DEPARTEMEN PERHUBU NGAN
9l-'i.
<,,
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN JL. MEDAN MERDEKA BAMT NO.8 JAKARTA 101'IO
rer
:
Fax
tozrtsasoo:o
I
:
(021) 3860758
I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NoMOR :
HK.2O7i PD.01/DJKA/09/07
TENTAN(J PEDOMAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, Menimbang:
dalam rangka kesamaan, kelancaran' dan untuk meniamin a " bahwa i"""rlrO"r" kepa-stian hukum dalam penyusunan peraturan Jenderal ai lingkungan Direktorat prosedur dan pedoman ""i"tiir"i-u"J"lo"" il,i;;;i;'"pt;;, ;;;lu diatur me-ngenai
Direktorat penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Jenderal PelkeretaaPian;
perlu sehubungan dengan huruf a tersebut di atas' -maka bahwa b. " ;I;;itk* n";aiuran Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang dan Prosedur Penyusunan Peraturan Perundangil;;;; Jenderal Perkeretaapran: Undangan Di Lingkungan Direktorat
l\,rle
nq ing
at
: 1.
Undang-undang Nomor l0Tahun 2004 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Tahun 2004 F;;rt;;r; 'lr"roiss. ierindang-undangan
f"mout,n
Lembaran Negara Nomor 43Bg);
2.
Tata Cara Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang IMempersiapkan Rancangan Undang-undang'
3
Kedudukan' Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2005 tentang Tata Keria Dan Tuoas. Funqsr, Kewellangan' Susunan Organisasi r.'e-ment''ian Neqara Republik lcdonesia:
1
unit organisasi Peraturan Ptesiden Nomor 10 Tahun 2Oo5 teniang lndon's'a' Dan Tugas Eselon I Kemerto'idn Negara Republik
b.
Asas kelembagaan pembu, pembentukan p"r"trr"n 1t J*g--t^"pat. dan Jelas yaitu setiap
.1,,1,"J'T*[!:t H:ij['?j,{"ix?i,;.r"i::*i1slr]l#"xff w-r-J-""r PLIIrouar peraturan
yangjelas;
c.
perundang-undangan
Asas kesesuaian antara ie pembentukan peraturan
muatan, vairu daram L:J"l [:,,:::,o,?, L"i j",,i' ", J,i!11?ijf!;T" T"11, o, 9,sf -
memperhatikan materi mualz
p"rr,iorng-r;dansli'il;iirl"1:*
d
Asas dapat
olHf.fl.n"",?
repat densan lenis peraluran
ditaksanakan.
perundang-undangan
o,,,IirlY^^t^uli"o
penetapan
peraturan
Direktorat Jenderai e".re,"t"ipr"n-'r,'rirs aspek filosoris, yuridis, sosiotogis maupurieiin-rr"pern'lungkan
;;l'-s.:Yi9il
e.
Asas kedayagunaan dan I p",,no"ns-,jnjJnfJ,, y"nl'llill",tTl; r",'!,.1"r,,,S1", o.,"jllTfll perkerelaapian, harus' - bin: dibutuhkan dan bermanraat
daram ,,i""u";"ng
,;;;::"^:111
perleretaapianJfinEonePurverenggaraan
f.
dan
Asas kejelasan
perkembangan
rumusan p"rrno"ng-unJ"ng;":;'"r"^,yfl:. seliap peraluran
ce,t<","taipian-rriir;
;:r';';9:l'93: *,r.l"i*" ir'l'# pelaks;naannya;
peraturan
Direktorat Jenderal
peraturan perundan-sir;;;#l^'" ?:itv:latan teknrs penvusunan ^ srstrmatika dan piJihan k;ta atau termino,ogi jeras dan mudah dimenserti, senlngsa-tidak .;;i;ili';;?-J-".19 DelDagaj macam interprestasi d;lam
9
Asas keterbukaan, yaitu perunoang-rnaanq",i-;
";fl
dalar
pembentukan pelaturan eerreretaipianmiiaid;,i;:fl::^s-'l Direktorat Jenderar oan pemoanasan seruruh rapisan ruasnya untuk
..11"-""
persiapan,
Penyusunan, deisif;il#'"":-"3""',rerbuka. Densan demrkian
.;;y;;;;;
;::::.1-91n
memb#,;;;::iil#Xlt,lT,?[,jSfJ#111,;"yj,. pasal 3
Asas materi mualan peraluran o,
mdksud padd
p.*ii
n. undang 'undangan. sebdgarmand
,,,i*io]lliorrper
a.
b.
Asas
yartu setiap materi muatan peraturan .pengayoman, perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian harus berfungsi memberikan perlindunqan keoad; pengguna dan penyedia jasa perkeretaapian baik langsring maLpun tidak langsung;
di
Asas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraluran . perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Hefteretaapian harus mencerminkan perlindungan dan penghomatan hak,hak asasi manusia khususniu OaLm penyelenggaraan perkeretaapian.
c
Asas
yaitu setiap maferi muatan peraluran ,kenusantaraan, perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Eerxeretaaptan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh rakyat banyak khususnya bagi penyedia dan perigguna jasa
di
perkeretaapian; d.
Asas keadilan, yaitu setiap maleri mualan peraturan oerundano_ undangan di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaipian haru's keadilan secara proporsionat bagi setiap pengguni Tlnc:rminkl----------------n dan penyedia jasa perkeretaapian tanpa k;cuati 6ait rangsung maupun tidak langsunq;
il"ra
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. yaitu setjap materi muatan peraturan perundang_undanqan Ai iinoili"". urreklorat Jenderal perkeretaapian tidak boleh berisi hal-tial vino Dersrlat membedakan berdasarkan latar belakang antara' laii agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosia]; t.
Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan p.erunqap-undangan di tingku;gan Oitlei ee*eretaapian f::aiulln harus dapat menimbulkan jaminan adanyJ kepastian hukum;
s.
As-as keseimbangan,
_keserasian, dan keselarasan. yaitu selap maten muatan perundang_undangan di'lingkungan .peraturan perketetaapian narus mence-rminian Urrektorat Jenderal keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan .
Indrvrdu dan masyarakal dengan kepentingan bangsa dan negara-
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
pasal4
(1)
Ruang lingkup pedoman dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dir;ktorat Jenderal Perkeretaapian meiiputi:
4.
a
wewenang dan tanggungjawab penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk kesepakatan/perjanjian kerjasama, penyusunan kontrak dan perizinan;
b.
runtunan proses penyusunan peraturan perundangundangan termasuk kesepakatan/perjanjian kerjasama, penyusunan kontfak, dan perizinan;
c
kerangka dan bentuk peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pe.keretaapian;
d.
pendelegasian wewenang, pencabutan, perubahan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
pasals Tujuan pedoman dan prosedur penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian untuk :
a. b.
mewujudkan kualitas produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorai Jenderal perkeretaapian termasuk kesepakatan/perjanjian kerjasama, penyusunan kontrak, dan perEtnan:
mewujudkan pola keseragaman bentuk peraturan perundangundangan di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian termasuk kesepakatan/perjanjian kerjasama, penyusunan kontrak, dan perizinan;
c. d. e.
mewuiudkan keteryaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di llngkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk kesepakataniperjaniian kerjasama, Penyusunan kontrak, dan perizinan: mempercepat proses penetapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian termasuk kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama, penyusunan kontrak, dan perizinan:
menjamin percepatan penyampaian/pendistribusian peraturan perundang-undangan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian lermasuk kesepakatan/perjanjian kerjasama, penyusunan kontrak, dan perizinan.
5.
BAB III KEDUDUKAN DAN JENIS PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
pasal6 Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal peIkeretaapian, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan . peraiuran perundang-undangan yang berlaku. Pasal T
(1)
JenisPeraturanPerundang-undangan
perkeretaapian,terdjridari:
a. Undang-undang; b. Peraluran Pemerintah; c. Peraturan Presiden; d. Keputusan Presiden: e. Peraturan Menteri perhubungan; f. Keputusan Menteri perhubungan; g. Peraturan Direktur Jenderal perkeretaapian, h. Keputusan Direktur Jenderal perkeretaapian;
i. j.
k.
(2)
Petunjuk Teknis (JUKNtS) Direktur Jenderal perkeretaapian: Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Direktur Jenderal Perkeretaapian; Surat Perranjian atau Kontrak.
Peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum sesuai tata urutannya.
pasal 8 Peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud padi pasal 7 ayat (.1), dapat bersifat:
a. b.
mengatur (regel,hg); atau menetapkan(beschiking). Pasal 9
(1)
Peraiuran perundang-undangafl yang bersifatmengatur(regeting), sebagaimana dimaksud pada pasal B huruf a, berbentukl
a. b.
Undang-undang; PeraturanPemerintah;
6.
Peraturan Presiden: Peraturan Menteri Perhubungan; Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
c.
d. e.
(2\
Peraturan perundang-undangan yang bersifat menetapkan (beschiklng), sebagaimana dimaksud pada Pasal B huruf b, berbentuk:
a. d. e.
Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Perhubungan: Keputusan DirekturJenderal Perkeretaapianl Peiunjuk Teknis (JUKNIS) Direktur Jenderal Perkeretaapian; Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Direktur Jenderal
f.
Perkeretaapian; Surat Perjanjian atau Kontrak.
b c.
Pasal 10 (1)
Penelapan Kebiiakan Direktur Jenderal Perkeretaapian yang bersifai mengatur (regeling), ditetapkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, misalnya Peraturan Direktur Jendera!
Perkeretaapian
yang terkait dengan teknis
operasional
perkeretaapian; (2)
Penetapan Kebijakan Direktur Jenderal Perkeretaapian yang berslfat menetapkan (beschiking), ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada Pasalg ayai (2) hurufc, hurufd, hurufedan huruff, misalnya yang terkait dengan:
a. b.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pembentukan KelomPok Kerja; Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Penetapan Perizinan
BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LTNGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN Pasal (1)
11
Direktoral Jenderal Perkeretaapian berwenang menyiapkan materi teknis di bidang perkeretazipian dalam penyusunan Undang undang.
(2)
Direktorat Jenderal Perkeretaapian berwenang menyiapkan dan menetapkan materi teknis bidang perkeretaapian dalam penyusunan Peraturan pemerintah, peraturan presiden dan
di
Peraturan Menteri
pasal
,12
Penetapan kebijaksanaan dalam bentuk peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian ditetapkan oleh Direktur Jenderal perkeretaapian. Pasal 13
(1)
Penetapan kebijaksanaan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian yaitu dalam hal antara lain
;
a. penetapan perizinan di bidang perkeretaapian; b. penetapan pengesahaan dan sertilikasi; c. penetapan akredilasi.
(2)
Sekretaris Direktorat Jenderal pefteretaapian atas nama Direktur
Jenderal Perkeretaapian dapat menandatangani penetapan
kebijaksanaan Direktur Jenderal Perkeretaapian, dalam hal antara lain i
a. b. (3)
penetapan kelompok kerja; penetapan yang lerkait dengan administrasi.
Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian atas nama Direktur Jenderal Perkeretaapian dapat menandatangani penetapan kebiiaksanaan Direktur Jenderal perkeretaapian, dalam hal anlara lain :
a. penetapan kelompok kerja; b- menetapkan petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk
teknis sesuai bidang tugasnya untuk kepentingan teknis operasional perkeretaapian.
Pasal 14
(1)
Unit Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal perkereiaapian diberi tugas dan ben enang untuk menangani, membina serta melaksanakan hukum dan peraiuran perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(2)
Unit Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal perkeretaapian datam melaksanakan lugas penyusunan perundang undang di llngkungan Ditjen Perkeretaapian mempunyai kewenangan :
B,
a.
mengkoordinasikan, menghimpun. menelaah peraturan perundang-undangan pada umumnya. serta beraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian pada khususnya;
b.
di
merencanakan dan menyusun peraturan perundang__ undangan di bidang perkeretaapiani meneliti dan menelaahhengkaji semua produk hukum di bidang perkeretaapian sebelum diajukan kepada Direktur
Jenderal Perkeretaapian untuk ditetapkan; d.
menel,fi semua produk hukum yang tetah drtetapkan oteh
Direktur Jenderat Perkeretaapian seb;lum diedark;n kepada yang berkepentingan; e.
asli
mendokumentasikan semua naskah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan memberikan pemyataan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang beredar adalah sesuai dengan aslinya;
BAB V _TEKNIK PENYUSUNAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, PENCABUTAN, PERUBAHAN, DAN TEKNIK PENGACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTOMT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Bagian pertama Teknik penyusunan pasal 1S rancangan peraturan perundang-undangan di I:!ry"ri"l', ufektorat Jenderal Perkeretaapian harus dilakukan
tingkungan
seluai dengain
penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tet<-nik
Bagian Kedua Pendelegasian Wewenang pasat 16 (1)
Peraturan Direktur Jenderal perkeretaapian dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Oentur. eetunlUt Pelaksanaan (JUKLAK) maupun petunjuk Teknis (JUKNtS)
);
(2)
Pendelegasian kewenangan sebaoa imana dimaksud pada ayat (1) narus menyebut dengan
tegas:
a. o.
jenis peraturan perundang_undangan; dan ruang Irngkup maleriyang diatur. Bagian Ketiga pencabutan pasat
()
i7
ada peraluran/keputusan Direktur Jenderal perkerelaaoian ya-ns tidak diperrukan ragi oan- -aig;ii"'"o-#l^ la1l1 peraruran/keputusan Direkiur Jendeit pu*"r"t""roi"" ""iXi]' Jika_
peraturan/keputusan Direktur Jenderat
p*l"r",r"pi"I'-V""n
narus secara tegas mencabut peralurary'keputusan,
Jenderal perkeretaapian yang tidak diperlut""
llij -dr#;;
i"j. '--""
",'."."'
(2)
P-eraturan/keputusan Direktur Jenderal perkeretaapian pada oasarnyatranya dapat dicabut metatui peraturanlkeputuian Dir!liri Jenderal perkeretaapian.
(3)
Peraluran perundang-undangan yang tebih rendah tidak boleh mencabut peraluran perundaig-uniangan yang tebih tjnggi.
pasal lB (1)
Jika peraturan/keputusan Direktur Jenderal perkeretaapian baru mengalur kembali suatu materi yang sudah Oiarur. jan s,,l-ai drbertakukan, pencabutan peraturin,&iputusan oir"lrri j""1","i P-erkerelaapian ilu dinyatakan dalam satah dalam Ketentuan penutup dari peraturan/keputu"an satu pasal oiretiur' j.nj"iai ::rk:r:taaq]a.n. yang baru dengan menggunakan rL,musdn ornyatakan tidak berlaku
(2)
P_encabutan peraturan/keputusan Direktur Jenderal perkeretaaptan -niu"fu, yang. sudah diundangkan
alau diumumkan t"t"pi O"fr. bertaku, dapat dilakukan dengan peraturanrkepuiusan l;;r;;;; dengan menggunakan rmr"rridinyit"k"n ditank kembatr (3)
pencabutan peraturan/keputusan Direklur Jendaral H^erkeretaapian dilakukan dengan peraluran/[poutLrsan pencabutan Jlka
tersendiri sebaoajma", Oi,rnulrr.iJ peraturan/keputusan pencab;tan itu hr yans oituris iensal a;ri".","Ji}i,:,
O"rr.
iilli,Iff l:l
"
2
;ili"i;j
(dua
) pas"
memuat ketentuan ydnq .nenyatakan r,odr 3.::1. -] ucldKunya peralurar/\ppLtt,sd.t D,,e Jr Jerderdr Perkeretaapran yang sudai-r drunddnqtdn telapi "fru n..-u" i"l, belum mutai be;tahu.
10
b.
pasal
2
memuat keten-tuan tentang saat mulai berlaku Jenderal eerreretaapaiin iunt"ng p"nirbri"",,l-']rrekturn"n*''"nsebasaimanadaram peraturan/keputusan
t"ipii,"il"iZiiii'lBli"?ffi pasa 19
(1)
Pencabutan peraturan/keoutr Jenderal Perkeretaapian yang menimbutkan o"rru;r.,J-t1jl,?l'ukt'r peraturan/keputusan Direktur pe*eieialiiun"""i,:"'"'
.tenoerat peraturanrkeputrs-ai-6;;krrr''11- J."n9 ^terkait' tidak mengubah
i",r"it
(2)
r",""ii,i'ill,#ffi#;ii":lljlllii"n;3rn,
n'"-,""
Peraturan/keputusan DirektL
n y Jnf tli", "i;"#ri ".f#:i fo":[",:,,ff iiil r",ili X ,,*Tll",*",jn',:t["*ilxi#f,::T,,H,:* H:-'j1",::l:fl r,"t"nt,"
perubahan
perarura"*"p?ig:xlr^ff:liitr.l"nu"r"r
perkeretaapian
pasal 20
(1)
Perubahan peraturan/keDutus: rn Direklur Jenderal Pelkeretaap,an drlakukan
denqan:
a.
menyisipkan atau pe ra iur" nn eputus J
i
o,,&", J.T?i:.,,
b_ menghapus
atau peraturanrkepurusari o,"Jl,?11X#1",
(2)
[1 iT
"o
]ri",, Xijl,,
r"',i:Ls,ijl,,"n
r",",,
Perubahan peraturarvkeoutusa
oapatoltaxulan-tJrria DireklurJende'alPerhelelaapian a seluruh atau bab, bagian, paragraf, pasal, dan/alau ayat;
b. (3)
kata, islilah, kajrmat, angka, hL,rui. dan atau ta.da,baca
Jika peraturan/kepulusan Dtrellur Jenderal pprkeretaapian vano drubah mempunyai nama sino Lenoe,.ar pel,l,liaaon^" :ft L,,'jj,,", srngkat peraturan Direktur iend^rot
o;;ffi "r",,*i,fl fj,,,, e",luiutu"pi"n yJ"q,oIro"r"
11
Pasal
21
(1)
Pada dasarnya batang tubuh Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian petubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi sebagaimana dalam Lampiran I Confoh 2 Peraturan ini.
(2)
Jika dalam Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
(3)
Cara penulisan penyisipan bab, bagian, paragraf, atau pasat baru sebagaimana dalam Lampirun I Contoh 3 Peraturan ini.
(4)
Jika dalam 'l (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan anska Arab sesual dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c yang diletrkkan diantara tanda baca kurung ((H)) sebagaimana dalam Lampiran I Contoh 4Peraturan ini. Pasal 22
(1)
Jika dalam suatu
(2)
Jik.a suatu
(3)
Jika suatu Peraturan4<eputusan Direktur Jenderal Pe,*eretaapian telah sering mengalami perubahan, telapi tidak termasuk dalam
Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayal, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus sebagaimana dalam Lampiran I Contor,5 Peraturan ini.
perubahan mengakibatkan sistematjka Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian berubah atau materi peraturan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen) atau esensinya, maka Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian yang baru mengenai masalah tersebut.
Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka agar tidak menyulitkan pemakainya, Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian p€rubahan tersebut disusun kembali dalam satu naskah dan/atau diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuaidenganperubahan-perubahanyang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada : Peraturan/Keputusan
a. b.
urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir, penyebutan-penyebutan;dan
12
c.
ejaan, jika. peraturan perundang_undangan yang diubah
masih tertuljs dalam ejaan lama. (4)
Pengumuman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) . sebagaimana dalam Lanpian I Contoh 6 peraturan ini.
Baglan Kelima Teknik pengacuan
Pasal23
(t)
Setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal aiau ayat lain, maka untuk menghindari [engulaigan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
(2)
Teknik pengacuan sebagaimana dimaksud datam ayat (.t), harus dilakukan sesuai dengan leknik pengacuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI RUNTUNAN PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Pasal24 (1)
Unit Hukum Direktorat Jenderal perkeretaapian atau Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapjan sesuai bidang tugasnya masing-masing dapat memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pe*eretaapian dalam bentuk
a. b. c. d. e. I g. h. i. j. k.
Undang-undang; PeraturanPemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri Perhubungan; Keputusan Mqnteri Perhubungan; Peraturan DireKurJenderalperkeretaapian, KeputusanDirekturJenderalPerkeretaapian; Petunjuk Teknis (JUKNIS) Direktur Jenderat perkeretaapian, Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Direktur Jenderat Perkeretaapian; Surat Perjanjian atau Kontrak
13
tz)
Bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran lt pe,€turcn ini. Pasal 25
(1)
Prakarsa penyusunan perundang-undangan yang dibuat oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a , huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan hunlf akan dibahas dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait baik unit kerja di lingkungan Djrektorat Jenderal perkeretaapian ataupun dengan unit kerja terkait lainnya.
I
(2)
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari keria setelah selesainya pembahasan dengan unit keria terkait, maka rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan atau proses lebih lanjut.
(3)
Runtunan proses penlrsunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) ditakukan sesuai Lampiran lll Contorl , Peraturan ini Pasal 26
(l)
Prakarsa penyusunan perundang-undangan yang dibuat oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam bentuk peraturan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf akan dibahas dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait baik unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
g,
Perkeretaapian ataupun dengan unit kerja lerkait lainnya. (2)
Setelah Rancangan Peraturan Dirjen Perkeretaapian yang merupakan hasil pembahasan bersama dengan unil kerja terkait memperoleh paraf dari pimpinan Direktorat Teknis yang terkait di llngkungan DireKorat Jenderal Perkeretaapian, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pembahasan dengan unit kerja terkait maka Rancangan Peraturan DireKorat Jenderal Perkeretaapian dimaksud, melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan disampikan kepada Direktorat Jenderal Perkereiaapian untuk mendapatkan penetapan.
(r)
Runtunan proses penyusunan penturan perundaDg undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai Lampiran lll Contoh 2 Peraturan ini
14
Pasal 27 (1)
Prakarsa penyusunan perundang-undangan yang dibuat oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam bentuk Keputusan DireKur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf h s.d k, apabila diperlukan akan dibahas dengan Direktorat Teknis yang bersangkutan dan/atau melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
(2)
Setelah Rancangan Keputusan Dirjen Perkeretaapian yang merupakan hasil pembahasan bersama dengan unit kerja terkait memperoleh paraf dari pimpinan Direktorat Teknis yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai pembahasan dengan Direktorat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan disampaikan kepada Direklorat Jenderal Perkeretaapian melalui Seketaris Diljen Perkeretaapian guna mendapatkan penetapan.
(3)
Runtunan proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesrai Lampinn lll Conto, 3 Peraturan rni Pasal 28
(1)
Prakarsa penyusunan perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 hunjf a , huruf b, huruf c, hunrf d dan huruf e, melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disampaikan kepada Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk diproses lebih lanjut.
(2)
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ranc€ngan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DareRorat Teknis di lingkungan DireKorat Jenderal Perkeretaapian diterima oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka r:lncangan peraturan perundano-undangan dimaksud akan dikaji dari aspek hukum dan aspek penyusunan peraturan perundang.undangan dan/atau dibahas kembali dengan melibatkan seluruh unit kerja lingkungan Direktorat Jenderal te*ait baik unit kerja Perkeretaapian ataupun dengan unit kerja terkait lainnya.
di
(3)
Setelah Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang merupakan hasil pemahaman dimaksud dalam ayat bersama dengan unit kerja terkait, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pembahasan dengan unit kerja terkait, maka rancangan perundang undangan drrnaksud, akan disampaikan kepada l\,4enteri Pe.hubungan untlk mendapatkan penetapan atau proses lebih lanj'rt
(1)
.15
r (4)
Runtunan proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) da; avat't3) drlakukan sesuaiLarrpi/ian lll contoh 4 peraturan ini. pasal 29
(1)
Prakarsa penyusunan perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Teknis di lingkungan DireKorat Jenderal Ferkerelaapian dalam bentuk Peraturan DireKur Jenderal perkerelaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf f, metalui Seket;riat Direktorat Jenderal Perkerelaapian disampaikan kepada Unit Hukum Direktorat Jenderal perkeretaapian uniuk diproses lebih lanjut.
(21
Dalam waktu paling lama 7 (tu.iuh) hari kerja setelah rcncangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oteh Direhorat Te[nis di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oteh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka rancangan peraturan perundang_ undangan dimaksud akan dikaji dari aspek hukum dan aspJk penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau dibahas kembali dengan melibatkan seturuh unit kerja terkait baik unit kerja di lingkungan DireKorat Jenderal perkeretaapian ataupun dengin unit kerja terkait Iainnya.
(3)
Selelah Rancangan Peraluran Direklorat Jenderal perkeretaapian yang merupakan hasil pemahaan bersama dengan unit kerja terkajt memperoleh parat dari pimpinan Direktorat Teknis yang aerkait di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Raocangan peraturan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimaksud, melalui Seketaris DireKorat Jenderal Perkeretaapian akan disampikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk mendapatkan penetapan.
(4)
Runfunan proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat -(3) dilakukan sesuai lampinn l Contoh S peralvan ir\i Pasal 30
(1)
Prakarsa penyusunan perundaog-undangan yang dibuat oleh Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian dalam bentuk Keputusan Direktorat Jenderal perkerelaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf g, melalui Sekr€tariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dlsampaikan kepada Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk.liproses lebih lanjut.
16
(2)
Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian diterima oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, akan diproses sebagai berikut;
apabila ranc€ngan peraturan perundang-undangan dimaksud belum dibahas oleh Direktorat Teknjs yang bersangkutan dengan Unit Hukum Direktorat Jenderal perkeretaapian, maka rancangan dimaksud akan dibahas dengan Direktorat Teknis yang bersangkutan dan apabila diperlukan akan melibatkan unit kerja lerkait di lingkungan Direktoral Jenderal Perkeretaapian; b.
apabila ranc€ngan peraturan perundang-undangan dimaksud sebelumnya sudah dibahas oleh Direktoral Teknis yang bersangkutan dengan Unil Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka rancangan dimaksud akan diteliti kembali dari aspek hukum dan aspek penyusunan peraturan perundang-undangan sebelum diajukan ke DireKur Jenderal Perkeretaapian untuk mendapatkan penetapan.
(3)
Setelah Rancangan Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian hasil proses di Unit Hukum Direktorat Jenderal perkeretaapian telah memperoleh paraf dari pimpinan DireKorat Teknis yang terkait di lingkungan Dreklorat Jenderal perkeretaapjan, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) han kerja Rancangan Keputusan DireKur Jenderal Perkeretaapian dimaksud, akan disampaikan kepada DireKur Jenderal Perkeretaapian melalui Sekretaris DireKorat Jenderal Perkeretaapian guna mendapatkan penetapan-
(4)
Runtunan proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuaiLampi/.an I Contoh 6 Peraturan ini.
17
F
BAB VII KESEPAKATAN.BERSAMA, PERJANJIAN KERJASAMADAN KONTRAK DI ' DIREKTORAT JENDERAL PERK'iEiAIPIAN
LINGKUNGAi.I
.
.Kesepakatan
Bagian pertama Bersama dan perjanjian Kerjasama
pasal Kesepakatan bersama
dan
L*o","r p",i"i"i";,#' Perkeretaapian
Derianjia
#6j;,:l
3.1
-"ilT:[Xr'j],t#1fl,X? r.j:#ffi i
Pasal32 Pr_akarsa untuk penyusunan kesepakatan bersama xerjasama dapat djlakukan oleh:
:o
dan
perianjian
f*yT ?irektorar Jenderar perkereraapian, :llt DtrektoratTeknisdilingkunganDirektoratJenderaperkeretaapian. pasal 33
(1) Pralarsa
penyusunan kesepakatan bersama dan perianiian kerjasama yang dibuat oteh unit Hutum 6ire.-t
:",;il;ji -s;;ffi;li Di;ki;r;':#;;i --""",-'
perke.etaapian, harus dibahas O"ngun.eriiiikan kerja terkait baik unrt keria O; ingt",.rnganPerleretaapian ataLrpun dengan
(2)
f
r-rnir
k;rja ierkarl
t;;;;;'
Setelah konsep kesepakalan bersama dan perjanjian keriasama yang merupakan hasit oemhrhasan O*rrr" ,i"ril", terkait memperoleh paraf dari ptmprnan dtrektorat ,"ii i"n" teknis vano terkait di tingkungan Djrektorat LJnJur"l puirr"r"i""il: datam waktu pa'ing lama 5 (tima) hari kerja, konseD k;;";";;;;; bersama dan perjanjian kertasama oirnrrirlo.- . Jrri-s,itr"i"l. urrettorat Jenderat perker;taapran Jir"rp*"rl"i."p"o'j Direktur Jenderal perkeretaapian untLrk "113. mendapdtkan penetapJn-"-
;:i:
(J)
p!"r* penyusLrian ko.rsep kesepakdran bersama dan peitdrUrirn xerja
I::lii::
^i
13
Pasal 34 (1)
Prakarsa
penyusunan konsep kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, melalui Sekretariat DireKorat Jenderal Perkeretaapian disampaikan kepada Unit Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk diproses lebih lanjut.
(2)
7 (ujuh) hari kerja setelah konsep kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang dibuat o,eh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen perkeretaapian diterima oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal perkeretaapian, maka rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud akan dika.ii dari aspek hukum dan aspek penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau dibahas kembali dengan melibatkan seluruh unit k;rja terkait baik unit kerja lingkungan DireKorat Jenderal Perkeretaapian ataupun dengan unit kerja terkait lainnya.
Dalam waKu paling lama
di
(3)
Setelah memperoleh paraf dari pimpinan Direktorat Teknis yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian, maka dalam waklu paling lama 5 (lima) hari kerja Rancangan peraturan DireKur Jenderal Perkeretaapian dimaksud, melalui Seketaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan disampaikan kepada DireKur Jenderal Perkeretaapian untuk mendapatkan penetapan.
(4)
Runtunan proses penyusunan konsep kesepakatan bersama dan perjanjian keriasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai Lampinn lll Co,torr I peraturan ini. Bagian Kedua Kontrak Pasal 35
Penyusunan kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 36
(1)
Proses pembuatan Kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Pe*eretaapian yang harus mendapat persetuiuan dari Menteri, disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.
19
l'"
(2)
Dalam rangka menjamin legalitas dan teknis perkeretaapian, maka rancangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada l\,4enteri perhubungan harus dibahas terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait baik unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian ataupun dengan unit kerja terkait lainnya, yang dikoordinasikan oleh unit hukurn Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3)
pembahasan bersama dengan unit kerja .Rancangan kontrak hasal yang terkait dilengkapi dengan beita acara pemblhasan yang ditandatangani oleh peserta rapat, dalam waktu paling lama S (limaJ hari kerja setelah pembahasan kontrak dimaksud- selesai yang disertai dengan berita acara pembahasan, melalui Direktur Jendera] Perkeretaapian akan disampaikan kepada Menteri perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.
(4)
Runtunan proses pembahasan kontrak sebagaimana dimaksud Larnpira, t Contoh g
pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan ini.
BAB VIII PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG.UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Pasal 37 P-eraturan perundang undangan di bidang perkeretaapian yang telah ditetapkan wajib digandakan dan disebartuaskan tepada seturu'h unit kerja yang terkait, oleh Unit Hukum Direktur Jenderal perkeretaapian yang bidang tugasnya di bidang dokumentasj dan informasi, yang dilakuka; antara lain melalui .
a. b. c. d.
Sosisalisasi/penyuluhanhukum; Media cetak: Media elektronik; Pengiriman dokumen tangsung kepada pihak yang terkait.
20
BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT
pasal3S Apabila dipandang perlu masyarakat dapat dilibatkan untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertuiis dalam rangka penvusunan perunda ng .und angan di lingkungan Ditjen perkeretaapiani BAB X KETENTUAN PENUTUP
pasal 39 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
di i :
Ditetapkan Pada tanggal
JAKARTA 07 September 2OO7
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
ttd SOEMINO EKO SAPUTRO NtP. 120 097 729 SALINAN Peraturan inidisampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal Departemen perhubungan, Sekretaris Diljen Perkeretaapian, Para Direktur di Lingkungan Ditjen perkeretaapian.
2. 3. 3.
i dengan aslinya
HUKI]i\{
i
Lampiran I Peraturan Dirjen perkeretaapian Nomor : HK.207IPD,01/DJKA/09/07 Tanggal : 07 September 2OO7
CONTOH I PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN Pasal
1
Undang-undang Nomor ... Tahun .., tentang ... (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Nomor'.. , Tambahan Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor ) dinyatakan tidak berlaku. Pasal2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CONTOH 2 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN
Pasal l, memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dengan meryebutkan Lembaran Negara dan Tamlahjn iembaran
((......_. ))
Negara yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan, seterusnya), b.
Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I, memuat selain mengikuti ketentuan tersebut huruf a, juga tahun dan nomor dari Peratu.an perundang-undangan perubahan-ying ada serta Lembaran Negara dan tambahan Lembaran Negara yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)) dan dirinci Oe-ngan trurui iabjaorraLrl /d. b.r dan 5eia LSnya) Contoh
pasal
I
Beberapa ketenluan dalam Undang undang Nomor..Tahun ... tentang... (Lembaran Negara [ahur Norror ; Tambahan Lembaran Negara
Nomor
)diLrbah sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
KetentuanPasal6........ Berbunyisebagaiberikut:....... Ketentuan Pasa18......... Berbunyi sebagai berikut: ....... Ketentuan Pasal '1'l ....... Berbunii seOalai Oerikut: ...... dan seterusnya
Contoh
:
pasal ll Undang-undang Nomor... Tahun...............tentang (Lembaran Negara Republik lndonesia TahunNomor; Tambahan Lembaran Negara Nom6r ) yang telah beberapa kalidiubah dengan Undang-undang :
a.
Nomor...... Tahun........(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun........ Nomor...........; Tambahan Lembaran Negara Nomor...);
b.
Nomor..... Tahun.......(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun........ Nomor...-..._..., Tambahan Lembaran Negara Nomor...);
c.
Nomor...... Tahun........(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun..... .. Nomor. . .......; Tambahan Lembaran Negara Nomor...);
Contoh
3
Diantara BAB lX dan BAB X disisipkan BAB tX sebagai berikut:
a.
Contoh penyisipan bab BAB IX A INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL Bagian Pertama lndikasi Geografis Pasal 79 A
(1) . (2)..
Pasal 79 B
(1) (2)
b
Contoh penyrs pan pasal
23
p
PasalT9 B
Dalam.
hal
terbukti adanya polanggaran paten hakim dapat
memerintahkan hasilhasil pelanggaran paten tersebut dirampas uniuk negara untuk dimusnahkan.
Contoh 4 Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai
beikut:
PasallB (1)
(1a) (1b)
t2)
,
Contoh 5.
Pasall6 dihapus Ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 1B berbunyi
:
(1)
(2)
dihapus
(3)
Contoh 6 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN,.,.,. TENTANG PENGUNDANGAN KEMBALI NASKAH UNDANG.UNDANG NOMOR,., TAHUN,,.,.
TENTANG,.,,,.,-,..,. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
l\.4enimbang
bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Undang-undang Nornor,,,Tahun perubahan lJndang-undang Nomor Tahun .._.tentang .. pertu mengumLlmkan kembali naskah Undang_undang tersebut dengan mernperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
tentang ,
l,4engingat
Pasal ,1 ayat (])Undang,undang Dasar 1945;
24
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU
naskah (Undang-undang yang diubah) ... yang telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan .... (Undang-undang Nomoi... dan setelah diadakan perubahan di dalamnya mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan_penyebutan dan ejaan-ejaannya berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
Tahun )
KEDUA
Peraturan Presiden Lembaran Negara.
KETIGA
ini
dengan Lampirannya ditempatkan dalam
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NAMA Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Negara Tanda tangan
NAMA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
ttd SOEMINO EKO SAPUTRO NlP. t20 097 72S dengan aslinya
GIAN HUKUM
AN, S ll,DESS 20 t18 2',t0
25
Lampiran ll Peraturan Dirjen perkeretaapian Nomor : HK.207/pD.O.l/DJKA/09/07 Tanggal : 07 September 2OO7 CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN OITJEN PERKERETMPIAN.
1. Bentuk Undang-undang UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN.,.,,....... TENTANG (Nama Undang_undang) DENGAN MHMAT TUHAN YANG
N,4AHA
ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a.
' "-": b. bahwa . c. 0st.................. ... .. . . ... . .. .......... ..... .....; Mengingat . 1. pasal .. UUD 1945; 2. ........dst; bahwa
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEI,4UlUSKAN,
i
L4enetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG (nama Undang_undang). BAB
I
KETENTUAN UMUN4 Pasal
')t
1
?-
8A8...... dan seterusnya
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Denoundanoan undang-undang ini dengan penempatannya daram lembarin Negira Republik lndonesia.
Disahkan : tanggal
pada
diJakarta
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Tanda tangan NAMA Diundangkan diJakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Tandatangan NAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........,..,.... NOMOR
2. Bentuk Peraturan pemerintah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ,....,,, TENTANG (Nama Peraturan pemerintah) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d
e
Mengrngai 1
bahwa dsl
pasal
.
UUD 1945,
27'
MEMUTUSMN
Menetapkan
:
:
PERATURAN PEMERTNTAH TENTANG Pemerintah).
BAB
(nama
peraturan
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
BA8...... dan seterusnya
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 39:j, -1_ti"p^ , peraruran pemerintah ini denga'r penempatannya dalam lembaian Negara Republik lndonesra.
Disahkan : tanggal
pada
di Jakarta
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Tanda tangan
NAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Tandatangan NAMA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.,-,...,.,,-..,. NOMOR
2A
3.
Bentuk Keputusan presiden KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
:
TAHUN.......,.
TENTANG - (Nama Keputusan presiden) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBTIK INDONESIA l\.4enimbang:
a. b. c.
Mengingat
:
1. 2.
3. 4. 5.
bahwa..............................; bahwa ..............................; dst....................................i Pasa1........... UUD 1945;
Undang-undang Nomor..........Tahun .......,tentang (LN ,, , TLN,,, ,.,);
,,,, Peraturan pemerjntah Nomor.........lahun.......,tenlang """"""'(LN .TLN. ), :t KepLtusan Presiden Nomor...... .Tahun .....,tentang (1N" .. ); ':.'r'
dst
MEMUTUSKAN
j
Menetapkan KEpUTUSAN pRESIDEN TENTANG (nama Keputusan presiden). BAB
I
Pasall BAB -.. dan seterusnya Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Jakarta
PRESIDEN REPUBL!K INDONESIA
Tandatangan NAMA
29.
4"
Bentuk Peraturan Menteri perhubungan (yang Bersifat Mengatur) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR................... TAHUN .. ......... TENTANG (Nama Peraturan Menteri perhubungan) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I,,IAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang
Mengingat
bahwa.............................. ; bahwa ..............................; dst........-...........................i Undang-undang Nomor...,Tahun._.,tentang...(1N..., TLN.....); Peraturan Pemerjntah Nomor.._Tahun...,tentang...(1N... TLN...); Keputusan Presiden Nomor...Tahun...,tentang..... 11N............1i' Keputusan Menteri Perhubungan Nomor...Tahun.... lentang.....;'
:
dst........-.............
MEMUTUSMN L4enetapkan
,
PERATURAN MENTERT PERHUBUNGAN TENTANG (nama peraturan Menteri Perhubungan). BAB
I
Pasall BAB ... dan seterusnya Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Jakarta
MENTERI PERHUBUNGAN Tandatangan SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada
1. 2.
..,
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro l-lukurn dan KSLN Tanda iangan
NA[/A
30
NAI\,IA
5.
Bentuk Keputusan Menteri perhubungan (yang Bersifat Menetapkan) KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOt\40R................... TAHUN ............ TENTANG Keputusan Menteri perhubungan) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA _ _(N_ama
MENTERI PERHUBUNGAN, bahwa.............................. ; bahwa ..............................; dst...............................,....:
l\4enimbang:
Mengingat
Nomor....Tahun...,tentang.....{lN..., TLN........); Hl_a_?"n"y{"* Peraluran Pemerintah
I
Nomor....Tahun....-tentang. ..(LN..., TLN....);
i
Presiden Nomor....Tahun....,tentang.. (r-N. .... _.1; Keputusan Menteri perhubungan Nor"r..... i"i,r".l-. brfrrg .1. , dst
5:!*r::"
MEMUTUSKAN Menetapkan
''
:
KEPUTUSAN MENTERT pERHUBUNGAN TENTANG (nama Keputusan Menteri Perhubungan).
PERTAMA KEDUA Dst
... (isi
Keputusan). ....(isi Keputusan). (isi Keputusan). Ditetapkan
di:
pada tanggal
Jakarta
:
MENTERI PERHUBUNGAN tandatangan NAMA SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada 1.
5J[nan sesuat denqan a5hnva Kepala Biro Huhum dan KSiN Tanda tangan
NAMA
31
:
6.
Bentuk Peraturan Direktur Jenderal perkeretaapian (yang Bersifat Mengatur) PERATURAN DIREKTUR JENDEML PERKERETAAPIAN NOMOR....... TAHUN..,,,,, TENTANG (Nama Peraturan Direktur Jenderal peIkeretaapian)
DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKERETMPIAN,
Menimbang
:
Mengingat
:
a. b. c.
bahwa.............................. ; bahwa ..............................; dst ............................ .......;
'1.
Undang-undang Nomor...Tahun-,.,lentang.....(LN..., T1N........); Peraturan Pemerintah Nomor._..Tahun... _tentang....(f_ru..., ff-f.f'... .); Keputusan Presiden Nomor...Tahun....,tentang...i 1LN...;; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor....Taiun.-. teniang.....;
2. 3. 4.
6
MEMUTUSKAN l\.4enetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDEML PERKERETAAPIAN TENTANG (nama Peraturan Direktur Jenderal perkeretaapian). BAB I Pasal 1 BAB ... danseterusnya
iALlNAN
Peial:l:.an ini disampaikan kepada:
'2.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum tanda tangan NAI\,1 A
32
Ditetapkan di
:
pada tanggal
:
Jakarta
DIREKTUR JENDERAL Tandatangan NAMA
7.
Bentuk Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian (yang Bersifat Menetapkan) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR,,. TAHUN,.,.,.,..,, TENTANG (Nama Keputusan Direklur Jenderal perkeretaapian) DENGAN RAHI\,IAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,
Menimbang:
a_
b.
c
Mengingat
:
bahwa bahwa dst .
'1.
2. 3.
4. 5. o
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG (nama Keputusan Direktur Jenderal perkeretaapian).
PERTAMA KEDUA Dst
...............-........isi Keputusan); ... isi Keputusan);
........isi Keputusan); Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,
Tandatangan SALINAN Keputusan inidisampaikan kepada
1
........ .
..
2.
Salinan sesuai dengan aslinva Kepala Bagian Hukum landa tangan
NAMA
33
NAMA :
8.
Bentuk lnstruksi Direktur Jenderal perkeretaapian INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR...........TAHUN ............ TENTANG (Nama lnstruksi Direktur Jenderal perkeretaapian)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERKERETMPIAN,
....
l\4enimbang:
bahwa. bahwa .............. .. ..... dst......................... .
Mengingat
:
Kepada
'.
Untuk
:
.
l
...:
..
.;
Undang-undangNomor.-.Tahun..,tentanq....(LN TtN r. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun...jeniano. ..ifr,r . ii ij I Keputusan Presiden Nomor...Tanun....teinrjn. - ;irJ' ii -" '' Keputusan M€nteri perhubungan ruombr. .faEun.]- ieniSno Keputusan Dlrektur Jenderal Nomor Tahun. tentang... (bjla perlu); dst .. . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. .. . ... ... : MENGINTRUKSIKAN
:
1
2
PERTAN4A
KEDUA Dst
.. ..
......... isi lnstruksi); ..isi lnstruksi) '
.. . . .
Ditetapkan dl : Jakarta pada tanggal :
DIREKTUR JENDERALPERKERETAAPIAN Tandatanoan
SALINAN lnstruksi ini disampaikan kepada:
1. 2.
NAMd
...................:
....... .........
Salinan sesuai denqan aslinva Kepala Bagian Hukum tanda tangan
NAMA
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
ttd SOEMINO EKO SAPUTRO NtP. 120 097 729
ai dengan aslinya GIAN HUKUM
.120 148 2't0 34
Lampiran lll Peraturan Dirjen perkeretaapian Nomor :HK.207lpD.Ol/DJKA"IO9/bz Tanggal : 0Z September 2OO7
CONTOH 1 PRO-SE! PENYUSUNAN UNDANG-UNDAN , PERATURAN PEMERINTAH, KEpurus-A-r{ pREstDEN, pERATURAN trelirEnr, krpui'tisaiillriNrenr or BIDANG PERKERETAAPIAN YANG orpnaxai,saJolLiiiji,iri iuxurvr DITJEN PERKERETAAPIAN
UNIT HUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN (Konsep UU, Rpp, KEPRES, PERMf,N, ATAU KEPMEN)
PEMBAJIASAN DENGAN UNIT KERJA TERKAIT BAIK DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN ATAUPUN DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (Konsep UU, Rpp, KEPRES, PERMEN, ATAU KEpMEN)
(PALING LAMA 5 HARI KERJA SETELAH SELESAI PEMBAHASAN DENGAN UNIT KERJA TERKAITT
Melalui Sekretaris Ditien
PENETAPAN PARAF PERSETUJUAN DIRJEN DAN KONSEP SURAT DIRJEN KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN
]!TENTERI PERHUBI]NGAN
35
CONTOH 2 PROSES-PENYUSUNAN PEMTURAN DIRJEN PERKERETAAPIAN .. YANG DtpMKARSAt oLEH uNtT HUKUr,,r orr",er,r
iiiii-aliliEir.r
LTNIT HI,KUM DITJEN
Pf,RKERETAAPIAN (KoDsep RpD)
PERMOHONAN PARAF DIREKTUR TEKNIS (Koiiep RpD)
l
PEMBAIIASAN DENGAN UNIT KERJA TERKAIT BAIK DI LINCKUNGAN DTTJEN PERKERETAAPIAN ATAUPUN DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (Kon3€p RpD)
(PALINC I"{MA
sr r-rs.c
r
KERJA SETILAH pifi i5II,{U i;i;N-o;;-An iiil' KERJA
TERxArD
Melalui Seketaris Ditjen perkeretaapiai
Pf,MTAPAN OLEH DIRJEN PERKERETAAPIAN (Korrep RpD)
36
l
CONTOH 3
ENyusuNAN KEpUTUSAN DTRJEN PERKERETMP|AN ".PROSlqSf YANG DTpRAKARSAI oLEH uNtr HUKUr,,r orrJiH Feiiliiiiriiiiar.r
UNIT HUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN (Xonsep Kep. Dt.r.n)
PEMBAIIASAN DENGAN I-IMT KERJA B{KDI LINGKT'NGAN DITJEN PERXERETAAPIAN ATAUPIIN DENGAN UMT KERJA LAINNYA
TERIGIT PERMOHONAN PARAF DIREKTUR TEKNIS
(xoNep Kep. Dtrjen)
(Kor'rep R.PD)
(PALING LA]ITA 5IIARI KERJA SETELAH SXLDSAI PEMBAIIASA]\ DENGAN IIN]T KERJA TERKATD
Melalui Seloetaris Ditjen Perkeretaapian
PENETAPAN OLEII DIRJEN PERKERXTAAPIAN
37
coNToH 4 PENYUNAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH. ..-PROSES KEpurusAN pRESTDEN, pEMTURAN Mer.rrenr, nrau Dr BTDANG pERKERrraapreru yer,ic OLEH DIREKTOMT TEKNIS
iip-uiiii'nrtErurenr
iriRrihiili".',',-
I
a
DIRXKTORAT TEKMS (Korrep RIru' Rpp, KEpREs, PERMEN, ATAU K[PMET{)
I'NIT HUKUM DITJEN
I u
PERKERETAAPIAN
i
AKAN DILAKUKAN KAJIAN DARI
STSI
IIUKUM DAN PXNYUSUNAN PERATURAN
s
PERI]NDANGUNDANGAN
e
k
(PALING LAMA
S HARI KERJA SETELAH SELf,SAI BERKAS DITERI}IA SECARA
LENGKAP)
D i
t
j
PEMBAIIASAN DENGAN TJMT KtrRJA Tf,RKAIT BAIK DI LINCKUNGAN DITJEN PERKERETAAPL{N ATAUPI'N DENGAN I'NIT Kf,RJA LAINNYA (Konsep RUU, I{PP, KEPRES, PERMEN, ATAU
PERMOHONAN PARAF DIREKTUR TEKNIS
Kf,PMTI\)
(PAI,ING LAMA
5
IIARI KERJA SETELAH
SELXSAI PEMBAIJT{SAI{ DENGAN
KERJA TERXATD
UNII
Melalui Sekretaris Ditien perkererranian
PENETAPAN PARAF PERSETUJUAN DIRJEN DAN KONSEP SURAT DIRJEN KEPADA NIENIII JB
3B
CONTOH 5 PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DIRJEN YANG DIPRAKARSAI OLEH DIREKTORAT TEKNIS
I'NIT IIUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN DIRNKTORAT TEKNIS
AKIN DILAKUXAN XAJIAN DARI SISI III.IKUM DANPENYUSUNA}I PERATURAN
(Konsep Rahcangln perslu.an
Pf,RI]NDANGUNDANGAN
Dirjeh)
(PALING LAMA
5
HARI KERJA SETELAH
SELf,SAI BXRXAS DITERIMA SECARA
LENGKAP)
PEMBAIIASAN DENGAN I'NIT KERJA TERKAIT BAIK DI LINGKIJNGAN DITJNN PERKERETAA PIAN ATAUPUN DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (Ko$ep Ra D..ngan pe..lurar Dirjrn)
PERMOIIONAN PARAF DIRXKTI'R TEKNIS
(PALING LA]\{A 5 IIARI KERJA SETELAH SELESAI PEMBA}IASAN DENCAN UNTI KTRJA TERKAIT)
Melalui Seketaris Ditien PerkeretaaDian
PENETAPAN OLEH DIRJEN PERKERETAAPIAN
.39
CONTOH 6 PROSES PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DIRJEN YANG DIPRAKARSAI OLEH DIREKTORAT TEKNIS
UNIT HUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN
DIRXKTORAT TEIC{IS
AKAN DILAKI]KAN KAJ]AN DARI SISI HtiKTJM DAN PENI'I'SI,NAN PERATURAN
(xoNep KeputrsanDirjen)
PERUNDANGUIYDANCAN (P.I.LINC LAMA 5 HARJ KERJA SETf,LAH SELESAI BERXAS DIIERI}'A SICAR,{
LENGXIP)
D
i t
j
e
APABILA DIPERLUKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN AKAN
DIBAIIAS LEBIH LANJUT DENGAN
DIREKTORAT TEKNIS
YANG
TERI(A.IT.
(PALING LAIA4. 5IIARI KXRJA SETEL{I SELESAI PEMBAIIASAN DENGAN UNIT KERJA TERKAIr)
PENETAPAN OLEH DIRJEN PERI(ERETAJ4.PIAN
40
-*
pENyusuNAN KEsEpAcKTroH 7 PRosES "
ffi ]"ffi ,ilXHEl'f$ffi#Hl'fi
DrAN PERJAN J'AN
UMT HUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN ((ONSEP KESEPAKATAN BERSAMA, DA]\ PERJA}{JIAN KERJASAMA)
PEMBAMSAN DENCAN UMT KERJA TERKAIT BAIK DI LINGKT,INCAN DITJEN PERKERETAAPIAN ATAUPUN DENGAN UNIT KERJA LAINNYA
PERII{OHONAN PARAF DIREKTUR TEKNIS
(PALING LAIIT{ 5 TI{RI KERJA SETELAH SELESAI Pf IIBATIASAN DENCAI"{ UNIT KERJA TERXAN)
Melalui Seketaris Ditjen perkerelaapian
PENETAPAN OLEH DIRJEN PERKEREI'A.{PIAN (KONSEP XESEPAMTAN BERSAI\4A DAN
PERJANJIAN KERJASAMA)
41
CONTOH 8 PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIPMKARSAI OLEH DIREKTORAiiiiIiIS" "'
PRO.-SE.S
e I
a I
u
DIREKTORAT TEIO{IS KONSEP KESEPAXATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN
KERJASAMA
UNIT HUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN
i AKAN DILAKUKAN KJ.JIAN DARI
STSI
s
HIJKUM DANPENI'IISUNANPERATIIRIA.N
k
(PALING LAMA 5IIAR] Kf,nJA SETELAH SELESAI BERK.{S DITERIMA SECARA Lf,NGKAP)
D i
Pf,RUNDANC.UNDANGAN
t
j
PEMBAIIASAN DENGAN UMT KERJA TERKAIT BAIK DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN ATAUPUN DENGAN I,INIT KERJA LAINNYA
PERMOHONAN PARAF DIREKTUR TEKNIS
(PALTNG LAMA 5 HARI KERJA SETELAH SELESAI PEMBAIIASAN DENCAN UNIT KERJA TERIC{TD
Melalui Seketaris Ditjen perkeretaapian
PENETAPAN OLEH DIRIEN PERKERETAAPIAN
42
CONTOH 9 PROSES PENYELESAIAN KONTMK YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN MENTERI
I a I 11
SATKER
i
(KONSEP KONTRAK)
s k D i
UNIT TIUKUM DITJEN PERKERETAAPIAN AKAN DILAKUKAN XAJIAN DARI SIST IIUKUM DAN TEKNIS MELALUI R,{PAT DENGA]\ DIRf,ICTORAT TEIO{IS DAN UNIT KERJA TERXAIT (PALING LAMA 5 HARI KERJA SETELAII SEITSAI PEMBAHASAN DENGATI IJ]NIT DIRXKTOR1T TEXNIS DAN UNTT KERJA
TERKAIT )
t
j
e
DIRJEN PtrRKERETAAPIAN (Koniep sur3l p.rmohoEa' per!etujuar
kontrak)
MENTERI (Surat persetujuan penandatangan kontmk)
43
coNToH 10 PROSES PENYELESAIAN KONTRAK YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
UNIT HUKUM DITJEN PERK.ERETAAPIAN
s
AKAN DILAKUKAN KAJIAN DARI SISI HUKUM DAN TEKNIS MELALUI RAPAT DENCAN DIREKTORAT TEKNIS DAN UNIT KERJA TERKAIT
k
(PALING LAMA 5 HARI KERJA SETELAH
SATKER (KONSEP KONTRAK)
D i
SELESAI PEMBAHASAN DENGAN UNIT DIRIKTOR {T TEKNIS DAN UNIT KERJA TERKAIT)
t
j DIRJEN PERKERETAAPIAN (Surrt Persetujuan Penadatrangan konrrak)
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
ttd SOEMINO EKO SAPUTRO NtP. 120 097 729
suai dengan aslinya
.120 148 270
14
