No title

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016 selanjutnya disingkat RKPD Kota Padang Tahun 2016 merupakan implimentasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2016 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pasal 99 (ayat 1 dan 2), RKPD Tahun 2016 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pendanaannya serta mempertimbangkan Pagu Indikatif (PI) dan Plafond Anggaran (PA) RAPBD Tahun 2016. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 pada tanggal 12 November 2014 lalu, telah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2016, selain itu juga didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020. Dalam RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020 tersebut terdapat 4 kebijakan yang menjadi pilar (acuan dan pedoman) kerja pembangunan Kota Padang ke depan sampai tahun 2020, yaitu: 1. Menuju kota yang modern, aman, dan nyaman; 2. Pemerintah yang berwibawa; 3. Dunia Usaha yang produktif; 4. Komunitas yang peduli. RKPD Kota Padang Tahun 2016 memberikan rumusan terhadap kebijakan dan program prioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan serta mengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2014-2019. Penetapan masalah dan isu strategis serta program prioritas pembangunan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan unsur berikut: 1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Padang; 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pembangunan daerah; 5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; 6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan oleh Walikota terpilih.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

1

Dalam RKPD tahun 2016 penekanan percepatan pembangunan kepada pembangunan infrastruktur kota dan pencapaian IPM. Hal percepatan capaian pelaksanaan pembangunan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pencapaian yang belum dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. RKPD disusun melalui proses yang sistematis dan partisipatif, dengan pentahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD 2. Penyusunan rancangan awal RKPD Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu : a. Tahap perumusan rancangan awal RKPD, dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Pengolahan data dan informasi 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah 4) Evaluasi dan kinerja tahun lalu 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan propinsi 6) Penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD kota 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif b. Tahap penyajian rancangan awal RKPD Penyajian rancangan awal RKPD merupakan hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan dokumen RKPD, yang disajikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan mengacu pada perumusan rancangan awal RKPD. 3. Penyusunan rancangan RKPD, dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut: a. Evaluasi rancangan awal RKP b. Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD c. Penyelarasan penyajian rancangan RKPD 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, dengan tujuan :


2

a. Meyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah pada Musrenbang RKPD, tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota c. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Pelaksanaan musrenbang RKPD ini diawali dengan tahapan Pra Musrenbang. 5. Perumusan rancangan akhir, dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut : a. Evaluasi hasil musrenbang nasional RKP b. Sinkronisasi musrenbang RKPD c. Penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD 6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota. RKPD Kota Padang Tahun 2016 disusun guna mengawal proses perencanaan yang dibuat oleh SKPD berupa Renja SKPD Tahun 2016. Disamping itu RKPD merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pengolahan dan rekapitulasi data mulai dari usulan renja SKPD sampai dengan penyusunan APBD dibantu dengan Sistem Aplikasi Data Base melalui SIPKD. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses perumusan RKPD Kota Padang Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :


3


4

Prinsip Penyusunan RKPD Tahun 2016 Sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional; b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah; c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing; d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; f)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor );

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


5

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); 19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakelola Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30); 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);


6

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6); 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7); 24. Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016. 1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA-APBD), serta penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan atas dokumen RKPD dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan masing-masing SKPD. Oleh karena itu dokumen RKPD digunakan pula sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan PP Nomor 8 Tahun 2008, RKPD Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD. Penyusunan RKPD Kota Padang berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Padang yang dilaksanakan pada tanggal 24- 26 Maret 2015. Penyusunan RKPD Tahun 2016 ini diupayakan tetap sinkron dengan RKPD Propinsi maupun RKP Nasional. Hal ini dimaksudkan agar menjadi roh dan semangat sistem perencanaan


7

pembangunan daerah. Selain itu, RKPD ini diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Dengan demikian, hubungan RPKD Kota Padang Tahun 2016 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. RKP Nasional RKP Nasional menjadi acuan penyusunan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas pemerintah tingkat pusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan. b. RKPD Provinsi Sumatera Barat RKPD Daerah Provinsi juga menjadi acuan RKPD Kota Padang dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasa mengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Kota padang. c. RPJMD 2014-2019 RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang massa periode tahap ketiga pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2020. d. Renstra SKPD Kota Padang Merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. e. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kota Padang. f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP). 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2016 dituangkan dalam suatu sistematika sebagai berikut: PERATURAN WALIKOTA DAFTAR ISI Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang


8

Mengemukakan pengertian ringkas konsep dan proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaanan 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan kepada implementasi program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah merupakan payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


9

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Bab IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016 Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2016 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.

Bab V

Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Alokasi Belanja Menurut SKPD Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2016 adalah: 1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului oleh Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Perioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), serta Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016; 2. Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD Tahun 2016; 3. Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2016; 4. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.


10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1) Luas Wilayah Administrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 luas wilayah administrasi Kota Padang adalah 694,96 Km2. Dalam tahun 2000 dilakukan rekonstruksi administrasi kota melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menyebabkan penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km2 (720,00 Km2 adalah lautan). Pada tahun 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu 232,25 Km2 atau 33,42%, sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km2 atau 1,01%, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut: Gambar 2.1 Peta Kota Padang

Sumber: RTRW Kota Padang, 2010-2030 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

11

Tabel 2.1 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan No

Kecamatan

Luas

Persentase

1.

Bungus Teluk Kabung

100.78

14.50

2.

Lubuk Kilangan

85.99

12.37

3.

Lubuk Begalung

30.91

4.45

4.

Padang Selatan

10.03

1.44

5.

Padang Timur

8.15

1.17

6.

Padang Barat

7.00

1.01

7.

Padang Utara

8.08

1.16

8.

Nanggalo

8.07

1.16

9.

Kuranji

57.41

8.26

10.

Pauh

146.29

21.05

11.

Koto Tangah

232.25

33.42

Kota Padang

720,00

100,00

Sumber: Padang Dalam Angka 2014, BPS Kota Padang

Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan


12

2) Letak dan Kondisi Geografis Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera memiliki posisi astronomis antara 100º05’05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS – 01º08’35’’ LS dengan batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan  Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol: a. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudera Hindia. b. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang dan bagian wilayah pusat kota. c. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang. Jumlah pulau yang terdaftar dalam wilayah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 berjumlah 19 (sembilan belas) pulau yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 11 (sebelas) pulau, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 6 (enam) pulau, kecamatan Koto Tangah berjumlah 2 (dua) pulau. Tabel 2.2 Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang No 1.

Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Nama Pulau

Luas (ha)

1. Bintangur

56,78

2. Sikuai

48,12

3. Sirandah

19,18

4. Pasumpahan

16,90

5. Sibunta

13,18

6. Sironjong

11,04

7. Sinyaru

7,90

8. Setan

7,81

9. Pulau Setan Kecil

3,33


13

No

2.

3.

Kecamatan

Padang Selatan

Koto Tangah

Nama Pulau

Luas (ha)

10. Pulau Kasik

1,73

11. Pulau Ular

1,38

1. Toran

33,67

2. Bindalang

27,06

3. Pisang

26,19

4. Pandan

24,32

5. Pulau Pasir Gadang

4,91

6. Pulau Setan Ketek

3,02

1. Sao

12,46

2. Pulau Air

7,09

Sumber: Padang dalam Angka Tahun 2014 3) Kondisi Topografi Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerangan lahan rata-rata 40%. Kondisi Topografi Kota Padang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: a.

Kemiringan Lahan  Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0 – 2% terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah.  Kawasan dengan kemiringan lahan antara 2 – 15% tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang.  Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah.  Kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40% tersebar di bagian timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.


14

b. Ketinggian Lahan Kondisi topografi wilayah kota secara umum memiliki karakteristik perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan menurut kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Ketinggian Lahan menurut Kecamatan No

Kecamatan

Tinggi (meter/dpl)

1.

Bungus Teluk Kabung

0 – 850

2.

Lubuk Kilangan

25 -1.853

3.

Lubuk Begalung

8 – 400

4.

Padang Selatan

0 – 322

5.

Padang Timur

4 -10

6.

Padang Barat

0–8

7.

Padang Utara

0 – 25

8.

Nanggalo

3–8

9.

Kuranji

8 -1.000

10.

Pauh

10 - 1.600

11.

Koto Tangah

0 - 1.600

Sumber: Padang dalam Angka 2014 4) Kondisi Geologi Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf yang dibagi menjadi tujuh jenis batuan, yaitu: a. Aliran yang tak teruraikan (Qtau), tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis. b. Alluvium (Qal), tersebar dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang. c. Kipas Alluvium (Qt), tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis. d. Tufa Kristal (QTt), terlihat pada perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

15

e. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp), terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, potensi pertambangan dan mineral Kota Padang terdiri dari: a. Batu Kapur yang terletak di Bukit Karang Putih, Bukit Batu Gadang, Ngalau Baba, Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana dan Lubuk Kilangan. b. Emas terletak di Bukik Bulek, Batu Busuk. c. Granit terletak di Lubuk Kilangan seluas 1.375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton. d. Silika terletak di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton. e. Tanah Liat terletak di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah. 5) Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Padang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, danau dan rawa dan debit air. Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang. Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 Km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil). Umumnya sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketingginnya tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. 6) Kondisi Klimatologi Suhu udara rata-rata Kota Padang sepanjang tahun 2011 berkisar antara 22,69ºC sampai 31,26ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 – 94% dengan curah hujan rata-rata sebesar 3.478 mm, atau 290 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November (895 mm) dan terendah pada bulan Mei (73 mm). 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Padang dapat dibedakan atas 2 kelompok utama, yaitu (a) lahan sawah sekitar 7,42 % dan (b) lahan non sawah sekitar 92,58 %. Diantara 92,58 % tersebut sebagian besar masih merupakan hutan lebat, yaitu sekitar 51,01 %, sedangkan lebih kurang 10,06 % digunakan sebagai areal tanah perumahan dan industri. Selebihnya


16

lahan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya seperti pada tabel 2.4: Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang No

2011

Jenis penggunaan

Luas (Km2)

2012 Luas (Km2)

%

%

A

Lahan Sawah

4.518,74

6,55

4.474,25

6,49

1.

Sawah Irigasi Teknis

4.934,00

6,37

4.394,00

6,37

2.

Sawah Irigasi Non Teknis

124,74

0,18

80,25

0,12

B.

Bukan Lahan Sawah

64.437,28

93,45

64482.57

93,51

1.

Perumahan

6.696,27

9,7

6907.62

10,02

2.

Perusahaan

234,75

0,38

261.06

0,38

3.

Industri

702,25

1,02

702.25

1,02

4.

Jasa

715,32

1,04

715.32

1,04

5.

Ladang

956

1,38

942.23

1,37

6.

Perkebunan Rakyat

2.148,30

3,11

2147.50

3,11

7.

Kebun Campuran

13.924,02

20,06

13711.02

19,88

8.

Kebun Sayuran

1.343,00

1,95

1343.00

1,95

9.

Peternakan

26,83

0,04

26.83

0,04

10.

Kolam Ikan

100

0,15

100.80

0,15

11.

Danau Buatan

2,25

0,003

2.25

0,003

12.

Tanah kosong

162,5

0,04

15.26

0,02

13.

Tanah Kota

16

0,02

16.00

0,02

14.

Semak

1.568,00

2,22

1508.98

2,19

15.

Rawa

120

0,17

120.00

0,17

16.

Jalan Arteri dan Kolektor

139

0,2

135.00

0,2

17.

Hutan Lebat

33.448,00

51,41

35448.00

51,41

18.

Sungai dll

379,45

0,55

379.45

0,55

68.956,02

100

68956.82

100

Jumlah

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dalam PDA 2012. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

17

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari lima aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu: 1) Wilayah Potensi Perikanan Wilayah Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus yang pengelolaannya di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan samudera dalam skala pelayanan regional dan bahkan internasional, dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan sampai zona batas perairan internasional dan dengan jenis kapal ikan yang cukup besar serta lengkap dengan sistem penyimpanan ikan dalam jangka waktu agak lama (rata-rata 1 minggu). Di kawasan PPS Bungus ini sudah ada dan dilengkapi dengan kegiatan penunjang seperti: kantor administrasi pelabuhan, dermaga dan tempat parkir kapal-kapal penangkap ikan, bengkel perbaikan kapal, depo BBM, kantor administrasi pelabuhan, pabrik pengolahan ikan, pabrik pembuatan es, pergudangan, cold storage, perumahan karyawan dan bangunan mess yang disewakan bagi awak kapal yang sedang berlabuh. Armada kapal ikan dan bongkar muat ikan di PPS Bungus ini, tidak hanya dari wilayah Kota Padang saja tetapi juga berasal dari kota dan kabupaten lain yang berada di Sumatera Barat bahkan juga berasal dari daerah-daerah lainnya. Khusus untuk pelabuhan Muara Anai juga direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT yang membawa hasil pemanfaatan sumber daya laut lainnya. 2) Wilayah Potensi Pertanian Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis yang berada pada Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, Koto Tangah atau lainnya. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian dari penataan lanskap kota dalam upaya menjaga keseimbangan yang bertujuan untuk membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Pertanian perkotaan yang terletak pada hampir semua wilayah kecamatan kecuali kecamatan-kecamatan di kawasan pusat kota seoptimal mungkin tetap dipertahankan dan sebagian


18

dikembangkan untuk pengembangan polder pengendali banjir yang dipadukan dengan pengembangan kegiatan rekreasi keluarga. Keberadaan Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang yang harus dijaga kelestariannya memerlukan penyangga sebagai pembatas antara kawasan lindung dengan kawasan budi daya lainnya. Dalam sejarahnya, beberapa kawasan Kota Padang memiliki potensi sebagai penghasil gambir, pala, karet, cokelat dan tanaman perkebunan lainnya. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung dan suaka perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestariannya. Kawasan penyangga yang menjadi pembatas kawasan lindung dan suaka tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan. 3) Wilayah Potensi Pariwisata Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konvensi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konvensi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengembangan kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak serta pulau-pulau kecil yang memiliki potensi wisata di wilayah perairan Kota Padang; b. Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada kawasan kota lama yaitu kawasan pondok dan kawasan muaro serta kawasan ruang terbuka hijau di lapangan Imam Bonjol. Selain itu dikembangkan kawasan permukiman tradisional/adat yang masih menjalankan adat dalam kehidupan sehari-hari. Rencana pengembangan nagari adat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tangah serta Kecamatan Pauh; c. Pengembangan kawasan Agrowisata diarahkan pada kawasan kecamatan Koto Tangah, kawasan ini juga dikembangkan untuk wisata keluarga; d. Pengembangan taman wisata alam Taman Hutan Raya Bung Hatta yang diarahkan menjadi kawasan wisata ilmiah dan keluarga. 4) Wilayah Potensi Industri Kawasan industri di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Untuk mendukung aktifitas ekonomi juga dikembangkan kawasan pergudangan yang difungsikan untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan peralatan besar atau produk-produk atau bahanRencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

19

bahan dalam jumlah besar di ruang terbuka atau di ruang tertutup dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan pengembangan ekonomi kota yang bertumpu pada pengembangan industri, maka pengembangan kawasan industri diarahkan kepada: a. Kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat. b. Melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat. c. Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar. d. Dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait. e. Mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait. f. Komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan dapat diwujudkan kegiatan industri yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri. Pengembangan kawasan industri selalu berkaitan dengan kebutuhan areal untuk pergudangan. Pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan kawasan pergudangan antara lain: a. Memiliki sirkulasi yang baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi regional. b. Memiliki akses yang baik terhadap outlet (pelabuhan barang) dan kegiatan perdagangan niaga atau industri. c. Kawasan pergudangan diarahkan terintegrasi dengan kawasan utama yang didukungnya yaitu kegiatan industri, perdagangan dan transportasi. d. Meningkatkan peran Kota Padang sebagai simpul koleksi dan distribusi dalam sistem perwilayahan regional Provinsi Sumatera Barat. e. Operasionalisasi kawasan industri yang akan berdampak pada peningkatan aliran barang, baik bahan baku maupun barang produksi. Peningkatan ini akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan kawasan pergudangan yang berfungsi sebagai pos transisi dalam proses distribusi barang. f. Kecenderungan perkembangan kegiatan perdagangan dan niaga dalam skala regional akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan arus barang dalam jumlah besar. g. Kawasan pergudangan serta kegiatan utama yang didukungnya terpisah dari kawasan perumahan menggunakan buffeer zone berupa jalur hijau dan jaringan jalan dengan lebar 25-50 meter. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, maka pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Kota Padang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Kawasan Industri di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas sekitar 183 Ha. Selain itu, juga telah dikembangkan kawasan industri semen di Indarung yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

20

di koridor Utara By Pass, Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung. 5) Wilayah Potensi Pertambangan Kawasan pertambangan dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sudah maupun akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, baik yang terkait dengan pengembangan area tambang untuk mendukung pengembangan pabrik Semen Padang maupun pengembangan bahan tambang lainnya. Tujuan pengembangan kawasan pertambangan adalah untuk: a. Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. b. Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan. Sedangkan untuk kegiatan penambangan rakyat (galian non logam) dalam skala kecil dilakukan pada lokasi-lokasi yang tergolong bukan daerah rawan tambang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana 1) Gempa Bumi Kota Padang memiliki berbagai bentuk potensi bencana alam, seperti gempa bumi. Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 Km di sebelah Barat Pulau Sumatera. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia, membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah Barat - Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak. Data kegempaan dari BKMG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitudo lebih besar dari 5 Skala Richter.


21

Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatra juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek. 2) Gelombang Tsunami Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitudo lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami. Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797, tahun 1833 dan terakhir pada tahun 2010 yang melanda kabupaten Kepulauan Mentawai. 3) Longsoran Lahan Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan menunjukkan sebagian besar daerah berada pada daerah yang memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng kaki pegunungan dan kompleks perbukitan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan berkisar 0 8%. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

22

terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan. 4) Erosi Pantai Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai. Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun (creep) kurang memadai sebagai pemecah gelombang. Oleh karena konstruksi ini berfungsi menghadang aliran litoral (litoral drift). Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Umumnya pantai Padang kebanyakan pantai pasir yang terdiri dari kuarsa dan feldspar, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, merupakan sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. 5) Banjir Bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi, sedang dan ringan. Kota Padang mempunyai potensi banjir tinggi dan sedang bahkan terdapat potensi banjir bandang. Bahaya banjir sedang jarang terjadi dan kalau terjadi hanya dalam jangka waktu relatif panjang, sedangkan yang sering terjadi banjir ringan dalam bentuk genangan sementara pada musim hujan. Banjir sedang terjadi pada wilayah perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah, dan bentuk lahan miring bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik. Daerah ini merupakan lahan aluvial dan miring yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Oleh karena Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

23

curah hujan 348 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 Ha yang umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifar genangan.

2.1.1.4 Demografi 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan hasil SP 2010, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk 1,57 % per tahun, sehingga laju pertumbuhan 2,23 % tidak relevan lagi. Berdasarkan itu pula jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2011 menjadi sebanyak 844.316 orang, tahun 2012 sebanyak 854.336 orang, dan pada tahun 2013 naik menjadi 896.678 orang. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Pada Tahun 2010 – 2014 (dalam orang) 2010

2011

2012

2013

1. Bungus Teluk Kabung

22.896

23.142

23.360

23.858

Kepadatan Penduduk 2014 Tahun 2014 24.137 237

2. Lubuk Kilangan

48.850

49.751

50.249

51.847

52.757

603

3. Lubuk Begalung

106.432

108.018

109.584

113.217 115.286

3.663

4. Padang Selatan

57.718

57.386

58.320

58.780

59.038

5.860

5. Padang Timur

77.868

77.932

77.989

78.789

78.975

9.667

6. Padang Barat

45.380

46.060

46.411

45.781

45.846

6.540

7. Padang Utara

69.119

69.275

69.729

70.051

70.252

8.670

8. Nanggalo

57.275

57.731

58.232

59.137

59.654

7.328

9. Kuranji

126.729

128.835

130.916

135.787 138.584

2.365

10. P a u h

59.216

60.553

61.755

11. Koto Tangah

162.079

165.633

Jumlah

833.562

844.316

Kecamatan

84.864

66.661

580

167.791

174.567 178.456

752

854.336

896.678 889.646

1.290

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

24

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan tingkat kepadatan juga paling rendah yakni 237 jiwa/Km2 pada tahun 2014, sedangkan kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Padang Timur dengan tingkat kepadatan 9.667 jiwa/Km2, yang diikuti oleh kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo dengan kepadatan penduduk masing-masingnya adalah 8.670 jiwa/Km2 dan 7.328 jiwa/Km2. Data ini memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk kota Padang tidak merata dan masih cenderung terkonsentrasi di pusat kota, hal ini merupakan fenomena kota pada umumnya. 2) Komposi Penduduk Menurut Jenis dan Kelompok Umur Pada tahun 2013 komposisi penduduk Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan relatif lebih sedikit dari laki-laki dengan sex ratio 99,46 %. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana penduduk berusia muda relatif besar, yaitu 50,17 % dari jumlah penduduk (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun) sedangkan secara piramida normal bergerak sesudah tingkat umur 24 tahun. Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 Kelompok

Jumlah Penduduk (Jiwa)

JUMLAH

Umur (Tahun)

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah

%

Ratio

0–4

40.398

41.832

82.230

9,38

103,55

5–9

37.598

39.401

76.999

8,78

104,80

10 – 14

36.485

37.673

74.158

8,46

103,26

15 – 19

48.008

46.586

94.594

10,79

97,04

20 – 24

57.715

58.088

115.803

13,21

100,65

25 – 29

37.037

39.765

76.802

8,76

107,37

30 – 34

32.349

31.799

64.148

7,32

98,30

35 – 39

31.388

30.425

61.813

7,05

96,93

40 – 44

29.687

28.721

58.408

6,66

96,75


25

Kelompok

Jumlah Penduduk (Jiwa)

JUMLAH

Umur (Tahun)

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah

%

Ratio

45 – 49

25.433

24.853

50.286

5,74

97,72

50 – 54

21.915

21.708

43.623

4,98

99,06

55 – 59

17.931

17.866

35.797

4,08

99,64

60 – 64

11.113

10.966

22.079

2,52

98,68

65 – 69

6.991

6.432

13.423

1,53

92,00

70 – 74

5,122

4,085

9.207

1,05

79,75

75+

6.547

3.729

10.276

1,17

56,96

445.717

443.929

889.646

100

99,46

JUMLAH

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2015 Gambaran data kependudukan di atas menunjukan bahwa, penduduk produktif (15-64 tahun) tercatat 623.294 orang atau 70,06 % dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk non produktif sebanyak 233.387 orang (0-14 tahun) dan 65 tahun keatas sebanyak 32.255 orang atau sekitar 29,93 %. Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2014 tersebar pada kelompok umur usia muda 15-34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah dan non alamiah selama 10 tahun terakhir. Faktor alamiah yaitu tingginya angka kelahiran yang terlihat dengan besarnya porsi jumlah penduduk 0-4 tahun, sedangkan faktor non alamiah adalah faktor eksternal, yaitu tingginya angka migrasi dan urbanisasi. Penduduk yang bermigrasi dan urbanisasi pada umumnya pada kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, sedangkan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan kemudian secara perlahan mulai turun pada usia kerja usia 30 sampai 75 tahun ke atas. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1). Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan kota. Dalam tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB Kota Padang ditergetkan mencapai sekitar 6,50%, angka ini masih merupakan angka sementara (BPS,2015). Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB Kota Padang adalah 6,48 %, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan PDRB tahun 2012 yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

26

sebesar 6,61 %. Kenaikan pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi ini dicapai dalam empat tahun terakhir, oleh karena pada tahun sebelumnya pertumbuhan PDRB Kota Padang sempat mengalami penurunan akibat gempa yang terjadi pada tahun 2009, dimana pada tahun 2009 pertumbuhan mengalami penurunan drastis, yaitu sekitar 5,08 % dan tahun 2010 Kota Padang dapat bertumbuh kembali sebesar 5,95 %. Kenaikan yang cukup berarti dalam empat tahun terakhir di Kota Padang disebabkan perkembangan beberapa sektor lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan cukup baik diatas 6 %, antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi naik sekitar 7,07 % dan sektor jasa-jasa sekitar 6,56 %. Sedangkan sektor dominan lainnya seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang naik sekitar 6 %. Ketiga sektor ini tercatat menjadi andalan dalam memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Padang, yaitu masing-masing sekitar 24,83 %, 16,88 % dan 21,60 %. Data selengkapnya tentang PDRB kota Padang selama periode tahun 20102014 menurut harga konstan diperlihatkan oleh tabel di bawah ini: Tabel 2.7 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (dalam Rp. Milyar) No

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

1. Pertanian peternakan kehutanan Perikanan

612,53

645,54

2. Pertambangan dan penggalian

185,32

198,15

3. Industri pengolahan

Pertumbuhan (%)

2013

2014*

680,47

715,96

762,4974

15,15

211,78

229,59

244,5134

7,80

2.234,97

2380,243

7,09

1.938,43 2.033,22 2.119,22

4. Listrik,gas,air bersih

214,89

227,54

241,01

253,38

269,8497

13,24

5. Bangunan

517,21

558,43

613,49

672,32

716,0208

8,75

6. Perdagangan hotel dan restoran

2.544,65 2.684,51 2.839,12

3.009,11

3204,702

5,64

7. Pengangkutan dan komunikasi

3.029,07 3.280,00 3.561,59

3.813,23

4061,09

6,60

1.202,96

1281,152

12,06

8. Keuangan

977,18

1.047,08 1.132,51


27

No

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014*

Pertumbuhan (%)

persewaan jasa perusahaan 9. Jasa-Jasa PDRB Kota Padang

2.002,32 2.117,71 2.238,18 12.021,60 12.792,813.637,36

2.385,18 14.516,7

2540,217

7,52

15.460,29

6,36

Sumber: Padang Dalam Angka 2014, **Data diolah, Bappeda Kota Padang 2014 Tabel 2.8 PDRB ADHB dan ADHK serta perkembangannya Kota Padang Tahun 2010-2014 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Jumlah (x Rp. 1 juta)

Jumlah (x Rp. 1 juta)

Perkembangan (%)

12.021,60

6,11

12.792,80

6,21

No

Tahun

1

2010

2

2011

27.542,86

3

2012

31.136,59

12,85

13.637,36

6,61

4

2013

35.860,56

13,17

14.516,7

6,45

5

2014

38.180,84

15.460,29

6,50

Perkembangan (%)

Sumber : Padang Dalam Angka 2014 (data diolah)

Gambar 2.3


28

Gambar 2.4

2). Struktur Ekonomi Kota Padang Struktur ekonomi dari suatu daerah dapat dilihat distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku demikian juga halnya dengan Kota Padang. Dengan menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bentuk struktur perekonomian Kota Padang, sekaligus peranan masing-masing lapangan usaha seperti sektor pertanian, sektor pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa dan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Dalam perekonomian kota Padang, sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi terbesar dimana selama lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) sektor ini memberikan kontribusi rata-rata 24,35 % dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sektor terbesar kedua yang menyumbangkan kontribusi pada perekonomian kota Padang adalah lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yaitu dengan nila rata-rata untuk lima tahun terakhir ini sebesar 21,41 %. Besarnya kontribusi pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran lebih disebabkan peran Kota Padang sebagai ibukota Provinsi serta sentral perdagangan besar dan eceran di Sumatera Barat. Sektor berikutnya yang berkontribusi cukup besar adalah sektor jasa, yaitu rata-rata sebesar 16,81 %, dan sektor yang juga berpotensi besar adalah sektor industri pengolahan yakni dengan rata-rata kontribusi 14,84 %. Mengingat peranan ke-empat sektor ini dominan dalam perekonomian kota Padang, maka dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya ke empat sektor ini perlu mendapat perhatian untuk mendorong perkembangannya dimasa mendatang. Untuk jelasnya kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian kota Padang dapat dilihat dalam Tabel 2.9 berikut ini:


29

Tabel 2.9 Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014 (dalam %) No

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014*

1.

Pertanian peternakan kehutanan Perikanan.

5,16

5,87

5,78

5,70

5.66

2.

Pertambangan dan penggalian

1,54

1,66

1,68

1,66

1.67

3.

Industri pengolahan.

16,42

14,66

14,29

13,81

13,68

4.

Listrik.gas.air bersih

1,80

1,92

1,88

1,81

1,78

5.

Bangunan

4,27

5,90

5,23

5,25

5.44

6.

Perdagangan hotel dan restoran

21,54

21,37

21,50

21,60

21.45

7.

Pengangkutan dan komunikasi.

24,33

24,19

24,34

24,83

24.95

8.

Keuangan persewaan jasa perusahaan

8,15

8,50

8,66

8,47

8.46

9.

Jasa-Jasa

16,79

16,74

16,63

16,88

16.91

Sumber: BPS Kota Padang 2015 Catatan: * = angka sementara 3). Laju Inflasi Kota Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam lima tahun terakhir menunjukan angka relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, khususnya pada beberapa kota di Pulau Sumatera. Pada tahun 2014 rata-rata tingkat inflasi tahunan ( y0y ) adalah sekitar 9,24 % dan inflasi bulanan ( mtm ) sekitar 1,84 %. Tingkat inflasi tahun 2014 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu inflasi tahunan sekitar 10,87 % dan bulanan sekitar 0,7%. Hal ini disebabkan perkembangan harga tahun 2015 mengalami pergerakan lebih rendah dengan indek penurunan harga konsumen dari 155,39 % turun menjadi 126,05 %. Penurunan harga-harga komoditas penting terutama bahan kebutuhan akibat melemahnya permintaan pasar dan dapat dilihat dalam perkembangan harga pasar bulanan ( Tabel 3,3).


30

Memasuki tahun anggaran 2015 pada bulan Februari terjadi gejala penurunan harga pasar, yaitu sekitar -2,11 % ( mtm ), sehingga tingkat inflasi tahunan Kota Padang 5,90 % ( yoy ) sedangkan pada bulan Januari 2015 tingkat inflasi tahunan adalah 7,54 %. Pengaruh terhadap penurunan tingkat inflasi disebabkan kebijakan pemerintah pada bulan Januari 2015 melakukan penurunan Harga BBM sekitar Rp 1.000,-- per liter, yaitu dari Rp 7.100,- untuk premium menjadi Rp 6.600,- per liter. Pada bulan Desember 2014 inflasi tahunan (yoy) mencapai 9,24 %. Memperhatikan perkembangan harga-harga sebelumnya, terutama kebiasaan masyarakat menghadapi bulan puasa dan lebaran diperkirkan tingkat inflasi ini akan bergerak lebih tinggi lagi. Peningkatan akan terus belanjut pada bulan Juli dan Agustus 2015, sehingga Agustus mencapai

8,9 % ( Bank Dunia memperkirakan 9,0 % ). Jika pemerintah tidak

melakukan tindakan pencegahan ergerakan inflasi ini diperkirakan akan berlangsung sampai pertengahan Tahun 2015. Tingginya tingkat inflasi di Kota Padang terjadi akibat dorongan kenaikan harga dari 300 komodiditas yang diperdagangkan di pasar. Faktor utama adalah reaksi pasar terhadap kenaikan Harga BBM, terutama terhadap kenaikan harga barang- barang kebutuhan pokok dan biaya transportasi.. Pada bulan April dan Mai 2015 tingkat inflasi Kota Padang cenderung mengalami peningkatan, karena didorong kenaikan beberapa komoditi penting terutama kebutuhan bahan pokok penting. Hal ini terlihat darin gejala kenaikan biaya hidup ( IHK ). Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.10 Perkembangan dan perubahan Indek Harga Konsumen, Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan di Kota Padang Tahun 2012 -2014 IHK

Tahun/Bulan

Inflasi Bulanan (mtm) 2012 2013 2014

Inflasi Tahunan (yoy) 2012 2013 2014

2012

2013

2014

Januari

130,31

155,66

110,33

0,56

0.70

1,95

2,18

10,08

9,24

Februari

134,09

156,35

110,04

-,90

0,58

-0,26

0,82

10,48

4,15

Maret

134,87

155,39

109,02

0,43

0,64

-0,20

3,95

10,87

5,37


31

April

138.29

144,30

117,43

0,46

0,58

9,5

5,56

6,60

1,23

Mai

134,71

148,14

116,96

-0,43

0,64

0,47

5,03

7,74

1,71

Juni

136,36

147,0

117,14

1,22

1,40

0,09

6,19

7,94

1,71

Juli

136,53

161,22

116,67

0,13

2,75

0,87

5,62

10,74

2,69

Agustus

138,01

162,,69

121,83

1,08

0,91

0,91

5,47

10,58

3,63

September

138,75

162,0

126,58

0,54

0,68

0,05

4,34

10,93

4,61

Oktober

139,73

168,71

129,82

O,71

0,56

0,49

4,82

10,81

5,19

Nopember

138,85

164,28

142,30

-0,63

1,24

2,03

3,89

7,34

7,26

Desember

140,15

168,39

146,79

0,94

0,70

1,84

4,18

10,87

9,24

Sumber: BPS 4). PDRB Per Kapita PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi. Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan nilai PDRB perkapita penduduk Kota Padang. Pada umumnya sejak tahun 2010 sampai 2014 tetap terjadi peningkatan nilai PDRB perkapita penduduk Kota Padang. Pada tahun 2013 PDRB perkapita penduduk Kota Padang baru sebesar 41,46 juta rupiah sedangkan pada tahun 2014 naik sebesar 17,72 persen menjadi 48,80 juta rupiah. Gambar 2.5 PDRB Perkapita Penduduk Kota Padang Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Kota Padang, data diolah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

32

5). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aspek kesejahteraan juga dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam pertumbuhan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Indikator kesejahteraan sosial merupakan komponen utama dalam menentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan kategori UNDP, IPM dapat diklasifikasikan atas: a. Katagori rendah adalah capaian IPM < 50. b. Kategori menengah kebawah capaian 50 < IPM < 66. c. Kategori menengah keatas capaian 66 < IPM < 80. d. Kategori tinggi capaian IPM > 80. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2014 dapat dicapai sekitar 6,45% dengan target penurunan tingkat pengangguran sebesar 13,99% dan kemiskinan sekitar 11,0%, sehingga pada tahun 2014 angka pengangguran dan kemiskanan berkisar sekitar 11,0% dan 10,0%. Di sisi lain, indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) akan terus mengalami peningkatan rata-rata dari 78,55% pada tahun 2012 menjadi 78,61% pada tahun 2014.

Tabel 2.11 Angka Harapan Hidup Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014

Nama Daerah

Angka Harapan Hidup (Tahun) 2010

2011

2012

2013

2014

Kota Padang

71,13

71,14

71,19

71,50

72,0

Sumatera Barat

69,50

69,76

70,02

70,09

70,09**

Sumber : BPS Kota Padang data diolah

Dari tabel 2.12 dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 angka harapan hidup tersebut sudah mencapai 72 tahun, lebih lama dibandingkan angka harapan hidup rata-rata provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 70,09 tahun.


33

Gambar 2.6 Angka Melek Huruf Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014

Sumber : Publikasi BPS, data diolah

Dari gambar 2.6 dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kota Padang juga sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Angka melek huruf di Kota Padang pada tahun 2014 sudah mencapai 99,53%. Artinya hanya 0,67% penduduk yang tidak bisa membaca huruf latin. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 97,31%. Tabel 2.12 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014 (Tahun) Nama Daerah

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2010

2011

2012

2013

2014

Kota Padang

10,90

10,92

10,92

10.98

Sumatera Barat

8,48

8,57

8,60

8,63

10,99 8,63**

Sumber : Publikasi BPS, data diolah

Melalui Tabel 2.13 dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Padang sudah mencapai 10,99 tahun pada tahun 2014. Artinya, rata-rata penduduk Kota Padang mengikuti pendidikan selama lebih kurang 11 tahun. Angka ini di atas rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 8,63 tahun pada tahun 2014.


34

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014 IPM

Nama Daerah Kota Padang Sumatera Barat

2010

2011

2012

2013

2014*

77,81 73,78

78,15 74,28

78,55 74,70

78,82 75,01

78,61* 75,01**

Sumber : Publikasi BPS Pada Tabel 2.14 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang tahun 2014 mencapai angka 78,91. Angka ini di atas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 75,01. Dari sisi IPM Kota Padang menempati urutan kedua setelah Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, rasio penduduk yang bekerja. 1). Pendidikan Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja Bidang Pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial. Tabel 2.14 Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan Kota Padang Tahun 2010 s.d 2014 NO 1.

2.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Angka Partisipasi Kasar SD

109,2

98,91

98.94

108.31

98.54

SLP

84,53

96,22

94.32

90.87

94.68

SLA

88,52

74,85

74.62

68,22

86.45

SD

95,68

90,54

90.71

95.50

86.44

SLP

73,28

72,20

71.94

83.73

89.14

Angka Partisipasi Murni


35

NO

URAIAN

2010

SLA 3.

Angka Melek Huruf

4.

Angka Putus Sekolah

2011

2012

2013

2014

64,70

60,27

60.21

60.17

64.48

99,49

99,50

99,51

99,52

99,53

SD

99.33

SLP

94.44

SLA

63.96

Sumber: BPS kota Padang 2014 Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2009 menunjukkan angka 106,48 %, dan pada tahun 2013 tercatat sekitar 109,20 % artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, yakni 97,05 % sedangkan pada tahun 2013 menjadi 96,41 %. Selanjutnya, APK SMP/MTs sampai dengan tahun 2013 adalah 93,18 %, sedangkan APM SLP adalah sekitar 87,24 %. Pada tingkat pendidikan SLTA sederajad, pada tahun 2013 APK SLTA adalah sekitar 86,45 % dan APM SLTA adalah sekitar 64,48 % .angka ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih belum bias terpenuhi sementara tantangan wajar 12 tahun sudah tiba. Untuk itu tentunya perlu langkah strategis untuk mewujudkan wajar 12 tahun di kota Padang. Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dan sangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwa memasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Kesadaran seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan agar anak-anak usia sekolah di kota Padang dapat menyelesaikan pendidikan minimal SLTA. Angka melek huruf juga sudah tinggi yaitu 99,31 pada tahun 2011. Hal yang perlu menjadi perhatian serius adalah menurunnya APM SLTP pada tahun 2011 menjadi 96,12 persen setelah tahun 2010 mampu melampaui angka 100 persen. Angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP kembali menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010. Angka Putus Sekolah tingkat SD tahun 2011 naik sebesar 0,16 persen menjadi 0,21 persen. Angka Putus Sekolah tingkat SLTP tahun 2011 naik sebesar 0,02 persen menjadi 0,19 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah tingkat SLTA turun sebesar 1,28 persen menjadi 1,13 persen pada tahun 2011.


36

2). Kesehatan Tiga komponen utama sebagai indikator kesejahteraan sosial adalah: (1) Angka Harapan Hidup (expectation of life), (2) angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Biasanya angka ini diukur dengan jumlah kematian bayi setiap 1000 ibu melahirkan (infant mortality rate), dan (3) Balita Gizi Buruk. Ketiga indikator ini sekaligus memberikan gambaran capaian derajat kesehatan masyarakat. Sejak 2008-2012 ketiga indikator ini perkembangannya cukup menggembirakan, dimana jarak angka tertinggi dan terendah semakin kecil. Perkembangan indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat Tabel berikut ini. Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan Kota Padang Tahun 2010-2014 NO

URAIAN

2010

2011

2012

2013*

1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

77,81

78,15

78.55

78,82

2.

Usia Harapan Hidup

70,89

71,14

71,39

71,45

3.

Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000)

77,0

77,0

77,0

79,3

4.

Balita Gizi Buruk (%)

0,130

0,080

0,070

0,056

2014** 78.91

72.00

0.13

Sumber : BPS , Padang Dalam Angka Tahun 2014

Catatan : * = angka perkiraan

Hal menarik yang dapat dilihat dari 3 indikator utama di atas adalah Angka Harapan Hidup (Expectation of Life) yang setiap tahun terus meningkat. Angka Harapan Hidup memberikan gambaran membaiknya derajat kesehatan penduduk Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya untuk mewujudkan manusia berkualitas mutlak diperlukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam periode 2008-2013, Angka Harapan Hidup warga Kota Padang sudah 71,45 tahun. Angka ini sudah berada diatas rata-rata Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu 55 s/d 60 tahun. Indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan adalah Kelangsungan Hidup Bayi, dimana terlihat pada tahun 2012 data dalam 1.000 ibu melahirkan hanya terdapat 20,7 % angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality rate), sedangkan pada tahun 2008 angkanya masih 71,4 %. Dalam hal yang sama terhadap indikator ketiga, yaitu jumlah Balita Bergizi Buruk, terlihat derajat kesehatan bayi juga meningkat.


37

Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Kesehatan, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kota Padang Tahun 2010 s.d 2014 Bidang

Indikator Utama

Kemiskinan & Ketenagakerjaan

Angka Capaian Indikator 2010

2011

2012

2013

2014

Tingkat Kemiskinan (%)

6,31

6,02

5,3

5,02

5.02

Tingkat Pengangguran (%)

14,67

16,9

11,48

13,99

12,28

Sumber. : Dinas Kesehatan Kota Padang, BPS Kota Padang Untuk indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan, masih perlu upaya keras untuk menekannya sesuai dengan target RPJMD. Pada tahun 2014 angka kemiskinan Kota Padang adalah 5,02 persen. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2014 adalah 12,28 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 13,99 persen. 3). Infrastruktur Tabel 2.17 Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Infrastruktur Dasar Kota Padang Tahun 2010 s.d 2014 Bidang Infrastruktur Dasar

Angka Capaian

Indikator Utama

2010

2011

2012

2013

2014*

Akses Sanitasi Layak (%)

78,74

Akses Air Minum Layak (%)

86,12

Banyaknya pelanggan air minum PDAM

80.603 72.591

86.132

77.475

Sumber :Dinas Kesehatan, PDAM Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

38

Untuk indikator bidang infrastruktur dasar sebagaimana dapat dilihat pada Table 2.15 menunjukkan perkembangan yang cenderung positif. Akses sanitasi layak sudah mencapai 78,74 persen pada tahun 2014, naik 12 persen lebih dari tahun 2013. Adapun akses air minum layak juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai angka 86,12 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penambahan jumlah rumah tangga pelanggan air minum yang mencapai 5288 rumah tangga pada tahun 2014. 4). Seni dan Budaya Selain mengembangkan potensi seni budaya Minangkabau yang selaras dengan nilainilai Islami yang telah berkembang dalam masyarakat, juga perlu untuk menghidupkan seni budaya lain yang berkembang dalam masyarakat seperti budaya dari etnisitas lain yang juga terdapat di Kota Padang ini. Seni Barongsai, dan Cap Go Meh umpamanya, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat etnis Tionghoa dapat juga menjadi seni dan budaya yang menjadi salah satu hal yang memperkaya khasanah seni dan budaya yang ada di Kota Padang. Begitu juga dengan upacara tabur gula, yang berkembang pada masyarakat Kota Padang yang berasal dari keturunan India/Pakistan dan tata cara pada pesta pernikahan dan kematian pada setiap suku bangsa yang ada. Beberapa potensi seni dan budaya yang dimiliki kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.18 Potensi Seni Budaya Kota Padang NO

URAIAN

Contoh Potensi

1.

Even seni budaya tahunan

Pekan budaya, Festifal Siti Nurbaya, Festival Kuliner Rendang Padang, Pemilihan Uni dan Uda Padang

2.

Even Olah Raga

Dragon Boat, Porda, Tour de Singkarak

3.

Bangunan Bersejarah

Museum Adityawarman, Mesjid Raya Gantiang, kota Tua

4.

Even tradisi masyarakat

Balimau, Randai, Barongsai, Silek Pauah, musik dan tari tradisional lainnya

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber Untuk menumbuh kembangkan potensi seni dan budaya yang ada tentunya perlu dirancang adanya pertunjukan-pertunjukan secara berkala dengan membuatkan jadwal dan lokasi yang tetap serta perlunya terkoordinasi secara baik antar stakeholders. Pengembangan seni dan budaya tersebut juga dapat dijadikan bahan ajar terutama dikenalkan kepada kelompok anak didik yang berasal dari pendidikan dasar dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

39

menengah. Sehingga prasangka-prasangka antar etnisitas (prejudices) akan dapat dikurangi potensinya untuk berkembang. Walaupun dalam sejarah perkembangan Kota Padang belum pernah ada konflik terbuka massal antar etnisitas, namun fakta sejarah itu jangan sampai mengurangi kewaspadaan semua pihak untuk mengantisipasinya secara lebih baik dan lebih awal. Manfaat lain adalah dapat membendung budaya-budaya negatif dari luar negeri yang tidak seluruhnya selalu selaras dengan budaya yang telah lama berakar dalam masyarakat Kota Padang khususnya. Kecenderungan fenomenanya sekarang adalah dominasi budaya luar yang dipraktikkan oleh sekelompok anak muda dan seiring dengan itu mulai tercerabutnya budaya negeri sendiri, yang sebenarnya jauh lebih harmonis dan sesuai dengan struktur sosial budaya masyarakat yang ada. Menyangkut koordinasi dalam hal pelaksanaan (waktu, tempat dan panitianya) jelas tidak dapat hanya diandalkan pada sumber keuangan pemerintah Kota Padang saja. Fungsi pemerintah kota lebih sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan dalam hal pelaksanaannya tetap melibatkan banyak kelompok masyarakat yang peduli dan berkemampuan untuk hal itu. Tidak masanya lagi hanya membiarkan perkembangan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif beberapa kelompok masyarakat yang peduli saja. Sudah tiba masanya bagi semua pihak di Kota Padang ini untuk lebih memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan seni dan budaya, umumnya seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras dengan nilai-nilai Minangkabau. Lebih khusus lagi adalah seni budaya yang juga hidup di tengah kelompok-kelompok etnisitas Kota Padang yang telah berkembang lama dan telah menjadi identitas budaya. Langkah awal untuk menumbuhkan semangat untuk menghidupkan seni budaya yang bernuansa Islam dan yang selaras itu, dan juga budaya etnisitas lainnya, maka pemerintah kota dapat melakukan koordinasi antar etnisitas untuk mengusulkan jenisjenis pertunjukkan seni budaya yang menjadi tradisinya selama ini. Untuk itu, pembahasan seni dan budaya dapat diperluas pemahamannya. Seni dan budaya selayaknya tidak hanya dipahami sebagai pertunjukan dan atraksi seni tari, lukis, drama dan lainnya, tetapi juga dapat berarti menyangkut kesenian dan kebudayaan dalam lingkup yang lebih luas. Budaya tertib lalu lintas, disiplin dalam aturan yang aturan yang telah ditetapkan, budaya malu kepada setiap pelanggaran yang telah dilakukan, budaya untuk bekerja keras, budaya untuk membuang sampah pada tempatnya (budaya K3) adalah beberapa contoh betapa luasnya fokus yang menjadi perhatian dalam seni dan budaya ini. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

40

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Padang dapat diuraikan atas focus pelayanan urusan wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Analisis terhadap focus layanan pilihan dilakukan terhadap indicator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan, industry, perdagangan, energy. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan di lingkungan pemerintahan daerah sebagai berikut:

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib 1) Pelayanan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sangat berguna untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pendidikan. Indikator partisipasi sekolah yang sering digunakan dalam adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia sekolah berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana dalam mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan APM adalah rasio jumlah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada kelompok umurnya. Gambaran perkembangan indikator APK dan APM di Kota Padang tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:


41

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) per 1.000 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2014 (dalam %) NO 1.

2.

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014*

Angka Partisipasi Kasar SD

109,2

98,91

98.94 109.20

98.54

SLP

84,53

96,22

94.32

93.18

94.68

SLA

88,52

74,85

74.62

86.45

86.45

SD

95,68

90,54

90.71

96.41

86.44

SLP

73,28

72,20

71.94

87.24

89.14

SLA

64,70

60,27

60.21

64.48

64.48

Angka Partisipasi Murni

Sumber: BPS kota Padang 2014 Dari data Tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2009 menunjukkan angka 106,48 %, dan pada tahun 2013 tercatat sekitar 109,20 % artinya semua penduduk usia 7-12 tahun dapat memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan. Akan tetapi angka APM SD pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, yakni 97,05 % sedangkan pada tahun 2013 menjadi 96,41 %. Selanjutnya, APK SMP/MTs sampai dengan tahun 2013 adalah 93,18 %, sedangkan APM SLP adalah sekitar 87,24 %. Pada tingkat pendidikan SLTA sederajad, pada tahun 2013 APK SLTA adalah sekitar 86,45 % dan APM SLTA adalah sekitar 64,48 % .angka ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih belum bias terpenuhi sementara tantangan wajar 12 tahun sudah tiba. Untuk itu tentunya perlu langkah strategis untuk mewujudkan wajar 12 tahun di kota Padang. Secara umum dapat pula dijelaskan bahwa perbedaan antara APK dan APM, kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan dasar dibandingkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SD merupakan pendidikan dasar dan sangat diperlukan. Masyarakat dan orang tua khususnya sudah menyadari bahwa memasukan anak ke SD merupakan kewajiban orang tua. Kesadaran seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan agar anak-anak usia sekolah di kota Padang dapat menyelesaikan pendidikan minimal SLTA. Rasio Jumlah Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru menurut tingkat pendidikan per-1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per-1000 orang murid di kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

42

hasil pengolahan data Profil Pendidikan Kota Padang, diperoleh hasil perhitungan bahwa hingga tahun 2011/2012 rasio guru/murid untuk tingkat pendidikan SD/MI sampai dengan tingkat SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011/2012. Gambaran selengkapnya jumlah guru dan murid menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.20 Jumlah Guru, Murid & Rasio Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2012 JENJANG PENDIDIKAN

NO 1

2010

2011

2012

4.805

4.741

5.644

5.647

5.577

100.475

96.813

102.016

98.238

99.680

48

49

55

57

56

Jumlah Guru

3.386

2.724

3.405

3.339

3.763

Jumlah Murid

39.127

39.545

38.866

38.903

43.143

87

69

88

86

87

Jumlah Guru

4.089

2.724

2.408

2.479

4.252

Jumlah Murid

39.127

39.545

25.740

37.398

42.548

105

69

94

66

100

Jumlah Murid Rasio Guru/Murid SMP/MTs

Rasio Guru/Murid 3

2009

SD/MI Jumlah Guru

2

2008

SM/MA

Rasio Guru/Murid

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang, dalam RKPD kota Padang 2014 2) Pelayanan Kesehatan Angka Kesakitan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar efektifitas dan efisiensi kerja meningkat. Maksud dan tujuan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah agar terjadi peningkatan produktivitas kerja, sehingga sasaran dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.


43

Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terus dilakukan antara lain penyediaan fasilitas kesehatan, terutama pembangunan dan pembenahan Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, serta Fasilitas Air Bersih sesuai standar yang telah ditentukan. Tujuan utama adalah agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat seperti Angka Kematian bayi dan Balita Buruk diatas. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana kesehatan yang ada. Keberhasilan kebijakan sudah seharusnya dibarengi dengan program peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, bersih dan teratur. Berdasarkan hasil evaluasi derajat kesehatan ditentukan oleh pelayanan dan sarana/prasarana kesehatan yang tersedia serta faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Angka kesakitan (morbiditas) penduduk Kota Padang dapat dilihat dari tabel berikut ini: Gambar 2.7 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kota Padang Tahun 2013

Sumber: bps Padang Dalam Angka 2014 Dari data yang dikemukakan pada gambar 2.7 diatas, pada tahun 2013 terdapat laporan jumlah angka kesakitan sebanyak 188.785 kasus. Jumlah angka kesakitan terbanyak dilaporkan adalah ISPA sebanyak 48,3% dan kemudian diikuti oleh jenis penyakit Tukak Lambung sebanyak 9,4 % dan infeksi pada saluran nafas sebanyak 7,7 % serta jenis penyakit lainnya. Prasarana dan Sarana Kesehatan Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan di Kota Padang secara kuantitas sudah cukup memadai. Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 28 buah yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah, 15 Rumah Sakit Swasta dan 9 Rumah Sakit Khusus. Namun yang jadi masalah adalah dari segi kualitas dan kapasitas, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

44

kemampuan dari pada rumah sakit tersebut untuk melayani jumlah penduduk Kota Padang. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan sebanyak 876.678 orang, artinya setiap rumah sakit dalam satu tahun melayani penduduk sebanyak 31.310 orang atau setiap bulan dapat melayani penduduk sebanyak 2.609 orang. Disamping itu pelayananan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini mendapat dukungan dari unit-unit pelayanan kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Bersalin dan lain sebagainya. Berarti secara kuantitas Kota Padang sudah mencukupi, karena ratio rumah sakit terhadap satuan jumlah penduduk sudah ideal dengan Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk sebanyak 31.310 orang tersebut. Jumlah fasilitas prasarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Padang Tahun 2008-2012 dapat dilihat Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.21 Fasilitas Prasarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010 – 2014 No.

Prasarana Kesehatan

2010

2011

2012

2013

2014*

1.

Rumah Sakit

27

27

27

28

28

a

Rumah Sakit Pemerintah

5

4

5

6

6

b

Rumah Sakit Swasta

7

14

8

7

7

c

Rumah Sakit Khusus

15

9

14

15

15

2.

Puskesmas

20

20

22

22

22

a

Puskesmas Pembantu

62

62

62

62

62

3.

Rumah Sakit Bersalin

2

11

10

11

11

4.

Rumah Bersalin

11

10

5

5

5

5.

Klinik/Balai Pengobatan

18

35

38

38

38

6.

Laboratorium

4

10

27

27

27

Sumber: Padang Dalam Angka Tahun 2014

Disamping itu masalah yang dihadapi adalah kualitas dan aksesibilitas fasilitas sarana yang tersedia. Ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan bagi peningkatan cakupan layanan kesehatan, diantaranya yang terpenting adalah terkait dengan jumlah dokter, jumlah perawat/bidan, dan jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Padang.


45

Tabel 2.22 Fasilitas dan Rasio Sarana Kesehatan di Kota Padang Tahun 2010-2014 No.

Sarana Kesehatan

1

Jumlah penduduk

2

Jumlah Dokter Umum Rasio terhadap penduduk

3

Jumlah Dokter Gigi Rasio terhadap penduduk

4

Bidan/Perawat Rasio Terhadap penduduk

5

Jumlah Tempat Tidur RS Rasio terhadap penduduk

2010

2011

2012

2013

833.562

844.316

854.336

876.678

11.114

11.925

11.974

75

71

71

15.727

16.282

18.267

53

52

47

1.898

1.697

1.728

439

498

494

1.948

2.254

2.077

2.359

428

375

379

372

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang, PDA 2014 2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan Investasi PMDN/PMA Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan rasio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi seperti Tabel 2.19 berikut ini:


46

Tabel 2.23 Nilai Pembentukan Modal di kota Padang Tahun 2006-2013 (dalam Rp. Juta) Tahun

Nilai Investasi Menurut Harga Berlaku

Nilai Investasi Menurut Harga Konstan

2006

3.510.400

2.088.690

2007

3.889.940

2.186.820

2008

4.656.760

2.295.200

2009

5.156.560

2.421.090

2010

5.999.880

2.630.680

2011

6.843.200

2.987.140

2012

7.686.520

3.124.430

2013*

8.529.840

3.261.720

Pertumbuhan rata-rata (%)

13,52

6,57

Sumber: Diolah dari data PDRB Kota Padang, BPS Tahun 2014 * Tahun 2013 dan 2014 angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011. Selama periode tahun 2006-2013 tampak pertumbuhan rata-rata investasi di kota Padang adalah 13,52 % menurut harga berlaku dan 6,57% menurut harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Padang memiliki daya tarik investasi yang cukup memadai. Namun untuk terus mendorong peningkatan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan pekerjaan maka penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif dan profitable perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota bersama pihak terkait lainnya. 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah Kab/ Kota lainnya yang berdekatan dengan daerah dalam hal ini antara lain adalah Kota Padang, persaingan dalam lingkup nasional atau internasional.


47

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Dari hasil data Suseda Kota Padang diperoleh besaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang cukup bervariasi. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari penduduk Kota Padang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang paling dasar, sehingga rata-rata pengeluarannya relatif cukup rendah. Namun di lain pihak terdapat pula masyarakat yang mampu mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan nilai yang cukup besar. Besaran ratarata pengeluaran penduduk Kota Padang mengalami pertumbuhan sebesar 22,07 % per tahun. Tabel 2.24 Persentase Pengeluaran per Kapita Penduduk per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Padang Tahun 2014 (dalam %) Golongan Pengeluaran (1)

(2)

Jenis Pengeluaran Makanan (3)

Bukan Makanan

Total

(4)

(5)

1.

< 200.000

0,93

3,61

4,54

2.

200.000 – 299.999

4,24

6,13

10,38

3.

300.000 – 399.999

7,88

5,32

13,20

4.

400.999 – 499.999

6,35

4,81

13,71

5.

500.999 – 599.999

7,99

3,77

11,71

6.

600.999 – 699.999

5,43

3,13

8,57

7.

700.999 – 799.999

4,07

2,28

6,35

8.

> 800.000

11,20

20,90

32,09

50,10

49,90

100,00

Padang Sumber : RKPD kota Padang 2014

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Daerah Salah satu fasilitas penting dalam aktivits ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur jalan. Kualitas jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mengurangi dampak biaya ekonomi tinggi. Jalan yang baik selain meningkatkan laju pertumbuhan lintas barang, jasa dan orang, juga merupakan


48

indikator keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Padang dalam memajukan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data BPS, panjang jalan di Kota Padang mengalami penambahan yang signifikan pada tahun 2011, dimana panjang jalan bertambah sebesar 40,82 %, terutama jalan lokal sekunder. Sedangkan jalan primer, jalan sekunder serta lokal primer dan sekunder tidak terjadi penambahan. Peningkatan yang cukup dirasakan adalah meningkatnya panjang status jalan nasional dan jalan kota. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah kendaraan juga mengalami peningkatan dari semula di tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor 314.460 buah meningkat menjadi 966.965 buah di tahun 2011. Peningkatan yang sangat tinggi terutama terjadi pada kendaraan roda dua (sepeda motor) dan mini bus, hal ini diantaranya dipicu oleh sangat mudahnya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pada tahun ini. Pertumbuhan panjang jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan tentunya akan menjadi masalah dalam transportasi kota khususnya dan mobilitas penduduk pada umumnya. Walaupun ada peningkatan dan penambahan panjang jalan pada tahun 2011, namun sampai dengan tahun 2013 belum ada penambahan panjang jalan. Akibatnya dengan jumlah kendaraan yang cenderung meningkat menyebabkan ternyadinya banyak simpul kemacetan kendaraan di kota Padang. Untuk itu diperlukan kebijakan pengendalian laju jumlah kendaraan dan kesadaran berlalu lintas masyarakat kota Padang. Adapun perkembangan panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Rasio Panjang Jalan Terhadap Kendaraan dan Jumlah penduduk Tahun 2009-2013 No.

Uraian

1 Panjang Jalan (Km) Pertumbuhan (%)

2009 1.642,42

2010

2011

1.642,42 2.312,80

2012

2013

2.312,80

2.312,80

55,84

0,00

40,82

0,00

0,00

359.457

314.460

966.965

412.196

407.086

Pertumbuhan (%)

23,87

-12,52

207,50

-57,37

-1,24

3 Rasio kendaran terhadap panjang jalan

219

192

418

178

176

4 Rasio kendaraan terhadap penduduk

0,41

0,38

1,15

0,48

0,46

2 Jumlah Kendaraan

Sumber: BPS, 2013, data diolah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

49

Iklim Investasi Investasi merupakan kegiatan pembentukan modal yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara praktis nilai semua penggunaan barang modal baru untuk menghasilkan hasil produksi yang umur lebih satu tahun, tetapi terhadap barang modal yang habis dipakai atau umur kurang 1 tahun tidak dianggap investasi. Cakupan dari barang modal yang disebut investasi adalah: berupa barang modal baru dan barang modal bekas (stock). Nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk dan dilaksanakan, jelas membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan di bidang ekonomi. Kota Padang sebagai kota besar yang terus membangun membutuhkan pembentukan modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Nilai pembentukan modal dapat diperkirakan dengan menggunakan jumlah PDRB yang digunakan untuk pembentukan modal, yang dikenal dengan ICOR. ICOR merupakan ratio pertambahan investasi dan pertambahan pendapatan. Dari perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun berjalan dapat diperkirakan kebutuhan Investasi Tabel 2.22 berikut ini: Tabel 2.26 Kebutuhan Investasi Kota Padang Tahun 2014-2019 (dalam Juta Rupiah) Nilai Investasi

Nilai Investasi

Menurut Harga Berlaku

Menurut Harga konstan

2014

9.373,160

3.399,010

2015

10.216,480

3.536,300

2016

11.059,800

3.673,590

2017

11.903,120

3.810,880

2018

12.746,440

3.948,170

2019

13.589,760

4.085,460

Tahun

Catatan: angka perkiraan berdasar perkiraan ICOR Tahun 2011. 2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia biasanya terkait dengan indikator kualitas tenaga kerja (persentase pendidikan yang ditamatkan) dan rasio ketergantungan. Meskipun pada kenyataannya ijazah yang dimiliki tidak menjamin kualitas seseorang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

50

dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki akan tetapi setidaknya mencerminkan pendidikan apa yang dimiliki rata-rata oleh penduduk di Kota Padang. Data yang dapat disajikan adalah angka persentase pendidikan yang ditamatkan berdasarkan hasil pengolahan data susenas yang dilakukan oleh BPS. Kondisi ini disebabkan sensus penduduk hanya dapat dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun. Berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk berusia produktif dapat semakin membaik dengan kualitas pendidikan yang juga semakin membaik. Dengan demikian, sumber daya manusia di Kota Padang dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan menjadi motor penggerak roda perekonomian. Selain itu, dengan berbagai program keterampilan dan kemandirian pemuda terutama untuk berwirausaha dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut ini dapat dilihat nilai IPM kota Padag dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Sumatera Barat. Dari data ini tampak bahwa kota Padang mengalami peningkatan nilai IPM dari tahun 2009-2012, dimana pada tahun 2012 kota Padang berada pada urutan kedua untuk daerah perkotaan dengan nilai 78,55 sedangkan posisi tertinggi ditempati oleh kota Bukittinggi dengan nilai IPM 79,07. Tabel 2.27 Nilai IPM Wilayah Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2012 2010

2011

2012

2013

Pertumbuhan rata2 (%)

Padang

77,81

78,15

78,55

78,82

0,48

Solok

75,65

76,04

76,54

76,85

0,58

Sawahlunto

74,96

95,41

75,87

76,11

0,52

Padang Panjang

77,45

78,12

78,51

78,81

0,58

Bukittinggi

78,26

78,73

79,07

79,29

0,52

Payakumbuh

75,81

76,29

76,76

76,99

0,61

Pariaman

74,46

74,89

75,23

75,46

0,53

Kota

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka ,2014 Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan nilai IPM selama periode tahun 2010-2013 tampak bahwa kota Payakumbuh memiliki angka pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh kota Solok dan Padang, sedangkan kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

51

menunjukkan pertumbuhan yang paling rendah. Kondisi ini jelas merupakan tantangan besar bagi kota Padang untuk terus meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dengan tiga aspek utama yang terkait dengan IPM khususnya yakni, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Untuk itu tiga aspek ini harus tetap menjadi prioritas dalam pembangunan kota Padang ke depan, agar kualitas sumberdaya manusia kota Padang dapat terus ditingkatkan dan memiliki daya saing tidak hanya di wilayah Sumatera Barat, tetapi juga secara nasional dan internasional.


52

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tabel 2.28 Realisasi Pencapaian Kinerja per Misi s/d tahun 2014

Visi : MENUJU METROPOLITAN PADANG YANG RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA MISI

TUJUAN

SASARAN

Indikator

1 Mewujudkan Kota Padang yang Religius

1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia

1 Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia

Dengan diterapkannya pendidikan agama dan budaya melalui kegiatan yang diwajibkan bagi anak sekolah seperti pesantren ramadhan, kegiatan didikan subuh, sholat berjamaah, adanya mata pelajaran bermuatan budaya adat minangkabau. Hal ini telah memberikan pemahaman akhlak dan tauladan kepada anak didik dan masyarakat.

2 Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa

2 Meningkatnya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan

Telah dilakukan pendidikan dan latihan bagi aparatur dalam rangka peningakatan pemahanan agama yang berdampak pada pola kepemimpinan yang amanah dan

3 Meningkatnya

Dengan adanya pengadaan peralatan dan kelengkapan kerja pada

Bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan yang merupakan kewenanggannya.


53

MISI

TUJUAN

3 Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih

4 Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan

SASARAN kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasikomunikasi

Indikator setiap SKPD telah memudahkan aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya Ditambah lagi teknologi informasi yang mudah diakses telah meningkatkan kecakapan aparatur dalam bekerja

4 Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum

Dengan dilimpahkannya beberapa kewenangan kepala daerah kepada kepala SKPD dan Camat, telah mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, apalagi telah dibentuknya pelayanan satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) akan mengurangi jalur birokrasi dan menghemat waktu pelayanan.

5 Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri

Dengan dibentuk atau dimergernya beberapa dinas instansi akan memberikan peluang kepada aparatur untuk menduduki eselon yang baru, dan memberikan peluang kepada aparatur untuk mengevaluasi diri dan kinerjanya. Dengan bekal ilmu dan pemahanan agama maka aparatur yang terpilih akan mampu menjadi pemimpin yang amanah.

6

Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin telah mampu sedikit meringankan beban masyarakat, melalui program JKN dan PBI, selain itu pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah telah memberikan peluang kepada

Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan


54

MISI

2 Mewujudkan Kota Padang yang Aman

TUJUAN kesehatan

SASARAN kesehatan

Indikator seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan sampai ketingkat SLTA. Hal ini merupakan wujud kepedulian dan ketanggapan pemerintah terhadap warga masyarakat diwilayah Kota Padang ini.

5 Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial

7 Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial

Dengan diterbitkannya beberapa Perda oleh Pemerintah Daerah telah meningkatkan kesadaran sebagian besar masyarakat Kota Padang, apalagi dipantau oleh tenada operasional Satpol PP. hal ini telah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kota Padang, sehingga ketahanan sosial masyarakat akan meningkat.

6 Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya

8 Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana, meningkat partisipasi

Adanya KSB yang terbentuk dibawah pengendalian BPBD PK dan beberapa kelompok peduli bencana lainnya, telah mempu memberikan pelayanan sampai ke lapisan kemasayarakat terendah. Hal ini telah meningkatkan kesiapsiagaan warga jika terjadi bencana, ditambah lagi dengan danya guliran kegiatan simulasi san sosialisasi kebencanaan telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana.

7 Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan

9 Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan

Terlihat dari ketaatan warga dalam pengisian ruang kota dengan mempedomani RTRW yang telah dibuat Pemda, selain itu adanya kepedualian masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan kota melalui pembuangan sampah ke TPS-TPS yang ada.


55

MISI

TUJUAN

SASARAN

8 Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum

10 Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang

9 Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah

11 Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya

10 Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan

Indikator

12 Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal 13 Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial-ekonomi


56

MISI

TUJUAN

SASARAN

Indikator

14 Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan 3 Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan

11 Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin

15 Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin

16 Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja 12

Meningkatkan investasi dan perluasan peluang

17 Berkembangnya investasi, meningkat dampak


57

MISI

TUJUAN usaha serta kesempatan kerja

SASARAN terhadap perekonomian kota

Indikator

18 Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosialekonominya


58

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD 2014 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, namun juga merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD 20142019. Pada saat penyusunan RKPD 2014, indikator kinerja pembangunan sebagai basis evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD 2009-2014 tersebut. Namun demikian, pada tahun 2014 telah ditetapkan RPJMD 2014-2019 yang di dalamnya memuat 10 Prioritas Pembangunan berikut 10 Program Unggulan, disertai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta arahan RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Oleh karena itu, evaluasi RKPD Kota Padang tahun 2014 menggunakan Indikator Makro yang tercantum dalam RPJMD 2009-2014 dan Indikator Kinerja Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, dengan asumsi, untuk indikator yang sama, target yang digunakan adalah target dalam RPJMD 2014-2019 karena lebih sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang berlangsung saat ini. A. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Misi Mewujudkan Kota Padang yang Religius Secara umum prioritas pembangunan yang tergabung dalam Misi Mewujudkan Kota Padang yang Religius dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Masih belum sepenuhnya sekolah negeri yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran imtaq terpola. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa SD, SMP, SMA dan SLTA yang belum melaksanakan pembelajaran imtaq terpola ini disebabkan karena masih kurangnya SDM tenaga pendidik untuk maksud sasaran ini. Sesuai dengan target tahun 2014 maka ke depan diperlukan upaya yang lebih optimal sehingga target 100% dapat dicapai. 2. Belum semua sekolah negeri yang menerapkan kegiatan ibadah rutin berjamaah. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa sekolah yang belum mempunyai gedung khusus untuk tempat ibadah berjamaah (mushalla). Sesuai dengan target tahun 2014 maka persoalan ini sudah diantisipasi dengan adanya kegiatan pembangunan mushalla yang representatif untuk beberapa SD, SMP dan SMA. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

59

3. Belum semua PAUD Formal (TK/TKLB) yang mempunyai tenaga berpendidikan S1. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa PAUD Formal yang belum memiliki tenaga pendidik S1. Untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik PAUD ini menjadi minimal S1 ternyata membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun. Saat ini beberapa diantaranya masih dalam proses mengikuti pendidikan S1 diberbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat. 4. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan belum mencapai semua aparatur, hanya dapat menampung sebagiannya saja. Hal ini disebabkan karena jumlah peserta dibatasi disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan angngaran. 5. Belum semua aparatur dapat mengaplikasikan teknologi informasi yang ada secara gamlang. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, diantaranya keterbatasan kemampuan, keterbatasan kesempatan, dsb. 6. Pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis belum menyentuh keseluruhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada, pendidikan gratis hanya menyentuh sekolah negeri saja sedangkan sekolah swasta dan sekolah lainnya hanya dapat diberikan beasiswa miskin saja. Hal ini disebabkan karena adanya aturan pembelanjaan APBD hanya untuk sekolah dibawah naungannya dan tidak dibenarkan membiayai sekolah diluar kewenangannya kecuali melalui dana hibah. Namun untuk dapat memberikan hibah, sudah harus terpenuhi belanja modal 30% dari belanja daerah. Sampai saat ini belanja modal Kota Padang baru mencapai angka 15 s/d 20 Persen. B. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Misi Mewujudkan Kota Padang yang aman. Secara umum prioritas pembangunan yang tergabung dalam Misi Mewujudkan Kota Padang yang Aman dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Masih ada sebagian kecil masyarakat yeng belum menyadari akan pentingnya lingkungan yang bersih, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam diri individu masyarakat tersebut. 2. Munculnya perumahan-perumahan dilahan persawahan, yang menyebabkan kurangnya daya serap lahan disaat hujan yang berakibat pada banjir. hal ini disebabkan oleh tingginnya permintaan masyarakat terhapat rumah layak huni di Kota Padang. C. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Misi Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan Secara umum prioritas pembangunan yang tergabung dalam Misi Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

60

1. Masih banyaknya masyarakat yang rentan miskin cendrung menjadi miskin, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM dan TDL yang berakibat pada naiknya semua harga. 2. Peluang usaha yang ada lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah orang pencari kerja di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh kenaikan investasi yang ada belum mencipkatan peluang kerja yang besar bagi masyarakat. 2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menjadi tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi keunikan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah. Permasalahanpermasalahan tersebut, antara lain:

A. Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain disamping perlunya optimalisasi pelaksanaan program nasional dalam pengembangan pendidikan juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan kantor Dinas Pendidikan yang lebih representatif.


61

2.

Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang. Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian terutama dalam optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk peningkatan sumber daya manusia.

3.

Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya optimalisasi dan sinkronisasi program nasional bidang Pekerjaan Umum dan pemantapan SOP.

4.

Urusan Perumahan Urusan Perumahan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Penyelenggaraan Urusan Perumahan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain dalam hal penanganan penataan perumahan karena keterbatasan lahan.

5. Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Urusan Penataan Ruang di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya optimalisasi SOP dalam penataan ruang sesuai ketentuan berlaku. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kota Padang telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain, perlunya optimalisasi dan sinkronisasi program perencanaan secara komprehensif, baik dengan provinsi maupun nasional.


62

1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, proses penyusunan perencanaan perencanaan dibuat dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat mencerminkan permasalahan nyata sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. 2. Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan. 3. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan pembangunan juga menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, seperti halnya yang tersirat dalam “common goal”, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan relatif rendah. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota juga belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan. Di pihak lain, belum ada upaya dari pemerintah daerah Kota Padang untuk mengoordinasikan program-program yang tidak searah/serasi atau bahkan saling bertolak belakang, sehingga berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat diselesaikan. 7.

Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Perlunya optimalisasi dan sinkronisasi program nasional pada urusan perhubungan. 2. Perlunya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Perhubungan. 3. Perlunya dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Perhubungan untuk peningkatan pelayanan.


63

8.

Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup di Kota Padang dilaksanakan oleh Kantor Bapedalda dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih ada kendala seperti penyiapan legislasi atau aturan terkait dengan tata kelola lingkungan hidup.

9.

Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Kota Padang. Secara umum penyelenggaraaan urusan Pertanahan di Kota Padang dapat berjalan dengan baik dan walalupun terkadang mengalami permasalahan terkait dengan konsolidasi, namun perlu menyusun kebijakan teknis tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam menyelenggarakan urusan Pertanahan agar lebih berjalan secara efektif dan efisien.

10.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Penyelenggaraaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Perlunya sinkronisasi pelaksanaan program Nasional urusan kependudukan dan pencatatan sipil, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Masih kurangnya personil untuk mendukung penyelenggaraan tugas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Padang. Penyelenggaraaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Perlunya optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program nasional. 2. Perlunya disusun aturan tentang penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan perlindungan anak guna optimalisasi pelayanan.


64

12.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Padang. Penyelenggaraaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Perlunya optimalisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program nasional dan daerah. 2. Masih kurangnya personil untuk mendukung penyelenggaraan tugas Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .

13.

Urusan Sosial Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Secara umum penyelenggaraan urusan sosial di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan, namun masih kurangnya personil untuk mendukung penyelenggaraan tugas Urusan Sosial.

14.

Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Belum disusunnya Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Ketenagakerjaan. 2. Belum dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Ketenagakerjaan.

15.

Urusan Koperasi dan UMKM Urusan Koperasi dan UKM di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain : a. Perlunya optimalisasi pelaksanaan program nasional urusan koperasi dan UMKM. b. Perlunya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Koperasi dan UKM dalam peningkatan pelayanan. c. Perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Koperasi dan UKM.

16.

Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal di Kota Padang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik


65

dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu perlunya optimalisasi pelaksanaan program nasional pada urusan penanaman modal. 17.

Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan terutama dalam menggali potensi kebudayaan daerah.

18.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Secara umum penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Padang telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain, perlunya optimalisasi penyelarasan program nasional urusan kepemudaan dan olahraga. Disamping itu juga masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga termasuk sumber daya manusia.

19.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 2 SKPD yakni Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Padang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Perlunya optimalisasi pelaksanaan program nasional pada urusan kesbangpol dalam negeri. 2. Masih kurangnya personil untuk mendukung penyelenggaraan tugas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri . 3. Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang yang belum representatif dan perlu segera dibangun di lokasi yang lebih representatif. 4. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga belum semua ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga seringmengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya.


66

5. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kota Padang sebagai ibu kota propinsi dan berada pada jalur lintas berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. 6. Selain itu, Kota Padang juga memiliki daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan serta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum sering kali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya nkasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. 20.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian di Kota Padang secara umum dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain : 1. Perlunya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian 2. Perlunya optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. 3. Perlunya dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian, sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan. 4. Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

67

dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat sangat diperlukan, sehingga. penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) dapat teratasi. 5. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku. 6. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial. Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan juga masih rendah yang disebabkan karena kurangnya representasi orang miskin dan terbatasnya ruang publik. 21. Urusan Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang. Secara umum penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Perlunya penyesuaian aturan daerah dalam menyelenggarakan urusan Katahanan Pangan sesuai ketentuan . 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih perlunya optimalisasi penyelenggaraan program nasional di daerah melalui penyusunan SOP yang jelas. 23. Urusan Statistik


68

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan data-data yang akurat dan memadai baik menyangkut data kepemerintahan, keuangan daerah maupun potensi yang dimiliki daerah. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. dilihat dari Aspek Kebijakan Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap perundang-undangan, penataan kelembagaan daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik. 24. Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Padang. Secara umum penyelenggaraaan urusan Kearsipan di Kota Padang telah berjalan dengan baik, namun masih adanya kendala seperti kurangnya personil untuk mendukung penyelenggaraan urusan kearsipan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung urusan kearsipan. 25. Urusan Komunikasi dan Informasi Urusan Komunikasi dan Informasi di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Perlunya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Komunikasi dan Informasi untuk peningkatan pelayanan. 2. Perlunya dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Urusan Komunikasi dan Informasi. 26. Urusan Perpustakaan Urusan perpustakaan di Kota Padang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya optimalisasi dan sinkronisasi program perpustakaan nasional di daaerah. B. Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan Kota Padang. secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait masih kurangnya personil untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

69

2.

Urusan Kehutanan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan Kota Padang. secara umum telah berjalan dengan baik. 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya sinkronisasi program nasional di daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral, perlunya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pengembangan urusan pariwisata. 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, secara umum telah berjalan dengan baik. 6. Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang dan Dinas Pasar Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Perdagangan di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya optimalisasi penyelenggaraan program nasional urusan perdagangan dan perlunya penyusunan SOP urusan perdagangan. 7. Urusan Industri Urusan Perindustrian di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, pertambangan dan energi Kota Padang. Penyelenggaraan urusan Perindustrian di Kota Padang secara umum telah dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perlunya pengembangan sarana dan prasaranan serta sumber daya manusia pada urusan industri. 2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Padang sebagai ibukota propinsi terletak pada titik sentral lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat. Disamping itu Kota Padang memiliki potensi wisata alam terutama wisata pantai dan pulau-pulau yang indah. Dapat ditambahkan Kota Padang juga memiliki potensi perikanan laut dan pertambangan pasir besi yang cukup potensial dikembangkan bersama dengan industri pengolahan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

70

manufaktur. Semua potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kota Padang kiranya dapat menangkap peluang-peluang pada tahun 2016. Beberapa peluang-peluang tersebut antara lain adalah Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan primer nasional untuk Sumatra wilayah barat. Adanya peluang ini berimplikasi pada lintas barang dan jasa untuk kabupaten kota wilayah Sumatera Barat maupun kabupaten kota di propinsi tetangga untuk melakukan kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Peluang lainnya adalah semakin tingginya permintaan barang dan jasa kabupaten dan kota di propinsi tetangga seperti Riau akan barang hasil produksi pertanian. Lebih luas lagi komoditikomoditi yang dihasilkan di Kota Padang dipasarkan ke pasar internasional baik melalui pelabuhan barat ke negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, India dan Maladewa maupun melalui lintas timur pada pelabuhan Dumai untuk kegiatan ekspor ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan Cina. Selain itu, ke depan Kota Padang diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota daerah sekitar (hinterland) sehingga dapat menghidupkan sektor lapangan usaha industri dan manufaktur di Kota Padang sesuai dengan visi RPJMD maupun RPJP Kota Padang. Adapun strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menangkap peluang-peluang tersebut antara lain adalah: 1. Memanfaatkan potensi pertambangan mineral, perikanan laut dan infrastruktur pelabuhan dan bandar udara internasional yang memadai untuk menangkap peluang pasar regional, nasional dan internasional. 2. Sebagai ibukota propinsi dan titik sentral strategis lintas barang dan jasa, Kota Padang perlu berupaya menumbuhkan kembangkan sektor industri pengolahan dan manufaktur dengan memanfaatkan hasil bahan mentah dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat. . 3. Kota Padang perlu merealisasikan peningkatan pelayanan pelabuhan Teluk Bayur melalui perluasan pelabuhan, kapasitas dan daya tampung kapal-kapal besar sebagai upaya menangkap peluang ditetapkannya Kota Padang sebagai pusat pelayanan primer nasional wilayah barat dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) wilayah barat. Potensi, kekuatan, peluang dan strategi-strategi yang dikemukakan diatas tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang juga dimiliki Kota Padang yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Diantaranya adalah belum pulihnya kondisi infrastruktur Kota Padang sebagai akibat gempa tanggal 30 September 2009. Di sisi lain, tingkat investasi PMDN/PMA di Kota Padang masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di pulau Sumatra. Kondisi ini seiring dengan belum berkembangnya industri pengolahan dan manufaktur seperti yang telah disinggung


71

diatas dan masalah pertanahan yang masih berbelit-belit baik bagi investasi pemerintah maupun investasi swasta. Dari kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas, Kota Padang juga menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar seperti produk perikanan dan manufaktur kompetitor yang lebih murah dan memiliki kualitas produk yang lebih baik, instabilitas sosial politik nasional dan internasional serta fluktuasi nilai tukar rupiah maupun harga minyak dunia yang juga turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Padang. Meskipun demikian, ada beberapa langkah strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan dan ancaman yang datang. Diantaranya adalah: 1. Meningkatkan investasi Kota Padang melalui peningkatan pelayanan perizinan serta pemahaman kepada investor tentang upaya pemerintah dalam menghadapi bencana alam sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Padang. 2. Meningkatkan keseriusan Pemerintah Kota Padang terhadap peran sektor industri dan manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan dan pembangunan kota dan juga sebagai upaya mewujudkan visi Kota Padang menuju Kota Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera. 3. Meningkatkan peran lembaga sosial politik Pemerintah Kota guna menghadapi bahaya laten dan ancaman instabilitas sosial politik kawasan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana terlihat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1. Adanya kesalahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD. 2. Kegiatan yang bersifat hibah belum dapat dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi, dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah. 3. Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses. 4. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang mundur/terlambat, disebabkan: Keterlambatan dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan Penyusunan dokumen melebihi jadwal yang ditetapkan dalam RUP. 5. Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP. 6. Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang.


72

7. Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kementerian/lembaga pusat 8. Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka dan termin dalam pekerjaan konstruksi. 9. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. 10. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih rendah. 11. Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan. 12. Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD. 13. Keterlambatan pengesahan APBD 2014 berdampak pada pengesahan DPA 14. Keterlambatan dalam proses pengadaan Barang/Jasa karena kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktunya antara Perencanaan dengan Kegiatan Fisik. 15. Terlambatnya Petunjuk Teknis dari Instansi Terkait yang pada umumnya diperoleh pada pertengahan tahun anggaran. 16. Dana Bantuan Propinsi untuk kegiatan fisik konstruksi dialokasikan pada APBD Perubahan 17. Belum maksimalnya pemahaman SKPD untuk menyiapkan / Menyusun Kelengkapan Administrasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi : KAK, RAB dan Dokumen Pelelangan sehingga terjadi Keterlambatan SKPD dalam penyusunan KAK, terutama pada kegiatan Non Konstruksi 18. Terbatasnya SDM yang profesional dibidangnya 19. Program dan Kegiatan banyak tertunda pelaksanaan nya karena permintaan SKPD yang bersangkutan 20. Kurangnya koordinasi dan pemahaman PPK dan PPTK terhadap program dan kegiatan itu sendiri 21. Banyak kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya melalui pihak ke III, proses lelangnya diajukan ke ULP pada triwulan III dan IV. 22. Belum adanya penilaian kinerja pihak ke III oleh SKPD terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sehingga keberadaannya tidak dapat dibatasi. 23. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan yang di Pihak Ketigakan baru diintensifkan menjelang akhir kegiatan (pada waktu kritis) 24. Masih perlunya peningkatan pemahaman oleh Tim Pendukung dari SKPD terutama dalam memahami dan mempersiapkan administrasi kegiatan termasuk SK pengelola kegiatan dan kelengkapan administrasi kontrak. 25. Belum tertatanya administrasi kegiatan SKPD, sehingga sangat sulit mendapatkan informasi yang akurat terkait kegiatan yang dilaksanakan.


73

26. Kurang Disiplinnya SKPD Dalam Pelaporan Realisasi setiap bulannya terutama SKPD Kelurahan percontohan 27. Ada beberapa kegiatan konstruksi yang belum diawasi dengan baik oleh konsultan supervisi dan pengawas dari SKPD terkait. 28. Tenaga personil yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan personil pelaksana pekerjaan dilapangan 29. Penyelesaian lahan pada lokasi pekerjaaan yang direncanakan tidak tuntas 30. Pungutan liar oleh masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab


74

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1

Arah Kebijakan Makro Ekonomi

3.1.1.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Visi Misi Pembangunan Nasional 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” .Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita). Misi pembangunan meliputi : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negarahukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Adapun 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) meliputi : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberi rasa aman pada seluruh WN Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratisdan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerahdan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistemdan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat danterpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektorstrategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

75

TABEL 3.1 Keselarasan Misi Pembangunan Nasional, Nawa Cita, dan Program Prioritas Kota Padang

PENYELARASAN NAWA CITA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

KOTA PADANG

Visi Pembangunan Nasional 2015 - 2019 :

Visi Kota Padang 2015 - 2019 : Mewujudkan

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Kota Padang sebagai Kota Pendidikan,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera,

Gotong-royong

Religius dan Berbudaya

MISI PEMBANGUNAN

MISI PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan keamanan nasional yang

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas

mampu menjaga kedaulatan wilayah,

untuk menghasilkan sumberdaya manusia

menopang kemandirian ekonomi dengan

yang beriman dan berdaya saing

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera

berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan

sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan


76

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

yang baik, bersih dan melayani

berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan NAWA CITA

PROGRAM PRIORITAS

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi

Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya

rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan

Peningkatan infrastruktur /sarana prasarana perkotaan , transportasi kota

desa dlm kerangka Negara Kesatuan Peningkatan Penataan Ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam

Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola

melakukan reformasi sistem dan

penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

penegakan hukum yang bebas korupsi,

dan bersih untuk peningkatan pelayanan

bermartabat dan terpercaya

publik

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi


77

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi

Pengembangan industri pariwisata dan

dengan menggerakkan sektorsektor

kelautan serta pemberdayaan masyarakat

strategis ekonomi domestik

pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ;dan penurunan tingkat kemiskinan

Berdasarkan visi misi pembangunan nasional tersebut, tema pembangunan nasional 2016 diarahkan “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Pembangunan infrastruktur menjadi arah tujuan utama pembangunan tahun 2016 dengan pertimbangan pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan. Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional 2016 tersebut diatas, menargetkan sasaran dan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 6,6 persen , inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen, penurunan tingkat kemiskinan berkisar antara 9,0 – 10,0 persen, peningkatan rasio pajak (tax ratio) menjadi 13,3 persen, dan tingkat pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar 5,2 – 5,5 persen pada tahun 2016. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada pertumbuhan ekspor produk non migas sebesar 9,9 persen atau menjadi sebesar USD 173,25 miliar. Rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 2,8 persen. Untuk menacapi pertumbuhan ekonomi 6,6 persen pada tahun 2016, membutuhkan investasi Rp 4.460 Triliun (85,5 persen swasta), dengan sumber pendanaan swasta berasal dari kredit perbankan, saham, dan obligasi yang makin membesar perannya. Pertumbuhan PDB sektor pertanian diperkirakan tumbuh 4,3 persen, sektor pertambangan dan penggalian meningkat 0,8 persen. Adapun industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,9 persen.


78

3.1.2.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Visi Misi Pembangunan Provinsi 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat” .Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan dan 10 (sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Misi pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan filsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”; Misi ini adalah landasan utama kehidupan masyarakat minangkabau yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Sedangkan sasaran yang akan dicapai meliputi : a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; b. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama; c. Meningkatnya kerukunan umat beragama; d. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai adat dan budaya; e. Berkembangnya nilai – nilai seni dan sosial budaya; f. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pemangku adat; dan g. Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat

Untuk mencapai sasaran pada misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah Mengembangkan komunikasi antar umat beraga,a Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah Mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah Meningkatkan peranan pemangku adat dalam pendidikan adat Meningkatkan pendidikan moral bagi remaja Menekan terjadinya perbuatan maksiat

Dalam mengimplementasikan strategi tersebut diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat yang meliputi : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

79

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Mengembangkan kurikulum pendidikan agama Mengembangkan kepustakaan rumah ibadah Meningkatkan kapasitas guru – guru agama Meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah Menambah jam pelajaran untuk praktek agama Mengembangkan lembaga sosial keagaaman Mengembangkan kurikulum pendidikan ABS SBK Memasyarakatkan nilai – nilai moral ABS SBK Mengembangkan gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS SBK Mengembangkan kepustakaan adat dan budaya Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, seni, dan budaya daerah

2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional; Misi ini untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi , dan nepotisme (KKN). Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik (good goverment) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kinerja aparatur daerah; b. Tersedianya data dan informasi statistik; c. Meningkatnya efektivitas peraturan daerah ; d. Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu; e. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; f. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah; g. Berkurangnya temuan audit keuangan; h. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan; i. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.


80

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada misi 2, ditempuh strategi : a. Meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah b. Meningkatkan jenis dan kualitas data statistik c. Meingkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah d. Meningkatkan ketatalaksanaan pelayanan publik e. Mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu f. Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik g. Meningkatkan kualitas rekrutment aparatur h. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidangnya i. Meningkatkan ketepatan penempatan aparatur j. Meingkatkan disiplin aparatur k. Meningkatkan motivasi kerja aparatur l. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan m. Mengembangkan kelembagaan yang adaptif n. Membangun produk hukum yang adil dan partisipatif o. Memantapkan manajemen kepegawaian melalui pembinaan karir p. Mengembangkan perencanaan berbasis data q. Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pembangunan

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Mengembangkan produk huku yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN Menyediakan data dan informasi statistik Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah Mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelayanan satu pintu Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas Meningkatkan pola karir aparatur yang terarah Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur

3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi; Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.


81

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Meningkatnya angka partisipasi sekolah; Meningkatnya umur harapan hidup; Menurunnya persentase gizi buruk; Meningkatnya kualifikasi guru; Meningkatnya jumlah sekolah unggul dan pendidikan berkarakter; Berkembangnya pendidikan bernuansa surau; Berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan; Meningkatnya jumlah wirausahaan yang profesiona; Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat; Meningkatnya pengembangan dan penerapan iptek.

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Meningkatkan akses pendidikan usia dini , dasar, dan menengah Meningkatkan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga Meningkatkan pelayanan kesehatan Penurunan persentase gizi buruk Meningkatkan strata pendidikan guru Meningkatkan sertifikasi guru Meningkatkan jumlah pendidikan berkarakter Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah Mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olahraga Meningkatkan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayan kesehatan Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Meingkatkan sarana dan prasarana kesehatan Meningkatkan kualitas gizi masyarakat Meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru Meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan Mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

82

4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global; Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata, dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah : a. Meningkatnya produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; b. Meningkatnya jumlah kawasan sentra produksi pertanian; c. Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah; d. Meningkatnya industri unggulan daerah; e. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan; f. Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya; g. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; h. Menunrunnya persentase penduduk miskin; i. Menurunnya persentase pengangguran; j. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; k. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat; l. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; m. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara; n. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi 4 tersebut diantaranya : a. Meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan b. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian c. Memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju d. Mengembangkan industri pengolahan berbasi komoditi unggulan daerah e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan f. Meningkatkan daya saing komoditi daerah g. Meningkatkan kerjasam promosi dan investasi h. Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama i. Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan j. Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata k. Meningkatlan kualitas sumber daya pelaku usaha dan aparatur pariwisata Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

83

l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Mengembangkan pendataan penduduk miskin Membangun gerakan terpadu dalam mengentaskan kemiskinan Meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk miskin, Meningkatkan kualitas tenaga kerja Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja Meningkatkan jumlah jalan dan jembatan Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan Menyediakan perumahan dan pemukiman masyarakat Meningkatkan pengelolaan sumber daya air Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik

Untuk melaksanakan strategi tersebut diperlukan arah kebijakan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan Meningkatkan penerapan teknologi dalam pengolahan panen Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agro industri pedesaan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK Meningkatkan kemitraan bisnis Membangun pasar daerah Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi Mengembangkan kawasan wisata alam dan wisata budaya Mengembangkan basis data penduduk miskin Melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan Meningkatkan keterampilan penduduk miskin Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin Melakukan gerakan terpadu pemberdayaan penduduk miskin Meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja Menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur Membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan Membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat Membangun perumahan masyarakat Mengelola jaringan irigasi


84

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima ini adalah : a. b. c. d. e. f.

Tersedianya informasi wilayah rawan bencana; Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana; Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem; Menurunnya jumlah illegal loging dan illegal fishing.

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan misi 5 ditempuh strategi sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Menyediakan informasi wilayah rawan bencana Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

Arah kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup Mengembangkan konservasi sumberdaya alam Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Mengamankan hutan dari illegal loging Mengamankan laut dari illegal fishing


85

Adapun 10 (sepuluh) Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengamalan Agama, dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Peningkatan pemerataan dn kualitas pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan Koperasi, dan iklim investasi. 7. Pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya. 8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. 10. Pembangunan bencana alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai Isu Strategis Dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Prioritas : Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama ditengah masyarakat Diarahkan kepada implementasi prinsip- prinsip agama dan ABS- SBK dalam kehidupan masyarakat Isu strategis : Masih melemahnya pemahaman dan penerapan nilai – nilai agama ditengah masyarakat Arah Kebijakan : Diarahkan kepada implementasi prinsip – prinsip agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat 2. Prioritas : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Isu Strategis :  Peningkatan kualitas SDM aparatur  Peningkatan pelayanan pada masyarakat  Aksi pencegahan korupsi (PTSP, Transparansi Anggaran, dan RUP) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

86

Arah Kebijakan : Diarahkan pada penerapan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Prioritas : Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Isu Strategis : Rendahnya rata – rata lama sekolah (tahun 2012 = 8,6 tahun) Arah Kebijakan : Diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkarakter yang memenuhi tuntutan persyaratan atau dapat menciptakan lapangan kerja. 4. Prioritas: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Isu Strategis :  Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi  Belum meratanya pelayanan kesehatan  Penerapan BPJS  Target MDGs Arah Kebijakan: Diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi 5. Prioritas : Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan Isu Strategis :  Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan  Pengembangan pertanian yang belum terintegrasi  Keterbatasan tenaga dan kualitas SDM penyuluh


87

Arah Kebijakan : Diarahkan untuk mengembangkan komoditi unggulan baik pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan 6. Prioritas : Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM, dan iklim investasi Isu Strategis:  Belum optimalnya industri pengolahan pasca panen produksi pertanian dan perikanan  Belum berkembangnya diversifikasi produk olahan  Peningkatan SDM aparatur dan prosedur perizinan  Keterbatasan prasarana mendukung investasi  Ketersediaan data yang akurat tentang potensi daerah Arah Kebijakan: Diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah 7. Prioritas : Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya Isu Strategis:  Belum berkembangnya kawasan wisata alam dan budaya  Keterbatasan sarana dan prasarana wisata  Keterbatasan SDM pelaku, pengelola, dan pendukung wisata Arah Kebijakan : Diarahkan untuk mengembangkan obyek – obyek wisata alam dan situs budaya Minangkabau yang sudah ada menjadi obyek wisata yang lebih menarik 8. Prioritas : Penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan daerah tertinggal Isu Strategis :  Belum fokusnya program penanganan kemiskinan, daerah tertinggal  Lambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

88



Gap antara kaya dan miskin semakin jauh

Arah Kebijakan : Diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif, serta mengentaskan daerah tertinggal 9. Prioritas : Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat Isu Strategis :  Rendahnya kualitas jalan antar Kab/Kota  Pembangunan infrastruktur kereta api  Pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau Arah Kebijakan : Diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah dan efesiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha, industri, sarana dan prasarana pertanian, pariwisata dan perumahan rakyat. 10. Prioritas Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup Isu Strategis :  Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana  Meningkatkan ekonomi masyarakat korban gempa dan bencana alam Arah Kebijakan : Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana serta menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan.


89

Program Strategis Provinsi : 1. Program Strategis Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran : a. Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) Dasar : Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat 2010 – 2015, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 520-330-2010 tanggal 27 Oktober 2010 Tujuan : Meningkatkan jam kerja efektif dari 3,5 jam/hari menjadi 8 jam/hari dengan minimal 3 jenis usaha Sasaran : Pemberdayaan 37.200 Rumah Tangga Petani dengan melibatkan 1.860 Kelompok Tani dan 930 Nagari/kelurahan/Desa (seluruh nagari). Realisasi sampai tahun 2013 adalah 123 Nagari, 248 Kelompok Tani, dan 4.960 RTP. b. Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) Dasar : Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat 2010 – 2015, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 523-70-2012 tanggal 30 januari 2012 Tujuan : Peningkatan usaha kelautan perikanan dan pengembangan mata pencaharian alternatif di luar bidang kelautan dan perikanan Sasaran : Pemberdayaan 5.680 KK masyarakat pesisir/nelayan miskin yang tersebar pada 7 Kab/Kota, 42 Kecamatan dan 89 Nagari/Desa/kelurahan. Realisasi sampai 2013 sebanyak 2.976 KK di 7 Kab/Kota


90

c. Gerakan Pensejahteraan UMKM (GPUMKM) Dasar : Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat 2010 – 2015, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-399-2012 tanggal 22 Mei 2012 Tujuan : Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, akses ke lembaga keuangan, pemasaran, dan peningkatan peranan koperasi Sasaran : Peningkatan kemampuan kelompok pelaku UMKM Realisasi KUR Rp 4,1 T untuk 226 ribu nasabah (penduduk Sumbar 4,9 juta dan BUMD Jamkrida) d. Gerakan Pemberdayaan Fakir Miskin (GPfakin) Dasar : Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat 2010 – 2015 Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sasaran : GP Fakir Miskin adalah melalui kegiatan : Program Keluarga Harapan, Program Bantuan

Usaha

Ekonomi

produktif

(KUBE),

Program

PNPM

Mandiri

(Pedesaan/Perkotaan), Penyaluran Bagi Keluarga Miskin Melalui Hibah Bansos, Bantuan beasiswa Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah, Pengadaan Beras Raskin dan Bantuan untuk Panti Asuhan Swasta. Program tersebut dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat yang ditargetkan berkurang 1 % /tahun, realisasi sebanyak 49.000 jiwa/tahun.


91

2. Program Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin Dasar : Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera barat 2010 – 2015 Tujuan : Menurunkan angka putus sekolah melalui bantuan beasiswa Sasaran : 112.716 orang siswa SMA, 1.259 orang mahasiswa pada perguruan tinggi terkemuka Program lainnya: Pendidikan Karakter, 1 Jorong 1 PAUD, Program Belajar 12 Tahun, Beasiswa Keberlanjutan Pendidikan 3. Program Jaminan Kesehatan daerah Dasar : Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jamkes Sumbar Sakato Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu Mekanisme : Jamkesmas dan sharing pendanaan provinsi dan Kab/Kota (40:60)


92

PENYELARASAN PROGRAM PROVINSI DAN PROGRAM PRIORITAS KOTA PADANG PROVINSI

KOTA PADANG

Visi ProvinsiSumatera Barat 2015 - 2019 :

Visi Kota Padang 2015 - 2019 : Mewujudkan

Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat

Kota Padang sebagai Kota Pendidikan,

Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat

Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

MISI PEMBANGUNAN

MISI PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan tata kehidupan yang 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas harmonis,

agamais,

beradat,

dan

berbudaya berdasarkan filsafah “Adat Basandi

Syarak,

Syarak

untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing

Basandi

Kitabullah”; 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat baik, bersih, dan profesional;

perdagangan wilayah Barat Sumatera

3. Mewujudkan sumberdaya manusia 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah yang cerdas, sehat, beriman, dan

tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

berkualitas tinggi; 4. Mewujudkan

ekonomi

masyarakat 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang tangguh, produktif, berbasis

dan pengembangan ekonomi kerakyatan

kerakyatan, berdayasaing regional dan global;


93

5. Mewujudkan berkelanjutan

pembangunan dan

yang 5. Menciptakan Kota Padang yang aman,

berwawasan

lingkungan.

bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI 1. Pengamalan Agama, dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

PROGRAM PRIORITAS 1. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

2. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik

3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan. 4. Peningkatan

pendidikan derajat

kesehatan 4. Peningkatan dan pemerataan akses dan

masyarakat. 5. Pengembangan

3. Peningkatan dan pemerataan mutu

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pertanian

berbasis

kawasan dan komoditi unggulan.

5. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing


94

6. Pengembangan

industri

olahan,

perdagangan, UMKM dan Koperasi, dan iklim investasi.

6 Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan

7. Pengembangan kawasan wisata alam 7. Pengembangan industri pariwisata dan dan wisata budaya.

kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing

8. Percepatan kemiskinan,

penurunan pengangguran,

tingkat dan

daerah tertinggal.

8. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan

9. Pembangunan

infrastruktur

penunjang ekonomi rakyat. 10. Pembangunan bencana alam, dan pelestarian lingkungan hidup.

9. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 10.Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat tahun 2016 - 2020 diarahkan pada : (1) Perwujudan pertanian modern dan agribisnis maju dengan pendekatan wilayah,(2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan hasil produksi pertanian dan kelautan,(3) Perwujudan kegiatan jasa yang mampu bersaing melalui teknologi yang maju dan modern, (4) Perwujudan Sumatera Barat sebagai daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

95

tujuan wisata nasional dan internasional, (5) Perwujudan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai barat Sumatera bagian barat. Perekonomian Sumatera Barat tahun2015 tumbuhsebesar 5,9 persen.Pertumbuhan terjadi pada seluruhlapangan usaha.Pengadaan Listrik danGasmerupakanlapangan usaha yang mengalami pertumbuhantertinggisebesar 8,7persen, diikuti oleh Informasi danKomunikasi sebesar 8,4 persen danJasaKesehatan danKegiatan Sosial sebesar 8,0 persen. Perekonomian Sumatera Barat tahun 2014 yang diukur berdasarkan ProdukDomestik Regional Bruto(PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 167,0triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 32,6 juta atauUS$ 2 742,6. Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tigalapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,0 persen); Perdagangan BesarEcerandan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (14,3 persen) dan Transportasi dan Pergudangan (11,7persen) . Tabel 3.3 Indikator Makro Ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014 INDIKATOR MAKRO

2010

2011

2012

2013

Indeks Pembangunan Manusia

73,78

74,28

74,70

75,01

75,01**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (Th. Dsr 2010)

5,60

6,34

6,31

6,02

5,85

PDRB Harga Berlaku (Triliun) (Th. Dsr 2010)

105,02

118,67

131,44

146,89

167,04

PDRB Per Kapita (Juta)

17,93

20,06

22,04

25,09

32,60***

Rata-Rata Lama Sekolah (Th)

8,48

8,57

8,60

8,63

8,63**

Umur Harapan Hidup (Th)

69,50

69,76

70,02

70,09

70,09**

Tingkat Pengangguran (%)

6,95

6,45

6,52

7,02

6,50*

Tingkat Kemiskinan (%)

9,50

8,99

8,00

7,56

6,89*

Inflasi (%)

7,84

5,37

4,16

10,87

11,90

Indek Gini Ratio

0,330

0,350

0,360

0,363

0,363**


2014

96

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp.Jt)

398.269,0 6

1.678.383, 80

749.934, 63

873.761,90

1.233.02 1,83

Nilai Realisasi Investasi PMA (U$ Ribu)

17.807,96

65.456,99

86.194,9 3

136.121,43

29.568,1 4

Ekspor (US$ jt)

2.214,80

3.031,80

2.363,60

2.209,00

2.177,40

Impor (US$ jt)

751,40

1.076,70

1.242,90

1.035,00

1.034,60

Sumber : Bappeda Propinsi Sumatera Barat (SDA Tahun 2014) 3.1.3. A.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Berdasarkan data BPS (2014), laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2013 relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang naik sekitar 6,61 % per tahun, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi menjadi 6,48 % mendekati laju pertumbuhan tahun 2011, yaitu sekitar 6,41 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 adalah sebagai dampak tidak langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berimbas pada kenaikan harga-harga barang dipasaran, sehingga menyebabkan rendahnya pembangunan infrastruktur kota.Sedangkan tingginya ptertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sekitar 6,61 % adalah dampak pelaksanaan pembangunan rehab rekon pasca adanya musibah gempa 2009 lalu. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama 3 tahun terakhir tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Secara terinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatif sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002-2014 Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Padang Provinsi Sumbar 5,30 4,69 5,55 5,26 5,89 5,47 5,29 5,73 5,12 5,50 6,14 6,34 6,21 6,37 5,08 6,34 5,95 6,56 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

97

2011 6,41 2012 6,61 2013 6,45 2014* 6,80 Catatan:Tahun 2014 didasarkan perkiraan realisasi angka sementara

6,22 6,35 6,18

Dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2012 sekitar 6,61%, PDRB (ADHB) pada tahun 2012 berjumlah sebesar Rp. 31.136,69 Miliar, dimana pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45%, jumlah PDRB sebesar Rp. 35.860,56 Miliar. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat naik sebesar 6,35% dengan jumlah PDRB (ADHB) sebesar Rp 110,1 triliun, dan tahun 2013 turun menjadi 6,18% dengan jumlah PDRB sebesar Rp 127,1 Triliun (BPS, 2014). Kenaikan PDRB tersebut disebabkan terjadinya beberapa peningkatan beberapa sektor perekonomian yang memberikan sumbangan utama terhadap pembentukan PDRB. Peningkatan antar sektor ekonomi ini menyebabkan terjadinya pergeseran peran antar sektor ekonomi terhadap pembangunan di Kota Padang tahun 2006-2012. Walaupun demikian, peran sektor ekonomi utama masih tetap di dominasi sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa. Pengaruh keberadaan BIM dalam pembentukan PDRB Kota Padang secara langsung tidak nyata, namun tidak dapat dilepaskan dari peran Kota Padang sebagai pintu gerbang pembangunan di Sumatera Barat, kususnya terhadap pembangunan sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan perhotelan serta sektor jasa-jasa yang menjadi andalan dalam pembentukan PDRB. Dari perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2010-2012 dan target pertumbuhan ekonomi 2013-2014 berdasarkan harga konstan tahun 2000, maka diperoleh angka proyeksi PDRB 2012-2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4berikut : Tabel 3.5 PDRB Kota Padang Tahun 2012-2014 dan Perkiraan 2015-2016 Menurut Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp. Milyar) 2012

2013

2014*

Pertanian,peternakan,kehutanan dan Perikanan

680,47

715,96

762,50

Perkiraan dan Target 2015 2016 813,20 868.49

2

Pertambangan dan Galian

211,78

229,59

244,51

260,77

278.50

3

Industri Pengolahan

2.119,22

2.234,97

2.380,24

2.538,53

2.711.15

4

Listrik, Gas dan Air Minum

241,01

253,38

269,85

287,79

307.36

5

Bangunan

613,49

672,32

716,02

763,64

815.56

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

2.839,12

3.009,11

3.204,70

3.417,81

3.650.22

No.

Lapangan Usaha

1


98

7


3.561,59

3.813,23

4.061,09

4.331,15

4.625.66

8

Keuangan persewaan. jasa perusahaan

1.132,51

1.202,96

1.281,15

1.366,35

1.459.26

9

Jasa-Jasa

2.238,18

2.385,18

2.540,22

2.709,14

2.893.36

13.637,36 14.516,70

15.460,29

16.488,39

17.609.59

PDRB Kota Padang *Sumber: Data Diolah, BPS Kota Padang

B. Arah dan Target Ekonomi Makro Tahun 2015-2016 Berdasarkan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, bahwa Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2016 diarahkan untuk Percepatan capaian Visi dan Misi “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”. Dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan arah pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2016 serta kondisi makro ekonomi Kota Padang, Sesuai dengan arah kebijakan tahun 2016, Pemerintah Kota Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sekitar 6,80%. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,80% tersebut diperlukan suatu pembiayaan pembangunan yang cukup besar, baik berasal dari pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat sendiri. Disamping itu, dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tetap memperhatikan asumsi makro ekonomi secara nasional dan asumsi makro ekonomi yang dilakukan pada tingkat Propinsi Sumatera Barat serta permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Padang dalam tahun 2016 serta dijadikan sebagai acuan dasar penetapan dan pedoman perkiraan target pada KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2016. Berdasarkan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, faktor utama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Padang lebih banyak disebabkan dorongan faktor eksternal pembangunan Kota Padang dibandingkan faktor internal sendiri. Dalam tahun 2016 kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut, karena ada indikasi pengaruh masalah politik secara nasional dan daerah. Tahun 2015-2016 perhatian lebih banyak kepada masalah peningkatan suhu politik secara nasional, tidak terkecuali di daerah termasuk Pilkada. Disamping itu, asumsi makro secara nasional memasuki tahun 2016 semakin berada dalam ketidakpastian antara lain Harga BBM dan masalah energie nasional, masalah nilai mata uang, tingginya angka inflasi dan naiknya suku bunga serta GINI RATIO semakin tinggi diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melemah. Kesemua ini pada gilirannya menyebabkan pelaksanaan pembangunan daerah juga akan menurun. Dengan demikian, jumlah PDRB menurut harga konstan tahun 2000 dengan pertumbuhan ekonomi 6,80 % diproyeksikan akan menjadi Rp 17.659,28 Milyar. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

99

Kenaikan PDRB berdasarkan harga konstan masih tetap didominasi perkembangan dan kenaikan sektor dominan dalam pembentukan PDRB seperti sektor perdagangan dan perhotelan, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. 3.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 Tantangan Keadaan ekonomi Kota Padang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian Nasional maupun Propinsi Sumatera Barat. Dalam perkembangannya Kota Padang masih dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai berikut: 1.

Masih adanya penduduk miskin kota Padang yang belum mampu membiayai pendidikan anaknya;

2.

Menurunnya nilai-nilai karakter pada anak didik akhir-akhir ini;

3.

Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan, belum ada pelayanan yang benarbenar gratis diberikan pada masyarakat baik di puskesmas maupun di RSUD terutama bagi warga masyarakat miskin;

4.

Drainase dan riol yang kurang berfungsi sehingga menimbulkan banyaknya titik-titik genangan air diwaktu hujan;

5.

Jalan-jalan lingkungan yang belum berkualitas baik;

6.

Trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

7.

Masih ditemui wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni dipemukiman warga;

8.

Belum adanya terminal angkutan kota dan terminal bus yang representatif untuk pelayanan publik;

9.

Belum tertatanya sistem transportasi kota yang baik;

10. Sektor pariwisata yang belum terkelola dengan maksimal; 11. Masalah birokrasi pelayanan masyarakat masih merupakan masalah pokok yang

harus segera kita tuntaskan. Prospek Berdasarkan kondisi rill daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, maka prospek perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan akan terus menguat, setelah melihat trend beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Padang selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

100

b. Dengan diarahkannya Kota Padang sebagai daerah tujuan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pariwisata berpeluang positif memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi karena akan memicu tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi serta sektor jasa sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. c. Peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik yang baik akan berkontribusi terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberikan peluang peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai kebijakan-kebijakan perekonomian yang pro masyarakat. Dengan kondisi di atas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2016 dapat ditekan menjadi10,63%, angka kemiskinan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,07% diharapkan turun menjadi 4,96% pada tahun 2016. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro yang terjadi dan yang akan terjadi di masa datang, baik dalam skala nasional dan regional, maka Pemerintah Kota Padang tahun 2016 menargetkan laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,80 %. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 6,65%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini didasarkan proyeksi selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan patokan capaian tahun 2010-2013 dan adanya wacana kenaikan BBM, Gas dan TDL pada awal tahun mendatang. Disamping itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tetap memperhatikan asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi secara Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, namun fokus utama dalam penetapan perkiraan adalah asumsi yang berlaku secara internal bagi Kota Padang sendiri. Gambaran perkembangan PDRB Kota Padang tahun 2011-2016 berdasarkan harga konstan tahun 2000 menurut sektor ekonomi, dapat dilihat melalui Tabel berikut ini : Tabel 3.6 PDRB Kota Padang atas Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012, 2013, 2014 dan Perkiraan 2015-2016 (Rp. Miliar) 2012

2013

2014*

Pertanian,peternakan,kehutanan dan Perikanan

680,47

715,96

762,50

Perkiraan dan Target 2015 2016 813,20 868.49

2

Pertambangan dan Galian

211,78

229,59

244,51

260,77

278.50

3

Industri Pengolahan

2.119,22

2.234,97

2.380,24

2.538,53

2.711.15

4

Listrik, Gas dan Air Minum

241,01

253,38

269,85

287,79

307.36

No.

Lapangan Usaha

1


101

716,02

763,64

815.56

3.009,11

3.204,70

3.417,81

3.650.22

3.561,59

3.813,23

4.061,09

4.331,15

4.625.66

Keuangan persewaan. jasa perusahaan

1.132,51

1.202,96

1.281,15

1.366,35

1.459.26

Jasa-Jasa

2.238,18

2.385,18

2.540,22

2.709,14

2.893.36

13.637,36 14.516,70

15.460,29

16.488,39

17.609.59

5

Bangunan

613,49

672,32

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

2.839,12

7


8 9

PDRB Kota Padang

*Sumber: Data Diolah, BPS Kota Padang Berdasarkan perkiraan kondisi makro ekonomi tahun 2011-2016, diproyeksikan besaran PDRB Kota Padang Tahun 2016 berdasarkan harga konstan tahun 2000 akan mencapai Rp. 17.609,59Miliar atau Rp. 17,60 Triliun. Sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 16,488.39Miliar atau Rp. 16,48 Triliun. Dan Tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 15,460.29Miliar atau Rp. 15,46 Triliun. Berdasarkan hasil perhitungan sementara (BPS, SP 2010), jumlah penduduk Kota Padang tahun 2014 diperkirakan mencapai sebanyak 890.442 orang dan tahun 2016 diperkirakan sebanyak 918.622 orang. Pada tahun 2014, jumlah PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku (ADHK) sebesar Rp. 17,41 Juta, pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar 18,28 Juta dan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 19,22 Juta. Proyeksi PDRB Tahun 2016 ini mempunyai dampak cukup luas dalam pencapaian target indikator makro ekonomi lainnya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui pendapatan per kapita penduduk Kota Padang tahun 2016. Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk antar sensus, IHK di Kota Padang pada bulan Desember 2012 mencapai 140,15%, dengan catatan belum diperhitungkan dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Angka IHK ini diperkirakan akan lebih tinggi lagi, karena terjadinya tekanan harga (inflatoir) yang disebabkan kenaikan biaya produksi (cost push inflation) seperti dorongan biaya transportasi dan biaya operasional lainnya akibat kenaikan BBM, Gas, dan TDL, serta belum stabilnya nilai tukar rupiah di pasar internasional. Sebagai gambaran perubahan target dan perkiraan indikator makro Kota Padang dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,65% dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:


102

Tabel 3.7 Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2015-2016 Proyeksi

No

Indikator Makro

Satuan

1.

PDRB (Harga Berlaku)

Rp miliar

40.845,97

43.623,49

2.

PDRB (Harga Konstan)

Rp miliar

16.488,39

17.609,60

3.

Pertumbuhan Ekonomi

%

6,65

6,80

4.

Penduduk

963 013

917.800

5.

Pertumbuhan Penduduk

%

1,57

1,57

6.

PDRB per Kapita (ADHB)

Rp juta

42,41

47,53

7.

PDRB per Kapita (ADHK)

Rp juta

18.12

19,18

8.

Inflasi

8,9

6,22

9.

ICOR

4,63

4,63

10.

Penduduk Miskin

%

4,96

4,90

11.

Tingkat Pengangguran

%

10,84

10,63

12.

Indeks Gini

0,3345

0,3220

13.

IPM

79.21

79,51

Tahun 2015

Orang

%

Tahun 2016

Untuk lebih jelasnya, target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Padang, dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3.8 Target Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2016 ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN A.

SATUAN

Target Realisasi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

103

ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN

SATUAN

Target Realisasi

1 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, . Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1

Indek Pembangunan Manusia (IPM) .

Indek

79,51

2

Pertumbuhan PDRB ADHK .

%

6,80

3

Tingkat Inflasi .

%

6,22

4

PDRB per kapita (ADHB) .

(Rp. Juta)

44,60

5

Indeks Gini .

Indek

0,322

6

PDRB ADHK .

Triliun

17,46

7

PDRB ADHB .

Triliun

52,02

8

Tingkat Kemiskinan .

%

4,90

9

Angka kriminalitas yang tertangani .

%

95,62

orang

889,68 9

%

10,63

%

99,58

1Jumlah Penduduk 0 . 1Tingkat Pengangguran Terbuka 1 . B.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2 1

Pendidikan . 1

Angka melek huruf .


104

ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN 2 2

C.

Target Realisasi

Tahun

11,09

Tahun

72,00

%

0,13

Jumlah klub

38

Kesehatan . 2

Angka usia harapan hidup .

3

Persentase balita gizi buruk .

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

B.

Angka rata-rata lama sekolah .

SATUAN

Pemuda dan Olahraga . 1

Jumlah klub olahraga .

2

Program peningkatan kualitas sarana dan . prasarana keolahragaan

Jumlah Lapangan olahraga

513

3

Program meningkatkan kualitas dan . kuantitas sarana dan prasarana olah raga.

Gelanggan g/ balai remaja (selain milik swasta)

5.010

4

Program memberikan jaminan kepada . para atlit yang berpotensi dibidang olah raga terhadap karir, keamanan, dan pekerjaan serta masa depannya.

Jumlah orang kegiatan olahraga

1.200

ASPEK PELAYANAN UMUM A.

Fokus Layanan Urusan Wajib 1 1

Pendidikan . 1

Pendidikan dasar: . 1

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

105

ASPEK KINERJA PEMBANGUNAN .

2

2

2

SATUAN

Target Realisasi

usia sekolah

SD/MI

(per 1000 siswa)

38

SMP/MT (per 1000 siswa)

(per 1000 siswa)

8

SMA/MA (per 1000 siswa)

(per 1000 siswa)

6

SMK (per 1000 siswa)

(per 1000 siswa)

4

Rasio guru/murid per kelas rata-rata . SD/MI

(per sisw a)

1:20

SLTP

(per sisw a)

1:13

SLTA

(per sisw a)

1:26

AngkaKelulusan: . 1

Angka Kelulusan (AL) SD/MI .

%

98

2

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs .

%

100

3

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA .

%

99

4

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D. IV

%

85

% Ketersedia

100

Kesehatan . 1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan .


106


SATUAN

Target Realisasi

an

3

4

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat .

Jml Kegiatan

30

3

Program Pengawasan Obat dan Makanan .

Jml Kegiatan

7

4

Program Promosi Kesehatan dan . Pemberdayaan Masyarakat

Jml Kegiatan

25

5

Program peningkatan sarana dan . prasarana kesehatan penambahan kapasitas tempat tidur di RSUD

% Jumlah tempat tidur

100

6

Program pengembangan puskesmas .

Jml puskesma s

12

7

Program peningkatan pembinaan . kelurahan siaga aktif

Jml Kelurahan

25

8

Program pengendalian penyakit dan . penyehatan lingkungan penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di kelurahan.

Jml program

30

9

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi . semua penduduk

% Angka kematian bayi

0,11

%

31,90

Pekerjaan Umum . 1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam . kondisi baik

2

Panjang jalan dilalui Roda 4 .

Km

3.219,5 3

3

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi . baik (> 40 Km/Jam)

Km

2.508,1 8

4

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik .

Ha

7.422,9 7

Perumahan . Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

107


5

Rumah tangga pengguna air bersih .

Kk

80.577

2

Rumah tangga pengguna listrik .

Kk

471.10 7

3

Jalan Lingkungan .

Km

1.891

4

Lingkungan pemukiman kumuh .

Ha

554,7

5

Rumah tidak layak huni .

%

17,1

Penataan Ruang .

8

625

Rasio bangunan ber- IMB per satuan . bangunan

Perencanaan Pembangunan . 1

7

Target Realisasi

1

1 6

SATUAN

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD . yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Dok

2

Perhubungan . 1

Jumlah arus penumpang angkutan umum .

Ribu oran g

2

Halte .

unit

174

3

Rambu-rambu .

Unit

4.294

4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal . Bis

Unit

4

5

Angkutan kota (Bus kota) .

Unit

30

201.60 0

Lingkungan Hidup .


108


9

1

1

Persentase penanganan sampah .

2

Jumlah Penduduk berakses air minum .

3 4

SATUAN

Target Realisasi

%

49.0

Orang

710.32 4

Persentase sampah masuk ke TPA .

%

63,6

Persentase Layanan angkutan sampah .

%

31,4

Pertanahan . 1

Penyelesaian kasus sengketa tanah .

Kasus

16

2

Penyuluhan hokum .

Jumlah

75

Kependudukan dan Catatan Sipil 0 . 1

Penataan administrasi Kependdukan .

% Cakupan penerbita n KTP ber NIK

100

2

Program pemberian penyuluhan dan . pembinaan pemahaman aparat dalam proses pendataan penduduk dan pencatatan sipil akan prosedur dan peraturan perundangan yang mendasari

Jumlah Kegiatan

4

3

Program mensinkronisasikan dan . koordinasi antar instansi terkait tentang data kependudukan

Kegiatan

2

4

Program untuk pengadaan sarana dan . prasarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses 0leh masyarakat luas

WEB

1


109


1

Rasio penduduk bekerja

0,92

1

Program peningningkatan partisipasi Rata-rata . masyarakat dalam penciptaan jumlah keluarga sejahtera dan kesadaran akan anak per arti penting penguatan keluarga keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.

2,5

2

Program mengoptimalkan fungsi kapasitas . kelembagaan KB-KS.

3

Program mengoptimalkan tugas Cakupan . penyelenggaraan BKB-Posyandu-PAUD peserta KB aktif

Program pengadaan sarana prasarana . untuk UP 3 SK

6

Program peningkatan penyerapan tenaga . kerja pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1 Anak .

1

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2 .

1

Target Realisasi

Unit

5

1

1

SATUAN

Rasio akseptor KB

122.65 0 93.760

Sosial 3 . 1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti . jompo dan panti rehabilitasi

22

2

PMKS yg memperoleh bantuan sosial .

456

3

Penanganan penyandang masalah . kesejahteraan sosial

44

Ketenagakerjaan 4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

110


SATUAN

Target Realisasi

.

1

1

1

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja .

2

Pencari kerja yang ditempatkan .

%

56,17

Orang

468

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 . 1

Jumlah Koperasi aktif .

Unit

670

2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM .

Unit

64.000

3

Jumlah BPR/LKM .

Unit

11

4

Usaha Mikro dan Kecil .

Unit

12.241

Penanaman Modal 6 . 1

Jumlah nilai investasi berskala nasional . (PMDN/PMA)

Triliun

4,3

2

Jumlah sanggar Budaya .

(unit)

85

3

Penyelenggaraan festival seni dan budaya .

Kali

59

4

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya .

135

5

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya . yang dilestarikan

62

Kebudayaan 7 . 1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya .

Kali

59


111


1

SATUAN

Target Realisasi

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya .

135

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya . yang dilestarikan

62

Kepemudaan dan Olahraga 8 . 1

Jumlah Lapangan olahraga .

2

Jumlah organisasi olahraga .

Unit

38

3

Jumlah organisasi pemuda .

Kegiatan

189

4

Jumlah kegiatan olahraga .

Kegiatan

1.200

5

Gelanggang /balai remaja (selain milik . swasta)

Jumlah

5.010

1

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 9 .

2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 0 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat . Daerah, Kepegawaian dan Persandian

513

1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per . 10.000 penduduk

6

2

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 . Penduduk

1

3

Rasio Pos Siskamling & Balai Pemuda per . jumlah desa/ kelurahan

8

4

Pertumbuhan ekonomi .

%

6,80

5

Kemiskinan .

%

4,90

6

Penegakan PERDA

Jumlah

11


112


2

Perda yang ditegakka n

7

Cakupan patroli petugas Satpol PP .

kecamata n

11

8

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 . (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

kasus

115

9

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) . di Kota

2

80

Ketahanan Pangan 1 . Ketersediaan pangan utama .

Kg/Kap/Th n

251,37

Unit

116

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 . 1

2

Target Realisasi

.

1 2

SATUAN

PKK aktif .

Statistik 3 . 1

Buku ”Padang dalam angka” .

1

2

Buku ”PDRB Kota Padang Berdasarkan . ADHB ADHK”

2

Komunikasi dan Informatika 5 . 1

Jumlah jaringan komunikasi .

2

Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk

8 0,004


113


SATUAN

Target Realisasi

.

2

B.

3

Jumlah surat kabar nasional/ lokal .

17

4

Jumlah penyiaran radio/ TV lokal .

20

Perpustakaan 6 . 1

Jumlah pengunjung perpustakaan . pertahun

1.664

2

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan . daerah

21.432

Fokus Layanan Urusan Pilihan 2 1

Pertanian . 1

2

Produktivitas padi atau bahan pangan . utama lokal lainnya per hektar Padi

Kwintal/ ha

55,82

Jagung

Kwintal/ ha

0,29

Ubi Kayu

Kwintal/ ha

145,40

Ubi Jalar

Kwintal/ ha

156,94

Kacang Tanah

Kwintal/ ha

19,49

Kedelai

Kwintal/ ha

11,20

Kacang Hijau

Kwintal/ ha

11,01

%

2,30

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan . terhadap PDRB


114


2

3

Kontribusi sektor pertanian (palawija) . terhadap PDRB

%

61,80

4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman . keras) terhadap PDRB

%

2,15

5

Kontribusi Produksi kelompok petani . terhadap PDRB

%

1,30

6

Cakupan bina kelompok petani .

23,35

Kehutanan . 1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis .

2

Kerusakan Kawasan Hutan .

Ha

5.292

3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap . PDRB

%

0,01

205

perusahaa n

20

- Mancanegara

pengunjun g

55,216

- Domestik

pengunjun g

3.435.1 90

%

3,0

Ton

25.561

Energi dan Sumber Daya Mineral . Pertambangan yang memiliki izin .

Pariwisata . 1

2 5

Target Realisasi

3

1 4

SATUAN

Kunjungan wisata .

Kontribusi sektor pariwisata terhadap . PDRB

Kelautan dan Perikanan . 1

Produksi perikanan


115


SATUAN

Target Realisasi

.

C

2

Konsumsi ikan .

3

Cakupan bina kelompok nelayan .

4

Produksi perikanan kelompok nelayan .

Kg/kapita/ thn

33,03

Klp nelayan

260

Ton

17.659

Km/unit kendaraan

0,006

Orang (000)

201.60 0

Ha

702,25

ASPEK DAYA SAING DAERAH C. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 C.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 2 1

Perhubungan . Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

2

Penataan Ruang . Luas wilayah industri

3

Komunikas dan Informatika . 0,77

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon C.

Fokus Iklim Berinvestasi 3 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, . Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1

Angka kriminalitas .

2

Lama proses perijinan

Jumlah kasus

6.186

hari

18


116


SATUAN

Target Realisasi

.

3.3

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil-hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Sebagaimana dimaksudkan pengertian kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dengan demikian dalam RKPD Tahun 2016, arah kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2016 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 458,182 Milyar Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD akan dituangkan dalam APBD Tahun 2016 dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berpedoman kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, kebijakan penganggaran yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih perusahaan daerah seperti PDAM serta lain-lain penerimaan asli daerah yang syah. b. Dana Perimbangan sebanyak Rp 1.269,011 Milyar. Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada APBD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebanyak Rp 1.147,42Milyar. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, yang nantinya didasarkan pada alokasi DAU daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

117

provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan. Perhitungan DAU tahun 2016 mengacu kepada jumlah dana yang telah dialokasikan pada Tahun Anggaran 2016 dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2015. Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 diproyeksikanPenerimaan DAU Tahun 2016 besarnya dipengaruhi oleh rencana kenaikan gaji PNS sebanyak 6-8,5% ditambah dengan celah fiskal daerah (kemampuan dan kapasitas fiskal daerah). (2) Dana Bagi Hasil ditargetkan sebanyak Rp71,55 Milyar. Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak (DBH Pajak Bumi dan Bangunan, dan DBH Penghasilan), DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH – CHT), dan DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016 dengan memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2015. (3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 50,02 Milyar. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2016. Sambil menunggu Pedoman Menteri Keuangan ditetapkan melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, penganggaran Dana Otonomi Khusus disesuaikan dengan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Penyediaan dana pendamping hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh Peraturan Perundang – Undangan. c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah adalah sebanyak Rp 462,94 Milyar. Untuk penganggaran Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dalam Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016, atau pada alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2015. (2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ididasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015. (3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014. (4) Penganggaran dana transfer dialokasikan sesuai Peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

118

(5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2016. (6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, dianggarkan dalam APBD daerah sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. (7) Penganggaran Pendapatan Hibah, sumbangan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Penganggaran pendapatan hibah tahun 2016 berasal dari Pemerintah Pusat untuk WISMP APL II. (8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah ada kepastian pendapatan dimaksud. (9) Penganggaran dana darurat untuk mendanai fasilitas umum dalam pelayanan masyarakat dapat dianggarkan sepanjang PP mengenai rincian APBN 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun 2016 telah diterbitkan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: (1) Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari open list system menjadi closed list system. Salah satu pertimbangan penerapan closed list system adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Selain pajak daerah, juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

119

terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah yang terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu. (2) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah (penguatan local taxing power). Penguatan local taxing power dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu: a. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin Gangguan; b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan; c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan; d. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada propinsi kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda) sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengompensasi hilangnya berbagai jenis pungutan daerah sebagai akibat perubahan open list system menjadi closed list system. Dalam kaitan ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak propinsi kepada kabupaten/kota yang lebih pasti dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu.


120

(4) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari represif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) menjadi preventif dan korektif. Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak daerah sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Kewenangan pembatalan Perda yang semula berada pada Menteri Dalam Negeri dialihkan kepada Presiden dalam rangka memperkuat dasar hukum pembatalan Perda. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau bagi hasil. Tabel 3.9 Ringkasan Pendapatan Daerah pada APBD Kota Padang Tahun 2016 KD

APBD 2015

RKPD 2016

BERTAMBAH/ BERKURANG

2.072.898.750.155,00

2.190.142.567.003,00

117.243.816.848,00

5,66

451.050.259.655,00

458.182.522.444,00

7.132.262.789,00

1,58

253.551.000.000,00

282.377.809.319,00

28.826.809.319,00

11,37

1.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH

79.698.220.629,00

74.036.169.803,00

(5.662.050.826,00)

(7,10)

1.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

15.863.787.190,00

20.000.000.000,00

4.136.212.810,00

26,07

101.937.251.836,00

81.768.543.322,00

(20.168.708.514,00)

(19,79)

1.178.587.825.500,00

1.269.011.610.559,00

90.423.785.059,00

7,67

64.206.280.500,00

71.555.865.559,00

7.349.585.059,00

11,45

1.072.429.395.000,00

1.147.429.395.000,00

75.000.000.000,00

6,99

41.952.150.000,00

50.026.350.000,00

8.074.200.000,00

19,25

443.260.665.000,00

462.948.434.000,00

19.687.769.000,00

4,44

2.093.400.000,00

5.149.650.000,00

3.056.250.000,00

145,99

1.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI

82.325.814.000,00

101.732.333.000,00

19.406.519.000,00

23,57

1.3.4. DANA PENYESUAIAN

358.841.451.000,00

356.066.451.000,00

(2.775.000.000,00)

(0,77)

REK 1. 1.1.

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1. HASIL PAJAK DAERAH

1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.2.

DANA PERIMBANGAN

1.2.1. BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 1.2.2. DANA ALOKASI UMUM 1.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1. PENDAPATAN HIBAH


%

121

KD REK

URAIAN

APBD 2015

RKPD 2016


%

DAN OTONOMI KHUSUS

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014,belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional. kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, dinyatakan bahwa jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan DBH, DAU dan DAK, dan lainnya. Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2016 ini ditetapkan sebagai berikut: 1. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan pelayanan publik melalui program utama peningkatan pembangunan administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2016, perhatian difokuskan pada penyelesaian capaian target RPJM 2014-2019 dan berkelanjutan program kegiatan strategis tahun sebelumnya. 2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk Urusan Wajib ataupun Urusan Pilihan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan melanjutkan kebijakan dan program tahun 2016. 3. Belanja Daerah untuk pelayanan kesehatan pada RSUD dan Dinas Kesehatan diarahkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 4. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, yaitu terdapatnya keseimbangan antara perencanaan input dan output yang dihasilkan. Anggaran disusun secara terukur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.


122

5. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program priortas pembangunan Kota Padang Tahun 2016, serta kondisi dan perkembangan finansial daerah. Sesuai ketentuan, dalam sistim penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu : 1. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah. 2. Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2016 ini selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menselaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta evaluasi terhadap perjalanan anggaran yang telah ditetapkan. 3.3.2.1

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari: 1. Belanja Pegawai, meliputi : a. Belanja Pegawai ditampung dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta memperhitungkan pemberian gaji ke 14. b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan accress yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016; d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; e. Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD 2016 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

123

f. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD; 2. Belanja Bunga, bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2016. 3. Belanja Subsidi, dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum. Belanja subsidi hanya diberikan agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Sebelum belanja subsidi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai perundang – undangan yang berlaku. 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani Peraturan Kepala daerah yang disesuaikan dengan UU no 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD. 5. Belanja Bagi Hasil Pajak, mempedomani UU Nomor 28 tahun 2009 dianggarkan dengan memperhitungkan Rencana Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016. 6. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan anggaran yang diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan di Kelurahan. Selain itu belanja bantuan juga diarahkan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi Kelompok Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil serta Usaha Menengah. 7. Belanja Tak Terduga, dialokasikan anggaran untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 3.3.2.2

Kebijakan Belanja Langsung

Penetapan Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2016 adalah terkait dengan Kebijakan Umum Penganggaran yang merupakan konsekwensi usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD selama tahun berkenaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun


124

2015 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 penetapan belanja langsung perlu memperhatikan: 1. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional, dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 2. Terhadap belanja pegawai perhitungan besarnya honoraium PNS Daerah, ditetapkan berdasarkan standar sesuai dengan keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) yang benar-benar memiliki peran dan konstribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2015, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga.termasuk Nara Sumber/Tenaga Ahli dari luar instansi Pemerintah. 4. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015dengan prioritas alokasi belanja untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. 3.3.2.3

Rencana Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, maka belanja daerah disusun untuk mendanai urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpatokan kepada target capaian kinerja setiap belanja dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2016 diproyeksikan sebanyak Rp3.003.974.757.049,00dan dialokasikan kedalam (a) Belanja Tidak langsung sebanyak Rp1.447.907.574.452,00 dan (b) Belanja Langsung sebanyakRp1.556.067.182.597,00 i. Belanja Tidak Langsung Pada tahun anggaran 2015 dari jumlah belanja daerah tersebut diatas, khusus untuk keperluan belanja tidak langsung proyeksikan target belanja tidak langsung sebanyak Rp1.447.907.574.452,00. Belanja tidak langsung diarahkan untuk keperluan: 1. Belanja Pegawai, perhitungan disesuaikan dengan penganggaran untuk: (a) gaji pokok dan tunjangan PNS di daerah serta pembayaran gaji ke 13, (b) kebutuhan pengangkatan Calon PNS Daerah sesuai formasi 2015, (c) kebutuhan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

125

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga serta mutasi yang besarnya diperhitungkan 2,5 % dari jumlah gaji pokok, (d) Penyediaan dana penyelengaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan kepada APBD didasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2011, (e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, (f) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi yang memedomani PP Nomor 69 Tahun 2010, (g) Dalam hal tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi Guru, PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru dianggarkan dalam APBN Tahun 2015 pada dana transfer ke daerah. Tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan PNSD dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai diuraikan kedalam objek dan rincian objek belanja sesuai kode rekening. Jumlah belanja pegawai yang ditargetkan dalam tahun anggaran 2016 adalah sebanyak Rp 1.419.738.665.348,00target mengalami kenaikan dibandingkan belanja pegawai tahun 2015 sebanyak Rp 1.355.312.646.306,20 2. Belanja Bunga, diarahkan kepada daerah yang belum pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Dalam tahun anggaran 2016, pemerintah kota tidak menganggarkan belanja bunga, karena tidak mempunyai pinjaman tersebut. 3. Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan dan lembaga tertentu sebagai suatu insentif dalam mendorong produksinya, khususnya agar harga produksi kebutuhan dasar agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam tahun anggaran 2016, sama dengan tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidak menyediakan subsidi. 4. Belanja hibah merupakan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan bantuan yang peruntukannya secara spesifik sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam tahun anggaran 2016 pemerintah daerah rencana mengalokasikan dana hibah ini sebanyak Rp 17.762.500.000,00 5. Belanja Bantuan Sosial. Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan, Pemerintah dapat melakukan penganggaran dalam bentuk bantuan sosial. Dalam tahun anggaran 2015 pemerintah daerah rencana mengalokasikan dana bantuan sosial ini sebanyak Rp 5.946.260.000,00 6. Belanja Bagi Hasil. Dalam tahun 2016 pemerintah daerah tidak menargetkan belanja bagi hasil atas penerimaan pendapatan daerah kepada daerah-daerah lainnya.


126

7. Belanja bantuan keuangan dalam tahun anggaran 2016 baik pemerintah propinsi maupun perintah daerah lainnya sebanyak Rp 888.309.104,00 8. Penetapan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dan realistis. Dalam tahun anggaran 2016 jumlah belanja tidak terduga ditargetkan hanya sebanyak Rp 1.000.000.000,00 ii.

Belanja Langsung

Adapun realisasi, proyeksi dan target belanja langsung Kota Padang Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016 dengan berpatokan kepada RPJMD Kota Padang tahun 2009-2014 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD Tahun 2016. Penganggaran belanja langsung diroyeksikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung daerah tahun 2016sebanyak Rp 1.556.067.182.597,00 digunakan untuk 3 keperluan utama yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu (a) belanja pegawai (b) belanja barang dan jasa serta (c) belanja modal. Struktur belanja daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/ Target BelanjaKota Padang Tahun 2016 (dalam Rp.) KD REK

URAIAN

APBD 2015

RKPD 2016


%

2.

BELANJA DAERAH

2.303.776.915.505,00

3.003.974.757.049,00

700.197.841.544,00

30,39

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.399.090.872.060,20

1.447.907.574.452,00

48.816.702.391,80

3,49

1.355.312.646.306,20

1.419.738.665.348,00

64.426.019.041,80

4,75

2.1.2. BELANJA BUNGA

5.400.000.000,00

2.571.840.000,00

(2.828.160.000,00)

(52,37)

2.1.4. BELANJA HIBAH

30.892.832.000,00

17.762.500.000,00

(13.130.332.000,00)

(42,50)

5.597.084.650,00

5.946.260.000,00

349.175.350,00

6,24

2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

888.309.104,00

888.309.104,00

0,00

0,00

2.1.8. BELANJA TAK TERDUGA

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

904.686.043.444,80

1.556.067.182.597,00

651.381.139.152,20

72,00

(230.878.165.350,00)

(813.832.190.046,00)

(582.954.024.696,00)

252,49

2.1.1. BELANJA PEGAWAI

2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.2.

BELANJA LANGSUNG SURPLUS/(DEFISIT)


127

3.3.2.4

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan SKPD

Berdasarkan evaluasi RKPD dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 serta capaian kinerja SKPD sebagaimana direncanakan dapat disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016. Rencana program prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam Musrenbang RKPDTahun 2015diperoleh indikasi program pokok menurut kebutuhan dan urusan sesuai Tupoksi masing-masing SKPD, diurutkan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jumlah Plafond dan Pagu Indikatif Belanja Daerah Berdasarkan Indikasi Program Pokok masing-masing SKPD pada APBD Tahun 2016 (dalam Rupiah) NO. 1.

DINAS PENDIDIKAN

RKPD 2016 170.612.571.861,00

2.

DINAS KESEHATAN

91.159.146.459,00

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

89.500.262.673,00

4.

DINAS PEKERJAAN UMUM

5. 6. 7. 8.

SKPD

293.918.244.750,00

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

19.742.610.500,00 11.777.470.000,00 52.629.576.700,00 41.555.484.704,00

9.

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

8.215.600.000,00

10.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.534.670.000,00

11.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

50.643.932.230,00

12.

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

13.

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

14.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

15.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

16.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

17.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

18a.

KETERANGAN

BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

13.874.264.000,00 16.396.000.000,00 9.352.940.000,00 58.044.871.000,00 6.563.789.900,00 25.578.815.950,00 4.017.289.300,00

18b.

BAGIAN PEMBANGUNAN

3.832.390.384,00

18c.

BAGIAN PEREKONOMIAN

1.830.800.000,00

18d.

BAGIAN PERTANAHAN

23.478.040.050,00


128

NO. 18e.

SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RKPD 2016 19.187.335.350,00

18f.

BAGIAN HUKUM

18g.

BAGIAN PEMERINTAHAN

18h.

BAGIAN ORGANISASI

18i.

BAGIAN UMUM

22.964.588.521,00

19.

SEKRETARIAT DPRD

55.851.998.000,00

20.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

44.604.484.900,00

21.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

17.925.887.675,00

22.

INSPEKTORAT

14.144.852.844,00

23.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

36.943.251.000,00

24.

KECAMATAN PADANG BARAT

4.225.846.500,00

25.

KECAMATAN PADANG TIMUR

4.300.993.000,00

26.

KECAMATAN PADANG UTARA

3.205.916.500,00

27.

KECAMATAN PADANG SELATAN

5.453.151.000,00

28.

KECAMATAN NANGGALO

3.801.655.480,00

29.

KECAMATAN KURANJI

6.213.416.850,00

30.

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

6.270.780.000,00

31.

KECAMATAN LUBUK KILANGAN

3.076.652.500,00

32.

KECAMATAN PAUH

3.269.593.725,00

33.

KECAMATAN KOTO TANGAH

4.173.527.000,00

34.

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

3.914.229.000,00

35.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.638.020.000,00

2.942.191.950,00 40.313.448.150,00 1.870.300.200,00

36.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

37.

KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

38.

DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

25.262.289.100,00 2.189.162.500,00 29.102.197.000,00

39.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

31.521.208.691,00

40.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

16.658.100.000,00

41.

DINAS PASAR

19.932.617.600,00

42.

KETERANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI TOTAL BELANJA LANGSUNG

125.850.717.100,00 1.556.067.182.597,00

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yang mencakup: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

129

a. b. c. d. e. f. g.

Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan dan transfer dana cadangan Hasil penjualan aset daerah Penerimaan pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan dari pihak ketiga

Untuk penganggran tahun 2016 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Pertimbangan untuk melakukan penyiapan organisasi pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan obligasi, yakni adanya keuntungan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah akan memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:


130

Tabel 3.12 Rencana Pembiayaan Pembangunan tahun 2016(dalam Rupiah) KD REK

URAIAN

APBD 2015

RKPD 2016


%

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

232.500.000.000,00

251.235.000.000,00

18.735.000.000,00

8,06

3.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

240.000.000.000,00

256.235.000.000,00

16.235.000.000,00

6,76

200.000.000.000,00

200.000.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000.000,00

56.235.000.000,00

16.235.000.000,00

40,59

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.500.000.000,00

5.000.000.000,00

(2.500.000.000,00)

(33,33)

3.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

7.500.000.000,00

5.000.000.000,00

(2.500.000.000,00)

(33,33)

232.500.000.000,00

251.235.000.000,00

18.735.000.000,00

8,06

1.621.834.650,00

(562.597.190.046,00)

(564.219.024.696,00)

3.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 3.1.4. PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 3.2.

PEMBIAYAAN NETO 3.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)


131

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan di Kota Padang merupakan refleksi Visi dan Misi pemerintah kota sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD kota Padang Tahun 2014-2019. Visi dan Misi diwujudkan dalam suatu perencanaan secara terpadu dan sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 maka dirumuskan:

1)

Visi dan Misi Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada tahun 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dalam PILKADA yang dilaksanakan dua kali putaran pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya” Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 6 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun mendatang. yaitu: 1. Pendidikan, baik untuk tingkat dasar, menengah, maupun tinggi merupakan landasan utama untuk mendorong proses pembangunan kota. Alasannya sangat jelas karena melalui pendidikan akan dapat diwujudkan kualitas sumberdaya manusia yang baik sebagai modal dasar untuk mendorong proses pembangunan kota. Disamping itu, melalui pendidikan akan dapat pula ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memahami dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sangat penting artinya untuk dapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

132

memanfaatkan dan memelihara potensi sumberdaya alam yang tersedia, sehingga kegiatan produksi dan kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan; 2. Perdagangan, baik untuk produksi pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diproduksi dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah tetangga yang berdekatan menjadi kegiatan ekonomi kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota. Jiwa wirausaha masyarakat kota Padang yang relatif lebih baik merupakan faktor pendorong utama untuk kegiatan perdagangan tersebut; 3. Pariwisata, khususnya wisata bahari dengan memanfaatkan Pantai Padang yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan, merupakan potensi kota Padang sangat penting disamping perdagangan. Karakteristik kegiatan pariwisata yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor lain, baik pertanian, industri, perdagangan dan jasa akan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata secara terpadu dengan sektor-sektor lainnyan terkait sehingga proses pertumbuhan ekonomi kota menjadi semakin cepat dan efisien; 4. Aspek agama (religous), baik Islam dan agama lainnya yang ada di Kota Padang sangat penting artinya untuk dapat mengarahkan dan membimbing tingkah laku masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat penduli terhadap kepentingan umum masyarakat; 5. Tata kehidupan masyarakatnya didasarkan pada budaya lokal, khususnya Budaya Minangkabau dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. 2)

Misi Jangka Menengah Misi pada dasarnya adalah merupakan upaya umum yang akan dilakukan untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilakukan selama periode perencanaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi atau upaya umum yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

133

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. 3)

Tujuan dan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2014-2019 Berdasarkan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Kota Padang sebagai sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Tengah umumnya; 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religous dan berbudaya; 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Program Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2014-2019 pada dasarnya merupakan kumpulan program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional sesuai dengan visi dan misi walikota sebagaimana diuraikan terdahulu. Program prioritas tersebut didasarkan pada visi dan misi yang disampaikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang mencakup 10 program sebagai berikut: 1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 3. Peningkatan infrastruktur /sarana prasarana perkotaan , transportasi kota 4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. 5. Peningkatan Penataan Ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik 10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya


134

Tabel 4.1 Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi

Tujuan

Misi 1: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing;

1.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan

2.

Tercapainya peningkatan pemerataan pendidikan dan mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan (vokasional Terjaganya kualitas moral dan akhlak pendidik dan peserta didik dari pengaruh lingkungan yang negatif; Terciptanya peningkatan kesiapan SDM dalam menghadapi MEA

4.

1.

2.

MISI 3:

1.

3.

MISI 2: Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera

Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing tinggi

Sasaran

Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi

1.

Terciptanya peningkatan volume transaksi perdagangan barang dan jasa

2. Terciptanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Padang. 1. Terciptanya peningkatan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal 2. Terciptanya peningkatan penerapan Iptek dan Inovasi

1. Mewujudkan Kota Padang

1.

2. Mewujudkan kota Padang sebagai kota tujuan wisata budaya yang religius

1. Terpelihara dan lestarinya nilai budaya, religius dan tradisi lokal yang berada di kota Padang

Sebagai daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan

Tercapainya peningkatan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang; 2. Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara 3. Tercapainya kondisi wisata nyaman dan berkesan

MISI 4: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

135

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembanga n Ekonomi Kerakyatan

Tujuan 1.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

1. Tercapainya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat 2. Berkurangnya tingkat kemiskinan 3. Tercapainya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

2.

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh

1.

Mewujudkan Kota Padang yang aman dan tanggap bencana

Misi 5: Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Sasaran

2.Mewujudkan lingkungan hidup kota yang berkualitas

1. Tercapainya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan usaha 2. Tercapainya peningkatan kekuatan ekonomi kerakyatan 1. 2.

Tersedianya Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana Tercapainya peningkatan sarana prasana penanggulangan bencana

3.

Tercapainya peningkatan kesiapsiagaan warga kota mengantisipasi penanggulangan bencana

1.

Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup

2.

Tercapainya peningkatan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem

3. Tercapainya penurunan tingkat pencemaran udara dan air 3.

Mewujudkan Infrastruktur yang ramah dan aman

1 Terwujudnya Tatakelola Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan yang berkualitas 2. Tersedianya infrastruktur jalan raya yang aman 3.

4.

Mewujudnya Kota Padang yang bersih dan indah

Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman yang berkualitas

1. Terciptanya peningkatan system pengelolaan persampahan 2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota, Taman Kota dan TPU.

5.

Mewujudkan transportasi

1. Tersedianya pelayanan jasa


136

Visi: Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya Misi

Tujuan perkotaan yang lancar, aman, nyaman dan murah.

Sasaran angkutan kota yang cukup dan lancar ke seluruh wilayah kota. 2. Terciptanya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

6. Mewujudkan penataan ruang, bangunan dan perumahan yang serasi, selaras dan seimbang

1. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota

7. Mewujudkan penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan kota yang berkeadilan

1. Tersedianya lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota yang sesuai peruntukannya.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1. Tercapainya peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pengelolaan Data

Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Melayani

4.2

2. Tercapainya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih

1. Tercapainya pengurangan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan birokrasi

3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang melayani

1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima)

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Prioritas pembangunan Kota Padang 2016 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Nasional 2016 dan prioritas pembangunan provinsi yang tertuang di dalam RKPD Propinsi Sumatera Barat 2016 dan prioritas RPJPD 20042020. Prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2016 adalah: 1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 3. Peningkatan infrastruktur /sarana prasarana perkotaan , transportasi kota


137

4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. 5. Peningkatan Penataan Ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik 10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya Adapun prioritas pembangunan yang telah dikemukakan di atas tidak terlepas dari anggaran pemerintah Kota Padang. Oleh sebab itu prinsip penganggaran yang efisien dan efektif perlu dilakukan agar anggaran pembangunan dapat mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Program pembangunan yang tepat sasaran dan penganggaran yang mencukupi diharapkan akan dapat mencapai berbagai target-target pembangunan di tahun 2016 nanti. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan RPJMD 2014-2019 dan RKPD Tahun 2016 Program Prioritas Pembangunan Kota Padang RPJMD 2014-2019 1. Percepatan

RKPD Tahun 2016

pembangunan perdagangan kota dan ekonomi.

sarana 1. sentra 2.

2. Peningkatan dan pemerataan mutu

pendidikan. 3. Peningkatan infrastruktur perkotaan

dan transportasi kota. 4. Pengembangan

3. 4.

industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang 5. berdaya saing.

Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan Peningkatan infrastruktur /sarana prasarana perkotaan , transportasi kota Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Peningkatan Penataan Ruang dan Peningkatan pembangunan kawasan


138

Program Prioritas Pembangunan Kota Padang RPJMD 2014-2019

RKPD Tahun 2016

perumahan pemukiman perkotaan Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan dan pemerataan akses Ekonomi berbasis dan kualitas pelayanan kesehatan 7. Pembangunan masyarakat dan mendorong tumbuhnya masyarakat. investasi daerah dalam rangka 7. Pembangunan Ekonomi berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat dan mendorong dan penurunan tingkat kemiskinan, tumbuhnya investasi daerah dalam 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang rangka Peningkatan kesejahteraan hijau, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan penurunan tingkat mitigasi bencana kemiskinan. 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang tata kelola penyelenggaraan hijau, berkelanjutan dan berbasis Pemerintahan yang baik dan bersih mitigasi bencana. untuk peningkatan pelayanan publik 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan 10. Pengamalan agama dalam kehidupan tata kelola penyelenggaraan masyarakat yang berbuda Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. 5. Penataan

dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan 6. pemukiman perkotaan.

10. Pengamalan Agama dalam kehidupan

masyarakat yang berbudaya. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2016 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”, dimana telah ditetapkan 10 program prioritas pembangunan yang menjadi fokus perhatian penyusunan program dan kegiatan masingmasing SKPD sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Kesepuluh program prioritas pembangunan tersebut dilandasi oleh isu strategis Kota Padang berdasarkan masukan yang berkembang di dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Padang, serta mengakomodasi hasil-hasil di dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat dan Pokok-Pokok Pikiran yang tertuang di dalam Musrenbangnas beberapa waktu yang lalu serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang. Selain itu, kesepuluh Program Prioritas tersebut juga sudah mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan sungguh-sungguh capaian program tahun-tahun sebelumnya.


139

Tahun Anggaran 2016 yang akan datang memiliki dimensi dan arti yang sangat penting bagi Kota Padang, karena merupakan tahun kedua bagi Kota Padang melaksanakan pembangunan sesuai RPJMD Tahun 2014-2019, dengan kondisi dimana kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai angka 6,80%, yang didahului capaian pertumbuhan ekonomi yang kita perkirakan mencapai angka 6,65% pada tahun 2015. Berdasarkan RKPD, penekanan prioritas program Kota Padang Tahun 2016 difokuskan kepada: 1.

Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi. Prioritas ini diarahkan pada pembangunan Pasar Raya Padang dan revitalisasi pasarpasar pembantu. Pembangunan kembali Pasar Raya merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan warga kota. Disamping itu, pembangunan kembali Pasar Raya merupakan persyaratan mutlak dalam pengembalian fungsi kota sebagai Pusat Perdagangan Regional. Kerusakan sarana ekonomi di pusat kota pasca gempa mendorong terjadinya perkembangan yang cukup signifikan pada pasar-pasar yang terletak di pinggiran kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyebaran kegiatan sentra ekonomi pada simpul-simpul pertumbuhan baru. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pembangunan Pasar Inpres (Blok 3 dan Lanjutan Blok 4) b. Rehab gedung Atom Shopping Centre. c. Pembangunan pasar rakyat. d. Pembongkaran dan perbaikan riol di lingkungan pasar Raya dan Pasar pembantu. e. Pembongkaran dan pembersihan kios penampungan sementara.

2.

Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Prioritas ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan dan olahraga yang berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SD dan SMP. b. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada satuan pendidikan SMA dan SMK. c. Penunjang program Wajib Belajar 12 tahun. d. Penunjang program pendidikan menengah. e. Penyelenggaraan Porprov Sumbar XIV.

3.

Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota. Prioritas ini diarahkan pada penyediaan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik. Selain itu juga difokuskan pada persiapan untuk menciptakan Kota Padang sebagai Smart City melalui peningkatan teknologi informasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

140

Pemindahan pusat perkantoran pemerintah kota ke lokasi bekas Terminal Regional Bingkuang, menyebabkan pemerintah kota perlu mencari lokasi terminal baru. Pembangunan Terminal Baru yang direncanakan dalam tahun 2015 akan membawa pengaruh pada perencanaan sistem transportasi di Kota Padang secara keseluruhan. Pembangunan terminal baru menimbulkan tumbuhnya simpul-simpul pertumbuhan baru di Kota Padang akibat pengaruh pergeseran arus pergerakan lalu lintas barang maupun penumpang. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pengoperasian angkutan massal. b. Pematangan Lahan untuk Pembangunan Terminal Tipe-A. c. Pengembangan aplikasi Smart City. d. Pengembangan pangkalan angkutan kota. e. Pendukung implementasi ATCS. f. Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api. g. Pengadaan prasarana halte Trans Padang 4.

Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Prioritas ini diarahkan pada revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga yang dan konvensi yang layak dan ramah untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC). b. Pembangunan sarana dan prasarana di Obyek Wisata Cimpago. c. Pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata pantai Air Manis. d. Peningkatan kebersihan obyek wisata pantai. e. Penataan kawasan heritage Kota Padang.

5.

Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan. Prioritas ini diarahkan untuk melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. Kegiatan yang dilakukan antara lain: a. Rehab prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan. b. Pembangunan drainase. c. Rehab trotoar dan taman kota. d. Peningkatan jalan melalui pengaspalan jalan. e. Pembukaan/pengrekelan jalan baru f. Pembangunan jembatan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

141

g. h. i. j. k. 6.

Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL 2. Pemeliaharaan rawa, pantai, dan sungai. Pemeliharaan irigasi (pendamping kegiatan WISMP-APL 2). Pengembangan air minum dan sanitasi (PANSIMAS). Normalisasi saluran sungai.

Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Prioritas ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang ada melalui peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur rumah sakit maupun puskesmas, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat Kota Padang terutama bagi balita dan masyarakat miskin dan terlantar. Kegiatan yang dilakukan antara lain: a. Pengembangan rumah sakit. b. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato. c. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). d. Penyediaan alat-alat kedokteran dan laboratorium. e. Penyediaan obat dan logistik keperawatan. f. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia.

7.

Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Prioritas ini diarahkan untuk merehab rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian 1 juta untuk warga kurang mampu Kota Padang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencetak wirausahaan baru di Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a. Penunjang kelembagaan Keuangan Mikro Kelurahan. b. Pemberdayaan dan pembinaan UMKM. c. Perkuatan modal bagi wirausaha baru. d. Pembangunan Panti Sosial Multi Guna. e. Evaluasi dan kegiatan penunjang untuk data kemiskinan. f. Penyediaan tenaga kerja berbasis kompetensi. g. Pengadaan benih ikan dan pengembangan produk dan mutu olahan hasil ikan. h. Pengembangan IKM Kota PADANG melalui bantuan desain label dan sertifikat halal. i. Pemberdayaan koperasi, seperti koperasi mesjid. j. Dana pendamping untuk jaminan sosial lanjut usia.

8.

Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Prioritas ini diarahkan pada Penataan Kota Padang menjadi Padang bersih dan Padang Terang dengan berbasiskan mitigasi bencana. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

142

Kegiatan yang dilakukan antara lain: a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. b. Pemeliharaan pohon pelindung. c. Pengadaan pohon pelindung. d. Pemeliharaan taman. e. Pengecatan canstin. f. Pengadaan mobil tangga beserta alat keselamatannya. g. Pengadaan mobil pemadam kebakaran. h. Kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran. i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan. j. Pemasangan lampu penerangan jalan. k. Operasional dan pemeliharaan rutin penerangan jalan. 9.

Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. Prioritas ini diarahkan pada penyediaan sarana prasarana pemerintahan, Penyediaan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS, Peningkatan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT dan Garin Masjid/Mushalla menjadi 200%.

10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, prioritas dan diarahkan pada pelaksanaan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya.


143

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN ALOKASI BELANJA MENURUT SKPD Berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta program strategis daerah dapatlah disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam program pokok menurut kebutuhan dan urusan masing-masing SKPD pada RKPD Tahun 2016. Tabel 5.1 Plafond Anggaran dan program indikatif menurut urusan per SKPD NO.

SKPD

RKPD 2016

1.

DINAS PENDIDIKAN

170.612.571.861,00

2.

DINAS KESEHATAN

91.159.146.459,00

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

89.500.262.673,00

4.

DINAS PEKERJAAN UMUM

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KETERANGAN

293.918.244.750,00

DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

19.742.610.500,00 11.777.470.000,00 52.629.576.700,00 41.555.484.704,00

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

8.215.600.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6.534.670.000,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

50.643.932.230,00

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

13.

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

14.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

15.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

16.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

17.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

13.874.264.000,00 16.396.000.000,00 9.352.940.000,00 58.044.871.000,00 6.563.789.900,00 25.578.815.950,00


144

NO. 18a.

SKPD BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

RKPD 2016

KETERANGAN

4.017.289.300,00

18b.

BAGIAN PEMBANGUNAN

3.832.390.384,00

18c.

BAGIAN PEREKONOMIAN

1.830.800.000,00

18d.

BAGIAN PERTANAHAN

23.478.040.050,00

18e.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

19.187.335.350,00

18f.

BAGIAN HUKUM

18g.

BAGIAN PEMERINTAHAN

18h.

BAGIAN ORGANISASI

18i.

BAGIAN UMUM

22.964.588.521,00

19.

SEKRETARIAT DPRD

55.851.998.000,00

20.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

44.604.484.900,00

21.

DINAS PENDAPATAN DAERAH

17.925.887.675,00

22.

INSPEKTORAT

14.144.852.844,00

23.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

36.943.251.000,00

24.

KECAMATAN PADANG BARAT

4.225.846.500,00

25.

KECAMATAN PADANG TIMUR

4.300.993.000,00

26.

KECAMATAN PADANG UTARA

3.205.916.500,00

27.

KECAMATAN PADANG SELATAN

5.453.151.000,00

28.

KECAMATAN NANGGALO

3.801.655.480,00

29.

KECAMATAN KURANJI

6.213.416.850,00

30.

KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

6.270.780.000,00

31.

KECAMATAN LUBUK KILANGAN

3.076.652.500,00

32.

KECAMATAN PAUH

3.269.593.725,00

33.

KECAMATAN KOTO TANGAH

4.173.527.000,00

34.

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

3.914.229.000,00

35.

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.638.020.000,00

2.942.191.950,00 40.313.448.150,00 1.870.300.200,00

36.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

37.

KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

25.262.289.100,00 2.189.162.500,00


145

NO.

SKPD

RKPD 2016

38.

DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

29.102.197.000,00

39.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

31.521.208.691,00

40.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

16.658.100.000,00

41.

DINAS PASAR

19.932.617.600,00

42.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KETERANGAN

125.850.717.100,00 1.556.067.182.597,00

TOTAL BELANJA LANGSUNG

Tabel 5.2 Plafond Anggaran Program Kegiatan indikatif menurut urusan per SKPD Tahun 2016

SKPD

01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN

RKPD 2016

BELANJA LANGSUNG

1.556.067.182.597,00

DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

KETERANGAN

170.612.571.861,00 24.743.800.000,00 15.000.000,00 430.000.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 170.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 400.000.000,00 18.000.000,00 60.000.000,00 500.000.000,00 19.200.000,00 22.641.600.000,00 195.000.000,00


146

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembinaan Aparatur dan Klarifikasi Kelapangan PNS Bermasalah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat kerja teknis dan evaluasi program pendidikan Bimbingan Teknis Penerima DAK Pemisahan Aset SMA/ SMK Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Pembinaan dan Lomba Gugus PAUD Seleksi dan pengiriman Jambore PAUD Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Akreditasi lembaga PAUDNI Insentif Guru PAUD Pendidikan Parenting Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan unit sekolah baru SD Pembangunan unit sekolah baru SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (Dana Sharing Provinsi) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (Dana Sharing Provinsi) Pengembangan kompetensi guru Pendidikan Dasar Bimtek Kurikulum 2013 Guru Mata Pelajaran SMP Melalui MGMP Bimtek Kurikulum 2013 Guru Kelas SD Melalui KKG

RKPD 2016

KETERANGAN

2.175.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 45.000.000,00 850.000.000,00 350.000.000,00 30.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 1.450.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 3.657.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 2.407.000.000,00 150.000.000,00 28.266.054.736,00 1.000.000.000,00 1.250.000.000,00 390.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00


147

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Pendidikan Dasar Penyusunan grand design Sekolah Pendidikan Dasar Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD (Air Bersih dan Air Kotor) Pengadaan Mebeluer SD dan SMP Pengadaan alat-alat laboratorium SD Pengadaan Mebeluer Sekolah Dasar SD (Dana Sharing Provinsi) Pengadaan Mebeluer SMP (Dana Sharing Provinsi) Pendataan Sekolah Penerima Bosda SD dan SMP Rehabilitasi Sarana Bangunan Pustaka/ Ruang Kelas Pendidikan Dasar Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK Bimbingan Teknis Implementasi Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK Supervisi Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK Penggandaan Bahan Ajar Tematik SD Berbasis IMTAQ dan IPTEK Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK Penunjang Operasional Implementasi Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK Penggandaan Bahan Ajar Tematik SMP Berbasis IMTAQ dan IPTEK Sewa Tanah Pengadaan Buku BAM dan Buku Budi Pekerti Untuk SD dan SMP Pengadaan Sarana TIK Untuk Pendidikan Dasar Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Dasar (SD) Pengadaan Sarana TIK Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Diklat Kepemimpinan OSIS SMP se Kota Padang Pengendalian dan Pembinaan Pendidikan Karakter/ Masa Orientasi Siswa SD/ SMP (Bosda) Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/ SMP Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD

RKPD 2016

KETERANGAN

250.000.000,00 500.000.000,00 2.532.139.236,00 900.053.489,00 1.500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 750.000.000,00 176.350.000,00 122.700.000,00 129.100.000,00 174.000.000,00 307.600.000,00 237.000.000,00 264.500.000,00 141.620.000,00 12.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 280.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00


148

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/ SMP Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Pelaksanaan Pra Ujian Sekolah, Ujian Sekolah SD, dan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP Pembinaan Gugus dan Lomba Gugus SD Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/ SMP Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Workshop Guru Kelas Rendah SD (BOSDA) Regrouping Sekolah Dasar Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Sekolah SD dan SMP (Bosda) Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Mata Pelajaran SD dan SMP (Bosda) Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SMP tentang Standar Proses (Bosda) Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP tentang Standar Penilaian (Bosda) Workshop Petugas Monev Kurikulum 2013 SD dan SMP (Bosda) Pembangunan sarana pendidikan SD (DAK belanja hutang 2014) Pembangunan SD Negeri 32 Bungo Pasang (Hutang 2013) Pelaksanaan lomba OSN, O2SN, FLS2N dan guru/ Kep. Berprestasi (11 Kecamatan) Beasiswa Miskin SD/ SMP Pendamping DAK Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Pembinaan Olimpiade Sains Tingkat SMA/ SMK Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMA/ SMK Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/ SMK Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Ujian SMA/ SMK Pembinaan Akademik melalui Forum MGMP SMA dan SMK Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK) Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK)

RKPD 2016

KETERANGAN

75.000.000,00 105.000.000,00 150.000.000,00 2.650.000.000,00

75.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 140.000.000,00 403.912.000,00 85.000.000,00 365.000.000,00 403.912.000,00 415.512.000,00 403.912.000,00 169.500.000,00 42.297.500,00 99.946.511,00 550.000.000,00 4.705.000.000,00 2.000.000.000,00 42.989.331.625,00 126.932.000,00 176.402.000,00 156.249.000,00 81.228.000,00 148.800.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00


149

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Workshop Osis SMA/ SMK Dalam Rangka Antisipasi Tauran Pengadaaan alat praktik dan peraga/ Alat Laboratorium SMK Workshop Latihan Dasar Kepemimpinan bagi siswa SMA dan SMK Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/ SMK (Dana Sharing Provinsi) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium SMK Negeri Lomba Debat Bahasa Indonesia Penguatan dan Operasional MGMP SMA dan SMK Penyusunan Perencanaan DED Sekolah Pendidikan Calon Penerima DAK 2016 SMA/ SMK Workshop Manajemen Osis SMA Pembinaan Kompetensi Siswa SMK (Lomba Kompetensi Siswa SMK) Sosialisasi Pelajar Wirausaha Muda Pengadaan mebeluer SMA dan SMK Penggandaan Bahan Ajar SMA/ SMK Berbasis IMTAQ and IPTEK Evaluasi diri sekolah SMA dan SMK (Pendamping) Seleksi SMK Terbaik Tahun 2014 Pelatihan Asesor Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah SMA/ SMK Persiapan dan Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (USEK) SMA/ SMK Ekstrakurikuler dan Non Akademik Pendidikan Menengah (BOSDA) Bimbingan Teknis Implementasi 4 Mata Pelajaran SMA/ SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK Bimbingan Teknis Penyusunan Bahan Ajar 4 Mata Pelajaran SMA/ SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK Penunjang Operasional Implementasi 4 mata Pelajaran SMA/ SMK Berbasis IMTAQ dan IPTEK Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Pembangunan Pagar SMA/ SMK Pembangunan Sanitasi SMA/ SMK Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK (sharing pusat) Pembangunan Sarana Pendidikan SMA (DAK Belanja Hutang 2014) Pembangunan Sarana Pendidikan SMK (DAK Belanja Hutang 2014)

RKPD 2016

KETERANGAN

137.263.000,00 500.000.000,00 55.000.000,00 2.000.000.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 480.000.000,00 300.000.000,00 109.869.500,00 170.615.000,00 142.432.000,00 750.000.000,00 141.620.000,00 181.274.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 1.200.000.000,00 936.000.000,00 283.500.000,00 280.510.000,00 75.000.000,00 291.500.000,00 85.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 364.803.125,00 7.300.000,00 29.634.000,00


150

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pembangunan sarana dan prasarana laboratorium dan praktikum SMA dan SMK (belanja Hutang 2014) Pendamping DAK Pendidikan Menengah Beasiswa Miskin SMA/ SMK BOSDA SMA BOSDA SMK Program Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah II Penuntasan Buta Aksara diatas 15 tahun (Sharing Provinsi) Biaya Operasional SKB Sebagai Posko Anti Drop Out (Sharing Provinsi) Pelatihan Kecakapan Hidup SKB Wilayah I & II Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) verifikasi Lembaga Kursus Kelengkapan 8 Standar Pendidik Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah I Pelatihan Tutor ke Aksaraan Fungsional Melalui SKB Wilayah II Pengarusutamaan Gender (PUG) Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Penyelenggaraan ujian nasional kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Operasional Siswa Putus Sekolah Program Pendidikan Luar Biasa Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKLK Seleksi dan Pengiriman Kegiatan OSN Siswa Berkebutuhan Khusus Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang Pemilihan guru pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) Penilaian (assessment) anak cerdas intelektual bakat istimewa (CIBI) Insentif Guru Penddikan Khusus Non PNS SLB dan Sekolah Inklusi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan di tingkat SMA/ SMK Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Fasilitas Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (Bosda)

RKPD 2016

KETERANGAN

28.400.000,00 1.500.000.000,00 2.020.000.000,00 6.555.000.000,00 7.650.000.000,00 1.731.400.000,00 42.500.000,00 23.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 42.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 135.000.000,00 363.400.000,00 1.229.180.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 550.000.000,00 34.000.000,00 42.500.000,00 462.680.000,00 49.249.175.500,00 126.650.000,00 200.000.000,00 40.924.800.000,00


151

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penerbitan Jurnal Kependidikan (Bosda) Penerbitan Tabloid Kependidikan Untuk Mengasah Kemampuan Menulis Guru dan Siswa (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Labor SMP Negeri dan Swasta (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Pustakawan SMP negeri dan Swasta (Bosda) Workshop Pengawas dan Optimalisasi Pengawas Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS di Kota Padang Pembinaan dan Pengelolaan Sertifikasi Guru Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Tata Usaha SD Negeri dan Swasta (Bosda) Workshop Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru SD dan SMP (Bosda) Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK kota Padang Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Bosda) Kursus Mahir dasar Bagi Pembina Pramuka SD dan SMP (Bosda) Revitalisasi KK-Datadik dalam pengembangan/ pengawasan Dapodik dan NUPTK Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SD kota Padang Workshop Tematik Guru Kelas Tinggi SD (Bosda) Bimtek Peningkatan Kompetensi Tim Pengembangan Sekolah (TPS) Tentang EDS SD dan SMP (Bosda) Pelatihan kompetensi guru mata pelajaran yang ada dalam ujian nasional Bimbingan teknis guru mata pelajaran dalam kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang Peningkatan kompetensi guru inklusi pada sekolah dasar Penunjang operasional pemberian bantuan beasiswa miskin SMP Workshop peningkatan kapasitas penilik PAUDNI dan pamong belajar Pelatihan dan pembinaan tim pengembangan kurikulum SD dan SMP Pelatihan dan pembinaan kompetensi pengawas SD dan SMP

RKPD 2016

KETERANGAN

134.960.000,00 223.000.000,00 116.500.000,00 70.000.000,00 196.555.000,00 100.000.000,00 180.000.000,00 100.000.000,00 69.560.000,00 482.382.000,00 35.432.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 155.500.000,00 30.000.000,00 403.912.000,00 280.500.000,00 127.500.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 190.000.000,00 100.000.000,00 107.134.250,00


152

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Seleksi Siswa SD/ SMP/ SMA/ SMK Berprestasi Bimbingan teknis guru mata pelajaran yang tidak di-UN-kan dalam kegiatan manajemen guru mata pelajaran (MGMP) Kota Padang Bimbingan Teknis Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (BOSDA) Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah SMP se Kota Padang (Bosda) Peningkatan Penguasaan Materi Mata Pelajaran Melalui Forum MGMP SMA/ SMK Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Pembuatan Soal Pra UN dan USEK SMA/ SMK Diklat Kepala Sekolah Dalam Memenuhi NUKS SMA/ SMK Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) SMA/ SMK Seleksi OSN Guru SMA/ SMK Pemantauan Pelaksanaan Monev Kurikulum 2013 SMA/ SMK Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Guru Mata Pelajaran yang di UN kan Tingkat SMP Workshop Pengembangan Kompetensi Guru SMA/ SMK Pelatihan Penyusunan Perangkat Kurikulum 2013 Untuk SMP Pelatiahn Asesor Pengawas SMA/ SMK Penilaian Kinerja Guru SD/ SMP Seleksi Siswa Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD/ SMP Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMP Diklat Teknis Kompetensi Wakil Kurikulum SMA/ SMK Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Untuk Pengawas Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Penunjang Akreditasi Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Workshop guru bimbingan dan konseling SMA/ SMK Workshop guru Geografi SMA Diklat Kepala Sekolah Dalam Memenuhi NUKS SMA/ SMK Penambahan jam mengajar persiapan UN SMA/ SMK Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan buku agenda Didikan Subuh, Wirid Remaja dan Pesantren Ramadhan Peningkatan Minat/ Bakat Siswa dan Guru Melalui Pemamfaatan Mobil Pintar

RKPD 2016

KETERANGAN

45.081.500,00 100.000.000,00

146.445.000,00 280.000.000,00 148.800.000,00 81.228.000,00 250.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00 127.500.000,00 150.000.000,00 184.000.000,00 80.000.000,00 125.000.000,00 92.772.000,00 74.100.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 930.363.750,00 467.000.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00


153

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerimaan Siswa Baru (PSB On-Line) Pembinaan ke sekolah tentang Adiwiyata dan sekolah sehat Pengembangan web/ internet dan maintenance jaringan sistem informasi manajemen pendidikan Pemetaan Sekolah Dasar Per Kecamatan dengan SIM Database Penerapan aplikasi informasi data pendidikan Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasaran Sosialisasi Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Operasional UPT DAPODIK Program Pelayanan Administrasi Sekolah Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Padang Barat Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Padang Timur Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Padang Utara Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Padang Selatan Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Nanggalo Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Kuranji Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Lubuk Begalung Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Lubuk Kilangan Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Pauh Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Koto Tangah Operasional UPTD dan TK/ SD kecamatan Bungus Teluk Kabung Operasional SKB Kecamatan Padang Timur Operasional SKB Kecamatan Lubuk Begalung Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Begalung Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Lubuk Kilangan Operasional TK Negeri 1 Padang Operasional TK Negeri 2 Padang Operasional SMA Negeri 1 Padang Operasional SMA Negeri 2 Padang Operasional SMA Negeri 3 Padang Operasional SMA Negeri 4 Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

1.921.055.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00 175.430.000,00 250.000.000,00 145.625.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 10.560.575.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 100.000.000,00 230.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 243.600.000,00 257.100.000,00 258.900.000,00 256.500.000,00


154

SKPD 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 01 Dinas Pendidikan 02 Dinas Kesehatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Operasional SMA Negeri 5 Padang Operasional SMA Negeri 6 Padang Operasional SMA Negeri 7 Padang Operasional SMA Negeri 8 Padang Operasional SMA Negeri 9 Padang Operasional SMA Negeri 10 Padang Operasional SMA Negeri 11 Padang Operasional SMA Negeri 12 Padang Operasional SMA Negeri 13 Padang Operasional SMA Negeri 14 Padang Operasional SMA Negeri 15 Padang Operasional SMA Negeri 16 Padang Operasional SMK Negeri 1 Padang Operasional SMK Negeri 2 Padang Operasional SMK Negeri 3 Padang Operasional SMK Negeri 4 Padang Operasional SMK Negeri 5 Padang Operasional SMK Negeri 6 Padang Operasional SMK Negeri 7 Padang Operasional SMK Negeri 8 Padang Operasional SMK Negeri 9 Padang Operasional SMK Negeri 10 Padang Bantuan Operasional SD/ SMP Bantuan Operasional SMA/ SMK Operasional UPT pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) dan pusat autis (autis centre) Program Peningkatan Wawasan Kependidikan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Pelaksanaan peringatan hari anak nasional (HAN) Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup Penyediaan dan Pemeliharaan tanaman di lingkungan kerja Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Validasi Data Aset Labelisasi Aset Daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM) Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah Penyusunan Buku Profil Dinas Pendidikan Kota Padang DINAS KESEHATAN

RKPD 2016

KETERANGAN

277.800.000,00 249.900.000,00 265.500.000,00 234.000.000,00 256.200.000,00 256.200.000,00 210.900.000,00 251.700.000,00 213.600.000,00 246.000.000,00 236.400.000,00 220.800.000,00 443.670.000,00 407.790.000,00 257.025.000,00 331.545.000,00 442.980.000,00 367.770.000,00 167.670.000,00 316.020.000,00 315.675.000,00 135.930.000,00 888.000.000,00 1.406.400.000,00 60.000.000,00 400.000.000,00 60.000.000,00 190.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 91.159.146.459,00


155

SKPD 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis)

RKPD 2016

KETERANGAN

2.374.665.500,00 920.000,00 722.128.000,00 45.000.000,00 390.840.000,00 90.437.500,00 128.950.000,00 100.000.000,00 17.500.000,00 45.000.000,00 36.890.000,00 164.000.000,00 126.150.000,00 306.750.000,00 200.100.000,00 1.575.181.020,00 250.000.020,00 1.276.431.000,00 10.500.000,00 38.250.000,00 595.650.000,00 595.650.000,00 341.770.000,00 121.270.000,00 169.500.000,00 51.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 348.500.000,00 212.500.000,00 51.000.000,00


156

SKPD 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Perencanaan serta Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (DAK) Skrining Narkoba Peningkatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) Penilaian puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi Pelaksanaan kegiatan/ pelayanan P3K Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Bidang Kesehatan Peningkatan Kesehatan Olahraga & Kesehatan Kerja Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Peningkatan Pengawaan Peredaran Obat serta Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu Pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pembinaan pengobatan tradisional Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pendataan balita kurang gizi Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pengawasan tempat-tempat umum/ tempat pengolahan makanan (TTU/ TPM) Pembinaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Healthy City Conference & Expo Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan Lingkungan

RKPD 2016

KETERANGAN

85.000.000,00 18.801.170.660,00 85.000.000,00 18.327.630.660,00 63.750.000,00 34.500.000,00 50.500.000,00 60.790.000,00 85.000.000,00 59.500.000,00 34.500.000,00 160.500.000,00 34.000.000,00 126.500.000,00 315.083.334,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 100.000.000,00 17.000.000,00 70.583.334,00 529.043.000,00 170.000.000,00

170.000.000,00 127.500.000,00 61.543.000,00 529.810.750,00 32.890.750,00 26.775.000,00 91.500.000,00 350.000.000,00 28.645.000,00


157

SKPD 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Rapat kerja kesehatan daerah (RAKERKESDA) The International Organization of Standarization (ISO) Puskesmas Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan sunatan masal Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ Puskemas Pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu Lanjutan pembangunan gudang farmasi kota Penyediaan Farmasi dan Perlengkapannya (DAK) Pengadaan alat-alat kesehatan Pengadaan alat-alat kedokteran dan alat laboratorium Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP

RKPD 2016

KETERANGAN

692.308.500,00 187.000.000,00 69.807.000,00 106.250.000,00 65.450.000,00 37.703.000,00 158.098.500,00 68.000.000,00 627.230.000,00 101.923.000,00 25.472.000,00 499.835.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.503.243.000,00

570.915.000,00 835.000.000,00 891.280.000,00 1.206.048.000,00 5.500.000.000,00 600.000.000,00 900.000.000,00 12.887.528.160,00 12.887.528.160,00 102.000.000,00 102.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 750.241.500,00 750.241.500,00


158

SKPD 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan 02 Dinas Kesehatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Program Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Padang Pasir Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ulak Karang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Alai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Tawar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Seberang Padang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pemancungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Rawang Barat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Begalung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pegambiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Andalas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Buaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Dingin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Nanggalo Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kuranji Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Belimbing Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ambacang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pauh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bungus Teluk Kabung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Kilangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Anak Air Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ikur Koto Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Validasi Data Aset

RKPD 2016

KETERANGAN

66.955.350,00 66.955.350,00 39.676.688.935,00 2.764.787.200,00 1.013.749.984,00 1.270.487.508,00 858.562.468,00 1.318.224.680,00 1.173.137.181,00 1.009.628.150,00 2.622.173.040,00 2.050.659.857,00 3.677.916.336,00 3.644.203.735,00 2.165.317.550,00 1.597.521.980,00 805.279.800,00 1.554.701.700,00 2.046.390.257,00 1.802.932.599,00 2.726.391.200,00 1.541.308.430,00 2.166.222.280,00 1.196.060.000,00 671.033.000,00 70.576.750,00 70.576.750,00


159

SKPD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan peralatan perbengkelan Penyediaan jasa pemindahan barang kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Bimbingan teknis PPK-BLUD RS Pelatihan tindakan emergency (BTCLS) Pelatihan custumer service

RKPD 2016

KETERANGAN

89.500.262.673,00 2.330.468.650,00 3.343.050,00 688.937.400,00 7.446.250,00 278.587.500,00 13.722.000,00 92.345.000,00 138.875.000,00 29.325.000,00 75.900.000,00 8.500.000,00 24.437.500,00 132.000.000,00 141.073.950,00 113.000.000,00 504.000.000,00 227.976.000,00 10.000.000,00 345.000.000,00 707.671.000,00 579.341.250,00 100.584.750,00 23.375.000,00 4.370.000,00 138.970.000,00 138.970.000,00 469.610.000,00 63.305.000,00 200.000.000,00 18.000.000,00 63.305.000,00 90.000.000,00 35.000.000,00


160

SKPD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD

03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD

03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring Evaluasi dan pelaporan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akreditasi Rumah Sakit Pendukung komite medik Pendukung Komite Farmasi Persiapan akreditasi Rumah sakit Pendukung komite keperawatan Penyediaan jasa perizinan hemodialisa Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengobatan Untuk Masyarakat Miskin dan Terlantar Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan mebeleur rumah sakit Penyediaan Bahan Laboratorium Pengadaan peralatan bengkel kesehatan Pemagaran Sekeliling RSUD Penyediaan logistik keperawatan Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit Penyediaan media informasi untuk promosi kesehatan rumah sakit (PKRS) Pengembangan rumah sakit Penyediaan Gas Medis Penimbunan Lahan (Urugan Tanah RSUD) Rehabilitasi sedang/ berat gedung-gedung RS Pembangunan tempat pembuangan sementara (PPS)sampah medis Pengadaan interior gedung baru rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pengelolaan sanitasi rumah sakit Penyediaan Peralatan Dapur RSUD

RKPD 2016

KETERANGAN

54.290.000,00 10.000.000,00 44.290.000,00 257.125.000,00 257.125.000,00 422.710.000,00 44.290.000,00 131.770.000,00 23.000.000,00 23.650.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 93.500.000,00 93.500.000,00 64.958.069.000,00

150.000.000,00 374.000.000,00 220.000.000,00 304.200.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 2.318.800.000,00 66.125.000,00 57.992.704.000,00 130.000.000,00 600.000.000,00 1.092.240.000,00 100.000.000,00 800.000.000,00 623.720.000,00

266.750.000,00 190.820.000,00 65.000.000,00 101.150.000,00


161

SKPD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 03 RSUD 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU


RKPD 2016

Program Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pendukung Pelayanan Petugas Jaga Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan Taman Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Percepatan Pencapaian Target Pelayanan Kesehatan validasi Data Aset

18.213.683.598,00 18.213.683.598,00

DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jaminan Keselamatan/ kesehatan kerja Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

293.918.244.750,00 24.096.999.000,00

KETERANGAN

250.000.000,00 250.000.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 974.695.425,00 927.945.425,00 46.750.000,00

3.740.000,00 22.386.640.000,00 24.800.000,00 128.315.000,00 65.450.000,00 28.050.000,00 8.415.000,00 99.990.000,00 28.149.000,00 52.360.000,00 233.750.000,00 380.600.000,00 394.680.000,00 44.000.000,00 218.060.000,00 8.068.028.000,00 545.450.000,00 43.280.000,00 28.446.000,00 1.202.492.000,00 37.470.000,00 9.350.000,00


162

SKPD 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Pembangunan Gedung Kantor Camat Pembangunan Gedung Kantor Lurah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan dan Kursus Keterampilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Infrastruktur Jalan/ Jembatan (DAK) Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker Penyusunan DED Jembatan Mercure-LPC (Melintasi Danau Cimpago) Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur Jalan) Pembukaan/ Pengkrekelan Jalan Baru Perencanaan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Rehabilitasi/ Perbaikan Drainase Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Pembangunan Drainase Review dan Revisi Master Plan Drainase Kota Padang Penyusunan DED Drainase Program Pembangunan turap/ talud/ bronjong Pembangunan turap/ talud/ bronjong Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar dan

RKPD 2016

KETERANGAN

1.540.000,00 4.500.000.000,00 1.700.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 85.943.614.600,00 200.000.000,00 8.000.000.000,00 56.533.267.850,00 5.600.000.000,00 150.000.000,00 3.500.000.000,00 2.689.000.000,00 300.000.000,00 8.537.000.000,00 434.346.750,00 26.760.000.000,00 4.316.000.000,00 2.250.000.000,00 19.164.000.000,00 750.000.000,00 280.000.000,00 470.000.000,00 470.000.000,00 32.670.486.400,00 330.000.000,00 250.000.000,00 6.169.000.000,00 9.491.486.400,00 2.080.000.000,00 1.900.000.000,00 12.450.000.000,00


163

SKPD 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU

04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Taman Kota Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pembangunan gedung workshop Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke PU-an Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Infrastruktur Irigasi (DAK) Perencanaan trotoar Operasional Komisi Irigasi Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah II Gunung Nago Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Luncuran) Operasional Dewan Air Kota Padang Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Rehabilitasi Bendung/ Cek Dam Normalisasi Saluran Sungai Pendamping Kegiatan Pemeliharaan Irigasi (WISMP-APL 2) Pengadaan Bronjong Perencanaan Normalisasi Sungai Pelaksana Kegiatan WISMP-APL 2 Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai, dan Sungai Perencanaan rehabilitasi bendung/ cek dam Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau Program Peningkatan Daya Saing Kota Pemasangan Lampu Hias/ Taman Pemasangan Lampu Jembatan Rehabilitasi/ Perbaikan Lampu PJU Rehabilitasi/ Perbaikan Lampu Hias/ Taman Rehabilitasi Perbaikan Lampu Jembatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemasangan Lampu "Padang Kota Tercinta" Operasional dan Pemeliharaan Rutin

RKPD 2016

KETERANGAN

425.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 195.000.000,00 17.255.666.750,00 270.000.000,00 458.000.000,00 15.453.320.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 180.000.000,00 210.000.000,00 434.346.750,00 25.000.000,00 9.269.450.000,00

300.000.000,00 1.000.000.000,00 823.000.000,00 1.546.695.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 3.249.755.000,00 1.250.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 9.857.000.000,00 150.000.000,00 325.000.000,00 900.000.000,00 140.000.000,00 180.000.000,00 3.210.000.000,00 2.000.000.000,00 2.327.000.000,00


164

SKPD 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 04 Dinas PU 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penerangan Jalan Penyusunan Data Base Penerangan Jalan Umum Kontrol Malam Penerangan Jalan Umum (PJU) Perencanaan Penerangan Jalan, Taman dan Jembatan Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke PU-an Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Lingkup Bidang ke PU-an Inspeksi Program dan Perencanaan Program Perencanaan Bidang ke-PU an Perencanaan Infrastruktur (Dukungan Pelaksanaan Memorandum RPI2JM) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Penyusunan Program Penyusunan Harga Satuan Program Pengembangan Perumahan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lingkungan Penyusunan dokumen bidang keciptakaryaan Penyusunan DED kantor camat Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Program Lingkungan Sehat Perumahan Infrastruktur Perumahan, Air Minum dan Sanitasi (DAK) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PANSIMAS) Dukungan Pelaksanaan Program P2KP Dana Operasional Pendamping Sanimas (IDB) Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Lingkungan Berbasis Masyarakat Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Infrastruktur DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Operasional UPTD Rusunawa Pengembalian jaminan uang sewa penghuni rusunawa validasi data Bantuan Stimulasi Perumahan Swada (BSPS) Penyusunan database perumahan kota

RKPD 2016

KETERANGAN

275.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 77.000.000,00 22.000.000,00 21.000.000,00 34.000.000,00 1.037.500.000,00 637.500.000,00 315.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 53.450.000.000,00 51.270.000.000,00 1.250.000.000,00 400.000.000,00 530.000.000,00 24.246.000.000,00 21.440.000.000,00 1.100.000.000,00 135.000.000,00 356.000.000,00 1.215.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 19.742.610.500,00 10.633.842.000,00 987.800.000,00 42.500.000,00 200.000.000,00 825.000.000,00


165

SKPD 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN padang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Sarana dan Prasarana Serta Utilitas Utilitas Updating Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Padang Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Kumuh Berbasis Kawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Kawasan Perumahan Kota Padang Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Penyusunan Masterplan KASIBA/ LISIBA Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Survey dan pemetaan KASIBA/ LISIBA Penunjang Koordinasi Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Pemukiman) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

6.475.842.000,00 255.200.000,00 180.000.000,00 517.500.000,00 550.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 1.729.230.000,00 4.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 6.800.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.000.000,00 234.600.000,00 17.000.000,00 25.000.000,00 180.000.000,00 222.500.000,00 227.700.000,00 239.630.000,00 1.226.300.000,00 373.000.000,00 57.550.000,00 552.500.000,00 41.250.000,00 2.000.000,00 200.000.000,00


166

SKPD 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP

05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang BangunanGedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bimbingan Teknis Petugas Pemprosesan IMB Pengembangan SDM/ Tim Ahli Bangunan Gedung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Update/ Peta indeks ruang dan bangunan kota validasi data tanah fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau (RTH) dan tanah cadangan pengganti (TCP) Penunjang Koodinasi Penataan Ruang Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RDTR DED Perencanaan Gedung Kantor Dinas Tata Ruang Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Pelayanan Implementasi Perencanaan Tata Ruang Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kajian Kebutuhan Prasarana Kota Pendataan dan Penataan Tanah Ex verponding 1794 Tahap 2 Survei dan Pengukuran Persil Tanah Pemetaan, Perencanaan Kawasan dan Penerbitan KRK Lahan Tanah Adat/ Kaum dan KRK-Link Pemetan Kawasan dan Penerbitan KRK-Link Lahan Tanah Adat/ Kaum (> 1000 M2) Sinkronisasi Blad Perencanaan Kota Program Pemanfaatan Ruang Validasi Administrasi Perizinan Survey Pengukuran dan Pemetaan Persil Pemrosesan Permohonan Perizinan KRK-

RKPD 2016

KETERANGAN

55.000.000,00 55.000.000,00 259.460.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 79.980.000,00 99.480.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.287.150.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00 127.500.000,00 200.000.000,00

70.650.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 450.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 244.000.000,00 55.000.000,00 240.000.000,00 100.000.000,00 225.000.000,00 210.000.000,00 480.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00


167

SKPD 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 05 Dinas TRTBP 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN IMB Implementasi Penataan Bangunan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyuluhan kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat (Sosialisasi IMB dan Perda) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemrosesan Perizinan Pengendalian, Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Rauang Penyusunan Naskah Akademis Ranperda IMB Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Perizinan KRK dan IMB Pembuatan Informasi Data Spatial Bangunan yang memiliki KRK-IMB Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Sterilisasi Arsip Inaktif Digitalisasi Arsip BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang Penunjang kelembagaan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) kota Padang Penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Padang tahun 20102030 Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah Koordinas Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kota Padang tahun 2010-2030 Penyusunan data spasial perumahan dan pemukiman kota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

180.000.000,00 1.006.378.500,00 136.928.500,00 467.600.000,00 301.850.000,00 100.000.000,00 140.250.000,00 140.250.000,00 185.000.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 280.000.000,00 100.000.000,00 180.000.000,00 11.777.470.000,00 1.475.000.000,00 150.000.000,00 780.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 220.000.000,00 150.000.000,00 1.815.200.000,00 12.000.000,00 135.000.000,00 12.000.000,00 65.000.000,00 190.000.000,00


168

SKPD 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA

06 BAPPEDA

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan data/ informasi Penyusunan Profile Daerah Updating Database (Web) kota Padang Buletin Bappeda Kota Padang Forum Litbang Daerah Analisis Perkembangan Makro Ekonomi Kota Padang Koordinasi Bidang Litbang dan Statistik Penyediaan Dukungan Data/ Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Penyusunan Publikasi Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Padang Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Sinkronisasi Dan Realisasi Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Tahun 2016-2020 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

RKPD 2016

KETERANGAN

190.000.000,00 40.000.000,00 160.000.000,00 30.000.000,00 130.000.000,00 650.000.000,00 23.000.000,00 38.500.000,00 139.700.000,00 1.570.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 720.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.035.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 230.000.000,00 505.000.000,00 130.000.000,00 75.000.000,00

300.000.000,00


169

SKPD


RKPD 2016

Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) Tahun 2016 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan DAK Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2016 Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota padang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Monitoring dan verifikasi Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2016 Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi Program Bidang Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Budidaya Kelautan Perencanaan Pengembangan Daya Saing Produk Olahan dari Hasil Laut Studi Kelayakan Pembangunan Pasar Induk Sebagai Pusat Distribusi Regional Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi Program Sosial Budaya Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) Kota Padang

3.049.270.000,00

100.000.000,00

06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pelaksanaan WISMP APL 2 Penunjang Pelaksanaan WISMP APL 2 Koordinasi/ Penunjang Kegiatan Pamsimas

-

-

06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA

06 BAPPEDA 06 BAPPEDA 06 BAPPEDA

KETERANGAN

332.000.000,00 365.000.000,00 225.000.000,00 350.000.000,00 332.750.000,00 294.000.000,00 130.000.000,00 277.520.000,00 200.000.000,00 353.000.000,00 190.000.000,00 1.100.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 775.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00

175.000.000,00 378.000.000,00 163.000.000,00 85.000.000,00 130.000.000,00 0,00


170

SKPD 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pelatihan dan bimbingan teknis perhubungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan Sarana

RKPD 2016

KETERANGAN

52.629.576.700,00 2.652.575.000,00 2.550.000,00 900.000.000,00 20.000.000,00 32.750.000,00 92.675.000,00 132.800.000,00 21.250.000,00 60.000.000,00 17.000.000,00 34.000.000,00 212.500.000,00 21.250.000,00 197.200.000,00 908.600.000,00 1.876.250.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 1.474.000.000,00 9.750.000,00 42.500.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 46.750.000,00 12.750.000,00 34.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 14.174.364.000,00 200.000.000,00


171

SKPD 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Perparkiran DAK Bidang transportasi dan perhubungan Penyusunan naskah akademis sektor perhubungan Pengadaan GPS Tracking Trans Padang Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Trans Padang Program peningkatan pelayanan angkutan Tim Evaluasi dan Pengembangan Trans Padang Penataan Badan Usaha Angkutan Kota Master Plan Feeder Trans Padang Penyelenggaraaan Angkutan Lebaran Lanjutan Pengembangan Trans Padang Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraaan angkutan umum teladan Docking Kapal Patroli Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan WTN Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu Pengoperasian Angkutan Massal Asuransi Bus Trans Padang Pemilihan pelajar pelopor lalulintas Survey Load Factor Pelayanan Trans Padang Review rencana induk transportasi kota Penyusunan masterplan Terminal Bandar Buat Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana angkutan umum Peningkatan/ pengembangan pangkalan angkutan kota Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api Operasional Pangkalan Angkutan Kota Operasional Terminal Angkutan Barang Pengadaan Papan Informasi Tarif Trayek Angkutan Kota Marka Halte Trans Padang Pematangan Lahan Terminal Type A

RKPD 2016

KETERANGAN

13.754.364.000,00 50.000.000,00 170.000.000,00 212.500.000,00 100.000.000,00 112.500.000,00 11.351.872.900,00 108.310.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00 691.862.900,00 21.250.000,00 175.000.000,00 6.150.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 1.715.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 95.450.000,00 700.000.000,00 13.306.861.000,00 200.000.000,00 325.000.000,00 150.000.000,00 130.000.000,00 200.000.000,00 5.500.000.000,00


172

SKPD 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pembangunan Sarana Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus Perencanaan lanscape terminal tipe A Infrastruktur Perhubungan (DAK) Pembangunan dermaga Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengawasan DUKS Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Pelayaran dan SAR Pengawasan dan Pengendalian Lalin, Keselamatan dan Angkutan Pengadaan cap tanda selar Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas Intensifikasi penerimaan PAD Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS) Forum lalu lintas Penertiban/ Pengawasan Kapal Nelayan Pembangunan Median Jalan dan Road Barrier Pengadaan Rambu RPPJ dan Papan Informasi Parkir Pengawasan dan Pengendalian Parkir Keselamatan Transportasi Darat Pengadaan vMS (voice Message Service) Pengawasan dan pengendalian pangkalan/ terminal angkutan umum Operasional pengujian kendaraan bermotor Pengadaan sarana dan prasarana SAR laut Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peringatan Hari Bersejarah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengembangan Aplikasi Smart City Pemerintah Kota Padang (e-Government) Pengembangan e-Government Kota Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

291.861.000,00 50.000.000,00 4.860.000.000,00 1.600.000.000,00 2.932.102.800,00 30.000.000,00 50.000.000,00 330.000.000,00 50.000.000,00 54.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 225.352.800,00 42.750.000,00 45.000.000,00 195.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 850.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 32.530.000,00 32.530.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 3.830.500.000,00 1.270.000.000,00 1.465.000.000,00


173

SKPD 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 07 Dishubkominfo 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengembangan Aplikasi Sistemn Informasi e-surat Kota Padang Pengembangan Content dan Data Website Pemko Padang Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Lokal dan Hotspot Peningkatan kualitas SDM teknis teknologi informasi Pengadaan Infrastruktur Perangkat Keras GRMS Program Pengembangan Data Informasi Pengembangan sistem data center SKPD Pemko Padang Monitoring dan Maintenance Infrastruktur TI Diseminasi Informasi dan Pembentukan/ Pembaruan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Maintenance dan Operasional Media Centre Pemerintah Kota Padang Sistem Informasi dan Data Base Media Pos & Telekomunikasi (Data Menara Seluler) di Kota Padang Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi Pemutakhiran Sistem Informasi dan Data Base Menara Telekomunikasi Kajian Potensi (Pendapatan Asli Daerah) PAD dari Sektor Pos dan Telekomunikasi Pendataan, evaluasi, dan pelaporan media pos dan telekomunikasi Penertiban media pos dan telekomunikasi Sosialisasi Peraturan dan Perundangundangan tentang perhubungan dan komunikasi informasi Pemeliharaan sarana teknologi informasi media pos dan telekomunikasi DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Program pengelolaan areal pemakaman Pemberian perijinan pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Aie Dingin Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan Pembangunan TPU Aie Dingin Program Perencanaan Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan program/ kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

RKPD 2016

KETERANGAN

125.000.000,00 138.000.000,00 167.500.000,00 295.000.000,00 370.000.000,00 660.917.000,00 285.000.000,00 123.000.000,00 42.417.000,00 134.000.000,00 76.500.000,00 550.854.000,00 78.680.000,00 63.196.000,00 96.368.000,00 66.305.000,00 66.305.000,00 180.000.000,00 0,00 41.555.484.704,00 2.750.000.000,00 200.000.000,00 735.000.000,00 1.600.000.000,00 215.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 9.741.992.454,00 2.500.000,00


174

SKPD


08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan Alat Tulis Kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan makanan dan minuman 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan alat kebersihan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan jasa pelayanan publik 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan Jaminan Keselamatan/ kesehatan kerja 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan Gedung Kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan mebeleur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan Pagar/ Pembatas Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Lahan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengecoran landasan kontainer 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Peningkatan Disiplin Aparatur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan pakaian kerja lapangan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Perlengkapan Keselamatan kerja Lapangan

RKPD 2016

KETERANGAN

100.000.000,00 50.000.000,00 34.950.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.490.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 35.200.000,00 150.000.000,00 15.000.000,00 247.400.000,00 3.098.255.000,00 4.936.730.000,00 59.540.000,00 863.927.454,00 10.358.116.250,00 1.186.150.000,00 25.550.000,00 110.100.000,00 50.000.000,00 7.000.994.250,00 6.920.000,00 3.000.000,00 2.550.000,00 1.487.852.000,00 50.000.000,00 235.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 881.990.000,00 64.000.000,00 667.990.000,00 150.000.000,00


175

SKPD


08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengembangan sumber daya aparatur 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Sarana Komposter 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembuatan Papan Informasi K3 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Box Sampah Terpilah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembinaan Pelaksanaan Program 3 R (Recycle-Reduce-Reuse) 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembinaan Kampung Berseri 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Evaluasi dan Monitoring Objek Pantau Adipura 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan TPST 3R 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Sosialisasi dan Monitoring Air Limbah Domestik 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Tanah Penutup TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Operasional dan Pemeliharan Instalasi Pemanfaatan Gas Methan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembelian Obat-Obat (Racun) 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Pohon Pelindung 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan pohon pelindung 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan Taman Dekorasi 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Tanaman Hias 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Ruti/ Berkala Alat Pengolahan Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Taman 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan dan Pengelolaan Taman Kota dan RTH 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembuatan Taman Kota 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengecatan Canstin 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPLT 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Jalan Kerja di TPA

RKPD 2016

KETERANGAN

20.000.000,00 20.000.000,00 314.050.000,00 10.000.000,00 304.050.000,00 3.112.677.000,00 1.755.995.000,00 323.800.000,00 34.050.000,00 42.000.000,00 606.850.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 89.982.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 1.939.655.000,00 20.000.000,00 292.465.000,00 197.255.000,00 200.000.000,00 127.400.000,00 493.010.000,00 359.525.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 753.390.000,00 753.390.000,00 3.422.450.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00


176

SKPD


08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyambungan pipa gas methan sanitary landfill di TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi gas methan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan polongan untuk penghijauan di TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rehab bangunan pengelolaan kompos dan gudang kompos 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembuatan beton blok untuk jalan kerja TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rehab bangunan kolam lechet 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan pagar dan gapura TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan jalan operasional dan drainase TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Rehab tempat cucian kendaraan TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan pagar dan gapura IPLT 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Evaluasi efektifitas kolam pemeliharaan IPLT 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan dan pengerukan kolam lechate TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan alat berat untuk TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Timbangan Truk Sampah (Tera Timbang) 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembangunan TPU Aie Dingin 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Sosialisasi K-3 dan monitoring GORO massal 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyusunan program database pelayanan DKP 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Lomba K-3 dan Taman se Kota Padang 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Tugu dan Pengecatan Pot Bunga 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembersihan Trotoar dan Riol 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pengadaan Mobil Tangga Beserta Alat Keselamatannya 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Pembuatan Taman Tematik Kota Padang 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Penegakan Hukum Lingkungan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyusunan laporan pelaksanaan DPLH IPT dan dokumen DELH TPA 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyusunan revisi Perda tentang Pengelolaan Sampah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Kompetisi Daur Ulang Sampah Antar Pelajar 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Sarana Prasarana Keindahan Kota 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota

RKPD 2016

KETERANGAN

27.000.000,00 297.500.000,00 10.000.000,00 297.500.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 760.000.000,00 9.500.000,00 1.000.950.000,00 6.126.951.500,00 169.549.000,00 216.150.000,00 287.345.000,00 247.840.000,00 50.000.000,00 127.894.500,00 267.673.000,00 175.000.000,00 3.650.000.000,00 935.500.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 54.437.500,00 54.437.500,00 60.000.000,00 60.000.000,00


177

SKPD


08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Monitoring dan validasi Data Aset 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program peningkatan Kualitas dan … Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Penyusunan Database Lingkungan 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jarigan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 08 Dinas Kebersihan & Pertamanan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

RKPD 2016

KETERANGAN

291.100.000,00 250.000.000,00 41.100.000,00 50.265.000,00 50.265.000,00 1.108.410.000,00 1.108.410.000,00 0,00 8.215.600.000,00 490.000.000,00 3.740.000,00 64.200.000,00 9.686.250,00 7.150.000,00 38.505.000,00 9.013.750,00 35.952.100,00 30.005.000,00 3.540.250,00 30.000.000,00 11.311.800,00 20.555.850,00 153.040.000,00 73.300.000,00 460.200.000,00 30.000.000,00 34.355.850,00 395.844.150,00 23.600.000,00 23.600.000,00 8.500.000,00


178

SKPD


RKPD 2016

KETERANGAN

Keuangan 09 Bapedalda

09 Bapedalda

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Monitoring Degradasi Lingkungan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/ Usaha yang Berdampak Lingkungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Monitoring, evaluasi dan implementasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Padang Pemantauan kualitas air sungai di kota padang Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengadaan Unit Tekhnologi Biogas (DAK) Survey Iventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang Penyediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup Perayaan hari lingkungan hidup monitoring dan fasilitasi program CSR Kota Padang Inventarisasi kepemilikan dan pelaksanaan Amdal/ UKL/ UPL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Batang Arau Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor Kajian Beban Emisi dari Sumber Tidak Bergerak Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penunjang Operasional Labor Lingkungan Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapan akreditasi Pembinaan Saka Kalpataru Program Pembinaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembinaan Sekolah Bernuansa Lingkungan Edukasi dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan ADIPURA DAK Bidang Lingkungan Hidup

09 Bapedalda

Penyusunan Buku Profile ADIPURA

09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda

8.500.000,00 2.000.000.000,00 40.000.000,00 112.200.000,00 25.500.000,00 15.000.000,00 63.600.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00 65.000.000,00 1.324.950.000,00 21.250.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 70.000.000,00 65.000.000,00 212.500.000,00 95.000.000,00 75.000.000,00 42.500.000,00 4.570.000.000,00 60.000.000,00 350.000.000,00 35.000.000,00 4.100.000.000,00 25.000.000,00


179

SKPD 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 09 Bapedalda 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Penegakan Hukum Lingkungan Penyusunan Ranperda Pengelolaan Lingkungan Penilaian Dokumen AMDAL, UKL/ UPL Penegakan Hukum Lingkungan Program Peningkatan Manajemen Lingkungan Hidup Penyusunan Buku Status Lingkungan HidupDaerah (SLHD) Kota Padang Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Publikasi dan informasi pengelolaan lingkungan hidup DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

RKPD 2016

KETERANGAN

125.800.000,00 63.750.000,00 28.050.000,00 34.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 6.534.670.000,00 1.530.373.000,00 2.300.000,00 631.695.000,00 8.000.000,00 35.240.000,00 48.000.000,00 146.580.000,00 5.000.000,00 354.548.000,00 2.000.000,00 10.230.000,00 25.080.000,00 212.500.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 26.200.000,00 1.181.855.000,00 590.503.000,00 97.180.000,00 65.000.000,00 398.672.000,00 15.000.000,00 15.500.000,00


180

SKPD 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil 10 Dinas Dukcapil

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis bagi petugas register tingkat kota, kecamatan dan kelurahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelatihan tenaga pengelola SIAK Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Pelayanan Akta Catatan Sipil Pemeliharaan, Pengelolaan, dan Penyimpanan Arsip Akta catatan sipil Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Kependudukan Penyediaan blanko kartu keluarga dokumen kependudukan Perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis SIAK Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) Pengadaan Bahan Personalisasi Pencetakan KTP-elektronik Pemuthakiran Data Akta Catatan Sipil Dalam Bentuk Arsip Digital Pemutakhiran Data Kematian, Perkawinan dan Perceraian Melalui Program SIAK Pelayanan Pendaftaran dan Mutasi Penduduk Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pemeliharaan Jaringan Aplikasi

RKPD 2016

KETERANGAN

62.000.000,00 62.000.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 8.940.000,00 8.940.000,00 3.683.252.000,00 50.000.000,00 326.490.000,00 127.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 438.750.000,00 76.725.000,00 55.000.000,00 290.530.000,00 213.750.000,00 163.200.000,00 309.452.000,00 397.800.000,00 63.000.000,00 187.205.000,00 533.850.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00


181

SKPD 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jaminan Keselamatan/ kesehatan kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Perbengkelan Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (DAK) Pelatihan dan Perawatan Alat-alat Korsik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi

RKPD 2016

KETERANGAN 0,00

50.643.932.230,00 1.703.663.250,00 4.950.000,00 189.960.000,00 123.095.000,00 86.000.000,00 61.514.500,00 53.548.750,00 29.870.000,00 172.673.000,00 19.290.000,00 11.520.000,00 359.500.000,00 313.242.000,00 29.100.000,00 137.400.000,00 112.000.000,00 15.669.091.480,00 433.999.000,00 99.849.000,00 75.000.000,00 71.800.000,00 78.000.000,00 1.703.970.000,00 44.400.000,00 10.000.000,00 28.930.000,00 208.745.000,00 188.898.480,00 750.000.000,00 11.720.500.000,00 255.000.000,00 365.937.500,00 12.500.000,00


182

SKPD 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur Pelatihan Penanganan Bencana dan Kebakaran Pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Pengembangan sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Penyediaan Slang Buang dan Slang Hisap Pelatihan Rutin Anggota Pemadam Kebakaran Navigasi di Darat Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi Alat Pencegahan Kebakaran Penyediaan Peralatan Perbengkelan Pemadam Kebakaran Pengadaan Alat Komunikasi Pencegahan Kebakaran Pengadaan Alat Pengamanan Personil Pemadam Kebakaran Pemeliharaan/ Perawatan Alat Komunikasi Kebakaran Pembangunan Reservoir/ tandom air pemadam kebakaran Penyelenggaraan rekruitmen tenaga operasional Pos WMK Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran Pengadaan mobil pemadam kebakaran Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami

RKPD 2016

KETERANGAN

228.437.500,00 125.000.000,00 768.500.000,00 175.000.000,00 120.000.000,00 336.000.000,00 137.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 25.574.097.500,00 432.363.000,00 168.819.000,00 115.000.000,00 527.095.000,00 864.000.000,00 199.110.000,00 88.269.000,00 33.000.000,00 460.000.000,00 43.750.000,00 87.721.000,00 193.359.500,00 4.750.986.000,00 17.610.625.000,00 5.626.642.500,00 350.000.000,00 224.114.000,00


183

SKPD 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 11 BPBD & Damkar 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Peremajaan dan Optimalisasi Pusat Kontrol Sirine/ Pusdalops Pengendalian dan Pengawasan Bencana Alam Sosialisasi Penerapan Rancang Bangun Serta Penggunaan Bahan dan Peralatan Lebih Baik Sosialisaasi penanggulangan bencana di daerah zona merah Pelatihan kelompok siaga bencana (KSB) kelurahan Penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi Rakor Bidang Kebencanaan Nasional dan Daerah Pengadaan sarana posko (RIG) KSB di 104 kelurahan Simulasi Evakuasi Bencana Penyusunan rencana kontijensi kerawanan bencana di Kota Padang Pendidikan dan pelatihan SAR bagi KSB Kelurahan Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho evakuasi Pencegahan bahaya dan ancaman pada daerah rawan bencana (pemasangan plang daerah rawan bencana) Pemulihan mental korban terkena bencana banjir bandang (trauma healing) Pengenalan damage and loss asessment pengkajian kebutuhan pasca bencana study banding pengelolaan wilayah bencana Evakuasi kerusakan dan kerugian pasca bencana Penyusunan program aplikasi kajian cepat bencana Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Pendataan daerah rawan bencana Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan Pengadaan dan pemasangan peralatan EWS Peningkatan Kapasitas Aparat Kecamatan dan kelurahan bidang kebencanaan Program Perencanaan Bidang Ke PU an Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPBD PK dan Pos WMK DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

RKPD 2016

KETERANGAN

324.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 180.000.000,00 175.000.000,00 95.000.000,00 158.000.000,00 356.000.000,00 360.000.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 76.500.000,00 260.000.000,00 161.067.000,00 129.904.000,00 173.075.000,00 284.125.000,00 194.604.000,00 699.810.000,00 185.000.000,00 252.957.000,00 216.525.000,00 310.961.500,00 926.000.000,00 926.000.000,00 0,00 13.874.264.000,00 265.000.000,00


184

SKPD 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan Keterampilan Keluarga Muda Miskin Konseling Sosial Psikologis dan Terminasi Konflik Keluarga Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Peningkatan Gizi Janda Perintis Kemerdekaan Dana Pendamping Bufferstock (Bantuan Peralatan dan Makanan) dari Depsos RI Bimbingan sosial keterampilan dan pemberdayaan penyandang cacat Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pemberdayaan Penyandang Cacat Jaminan sosial lanjut usia (dana pendamping) Pembinaan anak jalanan dan prasarana pendukung rumah perlindungan sosial anak Pembinaan bagi orang lanjut usia kurang mampu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dana Sharing Pemulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan luar daerah ke daerah asal Jaminan Sosial Bagi Eks Penderita Psikotik/ Sakit Jiwa Kronis Miskin Terlantar Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelamatan Mayat Terlantar Serta Orang Sakit Miskin Terlantar Rehabilitasi Bangunan Rumah Tak Layak Huni Bagi Fakir Miskin Pembangunan Panti Sosial Multiguna Penangaanan gelandang pengemis diperkotaan melalui desa kumenanti berbasi keluarga Penyediaan sarana dan prasrana rumah perlindungan sosial anak Pembangunan pagar LPKS Pembangunan Klinik Lanjut Usia Pembangunan LPKS Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronis miskin terlantar di Kota Padang Pengembangan usaha ekonomis produktif terhadap penyandang disabilitas

RKPD 2016

KETERANGAN

265.000.000,00 5.478.920.000,00 80.000.000,00 15.000.000,00 80.000.000,00 34.000.000,00 332.000.000,00 75.000.000,00 95.000.000,00 65.000.000,00 85.000.000,00 60.000.000,00 51.000.000,00 400.000.000,00 25.500.000,00

39.920.000,00 104.000.000,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00 150.000.000,00 87.500.000,00 2.100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 441.074.000,00 306.074.000,00 85.000.000,00


185

SKPD 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (Dana Pendamping) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peringatan Hari Bersejarah (Gugurnya Bagindo Azizchan) Operasional Lapangan Taruna Siaga Bencana Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Panti Asuhan Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan asuransi kesejahteraan sosial Penilaian karang taruna, organisasi sosial dan pekerja sosial masyarakat Pelatihan manajemen karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat dan TKSK Penyuluhan dan penyetaraan informasi peraturan tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan sumbang untuk program bencana

RKPD 2016 50.000.000,00 1.666.460.000,00 80.000.000,00 42.670.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 34.960.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 36.000.000,00

12 Dinas Sosnaker

evaluasi dan verifikasi data kemiskinan/ pendataan permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) PBI-JKN (Data kemiskinan)

897.830.000,00

12 Dinas Sosnaker

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan rumah tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

872.670.000,00

12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

KETERANGAN

2.000.000,00 164.000.000,00 22.500.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00 10.570.000,00 179.800.000,00 12.500.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 16.100.000,00 81.200.000,00 24.000.000,00 1.144.430.000,00


186

SKPD 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

12 Dinas Sosnaker

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit JFA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan data statistik, monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja Seleksi pelatihan dan pra magang ke jepang Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja On-line (BKOL) Dengan Sertifikasi ISO 9001:2008 Penyiapan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Job Camfasing Dalam Rangka Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) melalui Tenaga Kerja Mandiri Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Penegakan Hukum dan Penyelesaian Kasus Norma Ketenagakerjaan Sosialisasi dan Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit Kota Padang Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keselamatan Kerja Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Hubungan Industrial

RKPD 2016

KETERANGAN

86.930.000,00 620.000.000,00 17.500.000,00 420.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 8.930.000,00 8.930.000,00 133.930.000,00 8.930.000,00 125.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 2.517.555.000,00 100.000.000,00 438.555.000,00 600.000.000,00 69.000.000,00 500.000.000,00 85.000.000,00 725.000.000,00 808.235.000,00 170.000.000,00 55.325.000,00 100.000.000,00 42.500.000,00

108.000.000,00


187

SKPD 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker 12 Dinas Sosnaker

13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Survei dan Pembinaan Dewan Pengupahan Kota Padang dan Persyaratan Kerja Informasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Pembinaan dan Monitoring Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Pengurangan pekerja anak Pematapan undang-undang nomor 2tahun 2004 terhadap UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Tim deteksi dini pencegahan mogok kerja, unjuk rasa dan PHK Pembinaan sistim pengawasan ketenagakerjaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penerapan Upah Minimum Propinsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Diikutkan Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 99.910.000,00 105.000.000,00 236.060.000,00 50.000.000,00 58.560.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00

0,00 16.396.000.000,00 489.000.000,00 4.250.000,00 64.167.000,00 5.500.000,00 29.750.000,00 29.750.000,00 8.075.000,00 65.000.000,00 17.000.000,00 55.250.000,00 161.983.000,00 6.375.000,00 41.900.000,00 1.020.000.000,00 182.588.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 197.000.000,00


188

SKPD 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM

13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Rakor Program Kegiatan Dinas/ Instansi terkait dan Kecamatan Pembangunan Web Dinas Koperasi dan UMKM Pembangunan Jaringan LAN dan Pemeliharaan Sistem Informasi Database UMKM Kota Padang Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Temu Usaha Kemitraan UKM Diklat Manajemen Usaha Kecil dan Kewirausahaan bagi UKM Penataan dan pemberdayaan PKL Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan Pembuatan Kemasan Hasil Produk UMKM Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Penduduk Usia Produktif Sosialisasi dan Fasilitasi Perlindungan Produk UMKM Revitalisasi dan Pengembangan KUD Pemberdayaan, pendampingan dan pembinaan UMKM Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Propinsi, dan Kota Padang dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru Perkuatan Modal untuk Wirausaha (Entrepreneur) baru Profil UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

414.912.000,00 21.250.000,00 4.250.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 646.500.000,00 150.000.000,00 126.500.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 6.590.155.000,00 57.500.000,00 48.875.000,00 820.400.000,00 171.305.000,00 196.125.000,00 200.000.000,00 119.500.000,00 525.000.000,00 1.798.000.000,00 200.000.000,00

835.050.000,00 1.550.000.000,00 68.400.000,00


189

SKPD 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM

13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring dan Evaluasi Kredit Program dan Non Program Sumber Dana Pusat dan Propinsi yang Dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Evaluasi dan pengembangan pengelolaan dana bergulir UMKM pada lingkup Dinas Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Pemberdayaan Kelompok Wanita/ Koperasi Wanita di Daerah Binaan P2WKSS Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi Monitoring Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Audit Manajemen Koperasi Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian KJKS BMT Kelurahan Pembinaan dan Pengawasan serta Penghargaan Koperasi/ KJKS Berprestasi Peningkatan Kapasitas DEKOPINDA Kota Padang Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola KJKS Kelurahan Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pelatihan Kewirausahaan bagi TP UMKM Kelurahan Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus dan Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi Konvensional Peningkatan Kompetensi Pengurus/ Pengelola Koperasi Pelatihan Manajemen Organisasi Koperasi bagi Koperasi Baru Pelatihan TOT bagi Tenaga Pendamping UMKM dan Pengelola KJKS Pelatihan SKU bagi Manager KJKS BMT dan Tenaga Pendamping UMKM Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi bagi Pengurus Pelatihan Pola Syariah bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi Pelatihan Simpan Pinjam Pola Tanggung Renteng bagi Gerakan Koperasi Wanita

RKPD 2016

KETERANGAN

126.225.000,00 52.275.000,00

73.950.000,00 4.232.620.000,00 82.960.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 43.985.000,00 39.100.000,00 150.500.000,00 86.250.000,00 125.000.000,00 350.000.000,00 125.000.000,00 29.325.000,00 100.000.000,00 175.000.000,00 125.000.000,00 55.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 225.000.000,00 150.000.000,00 55.500.000,00


190

SKPD 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 13 Diskop & UMKM 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pelatihan Koperasi bagi Wartawan/ Da'i dan Lomba Karya Tulis Bimbingan Teknis Neraca Unit Simpan Pinjam Bimbingan Teknis Pendamping UMKM Pelatihan Akuntabilitas Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas Konfrensi Koperasi Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Pemberdayaan usaha koperasi masjid Peningkatan Kualitas Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Penunjang Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan Pengadaan Komputer dan Pembuatan Sistem Online KJKS BMT Kota Padang BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan kendaraan dinas/ operasional (roda 2) pengadaan mobil pelayanan keliling Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 900.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 3.200.000.000,00 2.700.500.000,00 499.500.000,00 0,00 9.352.940.000,00 1.740.745.000,00 7.000.000,00 426.000.000,00 15.000.000,00 157.000.000,00 25.250.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00 7.000.000,00 255.000.000,00 15.360.000,00 75.000.000,00 294.000.000,00 58.200.000,00 200.935.000,00 2.077.365.550,00 130.000.000,00 380.000.000,00 165.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00


191

SKPD 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Penyusunan DED Pembangunan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Perencanaan/ Promosi Peluang Investasi Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal Sosialisasi Penanaman Modal Pembuatan video (Audio visual) Promosi Potensi dan Peluang Investasi Kota Padang Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi Koordinasi Peningkatan Kerjasama Investasi dan Peningkatan PMA/ PMDN Temu Usaha Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKMK dengan Pengusaha/ Badan Usaha Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Penanaman Modal Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bidang penanaman modal Evaluasi Perjanjian dan Pelaksanaan Kerjasama Penanaman Modal Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan IORA/ IIOLGF Penyusunan Naskah Akademis Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Strategis Kajian Perencanaan Kemitraan Dunia Usaha Kota Padang Pendataan/ Pembaharuan Data dan Identifikasi Badan Usaha yang Berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK

RKPD 2016

KETERANGAN

542.565.550,00 9.800.000,00 350.000.000,00 98.000.000,00 34.000.000,00 64.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 1.174.000.000,00 285.000.000,00 263.000.000,00 128.000.000,00 170.000.000,00 195.000.000,00 73.000.000,00 60.000.000,00 903.750.000,00 170.000.000,00 127.500.000,00 63.750.000,00 500.000.000,00 42.500.000,00 796.000.000,00 250.000.000,00 246.000.000,00 150.000.000,00


192

SKPD 14 BPMPTSP

14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 14 BPMPTSP 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pendataan/ Pembaharuan Data dan Identifikasi UMKMK Potensial yang akan dimitrakan dengan Pengusaha/ Badan Usaha Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pemeliharaan/ Pengembangan website Pengembangan Sistem Informasi PTSP Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Survei, monitoring, dan koordinasi proses perizinan Survey Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan Bidang Perekonomian Survey Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan Bidang Pembangunan Survey Monitoring dan Koordinasi Proses Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan Pelayanan perizinan keliling Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan Penyusunan database perizinan berbasis Geographics Information System (GIS) Peningkatan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di PTSP Evaluasi ISO Pelayanan Penyusunan Standar Pelayanan SKPD Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

150.000.000,00

424.160.550,00 45.000.000,00 379.160.550,00 1.935.018.900,00 389.000.000,00 285.460.600,00 197.441.000,00 269.050.000,00 100.000.000,00 172.000.000,00 250.000.000,00 98.817.300,00 70.000.000,00 50.000.000,00 53.250.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 58.044.871.000,00 1.613.500.000,00 3.500.000,00 420.000.000,00 6.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 37.000.000,00 36.000.000,00 150.000.000,00


193

SKPD 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda dengan pemko padang dan outbond kepemimpinan bagi pemuda Pendataan potensi kepemudaan kota padang Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda produktif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan peran serta kepemudaan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Pelaksanaan Hari Nasional/ Kepemudaan Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan Pembinaan dan lomba tata upacara bendera tingkat SLTA Penunjang kegiatan kepemudaan dan olah raga Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Penyuluhan dan pembinaan tentang Bahaya Narkoba & AIDS (HIv) bagi Generasi Muda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

RKPD 2016

KETERANGAN

18.100.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 45.000.000,00 482.900.000,00 637.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 412.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 575.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 75.000.000,00 960.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 160.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 32.434.171.000,00 180.000.000,00


194

SKPD 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah Pemberiaan penghargaan bagi insan olahraga yang berdidikasi dan berprestasi Pelaksanaan Kegiatan OR dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI Pertandingan OR Pelajar Cacat se Kota Padang Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS di lingkungan Pemko Padang Festival perahu naga internasional (Padang International Dragon Boat Festival) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang Pertandingan buku tangkis antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Car Free Day Hari Olahraga Nasional Piala Walikota CUP 2015 Lomba Lari Komodo 10 K Kompetisi olahraga eksekutif Pemko Padang (sepakbola, bulu tangkis, tenis lapangan) Pertandingan sepakbola persahabatan Pemko Padang dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya Penyelenggaraan Porprov Sumbar XIV Pembinaan cabang olahraga prestasi Padang Kota Sepakbola Festival Silat Internasional Pelatihan Pelatih Silat Tradisional (Seni) Kota Padang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang Penataan dan penertiban sarana dan prasarana kawasan GOR H.Agus Salim Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H.A Salim Penataan dan Rehab Sarana Kolam Renang Teratai Pelayanan K3 dan keamanan aset kawasan lingkungan GOR hj agus salim Rehab pengecatan gedung GOR H Agus Salim Pengadaan 2 set alat vacum kolam renang teratai pembuatan gudang penyimpanan perahu naga Pengadaan sarana dan prasaranan Porprov Sumbar XIV Pengadaan Peralatan Olahraga Porprov

RKPD 2016

KETERANGAN

200.000.000,00 6.100.000.000,00 100.000.000,00 85.000.000,00 100.000.000,00 900.000.000,00 185.000.000,00 235.500.000,00 80.000.000,00 35.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 230.500.000,00 175.000.000,00 17.928.171.000,00 700.000.000,00 3.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100.000.000,00 21.342.300.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 104.653.000,00 3.530.005.000,00 195.000.000,00 82.642.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 8.000.000.000,00 4.800.000.000,00


195

SKPD 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 15 Dispora 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Sumbar XIV Perbaikan sarana akomodasi kontingen Porprov Sumbar XIV penyusunan DED gedung serba guna pemuda kota padang Program pendidikan politik masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

RKPD 2016

KETERANGAN

3.650.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 6.563.789.900,00 966.854.600,00 9.720.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 16.200.000,00 19.614.600,00 90.552.000,00 88.308.000,00 2.832.000,00 24.525.000,00 11.275.000,00 16.560.000,00 32.808.000,00 471.010.000,00 12.000.000,00 61.500.000,00 91.950.000,00 2.188.003.000,00 1.258.598.000,00 233.795.000,00 313.530.000,00 382.080.000,00 101.421.300,00 18.000.000,00


196

SKPD 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 16 Kantor Kesbangpol 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN perlengkapannya Peningkatan SDM Aparatur DKP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Terhadap Aparatur Dalam Rangka Pengawasan Bantuan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Koordinasi Masalah Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4) Koordinasi Masalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kemah bakti Bhineka Tunggal Ika Hari Bela Negara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Pembauran Kebangsaan Pengawasan Orang Asing Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desk Pilgub Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Inventarisasi Masalah Aktual Program pendidikan politik masyarakat Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Pemberdayaan dan monitoring lembaga sosial kemasyarakatan dan partai politik Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

RKPD 2016

KETERANGAN

83.421.300,00 75.000.000,00 75.000.000,00 12.645.000,00 12.645.000,00 2.164.364.000,00 514.097.000,00 570.707.000,00 1.079.560.000,00 315.350.000,00 51.000.000,00 47.600.000,00 85.000.000,00 21.250.000,00 42.500.000,00 25.500.000,00 42.500.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 46.750.000,00 46.750.000,00 273.402.000,00 46.750.000,00 107.652.000,00 74.000.000,00 45.000.000,00 0,00 25.578.815.950,00 2.693.146.800,00 9.750.000,00 410.500.000,00 468.000.000,00


197

SKPD 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pengadaan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Perbengkelan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana polisi pamong praja (DAK) Pengadaan perlengkapan kendaraan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pamong Praja Penyusunan prosedur tetap pelanggaraan perda/ perwako Pelatihan kantor sendiri Sosialisasi peraturan hukum bagi Pamong Praja Penyusunan standar operasional prosedural satpol PP kota padang

RKPD 2016

KETERANGAN

41.750.000,00 55.750.000,00 89.502.800,00 50.600.000,00 39.850.000,00 407.900.000,00 14.244.000,00 345.000.000,00 400.100.000,00 12.300.000,00 248.400.000,00 99.500.000,00 9.800.674.750,00 1.105.550.000,00 393.100.000,00 49.000.000,00 77.250.000,00 2.627.293.000,00 59.431.750,00 125.000.000,00 774.850.000,00 90.000.000,00 4.289.200.000,00 210.000.000,00 339.300.000,00 339.300.000,00 1.572.788.000,00 433.500.000,00 392.192.000,00 114.700.000,00 140.974.000,00 350.867.000,00 140.555.000,00


198

SKPD 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP 17 Satpol PP -

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengadaan Senjata Api Peningkatan Pelayanan dengan Aparat Keamanan dalam penanggulangan keamanan kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Peralatan Satpol PP Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peradilan Cepat/ Operasi Yustisia Pengamanan hari-hari besar nasional Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Operasional Pemula Pengamanan Terpadu Satuan Tugas Operasi Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota Pengadaan pos pantau operasional sekretariat bersama penyidik pegawai negeri sipil kota padang Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Upacara Peringatan HUT Satuan Hansip/ Linmas Sosialisasi peraturan dan perundangundangan penyakit masyarakat (Pekat) Peningkatan kemampuan Satuan Hansip/ Linmas Penyerahan Satuan Hansip/ Linmas Kepada Polresta Guna Mendukung Kelancaran PILGUB 2015 Koodinasi pelayanan ketertiban dan keamanan kota Monitoring dan evaluasi kinerja satpol PP di 11 kecamatan Penertiban Baliho dan iklan lainnya Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Operasional keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rencana strategis (renstra) SKPD -

RKPD 2016

KETERANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 6.379.700.600,00 125.950.000,00 5.968.750.600,00 285.000.000,00 1.976.483.000,00 72.600.000,00 236.648.000,00 87.900.000,00 183.797.000,00 823.167.000,00 408.800.000,00 163.571.000,00 2.041.722.800,00 1.244.800.000,00 76.000.000,00 125.000.000,00 190.617.500,00 36.796.300,00 67.509.000,00 45.000.000,00 256.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


199

SKPD 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol 18a Bag. Humas & Protokol

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL Program pengembangan wawasan kebangsaan Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/ Upacara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Liputan Kegiatan Pemko Kliping Kegiatan Pemko Penyampaian Informasi melalui Media Cetak, Media Luar Ruang, dan Kesenian Tradisional Rakyat Pengumpulan dan pengolahan data media centre Dokumentasi kegiatan Pemko Penerbitan Media Internal Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan Pemberdayaan Bakohumas Kota Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

4.017.289.300,00 825.000.000,00 825.000.000,00 268.610.550,00 3.825.000,00 6.000.000,00 4.250.000,00 20.416.550,00 13.999.000,00 741.500,00 60.000.000,00 294.758.750,00 17.000.000,00 220.120.000,00 74.400.000,00 497.818.750,00 263.000.000,00 234.818.750,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.379.717.500,00 1.722.974.500,00 22.574.500,00 261.884.500,00 25.125.000,00 163.187.500,00 183.971.500,00 21.142.500,00 21.142.500,00 0,00


200

SKPD 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN BAGIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan pelaksanaan pelayanan barang dan jasa/ Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Pengadaaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bimbingan Teknis PNS Bagian Pembangunan dan ULP Sosialisasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Perubahan Tahun 2016 Evaluasi Standar Analisa Biaya Anggaran Tahun 2017 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

RKPD 2016

KETERANGAN

3.832.390.384,00 2.140.471.214,00 4.320.000,00 3.600.000,00 18.550.000,00 41.956.750,00 50.568.400,00 3.351.700,00 334.200.000,00 9.075.000,00 25.410.000,00 390.918.414,00 6.890.950,00 1.251.630.000,00 461.258.000,00 275.000.000,00 32.670.000,00 145.588.000,00 8.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 249.187.120,00


201

SKPD 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18b Bag. Pembangunan 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Penguatan teknis aplikasi SPSE Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Pembangunan Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) Pelaksanaan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran TEPRA BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan event/ pameran/ expo produk unggulan daerah Kota Padang Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi pemetaan usaha ekonomi masyarakat/ kerakyatan di Kota Padang Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kota Padang Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Kota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RKPD 2016

KETERANGAN

133.100.000,00 116.087.120,00 701.474.050,00 372.680.000,00 134.350.000,00 66.550.000,00 127.894.050,00 0,00 1.830.800.000,00 316.000.000,00 316.000.000,00 350.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 220.000.000,00 435.800.000,00 4.000.000,00 5.600.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 4.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00 30.000.000,00 200.000.000,00 29.700.000,00 190.000.000,00


202

SKPD 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian

18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18c Bag. Perekonomian 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Koordinasi, monitoring dan optimalisasi sumber potensi ekonomi daerah Koordinasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi dana CSR Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi Koordinasi dan monitoring terhadap stabilitas harga bahan pokok (TPID) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Koordinasi dan Monitoring Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) BAGIAN PERTANAHAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Sertifikasi Hak Tanah Pemerintah Kota Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah Kota Padang Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan Penunjang Penyelenggaraan dan Pengelolaan ADM Pertanahan Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RKPD 2016

KETERANGAN

175.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00

180.000.000,00 75.000.000,00 105.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 23.478.040.050,00 406.437.500,00 255.000.000,00 151.437.500,00 1.596.086.000,00 1.596.086.000,00 51.007.250,00 51.007.250,00 20.900.000.000,00 20.900.000.000,00 247.953.500,00


203

SKPD


18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pengadaan Kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18d Bag. Pertanahan 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra

18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra

-

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Penunjang Operasional Sekretariat UKS Sosialisasi SKB 4 Menteri Tentang UKS Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan Penguatan kelembagaan panti asuhan Peningkatan keterampilan generasi muda putus sekolah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama Lomba Hafalan Juz 'Ama Pengadaan Buku Panduan, Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan Bahan Ajar Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Tim Pembina Haji Daerah (TPHD)

RKPD 2016

KETERANGAN

6.288.000,00 3.000.000,00 10.695.000,00 13.880.000,00 9.019.500,00 3.300.000,00 29.875.000,00 150.000.000,00 3.296.000,00 18.600.000,00 209.423.800,00 149.423.800,00 60.000.000,00 10.880.000,00 10.880.000,00 56.252.000,00 56.252.000,00 0,00 19.187.335.350,00 322.764.100,00 145.129.000,00 49.429.700,00 128.205.400,00 390.775.250,00 248.670.000,00 65.442.250,00 76.663.000,00 17.165.764.500,00 596.969.500,00 159.295.000,00 196.250.000,00

822.935.000,00 100.000.000,00


204

SKPD 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengadaan Sertifikat Kegiatan Keaagamaan Kota Padang Peringatan hari-hari besar islam Master of Trainer (MoT) Instruktur Pesantren Ramadhan Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Mesjid dan Mushalla Lomba Lembaga Didikan Subuh (LDS) Penunjang Pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Propinsi Sumatera Barat Penunjang Operasional BKS TPQ/ TQA dan MDA/ MDW Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan Sertifikasi Guru TPQ/ TQA dan MDA Kota Padang Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Pengadaan Buku Keagamaan Pelatihan Manajemen TPQ/ TQA dan MDT Penilaian TPQ/ TQA dan MDT Tergiat Operasional garin mesjid Pelatihan imam mesjid Penunjang operasional guru pondok pesantren tamatan Timur Tengah Penunjang operasional Pondok Alqu'ran Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Lomba Penilaian Kantor KAN berprestasi Penguatan Lembaga Adat Program pendidikan politik masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi

RKPD 2016

KETERANGAN

330.650.000,00 645.900.000,00 96.690.000,00 98.860.000,00 70.946.500,00 460.000.000,00 11.593.200.000,00 120.000.000,00 309.073.500,00 66.901.000,00 399.245.000,00 63.745.500,00 51.043.500,00 288.060.000,00 150.000.000,00 216.000.000,00 330.000.000,00 316.158.500,00 55.573.500,00 260.585.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 413.805.000,00 2.475.000,00 3.600.000,00 16.500.000,00 27.500.000,00 31.900.000,00 1.430.000,00 143.500.000,00 6.100.000,00 22.000.000,00 126.500.000,00 15.500.000,00 16.800.000,00


205

SKPD 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18e Bag. Kesra 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah

RKPD 2016

KETERANGAN

490.068.000,00 130.968.000,00 61.100.000,00 298.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.942.191.950,00 354.244.000,00 3.740.000,00 28.380.000,00 11.220.000,00 14.327.500,00 18.947.500,00 935.000,00 35.750.000,00 18.414.000,00 5.610.000,00 216.920.000,00 163.061.800,00 161.961.800,00 1.100.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 97.298.850,00 97.298.850,00 11.000.000,00 11.000.000,00 2.307.587.300,00 688.704.500,00


206

SKPD 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18f Bag. Hukum 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan

18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Kota Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pembahasan Ranperda di DPRD Pembinaan Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kota Padang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyuluhan Hukum Terpadu Monitoring dan Evaluasi Peraturan dan Produk Hukum Daerah Bantuan Hukum untuk orang miskin Bedah Kasus/ Bedah Perkara Pemerintah Kota Padang dengan Instansi Terkait BAGIAN PEMERINTAHAN Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah (DAK) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

RKPD 2016

KETERANGAN

157.916.000,00 60.775.000,00 130.073.900,00 163.625.000,00 315.778.100,00 112.714.800,00 500.000.000,00 178.000.000,00 0,00 40.313.448.150,00 193.000.000,00 75.000.000,00

118.000.000,00 618.959.000,00 3.000.000,00 22.200.000,00 2.778.000,00 9.692.000,00 38.500.000,00 22.532.500,00 1.122.000,00 36.600.000,00 9.250.000,00 135.000.000,00 333.755.000,00 4.529.500,00 38.567.848.900,00 65.250.000,00 38.279.842.000,00 221.419.400,00 1.337.500,00


207

SKPD 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18g Bag. Pemerintahan 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosisialisasi Peraturan dan Perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD, dan Pemda Lain Penunjang kerjasama pemerintah daerah/ APEKSI Tim Koordinasi Penunjang Kerjasama Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Penunjang penegasan batas daerah Inventarisasi pembakuan nama rupabumi unsur buatan Penunjang Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Rapat Koordinasi Bulanan Camat Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Monitoring dan koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintah Penilaian camat dan aparatur kelurahan terbaik tahun 2015 Monitoring penyelenggaraan pemerintah kelurahan BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

13.600.000,00 13.600.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 340.433.500,00 43.817.500,00 106.047.500,00 190.568.500,00 115.204.250,00 17.835.000,00 15.869.250,00 67.000.000,00 14.500.000,00 354.402.500,00 19.828.000,00 117.136.500,00 42.704.500,00 139.047.000,00 35.686.500,00 0,00 1.870.300.200,00 325.669.200,00 4.950.000,00 15.439.200,00 12.900.000,00 30.130.000,00 50.300.000,00 1.550.000,00


208

SKPD 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18h Bag. Organisasi 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sosialisasi tata naskah dinas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Organisasi Pelaksanaan Rapat Staf Bulanan Penyusunan LAKIP Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan analisa jabatan, Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang II Fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Evaluasi dan desain kelembagaan Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyusunan evaluasi jabatan BAGIAN UMUM Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Penyediaan penunjang acara ramadhan dan hari raya islam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

RKPD 2016

KETERANGAN

16.400.000,00 10.500.000,00 24.200.000,00 156.000.000,00 3.300.000,00 343.100.000,00 150.200.000,00 192.900.000,00 36.150.000,00 7.000.000,00 29.150.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.155.381.000,00 118.909.000,00 54.750.000,00 58.600.000,00 93.500.000,00 151.300.000,00 51.187.000,00 97.987.000,00 98.702.000,00 254.000.000,00 176.446.000,00 0,00 22.964.588.521,00 785.000.000,00 785.000.000,00 13.348.000.000,00 35.000.000,00 2.250.000.000,00 1.375.000.000,00 115.000.000,00


209

SKPD 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Pelayanan Jasa Pajak Bumi dan Bangunan Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat KDH/ Wakil KDH dan Sekda Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RKPD 2016

KETERANGAN

720.000.000,00 42.550.000,00 360.000.000,00 485.000.000,00 172.500.000,00 742.500.000,00 430.000.000,00 60.000.000,00 2.230.000.000,00 1.550.000.000,00 62.200.000,00 138.000.000,00 920.000.000,00 40.250.000,00 115.000.000,00 155.000.000,00 1.350.000.000,00 8.245.762.521,00 700.000.000,00 430.000.000,00 418.262.521,00 245.000.000,00 40.000.000,00 2.380.000.000,00 125.000.000,00 215.000.000,00 82.500.000,00 110.000.000,00 1.250.000.000,00 2.250.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 190.826.000,00 190.826.000,00


210

SKPD 18i Bag. Umum 18i Bag. Umum 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan taman SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RKPD 2016

KETERANGAN

260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 55.851.998.000,00 5.008.065.000,00 9.750.000,00 400.000.000,00 36.845.000,00 300.000.000,00 153.000.000,00 200.000.000,00 179.950.000,00 50.000.000,00 1.000.000.000,00 499.920.000,00 550.000.000,00 950.000.000,00 60.700.000,00 255.000.000,00 362.900.000,00 33.300.200.000,00 30.000.000.000,00 76.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 212.100.000,00 1.950.000.000,00 212.100.000,00 250.000.000,00 367.340.000,00 367.340.000,00 44.630.000,00 44.630.000,00 8.930.000,00


211

SKPD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD 19 Sekretariat DPRD

20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kunjungan Kerja dan Studi Banding dalam Rangka Optimalisasi Tugas-Tugas Kedewanan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU Perda, Perwako, dan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Pemda Seminar dan Diskusi Panel Pendokumentasian Kegiatan DPRD Kota Padang Pelayanan Kegiatan Administrasi dan Keuangan Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan Pimpinan dan Anggota serta Kegiatan DPRD Kota Padang Pendokumentasian Notulen Rapat dan Risalah Rapat Paripurna Rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota Padang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) inisiatif DPRD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan

RKPD 2016

KETERANGAN

8.930.000,00 17.122.833.000,00 2.277.793.000,00 180.000.000,00 400.000.000,00 1.729.835.000,00 390.000.000,00 3.200.000.000,00 4.662.520.000,00 9.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 493.768.000,00 1.394.065.000,00 150.000.000,00 674.342.000,00 961.510.000,00 0,00 44.604.484.900,00 2.724.882.500,00 15.000.000,00 463.008.000,00 48.591.000,00 438.749.000,00 92.500.000,00 132.700.000,00 169.960.000,00 23.000.000,00 68.000.000,00


212

SKPD 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran Asistensi Penyusunan APBD Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrual Bimbingan teknis peningkatan kompetensi dan disiplin pengelola pajak daerah Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus barang SKPD dan sekolah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD T.A 2016 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD T.A 2016

RKPD 2016

KETERANGAN

20.000.000,00 31.000.000,00 260.000.000,00 495.375.000,00 30.000.000,00 128.300.000,00 308.699.500,00 27.061.552.000,00 25.500.000.000,00 200.000.000,00 986.202.000,00 75.350.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 1.180.367.500,00 50.000.000,00 41.528.500,00 256.602.000,00 56.506.000,00 304.800.000,00 95.130.000,00 375.801.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 11.195.165.400,00 83.450.250,00 244.635.000,00 170.270.750,00


213

SKPD 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA


RKPD 2016

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD T.A 2015 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2015 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2014 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2014

347.675.500,00

Cek Fisik Barang Daerah Penatausahaan Keuangan Pembinaan Administrasi Keuangan Penghapusan Aset Pengendalian dan Penyusunan DPA Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang Monitoring dan validasi Data Aset Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi data belanja pegawai pada pelaksanaan APBD Kota Padang Rekonsiliasi data penerimaan dan data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah Asistensi/ Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD Tahun 2014 Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemindahtanganan Aset Penyusunan Laporan Aset Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD Finalisasi Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Di lingkungan Pemerintah Kota Padang Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Asuransi Barang Milik Daerah Penyusunan SOP Pengamanan Aset dan Penghapusan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Semester Pertama Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi

112.465.000,00 749.160.400,00 248.718.500,00 310.000.000,00 262.630.000,00 120.460.000,00

KETERANGAN

271.710.000,00 328.948.000,00 222.296.000,00

186.230.000,00 75.000.000,00 359.749.000,00 400.636.500,00 293.759.000,00 158.866.250,00 57.895.000,00 232.705.000,00 335.000.000,00 63.925.000,00 84.200.000,00 98.004.000,00 165.140.000,00 4.744.210.000,00 224.630.000,00 112.930.000,00 129.866.250,00 2.367.517.500,00 533.510.000,00


214

SKPD 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 20 BPKA 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) SIPKD/ SIKD Pengembangan SIMDA BMD Berbasis Web Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan Bimbingan teknis pengelola pajak daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RKPD 2016

KETERANGAN

238.911.000,00 300.000.000,00 259.515.000,00 1.035.581.500,00 0,00 17.925.887.675,00 2.236.224.000,00 15.000.000,00 488.808.000,00 48.591.000,00 13.000.000,00 127.000.000,00 251.210.000,00 18.710.000,00 50.000.000,00 8.950.000,00 24.500.000,00 150.400.000,00 495.375.000,00 29.000.000,00 274.780.000,00 240.900.000,00 1.395.381.500,00 175.000.000,00 932.531.500,00 37.850.000,00 250.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 917.045.500,00 70.000.000,00 847.045.500,00 10.000.000,00 10.000.000,00


215

SKPD 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda 21 Dispenda

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Operasional Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi Oleh Duta Pajak Monitoring dan Evaluasi Pajak/ Retribusi Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan Pemetaan Reklame Intensifikasi Pajak Daerah Sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah Kajian potensi retribusi daerah Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang Pengawasan pajak daerah Penghapusan piutang PBB Pelayanan Informasi Pendapatan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Pajak On-Line dan Implementasi Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) SIPKD/ SIKD Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/ sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/ SIMBADA)

21 Dispenda

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi

22 Inspektorat 22 Inspektorat

INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat

RKPD 2016

KETERANGAN

10.896.879.175,00 1.920.710.000,00 194.476.400,00 551.321.500,00 2.809.807.000,00 1.100.000.000,00 262.500.000,00 627.168.000,00 669.905.000,00 167.736.000,00 354.250.000,00 1.059.343.500,00 765.086.775,00 414.575.000,00 2.435.357.500,00 533.510.000,00 238.911.000,00 300.000.000,00 127.355.000,00

1.235.581.500,00 0,00 14.144.852.844,00 1.008.127.450,00 7.684.600,00 142.890.000,00 5.720.000,00 16.170.000,00 40.598.800,00 61.240.300,00 4.950.000,00 105.600.000,00 25.436.400,00 36.355.000,00


216

SKPD 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penilaian Angka Kredit JFA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan PKPT Tahun 2016 Pengawasan Khusus dan Kasus Sistem Pengendalian Internal Pemko Padang Pengendalian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ PMPRB Pengendalian Gratifikasi Penelitian, penelaahan informasi pengawasan Review RKA Perubahan 2016 dan Pra RKA 2017 Tim koordinasi pemberantasan korupsi Pembangunan Zona Integritas

RKPD 2016

KETERANGAN

484.952.050,00 9.210.300,00 22.440.000,00 44.880.000,00 9.701.056.700,00 7.604.115.000,00 459.384.200,00 16.500.000,00 986.843.000,00 2.500.000,00 22.440.000,00 44.880.000,00 564.394.500,00 38.500.000,00 38.500.000,00 170.398.690,00 126.838.360,00 43.560.330,00 132.880.220,00 9.350.000,00 123.530.220,00 2.717.692.600,00 43.549.660,00 424.600.000,00 975.000.000,00 402.561.500,00 129.032.000,00 157.686.100,00 190.591.000,00 147.501.140,00 172.371.200,00 74.800.000,00


217

SKPD 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 22 Inspektorat 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Bimtek Peningkatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pembinaan Wilayah Kerja Pengawasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Penyusunan Detail Engineering Design Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RKPD 2016

KETERANGAN

376.197.184,00 77.025.080,00 191.593.050,00 107.579.054,00 0,00 36.943.251.000,00 1.688.386.650,00 16.840.200,00 244.500.000,00 12.900.000,00 12.600.000,00 71.622.500,00 94.320.000,00 100.295.250,00 21.718.500,00 286.083.200,00 20.654.000,00 50.340.000,00 730.455.000,00 13.458.000,00 12.600.000,00 27.062.617.600,00 26.400.000.000,00 39.050.000,00 130.873.500,00 73.425.000,00 359.269.100,00 60.000.000,00 193.384.000,00 103.602.000,00 89.782.000,00 102.648.300,00


218

SKPD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Bimbingan teknis laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online (e-SDM) Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) Pemeliharaan/ Pengembangan website Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan Bimbingan Teknis Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. Iv Bimbingan Teknis Perencanaan Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II Diklat PPNS Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Sosialisasi Peraturan-peraturan Kepegawaian Sosialisasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS Penerimaan Pendaftaran Calon Praja IPDN General Check-Up Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

42.648.300,00 60.000.000,00 8.930.000,00 8.930.000,00 368.723.500,00 82.511.000,00 29.750.000,00 78.518.000,00 29.999.000,00 147.945.500,00 4.960.743.020,00 711.518.850,00 230.563.000,00 529.108.000,00 235.878.850,00 826.740.000,00 1.709.874.320,00 156.455.000,00 206.305.000,00 215.050.000,00 42.500.000,00 42.700.000,00 54.050.000,00 2.265.853.980,00 589.449.750,00 110.500.000,00 28.475.000,00 23.568.000,00 249.930.350,00 75.000.000,00


219

SKPD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 23 BKD 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi CPNS Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Di lingkungan Pemko Padang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS Pengangkatan CPNS menjadi PNS KECAMATAN PADANG BARAT Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

RKPD 2016

KETERANGAN

87.299.880,00 65.000.000,00 51.906.000,00 540.350.000,00 416.750.000,00 27.625.000,00 291.963.950,00 111.628.500,00 21.751.600,00 54.924.650,00 16.999.700,00 51.660.750,00 34.998.750,00 0,00 4.225.846.500,00 13.000.000,00 13.000.000,00 628.405.000,00 3.900.000,00 136.200.000,00 7.625.000,00 21.850.000,00 70.570.000,00 69.940.000,00 2.700.000,00 15.600.000,00 82.400.000,00 27.360.000,00 33.500.000,00 111.560.000,00


220

SKPD 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 24 Kec. Padang Barat 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Penyediaan jasa Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pembinaan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Kegiatan Monitoring Evaluasi GORO Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan PATEN Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Pengadaan Bak Sampah KECAMATAN PADANG TIMUR Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

RKPD 2016

KETERANGAN

11.600.000,00 33.600.000,00 951.409.000,00 70.390.000,00 654.544.000,00 3.150.000,00 4.200.000,00 7.400.000,00 15.000.000,00 196.725.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.850.670.000,00 227.020.000,00 83.700.000,00 75.000.000,00 164.950.000,00 300.000.000,00 1.000.000.000,00 75.075.000,00 75.075.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 76.287.500,00 76.287.500,00 400.000.000,00 400.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 4.300.993.000,00 53.797.000,00


221

SKPD 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan Lomba K-3 dan Taman se Kecamatan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Penyusunan Detail Engineering Design Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RKPD 2016

KETERANGAN

53.797.000,00 96.560.000,00 45.000.000,00 51.560.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 627.670.000,00 2.373.000,00 113.508.000,00 6.400.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 55.000.000,00 7.500.000,00 62.000.000,00 20.197.000,00 40.000.000,00 144.592.000,00 15.000.000,00 17.400.000,00 58.700.000,00 1.313.246.000,00 120.000.000,00 186.500.000,00 18.500.000,00 25.000.000,00 655.246.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 24.000.000,00


222

SKPD


25 Kec. Padang Timur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang

25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 25 Kec. Padang Timur 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara

KECAMATAN PADANG UTARA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi

RKPD 2016

KETERANGAN

24.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.825.720.000,00 305.783.000,00 76.200.000,00 104.100.000,00 67.542.000,00 272.095.000,00 1.000.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.205.916.500,00 15.521.000,00 15.521.000,00 378.747.125,00 378.747.125,00 773.326.000,00 3.600.000,00 187.200.000,00 3.938.000,00 5.900.000,00 46.727.000,00 62.864.000,00 4.770.000,00 170.650.000,00 19.467.000,00 49.350.000,00 123.380.000,00 3.780.000,00 91.700.000,00


223

SKPD 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 26 Kec. Padang Utara 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan telepon Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN PADANG SELATAN Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan

RKPD 2016

KETERANGAN

656.581.000,00 54.000.000,00 62.565.000,00 15.750.000,00 30.000.000,00 472.766.000,00 3.800.000,00 1.700.000,00 16.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.324.000,00 11.324.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.352.417.375,00 189.766.000,00 50.483.375,00 70.225.000,00 34.794.500,00 307.148.500,00 600.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.453.151.000,00 71.745.000,00 71.745.000,00 293.651.000,00 192.275.000,00 52.167.500,00 49.208.500,00 200.000.000,00 200.000.000,00


224

SKPD 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan

RKPD 2016

KETERANGAN

767.596.000,00 2.700.000,00 94.500.000,00 8.750.000,00 14.750.000,00 55.200.000,00 76.020.000,00 8.550.000,00 116.250.000,00 27.000.000,00 52.500.000,00 231.756.000,00 6.520.000,00 73.100.000,00 1.235.927.000,00 160.630.000,00 152.050.000,00 126.500.000,00 763.372.000,00 8.000.000,00 9.375.000,00 16.000.000,00 70.700.000,00 15.000.000,00 55.700.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.501.422.000,00 301.324.000,00 68.805.000,00 75.000.000,00 208.553.000,00 399.260.000,00


225

SKPD 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 27 Kec. Padang Selatan 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Stimulan Kelurahan Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Monitoring Aset KECAMATAN NANGGALO Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dins/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

RKPD 2016

KETERANGAN

1.200.000.000,00 248.480.000,00 244.870.000,00 244.870.000,00 49.240.000,00 49.240.000,00 0,00 3.801.655.480,00 46.800.000,00 46.800.000,00 78.848.000,00 78.848.000,00 754.776.480,00 3.000.000,00 184.200.000,00 7.000.000,00 58.140.000,00 25.100.000,00 54.736.700,00 52.893.780,00 7.500.000,00 116.550.000,00 15.400.000,00 40.000.000,00 144.280.000,00 16.076.000,00 29.900.000,00 1.012.820.000,00 36.000.000,00 424.550.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 509.520.000,00 15.750.000,00


226

SKPD 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 28 Kec. Nanggalo 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Penunjang Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang KECAMATAN KURANJI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembuatan Papan Informasi K3 Pengadaan Box Sampah Terpilah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan

RKPD 2016

KETERANGAN

12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.690.411.000,00 193.756.000,00 102.750.000,00 100.000.000,00 93.905.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 6.213.416.850,00 50.104.000,00 50.104.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 746.915.000,00 373.457.500,00 373.457.500,00 1.090.521.500,00 4.000.000,00 187.800.000,00 5.000.000,00 58.140.000,00 15.900.000,00 80.000.000,00 46.691.500,00 23.190.000,00 200.000.000,00


227

SKPD 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional Pembangunan kelengkapan gedung kantor Camat Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Pengembangan SDM Aparatur Pembinaan Daerah Rawan Bencana Peningkatan pelayanan publik kecamatan Monitoring dan koordinasi dalam rangka pembinaan kelurahan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan

RKPD 2016

KETERANGAN

24.000.000,00 44.000.000,00 150.000.000,00 16.000.000,00 117.900.000,00 117.900.000,00 1.266.653.350,00 60.000.000,00 316.500.000,00 674.753.350,00 4.900.000,00 500.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 52.690.000,00 52.690.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.205.033.000,00 289.615.000,00 81.525.000,00 75.000.000,00 123.593.000,00 515.300.000,00 900.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 220.000.000,00


228

SKPD 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 29 Kec. Kuranji 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Rapat Koordinasi Bulanan Camat Lomba kelurahan berprestasi Monitoring penyelenggaraan pemerintah kelurahan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan KECAMATAN LUBUK BEGALUNG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pembinaan dan Peningkatan Syiar Agama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur

RKPD 2016

KETERANGAN

60.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 411.000.000,00 411.000.000,00 0,00 6.270.780.000,00 4.075.000,00 4.075.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 1.056.220.000,00 56.220.000,00 700.000.000,00 300.000.000,00 895.578.000,00 3.600.000,00 130.098.000,00 6.900.000,00 54.000.000,00 71.500.000,00 70.000.000,00 9.500.000,00 220.100.000,00 23.780.000,00 35.000.000,00 185.000.000,00 25.000.000,00 61.100.000,00 1.724.810.000,00 36.000.000,00 363.420.000,00


229

SKPD 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 30 Kec. Lubuk Begalung 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telpon Pembangunan pagar kawasan kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/ kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) KECAMATAN LUBUK KILANGAN Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

RKPD 2016

KETERANGAN

7.500.000,00 35.000.000,00 853.140.000,00 14.750.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 350.000.000,00 35.000.000,00 79.078.000,00 17.078.000,00 62.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.398.019.000,00 77.143.000,00 71.750.000,00 75.000.000,00 69.718.000,00 504.408.000,00 1.500.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.076.652.500,00 18.382.000,00 18.382.000,00 50.225.000,00 50.225.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 575.481.000,00 5.430.000,00 97.800.000,00 5.110.000,00


230

SKPD 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 31 Kec. Lubuk Kilangan 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang KECAMATAN PAUH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

RKPD 2016

KETERANGAN

7.500.000,00 43.400.000,00 58.298.000,00 15.500.000,00 58.000.000,00 23.266.000,00 30.000.000,00 117.777.000,00 11.000.000,00 102.400.000,00 681.767.500,00 35.206.500,00 520.061.000,00 10.000.000,00 15.500.000,00 6.000.000,00 95.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.432.797.000,00 216.990.000,00 109.130.000,00 87.150.000,00 82.277.000,00 237.250.000,00 700.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.269.593.725,00 201.180.000,00


231

SKPD 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pengamanan dan monitoring aset daerah Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

RKPD 2016

KETERANGAN

51.180.000,00 73.460.000,00 76.540.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 10.459.000,00 10.459.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 503.102.500,00 3.756.000,00 99.564.000,00 6.050.000,00 19.380.000,00 8.190.000,00 38.694.000,00 41.430.000,00 2.525.000,00 73.292.500,00 19.937.000,00 21.250.000,00 125.250.000,00 13.884.000,00 29.900.000,00 894.895.225,00 18.000.000,00 24.808.000,00 9.000.000,00 3.750.000,00 748.487.225,00 2.280.000,00 2.070.000,00 16.500.000,00 70.000.000,00


232

SKPD 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 32 Kec. Pauh 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang KECAMATAN KOTO TANGAH Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan

RKPD 2016

KETERANGAN

35.000.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.300.544.000,00 192.442.000,00 39.793.000,00 86.450.000,00 90.459.000,00 441.400.000,00 450.000.000,00 37.413.000,00 37.413.000,00 0,00 4.173.527.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 706.320.000,00 1.750.000,00 104.520.000,00 58.140.000,00 4.000.000,00 71.000.000,00 67.030.000,00 3.000.000,00 33.000.000,00 39.520.000,00 20.000.000,00 138.700.000,00 6.900.000,00


233

SKPD


33 Kec. Koto Tangah

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan

33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 33 Kec. Koto Tangah 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab

KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan pengawasan bangunan liar Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pendataan daerah rawan bencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RKPD 2016

KETERANGAN

120.000.000,00 38.760.000,00 966.662.000,00 17.000.000,00 32.950.000,00 18.000.000,00 771.022.000,00 6.900.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 106.790.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.260.045.000,00 152.845.000,00 47.500.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 634.700.000,00 1.300.000.000,00 0,00 3.914.229.000,00 18.525.000,00 18.525.000,00 384.055.000,00 302.000.000,00 82.055.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 663.857.500,00


234

SKPD 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab 34 Kec. Bungus Telkab -

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Koordinasi Lintas Kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Stimulan Kecamatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Stimulan Kelurahan Pilot Projeck Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) -

RKPD 2016

KETERANGAN

4.050.000,00 85.140.000,00 4.700.000,00 18.500.000,00 48.500.000,00 43.413.000,00 12.622.500,00 134.500.000,00 15.840.000,00 79.337.500,00 116.765.000,00 11.489.500,00 89.000.000,00 693.365.000,00 62.615.000,00 44.000.000,00 50.000.000,00 527.840.000,00 4.950.000,00 3.960.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.895.986.500,00 312.636.000,00 73.071.500,00 75.000.000,00 55.405.000,00 700.000.000,00 600.000.000,00 79.874.000,00 0,00


235

SKPD 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis ketahanan pangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Pemantauan Harga Pangan Optimalisasi dewan ketahanan pangan Pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan Analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM Promosi/ pameran pembangunan ketahan pangan Pemanfaatan dan peningkatan teknologi pengolahan pangan Pembinaan Desa Mandiri Pangan Penyusunan data base ketahanan pangan

RKPD 2016

KETERANGAN

1.638.020.000,00 227.040.000,00 3.060.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 12.750.000,00 29.130.000,00 25.000.000,00 5.525.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 11.075.000,00 92.000.000,00 8.500.000,00 356.930.000,00 12.000.000,00 144.930.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.014.050.000,00 42.500.000,00 40.000.000,00 67.550.000,00 30.000.000,00 48.500.000,00 68.000.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 58.000.000,00


236

SKPD 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 35 Kantor Ketahanan Pangan 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Cadangan pangan pemerintah Distribusi dan akses pangan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Optimalisasi pemamfaatan perkarangan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Sosialisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Uji Mutu dan Keamanan Pangan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Advokasi PUG dan Perspektif Data Berbasis Gender Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Revitalisasi Pelaksaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Pembinaan, Penilaian Lomba-lomba Peringatan Hari Kartini Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengembangan kota layak anak (KLA) di kota Padang Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Pembinaan Lansia Mandiri Dalam Rangka Peringatan Hari Lansia Seminar Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Peningkatan Kapasitas Peranan Perempuan Berbasis Kelurahan Peningkatan Kreativitas Anak-Anak Se Kota Padang Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE Peringatan HARGANAS Pengadaan Sarana Keluarga Berencana (DAK) Pelayanan KB bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I dan Pengadaan Obat Side Effect dan Alat Kontrasepsi Pelayanan KB Kes Bhayangkara Tahun

RKPD 2016

KETERANGAN

197.500.000,00 32.500.000,00 55.000.000,00 121.000.000,00 40.000.000,00 28.500.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 0,00 25.262.289.100,00 80.294.000,00 80.294.000,00 445.340.800,00 175.543.800,00 65.399.000,00 204.398.000,00 708.242.400,00 142.153.400,00 57.473.000,00 49.088.000,00 36.330.000,00 34.193.000,00 185.399.000,00 203.606.000,00 2.612.504.300,00 200.409.000,00 79.522.000,00 2.045.137.300,00 88.242.000,00 20.740.000,00


237

SKPD 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN 2015 Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD Pengelolaan Program KKB di Tingkat Lini Lapangan Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan Bhaksos KB-Kesehatan PKK dan IBI Pelayanan Bhaksos KB Kesehatan TNI dan Bhayangkara Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Pelayanan KB Kes PKK Pelayanan KB melalui KB TNI Manunggal KB Kes Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang mandiri Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD, Sub PPKBD) Sosialisasi Program KRR Melalu Jalur Sekolah dan Luar Sekolah Pemberdayaan Kelompok UPPKS Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS Jambore IMP, Saka Kencana dan PKB Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Revitalisasi BKB terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD Pengadaan Timbangan Posyandu Program Data dan Informasi Siduga, Pengumpulan Data Serta Penyusunan dan Perencanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan

RKPD 2016

KETERANGAN

56.592.000,00 121.862.000,00 353.858.000,00 94.640.000,00 92.659.000,00 24.906.000,00 69.734.000,00 71.919.000,00 712.150.000,00 476.902.000,00 41.478.000,00 63.788.000,00 58.013.000,00 71.969.000,00 258.151.000,00 81.601.000,00 176.550.000,00 202.600.000,00 30.755.000,00 171.845.000,00 1.173.669.000,00 1.751.000,00 385.836.000,00 31.240.000,00 91.141.000,00 34.373.000,00 21.706.000,00 89.114.000,00 20.477.000,00 50.143.000,00 374.000.000,00 11.688.000,00


238

SKPD 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB

36 BPMPKB

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Bagi Petugas Medis dan Petugas Lapangan Pengembangan sumber daya aparatur Penatausahaan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit PKB Fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembenahan sanitasi di lingkungan masyarakat Pembinaan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Sosialisasi TTG dan Gelar/ Pameran TTG Kota Tk. Nasional Pendamping sarjana pemberdayaan masyarakat nagari kelurahan (SPMN) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan wawasan dan evaluasi kegiatan Koordinasi, monitoring dan pembinaan lembaga keuangan mikro (LKM) non bank dan lembaga ekonomi mikro lainnya di Kota Padang Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

RKPD 2016

KETERANGAN

62.200.000,00 1.451.449.600,00 74.250.000,00 385.500.000,00 902.989.600,00 58.575.000,00 30.135.000,00 52.950.000,00 52.950.000,00 206.315.000,00 151.725.000,00 25.000.000,00 29.590.000,00 84.350.000,00 9.350.000,00 75.000.000,00 1.648.800.000,00 363.800.000,00 120.500.000,00 1.164.500.000,00 573.825.000,00 76.500.000,00 160.000.000,00 69.825.000,00 267.500.000,00

3.376.653.000,00


239

SKPD 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB

36 BPMPKB 36 BPMPKB

36 BPMPKB 36 BPMPKB

36 BPMPKB

36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 36 BPMPKB 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Koordinasi antar instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui ketahanan fisik anak sekolah Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pokjanal Penunjang Bulan Bakti Gotong Royong Pembinaan kelembagaan masyarakat se Kota Padang Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader PAUD terintegrasi Penunjang Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas (PLPBK) Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Gebyar Kader Pemberdayaan Masyarakat Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter Rumah Tangga Miskin Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/ RW Pembinaan profil kelurahan KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RKPD 2016

KETERANGAN

59.100.000,00 778.240.000,00 731.000.000,00 200.000.000,00 416.850.000,00 301.200.000,00 146.564.000,00

205.186.000,00 90.950.000,00

113.400.000,00 175.000.000,00

159.163.000,00

11.321.137.000,00 150.000.000,00 11.029.192.000,00 141.945.000,00 0,00 2.189.162.500,00 504.024.000,00 5.000.000,00 14.616.000,00 4.408.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00


240

SKPD 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Penyusunan Detail Engineering Design Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah se-kota Padang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Sosialisasi UU Kearsipan No.43 Tahun 2009 Pembinaan administrasi kearsipan sekolah di lingkungan Pemko Padang Evaluasi Kinerja Tenaga Pengelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sosialisasi Tata Kearsipan Pemko Padang Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Sterilisasi Arsip Inaktif Pengumpulan dan pengelolaan arsip inaktif Digitalisasi Arsip Pameran Arsip Statis Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pendokumentasian Kegiatan Penting Pemerintah Kota Padang Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

RKPD 2016

KETERANGAN

5.000.000,00 239.500.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 90.000.000,00 8.000.000,00 27.500.000,00 677.105.500,00 217.015.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 415.090.500,00 16.500.000,00 16.500.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 181.846.000,00 24.846.000,00 25.000.000,00 85.000.000,00 47.000.000,00 217.050.000,00 35.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 72.050.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 401.105.000,00


241

SKPD 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pembinaan Perpustakaan SLTP Se-Kota Padang Pameran Buku dan Bazar Buku Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling Lomba bercerita anak Lomba baca puisi anak Penyediaan Bahan Pustaka Mesjid/ Taman Bacaan/ Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan minat budaya tulis Lomba Menulis Artikel Lomba Karya Tulis Ilmiah DINAS PERTANIAN , PERTERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Operasional UPT Kecamatan Bungus Teluk Kabung Operasional UPT Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung Operasional UPT Kecamatan Kuranji Operasional UPT Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat Operasional UPT Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan Operasional UPT Kecamatan Pauh

RKPD 2016

KETERANGAN

16.000.000,00 69.800.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 65.000.000,00 38.045.000,00 47.260.000,00 10.000.000,00 74.032.000,00 24.000.000,00 50.032.000,00 0,00 29.102.197.000,00 2.239.762.000,00 3.400.000,00 350.000.000,00 18.000.000,00 107.950.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 64.250.000,00 250.000.000,00 13.600.000,00 122.910.000,00 571.322.000,00 35.900.000,00 454.150.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00


242

SKPD 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Operasional UPT Kecamatan Koto Tangah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Pembangunan sarana prasarana agrowisata Lubuk minturun Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Keuangan Micro Agribisnis (LKM-A) Penerima Dana PUAP Lomba P3A/ GP3A Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (WISMP APL-2) Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Paralel Financing WISMP II) Pengembangan areal perkebunan Peningkatan produksi Perkebunan Pembinaan dan pengembangan industri hilir kakao Pengembangan bibit tanaman perkebunan Pendataan dan pelatihan pengembangan kewirausahaan pertanian Jambore Nasional Penyuluh Program peningkatan ketahanan pangan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

RKPD 2016

KETERANGAN

22.280.000,00 1.852.545.000,00 50.000.000,00 83.750.000,00 1.033.646.000,00 15.850.000,00 48.720.000,00 145.000.000,00 475.579.000,00 84.530.000,00 84.530.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 72.250.000,00 8.500.000,00 63.750.000,00 910.420.000,00 63.750.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 75.200.000,00 30.000.000,00 85.000.000,00 106.000.000,00 204.970.000,00 55.000.000,00 63.000.000,00 100.000.000,00 8.550.500.000,00 84.000.000,00


243

SKPD 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Peningkatan kedaulatan pangan bidang pertanian (DAK) Pembenahan Statistik TPH dan Pelaksanaan Ubinan Swakarsa Percontohan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) Pengembangan Tanaman Hortikultura Pembenahan Statistik Perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Bimbingan Penerapan Teknologi Sarana Prasarana Pengembangan Labor Kultur Jaringan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan Pengembangan Padi Tanam Sabatang PTT Pembinaan dan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Hias Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Perbenihan dan Pembibitan Peningkatan pengolahan lahan dan air Pengembangan dan rehabilitasi perkebunan Pengembangan Karet Rakyat Gerakan Pengendalian OPT Pengembangan sentra buah-buahan spesifik lokasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Panen Raya Padi Sawah Pengembangan tanaman Cabe Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/ perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik Pengawasan dan Pembinaan Pangan ASUH dan Bebas Penyakit Zoonosis Pengawasan Peredaran Obat Hewan Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kurban

RKPD 2016

KETERANGAN

8.268.000.000,00 42.500.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 21.000.000,00 106.250.000,00 42.500.000,00 63.750.000,00 85.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 1.208.615.000,00 103.000.000,00 34.000.000,00 42.000.000,00 127.000.000,00 66.300.000,00 176.715.000,00 124.100.000,00 110.500.000,00 147.500.000,00 85.000.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 376.750.000,00 63.750.000,00 127.500.000,00 63.750.000,00 21.250.000,00 50.000.000,00


244

SKPD 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pelayanan Medis veteriner Program peningkatan produksi hasil ternak Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Pendistribusian dan Penyuluhan Bibit Ternak yang di Distribusikan kepada Masyarakat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Pembinaan dan pengawalan kelompok dalam rangka pencapaian swasembada daging (TPH) Pengembangan Budidaya Ternak Program peningkatan pemasaran hasil produksi ternak Pembangunan dan Pemiliharaan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Unggulan Peternakan Daerah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Program peningkatan sarana prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Pengembangan irigasi tersier Program rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan Peran serta masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan lahan (Gerakan Indonesia Menanam) Pemeliharaan Kebun Bibit Permanen di Malvinas Pembuatan Sarana Prasarana Di Delta Malvinas Relokasi pohon-pohon produktif Pemeliharaan tahun II reboisasi pengkayaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehutanan Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan Pengadaan bibit penghijauan dan Hari Rimbawan Pembuatan tanaman hutan rakyat Penghijauan Tanaman Produktif di Lahan Kosong Masyarakat

RKPD 2016

KETERANGAN

50.500.000,00 322.100.000,00 21.250.000,00 25.800.000,00 107.550.000,00 40.000.000,00 127.500.000,00 156.250.000,00 85.000.000,00 46.250.000,00 25.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 730.000.000,00 85.000.000,00 570.000.000,00 75.000.000,00 1.899.975.000,00 194.000.000,00 56.275.000,00 170.000.000,00 85.000.000,00 127.500.000,00 154.700.000,00 85.000.000,00 150.000.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00 750.000.000,00


245

SKPD 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 38 Dinas Pernakbunhut 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Penyelenggaraan Operasi Pengamanan Hutan Pelestarian dan Pemeliharaan Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Pembangunan hutan kota di Delta Malvinas DAK Bidang Kehutanan Patroli Pengamanan Hutan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pendaftaran Cagar Budaya di wilayah Kota Padang Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala Pelaksanaan event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Even-even Budaya (Pawai Telong-telong) Festival Siti Nurbaya Pelaksanaan evant kesenian dalam acara APEKSI Pembinaan kesenian anak nagari Operasional Museum Bencana Kota Padang Pembangunan Gelanggang Silat (11 Kecamatan) Penampilan Kesenian Pasar, Pasar Pembantu, Pasar Pabukoan Danau Cimpago dan tempat Rekreasi Festival Kuliner Minangkabau Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RKPD 2016

KETERANGAN

10.337.250.000,00 25.500.000,00 127.500.000,00 63.750.000,00 42.500.000,00 2.000.000.000,00 7.950.000.000,00 128.000.000,00 0,00 31.521.208.691,00 5.500.000,00 5.500.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.478.000.000,00 327.000.000,00 467.000.000,00 93.000.000,00 900.000.000,00 75.000.000,00 140.000.000,00 56.000.000,00 187.000.000,00 93.000.000,00 140.000.000,00 1.767.200.000,00 7.000.000,00 125.000.000,00 4.000.000,00 30.000.000,00 32.700.000,00


246

SKPD 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelaksanaan kegiatan tour de Singkarak 2015 Pemilihan duta wisata dan Padang Fashion Festival Pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Operasional dan Pemeliharaan Objek Wisata Tahura Bung Hatta Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Obyek Wisata Pantai Air Manis

RKPD 2016

KETERANGAN

14.000.000,00 210.000.000,00 13.000.000,00 100.000.000,00 532.000.000,00 23.000.000,00 186.000.000,00 490.500.000,00 1.277.000.000,00 385.000.000,00 28.000.000,00 114.000.000,00 700.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.850.000.000,00 400.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 750.000.000,00 23.501.908.691,00 132.000.000,00 350.000.000,00 1.663.073.691,00 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 95.300.000,00 2.476.535.000,00 1.350.000.000,00


247

SKPD 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 39 Disbudpar 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pembangunan plaza, pedestrian, parkir dan fasilitas publik di pantai Cimpago Penyusunan DED prototype Kawasan Wisata Kuliner Pantai Padang DED Transit Plaza, Surau, Tangga dan Menara Kawasan Wisata Gunung Padang Renovasi Batu Malin Kundang Pembangunan Pantai Padang blok Olo Ladang-Parak Kerambil Pembangunan Pantai Purus - Cimpago Revitalisasi Batu Malin Kundang DED Pantai Padang Jl. Samudera- Muaro Batang arau FS Pantai Air Manis FS Pantai Padang FS Kota tua Padang lama FS Marina Batang Arau Program Pengembangan Kemitraan Talk Show Kepariwisataan dan TIC Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah Pembinaan dan pengembangan industri kreatif pariwisata Pengembangan pelayanan informasi produk pariwisata melalui website Evaluasi kegiatan kepariwisataan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata Pemutakhiran Data-Data Kepariwisataan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

RKPD 2016

KETERANGAN

2.270.000.000,00 55.000.000,00 300.000.000,00 1.000.000.000,00 2.790.000.000,00 5.920.000.000,00 1.500.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 141.350.000,00 141.350.000,00 340.250.000,00 93.500.000,00 46.750.000,00 56.000.000,00 100.000.000,00 44.000.000,00 0,00 16.658.100.000,00 971.280.000,00 11.500.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 74.780.000,00 1.500.000,00 9.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00


248

SKPD 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan

40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN daerah Penyediaan alat kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Data Statistik, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Penunjang Peringatan Hari Nusantara Tingkat Kota Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK) Pengelolaan/ Operasional BBI Bungus Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Pengembangan Perbenihan Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Untuk Perdagangan Export dan Luar Daerah Pengembangan Sarana Produksi Perikanan Budidaya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perikanan Budidaya

RKPD 2016

KETERANGAN

6.000.000,00 133.500.000,00 944.880.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 704.880.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 95.000.000,00 33.080.000,00 33.080.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 55.890.000,00 10.000.000,00 45.890.000,00 127.500.000,00

127.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.750.000.000,00 1.200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 150.000.000,00


249

SKPD 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengadaan Benih Ikan Untuk Kolam Masyarakat dan Organisasi Sosial Program pengembangan perikanan tangkap Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK) Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk perdagangan eksport dan luar daerah Pengembangan sarana perikanan tangkap Pembinaan, monitoring dan evaluasi usaha perikanan tangkap Pengelolaan dan Operasional UPTD Pelabuhan Perikanan Pengelolaan dan Operasional UPTD Syahbandar Perikanan Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Pembinaan/ Operasional Penyuluhan Perikanan Pengadaan Sarana Penyuluhan Perikanan (DAK) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengadaan sarana pemasaran hasil perikanan Pengembangan produk, mutu dan olahan hasil perikanan Optimalisasi Pengelolaan Pabrik Es di PPI Muaro Anai Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan lingkungan SDM Kawasan Pesisir Program Pengembangan Potensi Sumber daya Alam Hayati, Pesisir dan Pulaupulau Kecil Pengelolaan Penangkaran Penyu Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Regulasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan KP3K (DAK) Restocking Perairan Umum Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Failitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan

RKPD 2016

KETERANGAN

250.000.000,00 6.078.730.000,00 800.000.000,00 170.000.000,00 4.720.000.000,00 127.500.000,00 155.180.000,00 106.050.000,00 252.100.000,00 212.500.000,00 39.600.000,00 2.217.800.000,00 252.250.000,00 200.000.000,00 1.635.550.000,00 130.000.000,00 808.750.000,00 213.750.000,00 595.000.000,00 1.600.590.000,00 127.500.000,00 133.090.000,00 190.000.000,00 1.000.000.000,00 150.000.000,00 753.750.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00


250

SKPD 40 Dinas Kelautan & Perikanan 40 Dinas Kelautan & Perikanan 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pengelolaan dan Operasional UPTD SP3N Pasia Nan Tigo Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan (DAK) DINAS PASAR Program perencanaan pembangunan ekonomi DED Perencanaan Bangunan Kantor Dinas Pasar Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi Perhitungan Potensi Penerimaan Dinas Pasar Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan ranperda pengelolaan pasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan alat kebersihan Penyediaan jasa pelayanan publik Penyediaan Jaminan Keselamatan/ kesehatan kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

RKPD 2016

KETERANGAN

75.000.000,00 378.750.000,00 0,00 19.932.617.600,00 150.000.000,00 150.000.000,00 208.250.000,00 115.000.000,00 93.250.000,00 55.250.000,00 55.250.000,00 3.056.285.200,00 5.970.000,00 934.800.000,00 41.450.000,00 127.500.000,00 121.640.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 19.992.000,00 246.000.000,00 145.000.000,00 25.500.000,00 638.800.000,00 514.633.200,00 2.127.185.650,00 500.000.000,00 90.500.000,00 50.000.000,00 899.685.650,00 72.000.000,00 15.000.000,00


251

SKPD 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Penyediaan Jasa Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Monitoring peningkatan disiplin pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Penertiban dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perbelanjaan Biaya Advokasi dan Ganti Rugi Penertiban Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Fasilitas Pasar Pabukoan dan Bazaar Bulan Ramadhan Penertiban, penataan, pengawasan serta pengamanan pedagang keliling dan pedagang kaki lima Papan pemberitahuan untuk pedagang di pasar Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Monitoring, evaluasi dan validasi data prasarana prasarana pasar raya dan pasar pembantu Program Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar Pengadaan Alat Angkut Sampah Operasional dan Kebersihan Pasar Raya dan Pasar Pembantu Penyediaan Peralatan Kebersihan Lapangan Pasar Pemeliharaan Rutin Peralatan Perlengkapan Kebersihan Lapangan Pasar Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional pemeliharaan bangunan pasar raya dan pasar pembantu Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan pasar Penggantian dan Pembuatan Pintu Harmonika

RKPD 2016

KETERANGAN

150.000.000,00 350.000.000,00 376.547.750,00 60.000.000,00 220.297.750,00 96.250.000,00 71.400.000,00 71.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 148.750.000,00 103.750.000,00 45.000.000,00 927.384.500,00 79.000.000,00 648.384.500,00 200.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 1.150.295.000,00 220.000.000,00 711.695.000,00 100.000.000,00 118.600.000,00 11.608.769.500,00 1.292.500.000,00 327.300.000,00 500.000.000,00


252

SKPD 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar

41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar 41 Dinas Pasar

42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan pasar raya dan pasar pembantu Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar Sewa Tanah PT.KAI Untuk Pasar Simpang Haru Tahun 2014 Pembongkaran dan perbaikan riol di lingkungan pasar raya dan pasar pembantu Rehabilitasi pasar fase I s.d vI Pengadaan alat perbengkelan Sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan bangunan ex Pasar Inpres, Fase I s/ d VII dan pasar pembantu Lubuk Buaya Rehabilitasi sedang/ berat gedung Atom shopping Centre Pembangunan jembatan penghubung Rajawali ke Merlin dan Merlin ke Koppas dan Tangga Pertokoan Merlin Pembuatan pengolahan sampah pasar menjadi Puput Organik Pembongkaran dan pembersihan kios penampungan sementara ex pedagang Inpres I, II dan Iv dan pasar Lubuk Buaya DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Operasional Database dan Website Dinas Perindagtamben Kota Padang Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pembinaan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan air tanah Pengadaan Sumur Pantau Pembinaan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan Penyelidikan Umum Mineral dan Batuan Inventarisasi dan evaluasi mineral dan batuan Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg di Kota Padang Pembinaan dan Pengawasan Penyediaan dan Distribusi BBM dan LPG Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Pengawasan Penggunaan Genset Untuk Keperluan Sendiri/ Pembinaan Izin Usaha

RKPD 2016

KETERANGAN

520.070.000,00 65.000.000,00 170.000.000,00 715.491.000,00 1.100.000.000,00 25.000.000,00 294.440.000,00

3.188.368.000,00 1.323.295.000,00 1.700.000.000,00 387.305.500,00

0,00 125.850.717.100,00 55.000.000,00 55.000.000,00 1.005.650.000,00 150.000.000,00 455.650.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 156.180.000,00 66.180.000,00

90.000.000,00 1.815.000.000,00 100.000.000,00


253

SKPD


RKPD 2016

KETERANGAN

Ketenagalistrikan 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Energi Baru Terbarukan Konversi Energi (EBTKE) Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan energi skala kecil (DAK) Studi potensi pengembangan energi terbarukan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Pendampingan pelaksanaan operasi pasar Pembangunan dan peningkatan sarana kemetrologian Perayaan Hari Konsumen Nasional Operasional dan Pembinaan Pedagang menuju Pasar Tertib Ukur dan Peduli Konsumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penggunaan alat UTTP Peningkatan Operasional UPT Kemetrologian Daerah Perlatihan reparatir timbangan Penyuluhan konsumen cerdas menuju MEA 2015 dan Globalisasi 2020 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pembinaan usaha perdagangan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama dan Kemitraan Usaha Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pembangunan Pasar Inpres (Blok 3 dan Lanjutan Blok 4) Pembangunan/ peningkatan sarana perdagangan (DAK) Penyusunan DED Pasar Rakyat Pembangunan Pasar Rakyat Pengadaan sarana dan prasarana perdagangan di kawasan tertentu Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar Partisipasi Pada Pameran Produk di Dalam dan Luar Negeri Pameran dan Bazar dalam Rangka Hari Besar Bersejarah Kota Padang

65.000.000,00 1.400.000.000,00 250.000.000,00 1.455.956.000,00 480.000.000,00 208.500.000,00 120.000.000,00 60.469.000,00 85.000.000,00 71.850.000,00 45.000.000,00 250.000.000,00 35.137.000,00 100.000.000,00 255.000.000,00 42.500.000,00 100.000.000,00 112.500.000,00 100.009.518.700,00 80.000.000.000,00 15.759.518.700,00 750.000.000,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 1.793.572.400,00 648.750.000,00 127.500.000,00


254

SKPD 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN Dukungan kerjasama lembaga pemerhati dan pecinta industri/ kerajinan (Dekranasda) Pameran produk industri dan perdagangan Dukungan penyelenggaraan Padang Fiesta 2016 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Daerah Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Perdagangan Peningkatan Keterampilan Perdagangan Mikro, Kecil dan Eceran Peningkatan Motivasi Pelaku Usaha yang berbasiskan Inovatif dan Ekonomi Kreatif Monitoring Harga Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Penting dan Strategis Program Pengadaan tanah untuk Sarana Umum Pengadaan tanah untuk kawasan industri kecil pangan terpadu (KIKPT) Kota Padang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Operasional UPT Wilayah Utara dan Selatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

RKPD 2016

KETERANGAN

489.822.400,00 85.000.000,00 400.000.000,00 42.500.000,00 277.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 42.500.000,00 59.500.000,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 981.585.150,00 4.250.000,00 171.000.000,00 9.450.000,00 50.000.000,00 26.750.000,00 60.485.150,00 34.000.000,00 7.250.000,00 51.300.000,00 25.500.000,00 63.750.000,00 170.000.000,00 222.850.000,00 85.000.000,00 1.047.770.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 505.520.000,00 6.475.000,00


255

SKPD 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben 42 Dinas Perindagtamben

URAIAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan managemen dan perluasan pasar Pengembangan IKM Kota Padang melalui Fasilitasi Sertifikat Halal Terdaftar HKI Bantuan Desain Label dan Bantuan Kemasan Pembinaan kelembagaan dan penguatan sarana prasarana sentra IKM Penyusunan rencana induk pembangunan industri Kota Padang Pembinaan usaha industri unggulan Peningkatan kualitas penyajian data industri Kota Padang Forum konsultasi pembentukan kelembagaan industri Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM Pelatihan motivasi usaha bagi industri Kota Padang

RKPD 2016

KETERANGAN

775.000,00 53.900.000,00 53.900.000,00 13.390.000,00 13.390.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.916.194.850,00 500.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 266.194.850,00 100.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00


256

BAB VI PENUTUP 6.1 Rumusan RKPD Tahun 2016 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD Kota Padang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan kebijakan dan kerangka makro ekonomi serta pembiayaan pembangunan bersifat indikatif yang dijadikan dasar/ pedoman untuk penyusunan Renja-SKPD Tahun 2016 Dalam rangkaian penyusunan RKPD telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Untuk konsistensidan sinkronisasi serta partisipasi seluruh pemangku kepentingantelah dilakukan berbagai tahap antara lain, penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan. Selanjutnya dilaksanakan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota. Kedua wadah tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program dan kegiatan serta penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. RKPD Tahun 2016 memberikan rumusan terhadap kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJPD Kota Padang Tahun 20042020.Diharapkan dari RKPD Tahun 2016 ini terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih terkoordinasi, tereintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, maka penjabaran program masing-masing SKPD untuk tahun 2016 dengan mempedomani 10 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan yaitu : 1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota 4. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 5. Penataan dan Peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan 6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan, 8. Penataan Lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik. 10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2016 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,80 % per tahun. Walaupun sifatnya indikatif, diharapkan program-program dan kegiatan masing-masing SKPD yang tetap mengacu kepada 10 prioritas tersebut dapat direalisasi. Untuk mendukung kebijakan RKPD Tahun 2016 diperlukan suatu penganggaran rasional dan optimis sesuai kondisi berlaku. Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 disediakan Plafond Anggaran sebagai berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2016 |

256

1. 2. 3.

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Pembangunan

Rp 2,190,142,567,003.00 Rp 3,003,974,757,049.00 Rp 251,235,000,000.00

Dengan demikian dalam penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 akan dapat digunakan dalam penetapan Rancangan KUA APBD Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016. 6.2 Kaidah Pelaksanaan Terakhir RKPD Tahun 2016 mengandung ”unsur kaidah pelaksanaan” sebagai berikut: 1.

Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya (termasuk masyarakat dan dunia usaha) berkewajiban untuk mempedomani RKPD Tahun 2016.

2.

RKPD Tahun 2016 merupakan landasan dalam menyusun kebijakan publik serta kebijakkan umum anggaran serta PPAS dan program RAPBD Tahun 2016.

3.

RKPD Tahun 2016 merupakan acuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Padangbagi pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan dunia usaha).

4.

Pemerintah Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD 2016.

5.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan program RKPD dan APBD Tahun 2016.

6.

Diharapkan semua kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 mampu memberikan hasil terhadap pembangunan dan dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

Demikianlah RKPD Kota Padang Tahun 2016 disusun sebagai langkah awal proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016. Terima kasih


257

No title

Recommend Documents