No title

b. b

ka

go

ro

no

po

tp ://

ht

id

go .

ps .

STATISTIK DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2011

: 35025.003 : 1101002.3502

Ukuran Buku Jumlah Halaman

: 17 cm x 25 cm : 26 halaman

Naskah

: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit

: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dicetak oleh

: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

ab

.b

ps .g

o.

id

No. Publikasi Katalog BPS

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

ps .g

o.

id

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik penerbitan publikasi Statistik Daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan publikasi Statistik Daerah ini merupakan inovasi dan pengembangan kegiatan perstatistikan serta penyebarluasan informasi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi BPS sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

og

ok

ab

.b

Penerbitan publikasi Statistik Daerah dimaksudkan untuk melengkapi ragam publikasi statistik yang telah tersedia di daerah seperti Daerah Dalam Angka (DDA) yang telah terbit secara rutin dalam memotret kondisi daerah. Buku ini menyajikan indikatorindikator terpilih yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam bentuk tampilan uraian deskriptif sederhana.

tp :

//p

on

or

Saya berharap, publikasi Statistik Daerah ini mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitor dan evaluasi mengenai perkembangan pembangunan di berbagai sektor serta membantu para pengguna data lainnya dalam memahami kondisi umum daerahnya.

ht

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita.

Jakarta, September 2011 Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Rusman Heriawan

ii

Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2011

Kata Pengantar

ps .g

o.

id

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Ponorogo yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo.

ok

ab

.b

Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2011 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang telah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis.

on

or

og

Materi yang disajikan dalam Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2011 memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

ht

tp :

//p

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Ponorogo, Oktober 2011 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo,

Drs. Mohamad Sarjan


iii

Daftar Isi Geografi dan Iklim

1

2.

Pemerintahan

2

3.

Penduduk

4.

Ketenagakerjaan

5.

Pendidikan

6.

Kesehatan

7.

Perumahan dan Lingkungan Hidup

8.

Pembangunan Manusia

9.

Pertanian

on

or

og

ok

ab

.b

ps .g

o.

id

1.

//p

10. Pertambangan dan Energi

6 7 8 9 10

11 12 13

12. Hotel dan Pariwisata

14

13. Transportasi dan Komunikasi

15

14. Perbankan dan Investasi

16

15. Pengeluaran Penduduk

17

16. Perdagangan

18

17. Pendapatan Regional

19

18. Perbandingan Regional

20

tp :

11. Industri Pengolahan

ht

iv

4


o. ps .g

on

or

og

ok

ab

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah.

.b

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut, yang berbatasan dengan, sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).

1

id

GEOGRAFI DAN IKLIM

ht

tp :

//p

Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedang sisanya digunakan untuk tegal , pekarangan dan lainnya. Selama tahun 2010 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 425 mm dengan 20 hari hujan, sementara bulan Agustus mempunyai rata-rata curah hujan terendah sebesar 38 mm dengan hari hujan 3 hari.


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ponorogo

1

2

PEMERINTAHAN Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan serta 305 kelurahan dan desa dengan 2.272 RW / 6.842 RT.

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

ab

.b

ps .g

o.

id

Jumlah total perangkat di 305 desa/kelurahan sebanyak 3.883 orang yang terdiri dari 301 Kepala Desa/ Kelurahan, 263 sekretaris desa/kelurahan, 987 Kaling/ Kasun/ Kamituwo dan 2.332 petugas urusan teknis desa. Dengan rata-rata setiap desa/kelurahan ditangani oleh 12 orang perangkat diharapkan kegiatan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan dapat berjalan dengan baik. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo didukung oleh 12.611 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari PNS pria sebanyak 7.133 orang, dan PNS wanita sebanyak 5.478 orang. Dari 12.611 Pegawai Negeri Sipil Daerah bila dirinci menurut golongan kepangkatan masing-masing adalah golongan I sebanyak 464 orang, golongan II sebanyak 2.707 orang, golongan III sebanyak 4.405 orang dan golongan IV sebanyak 5.035 orang. Dengan jumlah PNS terbanyak berasal dari golongan III dan IV mengakibatkan anggaran yang diperlukan untuk belanja pegawai cukup besar.

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ponorogo

2


Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 sebanyak Rp.924 miliar, meningkat 13,38 persen dibanding tahun 2009. Hampir seluruh sumber pendapatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Keuangan Daerah Pendapatan/ Belanja Pendapatan

Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah maka jumlah belanja daerah juga bertambah hingga mencapai Rp.910 miliar dengan belanja terbesar berasal dari belanja operasional Rp.807 miliar dan belanja modal Rp.98 miliar. Bila pada tahun sebelumnya surplus anggaran sebesar Rp.2 miliar, maka pada tahun 2010 ini bertambah menjadi Rp.13 miliar.

2010

815.179.838.761,05

924.264.098.005,31

48.046.560.260,05

48.840.098.186,31



PAD



Transfer

735.681.316.899,00

813.068.741.989,00



Lain-lain

31.451.961.602,00

62.355.257.830,00

813.117.344.884,98

910.713.233.791,13

Belanja Operasi

660.228.416.667,38

807.975.594.935,13



Modal

150.960.894.157,60

98.140.663.137,00



Tidak Terduga



Transfer

id



2.722.027.031,00

ps .g

o.

225.970.000,00

Surplus/Defisit

1.702.064.060,00

1.874.948.688,00

2.062.493.876,07

13.550.864.214,18

ab

.b

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Ponorogo

tp :

//p

on

or

og

ok

Berdasarkan hasil Pemilu 2009 jumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sebanyak 50 orang yang berasal dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN, Partai Hanura, PKNU, PPP, PKS, PNI Marhaenisme dan PKPI. Dari total 50 anggota DPRD hanya 19 persen diantaranya berjenis kelamin perempuan.

2009

ht

Tingkat pendidikan anggota DPRD semakin baik karena sebagian besar merupakan lulusan D-IV/S1 (74 persen) sehingga diharapkan mereka dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan lebih diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo.

PDI-P

Golkar

Demokrat

Laki-laki

8

7

Perempuan

2

2

PARTAI

PKB

PAN

Hanura

PKNU

PPP

PKS

PNI

7

6

-

1

PKPI

5

-

3

3

1

1

1

1

2

-

-

-

-

-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Ponorogo


3

3

PENDUDUK

o.

id

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo berjumlah 855.281 jiwa yang terdiri dari 427.592 laki-laki dan 427.689 perempuan. Jumlah ini lebih kecil dibanding tahun 2009 sebesar 899.328 jiwa. Perbedaan metode pendataan sedikit banyak cukup mempengaruhi jumlah penduduk ini.

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

ab

.b

ps .g

Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan adalah 99,98 , yang berarti secara rata-rata di Kabupaten Ponorogo perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Di antara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk yang terbanyak yaitu 74.379 jiwa atau sebesar 8,69 % dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul Kecamatan Babadan dan Kecamatan Ngrayun. Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 tercatat 623 jiwa/Km2. Kecamatan Ponorogo mempunyai kepadatan terbesar yaitu 3.334 jiwa/Km2, hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian untuk Kabupaten Ponorogo, sedangkan kepadatan terkecil di Kecamatan Pudak sebesar 182 jiwa/Km2.

Sumber : Hasil Pengolahan SUSENAS dan SP 2010

4


Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mengelompok pada usia produktif dimana kelompok terbesar pada usia 35-49 tahun.

Piramida Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2010

o. ps .g ab

.b

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010

og

ok

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan trend yang meningkat meski pada tahun 2010 sedikit mengalami penurunan pada angka 13,50 kelahiran per 1000 penduduk. Hal ini harus diwaspadai bila tidak ingin terjadi lonjakan penduduk di masa mendatang.

id

Perlu diperhatikan pula bahwa pada kelompok usia balita (0-4 th) dan usia tua (65 th ke atas) juga cukup besar mencapai 150.959 jiwa . Hal ini membuat makin besar pula beban ketergantungan pada penduduk usia produktif.

ht

tp :

//p

on

or

Program KB sebagai salah satu cara mengatur pertumbuhan penduduk agaknya kurang berhasil di Kabupaten Ponorogo. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah akseptor KB dari 151.442 orang pada tahun 2006 menjadi 136.769 orang pada tahun 2010.

Akseptor KB Menurut Metode Kontrasepsi Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

IUD

74.553

67.354

58.106

56.600

57.039

MO

8.623

8.266

8.067

8.356

8.376

Implant

4.687

5.252

6.374

7.486

7.878

Pil

11.151

11.370

10.408

10.515

10.881

Suntik

51.292

54.909

50.893

50.397

49.003

1.136

1.345

1.553

4.310

3.592

Kondom

Sumber : Badan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo


5

4

KETENAGAKERJAAN Berdasarkan konvensi Internasional Labour Organization (ILO), batasan penduduk usia kerja minimal adalah usia 15 tahun ke atas.

ps .g

o.

id

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 sejumlah 484.036 orang dengan nilai TPAK 72,72 %. Nilai TPAK ini naik sebesar 3,02 % bila dibanding tahun sebelumnya.

og

ok

ab

.b

Selama empat tahun terakhir angka pengangguran terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2007 masih sebesar 4,76 %, maka pada tiga tahun berikutnya menyusut menjadi 3,25 % pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pembangunan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia sehingga menurunkan jumlah pengangguran.

ht

tp :

//p

on

or

Sumber : Data Sakernas 2007-2010

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 tetap didominasi sektor pertanian dengan persentase sebesar 56,80 %, diikuti sektor perdagangan dan jasa sebesar 25,26 %, dan yang paling sedikit adalah sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,07 %. Sementara itu tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh sebagian besar angkatan kerja masih cukup rendah yaitu dibawah SD sederajat (62%), hanya 20,7% yang berpendidikan SLTA ke atas.

Sumber : Data Sakernas 2007-2010

6


PENDIDIKAN Ketersediaan sarana maupun prasarana pendidikan baik berupa fisik maupun non fisik yang memadai merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah Guru

Rasio Guru Murid

SD

609

72.006

6.919

1 : 10

SLTP

87

27.345

2.217

1 : 13

SLTA

62

22.604

1.855

1 : 12

id o. .b

ps .g

Pada tahun 2010 sebanyak 85,86 % penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia 10 tahun ke atas adalah penduduk melek huruf. Ini berarti masih ada 14,14 % penduduk yang masih buta huruf.

on

or

og

ok

Berdasarkan rasio guru murid per tingkat pendidikan maka guru pendidikan tingkat SLTP mempunyai beban yang paling banyak karena 1 orang guru harus menangani 12 murid.

Tingkat Pendidi kan

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

ab

Pada tahun 2010, sarana pendidikan tingkat dasar yang tersedia sebanyak 609 sekolah (baik negeri maupun swasta) dengan murid sejumlah 72.006 siswa dan guru sebanyak 6.919 orang. Di tingkat SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 87 sekolah, 27.345 siswa dan 2.217 guru. Sedangkan pada tingkat SLTA, sarana pendidikan yang tersedia sebanyak 62 sekolah, 22.604 siswa dan 1.855 guru.

5

ht

tp :

//p

Angka buta huruf pada tahun 2009 tercatat sekitar 14,14 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 13,17 persen. Berbagai usaha terus dilakukan oleh dinas terkait untuk menurunkan angka buta huruf, misalnya melalui program keaksaraan fungsional. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka partisipasi sekolah (APS) relatif stabil pada tingkat pendidikan dasar yaitu usia 7-12 tahun, namun cenderung menurun pada semua jenjang pendidikan di atasnya. Sumber : Data Susenas 2007-2010


7

6

KESEHATAN Kesehatan merupakan salah satu faktor penting di dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat mutlak diperlukan sarana kesehatan maupun tenaga medis yang memadai.

2010

Rumah Sakit

6

6

6

6

Puskesmas

31

31

31

31

Pustu

56

56

56

56

Pusling

49

52

55

51

BKIA

11

12

14

7

Klinik KB

1

1

1

-

Dari tahun ke tahun sarana kesehatan semakin membaik. Pada tahun 2010, jumlah rumah sakit yang beroperasi sebanyak 6 unit. Puskesmas yang tersedia sebanyak 31 unit yang dalam kegiatan operasionalnya dibantu oleh 56 unit puskesmas pembantu dan 51 puskesmas keliling.

o.

2009

ps .g

2008

ab

2007

.b

Jenis Sarana Kesehatan

id

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2010

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponroogo

Sumber : Data Susenas 2007-2010

8

Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 139 orang, terdiri dari dokter spesialis 33 orang, dokter umum 81 orang dan dokter gigi 25 orang. Sementara tenaga perawat yang ada 672 orang dan bidan 415 orang. Kelahiran bayi yang ditolong tenaga medis (dokter, bidan, maupun paramedis lainnya) dapat memperkecil resiko-resiko yang mungkin terjadi pada proses kelahiran. Sampai dengan tahun 2010 sejumlah 95,51% proses kelahiran bayi sudah ditolong oleh tenaga medis. Angka ini meningkat dibanding tahun 2009. Hal ini berarti dari 100 proses kelahiran, 95 diantaranya ditolong oleh tenaga medis.


PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

7

o. ps .g


89,31 % rumah di Kabupaten Ponorogo telah berdinding tembok dan 76,13 % rumah mempunyai lantai non tanah.

//p

on

or

og

ok

ab

Akses air bersih terutama sebagai sumber air minum merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2010, sebanyak 96,75% rumah tangga telah menggunakan air kemasan, leding, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang tergolong sebagai sumber air bersih yang baik untuk keperluan minum sehari-hari.

.b

Rumah dengan luas lantai yang cukup akan memberikan keleluasaan, sirkulasi udara yang memadai dan nyaman bagi para penghuninya. Pada tahun 2010, sekitar 11,66% rumah memiliki luas lantai di bawah 50 m2, sedikit meningkat bila dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8,87%.

id

Kondisi perumahan dengan segala fasilitas serta lingkungannya dapat menjadi gambaran kondisi sosial ekonomi serta kesehatan suatu masyarakat.

ht

tp :

Sampai tahun 2010 rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 70,94%, sedangkan sisanya masih menggunakan jamban secara bersama-sama atau jamban umum, ataupun masih memanfaatkan sungai sebagai “jamban” mereka. Sejumlah 98,78 % penduduk Kabupaten Ponorogo telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hampir seluruh penduduk Kabupaten Ponorogo telah memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan penerangan mereka. Sumber : Data Susenas 2007-2010


9

8

PEMBANGUNAN MANUSIA

ps .g

o.

id

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu : Angka Harapan Hidup, pencapaian pendidikan dan paritas daya beli. IPM merepresentasikan kesempatan warga masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah.

ht

tp :

//p

og

on

or

Klasifikasi IPM menurut UNDP :  Rendah : IPM ≤ 50  Menengah ke bawah : 50 < IPM ≤ 66  Menengah ke atas : 66 < IPM ≤ 89  Tinggi : IPM ≥ 90

ok

ab

.b

IPM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 berada pada klasifikasi menengah ke atas. Dalam kurun waktu 2007-2010, IPM Kabupaten Ponorogo menunjukkan tren meningkat. Namun demikian IPM Kabupaten Ponorogo masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Timur. Meski IPM meningkat namun jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo masih cukup banyak. Penduduk miskin adalah seseorang/rumahtangga yang kondisi kehidupannnya serba kekurangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupannya. Berdasarkan data kemiskinan dari PKIB, PSE, SPDKP, PPLS dan Non Grema, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun angkanya menurun. Data terakhir yang berasal dari Non Grema 2010 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Ponorogo sebanyak 74.917 rumah tangga.

10


PERTANIAN

og

o. ps .g .b ab

ok

Sedangkan dari lahan kering seluas 102.378 Ha, 21,15 % diantaranya digunakan untuk pekarangan dan bangunan, 29,57 % untuk tegal/ladang, 45,85 % untuk hutan negara dan sisanya yaitu 3,43 % digunakan sebagai lahan hutan rakyat, perkebunan dan lainnya.

id

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur, yang mempunyai luas lahan sawah 34.800 Ha, terdiri dari daerah irigasi teknis seluas 30.091 Ha, setengah teknis seluas 625 Ha, non teknis 2.334 Ha dan tadah hujan seluas 1.750 Ha.

9

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo

ht

tp :

//p

on

or

Luas panen tanaman padi mengalami kenaikan sebesar 2,87 % dengan produksinya sebesar 4.373.340 kwintal, mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 4.222.813 kwintal.

Rata-rata produksi padi per hektar setiap tahun juga mengalami kenaikan. Dari 57,17 kwintal per hektar pada tahun 2006 meningkat hingga mencapai 66,18 kwintal per hektar pada tahun 2010.

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo


11

10

PERTAMBANGAN DAN ENERGI Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat, salah satu indikatornya adalah penggunaan jasa listrik oleh rumah tangga. Pada akhir tahun 2010 persentase pelanggan listrik rumah tangga mencapai 95,49 % dari jumlah pelanggan listrik keseluruhan.

.b

ps .g

o.

id

Jumlah Kwh listrik yang terjual untuk rumah tangga pada tahun 2010 mencapai 137.968.518 dengan nilai penjualan sebesar 72,38 miliar rupiah.

ht

tp :

//p

og

on

or

Sumber : Kantor PT PLN Kabupaten Ponorogo

ok

ab

Sementara itu jumlah pelanggan PLN juga selalu bertambah setiap tahunnya. Jumlah pelanggan pada tahun 2010 berjumlah 191.492 pelanggan, meningkat 4,78 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 182.757 pelanggan. Kabupaten Ponorogo juga mempunyai sumber daya alam yang berupa bahan pertambangan dan galian. Produk yang dihasilkan adalah mangan, andesit, bentonit, sirtu dll. Selain itu untuk pengguna air bersih dari PDAM juga mengalami peningkatan dari 15.049 rumah tangga menjadi 16.651 rumah tangga atau naik sebesar 10,64 %.

Sumber : Kantor PT PLN Kabupaten Ponorogo

12


INDUSTRI PENGOLAHAN

o. ps .g .b ab

og

ok

Industri formal yang banyak ditemui di Kabupaten Ponorogo adalah industri moulding, tegel, mebel kayu dan rokok kretek. Sementara industri non formal adalah industri tikar mendong, anyaman, tempe dan batu merah.

id

Jumlah unit usaha industri pada tahun 2010 sebanyak 21.789 yang terdiri dari industri formal sebanyak 735 dan industri non formal 21.054 usaha. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 53.159 orang, dimana 9.184 berada pada industri formal dan 43.975 pada industri non formal.

11

ht

tp :

//p

on

or

Bila dilihat dari segi nilai produksi yang dihasilkan, komoditi terbesar ada pada industri tepung tapioka, genteng, furniture, moulding, rokok kretek dan industri tempe yang menyumbang andil sebesar 46,35 persen dari total nilai produksi seluruh komoditi yang ada. Tenaga kerja yang diserap dari sektor industri ini adalah 53.159 pekerja, dimana 56,84 persen adalah pekerja dari industri non formal terutama pada komoditi tempe, tikar mendong, dan genteng, batu merah, anyaman bambu dan moulding.

Sumber : Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo


13

12 HOTEL DAN PARIWISATA Ponorogo dikenal dengan julukan kota reog, karena merupakan tempat lahirnya kesenian reog yang kini menjadi ikon wisata Jawa Timur. Festival Reog tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kota Ponorogo menjadi salah satu jadwal kalender wisata yang sayang untuk dilewatkan.

Sarana Hotel dan Penginapan Tahun 2006-2010

Jumlah Hotel & Penginapan

Jumlah Kamar

Jumlah Tempat Tidur

2006

12

297

497

2007

12

289

492

2008

12

292

492

2009

16

350

633

2010

17

401

648

o.

id

Tahun

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

ab

.b

ps .g

Obyek wisata alam yang dapat dikembangkan sejajar dengan obyek wisata di daerah lain yaitu Telaga Ngebel yang berada di Kecamatan Ngebel. Danau yang masih alami dan belum banyak terjamah fasilitas umum ini dikelilingi oleh Gunung Wilis, merupakan objek wisata potensial yang mampu mendatangkan turis domestik maupun mancanegara apabila dikembangkan secara matang dan terpadu. Dalam rangka menunjang sub sektor kepariwisataan ini, perlu kiranya tersedia sarana hotel dan penginapan yang memadai. Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 terdapat 13 hotel/losmen dan 4 penginapan yang siap menerima tamu baik wisatawan domestik maupun luar negeri. Jumlah total kamar yang tersedia selama tahun 2010 dari 17 hotel dan penginapan adalah 401 kamar dengan jumlah tempat tidur 648 buah. Sedangkan tamu yang menginap selama 2010 tercatat sekitar 68.930 orang.

14


TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

o. ps .g .b

or

og

ok

ab

Panjang jalan yang sudah diaspal untuk jalan negara sepanjang 8,00 km, jalan provinsi sepanjang 86,58 km dan jalan kabupaten sepanjang 708,02 km. Untuk jalan yang masih dalam kondisi makadam (kerikil), jalan kabupaten yang ada sepanjang 131,59 km serta jalan tanah sepanjang 76,50 km.

id

Salah satu prasarana transportasi dalam kegiatan perekonomian serta kemudahan untuk mobilitas penduduk dalam kegiatan sosial adalah tersedianya jalan yang baik. Seiring dengan makin meningkatnya pembangunan nasional di Kabupaten Ponorogo, senantiasa selalu terjadi perbaikan dan pembangunan baik jalan negara, provinsi maupun jalan kabupaten yang ada.

13

ht

tp :

//p

on

Pembangunan sarana pos dan telekomunikasi serta peningkatan kualitas pelayanannya saat ini dirasakan sudah sangat mendesak, karena dengan tersedianya sarana komunikasi yang baik akan sangat memperlancar segala aktivitas sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Pada tahun 2010 untuk surat pos dalam negeri maupun luar negeri mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hanya pelayanan paket yang mengalami sedikit peningkatan. Agaknya layanan pos saat ini dirasa kurang bersaing dengan sarana telekomunikasi dan keuangan yang lain seperti jasa pengiriman paket swasta dan jasa transfer keuangan lewat perbankan. Sumber : PT. POS Indonesia Kabupaten Ponorogo


15

14

PERBANKAN & INVESTASI

id

Posisi dana simpanan di seluruh Bank Umum dan BPR dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 total mencapai 2 triliun rupiah. Posisi simpanan tersebut terbagi dalam 3 jenis simpanan yaitu giro pada posisi 133 miliar rupiah, deposito sebesar 354 miliar rupiah dan tabungan sebesar 1,5 triliun rupiah.

.b

ps .g

o.

Karena kegiatannya didasarkan atas azas usaha bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, maka koperasi dijadikan salah satu alternatif pilihan dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Setiap tahun jumlah koperasi selalu mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2010 di Kabupaten Ponorogo terdapat 839 koperasi dengan rincian 27 Koperasi Unit Desa dan 812 koperasi Non KUD.

ok

ab

Sumber : Bank Indonesia Cabang Kediri

KUD

Non KUD

Jumlah

2006

27

438

2007

27

442

2008

27

498

525

2009

26

600

2010

27

812

839

or

Tahun

tp :

og

Banyaknya Koperasi

//p

on

465

ht

574

469

Seiring dengan peningkatan jumlahnya, kinerja koperasi pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi keanggotaan maupun jumlah modalnya. Pada tahun 2010 tercatat jumlah anggota koperasi sebesar 123.550 orang dengan jumlah modal mencapai 411,4 miliar rupiah.

Sumber : Dinas INDAKOP Kabupaten Ponorogo

16


PENGELUARAN PENDUDUK Pendapatan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya data tentang pendapatan riil penduduk sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu digunakan pendekatan melalui nilai konsumsi, baik makanan maupun non makanan yang selanjutnya akan menghasilkan indikator pengeluaran perkapita.

Tahun 2008

60.000-99.999

2009

2010

0,07

-

100.000-149.999

12,71

5,59

2,96

150.000-199.999

4,95

18,63

11,98

200.000-299.999

59,51

39,75

43,17

15,73

26,57

31,05

3,19

9,39

10,83

100,00

100,00

100,00

o.

id

3,91

ps .g

300.000-499.999

.b

≥ 500.000

Total

on

or

og

ok

ab

Pada tahun 2010, sebesar 43,17 persen penduduk Kabupaten Ponorogo (mayoritas penduduk) memiliki pengeluaran perkapita pada rentang 200.000 - 299.999 rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 39,75 persen. Sementara penurunan terjadi pada rentang pengeluaran yang lebih rendah yaitu 60.000 – 199.999 rupiah.

Pengeluaran perkapita

15

ht

tp :

//p

Dilihat dari jenis pengeluaran yang dikonsumsi, pengeluaran makanan lebih mendominasi dibanding pengeluaran non makanan yaitu 55,42 persen untuk pengeluaran makanan dan sisanya sebesar 44,58 persen merupakan pengeluaran non makanan. Kedepannya diharapkan persentase pengeluaran makanan akan menurun karena meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya ditandai dengan bergesernya proporsi konsumsi untuk makanan kepada konsumsi non makanan.



17

16 PERDAGANGAN Usaha perdagangan dirinci menjadi 3 golongan berdasarkan besaran asset usaha. Usaha perdagangan dengan asset lebih dari 200 juta digolongkan menjadi usaha perdagangan besar, yang assetnya antara 50-200 juta digolongkan menjadi usaha perdagangan menengah, dan usaha dengan asset kurang dari 50 juta dikategorikan sebagai usaha perdagangan kecil.

Menengah

Kecil

Jumlah

2006

24

166

525

715

2007

23

181

516

720

2008

19

179

530

728

2009

48

172

576

796

2010

76

260

761

1097

o.

Besar

ps .g

Tahun

id

Usaha Perdagangan

ht

tp :

//p

on

or

og

ok

ab

.b

Sampai tahun 2010 sebanyak 1.097 surat ijin usaha perdagangan (SIUP) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo. Jumlah ini meningkat 37,81 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 796. Secara umum jumlah usaha perdagangan pada semua golongan usaha terjadi peningkatan. Sementara bila dilihat menurut pengajuan SIUP menurut sektor usaha, secara persentase hampir sama dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sektor dengan dominasi terbesar pada sektor perdagangan (62,24%). Usaha perdagangan besar yang pada tahun sebelumnya sejumlah 48 usaha meningkat menjadi 76 usaha. Begitu pula dengan usaha perdagangan menengah dan kecil yang meningkat masing-masing 51,16 persen dan 32,11 persen dari tahun 2009.

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo

18


o. ps .g .b

og

ok

ab

Potensi perekonomian suatu wilayah dicerminkan oleh PDRB yang nilainya merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) menggambarkan produksi riil yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi perubahan harga/inflasi.

17

id

PENDAPATAN REGIONAL

ht

tp :

//p

on

or

PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 7,45 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 3,3 triliun rupiah. Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 35,73 persen. Sementara sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (1,38 persen). PDRB per kapita (adhb) penduduk Kabupaten Ponorogo selama setahun sebesar 8,7 juta rupiah, naik 21,78 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,1 juta rupiah.

Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 sebesar 5,78 persen. Sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor Angkutan dan Komunikasi yaitu 9,68 persen. Sumber : PDRB Kabupaten Ponorogo 2011


19

18

PERBANDINGAN REGIONAL

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks Karesidenan Madiun Tahun 2009 PDRB ADHB (Milyar Rp.)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Kab. Pacitan

3.083,92

5,14

Kab. Ponorogo

6.102,13

5,08

Kab. Madiun

5.639,57

5,02

Kab. Magetan

6.724,72

5,03

Kab. Ngawi

6.642,32

5,25

Kota Madiun

2.576,92

5,62

.b

ps .g

o.

id

Sektor yang paling dominan dalam PDRB Kabupaten Ponorogo adalah sektor pertanian disusul dengan perdagangan, jasa-jasa, industri pengolahan, dan bangunan/konstruksi.

og

2007

2008

2009 *

Kab. Pacitan

70,48

70,91

Kab. Ponorogo

68,55

69,07

69,75

70,34

Kab. Madiun

68,24

68,63

69,28

69,83

Kab. Magetan

71,20

71,79

72,32

72,72

Kab. Ngawi

67,52

68,02

68,41

68,82

Kota Madiun

75,42

75,89

76,23

76,48

Jawa Timur

69,78

70,38

71,06

71,55

ht

//p

Kab./Kota

tp :

on

or

Perbandingan IPM Di Wilayah Eks Karesidenan Madiun Tahun 2007-2010

ok

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

Meskipun dari sisi PDRB-nya berada di urutan ketiga , namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo masih berada di peringkat ke-empat di bawah Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 adalah 5,08 persen.

ab

Kab./Kota

PDRB Kabupaten Ponorogo jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota seEks Karesidenan Madiun berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi dengan nilai sebesar 6.102,13 milyar rupiah pada tahun 2009.

71,45

2010**

71,91

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 tercatat sebesar 70,34, berada di urutan keempat diantara Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Madiun, dan masih lebih rendah dibanding IPM Provinsi Jawa Timur yang sebesar 71,55.

* angka diperbaiki ** angka sementara

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

20


://

ht tp go

ro

no

po

.id

go

s.

bp

b.

ka

No title

Recommend Documents