No title

://

tp

ht

an

uw

ny

ba

b.

ka

gi

id

o.

s. g

bp

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

:

9502.3510

Ukuran Buku

:

A4 ( 21 x 29,7 ) cm

Jumlah Halaman

:

i – iv + 51

Naskah

:

Seksi Neraca Wilayah & Analysis Statistik BPS Kabupaten Banyuwangi

Gambar Cover

: Seksi Neraca Wilayah & Analysis Statistik BPS Kabupaten Banyuwangi

Diterbitkan Oleh

:

Dicetak Oleh

: Percetakan Sastra Banyuwangi

Edisi Cetakan

: Tahun 2013

b.

bp

s. g

o.

id

Katalog BPS

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

*) Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2013 merupakan publikasi tahunan, secara rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Dalam publikasi ini juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep, definisi, metodologi serta analisis deskriptif PDRB yang secara garis besar

o.

id

menggambarkan pertumbuhan ekonomi, struktur dan perkembangan

salah

satu

indikator

makro,

PDRB

Kabupaten

bp

Sebagai

s. g

ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

b.

Banyuwangi dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan

ka

ekonomi serta menelaah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah

gi

yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di Kabupaten Banyuwangi.

uw

an

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penerbitan publikasi ini, kritik dan saran sangat diharapkan guna

ht

tp

://

ba

ny

perbaikan publikasi dimasa mendatang. Banyuwangi,

M e i 2014

BPS Kabupaten Banyuwangi Kepala,

Ir. Mohammad Amin, M.M NIP 19661109 199212 1 001


i

DAFTAR ISI

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Kata Pengantar ...................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................ ii Daftar Tabel ........................................................................................... iii Daftra Gambar ....................................................................................... iv Bab I Pendahuluan .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................. 1 1.2 Pengertian .................................................................... 2 1.3 Ringkasan Aggregat PDRB ......................................... 3 1.4 Dasar Penyusunan ....................................................... 6 1.5 Maksud, Tujuan dan Manfaat ....................................... 6 1.6 Ruang Lingkup ............................................................. 7 1.7 Hasil yang Diharapkan ................................................. 8 1.8 Sistematika Penyusunan .............................................. 9 Bab II Potensi Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi .......................... 11 2.1 Kependudukan ............................................................. 11 2.2 Populasi Usaha ............................................................ 11 Bab III Metodologi Penyusunan ......................................................... 18 3.1 Prinsip Dasar Penyusunan ........................................... 18 3.2 Metodologi Penyusunan ............................................... 19 3.3 Teknik Penghitungan NTB Sektoral ............................. 22 Bab IV Pembahasan ........................................................................... 30 4.1 Besaran PDRB ............................................................. 30 4.2 Pertumbuhan Ekonomi ................................................. 31 4.3 Struktur Ekonomi .......................................................... 33 4.4 Pendapatan per Kapita ................................................. 34 4.5 Tingkat Inflasi ............................................................... 36 Bab V Penutup ................................................................................... 37 5.1 Kesimpulan .................................................................. 37 5.2 Saran ............................................................................ 38 Lampiran .......................................................................................... 39-51


ii

DAFTAR TABEL TABEL DALAM ULASAN Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 . . . . . . . . . . . . . .

13

Tabel: 4. 1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013. . . .

32

Tabel: 4. 2

Pendapatan Perkapita Tahun 2009-2013. . . . . . . . . . .

35

Tabel: 4. 3

Tingkat Inflasi Sektoral Tahun Tahun 2013 . . . . . . . . .

36

id

Tabel: 2. 1

PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Sektor. . . . . . . Ekonomi Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

39

Tabel: 2

PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Sektor. . . . . . . Ekonomi Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan

40

Tabel: 3

Struktur Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun. . . . . . 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel: 4

Struktur Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun. . . . . . 2013 Atas Dasar Harga Konstan

42

Tabel: 5

Indeks Berantai Kabupaten Banyuwangi . . . . . . . . . . Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

43

Tabel: 6

Indeks Berantai Kabupaten Banyuwangi . . . . . . . . . . Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan

44

Indeks Perkembangan Kabupaten Banyuwangi . . . . . Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

45

Tabel: 8

Indeks Perkembangan Kabupaten Banyuwangi . . . . . Tahun 2013 Atas Dasar Harga Konstan

46

Tabel: 9

Indeks Harga Implisit Kabupaten Banyuwangi

47

Tabel: 10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Tabel: 11

Laju Inflasi Kabupaten Banyuwangi

..............

49

Tabel: 12

Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan. . . . . . .

50

41

ht

tp

Tabel: 7

://

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

Tabel: 1

ba

s. g

o.

TABEL DALAM LAMPIRAN


. . .. . .

48

iii

DAFTAR GAMBAR

Jumlah Usaha Menurut Penggunaan Lokasi . . . . . Tempat Usaha Tahun 2006

12

Gambar: 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009-2013 . . . . . . . .

32

Gambar: 4.2

Struktur Ekonomi Tahun 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Gambar: 4.3

Pendapatan Per kapita Tahun 2009-2013. . . . . . . . .

35

Gambar: 4.4

Tingkat Inflasi Sektoral Tahun 2009-2013. . . . . . . . .

37

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Gambar: 2.1


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, memerlukan berbagai data sebagai dasar pengambilan strategi dan kebijakan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Berbagai strategi dan kebijaksanaan yang telah diambil pada masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai data yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Demikian pula angka pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan deflasi, pendapatan perkapita dapat diukur dengan menggunakan indikator ini. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB bukan merupakan penjumlahan dari seluruh


1

output. Hal ini disebabkan nilai barang antara sudah termasuk harga jual barang jadi. Menambah nilai barang antara (biaya antara) ke nilai pasar barang jadi akan menimbulkan pencatatan ganda. Seluruh angka agregat PDRB telah dimanfaatkan oleh para perencana dan pengambil keputusan sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang pernah dilakukan, serta sebagai bahan perencanaan program pembangunan di waktu yang akan datang.

PENGERTIAN

uw

1.2

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Selain pemanfaatan yang demikian itu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir PDRB telah digunakan oleh Pemerintah Pusat, sebagai salah satu penimbang perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi setiap Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Atas dasar semakin meningkatnya kebutuhan angka agregat PDRB, ada kalanya para pengguna data menghendaki PDRB dihitung dan disajikan secara spasial sampai dengan tingkat kecamatan, agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan apabila penyajian PDRB yang dihitung secara spasial sampai dengan tingkat kecamatan tersebut diamati berdasarkan fluktuasi secara berkala akan menjadi lebih bermakna bukan saja bagi Pemerintah Kabupaten, tetapi juga pihak swasta untuk kepentingan usahanya.

ht

tp

://

ba

ny

Untuk memperoleh pemahaman yang sama, perlu kiranya disepakati tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penghitungan PDRB dan diawali dengan penerbitan tahun-tahun sebelumnya, penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan menggunakan tahun dasar 2000. Dipilihnya tahun dasar 2000 karena merupakan awal berlangsungnya sebuah proses pemulihan ekonomi nasional setelah dilanda krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Sehingga pada tingkat regional juga perlu melakukan penyesuaian agar diperoleh asumsi-asumsi mendasar yang sama.


2

1.3

RINGKASAN AGREGAT PDRB

Untuk memahami PDRB, berikut dijelaskan konsep dan definisi mengenai output, biaya antara dan nilai tambah bruto:

s. g

o.

id

Output : Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu periode tertentu , yang dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: O=QxP Dimana: O = Output Q = Quantum (kuantitas produksi) P = Price ( harga)

gi

ka

b.

bp

Biaya Antara : Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang antara berupa bahan baku atau bahan penolong yang habis pakai dalam satu proses produksi.

NTB = Output – Biaya Antara

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

Nilai Tambah Bruto ( NTB ) : Merupakan balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, barang modal dan kewirausahaan, PDRB tak lain adalah penjumlahan dari NTB dari seluruh sektor yang ada pada wilayah tertentu. NTB dapat diperoleh dengan cara:

Regional : Domestik yang diterima sebagai nilai tambah dari luar dikurangi nilai tambah yang keluar kabupaten. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) : Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi yang berlaku pada saat tahun penghitungan PDRB.


3

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) : Menghitung NTB berdasarkan harga persatuan unit dari data produksi yang dinilai pada saat tahun dasar penghitungan PDRB. Tahun Dasar (Base Year) : Penentuan tahun yang digunakan untuk mengukur perkembangan produktivitas secara nyata/riil. Rekomendasi UN berdasarkan The System of National Account/SNA, tahun dasar terakhir 2000.

PDRB Per Kapita :

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Merupakan nilai bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah, yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

an

Peranan Sektoral :

tp

://

ba

ny

uw

Merupkan hasil pembagian NTB masing-masing sekor dengan PDRB dakalikan 100 pada tahun yang bersangkutan, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

ht

Dimana :

= Peranan sektor i: = NTB sektor i; i=1,...,9

Indeks Perkembangan : Menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:


4

Dimana: = Indeks Perkembangan sektor i pada tahun t; = NTB sektor i pada tahun t; = NTB sektor i pada tahun dasar: i

= sektor 1,..., sektor 9

Indeks Berantai :

s. g

o.

id

Menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

bp

Dimana:

ka

= PDRB sektor i pada tahun t;

b.

= Indeks Berantai sektor i pada tahun t;


ny

uw

i

an

gi

= PDRB sektor i pada tahun t-1:

ba

Indeks Harga Implisit (IHI) :

ht

tp

://

Menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Bila IHI ini dibuatkan indeks berantainya (dengan rumus indeks berantai), maka akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya, dan secara berkala indeks ini dapat menunjukkan besaran inflasi seluruh barang dan jasa di dalam perhitungan PDRB (inflasi dari sisi produsen).

Dimana: = Indeks Harga Implisit sektor i pada tahun t; = PDRB sektor i pada tahun tatas dasar harga berlaku;


5

= PDRB sektor i pada tahun t atas dasar harga konstan: i

1.4


DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.

1.5

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

1.

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1.5.1 Maksud Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan pendekatan yang terukur melalui seberapa besar Nilai Tambah Bruto,


6

struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi serta pendapatan per kapita.

1.5.2 Tujuan

Manfaat

s. g

1.5.2.1

o.

id

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 ini bertujuan untuk mengukur kemajuan ekonomi pada tingkat kabupaten, tepatnya dari tahun 2000 yang diduga sudah terjadi pemulihan ekonomi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 lalu.

ny

RUANG LINGKUP

ba

1.6

uw

an

gi

ka

b.

bp

Hasil penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai bahan perencanaan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Utamanya terhadap intervensi apa dan di bidang pembangunan mana yang perlu mendapat skala prioritas, khususnya kebijakan dalam program pembangunan di bidang ekonomi.

ht

tp

://

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan ekonomi pada tingkat kabupaten sebagaimana dituangkan dalam tujuan. Maka ruang lingkup wilayah sebagai obyek kajian dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi, meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten Banyuwangi.

1.6.2 Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 adalah sebagai berikut :


7

1. 2. 3.

Tujuan dari Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013; Potensi dan Permasalahan yang ada terkait Pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013; Strategi penanganan, program yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.6.3 Ruang Lingkup Kegiatan

s. g

Menyusun dan menetapkan Rencana Program dan Operasionalisasi pelaksanaan program-program pembangunan khususnya di bidang ekonomi. HASIL YANG DIHARAPKAN

ba

ny

1.7

uw

an

gi

3.

ka

b.

2.

Identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Banyuwangi; Inventarisasi pola kebijakan khususnya kebijakan dalam programprogram pembangunan di bidang ekonomi;

bp

1.

o.

id

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 adalah sebagai berikut

Tersusunnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 sebagai alat ukur dalam mengkaji perekonomian daerah khususnya untuk mengevaluasi tingkat capaian kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Banyuwangi; Ditetapkannya strategi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

ht

1.

tp

://

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

2.


8

1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika kegiatan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Potensi Ekonomi

bp

Bab 2

s. g

o.

id

Bab ini terdiri dari latar belakang penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi, pengertian umum tentang Produk Domestik Regional Bruto, maksud/tujuan/manfaat, ruang lingkup penyusunan, hasil yang diharapkan serta sistematika penyusunan.

uw

Bab 3 Metodologi

an

gi

ka

b.

Bab ini menyajikan gambaran umum potensi ekonomi dengan pendekatan data makro ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari bidang sosial ekonominya.

ht

tp

://

ba

ny

Bab ini menetapkan prinsip dasar dan azas penyusunan, pendekatan penyusunan, metode penghitungan yang akan digunakan dalam membentuk besaran Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Banyuwangi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah maupun teknis dan langkah-langkah pelaksanaan.

Bab 4 Pembahasan Bab ini berisikan uraian yang terkait dengan besaran PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disajikan menurut sektor ekonomi dan secara spasial.


9

Bab 5 Penutup

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta sebuah rekomendasi sederhana yang diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam memajukan perekonomian secara makro di Kabupaten Banyuwangi.


10

BAB II POTENSI EKONOMI

2.1 KEPENDUDUKAN

gi

an

2.2 POPULASI USAHA

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Kabupaten Banyuwangi mempunyai luas wilayah 578.250 ha. Penduduk merupakan bagian yang penting dari pembangunan. Penduduk selain sebagai subyek sekaligus juga bisa menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Hingga akhir tahun 2013 (menurut hasil proyeksi) penduduk Kabupaten tercatat sekitar 1.574.778 jiwa. Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang diikuti dengan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), selain PDRB jumlah penduduk telah digunakan sebagai salah satu penimbang besar kecilnya perolehan DAU bagi setiap pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

ht

tp

://

ba

ny

uw

Banyak pengamat ekonomi berpendapat bahwa populasi usaha merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kajian ekonomi makro. Bahkan korelasinya apabila semakin banyak populasi usaha di suatu daerah, akan dapat diduga kemajuan ekonomi pada daerah tersebut akan lebih meningkat bila dibandingkan dengan daerah lain yang lebih sedikit populasi usahanya. Jumlah usaha yang tercatat melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak 207.577 usaha di luar sektor pertanian. Dari sejumlah usaha tersebut 81.629 usaha di antaranya merupakan usaha yang dilakukan diluar bangunan dan umumnya apabila menggunakan bangunan cenderung tidak permanen. Selebihnya 125.948 usaha tergolong usaha yang dalam kegiatannya sudah menggunakan sebuah bangunan yang permanen. Penggunaan bangunan permanen pada umumnya berupa bangunan khusus untuk usaha dan bangunan campuran atau bangunan yang digunakan untuk usaha juga sekaligus


11

sebagai tempat hunian. Tidak permanen bisa berupa usaha kaki-5, los/koridor, pangkalan ojek motor dan pedagang keliling. Bila diperhatikan berdasarkan sektor kegiatan usahanya, maka usaha-usaha yang bergerak di sektor perdagangan masih merupakan sektor ekonomi yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi. Jumlahnya mencapai 95.445 usaha. Kedua terbanyak ada pada sektor industri yang jumlahnya tercatat 42.559 usaha. Ketiga sektor jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha.

s. g

o.

id

Gambar 1 Jumlah Usaha Menurut Penggunaan Lokasi Tempat Usaha di Kab. Banyuwangi Tahun 2006

bp

35%

ka

b.

Bangunan Khusus

an

gi

21%

ny

uw

26%

Keliling Kaki-5 Ojek Mot or

10%

Los/Koridor

1%

tp

://

ba

7%

Bangunan Campuran

ht

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, hasil SE 2006


12

Tabel 2.1 Jumlah Usaha Menurut Sektor Kegiatan Usaha No.

Sektor Kegiatan Usaha

Jumlah

1.

Pertambangan dan Penggalian

1.267

2.

Industri Pengolahan

3.

Listrik, Gas dan Air

4.

Konstruksi

5.

Perdagangan Besar dan Eceran

6.

Akomodasi dan Makan Minum

7.

Transportasi, Penggudangan dan Komunikasi

8.

Perantara Keuangan

9.

Real Estat, Usaha Persewaan

42.559 95

ka

b.

bp

s. g

o.

id

872

Jasa Pendidikan

11.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

12.

Jasa Kemasy. Sosbud, Hiburan, Perorangan lainnya

13.

Jasa Perorangan yg Melayani Rumahtangga Jumlah Usaha

20.257 16.130 624 3.900 2.992 1.322 20.847 1.267 207.577

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

10.

95.445

ht

Bila diperhatikan kegiatan usaha yang menggunakan bangunan tidak permanen yang terdiri atas usaha kaki-5, los/koridor, pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling seluruhnya tidak memiliki status badan usaha. Namun untuk usaha yang mempunyai lokasi tempat usaha permanen, kepemilikan status badan usaha rupanya sudah menjadi perhatian. Untuk status badan usaha berupa BUMN/BUMD/BHMN ada sebanyak 309 usaha, PT/NV sebanyak 93 usaha, CV/Firma 180 usaha, Koperasi 33 usaha, UD/Tidak Berbadan Hukum dengan 334 usaha. Menurut hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE 2006) tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor kegiatan usaha jumlahnya mencapai 401.881 orang, terbanyak bekerja pada usaha perdagangan besar dan


13

Pertambangan dan Penggalian

b.

1.

bp

s. g

o.

id

eceran yang jumlahnya mencapai 95.445 orang. Kedua pada usaha industri pengolahan ada sebanyak 42.559 orang. Ketiga bekerja pada usaha jasa kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan perorangan lainnya tercatat 20.847 orang dan pada usaha akomodasi dan makan minum ada sebanyak 20.257 orang serta selebihnya menyebar di berbagai kegiatan usaha yang ada. Usaha-usaha yang mengunakan lokasi tempat usaha dengan bangunan khusus rupanya telah menyerap tenaga kerja terbanyak. Untuk usaha dengan penggunaan lokasi tempat usaha bangunan campuran yang berupa rumah hunian juga digunakan untuk usaha telah menyerap tenaga kerja terbanyak kedua. Selain itu pedagang keliling juga bisa menyerap tenaga kerja yang relatif cukup banyak dengan urutan jumlah setelah usaha dengan penggunaan lokasi tempat usaha bangunan campuran.

uw

an

gi

ka

Penyebaran usaha ini tergolong kurang merata, mungkin lebih disebabkan oleh faktor geografis. Sehingga populasi usahanya pun masih relatif sedikit. Usaha-usaha ini banyak dijumpai di Kecamatan Songgon, Wongsorejo, Singojuruh, Glenmore dan Purwoharjo.

ba

ny

2. Industri Pengolahan

ht

tp

://

Kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang diikuti dengan naiknya nilai tambah barang tersebut, umumnya didefinisikan sebagai industri pengolahan. Kegiatan seperti ini banyak ditemukan di Kecamatan Srono, Rogojampi, Muncar, Genteng dan Kabat. 3. Listrik, Gas dan Air Populasi usaha ini keberadaannya sangat terbatas, tidak seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bisa ditemukan usaha ini. Umumnya di Kecamatan Songgon, Glenmore, Kalibaru, Kalipuro dan Licin.


14

4. Konstruksi Konstruksi tidak selalu identik dengan perusahaan kontraktor bangunan saja, usaha ini bisa dilakukan oleh perorangan apabila mekanisme kerjanya sepadan dengan usaha kontruksi. Populasi usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Kabat, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono. 5. Perdagangan Besar dan Eceran

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Selain banyak diusahakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi, usaha perdagangan ini juga merupakan usaha terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Bila dikaji lebih jauh, dari seluruh nilai produksi/omzet/pendapatan yang tercatat dalam pendataan Sensus Ekonomi 2006, sekitar separuhnya merupakan nilai produksi/omzet/pendapatan dari kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran. Menurut populasinya banyak diusahakan di Kecamatan Muncar, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono.

uw

an

6. Akomodasi dan Makan Minum

tp

://

ba

ny

Usaha ini tergolong relatif banyak dan cukup menyebar keseluruh pelosok Kabupaten Banyuwangi. Penyediaan akomodasi dan makan minum banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Muncar, Rogojampi, Kalipuro dan Srono.

ht

7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Bila diperhatikan persebaran dari usaha ini yang relatif cukup merata, namun berdasarkan populasinya usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro dan Rogojampi. 8. Perantara Keuangan Perantara keuangan bisa berupa Bank, Asuransi atau lembaga keuangan bukan bank sampai dengan rentenir yang dilakukan perorangan


15

asalkan diusahakan secara ekonomi. Usaha ini banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi dan Purwoharjo. 9. Real estat, Usaha Persewaan Seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi usaha ini berkembang dengan baik. Berdasarkan populasinya banyak ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi dan Purwoharjo. 10. Jasa Pendidikan

b.

bp

s. g

o.

id

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang paling esensial bagi semua orang, yang dimaksud usaha ini berupa lembaga pendidikan formal dan non formal, bisa diusahakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan. Usaha ini umumnya banyak ditemukan di Kecamatan Genteng, Cluring, Srono, Kabat dan Banyuwangi.

gi

ka

11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

Seperti halnya jasa pendidikan, usaha ini bisa juga diusahakan oleh pemerintah, swasta dan perorangan. Seperti Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya. Termasuk disini pengobatan non medis serta layanan dalam panti maupun dil uar panti. Usaha-usaha jasa kesehatan dan kegiatan lainnya banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Muncar, Genteng, Rogojampi dan Kalipuro. 12. Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, Hiburan dan Perorangan Lainnya

Populasi usaha ini lebih didominasi oleh usaha yang bersifat jasa. Seperti; tukang servis peralatan rumahtangga, tukang cukur, salon, penjahit dan sejenisnya. Sehingga mempunyai kecenderungan pelaku dari usaha ini tidak atau belum mempunyai badan hukum. Sampai dengan tahun ini dominasi usaha ini masih terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Wongsorejo dan Rogojampi.


16

13. Jasa Perorangan yang Melayani Rumahtangga

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Usaha jasa disini berbeda dengan usaha yang terdapat pada jasa kemasyarakatan. Usaha yang dimaksud lebih mengarah pada pelayanan rumahtangga. Seperti: juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumahtangga dan pengasuh bayi. Termasuk juga guru pribadi yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi. Usaha seperti ini banyak terdapat di Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Kalipuro, Rogojampi dan Kabat.


17

BAB III METODOLOGI PENYUSUNAN 3.1 PRINSIP DASAR PENYUSUNAN

an

gi

3.1.1 Acuan Rancangan

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Prinsip dasar penghitungan ini merupakan kelanjutan dari penghitungan Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan ukuran kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumber-daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang harus segera terwujud akan bisa terevaluasi dengan baik. Dan perlu diketahui bahwasanya PDRB estimasi yang dihitung dan disajikan secara berkala ini angkanya masih menggunakan angka pada tingkat kabupaten.

ht

tp

://

ba

ny

uw

Studi ini mengacu pada sebuah konsep yang dikembangkan oleh badan dunia (UN) dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Yang kemudian dibuat sebagai acuan rancangan dalam mengevaluasi berbagai program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi khususnya di bidang ekonomi secara detail meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. 3.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 yaitu: a. Akurat dalam memberikan rekomendasi dan intervensi apa yang perlu mendapatkan prioritas ketika program pembanguan itu diimplementasikan;


18

b. Validitas datanya bisa dipertanggung-jawabkan dan mempunyai runtun waktu berkala tahunan dalam setiap penerbitannya. 3.1.3 Kerangka Landasan Analisis Kerangka landasan analisis yang digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2013, berupa analisis statistik sederhana atau lazimnya disebut dengan statistik deskriptif.

o.

id

3.2 METODOLOGI PENYUSUNAN

Bruto

bp

s. g

Metodologi penyusunan Produk Domestik Regional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 disusun sebagai berikut:

ka

b.

3.2.1 Penentuan Lokasi Kegiatan

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

Lokasi kegiatan yang berupa sumber data utama untuk penyusunan publikasi ini menggunakan data primer hasil observasi lapangan secara sample. Observasi dilakukan pada usaha kegiatan ekonomi yang secara acak terpilih sebagai sampel purposif. Jumlah sampel yang diambil ditentukan hingga memenuhi “Minimum Sample Size” untuk menghasilkan estimasi data pada tingkat kabupaten. Dalam survei ini wilayah pencacahan yang digunakan sebagai unit sampling bukanlah desa/kelurahan ataupun RT/RW, melainkan usaha kegiatan ekonomi : misalnya Perusahaan/pabrik atau usaha perorangan. 3.2.2

Metode Pendekatan dan Tahapan Penyusunan

Seluruh NTB dihitung berdasarkan sembilan sektor ekonomi, yang terdiri dari; Kelompok Sektor Primer: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian. Kelompok Sektor Sekunder: (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Konstruksi. Kelompok Sektor Tersier: (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta (9) Jasa-jasa.


19

Dalam prakteknya Poduk Domestik Regional Bruto dihitung dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan berikut, yaitu: 1. Pendekatan Produksi :

Yaitu dengan menghitung jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada periode tertentu. 2. Pendekatan Pendapatan :

id

Yaitu jumlah balas jasa yang diterima olah faktor produksi yang

o.

ikut serta dalam proses produksi pada periode tertentu. Sampai dengan

s. g

penerbitan tahun 2013 ini PDRB Kabupaten Banyuwangi masih belum

b.

ka

3. Pendekatan Pengeluaran :

bp

dihitung dengan pendekatan pendapatan.

ny

uw

an

gi

Yaitu semua komponen permintaan akhir, seperti; pengeluaran rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukkan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto. Dan mulai tahun 2013 ini Kabupaten Banyuwangi sudah mulai menghitung dengan pendekatan pengeluaran.

ht

tp

://

ba

Dari ketiga pendekatan itu, BPS Kabupaten Banyuwangi menghitung PDRB menggunakan pendekatan produksi dan menurut pengeluaran, karena beberapa kemudahan seperti memperoleh data produksi dan harga persatuan unitnya, lebih memungkinkan bila dibanding dengan pendekatan pendapatan. Kecuali beberapa sektor ekonomi seperti perbankan dan telekomunikasi diberlakukan secara khusus. Perbankan dan Telekomunikasi dihitung berdasarkan atas alokasi penghitungan PDRB Propinsi Jawa Timur. Dalam menghitung PDRB sebetulnya identik dengan menghitung Nilai Tambah Bruto di setiap sektor ekonomi. Nilai Tambah Bruto yang dihitung tersebut selalu dibedakan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, agar Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Berlaku


20

dan Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang diperoleh dapat disajikan lebih rinci dan lebih bermakna, maka dibutuhkan beberapa angka indeks standar yang meliputi: 1. Indeks Perkembangan :

id

Diperoleh dengan membagi PDRB ADHB tahun penghitungan dengan PDRB ADHB tahun dasar dikalikan seratus. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan angka agregat dari tahun ketahun terhadap tahun dasar.

s. g

o.

2. Indeks Berantai :

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

Diperoleh dengan membagi PDRB tahun berjalan dengan PDRB sebelumnya dikalikan seratus. Indeks berantai dapat dihitung berdasarkan ADHB maupun ADHK. Apabila indeks berantai ADHB angkanya lebih besar dari indeks berantai ADHK, indikasinya telah terjadi kenaikan harga. Khusus indeks berantai ADHK apabila dikurangi seratus, akan menunjukkan besaran pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara umum (general).

://

ba

3. Indeks Implisit :

ht

tp

Diperoleh dari hasil pembagian PDRB ADHB dibagi dengan PDRB ADHK dikalikan seratus. Indeks ini bila diturunkan dengan membagi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, akan memberikan indikasi adanya inflasi bila bertanda positif dan bila negatif intepretasinya deflasi. Berdasarkan ketiga indeks tersebut, pada dasarnya selain digunakan untuk menghitung masing-masing sektor ekonomi, dapat juga digunakan terhadap besaran komponen PDRB. Adapun interpretasinya, tetap akan memberikan makna yang sama seperti ketika menghitung masing-masing sektor ekonomi dimaksud. Hanya saja yang dimaksud dengan komponen PDRB tersebut merupakan jumlah dari seluruh sektor ekonomi.


21

Kadang kala Nilai Tambah tidak selalu disajikan dalam kondisi bruto. Kondisi neto perlu diperhitungkan, agar beberapa pengertian dasar angka-angka Produk Domestik Regional Neto (PDRN) dapat diperluas dengan pemahaman yang tidak terlalu sulit. Pengertian dasar itu meliputi: 1. PDRN Atas Biaya Faktor :

s. g

o.

id

Angkanya diperoleh dari hasil penghitungan PDRB ADHB yang dikurangi dengan nilai penyusutan dan pajak tak langsung neto. PDRN ini bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun penghitungan, akan diperoleh pendapatan per kapita.

bp

2. Perkembangan Pendapatan per Kapita :

ny

uw

an

gi

ka

b.

Diperoleh atas perbandingan antara pendapatan perkapita tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Seluruh penghitungan nilai indeks baik terhadap masing-masing sektor ekonomi, maupun terhadap besaran PDRB dan PDRN, akan disajikan dalam bentuk tabulasi yang termuat dalam lampiran publikasi ini.

://

ba

3.3 TEKNIK PENGHITUNGAN NTB SEKTORAL

tp

Tanaman Bahan Makanan

ht

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh melalui pendekatan produksi, yaitu dengan mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing–masing harganya kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga yang berlaku. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output yang diperoleh dari hasil survei khusus. Sedangkan nilai tambah atas dasar harga kostan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu dengan mengalikan kuantum produksi masing– masing tahun dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi biaya antara atas dasar harga konstan 2000.


22

Tanaman Perkebunan Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Rasio biaya antara serta rasio margin perdagangan dan biaya traspor digunakan diperoleh dari survei khusus. Sedangkan nilai tambah atas harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan. Peternakan dan Hasil-hasilnya Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan

o.

id

rasio nilai tambah berdasarkan hasil survei khusus pendapatan regional.

s. g

Kehutanan

bp

Sebagaimana dengan sub sektor lainnya, dalam sektor pertanian,

b.

output sub sektor kehutanan dihitung dengan cara mengalikan kuantum

ka

produksi dengan harga masing–masing tahun yang menghasilkan output

gi

atas dasar harga berlaku, dan penggunaan harga pada tahun dasar

an

menghasilkan output atas dasar hagar konstan 2000. Selanjutnya nilai

uw

tambah bruto dihitung dengan menggunakan rasionya terhadap output.

ny

Rasio tersebut diperoleh dari hasil survei khusus.

ba

Perikanan

://

Penghitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan mengalikan

ht

tp

rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah diperoleh dari survei khusus pendapatan regional. Industri Pengolahan Data output dan nilai tambah atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan laporan tahunan survei industri yang dilakukan oleh BPS. Sedang nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung melalui cara deflasi dengan indeks harga perdagangan besar di setiap kelompok industri.


23

Listrik Nilai output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku pada masing–masing tahun, sedang kan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi. Air Bersih Data produksi, harga dan biaya–biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum diperoleh dari laporan Perusahaan Daerah Air

id

Minum Kabupaten Banyuwangi. Perhitungan nilai tambah atas dasar

o.

harga konstan 2000 dilakukan dengan menggunakan persentase nilai

s. g

tambah terhadap output masing-masing tahun. Seperti halnya sub sektor

b.

bp

listrik, dengan responden tunggal.

ka

Bangunan

gi

Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan prasarana

an

fisik yang dari segi pendanaan dapat dirinci menjadi: nilai pembangunan

uw

pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN dan nilai pembangunan daerah yang dibiayai APBD serta perbaikkannya dan pembangunan yang

ny

dilakukan oleh developer, Perumnas serta yang dilakukan oleh swadaya

ba

masyarakat murni. Sedangkan persentase nilai tambah bruto diperoleh

tp

://

dari survei khusus. Output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh

ht

dengan cara deflasi, deflatornya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan dan Konstruksi. Perdagangan Nilai produksi bruto atas dasar harga konstan 2000, dihitung dengan mengalikan rasio dari survey khusus dengan output atas dasar harga konstan 2000 dari sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta import. Nilai tambah atas dasar harga berlaku


24

dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya. Hotel Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah dengan outputnya. Output dihitung dari malam tamu kali tarifnya. Restoran

id

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

s. g

bp

makanan jadi dan minuman sebagai deflator.

o.

dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen

Angkutan Kereta Api

ka

b.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan

gi

data yang diperoleh dari laporan tahunan PT. KAI. Nilai tambah bruto atas

an

dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan

uw

menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang penumpang dan ton-

ny

km barang yang diangkut.

ba

Angkutan Jalan Raya

://

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan

tp

menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah

ht

armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, dan hasil survei khusus pendapatan regional angkutan yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan untuk data kendaraan tidak bermotor diperoleh dari survei khusus. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.


25

Angkutan Laut Output atas dasar harga

berlaku diperoleh dengan cara

mengalikan jumlah penumpang dan barang yang dimuat dari PT. Pelindo, dengan rata–rata output perpenumpang dan barang. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks gabungan tertimbang jumlah penumpang dan barang yang dimuat. Pergudangan

id

Rata-rata outputnya dari survei khusus. Penghitungan nilai

o.

tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara

bp

s. g

deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

b.

Pos dan Giro

ka

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan

gi

kepada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan

an

keungan PT. Pos Indonesia. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar

uw

harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ektrapolasi, mengunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan jumlah uang yang

ba

ny

digirokan.

://

Telekomunikasi

ht

tp

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/interlokal dan banyaknya pemegang telepon yang bersumber dari Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Jawa Timur. NTB dihitung oleh BPS Propinsi Jawa Timur. Jasa Penunjang Komunikasi Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari survei khusus,

sedangkan

atas

dasar

harga

konstan


2000

di

hitung

26

menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/interlokal dan banyaknya pelanggan telepon yang bersumber dari survei khusus. Bank Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit yang diberikan bank pada tiap-tiap tahun, sedangkan indeks kredit yang di gunakan adalah indeks kredit riel yang sudah dideflet dengan kenaikan suku bunga perbankan.

id

Jumlah kredit yang dilepas oleh bank diperoleh dari Bank Indonesia

bp

Lembaga Keuangan Bukan Bank

s. g

o.

Surabaya. NTB dihitung oleh BPS Propinsi Jawa Timur.

b.

Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga

ka

berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari

gi

perkalian indikator produksi dengan indikator harga, sedangkan nilai

an

tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya antara dari

uw

nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2.000 dihitung dengan cara revaluasi pada koperasi dan pegadaian. Pada kegiatan jasa

ny

keuangan bukan bank seperti yayasan dana pensiun penghitungan harga

://

ba

konstan dengan cara deflasi.

ht

tp

Sewa Bangunan Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

cara mengalikan jumlah bangunan dengan rata-rata tarip sewa untuk bangunan rural dan urban, sedangkan untuk perhitungan atas dasar harga konstan 2.000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi menggunakan jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan sebagai tempat tinggal sebagai ekstrapolatornya, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara menginflate nilai bangunan dan tempat tinggal.


27

Jasa Perusahaan Perkiraan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada data jumlah tenaga kerja yang bersumber dari survei khusus, dengan rata–rata output per tenaga kerja dan persentase nilai tambah bruto yang juga di peroleh dari survei khusus pendapatan regional. Jasa Pemerintahan Umum Nilai tambah bruto sub sektor jasa pemerintah umum terdiri dari

id

upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji

o.

yang dihitung mencakup upah dan gaji belanja rutin dan sebagian dari

s. g

belanja pembangunan. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga

bp

konstan 2.000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan

b.

indeks jumlah pegawai negeri dan daerah yang ada di kabupaten

gi

ka

Banyuwangi, termasuk di dalamnya pemerintahan desa.

an

Jasa Pendidikan

uw

Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh dari kegiatan survei khusus. Sedangkan penghitungan nilai tambah bruto atas

ba

ny

dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

://

Jasa Kesehatan

tp

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada

ht

presentase terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan serta dari survei khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi masing–masing kegiatan yang terkait dengan jasa kesehatan medis dan non medis.


28

Sosial Kemasyarakatan Lainnya Dari survei khusus diperoleh data rata–rata input rumah ibadat yang

dikalikan

dengan

jumlah

tempat

ibadat.

Sedangkan

untuk

penghitungan atas dasar harga konstan di lakukan dengan cara revaluasi. Jasa Hiburan dan Kebudayaan Data output dan nilai tambah bioskop, panggung hiburan, bilyard dan tempat–tempat hiburan lainya diperoleh dari dispenda, sedangkan data output televisi, radio swasta dan hiburan lain diperoleh dari survei

id

khusus. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah dengan cara

bp

Jasa Perorangan dan Rumahtangga

s. g

o.

deflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen aneka barang dan jasa.

b.

Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga

ka

kerja yang di dasarkan kepada hasil survei khusus dengan rata–rata

gi

output per tenaga kerja. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto

an

adalah dengan cara mengalikan persentase nilai tambah bruto. Nilai

ht

tp

://

ba

ny

uw

tambah bruto atas dasar harga 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi.


29

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 BESARAN PDRB

bp

s. g

o.

id

Pembangunan antar sektoral selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain, saling menunjang dan selalu berkaitan serta masing-masing mempunyai peranan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, meletakkan landasan yang lebih kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya. Oleh karenanya kebijakan pemerintah menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar modal dasar yang dimiliki semakin kokoh.

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah, dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan per kapita suatu daerah dengan daerah lainnya, baik daerah sekitarnya maupun daerah lainnya yang lebih maju. Tingginya pendapatan per kapita dengan sendirinya akan memperkuat kemampuan menabung sebagian dari pendapatannya untuk cadangan hari depan yang lebih baik. Data kuantitatif dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat ukur atau indikator untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi regional di Kabupaten Banyuwangi dari waktu ke waktu.

ht

Dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan dari angka indeks implisit dapat menggambarkan tingkat inflasi dan atau deflasi dari kegiatan ekonomi secara agregat sektoral, artinya seberapa jauh tingkat perkembangan harga yang terjadi selama satu tahun. Jika dilihat tingkat perkembangan kemajuan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 yang terukur melalui besaran PDRB atas dasar harga berlaku tercatat rp 35.468.869,23(dalam juta). Dari besaran PDRB ADHB ini bila dihitung tingkat perkembangannya yang dimulai dari


30

bp

s. g

o.

id

tahun dasar 2000 sampai dengan tahun 2013 angkanya terus bertambah hingga mencapai 392.95 persen,atau ada peningkatan sebesar 47.48 persen dibanding tahun 2012. Dan mulai akhir tahun 2010 ada sub sektor baru yang muncul yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sub sektor Angkutan Udara yang terletak di desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi yang diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 29 Desember 2010 yang jumlah penumpangnya selalu bertambah dari tahun 2012 ke tahun 2013 dengan rute Surabaya – Banyuwangi dan sebaliknya. Dengan data riel jumlah penumpang yang berangkat dari Banyuwangi dengan tujuan Surabaya pada tahun 2012 sebanyak 11.777 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 21.685 orang atau ada kenaikan sekitar 85 persen, demikian juga penumpang yang datang ke Banyuwangi dengan pesawat pada tahun 2012 sebanyak 12.074 orang dan tahun 2013 sebanyak 22.294 orang atau sebesar sekitar 85 persen

b.

4.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

Pertumbuhan ekonomi biasanya ditandai dengan angka yang nilainya positif, namun apabila angkanya negatif maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mengalami kemunduran, seperti saat terjadinya kontraksi ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu nilainya negatif bahkan angkanya mencapai dua digit, tepatnya terjadi pada tahun 1997. Tetapi memasuki tahun 2000 banyak para ekonom berpendapat bahwa tahun itu merupakan tahun awal pemulihan ekonomi nasional dari yang paling terpuruk menuju kearah yang lebih baik. Bahkan dari hasil penghitungan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional pada tahun 2000 sudah diperoleh angka yang positif walaupun masih jauh dari harapan banyak pihak. Bila dilihat nilai PDRB atas dasar harga konstan, yang dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar perhitungan, PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 mencapai rp 13.511.707,90 (dalam juta), sedangkan tahun 2012 mencapai rp 12.655.586,32 (dalam juta) atau mengalami pertumbuhan 6.76 persen yang berarti ada perlambatan sebesar 0,54 poin dari tahun sebelumnya yang besar pertumbuhan ekonominya mencapai 7.30 persen pada tahun 2012.


31

Tabel 4.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2013 (%) Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

1.

2009

6,06

2.

2010

6,12

3.

2011

7,16

4.

2012

7,22

5.

2013

6,76

s. g

o.

id

No

bp

Atau lebih jelasnya bisa dilihat gambar 4.1 dibawah ini :

an

gi

ka

b.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2013

uw

8.00 7.00

6,06

://

4.00

ba

5.00

6.76

6,12

ny

6.00

7,22

7,16

tp

3.00

ht

2.00 1.00 0.00

2009

2010

2011

2012

2013

Selama krisis ekonomi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga di tahun-tahun sebelumnya yang relatif cukup tinggi sehingga mengakibatkan naiknya biaya produksi, melemahnya tingkat produktifitas dan kurang terjangkaunya biaya produksi karena harga terus malambung,


32

disisi lain sangat dirasakan pada sektor-sektor yang mempunyai peranan terbesar sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi seperti sub sektor pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikananan dan lain sebagainya. Khususnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 untuk sub sektor ekonomi khususnya sub sektor pertanian tanaman bahan makanan mengalami penurunan diakibatkan cuaca/hawa yang cukup panas khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah barat dan selatan sebagai daerah sentra pertanian demikian juga laut yang ombaknya selalu cukup tinggi sehingga para nelayan banyak yang tidak melaut.

o.

id

4.3 STRUKTUR EKONOMI

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

Secara umum struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi terbentuk dan didominasi oleh Sektor Pertanian. Pada tahun 2013 peranan Sektor Pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi angkanya mencapai 43,47 persen, atau hampir separuh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di Sektor Pertanian. Dominasi kedua sebagai pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang angkanya mencapai 31,14 persen. Ketiga dari Sektor Jasa-jasa sebesar 5,82 persen sedang selebihnya merupakan bagian dari sektor ekonomi yang lain sebagaimana Gambar 4.2.


33

Gambar 4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Banyuwangi 2013 Pertanian (43,47%) Pertambangan & Penggalian (4,33%)

4.22 4.35

5.82

Industri Pengolahan (5,24%) 43.47

Listrik, Gas dan Air Bersih (0,29%)

31.14

Bangunan (1,14%) 5.24

Pengangkutan dan Komunikasi (4,35%)

s. g

4.33

0.29

Keuangan, Persewaan dan Js Perusahaan (4,22%)

gi

PENDAPATAN PER KAPITA

an

4.4

ka

b.

bp

1.14

o.

id

Perdagangan, Hotel dan Restoran (31,14%)

ht

tp

://

ba

ny

uw

Ukuran kesejahteraan rakyat yang sering digunakan oleh para pengambil kebijakan salah-satunya berupa pendapatan perkapita. Walaupun kurang refresentatif pendapatan per kapita harus tetap disajikan untuk memperoleh gambaran sejauhmana pendapatan masyarakat secara rata-rata. Selain itu besaran pendapatan per kapita bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan daerah satu dengan daerah yang lain. Intepretasinya bila diperoleh angka pendapatan per kapitanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang lain, maka daerah yang lebih tinggi angka pendapatan per kapitanya tersebut lebih tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2013 angka pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi tercatat rp 21.859.156,13,- yang mengandung maksud bahwa dari sejumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi diperkirakan mempunyai pendapatan rata-rata dalam setahunnya sebesar rp 21.859.156,13,-. Angka pendapatan per kapita ini naik sekitar 13.39 persen bila dibandingkan dengan angka pendapatan per kapita pada tahun 2012 yang menunjukkan angka rp 19.277.421,52,-. Sebagaimana disebutkan


34

sebelumnya bahwa angka pendapatan per kapita bisa di-intepretasikan sebagai tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan demikian apabila angka pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 naik sebesar 13.39 persen dibanding tahun 2012, maka sama artinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi naik sebesar 13.32 persen dibanding tahun 2012. Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 – 2013 (dalam rupiah) Tahun

Pendapatan Per Kapita (Rp)

1.

2009

12.930.886,51

2.

2010

14.479853,19

3.

2011

4.

2012

5.

2013

s. g

o.

id

No

19.277.421,52 21.859.156,13

an

gi

ka

b.

bp

16.582.237,64

ny

uw

Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.3

ba

Gambar 4.3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009-2013

://

25,000,000.00

tp

21,859,156.13

ht

20,000,000.00

19,277,421.52 16,582,237.64

15,000,000.00

14,479,853.19 12,930,886.51

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00 2009

2010

2011


2012

2013

35

4.5

Tingkat Inflasi Tahun 2013

Tingkat inflasi tahun 2013 sebesar 7,10 persen. Bila diamati dari prosentase untuk seluruh sektor ekonomi, terlihat positif atau terjadi inflasi, artinya di tahun 2013 terjadi kenaikan harga untuk semua sektor ekonomi. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa khususnya jasa swasta Hiburan dan kebudayaan. Tabel 4.3 Tingkat Inflasi Sektoral Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ( persen ) Sektor

Inflasi

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air bersih

5

Bangunan/konstruksi

9,91

6

Perdagangan, hotel dan Restoran

6,96

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

7,41 6,90 5,54 6,43

ny

ba

Jasa – jasa

6.45

tp

://

6,53 4,38

ht

9

an

gi

ka

b.

bp

s. g

1

uw

o.

id

No

Tingkat Inflasi Umum

7,10

Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini


36

Gambar 4.4 Tingkat Inflasi sektoral Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

7.1

Tingkat Inflasi Umum

6.45

Jasa – jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4.38

o.

bp

s. g

6.96

Perdagangan, hotel dan Restoran

id

6.53

Pengangkutan dan Komunikasi

9.91

ka

b.

Bangunan/konstruksi

6.43

uw

an

Industri Pengolahan

gi

Listrik, Gas dan Air bersih

6.9

ba

ny

Pertambangan & Penggalian

7.41

Pertanian 0

2

4

6

8

10

ht

tp

://

5,54


37

BAB V PENUTUP 5.1

KESIMPULAN

ht

tp

://

ba

ny

uw

an

gi

ka

b.

bp

s. g

o.

id

Situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 tampak ada sedikit perlambatan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi bila dibanding dengan tahun 2012, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dimaksud tidak terjadi pada Kabupaten Banyuwangi saja bahkan pertumbuhan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur mengalami hal yang sama yaitu terjadi perlambatan yang dikarenakan banyaknya musibah misalnya di sektor pertanian dengan banyaknya atau sering terjadi banjir, longsor bahkan ombak yang relatip cukup tinggi atau cuaca yang tidak menentu. Ada dua hal yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan perkembangan ekonomi ini, yaitu meningkatnya volume produksi dan naiknya harga barang dan jasa. Dari kedua hal ini umumnya kenaikan harga yang terjadi pada saat transaksi barang dan jasa lebih dominan bila dibanding dengan peningkatan volume produksi barang dan jasa yang di-transaksikan. Atau dengan kata lain meningkatnya perkembangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 itu lebih didominasi oleh naiknya harga barang dan jasa. Dalam PDRB perkembangan ekonomi dimaksud terukur melalui PDRB ADHB yang tercatat sebesar rp 35.468.869,23 (dalam juta) pada tahun 2013 serta rp 31.182.705,01 (dalam juta) pada tahun 2012. Kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya Pada tahun 2013 yang terukur melalui inflasi sebesar 7,10 persen. Angka inflasi pada tahun 2013 ada sedikit perubahan karena ada tenggang waktu satu tahun yang di dalamnya ada hari-hari besar keagaman, tahun ajaran baru sekolah serta ditambah dengan adanya pengaruh dari stabilitas perekonomian yang kurang mendukung Berdasarkan hasil survei di berbagai sektor ekonomi, diperoleh indikasi adanya penurunan volume produksi barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2013 dibandingkan keadaan tahun 2012. Dalam penghitungan PDRB peningkatan volume produksi barang dan jasa ini akan mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 6,76


37

ka

b.

bp

s. g

o.

id

persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini disumbang terbesar oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 11,31 persen, sedang urutan kedua adalah sektor Bangunan/konstruksi sebesar 8,83 persen, dan urutan ketiga adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,05 persen. Selain perkembangan ekonomi yang tersaji dalam PDRB ADHB serta kinerja ekonomi yang terukur melalui pertumbuhan ekonomi. Struktur ekonomi daerah juga bisa terukur dengan menggunakan distribusi PDRB sektoral. Pada tahun 2013 struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh sektor pertanian. Artinya hampir separuh dari kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di sektor Pertanian. Dominasi kedua pada sektor pedagangan, hotel dan restoran. Angkanya bisa diintepretasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sekitar seperempatnya bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Urutan ketiga sektor Jasa-jasa, keempat sektor industri.

an

gi

5.2 S A R A N

ht

tp

://

ba

ny

uw

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi setiap daerah, dapat dilakukan melalui struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Karena sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar terhadap pembentukan struktur ekonomi akan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, maka Sektor Pertanian yang merupakan sektor ekonomi yang paling dominan itulah yang harus diberdayakan.


38

id o. s. g bp b. ka gi an uw ny ba :// tp ht PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50

://

tp

ht

an

uw

ny

ba

b.

ka

gi

id

o.

s. g

bp

No title

Recommend Documents