LAP-464/PW33/6/2016 30 DESEMBER 2016
iii
Daftar Isi KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
iv
BABI
BABII
PENDAHULUAN A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
1
B Aspek Strategis Organisasi
4
C Kegiatan dan Produk Organisasi
6
D Struktur Organisasi
7
E Sistematika Penyajian
11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A Rencana Strategis Tahun 2016 -2019
1. Pernyataan Visi
13
2. Pernyataan Misi
16
3. Tujuan
18
4. Sasaran Strategis
18
5. Sasaran Program
18
6. Indikator Kinerja Utama
19
7. Program dan Kegiatan
21
B Perjanjian Kinerja 2016 BABIII
BABIV
13
23
AKUNTABILITAS KINERJA A Kerangka Pengukuran Kinerja
25
B Akuntabilitas Kinerja
26
C Realisasi Keuangan
44
PENUTUP A Simpulan Umum
47
B Simpulan Capaian Kinerja
48
C Rencana Tindak Strategis
49
iii
Daftar Lampiran Lampiran1
: CAPAIAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2016
Lampiran 2
: CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016
Lampiran3
: PERBANDINGAN KINERJA OUTCOMES TAHUN 2016
Lampiran 4
: PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016
Lampiran 5
: REGISTER Output dan Outcome Tahun2016
Lampiran 6
: MATURITAS SPIP PEMDA
Lampiran 7
: KAPABILITAS APIP
Lampiran 8
: Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 : EVALUASI KINERJA PDAM
Lampiran 9
IV
RINGKASAN EKSEKUTIF
S
ebagai unit kerja di BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berkewajiban untuk mendukung BPKP dalam menjalankan amanat RPJM 2015–2019. Sebagai auditor intern Pemerintah, BPKP berperan membantu pemerintah pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM 2015-2019. Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015–2019 dengan visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Maluku Utara” Mengikuti peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dalam Renstra BPKP Tahun 2015–2019 telah memuat perspektif sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam keputusan Nomor KEP-192/PW11/1/2016 Tanggal April 2016, memiliki 3 IKU pengawasan dan 1 IKU meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan tiga Program Teknis dan satu Program Generik. Program Teknis yang dilaksanakan adalah Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara; Program Peningkatan Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi dan Program Peningkatan Kapabilitas APIP. Sedangkan Program Generik terdiri atas Program Dukungan Teknis Pengawasan. Program- program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting. Laporan kinerja ini telah membandingkan antara realisasi kinerja BPKP tahun 2016 dengan Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016. Dalam tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan koordinasi, komunikasi dengan seluruh pemda/korporasi dan BLU yang ada diwilayah Maluku Utara. Hasil dari berbagai komunikasi dan koordinasi tersebut, dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas. Adapun capaian kepuasan eksternal terhadap pelayanan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berkategori puas dengan skor sebesar 8,02 (skala likert 1-10). Sedangkan, persepsi kepuasan layanan kesesmaan sebesar 7,76 (skala likert 1-10) atau sebesar 110,85% dari target 7,00
Capaian outcome pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembinaan sistem pengendalian internal serta peningkatan kapabilitas APIP dijabarkan sebagai berikut :
V
SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja
1
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
2
3
2
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Capaian (%)
45
61,54
136,76
100
100
100
60
100
166,67
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
100
100
100
2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
10
40
200
28
42,85
153
10
10
100
100
100
100
20
40
200
80
60
125
3
1 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Realisasi*)
1
4
3
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum
Target (Sesuai Revisi Perkin)
2
3
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Capaian outcome diatas didukung oleh capaian output sebanyak 390 penugasan pengawasan atau 251,61% dari target tahun 2016 sebanyak 155 penugasan pengawasan.
VI
Hasil positif tersebut diatas, pengawasan yang fokus kepada pembangunan nasional peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset dan governance system antara lain : 1. Pembangunan Nasional Dalam rangka fokus pengawasan tersebut, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengawasan terhadap penyerapan anggaran K/L sebanyak 27 kali, dengan terdapat nilai temuan berupa pengembalian ke kas negara/daerah sebesar Rp1.076.712.201,00 dan temuan administrasi sebesar Rp6.712.804.608,13 serta dilakukan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) antara lain atas: a. b. c. d. e. f.
Pembangunan PLTU 2 x 3 MW di Sofifi Pembangunan Smelter di Buli Halmahera Timur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai Perluasan landasan pacu Bandara Sultan Babulllah Kota Ternate Pembangunan gudang beku terintegrasi di Tidore, Weda, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Morotai
Untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Pemda telah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan atau pendampingan implementasi SISKEUDES kepada 733 desa-desa dari total 1.064 desa di Provinsi Maluku Utara. 2. Peningkatan ruang fiskal Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement tahun 2015, DAK Reguler 2015 dan Fisik Reguler 2016, dan DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD) 2015 dengan rincian sebagai berikut:
Nilai DAK Reimbursement yang dapat di-reimburse-kan untuk diganti oleh Bank Dunia sebesar Rp109.514.191.070,00 dari nilai DAK sebesar Rp286.048.774.000,00. b. Terdapat beberapa temuan berupa kekurangan nilai pekerjaan DAK Reimbursement sebesar Rp150.000.556,64 pada DAK Reguler 2015 dan 2016. Dalam rangka peningkatan ruang fiskal juga telah dilakukan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kabupaten Pulau Morotai. Dari hasil reviu terdapat pendapatan sebesar Rp21.201.079.420,29 yang dapat menjadi potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai selama periode tahun 2015-2016. a.
3. Pengamanan Aset Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, serta pendataan dan evaluasi atas aset yang tidak selesai pembangunan dan/atau belum digunakan yang berasal dari dana APBD.
VIIVI
Dari kegiatan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara, potensi penyelamatan kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar Rp5.679.255.117,21 yang terdiri dari hasil audit investigatif sebesar Rp148.863.114,00 dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.530.392.003,21. 4. Governance system Dua Pemda yang memperoleh opini WTP mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan oleh BPKP. Sedangkan atas implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP, hasil assesment Perwakilan BPKP Maluku Utara menunjukkan seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara masih berada pada level 1 atau 2 dari yang seharusnya berada pada level 3. Penilaian SPIP yang telah dilaksanakan pada sebelas pemerintah daerah, menghasilkan data sebagai berikut: empat pemda berada pada level 2 dan tujuh pemda berada pada level 1. Sedangkan penilaian Leveling Kapabilitas APIP telah dilaksanakan pada sebelas pemda yang menghasilkan data: lima pemda pada level 2 dan enam pemda pada level 1. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara lain: 1. Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap BPKP yang tercermin dari banyaknya permintaan jasa audit dan non audit yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; 2. Tingginya sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dengan APIP dalam menangani masalah, kasus, perkara TPK, dan pemberantasan korupsi; 3. Dukungan dari seluruh pegawai sebagai wujud dari etos kerja yang tinggi. Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 sebesar Rp12.767.737.000,00, dan dari dana bantuan kedinasan sebesar Rp1.179.618.071. Keberhasilan capaian kinerja di tahun 2016 merupakan indikator bahwa sistem akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah berjalan pada jalur yang benar. Untuk mempertahankan pencapaian outcome dan meningkatkan kinerja yang akan datang, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut : a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan jajaran kunci di pemerintah daerah/korporasi dan BLU untuk menyamakan presepsi dan sinergisitas dalam menggerakkan pembangunan di Maluku Utara untuk kesejahteraan rakyat
b.
VIII
c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang tatakelola keuangan, Maturitas SPIP, SAKIP dan Kapabilitas APIP yang memiliki dampak/outcome kepada stakeholders melalui diklat. Workshop dan PPM dilingkungan internal dan eksternal Perwakilan d. Memfasilitasi SDM Pemda agar lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensinya.
IX
BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali perubahan sejak terbentuk tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor
192
Tahun
Pembangunan.
2015
tentang
Badan
Pengawasan
Keuangan
Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai
dan tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi: 1.
Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2.
Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3.
Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset negara/daerah;
4.
Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
1
5.
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6.
Pengoordinasian
dan
sinergi
penyelenggaraan
pengawasan
intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7.
Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8.
Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan
atau
kepentingan
lain
dari
Pemerintah
Pusat
dan/atau
Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 9.
Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
tatalaksana,
kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60
Tahun 2008. Peran BPKP
tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan
2
pengelolaan keuangan Negara melalui fungsi : 1.
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN);
2.
Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3.
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden;
4.
Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).
Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: 1.
Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
2.
Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3.
Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4.
Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
5.
Audit dan kemaritiman,
evaluasi terhadap program/kegiatan ketahanan
energi,
ketahanan
strategis di bidang
pangan,
infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan; 6.
Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
7.
Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
8.
Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
9.
Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
3
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan
keuangan
dan
pembangunan
serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
B. Aspek Strategis Organisasi Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan system pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional. 1.
Arah Kebijakan Pengawasan BPKP Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,
mencapai
terwujudnya
penguatan
kebijakan
sistem
pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut :
a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern
melalui
peningkatan
Internal Audit Capabiity Model (IA-CM) sehingga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan dalam
melakukan
pengawasan
keuangan
negara/daerah
dan
pembangunan nasional;
4
b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
c. Peningkatan
ruang
fiskal
negara
melalui
pengawasan
untuk
meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran pemanfaatan keuangan
negara/daerah; aset
pengawasan
negara/daerah;
negara/daerah;
dan
terhadap
pengawasan
pengawasan
optimalisasi pembiayaan
terhadap
alokasi
keuangan daerah (dana transfer);
d. Pengamanan
keuangan
negara/daerah
yang
efektif
melalui
debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2.
Strategi Pengawasan BPKP Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah
dalam
program teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan
Negara
dan
Pembangunan
Nasional
serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
5
STRATEGI PENGAWASANBPKP • •
STRATEGI OPERASIONAL
• •
• •
Penguatan Kapasitas Internal
• •
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan dan Penguatan Penerapan SPI KLPK Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas-RPJMN Pengamanan Keuangan/Aset Negara/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko Peningkatan Kapabilitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Architecturedan Pengawasan’s BussinessArchitecture Peningkatan SaranaPrasarana Penguatan Fungsi Pengawasan Internal BPKP
Kaidah Pelaksanaan : Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan
C. Kegiatan dan Produk Organisasi BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
yang merupakan
unit eselon II
berkewajiban
melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatankegiatan teknis yang dilaksanakan berupa : 1.
Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2.
Pengawasan atas permintaan stakeholders
3.
Pengawasan atas permintaan Presiden
4.
Pengawasan atas Proyek PHLN
5.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP
6.
Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
7.
Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL
8.
Pengawasan Penerimaan Negara
9.
Bimtek/asistensi penyusunan LKPD
10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11. Bimtek/asistensi GCG/KPI 12. Pengawasan atas kinerja BUMD 13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
6
14. Sosialisasi masalah korupsi 15. Bimtek/asistensi implementasi FCP 16. Kajian pengawasan 17. Audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga 18. Audit
investigasi,
Perhitungan
Kerugian
Keuangan
Negara,
dan
Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 20. Pengawalan Pembangunan Nasional 21. Monitoring BUMDes
D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.
7
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala, yakni Indra Khaira Jaya berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-175/K/SU/2016 tanggal 16 Mei 2016. Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2016 sebanyak 53, terdiri atas: Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2015 Jabatan Orang % Struktural 4 7,27 Korwas JFA 5 9,09 Pejabat Fungsional 42 76,37 Auditor Fungsional Pegawai 4 7,27 Lainnya Jumlah 55 100,00
Tahun 2016 Orang % 4 7,55 5 9,43 41 77,36 3 5,66 53 100,00
8
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2015 Orang % 3 5,45 11 20.00 35 63,64 6 10,91 55 100.00
Strata Pendidikan SLTA DIII S-1/DIV S-2 Jumlah
Tahun 2016 Orang % 3 5,66 11 20.75 35 66,04 4 7,55 53 100,00
Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai Tahun 2015 Orang % 25 45,45 3 5,46 18 32,73 9 16,36 55 100.00
Usia Pegawai (Tahun) <30 31 s.d. 41 40 s.d. 51 50 s.d. Jumlah 58
Tahun 2016 Oran % g 23 43,40 6 11,32 16 30,19 8 15,09 53 100,00
Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Golongan IV III II Jumlah
Tahun 2015 Orang % 12 21,82 37 67,27 6 10,91 55 100,00
Tahun 2016 Orang % 11 20,76 36 67,92 6 11,32 53 100,00
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2016 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :
9
Grafik 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Grafik 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini memberikan
penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selama tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif Bab I-
Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi
dan
wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara serta struktur organisasi. Bab II -
Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis 2016-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Bab III -
Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dikaitkan dengan sasaran program serta realisasi keuangan.
Bab IV-
Penutup,
menjelaskan
simpulan
menyeluruh
dari
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016
dan
menguraikan
rekomendasi
yang
diperlukan
bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor KEP-133/PW33/6/2016 tanggal 21 Agustus 2015 dan revisi Renstra Nomor: KEP-149/PW33/6/2016 tanggal 15 September 2016 telah menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis BPKP Pusat. Berikut adalah pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Sasaran Program berikut dengan Indikator Kinerja Utama didalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara: 1. Pernyataan Visi Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya.
13
Visi : Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Provinsi Maluku Utara Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah :
a. Auditor Internal Pemerintah RI Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebagai Auditor Internal Pemerintah RI memiliki visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi Pusat dan daerah di bawah Presiden yaitu unit kementerian, lembaga yang berada didaerah dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI. 1) Audit Intern Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa consulting yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk
menghasilkan
rekomendasi
perbaikan
atas
aktivitas
pengendalian, pengelolaan risiko dan proses governance. 2) Auditor Pemerintah RI Sebagai auditor pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.
14
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menerapkan perpanjangan tangan BPKP Pusat dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara
b. Auditor Berkelas Dunia Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia, yaitu : 1)
Aspek SDM Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan
pengawasan
dan
wajib
memenuhi
persyaratan
minimal. 2) Aspek Organisasi Setiap auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di Perwakilan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. 3) Aspek Produk Bahwa kualitas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara baik yang berupa assurance maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan program pembangunan.
c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden dan pimpinan di daerah atau masyarakat luas.
15
2. Pernyataan Misi Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan.
Rumusan Misi BPKP adalah : a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pengelolaan
Pengawasan
Keuangan
dan
Intern
terhadap
Pembangunan
Akuntabilitas
Nasional
guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP di Perwakilan serta manfaat BPKP di Perwakilan. Tugas dan fungsi dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Efektif. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan
dan
pembangunan,
dibutuhkan
suatu
sistem
pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP di Pusat dan di Perwakilan diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
16
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan
memelihara
lingkungan
pengendalian
yang
menghasilkan
perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan
intern
pemerintah
mewujudkan
peran
APIP
(APIP)
sebagai
yang
aparat
efektif.
pengawasan
Untuk intern
diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.
17
3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
c. Peningkatan
Kapabilitas
Pengawasan
Intern
Pemerintah
yang
Profesional dan Kompeten. 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan;
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Lembaga, Pemerintah
Daerah
dan
Korporasi
dan
Program
Prioritas
Pembangunan;
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi. 5. Sasaran Program Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan.
18
SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
2
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
3
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
1
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 1
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1 2
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kupuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal
6. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatankegiatan yang mendukung program tersebut.
19
Indikator kinerja
utama
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Maluku Utara
merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan
peran utama
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator- indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :
SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja Utama
TARGET (Sesuai Revisi Perkin) Satuan Jml
SASARAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Output
TARGET (Sesuai Revisi Perkin) Satuan
Jml
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah
1
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korpor asi
2
3
1
2
3
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korpor asi
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
2
3
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
%
%
45
100
%
60
%
100
%
10 1
%
28
4
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
%
10
1
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
%
100
2
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
%
20
%
80
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
1
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan
Rekom
81
2
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekom
26
3
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rekom
4
4
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP
Rekom
25
5
Rekomendasi Perbaikan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Rekom
2
20
SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja Utama
TARGET (Sesuai Revisi Perkin) Satuan Jml
SASARAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Output
TARGET (Sesuai Revisi Perkin) Satuan
Jml
Lapor an
80
m2
50
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
1
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skal a (110)
7
1
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kupuasan layanan
2
Termanfaatk annya Aset secara optimal
1
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
7. Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Program didefinisikan sebagai
instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L/P/K untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasika oleh K/L/P/K. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menetapkan tiga program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang merupakan unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan
21
teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: 1.
Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral;
2.
Pengawasan atas permintaan stakeholders;
3.
Pengawasan atas permintaan Presiden;
4.
Pengawasan atas Proyek PHLN;
5.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP;
6.
Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum Negara;
7.
Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL;
8.
Pengawasan penerimaan Negara;
9.
Bimtek/asistensi penyusunan LKPD;
10.
Pengawasan atas kinerja pelayanan public;
11.
Bimtek/asistensi
Good
Corporate
Governance
(GCG)/
Key
Performance Indicator (KPI); 12.
Pengawasan atas kinerja BUMD;
13.
Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD;
14.
Sosialisasi masalah korupsi;
15.
Bimtek/asistensi implementasi Fraud Control Plan(FCP);
16.
Kajian Pengawasan;
17.
Audit investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga;
18.
Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik;
19.
Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya.
Sedangkan kegiatan generik berupa : 1.
Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan;
2.
Pelayanan operasional perkantoran;
3.
Penyusunan rencana kerja/teknis;
4.
Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;
5.
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
6.
Penyuluhan dan penyebaran informasi;
7.
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan;
8.
Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional;
9.
Penyelenggaraan SIM di internal BPKP;
10.
Pengadaan sarana dan prasarana.
22
B. Perjanjian Kinerja 2016 Dalam
rangka
transparan,
dan
mewujudkan akuntabel
manajemen serta
pemerintahan
berorientasi
pada
yang
efektif,
hasil,
telah
ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara kepada Kepala BPKP Nomor:S-26/PW33/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang telah di revisi dengan Nomor:S-803/PW33/6/2016 tanggal 14 November 2016. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya. Perkin juga telah diturunkan sampai ke level Kabag TU, masing-masing Koorwas dan eselon IV dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selain memenuhi target Perkin juga melaksanakan berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan dari stakeholders (Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2016 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target
dan
realisasi
penggunaan
sumber
daya
manusia,
data-data
penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Sebagian besar data realisasi kinerja diperoleh dari aplikasi New IPMS yang membantu dalam penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. Persentase Pencapaian Kinerja =
Realisasi Rencana
X 100%
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L/Pemda khusus level 1 menggunakan rumus:
25
Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana
Persentase Pencapaian Kinerja =
X 100%
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian setiap indikator
kinerja
keberhasilan
dan
untuk
mengidentifikasi
kendala
pencapaian
faktor kinerja.
yang Faktor
mendukung pendukung
keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam analisis kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH).
Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia
B. Akuntabilitas Kinerja Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2016. 1. Ikhtisar Kinerja Pengawasan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
26
Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Sasaran Program Tahun 2016 SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja
1
1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
2
3
2
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Capaian (%)
45
61,54
136,76
100
100
100
60
100
166,67
Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)
100
100
100
2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
10
40
200
28
42,85
153
10
10
100
100
100
100
20
40
200
80
60
125
3
1 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Realisasi*)
1
4
3
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum
Target (Sesuai Revisi Perkin)
2
3
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
27
Tabel 3.2 Capaian Output SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja
1
2
1
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP
3
4
5
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*)
Capaian (%)
81
81
100,00
26
26
100,00
4
4
100,00
25
25
100,00
2
2
100,00
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Perbaikan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah realisasi kegiatan pengawasan tahun 2016 sebanyak 390 penugasan pengawasan atau 251,61% dari target tahun 2016 sebanyak 155 penugasan pengawasan. Realisasi kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari 155 penugasan pengawasan (PKPT-KF-1) yang diprogramkan dan 235 penugasan pengawasan diluar yang diprogramkan (Non-PKPT-KF3). Adapun rencana dan realisasi penugasan pengawasan yang diprogramkan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan (PKPT-KF-1) No. 1.
2. 3. 4.
Fokus Pengawasan Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal Pengamanan Aset Negara Peningkatan Governance System Jumlah
Rencana (PP)
Realisasi (PP)
%
54
54
100,00
11
11
100,00
19
19
100,00
71
71
100,00
155
155
100,00
Sedangkan penugasan pengawasan diluar yang diprogramkan (Non-PKPT-KF-3) pada Tabel 3.4 sebagai berikut.
28
Tabel 3.4 Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan (Non-PKPT-KF-3) No. 1. 2. 3. 4.
Fokus Pengawasan Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal Pengamanan Aset Negara Peningkatan Governance System Jumlah
Realisasi (PP) 24 5 9 197 235
a. Kinerja Pengawasan Sasaran Program 1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi
atas
penyelenggaraan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi”merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 20152019. Realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran program 1 didukung dengan dana sebesar Rp2.041.420.267,00 atau 95,91% dari anggaran sebesar Rp2.128.551.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3.267 OH atau
29
106.04% dari rencana tahun 2016 sebanyak 3.081 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas
Negara/Korporasi”
Nasional
dan
Pengelolaan
Keuangan
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja utama tahun 2016 sebesar 134,47% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 95,91%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 134,47%
lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 106.04%. Walaupun telah mencapai target outcome, masih terdapat banyak rekomendasi sebagai alternatif solusi yang seluruhnya ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 berakhir yang disebabkan karena: 1. Temuan bersifat finansial belum dapat ditindaklanjuti oleh mitra. 2. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD terkait 3. Minimnya kompetensi SDM 4. Rekomendasi dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang 5. Rekomendasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan IKU pada Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi dengan tiga indikator kinerja program (IKP), yaitu: 1) Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern program nasional 2) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 3) Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
30
Capaian masing-masing IKP pada Sasaran Program 1 ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut.
Tabel 3.5 Realisasi IKP pada Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program
Bidang
2
APD
INV
Realisasi Outcomes
(sesuai revisi Perkin) 7
5
6=(5/4)*100
42
42
21
50,00
36
36
27
75,00
78
78
48
61,54
13
13
13
100
Jumlah IKP 2
13
13
13
100
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH (IKP 3)
19
19
19
100
19
19
19
111
111
80
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional (IKP 1) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi (IKP 2)
Jumlah IKP 3 Jumlah Total IKP
Target Outcomes (%)
(%)
4
Jumlah IKP 1 AN
TL atas Realisasi Rekome Output/Re ndasi komendasi
3
1 IPP
Target Output (sesuai revisi Perkin)
Capaian IKU (%)
45
136,76
100
100,00
100
60
166,67%
72,07
68,33
Ketercapaian IKU 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan = ((136,76+100,00+166,67)/3)*100 Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wil.Maluku = 134,47% Utara
Adapun masing-masing IKP pada sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas
Nasional
dan
Pengelolaan
Keuangan
Negara/Korporasi”
dijabarkan sebagai berikut: Capaian IKP 1 Sasaran Program 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
IKP “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara
(bidang
IPP
dan
APD)
terhadap
rekomendasi
yang
31
disampaikan. Realisasi IKP “perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program nasional “ sampai dengan tahun 2016 sebesar 61,54% atau mencapai 136,76% dari target periode yang sama sebesar 45% (Tabel 3.1). Realisasi sebesar 61,54% berupa tindak lanjut atas 48 rekomendasi dari 78 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang
memberikan
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional (Tabel 3.3) antara lain: a. Perbaikan akuntabilitas pelaporan keuangan telah dilakukan Unit Akuntansi Wilayah (UAW) pada Satker Kementerian di Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Ditjen SDA pada Balai Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian Daerah Wilayah, Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Hukum dan HAM sebagai
tindak lanjut
menginstruksikan
atas
rekomendasi
satker-satker
terkait
yang diberikan
untuk
melakukan
dengan
perbaikan
pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan
tahun
2016,
Satker
terkait
telah
memperhatikan
dan
melaksanakan rekomendasi yang diberikan. b. Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pelaporan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), empat pemerintah daerah yang menjadi sampel audit yakni Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Utara, belum menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan diantaranya
adalah: 1) Kekurangan pembayaran kapitasi ; dan 2) Menyusun kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan JKN; 3) Meningkatkan anggaran bidang kesehatan secara bertahap sehingga mencapai minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai dengan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009; 4) Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ada di Dinas
32
Kesehatan maupun Puskesmas-Puskesmas. c. Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersinergi dengan APIP melakukan kegiatan reviu pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran. Atas
rekomendasi
dari
kegiatan
tersebut,
telah
dilaksanakan
workshop dan penginputan secara periodik dan serentak . d. Kegiatan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD pada Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Tidore serta Kabupaten Halmahera Barat. Atas rekomendasi tersebut, penyusunan dan penetapan APBD telah ditindaklanjuti sebagai berikut: 1. Meningkatkan disiplin kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, KUA, dan PPAS) dengan dokumen penganggaran (RKA SKPD, APBD, dan DPA SKPD) 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BAPPEDA dan bagian perencanaan
SKPD
dengan
dukungan
sistem
dan
aplikasi
perencanaan berbasis IT (e-budgeting) 3. Menerbitkan surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKAD sesuai dengan ketentuan jadwal yang berlaku 4. Memerintahkan TAPD untuk mematuhi jadwal tahapan proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Maluku Utara e. Kegiatan pendampingan penyusunan LKPD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti terjabar dari ketercapaian opini WTP pada tiga pemda yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam rangka fokus pengawasan tersebut, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengawasan terhadap penyerapan anggaran K/L sebanyak 27 kali, dengan terdapat nilai temuan berupa pengembalian ke kas negara/daerah sebesar Rp1.076.712.201,00 dan temuan administrasi sebesar Rp6.712.804.608,13 serta dilakukan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) antara lain atas:
33
a. Pembangunan PLTU 2 x 3 MW di Sofifi b. Pembangunan Smelter di Buli Halmahera Timur c. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai d. Perluasan landasan pacu Bandara Sultan Babulllah Kota Ternate e. Pembangunan gudang beku terintegrasi di Tidore, Weda, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan, f.
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Morotai
Untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana desa, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Pemda telah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan atau pendampingan implementasi SISKEUDES kepada 733 desa-desa dari total 1.064 desa di Provinsi Maluku Utara. Dibidang Akuntabilitas Daerah, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement tahun 2015, DAK Reguler 2015 dan Fisik Reguler 2016, dan DAK Tambahan Usulan Daerah (TUD) 2015 dengan rincian sebagai berikut:
c.
Nilai DAK Reimbursement yang dapat di-reimburse-kan untuk diganti oleh Bank Dunia sebesar Rp109.514.191.070,00 dari nilai DAK sebesar Rp286.048.774.000,00.
d. Terdapat beberapa temuan berupa kekurangan nilai pekerjaan DAK Reimbursement sebesar Rp150.000.556,64 pada DAK Reguler 2015 dan 2016. Dalam rangka peningkatan ruang fiskal juga telah dilakukan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kabupaten Pulau Morotai.
Dari
hasil
reviu
terdapat
pendapatan
sebesar
Rp21.201.079.420,29 yang dapat menjadi potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai selama periode tahun 2015-2016.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi tahun 2016 masih perlu ditingkatkan.
34
Capaian IKP 2 Sasaran Program 1 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi
IKP “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi” diukur dengan menghitung
persentase
perbaikan
yang
telah
terjadi
dari
hasil
pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (bidang AN) terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi IKP
“Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi” sampai dengan tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target periode yang sama sebesar 100% (Tabel 3.1). Realisasi sebesar 100% berupa tindak lanjut atas 13 rekomendasi dari 13 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang
memberikan
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan koorporasi (Tabel 3.3) antara lain berupa : 1. Penyusunan pedoman tata kelola BLUD yang telah disesuaikan dengan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) pada RSUD Labuha; 2. Kegiatan Bimtek persiapan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. 3. Dari 10 pemda Kabupaten/Kota hanya satu Pemda yaitu RSUD Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan yang menerapkan BLUD
35
Capaian IKP 3 Sasaran Program 1 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH
IKP “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH” diukur dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (bidang Investigasi) terhadap rekomendasi yang disampaikan. Realisasi IKP
“Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada
APH” sampai dengan tahun 2016 sebesar 100% atau mencapai 166,67% dari target periode yang sama sebesar 60% (Tabel 3.1). Realisasi sebesar 100% berupa tindak lanjut atas 19 rekomendasi dari 19 rekomendasi yang disampaikan tahun 2016 yang
menghasilkan
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH (Tabel 3.3) antara lain berupa: a. Audit Investigasi(AI) Target Kegiatan Audit Investigasi dalam tahun 2016 adalah sebanyak 2 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut direalisasi sebanyak 2 laporan. Beberapa Hambatan yang dijumpai dalam ketercapaian target antara lain: 1) Pada umumnya perkara yang dimintakan bantuan oleh penyidik kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sudah berada pada tingkat penyidikan sehingga tidak dapat dilakukan audit investigasi. Penyidik menghendaki output laporan atas hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara segera dapat diterima oleh penyidik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan untuk kegiatan audit investigasi, pada umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan audit jenis lain yaitu PKKN. b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Target Kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam tahun 2016 adalah sebanyak 5 kegiatan/laporan. Dari target tersebut direalisasi sebanyak 5 laporan atau tercapai 100%. Namun
36
demikian terdapat 1 laporan merupakan penyelesaian penugasan atas surat tugas yang diterbitkan tahun sebelumnya, yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2016. c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Target kegiatan pemberian keterangan ahli dalam tahun 2016 sebanyak 8 laporan, terealisasi sebanyak 8 laporan atau tercapai 100%. Selain itu terdapat 1 laporan yang merupakan penyelesaian penugasan atas surat tugas yang diterbitkan tahun sebelumnya, yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2016. d. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi Program anti korupsi merupakan strategi edukatif, salah satu pilar strategi (selain
strategi
preventif
dan
represif)
pemberantasan
dan
pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya dan akan terus dilaksanakan pada tahun tahun yang akan datang. Diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Program Anti bertujuan
memberikan
edukasi
kepada
masyarakat
Korupsi tentang
permasalahan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi
korupsi.
Tahun
2016
sosialisasi
dilakukan
kepada
Mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Pertanian Labuha – Halmahera Selatan. e. Fraud Control Plan(FCP) Kegiatan Fraud Control Plan (FCP) dalam tahun 2016 telah dilaksanakan
berupa
Pemetaan/Diagnostic
Assesment
atas
Penyelenggaraan Fraud Control Plan / Program Anti Korupsi.
Dari kegiatan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara, potensi penyelamatan
kerugian
Rp5.679.255.117,21
yang
keuangan terdiri
dari
negara/daerah hasil
audit
adalah
sebesar
investigatif
sebesar
Rp148.863.114,00 dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.530.392.003,21.
37
Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah /Korporasi
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing- masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota. BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator
Sasaran
program
“meningkatnya
kualitas
penerapan
SPIP
Pemda/Korporasi” dihitung dengan menggunakan formula dibawah ini dengan capaian kinerja maksimal 200%
%Capaian IKU
=
Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai
X100%
Jumlah Pemda (Wil kerja Perw. BPKP Maluku Utara) Realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) program “Meningkatnya Kualitas Penerapan
SPI
Pemda/Korporasi”
didukung
dengan
dana
sebesar
Rp418.390.477,00 atau 98,28% dari anggaran sebesar Rp425.718.000,00 dan dengan SDM sebanyak 503 OH atau 100,60% dari rencana tahun 2016 sebanyak 500 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU
sasaran program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI Pemda/Korporasi” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU tahun 2016 sebesar 138,25% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 98,28%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 138,25% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 100.60%.
Realisasi IKU pada Program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi” didukung oleh indikator kinerja program (IKP) tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.6
38
Tabel 3.6 Realisasi outcomes pada Sasaran Program 2 Bidang
Indikator Kinerja
1
2
APD
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) (IKU 1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) (IKU 2) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibinaBLUD yang kinerjanya Persentase minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina Jumlah
APD AN AN
Target outcomes Realisasi Capaian IKU (sesuai outcomes (%) revisi /Rekomen Perkin) dasi 3 4 5=(4/3)*100
Persentase Capaian IKU : Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Koorporasi
100%
100%
100%
10%
40%
200%
28%
42,85%
153%
10%
10%
100% 138,25%
= (100%+200%+153%+100%)/4 = 138,25%
Sasaran Program 3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat Intern Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan
pengalaman,
dan
mendapat
pengakuan
keahlian
spesifik
berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlisan tersebut. SDM yang professional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.
39
IKU Sasaran program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” pada level 2 dihitung dengan menggunakan rumus maximize dibawah ini dengan catatan nilai ketercapaian maksimal 100%
%Capaian IKU
Jumlah APIP Pemda telah mencapai Kapabilitas Level 2
=
X100%
Jumlah Pemda
Sedangkan, IKU Sasaran program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” pada level 1 dihitung dengan menggunakan rumus minimize dibawah ini Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana
Persentase Pencapaian Kinerja =
X 100%
Realisasi IKU pada Program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” sampai dengan tahun 2016 sebesar 108,33% sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.7 Tabel 3.7 Realisasi outcomes pada Sasaran Program 2 Bidang
Indikator Kinerja Program
1
2
P3A
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota (Level 1) Jumlah
P3A P3A
Target outcomes Realisasi Capaian IKU (sesuai outcomes (%) revisi /Rekomen Perkin) dasi 3 4 5=(4/3)*100 100%
100%
100%
20%
40%
100%
80%
60%
125% 108,33
Persentase Capaian IKU meningkatnya = (100%+100%+125%)/3 kapabilitas pengawasan intern Pemda
= 108,33%
Realisasi IKU program “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” didukung dengan dana sebesar Rp88.966.199,00 atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp94.385.000,00 dan dengan SDM sebanyak 20 OH atau 40% dari rencana tahun 2016 sebanyak 50 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU sasaran program "meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
40
capaian IKU tahun 2016 sebesar 108,33% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 94,26%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 108,33% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 40%. IKU Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda” dilengkapi dengan empat Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu: 1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
Untuk mendukung capaian kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP sebanyak 2 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. Hambatan dalam pelaksanaan IKP pada sasaran program 3 ini adalah : a. Indepedensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya; b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBD;dan c. Kurangnya
kegiatan
pengembangan
kompetensi
dan
lemahnya
manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola mutasi/rotasi.
Dalam hal ketercapaian IKU sasaran program 2 dan IKU sasaran program 3, dua Pemda yang memperoleh opini WTP mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dikembangkan oleh BPKP. Sedangkan atas implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP, hasil assesment Perwakilan BPKP Maluku Utara menunjukkan seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara masih berada pada level 1 atau 2 dari yang seharusnya berada pada level 3. Penilaian SPIP yang telah dilaksanakan pada sebelas pemerintah daerah, menghasilkan data sebagai berikut: empat pemda
41
berada pada level 2 dan tujuh pemda berada pada level 1. Sedangkan penilaian Leveling Kapabilitas APIP telah dilaksanakan pada sebelas pemda yang menghasilkan data: lima pemda pada level 2 dan enam pemda pada level 1. 2. Kinerja Pendukung Pengawasan Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” sebagai kinerja pendukung pengawasan disajikan pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9:
Tabel 3.8 Capaian Indikator Utama SASARAN PROGRAM
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Indikator Kinerja
1
Satuan
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skala (1-10)
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Realisasi*)
Capaian (%)
7,00
7,76
110,85
Outcome di tahun 2016 adalah sebesar 7,76 (skala Likert 1-10) atau 110,85% dari target perkin 2016 sebesar 7,00. Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan. IKU ini diukur
dari
tingkat
kepuasan
terhadap
layanan
dukungan
teknis
pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan. Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan
tersebut
dapat
terpenuhi.
Pernyataan
kepuasan
atau
ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Disamping itu, terdapat layanan kepuasan eksternal atas layanan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara sebesar 8,02 (skala likert 1-10).
42
Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi : a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum dan Kepegawaian b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan
Tabel 3.9 Capaian Output SASARAN PROGRAM
Indikator Kinerja
Satuan
Target (Sesuai Revisi Perkin)
Laporan
80
80
100,00
Realisasi*)
Capaian (%)
1
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
2
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
Tersedianya alat pengolah data BPKP
Unit
1
1
100,00
2
Tersedianya meubeler perwakilan BPKP Tipe B
Unit
44
44
100,00
3
Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Unit
25
25
100,00
4
Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
m2
50
50
100,00
Capaian IKU “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” ini menyerap dana sebesar
Rp10.030.060.842,00
atau
99,12%
dari
anggaran
sebesar
Rp10.119.083.000,00. Dari sisi penggunaan dana, program meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 99,12%. Untuk mendukung IKU sasaran program “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan output berupa :
43
a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selama tahun 2016 adalah sebanyak 80 laporan atau 100% dari target sebanyak 80 laporan.
b) Tersedianya alat Pengolahan Data BPKP Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 unit atau 100% dari target sebanyak 1 unit yakni LCD.
c) Tersedianya meubeler perwakilan BPKP Tipe B Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak
44 unit atau 100% dari
target sebanyak 44 unit. Realisasi output tersedianya Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari : 1) Kursi Kerja sebanyak 21 unit; 2) Meja Kerja sebanyak 21 unit 3) Lemari Kayu sebanyak 2 unit d) Tersedianya alat rumah tangga BPKP Pada tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menghasilkan output berupa Peralatan dan Mesin sebanyak
44 unit atau 100% dari
target sebanyak 44 unit. Realisasi output tersedianya Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari : 1) Air Conditioner 2 PK sebanyak 9 unit; 2) White Board sebanyak 1 unit; 3) Teralis besi sebanyak 10 unit;dan 4) Gorden/Kray sebanyak 5 unit. e) Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan rehabilitasi ruang kantor seluas 50 m2 atau 100% dari target seluas 50 m
44
C. Realisasi Keuangan Anggaran Perwakilan BPKP Maluku Utara tahun 2016(DIPA-089.01.2.689287 tanggal 7 Desember 2015) adalah sebesar Rp12.125.815.000,00, direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1491/AG/2016 tanggal 23 Juni 2016 menjadi Rp12.767.737.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.578.837.785,00 atau sebesar 98,52% dari target revisi DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11 Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Realisasi (Rp)
Capaian
No.
Uraian Program
Anggaran (Rp) (Revisi)
1
Program Layanan Dukungan Teknis
10.119.083.000,00
10.030.060.842,00
99,12
2.648.654.000,00
2.548.776.943,00
96,23
12.767.737.000,00
12.578.837.785,00
98,52
%
Pengawasan Program Pengawasan Intern
2
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah
Dari tabel 3.10 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp10.030.060.842,00 atau 99,12% dari rencana sebesar Rp10.119.083.000,00, dan program Pengawasan
Intern
Penyelenggaraan
Akuntabilitas Sistem
Keuangan
Pengendalian
Negara
Intern
dan
Pembinaan
Pemerintah
sebesar
Rp2.548.776.943,00 atau 96,23% dari rencana sebesar Rp2.648.654.000,00. Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No.
Uraian Program
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian %
1
Belanja Pegawai
7.977.708.000,00
7.886.583.521,00
98,86
2
Belanja Barang
4.437.186.000,00
4.340.272.814,00
97,82
3
Belanja Modal
352.843.000,00
351.981.450,00
12.767.737.000,00
12.578.837.785,00
99,76 98,52
Jumlah
Tabel
3.11
menunjukkan
Rp7.886.583.521,00
atau
realisasi 98,86%
belanja dari
pegawai
sebesar
rencana
sebesar
45
Rp7.977.708.000,00, realisasi barang sebesar Rp 4.340.272.814,00 dari rencana sebesar Rp 4.437.186.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp 351.981.450,00 dari rencana sebesar Rp 352.843.000,00. Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga merealisasikan dana dukungan pengawasan sebesar Rp.1.179.618.071,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Mitra No.
Bidang Pengawasan
Anggaran (Rp)
1
Instansi Pemerintah Pusat
686.108.359,00
2
Akuntabilitas Pemerintah Daerah
459.109.712,00
3
Prolap dan Pembinaan APIP Jumlah
34.400.000,00 1.179.618.071,00
46
BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Maluku Utara Tahun 2016-2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran
program
tersebut,
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Maluku
Utara
melaksanakan 3 program teknis, yaitu Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara, Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya
Upaya
Pencegahan
Korupsi,
dan
Program
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan program generik, yaitu
Program
Meningkatnya
Kualitas
Layanan
Dukungan
Teknis
Pengawasan. 2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diwujudkan melalui tugas pengawasan lintas sektoral, pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota, pengawasan dan pembinaan korporasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP, serta fungsi keinvestigasian. 3. Melalui strategi Pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama.
a. Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai
c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level3). 46
43
B. Simpulan Capaian Kinerja 1. Sasaran Program1 Capaian IKU untuk sasaran program 1 adalah sebesar 134,47%. 2. Sasaran Program 2 Capaian IKU untuk sasaran program 2 adalah sebesar 138,25%. 3. Sasaran Program 3 Capaian IKU untuk sasaran program 3 adalah sebesar 108,33%. 4. Sasaran Program 4 Capaian IKU untuk sasaran program 4 adalah sebesar 7,76 (skala likert) atau mencapai 110,85%. Capaian Kinerja tersebut didukung dengan capaian output sebagai berikut :
No. 1
Indikator Kinerja Output Rekomendasi Hasil Pengawasan
Realisasi
Capaian
Satuan
Target
Rekomendasi
111
111
% 100.00
2
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi
25
25
100,00
3
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Rekomendasi
2
2
100.00
4
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan
80
80
100.00
5
Tersedianya alat pengolah data BPKP
Unit
1
1
100.00
6
Tersedianya meubelair perwakilan Unit BPKP tipe B
44
44
100.00
7
Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Unit
25
25
100.00
8
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
M2
50
50
100.00
47
44
C. Rencana Tindak Di samping keberhasilan dalam capaian kinerja, kendala dalam capaian kinerja
yaitu
dalam
penetapan
kinerja
(Tapkin)
belum
sepenuhnya
mengakomodasi permintaan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian dari Pemerintah Daerah mengenai kesanggupan untuk bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, kegiatan atas permintaan tersebut umumnya tidak dimasukkan ke dalam Program Kerja Pembinaan Pengawasan Tahunan (PKP2T). Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasinya sebagai berikut: 1. Melakukan antisipasi permintaan penugasan berdasarkan data historis/ pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Setiap awal tahun, semua bidang diwajibkan untuk menyusun rencana penugasan untuk tahunberikutnya. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/BLU untuk mengantisipasi/memastikan permintaan penugasan berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah dilakukan. 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ outcome kepada stakeholders. Hal ini dilakukan dengan cara: a. Meminta tambahan SDM PFA ke BPKP Pusat. b. Mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.
48
45
Lampiran 6
PENYELENGGARAAN SPIP TAHUN 2016
No
Pemkab/Pemkot
Level Maturitas
1 Provinsi Maluku Utara
2
2 Kota Ternate
2
3 Kota Tidore Kepulauan
1
4 Kabupaten Halmahera Barat
1
5 Kabupaten Halmahera Selatan
2
6 Kabupaten Halmahera Utara
2
7 Kabupaten Halmahera Timur
1
8 Kabupaten Halmahera Tengah
1
9 Kabupaten Pulau Morotai
1
10 Kabupaten Kepulauan Sula
1
11 Kabupaten Taliabu
1
Lampiran 7
KAPABILITAS APIP TAHUN 2016 No
APIP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LEVEL
1.
Provinsi Maluku Utara
2
2.
Kota Ternate
2
3.
Kota Tidore Kepulauan
2
4.
Kabupaten Halmahera Barat
1
5.
Kabupaten Halmahera Selatan
1
6.
Kabupaten Halmahera Utara
2
7.
Kabupaten Halmahera Timur
1
8.
Kabupaten Halmahera Tengah
1
9.
Kabupaten Pulau Morotai
1
10.
Kabupaten Kepulauan Sula
2
11.
Kabupaten Taliabu
1
Lampiran 8
DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN BUKU 2015 No
Pemerintah Kabupaten/Kota
Opini
1
Provinsi Maluku Utara
WDP
2
Kota Ternate
WTP
3
Kota Tidore Kepulauan
WTP
4
Kabupaten Halmahera Barat
WDP
5
Kabupaten Halmahera Selatan
WTP
6
Kabupaten Halmahera Utara
WDP
7
Kabupaten Halmahera Timur
WDP
8
Kabupaten Halmahera Tengah
WDP
9
Kabupaten Pulau Morotai
WDP
10
Kabupaten Kepulauan Sula
11
Kabupaten Taliabu
TW WDP
Lampiran 9 EVALUASI KINERJA PDAM No
1 2
PDAM Kota/Kabupaten
1 2
Ternate Halmahera Barat
3 4 5
Halmahera Selatan Halmahera Utara Tidore Kepulauan
6 7
Menurut BPPSPAM Nilai 2,95 2,42
Kategori Sehat Kurang Sehat
3,04
Laba/Rugi Penjualan Air (Rp)1 -
Cakupan Pelayanan2
394,79 751,25
72,21% 34,84%
Sehat
- 3.039,24
22,23%
2,82 2,23
Sehat Kurang Sehat
- 1.236,91 - 1.735,62
29,71% 16,80%
Pulau Morotai
-
Tidak dapat dievaluasi
-
-
Kepulauan Sula
-
Tidak dapat dievaluasi
-
-
Rata-rata harga jual air dikurangi dengan harga pokok air Jumlah penduduk yang terlayani dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan
