No title

RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Kabupaten Lingga

2016 - 2021

II-7

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

INSPEKTORAT KABUPATEN JalanIstana Kota BaruDaik Lingga Kode Pos 29872 Telp. (0776) 7030302

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LINGGA NOMOR 03TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN LINGGA INSPEKTUR KABUPATEN LINGGA Menimbang

: a.

b.

c.

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Lingga memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun wakyu 5 (lima) tahun telah di sah kan dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan InspektoratKabupaten Lingga; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka


II-8

RENCANA STRATEGIS

d.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

2016 - 2021

Menengah Daerah (RPJMD);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Lingga tentang Rencana Strategis InspektoratKabupaten Lingga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


II-9

RENCANA STRATEGIS 7.

8.

2016 - 2021

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

9.

10.

11.

12.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


II-10

RENCANA STRATEGIS

13.

14. 15. 16.

2016 - 2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanPerencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 – 2025, dan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20162021.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Strategis InspektoratKabupaten Lingga Tahun

2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


II-11

RENCANA STRATEGIS KEDUA

2016 - 2021

: Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan

InspektoratKabupaten Lingga dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi KETIGA

kinerja InspektoratKabupaten Lingga.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :Daik Lingga

Pada Tanggal :14 September 2016 INSPEKTUR

KABUPATEN LINGGA

SISWANDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640508 198703 1 018


II-12

RENCANA STRATEGIS


2016 - 2021

II-13

RENCANA STRATEGIS


2016 - 2021

II-14

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa,profesional dan bertanggung yang diwjudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu, dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2017 hingga tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat


II-15

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menyelaraskan kebijakan Bupati Lingga terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten LinggaNomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama limatahun. Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lingga 2016-2021 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan guna menunjang implementasi kebijakan dengan menyelaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Visi dan Misi Ke-7 (tujuh)Bupati Lingga yaitu Visi : “menjadikan Lingga sebagai pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat maju, sejahtera, agamis dan berbudaya ”, Misi Ke-7 (Tujuh) :

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan pada Masyarakat”.


II-16

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Dengan terbitnya PeraturanPresiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik daritingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Inspektorat Kabupaten Lingga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga serta Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lingga mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Lingga tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Lingga selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai fungsi: 1. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan desa;


II-17

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan pengawasan Nasional; 3. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan desa di Kabupaten Lingga. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lingga dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Dalam hal Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga antara lain dengan mengevaluasi dan menginventarisasi atas hasil temuan pengawas eksternal. Inspektorat Kabupaten Lingga juga mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga, mereviu laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Lingga, dan mengevaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (AKIP), serta mengevaluasi RKA SKPD dan RKA PPKD. Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan keuangan dan evaluasi, Inspektorat Kabupaten Lingga juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. LANDASAN HUKUM Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Lingga mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Lembaran Negara


II-18

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Republik Indonesia Nomor 4237); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241); 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Masyarakat; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


II-19

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor

6 Tahun 2011

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor..Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lingga Tahun

2016-2021dimaksudkan


sebagai

pedoman

dalam

II-20

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati Lingga terpilih dalam lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lingga adalah: 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani; 2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal; 3. Tersedianya pedoman

dokumen

dalam

perencanaan

penyusunan

lima

Rencana

tahunan Kerja

sebagai

Inspektorat

Kabupaten Lingga setiap tahun; dan 4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lingga disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LINGGA 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Kabupaten Lingga

Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lingga, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua


II-21

RENCANA STRATEGIS eselon dibawah kepala Lingga.

2016 - 2021

Inspektorat Kabupaten

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Lingga Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki inspektorat Kabupaten Lingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia. 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lingga Memuat penjelasan ringkas tentang kineja dan perbaikan dimasa depan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lingga Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasisebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayananInspektorat Kabupaten Lingga pada lima tahun mendatang BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lingga Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahanpelayanan Inspektorat Kabupaten Lingga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lingga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian daripelayanan permasalahan


ini direviu kembali faktor-faktor SKPD yang mempengaruhi pelayanan SKPD. Selanjutnya

II-22

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Lingga Pada

bagian

ini

dikemukakan

rumusan

pernyataantujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Lingga. Pernyataantujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Lingga beserta indikator kinerjanya. 4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lingga Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Lingga dalam lima tahun mendatang. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, pendanaan kegiatan,

indikator indikatif indikator

kinerja,

kelompok

(Perumusan kinerja,

sasaran,

rencana

kelompok

dan

program,

sasaran,

dan

pendanaan indikatif). BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Lingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


II-23

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN LINGGA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektrorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Lingga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : 4. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan desa; 5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan pengawasan Nasional; dan 6. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan desa di Kabupaten Lingga. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lingga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga terdiri dari: a. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi; b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.


II-24

RENCANA STRATEGIS c.

2016 - 2021

Inspektorat Pembantu (IRBAN) Wilayah I, membawahi: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah I 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah I 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

d. Inspektorat Pembantu (IRBAN) Wilayah II, membawahi: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah II 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah II 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah II e. Inspektorat Pembantu (IRBAN) Wilayah III, membawahi: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah III 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah III 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III f.Inspektorat Pembantu (IRBAN) Wilayah IV, membawahi: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah IV 2. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah IV 3. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV g. Kelompok Jabatan Fungsional.


II-25

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lingga INSPEKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTUWILAYAH IV

SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMASYARAKATAN




2.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Lingga Institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Linga, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 45 pegawai terdiri : 


Golongan IV

:

9 orang

II-26

RENCANA STRATEGIS 

Golongan III

2016 - 2021 :

14

orang 

Golongan II

:

3 orang



CPNS

:

3 orang



Pegawai Tidak Tetap

:

3 orang



Tenaga Harian Lepas

:

13 orang

Formasi pegawai berdasarkan jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lingga adalah sebagaimana Tabel II.1 Tabel II.1 Formasi Pegawai Inspektorat Kabupaten Lingga Menurut Jabatan Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6

Jabatan Inspektur Sekretaris/Irban Kepala Subbag/Seksi Staf PNS CPNS Staf Non PNS

Eselon

Jumlah

II III IV -

1 5 12 8 3 16

Jumlah

Keterangan

45

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (2016) Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II.2 dan gerafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada Gambar 2.2, sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.3 dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.3. Tabel II.2 Daftar Nominatif Pegawai, PTT dan THL Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin


II-27

RENCANA STRATEGIS

GOLONGAN/ RUANG

JENIS KELAMIN L

P

2016 - 2021

TOTAL

IV/c

1

-

1

IV/b

3

2

5

IV/a

-

3

3

III/d

-

-

-

III/c

6

2

8

III/b

4

-

4

III/a

1

1

2

II/d

-

1

1

II/c

-

1

1

II/b

-

1

1

II/a

-

-

-

CPNS

2

1

3

PTT

3

-

3

THL

8

5

13

JUMLAH

28

17

45

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian(2016)

Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel II.3


II-28

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN

JUMLAH

SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA D1 D2 D3 S1 S2

L 1 10 1 18 -

P 6 1 7 1

1 16 2 25 1

JUMLAH

30

15

45

TOTAL

45

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (2016)

Gambar II.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


II-29

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat (Tingkat penyelesaian temuan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Lingga, Inspektorat Kabupaten Lingga merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui: 1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan; 2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Konsultasi

dan

solusi

atas

problematik

penyelenggaraan

manajemen pemerintahan daerah . 4. Pengawasan bersifat kuratif ( penanganan/ tindakan) apabila upaya, maksimal sudah tidak mencapai hasil ; 5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan

yang

muncul

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi baik dari Irjen kementrian, Sekretariat Negara Bidang Pengawasan serta Gubernur telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain :


II-30

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

a. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberikan pelayanan publik oleh SKPD. b. Pemberian reward dan punishment kepada oknum PNS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Lingga mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lingga, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Objek Pemeriksaan meliputi: No. Jenis Obyek Pemeriksaan

Jumlah

1.

Badan

2.

Dinas/Setwan/SetKorpri

18

3.

Bagian Setda

10

4.

Kecamatan

10

5.

RSUD

2

6.

Puskesmas

7

7.

Desa

8.

SD/SMP

9.

BUMD Jumlah

6

76 169 2 300

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada. Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada.


II-31

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masingmasing Atasan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasikan bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders. Adapun tingkat pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Inspektorat Kabupaten Lingga berdasarkan sasaran/ target Renstra Inspektorat Kabupaten Lingga periode sebelumnya ditunjukkan dalam tabel 2.1 dan 2.2.


II-32

RENCANA STRATEGIS


2016 - 2021

II-33

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lingga No

Iindikator kinerja

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Satuan

1

2

3

4

5

Target Renstra Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Renstra Tahun ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.

Terlaksananya pemeriksaan reguler

Lap

15

20

25

28

30

14

32

33

46

15

1

1 3/5

1 1/3

1 2/3

1/2

2.

Terlaksananya pemeriksaan khusus / kasus

Lap

4

4

4

4

4

2

0

2

1

0

1/2

0

1/2

1/4

0

3.

Terlaksananya evaluasi berkala kemajuan fisik proyek

Lap

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

4.

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lap

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.

Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

%

75

75

75

75

75

85

85

63

75

20

1 1/8

1 1/8

5/6

1

1/4

6.

Tereksposnya hasil pemeriksaan Inspektorat

Lap

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.

Terinformasikannya kinerja SKPD Kabupaten Lingga

SKPD

15

15

20

20

20

11

13

16

16

10

3/4

7/8

4/5

4/5

1/2

8.

Meningkatnya SKPD yang menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

%

50

60

70

80

90

0

0

0

0

0


II-34

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kabupaten Lingga anggaran pada Tahun ke

Uraian

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.625.217.500

4.546.528.400

5.774.000.000

4.944.000.000

5.669.000.000

4.625.218.000

4.210.973.400

3.926.991.000

3.971.058.000

2.799.914.000

1 Pembinaan dan Pengawasan

Realisasi Anggaran pada Tahun ke


II-35

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lingga Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : - Peningkatan

penyelenggaraan

administrasi

umum,

dengan

penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan. - Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. - Peningkatan

pemanfaatan

hasil-hasil

pemeriksaan

Aparat

Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. - Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan. - Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat. - Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja. - Adanya

peningkatan

Pemerintah.


semangat

perbaikan

kinerja

aparatur

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lingga

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga adalah melakukan pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di Kabupaten Lingga melalui kegiatan :  Pembinaan;  Audit dan atau Pengawasan;  Monitoring;  Evaluasi;  Reviu  Tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Bupati. Berdasarkan

analisis,

permasalahan

yang

dihadapi

olehInspektorat Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 

Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;



Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;



SKPD

tidak

fokus

terhadap

tindak

lanjut

hasil

temuan

pengawasan; 

Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;



Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;



Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;



Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum terlaksana sepenuhnya;


RENCANA STRATEGIS 

2016 - 2021

Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan;



Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;



Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Lingga merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 20162021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Lingga terpilih periode 2016-2020. Dalam

rangka

mewujudkan

Misi

ke-7

(tujuh)

sebagaimanatertuangdalam RPJMD KabupatenLinggaTahun 20162021 yaitumeningkatkankualitaspenyelenggaraanpemerintahdaerahdanpel ayananpadamasyarakat, makaInspektoratKabupatenLinggamengimplementasikan

dengan

langkah sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan; 2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahaan yang demokratis, aman, damai dan harmonis yang berima, bertaqwa dan berbudaya; 3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)yang profesional, berkualitas dan akuntabel; 4. Meningkatnya

kualitas

hasil

pengawasan

sebagai

bahan

masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal. Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah: 1. Sumber Daya Manusia (SDM): a. Belum adanya Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

yang

berkaitan

dengan

kompetensi

Bidang

Pengawasan; b. Masih belum memadainya kuantitas maupun kualitas tenaga adminsitrator di sekretariat. c. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawas dengan obyek pemeriksaan; d. Masih

kurangnya

Bimbingan

Teknis

maupun

diklat

kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Depdagri);

2. Sarana dan Prasarana: a. Belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; b. Belum

mamadainya

sarana

dan

prasarana

penunjang

pelaksanaan pengawasan; c. Belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif. 3. Anggaran: Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Lingga sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Upaya – Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan


RENCANA STRATEGIS 1. Mengusulkan

penambahan

pegawai

2016 - 2021

khususnya

pejabat

pemeriksa kepada Bupati Lingga melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lingga; 2. Mengusulkan penambahan tenaga adminstrator yang kompeten di

sekretariatan

kepada

Bupati

Lingga

melaui

Badan

Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga 3. Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan; 4. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lingga; 5. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lingga 2016-2021;

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat dipersiapkan

Kabupaten baik

Lingga

Peraturan

Tahun

2016-2021

Perundangan

dan

serta

perlu

Penguatan

Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan: 1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); TindakLanjuttemuanatasLaporanHasilPemeriksaan

APIP

dan

APFP denganrekapitulasisebagaiberikut : Jum l ah No

1

AP I P / AP F P

2


T emua n

Re ko m

Sud ah

3

4

5

Da la m P ro se s 6

Be lum 7

RENCANA STRATEGIS

1

Inspekt oratKab. Lingga

2016 - 2021

1981

2603

1711

154

738

2

BPK-RI

300

669

363

251

55

3

BPKP

9

19

12

3

4

2. Kurangnya

pemahaman

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD) dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). InspektoratKabupatenLinggatelahmelaksanakanKegiatan

SPIP,

pelaksanaankegiatantersebutmasihberupasosialisasi.

3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lingga; Berdasarkanhasilevaluasiterhadap secarakeseluruhanmemperolehnilai ataumasihtermasukkategorikurang.


10 41,31darimaksimal

SKPD 100,

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

8.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Lingga Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Lingga dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi dalam RPJMD. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi RPJMD. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Lingga merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut: 1) Menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance, dengan sasaran: Tercapainya pelaksanaan Tupoksi yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerjanya: 

Persentase tingkat capaian kinerja

Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki standar kompetensi, dengan indikator kinerjanya,: 

Persentase aparatur pengawasan internal pemerintah yang memiliki standar kompetensi.

2) Mendorong

perbaikan

tata

kelola

pemerintahan

dan

mengupayakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, dan bebas dari KKN, dengan sasaran: Meningkatnya Peran dan Fungsi Pengawasan yang dijalankan Inspektorat

Kabupaten

Lingga

dalam

rangka

mendorong

penerapan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan indikator kinerjanya:


RENCANA STRATEGIS 

Persentase

Tugas

Pengawasan

2016 - 2021

yang

dilaksanakan

berdasarkan dengan kewenangan pengawasan yang harus dilaksanakan

sesuai

amanat

peraturan

perundang-

undangan. 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti



Persentase

SKPD

yang

memiliki

nilai

evaluasi

atas

implementasi SAKIP SKPD minimal "C" ke atas

Tujuan dan sasaran beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Lingga TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENo.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3

4

5

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

80%

85%

90%

93%

96%

(1)

(2)

(3)

1.

Menjadikan aparatur pengawasan intern pemerintah yang dapat berperan sebagai catalyst, consulting partner dan quality assurance

Tercapainya pelaksanaan Tupoksi Inspektorat yang efektif dan efisien

Persentase kegiatan pendukung pelaksanaan tupoksi Inspektorat

Meningkatnya aparatur yang memiliki standar kompetensi

Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi sesuai kompetensi

20%

40%

60%

80%

100%

Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengupayakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, dan bebas dari KKN

Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lingga dalam rangka mendorong penerapan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Lingga

Persentase tugas pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan dengan kewenangan pengawasan yang harus dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan

77%

77%

88%

88%

100%

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang sesuai/sudah ditindaklanjuti

65%

70%

75%

80%

85%

Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD minimal "C" ke atas

18%

37%

55%

79%

100%

2.


(4)

1

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

8.2 Strategi Dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Lingga Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan pada tiap-tiap kebijakan berdasarkan analisis SWOT,

Streng

(Kekuatan),

Weakness

(Kelemahan),

Opurtunities

(Peluang), Thread (tantangan). Berbagai kebijakan pada tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi: 1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko; 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan 3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah: 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD; 4. Peningkatan kualitas SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten; 5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten; 6. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah; 7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 8. Pengawasan atas kinerja SKPD; 9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah; 10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer; 13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis; Inspektorat Kabupaten Lingga

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; 16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan 17. Peningkatan kapasitas SDM yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat.


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dankebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Lingga dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lingga yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lingga untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lingga. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan

akan

diselesaikan oleh Inspektorat

Kabupaten Lingga dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lingga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif INSPEKTORAT KABUPATEN LINGGA

Tujuan

Sasaran

1 1 .

2

Menjadik an aparatur pengawas an intern pemerint ah yang dapat berperan sebagai catalyst, consultin g partner dan quality assurance

1. 1.

Tercapai nya pelaksan aan Tupoksi Inspekto rat yang efektif dan efisien

Indikator Sasaran

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode

4

Persentas e kegiatan pendukun g pelaksana an tupoksi Inspektor at

5 I

1 . 2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

Program Pelayana n Administr asi Perkanto ran Penyedia an Jasa Surat Menyurat Penyedia an Jasa Komunika si Sumber Daya Air dan Listrik Penyedia an Jasa Pemeliha raan dan Perizinan Kendaraa n Dinas/ Operasio nal

Penyedia an Jasa Administr asi Keuangan Penyedia an Jasa Kebersiha n Kantor Penyedia an Alat Tulis Kantor Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/ Penerang an Bangunan Kantor Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan gundangan Penyedia an Makanan dan Minuman

Indikator Program (Outcom e) / Kegiatan (Output)

Data Kinerj a pada Tahun Awal Perenc anaan

6 Cakupan pelayana n administr asi perkanto ran Jumlah dokumen bermater ai Jumlah rekening telepon, air dan listrik Jumlah dan jenis kendaraa n dinas/ope rasional yang disediaka n jasa pemeliha raan dan perizinan Jumlah tenaga administr asi keuangan Jumlah tenaga kebersiha n kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor Jumlah dan jenis barang cetakan Jumlah dan jenis kompone n instalasi listrik

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan gundangan Jumlah orang disediaka n Makanan dan Minuman pegawai, tamu dan rapat

Tahun 2018

Tahun 2019

Ta

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

7

8

9

10

11

12

13

14

75%

100%

433 lembar

552 lembar

3 rekeni ng x 12 bln

36 rekeni ng/ bulan

3 unit roda 2 dan 1 unit roda 4

4 unit

10 orang

10 orang

67.800.000

10 orang

67.800.000

10 orang

67.800.000

10 orang

3 orang

4 orang

73.640.000

4 orang

73.640.000

4 orang

73.640.000

4 orang

55 jumlah /jenis

55 jumlah /jenis

12 jumlah /jenis

12 jumlah /jenis

10 jumlah /jenis

10 jumlah /jenis

22 eksem plar

92 eksem plar/ bulan

35 org pegaw ai x 12 bulan

852 orang

5 org tamu x 12 bulan


Target Kinerja Program dan Keran Tahun 2017

802.616.011

2.988.000

16.000.000

1.650.000

37.500.000

37.000.000

5.000.000

12.000.000

14.600.000

100%

552 lembar

36 rekeni ng/ bulan

4 unit

55 jumlah /jenis

12 jumlah /jenis

10 jumlah /jenis


852 orang

802.616.011

2.988.000

16.000.000

1.650.000

37.500.000

37.000.000

5.000.000

12.000.000

14.600.000

100%

552 lembar

36 rekeni ng/ bulan

4 unit

55 jumlah /jenis

12 jumlah /jenis

10 jumlah /jenis


852 orang

802.616.011

2.988.000

16.000.000

1.650.000

37.500.000

37.000.000

5.000.000

12.000.000

14.600.000

100%

552 lembar

36 rekeni ng/ bulan

4 unit

55 jumlah /jenis

12 jumlah /jenis

10 jumlah /jenis


852 orang

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

35 org pesert a x 12 rapat/ bulan 1 1 .

1 2 .

1 3 .

1 4 . I I

1 .

2 .

3 .

4 .

I I I


Rapatrapat Koordinas i dan Konsultas i ke Luar Daerah Rapatrapat Koordinas i, Monitorin g dan Evaluasi ke Dalam Daerah Penyedia an Jasa Tenaga Pendukun g Administr asi/ Teknis Kegiatan Perkantor an Penyedia an BBM kendaraa n dinas Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur Pengadaa n Peralatan Gedung Kantor Pemeliha raan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliha raan Rutin/ Berkala Kendaraa n Dinas/ Operasio nal Pemeliha raan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n

Jumlah kegiatan rapatrapat koordinas i dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapatrapat koordinas i, monitorin g dan evaluasi ke dalam daerah Jumlah Tenaga Pendukun g Administr asi/Teknis Kegiatan Perkantor an Jumlah BBM kendaraa n dinas Cakupan pelayana n sarana dan prasaran a aparatur Jumlah peralatan / perlengka pan gedung / kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ber kala Jumlah dan jenis Kendaraa n Dinas/ Operasio nal yang dipelihara rutin/ber kala Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ber kala Tingkat ketepata n waktu menyera hkan laporan kinerja dan keuangan

60 kali

60 kali

100 kali

100 kali

3 orang

36 orang/ bulan

1716 liter

1716 liter

100%

100%

0

10 unit/ jenis

1 unit

5 kompo nen/ unit

3 unit roda 2 dan 1 unit roda 4

48 unit/b ulan

7 jenis

14 peralat an /jenis

100%

212.412.527

193.793.736

115.533.348

12.698.400

41.725.000

10.000.000

7.600.000

26.000.000

8.125.000

50.000.000

60 kali

100 kali

36 orang/ bulan

1716 liter

100%

10 unit/ jenis

5 kompo nen

48 unit/b ulan


100%

212.412.527

193.793.736

115.533.348

12.698.400

40.500.000

10.000.000

10.000.000

20.500.000

10.000.000

37.000.000

60 kali

100 kali

36 orang/ bulan

1716 liter

100%

10 unit/ jenis

5 kompo nen

48 unit/b ulan


100%

212.412.527

193.793.736

115.533.348

12.698.400

40.500.000

10.000.000

10.000.000

20.500.000

10.000.000

37.000.000

60 kali

100 kali

36 orang/ bulan

1716 liter

100%

10 unit/ jenis

5 kompo nen

48 unit/b ulan


100%

RENCANA STRATEGIS 1 .

1. 2.

Meningk atnya aparatur pengaw as internal pemerin tah yang memiliki standar kompete nsi

Persentas e aparatur yang memiliki sertifikasi

V I

1 .

2 .

V

1 .

2 .

Mendoro ng perbaikan tata kelola pemerint ahan dan Mengupa yakan Pelaksana an Penyelen ggaraan Pemerint ahan Daerah yang bersih, dan bebas dari KKN

2. 1.

Meningk atnya Peran dan Fungsi Pengaw asan yang dijalanka n Inspekto rat Kabupat en Lingga dalam rangka mendor ong penerap an Good Governa nce pada Pemerin tah Kabupat en Lingga

Persentas e Tugas Pengawas an yang dilaksana kan berdasark an dengan kewenan gan pengawas an yang harus dilaksana kan sesuai amanat peraturan perundan gundangan

V I

1 .

2 .

3 .

4


Penyusun an Perencan aan, Evaluasi, Monitorin g, dan Laporan Peningka tan Profesion alisme Tenaga Pemeriks a dan Aparatur

Jumlah dokumen perencan aan dan pelapora n SKPD

2016 - 2021

4 dokum en

4 dokum en

Persentas e aparatur pengawa s internal pemerint ah yang memiliki standar kompete nsi

25%

30%

Kegiatan pelatihan pengemb angan tenaga pemeriks a dan aparatur

Jumlah Aparatur Pengawas an yang mengikuti diklat pengawas an/sesuai kompete nsi

10 orang

5 orang

Kegiatan pelatihan kantor sendiri

Jumlah pelatihan yang dilaksana kan

1 kali

1 kali

Program Peningka tan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentas e sumber daya aparatur yang memiliki kompete nsi sesuai bidangny a Jumlah aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi Tingkat tercapain ya pembina an yang dilakukan terhadap obyek pemeriks aan Jumlah Pengadua n Masyarak at

0%

12%

10 orang

3 orang

0%

20%

0 Kasus

2 kasus

0 obrik

4 obrik

96.315.064

4 obrik

96.315.064

4 obrik

289 obrik

27 obrik

849.710.000

30 obrik

849.710.000

33 obrik

39 unit kerja

39 unit kerja

99.950.000

39 unit kerja

99.950.000

39 unit kerja

Pendidika n dan Pelatihan Formal

Program Peningka tan Pengawa san Aparatur Negara

Kegiatan Penangan an Kasus Pengadua n di Lingkunga n Pemerint ah Daerah Kegiatan Pengawas an / Pemeriks aan Tujuan Tertentu Kegiatan Pelaksana an Pengawas an / Pemeriks aan Internal Secara Berkala Kegiatan Reviu RKA-SKPD dan RKAPPKD

Jumlah objek pemeriks aan tujuan tertentu Jumlah objek pemeriks aan yang diaudit

Jumlah unit kerja yang direviu RKA

50.000.000

133.630.000

100.000.000

33.630.000

15.000.000

15.000.000

1.478.755.0 64

33.200.000

2 dokum en

35%

5 orang

1 kali

24%

3 orang

40%

2 kasus

37.000.000

133.630.000

100.000.000

33.630.000

20.000.000

20.000.000

1.478.755.0 64

33.200.000

2 dokum en

40%

5 orang

1 kali

36%

3 orang

60%

2 kasus

37.000.000

133.630.000

100.000.000

33.630.000

20.000.000

20.000.000

1.478.755.064

33.200.000

96.315.064

849.710.000

99.950.000

2 dokum en

45%

5 orang

1 kali

56%

5 orang

80%

2 kasus

4 obrik

33 obrik

39 unit kerja

RENCANA STRATEGIS 5

6

7

8

9

Persentas e rekomen dasi hasil pemeriks aan internal dan eksternal yang ditindakla njuti

V I I

1 .

2 .

3 .

Persentas e SKPD yang memiliki nilai evaluasi atas implemen tasi SAKIP SKPD minimal "C" ke atas


V I I I

1 .

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerint ah Kabupate n Lingga Kegiatan evaluasi berkala kemajuan fisik proyek Kegiatan Peningkat an Kapabilita s APIP

Kegiatan pengelola an LHKPN/L HKASN dan LP2P2 Kegiatan pengemb angan sistem pengenda lian intern pemerint ah Program Tindak Lanjut Hasil Pemeriks aan

Kegiatan Pemukta hiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawas an Kegiatan operasi pengawas an tindak lanjut hasil pengawas an SKPD dan desa seKabupate n Lingga Kegiatan Pemanta uan TPTGR (majelis TPTGR) Program Pengemb angan Sistem Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah Kegiatan reviu LKjIP Kabupate n Lingga

Jumlah Unit Kerja yang direviu Laporan Keuangan Jumlah paket pekerjaan yang di evaluasi dan responsif gender Jumlah dokumen penduku ng peningkat an kapabilita s APIP Jumlah Wajib LHKPN, LHKASN, LP2P yang melapor Jumlah unit kerja yang melaksan akan SPIP

Tingkat tercapain ya penyeles aian rekomen dasi yang ditindakl anjuti Jumlah data tindak lanjut yang ditabulasi dan disampai kan pada pemutahi ran data Jumlah rekomen dasi yang ditindakla juti

Jumlah Rapat Majelis TPTGR Persentas e SKPD yang memiliki nilai evaluasi LKjIP

Jumlah laporan hasil reviu LKjIP

2016 - 2021

38 unit kerja

7 Unit Kerja

0

10 paket pekerj aan

70 dokum en

0

490 orang PN

300 orang

68.740.000

350 orang

68.740.000

400 orang

68.740.000

38 unit kerja

7 Unit Kerja

102.740.000

7 Unit Kerja

92.740.000

9 Unit Kerja

92.740.000

80%

83%

300 rekom endasi = 263 BS, 37 BTL

50 rekom endasi

367 Rekom endasi

100 rekom endasi

0

2 kali

0%

27%

5 lapora n

1 lapora n

123.550.000

104.550.000

-

476.136.000

87.204.000

318.389.000

70.543.000

179.778.000

76.048.000

7 Unit Kerja

10 paket pekerj aan

20 dokum en

86%

50 rekom endasi

100 rekom endasi

2 kali

41%

1 lapora n

123.550.000

104.550.000

10.000.000

476.136.000

87.204.000

318.389.000

70.543.000

179.778.000

76.048.000

7 Unit Kerja

10 paket pekerj aan

20 dokum en

89%

50 rekom endasi

100 rekom endasi

2 kali

54%

1 lapora n

123.550.000

104.550.000

10.000.000

476.136.000

87.204.000

318.389.000

70.543.000

179.778.000

76.048.000

7 Unit Kerja

10 paket pekerj aan

10 dokum en

450 orang

10 Unit Kerja

92%

50 rekom endasi

100 rekom endasi

2 kali

68%

1 lapora n

RENCANA STRATEGIS 2 .

Kegiatan evaluasi LKjIP SKPD seKabupate n Lingga

Jumlah unit kerja yang evaluasi

38 unit kerja

10 unit kerja

103.730.000

3.177.640.0 75


2016 - 2021 10 unit kerja

103.730.000

3.168.415.0 75

10 unit kerja

103.730.000

3.168.415.075

10 unit kerja

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan sasaran organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga 20162021, misi nomor tujuh“meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan pada masyarakat”, dengan tujuan “mewujudkan pemerintahan daerah yang menerapkan good governance yang berorientasi pada kepentingan masyarakat” dengan sasaran“Meningkatnya kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah” maka InspektoratKabupaten Lingga mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut;


RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Lingga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka

pada No

Indikator Sasaran

Pendanaan

awalperiod

kinerja pada akhir

e RPJMD Tahun 0

kondisi

periode Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

(2021)

100%

100%

100%

100%

100%

RPJMD

Persentase Tugas 1

Pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan dengan kewenangan pengawasan yang harus dilaksanakan sesuai amanat peraturan

WDP

WTP

perundangundangan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dan eksternal yang telah ditindaklanjuti Persentase SKPD 2

yang memiliki nilai evaluasi LkjIP atas implementasi SAKIP

C

SKPD minimal “C” ke atas


CC

RENCANA STRATEGIS


2016 - 2021

No title

Recommend Documents