IMPLEMENTASI PUTUSAN MK TERHADAP PROSES LEGISLASI Refly Harun Constitutional Lawyer
www.djpp.depkumham.go.id
KEWENANGAN MEMBENTUK UNDANG--UNDANG UNDANG Hans Kelsen: l Parliament: Positive Legislator l Constitutional Court: Negative Legislator •DPR (BERSAMA PEMERINTAH) MEMBENTUK UNDANG-UNDANG – Pasal 20 (1) UUD 1945 •MK MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG – Pasal 24C (1) UUD 1945
www.djpp.depkumham.go.id
PUTUSAN MENGABULKAN Pasal 56 UU 24/2003 tentang MK: (2)
Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
(3)
Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang-undang yang bertentangan dengan UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)
Dalam hal pembentukan undangundang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang-undang berdasarkan Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
www.djpp.depkumham.go.id
PUTUSAN MENGABULKAN Pasal 57 UU 24/2003: (1)
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang-undang bertentangan dengan UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2)
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undangundang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang-undang berdasarkan Undang Undang--Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undangundang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(3)
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
www.djpp.depkumham.go.id
KARAKTERISTIK PUTUSAN MK: NEGATIVE LEGISLATOR l
MK hanya menyatakan bahwa suatu UU yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruh maupun sebagiannya;
l
Atas pernyataan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, UU dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
l
MK tidak memuat norma baru karena hanya ‘negative legislator’ www.djpp.depkumham.go.id
KARAKTERISTIK PUTUSAN MK: TIDAK BERLAKU SURUT (NONRETROAKTIF) l
Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah UndangKonstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undangundang-undang tersebut bertentangan dengan UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 58)
l
Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47) www.djpp.depkumham.go.id
KELEMAHAN PUTUSAN MK l
Potensi kekosongan hukum (legal (legal vacuum); vacuum);
l
Potensi kekacauan hukum (legal (legal disorder); disorder);
l
Politik beli waktu (buying (buying time) time) pembentuk undang--undang; undang
l
Kemanfaatan bagi Pemohon.
www.djpp.depkumham.go.id
MODIFIKASI OLEH MK l
Pemberlakuan putusan ditunda (Putusan Pengujian UU KPK [2006]);
l
MK membuat norma baru (Putusan tentang Penggunaan KTP dan Paspor [2009]);
l
MK menyatakan putusan berlaku surut (Putusan tentang Penghitungan Kursi Tahap 2 [2009]);
l
MK membuat putusan provisi (Putusan Pengujian UU KPK oleh Bibit--Chandra [2009]); Bibit
l
MK tidak membatalkan, tetapi hanya memberi tafsir (conditionally (conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional). unconstitutional).
www.djpp.depkumham.go.id
AKIBATNYA… l
Terjadi judicial activism yang berlebihan (eksesif). MK layaknya legislator yang bekerja di pinggir lapangan (legislating (legislating from the bench). bench).
l
Karya ekskutifekskutif-legislatif yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang dapat dibatalkan oleh enam orang saja, yaitu ‘satu orang iseng’ dan lima hakim mayoritas.
www.djpp.depkumham.go.id
TINDAK LANJUT LEGISLASI l
Sebaiknya MK tetap menjadi negative legislator untuk menghindari menjadi legsilator dari bangku cadangan karena MK bukan lembaga perwakilan
l
Seandainya ada putusan MK yang menimbulkan kekosongan hukum, pembentuk undangundang-undang harus diberikan kewajiban untuk mengisi kekosongan tersebut dalam waktu sesingkatsesingkatsingkatnya. Bisa saja dengan mengeluarkan perppu. www.djpp.depkumham.go.id
TINDAK LANJUT LEGISLASI l
Agar putusan MK bermanfaat bagi Pemohon jika dikabulkan, perlu dipikirkan untuk memuat ketentuan tentang constitutional complaint (pengaduan konstitusional) sebagai bagian dari proses pengujian undangundang-undang;
l
Dengan mekanisme tersebut, putusan tidak harus membatalkan suatu UU. Cukup dengan menyatakan ketentuan UU dimaksud tidak berlaku khusus terhadap Pemohon.
www.djpp.depkumham.go.id
PERUBAHAN UUD 1945 l
Jika terjadi perubahan UUD 1945 (lagi), pengaduan konstitusional sebaiknya masuk sebagai kewenangan mandiri MK;
l
Selain itu, semua peraturan perundangperundangundangan diuji ke MK sehinga MK menjadi court of law dan MA menjadi court of justice.. justice
www.djpp.depkumham.go.id
