No title

POKOK-POKOK REVISI POKOKUNDANG--UNDANG PATEN UNDANG

PARLAGUTAN LUBIS

2010

www.djpp.depkumham.go.id

REVISI UU PATEN 1. Landasan Filosofis : - Memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat masyarakat;; - Mempermudah masyarakat dalam memahami UU Paten; - mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan paten; - menyempurnakan sistim perlindungan Paten. 2. Landasan Yuridis: Yuridis: - Ketentuan Article 31bis TRIPs Agreement mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensilisensi-wajib wajib,, - UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (pendaftaran Paten melalui elektronik elektronik)) 3. Landasan Sosiologis: Sosiologis: Mengakomodasi masukanmasukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan proses pendaftaran Paten, perlindungan hukum,dan upaya hukum serta kepastian perlindungan Paten.


B.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud - Mengakomodasi masukan dari masyarakat; - Mengakomodasi penyempurnaan pasal yang belum sepenuhnya mendukung sistim perlindungan Paten; - mengikuti perkembangan Internasional 2. Tujuan Menyempurnakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang--Undang Paten sehingga memberikan Undang perlindungan yang lebih baik kepada inventor atau pemegang hak serta membawa manfaat yang lebih besar kepada kesejahteraan manusia.


SUBSTANSI REVISI UU PATEN I. II. III. IV.

PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU PENYEMPURNAAN RUMUSAN PASAL PENGHAPUSAN PASAL PEROBAHAN SISTIMATIKA DISESUAIKAN DENGAN ALUR PERMOHONAN


I.

Penambahan substansi baru

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang memungkinkan dilakukan transaksi melalui elektronik, pendaftaran Paten (electronic filing). filing). n

n

Klaim atau beberapa klaim harus mengungkapkan batasan perlindungan dari invensi. Klaim atau beberapa klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan secara jelas, konsisten, dan didukung sepenuhnya oleh deskripsi.


Penambahan substansi baru 1. 2.

Penambahan substansi yang tidak dapat dipatenkan a/l: a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangperundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan; b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonnon-biologis atau proses mikrobiologis. e. kreasi estetika; f. skema; g. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: i. yang melibatkan kegiatan mental, ii. permainan, iii. bisnis.

h. aturan dan metode mengenai program komputer; i. presentasi mengenai suatu informasi; j. substansi yang diperoleh dengan cara transformasi nuklir


Penambahan substansi baru n 1.

2.

3. 4.

SUBTANSI BANDING Hasil Pemeriksaan yang bersifat substansi; Hasil Pemeriksaan yang bersifat administratif; Pembatalan Paten; Perbaikan Paten.


Penambahan substansi baru n

Pasal 93(Lisensi 93(Lisensi--wajib)

Dalam produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk pengobatan penyakit yang sifat endemik dan produk farmasi tersebut belum memungkin diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberi lisensilisensi-wajib atas import pengadaan produk farmasi dimaksud.

n

n

n

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 92 huruf g, dalam hal suatu negara berkembang (developing country) atau negara belum berkembang (least developed country) membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluanpengobatan penyakit yang sifatnya endemik, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberikan lisensilisensi-wajib atas permintaan Negara tersebut untuk produksi produk farmasi yang diberi paten tersebut, untuk diekspor ke negara yang meminta. Produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup bahanbahan-pembuat (ingredient) dan alat untuk mendiagnosis penyakit dimaksud (diagnostic kit). Import dan/atau Ekspor produk farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


PENYEMPURNAAN RUMUSAN PASAL n

n

n

n

Memperjelas pengertian Tanggal Penerimaan dengan menambahkan kata minimum dibelakang kata administratif (Ps. 1 angka 11 RUU Paten). Pengertian Paten Sederhana disepadankan dengan pengertian Utility Model,Small Patent atau Petty Patent, Kemudian rumusan mengenai Paten Sederhana dalam satu bab tersendiri. Depenisi Pemohon,alamat Pemohon,yang mendatangani,pemberian kuasa oleh pemohon yang menandatanganinya. Penggantian istilah Dirjen menjadi Menteri.


Penambahan waktu untuk melengkapi persyaratan administratif dimungkinkan dengan dikenakan biaya; Permohonan peninjauan penarikan kembali diperkenankan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat penarikan kembali yang dikeluarkan Direktorat Paten dengan membayar biaya Perbaikan atas Permohonan diperbolehkan terhadap:

n

n

n n n n

penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya; Kuasanya; perubahan nama dan/atau alamat Pemohon; atau pengalihan Permohonan.


n

n

n

n

Istilah Perubahan Permohonan disempurnakan menjadi Amandemen , perubahan status dan pemecahan; Penegasan ketentuan pemecahan permohonan tidak berlaku untuk Paten Sederhana; Penegasan waktu dapat dilakukan perubahan status dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya yaitu hanya dapat dilakukan paling lambat sebelum pemeriksaan substantif. Deskripsi harus mengungkapkan secara cukup jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.


n

n

n

n

Penyempurnaan ketentuan mengeai Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan salah satunya adalah Invensi tersebut telah dipublikasikan di salah satu jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional oleh inventor dan/atau Institusinya.; Pengumuman lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak permintaan Pemohon diajukan. Pengertia Sertifikat Paten dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan dari Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan UU Paten Permohonan Paten belum diberi keputusan, maka terhadap permohonan tersebut harus diberi keputusan yang menguntungkan pemohon www.djpp.depkumham.go.id

Penyempurnaan ketentuan mengenai Pemeriksa n

n

n

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kedudukan,jenjang dan tunjangan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali


n

n n

n

Keputusan untuk melaksanakan Paten Oleh Pemerintah diusulkan Keputusan Menteri bukan Keputusan Presiden karena Keputusan Presiden dirasa terlalu tinggi dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara keputusan ini untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak; Penetapan Sementara Pengadilan supaya dapat dilaksanakan. (untuk menyempurnakan Ps. 125, Kewenangan PPNS pada Pasal 129 ayat (2) RUU Paten disesuaikan dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP kecuali ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan; Pengecualian tuntutan pidana dan perdata untuk pararel impor dan bolar provision diatur dalam.


Penghapusan n

Pasal yang berkaitan dengan peertahanan dan keamanan negara,apabila diperlukan diperlukan ,Ditjen dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan tidak mengumumkan pemohonan Paten tersebut.


Sistimatika RUU Paten BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

KETENTUAN UMUM PERMOHONAN PATEN INVENSI YANG DAPAT DIBERI DAN TIDAK DAPAT DIBERI PATEN PATEN SEDERHANA SUBYEYEK PATEN,HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN PEMERIKSAAAN SUBSTANTIF JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDING PENGALIHAN HAK DAN LISENSI PEMBATALAN PATAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH PERMOHONAN PATEN MELALUI PCT ADMINISTERASI PATEN BIAYA PATEN PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN LAIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP


Sistimatika RUU Paten n

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENAMBAHAN SUB JUDUL BAB UNTUK MEMUDAHKAN PEMAHAMAN PASAL,seperti : Invensi yang baru ; Invensi yang mengandung langkah inventif; Invensi yang dapat diterapkan dalam industri; Pemakai terdahulu; Amandemen; Pemecahan;dll


TERIMA KASIH


No title

Recommend Documents