DAFTAR ISI Peraturan Walikota Padang Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019……………….
i
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019……… ii Berita Acara Verifikasi Renstra SKPD Tahun 2014-2010……………….. iii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………. iv KATA PENGANTAR…………………………………………………………………. iv DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………….. v DAFTAR TABEL……………………………………………………………………… vi BAB I
PENDAHULUAN……………………………………………………………………… 1
1.1
Latar Belakang…………………………………………………………………....... 1
1.2
Landasan Hukum…………………………………………………………………… 3
1.3
Maksud danTujuan………………………………………………………………… 6
BAB II
GaAMBARAN UMUM PELAYANAN……………………………………………….10
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata……… 10
2.2
Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang………………………. 20
2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang………………… 23 2.3.1 Analisa Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Disbudpar…………………………. 23 2.3.2 Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Eksternal Disbudpar………………… 33 2.3.3 Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Internal Disbudpar………………… 35
BAB III 3.1
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI……………… 37 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang………………………………………………….. 39
3.2
Tela’ah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 40
3.3
Tela’ah Renstra K/L dan Propinsi……………………………………………………………… 41 3.3.1 Tela’ah Renstra Kementerian Pariwisata Kota Padang………………………… 41 3.3.2 Tela’ah Renstra Disbudpar Propinsi Sumatera Barat………………………….. 48
3.4
Tela’ah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS……………………………………….. 48 3.4.1 Tela’ah RTRW……………………………………………………………………………….
48
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis……………………………………………………. 54 3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis……………………………………………………………………. 61
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…….. 67
4.1
Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata…………………………………………… 67
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah……………………………………………………… 68
4.3
Strategi dan Kebijakan……………………………………………………………………………… 73
…………
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……………………………………………………… 75
5.1
Program Sekretariat…………………………………………………………………………………. 76 5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran…………………………………….. 76 5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur………………………… 77 5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur…………………………………………….. 77 5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan…………………………………………………………………………………. 77
5.2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah……………………………………………… 78
5.3
Program Lingkungan Hidup……………………………………………………………………….. 78
5.4
Program Kebudayaan……………………………………………………………………………….. 78 5.4.1 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya…….. 78 5.4.2 Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah…………………………………… 78
5.5
Program Pariwisata………………………………………………………………………………….. 79 5.5.1 Program Pengembangan Pemasaran………………………………………………… 79 5.5.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata………………………………………79 5.5.3 Program Pengembangan Kemitraan…………………………………………………. 80 5.5.4 ProgramPengembangan Produk Kepariwisataan Daerah………………………. 80
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………… 82
BAB VII
PENUTUP………………………………………………………………………………93
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang……………………………………………………………………………………
12
Gambar 2.2 Bagan Alir Rencana Strategi Kota Padang Tahun 2014……………
32
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan………………………..... 20 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri SipilBerdasarkan Golongan……………. 21 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Honor……………………………………………………. 21 Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kontrak…………………………………………………. 22 Tabel 2.5 Jumlah Wisatawan Mancanegara keKota Padang……………….. 23 Tabel 2.6 Jumlah Wisatawan Nusantara ke Kota Padang Tahun 2013… 24 Tabel 2.7 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan…………………………………. 25 Tabel 2.8 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan…………………………………… 25 Tabel 2.9 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Objek Kota Padang….. 26 Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang…………………………………………………. 28 Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Padang…………………………. 30
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Saat ini Pariwisata sudah diakui dunia Internasional sebagai sektor penggerak perekonomian dengan bahan baku yang tak kunjung habis. WTO(World Tourism Organisation) memperkirakan jumlah wisatawan Internasional (inbound tourism)di dunia akan mencapai angka sekitar 1.046 milyar orang di tahun 2010 dan 1.602 milyar orang di tahun 2020. Dari jumlah tersebut diantaranya masing-masing 231 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan 438 juta orang berada di Pasifik. Para wisatawan ini akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020. Sepuluh Negara destinasi pariwisata yang paling diminati adalah Prancis, Amerika Serikat, China, Spanyol, Italia, Inggris, Turki, Jerman, Malaysia, dan Meksiko. Banyaknya wisatawan yang datang di sepuluh negara terbesar ini dilatarbelakangi oleh banyak factor. Duafaktor utama yang berpengaruh adalah banyaknya objek wisata yang populer dan banyaknya kegiatan MICE(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) yang diselenggarakan. Jumlah (wisman) wisatawan mancanegara ke Indonesia relatif mengalami peningkatan.Jumlah wisatawan ke Indonesia tahun 2013 sebanyak 8 juta orang. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang paling rendah atau low season
terjadi pada setiap awal tahun. Sedangkan jumlah wisman ke Indonesia
mengalami puncaknya atau peak season pada tengah dan akhir tahun. Kota Padang sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera, mempunyai potensi yang cukup besar terutama di bidang kepariwisataan dan kelautan.Kedudukannya yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan serta transportasi regional di Sumatera Barat merupakan nilai lebih dari daerah–daerah lain di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, luas wilayah daratKota Padang + 694,96 km²,luas lautan720 km2.Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan
1
104 Kelurahan. Luas daratan Kota Padang setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% luas Kota Padang (± 434,63 km²) merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah di antaranya yaitu Pulau Sikuaidengan luas 4,4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang di bagian Timur dan Selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata potensial di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang mencanangkan pembangunan sektor kepariwisataan dan pelestarian kebudayaan alam Minangkabau sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka penetapan kawasan objek wisata dan pelestarian budaya yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Jenis-jenis wisata yang akan dikembangkan di Kota Padang sangat beragam di antaranya; wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, wisata
olah
raga/minat
khusus,
wisata
kuliner,
wisata
sejarah
dan
wisata
MICE(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).Pelestarian budaya wajib untuk dilindungi baik perlindungan secara internal maupun eksternal.Adat Istiadat harus dilestarikan sehingga karakteristik suatu kawasan wisata dapat diperkuat.Selanjutnya seni pertunjukan, karya cipta para leluhur perlu dibentengi dari ancaman global yang mengintai. Keragaman produk wisata tersebut merupakan modal dasar dari kebijakan pemerintah terhadap penetapan pariwisata dan budaya sebagai salah satu sektor unggulan dalam percepatan perekonomian di Kota Padang. Rencana Strategis Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tahun 2014–2019 menetapkan 3 (tiga) faktor pengembangan Pariwisata Kota Padang yaitu : 1. Pembenahan Destinasi Wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi: Gunung Padang dengan Jembatan Siti Nurbaya, Pelabuhan Muara dengan Kota Tua, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang dan Penataan Pantai Padang.
2
2. Pelestarian Budaya, dengan menggerakkan sanggar-sanggar kesenian budaya Minang, permainan anak nagari, dan melaksanakan event-event yang berbasis kesenian Minang. 3. Peningkatan
kemitraan
dan
kerjasama
dengan
berbagai
pihak
terkait
(Kementerian/Provinsi/Kab/Kota) baik didalam maupun diluar negeri, lembaga adat, organisasi pariwisata, organisasi seni, lembaga pendidikan, industri kreatif pariwisata, kelompok sadar wisata, media cetak dan elektronik, investor pariwisata dan
masyarakat
dalam
rangka
percepatan
peningkatan
pendapatan
dan
kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Padang Tahun 2014-2019. Hal ini merupakan wujud dari sistem kerja perangkat daerah dan keterkaitan antara kebijakan rencana pembangunankota dengan rencana setiap SKPD yang ada di Kota Padang. Dampak dari keterkaitan ini adalah adanya konsistensi, sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan dan program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah. 1.2
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 9.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Kab/kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 21. Peraturan
Pemerintah
Nomor
50
Tahun
2011
tentang
Rencana
Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. 22. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; 24. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Pariwisata; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72, Tahun 2013, tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
5
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025; 29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020; 30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 04); 31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014; 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang 2010-2030; 33. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 34. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 35. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019. 36. Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 37. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 1.3
Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014–2019 ini disusun dengan maksud untuk dipahami dan dipedomani oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan industri pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa fisik maupun non fisik, tentang gambaran pembangunan pariwisata Kota Padang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan
6
akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh insan budaya dan pariwisata berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kelestarian lingkungan dan budaya. Tujuan Renstra ini dibuat agar dapat menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan strategi dan program serta kegiatan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata/stakeholderskepariwisataan dan pendukung pariwisata di Kota Padang. Renstra ini dimaksudkan sebagai: 1. Penjabaran visi, misi dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang; 2. Pedoman dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Padang; 3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Terciptanya
konsistensi
pembangunan
yang
terintegrasi,
sinkronisasi
dan
kesinergian antara programPemerintahDaerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat. 1.4
Sistematika Penulisan Setiap instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II mempunyai Rencana Strategi tentang program-program utama yangakandicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Rencana strategi dimaksud mencakup: 1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; 2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; 3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran; Penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 20142019 terdiri dari 7 bab yang saling berkaitan satu sama lain dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut:
7
BAB I
PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategis,maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN (SKPD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG Memuat gambaran umum Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya Manusia (Aparatur) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menguraikantentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. BAB V RENCANA,
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan tentang rencana, program kegiatan dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. BAB VII PENUTUP LAMPIRAN
9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata,
maka
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi: 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2.
Penyelenggaraan
urusan
pemerintah
dan
pelayanan
umum
di
bidang
kebudayaan dan pariwisata; 3.
Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4.
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta
posisi yang ada pada suatu dinas dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu bidang atau seksi dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencakup hal – hal sebagai berikut: 1.
Spesialisasi kegiatan baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok dalam kedinasan dan mengelompokkan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja.
10
2.
Standarisasi kegiatan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang digunakan dalam kedinasan.
3.
Sentralisasi dan desentralisasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam
dilakukan
struktur oleh
para
organisasi pimpinan
yang
disentralisasikan,
puncak
saja.Dalam
pengambilan
keputusan
desentralisasi,
kekuasaan
pengambilan keputusan didelegasikan kepada individu-individu pada tingkat-tingkat manajemen menengah dan menengah bawah. Keputusan didelegasikan kepada individu-individu pada tingkat-tingkat manajemen menengah dan menengah bawah.
11
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang KEPALA DINAS
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG UMUM
KASUBAG KEUANGAN
BIDANG PROGRAM
BIDANG SENI DAN
BIDANG OBJEK DAN
BIDANG
DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA
SARANAWISATA
PEMASARAN
SEKSI PERENCANAAN
SEKSI PELESTARIAN
SEKSI OBJEK DAN
DAN PENDATAAN
BUDAYA
DAYA TARIKWISATA
SEKSI EVALUASI DAN
SEKSI PEMBINAAN
SEKSI PEMBINAAN
SEKSI PELAYANAN
PELAPORAN
SENI
USAHA PARIWISATA
INFORMASI
SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA
UPTD TAHURA
Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:
12
KEPALA DINAS (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebudayaan dan pariwisata berkualitas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Menyusun kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas melalui system yang kondusif; b.
Merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna;
c. Merumuskan program kerja dinas kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
penyelenggaraan
urusan
kebudayaan dan pariwisata dapat terukur secara optimal; d. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dengan para stakeholdersterkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; e. Mengendalikan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi kebudayaan dan pariwisata; f.
Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
g. Mengarahkan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
13
h. Menyelenggarakan urusan kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; i.
Mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
j.
Melaporkan penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata secara periodic berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagai
bentuk
akuntabilitas kinerja; k. Pengguna anggaran dinas; l.
Pengguna barang dinas; dan
m. Melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SEKRETARIAT (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkugan Dinas yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinir penyusunan administrasi umum dan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas; b. Mengkoordinir penyelenggaraan fungsi tata usaha keuangan dinas;
14
c. Mengkoordinir perencanaan dan program serta kegiatan Dinas; d. Menyelenggarakan
pengkajian
perencanaan
dan
program
kesekretariatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Meningkatan sumberdaya manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. Membuatevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BIDANG PROGRAM DAN PENGEMBANGAN Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 1. Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang program dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata serta menyusun rencana kerja dan program Dinas. 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran ; b. Menyelenggarakan pengkajian di bidang kebudayaan dan pariwisata serta penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan Dinas; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penetapan kebijakan di bidang program dan
pengembangan
Kebudayaan
dan
Pariwisata
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; d. Mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pariwisata serta membuat rumusan saran penyesuaian; e. Menyelenggarakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota;
15
f.
Menyelenggarakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota;
g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota; h. Menyelenggarakan penghimpunan dan membuat laporan pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; i.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Pengembangan;
j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
BIDANG SENI DAN BUDAYA 1. Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 2. Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam iliman, kesenian,
sejarah
dan
purbakala,
pembinaan,
pelaksanaan
dan
pelestarian
kebudayaan, tradisi, perfileman, kesenian, sejarah dan purbakala. 3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan purbakala; b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala; c. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan di bidang kebudayaan, tradisi, perfileman, kesenian, sejarah dan purbakala berdasarkan peraturan perundangundangan; d. Mengkaji dan menganalisa data potensi kesenian dan kebudayaan daerah Minangkabau serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan seni dan budaya daerah Minangkabau di kota Padang; e. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang kebudayaan, tradisi, perfileman, kesenian, sejarah dan purbakala; f.
Memberikan pelayanan, pengawasan dan pemantauan dalam hal pembinaan di bidang kebudayaan, tradisi, perfileman, kesenian, sejarah dan purbakala;
16
g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, tradisi, perfileman, kesenian, sejarah dan purbakala; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BIDANG OBJEK DAN SARANA WISATA 1.
Bidang Objek dan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2.
Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai tugas membantu Keapala Dinas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di obejk wisata.
3.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai fungsi; a. Mengkoordinasikan penyiapan rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan Bidang Objek dan Sarana Wisata; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang objek wisata dan sarana wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata; d. Menyelenggarakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota; e. Melakukan pengawasan, dan pemeliharaan objek wisata serta sarana dan prasarana yang ada di objek wisata; f. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota; g. Menyelenggarakan monitoring dan pembuatan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang objek dan sarana wisata; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
17
BIDANG PEMASARAN 1.
Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2.
Bidang
Pemasaran
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Dinas
dalam
menyelenggarakan tugas di bidang pemasaran kepariwisataan yang mencakup penjualan produk-produk wisata Kota Padang, bekerjasama dengan pelaku-pelaku wisata dan industri pariwisata serta memberikan pelayanan informasi kepada Wisatawan yang datang ke Kota Padang, baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar Negeri; 3.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemasaran mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan susunan rencana kerja dan anggaran dan/atau program dan kegiatan Bidang Pemasaran; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran
skala
kota,
partisipasi
dan
penyelenggaraan
pameran”event” budaya dan pariwisata skala kota, penyelenggaraan widya wisata skala kota, dan kerjasama pemasaran skala kota; d. Menyelenggarakan promosi skala kota yang meliputi penyelenggaraan widya wisata
serta
mengirim
penyelenggaraan
dan
menerima
pameran/event,
peserta
roadshow
group
bekerja
widya sama
wisata, dengan
pemerintah/provinsi, pengadaan sarana pemasaran, pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan infomrasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata; e. Menyelenggarakan event promosi di luar negeri dengan dan/atau di bawah koordinasi pemerintah dan provinsi;
18
f. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota; g. Menyelenggarakan penerapan branding pariwisata nasional dan penyiapan bahan penetapan taglinepariwisata skala kota; h. Melaksanakan kerjasama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan wisata yang ada di Kota Padang, serta berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain di lingkungan Dinas; i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan pemerintah Kota Padang, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Departemen; j. Melaksanakan kegiatan promosi wisata di dalam maupun luar negeri melalui event-event wisata; k. Memberikan pelayanan informasi wisata kepada Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Luar negeri; l. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran; m. Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. UPT TAMAN WISATA HUTAN RAYA BUNG HATTA (TAHURA) 1.
UPT Tahura mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tahura mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan
penatausahaan
program/kegiatan,
keuangan,
peralatan,
perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. Menghimpun potensi-potensi Tahura; c. Merencanakan pengembangan Tahura;
19
d. Melaksanakan koordinasi penyelamatan pengamanan Hutan Raya Bung Hatta; e. Melaksanakan operasional Tahura; f.
Melaksanakan koordinasi pemberian izin pemakaian fasilitas Tahura;
g. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan Tahura; i.
Menerima dan melayani kunjungan para tamu dan wisatawan ke Tahura;
j.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2
Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka Badan Kepagawaian Daerah Kota Padang, yang disetujui oleh pimpinan daerah, telah memformulasikan pegawai yang akan mengemban tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Semua staf yang ada dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan formasi sebagai berikut: TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN Tahun Pendidikan
2010
2011
2012
2013
2014
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
SD
1
1
-
-
-
SLTP
2
2
2
2
2
SLTA
11
11
11
14
14
20
DIPLOMA
7
7
7
5
5
S1
11
11
11
13
11
S2
12
12
12
15
15
DOKTOR
1
1
-
-
-
Jumlah
45
45
43
43
45
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
TABEL 2.2 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
I
3
3
2
2
2
II
11
11
11
11
13
III
25
25
23
24
24
IV
6
6
7
8
9
Jumlah
45
45
43
45
47
Golongan
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang TABEL 2.3 JUMLAH PEGAWAI HONOR
No.
TEMPAT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UPTD TAHURA UPTD AIR MANIS UPTD PANTAI PADANG UPTD PASIR JAMBAK UPTD LB. PERAKU UPTD TAMAN SITI NURBAYA SEKRETARIAT BIDANG OBJEK TOTAL
JUMLAH (Jiwa) 5 2 0 1 0 1 1 1 11
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
21
TABEL 2.4 JUMLAH PEGAWAI KONTRAK
No.
TEMPAT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UPTD TAHURA UPTD AIR MANIS UPTD PANTAI PADANG UPTD PASIR JAMBAK UPTD LB. PERAKU UPTD TAMAN SITI NURBAYA UPTD MUSIUM PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR TOTAL
JUMLAH (Jiwa) 4 1 7 2 0 0 1 3 21
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang meliputi 2 (dua) garapan urusan Pemerintahan: 1. Urusan Wajib Kebudayaan; Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitas kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan baik oleh Dinas maupun oleh masyarakat, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pergelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pengelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatankegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian tradisional melalui regulasi kesenian tradisional. 2. Urusan Pilihan Kepariwisataan; Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui investasi destinasi
pariwisata,
promosi,
kerjasama
dengan
mitra
pariwisata,
fasilitas
kegiatan”event” kepariwisataan, pembinaan SDM pariwisata, pengelolaan sarana wisata dan objek wisata. Pelayanan Kualitas kepariwisataan seringkali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran
wisatawan.Semakin
lama
tinggal
wisatawan
dan
semakin
besar
pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan.Pengembangan
22
dayatarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata.Produk-produk dari subsektor kerajinan, fesyen, dan pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, musik, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata. Indikasi ini merupakan sinyal positif bagi upaya-upaya pembangunan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, seperti lama tinggal, dan pengeluaran wisman. 2.3.1 Analisis Pengelolaan Pendataan Jumlah Wisatawan Pelayanan pariwisata sering kali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran
wisatawan.Semakin
lama
tinggal
wisatawan
dan
semakin
besar
pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan.Pengembangan daya tarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata.Produk – Produk dari subsector kerajinan, fesyen, dan pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, music, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata. TABEL 2.5 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA KE KOTA PADANG Tahun No
Negara
2009
2010
2011
2012
2013
(Jiwa) 2.125
(Jiwa) 2.205
(Jiwa) 2.215
(jiwa) 2.345
1.
BELANDA
(Jiwa) 2.095
2.
JERMAN
701
715
809
812
815
3.
PERANCIS
390
387
421
431
551
4
SWISS
95
87
5.
ITALIA
129
130
95
95
90
6.
INGGRIS
417
421
403
429
471
23
No
Negara
Tahun
7.
USA
713
726
730
740
790
8.
CANADA
108
119
115
114
121
9.
AUSTRALIA
3.095
3.872
4.009
4.260
4.068
10.
NEW ZEALAND
203
197
199
191
201
11.
MALAYSIA
31.584
32.184
32.983
36.970
37.021
12.
SINGAPURA
2.901
3.001
3.012
3.633
2.879
13.
JEPANG
809
896
898
849
583
14.
LAINNYA
2.905
2.142
1.640
2.641
3.035
TOTAL
46.143
47.002
47.609
53.368
53.057
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
TABEL 2.6 JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA KEKOTA PADANGTAHUN 2013 No.
Bulan
Jumlah (Jiwa)
1.
Januari
130.030
2.
Februari
199.333
3.
Maret
277.884
4.
April
178.481
5.
Mei
210.623
6.
Juni
225.622
7.
Juli
567.015
8.
Agustus
265.526
9.
September
237.283
10.
Oktober
174.951
11.
November
273.616
12.
Desember
260.952
TOTAL
3.001.306
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
24
TABEL 2.7 RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN No
Tahun
Nusantara (Hari)
Mancanegara (Hari)
1.
2009
2.99
1.48
2.
2010
3.00
1.50
3.
2011
3.25
1.50
4.
2012
3.25
2.00
5.
2013
3.50
2.00
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
TABEL 2.8 RATA-RATA PENGELUARAN WISATAWAN Tahun
Nusantara
Mancanegara
2009
(Rp) 665.000
(Rp) 350.000
2010
1.550.000
550.000
2011
2.000.000
1.000.000
2012
2.125.000
1.500.000
2013
2.125.000
1.500.000
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
25
2.3.2 Analisis Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang TABEL 2.9 TARGET DANREALISASI RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANGKEADAAN: DESEMBER 2013 No
1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11
Jenis Penerimaan Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga Objek Wisata Pantai Air Manis Objek Wisata Pantai Pasir Jambak Objek Wisata Gunung Padang Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin Pemandian Lubuk Peraku Taman Hutan Raya Bung Hatta - Karcis Masuk - Kamar VIP - Kamar Biasa - Ruang Pertemuan - Bumi Perkemahan Taman Ria Pantai Padang Pemakaian MCK Pantai Padang I Pemakaian MCK Pantai Padang II Pemakaian MCK Pantai Padang III Pemakaian MCK Pantai Pasir
Target Tahun 2013
Realisasi Bulan Ini s/d Bulan Ini
%
185.000.000 102.350.000
15.475.000
117.825.000
64
50.000.000
29.000.000
3.000.000
32.000.000
64
75.000.000
55.500.000
8.500.000
64.000.0000
85
7.000.000
1.500.000
325.000
1.825.000
26
8.000.000
2.380.000
-
2.380.000
30
8.000.000 15.000.000 125.000.000 15.000.000
3.050.000 5.400.000 1.350.000
690.000 1.050.000 -
3.740.000 1.050.000 5.400.000 1.350.000
47 7 4 9
5.000.000
3.850.000
-
3.850.000
77
49.877.000
41.700.000
8.340.000
50.040.000
100
7.000.000
-
-
-
0
7.000.000
880.000
-
880.000
13
8.000.000
2.180.000
-
2.180.000
27
5.000.000
250.000
600.000
850.000
17
Bulan Lalu
26
12 13 14 15 16 17
Jambak Pemakaian MCK 6.073.000 Pantai Air Manis Pemakaian Kios 66.000.000 12.655.000 Pemda Lama Pemakaian Kios 99.000.000 42.930.000 Pemda Baru Pedagang 100.000.000 15.841.000 Gerobak Danau Cimpago Pedagang 33.000.000 250.000 Gerobak Pantai Padang Pemakaian Lokasi Objek Wisata - Acara 7.000.000 7.500.000 Hiburan/Pameran /Promosi Sewa Sound 10.500.000 5.000.000 System Sewa Orgen 8.550.000 2.800.000 Tunggal Jumlah 900.000.000 336.366.000 Penerimaan
1.000.000
1.000.000
16
880.000
13.535.000
21
2.860.000
45.790.000
46
-
15.841.000
16
-
250.000
1
5.500.000
13.000.000
186
-
5.000.000
48
900.000
3.700.000
43
49.120.000
385.486.000
42,8
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
27
Tabel 2.10 Capaian KinerjaPelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang 2013 No.
Nama Indikator
1
2
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
4
5
5
2012
2013
%
%
3
1.
Pertemuan Sastrawan Nusantara Melayu Raya (Numera)
100
100
100
0
2.
Pelaksanaan event event kesenian dalam dan luar negeri
100
100
100
0
3.
Tampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin/Berkala
100
100
100
0
4.
Festival Sitti Nurbaya
100
100
100
0
6.
Pelaksanaan Event kesenian dalam acara APEKSI
100
100
100
0
7.
Identifikasi Pendataan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya
100
-
-
-
8.
Pelaksanaan Festival Rendang
100
100
100
0
9.
Pembinaan Kesenian Anak Nagari
-
100
100
0
10.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Padang
100
100
100
0
11.
Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata
100
100
100
0
12
Penyediaan Sarana Pendukung Pariwisata di kawasan Danau Cimpago
100
-
-
-
13.
Pembangunan Sarana Prasarana di Objek Wisata
-
100
100
0
14.
Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai
100
100
100
0
28
15.
Talkshow kepariwisataan dan TIC
100
100
100
0
16.
Pengiriman tenaga terampil Pariwisata ke Malaysia
100
-
-
-
17.
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Pariwisata
100
100
100
0
18.
Pengembangan pelayanan informasi produk pariwisata melalui Website
100
-
-
-
19.
Penyusunan Kajian Akademis Ranperda Masterplan Kepariwisataan
100
-
-
-
20.
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar negeri
100
100
100
0
21.
Tour de Singkarak
100
100
100
0
22.
Pemilihan Duta Wisata
100
100
100
0
23.
Pembuatan Bahan Bahan Promosi Pariwisata
100
100
100
0
24.
Evaluasi kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
100
100
0
29
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaPadang
Nama Indikator
1
Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5
Rata-rata Pertumbuha n Angga Real ran isasi
1(2009)
2(2010)
3(2011)
4(2012)
5(2013)
1(2009)
2(2010)
3(2011)
4(2012)
5(2013)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0%
0%
350.152.0 00,00
350.770.0 00,00
500.000.0 00,00
837.927.0 00,00
900.000.0 00,00
220.457.7 80,00
139.217.5 00,00
259.222.5 00,00
437.979.5 00,00
385.486.0 00,00
62, 96 %
39, 69 %
51, 84 %
52, 27 %
42, 83 %
25 %
25 %
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0%
0%
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0%
0%
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0%
0%
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah -
Hasil pajak daerah
-
Hasil retribusi daerah
-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
-
Pendapatan hibah
30
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung -
Belanja pegawai
-
Gaji dan Tunjangan
-
Tambahan Penghasilan PNS
2.232.329. 216,00
2.375.067. 196,00
2.199.871. 842,73
2.725.944. 219,74
2.146.437. 563,00
1.141.478. 718,00
2.109.820. 808,00
2.628.876. 545,00
96, 15 %
50, 60 %
95, 91 %
96, 44 %
1.935.739. 216,00
1.819.086. 670,00
2.130.417. 196,00
1.961.775. 492,73
2.286.294. 219,74
1.863.195. 063
1.023.903. 718,00
1.913.620. 808,00
2.244.418. 295,00
96, 25 %
52, 44 %
97, 55 %
98, 17 %
296.590.0 00
204.900.0 00,00
225.900.0 00
196.200.0 00,00
394.650.0 00,00
283.242.5 00
117.575.0 00,00
196.200.0 00,00
384.458.2 50,00
95, 50 %
38, 80 %
10 0 %
97, 42 %
699.368.1 60,00
583.104.5 60,00
874.935.1 70,00
1.331.023. 760,00
622.085.6 80,00
190.645.0 40,00
855.420.3 20,00
1.235.640. 760,00
88, 95 %
32, 69 %
97, 77 %
92, 83 %
2.434.065. 740,00
2.524.688. 190,00
3.293.291. 970,00
4.885.139. 819,00
2.107.097. 824,00
848.213.8 53,00
3.217.208. 588,00
4.694.886. 157,00
86, 57 %
33, 60 %
97, 69 %
96, 11 %
2.618.786. 000,00
256.716.0 00,00
844.117.1 40,00
947.358.5 50,00
2.110.334. 600,00
65.470.50 0,00
807.466.4 50,00
678.823.8 00,00
80, 58 %
25, 50 %
95, 66 %
71, 65 %
10.567.03 0.332
8.226.777. 960
10.208.11 8.615,46
13.470.41 0.568,48
9.352.851. 010
3.526.504. 329
9.537.716. 474
12.252.58 9.807
Belanja langsung -
Belanja pegawai
-
Belanja barang dan jasa
-
Belanja modal Total
31
Gambar 2.2 Bagan Alir Rencana Strategis Kota Padang Tahun 2014
Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Eksternal 1. Tantangan 2. Peluang
Visi Misi Walikota+10 Program Unggulan Telaah Renstra K/L+Program Telaah KLHS Telaah RTRW
Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Internal 3. Kekuatan 4. Kelemahan
Analisis Hubungan Aspek Lingkungan Eksternal dan Internal Identifikasi Permasalahan Penentuan Isu-Isu Strategis Visi dan Misi Penetapan Tujuan Penetapan Sasaran Faktor Kunci Keberhasilan Penataan Strategi: 1. Penyusunan Kebijakan 2. Penyusunan Program 32
2.3.2 Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang A. Tantangan 1. Kekayaan budaya baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tak benda (intangible) belum dikelola secara sinergis maksimal dan berkelanjutan. 2. Dengan dilaksanakan otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya oleh daerah menjadi kurang maksimal yang disebabkan antara lain oleh masalah kemampuan SDM, kapasitas sumber daya dan pendanaan yang terbatas. 3. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya daerah. 4. Kurangnya perhatian pengelolaan keragaman budaya dapat menimbulkan konflik sosial, hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat sehingga tidak tersedianya tempat penyaluran aspirasi masyarakat yang multikultur. 5. Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerah masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi. 6. Pembangunan Destinasi yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan ditinggalkan pasar. 7. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial. B. Peluang 1. Wisatawan global semakin meningkat disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya “disposal income”, meningkatnya waktu luang serta meningkatnya teknologi terutama di bidang transportasi. 2. Banyaknya lembaga/pihak di dalam dan luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun tak benda seperti kesenian dan nilai tradisi.
33
3. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya dengan adanya akulturasi budaya yaitu cirikhas dan identitas kebudayaan semakin berkembang. 4. Pada dasarnya masyarakat Kota Padang dikenal suka membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industri pariwisata sebagai industri jasa. 5. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mampu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan. 6. Pemerintahan yang semakin stabil lebih mampu melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur pariwisata. 7. Motivasi wisatawan semakin tersegmentasi sehingga menuntut destinasi yang mampu menawarkan keanekaragaman produk pariwisata seperti: wisata kuliner, ekowisata, agrowisata, atau kampung wisata. 8. Dengan semakin matangnya proses kehidupan berdemokrasi dan semakin maju dan berkembangnya media ekspresi maka membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni yang memiliki nilai jual tinggi. 9. Berkembangnya LCC(Low Cost Carrier) yang menawarkan paket wisata terjangkau semakin meningkat. 10. Transportasi udara yang semakin murah dan semakin banyaknya perusahaan penerbangan dalam negeri yang semula 6 perusahaan menjadi 18 perusahaan akan mendorong kunjungan wisatawan khususnya wisatawan nusantara 11. Kemajuan di bidang teknologi informasi, yang memungkinkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman destinasi 12. Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good governance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan.
34
2.3.3Penilaian dan Kajian Aspek Lingkungan Internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang A. Kekuatan 1. Kekayaan nilai budaya yang bersumber pada keanekeragaman suku, bahasa, adat istiadat dan kekayaan nilai budaya lainnya. 2. Adanya Political Will dari pemerintah untuk pengembangan destinasi. 3. Hasil pembangunan yang selama ini berupa prasarana dan sarana pariwisata, secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. 4. Karena potensi ekonomi pariwisata relatif besar dan menjanjikan untuk meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja, pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan agar pengusaha tertarik untuk berusaha di bidang pariwisata, dan sebaliknya para pengusaha sendiri berminat cukup besar untuk mengembangkan usahanya di bidang pariwisata, maka jumlah usaha pariwisata semakin meningkat. 5. Dengan Otodaakan meningkatkan kemampuan Pemda untuk membangun destinasi baru khususnya mengembangkan dayatarik wisata baik fisik maupun non fisik. 6. UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi salah satu acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di tanah air. 7. Kerjasama promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta semakin erat seperti partisipasi pada bursa pariwisata, widyawisata pengenalan (farm trip) B. Kelemahan 1. Belum maksimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya baik yang tangible dan intangible. 2. Masih lemahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk daerah, antara lain karena kurangnya informasi. 3. Masih lemahnya peta dan sistem informasi kekayaan budaya berupa peta budaya dan dokumen arsip daerah.
35
4. Krisis
nilai
budaya/jati
diri
(identitas)
daerah,
nilai-nilai
solidaritas
sosial,
kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas daerah, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. 5. Masih belum optimalnya implementasi pembangunan berwawasan kebudayaan, tidak mampunya bangsa Indonesia mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya. 6. Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata ke dalam produk pariwisata. 7. Belum optimalnya implementasi pedoman, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata karena keterbatasan sumber daya di daerah. 8. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya di sekitar dayatarik wisata dan kawasan wisata. 9. Belum efektifnya upaya pemasaran dalam dan luar negeri. 10. Terbatasnya sarana/materi promosi budpar dalam dan luar negeri. 11. Belum optimalnya sistem informasi pemasaran untuk mendukung pelaksanaan pemasaran dan promosi. 12. Koordinasi dan keterpaduan pemasaran antar “stakeholder” masih lemah. 13. Sumberdaya pemasaran yang masih terbatas. 14. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan program secara optimal dengan kompetensi pelayanan publik yang tinggi. 15. Database kebudayaan dan pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang aktual.
36
2.3.4Analisis Hubungan Aspek Lingkungan Eksternal dan Internal Berdasarkan hasil analisis kekuatan dan peluang diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: A. Mengembangkan Kekuatan dan Mengoptimalkan Peluang melalui : 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk meningkatan daya saing kepariwisataan daerah. 2. Pengembangan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan jati diri bangsa. 3. Pelestarian lingkungan alam dan budaya sebagai upaya mempertahankan kekayaan bangsa dari berbagai perubahan. 4. Pemberian penghargaan yang tinggi kepada seniman yang telah melahirkan produkproduk budaya. 5. Pengembangan promosi budaya melalui pengiriman misi dan delegasi kebudayaan ke luar negeri. B. Mengembangkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman melalui : 1. Pengembangan pengelolaan keragaman budaya dalam upaya meningkatkan rasa cinta atas khasanah kebudayaan daerah. 2. Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah yang beragam dan kaya atas kebijakan lokal (Local Wisdom) dan kepakaran lokal (Local Genius). 3. Penguatan penegakan hukum guna menjaga upaya-upaya pelestarian kebudayaan dan alam sebagai modal pembangunan. 4. Pengembangan peraturan perundangan dalam rangka memberikan landasan legal pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kota Padang. C. Meminimalkan Kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang melalui : 1. Pengembangan nilai budaya untuk melestarikan tradisi, budi pekerti sehingga mampu menghadapi budaya global.
37
2. Pengembangan pemasaran terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. 3. Pengembangan dan peningkatan dayasaing SDM kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga mampu memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. 5. Pengoptimalan kapasitas pusat data dan informasi dalam upaya memperbesar desiminasi
informasi
pembangunan
kebudayaan
dan
kepariwisataan
kepada
masyarakat. 6. Pengoptimalan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kapasitas dan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan kebudayaan dan pariwisata. D. Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman melalui : 1. Pengelolaan
keragaman
budaya
yang
profesional
dan
sesuai
zaman
guna
meningkatkan daya resistensi terhadap serbuan budaya global. 2. Pengembangan kekayaan budaya dan alam dalam upaya meningkatkan kualitas aset wisata yang tersebar di Kota Padang. 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi dan antar daerah sehingga terjadi keterpaduan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan oleh berbagai pihak yang terkait.
38
BAB III PERUMUSAN ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non-miga adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produkproduk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata. Identifikasi Permasalahan : 1. Kemampuan daya tarik destinasi unggulan harus mendapatkan perhatian serius bagi semua aparat dan pelaku kepariwisataan. 2. Secara umum dayasaing yang perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan pariwisata mencakup tiga aspek yaitu: Dayasaing daerah termasuk di dalamnya organisasi
pariwisata nasional dan
kualitas SDM nya; Dayasaing masyarakat termasuk didalamnya nilai-nilai yang dimilki masyarakat dalam menyikapi kepariwisataan; Dayasaing unit bisnis kepariwisataan termasuk di dalamnya keandalan dalam mengantisipasi keinginan wisatawan yang semakin bertambah. 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan
mempunyai
dayasaing
tinggi.
SDMdi
bidang
Pemasaran
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata harus memiliki pemikiran strategis dan visioner.Jika tidak, kondisi ini dapat menghambat peningkatan kualitas segala aktivitas kegiatan pemasaran dan promosi. Implikasi lain dari lemahnya SDM ini adalah menjadi lemahnya diplomasi dan Public Relations (kehumasan) pemerintah dalam membantu mendongkrak citra Kota Padang yang dirasakan masih lemah di mata dunia
39
internasionai seperti dalam berbagai isu: keamanan, terorisme, penyakit menular, dan bencana alam. 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan Kota Padang, untuk lima tahun kedepan yaitu: “Mewujudkan Padang sebagai kota Pendidikan, Perdagangan danPariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”. Misi: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. 10 Program Unggulan yaitu: 1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. 2. Menyelenggarakan
pendidikan,pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan,seni
budaya dan olahraga yang lebih berkualitas, Gratis Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. 3. Menyediakan terminal angkutankotadan terminal bus dalam dua tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik. 4. Merehabilitasi 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.
40
5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6. Meningkatkandana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen). 7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,-(satu juta) bagi warga Kota Padang. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan. 9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terbentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 21 Desember 2011 lalu, menjadikan Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Inggris yang menempatkan sektor ekonomi kreatif ditingkat Kementerian, dan negara pertama di dunia yang menempatkan sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif bersama-sama di dalam satu kementerian. Penggabungankedua
sektor
merupakan
kombinasi
dan
integrasi
yang
saling
menguatkan.Ekonomikreatif mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan menjadi dayatarik di destinasi pariwisata, serta menjadi media promosi bagi kepariwisataan.Kemajuan pariwisata suatu destinasi umumnya diikuti dengan peningkatan permintaan akan karya kreatif. Promosi pariwisata juga dapat mengangkat keunggulan karya kreatif suatu destinasi. Kontribusi Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Selain sebagai pencipta nilai tambah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2010, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 7,4 juta orang, 6,9% dari tenaga kerja nasional. Di tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 8,6 juta tenaga kerja, 7,9% dari total nasional. Strategi pro-poor
41
dan pro-job sangat sesuai pada kedua sektor. Sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif juga merupakan pencipta devisa yang tinggi. Tahun 2011 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$8,5 miliar, meningkat dari US$7,6 miliar di tahun 2010. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2011 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 7 juta di tahun 2010 dan menjadi 7,6 juta di tahun 2011, tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran dari US$1,085 di tahun 2010, menjadi US$1,118 di tahun 2011. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas.
Sementara itu sektor ekonomi
menyumbang ekspor yang jauh lebih tinggi dari nilai impornya. Ekonomi kreatif menciptakan devisa melalui kontribusi net trade yang tinggi, mencapai 57,8% dari total nasional, atau senilai Rp115 triliun di tahun 2010. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat erat kaitannya dengan alam (nature), warisan budaya (heritage), lingkungan sosial, seni, kearifan lokal, toleransi dan tenggang rasa, yang dipadu dengan kemajuan teknologi masa kini. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak saja menjadi sektor pencipta kesejahteraan,tetapi juga menciptakan hidup yang berkualitas. Mempertimbangkan karakteristik pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut, serta potensi ekonominya yang besar, Kemenparekraf menetapkan visi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif 2012-2014, adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia dengan Menggerakkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif”. Visi Kementerian akan dicapai dengan mengemban 4 misi utama, yaitu: 1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah; 2. Mengembangkan
ekonomi
kreatif
yang
dapat
menciptakan
nilai
tambah,
mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah; 3. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas; 4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
42
Visi dan misi Kemenparekraf diterjemahkan ke dalam 8 tujuan utama: 1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan indonesia; 2. Peningkatan daya saing kepariwisataan indonesia; 3. Peningkatan kontribusi ekonomi industri kreatif; 4. Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif; 5. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Penciptaan inovasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 7. Peningkatan kualitas kinerja organisasi kemenparekraf; 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia Kemenparekraf. Untuk menjaga akuntabilitas kinerja kementerian, pencapaian kondisi yang diharapkan diatas, yaitu visi, misi, dan tujuan, diukur melalui 23 sasaran strategis, dengan indikatorindikator kinerja yang terukur, di tahun 2012-2014. Sektor kepariwisataan ditargetkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2012-2014. Dampak PDB terhadap nasional ditargetkan meningkat secara bertahap sebesar 4,15% di tahun 2012 menjadi 4,25% di tahun 2014, dengan kontribusi Investasi nasional yang meningkat dari 4,43% di tahun 2012 mejadi 4,83% di tahun 2014. Target pencapaian PDB dan investasi ini diikuti dengan penyerapan tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan yang meningkat dari 8,03 juta pekerja di tahun 2012 menjadi 8,74 juta di tahun 2014. Devisa kepariwisataan ditargetkan meningkat dari US$8,96 miliar di tahun 2012 menjadi US$12 miliar di tahun 2014. Peningkatan devisa dicapai melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kepariwisataan. Permasalahan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian di tahun 20122014 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan utama, baik di sektor pariwisata maupun di sektor ekonomi kreatif.
43
Permasalahan utama sektor pariwisata adalah: 1. Pengembangan industri yang belum optimal, terutama pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan, rendahnya kuantitas SDM pariwisata dan kesadaran masyarakat setempat, rendahnya kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan dan peraturan kepariwisataan tidak terintegrasi, dan rendahnya nilai investasi kepariwisataan; 2. Pengembangan destinasi belum optimal, terutama disebabkan perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi, dan rendahnya nilai,jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif; 3.Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar wisata di dalam dan luar negeri, terutama akibat terbatasnya sistem informasi kepariwisataan, strategi perluasan dan penetrasi pasar wisata yang belum matang, dan kurangnya sarana promosi parwisata; 4. Lemahnya kelembagaan, terutama kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat, antar pemerintah dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sehingga menghambat kinerja investasi kepariwisataan di lokasi destinasi pariwisata; serta 5. Rendahnya kualitas SDM pariwisata dan kesiapan masyarakat, SDM aparatur masih perlu diberikan peningkatan kompetensi, baik peningkatan kompetensi teknis, kompetensi generik, maupun jenjang strata pendidikan; SDM industri masih bermasalah dalam hal kualitas kompetensi; dan masyarakat belum memiliki perilaku sapta pesona, belum menjadi pelaku utama usaha pariwisata di daerah setempat, dan belum cukup aktif dalam mendukung penciptaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Permasalahan utama sektor ekonomi kreatif adalah: 1. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi; 2. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil; 3. Produk dan jasa kreatif, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan
44
konten;
4. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri,terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi nasional, terkonsentrasinya pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, hak cipta; 5. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsector industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik; 6. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flowyang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible; dan 7. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belumoptimal, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahanbaku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik. Arah Kebijakan,
Strategi,
Program
dan Kegiatan Prioritas Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Upaya pencapaian target kondisi yang diharapkan pada tahun 2012-2014, dengan meminimalisasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang diarahkan pada: (1) Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasidestinasi pariwisata antar instansi pemerintah, (2) Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat,
45
(3) Peningkatan kualitas daerah tujuan wisata, (4) Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata, (5) Penguatan sumber daya dan teknologi sektor ekonomi kreatif, (6) Penguatan industri kreatif, (7) Peningkatan akses pembiayaan industri kreatif, (8) Peningkatan apresiasi dan akses pasar ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri, (9) Penguatan institusi ekonomi kreatif, (10) Peningkatan kualitas penelitian kebijakan dan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, (11) Penguatan reformasi birokrasi, dan (12) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kemenparekraf. Program utama dan kegiatan pokok Kemenparekraf adalah: 1.
Pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan pokok: perancangan destinasi dan investasi pariwisata; pengembangan daya tarikwisata; pengembangan industri pariwisata;pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata dan pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even;
2.
Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan pokok: pengembangan pasar dan informasi pariwisata; peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri; peningkatan pencitraan indonesia dan peningkatan promosi konvensi,insentif, even dan minat khusus;
3.
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, dengan kegiatan pokok: pengembangan industri perfilman indonesia; pengembangan senipertunjukan dan industri musik; pengembangan seni rupa indonesia;
4.
Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek, dengan kegiatan pokok:pengembangan ekonomi kreatif berbasis media; pengembangan desain dan arsitektur; dan penguatan kerjasama dan fasilitasi;
5.
Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kegiatan
46
prioritas: pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif; peningkatan kompetensi SDM; penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif; dan pengembangan pendidikan tinggi kepariwisataan; 6.
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian;
7.
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan kegiatan pokok: pengembangan perencanaan dan organisasi; pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian; pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan; peningkatan kerjasama luar negeri; peningkatan layanan administrasi umum; peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur; peningkatan layanan informasi publik; peningkatan layanan data dan sistem informasi; dan
8.
Pembangunan/pengadaan/peningkatan
sarana
dan
prasarana
aparatur
kemenparekraf. Seluruh arah kebijakan, strategi, program, kegiatan sampai kepada aktivitas terkecil yang dilakukan dalam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, dilandasi oleh prinsip pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment, mendukung penguatan nilai sosial dan budaya, menciptakan kualitas hidup, dan menciptakan nilai tambah. a.
Pro Growth, yaitu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor industri pariwisata dan ekonoi kreatif.
b.
Pro job,yaitu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dengan fokus utama untuk menggerakkan sektor riil yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran nasional.
c.
Pro
Poor,yaitu
mengurangi
tingkat
kemiskinan
nasional
melalui
peningkatan
pendapatan masyarakat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik sektor formal maupun nonformal. d.
Pro Environment,yaitu mengupayakan pembangunan dengan menggunakan sumber daya terbarukan dan mengembangkan karya yang ramah lingkungan.
e. Mendukung penguatan nilai sosial dan budaya,yaitu mengupayakan terciptanya tradisi yang hidup didalam masyarakat melalui pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) nilai sosial budaya.
47
3.3.2Telaah Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SumateraBarat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, bertekad ingin menjadikan daerah Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata tingkat nasional kedua setelah Bali. Keinginan itu telah dijadikan kebijakan Pemprov Sumbar dan memerlukan dukungan semua pihak terkait. Strategi diwujudkan dalam bentuk lima kebijakan pembangunan sektor pariwisata Sumbar pada tahun 2011 hingga 2015 yaitu : 1.
Pengembangan industri pariwisata yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Strategipengembangan standarisasi usaha bidang pariwisata yang akan diterapkan di Sumbar : a.
Pengembangan dan pembangunan dayatarik wisata serta pengembangan usaha pariwisata yang berbasis masyarakat lokal setempat, khususnya budaya dan tradisi alam Minangkabau.
b.
Strategi pengembangan pariwisata dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Madani (PNPM), pengembangan nagari wisata dan pemberian dukungan kepada “destination management organization”.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 3.4.1Telaah RTRW Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, yang terkait dengan sektor pariwisata adalah sebagai berikut : Pada Bab II Pasal 2 Azas Penataan Ruang Kota RTRW kota berazaskan pada azas Manfaat, yaitu menjadikan kota madani melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, transportasi serta pariwisata.
48
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Padang : 1. Penataan Ruang Wilayah Kota Padang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. 2. Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi Pengembangan Kawasan Wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial. 3. Strategi
pengendalian
pengembangan
pada
kawasan
rawan
bencana.
Mengembangkan kawasan sepanjang pantai sebagai RTH. 4. Strategi pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir perencanaan. 5. Melestarikan kawasan, bangunan dan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. 6. Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang potensial meliputi: a. Menata kawasan objek wisata alam serta objek wisata buatan berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan b. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari dayatarik wisata c. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki d. Mendorong kegiatan atraksi wisata pada setiap zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki e. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.
49
7. Strategi pengembangan kawasan olahraga dan rekreasi melalui budaya
olahraga
a. Mengembangkan RTH yang terpadu dengan fasilitas olahraga dan rekreasi serta mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektor pariwisata. b. Memperluas kesempatan usaha bagi sektor swasta dalam mengembangkan wahana dan atau kawasan rekreasi. c. Mengembangkan
ruang
untuk
melestarikan
nilai-nilai
kekayaan
budaya
Minangkabau sebagai bagian dari kegiatan rekreasi dan promosi daya tarik wisata. 8. Strategi pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya maupun baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota. Menyediakan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen, yang meliputi taman, sempadan pantai, sempadan sungai, lahan pertanian, sabuk hijau (green belt) dan pemakaman. Sempadan pantai adalah : 1.
Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat;
2.
Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter
Kawasan lindung Cagar Budaya 1.
Kawasan lindung cagar budaya ditetapkan di Kawasan Pondok dan Kawasan Muaro di Kecamatan Padang barat dan Kecamatan Padang Selatan.
2.
Tujuan penetapan kawasan lindung cagar budaya adalah
a. Menjaga kelestarian kawasan bersejarah dan bangunan bersejarah: dan b. Membentuk citra kota berdasarkan potensi sejarah. 3.
Kawasan lindung cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial budaya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian
50
kawasan dan bangunan cagar budaya. 4.
Pengaturan pemanfaatan kawasan lindung cagar budaya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
Kawasan Budidaya Kawasan Pariwisata 1. Kawasan pariwisata meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi 2. Pengembangan kawasan wisata alam meliputi: a. Kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tangah; b. Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah; c. Kawasan Gunung Padang dan Aie Manih di Kecamatan Padang Selatan; d. Kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung; e. Kawasan sepanjang Pantai Padang; f. Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Paraku; dan g. Pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang 3. Pengembangan kawasan wisata sejarah meliputi: a. Kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kecamatan Padang Selatan b. Kawasan wisata sejarah di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat; c. Kawasan cagar budaya nagari adat tradisional di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Padang Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota tahap
51
pertama a. Optimalisasi pengembangan kawasan wisata b. Pembinaan organisasi sosial dan budaya. c. Peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota tahap kedua a.
Optimalisasi pengembangan kawasan wisata.
b.
Pembinaan organisasi sosial dan budaya.
c.
Peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya.
Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota tahap ketiga a.
Peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya.
b.
Peningkatan keanekaragaman hayati dan dan ekosistem kawasan Sungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai.
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung tahap pertama : a.
Penataan dan pengamanan sempadan pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai.
b.
Revitalisasi Kawasan Kota Tua Muaro-Pondok
Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung tahap kedua : a. Revitalisasi Kawasan Kota Tua Muaro-Pondok b. Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasanSungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai.
52
Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung tahap ketiga : Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan sungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai. Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung tahap keempat : a. Penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan Sumatra Barat. b. Penertiban pedagang informal. c. Optimalisasi pengembangan kawasan wisata. d. Optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alternative. e. Pembangunan sarana dan prasana secara terbatas pada kawasan konservasi untuk penunjang pariwisata. Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya tahap kedua : a. Peningkatan unit usaha kecil, menengah dan besar serta sektor informal. b. Penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan Sumatra Barat. c. Penertiban pedagang informal. d. Optimalisasi pengembangan kawasan wisata. Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya tahap ketiga : a.Penertiban pedagang informal b. Pembebasan lahan beserta bangunan di atasnya
Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya tahap keempat : a.
Penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan SumatraBarat
b.
Optimalisasi pengembangan kawasan wisata
c.
Pembebasan lahan beserta bangunan diatasnya
d.
Optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alternatif
e.
Pembangunan sarana dan prasana secara terbatas pada kawasan konservasi untuk penunjang pariwisata
53
Indikasi Program Utama perwujudan kawasan Strategis Kota Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis tahap pertama : Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. 3.4.2Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dasar Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi : 1. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 3. Perda 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Metode Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pendekatan KLHS di Padang terdiri dari beberapa langkah : 1. Identifikasi dari isu Pantai Padang, yaitu berupa hasil pertemuan antara Pemerintah Kota dan Dirjen Bina Bangda 2. Penyaringan (Screening). Suatu jawaban langsung terhadap pertanyaan “Apakah sebuah KLHS itu dibenarkan?” Kompleksitas, lintas bidang dan efek-efek kumulitas dari Pantai Padang sangat kuat mendebatkan Pantai Padang. 3. Penentuan luas kajian (Scoping). Sebuah pengamatan awal akan dampak lingkungan sebagai topik diskusi dengan Tim kecil. Keputusan yang pasti tentang daerah di bawah naungan Pantai Padang, misalnya sebuah proyek reklamasi, pembangunan sebuah marina dan semua bagian dari sebuah rencana yang terintegrasi belum lagi didapatkan formulirnya 4. Penilaian Partisipasi Dampak Lingkungan dari Rencana Pembangunan Pantai Padang. Pertama, analisa tim terhadap berbagai bentuk data, seperti peta-peta dan terkini, foto-foto tua dan terkini dan dokumen-dokumen pembangunan untuk Pemerintah Kota.
54
Hasil KLHS Mengidentifikasi
isu-isu
utama
lingkungan
untuk
dipecahkan
untuk
rencana
pembangunan Pantai Padang. REKLAMASI PANTAI 1. Abrasi Pantai. Analisa dari peta dan foto-foto tua mengindentifikasikan erosi pantai. MARINA DI MUARA Pencemaran Sungai. Pencemaran sungai Batang Arau yang akan dijadikan marina mengancam rencana ini. Pemilik yacht tidak begitu mengkhawatirkan keruhnya air sungai, namun tentu tidak terhadap suspensi sampah domestik di air. A. Data Sekunder (i). Data Instansionil dan Publikasi 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004 – 2020. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2008 3. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. 5. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Padang. Pengembangan Pantai Padang dan kawasan sekitarnya diarahkan sebagai berikut : Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dikembangkan dengan kebijakan khusus termasuk kawasan Gunung padang Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata marina atau ekonomi bahari seperti pelabuhan Muara, Pantai Padang dan Pantai Aie Manih. Kerjasama dengan investor adalah pilihan yang tepat namun kepastian tentang pola penggunaan tanah harus diupayakan, seperti pengalihan, pemilikan, penyewaan, penyertaan, modal, penyerahan ke pemerintah melalui konsep konsolidasi atau kombinasinya.
55
Pengembangan kawasan Gunung Padang, Muaro dan Pantai Padang yang tergolong sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan. “Kota Padang sebagai kota pesisir mempunyai potensi pengembangan wisata bahari sebagai unggulan. Pengembangan wisata bahari tersebut dapat dipadukan dengan pengembangan Kota Tua Padang Lama yang menyimpan sejarah permulaan Kota Padang. Untuk itu dapat dikembangkan produk wisata terpadu yang merupakan kesatuan wisata Pantai Padang – Kawasan Padang Lama – Kawasan Gunung Padang – Kawasan Pantai Air Manis. Kawasan Batang Arau dapat menjadi marina yang menghubungkan pulau – pulau kecil diwilayah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pariaman. Selain itu jaringan jalan susur pantai juga perlu dikembangkan untuk menghubungkan kawasan dengan Bandar Ketaping. Untuk mendukung kawasan wisata terpadu tersebut didukung dengan pengembangan sarana dan jasa pendukung wisata dan penciptaan kondisi lingkungan kota yang ramah dan nyaman.” Beberapa bahaya lingkungan pesisir yang beraspek Geologi terutama adalah : a) Sedimentasi b) Gerakan tanah c) Banjir d) Abrasi e) Akresi f) Intrusi air laut g) Gempa dan h) Tsunami i)
Likuifaksi
Permasalahan Lingkungan dan Perairan Laut Banjir dan Genangan Air. Sebagai daratan alluvial, di bagian-bagian kota banyak ditemukan kantungkantung permukiman yang dulunya merupakan daerah perairan/rawa/wet land, tetapi kemudian ditimbun dan dijadikan kawasan permukiman dan jasa perdagangan tanpa dilengkapi dengan prasarana tata air yang memadai. Akibatnya pada musim hujan lokasi-lokasi ini menjadi tempat genangan air. Selain itu makin menurunnya kapasitas
56
tampung badan air dan saluran mengakibatkan limpasan air hujan ke luar dari badan air. Dua gejala tersebut mengakibatkan banjir dan genangan air. Longsor Bahaya longsor yang terdapat di kawasan Gunung Padang dan Bukit Gaung berskala sedang dan tinggi. Kawasan yang memiliki tingkat bahaya longsor lahan yang tinggi di kawasan Gunung Padang adalah lereng kaki Gunung Padang yaitu kelurahan Batang Arau, Seberang Padang, Mata Air, Rawang, Teluk Bayur dan Air Manis, Sedangkan di Bukit Gaung adalah Kelurahan Gates. Abrasi Pantai Gejala abrasi pantai yang telah berlangsung sejak lama dan mengakibatkan kerusakan pantai mengancam permukiman penduduk yang berdomisil di sekitar kawasan pantai, terutama di pesisir pantai Purus, Ulak Karang, Pasir Air Tawar, Parupuk Tabing serta Pasie Nan Tigo. Pencemaran Air Pencemaran air terjadi akibat berbagai kegiatan industri, lingkungan pemukiman, pasar dan berbagai kegiatan lain yang membuang limbah cair yang belum memenuhi baku mutu lingkungan. Beberapa sungai di daerah ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Muara sungai Batang Arau telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, baik akibat pencemaran maupun pengendapan. Pembuangan Limbah Domestik Pantai dan sungai masih dijadikan tempat pembuangan berbagai limbah domestik yang berasal dari masyarakat yang belum mengerti akan arti penting dari kebersihan
lingkungan.
Semua
kegiatan-kegiatan
ini
cenderung
mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Degradasi Ekosistem Pantai Degradasi ekosistem pesisir dan pantai, baik akibat pencemaran yang diangkut oleh berbagai sungai maupun akibat perusakan lingkungan, terutama perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan penggunaan potas untuk
57
menangkap ikan. Gempa Bumi dan Tsunami Gempa Bumi dan Tsunami yang sesungguhnya merupakan gejala alam, tetapi berakibat pada kerugian harta benda, lingkungan dan nyawa menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Penjabaran dari regulasi mitigasi bencana adalah : A. MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI Gempa bumi merupakan bencana yang dapat menjadi pemicu terjadinya bencana lain seperti tsunami, gerakan tanah, likuifaksi maupun banjir. Untuk itu upaya mitigasi bencana gempa bumi sangat menentukan dalam upaya mengurangi kerugian dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri maupun rangkaian bencana yang terjadi sesudahnya. Secara komprehensif upaya mitigasi yang perlu dilakukan di wilayah Kota Padang adalah : a. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) bangunan tanah gempa di Wilayah Kota Padang, b. Membuat dan menetapkan jalur evakuasi bencana gempa bumi di Wilayah Kota Padang, c. Membangun sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kecepatan evakuasi di daerah-daerah terpencil, d. Memasang rambu-rambu jalur evakuasi bencana gempa bumi di lokasi-lokasi strategis di Wilayah Kota Padang, e. Membangun Rumah Sakit Khusus Orthopedi di Wilayah Kec. Lubuk Kilangan yang merupakan daerah dengan resiko bencana gempa bumi paling rendah berdasarkan peta amplifikasi dan periode dominan batuan. B. MITIGASI BENCANA TSUNAMI Wilayah Kota Padang dengan pemukiman di Wilayah Pantai yang relatif padat memerlukan pengaturan yang kuat dalam rangka mitigasi bencana tsunami. Hal ini dilakukan terutama untuk mengurangi korban jiwa yang mungkin ditimbulkan akibat
58
bencana tsunami. Beberapa upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah : 1) Membangun tanggul penahan dan pemecah ombak di daerah Wilayah Kec. Koto Tangah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung. 2) Membangun sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pesisir. 3) Membangun shelter tsunami di daerah pesisir padat penduduk, terutama di Kec. Nanggalo, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Selatan. 4) Membangun sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kecepatan evakuasi di daerah-daerah terpencil dan daerah pesisir 5) Membangun Rumah Sakit Daerah yang memiliki kapasitas dalam penanganan tanggap darurat, terutama untuk merawat korban bencana gempa bumi dan tsunami. 6) Intensifikasi penanaman tumbuhan yang bisa hidup di lahan pesisir (misalnya kelapa, mete, mangrove, dll) C. MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH Gerakan tanah teridentifikasi mungkin terjadi pada lokasi-lokasi rawan yang tersebar pada beberapa titik di wilayah Kota Padang. Untuk itu penanganan mitigasi bencana gerakan tanah dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun secara terpisah satu dengan yang lain. Prioritas perlu diberikan kepada lokasi rawan bencana gerakan tanah yang memilki kepadatan penduduk yang lebih besar. Upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah : 1) Inventarisasi dan pendataan karakteristik lokasi-lokasi rawan gerakan tanah, 2) Membangun stasiun-stasiun pengamatan kawasan rawan gerakan tanah yang dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan dan sarana komunikasi yang memadai, 3) Memasang sistem peringatan dini bencana gerakan tanah di lokasi-lokasi rawan bencana gerakan tanah,
59
4) Membangun jalan dan jembatan yang memadai sebagai jalur evakuasi pada saat terjadi bencana gerakan tanah, 5) Penguatan struktur pada tebing-tebing jalan dan sungai yang berpotensi gerakan tanah, 6) Melakukan normalisasi, pengurangan beban dan kemiringan lereng serta pengendalian aliran air pada daerah-daearah infiltrasi air diatas dan pada kawasan rawan gerakan tanah, 7) Memantau dan reboisasi kawasan lindung di sekitar lokasi rawan gerakan tanah, 8) Merelokasi penduduk pada kawasan gerakan tanah yang relatif tinggi. D. MITIGASI BENCANA LIKUIFAKSI Bencana akibat likuifaksi umumnya terjadi secara setempat, namun akibatnya cukup berpengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian jiwa. Upaya mitigasi yang perlu dilakukan antara lain adalah : 1) Mengendalikan pemanfataan air tanah di pemukiman perkotaan (kedalaman pemompaan, pencegahan pencemaran air dan eksploitasi air tanah), 2) Penguatan struktur bangunan jalan dan jembatan pada endapan alluvial, 3) Memperbaiki lapisan tanah untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan tanah serta mengontrol tekanan air pori tanah pada zona kerentaan likuifaksi tinggi, dengan : - Pemasangan sistem drainase vertikal untuk mengurangi kenaikan tekanan airpori saat gempa, - Pemadatan lapisan tanah untuk menambah kekuatan lapisan tanah terhadap beban gempa, - Injeksi semen kedalam lapisan tanah untuk menambah kekuatan lapisan tanah terhadap beban gempa.
60
4) Penelitian lebih detil kondisi struktur dan kepadatan lapisan tanah/daya dukung tanah (dengan metode geologi teknik), 5) Pengadaan sumur pantau memadai untuk setiap kawasan yang menggunakan air tanah, terutama untuk daerah yang rawan penggunaan air tanah. E. MITIGASI BENCANA BANJIR Lokasi-lokasi yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan banjir adalah : Kecamatan Koto Tangah : Lubuk Minturun, Simpang Kalumpang, Padang Sarai, Dadok Rawan Panjang dan sekitarnya, Ikur Koto Anak Air, dan Padang Sarai. Kecamatan Nanggalo: Lapai, Siteba, Maransi, Gunung Pangilun. Kecamatan Kuranji : Ampang, Gunung Sarik, Andalas Kecamatan Lubuk Begalung : Parak Laweh dan Arai Pinang Upaya mitigasi bencana yang perlu dilakukan antara lain : 1) Memperbaiki dan membangun prasarana dan sarana pengendalian banjir, 2) Normalisasi, pengerukan sungai dan pembuatan sudetan sungai yang berpotensi banjir, 3) Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir dan daerah genangan di daerah-daerah rawan banjir 4) Menyiapkan peta rawan banjir beserta rute pengungsian, lokasi posko dan pos pengamat debit dan ketinggian air sungai.
3.5Penentuan Isu–Isu Strategis Pada dasarnya segmen wisatawan di wilayah Kota Padang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pasar Internasional dan pasar Domestik, yang masing-masing dapat dilklasifikasikan kepada pasar potensial dan pasar tradisional.Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat dicapai oleh suatu daerah dikemudian hari sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang secara rutin dapat dicapai atau
61
berkunjung ke wilayah Kota Padang. Pada saat ini, wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang dapat dibedakan dalam 2 (dua) segmen yakni wisatawan lokal yang berasal dari dalam wilayah kota Padang dan sekitarnya serta pengunjung yang berasal dari luar wilayah Kota Padang. Segmenlain adalah dari wisatawan luar negeri yang memiliki pilihan berbeda dengan wisatawan lokal. Penyusunan Renstra Pariwisata ini diharapkan mampu mengadopsi berbagai kepentingan insan pariwisata dan penyelenggaraan pembangunan yang akan diwujudkan dalam memenuhi keinginan dan cita-cita Pemerintah Kota Padang yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu ujung tombak bagi peningkatan perekonomian dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan berbagai peluang kerja dan mampu memberdayakan masyarakat secara optimal. Pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan serta menjaga kenyamanan wisatawan merupakan program-program yang perlu diprioritaskan. Beberapa hal yang merupakan isu strategis yang cukup berpengaruh dalam perkembangan dunia pariwisata secara sederhana dapat disampaikan seperti berikut: A.
Pengembangan Pariwisata Nyaman Pariwisatamerupakan
industri
yang
memiliki
kriteria-kriteria
khusus,
mengakibatkan dampak positif dan negatif.Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: 1.
Perencanaan
pembangunan
ekonomi
yang
bertujuan
untuk
memacu
pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, 2.
Perencanaan penggunaan lahan,
62
3.
Perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain,
4.
Perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan
5.
Perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan. Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama
pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata. Suatu Destinasi harus mengubah sikap dari eksklusif kedaerahan (spasial) ke sikap yang saling bekerja sama, menjalin kemitraan dan mengembangkan jejaring networking dengan program-program yang integrated dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Namun, sesuai hukum pasar, suatu destinasi harus benar mengerti tentang kaidah dan permasalahan pasar. B.
Perencanaan Berkesinambungan Beberapa daerah di Sumatera Barat mengandalkan industri pariwisata sebagai pandapatan utamanya. Agar mampu bersaing dengan destinasi di daerah lain, harus mampu mengemas dan mengeksploitasi potensi obyek dan tujuan wisatanya secara sistematis, terprogram, terencana, konsisten, integrated dan holistik. Berbagai kemudahan, fasilitas, pelayanan prima, kemudahan klaim dan regulasi dijadikan sebagai alat promosi.Komitmen yang tinggi dengan perencanaan yang berkelanjutan “sustainable” serta penjagaan “pelestarian” yang benar menjadi ciri beberapa destinasi yang mampu bertahan. Mereka sadar akan konsekuensi yang akan diterimanya,
apabila
tidak
menjaga
potensi
dan
produk
wisatanya
secara
komprehensif. Industri Pariwisata memiliki konsumen (pasar) yang tak dapat diatur
63
atau dipaksa agar pergi kesuatu destinasi tertentu.Kebebasan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tertentu bersifat absolut. C. Pelestarian Budaya Tradisi dan Kegiatan Keagaman Pelestarian budaya tradisional merupakan wujud dari apresiasi terhadap karyacipta para leluhur dan usaha memperkuat jati diri budaya tradisional Minangkabau.Jika ditinjau dari potensi ekonomi, budaya tradisional merupakan aset potensial dalam menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya itu, bahkan mempunyai peluang sebagai sumber pendapatan daerah hingga devisa negara. Kondisi ini dapat dicapai
apabila
materi
tradisi
tersebut
dimanfaatkan
dan
dikelola
secara
profesional.Salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya tradisional adalah bahan pakaian tradisional yang potensial sebagai komoditi ekspor dan bagian penting dalam industri pariwisata. Suatukenyataan bahwa tren dalam industri pariwisata saat ini mengarah kepadacultural heritage tourism dan kain tradisional diyakini mampu mengambil peran di dalamnya.Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan skala prioritas bagi peningkatan potensi daerah melalui sektor pariwisata dan industri kerajinan. Kekayaan bahan kain tradisional tersebut merupakan “cultural attractions” beserta segala aspek budaya yang menyertainya “social attractions” dan merupakan atraksi wisata yang diyakini mampu membangkitkan motivasi wisatawan untuk memperpanjang lama tinggal di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Untuk itulah dunia pariwisata dipandang sebagai wahana strategis untuk menampilkan potensi kekayaan budaya secara maksimal untuk memenuhi berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan peningkatan sektor ekonomi di tingkat individu sampai dengan negara hingga kepentingan proteksi dan konservasinya. D. Teknologi Informasi Industri pariwisata merupakan komoditi yang dikembangkan dan diandalkan sebagai salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berpengaruh signifikan
terhadap
perekonomian
masyarakat.Industri
Pariwisata
merupakan
kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah (borderless).Pengaruh
64
globalisasi akibat perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan kemudahan akses membuat pergerakan manusia menjadi lebih cepat, lebih bervariasi, lebih nyaman, lebih ekonomis, lebih mudah.Efek Globalisasi yang menghasilkan kemajuan teknologi dan informasi serta liberalisme perdagangan yang memicu persaingan ketat, mengharuskan dilakukannya reformasi strategi promosi secara mendasar.Hal ini membuat strategi promosi pariwisata yang dilakukan secara intuitif dan insting semata, harus ditambah atau diubah menjadi strategi yang mengandalkan analisa pasar komprehensif dan realistis dengan menggunakan media teknologi informasi yang tanpa batas tersebut.Upaya memenangkan pasar dengan pengetahuan terhadap posisi, karakter pasar, kualitas dan kuantitas permintaan dan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan pelaksanaan penelitian, riset, studi banding dan intelijen bisnis yang dilakukan secara profesional dan beretika.Prinsip Simbiosis Mutualisme layak diterapkan dalam pola kerjasama dan kemitraan (dengan berbagai pihak) yang dilakukan dan menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem jejaring yang berkualitas.Kualitas, kuantitas, ketersediaan, kecepatan penyajian, akurasi dan keselamatan data/informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditolerir. E. Faktor Pendukung Secara
spesifik,
isu–isu
strategis
Kota
Padang
yang
dapat
membuat
perkembangan kepariwisataan menjadi salah satu mesin peningkatan perekonomian adalah sebagai berikut: a.
Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam industri pariwisata. Keselamatan wisatawan dari berbagai kesulitan/kondisi berbahaya, merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Program-program pelayanan keamanan perlu dijadikan program prioritas.
b.
Otonomi Daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam perencanaan pengembangan kepariwisata yang tentu saja didasari oleh aspek penunjang yang ada baik secara “topography”, sosial budaya serta karakter dan konsep pariwisata yang ada. Spesifikasi dan penonjolan keunikan produk lokal yang bervariasi, berkualitas dapat segera direalisasikan dan diwujudkan.
65
c.
Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam era otonomi tersebut dapat diselaraskan degan kebutuhan yang terkini. Sistem pengaturan dan aturan main sering menjadi kendala dalam satu kawasan destinasi. Kemudahan, kemurahan, kelancaran, kenyamanan, kebersihan, keamanan, ketersediaan, keterjangkauan, kelestarian, pola kerjasama dan kejelasan informasi adalah beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan instrumen-instrumen pengaturannya.
Konsistensi
regulasi diperlukan bagi investor yangakan menanamkan modal pada kawasan wisata tertentu. d. Kepastian perencanaan dan konsistensi kebijakan merupakan pedoman bagi arah pengembangan kepariwisataan secara umum. Kepastian berusaha, dunia usaha yang kondusif, keamanan investasi dibidang pariwisata perlu dijamin dengan perencanaan dan aturan yang sifatnya berkelanjutan (bukan kontingensi) dan berjangka waktu tertentu. Dengan demikian perlu dibuat semacam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPKD) sebagai guidelines yang ditindaklanjuti dengan berbagai rencana implementatif dan pentahapan. e. Muara
darisemua
ini
adalah
penciptaan
peluang
kerja.
Bauran
dan
keanekaragaman produk wisata dengan sifat saling tergantung, membuat industri pariwisata menjanjikan peluang kerja yang sangat besar. Kejelian insan pariwisata dalam mengenali karakteristik pasar dan kemampuan menangkap berbagai
peluang
serta
kreatifitasnya
untuk
memenuhi
permintaanakan
memenangkan pasar yang otomatis akan berimbas pada terciptanya peluang kerja pada banyak bidang.
66
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan pada Bab
terdahulu,
maka
telah
tergambar
arah
pembangunan
kebudayaan
dan
kepariwisataan Kota Padang yang merupakan salah satu penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan yang berencana dan berkesinambungan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merumuskan Visi sebagai berikut:”Menjadikan Padang sebagai Destinasi Wisata Pesisir yang Nyaman dan Berkesan Indah”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014–2019 adalah: 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang nyaman dan berdaya saing. 2. Mengembangkan potensi Seni dan Budaya dan pelestarian Cagar Budaya. 3. Melibatkan
partisipasi
semua
lapisan
masyarakat
dalam
pengembangan
Kepariwisataan. 4. Meningkatkan kesejahteraan
perekonomian
masyarakat
dengan menggerakan
kepariwisataan ekonomi kreatif. 5. Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja oganisasi.
67
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah A. Tujuan 1. Meningkatkan sistem pengelolaan potensi objek wisata dengan kegiatan perencanaan yang terarah, terkendali, menyeluruh, berkelanjutan dan ramah lingkungan 2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Kota Padang atas nilai – nilai seni dan budaya Minangkabau dalam rangka memelihara jatidiri yang merupakan wujud dari daya tarik wisata 3. Meningkatkan upaya pengembangan industri pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperluas jaringan kerja dan kesempatan berusaha. 4. Mewujudkan strategi promosi pariwisata yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, kualitas, informatif yang mampu meningkatkan kredibilitas dan eksistensi pariwisata Kota Padang secara nasional dan internasional. 5. Memberikan dukungan pelayanan, sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. B. Sasaran 1. Peningkatan kualitas serta sarana prasarana objek wisata yang manjadi prioritas pengembangan; 2. Membuat
kawasan wisata yang berkharakter sesuai dengan tema yang telah
ditetapkan; 3. Peningkatan daya tarik wisata, jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan; 4. Eksistensi masyarakat yang berbudaya dan beragama dikawasan objek wisata atau kawasan bersejarah; 5. Masyarakat yang menjunjung jati diri, cinta seni budaya Minangkabau serta benda cagar budaya; 6. Meningkatnya peran aktif dan aktivitas jaringan kerjasama dari komunitas , lembaga asosiasi kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional serta internasional;
68
7. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga kualitas serta kelangsungan industri pariwisata di Kota Padang; 8. Promosi wisata melalui kerjasama dengan travel biro dan lembaga–lembaga pemerintahan dalam dan luar negeri; 9. Meningkatkan pembinaan terhadap tenaga–tenaga Pramuwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam semua aspek kepariwisataan; 10. Meningkatkan pemberian dukungan layanan kedinasan; 11. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.
69
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang NO.
TUJUAN
SASARAN
1 1.
2 Meningkatkan sistem pengelolaan potensi objek wisata dengan kegiatan perencanaan yang terarah, terkendali, menyeluruh, berkelanjutan dan ramah lingkungan
3 1. Peningkatan kualitas serta sarana prasarana objek wisata yang menjadi prioritas pengembangan 2. Membuat kawasan wisata yang berkharakter sesuai dengan tema yang telah ditetapkan 3. Peningkatan daya tarik wisata, jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan 1. Eksistensi masyarakat yang berbudaya dan beragama di kawasan objek wisata atau
2.
Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Kota Padang atas nilainilai seni dan
INDIKATOR KINERJA 4 Lama Tinggal Wisman
1 5 1.50
Lama Tinggal Wisnus
2.00
Jumlah Gelanggang Silih Berganti
3 buah
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke 2 3 4 6 7 8 1.60 1.70 1.80
2.50
5 buah
2.50
3.00
7 buah
10 buah
5 9 2.00
3.50
15 buah
70
budaya Minangkabau dalam rangka memelihara jati diri yang merupakan wujud dari daya tarik wisata 3.
Mewujudkan strategi promosi pariwisata yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, kualitas, informatif yang mampu meningkatkan kredibilitas dan eksistensi pariwisata Kota Padang secara nasional dan internasional
2.
1.
2.
3.
kawasan bersejarah Masyarakat yang menjunjung jati diri, cinta seni budaya Minangkabau serta benda cagar budaya Meningkatnya peran aktif dan aktivitas jaringan kerjasama dari komunitas, lembaga asosiasi kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional serta internasional Promosi wisata melalui kerjasama dengan travel biro dan lembagalembaga pemerintahan dalam dan luar negeri. Meningkatkan pembinaan terhadap tenaga-
Pemandu Wisata
50 orang
70 orang
90 orang
120 orang
150 orang
71
4.
5.
Meningkatkan upaya pengembangan industri pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperluas jaringan kerja dan kesempatan berusaha. Memberikan dukungan pelayanan, sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
tenaga Pramuwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam semua aspek kepariwisataan 1. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga kualitas serta kelangsungan industri pariwisata di Kota Padang
Meningkatkan pemberian dukungan layanan kedinasan. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur
Jumlah Wisman Jumlah Wisnus
Jumlah sarana dan prasarana
46.143
47.143
48.143
49.143
53.057
2.252.336
2.652.336
2.752.336
2.852.336
3.001.306
Peralatan Kantor: 1 pkt Mobil: 3 unit Motor: 13 unit
Peralatan Kantor: 1 pkt Mobil: 3 unit Motor: 13 unit
Peralatan Kantor: 1 pkt Mobil: 3 unit Motor: 13 unit
Peralatan Kantor: 1 pkt Mobil: 3 unit Motor: 13 unit
Peralatan Kantor: 1 pkt Mobil: 2 unit Motor: 13 unit
72
4.3 Strategi dan Kebijakan 1. Membuat kebijakan dan peraturan penataan ruang objek wisata serta master plan pengembangan kepariwistaan yang berkesinambungan serta ramah lingkungan di Kota Padang; 2. Menyediakan pedoman, standarisasi dan aturan tentang arah pengembangan pariwisata di Kota Padang bagi investor dan insan pariwisata; 3. Melakukan penetapan skala prioritas terhadap pengembangan kawasan objek wisata; 4. Memberikan kesempatan seluas–luasnya bagi pengusaha lokal dan masyarakat untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata(ODTW), baik untuk dikelola sendiri maupun dikerjasamakan dengan investor luar dan dalam negeri; 5. Melakukan usaha inventarisasi dan dokumentasi aset seni budaya serta benda cagar budaya; 6. Menetapkan produk hukum atas nilai seni budaya serta benda cagar budaya; 7. Menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan yang menjunjung tinggi nilai–nilai budaya Minangkabau, nilai–nilai sejarah serta kegiatan yang bernuansa religi. 8. Mewujudkan konsep kepariwisataan yang berbasis kerakyatan atau community based tourism development. 9. Mewujudkan sistem kerjasama simbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, insan pariwisata, akademisi serta masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata Kota Padang; 10. Mewujudkan iklim investasi kepriwisataan yang kondusif dan menciptakan sistem kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. 11. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan, sehingga dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan 12. Menyelenggarakan sistem pemasaran pariwisata melalui strategi promosi yang bertumpu pada kekuatan dan kejelian serta analisa pasar.
73
13. Terselenggaranya bahan, sarana dan prasarana promosi pariwisata yang inovatif kreatif serta pemanfaatan kemajuan teknologi. 14. Menyelenggarakan pemberian layanan keuangan, kepegawaian, dan perbaikan sarana dan prasarana aparatur; dan 15. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rapat koordianasi, seminar, workshop dan pelatihan.
74
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Potensi wisata Kota Padang cukup menjanjikan, namun belum terkelola secara optimal sampai saat ini.Objek wisata yang ada, selain belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, juga masih terfragmentasi pengembangannya.Objek-objek wisata tersebut belum dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan.Hal ini menyebabkan tingkat kunjungan ke objek wisata di Kota Padang masih rendah, Meski sarana dan jasa pendukung wisata di Kota Padang relatif sudah cukup memadai. Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah mulai membenahi dan membangun sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Padang, seperti kawasan sepanjang Pantai Padang, Kawasan Pantai Air Manih, Kawasan Pelabuhan Muara dengan Jembatan Siti Nurbaya, dan Kawasan Wisata Bungus Teluk Kabung. Dalam pembangunan dunia kepariwisataan di Kota Padang, program dan kegiatan yang akan dibuat, dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan pokok. Pendekatan pertama adalah pendekatan
kebijakan
(sektoral),
yaitu
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata,
Dinas
Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum, dinas-dinas/badan/lembaga sektoral lainnya serta swasta, akan memberikan kontribusi program dan kegitan sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena pengembangan pariwisata bersifat multidisiplin dan multisektor,
sehingga
keterlibatan
sektor-sektor
terkait
adalah
sebuah
keharusan.
Kebijakansektoral yang dikeluarkan tetap akan mengacu pada karakteristik dari masingmasing kawasan dan objek pengembangan menurut kriteria pengembangan pariwisata di Kota Padang, baik dalam jangka waktu pengembangan jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.
memandang
Pendekatan
wilayah
sebagai
kedua sutu
adalah
pendekatan
kesatuan
kemasyarakatan,
social.Pemanfaatan
dengan
ruang
dan
pengimplementasian ragam budaya dan tata nilai harus ditempatkan sebagai suatu variabel yang penting dalam mendukungpengembangan wilayah.Masyarakat lokal, institusi–institusi lokal/kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non-pemerintah, merupakan faktor yang berperan menentukan pengembangan wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik pengembangannya.
75
Pendekatan ketiga pendekatan keruangan/kewilayahan. Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam pengembangan pariwisata di Kota Padang. Koordinasi dalam lingkup keruangan/kewilayahan sekaligus merupakan penentu terciptanya keseimbangan pemanfaatan ruang antara usaha-usaha pembangunan dan pelestarian.Dalam hal ini, komunitas dan swasta diharapkan dapat berperan aktif. Begitu juga Pemerintah Propinsi dan Pusat, turut memberikan andil sehingga keselarasan unsur pembentuk wilayah yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia beserta kegiatannya yang mencakup kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan yang seluruhnya berintegrasi membentuk wujud tata ruang wilayah, baik yang direncanakan maupun tidak. Pembangunan sektor pariwisata dituntut untuk mengarah pada terwujudnya tahapan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism development). 5.1 Program Sekretariat 5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan dari Program ini adalah memberikan dukungan pelayanan, sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Padang. Sasaran dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah meningkatkan pemberian dukungan layanan kedinasan. Kegiatan pokok dalam Program ini adalah: 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendraan Dinas/Operasional; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 9. Penyediaan makanan dan minuman; 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 11. Penyediaan Alat Kebersihan; 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik.
76
5.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini merupkan Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.Sasaran dari Program ini adalah agar aparatur dapat bekerja lebih optimal. Kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan Mebeleur; 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor; 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional; 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 5.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur A.Tujuan Tujuan dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatan kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. B.Sasaran Sasaran dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatknya kompetensi sumberdaya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. C.Kegiatan Pokok dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah: - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan A.Tujuan Tujuan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. B.Sasaran Sasaran dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. C. Kegiatan Pokok dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
77
5.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program
ini
untuk
membuat
Perencanaan
Kepariwisataan
dengan
kegiatan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. 5.3 Program Lingkungan Hidup Hanya memiliki satu Program yaitu program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan 5.4 Program Kebudayaan 5.4.1
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk pelestarian budaya melalui kegiata sebagai beriut: 1. Pertemuan Sastrawan Melayu Raya (Numura); 2. Pendaftaran Cagar Budaya di Wilayah Kota Padang; 3. Refitalisasi Cagar Budaya Sharing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI.
5.4.2
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah bertujuan untuk pelestarian budaya daerah dengan cara peningkatan jumlah dan kualitas sanggar serta bekerjasama dengan lembaga adat dalam rangka menggerakkan industri pariwisata di Kota Padang dengan sasaran terpeliharanya nilai budaya, religius, dan tradisi lokal dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala; 2. Pelaksanaan Event-eventKesenian Dalam dan Luar Negeri; 3. Pelaksanaan Event-event Budaya (Pawai Telong-telong); 4. Festival Siti Nurbaya; 5. Event Kesenian dalam Acara APEKSI; 6. Pembinaan Kesenian Anak Nagari; 7. Operasional Museum 8. Silat (11 Kecamatan); 9. Penampilan Kesenian di Pasar, Pasar Pembantu, Pasar Pabukoan, Danau Cimpago dan Tempat-tempat rekreasi;
10. Festival Kuliner.
78
5.5 Program Pariwisata 5.5.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pada dasarnya setiap bentuk pengembangan pariwisata bertumpu pada dua elemen, yaitu destinasi dan pasar.Untuk dapat mengembangkan kedua aspek tersebut diperlukan upaya pemasaran. Pemasaran dengan menggunakan cara tradisional perlu diganti dengan pemasaran dengan teknologi modern seperti internet, leaftlet, booklet sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran yang pada
akhirnya
meningkat
jumlah
wisatawan
dan
lama
tinggal.
Program
pengembangan pemasaran bertitik berat pada Pembenahan Pusat Informasi Wisata (Tourist Information Center) yang dilengkapi teknologi modern.Pusat informasi ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan pariwisata sehingga dapat memperoleh informasi dan data secara cepat, tepat dan akurat. Dana pengembangan pemasaran sebagian dibiayai melalui APBN/APBD dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri; 2. Pelaksanaan Tour de Singkarak 2014; 3. Pemilihan Duta Wisata; 4. Pemilihan Duta Wisata dan Padang Fashion Festival; 5. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Pariwisata. 5.5.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bertujuan untuk mengembangkan objek dan dayatarik wisata di Kota Padang. Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota maka Program Pengembangan Objek dan dayatarik wisata adalah pembenahan wisata terpadu Gunung Padang yang meliputi Gunung Padang dengan Jembatan Siti Nurbaya, Pelabuhan Muara dengan Kota Tua, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang, dan Penataan Pantai Padang melalui sharing APBD Provinsi Sumatera Barat, masyarakat dan pihak swasta. Pengembangan objek dan dayatarik wisata ini akanmenciptakan wisata keluarga yang nyaman dan berkesan sertamendorong pengembangan wisata konvensi (MICE).Kegiatannya meliputi:
79
1. Pemeliharaan Objek Wisata TAHURA Bung Hatta. 2. Renovasi Gedung dan Taman Tahura 3. Pemeliharaan Ruti Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Tua. 4. Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Padang 6. Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata. 7. Pengadaan Sarana untuk Pengembangan Wisata Pantai. 8. Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai. 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata. 10. Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Propinsi) 11. Sosialisasi Pengembangan Pantai Air Manis 12. Peningkatan Kebersihan Objek Wisata Pantai Purus 13. Pembangunan Lapau Panjang Cimpago (LPC). 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Pantai Air Manis. 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Tahura 16. Penyusunan Infrastruktur Cimpago. 5.5.3 Program Pengembangan Kemitraan Program pengembangan kemitraan ditujukan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar seluruh stakeholder pariwisata dalam menciptakan paket-paket wisata yang menarik, kreatif, layak dan ramah di Kota Padang.Program ini lebih diarahkan kepada terciptanya kondisi wisata keluarga yang aman dan nyaman di objek dan daya tarik wisata dikawasan wisata terpadu Gunung Padang. Selain itu, program pengembangan kemitraan diharapkan terbentuknya kelompok sadar wisata, pemandu wisata profesional, dan lahirnya usahwan muda yang bergerak dalam bidang pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Talk Show Kepariwisataan dan TIC 2. Bimbingan Teknis Calon Pramuwisata 3. Peningkatan Kapasitas SDM TIC
80
5.5.4 Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah Program pengembangan produk pariwisata ditujukan kepada pengesahaan dari perencanaan pariwisata Kota Padang.Dalam pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk menyusun perencanaan, sebab tanpa perencanan potensi kerusakan lingkungan di areal atau kawasan pariwisata dapat terjadi, sehngga dalam perencanaan disusun berdasarkan kondisi saat ini dengan membuat analisis waktu mendatang serta menentukan tujuan yang ingin dicapai dan memilih alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.Dengan demikian perencanaan pariwisata perlu Legalitas. Legalitas perencaan pariwisata ini disahkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga stakeholder mematuhi apa yang tercantum di dalam perencanaan tersebut. Dana pengembangan produk pariswisata sebagian didanai melalaui APBN/APBD dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan dan pengembangan industry kreatif Pariwisata. 2. Pengembangan Pelayanan Informasi Produk Pariwisata melalui Website. 3. Evaluasi Kegiatan Kepariwisataan 4. Pembuatan Buku Profil Kepariwisataan 5. Naskah Akademis RIPKD 6. Kajian Evaluasi RIPDA 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata. 8. Pemutakhiran Data-data kepariwisataan. 9. Lomba Disain Branding Image Pariwisata Kota Padang. 10. DED Kawasan wisata terpadu. 11. Kajian evaluasi event-event Pariwisata Padang. 12. Pengembangan Organisasi Kepariwisataan.
81
BABVI INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sasaran
Indikator Kinerja
Strategi dan Arah Kebijakan
(Outcome)
Meningkatnya rata rata
Meningkatkan kualitas akomodasi
lama tinggal
penginapan bertaraf internasional
wisatawan di kota
dengan arah kebijakan kemudahan
Padang (bidang
dan intensif kepada pengusaha
promosi)
perhotelan
Lama tinggal (hari)
Menciptakan paket paket perjalanan wisata
yang
menarik
dan
Jumlah kriminalitas
kreatif
(kasus)
dengan arah kebijakan melalui kondisi nyaman dan aman dengan kegiatan masyarakat
sadar
wisata
terutama
pada objek objek wisata Meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
Nusantara
dan
Mancanegara promosi)
(bidang
Membangun kelembagaan pariwisata Tersedianya dokumen kota Padang yang kuat dan berkualitas perda
(jumlah)
dengan arah kebijakan membuat Perda tersedianya untuk
pengelolaan
pariwisata
dan IT
dan Kepariwisataan
pembenahan Pusat Informasi Wisata (jumlah) (Tourist
Information
Center)
yang
dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi terkini
82
Mengembangkan event-event wisata
Event (jumlah)
yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
dengan
arah
Mitra (jumlah)
kebijakan
melalui peningkatan event-event wisata yang
berskala
Nasional
dan
Internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisata kota Padang serta menjalin
kemitraan
dengan
pelaku
pariwisata Mengembangkan jumlah dan kualitas Tersedianya objek
wisata
wisatawan melalui
yang
menarik
dengan
arah
peningkatan
sarana
bagi dan
prasarana
kebijakan (jumlah),
pemandu
jumlah
dan wisata
(orang)
dan
kualitas infrastruktur kota yang dapat penyuluhan (jumlah) menunjang kegiatan pariwisata dan penyuluhan
sadar
wisata
secara
berkala kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pariwisata bagi pembangunan Kota Padang Meningkatnya
Peningkatan Keamanan dan ketertiban Personil (orang) dan
kenyamanan
dan objek
kesan
yang
baik dengan
(bidang
Objek
dan memberdayakan pihak keamanan serta
Sarana)
wisata
dan
Peningkatan
arah
K3 prasarana K3 (jumlah)
kebijakan
pemberdaya masyarakat
Terpeliharadan
Seni budaya (jumlah),
lestarinya nilai religius,
sanggar (jumlah), dan
budaya
tempat
dan
tradisi
lokal yang berada di
festival
(jumlah)
kota Padang
83
Peningkatan pariwisata berbasis kearifan lokal dan tradisi seni budaya dengan arah kebijakan melalui pengembangan seni
tradisi
budaya
yang
dikemas
secara modern tanpa menghilangkan esensi dari tradisi, reorganisasi sanggar seni tradisional yang
dikelola secara profesional dan
Peningkatan
Kota
Padang
sebagai
tempat festival seni budaya di tingkat Nasional dan Internasional Pengembangan dengan
arah
wisata
keagamaan Capaian
kebijakan
pembinaan
melalui (persentase)
pembinaan seni tradisional bernuansa religius dan budaya Minangkabau
84
Tabel 6.2 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang VISI : MENJADIKAN PADANG SEBAGAI KOTA WISATA PESISIR YANGNYAMAN DAN BERKESAN MISI : 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang nyaman dan berdaya saing. 2. Mengembangkan potensi Seni dan Budaya dan pelestarianCagar Budaya. 3. Melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan. 4. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan menggerakkan kepariwisataan ekonomi kreatif. 5. Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitaskinerja oganisasi.
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Misi 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang nyaman dan berdaya saing Meningkatkan 1. Peningkatan kualitas 1. Membuat kebijakan dan peraturan penataan ruang objek sistem pengelolaan serta sarana wisata serta master plan pengembangan kepariwisataan yang potensi objek wisata prasarana objek berkesinambungan serta ramah lingkungan di Kota Padang dengan kegiatan wisata yang menjadi 2. Menyediakan pedoman, standarisasi dan aturan tentang arah perencanaan yang prioritas pengembangan pariwisata di Kota Padang bagi investor dan terarah, terkendali, pengembangan insan pariwisata menyeluruh, 2. Membuat kawasan 3. Melakukan penetapan skala prioritas terhadap berkelanjutan dan wisata yang pengembangan kawasan objek wisata ramah lingkungan berkarakter sesuai 4. Meningkatkan standarkualitas pelayanan kepariwisataan, dengan tema yang sehingga dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan telah ditetapkan wisatawan 3. Peningkatan daya 85
tarik wisata, jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan
Misi 2. Mengembangkan potensi Seni dan Budaya dan pelestarian Cagar Budaya. Meningkatkan 1. Eksistensi masyarakat pemahaman dan yang berbudaya dan apresiasi masyarakat beragama di kawasan Kota Padang atas objek wisata atau nilai-nilai seni dan kawasan bersejarah budaya 2. Masyarakat yang Minangkabau dalam menjunjung jati diri, rangka memelihara cinta seni budaya jati diri yang Minangkabau serta merupakan wujud benda cagar budaya dari daya tarik wisata
1. Menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Minangkabau, nilai-nilai sejarah serta kegiatan yang bernuansa religi. 2. Menetapkan produk hukum atas nilai seni budaya serta benda cagar budaya 3. Melakukan usaha inventarisasi dan dokumentasi aset seni budaya serta benda cagar budaya
Misi 3. Melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan
Mewujudkan strategi promosi pariwisata yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi, kualitas, informatif
1. Meningkatnya peran aktif dan aktivitas jaringan kerjasama dari komunitas, lembaga asosiasi kepariwisataan
1. Mewujudkan sistem kerjasama simbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, insan pariwisata, akademisi serta masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata Kota Padang 2. Mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dan menciptakan sistem kerjasama dengan berbagai pihak, baik 86
yang mampu daerah, provinsi dan meningkatkan nasional serta kredibilitas dan internasional eksistensi pariwisata 2. Promosi wisata Kota Padang secara melalui kerjasama nasional dan dengan travel biro internasional dan lembagalembaga pemerintahan dalam dan luar negeri 3. Meningkatkan pembinaan terhadap tenaga-tenaga Pramuwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam semua aspek kepariwisataan
dalam maupun luar negeri 3. Menyelenggarakan sistem pemasaran pariwisata melalui strategi promosi yang bertumpu pada kekuatan dan kejelian serta analisa pasar
Misi 4. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan menggerakan kepariwisataan ekonomi kreatif.
87
Meningkatkan upaya 3. Meningkatnya 1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha lokal pengembangan pemahaman dan dan masyarakat untuk mengembangkan objek dan daya tarik industri pariwisata partisipasi wisata (ODTW), baik untuk dikelola sendiri maupun yang berorientasi masyarakat dalam dikerjasamakan dengan investor luar dan dalam negeri pada pemberdayaan rangka menjaga 2. Mewujudkan konsep kepariwisataan yang berbasis kerakyatan ekonomi kerakyatan kualitas serta atau community based tourism development dengan memperluas kelangsungan jaringan kerja dan industri pariwisata di kesempatan Kota Padang berusaha.
Misi 5. Meningkatkan dukungan pelayanan guna terwujudnya kualitas kinerja oganisasi
Memberikan 1. Meningkatkan 1. Terselenggaranya bahan, sarana dan prasarana promosi dukungan pelayanan, pemberian dukungan pariwisata yang inovatif kreatif serta pemanfaatan kemajuan sarana dan prasarana layanan kedinasan teknologi serta peningkatan 2. Meningkatkan 2. Menyelenggarakan pemberian layanan keuangan, kepegawaian, kompetensi sumber kompetensi sumber dan perbaikan sarana dan prasarana aparatur daya aparatur daya aparatur 3. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan.
88
No.
1 1.
2.
Tabel 6.3 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3 Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan
Sasaran
2 Peningkatan kualitas serta sarana prasarana objek wisata yang menjadi prioritas pengembangan
Meningkatnya peran aktif dan aktivitas jaringan kerjasama dari komunitas, lembaga asosiasi kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional serta internasional
Strategi dan arah kebijakan
3 1. Membuat kebijakan dan peraturan penataan ruang objek wisata serta master plan pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan serta ramah lingkungan di Kota Padang 2. Mewujudkan sistem kerjasama simbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, insan pariwisata, akademisi serta masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata Kota Padang. 3. Mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif dan menciptakan sistem kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri
Indikator Kinerja (outcome) 4 4 ( dokumen) perencanaan
Jumlah Wisman Jumlah wisnus
Capaian kinerja
Kondisi Awal 5 1 (dokumen) perencanaan
Kondisi Akhir 6 5( dokumen) perencanaan
46.143
53.057
2.252.336
3.001.306
Program Pembangunan Daerah 7 Program Pengemban gan Destinasi Pariwisata
Program Pengemban gan Kemitraan
Bidang urusan
8 Pariwisata
Pariwisata
SKPD Penanggung jawab 9 1. Badan Penanam an Modal 2. Bappeda 3. TRTB 4. PU 5. Disbudpar
Disbudpar
89
3.
4.
5.
6.
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam rangka menjaga kualitas serta kelangsungan industri pariwisata di Kota Padang Promosi wisata melalui kerjasama dengan travel biro dan lembagalembaga pemerintahan dalam dan luar negeri Peningkatan daya tarik wisata, jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan
4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha lokal dan masyarakat untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata (ODTW), baik untuk dikelola sendiri maupun dikerjasamakan dengan investor luar dan dalam negeri 5. Terciptanya pemasaran dan promosi pariwisata yang berkualitas dan bertanggung
6. Meningkatkan standarkualitas pelayanan kepariwisataan, sehingga dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan
Eksistensi masyarakat yang berbudaya dan
7. Mewujudkan konsep kepariwisataan yang berbasis kerakyatan atau
jawab.
Lama tinggal Wisman
1.50
2,00
Lama tinggal wisnus
2.00
3.50
46.143
53.057
2.252.336
3.001.306
Lama tinggal Wisman
1.50
2,00
Lama tinggal wisnus
2.00
3.50
Jumlah KAN
9 KAN
9 KAN
Randai:20
Randai:25
Jumlah Wisman Jumlah wisnus
Jumlah Group
Program Pengemban gan Kemitraan
Pariwisata
1.Dinas Kelautan dan Perikanan 2.Perindag 3.Koperasi 4.PHRI 5.ASITA
Program Pemasaran pariwisata
Pariwisata
Disbudpar
Program Pengemban gan Kemitraan
Pariwisata
1..Dinas Kelautan dan Perikanan 2.Perindag 3.Koperasi 4.PHRI 5.ASITA
Program Pengemban gan Nilai
Budaya
Disbudpar
90
beragama di kawasan objek wisata atau kawasan bersejarah 7.
8.
community based tourism development
Tari : 18 Saluang: 8 Salawat :5
Masyarakat yang 8. Menyelenggarakan kegiatan menjunjung jati kepariwisataan yang diri, cinta seni menjunjung tinggi nilai-nilai budaya budaya Minangkabau, nilaiMinangkabau serta nilai sejarah serta kegiatan benda cagar yang bernuansa religi budaya 9. Melakukan usaha inventarisasi dan dokumentasi aset seni budaya serta benda cagar budaya 10. Menetapkan produk hukum atas nilai seni budaya serta benda cagar budaya
Jumlah Event
Jumlah cagar budaya
62 buah
Membuat kawasan wisata yang berkharakter sesuai dengan tema yang telah ditetapkan
Jumlah Gelanggang silih berganti
3 buah
11. Menyediakan pedoman, standarisasi dan aturan tentang arah pengembangan pariwisata di Kota Padang bagi investor dan insan pariwisata 12. Melakukan penetapan skala prioritas terhadap pengembangan kawasan objek wisata
Tari : 35 Saluang: 12 Salawat dulang :10.
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Budaya
Disbudpar
72 buah
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Budaya
Disbudpar
15 buah
Program Pengemban gan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan budaya
Budaya
Disbudpar Diknas
91
9.
Meningkatkan pembinaan terhadap tenagatenaga Pramuwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam semua aspek kepariwisataan
10.
Meningkatkan pemberian dukungan layanan kedinasan
11.
Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur
13. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui rapat koordinasi, seminar, workshop dan pelatihan
Pemandu wisata
50 org
150 org
Program Pengemban gan Kemitraan
Pariwisata
Disbudpar
14. Terselenggaranya bahan, sarana dan prasarana promosi pariwisata yang inovatif kreatif serta pemanfaatan kemajuan teknologi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
1 pkt
1 pkt
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Pariwisata
Disbudpar
15. Menyelenggarakan pemberian layanan keuangan, kepegawaian, dan perbaikan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan kendraan utk operasioanl kantor
Mobil: 3 bh , Motor :13 bh
Mobil : 2 unit Motor : 13 bh
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Pariwisata
Disbudpar
92
BAB VII PENUTUP Renstra ini merupakan pedoman dan acuan dalam pengusulan, penetapan, pembahasan dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan juga bagi SKPD terkait dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang 2014-2019 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (Rolling Pan) dalam kurun waktu lima tahun tersebut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Agar Renstra ini mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Baik ditingkat nasional (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional dan bilateral).Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra ini, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Didalam pelaksanaannya Renstra ini tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat nasional maupun global, sehingga jika dipandang perlu dan seiring adanya perubahan kebijakan dapat dilakukan perubahan seperlunya. KEPALA DINASKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG
..Ir. H. Dian Fakri. MSP Pembina Utama Muda,
NIP.19630511 198810 1 002
93
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Karangka Pendanaan APBD Kota Padang
Indikator Kinerja Program Data (outcome) dan Capaian Kegiatan (output)
Rp
Target
RP
Target
Rp
Target
Rp
Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD 2019 Target RP
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100%
1.576.173.000
100%
1.769.000.000
100%
1.858.000.000
100%
1.951.000.000
100%
2.048.000.000
Tahun 2014
Tahun-2015
Target Kinerja Program dan Karangka Pendanaan Target APBD Kota Padang
Rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tahun-2016
Tahun-2017
Tahun-2018
SEKRETARIAT Memberikan Pelayanan administrasi Perkantoran
Kantor Disbudpar
Lancarnya Administrasi Perkantoran
I. Program 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,01 jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Administrasi
12 bln
100%
Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bln
100%
1.892.205.319
6.750.000
100%
5.738.000
100%
7.000.000
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
113.887.600
100%
112.040.000
100%
115.000.000
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
130.000.000
2. Penyedian Jasa Pembayaran 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,02 Komunikasi, Air, Jasa Komunikasi , air dan listrik dan Listrik
12 bln
100%
3. Penyediaan jasa Pembayaran pemeliharaan dan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,06 Surat Izin perizinan Kendraan Dinas kendaraan dinas/operasional
14 unit
100%
7.250.000
100%
3.500.000
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
15.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bln
100%
22.500.000
100%
19.125.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
100%
40.000.000
100%
45.000.000
5. Penyediaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,11 barang cetakan dan pengadaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bln
100%
35.000.000
100%
29.750.000
100%
35.000.000
100%
42.500.000
100%
45.500.000
100%
50.500.000
6. Penyediaan Kompenen 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,12 Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Penyediaan Alat dan Instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor
12 bln
100%
15.000.000
100%
12.750.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
12 bln
100%
108.850.000
100%
190.000.000
100%
260.000.000
100%
311.000.000
100%
340.000.000
100%
357.000.000
12 bln
100%
7.500.000
100%
6.375.000
100%
7.000.000
100%
8.500.000
100%
9.500.000
100%
10.500.000
12 bln
100%
60.000.000
100%
51.000.000
100%
55.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,10
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,13 Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyedian bahan bacaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,15 dan peraturan perundang9. Penyediaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,17 makanan dan minuman
Tersedianya Bahan Bacaan dan buku peraturan Per Tersedianya Makan dan Minum Kantor
Belanja 10.Rapat-rapat Koordinasi dan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,18 koordinasi dan Konsultasi konsultasi keluar Keluar Daerah daerah Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan Pembayaran Gaji 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 ,21 12.Penyedian jasa Pegawai pelayanan public Honorer 2 ,04 2 ,04 ,01 ,01 20 11.Penyediaan alat kebersihan
Lancarnya Pejabat Pelaksanaan Tugas Struktural Kantor dan Staf
Kenyamanan Kerja
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.Pengadanaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,02 ,10 Mebeleur 2 ,04 2 ,04 ,01 ,02
2.Pemeliharaan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,02 ,22 rutin/berkala gedung kantor
2 ,04 2 ,04 ,01 ,02 ,24
Disiplin PNS
2 ,04 2 ,04 ,01 ,03
Instansi Berwenang
Tertib Administrasi
IV. Program Peningkatan 2 ,04 2 ,04 ,01 ,06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 1.Penyusunan laporan capaian 2 ,04 2 ,04 ,01 ,06 ,01 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tersedianya Kinerja Dokumen Renstra Dinas
Perencanaan
Lingkungan Hidup
984.217.719
100%
509.325.000
100%
593.680.000
100%
593.680.000
100%
593.680.000
100%
633.680.000
12 bln
100%
40.000.000
100%
21.250.000
100%
23.000.000
100%
30.000.000
100%
37.000.000
100%
45.000.000
12 bln
100%
491.250.000
100%
615.320.000
100%
615.320.000
100%
615.320.000
100%
646.320.000
100%
646.320.000
706.502.000
100%
641.602.000
100%
673.000.000
100%
707.000.000
100%
742.000.000
100%
779.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Tersedianya Mubeler Kantor
4 buah
17.900.000
100%
10.900.000
100%
15.000.000
100%
18.000.000
100%
20.000.000
100%
22.000.000
Terpeliharanya gedung kantor
12 bln
65.000.000
100%
55.250.000
100%
56.000.000
100%
60.000.000
100%
65.000.000
100%
70.000.000
593.602.000
100%
549.952.000
100%
572.000.000
100%
594.000.000
100%
620.000.000
100%
648.000.000
30.000.000
100%
25.500.000
100%
30.000.000
100%
35.000.000
100%
37.000.000
100%
39.000.000
23.500.000
100%
-
100%
24.600.000
100%
25.900.000
100%
27.200.000
100%
28.500.000
23.500.000
100%
-
100%
24.600.000
100%
25.900.000
100%
27.200.000
100%
28.500.000
10.000.000
100%
8.500.000
100%
8.900.000
100%
9.300.000
100%
9.800.000
100%
10.300.000
10.000.000
100%
8.500.000
100%
8.900.000
100%
9.300.000
100%
9.800.000
100%
10.300.000
30.000.000
100%
30.000.000
100%
30.000.000
100%
30.000.000
100%
30.000.000
100%
30.000.000
30.000.000
100%
5.900.000
100%
Terpeliharanya Peralatan Kantor
12 bln
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.Pengadaan pakaian dinas 2 ,04 2 ,04 ,01 ,03 ,02 beserta kelengkapanya Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja
100%
3.Pemeliharaan Terpeliharanya Rutin Berkala kendaraan Dinas 14 buah Kendaraan Dinas kantor opersional
4.Pemeliharaan rutin/berkala 2 ,04 2 ,04 ,01 ,02 ,26 perlengkapan gedung kantor Pejabat Keseragaman PNS Struktural dan Staf
12 bln
Tersedianya Pakaian Dinas PNS
47 PNS
Laporan Capaian Kinerja dan keuangan disbudpar
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan 1 ,06 2 ,04 ,01 21 40 Strategis (RENSTRA) Program Pengembangan Kinerja Persampahan
Dokumen Perencanaan
1 dokumen
-
5.015.000
-
100%
5.015.000
-
100%
5.015.000
-
100%
5.015.000
-
100%
5.015.000
Kantor Disbudpar dan Tahura
Kebersihan Kantor dan Tahura
Penyediaan Tersedianya Prasarana dan Alat 1 ,08 2 ,04 ,01 15 ,02 sarana Persampahan pengelolaan Persampahan
1 17 2 ,04 ,01 18 ,05
Pertemuan Sastrawan Melayu Raya (NUMURA)
Perlindungan Pendaftaran Cagar Diperolehnya Data dan Cagar Budaya di Budaya di 1 17 2 ,04 ,01 18 ,06 Cagar Budaya Pelestarian Wilayah Kota Kota padang Cagar Budaya Padang Pelestarian Bangunan Balai Kota Padang sbg Cagar Budaya Tampilan Group Seni Kesenian Tradisional Budaya Budaya Minangkabau Minang Bangunan Balai Kota Padang
2 Unit Gerobak dan 1 mesin potong rumput
5.900.000
100%
5.015.000
100%
398.638.000
100%
127.500.000
100%
Pelestarian Budaya Melayu Raya
146.873.000
100%
Data Cagar Budaya
124.560.000
100%
Perlindungan dan Pelestarian 1 bangunan Gedung Balai Kota
127.205.000
100%
1.945.747.780
100%
2.131.730.000
100%
663.410.000
100%
663.410.000.000
100%
663.410.000.000
100%
663.410.000.000
300.000.000
100%
297.500.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
KEBUDAYAAN
Terwujudnya Pertemuan Tumbuhnya Pertemuan Sastrawan Budaya sastrawan Nusantara Melayu Melayu Raya nusantara Raya melayu raya
Tersedianya sarana persampahan
Perlindungan dan 1 17 2 ,04 ,01 18 Pelestarian Cagar Budaya Perlindungan dan Pelestarian 1 17 2 ,04 ,01 20 Kesenian Minangkabau
Repitalisasi Cagar Budaya Shering 5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
Pengenalan kesenian budaya minangkabau
12 bln
Penampilan Seni Tradisional 1 17 2 ,04 ,01 20 ,01 Minangkabau secara Rutin dan Berkala
-
127.500.000
-
127.500.000
-
100%
-
100%
-
127.500.000
127.500.000
-
100%
-
100%
-
127.500.000
127.500.000
-
100%
-
100%
-
127.500.000
127.500.000
-
100%
-
127.500.000
-
Pelaksanaan 1 17 2 ,04 ,01 20 ,03 Event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri
4 kegiatan
188.078.500
100%
425.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
100%
150.000.000
Pelaksanaan Event-event 1 17 2 ,04 ,01 20 ,05 Budaya (Pawai Telong-telong)
1 kegiatan
87.901.000
100%
85.000.000
100%
71.000.000
100%
71.000.000
100%
71.000.000
100%
71.000.000
1 kegiatan
570.954.000
100%
699.480.000
100%
1 kegiatan
63.253.280
100%
63.750.000
100%
120.575.000
100%
127.500.000
100%
Festival Siti Nurbaya Pelaksanaan Event Kesenian 1 17 2 ,04 ,01 20 ,08 dalam Acara APEKSI 1 17 2 ,04 ,01 20 ,06
Pembinaan 1 17 2 ,04 ,01 20 13 Kesenian Anak Nagari
-
63.410.000
-
-
100%
63.410.000
-
-
100%
63.410.000
-
-
100%
63.410.000
-
Operasinal 1 17 2 ,04 ,01 20 17 Museum Bencana Kota Padang
60.000.000
100%
51.000.000
100%
275.000.000
100%
170.000.000
100%
45 tampilan
100.000.000
100%
85.000.000
100%
1 kegiatan
150.000.000
100%
127.500.000
100%
1.200.028.000
100%
1.120.024.000
100%
1.071.000.000
100%
1.124.550.000
100%
1.180.770.000
100%
1.239.820.000
Pelaksanaan Promosi Pariwisata 2 ,04 2 ,04 ,01 15 ,05 Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
350.028.000
100%
297.524.000
100%
290.000.000
100%
297.550.000
100%
300.770.000
100%
315.820.000
Pelaksanaa Tour 2 ,04 2 ,04 ,01 15 12 de Singkarak 2014
600.000.000
100%
510.000.000
100%
531.000.000
100%
552.000.000
100%
555.000.000
100%
574.000.000
100.000.000
100%
100.000.000
100%
125.000.000
100%
150.000.000
Pembangunan 1 17 2 ,04 ,01 20 18 Gelanggang Silat (11 Kecamatan) Penampiln Kesenian Pasar, Pasar 1 17 2 ,04 ,01 20 19 Pembantu,Pasar Pabukoan Danau Cimpago dan Tempat Rekreasi 1 17 2 ,04 ,01 20 20 Festival Kuliner
12 bulan
Tersedianya 1 gelanggang
1 gelanggang
Festival Randang
54.000.000
100%
-
75.000.000
54.000.000
100%
-
100%
-
130.000.000
54.000.000
100%
-
100%
-
130.000.000
54.000.000
-
100%
-
130.000.000
-
PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri
Terlaksananya Promosi 2 ,04 2 ,04 ,01 15 Wisman dan dalam dan Wisnu Luar Negeri
Program Pengembang Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Objek Wisata Kota Padang
3.490.406
2 ,04 2 ,04 ,01 15 13
Pemilihan Duta Wisata
100.000.000
100%
0
100%
2 ,04 2 ,04 ,01 15
Pemilihan Duta Wisata dan Padang Fashion Festival
0
100%
185.000.000
100%
150.000.000
100%
127.500.000
100%
150.000.000
100%
175.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
4.280.310.000
100%
6.517.420.000
100%
6.516.300.000
100%
7.376.420.000
100%
8.334.290.000
100%
9.399.380.000
84.960.000
100%
120.455.000
100%
120.455.000
100%
120.455.000
100%
120.455.000
100%
120.455.000
173.975.000
100%
200.000.000
100%
931.845.000
100%
Pembuatan Bahan-bahan 2 ,04 2 ,04 ,01 15 14 Promosi Pariwisata Pembangunan Destinasi Objek Wisata
3.256.054
Peningkatan Kunjungan 2 ,04 2 ,04 ,01 15 Wisata ke Objek Wisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemeliharaan Objek Wisata 2 ,04 2 ,04 ,01 16 13 TAHURA Bung Hatta Renovasi Gedung 2 ,04 2 ,04 ,01 16 dan Taman Tahura
2 ,04 2 ,04 ,01 16
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Objek Wisata Kota Tua
Meningkatnya sarana prasarana di objek wisata .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ,04 2 ,04 ,01 16
Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu
2 ,04 2 ,04 ,01 16 14
Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Objek Wisata Kota
-
Pembinaan Usaha Pariwisata Kota 2 ,04 2 ,04 ,01 16 15 Padang dan Pengelolaan Objek Wisata
2 ,04 2 ,04 ,01 16 16
Pengadaan Sarana Untuk Pengembangan Wisata Pantai
Peningkatan Kebersiahan Objek Wisata Pantai Pembangunan Sarana dan 2 ,04 2 ,04 ,01 16 21 Prasarana di Objek Wisata 2 ,04 2 ,04 ,01 16 18
-
200.000.000
100%
242.635.000
100%
720.350.000
100%
824.310.000
100%
-
300.000.000
100%
0
100%
300.000.000
374.975.000
100%
1.039.688.000
100%
565.000.000
100%
634.896.000
100%
2 ,04 2 ,04 ,01 16 22
Promosi dan Pengembangan Pantai Air Manis (Sharing Provinsi)
250.000.000
100%
2 ,04 2 ,04 ,01 16 23
Sosialisasi Pengembangan Pengembangan Pantai Air Manis
200.000.000
100%
95.336.000
100%
385.025.000
100%
0
100%
1.200.000.000
100%
1.990.100.000
Peningkatan Kebersiahan 2 ,04 2 ,04 ,01 16 25 Objek Wisata Pantai Purus Pembangunan 2 ,04 2 ,04 ,01 16 26 Lapau Cimpago (LPC)
Pelayanan Informasi Kepariwisataan
-
-
242.635.000
-
-
1.680.935.000
242.635.000
100%
242.635.000
100%
242.635.000
824.310.000
100%
824.310.000
100%
824.310.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
1.039.688.000
100%
1.039.688.000
100%
1.039.688.000
100%
1.039.688.000
634.896.000
100%
634.896.000
100%
634.896.000
100%
634.896.000
100%
-
-
-
-
-
100%
95.336.000
100%
95.336.000
100%
95.336.000
385.025.000
100%
385.025.000
100%
385.025.000
100%
385.025.000
100%
1.990.100.000
100%
1.990.100.000
100%
1.990.100.000
100%
1.990.100.000
2 ,04 2 ,04 ,01 16
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata
0
100%
1.200.000.000
100%
987.241.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000
2 ,04 2 ,04 ,01 16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata TAHURA
0
100%
170.000.000
100%
170.000.000
100%
170.000.000
100%
170.000.000
100%
170.000.000
2 ,04 2 ,04 ,01 16
Penyusunan Infarasruktur Cimpago
0
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
100%
200.000.000
350.000.000
100%
128.500.000
100%
223.130.000
100%
234.300.000
100%
246.000.000
100%
258.000.000
Meningkatnya Wisman dan Kerjasama 2 ,04 2 ,04 ,01 17 Wisnu antar stakeholders
Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya kemitraan antar stakeholders pariwisata
Talk Show 2 ,04 2 ,04 ,01 17 10 Kepariwisataan dan TIC
200.000.000
100%
128.500.000
100%
128.500.000
100%
130.000.000
100%
135.000.000
100%
135.000.000
Bimbingan Teknis 2 ,04 2 ,04 ,01 17 12 Calon Pramuwisata
100.000.000
100%
0
100%
50.000.000
100%
54.300.000
100%
60.000.000
100%
70.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 2 ,04 2 ,04 ,01 17 13 Tourist Information Center (SDM TIC)
50.000.000
100%
0
100%
44.630.000
100%
50.000.000
100%
51.000.000
100%
53.000.000
240.000.000
100%
399.500.000
100%
419.500.000
100%
440.500.000
100%
462.500.000
100%
485.620.000
Pembinaan dan Pengembangan 2 ,04 2 ,04 ,01 18 ,02 Industri Kreatif Pariwisata
80.000.000
100%
85.000.000
100%
80.000.000
100%
80.000.000
100%
85.000.000
100%
90.000.000
Pengembangan Pelayanan 2 ,04 2 ,04 ,01 18 ,03 Informasi Produk Pariwisata melalui Website
30.000.000
100%
42.500.000
100%
42.500.000
100%
42.500.000
100%
50.000.000
100%
60.000.000
Evaluasi Kegiatan Kepariwisataan
30.000.000
100%
51.000.000
100%
51.000.000
100%
51.000.000
100%
51.000.000
100%
51.000.000
Pembuatan Buku 2 ,04 2 ,04 ,01 18 ,08 Profil Kepariwisataan
50.000.000
100%
-
50.000.000
100%
50.000.000
100%
50.000.000
100%
-
0
100%
102.000.000
100%
0
100%
85.000.000
100%
85.000.000
100%
85.000.000
100%
86.500.000
100%
86.000.000
0
100%
34.000.000
100%
34.000.000
100%
34.000.000
100%
40.000.000
100%
50.000.000
0
100%
100%
77.000.000
100%
75.000.000
100%
-
100%
-
73.000.000
100%
-
100%
-
Masyarakat Peningkatan SDM dan PKL di Terwujudnya Masyarakat dan 2 ,04 2 ,04 ,01 18 Objek Industri Kreatif PKL Wisata
2 ,04 2 ,04 ,01 18 ,06
2 ,04 2 ,04 ,01 18 11
Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah
Naskah Akademis RIPKD
Pembuatan RIPKD 2 ,04 2 ,04 ,01 18 18 Kepariwisataan Kota Padang
2 ,04 2 ,04 ,01 18
2 ,04 2 ,04 ,01 18
2 ,04 2 ,04 ,01 18
2 ,04 2 ,04 ,01 18
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata Pemutakhiran Data-data Kepariwisataan Lomba Disain Branding Image Pariwisata Kota Padang DED Kawasan Wisata Terpadu
Meningkatnya Jumlah Produk Kepariwisataan
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ,04 2 ,04 ,01 18
2 ,04 2 ,04 ,01 18
Kajian Evaluasi Event -Event Pariwisata Padang
0
Pengembangan Organisasi Kepariwisataan
0
-
-
-
100%
-
100%
148.620.000
100.000.000
Padang, Desember 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang,
Ir. H. DIAN FAKRI, MSP Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630511 198110 1 002
