No title

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

Jalan Raya Padang Panjang Manna

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016 04 Januari 2016

Tanggal Revisi Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004 Tanggal Efektif BENGKULU SELATAN – 38513 Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI SOP PENGAJUAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

1.

S-1 Teknik

2. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013

2.

S-1 Hukum

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

1. SOP Pengajuan Gaji dan Tunjangan Pegawai

(Gaji Induk/Susulan/Persekot/Kekuarangan Gaji) Peringatan :

1.

Peralatan Komputer dan ADK

2.

data pendukung

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana Kasubbag. Umum dan Keuangan

Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK Mutasi setiap awal bulan

komputer dan data pendukung

2

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

3

Koreksi Daftar Gaji dan kelengkapannya

4

Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Peritah Pembayaran (SPP) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh PPK/KPA

5

6

PDG/ Operator

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 Jam

berkas usulan gaji

berkas SSP

10 Menit

SSP telah di tandatangani bendahara

berkas usulan

30 Menit

berkas usulan dan data pendukung

1 Jam

SPTJM yang telah ditandatangani

berkas SPM dan ADK

1 Jam

inject pin ppspm pada ADK dan ttd berkas

Ya

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh PPSPM Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar gaji beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke KPPN

Sekretaris

tidak

Ya

berkas usulan dan ADK

15 Menit

berkas usulan dan ADK yang telah disetujui

7

Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer ke rekening masingmasing pegawai ke Bank Persepsi

kendaraan dinas

15 Menit

SP2D yang telah disetujui dan d ttd

8

Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja.

berkas usulan

30 Menit

Pengarsipan disimpan oleh PPSPM

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Jalan Raya Padang Panjang Manna

Nomor SOP

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-

BENGKULU SELATAN – 38513

Disahkan oleh

Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum :



1.

S-1 Ekonomi


2.

S-1 Teknik

3.

S-1 Hukum

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009

Keterkaitan :


1. SOP Pengajuan Uang Makan Pegawai

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK

2.

Buku referensi


No

Aktifitas

1

Membuat daftar uang makan pegawai menggunakan aplikasi gaji pokok pegawai (gpp) dan mengoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian Kepegawaian pada setiap bulan

2

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

3

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PDG/ Operator


Mutu Baku Sekretaris

tidak


Waktu

Output

komputer dan rekapitulasi absensi

10 Menit

daftar perhitungan uang makan berdasarkan absensi

komputer

10 Menit

SPP yang telah d ttd oleh bendahara

komputer

30 Menit

SPTJM yang telah ditanda tangani bukti penerimaan SPM dari KPPN

Ya

4

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D

Daftar Uang Makan dan ADK aplikasi SPM

30 Menit

5

Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masing-masing pegawai ke Bank Persepsi

Daftar Rekening masing-masing pegawai

1 Jam

7


berkas usulan

30 Menit

bukti SP2D



Nomor SOP

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh




1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 2. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013

Keterkaitan :

1.

S-1 Teknik

2.

S-1 Hukum


1. SOP Pengajuan Gaji Ke- 13 Pegawai

Peringatan :

1.

Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK

2.

Peraturan dan Surat Edaran Menteri Keuangan



Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan

komputer dan surat edaran Menteri Keuangan

1 Hari

2

Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

komputer dan daftar gaji

10 Menit

SSP yang telah d ttd bendahara

berkas usulan gaji ke - 13

30 Menit

kelengkapan surat-surat yang telah di ttd oleh pejabat pengelola keuangan

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

berkas pengusulan, komputer dan ADK

30 Menit

SPM dan inject ADK PPSPM

1 Jam

bukti penerimaan SPM dari KPPN

3

4

PDG/ Operator

tidak

Sekretaris


Waktu

Output daftar gaji pegawai

Ya

5

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) dan daftar uang makan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Gaji Pokok Pegawai (GPPP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan kemudian dikoreksi oleh petugas KPPN untuk diterbitkan SP2D


6

Mengambil SP2D dan memberikan daftar transfer uang makan ke rekening masing-masing pegawai ke Bank Persepsi

kendaraan dinas

30 Menit

bukti SP2D

Nomor SOP


W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan 04 Januari 2016


Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh




1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 2. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013

Keterkaitan :

S-1 Teknik

2.

S-1 Hukum


1. SOP Pengajuan Uang Lembur Pegawai

Peringatan :

No

1.

1.

Peralatan Komputer dan ADK

2.

Surat Perintah Lembur


Aktifitas

PDG/ Operator

Pelaksana Kasubbag. Umum dan Sekretaris Keuangan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

komputer

1 Jam

Daftar lembur sesuai dg surat perintah lembur

1 Jam

berkas usulan lembur Daftar lembur beserta data pendukung

1

Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Ketua atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2

Membuat Daftar Absen Lembur

komputer

3

Penandatanganan oleh penerima/ yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

berkas usulan lembur

30 Menit

4

Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur, Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

berkas usulan

2 Jam

Daftar lembur beserta data pendukung lengkap dengan tanda tangan dan cap

5

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) melalui aplikasi SPM untuk ditandatangani oleh pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

berkas usulan, komputer dan ADK

30 Menit

menerbitkan SPM dan inject PPSPM

1 Jam


tidak

Ya

6

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


7

Mengambil SP2D

kendaraan dinas

20 Menit

bukti SP2D

8


berkas usulan

30 Menit



Nomor SOP

W7-A2/

/OT.01.3/I/2016


Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP BELANJA RUTIN/OPERASIONAL PERKANTORAN Dasar Hukum :


1 UU no. 19 Tahun 2012

1

2 Per-SEKMA No.02 Tahun 2013

2

Keterkaitan :


1 SOP Belanja Rutin/Operasional Perkantoran

1 2

Peringatan :

No


Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku Kasubbag. Bendahara Persyaratan/ Umum dan Sekretaris Waktu Pengeluaran Perlengkapan Keuangan

Output

1

Membuat blanko pengajuan belanja rutin bulanan

Blanko pengajuan belanja

15 Menit format blangko ditentukan

2

Kasubbag. Umum dan Keuangan menyerahkan pada Bendahara Pengeluaran


5 Menit persediaan uang

3

Bendahara memberikan informasi saldo keuangan rutin (akun 52) kepada Kasubbag Umum dan Keuangan per tanggal pengajuan

Komputer, arsip

15 Menit informasi saldo bendahara

4

Kasubbag Umum & Keuangan memberikan informasi tentang saldo tersebut pada blanko pengajuan dari Kasubbag Umum dan Keuangan Tersebut.


15 Menit informasi persedian uang persediaan

5

Blanko pengajuan tersebut di teruskan ke pada Sekretaris (PPK) untuk diteruskan minta persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran


10 Menit blanko yang disetujui oleh wases/PPK

6

Setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, disampaikan kepada Sekretaris agar bendahara pengeluaran mengeluarkan anggaran sebesar yang disetujui KPA Instrumen tersebut dijadikan dasar bendahara mengeluarkan anggaran dan diserahkan pada bagian umum untuk segera dibelanjakan

Komputer, blank pengajuan belanja

1-2 Hari permintaan harus melalui persetujuan panses/KPA

7

Instrumen

1 Jam

intrumen permintaan belanja

8

Untuk teknis pembelanjaan tentunya bagian umum dan bendahara bersama-sama, bagian umum yang melakukan inventaris barang-barang yang akan di beli sementara bendahara yang melakukan pembayaran

Anggaran, instrumen

9

Bendahara tidak bisa mengeluarkan anggaran APBN tanpa sepengetahuan dan dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Persetujuan Wakil sekretaris dan persetujuan KPA

10 Dalam hal yang sifatnya rutin, mendesak dan tidak dapat ditunda (langganan daya dan jasa) bendahara bisa mengeluarkan anggaran tersebut

1-3 Jam bendahara mengeluarkan uang persediaan untuk keperluan belanja barang 0

usulan sepengetahua n dan persetujuan KPA

persetujuan KPA 15 Menit menti di tindak lanjuti segera

Nomor SOP


W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016



Tanggal Revisi Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif


Disahkan oleh

MBAYARAN BELANJA BARANG (RUTIN)

-


Dasar Hukum :



1.

S-1 Hukum


2.

S-1 Teknik

3.

D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1. SOP Pengajuan (UP) Uang Persediaan

1.

(Operasional, Barang dan Jasa)

2.

Peringatan :

No 1

Peralatan Komputer dan ADK Catatan Kebutuhan Pesediaan Barang/SPBy


Aktifitas

Pelaksana Kasubbag. Operator/ Umum dan Sekretaris Bendahara Keuangan

Menyusun kelengkapan untuk pengajuan Uang Persediaan (UP). Membagi pagu anggaran belanja barang dengan 12 bulan untuk mendapatkan UP

Mutu Baku

Waktu

Output

1 Jam

berkas usulan


2

Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

komputer dan kebutuhan pesediaan

30 Menit

surat SPP dan DRPP telah disetujui dan d ttd oleh PPK

3

Mengoreksi dan meneliti berkas usulan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM

komputer dan SPP/DRPP

30 Jam

berkas usulan lengkap dan di setujui PPSPM serta inject ADK

1 Jam


tidak

Ya

4

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)

berkas usulan, SPM dan ADK

5

Menerima SP2D dari KPPN bukti SPM sudah bisa dicairkan pada bank persepsi

berkas usulan UP dan ADK

15 Menit

bukti SP2D

6


kendaraan dinas

30 Menit


berkas usulan

Nomor SOP


W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan


Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP PELAKSANAAN ANGGARAN UP/TUP Dasar Hukum :



1.

S-1 Hukum


2.

S-1 Teknik

3.

D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1. SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP) dan

Tambahan Uang Persediaan (TUP) Peringatan :

1.

DIPA / RKA-KL

2.

Catatan Kebutuhan Pesediaan Barang/SPBy

3.

SPM / SP2D


Keterlambatan Pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker Pelaksana No

Aktifitas

Operator/ Bendahara

PPK

PPSPM

Mutu Baku KPA

KPPN

Bank Persepsi


Waktu

Output

1 Jam

berkas usulan

1-5 Hari

berkas usulan

1

Membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat izin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK

komputer dan kebutuhan pesediaan

2

Setelah mendapat persetujuan dari KPPN atau DJPN dilampirkan pada saat pengajuan TUP

surat persetujuan dari KPPN

3

Merekap nilai TUP yang akan di ajukan ke KPPN

draft rekapan usulan

2 Jam

berkas usulan

4

Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ADK, SPP dan DRPP

1 Jam

surat SPP dan DRPP telah disetujui dan d ttd oleh PPK

5

Mengoreksi dan meneliti berkas usulan, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM

tidak


30 Menit

berkas usulan lengkap dan di setujui PPSPM serta inject ADK

Ya

6

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


1-4 Jam


7

Mempertanggungjawabkan TUP ke dalam SPM NIHIL ke KPPN terhitung 1 bulan sejak terbitnya SP2D

bukti-bukti pembayaran dan komputer

1-10 Hari

bukti-bukti yang telah di oleh KKPN

8

Menerima SP2D dan SPM NIHIL dari KPPN bukti SPM sudah bisa di pertanggungjawabkan

kendaraan dinas

15 Menit

bukti SP2D dan kelengkapan berkas


Nomor SOP

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016



Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA BARANG (RUTIN) Dasar Hukum :



1.

S-1 Hukum


2.

S-1 Teknik

3.

D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1 SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1 Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK

2

2 Surat-surat pengajuan penting lainnya

Peringatan :



Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Menyusun kelengkapan untuk pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) seperti SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak), SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja) dan kalau ada SSP (Surat Setoran Pajak)

komputer dan draft usulan GUP

2

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) GUP untuk mempertanggungjawabkan GUP ke KPPN agar ada pergantian UP di KPPN

SPM, ADK dan bukti belanja

1-15 Hari

inject ADK serta kelengkapan berkas usulan

tidak


Waktu 1 Jam

Output berkas usulan dan ADK

Ya

3

Menerima SP2D dari KPPN bukti SPM sudah bisa di cairkan pada bank persepsi

kendaraan dinas

15 Menit

SP2D

4


berkas usulan

30 Menit


Nomor SOP


W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016



Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP PEMBAYARAN LS Dasar Hukum :



1.

S-1 Hukum


2.

S-1 Teknik

3.

D-3 Akuntansi

Keterkaitan :


1 SOP Pengajuan SPM - LS

1 Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK

2

2 Buku referensi

Peringatan :


No

Aktifitas

1

Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya seperti untuk belanja pegawai dan belanja modal

2

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)


tidak

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

komputer dan draft usulan SPMLS

1 Jam


SPM, ADK dan bukti belanja

1 Jam

inject ADK dan kelengkapan berkas usulan

Ya

3

Menerima SP2D dari KPPN bukti SPM sudah bias di cairkan pada bank persepsi

kendaraan dinas

4

Menyimpan kelengkapan berkas usulan belanja dan apabila memungkinkan melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke KPPN

berkas usulan

1-2 Jam

1 Jam

SP2D


PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II Nomor SOP Jalan Raya Padang Panjang Manna

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum :


1 SK KMA/070/V/2008 2 Per-SEKMA No.02 Tahun 2013 Keterkaitan :

1 S-1 Ekonomi 2 S-1 Hukum Peralatan dan Perlengkapan :

1 SOP Pengajuan Remunerasi

1 Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK 2 Buku referensi

Peringatan :

No


Aktifitas

Pelaksana Kasubbag. Pembuat Bendahara Sekretaris/ Umum dan Daftar Gaji Pengeluaran Ketua Keuangan

Mutu Baku Prsyaratn/ Prlengkapn

Waktu

Output

1 Menerima rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian pada minggu pertama awal bulan

Rekapitulasi absen

15 Menit daftar ansensi

2 Membuat daftar tanda terima remunerasi berdasarkan rekapitulasi absen

Komputer

2 Jam

daftar penerima remunerasi

3 Koreksi daftar tanda terima permintaan remunerasi oleh kepala Urusan Keuangan

Rekapitulasi pengajuan remunerasi

2 Jam

draft dan ADK

4 Penandatanganan daftar tanda terima permintaan remunerasi oleh setiap pegawai yang menerima remunerasi


1 Hari

draft usulan remunerasi

5 Penandatanganan daftar tanda terima permintaan remunerasi dan rekapitulasinya oleh Ketua, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran


1 Hari

koreksi draft usulan

6 Mengirim daftar tanda terima permintaan remunerasi dan Rekapitulasi Permintaan Remunerasi ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu


15 Menit berkas usulan

PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS IINomor SOP Jalan Raya Padang Panjang Manna

/OT.01.3/I/2016

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2016

Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004Tanggal BENGKULU SELATAN – 38513

W7-A2/

Efektif

-

Disahkan oleh


SOP LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) Dasar Hukum :


1 PMK No.73/PMK.05/2008

1 S-1 Teknik

2 Per-SEKMA No.2 Tahun 2013

2 S-1 Hukum

Keterkaitan :


1 SOP Laporan Keuangan UAKPA


Peringatan :


Pelaksana No

Aktifitas

Operator Operator SIMAK SAKPA

Mutu Baku Kasubbag. Umum dan keuangan

KPA


Waktu 10 Menit

Output

1

Pengumpulan dokumen, SP2D, SSBP

Arsip, Komputer, ADK

2

Mengimput SP2D, SSBP dan Mengaksesnya ke Aplikasi SAIBA

Komputer, aplikasi, ADK

3

Terima ADK SIMAK BMN bulan berjalan (kalau ada transaksi)

ADK

10 Menit

laporan keuangan

4

Rekon Internal antara SAKPA dan SIMAK BMN, kalau masih ada selisih dikros cek ulang


5 Menit

pelaporan keuangan

5

Kalau tidak ada selish lagi antara SAIBA dan SIMAK BMN yang dilihat pada neraca bulan berjalan maka operator SAIBA melakukan rekomsiliasi ADK SAIBA ke KPPN via email


10 Menit

ADK dan draft laporan

6

Rekonsiliasi ADK SAIBA dengan KPPN kalau masih ada selisih antara Data SAU dan DATA SAI maka operator SAIBA melakukan kros cek, mengumpulkan data kembali dan menginput ulang selisih tersebut


1 Hari

melengkapi data pendukung pada laporan keuangan

7

Rekonsiliasi ulang ke KPPN agar sama antara data SAU dan data SAI


1-2 Hari

ADK dan draft laporan

8

Cetak BAR, Neraca, LRA, bulan berjalan dan penanda tanganan oleh KPA tiga rangkap untuk disampaikan ke KPPN, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Operator/Arsip

Komputer, aplikasi, ADK, Laporan SAKPA

1 Hari

9

Penjilidan Laporan Keuangan

Laporan SAKPA

10 Menit

1 Hari

dokumen aplikasi SAKPA

rekonsiliasi laporan keuangan

perbaikan laporan

10 Pengiriman ADK , BAR, neraca dan LRA ke UAKPA-W (Tingkat Wilayah)

Laporan SAKPA, ADK

10 Menit

pengiriman laporan


Nomor SOP

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016



Tanggal Revisi

-

Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004

Tanggal Efektif

-


Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN PNBP (PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK) Dasar Hukum :


1 UU No.20 Tahun 1997

1 S-1 Ekonomi

2 Per-SEKMA no. 02 Tahun 2013

2 S-1 Hukum

Keterkaitan :


1 SOP Pengelolaan PNBP


Peringatan :


Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktifitas

1

Menerima, membukukan, dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari jum'at (kecuali hari jum'at libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya)

Komputer, Aplikasi

1 Hari

laporan dan rekap penerimaan

2

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari senin

Buku Kas, Bukti Penyeteron

1 Hari

draft penyetoran penerimaan

3

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Pengadilan Agama Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya

Buku Kas, Bukti Penyetoran, Komputer

1 Hari

laporan dan bukti penyetoran

Bendahara Penerimaan

Panitera

Ketua PA Manna


Waktu

Output


Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W7-A2/02.a/OT.01.3/I/2016 04 Januari 2016

Tanggal Revisi Telp. : (0739) 22004-22005 Fax. : (0739) 22004 Tanggal Efektif BENGKULU SELATAN – 38513 Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI SOP ADMINISTRASI PEMBUKUAN KEUANGAN Dasar Hukum : 1 PMK no. 73/PMK.05/2009

Kualifikasi Pelaksana : 1 S-1 Ekonomi

2 Per-SEKMA no.2 Tahun 2013 Keterkaitan : 1 SOP Pembukuan Laporan Keuangan

2 S-1 Hukum Peralatan dan Perlengkapan : 1 Peralatan Komputer, Aplikasi dan ADK 2 catatan dan bukti transaksi Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :

No

Aktifitas

A 1

BUKU KAS UMUM Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum setiap ada transaksi

2

Melakukan penutupan Buku Kas Umum setiap bulan dan 3 bulan setelah pemeriksaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

3

Buku Kas Umum di periksa dan dikoreksi oleh Kasubbag. Umum dan Keuangan serta melalui Sekretaris

4

Membuat Laporan Pertanggungjawaban bendahara bulanan dan dilaporkan ke KPPN Bengkulu setiap awal bulan

B 1

BUKU KAS BANTU

2

Pelaksana Kasubbag. Bendahara/ Staf Umum dan Keuangan Keuangan

Mutu Baku Sekretaris

tidak

Ya


Waktu

Output

draft laporan transaksi

2 Jam

BKU yang telah di isi

draft laporan

1 Jam

melakukan pengisian transaksi manual

draft dan catatan koreksi

draft dan persetujuan laporan

komputer

2 Jam

laporan pertanggungjaw aban

Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Pembantu setiap ada transaksi a. Buku Pajak : Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pajak yang disetorkan oleh bendahara b. Buku Bank : Mencatat seluruh transaksi yang masuk ke rekening bendahara pengeluaran melalui bank presepsi c. Buku Kas Tunai : Mencatat seluruh transaksi yang masuk ke kas bendahara

Komputer, Bukti Transaksi, Buku Pembantu, buku pajak, buku bank, buku Kas Tunai

2 Hari

pencatatan buku kas bantu kemudian dikoreksi dan diteliti oleh kaur keuangan dan panses

Melakukan penutupan Buku Pembantu setiap bulan

Komputer, Buku Pembantu

1 Jam

laporan pertanggungjaw aban

No title

Recommend Documents