EXECUTIVE SUMMARY Peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini, keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga. Permasalahan yang sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksesibilitas dari bantuan tersebut. Selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan modal. Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang profil, akses modal, proses produksi, dan pemasaran kelompok UPPKS, sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan UPPKS dan sumber dana digali informasinya dari pengelola program. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur, dengan mengambil lokasi sampel di 2 kabupaten, yaitu Gresik dan Malang. Bentuk kegiatan berupa identifikasi dan memotret keadaan kelompok UPPKS sesuai focus kegiatan, selanjutnya hasil penelitian disosialisasikan kepada pengelola program, sektor terkait, dan Pemda sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan intervensi. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: Persiapan (pengembangan proposal, instrumen, uji coba, sampling, dan penyiapan lapangan). Pelaksanaan penelitian (pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, pengolahan dan analisis data, pembuatan laporan pendahuluan), serta pembuatan laporan dan diseminasi hasil. Alokasi anggaran dipergunakan untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan, serta pembuatan laporan dan diseminasi hasil. Komponen anggaran antara lain untuk biaya pertemuan, alat tulis kantor, uji coba instrumen, honor peneliti, pengumpulan data, pendamping lapangan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyajian hasil dan 1
diseminasi hasil. Besaran alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mekanisme pengelolaan anggaran dikelola secara swakelola memalui Satuan Kerja Puslitbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN. Rancangan pencairan anggaran melalui mekanisme sesuai ketentuan Kemenristek. Aset data dan informasi dimiliki oleh pelaksana dan lokus penelitian. Wujud asset berupa data dan informasi (barang tidak berwujud) yang akan diserahkan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui aksesibilitas permodalan pada kelompok-kelompok UPPKS. Untuk mendapatkan informasi tersebut di atas dilakukan survei dengan sampling dua tahap, yaitu pertama memilih 5 kecamatan di masing-masing kabupaten secara random, kemudian di setiap kecamatan diambil 6 kelompok UPPKS secara random. Sebagai unit analisis adalah kelompok UPPKS (data kuantitatif) dan untuk data penunjang informasi diperoleh dari para pengelola program melalui instrumen kualitatif. Pada kegiatan awal telah berhasil disusun proposal final, sampling lokasi, dan kuesioner yang telah diujicobakan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, dan melaporkan hasil penelitian. Potensi pengembangan kedepan akan berkoordinasi dengan Bappeda, SKPD-KB, serta pemangku kebijakan yang terkait. Strategi dilakukan melalui pertemuan lintas sektor serta sinkronisasi kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan lebih lanjut. Indikator Keberhasilan Sinergi adalah tersusunnya dukungan/komitmen rencana
tindak lanjut
pengelolaan kelompok UPPKS. Perkembangan Sinergi Koordinasi Akan dilaksanakan pada saat sosialisasi hasil penelitian. Kerangka pemanfaatan hasil ini akan dimotori oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah, SKPD-KB, serta pemangku kebijakan
terkait, khususnya di lokus
penelitian. Tahapan pemanfaatan hasil biasanya dilakukan pasca sosialisasi. Strategi pemanfaatan hasil melalui penyerahan hasil melalui karya tulis ilmiah dan policy paper. Tolok ukur keberhasilan untuk barang yang tidak berwujud ini adalah dimanfaatkannya hasil penelitian oleh berbagai sektor yang memililki program terkait seperti SKPD-KB, Bank, Industri, Perindustrian, dan lainnya. Kerangka berkelanjutan pemanfaatan hasil litbangyasa dapat disiapkannya strategi dan perencanaan program/kegiatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Strategi pengembangan ke depan diharapkan dapat dikembangkan peningkatan kualitas kelompok UPPKS dan akses modal. 2
KODE JUDUL: A.2
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA
AKSESIBILITAS MODAL DI KALANGAN KELOMPOK UPPKS DALAM MENINGKATKAN USAHA KELOMPOK DI KABUPATEN GRESIK DAN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN/LEMBAGA:
BKKBN
Peneliti/Perekayasa: 1. Dra. Iswarati, SU 2. Ir. Endah Winarni, MSPH 3. Sri Wahyuni, SH, MA 4. Dra. Iswari Hariastuti, MKES 5. Oktriyanto, S.Si
INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2012
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PKPP 2012
BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini, keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga. Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Selama itu pula upaya pengembangan usaha ekonomi keluarga mengalami pasang surut, yang terjadi kadangkala fasilitasi bantuan modal dan kemitraan begitu kuatnya, namun ada saatnya pula ditemui permasalahan dalam kelompok UPPKS. Namun demikian ditengah pasang surut kegiatan UPPKS, peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dengan sasaran pada kelompok keluarga miskin, yakni Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. 2. Pokok permasalahan Permasalahan yang masih sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik. 1
Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksesibilitas dari bantuan tersebut. Selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan modal melalui proses simpan pinjam dalam kelompok. 3. Maksud dan Tujuan Studi dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang profil, akses modal, proses produksi, dan pemasaran kelompok UPPKS, selain itu juga ingin mendapatkan informasi tentang pengelolaan UPPKS dan sumber dana kelompok UPPKS. 4. Metodologi Pelaksanaan Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk memperoleh informasi akses modal akan digali dengan instrumen kuantitatif pada kelompokkelompok UPPKS, sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan UPPKS dan sumber dana akan digali dinformasinya dengan instrumen kualitatif pada para pengelola program. a. Lokus Kegiatan Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur, dengan mengambil lokasi sampel di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada kriteria wilayah pilot project/daerah binaan Ristek yang tercakup dalam wilayah koridor 2 MP3EI Provinsi Jawa Timur di 7 kabupaten, yaitu Malang, Gresik, Ngawi, Madiun, Trenggalek, Banyuwangi, dan Blitar. Namun karena alasan waktu, operasional, dan penggarapan program untuk penelitian ini diambil 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Kabupaten Gresik merupakan wilayah pantai dan pengelolaan UPPKS kurang bagus, sedangkan Kabupaten malang merupakan wilayah pegunungan dan pengelolaan UPPKS lebih bagus. Dari masing-masing kabupaten dipilih 6 (enam) kecamatan dan setiap kecamatan dipilih 5 kelompok UPPKS. Pemilihan kelompok dilakukan melalui data base yang tersedia
di Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pemilihan
kelompok berdasarkan jenis usaha dan skala modal (kecil, menengah, besar). Sebagai unit analisis adalah kelompok UPPKS, dengan demikian terdapat 30
2
kelompok UPPKS di setiap kabupaten/kota. Jumlah total UPPKS dari 2 kabupaten adalah 60 kelompok UPPKS. b. Fokus Kegiatan Selain ingin mengetahui profil kelompok UPPKS, keadaan permodalan, akses permodalan kelompok, juga proses produksi, dan pemasaran produksi kelompok UPPKS. Peran institusi dalam mendukung keberhasilan kelompok UPPKS juga menjadi fokus kegiatan. c. Bentuk Kegiatan Melakukan kegiatan identifikasi dan memotret keadaan kelompok UPPKS, lembaga pemberi modal, pengelola program sesuai focus kegiatan, selanjutnya hasil penelitian disosialisasikan kepada Pemda, SKPD-KB, Koperasi, industri, dan instansi terkait sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan intervensi.
3
BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: o Persiapan, meliputi pengembangan proposal, instrumen/kuesioner, uji coba kuesioner, perbaikan instrumen, sampling kelompok UPPKS, dan penyiapan lapangan. o Pelaksanaan penelitian, meliputi pengumpulan data kuantitatif pada kelompok UPPKS dan data kualitatif pada pengelola, kemudian edit data, entry data, analisis data, dan pembuatan laporan pendahuluan. o Diseminasi/sosialisasi hasil litbang o Pembuatan laporan akhir hasil litbang. a. Perkembangan Kegiatan Pada tahap persiapan pada umumnya setiap kegiatan mulai dari penyusunan proposal, pembuatan kuesioner dan uji coba kuesioner dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam melakukan sampling kelompok UPPKS sedikit mengalami kesulitan, karena kelompok UPPKS pada data base setelah dicek di lapangan sudah tidak ada lagi kelompok tersebut, oleh karena itu melakukan sampling lagi. Penyiapan lapangan berjalan lancar karena koordinasi dengan mitra di daerah baik, hal ini terjadi karena segala sesuatu yang dibutuhkan sudah dipersiapkan terlebih dahulu, seperti surat ijin penelitian, sampling lokasi dan kelompok UPPKS terpilih yang menjadi sasaran penelitian. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan puasa menjelang lebaran dan pembuatan laporan penelitian dilaksanakan setelah lebaran. b. Kendala - Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Pendanaan termin II baru cair bersamaan dengan bulan puasa, sehingga pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan menjelang hari raya. Hal ini sedikit merepotkan, karena responden (kelompok UPPKS) lebih konsentrasi dalam menjalani puasa dan mempersiapkan lebaran.
4
2. Pengelolaan Administrasi Manajerial Pengelolaan administrasi menjadi dimensi penilaian atas perkembangan pelaksanaan administrasi manajerial dalam pengelolaan kegiatan. a. Perencanaan anggaran Alokasi
anggaran
pada
awal
perencanaan
besarnya
anggaran
Rp 220.000.000,- termasuk pajak yang diterima dalam tiga tahap, masingmasing 30%, 50%, dan 20%. Pada termin I telah dibayarkan 20% sebesar Rp 70.310.700 diperuntukkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pertemuan penyusunan proposal dan instrumen, uji coba dan penyempurnaan Pembayaran
instrumen,
termin
ke
dan
dua
honor
sebesar
pelaksana 50%
sebesar
kegiatan Rp
penelitian.
111.333.636,-
diperuntukkan pengumpulan data, pengolahan data, penulisan laporan, dan honor pelaksanan kegiatan penelitian. Pembayaran termin III sebesar 20% sebesar Rp 38.355.664.500,- diperuntukkan penyajian hasil di lokasi penelitian dan perbanyakan hasil. b. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Mekanisme pengelolaan anggaran dikelola secara swakelola melalui Satuan Kerja Puslitbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN. Rancangan
pencairan
anggaran
melalui
mekanisme
sesuai
ketentuan
Kemenristek. c. Rancangan dan Perkembangan Pengelolaan Aset Aset data dan informasi dimiliki oleh pelaksana dan lokus penelitian. Wujud asset berupa data dan informasi (barang tidak berwujud) yang akan diserahkan setelah penelitian selesai dilaksanakan. d. Kendala- Hambatan Pengelolaan Administrasi Manajerial Hambatan dalam pengelolaan administrasi manajerial hampir tidak ditemui, kalaupun ada hambatan segera dapat dicarikan solusinya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 5
BAB III. METODE PENCAPAIAN TARGET KINERJA 1. Metode-Proses Pencapaian Target Kinerja a. Kerangka Metode-Proses Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui aksesibilitas permodalan pada kelompok-kelompok UPPKS. Untuk mendapatkan informasi tersebut di atas dilakukan survei dengan sampling dua tahap, yaitu pertama memilih 5 kecamatan di masing-masing kabupaten secara random, kemudian di setiap kecamatan diambil 6 kelompok UPPKS secara random. Sebagai unit analisis adalah kelompok UPPKS (data kuantitatif) dan untuk data penunjang informasi diperoleh dari para pengelola program melalui instrumen kualitatif. b. Indikator Keberhasilan Ditindak lanjutinya hasil penelitian dalam bentuk kebijakan/strategi/program dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah kelompok UPPKS. c. Perkembangan dan Hasil Pelaksanaan Litbangyasa Pada kegiatan awal telah berhasil disusun proposal final, sampling lokasi, dan kuesioner yang telah diujicobakan. Pada kegiatan pelaksanaan kegiatan berhasil dilakukan pengumpulan data dengan mewawancarai kelompok UPPKS dan pengelola kegiatan. Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi editng, entry dan analisis data. Tahap terakhir diperoleh data dan informasi hasil penelitian. d. Potensi Pengembangan Ke Depan -
Kerangka Pengembangan Ke Depan Arah
kedepan
dapat
disiapkannya
strategi
dan
perencanaan
program/kegiatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. -
Strategi Pengembangan Ke Depan Diharapkan dapat dikembangkan peningkatan kualitas kelompok UPPKS dan akses modal. 6
BAB IV. SINERGI PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program Sinergi koordinasi kelembagaan dan program diharapkan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan paket-paket PKPP 2012. a. Kerangka Sinergi Koordinasi Pelaksanaan kegiatan ini akan berkoordinasi dengan Bappeda, SKPD-KB, serta pemangku kebijakan yang terkait. Strategi melalui pertemuan lintas sektor serta melakukan sinkronisasi kegiatan dalam rangka perencanaan kegiatan lebih lanjut. b. Indikator Keberhasilan Sinergi Tersusunnya dukungan/komitmen rencana
tindak lanjut pengelolaan
kelompok UPPKS. - Perkembangan Sinergi Koordinasi Dilaksanakan pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan sosialisasi hasil penelitian. 2. Pemanfaatan Hasil Litbangyasa Dimensi pemanfaatan ini memberikan gambaran arah dan wujud pemanfaatan hasil litbangyasa. a. Kerangka dan Strategi Pemanfaatan Hasil Konsep pemanfaatan hasil ini akan dimotori oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Pemda, SKPD-KB, serta pemangku kebijakan terkait, khususnya di lokus penelitian. Tahapan pemanfaatan hasil biasanya dilakukan pasca sosialisasi, sedangkan strateginya dengan penyerahan hasil melalui karya tulis ilmiah dan policy paper. b. Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Tolok ukur keberhasilan untuk barang yang tidak berwujud ini adalah dimanfaatkannya hasil penelitian oleh berbagai sektor yang memililki program terkait seperti SKPD-KB, Bank, Industri, Perindustrian, Koperasi, dan lainnya. c. Perkembangan Pemanfaatan Hasil Sedang dalam tahap perencanaan. 7
BAB V. PENUTUP
1. Kesimpulan a. Tahapan Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca kegiatan penelitian berjalan lancar. Alokasi anggaran digunakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, serta pembuatan laporan dan diseminasi hasil. b. Metode Pencapaian Target Kinerja Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui aksesibilitas permodalan pada kelompok-kelompok UPPKS serta dukungan institusi dan pengelola program dalam mendukung keberhasilan kelompok UPPKS. Tolok ukur keberhasilan pencapaian target kegiatan adalah ditindak lanjutinya hasil penelitian
dalam
bentuk
kebijakan/strategi/program
dalam
upaya
meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah kelompok UPPKS. c. Potensi Pengembangan Ke Depan Arah kedepan dapat disiapkan strategi dan perencanaan program/kegiatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Strategi pengembangan ke depan dapat dikembangkan dengan peningkatan kualitas kelompok UPPKS dan akses modal. d. Sinergi Koordinasi Kelembagaan Program Kegiatan akan dilaksanakan berkoordinasi dengan Bappeda, SKPD-KB, serta pemangku kebijakan terkait. Strateginya adalah melalui pertemuan lintas
sektor
serta
melakukan
sinkronisasi
kegiatan
dalam
rangka
perencanaan kegiatan lebih lanjut. Indikator keberhasilan sinergi adalah tersusunnya dukungan/komitmen rencana kelompok UPPKS.
8
tindak lanjut pengelolaan
e. Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa 1)
Konsep pemanfaatan hasil ini dimotori oleh pemangku kebijakan, yaitu oleh Pemda, SKPD-KB, serta sektor terkait, khususnya di lokus penelitian.
2)
Melalui karya tulis ilmiah dan policy paper.
3) Tolok ukur keberhasilan adalah dimanfaatkannya hasil penelitian oleh berbagai sektor yang memililki program terkait seperti SKPD-KB, Bank, Industri, Perindustrian, Koperasi dan lainnya. 2. Saran a. Keberlanjutan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Komitmen antar sektor terkait dalam memberdayakan kelompok UPPKS dapat berkelanjutan. b. Keberlanjutan Dukungan Program Ristek - Paket insentif PKPP dapat berlanjut. - Dalam mendukung kesesuaian pemanfaatan hasil litbang yang dapat diterapkan di masyarakat, khususnya pada kelompok UPPKS, dukungan Ristek dari hasil penemuan ATTG (Alat Teknologi Tepat guna) dan metode baru pengolahan makanan, dan lainnya dapat dilakukankan.
9
PEDOMAN WAWANCARA
RESPONDEN : LEMBAGA KEUANGAN Nama: Jabatan: A. KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI 1. Apakah ada kebijakan yang berkaitan dengan UKM ? Jelaskan…. 2. Jenis bantuan apa saja yang diberikan? 3. Berapa besar bantuan tersebut ? 4. Apakah Bpk/Ibu mengetahui adanya kelompok UPPKS? Jika tahu, bagaimana kebijakan tentang sumber modal bagi kelompok UPPKS? Berapa alokasi anggaran untuk UPPKS dan yang sudah terserap berapa? 5. Apakah ada komitmen/MoU dengan BKKBN, jika ada dalam hal apa? 6. Bagaimana pelaksanaan di lapangan? Sulit/tidak. 7. Jika sulit apa kesulitannya, jelaskan… B. AKSES PERMODALAN 1. Bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui bahwa di lembaga ini menyediakan pinjaman modal untuk usaha? 2.
Bagaimana masyarakat mengetahui mekanisme/cara untuk mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga ini?
D. FASILITASI 1.
Setelah memberikan modal apa ada pelatihan bagi mereka yang telah mengakses modal tersebut?
2. Jika ada pelatihan, materi apa saja yang diberikan? 3. Apakah ada pembinaan bagi mereka, jika ada dalam bentuk apa pembinaan tersebut? Kelompok atau perorangan? 4. Siapa yang melakukan dan berapa kali? 139
ABSTRAK
Kelompok UPPKS dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering dijumpai adalah kelangsungan hidup kelompok. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang permodalan dan aksesibilitas mendapatkan bantuan modal. Permasalahan lainnya adalah kemampuan anggota dalam mengelola pinjaman, kemampuan dalam berusaha, dan kemampuan dalam pemasaran produk. Berdasarkan pengalaman kelompok UPPKS yang berhasil mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam mendapatkan akses permodalan, maka perlu dilakukan penelitian ini dengan lebih mendalam. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kegiatan UPPKS, serta mencari pola-pola pada kelompok UPPKS yang meliputi pola pengorganisasian, kiat dalam akses permodalan, proses kegiatan usaha kelompok, dan dukungan institusi. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gresik dan Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif diperoleh dari responden pengurus kelompok UPPKS, sementara data kualitatif untuk mendukung temuan kuantitatif, digali dari informan pengelola program UPPKS dan lembaga keuangan mikro setempat. Jumlah sampel kelompok UPPKS adalah 30 kelompok di setiap lokasi kabupaten Malang dan Gresik. Temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa keberadaan SK merupakan hal penting bagi kelompok sebagai salah satu persyaratan dalam upaya memperoleh permodalan. Secara umum kelompok UPPKS pernah mendapatkan pelatihan/pembinaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha kelompok. Kelompok di Kabupaten Malang cenderung pernah menerima hampir semua substansi pelatihan (permodalan, administrasi, pengelolaan usaha, peningkatan produksi dan pemasaran, sedangkan kelompok di Kabupaten
Gresik
cenderung
hanya
mendapatkan
pelatihan
tentang
administrasi/pembukuan dan tentang permodalan. Kiat kelompok dalam mendapatkan permodalan beragam. Akses permodalan umumnya memerlukan persyaratan yaitu mempunyai usaha ekonomi produktif, terdapat instansi yang memfasilitasi, serta membuat proposal pengajuan pinjaman modal. Untuk lembaga i
perbankan tertentu, adakalanya diperlukan agunan/jaminan/aset (barang tidak bergerak atau berupa emas) dari kelompok, selain persyaratan umum untuk dapat akses modal. Jenis sumber modal kelompok yang pernah diakses di Gresik terutama dari BKKBN dan UP2K (PKK), sementara di Kabupaten Malang umumnya bersumber dari BKKBN, AKU dan Dinas Koperasi. Sebagian besar kelompok di Gresik akses terhadap 1(satu) jenis sumber modal; sebaliknya Kabupaten Malang lebih banyak akses terhadap lebih dari 3 (tiga) sumber modal. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa sumber-sumber permodalan yang tersedia sebenarnya lebih beragam dari pada yang pernah diakses kelompok. Lembaga keuangan mikro lainnya yang juga menyediakan pinjaman modal kelompok adalah BRI (KUR), PNPM Mandiri, Pegadaian (Kredit Krista), BPR Jawa Timur, dan peluang CSR dari PT Semen Gresik. Karakteristik pengurus dan pengetahuan mereka tentang permodalan berkaitan erat dengan akses modal. Pengurus berpendidikan tinggi (tamat SLTA+) lebih banyak akses terhadap beragam sumber modal. Sebagian besar kelompok mendapatkan pendampingan, sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman modal. Berdasarkan temuan kualitatif dan kuantitatif, instansi yang mendampingi, sesuai dengan pemberi pinjaman modal, di Kabupaten Gresik cenderung oleh UP2K/PKK dan BKKBN; sementara di Kabupaten Malang utamanya didampingi oleh BKKBN, AKU dan Dinas Koperasi. Berkembangnya suatu kelompok, diduga faktor yang berperan adalah lama waktu usaha, ketersediaan sumber permodalan, besar bunga pinjaman, dan ketersediaan sumber modal swadaya. Temuan survei menunjukkan indikasi semakin lama berusaha, kelompok lebih banyak akses ke beragam sumber modal, sehingga modal bertambah. Dukungan institusi untuk keberhasilan kelompok, meliputi dukungan dalam penyediaan modal, pendampingan permodalan, pendampingan dalam proses produksi, pelatihan dan dalam pemasaran. Dukungan institusi dalam permodalan dan pendampingan permodalan secara umum adalah BKKBN, AKU, Dinas Koperasi, PKK, dan lembaga keuangan seperti BPR (Badan Perkreditan Rakyat). Dukungan institusi dalam pendampingan proses produksi dan pemasaran, maupun pelatihan umumnya adalah Dinas Perindustrian, PKK, Dinas Pertanian, AKU (sebagai fasilitator), juga Dinas Koperasi. Beberapa institusi lain yang potensial dapat dimanfaatkan sebagai penyedia sumber modal adalah Bumdes, PNPM (APBN), ADD (Alokasi Dana Desa) (APBN), BRI, dan CSR dari perusahaan. ii
Saran-saran agar kelompok UPPKS dapat lebih berkembang adalah menjalin kemitraan dengan istitusi-institusi terkait khususnya sebagai penyedia permodalan kelompok, serta perlu koordinasi dengan baik. Institusi/lembaga penyedia modal perlu disosialisasikan
dengan
intensif
kepada
kelompok
sasaran,
serta
sosialisasi
cara/mekanisme mengajukan pinjaman permodalan. Dalam implementasinya, sosialisasi di lapangan perlu fasilitator (penggerak/wadah) yang bisa memfasilitasi/menjembatani pertemuan antara kelompok sasaran dengan berbagai akses sumber permodalan, sehingga hasilnya lebih optimal. Berkaitan dengan penggerak/wadah/fasilitator, di Kabupaten Malang, ada peluang peran AKU sebagai fasilitator/koordinator yang diharapkan dapat menjembatani pertemuan antara kelompok dan sumber-sumber permodalan, maupun pendampingan lainnya bisa lebih dioptimalkan. Di Gresik, peran BUMDES agar lebih diperkuat dan difungsikan sebagai wadah atau muara dari berbagai sumber pinjaman permodalan, yang disinergikan dan dikoordinasikan, sehingga dapat memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses informasi dan akses pelayanan modal. Optimalisasi peran AKU dan fungsi Bumdes antara lain untuk mencegah terjadinya ego sektoral dari instansi/institusi/lembaga penyedia modal. Untuk itu perlu komitmen yang kuat dari pimpinan daerah agar berbagai instansi tersebut bersama-sama mendukung dan sepakat melaksanakannya. Peran SKPD-KB dalam pembinaan kelompok UPPKS mutlak diperlukan, sehingga masih ada ikatan antara SKPD/KB dan kelompok dalam pembinaan/pendampingan. Terkait dengan pembinaan, sekaligus dilakukan evaluasi, dan kelompok yang berkembang/maju bisa diajukan atau ditingkatkan status kelompoknya menjadi kopwan (koperasi wanita) dengan fasilitasi dari SKPD-KB setempat.
iii
KATA PENGANTAR Kegiatan penelitian dan laporan hasil penelitian tentang Aksesibilitas Modal di Kalangan Kelompok UPPKS dalam Meningkatkan Usaha Kelompok Di
Jawa Timur
(Kabupaten Gresik Dan Malang) telah selesai di laksanakan. Penelitian yang dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Gresik dan Malang secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan kelompok UPPKS serta mencari pola yang ada pada kelompok UPPKS. Hasil yang diharapkan dari penelitian adalah dapat dipakai sebagai masukan penentu kebijakan dalam menentukan strategi penggarapan dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih kurang dari sempurna, namun tim peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan keluarga melalui peningkatan pendapatan keluarga. Sedangkan bagi penentu kebijakan, hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan strategi penggarapan dalam upaya meningkatkan kegiatan kelompok UPPKS. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini, namun adanya kritik membangun dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan hasil laporan sangat kami harapkan dan hargai..
Jakarta,
September 2012
Tim Penulis
iv
DAFTAR ISI LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN HASIL PENGELOLAANNYA ABSTRAK ………………………………………………………………………………………...….i KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………..………..iv DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………...v BAB I
PENDAHULUAN ……………………………………….………….………………..….1 1.1 Latar Belakang …………………………………………………………….. ……..1 1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………………...3 1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………………………..5 1.4 Hasil yang Diharapkan ……………………………………………………………5
BAB II
METODE PENELITIAN ………………………………………………………………...7 2.1 Disain Penelitian …………………………………………………………………..7 2.2 Kerangka Operasional ……………………………………………………………7 2.3 Pemilihan Lokasi …………………………………………………………………..7 2.4 Pengumpulan dan Analisis Data ………………………………………………...8 2.5 Pengolahan dan Analisis Data …………………………………………………..8 2.6 Langkah-langkah Kegiatan ……………………………………………………….8 2.7 Pelaksanaan Penelitian …………………………………………………………..9 2.8 Dana ………………………………………………………………………………..9
BAB III KEADAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK DAN MALANG ……………………11 3.1 Geografi …………………………………………………………………………..11 3.2 Kependudukan …………………………………………………………………...12 3.3 Ekonomi …………………………………………………………………………...13 BAB IV
HASIL PENELITIAN ………………………………………………………………….15 4.1. GAMBARAN KELOMPOK UPPKS ……………………………...………..….. 15 v
4.1.1. KARAKTERISTIK PENGURUS KELOMPOK………………………...16 4.1.2. PROFIL KELOMPOK……………………………………………………19 4.1.3. BENTUK DAN JENIS USAHA KELOMPOK …………………………25 4.1.4. PERMODALAN ………………………………………………………….28 4.1.5. AKSES PERMODALAN DARI KELOMPOK …………………………40 4.1.6. AKSES INFORMASI PERMODALAN…………………………………49 4.1.7. PROSES PRODUKSI …………………………………………………..51 4.1.8. PEMASARAN PRODUKSI KELOMPOK ……………………………..56 4.1.9. MANAJEMEN KELOMPOK ……………………………………………62 4.1.10. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSES MODAL………….....70 4.2. DUKUNGAN INSTITUSI UNTUK KEBERHASILAN KELOMPOK………...76 4.2.1. PENGELOLA PROGRAM ……..……………………………………....77 A. Kebijakan …………………………………………………………......77 B. Sumber Modal ………………………………………………………..83 C. Sumber Akses Modal ……………………………………………….85 D. Mekanisme …………………………………………………………...86 E. Fasilitas ……………………………………………………………….87 F. Kebutuhan Kelompok UPPKS ……………………………………...88 G. Pengelolaan Kelompok UPPKS …………………………………...89 H. Saran-Saran Untuk Kelangsungan Kelompok UPPKS ………….90 4.2.2. LEMBAGA KEUANGAN (KOPERASI, PERBANKAN, AKU)……….91 A. Kebijakan dan Implementasi ……………………………………….92 B. Akses Permodalan …………………………………………………..98 C. Fasilitasi ………………………………………………………………99 BAB V PEMBAHASAN HASIL ……..…………………….………………...…..…………..…103 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ….…………………………..……………….107 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………….117 KUESIONER ……………………………………………………………………………………..119 vi
vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 telah memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025, antara lain melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, perwujudan kualitas pembangunan manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berkembang saat ini selalu mengacu pada pertumbuhan ekonomi, sehingga fokus pembangunan ekonomi nasional pun mengacu pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggitingginya. Meskipun kelihatannya dampak dari pertumbuhan ekonomi ini secara teori mampu mengurangi angka kemiskian, namun pertumbuhan ekonomi bukan jaminan dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Bahkan ang terjadi saat ini banyak program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sebagai program kompensasi. Program penanggulangan kemiskinan antara lain berupa penyaluran beras untuk rakyat miskin, jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya. Menurut Gianto upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan (Gianto, disampaikan sebagai pengantar diskusi Rapat Kerja Community Development UI). Berbagai
upaya
telah
dilaksanakan
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. BKKBN sejak tahun 1976 telah melakukan kegiatan yang ditujukan untuk keluarga akseptor KB agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui program community incentive project (CIP). Para keluarga akseptor diberikan berbagai insentif atas prestasinya dalam kesertaan ber KB. Pada tahun 1979, program tersebut dikembangkan lebih luas melalui 1
pendekatan
kelompok
yang
dikenal
dengan
UPPKA
(Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor), yang kebanyakan anggotanya ibu-ibu akseptor KB. Kemudian pada tahun 1990 UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mencakup sasaran lebih luas, yaitu PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum ber KB, Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), dan keluarga lain yang berminat menjadi anggota kelompok UPPKS (BKKBN, 2010). Adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka program Kependudukan dan KB mendapat pijakan hukum yang lebih kuat. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 telah ditetapkan tema pembangunan nasional,
yaitu
”Pemulihan
Perekonomian
Nasional
dan
Pemeliharaan
Kesejahteraan Rakyat”. Peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini, keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga (BKKBN, 2007). Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Selama itu pula upaya pengembangan usaha ekonomi keluarga mengalami pasang surut, yang terjadi kadangkala fasilitasi bantuan modal dan kemitraan begitu kuatnya, namun ada saatnya pula ditemui permasalahan dalam kelompok UPPKS. Namun demikian ditengah pasang surutnya kegiatan UPPKS, peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dengan sasaran pada kelompok keluarga miskin, yakni Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. 2
1.2. Rumusan Masalah Permasalahan yang masih sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh para anggotanya tidak berkembang secara baik. Hal ini perlu mendapat perhatian kita semua bagaimana mendorong kelompok UPPKS dapat mempunyai motivasi dan semangat melakukan usaha produktif, memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berwira usaha, serta meningkatkan kemampuan dalam mengurus dan mengelola kegiatan usaha. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan aksesibilitas dari bantuan tersebut. Cukup banyak bantuan modal yang dapat di akses di masyarakat, akan tetapi dalam penggunaannya seringkali belum dimanfaatkan secara efektif. Hal ini kemungkinan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Selain sulitnya mendapatkan modal, masalah lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan modal melalui proses simpan pinjam dalam kelompok. Sebagai suatu kelompok usaha ekonomi, UPPKS adalah kelompok usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari sisi ekonomi, usaha simpan pinjam akan efektif jika modal kelompok dapat dimanfaatkan untuk pemupukan modal, sehingga diperoleh keuntungan yang optimal berupa sisa hasil usaha. Keberhasilan pengelolaan modal sangat menentukan keberhasilan kelompok dalam mengembalikan pinjaman modal, akumulasi modal kelompok, yang selanjutnya dalam upaya meningkatkan skala usaha seluruh anggota kelompok UPPKS. Kondisi ini akan terwujud jika para anggota dapat memanfaatkan pinjaman tersebut secara optimal. Pada kenyataannya banyak anggota yang belum dapat memanfaatkan modal yang diperoleh dari kelompok. Sementara anggota kelompok yang sudah memanfaatkan modal usahanya tidak jalan, sehingga tidak dapat melunasi pinjaman. Kemampuan anggota dalam menggunakan modal pinjaman secara efektif sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam usaha. Permasalahan pada umumnya
yang
menerapkan
dihadapi
adalah
mereka
atau mengambil alih
belum
mempunyai
kemampuan
teknologi, sehingga akan membatasi
produktivitas dan nilai tambah dari barang yang dihasilkan, dengan demikian perlu 3
digali pemikiran tentang cara memperoleh kemudahan atau bantuan teknologi produksi. Masalah lainnya adalah pemasaran, kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dilakukan para anggota kelompok tidak akan
mengenai
sasaran jika produk yang dihasilkan sulit dipasarkan. Oleh karena itu pengalaman kelompok
UPPKS
yang
berhasil
dalam
menghadapi
dan
menanggulangi
permasalahan di atas, khususnya dalam akses modal perlu diteliti. Perlu disampaikankan bahwa pada saat ini kelompok UPPKS murni sudah berkembang menjadi kelompok bermacam-macam, meskipun pada data online disebutkan kelompok UPPKS. Oleh karena itu apapun bentuk kelompok yang ada di lapangan tetap dijadikan sebagai sasaran penelitian, yang penting merupakan kelompok– kelompok usaha ekonomi produktif. Bahkan yang semula kelompok UPPKS, sekarang telah berkembang bagus menjadi koperasi wanita. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “ Persyaratan apa saja yang dapat mempengaruhi akses modal sehingga dapat meningkatkan usaha kelompok UPPKS”. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang dapat dicapai atau diperoleh seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu obyek, pelayanan, ataupun lingkungan (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2012). Aksesibilitas juga dapat difokuskan pada kemudahan bagi anggota kelompok UPPKS untuk mendapatkan modal usaha. Beberapa pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pola pengorganisasian pada kelompok UPPKS sehingga mudah dalam mendapatkan aksesibillitas permodalan. 1. Apa
saja
kiat-kiat yang dilakukan
kelompok UPPKS
sehingga
mudah
mendapatkan aksesibilitas permodalan. 2. Bagaimana
proses
kegiatan
usaha
UPPKS
mendapatkan
aksesibilitas
permodalan. 3. Dukungan institusi mana saja yang berperan terhadap keberhasilan kelompok UPPKS.
4
1.3. Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan kelompok UPPKS serta mencari pola yang ada pada kelompok UPPKS tersebut. Informasi dan pola ini diharapkan bisa menjadi pemikiran untuk pengembangan kelompok UPPKS lainnya yang belum berhasil. Tujuan khususnya adalah : 1. Mengetahui pola pengorganisasian yang ada pada UPPKS, yang meliputi karakter kepemimpinan, manajemen pelaksanaan, susunan organisasi, dan sistem keanggotaan 2. Mengetahui kiat-kiat yang dilakukan kelompok UPPKS dalam aspek permodalan yang meliputi bagaimana mendapatkan modal, mengelola modal, dan mengembangkan kelompok UPPKS menjadi kelompok yang berhasil. 3. Mengetahui proses kegiatan usaha UPPKS, yang meliputi kemampuan SDM dalam pengembangan proses produksi, jenis usaha, kesediaan bahan baku, dan pemasarannya. 4. Mengetahui berbagai dukungan institusi yang mendukung keberhasilan kelompok UPPKS. 1.4 . Hasil yang Diharapkan Bagi penentu kebijakan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan strategi penggarapan dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS.
5
6
BAB II METODE PENELITIAN
2.1. Disain Penelitian Penelitian dirancang untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif, studi kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi dari kelompok UPPKS, sedangkan studi kualitatif untuk mendukung temuan studi kuantitatif dilakukan dengan menggali informasi dari para pengelola kegiatan. Metodologi kuantitatif
dilakukan dengan
wawancara dengan kuesioner kepada kelompok UPPKS (pengurus kelompok), sedangkan metodologi kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola program. Penelitian kuantitatif ini untuk mendapatkan hasil
statistik deskriptif,
sedangkan penelitian kualitatif lebih kepada deskriptif mendalam dari suatu fenomena. 2.2. Kerangka Operasional Skema 1 Kerangka Operasional • Pengorganisasian • Pengelolaan modal • SDM • Dukungan institusi
Pembina an,penge mbangan kelompok
Akses modal
Berjalan dan meningkat nya usaha kelompok UPPKS
2.3. Pemilihan Lokasi Pemilihan
lokasi
penelitian
berdasarkan
pada
kriteria
wilayah
pilot
project/daerah binaan Ristek yang tercakup dalam wilayah koridor 2 MP3EI Provinsi Jawa Timur di 7 kabupaten, yaitu Malang, Gresik, Ngawi, Madiun, Trenggalek, Banyuwangi, dan Blitar. Namun karena alasan waktu, operasional, dan penggarapan program untuk penelitian ini diambil 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik dan 7
Kabupaten Malang. Kabupaten Gresik mewakili daerah pantai dan penggarapan UPPKS
kurang
berhasil,
sedangkan
Kabupaten
Malang
mewakili
daerah
pegunungan dan penggarapan UPPKS lebih baik. Dari masing-masing kabupaten dipilih 6 (enam) kecamatan dan setiap kecamatan dipilih 5 kelompok UPPKS. Pemilihan kelompok dilakukan melalui data base yang tersedia
di Direktorat
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pemilihan kelompok berdasarkan jenis usaha dan skala modal (kecil, menengah, besar). Sebagai unit analisis adalah kelompok UPPKS, dengan demikian terdapat 30 kelompok UPPKS di setiap kabupaten/kota. Jumlah total UPPKS dari 2 kabupaten adalah 60 kelompok UPPKS. Jumlah responden kualitatif adalah Bidang KS Provinsi, satu orang pengelola UPPKS (SKPD-KB setempat) dan 2-3 orang pejabat di institusi lembaga keuangan mikro dan sektor terkait di setiap lokasi penelitian. 2.4. Pengumpulan Data Untuk menggali data kualitatif diwawancarai responden dari UPPKS yang meliputi ketua kelompok, sekretaris, bendahara kelompok, dan anggota kelompok, sedangkan untuk pengelola adalah petugas dari Bidang KS Provinsi, SKPD KB Kabupaten dan
lembaga keuangan. Sementara untuk data kuantitatif yang
diwawancarai adalah pengurus kelompok UPPKS atau kelompok ekonomi produktif. 2.5. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data dilakukan dengan SPSS, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh, yaitu dengan cara mendiskripsikan hasil informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden, baik dalam bentuk narasi maupun tabulasi. 2.6. Langkah-Langkah Kegiatan 1. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian, seperti TOR, data pendukung, surat ijin, surat pemberitahuan ke provinsi dan lokasi penelitian serta menyiapkan instrumen penelitian. 2. Melakukan wawancara dengan pengurus kelompok UPPKS dan wawancara mendalam dengan petugas dari SKPD KB dan lembaga keuangan.. 3. Pengolahan dan analisis data kualitatif. 8
4. Penulisan hasil dan penyajian hasil. 5. Finalisasi penulisan dan perbanyakan hasil. 2.7. Pelaksanaan Penelitian A. Personil Pelaksana Penelitian Personil dalam organisasi pelaksana penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang peneliti. Berikut nama dan jabatan personil pelaksana penelitian sebagai berikut: 1. Peneliti Utama
:
Dra. Iswarati, S.U
2. Co Peneliti
:
Ir. Endah Winarni, MSPH
3. Anggota
:
1. Sri Wahyuni, SH, MA 2. Dra. Iswari Hariastuti, MKES 3. Oktriyanto, S.Si
B. Jadual Penelitian Kegiatan penelitian direncanakan selama
9 (tujuh) bulan,
dimulai pada
Bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2012. Berikut rincian kegiatan dan jadual penelitian. N o
Kegiatan
1 2 3 4
Persiapan Pembahasan proposal Penyusunan kuesioner Pengumpulan data Pengolahan dan analisis Penulisan
5 6
Penyajian hasil Finalisasi, perbanyakan
Tahun 2012 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8. Dana Dana penelitian ini bersumber dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi; dan jumlah dana yang disediakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
9
10
BAB III KEADAAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK DAN MALANG
3.1. Geografi Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik mempunyai luas wilayah 119.25 Km2, yang terdiri atas luas daratan 994.98 Km2 dan luas kepulauan (Bawean) 197.42 Km2. Posisi Kabupaten Gresik terletak antara 7-8
0
LS dan 112-1130 BT. Wilayahnya merupakan dataran
rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng dan sebagian Kecamatan Ujung Pangkah yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Selebihnya atau sepertiga wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sebagian Kecamatan Kebomas (lokasi penelitian), Kecamatan Gresik (lokasi penelitian), Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Tambak. Kabupaten Gresik secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 26 kelurahan, serta 330 desa. Batas wilayah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut, sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Selat Madura, sebelah selatan Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto, dan sebelah barat Kabupaten Lamongan. Kabupaten Malang Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan dengan mempunyai luas wilayah 4.576 Km2. Batas wilayah Kabupaten Malang menunjukkan sebelah utara adalah Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, sebelah timur Kabupaten Probolinggo dan Lumajang, sebelah barat Kabupaten Blitar dan Kediri, dan sebelah selatan Samudra Indonesia. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas ke dua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung Kawi. Bagian timur komplek Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru dengan puncaknya Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang merupakan gunung 11
tertinggi di Pulau Jawa. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Kabupaten Malang dengan iklim sejuknya mempunyai potensi di bidang pertanian. Daerah utara dan timur banyak dimanfaatkan untuk perkebunan apel, daerah pegunungan di bagian barat banyak ditanami sayuran, daerah selatan ditanami tebu dan hortikultura (salak, semangka). Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi dan coklat. Hutan jati banyak ditanam di bagian selatan yang merupakan daera kapur. 3.2. Kependudukan Kabupaten Gresik Jumlah penduduk Kabupaten Gresik tahun 2010 adalah 1.177.201 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki 582.746 jiwa dan perempuan 594.455 jiwa, dengan ratio jenis kelamin 98. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik rata-rata per tahun 1,6 persen sedikit lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur 0,76 persen dan rata-rata nasional 1,49 persen (BPS, 2010).
Kepadatan penduduk
Kabupaten Gresik pada tahun 2006 sebesar 913 jiwa per Km 2, terpadat di Kecamatan Gresik 15.433 jiwa per Km2 dan Kecamatan Kebomas 2.634 jiwa per Km2, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Tambak 344 jiwa per Km 2. Rara-rata jumlah jiwa per rumah tangga relatif sedikit, yaitu 4 orang per rumah tangga. Kabupaten Malang Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar 2.447.051 jiwa, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar dan terkecil penduduknya kecamatan Kasembon. Penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk lakilaki (sex ratio 99). Kepadatan penduduk Malang tahun 2010 adalah 822 jiwa per Km2, Kecamatan Kepanjen dan Pakis memiliki kepadatan tertinggi, di atas 2000 jiwa per Km2 .
12
3.3. Ekonomi Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik merupakan kota industri dan perdagangan dengan dukungan pertanian yang cukup. Kebanyakan lapangan pekerjaan penduduk pada tahun 2006 di sektor industri (29,52 persen), kemudian di sektor pertanian (26,05 persen) dan perdagangan (22,27 persen). Penduduk wanita yang bekerja lebih banyak di sektor perdagangan dibandingkan laki-laki, yaitu 60,7 persen wanita dan 49,7 persen lakilaki, sedangkan di sektor lain pekerjanya lebih banyak laki-laki dibanding wanita (Profil, 2007). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp 14.01948 Milyar, pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 16.03548 Milyar, naik sebesar 14,38 persen. Sementara itu, income per capita (dari PDRB harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun) menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2004 sebesar Rp 13.860.285 naik 12,58 persen menjadi Rp 15.601370 pada tahun 2005. Kabupaten Malang Kabupaten Malang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menduduki peringkat ke 6 dari 33 kabupaten/kota di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Pasuruan. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan serta sektor jasa. Peran sektor-sektor terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor primer yang mencakup pertanian, pertambangan dan galian dalam lima tahun terakhir memberikan rerata sebesar 30,59 persen, yang didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 29,76 persen. Kelompok sektor sekunder yang mencakup sektor industri pengolahan, listrik dan air bersih, dan bangunan memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Malang, yaitu 18,50 persen. Peran sektor ini didominasi industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 14,58 persen selama lima tahun 13
terakhir. Sedangkan kelompok sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan, dan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Malang, yaitu 50,76 persen. Peran sektor ini didominasi
sektor
perdagangan, hotel dan restoran yang memberi kontribusi sebesar 23,02 persen. Secara keseluruhan di Kabupaten Malang dari tahun 2000 sampai 2004 (Pemda Kabupaten Malang, 2004) peran sektor primer sebesar 30,46 persen, sektor sekunder 18,5 persen, dan sektor tersier 50,79 persen .
14
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1. PROFIL KELOMPOK UPPKS DI KABUPATEN GRESIK DAN MALANG UPPKS dimulai sejak tahun 1979 melalui wadah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera). Sejak tahun 1994 UPPKA berkembang menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Sampai dengan saat ini kelompok UPPKS telah tersebar luas hingga ke seluruh pelosok tanah air. Anggota kelompok UPPKS terdiri dari para peserta KB khususnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I, maupun keluarga yang belum menjadi peserta KB, termasuk peserta KB pria, maupun remaja serta anggota masyarakat di sekitarnya yang berminat untuk ikut mengembangkan kelompok UPPKS tersebut. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok UPPKS adalah upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui berbagai usaha ekonomi produktif ataupun kegiatan simpan pinjam. Berbagai sumber modal telah tersedia untuk dapat diakses oleh kelompok dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci mengenai kelompok UPPKS beserta jenis usaha dan dukungan modal yang diakses maka telah dilakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner berstruktur kepada beberapa pengurus kelompok UPPKS di dua lokasi penelitian yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Gresik. Jumlah responden yang diwawancarai di masing-masing kabupaten adalah 30 orang pengurus kelompok. Berbagai informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam beberapa bagian yang meliputi: Bagian 1 : Karakteristik Responden (Pengurus Kelompok) Bagian 2 : Profil Kelompok Bagian 3 : Bentuk dan jenis Usaha Kelompok Bagian 4 : Permodalan Bagian 5 : Akses Permodalan Anggota Kelompok Bagian 6 : Akses Informasi Permodalan 15
Bagian 7 : Proses Produksi Bagian 8 : Pemasaran Produksi Kelompok Bagian 9 : Manajemen Kelompok 4.1.1. KARAKTERISTIK PENGURUS KELOMPOK Sebagaimana telah disebutkan pada alinea di atas, bahwa responden yang diwawancarai dengan menggunakan kuesioner berstruktur dalam penelitian ini adalah pengurus kelompok. Kepengurusan dalam suatu kelompok pada umumnya dikelola oleh seorang ketua, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Di dalam penelitian ini pengurus kelompok yang paling banyak berhasil dihubungi dan diwawancarai di dua wilayah penelitian adalah mereka
yang berstatus sebagai
ketua kelompok. Persentase di masing-masing kabupaten adalah 63 persen di Gresik dan 80 persen di Malang (Tabel 1). Responden berikutnya adalah bendahara (23 persen di Gresik dan 13 persen di Malang). Sementara persentase untuk jabatan lain yaitu sekretaris maupun wakil ketua tercatat jauh lebih rendah.
Tabel 1. Jabatan Responden Pengurus Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jabatan di
Gresik
Malang
Total
kelompok
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Ketua
19
63,3
24
80
43
71,7
Wakil ketua
1
3,3
2
6,7
3
5,0
Sekretaris
3
10,0
0
0
3
5,0
Bendahara
7
23,3
4
13,3
11
18,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Dari segi umur, pada umumnya 73 persen responden pengurus kelompok sudah tergolong tua (40 tahun atau lebih). Delapan dari sepuluh responden di Gresik dan tujuh dari sepuluh responden di Malang, berusia 40 tahun atau lebih (Tabel 2).
16
Tabel 2. Umur Responden Pengurus Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Umur Responden
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
< 40 tahun
7
23,3
9
30
16
26,7
>40 tahun
23
76,7
21
70
44
73,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Berdasarkan jenjang pendidikan, dua pertiga responden (sekitar 77 persen) baik di Gresik maupun di Malang, tergolong berpendidikan tinggi (SMA atau lebih tinggi). Namun demikian, masih dijumpai pula sebagian kecil responden
(10 persen di
Gresik dan 13 persen di Malang) yang hanya berpendidikan tamat SD (Tabel 3).
Tabel 3. Pendidikan Responden Pengurus Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pendidikan
Gresik
Malang
Total
Responden
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Tidak tamat SD
0
0
0
0
0
0
Tamat SD
3
10
4
13,3
7
11,7
Tamat SLTP
4
13,3
3
10
7
11,7
Tamat SLTA+
23
76,7
23,0
76,7
46
76,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Tabel 4 menunjukkan jumlah anak yang dimiliki responden nampak beragam. Sebagian dari responden nampaknya telah memahami betul tentang pentingnya keluarga berencana, yaitu memiliki 2 anak sebagaimana yang diharapkan oleh Program KB. Persentase responden yang memiliki 2 anak tercatat paling banyak (43 persen di Gresik dan 60 persen di Malang). Namun demikian, juga masih cukup banyak responden yang memiliki 3 anak bahkan lebih (30 persen di Gresik dan 23 persen di Malang). Selain itu, dijumpai pula responden yang belum memiliki anak, 17
meski dalam persentase yang relatif kecil (10 persen di Gresik dan 3 persen di Malang). Tabel 4. Jumlah Anak Responden Pengurus Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Anak Responden
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
0 Anak
3
10,0
1
3,3
4
6,7
1 Anak
5
16,7
4
13,3
9
15,0
2 Anak
13
43,3
18
60,0
31
51,7
3 s/d 5 Anak
9
30,0
7
23,3
16
26,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Kesertaan responden dalam ber-KB di dua lokasi penelitian lebih banyak di Gresik dibanding Malang, yaitu masing-masing 67 persen di Gresik dan 60 persen di Malang (Tabel 5). Namun dari segi pola pemakaian alat kontrasepsi yang digunakan terlihat berbeda. Responden di Gresik terbanyak sebagai peserta kontap (25 persen), sementara responden di Malang, lebih dari separo (56 persen) menggunakan alat kontrasepsi IUD. Lebih lanjut, responden di Gresik juga lebih senang menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil (masing-masing 20 persen), sebagian responden di Malang juga menyenangi suntikan, meski dengan persentase sedikit lebih rendah (17 persen). Kontrasepsi implant lebih banyak dipakai responden Gresik dari pada di Malang (15 persen berbanding 6 persen), sementara pemakai kondom nampak sedikit lebih banyak di Malang disbanding Gresik, yaitu masing-masing 5 persen dan 6 persen. Selain itu, pemakai pil hanya dijumpai di Gresik (20 persen), dan tidak dijumpai satupun pemakai pil di Malang (Tabel 6). Tabel 5. Status Ber-KB Pengurus Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Status KB
Gresik
Malang
Total
Responden
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Ya
20
66,7
18
60,0
38
63,3
Tidak
10
33,3
12
40,0
22
36,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
18
Tabel 6. Jenis Alat/cara KB yang Digunakan Responden Pengurus Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Alat/Cara KB yang
Gresik
Malang
Total
Dipakai Responden
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Sterl. Wanita/MOW
8
25,0
5
16,7
13
20,8
Pil
6
20,0
0
0
6
10,0
IUD/AKDR/Spiral
5
15,0
17
55,6
21
35,3
Suntik/Injeksi
6
20,0
5
16,6
11
18,3
Susuk KB/Implant
5
15,0
2
5,6
6
10,3
Kondom/Karet KB
2
5,0
2
5,6
3
5,3
Jumlah
30
100
30
100
100
100
4.1.2. PROFIL KELOMPOK Pembentukan kelompok UPPKS Dua pertiga kelompok UPPKS (63 persen) di Gresik dibentuk sebelum tahun 2005. Sedangkan di Malang kelompok UPPKS yang dibentuk pada tahun 2005 tercatat jauh lebih rendah (27 persen). Sebaliknya, kelompok UPPKS yang dibentuk pada tahun 2006, lebih banyak dijumpai di kabupaten Malang dari pada Gresik (13 persen berbanding 3 persen). Lebih lanjut, 30 persen kelompok UPPKS di Malang dibentuk pada tahun 2009, sementara pembentukan kelompok pada tahun yang sama di Gresik hanya 10 persen. Secara umum, kelompok UPPKS yang dibentuk sejak tahun 2010 hingga 2012 terlihat sangat sedikit (Tabel 7). Tabel 7. Pembentukan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pembentukan Kelompok Sebelum tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
Gresik N Persen 19 63,3 1 3,3 2 6,7 2 6,7 3 10,0 2 6,7
n 8 4 1 3 9 2
19
Malang Persen 26,7 13,3 3,3 10,0 30,0 6,7
Total n Persen 27 45,0 5 8,3 3 5,0 5 8,3 12 20,0 4 6,7
Tahun 2011 Tahun 2012 Jumlah
0 1 30
0 3,3 100
2 1 30
6,7 3,3 100
2 2 60
3,4 3,3 100
SK Pembentukan kelompok UPPKS Untuk memperkuat terbentuknya kelompok UPPKS, diperlukan legalisir berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangai oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang lebih tinggi setempat yang berwenang. Kepemilikan Surat Keputusan (SK) pengesahan pembentukan kelompok ini umumnya sangat diperlukan sebagai bukti dari keberadaan kelompok untuk memperoleh pinjaman modal. Pada saat dilakukan kunjungan ke responden (pengurus kelompok), sebagian besar pengurus kelompok UPPKS (63 persen di Gresik dan 73 persen di Malang) ternyata tidak dapat menunjukkan adanya SK
(Surat Keputusan) yang melegalisir
terbentuknya kelompok (Tabel 8). Pengurus kelompok yang dapat menunjukkan bukti pembentukan kelompok, berupa Surat Keputusan (SK) pengesahan dari kepala desa/lurah setempat tercatat lebih banyak di Gresik dibandingkan di Malang (37 persen berbanding 23 persen). Selain itu, di Malang dijumpai 3 persen kelompok UPPKS yang pembentukannya dilegalisir oleh bupati setempat.
Tabel 8. Legalitas Pembentukan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Legalitas Pembentuk
Gresik
Malang
Total
an Kelompok
n
Persen
n
Persen
n
Persen
SK Lurah/Ka. Desa
11
36,7
7
23,3
18
30,0
SK Bupati
0
0
1
3,3
1
1,7
Lainnya
19
63,3
22
73,3
41
68,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Struktur organisasi/Kepengurusan kelompok Di dalam kelompok UPPKS, tentunya sangat diperlukan adanya struktur organisasi yang berfungsi untuk mengelola kegiatan kelompok (Tabel 9). Struktur organisasi yang dibentuk oleh kelompok UPPKS dalam kenyataannya cukup beragam. Struktur organisasi yang paling banyak dijumpai dalam kelompok UPPKS, 20
umumnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (67 persen di Gresik dan 43 persen di Malang). Struktur organisasi kelompok UPPKS yang hanya terdiri dari ketua, dan bendahara juga jauh lebih banyak dijumpai di Gresik (27 persen dari pada di Malang (7 persen). Sebaliknya, struktur organisasi yang lebih lengkap yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, lebih banyak dijumpai di Malang (13 persen) dari pada di Gresik (3 persen).
Tabel 9. Struktur Organisasi Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Struktur Organisasi Ketua,Wkl Ketua, Sekretaris,Bendahara, Seksi2 Ketua, Wkl Ketua, Sekretaris, Bendahara Ketua, Sekretaris, Bendahara Ketua, Bendahara Lainnya Jumlah
Gresik n Persen 0 0
Malang n Persen 7 23,3
Total n Persen 7 11,7
1
3,3
4
13,3
5
8,3
20
66,7
13
43,3
33
55,0
8 1 30
26,7 3,3 100
2 4 30
6,7 13,3 100
10 5 60
16,7 8,3 100
Pertemuan kelompok Umumnya pengurus kelompok UPPKS mengagendakan pertemuan dengan para anggota kelompok. Pertemuan yang dilakukan pada umumnya terjadwal secara rutin atau insidentil bila memang diperlukan. Dalam kenyataannya, sebagian besar Kelompok UPPKS di Malang (87 persen) melakukan pertemuan secara rutin dengan anggota kelompok. Persentase kelompok UPPKS di Gresik yang melakukan pertemuan secara rutin nampak jauh lebih rendah (37 persen). Temuan lain menunjukkan, bahwa sebagian kelompok UPPKS di Gresik (23 persen) ternyata tidak
melakukan
kegiatan
pertemuan
sama
sekali
dengan
para
anggota
kelompoknya (Tabel 10). Bagi kelompok UPPKS yang melakukan pertemuan, jadwal pertemuan
yang
dilakukan bervariasi (Tabel 11). Pada umumnya jadwal pertemuan yang terbanyak dilaksanakan adalah sebulan sekali. Pertemuan yang terjadwal secara rutin sebulan 21
sekali lebih banyak dilakukan oleh kelompok UPPKS Malang dari pada Gresik (73 persen berbanding 46 persen). Sebaliknya, pertemuan kelompok dengan jadwal yang tidak menentu lebih banyak dilakukan oleh kelompok UPPKS di Gresik (46 persen) dari pada di Malang (7 persen). Tabel 10. Pertemuan Rutin Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pertemuan Kelompok
Gresik Persen 36,7
n 26
Malang Persen 86,7
Total Persen 61,7
Ya, rutin
n 11
n 37
Ya, tidak rutin
12
40,0
4
13,3
16
26,7
Tidak ada pertemuan
7
23,3
0
0
7
11,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Tabel 11. Frekuensi Pertemuan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan
Kabupaten Malang Tahun 2012
Frekuensi Pertemuan Kelompok Sebulan sekali
n 14
Gresik Persen 45,8
Dua bulan sekali
0
0,0
1
3,3
1
1,7
Tiga bulan sekali
3
8,3
5
16,7
8
12,5
Tidak tentu
14
45,8
2
6,7
16
26,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n 22
Malang Persen 73,3
n 36
Total Persen 59,6
Jumlah anggota kelompok Pada awal sebelum pembentukan kelompok, umumnya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu dari syarat pembentukan kelompok adalah jumlah anggota kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota kelompok pada awal pembentukan kelompok di dua wilayah penelitian yang terbanyak adalah kurang dari 10 orang (50 persen di Gresik dan 40 persen di Malang). Persentase jumlah anggota kelompok 10-20 orang, jauh lebih banyak di Malang (37 persen) dari pada Gresik (17 persen). Sebaliknya persentase anggota kelompok lebih dari 20 orang lebih banyak dijumpai di Gresik dari pada di Malang (Tabel 12).
22
Perkembangan keanggotaan kelompok pada dua wilayah penelitian pada saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan khususnya pada kelompok UPPKS yang beranggota 20 orang atau lebih. Jika pada saat awal pembentukan, kelompok yang memiliki jumlah anggota 20 orang atau lebih di Gresik tercatat 33 persen, maka pada saat ini telah meningkat menjadi 50 persen. Sementara peningkatan yang terjadi di Malang melebihi tiga kali lipat yaitu dari 23 persen menjadi 73 persen (Tabel 13). Secara umum jumlah anggota dalam kelompok UPPKS yang diteliti berbeda nyata antara di Gresik dan Malang. Jumlah anggota di kelompok UPPKS Malang lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan di Gresik (1.268 berbanding 552 orang anggota). Tabel 12. Keanggotaan Kelompok UPPKS Awal , Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Keanggotaan Kelompok
Gresik
Malang
Total
UPPKS Awal
n
Persen
n
Persen
n
Persen
<10 Orang
15
50,0
12
40,0
27
45,0
10-20 Orang
5
16,7
11
36,7
16
26,7
>20 Orang
10
33,3
7
23,3
17
28,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Tabel 13. Keanggotaan Kelompok UPPKS Saat ini, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Keanggotaan Kelompok Saat ini <20 Orang
N
Gresik Persen
n
Malang Persen
n
Total Persen
8
26,7
6
20,0
14
23,3
10-20 Orang
7
23,3
2
6,7
9
15,0
>20 Orang
15
50,0
22
73,3
37
61,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Bila dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga anggota di kelompok, terlihat juga memiliki pola yang berbeda (Tabel 14). Anggota kelompok UPPKS di Gresik, terbanyak berada pada tahap KS III (34 persen), sementara anggota kelompok di Malang terbanyak pada mereka yang tergolong dalam KS I (34 persen). Temuan ini 23
kemungkinan disebabkan karena kegiatan usaha kelompok UPPKS di Gresik sudah banyak yang lebih berhasil, sehingga sebagian anggota kelompok menjadi lebih sejahtera. Kemungkinan lain adalah saat awal perekrutan anggota kelompok UPPKS, anggota tersebut sudah pada tahapan KS III. Di lain pihak, kegiatan usaha kelompok di Malang masih belum begitu maju, sehingga dampaknya belum banyak berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan anggota kelompok. Tabel 14. Tahapan KS Anggota Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik
dan Kabupaten Malang Tahun 2012
Tahapan KS Anggota Kelompok Pra Sejahtera
Gresik n Persen 86 15,6
Malang n Persen 250 19,7
Total n Persen 336 18,5
KS I
116
21,0
432
34,1
548
30,1
KS II
149
27,0
402
31,7
551
30,3
KS III
189
34,2
148
11,7
337
18,5
KS III+
12
2,2
36
2,8
48
2,6
Jumlah
552
100
1.268
100
1.820
100
Jumlah anggota kelompok yang tergolong PUS dan non PUS Secara umum terlihat pada Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok di dua wilayah penelitian masih tergolong pasangan usia subur (PUS). Persentase anggota yang tergolong masih PUS lebih banyak di Gresik dibandingkan di Malang (91 persen berbanding 78 persen). Namun bila dibandingkan dengan kesertaan ber-KB antar anggota kelompok di dua wilayah, persentase PUS di Gresik yang ber-KB sedikit lebih tinggi dibanding di Malang, yakni 89 persen di Gresik dan 88 persen di Malang PUS yang menjadi anggota kelompok UPPKS telah ber-KB (Tabel 16).
Tabel 15. Jumlah PUS dan Non PUS Anggota Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah PUS dan Non PUS Anggota Kelompok UPPKS PUS
n 678
Gresik Persen
n
90,6
Malang Persen
1.295
24
77,6
n
Total Persen
1.973
83,7
Non PUS
62
8,4
323
32,4
385
16,3
Jumlah
740
100
1.618
100
2.358
100
Tabel 16. Status ber-KB Anggota Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Status Ber-KB Anggota Kelompok KB
Gresik
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
603
88,9
1.139
87,9
1.742
88,3
65
11,1
156
12,1
231
11,7
678
100
1.295
100
1.973
100
Tidak KB Jumlah
Malang
4.1.3. BENTUK DAN JENIS USAHA KELOMPOK Bentuk usaha kelompok Usaha ekonomi produktif dapat dilakukan oleh kelompok, oleh masing-masing anggota kelompok, atau gabungan antara kelompok dengan anggota. Pola kegiatan ekonomi produktif di dua wilayah penelitian ternyata juga menunjukkan adanya perbedaan. Di Gresik, usaha ekonomi produktif sebagian besar dilakukan oleh perorangan (87 persen) selebihnya, merupakan usaha yang dikelola oleh kelompok dan perorangan (10 persen), dan usaha yang dikelola secara murni oleh kelompok (3 persen). Di lain pihak, sebagian besar usaha ekonomi produktif di Malang merupakan usaha gabungan antara kelompok dan perorangan (83 persen). Usaha yang dikelola oleh anggota kelompok hanya 17 persen, dan sama sekali tidak ada usaha yang murni dikelola oleh kelompok (Tabel 17). Tabel 17. Bentuk dan Jenis Usaha Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Bentuk dan jenis Usaha Kelompok Usaha Kelompok
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
1
3,3
0
0
1
1,7
Usaha Perorangan/ Anggota Usaha Kelompok dan Perorangan
26
86,7
5
16,7
31
51,7
3
10,0
25
83,3
28
46,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
25
Jenis usaha kelompok dan anggota kelompok Jenis usaha yang dilakukan dan dikelola oleh kelompok pada umumnya adalah kegiatan simpan pinjam. Usaha berikutnya adalah di sektor perdagangan (Tabel 18). Delapan puluh delapan persen kelompok UPPKS di Malang memiliki usaha simpan pinjam, persentase di Gresik sedikit lebih rendah (75 persen). Sementara kelompok yang memiliki usaha perdagangan, jauh lebih banyak dijumpai di Gresik dari pada Malang (75 persen berbanding 40 persen). Usaha lain yang relatif banyak dilakukan oleh kelompok di dua wilayah penelitian adalah makanan olahan dan konfeksi. Persentase kelompok yang memiliki ke dua usaha ini lebih banyak di Gresik (25 persen) dari pada di Malang (14 persen) .
Tabel 18. Jenis Usaha Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jenis Usaha Kelompok
Pertanian
Gresik n Persen (4) 2 50
Malang n Persen (25) 2 8
Total n Persen (29) 4 13,8
Makanan mentah
0
0
4
16
4
13,8
Makanan olahan
2
50
7
28
9
31,0
Konfeksi/jahit
1
25
3
12
4
13,8
Kerajinan
2
50
1
4
3
10,3
Industri
0
0
2
8
2
6,9
Perdagangan
3
75
10
40
13
44,8
Simpan pinjam
3
75
22
88
25
86,2
Salon
0
0
2
8
2
6,9
Jasa (bengkel, tkg kayu)
0
0
1
4
1
3,4
Lainnya
0
0
1
4
1
3,4
Gambaran mengenai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota kelompok terlihat sangat bervariasi. Jenis kegiatan yang relatif banyak dilakukan oleh anggota kelompok di Gresik secara berturut-turut antara lain meliputi: usaha perdagangan; makanan olahan; bidang pertanian; dan jasa (bengkel dan tukang 26
kayu). Di lain pihak, jenis usaha yang relatif banyak dilakukan oleh anggota kelompok di Malang secara berturut-turut terdiri dari: makanan olahan, di sektor perdagangan, konfeksi/jahit, usaha makanan mentah, pertanian, dan salon (Tabel 19).
Tabel 19. Jenis Usaha Anggota Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jenis Usaha Anggota Kelompok
Gresik N
Malang
Persen
(26)
N
Total
Persen
(5)
N
Persen
(31)
Pertanian
9
34,6
2
40
11
35,5
Makanan mentah
6
23,1
3
60
9
29,0
Makanan olahan
15
57,7
5
100
20
64,5
Konfeksi/jahit
0
0
3
60
3
9,7
Kerajinan
3
0,1
1
20
4
12,9
Industri
0
0
0
0
0
0,0
Perdagangan
17
65,4
5
100
22
71,0
Simpan pinjam
0
0
1
20
1
3,2
Salon
0
0
1
20
1
3,2
Jasa (bengkel, tkg kayu)
5
19,2
0
0
5
16,1
Jumlah/jenis usaha yang dikelola oleh kelompok maupun anggota kelompok Sebagian besar kelompok (75 persen di Gresik dan 72 persen di Malang) memiliki 1 sampai dengan 3 jenis usaha ekonomi produktif. Selebihnya memiliki 4 sampai dengan 5 jenis usaha (Tabel 20). Pola yang terjadi pada jenis usaha anggota kelompok nampak sedikit berbeda. Sebagian besar anggota kelompok di Malang (73 persen) memiliki 1 sampai dengan 3 jenis usaha, sementara persentase terbanyak pada anggota kelompok di Malang (60 persen) memiliki 4 hingga 5 jenis usaha produktif (Tabel 21).
27
Tabel 20. Jumlah Jenis Usaha Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Jenis Usaha Kelompok
Gresik
Malang
Total
N
Persen
N
Persen
N
Persen
1-3 jenis usaha
3
75,0
18
72,0
21
72,4
4-5 jenis usaha
1
25,0
7
28,0
8
27,6
>5 jenis usaha
0
0
0
0
0
0
Jumlah
4
100
25
100
29
100
Tabel 21. Jumlah Jenis Usaha Anggota Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Jenis Usaha Anggota Kelompok
Gresik N Persen
Malang N Persen
Total N Persen
1-3 jenis usaha
19
73,1
1
20,0
20
64,5
4-5 jenis usaha
6
23,1
3
60,0
9
29,0
>5 jenis usaha
1
3,8
1
20,0
2
6,5
Jumlah
26
100
5
100
31
100
4.1.4. PERMODALAN Akses mendapatkan modal Dua di antara tiga kelompok UPPKS di Gresik memperoleh pinjaman modal dari satu sumber, sisanya, 23 persen memperoleh pinjaman modal dari 2 sumber, dan 10 persen mendapatkan dari 3 sumber modal atau lebih. Pola yang berbeda terlihat di Malang, persentase terbanyak (40 persen) kelompok mendapatkan pinjaman dari tiga jenis pemberi modal atau lebih. Berikutnya 37 persen mendapat pinjaman dari satu sumber modal, dan selebihnya (23 persen) mendapat pinjaman dari dua sumber modal (Tabel 22).
28
Tabel 22. Akses Mendapatkan Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Akses Mendapatkan Modal
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
1 jenis sumber modal
20
66,7
11
36,7
31
51,7
2 jenis sumber modal
7
23,3
7
23,3
14
23,3
>3 jenis sumber modal
3
10,0
12
40,0
15
25,0
Jumlah kelompok
30
100
30
100
60
100
Proses mendapatkan pinjaman modal Untuk mendapatkan pinjaman modal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok. Tabel 23 menunjukkan bahwa syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya usaha ekonomi produktif (73 persen di Malang dan 48 persen di Gresik). Hal lain yang dapat memperlancar untuk memperoleh pinjaman modal adalah adanya instansi yang memfasilitasi (90 persen di Malang dan 33 persen di Gresik). Selain itu ada satu hal lagi yang
tak kalah pentingnya yaitu
membuat proposal pengajuan pinjaman modal (60 persen di Malang dan 23 persen di Gresik). Sementara persentase kelompok yang menyatakan harus ada keterangan mengenai uji kelayakan nampaknya tidak begitu banyak dikemukakan oleh pengurus kelompok di Gresik (10 persen), namun di Malang keterangan uji kelayakan lebih banyak dikemukakan (43 persen). Tabel 23. Prosedur Mendapatkan Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Prosedur Mendapatkan Modal
Gresik N
Malang
Persen
(30)
N
Persen
(30)
Total N
Persen
(60)
Ada usaha kelompok
14
46,7
22
73,3
36
60,0
Proposal pengajuan pinjaman modal
7
23,3
18
60,0
25
41,7
Di fasilitasi instansi
10
33,3
27
90,0
37
61,7
Lolos Uji Kelayakan
3
10
13
43,3
16
26,7
29
Bantuan pendampingan sebelum dan setelah memperoleh modal Salah satu kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal adalah adanya pendampingan saat proses pengajuan pinjaman modal dilakukan. Enam di antara 10 kelompok UPPKS di Gresik, dan sembilan
di antara
10 UPPKS
di Malang
menyatakan ada pendampingan saat pengajuan pinjaman modal (Tabel 24). Setelah mendapatkan pinjaman modalpun pendampingan masih dilakukan terhadap kelompok UPPKS. Hampir separo (47 persen) kelompok UPPKS di Gresik memperoleh pendampingan setelah mendapatkan kucuran modal, sementara di Malang, semua kelompok UPPKS menyatakan memperoleh pedampingan (Tabel 25). Tabel 24. Bantuan Pendamping Sebelum Mendapatkan Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Bantuan Pendamping Sebelum mendapatkan modal Ya
18
60,0
27
90,0
45
75,0
Tidak
12
40,0
3
10,0
15
25,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n
Gresik Persen
n
Malang Persen
n
Total Persen
Tabel 25. Bantuan Pendamping Setelah Mendapatkan Modal Kelompok
UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012
Bantuan Pendamping Setelah mendapatkan modal Ya
Gresik n Persen
Malang n Persen
Total n Persen
14
46,7
30
100
44
73,3
Tidak
16
53,3
0
0
16
26,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Instansi pemberi pendampingan di dua kabupaten nampak berbeda. Kelompok UPPKS di Gresik terbanyak mendapatkan pendampingan dari UP2K (57 persen), berikutnya adalah dari BKKBN (29 persen). Sementara kelompok UPPKS di Malang terbanyak memperoleh pendampingan dari BKKBN (83 persen), berikutnya dari 30
Asosiasi Kelompok UPPKS/AKU (63 persen). Selain itu banyak pula Kelompok UPPKS di Malang yang memperoleh pendampingan dari Dinas Koperasi (Tabel 60 persen).
Persentase kelompok UPPKS yang memperoleh pendampingan dari
instansi lain seperti Gapoktan tercatat hanya 7 persen di Gresik dan dari PNPM hanya 7 persen di Malang (Tabel 26).
Tabel 26. Pemberi Pendampingan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik Dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pemberi Pendampingan
Gresik N
Malang
Persen
N
(14) BKKBN Perindustrian Bank Daerah Krista/Pegadaian PNPM BNI UP2K AKU Gapoktan Koperasi Lainnya
Total
Persen
N
(30)
4 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
28,6 0 0 0 0 0 57,1 0 7,1 0 7,1
Persen
(44)
25 3 1 1 2 1 0 19 0 18 3
83,3 10 3,3 3,3 6,7 3,3 0 63,3 0 60 10
29 3 1 1 2 1 8 19 1 18 4
65,9 6,8 2,3 2,3 4,6 2,3 18,2 43,2 2,3 40,0 9,1
Kelompok UPPKS di Gresik yang memperoleh pendampingan, seluruhnya berasal dari satu sampai dua instansi (Tabel 27). Persentase kelompok UPPKS di Malang yang mendapatkan pendampingan dari satu sampai dua instansi tercatat lebih rendah yaitu 63 persen, berikutnya mendapatkan pendampingan dari tiga sampai dengan empat instansi (27 persen). Tabel 27 Jumlah Instansi Pemberi Pendampingan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Instansi Pemberi Pendampingan 1-2 Instansi
Gresik
Malang
n
Persen
n
Persen
N
Persen
14
100
19
63,3
33
75,0
3-4 Instansi
0
0
8
26,7
8
18,2
>5 Instansi
0
0
3
10,0
3
6,8
Jumlah
14
100
30
100
44
100
31
Total
Sasaran pendampingan di kelompok UPPKS Gresik lebih banyak ditujukan kepada pengurus dan anggota kelompok (64 persen), sedangkan pendampingan yang khusus diberikan kepada pengurus tercatat lebih rendah yaitu 36 persen (Tabel 28). Di lain pihak, kelompok UPPKS di Malang yang memperoleh pendampingan, terbanyak ditujukan kepada pengurus (83 persen);
pendampingan berikutnya
ditujukan kepada pengurus dan anggota kelompok (47 persen), dan hanya khusus pada anggota kelompok (30 persen). Tabel 28. Sasaran Pendampingan Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sasaran Pendampingan
Gresik N
Malang
Persen
(15)
N
Total
Persen
(30)
N
Persen
(45)
Pengurus
5
35,7
25
83,3
30
68,2
Anggota Kelompok
1
7,1
9
30,0
10
22,7
Pengurus dan Anggota
9
64,5
14
46,7
23
52,3
Lainnya
0
0
0
0
0
0,0
Pengelolaan bantuan modal kelompok Sebagian besar modal kelompok yang diperoleh (73 persen di Gresik dan 77 persen di Malang), langsung dibagi habis kepada angggota kelompok. Selebihnya masing-masing 23 persen, sebagian dibagi habis ke anggota dan sebagian disimpan sebagai kas di kelompok. Selain itu, meskipun dengan persentase yang relatif kecil dijumpai 3 persen kelompok UPPKS di Gresik yang menyisihkan modal yang diperoleh untuk dikelola sebagai usaha kelompok (Tabel 29).
32
Tabel 29. Pengelolaan Bantuan Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik
dan Kabupaten Malang Tahun 2012
Pengelolaan Bantuan Modal
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Langsung habis dibagi ke anggota
22
73,3
23
76,7
45
75,0
Sebagian dibagi ke angggota, sebagian untuk Kas
7
23,3
7
23,3
14
23,3
Sebagian untuk usaha kelompok Jumlah
1
3,3
0
0
1
1,7
30
100
30
100
60
100
Pengembalian modal pinjaman kelompok Pada umumnya pinjaman modal yang digunakan untuk usaha ekonomi produktif, dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku. Pengembalian pinjaman modal pada jangka tertentu ini dilakukan oleh 73 persen kelompok UPPKS di Gresik dan 77 persen kelompok UPPKS di Malang. Selain itu, peminjam modal juga dikenakan bunga tertentu (73 persen di Gresik dan 70 persen di Malang). Aturan lain yang berlaku bagi peminjam modal adalah modal dikembalikan ke pemberi modal. Separo kelompok UPPKS di Gresik diwajibkan mengembalikan pinjaman modal ke pemberi modal, sementara di Malang, persentase UPPKS yang harus mengembalikan modal ke pemberi modal nampak lebih rendah 41 persen (Tabel 30).
33
Tabel 30. Pengembalian Pinjaman Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengembalian pinjaman modal kelompok ke pemberi modal
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Dikembalikan dlm jangka waktu tertentu
22
73,3
23
76,7
45
75,0
Ada bunga tertentu
22
73,3
21
70,0
43
71,7
Dikembalikan ke pemberi modal
15
50,0
12
41,4
27
45,7
Kembali ke kelompok, untuk diputar lagi
18
60,0
17
56,7
35
58,4
Lainnya
0
0,0
1
3,3
1
1,7
Lebih lanjut,
nampaknya ada kesepakatan lain yang juga berlaku bagi
peminjam modal yaitu bahwa modal dikembalikan ke kelompok, kemudian oleh kelompok modal tersebut diputar lagi untuk digulirkan kepada peminjam lain. Persentase kelompok UPPKS yang mengelola dana bergulir ini juga terlihat cukup banyak yaitu masing-masing 60 persen di Gresik dan 57 persen di Malang.
Perkembangan modal kelompok pada saat ini Sebagian besar modal kelompok UPPKS (87 persen di Gresik dan 97 persen di Malang) telah berkembang menjadi semakin besar. Namun ada pula sebagian kecil kelompok UPPKS (3 persen di Gresik dan 3 persen di Malang), yang mengalami modal yang diperoleh tidak dapat berkembang. Selain itu juga dijumpai 10 persen kelompok UPPKS di Gresik yang kehabisan modal (Tabel 31).
34
Tabel 31. Perkembangan Modal Kelompok UPPKS saat Ini, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Perkembangan Modal Kelompok Pada Saat ini
Gresik
Malang
Total
n
Persen
N
Persen
n
Persen
Modal semakin besar
26
86,7
29
96,7
55
91,7
Modal semakin kecil
0
0,0
0
0
0
0,0
Modal tidak berkembang
1
3,3
1
3,3
2
3,3
Modal habis
3
10,0
0
0
3
5,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Bunga Pinjaman dari pemberi modal ke kelompok UPPKS Salah satu persyaratan yang pada umumnya harus dipenuhi oleh kelompok UPPKS yang mendapatkan kucuran pinjaman modal adalah bunga pinjaman yang harus dibayar. Hampir separo dari kelompok UPPKS di Gresik (47 persen) dikenakan bunga pinjaman sebesar 6-10 persen selama setahun yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Sementara persentase Kelompok UPPKS di Malang yang harus membayar bunga 6-10 setahun kepada pemilik modal tercatat jauh lebih rendah yaitu sekitar 20 persen (Tabel 32).
Tabel 32. Bunga Pinjaman Modal Dari Pemberi Modal ke Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Bunga Pinjaman Modal dari pemberi modal ke kelompok 0 persen
Gresik
Malang
Total
N
Persen
n
Persen
n
Persen
4
13,3
10
33,3
14
23,3
1-5 persen
3
10,0
0
0
3
5,0
6-10 persen
14
46,7
6
20,0
20
33,3
>10 persen
9
30,0
14
46,7
23
38,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Di lain pihak, kelompok UPPKS yang harus membayar bunga sebesar 10 persen atau lebih kepada pemberi modal, tercatat lebih banyak di Malang (47 persen) dari pada di Gresik (30 persen).
Namun demikian, ada pula kelompok
UPPKS yang tidak dikenakan bunga sama sekali oleh pemberi modal. Persentasae 35
kelompok UPPKS yang tidak terkena bunga pinjaman modal jauh lebih banyak dijumpai di Malang dari pada di Gresik (33 persen berbanding 13 persen). Perkembangan modal awal Modal awal yang didapat oleh kelompok UPPKS untuk menjalankan usaha ekonomi produktif terlihat beragam. Kelompok UPPKS di Gresik lebih banyak yang memiliki modal awal kurang dari satu juta rupiah, dan satu sampai 5 juta rupiah (masing-masing 39 persen). Sementara persentase kelompok UPPKS yang memperoleh modal awal lebih dari lima juta rupiah adalah 23 persen. Di lain pihak lebih dari separo (57 persen) kelompok UPPKS di Malang memperoleh modal awal lebih dari lima juta rupiah. Persentase kelompok UPPKS yang mendapatkan modal awal kurang dari lima juta rupiah nampak lebih rendah (Tabel 33).
Tabel 33. Perkembangan Modal Awal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Perkembangan Modal Awal
n
Gresik Persen
<1 Juta
9
38,5
4
16,7
13
26,9
1-5 Juta
9
38,5
7
26,7
16
32,2
>5 Juta
5
23,1
15
56,7
20
40,9
Jumlah kelompok
23
100
26
100
49
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
Salah satu dari keberhasilan usaha kelompok UPPKS dapat dilihat dari semakin besarnya jumlah modal yang dimiliki. Secara umum perkembangan modal usaha yang dimiliki oleh kelompok UPPKS di Malang (perkembangan modal akhir) jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok UPPKS di Gresik. Semua kelompok UPPKS di Malang telah memiliki modal akhir lebih dari 10 juta rupiah. Sementara kelompok UPPKS di Gresik baru 46 persen yang memiliki modal akhir lebih dari 10 juta rupiah. Sisanya, 31 persen memiliki modal akhir sebesar 5-10 juta rupiah, dan 23 persen yang masih memiliki modal akhir relatif sedikit yaitu 1 sampai 5 juta rupiah (Tabel 34).
36
Tabel 34. Perkembangan Modal Akhir Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Perkembangan Modal Awal
n
Gresik Persen
1-5 Juta
5
23,1
0
0
5
10,8
5-10 Juta
7
30,8
0
0
7
14,4
>10 Juta
11
45,2
26
100
37
74,7
Jumlah Kelompok
23
100
26
100
49
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
Manfaat dengan adanya bantuan modal Tersedianya bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif, banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh kelompok UPPKS. Salah satu manfaat yang paling banyak dirasakan oleh kelompok UPPKS di Malang, adalah pendapatan ekonomi keluarga meningkat. Peningkatan pendapatan ekonomi keluarga ini dirasakan oleh semua kelompok UPPKS (Tabel 35). Manfaat berikut yang dirasakan adalah usaha kelompok semakin meningkat dan usaha kelompok berjalan lancar (masing-masing 93 persen). Selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah, kelompok terbebas dari Bank keliling (70 persen), dan adanya pinjaman modal dapat menambah semangat (60 persen). Tabel 35. Manfaat Adanya Bantuan Modal Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Manfaat Adanya Bantuan Modal
Gresik N
Malang
Persen
N
(30)
Persen
(30)
Total N
Persen
(60)
Usaha berjalan
16
53,3
28
93,3
44
73,3
Usaha meningkat
12
40,0
28
93,3
40
66,7
Pendapatan keluarga meningkat
19
63,3
30
100
49
81,7
Menambah semangat
18
60,0
18
60,0
36
60,0
Terbebas dari Bank keliling
18
60,0
21
70,0
39
65,0
Lainnya
2
6,67
2
6,7
4
6,7
37
Di lain pihak, manfaat yang terbanyak dirasakan oleh kelompok UPPKS di Gresik dengan adanya bantuan pinjaman modal adalah penghasilan keluarga meningkat (63 persen), berikutnya adalah kelompok terbebas dari bank keliling dan menambah semangat (60 persen),
serta usaha kelompok dapat berjalan (53
persen).
Sumber permodalan yang dirasakan paling bermanfaat Berbagai sumber modal telah banyak tersedia dan dapat diakses oleh para kelompok UPPKS. Tabel 36 menunjukkan di antara berbagai sumber penyedia modal yang diakses oleh kelompok UPPKS di Gresik, sumber modal yang dirasakan paling bermanfaat adalah yang berasal dari dana APBD (40 persen), berikutnya sumber modal yang didapat dari APBN (23 persen), dan dari AKU (17 persen). Sementara sumber modal yang dirasakan paling bermanfaat oleh UPPKS di Malang adalah sumber modal yang diperoleh dari AKUdan koperasi
(masing-masing
sebesar 38 persen). Sumber modal berikutnya adalah berasal dari APBD (14 persen) dan APBN ( 10 persen). Tabel 36. Sumber Permodalan Paling Bermanfaat Bagi Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sumber Permodalan Paling Bermanfaat
Gresik
Malang
Total
n
Persen
n
Persen
n
Persen
APBN
7
23,3
3
10,3
10
16,8
APBD
12
40,0
4
13,8
16
26,9
UP2K
3
10,0
0
0
3
5,0
BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia)
1
3,3
0
0
1
1,7
AKU
5
16,7
11
37,9
16
27,3
Gapoktan
1
3,3
0
0
1
1,7
Koperasi
0
0
11
37,9
11
19,0
Lainnya
1
3,3
0
0
1
1,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
38
Alasan dari pendapat mengenai sumber modal yang paling bermanfaat Berbagai alasan dikemukakan oleh kelompok mengapa sumber pemberi modal dirasakan bermanfaat. Alasan utama yang dikemukakan oleh kelompok UPPKS di Gresik dan malang adalah karena bunga yang dikenakan rendah (83 persen di Gresik dan 67 persen di Malang). Alasan berikut adalah proses memperoleh modal mudah (77 persen di Gresik dan 63 persen di Malang). Beberapa alasan lain seperti pengembalian modal tidak ketat; ada tenggang waktu angsuran pertama, juga relatif banyak dikemukakan oleh kelompok, namun persentase yang mengemukakan alasan tersebut lebih banyak dikemukakan oleh kelompok UPPKS di Gresik dari pada di Malang (Tabel 37).
Tabel 37. Alasan Sumber Permodalan Paling Bermanfaat Bagi Kelompok UPPKS, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Alasan Sebagai Sumber Permodalan paling Bermanfaat
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Bunga Rendah
25
83,3
20
66,7
45
75,0
Pengembalian modal tidak ketat
16
53,3
9
30,0
25
41,7
Ada tenggang waktu angsuran pertama
13
43,3
5
16,7
18
30,0
Proses memperoleh modal mudah
23
76,7
19
63,3
42
70,0
Lainnya
1
3,3
7
23,3
8
13,3
Sumber permodalan selain dari lembaga keuangan Selain memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan, ada sebagian kecil kelompok UPPKS yang juga memperoleh modal dari sumber lain. Sumber modal yang lain umumnya diperoleh dari simpanan wajib anggota; dari bunga pinjaman anggota kelompok; dan berasal dari tabungan suka rela dari anggota. Persentase kelompok yang memperoleh modal dari ke tiga sumber ini relatif lebih banyak dijumpai di kelompok UPPKS Malang (Tabel 38).
39
Tabel 38. Sumber Permodalan Selain Dari Lembaga Keuangan Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sumber Permodalan Selain dari Lembaga Keuangan
N (4)
Gresik Persen
Malang N Persen (21)
N (25)
Total Persen
Simpanan wajib anggota
4
100
21
100
25
100
Bunga pinjaman anggota
3
75,0
20
95,2
23
92,0
Tabungan sukarela anggota
2
50,0
18
85,7
20
80,0
Lainnya
2
50,0
4
19,0
6
24,0
4.1.5. AKSES PERMODALAN DARI KELOMPOK Kelompok yang telah memperoleh kucuran dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, selanjutnya akan mendistribusikan dana pinjaman yang diperoleh kepada anggota kelompok. Sebagian besar anggota kelompok UPPKS di Malang (97 persen) mengaku mendapatkan pinjaman modal dari kelompok. Persentase anggota kelompok UPPKS di Gresik yang memperoleh pinjaman modal dari kelompok nampak jauh lebih rendah yaitu hanya 67 persen (Tabel 39).
Tabel 39. Akses Permodalan Anggota Kelompok Dari Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Akses Permodalan Dari Kelompok
Gresik n Persen
Malang n Persen
Total n Persen
Ya
20
66,7
29
96,6
49
81,6
Tidak
10
33,3
1
3,4
11
18,4
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Prosedur peminjaman modal dari anggota kelompok ke kelompok Salah satu proses yang dilakukan oleh anggota kelompok untuk mendapatkan pinjaman modal dari kelompok adalah dengan cara pengajuan pinjaman baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan salah satu cara yang terbanyak dilakukan 40
oleh anggota kelompok (90 persen di Gresik dan 93 persen di Malang). Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok untuk mendapatkan pinjaman modal dari kelompok adalah anggota kelompok harus memiliki usaha ekonomi produktif ( 97 persen di Malang dan 80 persen di Gresik). Syarat lain bahwa anggota kelompok harus peserta KB, nampaknya persyaratan ini tidak begitu mutlak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta KB yang terdaftar sebagai anggota kelompok yang tidak seratus persen melainkan hanya sekitar 63 Gresik dan 50 persen di Malang (Tabel 40).
Tabel 40. Prosedur Peminjaman Modal Dari Kelompok Ke Anggota Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Prosedur Peminjaman Modal Dari Kelompok Ke Anggota Kelompok
N (30)
Gresik Persen
Malang N Persen (30)
Anggota punya usaha
24
80,0
29
96,7
53
88,4
Pengajuan pinjaman secara lisan/tulisan
27
90,0
28
93,3
55
91,7
Anggota ikut KB
19
63,3
15
50,0
34
56,7
Lainnya
0
0
4
13,3
4
6,7
N (60)
Total Persen
Proses (waktu) peminjaman dari kelompok ke anggota kelompok Pemberian pinjaman dari kelompok ke anggota tidak
seluruhnya dilakukan
secara formil. Sepertiga anggota kelompok di Gresik (33 persen) memperoleh pinjaman modal pada saat dilakukan rapat bulanan, sedangkan di Malang persentasae untuk hal yang sama tercatat hampir dua kali lipat (63 persen). Selain itu pemberian modal pinjaman dari kelompok ke anggota juga dapat dilakukan tanpa melalui pertemuan atau forum tertentu, tetapi dapat dilakukan kapan saja bila memang dibutuhkan. Persentase anggota kelompok yang memperoleh pinjaman dengan cara ini adalah 50 persen di Gresik dan 23 persen di Malang (Tabel 41).
41
Tabel 41. Prosedur Waktu Peminjaman Modal Dari Kelompok Ke Anggota Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Prosedur Waktu Peminjaman Modal dari Kelompok ke Anggota Kelompok Rapat mingguan
n
Gresik Persen
n
Malang Persen
n
Total Persen
1
3,3
1
3,3
2
3,3
Rapat bulanan
10
33,3
19
63,3
29
48,3
Rapat 3 bulanan
2
6,7
2
6,7
4
6,7
Tidak tentu, tergantung kebutuhan Lainnya
15
50,0
7
23,3
22
36,7
2
6,7
1
3,3
3
5,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Penentuan besar pinjaman untuk anggota kelompok Pada umumnya penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok adalah berdasarkan ketersediaan dana di Kas kelompok (60 persen di Gresik dan 70 persen di Malang). Berikutnya besar pinjaman juga ditentukan atas besar kecilnya usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh anggota kelompok (50 persen di Gresik dan 63 persen di Malang) (Tabel 42). Selain itu ada juga kelompok yang memiliki kebijaksanaan dengan mempertimbangkan jenis usaha anggota kelompok (57 persen di Malang dan 23 persen di Gresik), atau memberlakukan kebijaksanaan dengan cara membagi rata modal yang tersedia ke semua anggota (33 persen di Gresik dan 23 persen di Malang).
Tabel 42. Penentuan Besar Pinjaman Modal Dari Kelompok Ke Anggota Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Penentuan besar Pinjaman Modal Tergantung besar/kecil usaha
Gresik N Persen (30) 15 50,0
Malang N Persen (30) 19 63,3
N (60) 34
Total Persen 56,7
Tergantung jenis usaha
7
23,3
17
56,7
24
40,0
Modal dibagi rata ke anggota
10
33,3
7
23,3
17
28,3
Tergantung dana di Kas
18
60,0
21
70,0
39
65,0
Lainnya
1
3,3
1
3,3
2
3,3
42
Pinjaman modal selain dari kelompok Modal usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif oleh anggota kelompok, sebagian besar memang diperoleh dari kelompok (77 persen di Gresik dan 87 persen di Malang). Namun demikian, ternyata ada pula anggota kelompok yang memperoleh modal selain dari kelompok,
juga mendapatkan
pinjaman dari sumber lain ( 23 persen di Gresik dan 13 persen di Malang).
Tabel 43. Anggota Kelompok Dapat Pinjaman Modal Selain Dari Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pinjaman Modal Selain Dari Kelompok
Gresik n Persen
Malang n Persen
Total n Persen
Ya
7
23,3
4
13,3
11
18,3
Tidak
23
76,7
26
86,7
49
81,7
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Pengelolaan pinjaman modal Pada umumnya modal yang diperoleh anggota kelompok dari kelompok, digunakan untuk berbagai kepentingan (Tabel 44). Persentase terbanyak anggota kelompok menggunakan modal yang diperoleh untuk pengembangan usaha (100 persen di Malang dan 77 persen di Gresik), berikutnya digunakan untuk memperlancar usaha (93 persen di Malang dan 73 persen di Gresik). Keperluan lain adalah digunakan untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar (untuk stock), persentase yang menggunakan untuk kepentingan ini adalah 73 persen di Malang dan 28 persen di Gresik. Selain itu ada pula yang memanfaatkan untuk membeli peralatan (73 persen di Malang dan 17 persen di Gresik). Namun ada pula yang terpaksa digunakan untuk dikonsumsi (48 persen di Gresik dan 37 persen di Malang).
43
Tabel 44. Pengelolaan Pinjaman Modal Anggota Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengelolaan Pinjaman Modal Anggota Kelompok Untuk pengembangan usaha Untuk memperlancar
Gresik N Persen (30) 23 76,7
Malang N Persen (30) 30 100
N (60) 53
Total Persen 88,4
22
73,3
28
93,3
50
83,3
Beli bahan baku dlm jumlah besar
8
27,6
22
73,3
30
50,5
Sebagian untuk beli peralatan
5
17,2
22
73,3
27
45,3
Sebagian untuk konsumsi
14
48,3
11
36,7
26
42,5
usaha
Model pengembalian pinjaman dari anggota kelompok Pada umumnya pengembalian modal dari anggota kepada kelompok dilakukan dengan cara mencicil. Cicilan biasanya dilakukan secara rutin berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Temuan menunjukkan bahwa waktu untuk mencicil yang paling banyak dilakukan oleh anggota kelompok adalah tiap bulan sekali (97 persen di Malang dan 93 persen di Gresik). Berikutnya, cicilan dilakukan selama waktu tertentu (87 persen di Malang dan 77 persen di Gresik). Ada pula anggota kelompok yang menyatakan dikenakan bunga tertentu (97 persen di Malang dan 70 persen di Gresik). Lebih lanjut, persentase anggota kelompok yang mencicil secara mingguan, relatif sangat sedikit yaitu hanya 10 persen di Malang dan 3 persen di Gresik (Tabel 45).
44
Tabel 45. Pengembalian Pinjaman dari Anggota Ke Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengembalian Pinjaman
Gresik N Persen (30) 23 76,7
Dicicil selama waktu tertentu
Malang N Persen (30) 26 86,7
N (60) 49
Total Persen 81,7
Dikenakan bunga tertentu
21
70,0
29
96,7
50
83,4
Dicicil setiap bulan
28
93,3
29
96,7
57
95,0
Dicicil setiap minggu
1
3,3
3
10,0
4
6,7
Dicicil setiap hari
0
0
1
3,3
1
1,7
Lainnya
0
0
0
0
0
0,0
Bunga yang dibebankan dari kelompok kepada anggota Pada umumnya setiap kegiatan pinjam meminjam khususnya yang berupa uang (modal), yang berlaku di kelompok UPPKS akan dikembalikan kepada pemilik modal dengan cara diangsur. Angsuran dilakukan secara periodik dan ditambah dengan bunga untuk setiap kali melakukan angsuran. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok di Malang (93 persen) dikenakan bunga 10 persen atau lebih oleh kelompok. Di Gresik persentase anggota kelompok yang dikenakan bunga sebesar ini jauh lebih rendah yaitu 43 persen.
Tabel 46. Bunga Yang Dibebankan Dari Kelompok ke Anggota Kelompok
Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012
Bunga yang dibebankan dari Kelompok ke Anggota
n
Gresik Persen
0 Persen
1
3,3
0
0
1
1,7
1-5 Persen
3
10,0
0
0
3
5,0
6-10 Persen
13
43,3
2
6,7
15
25,0
>10 Persen
13
43,3
28
93,3
41
68,3
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n
45
Malang Persen
n
Total Persen
Di sisi lain, anggota kelompok yang dikenakan bunga 6 sampai 10 persen jauh lebih banyak dijumpai pada anggota kelompok di Gresik dari pada di Malang (43 persen berbanding 7 persen). Sementara itu, persentase anggota kelompok yang dibebani bunga pinjaman sebesar lima persen atau kurang tercatat sangat sedikit (Tabel 46).
Pengembalian pinjaman dari anggota ke kelompok Dalam kenyataannya tidak semua anggota kelompok dapat mengembalikan modal pinjaman sesuai waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu). Tabel 47 menunjukkan pengembalian pinjaman dari anggota ke kelompok. Anggota kelompok yang dapat mengembalikan modal pinjaman tepat waktu hanya sepertiga di Gresik (35 persen) dan kurang dari setengah di Malang (48 persen). Anggota kelompok lain hanya sebagian yang dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu (52 presen di Gresik dan 45 persen di Malang). Selain itu dijumpai pula meskipun dengan persentase yang sangat kecil, semua anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman modal tepat waktu (10 persen di Gresik, dan 3 persen di Malang).
Tabel 47. Pengembalian Pinjaman Anggota Ke Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengembalian Pinjaman Anggota ke Kelompok
n
Gresik Persen
Semua tepat waktu
10
34,5
14
48,3
25
41,4
Sebagian tepat waktu
16
51,7
13
44,8
29
48,3
Semua tidak tepat waktu Lainnya
3
10,3
1
3,4
4
6,9
1
3,4
1
3,4
2
3,4
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
Penyebab pengembalian pinjaman modal tidak tepat waktu Dijumpai beberapa masalah yang menyebabkan anggota kelompok tidak dapat mengembalikan pinjaman modal tepat waktu. Masalah yang terbanyak dihadapi 46
adalah disebabkan usaha macet atau sepi (100 persen di Gresik dan 80 persen di malang). Masalah berikutnya adalah modal dipakai untuk konsumtif ( 86 persen di Gresik dan 73 persen di Malang). Lebih lanjut, tidak satupun anggota kelompok yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman modal disebabkan karena bunga pinjaman yang terlalu tinggi (Tabel 48). Tabel 48. Penyebab Pengembalian Pinjaman Anggota Ke Kelompok Tidak Tepat Waktu, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Akibat Pengembalian Pinjaman tdk tepat waktu
Gresik N Persen (14)
Malang N Persen (15)
N (29)
Total Persen
Usaha macet/sepi
14
100
12
80,0
26
89,7
Bunga terlalu tinggi
0
0
0
0,0
0
0,0
Dipakai untuk konsumtif
12
85,7
11
73,3
23
79,3
Lainnya
1
7,14
1
6,7
2
6,9
Sangsi yang diberikan oleh kelompok kepada anggota yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman Dalam mengelola modal di kelompok, diberlakukan sangsi apabila anggota tidak dapat mengembalikan modal tepat waktu. Sangsi yang diberikan beragam, sangsi yang paling berat adalah anggota tidak diberi pinjaman lagi. Hal ini dijumpai pada semua anggota kelompok di Gresik yang tidak tepat waktu mengembalikan pinjaman. Sementara persentase untuk anggota kelompok di Malang tercatat jauh lebih rendah yang mendapat sangsi serupa ( 47 persen) karena kasus tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu (Tabel 49). Sangsi lain yang relatif banyak dijumpai adalah anggota kelompok diperingatkan (78 persen di Gresik dan 43 persen di Malang). Selain itu, ada pula sangsi berupa pemberian tenggang waktu untuk pengembalian. Persentase anggota yang mendapatkan sangsi ini tercatat 30 persen di Malang, dan lebih dari dua kali lipat di Gresik (67 persen).
47
Tabel 49. Sangsi Bila Pengembalian Pinjaman Anggota Ke Kelompok Tidak Tepat Waktu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sangsi bila pengembalian pinjaman tidak tepat waktu Diperingatkan
N (9) 7
Gresik Persen 77,7
Malang N Persen (13) 6 43,3
N (22) 13
Total Persen 57,4
Dipecat dari kelompok
0
0
0
3,3
0
2,0
Tenggang waktu pengembalian
6
66,7
4
30,0
10
45,0
Tidak diberi pinjaman lagi
9
100
6
46,7
15
68,5
Lainnya
0
0
1
10,0
1
5,9
Anggota kelompok yang tidak dapat mengangsur/cicilan macet Lebih dari separo anggota kelompok di Gresik (53 persen) tidak ada yang nunggak dalam melakukan angsuran pinjaman kepada kelompok. Sedangkan di Malang, hanya satu di antara 5 anggota kelompok (22 persen) yang tidak nunggak mengangsur (Tabel 50). Di sisi lain, bila diamati dari anggota kelompok yang nunggak atau macet tidak dapat mengangsur, persentase untuk anggota kelompok dengan jumlah 5 atau lebih terlihat hampir seimbang antara di Gresik maupun di Malang (27 persen dan 28 persen). Namun untuk anggota kelompok dengan jumlah 5 atau kurang, jauh lebih banyak dijumpai di Malang dari pada di Gresik (50 persen berbanding 20 persen).
Tabel 50. Jumlah Anggota Kelompok yang Tidak Dapat Membayar/Cicilan Macet Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Anggota Yang Tdk dapat Membayar/ Cicilan macet
Gresik N Persen
Malang n Persen
Total n Persen
1-5 Orang
6
20,0
15
50,0
21
35,0
>5 Orang
8
26,7
8
27,8
16
27,2
Tidak ada yang menunggak
16
53,3
7
22,2
23
37,8
Jumlah
30
100
30
100
60
100
48
4.1.6. AKSES INFORMASI PERMODALAN Akses informasi permodalan kelompok Pengetahuan kelompok mengenai akses modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari media cetak; dari petugas ; maupun melalui pertemuan di masyarakat. Secara umum, informasi mengenai akses modal lebih banyak diperoleh melalui beberapa petugas, yaitu PKK (57 persen di Gresik dan 70 persen di Malang); petugas KB (50 persen di Gresik dan 93 persen di Malang); dan kader (60 persen di Gresik dan 30 persen di Malang). Pengetahuan tentang akses modal kelompok yang diperoleh melalui pertemuan, di antara berbagai pertemuan yang terlihat paling menonjol adalah pertemuan yang diselenggarakan di kelurahan ataupun kabupaten (40 persen di Gresik dan 64 persen di Malang). Di lain pihak, informasi mengenai akses modal melalui media terlihat sangat kurang,
kelompok yang memperoleh informasi mengenai akses
modal melalui TV tercatat hanya 10 persen di Gresik dan 24 persen di Malang (Tabel 51). Tabel 51. Akses Informasi Permodalan Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Akses Informasi Permodalan Kelompok TV
Gresik N Persen (30) 3 10,0
Malang N Persen (30) 7 24,1
Total N Persen (30) 10 17,1
Radio
0
0
2
6,9
2
3,5
Koran/Majalah
0
0
4
13,3
4
6,7
Petugas KB
15
50,0
28
93,3
43
71,7
Petugas Kesehatan
0
0
2
6,7
2
3,4
PKK
17
56,7
21
70,0
38
63,4
Kader
18
60,0
9
30,0
27
45,0
Pamg Desa/Aparat Kel
10
33,3
8
26,7
18
30,0
Teman/tetangga
5
16,7
5
16,7
10
16,7
Pertemuan Kelompok
8
26,7
11
36,7
19
31,7
Pertemuan Dasawisma
5
17,2
2
6,7
7
12,0
Pertemuan di kel/kab
12
40,0
19
63,5
31
51,7
Lainnya
0
0
1
3,3
1
1,7
49
Pengetahuan tentang sumber permodalan Bantuan pinjaman modal dapat diperoleh kelompok melalui berbagai sumber, baik dari instansi pemerintah, perbankan, BUMN maupun dari koperasi, dan AKU. Temuan menunjukkan bahwa sumber permodalan yang termasuk banyak diketahui oleh kelompok secara berturut-turut adalah PNPM; berikutnya adalah APBD; BRI; dan AKU. Persentase kelompok yang mengetahui PNPM sebagai sumber modal adalah 50 persen di Gresik dan 83 persen di Malang (Tabel 52). Sedangkan persentase yang mengetahui APBD; BRI dan AKU sebagai sumber modal adalah: untuk APBD (57 persen di Gresik dengan 63 persen di Malang; untuk BRI adalah 27 persen di Gresik dan 77 persen di Malang; dan untuk AKU adalah 30 persen di Gresik dan 80 persen di Malang. Persentase kelompok yang mengetahui sumber modal yang lain seperti APBN; Bank Jatim; Koperasi; BUMN maupun Gapoktan tercatat lebih rendah. Tabel 52. Pengetahuan Kelompok UPPKS Tentang Sumber Permodalan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengetahuan Kelompok Tentang Sumber Modal APBN APBD Bank Daerah Krista/Pegadaian PNPM BRI Mandiri BNI BTN Bukopin Syariah Mandiri KUBE UP2K BUMN AKU Gapoktan Koperasi Bank Lainnya
Gresik N Persen (30) 16 51,7 17 56,7 4 13,3 4 13,3 15 50,0 8 26,7 4 13,3 5 16,7 3 10,0 3 10,0 2 6,7 0 0 20 66,7 3 10,0 9 30,0 3 10,0 4 13,3 2 6,7
50
Malang N Persen (30) 16 53,3 19 63,3 12 40,0 19 63,3 25 83,3 23 76,7 15 50,0 13 43,3 12 40,0 11 36,7 14 46,7 5 16,7 9 30,0 5 16,7 24 80,0 7 23,3 19 63,3 5 16,7
Total N Persen (60) 32 52,5 36 60,0 16 26,7 23 38,3 40 66,7 31 51,7 19 31,7 18 30,0 15 25,0 14 23,4 16 26,7 5 8,4 29 48,4 8 13,4 33 55,0 10 16,7 23 38,3 7 11,7
Kelompok yang mengetahui tiga sumber modal atau lebih, tercatat sangat tinggi di Malang, delapan dari sepuluh kelompok mengetahui hal itu. Sementara di Gresik hanya sepertiga kelompok yang mengetahui hal yang sama (Tabel 53). Terlihat di sini bahwa pengetahuan tentang sumber modal lebih banyak diketahui oleh kelompok UPPKS dari Malang dibanding dari Gresik. Tabel 53. Pengetahuan Tentang Sumber Permodalan Yang Diketahui Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengetahuan Tentang Sumber Permodalan
n
Gresik Persen
1-3 Sumber Modal
19
63,3
6
20,0
25
41,7
>3 Sumber Modal
11
36,7
24
80,0
35
58,3
Jumlah
30
100
30
100,0
60
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
4.1.7. PROSES PRODUKSI Ketersediaan bahan baku produksi Dalam menjalankan usaha ekonomi produktif, kelompok maupun anggota kelompok memerlukan bahan baku yang akan diproduksi. Pada umumnya, sebagian besar bahan baku yang akan diproduksi oleh kelompok atau anggota telah tersedia di di wilayah desa (87 persen di Gresik dan 96 persen di Malang). Bahan baku yang tersedia di wilayah kecamatan, sangat banyak dijumpai di Malang (93 persen), sementara di Gresik hanya 40 persen (Tabel 54). Lebih lanjut, bahan baku yang tersedia di wilayah kabupaten tercatat juga jauh lebih tinggi di malang dari pada di Gresik (47 persen berbanding 13 persen). Tabel 54. Asal Bahan Baku Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Asal Bahan Baku Produksi
Gresik N
Malang
Persen
N
(30)
Persen
(30)
Total N
Persen
(60)
Wilayah Desa
26
86,7
29
96,4
55
91,6
Wilayah Kecamatan
12
40,0
28
93,3
40
66,7
Wilayah kabupaten
4
13,3
14
46,7
18
30,0
Wilayah provinsi
1
3,3
2
6,7
3
5,0
51
Kemudahan dalam mendapakan bahan baku Semua kelompok atau anggota kelompok yang memerlukan bahan baku untuk diproduksi banyak tersedia di Malang, sedangkan di Gresik persentasae kelompok atau anggota kelompok yang menyatakan bahan baku banyak tersedia tercatat lebih rendah yaitu sekitar 87 persen (Tabel 55).
Tabel 55. Kemudahan Mendapatkan Bahan Baku Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Kemudahan Mendapatkan Bahan Baku
Gresik N Persen
Malang n Persen
Total
n
Banyak tersedia
26
86,7
30
100
56
Pers en 93,4
Mahal
1
3,3
0
0
1
1,6
Murah
3
10,0
0
0
3
5,0
Lainnya
0
0
0
0
0
0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Penggunaan peralatan dalam proses produksi Di dalam menjalankan usaha ekonomi produktif tercatat hanya sedikit kelompok yang memiliki peralatan untuk memproduksi, yaitu 41 persen di Malang dan 23 persen di Gresik. Hal dapat dimaklumi, karena sebagian besar kelompok tidak menjalankan kegiatan ekonomi produktif tetapi hanya menjalankan usaha simpan pinjam, sehingga tidak memerlukan alat untuk berproduksi. Di sisi lain, sebagian besar anggota kelompok (70 persen di Gresik dan 83 persen di Malang) memiliki peralatan untuk berproduksi. Sisanya, 7 persen anggota kelompok di Malang dan 3 persen anggota kelompok di Gresik pinjam alat kepada kelompok (Tabel 56).
52
Tabel 56. Penggunaan Peralatan Dalam Proses Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Penggunaan Peralatan Dalam Proses Produksi
Gresik N Persen (30) 7 23,3
Kelompok punya alat
Malang N Persen (30) 12 41,4
N (60) 19
Total Persen 32,4
Kelompok tidak punya alat
3
10,0
18
60,0
21
35,0
Anggota punya alat
21
70,0
25
83,3
46
76,7
Anggota pinjam alat kelompok
1
3,3
2
6,7
3
5,0
Pinjam alat dr tempat lain
1
3,3
0
0
1
1,7
Pengembangan jenis usaha Sebagian besar usaha anggota kelompok di Malang (80 persen) pada saat ini masih sama dengan jenis usaha awal atau saat dirintis. Sedangkan di Gresik tercatat hanya dua pertiga
yang memiliki jenis usaha yang sama dengan jenis
usaha pada saat awal. Selain itu ada pula jenis usaha anggota kelompok yang bertambah. Persentase anggota kelompok dengan jenis usaha bertambah tercatat 53 persen di Gresik dan 73 persen di Malang. Selain itu, meskipun hanya dengan persentase yang sedikit (7 persen) ada pula anggota kelompok di Gresik dan Malang yang mati usaha ekonomi produktifnya (Tabel 57). Tabel 57. Pengembangan Jenis Usaha Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pengembangan Jenis Usaha
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
Total N Persen (60)
Jenis usaha sama dengan usaha awal
20
66,7
24
80,0
44
73,4
Jenis usaha berkurang dari usaha awal
3
10,0
3
10,0
6
10,0
Jenis usaha bertambah
16
53,3
22
73,3
38
63,3
Usaha mati
2
6,7
2
6,7
4
6,7
Jenis usaha beda dengan usaha awal
5
16,7
4
13,8
9
15,3
Lainnya
0
0
2
6,9
2
3,4
53
Bila usaha berkembang, cara menentukan jenis usaha untuk pengembangan Kegiatan ekonomi produktif yang berkembang di kelompok maupun anggota kelompok, diperlukan suatu upaya untuk lebih mengembangkan usaha yang telah dikelola. Salah satu kiat yang terbanyak dilakukan oleh anggota kelompok di Gresik maupun di Malang adalah dengan mengembangkan jenis usaha yang banyak diperlukan, masing-masing 83 persen (Tabel 58).
Upaya berikutnya yang juga
banyak ditempuh adalah mengembangkan produksi yang dapat dijual cepat (57 persen di Gresik dan 73 persen di Malang). Selain itu dijumpai pula anggota kelompok yang memilih mengembangkan produksi yang menjadi trend pada saat ini (17 persen di Gresik dan 33 persen di Malang). Tabel 58. Menentukan Jenis Usaha Yang Berkembang Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Menentukan Jenis Usaha yang Berkembang Jenis usaha langka
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Jenis usaha banyak diperlukan
25
83,3
25
83,3
50
83,3
Jenis usaha sedang trend
5
16,7
10
33,3
15
25,0
Usaha yang cepat jual
17
56,7
22
73,3
39
65,0
Usaha terus menerus
5
16,7
6
20,0
11
18,4
Hanya ketrampilan yang dimiliki
8
26,7
11
36,7
19
31,7
Usaha produk tahan lama
5
16,7
10
33,3
15
25,0
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi Untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, dapat dilakukan oleh anggota kelompok melalui beberapa upaya. Salah satu upaya yang terbanyak dilakukan adalah dengan cara memperbaiki kemasan produk (Tabel 59). Upaya ini lebih banyak dilakukan oleh anggota kelompok di Malang dari pada di Gresik (96 persen berbanding
55
persen).
Upaya
berikutnya
adalah
dengan
mengupayakan
mencantumkan label produksi (56 persen di malang dan 10 persen di Gresik). Selain 54
itu, lebih dari separo anggota kelompok di Gresik (55 persen) mengupayakan menggunakan bahan produksi yang berkualitas. Sementara persentase anggota kelompok di Malang, yang mengupayakan hal ini tercatat sangat sedikit yaitu hanya 4 persen. Tabel 59. Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Upaya Meningkatkan Kualitas Memperbaiki Kemasan
Gresik N Persen (20) 69 55,0
Malang N Persen (27) 26 96,3
N (47) 95
Total Persen 201,6
Memperoleh label produksi
13
10,0
15
55,6
28
58,5
Ada No. Ijin POM
0
0
1
3,7
1
2,1
Memakai ATTG
6
5,0
0
0
6
13,3
Sertifikasi halal dari MUI
0
0
0
0
0
0,0
Pakai bahan berkualitas
69
55,0
1
3,7
70
148,4
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas hasil produksi Selain dari segi kualitas, anggota kelompok juga berupaya untuk dapat meningkatkan kuantitas/jumlah produk yang mereka hasilkan. Delapan di antara sepuluh anggota kelompok di Malang, dan tujuh di antara sepuluh anggota kelompok di Gresik berupaya menambah jumlah produksi yang dihasilkan (Tabel 60). Upaya berikutnya adalah dengan cara menambah variasi hasil produksi. Upaya ini dilakukan oleh 72 persen anggota kelompok di Malang dan 48 persen di Gresik. Langkah lain yang ditempuh agar dapat meningkatkan hasil produksi adalah dengan cara memperluas wilayah pemasaran (76 persen di Malang dan 29 persen di Gresik).
55
Tabel 60. Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kuantitas Hasil produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Upaya Meningkatkan Kuantitas
Gresik N Persen (21)
Malang N Persen (29)
N (50)
Total Persen
Menambah variasi produksi
10
47,6
21
72,4
31
62,0
Menambah Jumlah Produksi
15
71,4
25
86,2
40
80,0
Memperluas Wilayah pemasaran
6
28,6
22
75,9
28
56,0
Menambah Tenaga Kerja
0
0
11
37,9
11
22,0
Lainnya
2
9,5
1
3,4
3
6,0
4.1.8. PEMASARAN PRODUKSI KELOMPOK Daerah pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS Semua hasil produksi kelompok UPPKS baik di Gresik maupun di Malang (100 persen) dipasarkan di satu wilayah kabupaten atau satu kota. Meskipun dengan persentase yang relatif kecil, daerah pemasaran kelompok UPPKS di Malang, terlihat telah dapat menjangkau provinsi, negara, bahkan sampai ke internasional, dengan persentase masing-masing 20 persen,17 persen, dan 7 persen (Tabel 61). Hampir keseluruhan hasil produksi (97 persen di Gresik dan 100 persen di Malang) dipasarkan ke masyarakat sekitar (Tabel 62). Selain itu, dijumpai pula kelompok yang memasarkan hasil produksinya di luar masyarakat sekitar. Persentase kelompok yang melakukan hal ini adalah 73 persen di Malang dan 23 persen di Gresik. Tabel 61. Daerah Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Daerah Pemasaran Satu Wilayah Kab/Kota
Gresik N Persen (30) 30 100
Malang N Persen (30) 30 100
N (60) 60
Total Persen 100
Satu Provinsi
0
0
6
20,0
6
10,0
Satu Negara
0
0
5
16,7
5
8,4
Internasional
0
0
2
6,7
2
3,4
56
Tabel 62. Sasaran Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sasaran Daerah Pemasaran
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Masyarakat Sekitar
29
96,7
30
100
59
98,4
Masyarakat di luar wilayah
7
23,3
22
73,3
29
48,3
Lainnya
1
3,3
3
10,0
4
6,7
Cara pemasaran hasil produksi kelompok UPPKS Berbagai upaya ditempuh oleh kelompok UPPKS untuk memasarkan hasil produksi antara lain melalui cara: dijual secara langsung; dititipkan ke warung atau took, dipasarkan melalui pameran dan lain sebagainya. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar (97 persen) hasil produksi kelompok di Gresik dan semua hasil produksi kelompok di Malang dijual langsung kepada pembeli/konsumen. Selain itu, banyak pula hasil produksi kelompok di Malang yang dititipkan ke warung atau toko (93 persen), sementara persentase di Gresik untuk hal yang sama tercatat hanya 27 persen (Tabel 63). Pemasaran hasil produksi kelompok yang dilakukan melalui pameran juga banyak dilakukan oleh kelompok di Malang dari pada di Gresik (60 persen berbanding 23 persen).
Tabel 63. Cara Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Cara Pemasaran
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Dijual langsung
29
96,7
30
100
59
98,4
Dititip ke warung/toko
8
26,7
28
93,3
36
60,0
Dijual melalui online
0
0
3
10,0
3
5,0
Melalui pameran
7
23,3
18
60,0
25
41,7
Lainnya
2
6,7
2
6,7
4
6,7
57
Pendampingan pemasaran Untuk memperlancar pemasaran
hasil produksi, diperlukan tenaga/sarana
pendampingan. Diharapkan dengan tersediamya pendampingan, hasil produksi kelompok dapat dipasarkan dengan baik, karena umumnya pendamping yang disediakan memiliki wawasan dan jangkaun yang luas serta jalinan kemitran yang baik dengan berbagai pihak. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok UPPKS DI Gresik (77 persen) tidak memiliki pendampingan untuk memasarkan hasil produksi. Pola ini berkebalikan dengan kelompok UPPKS di Malang, persentase yang memperoleh pendampingan untuk memasarkan hasil produksi tercatat 67 persen (Tabel 64). Tabel 64. Memperoleh Pendampingan Dalam Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Pendampingan Pemasaran
Gresik n Persen
Malang n Persen
Total Persen
n
Ya
7
23,3
20
66,7
27
45,0
Tidak
23
76,7
10
33,3
33
55,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Kelompok UPPKS yang memperoleh pendampingan dalam memasaran hasil produksi, persentase pendampingan terbanyak berasal dari BKKBN (95 persen di Malang dan 63 persen di gresik). Selain itu, 55 persen kelompok UPPKS di Malang juga
memperoleh
pendampingan
dari
AKU,
dan
40
persen
memperoleh
pendampingan dari Dinas Koperasi (Tabel 65). Sementara tak satupun kelompok UPPKS di Gresik yang memperoleh pendampingan untuk memasarkan hasil produksi dari AKU maupun Dinas Koperasi.
58
Tabel 65. Instansi Pendamping Dalam Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Instansi Pendamping Pemasaran BKKBN
Gresik N Persen (7) 4 62,5
Malang N Persen (20) 19 95,0
Total N Persen (27) 23 86,6
Perindustrian
0
0
5
25,0
5
18,5
Bank Daerah
0
0
1
5,0
1
3,7
Krista/Pegadaian
0
0
1
5,0
1
3,7
PNPM
0
0
3
15,0
3
11,1
BNI
0
0
1
5
1
3,7
UP2K
3
37,5
0
0
3
9,7
AKU
0
0
11
55,0
11
40,7
Koperasi
0
0
8
40,0
8
29,6
Lainnya
0
0
2
10,0
2
7,4
Pemberi pendampingan Bagi kelompok UPPKS yang memperoleh pendampingan dalam memasarkan hasil produksi, terlihat
bahwa mereka yang memperoleh pendampingan dari 1
sampai 2 instansi lebih banyak dijumpai pada kelompok UPPKS Gresik dari pada di Malang (100 persen berbanding 60 persen). Lebih lanjut, kelompok UPPKS yang memperoleh pendampingan dari 3-4 instansi dan 5 instansi atau lebih, terlihat hanya dijumpai di Kelompok UPPKS Malang (Tabel 66). Tabel 66. Jumlah Pendamping Dalam Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Pendamping
Gresik Persen
Malang N Persen (20) 12 60,0
1-2 Instansi 3-4 Instansi
0
0
5
25,0
5
18,5
> 5 Instansi
0
0
3
15,0
3
11,1
100
59
N 27) 19
Total Persen
N (7) 7
70,4
Manfaat pemberi pendampingan Sebagian besar kelompok UPPKS di Gresik (86 persen) dan semua kelompok UPPKS di Malang (100 persen) menyatakan bahwa pendampingan untuk memasarkan hasil produksi kelompok dirasakan bermanfaat (Tabel 67). Tabel 67. Manfaat Pendampingan Dalam Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Manfaat Pendampingan
Gresik Persen 85,7
n 20
Malang Persen 100
n 26
Total Persen 96,3
Bermanfaat
n 6
Tidak bermanfaat
1
14,3
0
0
1
3,7
Jumlah kelompok
7
100
20
100
27
100
Manfaat yang paling dirasakan oleh kelompok UPPKS baik di Gresik maupun di Malang adalah usaha kelompok menjadi berkembang (100 persen di Gresik dan 90 persen di Malang).
Manfaat berikutnya yang juga banyak
diperoleh kelompok
adalah menambah pengetahuan. Hal ini dirasakan oleh semua kelompok UPPKS yang memperoleh pendampingan di Gresik (100 persen) dan 75 persen kelompok UPPKS di Malang. Selain itu, membantu pemasaran merupakan manfaat yang juga dirasakan oleh kelompok UPPKS di Malang, sembilan di antara 10 kelompok UPPKS di Malang merasakan hal ini (Tabel 68). Tabel 68. Manfaat Pendampingan Yang Dirasakan Dalam Pemasaran Hasil Produksi Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Manfaat Pendampingan yang Dirasakan Usaha Berkembang
N (6) 6
Gresik Persen 100
Malang N Persen (20) 18 90,0
N (26) 24
Total Persen 92,3
Membantu Pemasaran
0
0
18
90,0
18
69,2
Menambah Pengetahuan
6
100
15
75,0
21
80,8
Lainnya
0
0
1
5,0
1
3,8
60
Upaya kelompok/anggota kelompok melakukan promosi hasil produksi Berbagai cara ditempuh oleh kelompok atau anggota kelompok untuk dapat memasarkan hasil produksi mereka. Di antara berbagai cara yang ditempuh, teman atau saudara merupakan upaya yang paling banyak dilakukan untuk memasarkan hasil produksi kelompok. Persentase kelompok/anggota kelompok yang menempuh cara ini lebih banyak dilakukan oleh kelompok UPPKS di Malang dari pada di Gresik, yakni 97 persen berbanding 77 persen (Tabel 69). Upaya lain yang cukup gencar dilakukan untuk memasarkan hasil produksi kelompok adalah dengan melalui pertemuan. Delapan dari 10 kelompok UPPKS di Malang, melakukan hal ini, sementara kelompok UPPKS di Gresik untuk hal yang sama tercatat jauh lebih rendah yaitu 37 persen. Lebih lanjut, promosi hasil produksi melalui pameran hanya dilakukan oleh dua pertiga (67 persen) kelompok UPPKS di Malang. Upaya lain seperti promosi melalui outlet/toko, jauh lebih banyak dilakukan oleh kelompok UPPKS di Malang dari pada di Gresik (57 persen berbanding 3 persen). Strategi lain seperti promosi melalui internet nampaknya masih belum banyak dimanfaatkan oleh kelompok UPPKS untuk memasarkan hasil produksi mereka,
terbukti hanya 13 persen kelompok
UPPKS di Malang yang melakukan hal ini. Tabel 69. Upaya Kelompok/Anggota Kelompok Melakukan Promosi Produk Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Upaya Kelompok/Anggota Melakukan Promosi
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Melalui Pameran
0
0
20
66,7
20
33,4
Melalui Internet
0
0
4
13,3
4
6,7
Melalui promosi ke outlet/toko
1
3,3
17
56,7
18
30,0
Melalui teman/saudara
23
76,7
29
96,7
52
86,7
Melalui Pertemuan
11
36,7
24
80,0
35
58,4
Lainnya
1
3,3
1
3,3
2
3,3
61
Strategi promosi yang paling mengenai sasaran Di antara berbagai strategi yang dilakukan oleh kelompok/anggota kelompok dalam memasarkan
hasil produksi mereka, nampaknya promosi melalui
teman/saudara merupakan salah satu cara yang paling mengenai sasaran (Tabel 70). Sebagian besar kelompok/anggota kelompok UPPKS di Gresik yang mengemukakan hal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Malang (87 persen berbanding 43 persen). Selain itu, promosi melalui pameran juga dirasakan mengenai sasaran oleh sebagian (37 persen) kelompok/anggota kelompok di Malang dan 13 persen kelompok/anggota kelompok di Gresik. Tabel 70. Strategi Promosi Yang Paling Mengenai sasaran Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Strategi Promosi yg Paling Mengenai Sasaran
n
Gresik Persen
Melalui Pameran
4
13,3
11
36,7
15
25,0
Melalui Internet
0
0
0
0
0
0
Melalui promosi ke Outlet/toko Melalui Teman/Saudara
0
0
6
20
6
10,0
26
86,7
13
43,3
39
65,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
4.1.9. MANAJEMEN KELOMPOK Jenis pelatihan/pembinaan yang diterima Di dalam mengelola usaha ekonomi produktif pada umumnya kelompok/anggota kelompok memperoleh pelatihan atau pembinaan dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap pengembangakan usaha kelompok UPPKS. Hasil temuan menunjukkan, bahwa jenis pelatihan maupun pembinaan yang paling banyak diterima oleh kelompok/anggota kelompok UPPKS baik di Gresik maupun di Malang adalah pelatihan administrasi atau pembukuan. Pelatihan mengenai administrasi atau pembukuan ini diterima oleh semua kelompok /anggota kelompok UPPKS di Malang, sementara kelompok/anggota kelompok di Gresik yang memperoleh pelatihan serupa tercatat lebih rendah yaitu 83 persen (Tabel 71).
62
Jenis pelatihan atau pembinaan berikutnya, yang cukup banyak diterima oleh kelompok/anggota kelompok UPPKS adalah
mengenai permodalan. Materi
mengenai permodalam ini jauh lebih banyak diterima oleh kelompok/anggota kelompok UPPKS di Malang dari pada di Gresik (83 persen berbanding 37 persen). Lebih lanjut, sebagian besar kelompok/anggota kelompok UPPKS di Malang (80 persen), memperoleh pelatihan atau pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Sementara persentase kelompok/anggota kelompok di Gresik yang memperoleh pelatihan atau pembinaan serupa tercatat hanya seperempatnya (20 persen). Jenis pelatihan atau pembinaan lain yang diterima oleh kelompok/anggota kelompok UPPKS adalah peningkatan produksi dan pemasaran. Jenis pelatihan ini diterima oleh 67 persen kelompok/anggota kelompok UPPKS di Malang. Sedangkan kelompok/anggota kelompok di Gresik yang menerima pelatihan atau pembinaan yang sama terlihat jauh lebih rendah yaitu masing-masing hanya sekitar 8 persen dan 10 persen. Tabel 71. Jenis Pelatihan/Pembinaan Yang Diterima Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jenis Pelatihan/Pembinaan Yang Diterima kelompok Permodalan
Gresik N Persen (30) 11 36,7
Malang N Persen (30) 25 83,3
N (60) 36
Total Persen 60,0
Administrasi/Pembukuan
25
83,3
30
100
55
91,7
Pengelolaan Usaha
6
20,0
24
80,0
30
50,0
Peningkatan Produksi
2
6,7
20
66,7
22
36,7
Pemasaran
3
10,0
20
66,7
23
38,4
Lainnya
0
0
1
3,3
1
1,7
Pemberi pelatihan atau pembinaan Instansi yang terlihat paling banyak memberikan pelatihan atau pembinaan terhadap kelompok/anggota kelompok UPPKS adalah BKKBN. Sembilan dari 10 kelompok/anggota kelompok di Malang dan empat di antara 10 kelompok/anggota kelompok di Gresik mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari BKKBN.
63
Lembaga lain yang juga mempunyai andil dalam memberikan pelatihan atau pembinaan terhadap kelompok/anggota kelompok UPPKS adalah AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS). Persentase kelompok/anggota kelompok yang memperoleh pelatihan atau pembinaan dari AKU jauh lebih banyak dijumpai di Malang dari pada di Gresik (63 persen berbanding 13 persen). Dinas perindustrian nampaknya juga berperan dalam pemberian pelatihan atau pembinaan terhadap kelompok/anggota kelompok UPPKS. Tiga puluh tujuh persen kelompok/anggota kelompok UPPKS di Malang mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari Dinas Perindustrian, sementara persentase untuk kelompok/anggota kelompok UPPKS di Gresik tercatat hanya tiga persen (Tabel 72). Di Malang, lebih dari separo (57 persen) kelompok/anggota kelompok mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari Dinas Koperasi, di lain pihak tak satupun kelompok/anggota kelompok UPPKS di Gresik yang mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari Dinas Koperasi. Instansi lain seperti PNPM, Bank daerah, atau BUMN, nampaknya sangat kurang
berperan
kelompok/anggota
dalam
memberikan
kelompok
UPPKS.
pelatihan
atau
pembinaan
Kelompok/anggota
terhadap
kelompok
yang
memperoleh pelatihan atau pembinaan dari ke tiga instansi ini juga hanya dijumpai di Malang, itupun dengan persentase yang relatif sedikit. Tabel 72. Pemberi Pelatihan/Pembinaan Yang Diterima Kelompok Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Instansi Pemberi Pelatihan/Pembinaan
n
Gresik Persen
BKKBN
13
43,3
28
93,3
41
68,3
Perindustrian
1
3,3
11
36,7
12
20,0
Bank Daerah
0
0
2
6,7
2
3,4
PNPM
0
0
4
13,8
4
6,9
Mandiri
0
0
1
3,3
1
1,7
UP2K
14
46,7
0
0
14
23,4
BUMN
0
0
1
3,4
1
1,7
AKU
4
13,3
19
63,3
23
38,3
Gapoktan
1
3,3
0
0
1
1,7
Koperasi
0
0
17
56,7
17
28,4
Lainnya
0
0
2
6,7
2
3,4
n
64
Malang Persen
n
Total Persen
Sasaran pelatihan Pelatihan yang pada umumnya diberikan kepada kelompok UPPKS adalah halhal yang berkaitan dengan kewirausahaan yang antara lain mencakup permodalan, administrasi/pembukuan,
pengelolaan
usaha,
peningkatan
produksi,
dan
pemasaran. Tabel 73 menunjukkan sasaran pelatihan kelompok UPPKS. Temuan menggambarkan bahwa sasaran dari pelatihan sebagian besar ditujukan kepada pengurus kelompok (97 persen di Malang dan 77 persen di Gresik).
Sasaran
berikutnya, adalah kepada pengurus kelompok dan anggota kelompok secara bersamaan (50 persen di Malang dan 30 persen di Gresik). Di sisi lain, sasaran pelatihan yang khusus ditujukan bagi anggota kelompok terlihat kurang maksimal, yaitu sekitar 40 persen di Malang dan hanya 7 persen di Gresik. Selain itu, meskipun dengan persentase yang relatif kecil (7 persen) nampaknya juga ada masyarakat lain yang menjadi sasaran untuk dilatih, dan hal ini hanya dijumpai di Malang. Tabel 73. Sasaran Pelatihan/Pembinaan Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Sasaran Pelatihan/ Pembinaan
Gresik N Persen (30)
Malang N Persen (30)
N (60)
Total Persen
Pengurus Kelompok
23
76,7
29
96,7
52
86,7
Anngota Kelompok
2
6,7
12
40,0
14
23,4
Pengurus dan Anggota
9
30,0
15
50,0
24
40,0
Masyarakat lainnya
0
0
2
6,7
2
3,4
Lainnya
0
0
0
0
0
0
Pelatihan/pembinaan terakhir Pola secara umum menunjukkkan bahwa pelatihan atau pembinaan, terbanyak diterima oleh kelompok/anggota kelompok dalam kurun waktu dua bulan terakhir bahkan lebih. Persentase kelompok/anggota kelompok yang memperoleh pelatihan atau pembinaan dalam kurun waktu tersebut masing-masing adalah 70 Gresik dan 57 persen di Malang (Tabel 74).
65
Kelompok/anggota kelompok yang memperoleh pelatihan atau pembinaan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, di masing-masing wilayah nampak lebih rendah yaitu 20 persen di Malang dan 17 persen di Gresik. Lebih lanjut, pelatihan atau pembinaan yang dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir, juga hanya sedikit yang diterima oleh kelompok/anggota kelompok
(17 persen di Malang dan 10
persen di Gresik). Tabel 74. Waktu Pelatihan/Pembinaan Terakhir yang Diterima Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Waktu Pelatihan/ Pembinaan Terakhir
n
Gresik Persen
Satu bulan terakhir
3
10,0
5
16,7
8
13,3
Dua bulan terakhir
5
16,7
6
20,0
11
18,3
Lebih dari dua bulan terakhir
21
70,0
17
56,7
38
63,3
Lainnya
1
3,3
2
6,7
3
5,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
n
Malang Persen
n
Total Persen
Jenis buku yang dimiliki kelompok Setiap kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok UPPKS sudah semestinya dicatat secara rinci di dalam buku yang telah dipersiapkan. Pada umumnya setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh kelompok UPPKS dicatat di dalam buku yang terpisah (Tabel 75).
Dengan demikian jumlah buku catatan
kegiatan di setiap kelompok UPPKS berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kelompok. Namun demikian, secara garis besar buku catatan yang dimiliki oleh kelompok UPPKS dapat dikatagorikan menjadi 3 jenis kegiatan yang dicatat dalam 3 catatan pembukuan yaitu: pembukuan yang menyangkut administrasi kelompok; pembukuan yang berisi catatan simpan pinjam; dan pembukuan yang menyangkut usaha perorangan atau kelompok.
66
Tabel 75. Jenis Buku yang Dimiliki Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jenis Buku yang Dimiliki Kelompok UPPKS
Gresik
Malang
Total
N (30)
Persen
N (30)
Persen
N (60)
Persen
Buku Induk Keluarga
13
43,3
26
86,7
39
65,0
Buku Kegiatan
9
30,0
23
76,7
32
53,4
Buku Tamu
7
23,3
24
80,0
31
51,7
Buku Ekspedisi
3
10,0
20
66,7
23
38,4
Buku Kas Harian
15
50,0
25
83,3
40
66,7
Buku simpan pinjam dan
15
50,0
22
73,3
37
61,7
28
93,3
27
90,0
55
91,7
12
40,0
22
73,3
34
56,7
10
33,3
24
80,0
34
56,7
Buku Inventaris
0
0
19
63,3
19
31,7
Buku Pembelian
2
6,7
9
30,0
11
18,4
Buku Penjualan
3
10,0
6
20,0
9
15,0
Buku Hasil Produksi
1
3,3
5
16,7
6
10,0
Lainnya
1
3,3
3
10,0
4
6,7
Administrasi Kelompok
Pembukuan Simpan Pinjam
Sumbangan Buku pinjaman dan Angsuran Buku Kas Pembukuan Usaha Perorangan/Kelompok Buku Kas Harian
Pembukuan yang menyangkut administrasi kelompok Catatan berupa buku induk keluarga, merupakan salah satu buku yang paling banyak dimiliki oleh kelompok UPPKS di dalam pembukuan administrasi kelompok. Sembilan dari 10 kelompok UPPKS (87 persen di Malang) dan 43 persen di Gresik memiliki buku induk keluarga. Buku catatan berikut yang juga banyak dimiliki oleh kelompok UPPKS adalah buku yang berisi catatan kegiatan kelompok (77 persen di Malang dan 30 persen di Gresik). Buku catatan lain yang juga termasuk dalam buku administrasi kelompok yang dimiliki oleh kelompok UPPKS adalah buku tamu. Delapan di antara 10 kelompok UPPKS di Malang dan 23 persen di Gresik memiliki buku tamu.
67
Pembukuan yang berisi catatan simpan pinjam Di dalam pembukuan simpan pinjam, buku catatan yang terbanyak dimiliki oleh kelompok UPPKS adalah berupa buku pinjaman dan angsuran. Buku ini dimiliki oleh 93 persen kelompok UPPKS di Gresik dan 90 persen di Malang. Selain itu, buku kas harian juga nampak banyak dimiliki oleh kelompok UPPKS. Persentase kelompok UPPKS di Malang yang memiliki buku kas harian jauh lebih banyak (83 persen)
dari pada kelompok UPPKS di Gresik (50 persen). Disamping itu, di
kelompok UPPKS juga dijumpai buku catatan mengenai simpan pinjam dan sumbangan. Kelompok UPPKS yang memiliki buku ini adalah 73 persen di Malang dan 50 persen di Gresik.
Pembukuan usaha perorangan atau kelompok Salah satu buku catatan yang memuat usaha perorangan atau kelompok, yang terbanyak dimiliki oleh kelompok UPPKS adalah buku kas harian. Persentase kelompok yang memiliki buku kas harian jauh lebih banyak dijumpai di Malang dari pada di Gresik (80 persen berbanding 33 persen). Kelompok UPPKS yang memiliki buku inventaris ternyata hanya dijumpai di Malang. Dua pertiga kelompok UPPKS di Malang memiliki buku ini. Buku catatan lain seperti buku pembelian, buku penjualan, dan buku hasil produksi nampak lebih banyak dimiliki oleh kelompok UPPKS di Malang dari pada di Gresik.
Jumlah buku yang dimiliki kelompok UPPKS Secara umum jumlah buku catatan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok beragam sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Tujuh di antara 10 kelompok UPPKS di Gresik memiliki 1-5 buah buku catatan kegiatan, persentase kelompok UPPKS di Malang yang memiliki buku sejumlah ini tercatat jauh lebih rendah yaitu 17 persen (Tabel 76). Sebaliknya, persentase kelompok UPPKS yang memiliki 6-10 buku catatan kegiatan, terlihat lebih banyak dijumpai di Malang dari pada di Gresik (55 persen berbanding 31 persen). Lebih lanjut, lebih dari seperempat (28 persen) kelompok UPPKS di Malang memiliki 10 atau lebih buku catatan kegiatan, sementara tak satupun kelompok UPPKS di Gresik yang memiliki buku catatan sebanyak itu. 68
Tabel 76. Jumlah Buku yang Dimiliki Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Jumlah Buku Yang Dimiliki
Gresik
Malang
Total
N
Persen
n
Persen
n
Persen
1-5 Buku
21
69,0
5
17,2
26
43,1
6-10 Buku
9
31,0
17
55,2
26
43,1
>10 Buku
0
0
8
27,6
8
13,8
Jumlah
30
100
30
100
60
100
Perkembangan jumlah anggota kelompok Salah satu indikator dari keberhasilan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok UPPKS adalah semakin bertambahnya jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok, atau terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS yang baru. Temuan memperlihatkan bahwa persentase jumlah anggota kelompok UPPKS di Malang yang semakin bertambah, terlihat jauh lebih tinggi dari pada di Gresik. Delapan di antara 10 kelompok UPPKS di Malang mengalami pertambahan jumlah anggota, sementara jumlah anggota kelompok di Gresik tercatat hanya separo (40 persen) yang mengalami pertambahan (Tabel 77). Hal yang sebaliknya terlihat, persentase jumlah anggota kelompok UPPKS yang tidak mengalami pertambahan atau tetap, justru terlihat jauh lebih tinggi di Gresik dari pada di Malang (43 persen berbanding 17 persen). Selain itu, temuan lain juga memperlihatkan persentase jumlah anggota kelompok yang semakin berkurang, hal ini dijumpai di Gresik (17 persen) dan di Malang (3 persen). Tabel 77. Perkembangan Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2012 Perkembangan Jumlah Anggota Kelompok
n
Gresik Persen
Anggota bertambah
12
40,0
24
80,0
36
60,0
Anggota tetap
13
43,0
5
16,7
18
30,0
Anggota berkurang
5
16,7
1
3,3
6
10,0
Jumlah
30
100
30
100
60
100
69
n
Malang Persen
n
Total Persen
4.1.10. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSES MODAL Dengan melakukan analisis tabulasi dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi memperoleh akses modal. Sebagai contoh adalah hubungan antara karakteristik pengurus kelompok dengan perolehan akses modal. Akses sumber permodalan diduga berkaitan dengan kompetensi pengurus kelompok. Pengurus kelompok yang berpendidikan lebih tinggi kemungkinan mendapat akses ke berbagai sumber permodalan lebih banyak bila dibandingkan dengan pengurus kelompok yang berpendidikan lebih rendah. Pengurus kelompok yang berpendidikan tinggi (Tamat SLTA atau lebih), lebih banyak mendapat akses hingga 3 atau lebih jenis sumber permodalan, dibandingkan dengan pengurus kelompok yang berpendidikan rendah (tamat SLTP atau kurang), masing-masing 87 persen dan 13 persen. Sementara itu
pola berkebalikan terjadi pada kalangan pengurus
berpendidikan rendah (Tamat SLTP atau lebih rendah). Proporsi kelompok dengan pengurus berpendidikan rendah, akses terhadap beragam jenis modal (>= 3 jenis sumber modal) relatif lebih rendah dari pada akses kurang dari 3 jenis sumber modal (Tabel 78).
Tabel 78. Persentase kelompok yang mendapatkan akses modal menurut pendidikan dan umur pengurus kelompok, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah sumber modal yang diakses kelompok Variabel
Jumlah
1 sumber modal 2 sumber modal >3 sumber modal
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
8
25,8
4
28,6
2
13,3
14
23,3
23
74,2
10
71,4
13
86,7
16
76,7
< 40 tahun
7
22,6
4
28,6
5
33,3
16
26,7
> 40 tahun
24
77,4
10
71,4
10
66,7
44
73,3
Jumlah kelompok
31
100,0
14
100,0
15
100,0
60
100,0
Pendidikan - Rendah (Tamat SLTP atau kurang) - Tinggi (Tamat SLTA+) Umur
Selain itu ada dugaan bahwa semakin tua usia pengurus kelompok, akan semakin luas wawasan mereka, dan berpengaruh pada lebih beragamnya akses permodalan. Namun data memberikan gambaran bahwa umur pengurus kelompok 70
tampaknya tidak berkaitan dengan akses permodalan. Pengurus kelompok yang berusia matang (> 40 tahun) persentasenya semakin besar pada akses terhadap lebih sedikit jenis sumber modal. Pola ini tergambar baik di Kabupaten Gresik maupun Kabupaten Malang.
Legalitas kelompok Dokumen legalitas kelompok berupa SK berdirinya kelompok dari pejabat tertentu di wilayahnya diduga berperan dalam mendapatkan akses permodalan. Kelompok yang didukung dengan dokumen mengenai keberadaan kelompok menunjukkan relatif lebih banyak akses ke berbagai sumber permodalan (3 jenis atau lebih) dibandingkan akses kurang dari 3 jenis sumber modal. Kelompok yang mempunyai SK dari Kepala Desa/Lurah tercatat 47 persen mendapatkan akses terhadap lebih banyak sumber modal (>= 3 jenis sumber modal), sementara akses terhadap kurang dari 3 (tiga) jenis permodalan persentasenya lebih rendah (Tabel 79). Gambaran yang sebaliknya, pada kelompok yang tidak didukung dengan legalitas kelompok, proporsi yang besar pada akses ke 1-2 jenis sumber permodalan.
Tabel 79. Persentase kelompok yang mendapatkan akses modal menurut adanya SK kelompok, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah sumber modal yang diakses kelompok SK Kelompok
SK Ka Desa
1 sumber modal
2 sumber modal
>3 sumber modal
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
8
25,8
3
21,4
7
46,7
18
30,0
1
6,7
1
1,7
SK Bupati Lainnya (tidak
Jumlah
23
74,2
11
78,6
7
46,7
41
68,3
31
100,0
14
100,0
15
100,0
60
100,0
menunjukkan SK) Jumlah kelompok
Bentuk usaha kelompok Bentuk usaha kelompok (kelompok atau anggota kelompok mempunyai usaha atau tidak) memperlihatkan indikasi adanya keterkaitannya dengan beragamnya 71
sumber permodalan yang dapat diakses oleh kelompok. Kelompok yang mempunyai usaha dalam bentuk usaha kelompok dan perorangan anggota, cenderung mendapatkan beragam jenis sumber modal. Data menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai ke dua jenis bentuk usaha tersebut tampak lebih banyak akses terhadap beragam jenis sumber modal (3 atau lebih), yakni mencapai 80 persen, sedangkan kelompok yang akses terhadap 1 jenis sumber modal, tercatat hanya 29 persen (tabel tidak disajikan).
Pengetahuan sumber permodalan Terdapat indikasi bahwa pengurus kelompok yang mengetahui berbagai sumber modal relatif lebih banyak mendapatkan akses dari berbagai sumber permodalan. Pengurus yang mengetahui 3 atau lebih jenis sumber modal, persentase mendapatkan akses beragam sumber modal (>3 jenis) tercatat lebih tinggi (93 persen) dibandingkan dengan akses modal kurang dari 3 jenis, yaitu 51,6 persen untuk akses hanya ke satu jenis dan 35,7 persen untuk akses ke dua jenis sumber modal (Tabel 80).
Tabel 80. Persentase kelompok yang mendapatkan akses modal menurut pengetahuan pengurus tentang sumber modal, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah sumber modal yang diakses kelompok Pengetahuan sumber modal
Jumlah
1 sumber modal 2 sumber modal >3 sumber modal
n
n
Persen
n
Persen
n
Persen
Persen
1-3 jenis sumber
15
48,4
9
64,3
1
6,7
25
41,7
>3 jenis sumber
16
51,6
5
35,7
14
93,3
35
58,3
Jumlah kelompok
31
100,0
14
100,0
15
100,0
60
100,0
Keberlangsungan kelompok Berkembangnya suatu kelompok usaha tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor
yang diduga adalah ketersediaan sumber-sumber permodalan,
besar bunga pinjaman yang dibebankan kepada kelompok, serta ketersediaan 72
sumber modal swadaya. Seperti yang diduga, semakin lama kelompok berusaha, semakin besar kelompok mendapatkan peluang akses dari beragam jenis sumber modal. Sebagai gambaran, pada kelompok yang telah berusaha selama lebih dari 5 tahun, persentase mendapatkan akses 3 atau lebih jenis modal tercatat 28,6 persen, sementara pada kelompok usaha yang relatif baru akses terhadap beragam jenis modal tersebut hanya 12,5 persen (Tabel 81). Pola yang sebaliknya, kelompok yang akses terhadap 1 (satu) jenis modal cenderung lebih banyak dialami oleh kelompok usaha yang relatif baru berkembang (0,5-2 tahun).
Tabel 81. Persentase kelompok menurut lama kelompok beraktifitas dan akses modal, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah sumber modal yang diakses kelompok
Lama kelompok beraktifitas 0,5-2 tahun
3-4 tahun
Jumlah
> 5 tahun
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
1 jenis modal
6
75,0
8
47,1
17
48,6
31
51,7
2 jenis modal
1
12,5
5
29,4
8
22,9
14
23,3
>3 jenis modal
1
12,5
4
23,5
10
28,6
15
25
Jumlah kelompok
8
100,0
17
100,0
35
100,0
60
100,0
Bunga pinjaman modal yang dikenakan terhadap kelompok usaha beragam. Ada dugaan bahwa kelompok yang telah lama berkembang akan mendapatkan akses permodalan dengan bunga relatif lebih tinggi, dibandingkan dengan kelompok usaha yang relatif lebih baru. Dugaan di atas ternyata kontradiksi dengan kenyataan hasil survei (Tabel 82). Kelompok-kelompok yang relatif telah lama berkembang terlihat lebih banyak akses modal dengan bunga rendah, termasuk berupa hibah/tanpa bunga (47,1 persen pada kelompok dengan lama usaha 3-4 tahun dan 42,9 persen pada kelompok dengan lama usaha >5 tahun). Kondisi ini banyak terjadi di Kabupaten Malang, karena sebagian sampel kelompok usaha yang awalnya berupa kelompok UPPKS, sekarang telah berkembang menjadi Kopwan (koperasi wanita). Untuk akses modal Kopwan adalah melalui fasilitasi dari Dinas Koperasi setempat. Dana suntikan modal dari Dinas Koperasi berjumlah cukup besar, yaitu 25 juta per kelompok, berupa hibah, namun diharapkan dapat digulirkan ke anggota kelompok, dan dikembangkan di antara mereka. Gambaran yang sebaliknya, bunga 73
tinggi (lebih dari 12 persen per tahun) lebih banyak diakses oleh kelompok yang relatif baru berkembang. Hal ini juga terjadi di Malang, dengan contoh sumber modalnya melalui AKU (Asosiasi Kelompok Usaha) setempat. Pemanfaatan AKU dengan bunga cukup tinggi ini tampak diharapkan juga oleh kelompok, mengingat proses pencairan relatif mudah, cepat dan disertai pendampingan dalam pengelolaan modal dan pemasaran produk kelompok. Tabel 82. Persentase kelompok menurut bunga pinjaman dan lama kelompok beraktifitas, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Lama kelompok beraktifitas Bunga pinjaman
0,5-2 tahun
3-4 tahun
Jumlah
> 5 tahun
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
0-6 persen
2
25,0
8
47,1
15
42,9
25
41,7
7-12 persen
2
25,0
1
5,9
11
31,4
14
23,3
> 12 persen
4
50,0
8
47,1
9
25,7
21
35,0
Jumlah kelompok
8
100,0
17
100,0
35
100,0
60
100,0
Masih berkaitan dengan bunga pinjaman, bunga rendah lebih banyak diakses oleh kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar. Semakin tinggi jumlah anggota kelompok, semakin besar proporsinya mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah tersebut (Tabel 83). Sebagai gambaran, bunga rendah <6 persen termasuk hibah, paling banyak diakses oleh kelompok dengan anggota >20 orang (54,1 persen); sedangkan akses terendah oleh kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit (<10 orang) sebesar 21,4 persen).
74
Tabel 83. Persentase kelompok menurut bunga pinjaman dan jumlah anggota kelompok, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah anggota kelompok Bunga pinjaman
< 10 orang
10-20 orang
Jumlah
> 20 tahun
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
0-6 persen
3
21,4
2
22,2
20
54,1
25
41,7
7-12 persen
5
35,7
1
11,1
8
21,6
14
23,3
> 12 persen
6
42,9
6
66,7
9
24,3
21
35,0
14
100,0
9
100,0
37
100,0
60
100,0
Jumlah kelompok
Modal swadaya Modal
swadaya
diduga
berhubungan
dengan
keberlangsungan
usaha
kelompok. Dengan adanya modal swadaya akan memberikan kontribusi alternative sumber permodalan lain kelompok, sehingga kelompok bisa lebih banyak meminjamkan pinjaman kepada para anggotanya. Temuan memperlihatkan bahwa modal swadaya lebih banyak dijumpai pada kelompok yang relatif telah lama berusaha (Tabel 84). Persentase kelompok yang memiliki dana swadaya dari anggota, lebih banyak dijumpai pada kelompok yang telah lama berusaha (58,8 persen pada lama kelompok 3-4 tahun, dan 48,6 persen pada kelompok dengan lama usaha > 5 tahun). Modal swadaya cenderung terdapat pada kelompok yang jumlah anggotanya besar (Tabel 85). Kelompok yang mempunyai modal swadaya paling banyak terdapat pada kelompok yang mempunyai jumlah anggota (> 20 orang) yaitu 73 persen, sementara pada kelompok dengan jumlah anggota sedikit < 10 orang tercatat hanya 14,3 persen.
75
Tabel 84. Persentase kelompok menurut bunga pinjaman dan lama kelompok beraktifitas, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Lama kelompok beraktifitas Modal swadaya Ada modal swadaya Tidak ada modal Swadaya Jumlah kelompok
0,5-2 tahun
3-4 tahun
Jumlah
> 5 tahun
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
2
25,0
10
58,8
17
48,6
29
48,3
6
75,0
7
41,2
18
51,4
31
51,7
8
100,0
17
100,0
35
100,0
60
100,0
Tabel 85. Persentase kelompok menurut adanya modal swadaya dan jumlah anggota kelompok, Kabupaten Malang dan Gresik, 2012 Jumlah anggota kelompok Modal swadaya Ada modal swadaya Tidak ada swadaya
modal
Jumlah kelompok
< 10 orang
10-20 orang
Jumlah
> 20 tahun
n
Persen
n
Persen
n
Persen
n
Persen
2
14,3
0
0,0
27
73,0
29
48,3
12
85,7
9
100,0
10
27,0
31
51,7
14
100,0
9
100,0
37
100,0
60
100,0
4.2. DUKUNGAN INSTITUSI UNTUK KEBERHASILAN KELOMPOK UPPKS Untuk mengetahui berbagai dukungan institusi yang mendukung keberhasilan kelompok UPPKS yang menyangkut jaringan teknis dan social dilakukan wawancara dengan informan (Stakeholder) dari berbagai lembaga, seperti BKKBN Provinsi, SKPD-KB, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU).
76
4.2.1. PENGELOLA PROGRAM A. Kebijakan Berkaitan dengan kebijakan tentang UPPKS, kepada informan dari Bidang Keluarga Kejahtera Provinsi Jawa Timur yang menangani UPPKS ditanyakan apakah ada kebijakan untuk kelompok UPPKS. Menurut mereka (Kabid KS provinsi) sewaktu masih ada bantuan modal yang bersumber dari APBN, ada kebijakan UPPKS yang terkait dengan pengelolaan bantuan modal tersebut, tetapi karena sekarang tidak ada lagi modal dari APBN, maka tidak ada kebijakan untuk kelompok UPPKS. Semua bantuan modal dari APBN sudah dikembalikan ke kas Negara. Namun demikian kemitraan UPPKS dengan pihak lain masih dilakukan, antara lain dalam permodalan dengan BRI, Pegadaian, BPR, dan PT Semen Gresik (CSR). Kemitraan yang lain dalam bentuk pelatihan dan pemasaran produk dilakukan dengan Kadin, sedangkan dengan Fatayat, Muslimat, dan Aisyiah dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kelompok UPPKS. Kebijakan UPPKS di Kabupaten Malang juga sudah dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam kegiatan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Strategi operasional yang diterapkan antara lain: 1. Mendekatkan akses informasi kepada kelompok UPPKS (dalam bentuk permodalan,
pendampingan,
sosialisasi
pengembangan
usaha,
dan
peningkatan kualitas data basis UPPKS) serta meningkatkan kemandirian kelompok. 2. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, orientasi, pembinaan, dan magang. 3. Meningkatkan sosialisasi program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) pada kelompok UPPKS, melalui pameran, penyebaran brosur dan leaflet. Misi pemerintah Kabupaten Malang yang berkaitan dengan kelompok UPPKS adalah mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Untuk itu kemitraan yang dilakukan oleh pengelola program di Kantor Badan KB Kabupaten Malang sekaitan dengan usaha kelompok UPPKS yang menjadi binaan dan tanggung jawabnya antara lain dengan: 77
1. Dinas Koperasi dan UMKM, dalam hal: fasilitasi permodalan, pelatihan, pembinaan teknis administrasi dan pemasaran produk bagi kelompok yang sudah berkembang menjadi Koperasi Wanita (Kopwan) sebanyak 37 kelompok. 2. Dinas Kesehatan dalam hal: perijinan produk makanan dan minuman (IPRT), sosialisasi tentang kelayakan makanan dan minuman dari unsur kesehatan. 3. PKK dalam hal: penggerakan masyarakat dan keluarga, pembinaan kader/kelompok UPPKS, fasilitasi bantuan pinjaman modal usaha, dan pemasaran produk. 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal: perijinan usaha (HKTI), pelatihan dan pembinaan tentang kualitas produksi, fasilitasi bantuan ATTG bagi kelompok yang sudah baik pengelolaannya, fasilitasi pemasaran produk/pameran bagi kelompok yang sudah mempunyai ijin usaha/ijin produksi. 5. BPR Jatim/UMKM dalam hal: fasilitasi pinjaman modal usaha bagi kelompok UPPKS. 6. AKU Kabupaten Malang dalam hal: pemberian pinjaman modal usaha bagi kelompok UPPKS, fasilitasi pemasaran produk/pameran, pembinaan dan lainlain. Koordinasi kelompok UPPKS dengan mitra (Pegadaian, BRI dll) adalah dalam hal peminjaman modal usaha, namun hanya sebagian saja, tidak semua kelompok memanfaatkan karena jauh dari lokasi kelompok dan tidak semua kecamatan terdapat pegadaian. Pinjaman lebih dari lima juta rupiah, dengan bunga 1-1,5 % per bulan dirasakan masih cukup tinggi , selain itu masa MoU/kerjasama dengan Badan KB sudah berakhir. Di Kabupaten Gresik menurut Kasie KS Kantor KB dan PP (Ibu Yani) kebijakan untuk UPPKS belum tersentuh, karena masih memikirkan program GENRE baik untuk PIK-Remaja maupun BKR. Menurut Bu Yani: Bukan hanya periode saya menjabat, akan tetapi
periode sebelumnya juga kebijakan terkait UPPKS juga
terbengkalai. Akan tetapi khusus untuk daerah kepulauan, pada tahun 2011 ada penggarapan khusus untuk daerah kepulauan,
yaitu Kepualauan Bawean
Kecamatan Tambak. Terdapat 5 kelompok UPPKS bentukan baru dengan masing – 78
masing kelompok memperoleh dana sebesar 1 juta per kelompok. Masing masing anggota dari setiap kelompok sebanyak 5 – 10 orang. Adapun kelompok yang memperoleh bantuan tersebut mempunyai persyaratan: 1. Memiliki usaha 2. Dari keluarga pra S dan KS I 3. Ikut ber – KB, jika belum ber –KB akan di dorong untuk ikut KB 4. Memiliki SK Kepala desa.
Namun demikian ada kebijakan bahwa setelah dihapusnya bantuan modal bergulir pada tahun 2008, dana yang belum lunas di serahkan ke kabupaten, dan digulirkan pada masing – masing kelompok UPPKS yang masih aktif dan masih berputar sampai sekarang, dan provinsi masih melakukan monitoring hingga sekarang. Meskipun sudah ada MoU dengan lembaga keuangan pemberi dana, namun belum dilakukan kemitraan UPPKS. Alasannya untuk memperoleh dana tersebut sulit, karena dalam melakukan pinjaman harus mempunyai agunan sebesar 30 persen dari jumlah yang diajukan, anggota UPPKS itu kan keluarga Pra S dan KS I, mana ada di antara mereka yang mempunyai BPKB untuk agunan. Ada pembinaan bagi kelompok UPPKS, yaitu dari kabupaten melakukan pembinaan ke PLKB, kemudian dari PLKB melakukan pembinaan ke kelompokkelompok UPPKS. Akan tetapi pembinaan yang dirasakan bagus adalah di Gresik bagian Selatan. Setiap 3 bulan sekali mereka melakukan pembinaan ke kelompok UPPKS atas inisiatif PLKB sendiri. Terkadang mereka mengundang pihak kabupaten untuk melakukan pembinaan secara langsung. Dana monitoring sebanyak Rp. 400.000 untuk sekali jalan, selain itu ada dana untuk entry data dan pelaporan. Berkaitan dengan kondisi kelompok UPPKS tersebut di atas, informan dari Gresik (Kasi KS) memberikan kebijakan dan saran sebagai berikut: 1. Untuk menggairahkan kembali kelompok UPPKS, tahun 2011 membagikan ATTG . setelah dibagikan dampaknya ada perbaikan kelompok. Kebijakan tersebut diambil karena alat tersebut sudah ada di gudang, dari pada 79
diendapkan lebih baik dibagikan pada kelompok.
ATTG tersebut berupa
mesin jahit dan bordir. Berdasarkan pengalaman yang memberikan dampak positif pada kelompok, maka disarankan pemberian ATTG kepada kelompok UPPKS jika sudah tidak bisa memberikan bantuan modal lagi. 2. Melakukan monitoring kepada kelompok-kelompok UPPKS yang sudah terbentuk.
Untuk menambah informasi berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan keluarga, peneliti mewawancarai informan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik (Indah Shofian, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat) dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Suwono). Menurut mereka kebijakan dan implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sejak tahun 1992, yaitu melalui program Inpres bantuan desa. Program UP2K diberikan kepada setiap kelompok, besarnya dana yang diberikan UP2K 1 sampai 2 juta per kelompok. Sejak adanya Alokasi Dana Desa (ADD) mulai tahun 2004, UP2K tidak didanai lagi dan
tidak dialokasikan bantuan lagi untuk
kelompok PKK. Namun
demikian dalam upaya masih melakukan pembinaan setiap tahun diadakan lomba untuk UP2K dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong. Semula kelompok-kelompok seperti UP2K, UPPKS, KUBE, dll sebagai unit usaha mikro untuk pemberdayaan masyarakat belum memiliki payung hukum. Oleh karena itu, dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dibuat payung hukum. Selanjutnya berdasarkan dasar hukum tersebut diturunkan Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Maksud dan tujuan dibentuknya Bumdes sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan setiap desa dapat dibentuk Bumdes. Fungsinya untuk mengkolaborasikan dalam satu payung hukum kegiatan holistic 80
integratif usaha pelayanan jasa yang meliputi: lembaga keuangan mikro seperti UP2K, UPPKS, yang memberikan usaha simpan pinjam, perkreditan, termasuk usaha reproduksi dan perdagangan umum seperti industri kecil, pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dan sebagainya. Bentuk Bundes dapat berupa Perusahaan Desa (Perusdes), Peserseroan Terbatas, Usaha Bersama dan Koperasi. Adapun permodalan Bumdes
yang dikembangkan dapat berasal dari
modal usaha sendiri yang diusahakan pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, pinjaman, penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas`dasar saling menguntungkan. Bertitik tolak dari keberadaan Bumdes, memberikan peluang terhadap lembaga keuangan mikro yang selama ini dikembangkan seperti halnya UPPKS yang sejak tahun 2010 sudah tidak memberi kucuran dana lagi dari APBN akan bisa berkembang dengan baik. Karena dengan adanya Bumdes ini pengajuan modal untuk pengembangan kelompok menjadi tidak masalah lagi, karena Bumdes keberadaannya dilindungi payung hukum yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
seperti Lembaga
Keuangan/Perbankan, PMDN, PMA, BUMN dengan jumlah kredit berapapun yang dibutuhkan oleh kelompok usaha. Bukan hanya itu saja, dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lembaga pihak ketiga tersebut juga berkewajiban memberikan pelatihan dan pembinaan administrasi dan manajemen kepada Bumdes. Dengan adanya kegiatan yang terintegrasi secara menyeluruh tersebut harapan adanya Bumdes dapat merangkul unit-unit usaha kelompok usaha mikro akan berjalan lebih optimal. Pembentukan Bumdes di Kabupaten Gresik sudah mencapai 52 kelompok, nantinya disetiap desa diwajibkan membentuk Bumdes. Salah satu alasan mengapa pemerintah
daerah
mengarahkan
pada
pentingnya
pembentukan
Bumdes,
dikarenakan untuk pengembangannya Bumdes bisa mengusulkan kebutuhan permodalan dari Pemda melalui mekanisme yang ada. Besarnya dana yang diberikan kurang lebih 20 juta, peruntukannya adalah untuk penguatan kelembagaan sebesar 5 juta dan 15 juta untuk pengembangan kelompok. Upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat lainnya, bisa juga dilakukan melalui kerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR 81
dilakukan oleh perusahaan yang menyediakan dana social untuk bermitra dengan kelompok usaha kecil yang memerlukan kemitraan dan pembinaan.Sebagai contoh yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan masyarakat mantan Camat Gresik. Menurut informasi yang disampaikan seperti berikut ; …Selama ini anggaran yang diberikan oleh APBD selalu mengakomodir kepentingan untuk mensukseskan RPJMD. Mekanisme yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa ke musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya ke musrenbang tingkat kabupaten. Namun demikian jika usulan yang diajukan cukup banyak sedangkan dana terbatas, maka perlu dilakukan kemitraan dengan pihak ketiga. Yang pernah dilakukan kerjasama dengan CSR biasanya bukan permintaan dana namun berupa pelatihan, pembinaan untuk mengembangkan perindustrian dan perdagangan agar produksi yang dihasilkan memberikan nilai jual yang maksimal…. (Indah, Ka PM) Dari pernyataan tersebut, timbul kesan bahwa peluang untuk mencari solusi terhadap permasalahan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga sangat tergantung antusiame dari semua pihak terutama ketua kelompok maupun pimpinan wilayah mulai dari tingkat desa/kelurahan atau kecamatan. Di Kecamatan Gresik terdapat “forum Sinergitas Kecamatan”, adalah wadah diskusi bersama antara pejabat kecamatan, desa dan para tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat untuk membahas proposal yang telah diajukan. Apabila proposal yang diajukan pada kenyataannya tidak direalisasikan maka akan ditindaklanjuti dengan mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga. Misalnya kerjasama yang dilakukan telah berhasil melatih 180 orang untuk mendapatkan pelayanan prima. Umpan balik yang diberikan agar merasakan manfaat bersama pada pelaksanaannya dan follow up kegiatannya dilakukan pendokumentasian sehingga program yang dilaksanakan bisa dirasakan semua pihak. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan melalui kebersamaan tersebut akan terus berlangsung dengan saling mengkomunikasikan program masing-masing. Ada pertanyaan, mengapa program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian akses modal yang dimiliki oleh beberapa instansi tidak saling integritasi?, menurut informasi yang disampaikan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat salah satunya karena dalam penentuan rumpun jabatan tidak ada tugas Fungsi yang mengakomodir kegiatan tersebut. Akibatnya egosektor masih muncul. Selain itu 82
dengan adanya pergantian kepala desa tidak ada komunikasi lebih lanjut. Pelatihan dan pembekalan kepada kepala desa juga tidak ada, sehingga keberadaan program tidak saling memiliki kecuali yang bersangkutan yang telah diberikan tanggung jawab.
Sehingga
apabila
program
sudah
tidak
ada
dukungan
terhadap
kelangsungannya, seperti halnya UPPKS yang pada saat ini sudah tidak ada ‘droping’ dana lagi menjadi mati atau tidak berjalan. Berdasarkan beberapa permasalahan yang berakibat tidak berjalannya kelompok usaha mikro di pedesaan, maka saran yang diberikan perlu memperkuat adanya Bumdes. Semua kelompok melalukan afiliasi terhadap kepentingan bersama dalam upaya mengembangkan kelompok. Semua dana yang disalurkan dari berbagai sumber dibawah naungan payung hukum sehingga keberadaanya yang kurang memadai bisa ditopang yang lain. Selain saran untuk Pusat, perlunya dibentuk Pokjanal Bumdes dibawah koordinasi Dirjen PMD dan seyogjanya dalam penjabarannya kelompok-kelompok seperti UPPKS, Kelompok Tani, Kube dan lainnya sudah terakomodir.
B. Sumber Modal Menurut Kabid KS provinsi sumber modal yang diterima kelompok UPPKS berasal dari Pegadaian melalui Kredit Krista (Kredit Industri Rumah Tangga), BRI Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan yang terbaru adalah Kredit Pundi Rakyat dari BPR Jatim. Persyaratan untuk memperoleh bantuan modal usaha kelompok UPPKS dari setiap lembaga keuangan/perbankan berbeda-beda yang harus dipenuhi calon kreditur, yaitu dalam bentuk jaminan asset barang tak bergerak atau emas. Sedangkan bentuk kerjasama antara lembaga keuangan dengan kelompok UPPKS dapat berupa Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan dalam bentuk fasilitasi permodalan dan pelatihan. Besar pinjaman, bunga, dan angsuran untuk kelompok UPPKS berbeda menurut sumber modalnya, antara lain dari: o Kredit Krista : besar pinjamannya 100.000 s/d 1.000.000, bunga 1% per bulan flat atau 12% per tahun flat, dan angsuran disesuaikan dengan besar pinjaman.
83
o Kredit KUR: plafond kredit maksimal 20 juta, suku bunga efektif maksimum 22% per tahun, dan angsuran disesuaikan dengan besar pinjaman. o Kredit Pundi rakyat: plafond kredit maksimal 10 juta per orang dalam kelompok, suku bunga 6% efektif tahunan, dan angsuran disesuaikan besar pinjaman.
Di Kabupaten Malang sumber modal UPPKS berasal dari Dinas Koperasi dan UKM, BPR Jatim, PNPM Mandiri, BPC AKU Kabupaten Malang, dan BPD AKU Provinsi Jawa Timur. Bentuk kerjasama selain bantuan modal usaha untuk kelompok UPPKS, juga memberi pelatihan/orientasi, pembinaan dan pemasaran produk dengan AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS). Asosiasi kelompok UPPKS (AKU) adalah organisasi Non Pemerintah yang bersifat mandiri dan independen dan bergerak dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan, pengembangan ekonomi mikro, dan ekonomi keluarga produktif. Program kerjanya antara lain memfasilitasi kelompok UPPKS untuk akses terhadap sumber permodalan, terutama dari Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) serta melakukan pendampingan kelompok, termasuk memfasilitasi dalam pelatihan. Masing-masing pemberi modal mempunyai persyaratan yang berbeda-beda untuk kelompok UPPKS yang akan memperoleh bantuan modal. Persyaratan tersebut antara lain: Mengajukan pinjaman dengan cara mengisi formulir dan direkomendasi oleh PKB/PLKB/PPLKB, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua AKU atau direkomendasi oleh Kabid KS dan Kepala Badan KB untuk pengajuan ke BPR Jatim atau ke AKU. Fotocopy KTP ketua, kartu KB, dan KK. Agunan untuk pinjaman di atas 5 juta rupiah per orang berupa BPKB/sertifikat tanah. Dilakukan survei untuk mengetahui kelayakan usaha dan keberadaan kegiatan kelompok usaha. Jenis pinjaman berupa modal usaha/keuangan, berupa hibah, dan ATTG. Besar pinjaman antara lain dari: 84
o BPR Jatim: 1 orang max Rp.2.000.000, satu kelompok jumlah anggota 5-10 orang. Bunga 1% per bulan. Angsuran 12-24 bulan atau 12 kali/24 kali. o AKU Kabupaten Malang: 1 orang 1-5 juta, jasa pinjaman 15% per tahun, angsuran 12 bulan (1 tahun). C. Sumber Akses Modal Peran media dan mitra kerja cukup penting dalam memberikan informasi tentang akses modal. Menurut Kabid KS provinsi, mereka mengetahui akses permodalan antara lian dari BKKBN Pusat, survei di internet dan dari rekan/mitra kerja yang pernah memanfaatkan jasa akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan, khususnya bagi usaha mikro seperti UPPKS. Sedangkan dari Bidang KS Kabupaten Malang informasi tentang akses permodalan selain diperoleh dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, juga diperoleh dari brosur/leaflet BPR Jatim, BRI, Pegadaian, AKU Kabupaten Malang, sosialisasi keterpaduan program, dan Posdaya. Dengan mengetahui akses modal tersebut, lebih lanjut sosialisasi yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur antara lain, 1. Berkoordinasi dengan penyedia layanan permodalan/kredit seperti lembaga keuangan/perbankan tentang peluang kerjasama yang mungkin dapat dilakukan serta minta petunjuk tentang mekanisme penyaluran kredit yang ditawarkan. 2. Jika memang ada peluang dan kredit yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kelompok UPPKS, maka perlu ditindak lanjuti dengan membuat petunjuk teknis dan penandatanganan MoU untuk memperlancar realisasi kredit. 3. Setelah terbentuk petunjuk teknis dan ada MoU, maka langkah selanjutnya adalah mengundang kabupaten/kota untuk sosialisasi kredit/bantuan modal tersebut. Sementara itu, sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Malang adalah melalui rapat koordinasi PPLKB tiap bulan, Rakerda, pembinaan langsung ke kelompok UPPKS dan melalui orientasi/pelatihan/pemantapan kader UPPKS. Jenis bantuan modal yang diakses oleh kelompok UPPKS untuk usaha produksi dan simpan pinjam, yang diakses adalah bantuan kredit usaha mikro yang 85
agunannya mudah dan bunga tidak memberatkan kelompok UPPKS. Sebagai contoh dari Kredit Rumah Tangga (Krista), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan hibah dari koperasi, Bapemas KB dan pinjaman modal dari perusahaan swasta (CSR). Di Malang jenis modal yang diakses antara lain dari Dinas Koperasi dan UKM (hibah), BPR Jatim (Pundi Rakyat), BPC AKU, BRI (KUR), dan PNPM Mandiri. D. Mekanisme Berkaitan dengan mekanisme mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga keuangan, di tingkat provinsi yang dilakukan antara lain koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga keuangan yang memberi pinjaman, kemudian membuat petunjuk teknis dan nota kesepahaman bersama (MoU) serta ke SKPD KB kabupaten/kota melalui pertemuan di provinsi. Secara umum tidak ditemui kendala mengenai mekanisme mendapat pinjaman asalkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan untuk mendapatkan modal tiap lembaga keuangan/perbankan berbeda. Di Provinsi Jatim syarat yang biasanya ditetapkan oleh lembaga keuangan/perbankan antara lain ada KTP, kelayakan usaha, lama usaha berdiri, identitas usaha, susunan kepengurusan, dan agunan baik yang hanya tercatat maupun yang harus di sita/dijaminkan di lembaga keuangan. Selain itu yang terpenting adalah legalitas pembentukan kelompok dan kegiatan kelompok benarbenar ada. Persyaratan mendapatkan modal di Kabupaten Malang terlihat lebih banyak, antara lain:
Mengajukan pinjaman dengan mengisi formulir dan rekomendasi oleh PKB/PLKB/PPLKB, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua AKU. Atau direkomendasi oleh Kabid Keluarga Sejahtera dan Ka. Badan KB untuk pengajuan ke BPR Jatim
Fotocopy KTP ketua, kartu KB dan KK. Anggunan untuk pinjaman di atas 5 juta rupiah per orang berupa BPKB/sertifikat tanah.
Di survei untuk
mengetahui kelayakan usaha dan keberadaan kegiatan
kelompok usaha. Bagaimana dengan angsuran, waktu, dan bunga yang dibebankan pada peminjam, menurut informan dari Provinsi Jawa Timur untuk angsuran disesuaikan 86
dengan besar pinjaman dan menjadi kesepakatan antara pihak Bank dengan kelompok/kreditur. Waktu pengembalian sesuai dengan besar pinjaman kelompok dan ketentuan prosedur yang ditetapkan lembaga keuangan/perbankan. Sedangkan bunga yang dibebankan menjadi tanggung jawab bersama kelompok dan besarnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku. Sebagai contoh di Kabupaten Malang, angsuran setiap bulan dengan jangka waktu 1 tahun, jasa 15% per tahun untuk AKU Kabupaten Malang. Sedangkan BPR Jatim, angsuran 12-24 bulan atau 12 kali/24 kali, bunga 1% per bulan. Kelompok UPPKS yang mengakses modal selama 3 tahun terakhir adalah sebanyak 6 kelompok dari BPR Jatim dengan jumlah anggota 41 orang. Sementara itu, dari AKU Kabupaten Malang sebanyak 69 kelompok dengan jumlah anggota 668 orang. Mengenai kelompok UPPKS yang menunggak menunjukkan bahwa untuk kredit terbaru seperti dari Pundi Rakyat BPR Jatim belum ada yang menunggak karena masih baru realisasi tahun 2011. Kelompok UPPKS yang menunggak di Kabupaten Malang terjadi di 29 kelompok dengan anggota 249 orang dan total dana Rp 255.788,053 di 13 kecamatan.
E. Fasilitasi Setelah diberi bantuan modal, dilakukan pelatihan kelompok UPPKS yang menerima modal. Dalam hal ini di tingkat provinsi dilakukan pelatihan kepada pengelola program UPPKS dari kabupaten/kota, kemudian diteruskan dengan melatih kepada kelompok UPPKS penerima modal. Di Kabupaten Malang diberikan dalam bentuk motivasi dan pembinaan atau orientasi berupa pemantapan kepada kelompok misalnya mengenai sistem tanggung renteng. Materi yang diberikan antara lain:
Manajemen/pengelolaan kelompok UPPKS dan administrasi baku. Dinamika kelompok dan sistim tanggung renteng. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. Cara pengajuan IPRT dan HKTI.
Sedangkan pembinaan bagi kelompok UPPKS dapat berupa perorangan maupun kelompok, diskusi dan simulasi. Sebagai pelaksana pembinaan adalah PPLKB/PLKB setempat, PKK, Dinas Koperasi dan UKM, Badan KB Kabupaten 87
Malang melalui Kabid KS dan Kasubid PEK. Frekwensi pembinaan yang dilakukan PPLKB/PLKB setiap bulan, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM pembinaan dilakukan apabila diperlukan dan waktunya disesuaikan dengan program kegiatan dinas. Di Kabupaten Gresik pembinaan dilakukan PLKB ke kelompok-kelompok UPPKS. Akan tetapi pembinaan yang dirasakan bagus adalah di Gresik bagian Selatan. Setiap 3 bulan sekali mereka melakukan pembinaan ke kelompok UPPKS atas inisiatif PLKB sendiri. Terkadang mereka mengundang pihak kabupaten untuk melakukan pembinaan secara langsung.
F. Kebutuhan Kelompok UPPKS Berkaitan dengan kebutuhan kelompok UPPKS, ditanyakan tentang apa yang dilakukan BKKBN untuk kelompok UPPKS jika sumber modal dari BKKBN sudah tidak ada lagi. Menurut Bidang KS yang dilakukan antara lain: a. Mengupayakan alternatif permodalan melalui fasilitas permodalan dengan lembaga keuangan/perbankan. b. Memberi bantuan sarana ATTG untuk memperlancar proses produksi. c. Memberikan pelatihan teknis sebagai upaya pengembangan UPPKS. Sedangkan di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Badan KB adalah memberikan motivasi untuk kemandirian melalui simpanan wajib dan simpanan sukarela serta memfasilitasi akses permodalan kepada lembaga keuangan. Buku atau pedoman yang dimiliki kelompok UPPKS menurut Bidang KS Provinsi adalah Buku Pedoman pengelolaan dan pengembangan UPPKS, sedangkan di Kabupaten Malang terlihat lebih banyak buku atau pedoman yang dimiliki UPPKS, antara lain: a. b. c. d. e.
Buku simpan pinjam dan sukarela Pengelolaan kelompok UPPKS Dinamika kelompok Sistim tanggung renteng Adminstrasi keuangan kelompok
Pembukuan di kelompok UPPKS beragam, namun rata-rata bagi kelompok dasar umumnya masih menggunakan pembukuan sederhana, yaitu berupa pembukuan umum seperti arus kas masuk dan keluar. Sedangkan sebagian kecil kelompok UPPKS yang sudah berbentuk koperasi menggunakan sistem pembukuan lengkap. Bagi kelompok berkembang dan mandiri, pembukuan sangat tertib terlebih 88
kelompok yang telah memiliki Badan Hukum
atau menjadi Kopwan, karena
mendapat pembinaan langsung dari Dinas Koperasi.
G. Pengelolaan Kelompok UPPKS 1. Syarat Pembentukan Kelompok Syarat pembentukan kelompok UPPKS ternyata berbeda-beda, namun menurut informan Bidang KS secara umum harus punya usaha produktif serta sebagai peserta KB terutama dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga KS I. Di Kabupaten Malang persyaratannya terlihat lebih khusus, yaitu: a. Mempunyai kegiatan ekonomi produktif dan dalam satu wilayah. b. Pembentukan kepengurusan kelompok (ada Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota 5 sampai 20 orang) c. SK Kelompok/legalitas yang ditandatangani oleh Ka. Desa/Lurah 2. Syarat Menjadi Anggota Kelompok a. Diutamakan peserta KB yang mempunyai kegiatan ekonomi produktif b. Keluarga Pra S dan KS I yang belum ber-KB c. Keluarga KS II, KS III sebagai fasilitasi dan pendorong kelompok/dukungan d. Anggota BKB, BKR, BKL dan Pik Remaja yang mempunyai UEP, Kelompok KB pria, LSOM/LSM. 3. Dana Monitoring Kelompok UPPKS Dana monitoring kelompok UPPKS menurut Bidang KS Provinsi untuk beberapa tahun terakhir ini tidak tersedia di DIPA BKKBN Provinsi Jawa Timur. Namun di Kabupaten Malang tersedia dana untuk pendampingan bagi petugas KB dari BKKBN (Program ikut Kasi PEK). Selain itu ada dana untuk orientasi, pemantapan dan pembinaan bagi pengurus/kader kelompok UPPKS
yang
tersedia dari APBD meskipun namun terbatas. Demikian juga AKU Kabupaten Malang, tersedia dana khusus yang mempunyai tunggakan. Lebih lanjut ditanyakan tentang pengelolaan kelompok UPPKS yang kurang kondusif saat ini. Bidang KS Provinsi memberikan beberapa alternatif yang dapat
89
dilakukan berkenaan dengan kurang kondusifnya kelompok UPPKS saat ini antara lain: a. Dengan terbatasnya anggaran untuk pembinaan dan monitoring maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan lintas sektoral atau melalui mitra kerja. b. Melakukan perbaikan pola pemasaran. c. Memberikan bantuan sarana produksi ATTG d. Fasilitasi modal ditingkatkan melalui lembaga Keuangan atau Perbankan yang menawarkan kredit yang cocok untuk UPPKS. e. Mengupayakan adanya Bapak Angkat bagi pengembangan kelompok UPPKS. Sementara itu, pengelola di Kabupaten Malang dalam hal ini tetap memberikan semangat kepada para kader kelompok UPPKS, dan selalu komunikatif kepada kelompok-kelompok UPPKS.
H. Saran-Saran Untuk Kelangsungan Kelompok UPPKS 1. Aspek Pembentukan Kelompok a. Dalam membentuk kelompok di awal pembentukan hendaknya ada kesepakatan dan consensus antara anggota kelompok demi kesinambungan kelompok selanjutnya. b. Peran dan tanggung jawab harus jelas. c. Kelompok harus ada harmoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. d. Anggota kelompok saling mempercayai satu sama lain dan berkeinginan memberikan kontribusi bagi kemajuan kelompok. e. Diharapkan pembentukan kelompok baru, diberi rangsangan pinjaman modal usaha atau dana hibah dari BKKBN Pusat/Provinsi sebagai wahana untuk mengembangkan semangat keluarga Pra S dan KS I untuk menjadi wirausaha guna peningkatan tahapan yang lebih tinggi. 2. Aspek Modal a. Selain mencarikan alternative permodalan dari lembaga Keuangan atau Perbankan, alangkah baiknya jika ada bantuan modal rutin yang bersumber 90
dari DIPA BKKBN setiap tahunnya sebagai upaya menumbuhkan kembali semangat berwira usaha serta pengembangan usaha kelompok UPPKS. b. Untuk menunjang peningkatan usaha, maka perlu diupayakan dana/modal yang merupakan salah satu faktor penting yang harus ada di kelompok. Modal dapat diperoleh dari tabungan sukarela dan wajib dan pinjaman dari AKU Kabupaten Malang c. BKKBN Pusat/Provinsi mengupayakan dan memfasilitasi pinjaman, modal usaha dengan bunga yang sangat ringan (6% per tahun). 3. Aspek Pengembangan a. Melakukan restrukturisasi manajemen kelompok. b. Pelatihan dan promosi kelompok UPPKS ditingkatkan. c. Penjajagan perluasan wilayah pemasaran. d. Anggaran untuk pembinaan dan monitoring di lapangan ditingkatkan, sehingga lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok. e. Untuk mendukung pengembangan jaringan kelompok, diupayakan menjalin hubungan antar kelompok dengan lembaga/instansi terkait dan lembaga keuangan untuk meningkatkan perbaikan kualitas produk, pemasaran, permodalan, pembinaan, pedampingan dengan tujuan untuk kelanjutan usaha kelompok. f. Melalui kegiatan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan kemauan semangat
dan
kemampuan
keluarga
dalam
berwirausaha
untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok. g. Kelompok berharap ada
bantuan/hibah dropping ATTG
dari Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur atau BKKBN Pusat, guna peningkatan usaha dan mendukung kegiatan kelompok UPPKS.
4.2.2. LEMBAGA KEUANGAN (KOPERASI, PERBANKAN, AKU) Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan dari Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat, dan AKU dimaksudkan ingin mendapatkan informasi tentang kebijakan dan implementasi, akses permodalan, dan fasilitasi pada kelompok UPPKS. Informasi lebih banyak diperoleh dari Kabupaten Malang dibanding 91
Kabupaten Gresik. Penggarapan kelompok UPPKS memang lebih baik di Kabupaten Malang dibanding Kabupaten Gresik. Kelompok UPPKS di Kabupaten Gresik belum merupakan prioritas penggarapan, yang lebih di prioritaskan adalah Program GENRE , PIK-Remaja, dan Bina Keluarga Balita (BKR). A. Kebijakan dan Implementasi Menurut Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kabupaten Malang (Drs. Mudji,MM), yang terkait dengan kebijakan permodalan, dijelaskan sebagai berikut: a. Mengacu pada program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemberian modal yang bersifat hibah. Program ini ditujukan untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan implementasinya disalurkan melalui Koperasi Wanita (Kopwan). Untuk Provinsi Jawa Timur, jumlah tersebar di 8.506 desa/kelurahan di seluruh Jatim. Masing-masing Kopwan diberikan bantuan modal Rp. 25 juta berasal anggaran APBD Jatim, jika pengelolaan dan administrasinya baik (lancar), modal dapat ditambah Rp. 25 juta lagi.
Program satu desa satu Kopwan dilaksanakan Dinkop dan UMKM Jatim mulai tahun 2009 dengan pembentukan 3.750 unit Kopwan, yang masing-masing mendapatkan dana Rp.25 juta per Kopwan. Di antaranya 1.000 Kopwan berkinerja baik telah dipilih pada tahun 2011 dan diberikan tambahan modal Rp 25 juta untuk dipinjamkan kepada anggota. Pada tahun 2010 program tersebut dilanjutkan dengan membentuk 4.250 Kopwan memanfaatkan dana APBD murni serta 506 Kopwan dengan dukungan dana PAK. Dengan demikian, pada 2010 telah terbentuk 8.506 Kopwan di 8.506 desa yang terdapat di Jatim. Di Kabupaten Malang sendiri, terdapat 390 Kopwan yang tersebar di 390 desa di 33 kecamatan. Dari 390 Kopwan yang dibentuk dalam rangka program pemprov Jatim ini, terdapat 37 kelompok UPPKS yang dibentuk dan dibina oleh Badan KB Kab Malang yang sudah dapat ditingkatkan menjadi koperasi wanita (Kopwan), bahkan 15 kelompok di antaranya mendapat 92
prioritas
pinjaman hibah. Meskipun modal ini bersifat hibah, tetapi ditekankan pada kelompok (dalam hal ini kopwan) bahwa modal ini sifatnya bergulir yang diberikan kepada koperasi untuk selanjutnya dipinjamkan ke anggota Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman antara lain : -
KTP
-
Modal awal minimal harus terkumpul 15 juta (dari simpanan suka rela dan simpanan wajib).
-
Minimal anggota 20 orang
Proses peningkatan status kelompok usaha ekonomi produktif (salah satunya adalah UPPKS) diawali dengan adanya sosialisasi ke tingkat kecamatankecamatan (koordinasi dengan camat, dan kepala desa). Dalam sosialisasi diterangkan bagaimana pembentukan koperasi. Proses ini dapat dikatakan sebagai pembentukan pra-koperasi, materi yang disampaikan meliputi bagaimana menyusun rencana kerja, struktur organisasi, akte pendirian koperasi, pengesahan ke notaris dan lain-lain. Secara khusus sebagai implementasi surat gubernur untuk membentuk koperasi sekunder (karena dipandang belum mampu) maka dilakukan penguatan koperasi primer melalui peningkatan status kelompok-kelompok usaha produktif yang sudah ada, di antaranya adalah kelompok UPPKS. Sehingga untuk proses pengurusan akte pendirian dan notaris dapat difasilitasi oleh dinas koperasi tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurut informasi dari Kabid KS, pengurusan akte sendiri membutuhkan sekitar Rp. 750.000-. Pembiayaan untuk pembentukan Kopwan sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur (satu paket dengan modal yang disediakan). Disamping pembiayaan untuk pembentukan Kopwan, pemprov Jatim juga menyediakan anggaran untuk melakukan pelatihan dan bintek kepada Kopwan yang dibina. Setelah proses pra koperasi, maka selanjutnya adalah dilakukan fasilitasi untuk pembentukan Kopwan, penyusunan rencana kerja yang akan datang, penyusunan laporan RAT (rapat anggota tahunan) dan lain-lain. Setelah Kopwan terbentuk, mediberikan kanisme pencairan dana langsung ke pengurus Kopwan. 93
b. Disamping
program pembentukan Kopwan dari pemprov Jatim, di Kab.
Malang, juga terdapat program untuk
akses modal yang lain
yaitu dari
Badan Layanan Umum Daerah/BLUD (berasal dari APBD Kab). Untuk tahun 2012 ini tersedia sekitar 3,8 Milyar yang terbagi untuk: (1) UKM kecil (10 juta ke bawah : dengan syarat tidak perlu NPWP, SIUPP, tetapi ada agunan); (2) UKM menengah (maksimal 50 juta; harus ada SIUP, TDP, agunan); (3) koperasi (maksimal 150 juta; untuk Kopwan, belum ada yang mendapatkan modal BLUD ini, karena syaratnya adalah minimal sudah melakukan RAT 2 kali. Saat ini sudah ada Kopwan yang diajukan untuk mendapatkan BLUD, tetapi belum disetujui. Pinjaman modal ke kelompok koperasi ini, masa berlakunya adalah 2 tahun, tenggang waktu 3 bulan dengan bunga 6 persen per tahun (merupakan peluang untuk kelompok UPPKS yang sudah berkembang dan meningkat menjadi koperasi serta sudah memenuhi syarat RAT 2 kali). Akan tetapi masalah yang dihadapi adalah, untuk pengurusan menjadi Kopwan, diperlukan biaya administrasi di antaranya biaya untuk pengurusan ke notaris (akte pendirian) yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Sementara pemkab sendiri tidak memfasilitasi sebagaimana program Kopwan dari pemprov. Alokasi anggaran yang terserap -
Sejak digulirkannya program Kopwan tahun 2009, penyerapan anggaran di Kabupaten Malang dilakukan secara bertahap; tahap pertama tahun 2009, terserap untuk 92 kopwan (tidak bisa semuanya karena waktu pencairan anggaran sudah mepet). Tahap kedua tahun 2010: terserap 80 Kopwan, selanjutnya 195 kopwan dan setelah terjadi PAK (perubahan anggaran) terserap 23 Kopwan, sehingga secara keseluruhan anggaran sudah terserap 390 Kopwan.
-
Selanjutnya 46 Kopwan yang mendapatkan modal usaha pada tahun 2009, dan 46 Kopwan yang mendaptakan modal usaha pada tahun 2010, setelah dievaluasi mendapatkan tambahan modal lagi karena kinerja mereka dinilai bagus. Menurut informan, tidak jelas apakah semua Kopwan yang sudah terbentuk akan mendapatkan tambahan modal atau tidak setelah penyaluran tahap 94
pertama. Informan berharap semua Kopwan akan memperoleh guliran dana berikutnya. Komitmen/MoU dengan BKKBN Secara formal tidak ada MoU antara Dinas Koperasi dengan Badan KB dalam hal penyaluran modal ke kelompok UPPKS yang sudah meningkat statusnya menjadi Kopwan. Mekanisme kerjasama di era desentralisasi lebih fleksibel dibawah kendali koordinasi kepala daerah. Ketika ada surat Gubernur untuk membentuk Kopwan, maka pemkab mengkoordinir satker terkait untuk melakukan kerjasama kemitraan. Komitmen/MOU antara BPR dengan BKKBN di tingkat Kabupaten Malang dan Gresik tidak ada. MoU untuk pelaksanaan kerjasama, awal kemitraan adalah tindak lanjut pertemuan di tingkat provinsi yang melakukan sosialisasi tentang kerjasama Damandiri dengan BPR Jatim. Pada saat sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa BPR Jatim menyediakan pinjaman modal ke kelompok posdaya dan UPPKS. Setelah mendapatkan informasi dari provinsi, Bidang KS khususnya di Kabupaten Malang melakukan pendekatan dengan BPR untuk selanjutnya mengadakan sosialisasi Kredit Pundit Rakyat di forum pertemuan pengurus UPPKS se Kabupaten Malang. Komitmen/MoU antara AKU dengan BKKBN, seperti yang
dikemukakan
ketua AKU bahwa AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung program dan kegiatan bidang KS. Salah satu dari tugas AKU adalah mengelola dana outstanding KUKESRA dan dana hibah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat melalui kelompok UPPKS, oleh karena itu tidak ada MoU antara AKU dengan BKKBN.
Kendala yang dihadapi oleh AKU Kendala yang paling utama adalah masih banyaknya tunggakan angsuran pinjaman dari anggota kelompok. Beberapa hal yang menyebabkan tunggakan terjadi antara lain ; 1). Kelompok bubar (tidak ada lagi)
95
2). Pengurus kelompok beralih profesi menjadi TKW atau terjadi pergantian pengurus 3). Usaha anggota kelompok mengalami kegagalan . Hal ini disebabkan karena awal dari pembentukan kelompok UPPKS mayoritas anggota adalah KPS dan KS I yang belum tentu mempunyai usaha produktif Kesulitan dalam Penanganan Kopwan : a) Jarak jauh sehingga menyulitkan untuk melakukan monev ke lapangan, sebagai contoh, jarak dari kantor koperasi dengan Kecamatan Kasembon sampai pada kelompok Kopwan yang terdapat di desa lebih dari 100 km dengan kondisi wilayah pegunungan. Hal ini disiasati dengan pembentukan paguyuban Kopwan di tingkat kecamatan, sehingga memudahkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Pada saat pembinaan, semua pengurus Kopwan diundang ke tingkat kecamatan dengan membawa buku-buku administrasi.
b) SDM pengelola Kopwan rendah dilihat dari latar belakang pendidikan para pengurus, terutama di wilayah pedesaan, usia ibu-ibu pengurus relatif sudah tua oleh karena itu, dipilih SDM pengelola Kopwan dari unsur pendidik (guru).
c) SDM pengelola di dinas koperasi terbatas. d) Anggaran di APBD terbatas untuk bintek, pelatihan dan lain-lain. Kebijakan yang terkait dengan permodalan untuk kelompok UPPKS pada Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang yang dikemukakan oleh Kepaka Seksi Pemasaran (Kusnadi) dan Kabupaten Gresik yang disampaikan oleh Kepala BPR, hampir sama karena semuanya mengacu pada kebijakan di tingkat provinsi. Kebijakan tersebut antara lain: 1. Kebijakan terkait dengan permodalan kepada kelompok UPPKS Bekerjasama dengan BPR Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Badan KB menindak lanjuti program di tingkat provinsi yaitu memberikan sosialisasi kepada kelompok UPPKS yang dibina untuk bisa mengakses pinjaman modal 96
dari BPR Jatim Kab. Malang. Pinjaman modal yang disediakan oleh BPR Jatim dinamakan Kredit Pundi Rakyat. Pundi Rakyat sendiri merupakan singkatan dari : PUNDI : Pembinaan Usaha Kelompok Yang Sejahtera dan Mandiri, RAKYAT : Rintisan Aneka Ketrampilan Yang Aktif Terbina. Kredit Pundi Rakyat yang merupakan salah satu produk dari BPR Jatim ini merupakan hasil kemitraan dengan Yayasan Damandiri. Yayasan ini sangat memberi perhatian terhadap rakyat kecil, utamanya kaum perempuan di perdesaan. Oleh karena itu, kredit ini diprioritaskan untuk menunjang usahausaha produktif yang dikelola oleh kaum wanita/ ibu rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya. Melalui kerjasama dengan Damandiri ini, BPR meluncurkan Tabungan Posdaya. Tabungan ini diperuntukan bagi kaum ibu-ibu, khususnya yang bekerja sama dalam satu kelompok usaha, diberikan tabungan minimal Rp 10.000 oleh Yayasan Damandiri melalui BPR Jatim. Untuk selanjutnya kelompok yang mendapatkan tabungan ini bisa mengajukan Kredit Pundi Rakyat. Kelompok UPPKS binaan Badan KB Kabupaten Malang (6 kelompok) telah memperoleh fasilitas pinjaman modal dari BPR Jatim. Prosedur pengusulan pinjaman melibatkan pendamping/fasilitator/pembina kelompok, kalau kelompok UPPKS maka Badan KB mempunyai peran untuk menseleksi kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan pinjaman, serta memberikan rekomendasi kelompok secara tertulis. Sebelum pinjaman disetujui, maka ada survei kelayakan usaha dari BPR Jatim, survey ini dilakukan kepada seluruh anggota kelompok. Sementara
itu,
kebijakan
dan
implementasi
yang
terkait
dengan
permodalan untuk kelompok UPPKS pada Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Malang yang dikemukakan oleh Ketua AKU (Yoses Tice) sebagai berikut: Kebijakan yang berkaitan dengan UPPKS dimulai sejak tahun 1979 melalui wadah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dalam rangka mewujudkan NKKBS. Sejak tahun 1994 berkembang menjadi UPPKS (Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Kelompok UPPKS tersebut dirintis melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, diharapkan keluarga yang mempunyai Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat mengembangkan
kegiatan
kewirausahaan 97
dan
kemitra
usahaan
untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga serta memiliki keuletan dan ketangguhan ekonomi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara mandiri serta mampu menjadi motivator Program KB yang mandiri. Implementasi di lapangan adalah dengan penyediaan pemberian bantuan pinjaman modal bagi kelompok UPPKS yang menjadi anggota AKU untuk mendukung program KS yang dilaksanakan oleh Badan KB Kabupaten Malang. AKU Kabupaten Malang berdiri sejak
tanggal 11 bulan Juni tahun 2003,
dengan modal awal sebesar Rp. 385 juta yang bersumber dari dana outstanding Takesra-Kukesra yang ditarik dari kelompok. Awal berdiri, AKU beranggotakan 19 orang (periode 2003-2007) sekarang telah berkembang menjadi 20 orang (periode 2007-2012). Kepengurusan AKU terdiri dari beberapa karyawan/karyawati yang ada di kantor Badan KB dan petugas lapangan KB. Pinjaman modal yang bisa disediakan oleh AKU per kelompok sebesar 10 juta untuk 10 orang anggota UPPKS (pada tahap awal pengajuan pinjaman), kemudia apabila ada evaluasi dan dinyatakan bagus, serta dana di AKU tersedia cukup, maka besarnya pinjaman selanjutnya dinaikkan menjadi Rp. 20 juta untuk setiap kelompok UPPKS. Pinjaman ini diutamakan pada kelompok UPPKS dengan anggota yang mempunyai UEP (usaha Ekonomi Produktif)
dan sudah menjadi peserta KB.
Sasaran kelompok UPPKS ini adalah PUS Periode pinjaman dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan) dengan jasa pinjaman sebesar 15 persen setahun. Pada saat realisasi besar pinjaman dipotong 5 persen dari besar pinjaman sebagai agunan sebagai simpanan, dan apabila pinjaman sudah lunas, dana 5 persen tersebut langsung dikembalikan. Pembagian jasa pinjaman yang masuk sebagai berikut : -
50% untuk pemupukan modal usaha
-
10% untuk biaya operasional
-
20% untuk biaya operasional pengurus AKU Kabupaten Malang
-
20% untuk biaya operasional Petugas KB yang mempunyai binaan kelompok UPPKS yang memiliki pinjaman modal usaha dari AKU.
98
Variasi jenis usaha anggota AKU antara lain meliputi: usaha pertanian, peternakan,
perikanan,
industri
RT,
konveksi,
makanan
dan
minuman,
perdagangan, jasa (salon, penjahit, tukang ojek dan lain-lain.
B. Akses Permodalan Cara Dinas Koperasi agar masyarakat mengetahui bahwa di lembaga ini (Dinas Koperasi) menyediakan pinjaman modal untuk usaha dan masyarakat mengetahui mekanisme/cara untuk mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga ini, antara lain dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Koperasi di tingkat kecamatan. Selain itu juga peran dari Badan KB Kabupaten Malang yang menjembatani informasi adanya kelompok UPPKS yang sudah berkembang yang bisa dinaikkan statusnya menjadi Kopwan, juga saling koordinasi antara satker (Badan KB yang membina kelompok UPPKS dan Dinas Koperasi yang memfasilitasi modal). Cara BPR agar masyarakat mengetahui bahwa di lembaga ini menyediakan pinjaman modal untuk usaha dan cara masyarakat mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga ini (BPR), dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan KB serta sosialisasi yang dilakukan oleh perguruan
tinggi
(Universitas
Brawijaya,
Unmer,
dan
lain-lain).
Untuk
pelaksanaan Posdaya di Kabupaten Malang, Damandiri menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai pendamping/fasilitator kelompok posdaya. Salah satu kegiatan untuk fasilitasi kelompok posdaya di kab. Malang dilakukan melalui program KKN perguruan tinggi. Selanjutnya cara AKU agar masyarakat mengetahui bahwa di lembaga ini (AKU) menyediakan
pinjaman modal untuk usaha dan mekanisme untuk
mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga ini dilakukan melalui kemitraan
UPPKS
dengan
AKU,
dimulai
dari
PLKB
Pembina
desa
mensosialisasikan adanya AKU yang menyediakan pinjaman modal usaha. Selanjutnya UPPKS yang berminat difasilitasi oleh PLKB untuk pengajuan pinjaman modal dengan rekomendasi dari PLKB/PKB, Koordinator Lapangan dan Kepala desa. Untuk selanjutnya dilakukan pengisian formulir peminjaman. Artinya, lembaga AKU sebagai penyedia modal mempunyai prosedur yang 99
mudah diakses oleh kelompok UPPKS, karena sifatnya yang fleksibel antara lain; kelompok
mempunyai
usaha
ekonomi produktif,
mengisi
formulir
yang
disediakan, KTP suami istri, KK, dan kartu peserta KB. Untuk kelompok UPPKS yang baru pertama kali mengajukan pinjaman, dilakukan survei kelayakan usaha baik oleh PLKB/PKB maupun pengurus AKU. Akses informasi adanya lembaga yang menyediakan pinjaman modal (dalam hal ini AKU), adalah melalui PLKB/PKB kepada kelompok-kelompok UPPKS
C. Fasilitasi Setelah penerimaan modal usaha, Dinas Koperasi melakukan bintek ke kelompok, pembinaan dilakukan pada tingkat kecamatan (teknisnya : Kopwan dari desa-desa dikumpulkan ke kecamatan). Materi yang disampaikan antara lain tentang akuntasi sederhana, bagaimana membuat neraca. Sedangkan pelatihan yang diselenggarakan meliputi : dinamika kelompok, outbound yang melibatkan PKK, dewan Pembina koperasi. Frekuensi bintek terbatas, karena terbatasnya anggaran (kalau tahun 2011, tersedia anggaran untuk bintek sebanyak 390 kopwan, tahun 2012 hanya tersedia untuk 50 Kopwan saja), akhirnya prioritas pembinaan lebih diarahkan pada Kopwan yang belum maju, idealnya bintek dilakukan tiap semester. Sementara itu ada beberapa Kopwan yang sudah sangat berkembang, sehingga mempunyai jadwal untuk pertemuan anggota setiap 2 (dua) bulan sekali seperti di Kecamatan Dampit, Kepanjen, Karangploso, Wagir, Lawang, Bululawang, Ampelgading, dan Poncokusumo. Kopwan-kopwan yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut
mengadakan pertemuan secara rutin, saat
pertemuan sekaligus mengundang dinas koperasi untuk melakukan pembinaan. Disamping mekanisme tersebut, Dinas Koperasi kabupaten, melalui Kasi (kepala seksi) Ekonomi Pembangunan di tingkat kecamatan melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahn Kopwan yang ada desa-desa. Fasilitasi yang lain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi adalah : pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan (jenis pelatihan: membuat kripik, pelatihan pra koperasi, diklat wirausaha, ketrampilan UKM, dana dari dinas koperasi dan UMKM provinsi dikhususkan untuk pelatihan, tidak bisa dialokasikan untuk 100
lainnya). Untuk tahun anggaran 2012 ini, bulan depan, setelah hari raya, Dinas Koperasi Kab. Malang akan mengirim 3 Kopwan (masing-masing 25 orang) untuk mengikuti pelatihan dengan dana dari Dinas Koperasi Provinsi. Untuk mendukung kelancaran usaha, Dinas Koperasi juga memberikan bantuan berupa ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna). Misalnya alat-alat untuk pembuatan kue kering (oven, mixer dan sebagainya). Bantuan lain dari Dinas Koperasi Kab Malang adalah fasilitasi dibidang pemasaran, yaitu adanya show room yang menampilkan dan menjual produkproduk dari Kopwan di Kecamatan Lawang, mengikutkan Kopwan dalam pameran-pameran (pada event-event provinsi dan nasional misal dalam rangka hari jadi koperasi, dan hari-hari jadi lainnya), dan pada saat momentum misalnya pada saat menjelang hari raya dengan penjualan produk Kopwan. Tidak seperti Dinas Koperasi yang bisa memfasilitasi kelompok UPPKS, di BPR tidak ada fasilitasi apapun selain penyediaan pinjaman modal. Sementara itu, bagi kelompok yang telah mengakses modal, AKU Kabupaten Malang melakukan beberapa fasilitasi antara lain: a. Pemasaran produk (diikutsertakan pada momentum pameran di tingkat kabupaten maupun provinsi, misalnya dalam rangka hari jadi kabupaten, 17 agustus, hari kesatuan gerak PKK, harganas dan lain-lain). Disamping itu juga memberikan peluang untuk memasarkan produk pada saat pertemuanpertemuan di tingkat kabupaten (kegiatan orientasi, pembinaan dan lain-lain) b. Pemberian orientasi, pembinaan dan pemantapan bagi pengurus UPPKS. Materi orientasi antara lain program PEK melalui UPPKS, dinamika kelompok dan system tanggung renteng, manajemen pengelolaan kelompok UPPKS, pengelolaan keuangan dan administrasi dan rencana tindak lanjut. Sedangkan pembinaan dan pemantapan lebih focus pada peningkatan pengelolaan usaha. c. AKU bekerjasama dengan instansi lain (seperti Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, PKK) untuk memfasilitasi peningkatan ketrampilan teknis, antara lain; latihan membuat kue, minuman instan/segar, kerajinan, teknis administrasi pembukuan keuangan, kelayakan kesehatan dan ijin industri RT (dari Dinas Kesehatan), sedangkan kemitraan dengan PKK adalah dalam hal 101
penggerakan anggota dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan anggota d. Melakukan upaya penagihan pada kelompok-kelompok UPPKS yang mempunyai tunggakan e. Bekerjasama dengan Kasubid PEK mencari terobosan di bidang permodalan untuk memperluas akses permodalan, peningkatan ketrampilan dan lain-lain ke lembaga keuangan atau instansi lain yang terkait f. Melakukan terobosan penyediaan pinjaman modal ke berbagai elemen kelompok misalnya, PIK Remaja, kelompok KB pria, kelompok bina keluarga, kelompok pengajian tahlilan. Kelompok-kelompok ini menginduk ke kelompok UPPKS yang sudah berkembang di lingkungan setempat. Melalui kelompok induk, kelompok dari berbagai macam elemen masyarakat tersebut bisa lebih mengembangkan kegiatannya (lebih aktif) dan mempunyai peluang untuk mendapatkan pinjaman modal dari AKU. Contoh dari implementasi program ini adalah munculnya keterpaduan program : misalnya BKB-UEP, BKR-UEP dan lain-lain g. Memberikan dukungan dana bagi kader/pengurus yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (uang saku, tambahan transport, souvenir yang diberikan pada kelompok lomba di tingkat nasional dan lain-lain); besarnya sekitar Rp. 2 juta untuk tingkat nasional, dan Rp. 1 juta untuk tingkat provinsi Pengurus AKU wajib membeli produk anggota (makanan, konveksi dan lain-lain) terutama apabila tidak terjual habis ‘kalau produk dibawa ke kantor harus terjual habis’.
102
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Penelitian
ini
telah
mengidentifkasi
kegiatan
kelompok
UPPKS
serta
memperoleh pola-pola pada kelompok UPPKS yang meliputi pola pengorganisasian, kiat dalam aspek permodalan, proses kegiatan usaha kelompok, serta dukungan institusi. Dilihat dari dua lokasi penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kelompok UPPKS di Kabupaten Malang lebih baik bila dibanding di Kabupaten Gresik. Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Mengenai pola pengorganisasian yang meliputi adanya SK, susunan organisasi, pembinaan atau pelatihan yang diterima kelompok, serta pembukuan kelompok yang baik dapat mempengaruhi dalam upaya memperoleh modal usaha. Sebagai contoh keberadaan SK merupakan hal penting bagi kelompok dalam memperoleh akses ke beragam sumber modal. Didukung pula dengan struktur organisasi yang lengkap serta pernah mendapat
pembinaan/pelatihan
yang
lengkap
mempengaruhi
keberhasilan
kelompok. Kelompok di Kabupaten Malang cenderung lebih banyak menerima substansi pelatihan, seperti permodalan, administrasi, pengelolaan usaha, peningkatan produksi dan pemasaran, sedangkan kelompok di Gresik umumnya hanya memperoleh pelatihan tentang administrasi atau pembukuan tentang pengelolaan modal. Dukungan institusi juga mempengaruhi kemajuan kelompok serta akses modal. Ada kecenderungan insitusi yang menangani UPPKS di Kabupaten Gresik kurang peduli dalam menggarap UPPKS. Penggarapan UPPKS belum merupakan prioritas, pada hal seharusnya semua program dijalankan secara bersama tanpa membedakan salah satu lebih prioritas dari yang lain. Beberapa faktor mempengaruhi kelompok dalam memperoleh akses modal, antara lain: 1. Tingkat pendidikan pengurus kelompok, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak memperoleh akses modal. 2. Kelompok yang keberadaannya didukung oleh adanya dokumen resmi, yaitu berupa SK akan mempermudah mengakses ke beberapa sumber modal. 103
3. Bentuk usaha kelompok terlihat ada kaitannya dengan beragam sumber modal yang dapat di akses oleh kelompok. Kebanyakan kelompok yang mempunyai usaha dalam bentuk usaha kelompok dan usaha perorangan ada kecenderungan memperoleh bermacam-macam sumber modal. 4. Terdapat indikasi bahwa pengurus kelompok yang mengetahui berbagai macam sumber modal, maka ada kecenderungan kelompok tersebut lebih banyak memperoleh akses ke banyak sumber modal. 5. Berkembangnya suatu kelompok usaha tergantung antara lain pada ketersediaan
sumber-sumber
modal,
besar
bunga
pinjaman,
serta
ketersediaan sumber modal dari swadaya kelompok. Demikian pula semakin lama kelompok melakukan kegiatan usaha produktif, semakin besar pula kelompok tersebut mendapatkan peluang akses dari berbagai macam jenis sumber modal. 6. Adanya modal swadaya memberikan alternatif mendapatkan sumber modal lain bagi kelompok. Modal yang berasal dari swadaya kelompok lebih banyak dijumpai pada kelompok yang telah lama melakukan usaha ekonomi produktif. Demikian pula sumber modal swadaya dapat diketemukan pada kelompok yang mempunyai jumlah anggota yang banyak, yaitu lebih dari 20 anggota. Enam faktor tersebut di atas yang dapat mempengaruhi kemudahan kelompok dalam memperoleh modal usaha, perlu diantisipasi dari berbagai pihak untuk
mengambil
langkah
kebijakan
dalam
upaya
meningkatkan
dan
mengembangkan kegiatan kelompok UPPKS. Sebetulnya cukup banyak sumber permodalan yang dapat diakses, seperti BRI (KUR), Pegadaian (Kredit Krista), dan BPR dengan bunga yang relatif terjangkau, tergantung dari kemampuan kelompok. Bagi kelompok yang sudah berkembang usahanya dengan bunga rata-rata 12% per tahun kemungkinan tidak masalah, tapi mungkin
bagi kelompok yang baru melakukan usaha
ekonomi produktif dengan bunga 12% memberatkan. Sumber modal lain seperti PNPM (APBN) kiranya dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk dapat membantu kelompok memperoleh modal, sementara ini PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) lebih banyak diberikan untuk bantuan fisik (gedung 104
sekolah, jalan, perbaikan lingkungan). Alokasi Dana Desa/ADD (APBD) juga merupakan peluang yang dapat di akses untuk mendapat bantuan modal. Peluang lainnya yang cukup potensial adalah dari CSR (dana sosial perusahaan) yang kelihatannya sampai saat ini belum banyak membantu kelompok, kecuali P.T Semen Gresik. Padahal perusahaan/industri besar atau menengah cukup banyak di dua lokasi penelitian. Untuk itu perlu dilakukan penjajagan ke perusahaan-perusahaan,
sekaligus
melakukan
kerjasama
dalam
upaya
membantu meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS. Sumber modal yang dapat diakses kelompok cukup banyak, namun pada kenyataannya banyak kelompok yang tidak mengetahui, oleh karena itu dukungan institusi dalam bentuk sosialisasi serta pendampingan, baik dalam memperoleh modal, proses produksi, pelatihan hingga pemasaran sangat diperlukan. Pendampingan tersebut diperlukan baik bagi kelompok yang belum berkembang maupun kelompok yang sudah berkembang agar dapat menjadi kelompok yang mandiri. Keberadaan kelompok UPPKS yang harus dibenahi cukup banyak, untuk itu koordinasi antar sektor terkait, seperti SKPD-KB, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, PKK, Perbankan, Industri/perusahaan, AKU (fasilitator) perlu lebih diperkuat. Selain itu peran AKU sebagai fasilitator di Malang atau peran BUMDES di Gresik perlu diperkuat dan dioptimalkan fungsinya, dalam upaya menjembatani pertemuan antara kelompok dengan sumber-sumber
permodalan
maupun
instansi-instansi
terkait
dalam
hal
pendampingan, pembinaan, dan pelatihan. Suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan kesepakatan antar sektor tersebut dapat meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga kegiatan usaha ekonomi produktif pada kelompok UPPKS bisa berkembang.
105
106
KODE JUDUL: A.2
LAPORAN AKHIR INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA
AKSESIBILITAS MODAL DI KALANGAN KELOMPOK UPPKS DALAM MENINGKATKAN USAHA KELOMPOK DI KABUPATEN GRESIK DAN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN/LEMBAGA:
BKKBN
Peneliti/Perekayasa: 1. Dra. Iswarati, SU 2. Ir. Endah Winarni, MSPH 3. Sri Wahyuni, SH, MA 4. Dra. Iswari Hariastuti, MKES 5. Oktriyanto, S.Si
INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 2012
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENASI A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil-hasil temuan
studi kuantitatif maupun kualitatif, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pola pengorganisasian kelompok UPPKS -
SK kelompok merupakan bukti legalitas kelompok dan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendapatkan akses permodalan. Kelompok yang dapat menunjukkan SK Pembentukan kelompok relatif rendah, namun dengan adanya SK tersebut memberikan indikasi bahwa kelompok relatif lebih banyak akses ke beragam sumber permodalan.
-
Struktur kepengurusan kelompok pada umumnya berupa kepengurusan lengkap, yaitu minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sebagian kelompok lainnya bahkan mempunyai struktur kepengurusan lebih lengkap, yaitu ada tambahan unsur pengurus wakil ketua atau berupa seksi-seksi.
-
Sesuai konsep awal pembentukan kelompok, keanggotaannya mencakup keluarga dengan tahapan Pra S dan KS1; sebagian besar anggota berupa pasangan usia subur, dan pada umumnya sebagai peserta KB.
-
Secara
umum
kelompok
UPPKS
pernah
mendapatkan
pelatihan/pembinaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha kelompok. Substansi pelatihan yang diterima sebagian besar adalah dalam hal administrasi/pembukuan, permodalan, dan pengelolaan usaha kelompok. Substansi pelatihan tentang peningkatan produksi dan pemasaran relatif rendah. Kelompok di Kabupaten Malang cenderung pernah menerima hampir semua substansi
107
pelatihan, sedangkan
kelompok di Kabupaten Gresik cenderung hanya mendapatkan pelatihan tentang administrasi/pembukuan dan tentang permodalan. -
Jenis pembukuan yang dipunyai kelompok beragam. Sebagian besar kelompok (63-90 persen) di Kabupaten Malang memiliki lebih beragam jenis buku kelompok (10 jenis buku), sementara hanya sebagian kecil kelompok di Gresik mempunyai lebih sedikit jenis buku kelompok (8 jenis buku), kecuali buku tentang pinjaman dan angsuran yang dimiliki oleh hampir semua kelompok.
2. Mengetahui kiat kelompok dalam mendapatkan akses permodalan -
Kelompok mendapatkan akses permodalan, umumnya memerlukan persyaratan mempunyai usaha ekonomi produktif, terdapat instansi yang memfasilitasi, serta membuat proposal pengajuan pinjaman modal kelompok. Pada sumber permodalan tertentu (umumnya perbankan) memerlukan syarat adanya jaminan/agunan berupa aset kelompok yang tidak bergerak atau berupa emas.
-
Jenis sumber modal kelompok yang pernah diakses di Gresik adalah BKKBN dan UP2K (PKK), sementara di Kabupaten Malang bersumber dari BKKBN, AKU, dan Dinas Koperasi setempat. Kelompok di Kabupaten Gresik memperoleh akses modal umumnya hanya pada 1 (satu) jenis sumber modal, sedangkan kelompok di Kabupaten Malang lebih banyak akses ke lebih dari 3 jenis sumber modal.
-
Temuan kualitatif menunjukkan bahwa sumber-sumber permodalan yang dapat diakses lebih beragam, yaitu selain yang pernah diakses kelompok, terdapat sumber permodalan mikro lainnya yaitu BRI (berupa KUR), instansi Pegadaian (Kredit Krista), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur, serta peluang dari CSR (dana sosial perusahaan) dari PT Semen Gresik.
-
Tingkat pendidikan dan pengetahuan pengurus kelompok tentang permodalan berkaitan erat dengan akses permodalan.
108
Pengurus
kelompok yang berpendidikan tinggi (tamat SLTA+) menunjukkan lebih banyak akses ke beragam sumber modal. Hal yang hampir serupa, pengurus kelompok yang mempunyai pengetahuan tentang berbagai jenis sumber modal, relatif cenderung akses ke beragam jenis modal (>lebih dari 3 jenis modal). -
Akses informasi tentang sumber-sumber permodalan telah banyak dilakukan, walaupun belum optimal. Akses informasi tersebut dilakukan melalui penyediaan brosur/leaflet di BPR Jawa Timur, Instansi Pegadaian, BRI dan AKU. Sosialisasi tentang sumber modal juga dilakukan melalui rapat koordinasi PPLKB setiap bulan, melalui Rakerda, pembinaan langsung kepada kelompok UPPKS, serta melalui orientasi/pelatihan terhadap kader UPPKS.
-
Koordinasi juga dilakukan dengan penyedia layanan permodalan/kredit seperti lembaga perbankan atau lembaga keuangan mikro, tentang peluang kerjasama dalam pemberian pinjaman modal kelompok.
-
Sebagian besar kelompok mendapatkan pendampingan, sebelum dan setelah mendapat permodalan.
-
Instansi pemberi pendampingan, sesuai dengan pemberi pinjaman modal, di Kabupaten Gresik dilakukan oleh UP2K/PKK dan BKKBN; sementara di Kabupaten Malang utamanya oleh BKKBN, AKU dan Dinas Koperasi. Pendampingan dalam permodalan dari jajaran BKKBN, secara rinci dilakukan oleh Korlap/PPLKB, PLKB, Kabid KS dan Kasubid Peningkatan Ekonomi Keluarga (PEK).
-
Sepertiga kelompok mendapatkan akses modal dengan bunga tinggi, lebih dari 10 persen (38,3 persen), sepertiga kelompok lainnya mendapat akses modal dengan bunga sedang (33 persen), dan selebihnya akses bunga rendah kurang dari 5 persen dan berupa hibah. Kelompok di Gresik terbesar mendapatkan modal dengan bunga sedang (47 persen), sedangkan kelompok di Malang memperoleh akses modal dengan bunga
109
tinggi (47 persen). Proporsi akses modal kelompok berupa hibah lebih banyak dijumpai di Kabupaten Malang dari pada di Gresik. -
Temuan kualitatif mendukung temuan kuantitatif, bunga yang dikenakan oleh sumber-sumber permodalan beragam. Sebagai gambaran BPR Jatim mengenakan bunga 12 persen per tahun, AKU menentukan bunga 15 persen per tahun. Sementara itu kelompok yang telah berkembang menjadi Kopwan (Koperasi wanita), mendapatkan sumber modal dari Dinas Koperasi berupa hibah (tanpa bunga).
-
Pengelolaan modal kelompok beragam. Sebagian besar kelompok membagi habis modal kelompok ke semua anggotanya. Sebagian kelompok lainnya membagi habis sebagian modal kelompok ke semua anggota, dan sisanya untuk kas kelompok. Sebagian lagi kelompok membagi habis sebagian modal, dan selebihnya untuk usaha kelompok.
3. Mengetahui proses kegiatan usaha kelompok -
Dalam hal pengembangan jenis usaha kelompok, sebagian besar jenis usaha kelompok pada saat survei sama dengan saat awal berusaha, dan jenis usaha bertambah.
-
Umumnya kelompok maupun anggota kelompok memilih jenis usaha yang banyak dibutuhkan konsumen, maupun yang penjualannya cepat.
-
Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil produk, sebagian besar kelompok mempercantik kemasan, dan membuat label produksi. Dalam meningkatkan kuantitas produk, kelompok pada umumnya menambah kuantitas produk, menambah variasi produk, serta menambah variasi produk dan memperluas wilayah pemasaran.
-
Bahan baku produksi tidak merupakan masalah, tersedia dalam jumlah banyak, pada skope wilayah desa dan kecamatan.
-
Wilayah pemasaran umumnya masih terbatas, yaitu skala kabupaten, kecuali di Kabupaten Malang, yang mempunyai jangkauan pemasaran sedikit lebih luas, yaitu menjangkau provinsi dan Indonesia.
110
-
Cara pemasaran produk memperlihatkan pola pada umumnya, yaitu dijual dengan cara langsung, dititipkan di warung atau toko, dan melalui pameran. Khusus di Kabupaten Malang, yang sebagian kecil telah mengena pemasaran secara online.
-
Temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa pendampingan dalam pemasaran dan pelatihan umumnya dilakukan oleh BKKBN, AKU, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dan PNPM. Pola ini terutama terjadi di Malang, sedangkan di Gresik pendampingan utamanya dilakukan oleh BKKBN dan P2K/PKK.
4. Mengetahui berkembangnya kelompok -
Berkembangnya suatu kelompok antara lain diindikasikan dengan bertambahnya modal kelompok, dan berkembangnya jumlah anggota kelompok.
Sebagian
permodalannya,
besar
apabila
kelompok
pada
saat
awal
berkembang
dalam
pembentukan
hal
kelompok
persentase terbesar kelompok mempunyai modal lebih dari 5 juta (41 persen), dan pada saat survei persentase terbesar pada kelompok dengan modal lebih dari 10 juta (75 persen). Gambaran ini terutama terjadi di Kabupaten Malang. -
Perkembangan jumlah anggota kelompok juga terjadi dengan menyolok. Pada awal pembentukan kelompok, persentase terbesar kelompok mempunyai jumlah anggota kurang dari 10 orang, maka pada saat survei persentase terbesar kelompok mempunyai anggota lebih dari 20 orang. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa anggota kelompok
yang
berkembang jumlah anggotanya, terkait dengan sebagian sampel kelompok merupakan kelompok Kopwan yang mempunyai anggota kelompok minimal 20 orang (Kabupaten Malang). -
Faktor-faktor yang diduga berperan dalam berkembangnya kelompok adalah lama waktu usaha, ketersediaan sumber-sumber permodalan, bunga pinjaman, dan ketersediaan sumber modal swadaya. Semakin
111
lama kelompok berusaha, ada indikasi semakin banyak kelompok akses ke beragam sumber modal, sehingga modal kelompok bertambah. -
Besar
bunga
pinjaman
modal
kelompok
berkaitan
dengan
berkembangnya jumlah anggota kelompok. Pinjaman modal bunga rendah atau bersifat hibah lebih banyak diakses kelompok yang anggotanya lebih banyak (lebih dari 20 orang). Kelompok dengan anggota lebihdari 20 orang, biasanya terjadi di Kabupaten Malang dalam bentuk kelompok Kopwan, dengan akses sumber modal dari Dinas Koperasi sejumlah uang tertentu bersifat hibah. Sementara di Gresik, kelompok tersebut lebih banyak akses modal dengan bunga sedang. -
Modal swadaya relatif lebih banyak dijumpai pada kelompok yang telah lama berusaha, dan pada kelompok yang mempunyai anggota berjumlah besar ( lebih dari 20 orang per kelompok).
5. Dukungan institusi untuk keberhasilan kelompok UPPKS -
Dukungan institusi yang diperlukan meliputi dukungan dalam peyediaan sumber
sumber
permodalan,
pendampingan
dalam
permodalan,
pendampingan dalam proses produksi, pelatihan dan pemasaran. -
Dukungan institusi dalam penyediaan sumber modal dan pendampingan dalam permodalan secara umum adalah BKKBN, AKU, Dinas Koperasi, PKK, dan lembaga keuangan seperti BPR Jawa Timur. Di Kabupaten Malang dukungan intitusi terutama berasal dari BKKBN, AKU, Dinas Koperasi, dan BPR Jatim. Dukungan institusi di Kabupaten Gresik terutama berasal dari BKKBN, PKK.
-
Beberapa institusi atau lembaga lain yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedia permodalan dan ada di lokasi survei adalah Bumdes, PNPM (APBN), ADD (Alokasi Dana Desa- APBN), Instansi Pegadaian (Kredit Krista), BRI (berupa KUR) dan kemungkinan berupa pemanfaatan CSR (dana sosial) perusahaan.
112
-
Dukungan institusi terutama dalam aspek pendampingan pemasaran, proses produksi dan pelatihan umumnya adalah dari Dinas Perindustrian, PKK, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan AKU (sebagai fasilitator).
B. REKOMENDASI Rekomendasi yang diusulkan agar kelompok bisa lebih berkembang adalah sebagai berikut : 1. Berkaitan dengan akses permodalan -
Dalam memberikan pinjaman modal kelompok, lembaga keuangan mikro perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tentang besar bunga, dan tentang agunan/jaminan kelompok untuk pinjaman modal. Besar bunga yang dibebankan kelompok sebaiknya tidak tinggi, yaitu sekitar kurang dari 10 persen. Lembaga keuangan diharapkan tidak membutuhkan agunan/jaminan dari kelompok, untuk mendapatkan akses permodalan. Hal ini berdasarkan sebagian kelompok mempunyai usaha/anggota kelompok mempunyai usaha berskala kecil, seperti warung sembako kecil, penjual sayur keliling, jual gorengan.
-
Sosialisasi tentang berbagai jenis sumber modal perlu diberikan dengan sejelas-jelasnya kepada pengurus kelompok (termasuk persyaratan, bunga, jangka waktu pengembalian, dan mekanisme dalam mengajukan pinjaman permodalan) dalam berbagai forum yang ada di masyarakat, baik secara formal maupun non formal.
2. Berkaitan dengan kemitraan dengan instansi/institusi terkait -
Instansi maupun institusi terkait di lokasi survei, khususnya dalam penyedia sumber modal, maupun dalam pendampingan permodalan, pembinaan dan pemasaran perlu dijalin kemitraannya dengan baik, dan saling berkoordinasi. Instansi tersebut antara lain adalah BKKBN, AKU,
113
Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, PNPM, PKK, BRI, Pegadaian, PT Semen Gresik dan Bumdes. -
Pegawai di semua jenjang jabatan pada instansi atau institusi penyedia layanan modal mikro sebaiknya mengetahui dengan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, proses/mekanisme pengajuan pinjaman kredit mikro. Hal ini dengan maksud apabila pengurus kelompok mendatangi institusi tersebut, dengan mudah mendapatkan keterangan dengan sejelas-jelasnya.
-
Terkait dengan aspek sosialisasi tentang berbagai sumber modal maupun dalam hal pendampingan, diperlukan fasilitator/penggerak/wadah yang dapat memfasilitasi/menjembatani pertemuan antara kelompok sasaran dan penyedia sumber permodalan, sehingga hasilnya lebih optimal.
-
Berkaitan dengan fasilitator/penggerak/wadah, di Kabupaten Malang terdapat peluang tentang peran AKU agar lebih dioptimalkan, yaitu sebagai fasilitator/penggerak yang dapat memfasilitasi/mempertemukan kelompok sasaran dengan berbagai instansi terkait. Di Gresik peran Bumdes agar diperkuat dan difungsikan sebagai wadah atau muara dari berbagai sumber modal sehingga dapat disinergikan dalam hal akses modal
ke
kelompok,
sosialisasi,
pendampingan,
pembinaan,
dan
kemudahan kelompok dalam memperoleh akses tersebut dengan mudah dan merata. -
Masih berhubungan dengan fasilitator/penggerak/wadah, untuk mencegah terjadinya ego sektoral dari setiap instansi terkait, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah agar instansi-instansi terkait mendukung dan komit untuk melaksanakannya.
-
Peran BKKBN maupun SKPD-KB masih diperlukan dalam pembinaan kelompok
UPPKS.
Untuk
maksud
tersebut
BKKBN
diharapkan
menyediakan dana APBN yang dapat dialokasikan/dipinjamkan untuk kelompok, sehingga terdapat ikatan antara institusi KB dan kelompok.
114
Apabila tidak ada ikatan yang berkaitan dengan dana pancingan tersebut, kelompok tidak respon terhadap pembinaan yang diberikan. -
Dalam pembinaan terhadap kelompok UPPKS, sekaligus juga dapat digunakan SKPD-KB untuk mengevaluasi keberadaan dan kinerja kelompok. Hasil evaluasi pada kelompok yang berhasil, dapat diusulkan untuk menjadi Kopwan ke Dinas Koperasi setempat dengan fasilitasi dari SKPD-KB. Kelompok UPPKS yang telah berhasil menjadi Kopwan akan mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dan lebih besar. Hal ini dapat dilakukan di Kabupaten Malang.
3. Berkaitan dengan hal-hal umum -
Akses informasi dan pelayanan tentang berbagai sumber permodalan perlu lebih digalakkan khususnya untuk Kabupaten Gresik.
-
Perlu dicari berbagai alternatif institusi setempat yang potensial dapat dimanfaatkan untuk kelompok dalam aspek pendampingan, pelatihan, pembinaan dan pemasaran, sehingga instirusi tersebut dapat difungsikan dan dioptimalkan untuk berkembangnya kelompok, khususnya untuk Kabupaten Gresik.
115
116
DAFTAR PUSTAKA
BKKBN. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Salinan). Jakarta. BKKBN. 2006. Pedoman Pengelolaan Bantuan Modal untuk Kelompok UPPKS. Jakarta. BKKBN. 2007. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS. Direktoat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Jakarta. BKKBN. 2009. Pengelolaan Usaha Kelompok. Buku Pegangan Pengurus Kelompok UPPKS. Seri 3. Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Jakarta. BKKBN. 2009. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kelompok. Buku Pegangan Pengurus Kelompok UPPKS. Seri 2. Jakarta. BKKBN. 2009. Pengelolaan Kelompok. Buku Pegangan Pengurus Kelompok UPPKS. Seri 1. Jakarta. BKKBN. 2010. Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS. Buku Pedoman. Jakarta. -----------
2011. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Jakarta
BPS. 2010. Penduduk Indonesia menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sensus Penduduk 2010. Gianto. 2011. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Perluasan Akses terhadap Modal. Disampaikan sebagai pengantar diskusi Rapat Kerja Community Development UI. Jakarta.
117
Pemda. 2007. Profil Pemerintah Kabupaten Gresik. Dinas Kesehatan. Pemda. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pemda. 2004. Kabupaten Malang dalam Angka 2004.
118
AKSESIBILITAS MODAL DI KALANGAN KELOMPOK UPPKS DALAM MENINGKATKAN USAHA KELOMPOK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 RESPONDEN : PENGURUS KELOMPOK UPPKS I. PENGENALAN TEMPAT DAN RESPONDEN 1.1
KABUPATEN/KOTA ......................................... 1. Gresik 2. Malang
1.2
Nama Responden : .......................................
1.3
Nomor Responden
1.4
Jabatan sebagai Pengurus Kelompok:
1.5
Umur :
1.6
Pendidikan terakhir :
1.7
Jumlah anak : ..........................
1.8
Status ber-KB
1.9
Alat/cara KB yang dipakai
.......................
1. 2. 3. 4.
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
1. 2. 3. 4.
TTSD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA +
tahun
orang 1. KB 2. Tidak KB…. Blok II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
119
Steril Wanita/MOW Steril Pria/MOP Pil IUD/AKDR/Spiral Suntikan/injeksi Susuk KB/Implan Kondom/Karet KB MAL Pantang Berkala Sanggama Terputus Lainnya
II. PROFIL KELOMPOK 201
Nama kelompok :................................................
202
Pembentukan Kelompok Tgl...... Bln.......... Th...........
203
Legalitas pembentukan kelompok :
204
Struktur Organisasi Kelompok
1. Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, seksi 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara 3. Ketua, Sekretaris, Bendahara 4. Ketua, Bendahara 5. Lainnya …………………..
205
Berapa jumlah Anggota Kelompok (termasuk pengurus) ?
Awal pembentukan .... orang Saat ini ……………… orang
206
Jumlah Anggota Kelompok:
1. 2. 3. 4.
Pra S : KS 1 : KS 2 KS 3 KS 3+
207
208
1. Sebelum 2005 2. 2006 3. 2007 4. 2008 5. 2009 6. 2010 7. 2011 8. 2012 SK Lurah/ Ka Des SK Camat SK Bupati Lainnya ……………..
1.
Jumlah (orang) Pra Sejahtera ........
2.
KS I
.................
3.
KS II
..................
4.
KS III ..................
5.
KS III + …. .............
Jumlah PUS
:
............................... orang
Jumlah Non PUS
:
............................... orang
Jumlah anggota yang ber-KB :
...............................orang
120
209
Apa bentuk usaha kelompok UPPKS?
210
Apa saja jenis usaha kelompok, apakah usaha seperti berikut:
1 Usaha Kelompok P210 2 Usaha perseorangan/anggota kelompok P 210a 3 Usaha Kelompok dan Perseorangan 4 Lainnya…….
a. Pertanian (perikanan, peternakan, kehutanan) b. Makanan mentah (krupuk, rengginang, dll) c. Makanan olahan (catering, warung makan) d. Konfeksi (jahit) e. Kerajinan (ukir, lukis, sulam, kerudung dll) f. Industri (pengolahan, pengawetan) g. Perdagangan (eceran, mracang, makanan, dll) h. Simpan pinjam i. Salon j. Jasa (bengkel, tukang kayu dll) y Lainnya............ PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
Ya Tdk a. Pertanian 1 2 b. Makanan mentah 1 2 c. Makanan olahan 1 2 d. Konfeksi 1 2 e. Kerajinan 1 2 f. Industri 1 2 g. Perdagangan 1 2 h. Simpan pinjam 1 2 i. Salon 1 2 j. Jasa 1 2 y. Lainnya............ 1 2
210a Apa saja jenis usaha anggota kelompok, apakah usaha seperti berikut: a. Pertanian (perikanan, peternakan, kehutanan) b. Makanan mentah (krupuk, rengginang, dll) c. Makanan olahan (catering, warung makan) d. Konfeksi (jahit) e. Kerajinan (ukir, lukis, sulam, kerudung dll) f. Industri (pengolahan, pengawetan) g. Perdagangan (eceran, mracang, makanan, dll) h. Simpan pinjam i. Salon j. Jasa (bengkel, tukang kayu dll) y Lainnya............ PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. 211
Apakah ada pertemuan antar anggota kelompok dan pengurus ?
121
a. Pertanian b. Makanan mentah c. Makanan olahan d. Konfeksi e. Kerajinan f. Industri g. Perdagangan h. Simpan pinjam i. Salon j. Jasa y. Lainnya............
1 Ya, rutin 2 Ya, tidak rutin 3 Tidak ada.
Ya Tdk 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
P. 301
212
Bila Ya, kapan pertemuan tersebut dilakukan? (setahun terakhir)
1 2 3 4 5
Sebulan sekali Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Tidak tentu Lainnya
III. PERMODALAN MODAL KELOMPOK 301
Sumber modal dari mana saja yang pernah diperoleh, apakah pernah memperoleh dari: a. APBN (BKKBN) b. APBD (Pemda) c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE (Kemensos) m. UP2K (Kemendagri/PKK ) n. BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dll) o. AKU p. Gapoktan q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ...........
302
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. Apa saja prosedur (syarat-syarat/cara) mendapat modal usaha kelompok JAWABAN LEBIH DARI SATU
303
Sebelum mendapat modal, apakah ada pendampingan dalam permodalan ? Catatan: pendampingan: menemani/menyertai/membimbing/memberi solusi jika ada masalah
122
Sumber modal
Ya Tdk
a. APBN 1 b. APBD 1 c. Bank Daerah 1 d. Krista/Pegadaian 1 e. PNPM 1 f. BRI 1 g. Mandiri 1 h. BNI 1 i. BTN 1 j. Bukopin 1 k. Syariah Mandiri 1 l. KUBE 1 m. UP2K (Kemendagri) 1 n. BUMN ..................... 1 o. AKU 1 p. Gapoktan 1 q. Koperasi (UEK) 1 r. Bank Lainnya ........... 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ada usaha kelompok Buat proposal pengajuan pinjam permodalan Terdapat instansi yang memfasilitasi. Lolos uji kelayakan usaha Lainnya ............................
1 2
1. Ya 2. Tidak
4 8 16
304
305
Setelah mendapat modal, apakah ada pendampingan dalam permodalan ?
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. Kepada siapa pendampingan tentang permodalan ditujukan, apakah : a. Pengurus kelompok b. Anggota kelompok c. Pengurus dan anggota kelompok d. Lainnya …….. PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. 307
.
Jika mendapat pendampingan, apakah mendapat pendampingan dari: a. BKKBN b. Perindustrian c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE (Kemensos) m. UP2K (Kemendagri/PKK ) n. BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dll) o. AKU p. Gapoktan (Gabungan kelompok tani) q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ...........
306
1. Ya 2. Tidak
Setelah bantuan/pinjaman permodalan diperoleh, bagaimana kelompok mengelola modal tersebut?
123
P. 307 Ya Tidak
a. BKKBN 1 b. Perindustrian 1 c. Bank Daerah 1 d. Krista/Pegadaian 1 e. PNPM 1 f. BRI 1 g. Mandiri 1 h. BNI 1 i. BTN 1 j. Bukopin 1 k. Syariah Mandiri 1 l. KUBE 1 m. UP2K (Kemdagri) 1 n. BUMN 1 o. AKU 1 p. Gapoktan 1 q. Koperasi (UEK) 1 r. Bank Lainnya ...........1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ya Tidak a. Pengurus kelompok
1
2
b. Anggota kelompok 1
2
c. Pengurus dan anggota kelompok 1
2
d. Lainnya ……..
2
1
1. Langsung dibagi habis ke anggota kelompok 2. Dibagi sebagian ke anggota, sebagian di kas kelompok 3. Sebagian untuk usaha kelompok 4. Lainnya ...................
308
Bagaimana umumnya pengembalian modal kelompok ke pemberi modal, apakah dengan cara sebagai berikut: a. Dikembalikan dalam jangka waktu tertentu b. Ada bunga tertentu c. Dikembalikan ke pemberi modal d. Kembali ke kelompok, diputar lagi dananya e. Lainnya ................ PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
309
Bagaimana perkembangan permodalan kelompok sampai saat ini
Ya Tidak a. Dikembalikan dalam jangka waktu tertentu b. Ada bunga tertentu c. Dikembalikan ke pemberi modal d. Kembali ke kelompok, diputar lagi dananya e. Lainnya ................
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1. Modal semakin besar
P. 310
2. Modal semakin kecil 3. Modal tidak berkembang
P. 312
4. Modal habis 5. Lainnya ......................... 310
Berapa persen bunga yang dibebankan pemberi modal kepada kelompok?
...................................%
311
Bila modal semakin besar, berapa modal awal dan berapa modal sekarang?
Modal awal Rp........................ Modal akhir Rp........................
312
Manfaat apa saja yang dirasakan kelompok dengan adanya bantuan/pinjaman modal ?
JAWABAN LEBIH DARI SATU
313
Di antara berbagai modal yang pernah dipinjam, dari sumber permodalan mana yang dirasakan paling bermanfaat bagi kelompok?
HANYA SATU JAWABAN
124
Usaha berjalan Usaha meningkat Pendapatan keluarga meningkat Menambah semangat usaha Terlepas/terbebas dari Bank keliling Lainnya.......... Sumber modal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
APBN APBD (Pemda) Bank Daerah Krista/Pegadaian PNPM BRI Mandiri
1 2 4 8 16 32
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 314
Apa alasannya sumber modal tersebut paling bermanfaat bagi kelompok?
JAWABAN LEBIH DARI SATU
315
316
Selain mendapat modal dari lembaga keuangan, apakah kelompok juga mendapat tambahan modal dari swadaya kelompok (internal kelompok)? Bila ya, dalam bentuk apa saja modal swadaya kelompok tersebut? JAWABAN LEBIH DARI SATU
BNI BTN Bukopin Syariah Mandiri KUBE (Kemensos) UP2K (Kemendagri/PKK ) BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dll) AKU Gapoktan Koperasi (UEK) Bank Lainnya ...........
Bunga rendah
1
Pengembalian modal tidak ketat
2
Ada tenggang waktu angsuran pertama Proses memperoleh modal mudah
4
Lainnya……………
16
1. Ya 2. Tidak
8
P. 317
Simpanan wajib anggota Bunga pinjaman dari anggota Tabungan sukarela dari anggota Lainnya ………
1 2 4 8
MODAL ANGGOTA KELOMPOK 317 318
Apakah anggota kelompok mendapat modal dari kelompok ? Prosedur peminjaman dari kelompok ke anggota kelompok apakah dilakukan sebagai berikut: a. b. c. d.
Anggota punya usaha Pengajuan pinjaman secara lisan/ tulisan Anggota ikut KB Lainnya ...........................
125
1 Ya 2 Tidak a. Anggota punya usaha b. Pengajuan pinjaman secara lisan/tulisan c. Anggota ikut KB d. Lainnya ............
Ya Tidak 1
2
1
2
1 1
2 2
319
Pada saat apa proses peminjaman modal dari kelompok ke anggota dilakukan ?
1 Rapat mingguan 2 Rapat bulanan 3 Rapat 3 bulanan 4. Tidak tentu, tergantung kebutuhan 5 Lainnya ………………….
320
Dalam penentuan besar pinjaman ke anggota kelompok, apakah ditentukan atau ditetapkan sbb : a. Tergantung besar/kecil usaha b. Tergantung jenis usaha c. Modal dibagi rata di antara anggota d. Tergantung ketersediaan dana di kas kelompok e. Lainnya. PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
321 322 323
Selain sumber modal dari kelompok, apakah anggota mendapat permodalan/pinjaman modal dari sumber lain? Bila Ya, ada sumber pinjaman lain, dari mana ? Bagaimana anggota kelompok mengelola pinjaman/ modal yang diperoleh, apakah seperti berikut: a. Umumnya untuk mengembangkan usahanya b. Untuk memperlancar usaha c. Untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar d. Sebagian untuk membeli peralatan produksi e. Sebagian untuk konsumsi f. Lainnya........ PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
126
Ya tidak a. Tergantung besar/ kecil usaha b. Tergantung jenis usaha c. Modal dibagi rata diantara anggota d. Tergantung keter sediaan dana di kas e. Lainnya ............... 1 Ya 2 Tidak
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
P. 323
................................................. Ya Tidak a. Umumnya untuk mengembangkan usahanya
1
2
b.Untuk memper lancar usaha
1
2
c. Untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar
1
2
d.Sebagian untuk 1 membeli peralatan produksi
2
e. Sebagian untuk konsumsi
1
2
f. Lainnya........
1
2
324
Bagaimana umumnya pengembalian pinjaman dari anggota ke kelompok, apakah dengan cara sbb.: a. b. c. d. e.
Ya tidak a. Dicicil selama waktu tertentu
Dicicil selama waktu tertentu Dikenakan bunga tertentu Dicicil setiap bulan Dicicil setiap minggu Dicicil setiap hari
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
1
2
b. Dikenakan bunga tertentu
1
2
c. Dicicil setiap bulan
1
2
d. Dicicil setiap minggu 1
2
e. Dicicil setiap hari
1
2
f. Lainnya ..................
1
2
325
Berapa persen bunga yang dibebankan kelompok kepada anggota kelompok?
...................................%
326
Apakah pengembalian pinjaman anggota tepat waktu?
1. Ya, semua tepat waktu
BLOK IV
2. Sebagian besar tepat waktu 3. Semua tidak tepat waktu 4. Lainnya …………… 327
Apa saja yang menyebabkan pengembalian tidak tepat waktu/macet ?
JAWABAN LEBIH DARI SATU
328
Apakah ada sangsi bila anggota kelompok tidak dapat membayar cicilan atau tidak tepat pengembalian cicilan atau cicilan mandek ?
328a Jika ada sangsi, dalam bentuk apa saja sangsi tersebut?
JAWABAN LEBIH DARI SATU
127
Usaha macet/usaha sepi
1
Bunga terlalu tinggi
2
Dipakai untuk konsumtif
4
Lainnya……….
8
1. Ya 2. Tidak
P. 329
Diperingatkan
1
Dipecat dari keanggotaan
2
Diberi tenggang waktu pengembalian Jika belum lunas, tidak akan diberi pinjaman modal Lainnya....................
4 8 16
329
Di antara anggota kelompok, berapa anggota yang tidak dapat membayar cicilan/tidak lancar/nunggak? (pinjaman yang terakhir)
Jumlah anggota kelompok : Jumlah peminjam : Jumlah anggota nunggak/ tidak lancar :
IV. AKSES INFORMASI PERMODALAN KELOMPOK 401
Dari mana kelompok mendapatkan informasi tentang sumber-sumber bantuan/pinjaman tentang permodalan, apakah dari media/petugas berikut :
Ya Tidak a. TV b. Radio c. Koran/Majalah d. Petugas KB e. Petugas kesehatan f. Ibu PKK g. Kader h.Toga i. Toma j. Pamong desa/aparat kelurahan k.Teman/tetangga l. Pertemuan kelompok m. Pertemuan Dasa Wisma n. Pertemuan di kelurahan/kecamat an/kabupaten o. Lainnya ....................
A. Melalui Media a. TV b. Radio c. Koran/Majalah B. Melalui Petugas d. Petugas KB e. Petugas kesehatan f. Ibu PKK g. Kader h.Toga i. Toma j. Pamong desa/aparat kelurahan k.Teman/tetangga C. Pertemuan: l. Pertemuan kelompok m. Pertemuan Dasa Wisma n. Pertemuan di kelurahan/kecamatan/ kabupaten o. Lainnya ....................
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1
2 2 2
1
2
1
2
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. 402
Sumber-sumber permodalan seperti berikut apakah Saudara ketahui ? a. APBN b. APBD (Pemda) c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin
Sumber modal a. APBN b. APBD c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI
128
Ya Tdk 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
k. Syariah Mandiri l. KUBE (Kemensos) m. UP2K (Kemendagri/PKK ) n. BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dll) o. AKU p. Gapoktan q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ...........
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
i. BTN 1 j. Bukopin 1 k. Syariah Mandiri 1 l. KUBE 1 m. UP2K (Kemendagri) 1 n. BUMN ..................... 1 o. AKU 1 p. Gapoktan 1 q. Koperasi (UEK) 1 r. Bank Lainnya ........... 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
V. PROSES PRODUKSI 501
BAHAN BAKU Dari mana saja asal bahan baku untuk produksi? Wilayah desa
1
Dalam wilayah
2
kecamatan
JAWABAN LEBIH DARI SATU
Dalam wilayah
4
kabupaten Wilayah provinsi Lainnya …………… 502
Bagaimana kemudahan mendapat bahan baku usaha kelompok (untuk usaha kelompok dan usaha anggota kelompok) ?
8 16
1. Banyak tersedia 2. Jumlah terbatas/sulit diperoleh 3. Mahal 4. Murah 5. Lainnya ...............
503
Bagaimana penggunaan peralatan dalam proses produksi, apakah : a. Kelompok mempunyai peralatan untuk proses produksi b. Kelompok tidak memiliki peralatan untuk proses produksi c. Anggota mempunyai peralatan untuk proses produksi
129
Ya Tidak a. Kelompok mempu 1 nyai peralatan untuk proses produksi b. Kelompok tidak 1 memiliki peralatan untuk proses produksi
2
2
d. Anggota meminjam peralatan pada kelompok e. Anggota meminjam peralatan untuk proses produksi dari tempat lain f. Lainnya ................... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
c. Anggota mempunyai 1 peralatan untuk proses produksi d. Anggota meminjam 1 peralatan pada kelompok e. Anggota meminjam 1 peralatan untuk proses produksi dari tempat lain f. Lainnya ................... 1
2
2 2
2
PENGEMBANGAN USAHA 504
Bagaimana perkembangan jenis usaha sekarang (usaha kelompok maupun usaha anggota kelompok), apakah: a. Jenis usaha sama dengan usaha awal b. Jenis usaha berkurang dari jenis usaha awal c. Jenis usaha bertambah d. Usaha mati e. Jenis usaha berbeda dengan usaha awal f. Lainnya …… PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
505
Bagaimana menentukan jenis usaha yang dikelola sekarang ? (Bila usaha kelompok atau usaha anggota kelompok berkembang)
JAWABAN LEBIH DARI SATU
Ya Tidak a. Jenis usaha sama dengan usaha awal
1
2
b. Jenis usaha berkurang dari jenis usaha awal
1
2
c. Jenis usaha bertambah
1
2
d. Usaha mati
1
2
e. Jenis usaha berbeda dengan usaha awal f. Lainnya …………………
1
2
Jenis usaha yang langka
1
Jenis usaha yang banyak diperlukan orang
2
Jenis usaha yang sedang tren
4
Jenis usaha yang penjualannya cepat
8
Jenis usaha turun temurun
16
Keterampilan yang dimiliki hanya usaha yang dikerjakan
32
Jenis usaha yang tahan lama tidak mudah rusak Lainnya ..................................
64
130
128
506
Apakah ada upaya meningkatkan kualitas produksi ?
1. Ya P. 508
2 Tidak 507
508
509
Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi ?
Apakah ada upaya meningkatkan kuantitas produksi ?
Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas produksi ?
JAWABAN LEBIH DARI SATU
Memperbaiki kemasan
1
Mempunyai label produksi
2
Ada nomor ijin POM
4
Memakai ATTG
8
Ada sertifikat halal dari MUI
16
Memilih bahan berkualitas baik
32
Lainnya .............................
64
1. Ya 2. Tidak
P. 601
Menambah variasi produksi Menambah kuantitas produksi Memperluas wilayah pemasaran produksi Menambah tenaga kerja Lainnya .............................
1 2 4 8 16
VI. PEMASARAN PRODUKSI KELOMPOK 601
Kemana saja daerah pemasaran produksi kelompok UPPKS, apakah dalam:
Ya Tidak
a. Satu wilayah kabupaten/ kota b. Satu provinsi c. Satu negara d. Internasional e. Lainnya ...... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
131
a. Satu wilayah kabupaten/ kota b. Satu provinsi c. Satu negara
1
2
1 1
2 2
d. Internasional
1
2
e. Lainnya ..........................
1
2
602
Siapa saja sasaran pemasaran produk kelompok UPPKS, apakah: a. Masyarakat sekitar b. Masyarakat di luar wilayah c. Lainnya ............... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
603
a. Masyarakat sekitar
1
2
b. Masyarakat di luar wilayah
1
2
c. Lainnya ...............
1
2
Bagaimana cara pemasaran produk kelompok UPPKS, apakah dengan cara: a. Dijual langsung b. Dititipkan kewarung/ toko/supermarket c. Dijual melalui online d. Melalui pameran e. Lainnya ………. PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
604
Ya Tidak
Apakah ada pendampingan dalam pemasaran produk ?
Ya
Tidak
a. Dijual langsung
1
2
b. Dititipkan kewarung/ toko/supermarket
1
2
c. Dijual melalui online
1
2
d. Melalui pameran
1
2
e. Lainnya ……….
1
2
1. Ya 2. Tidak
605
P. 608
Bila Ya, pendampingan tersebut dilakukan oleh siapa saja, apakah dari: a. BKKBN b. Perindustrian c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE (Kemensos) m. UP2K (Kemendagri/PKK ) n. BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dl) o. AKU p. Gapoktan (Gabungan kelompok tani)
132
Ya Tidak a. BKKBN b. Perindustrian c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE m. UP2K (Kemendagri)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ...........
n. o. p. q. r.
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT. 606
607
Apakah pendampingan tersebut dirasakan manfaatnya oleh kelompok/anggota ? Apa saja manfaatnya kelompok/anggota dengan adanya pendampingan yang diterima?
Bagaimana kelompok/ anggota kelompok melakukan promosi produknya, menawarkan produk usahanya (agar masyarakat lain tertarik dan membeli produknya), apa dilakukan dengan cara: a. Melalui pameran b. Melalui internet c. Melalui promosi sampel ke outlet/toko-toko d. Melalui teman/saudara e. Melalui pertemuan atau rapat-rapat f. Lainnya ................... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
609
1 1 1 1 1
1. Bermanfaat 2. Tidak bermanfaat
JAWABAN LEBIH DARI SATU
608
BUMN AKU Gapoktan Koperasi (UEK) Bank Lainnya ......... ..
Strategi promosi mana yang dirasakan paling mengenai sasaran ? (mendapat konsumen lebih banyak)
P. 608
Mengembangkan usaha
1
Membantu pemasaran
2
Menambah pengetahuan
4
Lainnya ...................
8 Ya
Tidak
a. Melalui pameran
1
2
b. Melalui internet
1
2
c. Melalui promosi sampel ke outlet/ toko-toko
1
2
d. Melalui teman/saudara
1
2
e. Melalui pertemuan
1
2
d. Lainnya ...................
1
2
1. Melalui pameran 2. Melalui internet 3. Melalui promosi sampel ke outlet/toko-toko 4. Melalui teman/saudara 5. Lainnya .........................
133
2 2 2 2 2
VII. MANAJEMEN KELOMPOK 701
Apakah pengurus/anggota kelompok UPPKS pernah mendapatkan pelatihan/pembinaan sebagai berikut: a. Permodalan b. Administrasi/pembukuan c. Pengelolaan Usaha d. Peningkatan Produksi e. Pemasaran f. Lainnya ....... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
702
Ya Tidak a. Permodalan
1
2
b. Administrasi/pembu kuan
1
2
c. Pengelolaan Usaha
1
2
d. Peningkatan Produksi
1
2
e. Pemasaran
1
2
f. Lainnya ...........................
1
2
Siapa yang memberi pelatihan, apakah dari: a. BKKBN b. Perindustrian c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE (Kemensos) m. UP2K (Kemendagri/PKK ) n. BUMN (Telkom, Jasa Raharja, Petro Kimia dl) o. AKU p. Gapoktan (Gabungan kelompok tani) q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ........... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
134
Ya Tidak a. BKKBN b. Perindustrian c. Bank Daerah d. Krista/Pegadaian e. PNPM f. BRI g. Mandiri h. BNI i. BTN j. Bukopin k. Syariah Mandiri l. KUBE m. UP2K (Kemendagri) n. BUMN o. AKU p. Gapoktan q. Koperasi (UEK) r. Bank Lainnya ...........
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
703
Siapa yang menjadi sasaran pembinaan/pelatihan, apakah untuk: a. Pengurus Kelompok b. Anggota kelompok c. Pengurus dan anggota kelompok d. Masyarakat umum lainnya e. Lainnya .................................... PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
704
705
Kapan terakhir kelompok/anggota kelompok mendapatkan pembinaan ?
Ya Tidak a. Pengurus Kelompok 1 b. Anggota kelompok 1 c. Pengurus dan anggota 1 kelompok d. Masyarakat umum 1 lainnya e. Lainnya ....................... 1
1. 2. 3. 4.
Manfaat apa saja yang diperoleh dari adanya pembinaan yang diterima ?
2 2
Satu bulan terakhir Dua bulan terakhir Lebih dari dua bulan terakhir Lainnya ................
Pengetahuan bertambah Usaha semakin berkembang Pemasaran semakin luas Usaha menjadi lancar Lainnya.....
JAWABAN LEBIH DARI SATU
2 2 2
1 2 4 8 16
PELAPORAN 706
Jenis buku apa saja yang dipunyai kelompok, apakah jenis: A. Buku Administrasi Kelompok: a. Buku induk anggota b. Buku kegiatan c. Buku tamu d. Buku ekspedisi B. Pembukuan Simpan Pinjam: e. Buku kas harian f. Buku simpan pinjam dan sumbangan g. Buku pinjaman dan angsuran h. Bukti kas dan buku kas C. Pembukuan Usaha Perorangan/Kelompok: i. Buku kas harian j. Buku inventaris k. Buku pembelian l. Buku penjualan m. Buku hasil produksi n. Lainnya .....................
Ya Tidak a. Buku induk anggota b. Buku kegiatan c. Buku tamu d. Buku ekspedisi e. Buku kas harian f. Buku simpan pinjam dan sumbangan g. Buku pinjaman,angsuran h. Bukti kas dan buku kas i. Buku kas harian j. Buku inventaris k. Buku pembelian l. Buku penjualan m. Buku hasil produksi n. Lainnya .....................
PERTANYAAN DIBACAKAN SATU PERSATU. LINGKARI SETIAP KODE JAWABAN YANG DISEBUT.
135
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VII. SARAN-SARAN 701 a.
Menurut Saudara saran-saran apa saja dapat diberikan agar kelompok UPPKS bisa lebih berkembang lagi ? a. Permodalan
b. Proses Produksi
c. Pemasaran
d. Peningkatan SDM Kelompok
e. Aspek Lain
136
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN HASIL PENGELOLAANNYA Sesuai PP: 20/2005 atau Peraturan Menteri Negara Ristek No: 04/Kp/III/2007 (dibuat untuk setiap judul penelitian/kegiatan) Identitas Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengembangan Nama Perguruan Tinggi/Lembaga Deputi
Bidang
Pelatihan,
Penelitian
dan
Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan, BKKBN
Pimpinan
Dr. Wendy Hartanto, MA
Alamat
Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650. Telp.: 021 8098018. Ext 155
Identitas Kegiatan Nomor Identitas
01
Judul
Aksesibilitas Modal di Kalangan Kelompok UPPKS dalam Meningkatkan Usaha Kelompok Di Kabupaten Gresik Dan Malang Provinsi Jawa Timur.
Abstraksi
Kelompok UPPKS dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering dijumpai adalah kelangsungan hidup kelompok. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang permodalan dan aksesibilitas mendapatkan bantuan modal. Permasalahan lainnya adalah kemampuan anggota dalam mengelola pinjaman, kemampuan dalam berusaha, dan kemampuan dalam pemasaran produk. Berdasarkan pengalaman kelompok UPPKS yang berhasil mengatasi permasalahan tersebut, khususnya dalam mendapatkan akses permodalan, maka perlu dilakukan penelitian dengan lebih mendalam. 1
Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kegiatan UPPKS, serta mencari pola-pola pada kelompok UPPKS yang meliputi pola pengorganisasian, kiat dalam akses permodalan, proses kegiatan usaha kelompok, dan dukungan institusi. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gresik dan Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif diperoleh dari responden pengurus kelompok UPPKS, sementara data kualitatif untuk mendukung temuan kuantitatif, digali dari informan pengelola program UPPKS dan lembaga keuangan mikro setempat. Jumlah sampel kelompok UPPKS adalah 30 kelompok di setiap lokasi kabupaten Malang dan Gresik. Temuan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa keberadaan SK merupakan hal penting bagi kelompok sebagai salah satu persyaratan dalam upaya memperoleh permodalan. Kiat kelompok dalam mendapatkan permodalan beragam. Akses permodalan umumnya memerlukan persyaratan yaitu mempunyai usaha ekonomi produktif, terdapat instansi yang memfasilitasi, serta membuat proposal pengajuan pinjaman modal. Untuk lembaga perbankan tertentu, adakalanya diperlukan agunan/jaminan/aset (barang tidak bergerak atau berupa emas) dari kelompok, selain persyaratan umum untuk dapat akses modal. Jenis sumber modal kelompok yang pernah diakses di Gresik terutama dari BKKBN dan UP2K (PKK), sementara di Kabupaten Malang umumnya bersumber dari BKKBN, AKU dan Dinas Koperasi. Sebagian besar kelompok di Gresik akses terhadap 1(satu) jenis sumber modal; sebaliknya Kabupaten Malang lebih banyak akses terhadap lebih dari 3 (tiga) sumber modal. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa sumber-sumber permodalan yang tersedia sebenarnya lebih beragam dari pada yang pernah diakses kelompok. Lembaga keuangan mikro lainnya yang juga menyediakan pinjaman modal kelompok adalah BRI (KUR), PNPM Mandiri, Pegadaian (Kredit Krista), BPR Jawa Timur, dan peluang CSR dari PT Semen Gresik. 2
Tim Peneliti 1. Nama Koordinator/Peneliti Utama
Dra. Iswarati, SU
2. Alamat Koordinator/PU
Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13013./ Telp.: 021 8008557
3. Nama anggota peneliti
1. Ir. Endah Winarni, MSPH 2. Sri Wahyuni, SH, MA 3. Dra. Iswari Hariastuti, MKES 4. Oktriyanto, S.Si.
Waktu Pelaksanaan
Tanggal 12 Maret – 12 Oktober 2012
Publikasi (Isilah dengan nama Jurnal Ilmiah Keluarga Berencana dan Keluarga publikasi, tahun dan tempat Sejahtera, BKKBN, Tahun 2012-2013 publikasi dilakukan)
Jakarta,
September 2012
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, BKKBN Plt.
Dr. Wendy Hartanto, MA NIP. 19580127 198003 1004
3
4
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN Judul Penelitian AKSESIBILITAS MODAL DI KALANGAN KELOMPOK UPPKS DALAM MENINGKATKAN USAHA KELOMPOK DI KABUPATEN GRESIK DAN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
Peneliti Utama: Dra. Iswarati, SU Anggota:
1. Ir. Endah Winarni, MSPH 2. Sri Wahyuni , SH, MA 3. Dra. Iswari Hariastuti, MKES 4. Oktriyanto, S.Si
Mengetahui, Plt. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, BKKBN
Dr. Wendy Hartanto, MA
PEDOMAN WAWANCARA
RESPONDEN:
1. Bidang KS Provinsi 2. Bidang KS kabupaten/kota
Nama : Jabatan:
A. KEBIJAKAN 1. Apakah ada kebijakan untuk kelompok UPPKS? 2. Dengan siapa saja kemitraan UPPKS selama ini, dalam hal apa saja? 3. Dalam bentuk apa saja kemitraan tersebut, apakah masih berjalan, kalau tidak berjalan apa penyebabnya? 4. Bagaimana koordinasi kelompok UPPKS dengan mitra (Pegadaian, BRI, dll) pemberian modal?
dalam
B. SUMBER MODAL 1. Apakah ada persyaratan untuk memperoleh bantuan modal usaha kelompok UPPKS? 2. Lembaga keuangan mana saja yang memberikan bantuan pinjaman modal bagi kelompok U PPKS? 3. Bagaimana bentuk kerjasama antara lembaga keuangan dengan kelompok UPPKS? 4. Apa saja jenis pinjaman permodalan UPPKS yang ada? 5. Berapa besar pinjaman, bunga, dan angsurannya?
C. SUMBER AKSES PERMODALAN 1. Darimana mengetahui akses permodalan? 2. Dengan mengetahui akses modal tersebut apa yang dilakukan? (sosialisasi)
137
3. Jenis bantuan modal apa saja yang di akses oleh kelompok UPPKS? (produksi, simpan pinjam) D. MEKANISME 1. Bagaimana mendapatkan pinjaman modal yang ada di lembaga keuangan tersebut? 2. Apakah ada persyaratan untuk mendapatkan modal? Jelaskan…. 3. Bagaimana dengan angsuran, waktu, dan bunga yang dibebankan? Jelaskan….. 4. Berapa banyak kelompok UPPKS yang mengakses modal tersebut? (perkembangan dalam 3 tahun terakhir). 4. Apakah ada kelompok UPPKS yang menunggak?
E. FASILITASI 1. Setelah diberi bantuan modal apa ada pelatihan bagi kelompok UPPKS yang menerima modal? 2. Materi apa saja yang diberikan? 3. Apa ada pembinaan bagi kelompok UPPKS ? Jika ada apa bentuk pembinaan? Jelaskan….. 4. Siapa saja yang memberikan pembinaan dan berapa kali dilakukan? (1 bulan, 6 bulan)
F. KEBUTUHAN KELOMPOK UPPKS 1. Jika sumber modal dari BKKBN sudah tidak ada lagi, apa yang dilakukan BKKBN untuk kelompok UPPKS? 2. Buku atau pedoman apa saja yang dimiliki kelompok UPPKS? 3. Bagaimana pembukuan yang ada di kelompok UPPKS?
G. PENGELOLAAN KELOMPOK UPPKS 1. Apa saja persyaratan dalam pembentukan kelompok? 2. Apakah ada persyaratan menjadi anggota kelompok UPPKS? 138
3. Apakah ada dana untuk monitoring kelompok UPPKS? 4. Bagaimana mengelola kelompok UPPKS dengan kondisi yang kurang kondusif saat ini?
H. Saran-saran untuk kelangsungan kelompok UPPKS 1. Aspek pembentukan kelompok 2. Aspek penyediaan modal 3. Aspek pengembangan.
139
Judul:
RINCIAN ANGGARAN DAN BELANJA PROGRAM KEGIATAN INSENTIP PENELITI Aksesibilitas Modal di Kalangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Jawa Timur PERHITUNGAN TAHUN 2012
KODE
URAIAN KEGIATAN
VOLUME
HARGA TOTAL BIAYA SATUAN
Termin I A. PERSIAPAN 1. Pertemuan Penyusunan proposal, pembahasan proposal, penyusunan instrument, pembahasan instrumen ATK penyusunan proposal honor penyusunan proposal honor pembahasan proposal honor penyusunan instrument honor pembahasan instrument konsumsi penyusunan proposal konsumsi pembahasan proposal konsumsi penyusunan instrument konsumsi pembahasan instrument 2 uji coba dan penyempurnaan instrument (Bandung) Transport peneliti pusat Uang harian Penginapan (Gol. IV) Penginapan (gol.III) Transport peneliti daerah Uang harian perjadin Penginapan (Gol. III) Sewa Mobil Roda 4 (uji coba) Honor Pendamping Lapangan (uji coba) ATK
3 Honor Pelaksana Kegiatan Penelitian - Honor Pengarah (Es.I) - Honor Pengarah Pnggjwb. (Es.II) - Honor Peneliti Utama (Gol IV/e) - Honor Peneliti Madya (Gol IV/b, IV/c) - Honor Peneliti Muda (Gol III/d) - Honor Peneliti Pertama (Gol III/a)
1 5 5 5 5 5 5 5 5
pkt org org org org org org org org
x x x x x x x x x
1 2 2 2 2 2 2 2 2
keg hr hr hr hr hr hr hr hr
4 4 3 1 1 1 1 2 8 1
org org org org org org org unit org pkt
x x x x x x x x x x
1 4 3 3 1 4 3 3 3 1
pp hr hr hr pp hr hr hr hr keg
x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
(Feb.-Maret) 1 or x 1 or x 1 or x 2,5 jam 20 hr 2 or x 2 jam 20 hr 1 or x 2 jam 20 hr 1 or x 2 jam 20 hr
4 Sekretariat (Feb-Maret) - Honor tenaga administrasi
2 or
x
5 Ujicoba kuesioner kwantitatif (Bogor) Transport Uang harian Penginapan (Gol. IV) Penginapan (gol.III) Sewa Mobil Roda 4 Honor Pendamping lapangan
4 4 3 1 1 6
x x x x x x
org org org org unit or
1 2 1 1 2 2
pp hr hr hr hr hr
keg keg keg keg keg keg keg keg
x x x x x x
2 2 2 2 2 2
bln bln bln bln bln bln
x
2 bln
1 10 10 10 10 10 10 10 10
pkt oh oh oh oh oh oh oh oh
2.000.000 120.000 120.000 120.000 120.000 48.000 48.000 48.000 48.000
2.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 480.000 480.000 480.000 480.000
4 16 9 3 1 4 3 6 24 1
pp oh oh oh pp oh oh unit oh pkt
300.000 415.000 650.000 460.000 2.800.700 415.000 460.000 600.000 120.000 2.000.000
1.200.000 6.640.000 5.850.000 1.380.000 2.800.700 1.660.000 1.380.000 3.600.000 2.880.000 2.000.000
oj oj oj oj oj oj
550.000 500.000 60.000 50.000 40.000 35.000
1.100.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 3.200.000 2.800.000
4 ob
300.000
1.200.000
200.000 400.000 600.000 460.000 600.000 120.000
800.000 3.200.000 1.800.000 460.000 1.200.000 1.440.000
2 2 100 160 80 80
4 8 3 1 2 12
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
pp oh oh oh unit oh
70.310.700
Termin II B. PELAKSANAAN (Surabaya- Jatim) 1 Honor Pelaksana Kegiatan Penelitian - Honor Pengarah (Es.I) - Honor Pengarah Pnggjwb. (Es.II) - Honor Peneliti Utama (IV/e) - Honor Peneliti Madya (IV/b, IV/c) - Honor Peneliti Muda (III/d) - Honor Peneliti Pertama (III/a)
(April-Mei) 1 or x 1 or x 1 or x 2,5 jam 20 hr 2 or x 2 jam 20 hr 1 or x 2 jam 20 hr 1 or x 2 jam 20 hr
2 Sekretariat (April-Mei) - Honor tenaga administrasi 3 Pengumpulan data Transport Peneliti Pst: Jkt - Sby Uang harian pst (bu is dan oktri) Uang harian pst (bu endah dan yuni) Biaya Penginapan (bu is) Biaya Penginapan (bu endah) Biaya Penginapan (bu yuni) Biaya Penginapan (OKTRI) Peneliti daerah Uang harian (BU ISWARI) Uang harian (BU DYAH) Biaya Penginapan (BU DYAH) Pelaksanaan di Provinsi dan Kabupaten Honor pelatihan wawancara Uang harian pewawancara Transport pewawancara Honor pendamping kab/kota Honor pendamping Lokal (Gresik) Honor pendamping Lokal (Malang) Honor operasional lapangan (indepht)
1 or
x
4 2 2 1 1 1 1 1 1
or or or or or or or or or
x x x x x x x x x
1 6 7 5 3 3 5 2 3
1 or 1 or 1 or
x x x
5 hr 4 hr 3 hr
1 prov 1 prov 1 prov
x x x x x x x
1 4 4 4 1 1 1
2 2 2 2 1 1 2
10 3 3 2 1 1 1
or or or or or or or
pp hr hr hr hr hr hr hr hr
hr hr hr hr hr hr hr
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x
2 2 2 2 2 2
bln bln bln bln bln bln
x
2 bln
2 2 100 160 80 80
prov prov prov prov prov prov prov prov prov
oj oj oj oj oj oj
550.000 500.000 60.000 50.000 40.000 35.000
1.100.000 1.000.000 6.000.000 8.000.000 3.200.000 2.800.000
2 ob
300.000
600.000
pp oh oh oh oh oh oh oh oh
2.887.700 395.000 395.000 590.000 590.000 225.000 590.000 390.000 225.000
11.550.800 4.740.000 5.530.000 2.950.000 1.770.000 675.000 2.950.000 780.000 675.000
5 oh 4 oh 3 oh
395.000 395.000 225.000
1.975.000 1.580.000 675.000
120.000 160.000 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000
2.400.000 3.840.000 2.640.000 1.920.000 3.600.000 3.720.000 7.920.000
600.000 2.000.000
6.000.000 2.000.000
750.000
1.500.000
200.000 415.000 410.000 415.000 650.000 650.000 460.000 390.000 1.692.836
1.000.000 830.000 1.640.000 4.980.000 650.000 3.900.000 1.380.000 1.170.000 1.692.836
4 12 14 5 3 3 5 2 3
kab kab kab kab kab x kab x kab x
20 24 24 16 30 31 66
# kel # kel # kel
oh oh oh pp oh oh oh
4 Biaya operasional lapangan Biaya sewa kendaraan roda 4 ATK pengumpulan data
2 unit x 1 pkt x
5 hr 1 keg
1 prov
10 unit 1 pkt
5 Pengolahan Data honor pengolahan data
2 or
x
1 pkt
1 keg
2 or
5 1 1 3 1 2 1 1 1
x x x x x x x x x
1 2 4 4 1 3 3 3 1
6 Penulisan laporan Transport peneliti pusat Uang harian pst (bu Is) Uang harian pst (adit) Uang harian perjadin Penginapan bu is Penginapan (Gol. IV) Penginapan (gol.III) Penginapan (Gol II) ATK
org org org org org org org org pkt
pp hr hr hr hr hr hr hr keg
1 1 1 1 1 1 1
5 2 4 12 1 6 3 3 1
keg keg keg keg keg keg keg
pp oh oh oh oh oh oh oh pkt
111.333.636 Termin III C.
DISEMINASI HASIL 1 Honor Pelaksana Kegiatan Penelitian - Honor Pengarah (Es.I) - Honor Pengarah Pnggjwb. (Es.II) - Honor Peneliti Utama (IV/e) - Honor Peneliti Madya (IV b, IV/c) - Honor Peneliti Muda (III/d) - Honor Peneliti Pertama (III/a)
(Juni) 1 or 1 or 1 or 2 or 1 or 1 or
2 Sekretariat (Juni) - Honor tenaga administrasi
2 or
B. Eksternal (Kemenristek) Transport Uang harian Pembuatan Poster
x x x 2,5 jam 20 hr x 2 jam 20 hr x 2 jam 20 hr x 2 jam 20 hr
x x x x x x
1 1 1 1 1 1
x
x
1 bln
3 org x 3 org x 1 pkt x
3 Penyajian hasil di Lokus Penelitian: Transport Peneliti Pst: Jkt - Sby Uang harian pst Biaya Penginapan Pst Transport kabupaten Uang harian kabupaten Biaya Penginapan kabupaten Honor peserta Konsumsi Honor Narasumber Honor Moderator
2 2 2 1 1 1 20 20 1 1
4 Pencetakan laporan 5 ATK
20 bk x 1 pkt x
or or or or or or or or or or
x x x x x x x x x x
2 pp 2 hr x 1 kgt
1 3 2 1 2 1 1 1 2 2
pp hr hr pp hr hr hr pkt jam jam
1 pkt 1 keg
keg
1 1 1 2 2 2 1 1
prov prov prov kab kab kab keg keg
bln bln bln bln bln bln
1 1 50 80 40 40
oj oj oj oj oj oj
550.000 500.000 60.000 50.000 40.000 35.000
550.000 500.000 3.000.000 4.000.000 1.600.000 1.400.000
2 ob
300.000
600.000
6 pp 6 oh 1 pkt
110.000 120.000 1.735.664
660.000 720.000 1.735.664
pp oh oh pp oh oh oh oh oj oj
2.800.000 395.000 640.000 300.000 350.000 390.000 120.000 44.000 800.000 600.000
5.600.000 2.370.000 2.560.000 600.000 1.400.000 780.000 2.400.000 880.000 1.600.000 1.200.000
20 pkt 1 pkt
60.000 3.000.000
1.200.000 3.000.000
2 6 4 2 4 2 20 20 2 2
38.355.664 TOTAL
220.000.000 Jakarta, 28 Maret 2012 Mengetahui : Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Pusat,
Dra. Kasmiyati, MSc. NIP : 195207111979032002
REKAPITULASI SPJ KEGIATAN : PENELITIAN AKSESIBILITAS MODAL DI KALANGAN KELOMPOK UPPKS DALAM MENINGKATKAN USAHA KELOMPOK DI JAWA TIMUR MAK
URAIAN
SPJ
521211 ATK Pengumpulan Data 1 pkt x 1 keg a.n. Kwitansi CV Amira Rahayu Tgl. 27 Juli 2012
2.000.000
ATK Penulisan Laporan 1 pkt x 1 keg a.n. CV. Multi Guna Pratama Tgl. 8 September 2012
1.692.836
521213 Honor pengarah 1 or x 2 bulan x Rp.550.000,a.n. Dra. Kasmiyati, MSc Tgl. 27 Juli 2012
1.100.000
Honor penanggung jawab 1 or x 2 bulan x Rp.500.000,a.n. dr. Qomaruddin Sukhemi, M.Kes Tgl. 27 Juli 2012
1.000.000
Honor peneliti utama 1 or x 2,5 jam x 20 hari x 2 bulan x Rp.60.000,a.n. Dra. Iswarati, SU Tgl. 27 Juli 2012
6.000.000
Honor peneliti madya 2 or x 2 jam x 20 hari x 2 bulan x Rp.50.000,a.n. Ir. Endah Winarni, MSPH & Sri Wahyuni, SH, MA Tgl. 27 Juli 2012
8.000.000
Honor peneliti muda 1 or x 2 jam x 20 hari x 2 bulan x Rp.40.000,a.n. Dra. Iswari Hariastuti, M.Kes Tgl. 27 Juli 2012
3.200.000
Honor peneliti pertama 1 or x 2 jam x 20 hari x 2 bulan x Rp.35.000,a.n. Oktriyanto, S.Si Tgl. 27 Juli 2012
2.800.000
Honor sekretariat 1 or x 2 bulan x Rp.300.000,a.n. Aditya Rahmadhony, A.Md Tgl. 27 Juli 2012
600.000
Honor pelatihan wawancara (Gresik) 10 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Sri Mulyani, dkk (10 orang) tgl. 30 Juli 2012
1.200.000
Honor pelatihan wawancara (Malang) 10 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Surahman, SE, dkk (10 orang) tgl. 30 Juli 2012
1.200.000
Honor Pendamping Kabupaten (Gresik) 2 or x 4 hr x Rp. 120.000 a.n. Sri Mulyani dan Yetti tgl. 30 Juli 2012
960.000
Honor Pendamping Kabupaten (Malang) 2 or x 4 hr x Rp. 120.000 a.n. Ir. Pamuji Handoko, MAP &Dra. Yoses Tince tgl. 30 Juli 2012
960.000
Honor Pendamping Lokal (Gresik) 30 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Titiek Moektiyani- dkk (30 org) tgl. 31 Juli 2012
3.600.000
Honor Pendamping Lokal (Malang) 30 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Futikah- dkk (31 org) tgl. 31 Juli 2012
3.720.000
Honor Operasional Lapangan (Indepht) - Gresik 33 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Uni Hidayati, ST. MM- dkk (33 org) tgl. 31 Juli 2012
3.960.000
Honor Operasional Lapangan (Indepht) - Malang 33 or x 1 hr x Rp. 120.000 a.n. Muslichah- dkk (33 org) tgl. 31 Juli 2012
3.960.000
Honor Pengolah Data 2 or x 1 hr x Rp. 750.000 a.n. Mario Ekoriano, S.Si & Oktriyanto, S.Si (33 org) tgl. 28 Agustus 2012
1.500.000
521219 Uang Harian dan Transport Pewawancara (Gresik) uang harian ; 3 or x 4 hr x Rp. 160.000 Transport ; 3 or x 4 hr x Rp. 110.000 a.n. Mardliyah - dkk (3 or) tgl. 31 Juli 2012
1.920.000 1.320.000
Uang Harian dan Transport Pewawancara (Malang) uang harian ; 3 or x 4 hr x Rp. 160.000 Transport ; 3 or x 4 hr x Rp. 110.000 a.n. Rini Margiati - dkk (3 or) tgl. 31 Juli 2012
1.920.000 1.320.000
522141 Sewa Mobil Roda 4 2 unit x 5 hr x Rp.600.000 a.n. Kwitansi Nanda Rent Car & Travel Tgl. 3 Agustus 2012
6.000.000
524119 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data di Jatim, tgl 29 Juli - 3 Agustus 2012. an: 1. Dra. Iswarati, SU 2. Ir. Endah Winarni, MSPH 3. Sri Wahyuni, SH, MA 4. Oktriyanto, S.Si 5. Dra. Iswari Hariastuti, M.Kes 6. Diyah Herowati, S.Sos, MPHR
8.207.700 8.097.700 8.602.700 6.712.700 1.975.000 2.255.000
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penulisan Laporan di Bogor, Tgl. 6 - 9 September 2012, an: 1. Dra. Iswarati, SU 2. Ir. Endah Winarni, MSPH 3. Sri Wahyuni, SH, MA 4. Sri Lilestina Nasution, S.Si 5. Aditya Rahmadhony
1.680.000 3.810.000 3.810.000 3.240.000 3.010.000
Jumlah
Mengetahui: Penanggung Jawab Pelaksana
Dra. Iswarati, SU
111.333.636 Jakarta, 27 September 2012 Pembuat Rekap
Aditya Rahmadhony
