50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Diskripsi Obyek Penelitian 4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur, secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6 o Ls dan 122o BT. Luas Wilayah 1812,8 Km2 atau 3,7 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai 47 Km. Berdasar data dari Badan Statistik Kabupaten Lamongan, pada tahun 2012 memiliki jumlah pennduduk sebanyak 215.629 jiwa dengan rincian yaitu untuk penduduk laki-laki sebanyak 107.513 jima atau sebesar 49,86%, sedangkan untuk penduduk perempuan yaitu sebanyak 108.116 jiwa atau sebesar 50,14% Batas Wilayah administrative Kabupaten Lamongan adalah : 1.
Sebelah Utara
: Laut Jawa
2.
Sebelah Selatan
: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
3.
Sebelah Barat
: Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
4.
Sebelh Timur
: Kabupaten Gresik
Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2008 adalah 1.261.972 jiwa yang tersebar di 27 Kecamatan, 462 Desa dan 12 Kelurahan. Untuk memperlancar roda pemerintahan, pemerintah kabupaten Lamongan secara Administratif terbagi 27 Kecamatan yaitu :
50
51
1.
Kecamatan Lamongan meliputi 12 Desa dan 8 kelurahan, Jarak tempuh dari Kabupaten 2 Km;
2.
Kecamatan Turi meliputi 19 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 2 Km;
3.
Kecamatan Deket meliputi 17 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 4 Km;
4.
Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 18 Km;
5.
Kecamatan Tikung meliputi 22 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 9 Km;
6.
Kecamatan Sarirejo meliputi 9 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 7 Km;
7.
Kecamatan Ngimbang meliputi 19 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 50 Km;
8.
Kecamatan Bluluk meliputi 9 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 62 Km;
9.
Kecamatan Mantup meliputi 15 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 20 Km;
10. Kecamatan Sambeng meliputi 22 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 32 Km; 11. Kecamatan Sukorame meliputi 9 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 73 Km; 12. Kecamatan Maduran meliputi 17 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 20 Km; 13. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 Desa, Jarak tempuh dari Kabupaten 11 Km; 14. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 17 km; 15. Kecamatan Sekaran meliputi 38 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 25 km; 16. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 23 km; 17. Kecamatan Babat meliputi 21 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 30 km; 18. Kecamatan Modo meliputi 17 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 41 km; 19. Kecamatan Sugio meliputi 21 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 17 km;
52
20. Kecamatan Kedungpring meliputi 23 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 30,5 km; 21. Kecamatan Karangbinangun meliputi 21 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 21 km; 22. Kecamatan Kalitengah meliputi 20 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 26 km; 23. Kecamatan Glagah meliputi 30 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 17 km; 24. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 53 km; 25. Kecamatan Laren meliputi 20 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 35 km; 26. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 40 km; 27. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa, jarak tempuh dari Kabupaten 40 km. Dari 27 Kecamatan yang ada salah satu Kecamatan yang diambil sebagai sampel penelitian adalah Kecamatan Lamongan yang sekaligus merupakan letak ibukota Kabupaten Lamongan. Kecamatan Lamongan adalah merupakan kecamatan kota dengan jumlah desa / kelurahan sebanyak 21 desa / kelurahan dengan rincian jumlah 13 desa dan 8 kelurahan.
4.1.2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja 4.1.2.1. Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat Daerah yang dapat
53
berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 1.
Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2.
Di Daerah Kabupaten / Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris DaerahOrganisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah bisa saja memiliki nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda. Polisi
Pamong
Praja
didirikan
di
Yogyakarta
pada
tanggal
3 Maret 1950 moto “Praja Wibawa”, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah.Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950.Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi
54
Pamong Praja diperingati setiap tahun.Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok – pokok Kepolisian.Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat
sebagai
pelaksanaan
tugas
desentaralisai.Untuk
Kabupaten Temanggung sendiri SATPOL PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota “Ketertiban Umum (TIBUM)” dan Anggota Satuan Tugas Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat itu dibawah MATRIK HANSIP, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum khususnya dibidang Ketentraman Temanggung.
dan
Ketertiban di
wilayah
Kabupaten
55
4.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Lamongan 1.
Tugas Pokok Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2.
Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a.
Penyusunan Program penyelenggaraan ketentraman umum, kententraman masyarakat dan Linmas serta pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
b.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
c.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d.
Pelaksanaan kebijakan Linmas;
e.
Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman
56
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya; f.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan pelaksanaannya;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Satuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2.
Sekretaris
57
Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat mempunyai Tugas: a.
Melaksanakan pengelolahan urusan surat menyurat, pengetikan;
b.
Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
c.
Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d.
Melaksanakan kebutuhan dan prasarana dinas;
e.
Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;
f.
Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
g.
Melaksanakan pengelolaan urusan keanggotaan;
h.
Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
i.
Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji anggota dan
j.
hak - haknya.
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
k.
Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas.
l.
Mengumpulkan, menginventaris dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program dinas.
58
m. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas. n.
Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan bahan rapat koordinasi dinas.
o.
Menyusun program dan rencana kegiatan dinas.
p.
Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana san prasarana kegiatan dinas bersama seksi terkait.
q.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasilhasilnya.
r.
Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana dinas.
s.
Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
t.
Mempelajari data dan informasi kegiatan program dalam bentuk statistik.
u.
Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
v.
Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil - hasil bagi masyarakat luas.
w. membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ). x.
Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.
Bidang Pembinaan Umum dan Kesamaptaan
59
Bidang Pembinan Umum dan Kesamaptaan adalah unsur pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Kesamaptaan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Pembinaan Umum dan Kesamaptaan mempunyai tugas: a.
Menyusun rencana program dan petunujk teknis Pembinaan Umum dan Kesamaptaan.
b.
Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis Pembinaan Umum dan Kesamaptaan.
c.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, kegiatan Pembinaan Umum dan Kesamaptaan.
d.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pembinaan Umum dan Kesamaptaan.
e.
Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.
Bidang Operasi dan Pengamanan Bidang Operasi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Operasi dan Pengamanan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Operasi dan Pengamanan mempunyai tugas :
60
a.
Menyusun rencana program dan petunjuk teknis dibidang Operasi dan Pengamanan serta pengawalan;
b.
Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis Operasi dan Pengamanan serta pengawalan;
c.
Melaksanakan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
d.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama demgam lembaga dan instansi lain di bidang Operasi dan Pengamanan serta pengawalan;
e.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Operasi dan Pengamanan serta pengawalan;
f.
Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g.
pelaksanaan tugas operasional, pengendalian dan bimbingan teknis penyelenggaraan perijinan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
h.
pelaksanaan kegiatan pengamanan, pengawalan dan patroli;
i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas dan funsinya;
5.
Bidang perlindungan Masyarakat (Linmas) Bidang perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah unsur palaksana teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala
61
Bidang Perlindungan Masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) mempunyai tugas: a.
Penyiapan bahan penyusunan program dan penyusunan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengunsi;
b.
Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
fasilitas
penyerahan
dan
pengendalian sumber daya satuan linmas untuk penanggulangan bencana; c.
Penyiapan bahan dan
perumusan
kebijakan fasilitas
pelaksanaan
kursus/pelatihan peningkatan sumber daya satuan linmas; d.
Pengajian komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiagaan menghadapi bencana;
e.
Pengkoordinasi penanggulangan bencanan dan penanganan pengunsi;
f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2011 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Kepala Satpol PP
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
62
Sub Bag Umum
Bidang Operasi dan Pengamanan
Seksi Opeasi Penyidikan & Penindaan
Seksi Keamanan
Bidang Pembinaan Umum & Kesamaptaan
Seksi Pembinaan Umum
Sub Bag Keuangan
Sub Bag Program
Bidang Perlindungan Masyarakat & Linmas
Seksi Kesamaptaan
Seksi Kesiagaan
Seksi Penanggulangan Bencana
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
Gambar 4.1 Model Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Lamongan 4.1.2.4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan dilaksanakan adalah berupa pembinaan kesamaptaan dan peningkatan SDM Kasi Trantib Kecamatan Se Kabupaten sebanyak 1 Kegiatan. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah : 1.
Meningkatan kesamaptaan bagi anggota Pol PP Kabupaten Lamongan.
2.
Meningkatkan SDM anggota Pol PP Kabupaten Lamongan.
3.
Meningkatkan kinerja anggota Pol PP Kabupaten Lamongan.
4.2. Analisis Hasil Penelitian 4.2.1. Karakteristik Responden
63
Karakteristik responden adalah merupakan ciri khas secara garis besar populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang Anggota Satpol PP Kabupaten Lamongan yang terpilih secara acak untuk dijadikan sebagai responden. Adapun distribusi karateristik responden dapat disajikan dalam penelitian berikut ini : Tabel 4.1 Karateristik Responden Berdasar Jenis Kelamin No. 1 2
Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki 100 Perempuan Jumlah 100 Sumber : Data Primer (diolah)
Prosentase 100% 100
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa responden seluruhnya atau 100% adalah laki-laki. Data responden berdasar umur responden dapat disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini : Tabel 4.2 Karateristik Responden Berdasar Umur No. 1 2 3 4 5
Umur (Tahun) Jumlah < 30 10 31 – 35 31 36 – 40 26 41 – 45 11 > 45 22 Jumlah 100 Sumber : Data Primer (diolah)
Prosentase 10% 31% 26% 11% 22% 100
Berdasar hasil pengambilan sampel, maka responden dengan umur kurang dari 30 tahun sebesar 10%, sedangkan untuk responden yang berumur antara 31 –
64
35 tahun sebesar 31% dan responden yang berumur antara 36 – 40 tahun sebesar 26%, kemudian untuk umur responden 41 – 45 tahun sebesar 11% dan responden yang berumur 45 keatas tahun sebesar 22%. Untuk selanjutnya adalah data responden berdasar atas tingkat pendidikan, data tersebut seperti tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini : Tabel 4.3 Karateristik Responden Berdasar Pendidikan No. 1 2 3 4
Pendidikan
SMP SMA (Sederajat) Sarjana Muda (D.III) Sarjana (S1) Jumlah Sumber : Data Primer (diolah)
Jumlah 15 57 3 25 100
Prosentase 15% 57% 3% 25% 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMP terdapat sebesar 15%, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA (sederajat) sebesar 57%, sedangkan untuk responden dengan jenjang pendidikan Sarjana Muda (D.III) adalah sebesar 3%, dan untuk S1 sebesar 25%.
4.2.2. Uji Validitas Instrumen Penelitian Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya.atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya instrumen tersebut. Pengukuran validitas pada instrumen ini dilakukan dengan korelasi product moment antara skor
65
butir dengan skor skalanya. Koefisien korelasi dapat dianggap memuaskan jika melebihi 0.30. (Azwar : 1998 : 153). Hasil pengukuran validitas instrument penelitian diperoleh hasil r hitung (Pearson Corelation) seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.4 Nilai Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel
Indikator Variabel
1. Pertanyaan X1.1 2. Pertanyaan X1.2 Kualitas 3. Pertanyaan X1.3 kehidupan 4. Pertanyaan X1.4 kerja (X1) 5. Pertanyaan X1.5 6. Pertanyaan X1.6 1. Pertanyaan X2.1 2. Pertanyaan X2.2 3. Pertanyaan X2.3 4. Pertanyaan X2.4 5. Pertanyaan X2.5 Budaya organisasi (X2) 6. Pertanyaan X2.6 7. Pertanyaan X2.7 8. Pertanyaan X2.8 9. Pertanyaan X2.9 10. Pertanyaan X2.10 1. Pertanyaan Y.1 2. Pertanyaan Y.2 3. Pertanyaan Y.3 4. Pertanyaan Y.4 Kinerja organisasi (Y) 5. Pertanyaan Y.5 6. Pertanyaan Y.6 7. Pertanyaan Y.7 8. Pertanyaan Y.8 Sumber :Lampiran 3 (Diolah Agustus 2013)
Pearson Corelation 0.487 0.638 0.735 0.683 0.766 0.721 0.430 0.665 0.626 0.732 0.614 0.608 0.276 0.720 0.723 0.512 0.461 0.517 0.612 0.653 0.776 0.662 0.584 0.327
66
Berdasar tabel 4.4 di atas.menunjukkan bahwa nilai r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari 0.30, dengan demikian bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan valid.
4.2.3. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan bilamana suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih.maka untuk mengukur gejala yang sama akan menghasilkan pengukuran yang diperoleh relatif konsisten.dengan kata lain reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach.Jika koefisien Cranbach alpha sebesar 0.6 atau lebih.maka instrument penelitian tersebut dapat dikatakan reliable (Hadi. 1999). Hasil pengukuran uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.5 Nilai Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian No. Variabel Penelitian 1 Kualitas kehidupan kerja (X1)
Nilai Alpha Cronbach 0,7558
2
Budaya organisasi (X2)
0,7893
3
Kinerja organisasi (Y)
0,7177
Sumber :Lampiran 4(Diolah Agustus 2013) Berdasar tabel di atas nilai Alpha Cronbach dari masing-masing variabel lebih dari 0.6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item-item dalam kuesioner penelitian tersebut adalah reliable (andal).
67
4.2.4. Diskripsi Frekuensi Skor Indikator Variabel Penelitian Diksiripsi frekuensi skor indkator variabel penelitian merupakan analisis diskripsi tentang jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam kuesioner.Pengukuran variabel menggunakan ukuran dengan skala satu sampai dengan tujuh, dimana untuk mempermudah penilaian maka penentuan intervalnya menggunakan rumus sebagai berikut ini : =
− ℎ
ℎ
=
5−1 = 0,8 5
Tabel 4.6 Rentang Interval Dari Skala Kategori Nilai Kategori Interval Tidak Baik 1 < x < 1.8 1 Kurang Baik 1.8 < x < 2.6 2 Cukup Baik 2.6 < x < 3.4 3 Baik 3.4 < x < 4.2 4 Sangat Baik 4.2 < x < 5 5 Sumber : Nasir, (2002 : 27)
Adapun hasil distribusi frekuensi skor indikator variabel penelitian seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini : 1.
Distribusi Frekuensi Skor IndikatorKualitas kehidupan kerja (X1) Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu bentuk filsafat yang diterapkan olehmanajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumberdaya manusia padakhususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja merupakan
cara
pandangmanajemen
tentang
manusia,
pekerja
dan
organisasi.Untuk mengukur indikator Kualitas kehidupan kerja disampaikan 6
68
(enam) pernyataan dan setelah didistribusikan berdasar alternatif jawaban responden diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.7 Deskripsi Indikator Variabel Kualitas Kehidupan Kerja (X1) Skor Indikator Indikator Variabel a b c d e ∑ Skor 5 4 3 2 1 1. Pertanyaan X1.1 15 25 48 7 5 100 2. Pertanyaan X1.2 8 25 52 13 2 100 3. Pertanyaan X1.3 15 30 35 16 4 100 4. Pertanyaan X1.4 8 25 49 16 3 100 5. Pertanyaan X1.5 16 29 37 14 4 100 6. Pertanyaan X1.6 13 38 32 17 100 Jumlah 75 172 253 83 18 600 Prosentase 12,5 28,67 42,17 13,83 3 100 Rata-rata Mean
Sumber : Lampiran 5 (Diolah Agustus 2013)
Mean 3.38 3.24 3.36 3.21 3.39 3.47 20,05 3.34
Hasil distribusi dalam tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang memberikan jawaban/jawaban atas pernyataanpernyataan yang sesuai dengan indikator pengukuran variabel kualitas kehidupan kerja (X1), didapat bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban (a) ada sebesar 12,5%, responden dengan alternatif jawaban (b) terdapat sebesar 28,67%, kemudian untuk alternatif jawaban (c) adalah sebesar 42,17% dan responden yang memilih alternatif jawaban (d) sebesar 13,83%, kemudian untuk alternatif jawaban (e) dipilih oleh responden sebesar 3%. Sedangkan berdasar rata-rata nilai mean yang didapat yaitu sebesar 3,34 (3,3) dan rata-rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut
69
maka kualitas kehidupan kerja yang yang dimiliki oleh anggota di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup baik. 2.
Distribusi Frekuensi Skor IndikatorBudaya Organisasi (X2) Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang diyakini dan dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut.Untuk mengetahui tanggapan responden tentang budaya organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan, kepada 100 orang responden terdapat 18 (delapan belas) pernyataan dan dperoleh distribusi frekuensi skor indikator variabel seperti dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.8 Deskripsi Indikator Variabel Budaya organisasi (X2) Skor Indikator Indikator Variabel A b c d e ∑ Skor Mean 5 4 3 2 1 15 37 33 13 2 100 3.50 1. Pertanyaan X2.1 12 33 33 22 100 3.35 2. Pertanyaan X2.2 13 32 30 21 4 100 3.29 3. Pertanyaan X2.3 8 27 53 10 2 100 3.29 4. Pertanyaan X2.4 23 27 35 13 2 100 3.56 5. Pertanyaan X2.5 16 36 30 18 100 3.50 6. Pertanyaan X2.6 9 40 31 18 2 100 3.36 7. Pertanyaan X2.7 15 38 34 10 3 100 3.52 8. Pertanyaan X2.8 10 29 42 18 1 100 3.29 9. Pertanyaan X2.9 11 26 45 14 4 100 3.26 10.Pertanyaan X2.10 Jumlah 132 325 366 157 20 1000 33,92 Prosentase 13,2 32,5 36,6 15,7 2 100 Rata-rata Mean 3,39
Sumber : Lampiran 5 (Diolah Agustus 2013)
70
Hasil distribusi dalam tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang memberikan jawaban/jawaban atas pernyataanpernyataan yang sesuai dengan indikator pengukuran variabel budaya organisasi (X2).didapat bahwa untuk responden yang memilih alternatif jawaban (a) ada sebesar 13,2%.respondendengan alternatif jawaban (b) terdapat sebesar 32,5%. kemudian untuk alternatif jawaban (c) adalah sebesar 36,6% dan responden yang memilih alternatif jawaban (d) sebesar 15,7% sedangkan yang merasa (e) yaitu sebesar 2%. Untuk mengetahui tentang kondisi budaya organisasi anggota di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan, dapat diketahui dari rata-rata nilai mean, rata-rata nilai mean yang didapat untuk variabel budaya organisasi adalah sebesar 3,39 (3,4)dan nilai rata-rata tersebut berada pada nilai tolak ukur antara 2.6 < x < 3.4 yaitu pada kategori setuju. Berdasar hasil tersebut maka responden merasa cukup setuju dengan pernyataan-pernyataan sebagai indikator pengukuran budaya organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Atau dengan kata lain bahwa budaya organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup baik. 3.
Distribusi Frekuensi Skor IndikatorKinerja organisasi (Y) Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka kepada
71
100 orang responden disampaikan sebanyak 8 (delapan) pernyataan dan setelah direkapitulasi skor jawaban yang diberikan diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 4.9 Deskripsi Indikator Variabel Kinerja organisasi (Y) Skor Indikator ∑ Indikator Variabel a b c d e Mean Skor 5 4 3 2 1 17 30 34 17 2 100 3.43 1. Pertanyaan Y.1 2. Pertanyaan Y.2 10 36 36 15 3 100 3.35 3. Pertanyaan Y.3 13 38 31 16 2 100 3.44 4. Pertanyaan Y.4 12 30 38 18 2 100 3.32 5. Pertanyaan Y.5 12 36 34 16 2 100 3.40 6. Pertanyaan Y.6 23 30 30 17 100 3.59 7. Pertanyaan Y.7 15 36 34 14 1 100 3.50 8. Pertanyaan Y.8 10 40 33 17 100 3.43 Jumlah 112 276 270 130 12 800 27,46 Prosentase 14 34,5 33,75 16,25 1,5 100 Rata-rata Mean 3,43
Sumber : Lampiran 5 (Diolah Agustus 2013)
Hasil distribusi dalam tabel 4.9di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang memberikan jawaban/jawaban atas pertanyaan yang sesuai dengan indikator pengukuran variabel kinerja organisasi (Y) didapat bahwa
untuk
responden
yang
memilih
alternatif
(a)
ada
sebesar
14%.respondendengan alternatif jawaban (b) terdapat sebesar 34,5%. kemudian untuk alternatif jawaban (c) adalah sebesar 33,75% dan responden yang memilih alternatif jawaban (d) sebesar 16,25% sedangkan yang merasa (e) yaitu sebesar 1,5%.Dengan berpedoman pada besarnya prosentase yang didapat masing-masing alternatif jawaban, dapat diketahui bahwa responden sebagian besar memilih akternatif jawaban cukup setuju. Sedangkan nilai rata-rata mean
72
yang didapat adalah sebesar 3,43 (3,4) nilai rata-rata mean tersebut berada pada nilai tolok ukur antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk pada kategori cukup setuju. Dengan demikian responden merasa cukup setuju dengan pernyataanpernyataan sebagai indikator pengukuran variabel kinerja organisasidi Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja organisasidi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam katgori cukup baik.
4.2.5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dalam proses mencari pegaruh antara variabel bebas yang terdiri dari kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) terhadap variabel terikat yaitu Kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan serta untuk menguji dan membuktikan kebenaran atas hipotesis penelitian yang diajukan, maka hal tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan penganalisaan data dengan analisis regresi linier berganda.Berdasar analisis data, maka diperoleh suatu hasil seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model Coefisien Beta b0 (konstanta) 6,813 b1 0,327 0,346 b2 0,425 0,428 Koefisien Korelasi (R) : 0,824 Koefisien Determinasi (R Square) : 0,679 Adjusted R square : 0,571 Sumber :Lampiran 6 (diolah Agustus 2009)
Thitung 2,923 3,653 F hitung Sig.
Sig. 0,002 0,000 : 19,440 : 0,000
73
Sesuai dengan model analisis yang digunakan, yaitu regresi linier berganda, maka dapat dilakukan analisis dengan rumus umum : Y
= α + a1X1 + a2X2 + e = 6,813 + 0,327.X1 + 0,425.X2
Nilai-nilai koefisien regresi linier berganda dari persamaan di atas dapat diuraikan pengertian sebagai berikut : 1. α (konstanta) = 6,813, hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai dari variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) mengalami perubahan nilai baik penurunan atau peningkatan sebesar 6,813, maka kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamonganjuga akan mengalami perubahan nilai yang sama yaitu sebesar 6,813, yang berarti tidak ada perubahan nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan tanpa adanya variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2). 2. a1 = 0,327, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai variabel kualitas kehidupan kerja (X1) sebesar satu satuan dengan anggapan variabelvariabel yang lain dalam kondisi tetap, akan mengakibatkan perubahan dengan arah yang sama terhadap nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,327 atau untuk setiap peningkatan nilai variabel kualitas kehidupan kerja (X1) sebesar satu satuan, maka nilai Kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,327. Begitu pula sebaliknya, bahwa setiap penurunan nilai
74
variabel kualitas kehidupan kerja (X1) sebesar satu satuan akan menurunkan nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,327. 3. a2 = 0,425, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai variabel dan budaya organisasi (X2) sebesar satu satuan dengan anggapan variabelvariabel yang lain dalam kondisi tetap, akan mengakibatkan perubahan dengan arah yang sama terhadap nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,425 atau untuk setiap peningkatan nilai variabel Dan budaya organisasi (X2) sebesar satu satuan, maka nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,425. Begitu pula sebaliknya, bahwa setiap penurunan nilai variabel Dan budaya organisasi (X2) sebesar satu satuan akan menurunkan nilai kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,425.
4.2.6. Nilai Koefisien AdjustedR-squared Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari variabel Kualitas kehidupan kerja (X1), Dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan dapat diketahui pada nilai AdjustedRsquared yakni sebesar 0,571. Ini mengandung arti bahwa variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2), dan perilaku berorientasi prestasi (X4) mampu menjelaskan perubahan tingkat pada kinerja organisasi (Y)di
75
Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,571 atau 57,1%. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
4.2.7. Pengujian Hipotesis Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan baik bersama-sama maupun secara persial antara variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan dibuktikan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut hasil dan uraian dari pengujian hipotesis pertama ini. 1.
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Uji t (uji partial) ini adalah untuk mengetahui berpengaruh (signifikan) atau tidak dari masing-masing variabel bebas, yaitukualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) terhadap Kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat menggunakan t test, dengan didasarkan perbandingan antara nilai probabilitas (p) atau nilai signifikansi dengan alpha (0,05), yaitu :
76
a. Jika bilai signifikansi dari t hitung lebih kecil dari nilai α (p < 0,05) maka hipotesis diterima, berarti ada pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial terhdap variabel terikat. b. Jika bilai signifikansi dari t hitung lebih besar dari nilai α (p > 0,05) maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat Dengan ketentuan yang penerimaan dan penolakan pengujian hipotesis secara parsial, maka berdasar hasil nilai t hitung yang terdapat dalam tabel 4.15 maka diperoleh hasil hipotesis sebagai berikut : a.
Koefisien nilai kualitas kehidupan kerja (X1), diperoleh nilai signifikansi t hitung sebesar 0,002 dengan demikian bahwa nilai signifikansi t hitung variabel kualitas kehidupan kerja (X1) lebih kecil dari nilai alpha (0,002< 0,05).Dengan demikian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas kehidupan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
b.
Koefisien nilai budaya organisasi (X2), diperoleh nilai signifikansi t hitung sebesar 0,000 dengan demikian bahwa nilai signifikansi t hitung variabel budaya organisasi (X2) lebih kecil dari nilai alpha (0,000< 0,05).Dengan demikian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas kehidupan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
77
2.
Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) Uji F dimaksudkan untuk membuktikan pengaruh variabel kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2)secara simultan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Langkah-langkah pengujian tersebut adalah : a.
Jika nilai signifikan masing-msaing variabel lebih kecil dari nilai (0,05), maka hipotesis diterima yang artinya secara simultan ada pengaruh dimensi-dimensi dalam iklim organisasi sekolah terhadap prestasi sekolah yang terdiri dari kualitas kehidupan kerja(X1),dan budaya organisasi(X2), terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
b.
Jika nilai signifikan masing-msaing variabel lebih besar dari nilai (0,05), maka hipotesis ditolak, yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara kualitas kehidupan kerja(X1),dan budaya organisasi(X2), terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi dari F hitung adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 (0,000 < 0,05),berdasar pengujian tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya bahwa kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2)secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
78
5. Variabel yang dianggap dominan pengaruhnya Untuk mengetahui variabel bebas yang dianggap dominant pengaruhnya terhadap variabel terikat adalah dengan melihat nilai Standardized Coefficient Beta. Berdasar hasil analisis data diperoleh bahwa nilai Standardized Coefficient Beta dari kedua variabel bebas yaitu kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2), yang tertinggi adalah sebesar 0,428 dan nilai partial tertinggi yaitu sebesar 0,348, pada variabel budaya organisasi (X2). Dengan demikian bahwa dari kedua variabel bebas dalam penelitian ini yang dianggap dominan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah variabel budaya organisasi (X2).
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian Penelitian
ini
organisasihanya dari
sudah aspek
menggunakan perspektif
konsep
masyarakat,
pengukuran
kinerja
yang menilai
kinerja
organisasiberdasarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan (menerima segala bentuk pengaduan/laporan gangguan Trantibum), produk (terciptanya Ketertiban Umum), dan jasa (yang bernilailebih bagi masyarakat).Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan (individual Performance) dengan kinerja organisasi (Organization Performance). Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya
79
dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. Berdasar distribusi frekuensi skor indikantor jawaban responden dipeoleh nilai prosentase tertinggi adalah sebesar 33,80%, hasil tersebut menunjukkan bahwa responden merasa cukup setuju dengan indikator pengukuran variabel kinerja organisasidi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.Sedangkan nilai rata-rata mean yang didapat adalah sebesar 3,43 (3,4) nilai rata-rata mean tersebut berada pada nilai tolok ukur antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk pada kategori cukup setuju. Dengan demikian responden merasa cukup setuju dengan pernyataanpernyataan sebagai indikator pengukuran variabel kinerja organisasidi Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja organisasidi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam katgori cukup baik. Kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama yang patut mendapat perhatian organisasi (Lewis dkk, 2001) Hal ini merujuk pada pemikiran bahwa kualitas kehidupan kerja dipandang mampu untuk meningkatkan peran serta dan sumbangan para anggota atau karyawan terhadap organisasi.Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (May dan Lau, 2009) Adanya kualitas kehidupan kerja juga menumbuhkan keinginan para karyawan untuk tetap tinggal dalam organisasi.Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara praktek kualitas kehidupan kerja dengan kinerja karyawan (Elmuti dan Kathawala, 2007).Berdasar hasil distribusi skor alternatif jawaban responden untuk indikator
80
pengukuran variabel kualitas kehidupan kerja termasuk dalam kategori baik dengan pencapaian prosentase untuk alternatif jawaban cukup setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 42,17%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang kualitas kehidupan kerja ditunjukkan oleh rata-rata nilai mean variabel, Untuk mengetahui tentang kondisi kualitas kehidupan kerjadi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan, dapat diketahui dari rata-rata nilai mean, rata-rata nilai mean yang didapat untuk variabel budaya organisasi adalah sebesar sebesar 3,34 (3,3) dan rata-rata nilai tersebut tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 2.6 < x < 3.4 yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasar hasil tersebut maka kualitas kehidupan kerja yang yang dimiliki oleh anggota di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup baik.Sedangkan hasil koefisien regresi untuk variabel kualitas kehidupan kerjaterhadapkompetensi profesionalismedi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,327. Besarnya nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel kualitas kehidupan kerjaanggota terhadap kinerja organisasidi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu unit skor kualitas kehidupan
kerja,
maka
akan
diikuti
dengan
meningkatnya
kompetensi
profesionalismedi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,327 pada konstanta 6,813. Dengan demikian sangat jelas bahwa kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja organisasi, hal ini berarti bahwa
81
kinerja organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan dapat ditingkat melalui optimalisasi kualitas kehidupan kerja anggota. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang diyakini dan dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalahmasalah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut. Berdasar hasil distribusi skor alternatif jawaban responden untuk indikator pengukuran variabel budaya organisasi termasuk dalam kategori baik dengan pencapaian prosentase untuk alternatif jawaban cukup setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 36,6%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang budaya organisasi ditunjukkan oleh rata-rata nilai mean variabel, berdasar rata-rata nilai mean yang didapat yaitu sebesar 3,39 (3,4)dan nilai rata-rata tersebut berada pada nilai tolak ukur antara 2.6 < x < 3.4 yaitu pada kategori setuju. Berdasar hasil tersebut maka responden merasa cukup setuju dengan pernyataanpernyataan sebagai indikator pengukuran budaya organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Atau dengan kata lain bahwa budaya organisasi di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup baik.Sedangkan
hasil
koefisien
regresi
untuk
variabel
budaya
organisasiterhadapkompetensi profesionalismedi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,425. Besarnya nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel budaya organisasianggota terhadap kompetensi profesionalismedi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan ada
82
pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu unit skor budaya organisasi, maka akan diikuti dengan meningkatnya kompetensi profesionalismedi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar 0,425pada konstanta 6,813. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari budaya organisasi terhadap kinerja organisasi.Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilaiyang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yangutama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan bila budayaorganisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dantepat Hasil analisis tentang seberapa besar pengaruh kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamonganditunjukkan melalui uji AdjustedR-squared pada analisis koefisien determinasi berganda. Hasil nilai AdjustedR-squared yang didapat adalah sebesar 0,571.Hasil tersebut menunjkkan bahwa kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2), mampu menjelaskan perubahan tingkat pada kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongansebesar 0,571 atau 57,1%. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2)berpengaruh yang cukup tinggi terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.
83
Hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kualitas kehidupan kerja (X1) terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.Nilai signifikansi adalah 0,002< 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas kehidupan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan.Kemudian untuk variabel budaya organisasi (X2), diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel budaya organisasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Nilai signifikansi adalah 0,000< 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel budaya organisasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikansi dari F hitung adalah sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 (0,000 < 0,05),berdasar pengujian tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Artinya bahwa kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2)secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan. Berdasar hasil analisis data diperoleh bahwa nilai Standardized Coefficient Beta dari kualitas kehidupan kerja (X1), dan budaya organisasi (X2), yang tertinggi adalah sebesar 0,429 yaitu variabel kualitas kehidupan kerja (X1). Dengan demikian
84
bahwa dari ketiga variabel bebas dalam penelitian ini yang dianggap dominan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi (Y)di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan adalah variabel kualitas kehidupan kerja (X1). Berdasar hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan
oleh
Ari
Husnawati
(2006)yang
meneliti
tentang
budaya
organisasianggota di sekolah dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko Suhartanto (2010)yang meneliti tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas kehidupan kerja serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah Retno Utami yang meneliti tentang pengaruh kualitas kehidupan kerja terhaap kineja anggota. Dengan demikian kualitas kehidupan kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap upaya peningkatankinerja organisasi atau dengan kata lain bahwa kinerja organisasidi Lingkungan Satpol PP Kabupaten Lamongan dapat ditingkatkan melalu kualitas kehidupan kerjadan budaya organisasi.
