616.08 97.92 236.44 3,890.69 ‐ 829.71 1,103.42 67.86 1,155.22 129.23 605.25 3,324.13 1,487.37 96.18 1,647.77 92.82 2,170.65 1,533.33 435.08 49.45 152.78 339,807.85

ni ka b

2004 (4) 235,780.61 14,535.72 4,428.88 2,511.50 139,615.90 74,688.61 1,231.11 ‐ ‐ 1,231.11 37,081.54 ‐ 37,081.54 251.79 164.45 ‐ 87.34 28,373.02 8,092.09 7,789.43 86.65 216.01 3,188.36 ‐ 739.16 807.42 64.93 982.47 109.25 485.13 3,107.42 1,484.68 85.87 1,449.39 87.48 1,963.88 1,376.39 403.02 42.76 141.71 319,069.82

bi n

2003 (3) 226,926.26 13,376.32 4,115.59 2,324.88 138,655.74 68,453.73 1,006.38 ‐ ‐ 1,006.38 34,879.31 ‐ 34,879.31 218.32 143.80 ‐ 74.52 24,107.80 6,650.97 6,375.84 77.03 198.10 2,672.20 ‐ 662.58 601.77 62.52 856.91 92.65 395.77 2,088.77 643.60 77.61 1,284.89 82.67 1,781.98 1,238.69 374.13 37.67 131.49 300,331.98

.t

LAPANGAN USAHA (2) P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1. Bank 2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 3. Sewa Bangunan 4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

ht

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2007** (7) 283,050.64 20,252.27 5,912.68 3,425.87 154,330.89 99,128.93 2,437.13 ‐ ‐ 2,437.13 47,144.10 ‐ 47,144.10 412.63 259.96 ‐ 152.67 50,534.34 16,023.37 15,590.00 136.50 296.86 6,104.69 ‐ 1,079.12 2,109.42 75.87 1,657.51 189.67 993.09 4,346.94 1,893.32 125.47 2,219.35 108.80 2,783.55 2,013.20 522.75 64.31 183.30 412,837.38



80


TABEL 3 INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003 - 2007 (Dalam Persentase)

4.

bi n

5.

el uk

6.

w

w

.t

ht

tp :// w

7. 8. 9. CATATAN :

r)

Angka Yang Diperbaiki

*)

2006* (6) 184.43 230.56 238.37 202.48 157.72 225.42 706.80 ‐ ‐ 706.80 232.86 ‐ 232.86 319.88 305.79 ‐ 349.96 386.45 392.76 396.57 558.59 230.39 417.79 ‐ 347.84 730.02 171.33 351.19 605.65 372.33 337.81 448.01 204.25 306.09 168.60 264.81 273.63 260.13 247.85 203.41 213.00

o.

id

2005 (5) 166.21 198.81 209.02 174.66 146.32 197.09 547.61 ‐ ‐ 547.61 196.52 ‐ 196.52 248.33 236.51 ‐ 273.58 296.61 291.40 293.21 438.01 190.01 291.55 ‐ 509.40 153.12 272.38 461.80 318.98 276.29 302.27 484.53 171.02 235.44 152.16 220.16 225.86 218.39 210.63 176.55 184.77

ps .g

3.

2004 (4) 150.35 174.70 186.10 153.87 138.46 173.19 417.80 ‐ ‐ 417.80 168.37 ‐ 168.37 194.42 184.17 ‐ 216.30 232.78 283.80 220.17 353.82 159.71 246.80 ‐ 357.27 138.56 214.77 356.83 247.95 210.53 260.00 455.77 145.50 183.85 138.84 215.25 192.37 186.47 174.00 154.71 163.37

.b

2.

2003 (3) 137.36 155.96 166.86 138.13 127.56 151.70 332.33 ‐ ‐ 332.33 144.40 ‐ 144.40 156.56 148.24 ‐ 174.32 184.45 173.76 173.44 291.95 140.52 209.92 ‐ 254.21 126.13 170.44 280.34 195.46 162.82 152.54 180.25 127.51 142.81 127.85 154.36 155.05 158.74 150.07 136.88 143.37

ni ka b

LAPANGAN USAHA (2) P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1. Bank 2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 3. Sewa Bangunan 4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

tu

No. (1) 1.

2007* (7) 207.15 272.61 278.20 237.75 172.27 259.43 927.96 ‐ ‐ 927.96 280.42 ‐ 280.42 417.70 401.62 ‐ 452.05 510.93 538.63 545.32 737.62 286.16 557.92 ‐ 421.34 1,064.66 194.73 457.08 807.45 511.07 518.55 838.18 249.25 407.75 196.92 321.97 335.23 312.91 285.69 238.21 250.83

Angka Sementara


81


TABEL 4. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003 - 2007 (Dalam Persentase) LAPANGAN USAHA (2)

2003 (3)

2004 (4)

2005 (5)

2006* (6)

1.

P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Jalan Raya 2. Angkutan Laut 3. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 4. Angkutan Udara 5. Jasa Penunjang Angkutan 6. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1. Bank 2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 3. Sewa Bangunan 4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

117.03 118.29 117.56 119.99 117.22 116.28 141.25 ‐ ‐ 141.25 116.85 ‐ 116.85 147.27 142.42 ‐ 157.65 137.11 141.61 142.53 131.41 120.21 137.51 128.05 189.50 108.84 123.55 158.65 132.40 122.75 129.29 118.74 120.59 113.42 123.35 124.94 118.82 137.58 118.47 119.21

121.59 128.54 126.50 129.62 118.03 126.87 172.79 ‐ ‐ 172.79 124.23 ‐ 124.23 169.85 162.87 ‐ 184.77 161.36 172.29 174.13 147.82 131.08 164.07 142.85 254.27 113.04 141.65 187.07 162.29 182.62 298.25 131.38 136.02 120.02 135.94 138.82 128.00 156.17 127.68 126.65

126.47 140.76 136.78 140.54 119.17 137.29 214.04 ‐ ‐ 214.04 133.06 ‐ 133.06 197.34 187.32 ‐ 218.76 191.72 211.86 214.96 167.04 143.48 200.21 160.35 347.48 118.14 166.56 221.28 202.48 195.35 298.79 147.15 154.64 127.34 150.25 154.65 138.18 180.61 137.65 134.88

134.95 157.36 150.55 156.45 123.69 151.63 269.18 ‐ ‐ 269.18 144.39 ‐ 144.39 232.92 218.11 ‐ 264.57 232.13 267.18 272.10 193.84 159.56 248.82 182.00 479.31 124.21 198.44 267.40 256.82 195.40 245.26 166.74 177.85 137.00 168.70 175.46 150.50 209.61 149.91 147.26

5. 6.

ht

tp :// w

7.

w

w

.t

8. 9. CATATAN :

r)


*)

o.

2007* (7) 145.97 179.09 168.89 176.81 130.47 168.38 342.05 ‐ ‐ 342.05 157.94 ‐ 157.94 278.35 257.46

ps .g

.b

ni ka b

4.

tu

3.

bi n

2.

el uk

id

No. (1)

‐ 322.98 287.40 341.16 348.51 232.86 180.15 314.14 208.55 664.28 132.09 238.98 324.78 332.23 255.46 380.34 191.97 208.28 149.26 192.67 203.05 166.02 234.86 165.15 163.86

Angka Sementara


82


TABEL 5 DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TELUK BINTUNI MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003–2007 (Dalam Persentase)

CATATAN :

r)

5. 6.

tp :// w

7.

w

w

.t

ht

8. 9.


*)

69.22 4.83 1.57 0.73 37.18 24.92 0.84 ‐ ‐ 0.84 12.60 ‐ 12.60 0.08 0.05 ‐ 0.03 11.20 2.94 2.82 0.06 0.07 1.33 ‐ 0.32 0.35 0.02 0.41 0.06 0.18 1.10 0.52 0.02 0.54 0.02 0.68 0.48 0.15 0.01 0.04 100.00

ni ka b

70.82 4.80 1.58 0.72 39.79 24.77 0.72 ‐ ‐ 0.72 12.21 ‐ 12.12 0.07 0.05 ‐ 0.02 9.94 3.24 2.39 0.05 0.06 1.17 ‐ 0.31 0.28 0.02 0.36 0.05 0.15 1.07 0.55 0.02 0.48 0.02 0.76 0.46 0.14 0.01 0.04 100.00

tu

4.

bi n

3.

el uk

2.

73.73 4.88 1.62 0.74 41.77 24.72 0.66 ‐ ‐ 0.66 11.93 ‐ 11.93 0.06 0.04 ‐ 0.02 8.98 2.26 2.15 0.05 0.06 1.05 ‐ 0.30 0.22 0.02 0.33 0.05 0.13 0.72 0.25 0.02 0.42 0.03 0.62 0.43 0.14 0.01 0.04 100.00

2005 (5)

2006* (6) 66.63 4.86 1.55 0.73 34.76 24.72 0.94 ‐ ‐ 0.94 12.95 ‐ 12.95 0.09 0.06 ‐ 0.03 12.66 3.44 3.31 0.06 0.07 1.51 ‐ 0.34 0.43 0.02 0.45 0.07 0.21 1.07 0.42 0.02 0.61 0.02 0.71 0.51 0.15 0.01 0.04 100.00

id

P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1. Bank 2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 3. Sewa Bangunan 4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

2004 (4)

o.

1.

2003 (3)

ps .g

LAPANGAN USAHA (2)

.b

No. (1)

2007** (7) 63.55 4.88 1.54 0.73 32.24 24.16 1.05 ‐ ‐ 1.05 13.24 ‐ 13.24 0.10 0.06 ‐ 0.03 14.21 4.00 3.86 0.07 0.07 1.72 ‐ 0.34 0.53 0.02 0.50 0.07 0.24 1.40 0.66 0.03 0.69 0.02 0.74 0.53 0.16 0.01 0.04 100.00

Angka Sementara


83


TABEL 6 DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN TELUK BINTUNI MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003–2007 (Dlm Persentase)

4. 5. 6.

ht

tp :// w

w

7.

w

.t

8. 9.

2005 (5)

2006* (6) 70.53 4.80 1.42 0.82 39.44 24.06 0.52 ‐ ‐ 0.52 11.62 ‐ 11.62 0.09 0.06 ‐ 0.03 11.00 3.38 3.28 0.03 0.07 1.30 ‐ 0.25 0.41 0.02 0.37 0.04 0.21 0.90 0.33 0.03 0.51 0.03 0.66 0.47 0.13 0.02 0.04 100.00

o.

id

72.17 4.68 1.41 0.80 41.49 23.79 0.45 ‐ ‐ 0.45 11.69 ‐ 11.69 0.09 0.06 ‐ 0.03 9.92 2.93 2.83 0.03 0.07 1.14 ‐ 0.24 0.32 0.02 0.34 0.04 0.18 0.98 0.44 0.03 0.48 0.03 0.64 0.45 0.13 0.01 0.04 100.00

ps .g

73.90 4.56 1.39 0.79 43.76 23.41 0.39 ‐ ‐ 0.39 11.62 ‐ 11.62 0.08 0.05 ‐ 0.03 8.89 2.54 2.44 0.03 0.07 1.00 ‐ 0.23 0.25 0.02 0.31 0.03 0.15 0.97 0.47 0.03 0.45 0.03 0.62 0.43 0.13 0.01 0.04 100.00

.b

r)

3.

2004 (4)

ni ka b

CATATAN :

2.

75.56 4.45 1.37 0.77 46.17 22.79 0.34 ‐ ‐ 0.34 11.61 ‐ 11.61 0.07 0.05 ‐ 0.02 8.03 2.21 2.12 0.03 0.07 0.89 ‐ 0.22 0.20 0.02 0.29 0.03 0.13 0.70 0.21 0.03 0.43 0.03 0.59 0.41 0.12 0.01 0.04 100.00

tu

P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

2003 (3)

el uk

1.

LAPANGAN USAHA (2)

bi n

No. (1)

2007* (7) 68.56 4.91 1.43 0.83 37.38 24.01 0.59 ‐ ‐ 0.59 11.42 ‐ 11.42 0.10 0.06 ‐ 0.04 12.24 3.88 3.78 0.03 0.07 1.48 ‐ 0.26 0.51 0.02 0.40 0.05 0.24 1.05 0.46 0.03 0.54 0.03 0.67 0.49 0.13 0.02 0.04 100.00



84


TABEL 7 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003 – 2007 (Dalam Persentase)

5. 6.

ht

tp :// w

w

7.

w

.t

8. 9. CATATAN :

r)

10.96 15.97 14.04 15.93 7.79 14.37 29.07 ‐ ‐ 29.07 18.49 ‐ 18.49 28.81 29.29 ‐ 27.92 30.29 34.78 35.25 27.53 21.25 30.97 ‐ 19.31 43.31 11.89 28.94 31.15 34.76 11.76 ‐7.54 19.43 30.01 10.80 20.28 21.15 19.11 17.67 15.21 15.28

id

o.

10.55 13.80 12.32 13.51 5.68 13.80 31.07 ‐ ‐ 31.07 16.72 ‐ 16.72 27.73 28.42 ‐ 26.48 27.42 2.68 33.18 23.79 18.97 28.65 ‐ 18.13 42.58 10.51 26.82 29.42 31.24 16.26 6.31 17.54 28.06 9.59 2.28 17.41 17.12 21.05 14.12 13.10

2006* (6)

ps .g

9.45 12.01 11.53 11.39 8.54 14.17 25.72 ‐ ‐ 25.72 16.60 ‐ 16.60 24.18 24.24 ‐ 24.08 26.20 63.33 26.94 21.19 13.66 26.85 ‐ 17.57 40.54 9.86 26.01 27.28 29.30 70.45 152.85 14.11 28.73 8.60 39.45 24.07 17.47 15.94 13.03 13.95

2005 (5)

.b

4.

2004 (4)

ni ka b

3.

10.92 10.31 18.61 11.39 8.48 14.91 31.22 ‐ ‐ 31.22 11.36 ‐ 11.36 19.13 17.49 ‐ 22.24 25.42 22.70 23.16 17.74 12.01 30.12 ‐ 28.10 42.98 8.05 25.38 31.04 30.89 12.73 ‐3.54 11.12 25.61 8.54 15.86 16.76 14.32 14.01 12.55 12.72

tu

2.


2003 (3)

el uk

1.

LAPANGAN USAHA (2)

bi n

No. (1)

2007* (7) 12.32 18.24 16.71 17.42 9.22 15.09 31.29 ‐ ‐ 31.29 20.42 ‐ 20.42 30.58 31.34 ‐ 29.17 32.21 37.14 37.51 32.05 24.21 33.54 ‐ 21.13 45.84 13.66 30.15 33.32 37.26 53.50 87.09 22.03 33.21 16.80 21.59 22.51 20.29 15.27 17.11 17.76



85


TABEL 8 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003 – 2007 (Dalam Persentase)

4. 5.

el uk

6.

ht

tp :// w

w

7.

w

.t

8. 9. CATATAN :

r)

6.71 11.79 10.07 11.32 3.79 10.44 25.76 ‐ ‐ 25.76 8.52 ‐ 8.52 18.03 16.44 ‐ 20.94 21.08 26.11 26.58 16.05 11.21 24.28 ‐ 13.50 37.94 5.14 19.14 20.84 26.84 0.02 ‐17.91 13.31 15.01 7.59 12.28 13.45 8.92 16.05 8.91 9.18

id

4.01 9.51 8.12 8.42 0.97 8.22 23.87 ‐ ‐ 23.87 7.11 ‐ 7.11 16.19 15.01 ‐ 18.40 18.81 22.97 23.45 13.00 9.46 22.03 ‐ 12.25 36.66 4.51 17.58 18.29 24.76 6.97 0.18 12.00 13.69 6.10 10.53 11.40 7.96 15.65 7.81 6.50

o.

3.90 8.67 7.61 8.03 0.69 9.11 22.33 ‐ ‐ 22.33 6.31 ‐ 6.31 15.33 14.36 ‐ 17.20 17.69 21.67 22.17 12.49 9.04 19.32 ‐ 11.56 34.17 3.85 14.65 17.92 22.58 48.77 130.68 10.64 12.80 5.82 10.21 11.12 7.72 13.51 7.77 6.24

2006* (6)

ps .g

6.73 6.88 6.24 6.89 6.63 6.93 21.55 ‐ ‐ 21.55 6.03 ‐ 6.03 14.92 13.91 ‐ 16.91 12.98 13.67 13.92 10.33 7.25 15.78 ‐ 9.79 33.17 2.86 10.60 17.83 16.97 2.93 ‐10.10 5.98 10.61 5.20 9.31 10.19 7.24 12.18 6.44 7.38

2005 (5)

.b

3.


2004 (4)

ni ka b

2.

2003 (3)

tu

1.

LAPANGAN USAHA (2)

bi n

No. (1)

2007** (7) 8.17 13.81 12.18 13.02 5.48 11.05 27.07 ‐ ‐ 27.07 9.38 ‐ 9.38 19.50 18.04 ‐ 22.08 23.81 27.69 28.08 20.13 12.90 26.25 ‐ 14.59 38.59 6.34 20.43 21.46 29.36 30.74 55.07 15.13 17.11 8.95 14.21 15.73 10.31 12.05 10.16 11.28



86


TABEL 9. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003 – 2007 (Dalam Persentase) No.

LAPANGAN USAHA

2003

2004

2005

2006*

2007**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.


5. 6.

tp :// w

ht

8. 9.

w

7.

w

.t

el uk

CATATAN :

r)

o.

id

110.96 115.97 114.04 115.93 107.79 114.37 129.07 ‐ ‐ 129.07 118.49 ‐ 118.49 128.81 129.29 ‐ 127.92 130.29 134.78 135.25 127.53 121.25 130.97 ‐ 119.31 143.31 111.89 128.94 131.15 134.76 111.76 92.46 119.43 130.01 110.80 120.28 121.15 119.11 117.67 115.21 115.28

ps .g

.b

4.

110.55 113.80 112.32 113.51 105.68 113.80 131.07 ‐ ‐ 131.07 116.72 ‐ 116.72 127.73 128.42 ‐ 126.48 127.42 102.68 133.18 123.79 118.97 128.65 ‐ 118.13 142.58 110.51 126.82 129.42 131.24 116.26 106.31 117.54 128.06 109.59 102.28 117.41 117.12 121.05 114.12 113.10

ni ka b

3.

tu

2.

109.45 112.01 111.53 111.39 108.54 114.17 125.72 ‐ ‐ 125.72 116.60 ‐ 116.60 124.18 124.24 ‐ 124.08 126.20 163.33 126.94 121.19 113.66 126.85 ‐ 117.57 140.54 109.86 126.01 127.28 129.30 170.45 252.85 114.11 128.73 108.60 139.45 124.07 117.47 115.94 113.03 113.95

bi n

110.92 110.31 118.61 111.39 108.48 114.91 131.22 ‐ ‐ 131.22 111.36 ‐ 111.36 119.13 117.49 ‐ 122.24 125.42 122.70 123.16 117.74 112.01 130.12 ‐ 128.10 142.98 108.05 125.38 131.04 130.89 112.73 96.46 111.12 125.61 108.54 115.86 116.76 114.32 114.01 112.55 112.72

112.32 118.24 116.71 117.42 109.22 115.09 131.29 ‐ ‐ 131.29 120.42 ‐ 120.42 130.58 131.34 ‐ 129.17 132.21 137.14 137.51 132.05 124.21 133.54 ‐ 121.13 145.84 113.66 130.15 133.32 137.26 153.50 187.09 122.03 133.21 116.80 121.59 122.51 120.29 115.27 117.11 117.76



87


TABEL 10 INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN TELUK BINTUNI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2003 – 2007 (%)

CATATAN :

.t

w

w

tp :// w

r)

bi n

.b

2007** (7) 108.17 113.81 112.18 113.02 105.48 111.05 127.07 ‐ ‐ 127.07 109.38 ‐ 109.38 119.50 118.04 ‐ 122.08 123.81 127.69 128.08 120.13 112.90 126.25 ‐ 114.59 138.59 106.34 120.43 121.46 129.36 130.74 155.07 115.13 117.11 108.95 114.21 115.73 110.31 112.05 110.16 111.28

o.

id

2006* (6) 106.71 111.79 110.07 111.32 103.79 110.44 125.76 ‐ ‐ 125.76 108.52 ‐ 108.52 118.03 116.44 ‐ 120.94 121.08 126.11 126.58 116.05 111.21 124.28 ‐ 113.50 137.94 105.14 119.14 120.84 126.84 100.02 82.09 113.31 115.01 107.59 112.28 113.45 108.92 116.05 108.91 109.18

ps .g

2005 (5) 104.01 109.51 108.12 108.42 100.97 108.22 123.87 ‐ ‐ 123.87 107.11 ‐ 107.11 116.19 115.01 ‐ 118.40 118.81 122.97 123.45 113.00 109.46 122.03 ‐ 112.25 136.66 104.51 117.58 118.29 124.76 106.97 100.18 112.00 113.69 106.10 110.53 111.40 107.96 115.65 107.81 106.50

ni ka b

2004 (4) 103.90 108.67 107.61 108.03 100.69 109.11 122.33 ‐ ‐ 122.33 106.31 ‐ 106.31 115.33 114.36 ‐ 117.20 117.69 121.67 122.17 112.49 109.04 119.32 ‐ 111.56 134.17 103.85 114.65 117.92 122.58 148.77 230.68 110.64 112.80 105.82 110.21 111.12 107.72 113.51 107.77 106.24

tu

2003 (3) 106.73 106.88 106.24 106.89 106.63 106.93 121.55 ‐ ‐ 121.55 106.03 ‐ 106.03 114.92 113.91 ‐ 116.91 112.98 113.67 113.92 110.33 107.25 115.78 ‐ 109.79 133.17 102.86 110.60 117.83 116.97 102.93 89.90 105.98 110.61 105.20 109.31 110.19 107.24 112.18 106.44 107.38

el uk

LAPANGAN USAHA (2) P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

ht

No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



88


TABEL 11. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2003 - 2007 LAPANGAN USAHA

2003

2004

2005

2006*

2007**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

117.38 131.85 141.94 115.12 108.83 130.47 235.28 ‐ ‐ 235.28 123.58 ‐ 123.58 106.30 104.09 ‐ 110.58 134.53 122.70 121.68 222.17 116.89 142.15 ‐ 163.93 134.15 115.88 137.95 176.71 122.98 124.26 139.42 107.38 118.43 112.73 125.14 124.10 133.59 109.08 115.54 120.29

123.65 135.91 147.11 118.71 117.31 136.52 241.80 ‐ ‐ 241.80 135.54 ‐ 135.54 114.46 113.08 ‐ 117.07 144.26 164.72 126.44 239.37 121.84 151.13 ‐ 172.77 140.51 122.58 151.62 190.75 129.72 142.37 152.81 110.75 135.16 115.68 158.35 138.57 145.69 111.41 121.17 129.02

131.43 141.24 152.82 124.28 122.78 143.56 255.85 ‐ ‐ 255.85 147.69 ‐ 147.69 125.84 126.26 ‐ 125.06 154.71 137.54 136.40 262.22 132.43 159.33 ‐ 181.82 146.60 129.61 163.53 208.69 136.46 154.73 162.17 116.22 152.25 119.49 146.53 146.04 158.05 116.62 128.26 137.02

136.67 146.52 158.33 129.42 127.52 148.66 262.57 ‐ ‐ 262.57 161.27 ‐ 161.27 ‐ 137.33 140.20 ‐ 132.28 166.48 147.00 145.74 288.17 144.38 167.91 ‐ 191.12 152.30 137.93 176.98 226.50 144.98 172.88 182.67 122.50 172.10 123.06 156.97 155.96 172.84 118.24 135.68 144.67

141.91 152.22 164.73 134.46 132.04 154.07 271.29 ‐ ‐ 271.29 177.55 ‐ 177.55 ‐ 150.06 156.00 ‐ 139.96 177.78 157.88 156.47 316.76 158.85 177.61 ‐ 202.03 160.27 147.42 191.26 248.61 153.83 202.99 220.38 129.84 195.77 131.93 167.11 165.09 188.48 121.64 144.24 153.10

4. 5. 6.

.t

el uk

w

7.

ht

tp :// w

w

8. 9. CATATAN :

r)

o.

ps .g

3.

.b

2.

ni ka b

tu

P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih B A N G U N A N PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Pos dan Telekomunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B )

bi n

1.

id

No.



89


TABEL 12 ANGKA INFLASI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2003 - 2007 No.

LAPANGAN USAHA

2003

2004

2005

(1) 1.

(2)

(3)

(4)

(5)

ht

tp :// w

w

w

.t


id

6.29 3.92 3.88 4.69 4.66 5.16 5.81 ‐ ‐ 5.81 8.97 ‐ 8.97 9.94 11.66 ‐ 6.82 7.25 ‐16.50 7.88 9.55 8.69 5.42 ‐ 5.24 4.33 5.74 7.86 9.41 5.19 8.68 6.12 4.94 12.64 3.29 ‐7.46 5.39 8.49 4.67 5.85 6.20

ps .g

o.

5.34 3.08 3.64 3.11 7.80 4.64 2.77 ‐ ‐ 2.77 9.68 ‐ 9.68 7.68 8.64 ‐ 5.87 7.23 34.24 3.91 7.74 4.24 6.32 ‐ 5.39 4.75 5.78 9.91 7.94 5.48 14.57 9.61 3.13 14.12 2.62 26.53 11.66 9.05 2.14 4.88 7.26

.b

ni ka b

3.92 3.21 11.65 4.20 1.74 7.46 7.96 ‐ ‐ 7.96 5.03 ‐ 5.03 3.67 3.14 ‐ 4.56 11.01 7.94 8.11 6.72 4.44 12.38 ‐ 16.68 7.36 5.05 13.37 11.21 11.90 9.52 7.30 4.85 13.56 3.17 5.99 5.97 6.60 1.63 5.74 4.98

tu bi n

el uk

P E R T A N I A N 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri Non Migas 4. LISTRIK DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih 5. B A N G U N A N 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan 7. Telekomunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan 9. JASA‐JASA 1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Hiburan & Rekreasi 4. Perorangan & Rumahtangga ( P D R B ) CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki *) Angka Sementara

2006* (6) 3.98 3.74 3.61 4.14 3.85 3.56 2.63 ‐ ‐ 2.63 9.19 ‐ 9.19 9.13 11.04 ‐ 5.77 7.61 6.88 6.85 9.89 9.03 5.39 ‐ 5.12 3.89 6.42 8.22 8.53 6.24 11.73 12.64 5.40 13.04 2.99 7.12 6.79 9.36 1.39 5.79 5.58

2007** (7) 3.84 3.89 4.04 3.89 3.55 3.64 3.32 ‐ ‐ 3.32 10.10 ‐ 10.10 9.27 11.27 ‐ 5.81 6.78 7.40 7.36 9.92 10.02 5.77 ‐ 5.71 5.23 6.88 8.07 9.76 6.11 17.41 20.65 5.99 13.75 7.21 6.46 5.86 9.05 2.87 6.31 5.83

90


TABEL 13 ANGKA AGREGATIF PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PDRB PERKAPITA SERTA JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2003 - 2007

LAPANGAN USAHA

(1)

(2)

PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (Jutaan rupiah)

3

Jumlah Penduduk Pertengahan

Tahun

4

PDRB Per Kapita Atas Dasar

Harga Konstan (Rupiah)

6

PDRB Per Kapita Atas Dasar

361,280.48

411,675.33

465,597.19

536,727.85

632,068.96

300,331.98

319,069.82

339,807.85

371,001.24

412,837.38

42,649

44,267

47,419

50,766

52,801

8,471,018.78 9,299,824.47 9,818,789.73

10,572,585.00

ps .g

Harga Berlaku (Rupiah) PDRB Per Kapita Atas Dasar

2007** (7)

7,041,946.59 7,207,848.28 7,166,069.51

Harga Berlaku (Rupiah) Dalam Sebulan

7

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah) Dalam Sebulan

11,970,776.31

7,308,065.24

7,818,741.69

.b

5

2006* (6)

o.

2

2005 (5)

ni ka b

Berlaku (Jutaan rupiah)

705,918.23

774,985.37

818,232.48

881,048.75

997,564.69

586,828.88

600,654.02

597,172.46

609,005.44

651,561.81

tu

PDRB Atas Dasar Harga

2004 (4)

ht

tp :// w

w

w

.t

el uk

bi n

1

2003 (3)

id

No.


91

No title

Recommend Documents