No title

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan dalam perkembangan ekonomi, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Selain sebagai penerimaan utama negara, Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya di dalam pengamanan Anggaran Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Selain itu, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta tanggung jawab warga negara. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut . Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dalam perpajakan ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara tersebut. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak melakukan usaha guna meningkatkan pendapatan pajak demi kemakmuran negara. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan cara memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melapor untuk meningkatkan kepatuhan peran wajib pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Di sisi lain, Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

kondisi yang telah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan guna membuat perekonomian menjadi lebih baik lagi. Pemerintah juga selalu meningkatan kualitas perpajakan, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan tentang perpajakan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Kebijakan tersebut dapat berupa pengembangan kualitas pelayanan para pegawai kantor pelayanan pajak, dan Perkembangan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk saat ini lebih berfokus kepada kebutuhan wajib pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Pada dasarnya kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat

atau

ditetapkan.

tidak

berbuat

sesuai

dengan

aturan

yang

telah

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam

merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Agar target pajak tercapai, maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh


3

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Indikasi utama dari tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal pelaporan Surat Pembeitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana utama sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan atas pajak terutangnya, kemudian membayar dan melakukan

pelaporan

atas

pajak

terutangnya

(Nur

Falah,

2012).

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya adalah untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, dimana wajib pajak belum seluruhnya mematuhi ketentuan perpajakan yaitu kepatuhan melaporkan SPT.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

tergolong masih minim, artinya belum seluruh Wajib Pajak yang mematuhi ketentuan perpajakan, berdasarkan data Dirjen Pajak, rasio penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2015, hanya sebesar 60 % atau hanya sekitar 10,8 juta WP dari 18 juta WP terdaftar. (www.tempo.com) .


4

Selain itu, tingkat penyampaian SPT di KPP Pratama Kelapa Gading juga dinilai masih rendah. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 yaitu mengenai Rasio kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak pada KPP Pratama Kelapa Gading. Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Kelapa Gading

Tahun

Jumlah WP OP terdaftar

4.828 2012 4.978 2013 5.269 2014 5.566 2015 2016 5.728 Sumber: Data diolah penulis

Jumlah WP OP lapor

1.914 1.867 1.870 1.950 1.975

Prosentase Pajak : Penerimaan (%)

40% 38% 35% 35% 34%

Dari data tersebut , dapat dilihat bahwa pada KPP Pratama Kelapa Gading dari tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan dalam hal penyampaian SPT. Dari tahun 2012 penyampaian SPT sebesar 40%. Menurun ditahun 2013 menjadi 38%. Menurun lagi ditahun 2014 menjadi 35%. Menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 35%. Dan mengalami penurunan lagi ditahun 2016 menjadi 34%. Sehingga dari data tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak OP di KPP Pratama Kelapa Gading dinilai masih rendah. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak pribadi.


5

Pajak bagi wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha sering kali dirasakan sebagai beban. Oleh sebab itu peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang dari golongan manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan. Titik berat dalam keberhasilan reformasi perpajakan ini adalah menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban

perpajakan, bertanggung jawab atas kewajiban

pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban serta melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment). Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan. (Nugroho, 2015). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metodemetode yang tepat. (Susanto, 2015).


6

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2014). Wajib pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun masih bisa keliru dan sering salah presepsi karena tidak mengikuti peraturan (Irwansyah Lubis, 2014). Apalagi jika wajib pajak tidak memahami pasti timbul permasalahan yang membebani wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan (Irwansyah Lubis, 2014). Masih Irwansyah Lubis, Wajib pajak

seharusnya

berupaya

memahami

keseluruhan

undang-undang

perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melapor pajak terutang (Irwansyah Lubis, 2014). Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dikatakan patuh harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyetor pajaknya.


7

Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan menurut Tuti Wulandari ( 2015 ) , adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Akan tetapi pengetahuan tentang pajak saja tidak cukup untuk wajib pajak menjadi patuh, harus diiringi dengan tingkat pemahaman yang tinggi tentang pajak. Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan

kepatuhan

wajib

pajak

dalam

memenuhi

kewajiban

perpajakannya. Faktor lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak adalah

memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan Fiskus adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan untuk tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana, kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. ( Siska, Rizal dan Christina, 2015 ).


8

Upaya peningkatan pelayanan fiskus dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam insfrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, dalam Igusti Ngurah Putra Mahardika, 2015). Petugas pajak yang berkualitas adalah petugas pajak yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yangdiinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak dalam penelitian.


9

B. Rumusan Masalah Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan dalam perkembangan ekonomi. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat permasalahan yang muncul tentang pemahaman dan pengetahuan perpajakan, yaitu wajib pajak

belum memahami Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih terdapat kekeliruan yang berasal dari wajib pajak dalam pengisian SPT tahunan. Faktor lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak adalah

memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Direktorat

Jenderal

pajak

yang

memiliki

kewajiban

untuk

menyampaikan dan membina wajib pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Dengan demikian, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib


10

Pajak? 2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah : a. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. c. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. d. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kontribusi yang diharapkan penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah : a. Kontribusi Akademis Dapat membantu penulis memperdalam materi yang telah di ajarkan selama masa perkuliahan. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. serta menerapkan teori yang ada ke dalam dunia nyata (masyarakat). Dapat


11

dijadikan acuan bagi penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis. b. Manfaat Praktis Bagi wajib pajak, sebagai wacana berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan seatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan Negara.


No title

Recommend Documents