MEDIA COVERAGE
DPRD Tidore Kepulauan Respon Positif TA Bersama KOPEL Saturday, 13 August 2011 04:20
Anggota DPRD Tidore Kepulauan serius menyimak penjelasan Winarso Ak. yang membeberkan wajah APBD Tidore Kepulauan dan beberapa perbandingan daerah lain.
TIDORE - Diskusi terbatas dengan anggota DPRD Tidore Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 berjalan alot. Tidak kurang dari 15 orang anggota DPRD yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi positif. Konsultan Keuangan Kopel, Winarso Ak, yang memberikan technical assistance kepada anggota DPRD Tidore Kepulauan, lebih banyak membahas realisasi pelaksanaan APBD 2010 dan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Technical Assistance (TA) yang dilaksanakan oleh KOPEL sebagai bagian kegiatan yang dikerja samakan dengan Uni Eropa mendapat respon positif dari anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD Ahmad Laiman mengatakan di sela-sela kegiatan tersebut bahwa DPRD sampai sekarang ini masih butuh peningkatan SDM untuk mengimbangi eksekutif. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga politik tidak lepas dari kepentingan, sehingga setiap agenda yang akan dibahas di DPRD selalu bersinggungan dengan kepentingan politik para anggotanya. "Dibutuhkan sebuah masukan yang bisa mendudukkan kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD pada proporsinya agar lebih mensejahterakan rakyat ketimbang untuk kepentingan politik," katanya. Dari diskusi tersebut terungkap beberapa hal yang masih menjadi keragu-raguan anggota DPRD atas kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, misalnya pembangunan pasar oleh investor. Menurut Winarso, hal tersebut tak jadi masalah, yang penting kontraknya dengan pihak ketiga harus jelas. Itulah yang menjadi pegangan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pemerintah kota. Sementara itu, Manager Program KOPEL dalam kesempatan ini pula kembali mengingatkan anggota kaukus DPRD untuk senantiasa membangun diskusi dengan masyarakat sipil (CSO) yang ada di luar parlemen. Banyak hal yang mungkin terjadi di DPRD yang membutuhkan penyelesaian dengan melakukan konsultasi publik, bisa dalam bentuk diskusi dan lain-lain. “Anggota DPRD perlu membawa agenda-agenda DPRD ke ranah publik untuk senantiasa didiskusikan. Inilah gunanya ada kaukus yang dibentuk beberapa waktu yang lalu agar masalah-masalah yang terjadi di DPRD dapat didiskusikan di luar gedung DPRD,” ungkapnya. (*)
Kopel Dorong Moratorium PNS Sunday, 07 August 2011 11:21
?
BULUKUMBA - Staf ahli Kopel Indonesia, Winarso, mendorong gagasan untuk menstop sementara penerimaan (moratorium) PNS sebagai wacana publik. Menurutnya, sejatinya pegawai yang direkrut disusuaikan kebutuhan serta kemampuan daerah tersebut untuk menggaji pegawainya. Hal itu dikemukakan Winarso dalam acara diskusi dan launching kaukus antara anggota DPRD Bulukumba dan masyarakat sipil di Bulukumba yang diselenggarakan Kopel atas dukungan Uni Eropa. Acara yang digelar di Hotel Arini 2, Bulukumba, 6 Agustus 2011 ini dihadiri oleh Ketua DPRD Bulukumba A. Hamzah Pangki beserta beberapa anggota DPRD lainnya dan unsur masyarakat sipil. Dijelaskannya, umumnya daerah di Indonesia, khususnya Bulukumba alokasi untuk pegawai menyedot 70 % dari APBD. Selebihnya 30% barulah dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. "Hal ini akan berdampak pada ketimpangan pembangunan yang sebagian besar untuk membiayai pegawai," jelasnya. Di akhir acara, juga dilaunching Kaukus antara Anggota DPRD dan Masyarakat Sipil yang ada di Bulukumba. Mulyadi Mursali (anggota DPRD Bulukumba) yang terpilih sebagai koordinator mengemukakan bahwa kaukus ini akan menjadi media komunikasi antara anggota DPRD dan masyarakat dalam mensinergikan pembangunan di Bulukumba. Selama ini banyak hal yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tupoksinya tapi karena medium untuk mempublikasikan kegiatan tersebut minim sehingga muncul stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap anggota DPRD. Kaukus ini diharapkan menjadi katalisator untuk mengkomunikasikan masalah tersebut. (MAR)
Faisal: Kita Perlu Masukan Kopel Wednesday, 11 May 2011 02:10
KOPEL, Medan - DPRD Kota Medan saat ini tengah membahas dua Ranperda inisiatif, yaitu Ranperda tentang perlindungan HIV/AIDS dan Cagar Budaya. Pihak dewan pun meminta masukan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel). “Dalam membahas kedua Ranperda hak unisiatif ini, kita tidak bentuk Pansus, tapi dikaji dan dibahas langsung oleh Badan Legislasi. Kita akan terima semua masukkan termasuk masukkan KOPEL,” ungkap Ir. H. Faisal Nasution, Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Medan. Ungkapan tersebut, disampaikan pada saat diskusi dengan Direktur Advokasi Legislatif KOPEL, Madjid Bati, di ruangan Ketua Badan Legislasi, beberapa waktu lalu. Dia meminta kepada KOPEL untuk memberi masukkan di dua Ranperda Hak Inisiatif DPRD Kota Medan, yaitu Ranperda tentang Perlindungan HIV/AIDS dan Cagar Budaya. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menceritakan tentang pengalamannya mengikuti Workshop Anggota DPRD tentang Peningkatan Fungsi Legislasi Daerah, yang dilaksanakan oleh KOPEL bekerjasama dengan DPRD Kota Medan dan dibiayai oleh Uni Eropa, pada tanggal 28 Februari-02 Maret 2011 di Jakarta. Sekembalinya dari workshop beberapa waktu kemudian, dia terpilih sebagai Ketua Badan Legislasi, menggantikan Surianda Lubis. (mb)
KOPEL Bertemu Parlemen Group se-Kabupaten Bulukumba Wednesday, 18 May 2011 04:51
Para pengurus Parlemen Group se-Bulukumba saa melakukan pertemuan dengan Kopel.
KOPEL, Bulukumba - Kopel Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa dalam program Improvement of Living Conditions of the Poor and Disadvantaged People through Capacity Strengthening of Local Parliaments and Increase Participation of Civil Society in Local Planning and Budgeting melakukan technical assistance kepada Parlemen Group se-Kabupaten Bulukumba, Sabtu, 14 Mei 2011.
Kegiatan technical assictance, yang ditempatkan di Kantor KOPEL Kab. Bulukumba, memfokuskan pada isu bagaimana aspirasi masyarakat yang terkait dengan fungsi DPRD yaitu, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat diperjuangkan dan terkomodir oleh anggota DPRD Bulukumba. Dalam pertemuan tersebut hadir dari KOPEL masing-masing Syamsuddin Alimsyah, Herman, Muh. Akil Rahman dan Sahidah Hamid. Syamsuddin dalam pengantar diskusi dengan Parlemen Bulukumba mengemukakan perlunya Parlemen Group se-Bulukumba mengharapkan untuk lebih menguatkan perannya dalam memediasi masyarakat di kecamatan masing-masing dengan anggota DPRD dari dapil kecamatan tersebut. Salah satu contoh best practices yang dapat direplikasi oleh Parlemen Group Bulukumba adalah bagaimana pola penganggaran di Kota Parepare yang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebanyak Rp 47 miliar untuk 22 kelurahan. Sehingga masyarakat sipil yang ada di kelurahan tersebut tinggal memikirkan bagaimana anggaran ini dikelola dalam bentuk perumusan kegiatan-kegiatan. Hal ini dapat menjawab berbagai masalah dalam pelaksanaan musrenbang. Hal lain yang dikemukakan oleh Syamsuddin adalah, sekarang di DPRD Bulukumba sedang bergulir hak inisiatif dari anggota DPRD Bulukumba untuk Rancangan Perda Pelayanan Publik. Adanya hak inisitif dari DPRD dapat menjadi momen bagi parlemen group untuk mendukung hak inisiatif Ranperda Pelayanan Publik ini. "Dengan terbitnya perda ini maka dapat dipastikan hak-hak masyarakat sipil dalam menikmati pelayanan publik akan lebih maksimal," katanya. (*)
ROM Evaluasi Program KOPEL Wednesday, 12 October 2011 05:24
MEDAN - Program KOPEL yang dikerjasamakan dengan Uni Eropa sedang dievaluasi oleh tim monitoring independen dari ROM (Result Oriented Monitoring). Mr. Paulo Rodrigues tim ROM berkebangsaan Portugal datang khusus ke Indonesia untuk kegiatan tersebut. Dia berada di Indonesia melakukan evaluasi program KOPEL selama 5 hari mulai 10 hingga 14 Oktober 2011. Di hari pertama tanggal 10 Oktober 2011, melakukan meeting di kantor Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam gedung Intiland Jakarta. Setelah itu berangkat ke Medan untuk menemui kelompok sasaran program KOPEL di Medan, yakni anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Medan dan Kelompok Masyarakat Sipil atau CSO. Di Medan diawali pertemuan dengan Fitra Sumatera Utara yang merupakan mitra KOPEL untuk program di Kota Medan dan Kabupaten Karo. Keesokan harinya, tim ini bertemu dengan anggota DPRD dan secretariat DPRD Kota Medan. Pertemuan dengan anggota DPRD Kota Medan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, antara lain Ir. H.M.Faisal Nasution, Ketua Badan Legislasi, Parlindungan, Dianto, Aripai Tambunan, Burhanuddin Sitepu, Ilhamsyah, Roma Simare-Mare dan Damai Yona Nainggolan. Tim ROM Mr. Paulo Rodrigues diterima khusus di ruang Badan Legislasi DPRD. Sementara pertemuan dengan Sekretariat DPRD diterima oleh Sekwan dan sejumlah staf secretariat di ruang kerja Sekwan DPRD Kota Medan. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa KOPEL bersama dengan mitranya telah melakukan hal yang positif bagi peningkatan kapasitas DPRD dan secretariat DPRD. Ada hal yang menarik dalam perbincangan tersebut sekaitan dengan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Menurut pengakuan anggota DPRD, bagi anggota DPRD yang pernah mengikuti pelatihan di KOPEL sangat jauh beda dengan Bintek yang selama ini dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Bintek yang selama ini diikuti sangat formalistic dan diceramahi melulu soal undangundang, sementara model yang dilakukan KOPEL lebih teknis dan menyentuh langsung pada kerja-kerja DPRD terkait dengan fungsinya. Bahkan technical Assistensi yang dilakukan setiap saat sangat membantu ketika DPRD menemui jalan buntu dalam setiap pembahasan kebijakan. Mr. Paulo berada di Medan selama 2 hari dan hari ke 3 dan 4 dijadwalkan berada di Tidore Kepulauan sebagai sasaran program KOPEL lainnya di kawasan Timur Indonesia. Keberadaannya di Tidore Kepulauan sama dengan yang di Medan, dia akan bertemu dengan LML Maluku Utara mitra KOPEL di Ternate dan Tidore. Hal yang sama juga akan dilakukan pertemuan dengan kelompok sasaran program yakni anggota DPRD dan secretariat DPRD Kota Tidore kepulauan dan kelompok dampingan masyarakat sipil yang kerap disebut dengan Parlemen Group. (*)
Pameran Capaian MDGs KOPEL Didominasi DPRD Kab/Kota di Indonesia Wednesday, 30 November 2011 05:33
Stan pameran dari berbagai sekretariat DPRD di Indonesia banyak dikunjungi.
JAKARTA - Kopel kerja sama dengan Uni Eropa melaksanakan Pameran Capaian MDGs di Hotel Maharadja Jakarta tanggal 29 November 2011. Dari 30 stan pameran yang terdiri dari sekretariat DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, NGO, dan Ormas umumnya didominasi oleh DPRD kabupaten/Kota di Indonesia. Mereka yang ikut dalam pameran antara lain DPRD Banjarmasin, Bantul, Tabanan Bali, Bulukumba, Tidore Kepulauan, Purwakarta, Bengkulu Utara, Kota Makassar, Samarinda, Medan, Karo dan secretariat DPRD lainnya. Sementara dari NGO dan Ormas antara lain Seknas ASDEKSI, Transparansi Indonesia (TII), Seknas Fitra, Yappika, MP3, IPC, Lakpesdam NU, Bengkel Appek, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI), dan sejumlah NGO dari berbagai daerah. Pameran ini dirangkaikan dengan Workshop Nasional dengan tema “Peran DPRD dalam pencapaian Tujuan MDGs 2015” ini dilaksanakan dalam rangka clousing program KOPEL yang telah dilaksanakan di 4 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Bulukumba, Kota Tidore Kepulauan, Medan dan Kabupaten Karo. Tidak kurang dari 300 orang pengunjung memenuhi hall Maharadja Hotel yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat partai politik, anggota ASDEKSI, akademisi, anggota DPRD dan Pemerintah Kab/Kota dari berbagai daerah di Indonesia, mahasiswa, kementrian dan lembaga, serta ormas dan NGO. Banyaknya DPRD yang mendominasi pameran ini, menurut Rahmansyah dari DPRD Kota Parepare, menunjukkan bahwa KOPEL bukan hanya sekadar memantau kinerja DPRD akan tetapi menjadi mitra untuk perbaikan DPRD ke depan. “Jangan dipandang KOPEL sebagai musuh karena banyak mengkritik kinerja DPRD, akan tetapi ini bisa dijadikan mitra strategis dalam pelaksanaan fungsi DPRD,” ungkapnya. (***)
Sejumlah Legislator Terima KOPEL Award Wednesday, 30 November 2011 05:41
Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, memberikan anugerah KOPEL Award kepada sejumlah anggota DPRD di Hotel Maharadja, 29 November 2011.
JAKARTA - Tidak mudah menemukan anggota DPRD yang peduli, tapi bukan berarti semua anggota DPRD tidak memiliki komitmen. Inilah yang dilakukan oleh KOPEL selama dua tahun program yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Bulukumba, Medan dan Tidore Kepulauan kerja sama dengan Uni Eropa. KOPEL berusaha menemukenali anggota DPRD yang yang memiliki kepedulian dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Program peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penguatan kapasitas DPRD dalam perencanaan dan penganggaran daerah, KOPEL melakukan intervensi kepada anggota DPRD dan sekretariat DPRD untuk mendorong penganggaran yang pro poor dan responsive gender selama 2 tahun di Kabupaten Bulukumba, Tidore, Karo dan Medan. Dua tahun terakhir sudah terasa cukup untuk mengidentifikasi anggota DPRD yang berpihak dan memiliki komitmen bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika KOPEL memberikan penghargaan kepada mereka. Sejumlah anggota DPRD di kabupaten/kota yang menjadi konsentrasi sasaran program KOPEL dalam dua tahun terakhir ini menerima KOPEL Award. Pemberian penghargaan ini dilakukan tanggal 29 November 2011 di Hotel Mahardja Jakarta. Penentuan anggota DPRD yang mendapatkan KOPEL Award diseleksi cukup ketat. Dari nominator yang terpilih, KOPEL menurunkan tim untuk melakukan interview kepada stakeholder yang terkait di daerah, antara lain akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dan konstituen anggota DPRD untuk mendapatkan rekam jejak anggota DPRD yang bersangkutan. Opini yang terbangun dari hasil interview tersebut menjadi pertimbangan tim penilai yang dibentuk untuk menentukan siapa diantara para nominator anggota DPRD yang berhak untuk mendapatkan KOPEL Award. Dari hasil penilaian tersebut, mereka yang terpilih antara lain: DPRD Kabupaten Bulukumba, masing-masing: 1. Hj. Banri Alang, S.Pd 2. Mulyadi Mursali 3. Drs. H. A. Edi Manaf
DPRD Kota Tidore Kepulauan, masing-masing: 1. Ahmad Laiman, S.Sos. 2. Abd. Haris Ahmad
DPRD Kota Medan, masing-masing: 1. Faisal Nasution 2. Parlindungan Sipahutar, SH. 3. Drs. Roma Simare-mare 4. Hj. Sriyati Pohan 5. Ikrima Hamidy
•
DPRD Kabupaten Karo, masing-masing: 1. Sitti Aminah Perangin-angin 2. Sudirman Ginting 3. Suranta Sitepu
Selain anggota DPRD, KOPEL juga memberikan KOPEL Award kepada Sekretariat DPRD sebagai supporting system dalam mendukung palaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD, masing-masing: 1. Andi Kurniadi (Sekwan DPRD Kabupaten Bulukumba) 2. Yusuf Tamnge (Sekwan DPRD Kota Tidore Kepulauan) 3. Sarjana Ginting (Sekwan DPRD Kabupaten Karo)
Syamsul Arief Rivai Buka Workshop Kopel di Jakarta Sunday, 27 November 2011 09:45
MAKASSAR - Dirjen Bangda Dr Drs H Andi Syamsul Arief Rivai, MSi, akan membuka workshop nasional yang digelar oleh Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. Workshop dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pencapaian Tujuan MDGs 2015" ini diadakan di Hotel Maharadja, Jakarta, Selasa, 29 November 2011. Hadir dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Uni Eropa ini, anggota DPRD dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti dari Makassar, Bulukumba, Lutim, Bantaeng, Sinjai, Parepare, Maros, Bantul, Kupang, Kepulauan Tidore, dan DPRD Sulsel. Hadir juga anggota DPRD penerima KOPEL AWARD 2009 dan 2010 lalu. Workshop nasional ini akan dirangkaikan dengan pameran yang akan melibatkan Pemerintah Daerah, Asosiasi Sekretris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ASDEKSI), NGO, dan lembaga-lembaga donor yang bekerja untuk Indonesia. Menurut Direktur Kopel, Syamsuddin Alimsyah, workshop ini juga dirangkaikan pula dengan peluncuran empat buku yang diproduksi oleh KOPEL, yaitu "Pengalaman Praktis DPRD dalam Mendorong Pengentasan Kemiskinan", "Antara Lebah dan Wakil Rakyat", "Pengawasan DPRD Atas Pelaksanaan DAK Pendidikan, dan "Parlemen Group". Juga, pemberian anugerah KOPEL AWARD 2011 bagi anggota DPRD dan sekretariat DPRD. Syamsuddin menjelaskan, peserta pameran di antaranya Sekretariat DPRD dari Kota Banjarmasin, Samarinda, Purwakarta, Purworejo, Surakarta, Tabanan, Bengkulu Utara, DPRD dan Pemkot Makassar, Seknas Asdeksi, Bulukumba, NGO Perludem Jakarta, PSHK Jakarta, Yappika Jakarta, MP3 Jakarta, IPNU Jakarta, Transparansi Internasional (TI), Komunitas Indonesua untuk Demokrasi (KID), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), KOPEL Indonesia, Kopel Bantul Jogjakarta, Kopel Medan, Kopel Tidore, Kopel Nusa Tenggara Timur (NTT), LML Tidore, Bengkel NTT, Sarang Widi Bantul Jogja. Peserta workshop diprediksi mencapai 300 orang. Sebelumnya Kopel juga pernah melakukan hal yang sama perayaan 10 tahun tahun dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andre Arief Bulu. (*)
Kopel Akan Gelar Award Tribun Timur - Kamis, 3 November 2011 17:15 WITA Makassar, Tribun-timur.com -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) akan menggelar Kopel Award bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang memiliki kinerja baik dan inisiatif baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat positif. Pemberian pengahargaan itu akan diberikan 29 November nanti di Jakarta. Adapun daerah yang menjadi penilaiannya, yakni di Sumatera Utara, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan.Berdasarkan hasil evaluasi tim khusus yang dibentuk Kopel akan dipilih delapan nominator yang akan diseleksi lagi oleh tim penilai. Adapun proses penilaian, sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Penilaian dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk memonitoring kinerja individu anggota DPRD di beberapa wilayah sebagai finalisasi nominator. Ketua Panitia Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Award Anwar Razak, Kamis (3/10), mengatakan, pemberian penghargaan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran beberapa buku, workshop nasional dan pameran dari DPRD Kota, Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Ia menyebutkan penghargaan yang diberikan kepada anggota dewan tersebut bisa saja dicabut. Apabila penerima penghargaan terlibat masalah. "Makanya kami melakukan penilaian awal sejak tahun lalu. Hal itu dilakukan agar pemenang penghargaan merupakan individu yang layak mendapatkannya," ungkap Ansar. Manajer Program Kopel Herman, memaparkan, adapun yang menjadi indikator dalam penilaian Kopel yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban politik, dan partisipasinya di DPRD. Ia juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran empat buku. Yakni Buku DPRD di Mata Pelajar, Buku Pengalaman Praktis DPRD dalam Mendorong Pengentasan Kemiskinan, Buku Berbagi Makan dan Minum dengan Orang Miskin dan Buku Saku, Panduan Praktis Pemantauan Proyek. Ia berharap dengan seluruh kegiatan tersebut setiap daerah dapat mencapai target millenium development goal yang terkait masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan di tahun 2015. (*) Penulis : Mahyuddin Editor : Ina Maharani
DPRD Tanah Karo Belajar Budgeting di Makassar TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 16 anggota DPRD Tana Karo, Sumatera Utara, saat ini sedang mengikuti Workshop on Local Planning and Budgeting yang difasilitasi oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan atas dukungan Uni Eropa. Acara pembukaan workshop saat ini sedang berlangsung Jumat, (27/5/2011) di Hotel Singgasana, Makassar. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Haidar Majid, berkesempatan hadir dan memberi sambutan. Haidar berterima kasih kepada tamu-tamu yang datang dan berharap akan kerasan tinggal di Makassar. Haidar juga memuji Kopel, khususnya Syamsuddin Alamsyah sebagai koordinator, atas inisiatif melaksanakan kegiatan ini. Beliau berharap ke depan dapat melibatkan juga anggota-anggota DPRD Kota Makassar. Dalam sambutan balasannya, Ketua DPRD Tana Karo, Sitti Aminah Peranginangin, memuji Haidar Majid sebagai sosok yang ramah.dan memiliki visi. Bahkan, dengan mimik serius, beliau mendoakan agar Haidar Majid mau maju dalam pemilihan walikota Makassar mendatang. Puluhan hadirin menyambutnya dengan tepuk tangan dan tersenyum. Acara ini ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Haidar Majid kepada Ibu Sitti Aminah Peranginangin. Selanjutnya adalah ramah-tamah dan saling perkenalan. (www.makassar.tribunnews.com, Jumat, 27 Mei 2011)
