Katapang
Solokanjeruk
Baleendah
Ciparay
SOREANG
Cikancung
Nagreg
Pameungpeuk Cangkuang
Arjasari
Paseh
Majalaya
Banjaran
Cimaung
Pacet Ibun
Pangalengan
Kertasari
Strategis
2016 -2020 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung
Soreang, Januari 2011
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang memberikan ridho-Nya bahwa “Perubahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung 2011-2015” ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini menyajikan himpunan informasi dalam lingkup ketahanan pangan dan penyuluhan dimana pemberdayaan masyarakat menjadi titik tekan pada ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendukungan Ketahanan Pangan yang disajikan dalam bentuk Renstra BKPPP Kabupaten Bandung 2011-2015 disajikan dalam bentuk tabel, grafik dak analisa deskriptif yang mudah dibaca. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk kinerja dan tinjauan masa depan ketahanan pangan dan penyuluhan. Berdasarkan analisis kesenjangan antara kinerja dan tinjauan masa depan tersebut kemudian dirancang suatu strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Kami berupaya merancang suatu strategi yang terarah dan terukur, namum disadari masih terdapat kekurangan. Segala saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan rencana strategis ini. Kepada semua pihak yang telah membantu perancangan strategis ini Kami sampaikan terima kasih. Soreang,
2014
Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung
Ir. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
i
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I.
1
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang ………………………………………………………….
1
1.2.
Landasan Hukum …………………………………………………….…
2
1.3.
Maksud dan Tujuan …………………………………………………….
3
1.4.
Sistematika Penulisan ………………………………………………..…
3
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
5
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKP3 …………………………
5
2.2.
Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………
6
2.3.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …………….
12
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
24
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
24
3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
24
3.3.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
25
3.4.
Isu-isu Strategis ………………………………………………………….
25
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
28
4.1.
Visi dan Misi SKPD …………………………………………………….
28
4.2.
Strategi dan Kebijakan SKPD …………………………………………..
28
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
33
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
34
BAB VII.
PENUTUP ………………………………………………………………..……
36
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
ii
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSTANSI : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN VISI MISI
TUJUAN (1)
: :
”Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bandung”. 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). 2) Mengembangkan programa penyuluhan. 3) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. 4) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE REKENING (4)
(3)
(5)
x Berkembangn Meningkatnya ya Sistem sarana dan Ketahanan prasarana Pangan dan Sumberdaya Manusia Petugas Penyuluh dan Petani
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja
1
21
01
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (6)
01 Penyediaan jasa surat menyurat
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
01
1
21
xx
1
21
1
Target. (7)
Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat dan pendukung administrasi perkantoran 02 Penyediaan Jasa Terlaksananya Komunikasi, Sumberdaya pembayaran kewajiban Air dan Listrik telepon dan listrik 03 Penyediaan Jasa Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 06 Penyedian jasa Terpeliharanya STNK pemeliharaan dan kendaraan dinas (Roda 4 perizinan kendaraan dan 2 ) dinas/operasional 07 Penyediaan Jasa Tersusunnya Laporan Asministrasi Keuangan Keuangan, 08 Penyediaan jasa Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor kebersihan kantor
Tahun-2012 Target. (9)
Rp. (8)
URUSAN SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01
1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011
Tahun-2013 Target. (11)
Rp. (10)
2.844.949.000
2.873.000.000
1.485.326.300
Tahun-2014 Target. (13)
Rp. (12) 3.562.000.000
1.540.000.000
Target. (15)
Rp. (16)
3.925.250.000
1.747.450.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17)
Tahun-2015 Rp. (14)
Lokasi
SKPD
(18)
(19)
(20)
16.863.194.000
3.657.995.000
1.896.745.000
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab
2.081.222.000
8.750.743.300
9,60
%
12.000.000
16,00
%
20.000.000
24,00
%
30.000.000
24,00
%
30.000.000
26,40
%
33.000.000
100,00 %
125.000.000
Kab. Bandung
BKP3
14,92
%
34.800.000
19,29
%
45.000.000
21,22
%
49.500.000
22,28
%
51.975.000
22,28
%
51.975.000
100,00 %
233.250.000
Kab. Bandung
BKP3
%
-
%
-
%
-
%
-
17.000.000
19,86
%
17.850.000
21,84
%
19.635.000
24,03
%
%
-
%
-
21.598.500
100,00 %
89.883.500
Kab. Bandung
BKP3
Kab. Bandung Kab. Bandung
BKP3
15,35
%
13.800.000
18,91
%
14,94
%
12.225.000
18,33
%
15.000.000
20,16
%
16.500.000
22,18
%
18.150.000
24,40
%
19.965.000
100,00 %
81.840.000
15,12
%
86.400.000
19,25
%
110.000.000
21,17
%
121.000.000
21,17
%
121.000.000
23,29
%
133.100.000
100,00 %
571.500.000
Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT 11 Penyediaan barang Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan UPT
14,16
%
98.380.120
17,27
%
120.000.000
20,72
%
144.000.000
22,79
%
158.400.000
25,07
%
174.240.000
100,00 %
695.020.120
Kab. Bandung
BKP3
14,93
%
87.291.425
17,11
%
100.000.000
20,53
%
120.000.000
22,58
%
132.000.000
24,84
%
145.200.000
100,00 %
584.491.425
Kab. Bandung
BKP3
12 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan
13,56
%
11.695.000
17,39
%
15.000.000
20,86
%
18.000.000
22,95
%
19.800.000
25,24
%
21.780.000
100,00 %
86.275.000
Kab. Bandung
BKP3
32,13
%
82.398.000
13,65
%
35.000.000
16,38
%
42.000.000
18,02
%
46.200.000
19,82
%
50.820.000
100,00 %
256.418.000
Kab. Bandung
BKP3
01
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BKPPP dan UPT Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
14,52
%
25.339.255
17,19
%
30.000.000
20,63
%
36.000.000
22,69
%
39.600.000
24,96
%
43.560.000
100,00 %
174.499.255
Kab. Bandung
BKP3
xx
01
15 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya bahan dan Peraturan Perundang- bacaan berupa Koran dan undangan Buku Pertanian
14,35
%
15.000.000
17,23
%
18.000.000
20,67
%
21.600.000
22,74
%
23.760.000
25,01
%
26.136.000
100,00 %
104.496.000
Kab. Bandung
BKP3
21
xx
01
15,95
%
538.497.500
19,25
%
650.000.000
20,22
%
682.500.000
21,23
%
716.625.000
23,35
%
788.287.500
100,00 %
3.375.910.000
Kab. Bandung
BKP3
1
21
xx
01
13,37
%
175.000.000
16,04
%
210.000.000
20,05
%
262.500.000
24,06
%
315.000.000
26,47
%
346.500.000
100,00 %
1.309.000.000
Kab. Bandung
BKP3
1
21
xx
01
100,00
%
165.500.000
-
%
-
-
%
-
-
%
-
-
%
-
100,00 %
165.500.000
1
21
xx
01
17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan minuman dan minuman Harian dan Rapat Dinas maupun Staff 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terfasilitasinya Koordinasi konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan tenaga kerja Terpasilitasinya Penyuluh pendukung administrasi dan THL-TBPP teknis dan perkantoran 20 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi konsultasi dalam daerah dan Konsultasi dalam Daerah
14,21
%
107.100.000
17,25
%
130.000.000
20,70
%
156.000.000
22,77
%
171.600.000
25,05
%
188.760.000
100,00 %
753.460.000
Kab. Bandung
BKP3
15
21
xx
01
13,80
%
19.900.000
17,34
%
25.000.000
20,80
%
30.000.000
22,88
%
33.000.000
25,17
%
36.300.000
100,00 %
144.200.000
Kab. Bandung
BKP3
1
21
xx
02
1
21
xx
02
10 Penyediaan alat tulis kantor
22 Peringatan Hari-hari Bersejarah
Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah
1.111.162.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 03 Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitas i Gd. Kantor dan Rumah Dinas di UPT BKPPP.
-
%
750.000.000 -
%
-
1.187.000.000 47,62
%
300.000.000
1.365.700.000 52,38
%
330.000.000
911.790.000 -
%
5.325.652.500 100,00 %
630.000.000
BKP3
TUJUAN (1)
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN
KODE REKENING
1
21
(4) xx
02
(5) 09 Pengadan Peralatan Gedung Kantor
2
21
xx
02
10 Pengadaan mebeleur
3
21
xx
02
4
21
xx
02
5
21
xx
02
1
21
xx
03
1
21
xx
03
1
21
xx
05
1
21
xx
05
1
21
xx
06
1
21
xx
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
21
xx
06
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3
21
xx
06
4
21
xx
06
03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2
01
2
01
xx 15
2
01
xx 15
(3)
Meningkatny a Ketahanan Pangan Masyarakat
Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi Meningkatny Makin baiknya a Pola Pangan kesejahteraa Harapan n pelaku Masyarakat usaha / Kabupaten pelaku utama Bandung pertanian, perikanan dan kehutanan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (6)
Tersedianya peralatan penunjang kerja BKPPP dan UPT 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gd. kantor gedung kantor BKPPP, dan UPT secara baik dan teratur 24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya 5 unit kendaraan kendaraan roda 4 dan 164 dinas/operasional unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada 29 Program peningkatan Terpeliharanya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor BKPPP aparatur PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05 Pengadaan Pakaian Lapangan
Terpenuhinya Pakaian Dinas, Tradisional dan pakaian Olah Raga PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA APARATUR 04 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011 Rp. (8)
Target. (9) 26,81 %
5,35
%
18.717.500
28,59
%
10,33
%
300.745.000
17,17
65,46
%
791.700.000
#DIV/0!
%
110.000.000
34,60
%
121.000.000
-
%
%
500.000.000
20,60
%
600.000.000
24,72
%
720.000.000
27,19
%
7,44
%
90.000.000
8,19
%
99.000.000
9,00
%
108.900.000
9,90
%
#DIV/0!
%
#DIV/0!
%
-
#DIV/0!
%
#DIV/0!
% 317.625.000
100
1.199.000.000
22,94
%
24,08
%
26,49
%
26
%
317.625.000
100,00 %
1.199.000.000
48.400.000
100
218.998.000
18,27
%
20,09
%
22,10
%
22
%
48.400.000
100,00 %
218.998.000
-
275.000.000
288.750.000
317.625.000
100,00 %
349.717.500
Kab. Bandung
BKP3
792.000.000
100,00 %
2.912.745.000
Kab. Bandung
BKP3
119.790.000
100,00 %
1.209.390.000
Kab. Bandung
BKP3
#DIV/0! %
-
Kab. Bandung
BKP3
Kab. Bandung
BKP3
Kab. Bandung
BKP3
298.958.000
400
1.368.800.200
%
250.000.000
21,63
%
275.000.000
21,63
%
275.000.000
22
%
275.000.000
100,00 %
1.271.621.000
Kab. Bandung
BKP3
15,10
%
5.777.000
18,29
%
7.000.000
20,12
%
7.700.000
22,14
%
8.470.000
24
%
9.317.000
100,00 %
38.264.000
Kab. Bandung
BKP3
Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran
10,33
%
2.674.200
19,32
%
5.000.000
21,25
%
5.500.000
23,38
%
6.050.000
26
%
6.655.000
100,00 %
25.879.200
Kab. Bandung
BKP3
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
15,71
%
5.190.000
18,16
%
6.000.000
19,98
%
6.600.000
21,98
%
7.260.000
24
%
7.986.000
100,00 %
33.036.000
Kab. Bandung
BKP3
17,25
%
3.190.224.500 650.649.000
6,63
%
3.000.750.000 250.000.000
24,36
%
3.889.410.900 918.600.900
25,09
%
4.040.257.542 946.158.927
27
%
4.304.076.063 1.005.766.939
60,74
%
386.849.000
39,26
%
-
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 01 Pelatihan petani dan Mimbar Saresehan pelaku agribisnis
Terlaksananya 03 Peningkatan kemampuan lembaga verifikasi, petani pemantauan, sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Alat Pengolah Pupuk Organik sistem 04 Peningkatan insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani dan 05 Penyuluhan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan 06 Penyuluhan dan Bimbingan Diversifikasi Usaha Pertanian PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
40.000.000
210.262.200
40.000.000
44.000.000
268.000.000
44.000.000
317.625.000
(20)
19,66
38.198.000
288.750.000
(19)
196.621.000
38.198.000
275.000.000
SKPD
%
xx 15
xx 16
%
(18) 223.800.000
Lokasi
15,46
01
01
31,45
Rp. (16)
Tersusunnya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP, RENJA, LAKIP, LAPTAH, dan Lap. Kegiatan Pangan dan Penyuluhan Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran
2
2
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab
100.000.000
Rp. Target. (15) (14) 85.800.000 %
%
xx 15
xx 15
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17) 100,00 %
Tahun-2015
Target. (13) 38,34 %
17,44
01
01
Tahun-2014 Rp. (12) 78.000.000
%
2
2
Tahun-2013 Target. (11) 34,85 %
Rp. (10) 60.000.000
-
Rakor PUAP; 02 Penyuluhan dan pendampingan petani Pelatihan Penyuluh dan pelaku agrobisnis Pendamping dan Gapoktan PUAP;
15
Tahun-2012
Target. (7) %
BELANJA PROGRAM SKPD
15
Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat
PROGRAM DAN KEGIATAN
48.400.000
294.800.000
48.400.000
296.780.000
100,00
%
18.874.719.005 3.771.175.766
250.000.000
100,00
%
636.849.000
Kab. Bandung
BKP3
%
-
100,00
%
263.800.000
Kab. Bandung
BKP3
-
80.000.000
Kec. Paseh, Pacet, Ibun dan Banjaran (LDPM 2009 2010), Kec Kutawarin
BKP3
100,00
%
263.800.000
100,00
%
80.000.000
-
%
100,00
%
450.000.000
-
%
8,61
%
1.140.900.000
20,75
%
-
-
100,00
2.750.750.000
22,41
%
2.970.810.000
23,34
%
3.094.098.615
25
%
3.298.309.124
600
%
450.000.000
13.254.867.739
TUJUAN (1)
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan dan gizi yang berimbang dan aman
KODE REKENING
2
01
(4) xx 16
16
2
01
xx 16
16
16
16 Meningkatnya Usaha Agribisnis berbasis Komoditas Unggulan di Perdesaan
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan
2
01
xx 16
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (5) (6) 01 Penanganan Daerah Terlaksananya Rawan Pangan kegiatan peramalan dan kegiatan pemantauan/pengam atan situasi pangan dan gizi serta pembuatan peta kerawanan pangan sebagai bahan informasi untuk sinergitas kebijakan pembangunan ketahanan pangan. data 02 Penyusunan base potensi produksi pangan PROGRAM DAN KEGIATAN
dan Pencarian/pengumpul 03 Analisis penyusunan pola an (Updating data), konsumsi dan suplai Verifikasi data dan pangan pengolahan data untuk laporan NBM dan PPH. 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan berkala 05 Laporan kondisi ketahanan pangan daerah 06 Kajian rantai pasokan dan pemaearan pangan evaluasi Monitoring, 07 Monitoring,
16
08
16
10
16
11
16
12
2
01
xx 16
13
2
01
xx 16
14
16
15
2
01
xx 16
16
dan pelaporan Sosialisasi, dan kebijakan perberasan Evaluasi Program Raskin ke setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pengembangan Pembinaan dan cadangan pangan fasilitasi permodalan daerah pengeloaan lumbung pangan desa/masyarakat (Kodering Bantuan) Pengembangan desa Terlaksananya Tahap mandiri pangan Persiapan, Sosialisasi, Penyusunan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan
17 Pengembangan pertanian pada lahan kering
Percepatan penganeka ragaman komsumsi Pangan dan gizi masyarakat yang beragam, seimbang, aman yang berbasis sumber daya lokal.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011 Target. (7) 71,43 %
Rp. (8) 100.000.000
Tahun-2012
Tahun-2013
Target. (9) 28,57 %
Rp. (10) 40.000.000
%
40.000.000
Target. (11)
Tahun-2014 Rp. (12)
Target. (13)
Tahun-2015 Rp. (14)
Target. (15)
Rp. (16)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17) 100,00 %
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab
Lokasi
SKPD
(18) 140.000.000
(19) Kec. Paseh, Ibun, Pacet, Cikancun g, Kertasari, Ciparay, Majalaya, Nagreg, Bojongso ang, Baleenda
(20) BKP3
%
40.000.000
Kab. Bandung
BKP3
-
%
61,90
%
65.000.000
38,10
%
40.000.000
100,00
%
105.000.000
Kab. Bandung
BKP3
66,67
%
80.000.000
33,33
%
40.000.000
100,00
%
BKP3
100,00
%
700.000.000
-
%
-
100,00
%
120.000.000 Kec. Ibun, Pacet, Paseh, Cikancun g, Nagreg, 700.000.000 Kec. Paseh, Ibun, Pacet, Cikancun g, Kertasari,
69,37
%
135.900.000
30,63
%
60.000.000
100,00
%
195.900.000 Kec. Ibun, Pacet, Paseh, Cikancun g, Nagreg, Kertasari, Banjaran,
BKP3
BKP3
TUJUAN (1)
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN
KODE REKENING
(3)
(4) 16 16
16 16 2
01
xx 16
16 16
PROGRAM DAN KEGIATAN
(5) 18 Pengembangan lumbung pangan desa 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 20 Pengembangan perbenihan/penbibitan 21 Pengembangan sistem informasi pasar 22 Kegiatan Peningkatan Terlaksanannya Mutu dan Keamanan Peran Otoritas Pangan Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan. 23 Koordinasi kebijakan perberasan 24 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
16
dan 25 penelitian pengembangan sumberdaya pertanian
16
dan 26 Penelitian pengembangan teknologi bioteknologi dan 27 Penelitian pengembangan teknologi budidaya dan 28 Penelitian pengembangan teknologi pasca panen 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
16
16
16
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (6)
16
30 Penyuluhan sumber pangan alternatif
16
31 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
2
1
xx 17
2
1
2
01
2
01
08 Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkenunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon 17 11 penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 17 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipsarkan xx 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) xx 18 01 Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Teknologi Teknologi Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebuna Tepat Guna n Tepat Guna
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011 Target. (7)
2,32
Tahun-2012 Target. (9)
Rp. (8)
%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertania/Perkebunan
60.000.000
97,68
Tahun-2013 Target. (11)
Rp. (10)
%
%
206.000.000
-
%
100,00
%
121.250.000
-
%
-
-
%
100,00
Target. (15)
Rp. (16)
100,00
-
%
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17)
Tahun-2015 Rp. (14)
2.530.750.000
-
xx 17
Tahun-2014 Target. (13)
Rp. (12)
-
-
%
-
%
-
%
-
-
%
-
%
Lokasi
SKPD
(18)
(19)
(20)
2.590.750.000 Kec. Ibun, Pacet, Paseh, Cikancun g, Nagreg, Kertasari, Banjaran, Pasirjamb
BKP3
-
%
-
%
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab
%
-
%
121.250.000
-
206.000.000 100,00
BKP3
TUJUAN (1)
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN
KODE REKENING
2
01
(4) xx 18
2
01
xx 18
(3)
PROGRAM DAN KEGIATAN (5) 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 04 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (6)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011 Target. (7)
Tahun-2012 Target. (9)
Rp. (8) %
100,00
84.750.000
-
%
-
%
-
Tahun-2014 Target. (13)
Rp. (12)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17) %
Tahun-2015 Rp. (14)
Target. (15)
Rp. (16)
100,00
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab (18)
Lokasi
SKPD
(19)
(20)
-
%
84.750.000
200 %
-
%
-
BKP3
18
2
01
2
01
06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam xx 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN xx 19 01 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan Penyediaan sarana produksi produksi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan
%
Tahun-2013 Target. (11)
Rp. (10)
2
01
xx 20
01 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
2
01
xx 20
01 Peningkatan kapasitas Terpasilitasinya tenaga penyuluh Penyuluh dan THLpertanian/ perkebunan TBPP
-
-
%
%
#DIV/0!
%
- #DIV/0!
%
-
#####
%
-
-
-
374.900.000
100,00
%
374.900.000
-
-
%
-
%
-
-
%
-
-
%
-
100 %
374.900.000
-
100,00
%
374.900.000
Kab. Bandung
-
-
%
-
Kab. Bandung
BKP3
BKPPP Kab. Bandung
BKP3
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2
01
xx 20
20
2
01
xx 22
2
01
xx 22
2
01
xx 23
2
01
xx 23
22
23
23
2
01
xx 24 24
2
01
xx 24
02 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknlogi peternakan tepat guna
03 Penyuluhan dan pendamping bagi pertanian/perkebunan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 06 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 06 Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 09 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat 10 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan
Pelatihan pengelolaan sapi
SOP Susu
40.000.000
100,00
%
40.000.000
-
-
%
-
-
%
-
-
%
-
-
%
-
-
100
100,00
40.000.000
%
40.000.000
TUJUAN (1)
SASARAN (2)
INDIKATOR SASARAN
KODE REKENING (4)
(3) 2 2
02 02
xx 17
2
02
xx 17
2
01
xx 20
2
01
xx 20
2
05
2
05
xx 22
2
05
xx 22
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) (6)
(5) KEHUTANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 05 Penyuluhan Pelatihan Kesadaran Pengendalian masyarakat Mengenai kebakaran hutan dampak kerusakan Hutan PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 02 Pendampingan kelompok usaha perhutani rakyat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun-2011 Target. (7)
Tahun-2012 Target. (9)
Rp. (8)
Tahun-2013 Target. (11)
Rp. (10)
162.047.500 100,00
%
100,00
%
162.047.500
-
%
-
%
-
Tahun-2014 Target. (13)
Rp. (12) -
%
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BKPPP (17)
Tahun-2015 Rp. (14)
Target. (15) -
%
-
Rp. (16) -
%
-
-
100 100,00
Untuk Kinerja BKPPP Penanggungjawab
Lokasi
SKPD
(18)
(19)
(20)
8 UPT PPP
BKP3
162.047.500 %
162.047.500
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 01 Kajian sistim Integrasi penyuluhan perikanan LUTDIPIYAMPAYUR (Belut Padi Sapi Ayam Palawija Sayuran)
Jumlah Belanja Langsung SKPD dan Program
85.728.000 85.728.000
6.035.173.500
-
-
5.873.750.000
-
%
-
7.451.410.900
-
%
-
7.965.507.542
-
-
%
7.962.071.063
100 100,00
85.728.000 %
-
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA,
Ir.DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011
85.728.000 UPT PPP Solokan Jeruk
35.737.913.005
BKP3
Sabilulungan
BAB
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2011-2015 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan. Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan (2011-2015), dan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, kebijakan dan strategis organisasi serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian kurun waktu 5(lima) tahun
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
1
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Jawa Barat serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2011-2015.
1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 10. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 13. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
2
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (diantaranya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015; 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 24. Keputusan Bupati No 501/Kep.208-BKPPP/2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung; 25. Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Nomor581/SK.137A/BKPPP/2008 tentang Susunan Organisasi Kelompok Kerja pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana strategis ini disusun dengan maksud : a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung selama lima tahun ke depan; b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang ketahanan dan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung; c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunanan Rencana Strategis BKP3 Kabupaten Bandung, bertujuan untuk : a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung; b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung; c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra BKP3 Kabupaten Bandung.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
3
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB II menjelaskan Gambaran Umum pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung, meliputi :Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BKP3, Sumberdaya yang dimiliki dan kinerja, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. BAB III membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKP3 Kabupaten Bandung. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dan penentuan isu-isu strategis. Pada BAB IV dijelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan BKP3 Kabupaten Bandung. BAB V menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari strategi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI menjelaskan indikator kinerja BKP3 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung. BAB VII Penutup.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
4
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKP3 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, programa penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Tugas pokok tersebut kemudian diperinci lagi melalui Peraturan Bupati Bandung (Perbup) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan dinyatakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) memiliki Struktur Organisasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut terlihat, bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung memiliki 1 unit kerja eselon III A (sekretariat) yang membawahi 3 unit kerja eselon IV A, 3 unit kerja eselon III B (Bidang) masing-masing membawahi 2 unit eselon IV A, dan Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT-PPP) yang merupakan unit kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT eselon IV A dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha UPT, eselon IV B. Terdapat 8 (delapan) UPT PPP, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UPT Ciwidey UPT Soreang UPT Banjaran UPT Bojongsoang UPT Cilengkrang UPT Pacet UPT Solokanjeruk UPT Cikancung
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
5
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Kepala Badan
Sekretaris
Sub Bagian Penyusunan Program
Jabatan Fungsional
Bidang Ketahanan Pangan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Bidang Programa Penyuluhan
Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan
Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan
Sub Bidang Koordinasi Ketenagaan Pneyuluhan
Sub Bidang Keamanan Pangan
Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan
Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT -PPP)
Gambar 1.Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung (Perda No. 21 Tahun 2007)
2.2. Sumberdaya SKPD a. Kondisi Sumberdaya Manusia BKP3 Kabupaten Bandung Saat ini BKP3 Kabupaten Bandung memiliki pegawai/personil PNS sebanyak 177orang (per Desember 2011), terdiri dari : •
Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Kabupaten) sebanyak 34 orang (termasuk 6 orang KJF/Penyuluh)
•
Pegawai yang bertugas di UPT Pengendali Program Penyuluhan sebanyak 17orang;
•
Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di lapangan sebanyak 126orang.
Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh Penyuluh THL-TBPP di lapangan sebanyak 97 orang Berdasarkan Golongan / Pangkat, pegawai BKP3 Kabupaten Bandung terdiri dari :
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
6
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
-
Pegawai golongan IV sebanyak 56 orang atau 31,64% dari jumlah keseluruhan pegawai;
-
Sebanyak 114 orang atau 64,41% dari jumlah pegawai BKP3 adalah pegawai dengan golongan III;
-
Pegawai golongan II sebanyak 6 orang (3,39%);
-
Pegawai golongan I sebanyak 1 orang (0,56%).
Selengkapnya mengenai pegawai BKP3 Kabupaten Bandung berdasarkan Golongan/Pangkat bisa dilihat pada Tabel 1.berikut ini : Tabel 1.Pegawai BKP3 Berdasarkan Golongan/Pangkat
Golongan / Pangkat
a
b
c
d
Jumlah
IV
47
8
1
-
56
III
17
15
31
51
114
II
2
-
-
4
6
I
-
-
1
-
1 177
Jumlah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai BKP3 Kabupaten Bandung lebih didominasi (49,15%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana), kemudian SLTA (30,51%), D-4 (11,30%), D-3 (6,21%) dan S-2 (2,26%). Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai BKP3 yang berpendidikan S-1 cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai yang berpendidikan D-3 dan SLTA yang telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. S-2 : 4
SLTA : 54
S-1 : 87 D-4 :20 D-3 : 11
Gambar 2.Komposisi Pegawai BKP3 Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Diselesaikan
Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2010, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung adalah sebanyak 137 orang (77,40%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 40 orang (22,60%).
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
7
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Dengan demikian jumlah pegawai wanita di BKP3 Kabupaten Bandung telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.
Wanita:40 orang
22,60% Pria : 137 orang
77,40 Pria
Wanita
Gambar 3.Komposisi Pegawai Pria dan Wanita BKP3 Kabupaten Bandung
b. Petugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BKP3 Kabupaten Bandung. Saat ini jumlah keseluruhan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di Kabupaten Bandung berjumlah 229 orang, terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 132 orang (termasuk 6 orang yang bertugas pada unit kerja Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di kantor BKP3 Kabupaten Bandung dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 97 orang. Tabel 2.
Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bandung
1.
Penyuluh Pertanian
=
79
2.
Penyuluh Peternakan
=
17 orang
3.
Penyuluh Perikanan
=
12 orang
4.
Penyuluh Kehutanan
=
24 orang
Jumlah Penyuluh PNS
=
132 orang
Penyuluh THL-TBPP
=
97 orang
Jumlah Total Petugas Penyuluh
=
229 orang
5.
orang
c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana. 1. Gedung Kantor Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh BKP3, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
8
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BKP3 Kabupaten Bandung memiliki 9 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor BKP3 yang terletak di kompleks perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya 0 0 Soreang Km. 17 Bandung, pada peta GPS berada pada posisi 7 1‟13‟‟ LS; 107 31‟34‟‟ BT, dan 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP (Unit Pelaksana Teknis - Pengendali Program Penyuluhan) yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT, meliputi : UPT Ciwidey, UPT Soreang, UPT Banjaran, UPT Bojongsoang, UPT Pacet, UPT Solokanjeruk, UPT Cilengkrang dan UPT Cikancung.
Gambar 4.Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung
Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh BKP3 adalah gedung kantor eks Dinas Sosial Kabupaten Bandung, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh BKP3, kapasitas gedung ini (saat ini terdapat 11 unit ruangan) dapat dikatakan tidak memadai, karena belum memiliki ruangan rapat tersendiri, ruang rapat yang selama ini digunakan oleh BKP3 (meskipun kapasitasnya tidak mencukupi untuk menampung 200 orang lebih) adalah unit bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Melalui kegiatan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2010, telah dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor BKP3, meliputi : pemeliharaan rutin (pengecatan), pembuatan tempat parkir motor, dan pemasangan paving blockpada sebagian halaman kantor. Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk membangun satu unit ruang rapat/pertemuan representatif yang dapat menampung peserta sebanyak 250 orang. BKP3 Kabupaten Bandung juga mengelola 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT. Ke-8 gedung UPT-PPP tersebut umumnya telah mengalami pembangunan dan rehabilitasi, seperti; gedung pertemuan/rapat, bangunan kantor maupun rumah dinas, sehingga ke-8 bangunan UPT-PPP tersebut saat ini dapat dikatakan cukup representatif untuk menampung berbagai aktivitas khususnya dalam pelayanan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain bangunan / gedung-gedung tersebut, pada tahun 2010 di 3 UPT-PPP, yakni; UPT Banjaran, UPT Bojongsoang dan UPT Pacet telah selesai dibangun Pos Penyuluhan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
9
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Perikanan (Posluhkan) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan dan Kelautan RI.
Kementerian
Gambar 5.Beberapa Gedung UPT-PPP
2. Kendaraan Bermotor Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, BKP3 memiliki kendaraan bermotor sebanyak : a. Roda 4, sebanyak 5 unit; b. Roda 2, sebanyak 160 unit; Tabel 3.Kendaraan Bermotor pada BKP3 Kabupaten Bandung No 1
2
Kendaraan operasional Mobil
Sepeda motor
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Merk -
Isuzu panther Toyota kijang - Suzuki - Katana
Jumlah (unit) 2 1 2 160
Tahun
Ket.
‟97 – „03 ‟01 - „04 ‟96 – ‟01‟04 – „10
10
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
3. Peralatan Elektronik / Studio Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BKP3 Kabupaten Bandung meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.di bawah ini :
Tabel 4.Peralatan Elektronik dan Studio di BKP3 Kabupaten Bandung
No
Peralatan
Jumlah
Keterangan
1
Laptop
8
unit
APBD 2008, 2010
2
Desktop
20
unit
2008, 2009, 2010
3
LCD Projector/ 10 Infocus
unit
1 unit di BKP3, 3 unit di Posluhkan
4
Telepon
9
unit
1 unit di BKP3, 8 unit di UPT
5
Faximile
9
unit
1 unit di BKP3, 8 unit di UPT
6
Cybernet
4
unit
1 unit di BKP3, 3 unit di Posluhkan
7
Wi-fi
1
unit
BKP3
8
Mesin pengisap debu
1
unit
APBD 2008
9
Lemari es
1
10
AC split
1
11
Camera digital
12
12
Handycam
13
Computer PC
24
14
Laptop/note book
12
15
Printer
24
16
Wireles / sound system
4
17
Mesin absen
1
18
Kipas angin
5
19
TV
5
20
Loudspeaker
3
21
Dispenser
14
22
DVD player
3
23
UPS/stabilizer
1
24
Scanner
1
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
unit unit unit unit
1 unit ex Distanbunhut 1 unit ex Distanbunhut
unit
1 unit ex Distanbunhut
unit
1 unit ex Distanbunhut 1 unit ex bag. Perekonomian
unit
1 unit ex Distanbunhut
unit unit unit unit unit unit unit unit unit
11
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
d. Stakeholders Hampir seluruh kegiatan BKP3 Kabupaten Bandung di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, sertastakeholders pendukung, seperti :Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS), KUD/Koperasi, dan sebagainya. Stakeholderstersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberepa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya : -
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); Lumbung Pangan; Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan).
Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya : -
Kelompok Tani (Poktan) Dewasadan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); Kelompok Wanita Tani; Kelompok Taruna Tani; KelompokPeternakan; Kelompok Perikanan; Kelompok Kehutanan (Kelompok Tani Penghijauan).
Tabel 5.Kelembagaan Stakeholders Penerima Manfaat pada BKP3 Kabupaten Bandung JUM LAH No
Kelompok Bidang Kec.
Desa
Gapoktan
Poktan
Anggota
Luas areal (ha)
1
Pertanian
31
276
276
1.782
55.829
36.398
2
Wanita Tani (KWT)
22
65
-
99
975
-
3
Taruna Tani
28
28
-
28
-
-
4
Peternakan
31
276
1
640
11.372
9.106
5
Perikanan
11
62
-
220
1.743
1.014
6
Penghijauan
18
45
-
580
16.496
7.998
7
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LM DH)
22
-
-
68
-
-
Jumlah
163
752
277
33.417
86.415
54.516
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
12
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. a. Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Bandung Situasi ketahanan dan kerentangan pangan dapat diketahui antara lain melalui pembuatan peta ketahanan dan kerawanan pangan. Indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat digolongkan ke dalam dua komponen: (1) kerentanan terhadap kerawananpangan kronis, yang dicerminkan melalui indikator ketersediaan pangan, indikator akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan (9 indikator), (2) kerentanan terhadap kerawanan pangan transien, dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap bencana alam dan bencana lainnya (4 indikator). Dalam analisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Bandung digunakan kedua komponen tersebut dengan dukungan data yang tersedia dari berbagai intansi terkait dalam unit desa/kelurahan.Berikut disajikan Tabel 6 berikut ini menunjukkan data dasar baik jenis maupun sumber data yang digunakan untuk analisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Bandung secara rutin. Tabel 6.Jenis dan Sumber Data Untuk Analisis Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bandung No
Indikator
Jenis data
S umber data
1
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar
Produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 20072011
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
2
Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan RT M iksin (PPLS 2008)
Bappeda
3
Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (untuk analisis tingkat kecamatan)
Panjang Jalan M enurut Kualitas dan Desa/Kelurahan
Kab. Bandung dalam Angka (BPS)
Persentase panjang jalan rusak di desa (untuk analisis tingkat desa) 4
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon menurut Desa/kelurahan
Kab. Bandung dalam Angka (BPS)
5
Angka harapan hidup saat lahir
Rekapitulasi PWS KIA Kab. Bandung
Dinas Kesehatan
6
Berat badan balita di bawah standar (underweight)
Balita dan Status Gizi menurut desa/kelurahan
Kab. Bandung dalam Angka (BPS)
7
Perempuan buta huruf
Jumlah penduduk dan penduduk yang buta huruf menurut desa
Survei Sosial Ekonomi Kab. Bandung dan Kecamatan dalam Angka (BPS)
8
Rumah tangga tanpa akses ke air bersih
Rekapan Hasil Survey Perumahan Lingkungan (SPL) Air Bersih di Kabupaten Bandung tahun 2009
Dinas Kesehatan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
13
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
9
Persentase RT yang tinggal >5 km dari fasilitas kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan menurut Desa/kelurahan
Kab. Bandung dalam Angka (BPS)
10
Deforestasi hutan
Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung dan Potensi hutan Rakyat di Kabupaten Bandung tahun 2009
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11
Bencana alam
Rekapitulasi Laporan Bencana Alam Banjir, Longsor, Angin Putting Beliung dan M usibah Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2009
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12
Penyimpangan curah hujan
13
Persentase daerah puso
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
b. Analisis Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis 1) Berdasarkan Ratio Ketersediaan Pangan Rasio ketersediaan pangan serealia menyatakan perbandingan konsumsi normatif penduduk (300 gram) dengan ketersediaan pangan serealia.Jika nilai tersebut lebih besar dari 1, maka daerah tersebut mengalami defisit pangan serealia.Rasio ketersediaan pangan terdapat pada Lampiran 3.Berikut disajikan Tabel 7 yang menunjukkan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator ketersediaan pangan serealia. Tabel 7 Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indika tor ketersediaan pangan serealia tahun 2009
Prioritas 1 2 3 4 5 6 Jumlah
N 11 1 5 4 6 4 31
Kecamatan % 35.48 3.23 16.13 12.90 19.35 12.90 100.00
Desa n 115 14 14 29 41 59 272
% 41.67 5.07 5.07 10.51 14.86 21.38 98.56
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa sebanyak 17 kecamatan (54.84%) dengan jumlah penduduk 1,480,768 jiwa dan 143 desa (51.81%) tergolong prioritas utama (prioritas 1,2,3). Kecamatan tersebut adalah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali, Dayeuhkolot, Margaasih, Bojongsoang, Kertasari, Cimenyan, Margahayu, Baleendah, Cimaung, Majalaya, Banjaran, Katapang, Ibun, Cileunyi, dan Cilengkrang. Untuk rincian kecamatan dan jumlah desa yang tergolong prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 8.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
14
Sabilulungan
bkp3 Tabel 8
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Kategori Prioritas Kecamatan, Jumlah dan Nama Desa Prioritas Utama Berdasarkan Indikator Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Indikator Ketersediaan Priorita Rasio s
Jumlah desa/kelurahan prioritas utama
Nama Desa/Kelurahan Prioritas utama
No
Kecamatan
1
Soreang
0.86
4
5 (dari 10 desa)
2
Pasir Jambu
34.17
1
10
S emua desa
3
Ciwidey
38.41
1
7
S emua desa
4
Nagreg
0.17
6
-
-
5
Rancabali
56.08
1
3 (dari 5 desa)
6
Margaasih
270.79
1
6
S emua desa
7
Bojongsoang
88.23
1
6
S emua desa
8
Dayeuhkolot
13.20
1
4 (dari 6 desa)
S ukapura, Citeureup, Cangkuang kulon & wetan
9
Banjaran
1.24
3
8 (dari 11 desa)
Banjaran, Banjaran wetan, Ciapus, M argahurip, Kamasan, Tajursari, Kiangroke, Sindangpanon
10
Pameungpeuk
0.86
4
3 (dari 6 desa)
Sukasari, Langonsari, Bojongmanggu
11
Pangalengan
0.94
4
7 (dari 13 desa)
Pulosari, Sukamanah, Banjarsari, Pangalengan, M argamukti, Wanasuka, M argamulya
12
Katapang
1.09
3
4 (dari 7 desa)
Gandasari, Pangauban, Katapang, Cilampeni
13
Majalaya
1.38
2
7 (dari 11 desa)
M ajalaya, M ajasetra, Bojong, Padamulya, Sukamukti, Sukamaju, Wangisagara
14
Ciparay
0.68
5
4 (dari 14 desa)
M ekarsari, M angunharja, Serangmekar, Gunung leutik
15
Pacet
0.53
5
3 (dari 13 desa)
Nagrak, M aruyung, Girimulya
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Soreang, Cingcin,Pamekaran, Sekarwangi, Sadu
Alam Endah, Sukaresmi, Cipelah
15
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
16
Kertasari
1.75
1
7
17
Cicalengka
0.64
5
5 (dari 12 desa)
Panenjoan, Waluya, Cicalengka wetan & Kulon, Tenjolaya
18
Cikancung
0.48
6
2 (dari 9 desa)
Cikasungka, Tanjunglaya
19
Rancaekek
0.80
4
5 (dari 13 desa)
Rancaekek wetan, Nanjung M ekar, Rancaekek kulon, Bojongloa, Jelegong
20
Paseh
0.50
6
3 (dari 12 desa)
Cipaku, Sukamanah, Sukamantri
21
Ibun
1.07
3
6 (dari 12 desa)
Karyalaksana, Talun, Tangulun, Sudi, Cibeet, Lampegan
22
Cileunyi
1.19
3
4 (dari 6 desa)
Cinunuk, Cibiru Hilir, Cimekar, Cibiru wetan
23
Cimenyan
6.14
1
9
S emua desa
24
Margahayu
4.93
1
2 (dari 5 desa)
Margahayu S elatan, Kel. S ulaeman
25
Cilengkrang
1.22
3
2 (dari 6 desa)
Giri M ekar, Jati Endah
26
Baleendah
2.80
1
8
S emua desa
27
Arjasari
0.33
6
-
-
28
Cimaung
51.01
1
10
29
Solokanjeruk
0.65
5
-
30
Cangkuang
0.67
5
1 (dari 7 desa)
Ciluncat
31
Kutawaringin
0.69
5
2 (dari 11 desa)
Padasuka, Jelegong
Kabupaten Bandung
0.99
4
S emua desa
S emua desa -
143
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan pangan Kabupaten Bandung adalah 0.99.Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung berada dalam keadaan surplus rendah (prioritas 4). Hal tersebut berarti ketersediaan pangan serealia Kabupaten Bandung telah cukup memenuhi kebutuhan normatif penduduknya dengan produksi netto pangan serealia Kabupaten Bandung adalah 306,171.8 ton, yang berasal dari produksi netto jagung, ubi jalar dan ubi kayu berturut-turut adalah 164,855.3 ton, 51,098.8 ton, 11,632.5 ton, dan 7,8585.2 ton. Meskipun demikian, ketersediaan pangan di beberapa kecamatan maupun desa/kelurahan masih belum dapat memenuhi kebutuhan normatif penduduknya.Hal itu ditunjukkan masih terdapat kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki nilai rasio ketersediaan pangan serealia yang tergolong defisit, baik itu defisit rendah (prioritas 3), defisit sedang (prioritas 2) ataupun defisit tinggi (prioritas 1) (Tabel 7).
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
16
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Kecamatan yang ketersediaan pangan serealianya tergolong surplus (prioritas 6) belum tentu memiliki desa/kelurahan yang ketersediaan pangannya mencukupi.Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 8 yang menunjukkan jumlah dan persentase desa/kelurahan berdasarkan tingkat prioritas.Kecamatan yang tergolong surplus pangan adalah Kecamatan Paseh namun masih memiliki desa/kelurahan yang tergolong defisit tinggi yaitu desa Cipaku dan Sukamanah.Kemudian di Kecamatan Cikancung terdapat 1 desa, yaitu desa Cikasungka. Kecamatan yang memiliki desa/kelurahannya tergolong prioritas 1 terbanyak adalah Kecamatan Pasir Jambu. Desa/kelurahan yang memiliki rasio ketersediaan pangannya tinggi (defisit tinggi) adalah Lengkong di kecamatan Margaasih.Skor prioritas setiap kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan indikator ketersediaan pangan serealia dapat dilihat pada lampiran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun ketersediaan di tingkat Kabupaten melimpah/surplus belum tentu terdistribusi dengan baik ke wilayah Kecamatan hingga desa/kelurahan.Hal ini diduga karena masih terdapat infrastuktur yang belum tersedia secara optimal untuk mendistribusikan pangan-pangan tersebut.Kecamatan, desa/kelurahan yang memiliki ketersediaan pangan yang surplus dapat mendistribusikan pangan tersebut kepada kecamatan, desa/kelurahan yang tergolong defisit. 2) Berdasarkan Indikator Kemiskinan Kemiskinan merupakan indikator ketidakmampuan untuk mendapatkan cukup pangan, karena rendahnya kemampuan daya beli atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,seperti, makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain-lain (BKP 2008).Data tentang indikator kemiskinan terdapat pada Lampiran 3.Daerah-daerah yang kemiskinannya tinggi harus segera ditangani, supaya tidak terjadi kerawanan pangan.Tabel 14 menunjukkan jumlah/ presentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator kemiskinan. Tabel 9. Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2009 Prioritas 1 2 3 4 5 6 Jumlah
Kecamatan N 4 9 8 7 2 1 31
% 12.90 29.03 25.81 22.58 6.45 3.23 100.00
Desa N 52 88 47 45 34 10 276
% 18.84 31.88 17.03 16.30 12.32 3.62 100.00
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa persentase kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung yang tergolong prioritas utama sebanyak 21 kecamatan (67.74%) dengan jumlah penduduk 1,577,011 jiwa. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Jambu, Nagreg, Rancabali, Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Majalaya, Ciparay, Pacet, Kertasari, Cicalengka, Cikancung, Rancaekek, Paseh, Ibun, Cimenyan, Cilengkrang, Arjasari, Cimaung, Solokanjeruk, dan Kutawaringin. Desa/kelurahan yang tergolong prioritas utama sebanyak 187 desa/kelurahan (67.75%).Skor prioritas setiap desa/kelurahan dapat dilihat pada Lampiran 4.Rincian jumlah desa/kelurahan yang tergolong tingkat prioritas utama per kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10.Kecamatan dan golongan prioritasnya serta ju mlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2009
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
17
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
No.
Kecamatan
Prioritas
1
Soreang
4
Jumlah desa/kelurahan prioritas utama 5 (dari 10 desa)
2
Pasir Jambu
3
5 (dari 10 desa)
3 4 5 6
Ciwidey Nagreg Rancabali Margaasih
4 1 2 4
1 (dari 7 desa) 6 5 2 (dari 6 desa)
7
Bojongsoang
4
3 (dari 6 desa)
8 9
Dayeuhkolot Banjaran
5 3
1 (dari 6 desa) 5 (dari 11 desa)
10
Pameungpeuk
3
4 (dari 6 desa)
11 12
Pangalengan Katapang
2 4
13 2 (dari 7 desa)
13
Majalaya
2
8 (dari 11 desa)
14 15 16 17
Ciparay Pacet Kertasari Cicalengka
1 1 2 2
14 13 7 11 (dari 12 desa)
18
Cikancung
3
5 (dari 9 desa)
19
Rancaekek
2
9 (dari 13 desa)
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Nama Desa/Kelurahan Prioritas Utama Sekarwangi, Parungserab, Keramatmulya, Panyirapan, Sukajadi Tenjolaya, Cikoneng, Cisondari, Cukang genteng, Mekar Sari Sukawening Semua desa Semua desa Nanjung, Cigondewah Tagelluar, Bojongsari, Bojongsoang Dayeuhkolot Banjaran wetan, Pasirmulya, Neglasari, Kamasan, Mekar Jaya Langonsari, Bojongkunci, Rancatungku, rancamulya Semua desa Sukamukti, Banyusari Majalaya, Majasetra, Majakerta, Bojong, Padamulya, Sukamaju, Wangisagara, Neglasari Semua desa Semua desa Semua desa Semua desa, kecuali Cicalengka kulon Cikancung, Mandalasari, Cihanyir, Mekarlaksana, Cikasungka Sukamanah,
18
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
20 21 22 23
Paseh Ibun Cileunyi Cimenyan
2 1 5 3
12 12 4 (dari 9 desa)
24 25
Margahayu Cilengkrang
6 2
5 (dari 6 desa)
26
Baleendah
4
3 (dari 8 desa)
27
Arjasari
3
7 (dari 11 desa)
28
Cimaung
2
8 (dari 10 desa)
29
Solokanjeruk
3
5 (dari 7 desa)
30
Cangkuang
4
4 (dari 7 desa)
31
Kutawaringin
3
8 (dari 11 desa)
Kabupaten Bandung
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
3
Gambaran Pelayanan SKPD
Tegalsumedang, Rancaekek kulon, Bojongloa, Sukamulya, Cangkuang, Haur Pugur, Bojongsalam, Sangiang Semua desa Semua desa Sindanglaya, Mekarmanik, Cikadut, Cimenyan Giri mekar, Melatiwangi, Ciporeat, Cipanjalu, Cilengkrang Wargamekar, Malakasari Baros, Mekarjaya, Mangunjaya, Margaluyu, Patrolsari, Rancakole, Ancolmekar Cimaung, Campakamulya, Mekarsari, Cipinang, Cikalong, Warjabakti, Malasari, Sukamaju Padamukti, Panyadap, Cibodas, Langensari, Bojongemas Tanjungsari, Jatisari, Bandasari, Pananjung Cilame, Sukamulya, Buminagara, Padasuka, Kopo, Cibodas, Kutawaringin, Jatisari
187
19
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
3) Berdasarkan Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Listrik Akses terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi dan peluang matapencaharian yang lebih tinggi (DKP & WFP 2005).Data tentang indikator rumah tangga yang tidak memiliki akses listrikterdapat pada Lampiran.Tabel 11 menunjukkan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator rumah tangga tanpa listrik. Tabel 11 Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator persentase rumah tangga tanpa listrik tahun 2009 Prioritas 1 2 3 4 5 6 Jumlah
N 31 31
Kecamatan % 100.00 100.00
Desa N 5 7 264 276
% 1.81 2.54 95.65 100.00
Berdasarkan indikator persentase rumah tangga tanpa listrik, Kabupaten Bandung tergolong prioritas 6 (Tabel 11). Berdasarkan kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Bandung tergolong prioritas 6. Pada tingkat desa/kelurahan sebagian besar sudah mendapatkan akses listrik, sehingga termasuk prioritas 6 (95.65%), namun masih terdapat desa/kelurahan yang tergolong prioritas 4 (1.81%) dan prioritas 5 (2.54%). Desa yang penduduknya belum mempunyai akses terhadap listrik dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12. Desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga tanpa listrik No.
Kecamatan
1
Soreang
2
Pasir Jambu
3
Ciwidey
4
Rancabali
5 6
Bojongsoang Pangalengan
6 7
Pangalengan Ciparay
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Desa/kelurahan Sekarwangi Sukajadi Sukanagara Tenjolaya Mekar Maju Sugih Mukti Panundaan Panyocokan Sukawening Nangkelan Lebakmuncang Patengan Indragiri Sukaresmi Bojongsoang Wanasari Pulosari Sukaluyu Banjarsari Mekarsari Ciheulang
Rumah tangga tanpa listrik (%) N % 12 0.65 350 18.62 32 2.83 350 10 312 21.49 932 24.32 20 0.59 5 0.18 3 0.11 60 3.85 5 0.13 ` 5.15 154 11.35 624 22.02 600 11.25 5 0.21 40 1.23 84 3.34 21 1.18 52 1.62 52 1.51
20
Sabilulungan
bkp3 8 9 10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Pacet
Mekarjaya Girimulya Kertasari Sukapura Cihawuk Santosa Cicalengka Nagrog Margaasih Babakan peuteuy Cikancung Cikancung Tanjunglaya Paseh Cigentur Ibun Ibun Pangguh Cimenyan Mandala Mekar Cikadut Padasuka Mekarsaluyu Cilengkrang Melatiwangi Cilengkrang Arjasari Lebakwangi Mekarjaya Mangunjaya Margaluyu Arjasari Cimaung Malasari Solokanjeruk Langensari Rancakasumba Bojongemas Cangkuang Bandasari Pananjung Kutawaringin Cibodas Gajahmekar Jatisari Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
84 3 385 91 171 272 209 10 480 12 55 458 92 1 2 5 2 2 2 2 2 5 16 3 15 8 6 4 215 72 75 4 10 6,554
5.03 0.15 7.99 5.67 10.41 10 10.89 0.51 25.53 0.50 3.94 20.6 3.85 0.07 0.08 0.21 0.22 0.22 0.07 0.13 0.29 0.29 0.12 0.97 0.34 0.20 0.14 9.81 3.01 3.76 0.17 0.41
Berdasarkan Tabel 12, terdapat 20 kecamatan dan 54 desa/kelurahan yang masih mempunyai rumah tangga tanpa akses listrik dengan jumlah 6,554 rumah tangga. Desa yang rumah tangga tanpa akses listriknya terbanyak adalah Desa Sugih Mukti dengan jumlah rumah tangga sebanyak 932. Hal tersebut akan mengganggu kegiatan perekonomian maupun matapencaharian daerah tersebut. Jika kegiatan perekonomian kurang, maka akan berdampak pada kesejahteraan penduduknya. Jika kesejahteraan penduduk rendah maka akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan berkurang termasuk pangan, sehingga rentan terhadap kerawanan pangan. Kondisi kecamatan dan desa/kelurahan menurut rumah tangga tanpa akses listrik dapat dilihat pada Lampiran. 4) Indikator Persentase Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai Untuk indikator akses penghubung yang memadai dalam analisis digunakan data persentase jalan yang rusak di desa/kelurahan tersebut, sehingga didapatkan tingkat prioritas setiap desa/kelurahan.Untuk analisis di tingkat kecamatan digunakan persentase desa/kelurahan yang tergolong prioritas 1 di masing-masing kecamatan.Data desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai terdapat pada Lampiran. Tabel 13 menunjukkan persentase kecamatan dan prioritas indikator akses penghubung yang memadai di Kabupaten Bandung tahun 2009.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
21
bkp3
Sabilulungan
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Tabel 13. Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan Prioritas 1 2 3 4 5 6 Jumlah
N 3 2 4 2 20 31
Kecamatan % 9.68 0.00 6.45 12.90 6.54 64.52 100.00
Desa N 27 33 43 73 51 49 276
% 9.78 11.96 15.58 26.45 18.48 17.75 100.00
Berdasarkan Tabel 13, banyaknya kecamatan yang tergolong prioritas utama adalah 5 kecamatan (9.68%) dengan jumlah penduduk 32,326 jiwa. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Jambu, Rancabali, Kertasari, Ibun, dan Cimaung. Untuk tingkat desa/kelurahan yang tergolong prioritas utama adalah sebanyak 103 desa/kelurahan (37.32%). Berikut disajikan Tabel 14 yang menunjukkan Kecamatan dan golongan prioritasnya serta jumlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator akses penghubung yang memadai. Tabel 14.
Kecamatan dan golongan prioritasnya serta jumlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator akses penghubung yang memadai di Kabupaten Bandung tahun 2009
No.
Nama Kecamatan
Prioritas
1
Soreang
6
Jumlah desa/kelurahan prioritas utama 3 (dari 10 desa)
2
Pasir Jambu
3
5 (dari 10 desa)
3
Ciwidey
6
4 (dari 7 desa)
4 5
Nagreg Rancabali
4 3
1 (dari 6 desa) 3 (dari 5 desa)
6 7 8 9 10 11
Margaasih Bojongsoang Dayeuhkolot Banjaran Pameungpeuk Pangalengan
6 6 6 6 6 6
1 (dari 6 desa) 1 (dari 6 desa) 1 (dari 11 desa) 4 (dari 13 desa)
12 13 14
Katapang Majalaya Ciparay
6 6 6
2 (dari 11 desa) 4 (dari 14 desa)
15 16 17
Pacet Kertasari Cicalengka
6 1 6
1 (dari 13 desa) 6 (dari 7 desa) 10 (dari 12 desa)
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Nama Desa/Kelurahan Prioritas Utama Karamatmulya, Sukajadi, Sadu Tenjolaya, Cisondari, Cibodas, Mekarsari, Sugihmukti Ciwidey, Panyocokan, Sukawening, Nangkelan Citaman Alam Endah, Sukaresmi, Cipelah Buahbatu Cangkuang Kulon Neglasari Warnasari, Margaluyu, Sukamanah, Wanasuka Sukamukti, Wangisagara Sarimahi, Babakan, Mekarlaksana, Pakutandang Girimulya Kecuali Cihawuk Semua desa, Kecuali
22
bkp3
Sabilulungan
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
18
Cikancung
6
3 (dari 9 desa)
19
Rancaekek
6
7 (dari 13 desa)
20
Paseh
6
3 (dari 12 desa)
21
Ibun
1
9 (dari 12 desa)
22 23
Cileunyi Cimenyan
4 5
2 (dari 6 desa) 4 (dari 10 desa)
24 25 26
Margahayu Cilengkrang Baleendah
6 6 5
1 (dari 6 desa) 2 (dari 8 desa)
27
Arjasari
4
6 (dari 11 desa)
28
Cimaung
1
5 (dari 10 desa)
29
Solokanjeruk
6
5 (dari 7 desa)
30 31
Cangkuang Kutawaringin
6 4
1 (dari 7 desa) 7 (dari 11 desa)
Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Cicalengka wetan Mandalasari, Mekarlaksana, Cikasungka Tegal Sumedang, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Haur Pugur, Bojong Salam, Sangiang Cijagra, Mekar Pawitan, Drawati Semua desa, Kecuali Karya Laksana, Laksana, Tanggulun Cimekar, Cibiru Wetan Sindanglaya, Mekarmanik, Cikadut, Mekarsaluyu Cipanjalu Manggahang, Bojongmalaka Baros, Mekarjaya, Margaluyu, Pinggirsari, Patrolsari, Rancakole Mekarsari, Cikalong, Warja Bakti, Sukamaju, Malasari Padamukti, Cibodas, Langensari, Solokanjeruk, Rancakasumba Bandasari Cilame, Sukamulya, Buminagara, Cibodas, Kutawaringin, Gajahmekar, Pameuntasan
103
Kecamatan Cicalengka dan Ibun memiliki 9 desa yang menjadi prioritas utama dalam hal peningkatan akses jalan yang memadai.Secara lengkap kondisi kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan akses infrastruktur jalan dapat dilihat pada lampiran 4. Jalan yang rusak akan menghambat distribusi pangan sehingga berpengaruh pada harga pangan yang tinggi. Jika harga pangan tinggi maka akses maasyarakat terhadap pangan rendah.. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh BKP3 Kabupaten Bandung kepada masyarakatpada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BKP3 Kabupaten Bandung melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respondan harapan masyarakat, diantaranya melalui : 1)
Sosialisasi Undang-undang nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2)
Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
23
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
3)
Mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4)
Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
5)
Penyediaan informasi penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan;
6)
Pengembangan Sentra-sentra komoditas agribisnis unggulan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang (Opportunity) a. Adanya teknologi yang selalu berkembang b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas. Tantangan (Threat) a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi b. Berlangsungnya perubahan iklim c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.. d. Fluktuasi harga pangan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
24
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung saat ini antara lain : -
Jumlah personil Aparatur yang ada saat ini tingkat efektifitas dalam berkoordinasi dan komunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalme dirasakan belum oftimal.
-
SDM para Pelaku Usaha perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
Secara umum permasalahan stategis yang dihadapi BKP3 Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : -
Masih rendahnya tingkat profesionlisme SDM Aparatur dan SDM pertanian,
-
Kurangnya inovasi produk ;
-
Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing produk agribisnis;
-
Sarana dan prasarana penyuluhan yang belum tersebar secara merata;
-
Rendahnya daya saing produk agribisnis dalam menghadapi dampak globalisasi;
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten Bandung pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada saat pencalonan. Oleh karena itu, Visi dan Misi kedua pejabat politik ini perlu dipahami sebelum mulai menyusun Renstra SKPD. Visi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 adalah ”"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan". Sebagaimana diamanatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Visi tersebut merupakan kelanjutan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebelumnya.. Namun demikian melihat berbagai peluang dan tantangan yang menghadang maka prioritas Misi yang diusung sedikit berbeda. Ketujuh Misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi (Good Corporate & Clean Governance). 2. Implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian serta pembangunan yang berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup. 4. Pelestarian seni dan budaya Sunda. 5. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan. 6. Peningkatan kinerja pembangunan desa, penegmbangan alokasdi dana desa, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. 7. Meningkatkan pemertaan dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebelumnya maka munculnya Misi Ketiga merupakan hal baru yang sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
25
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
3.3. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKP3 adalah terjadinya alih fungsi lahanpertanian beririgasi secarakurang terkendali sehingga diperlukan adanya penetapan wilayahpotensial irigasi dalamrencana tata ruangwilayah Kabupaten Bandung untukmendukung ketahananpangan daerah. Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkunganhidup, seperti pencemara sumberdaya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kabupaten Bandung, Di samping itu tumbuhnya permukimanpenduduk dengan semuaaktifitasnya pada bantaransungai/anak sungai,sempadan irigasi dan sekitar saluran drainaseberdampak padaterganggunya fungsisarana prasarana wilayah.
3.4. Isu-isu Strategis. a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Bandung saat ini tercatat sebanyak 3.174.499 jiwa ( BPS : Sensus Penduduk Tahun 2010 ). Dibandingkan dengan tahun 2007 jumlah ini meningkat sebesar 4,5% atau rata-rata 1,5% per tahun. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumberdaya lahan pertanian sebagai “pabrik” bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung selama 3 tahun terakhir sebesar 1,5 % per tahun juga dapat diartikan dengan makin bertambahnya penduduk Kabupaten Bandung kurang lebih 45.472 jiwa setiap tahunnya,jumlah ini setara dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi beras sebesar 5.775 ton ; 1.364 ton buah-buahan; 432 ton daging sapi; 95 ton telur; dan 392 ton susu per tahunnya.. Juta jiwa
3.174.499
3,2
3.172.860
LPP: 0,05% LPP: 1,47%
3,15 3.127.008 LPP: 2,93%
3,1
3,05 3.038.082 LPP: 2,87% 3 2007
2008
2009
2010
Gambar 6.Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung 2007 s/d 2010
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
26
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
b. Kemiskinan Berdasarkan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2008, dari jumlah sebanyak 823.687 Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, 185.064 Rumah Tangga (22,47%) di antaranya adalah Rumah Tangga Miskin. •
Dari 276 desa dan kelurahan, terdapat :
-
185 desa yang penduduk miskinnya kurang dari 30%
-
69 desa yg penduduk miskinnya >30-40%
-
14 desa yg penduduk miskinnya >40-50%
-
8 desa (di 3 kecamatan) yg penduduk miskinnya > 50%
(ke delapan desa tersebut adalah: Cinanggela dan Mekarjaya (Pacet); Neglasari, Mekarwangi Sudi, dan Talu (Ibun); Babakan dan Sagaracipta (Ciparay);
Cimenyan Cilengkrang Kota Cimahi Kota Bandung
Cileunyi
Margaasih
Kab.Sumedang
Dayeuhkolot Margahayu Bojongsoang
Rancaekek
Baleendah
Solokanjeruk
Kutawaringin Katapang Kab. Bandung Barat S O R EAN G
Ciparay
Pameungpeuk Cangkuang Arjasari Banjaran
Cicalengka Cikancung
Nagreg
Majalaya Paseh
Ciwidey Cimaung
Pacet Ibun
Rancabali
Pasirjambu Pangalengan Kab. Garut Kertasari
Kab. Cianjur
Gambar 7.Peta Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2008
c. Balita dengan Gizi Buruk Masalah pangan dan gizi sangat terkait dengan permasalahan ekonomi. Masih rendahnya daya beli masyarakat atau rumah tangga akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat/rumah tangga dalam mengkonsumsi pangan dan gizi yang sehat dan berimbang, kondisi ini dan bila disertai dengan pola asuh terhadap bayi dan anak balita pada gilirannya akan berdampak pada terjadinya kasus-kasus balita dengan gizi kurang atau buruk. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, selama tahun 2010 (data sampai bulan Juni), di Kabupaten Bandung tercatat 30 kasus balita dengan gizi buruk yang terdapat di 12 kecamatan, 6 kasus di antaranya terdapat di Kecamatan Cileunyi.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
27
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
Dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah tersebut mengalami penurunan, di mana data sampai dengan bulan yang sama (Juni) tahun 2009, kasus balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 58 kasus yang terjadi di 20 kecamatan dan kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Ibun masing-masing dengan 8 kasus. d. Kasus Keracunan Makanan Makanan adalah bahan yang paling sering berinteraksi dengan tubuh manusia bagian dalam (saluran pencernaan), setidaknya 2 atau 3 kali bahan makanan masuk ke dalam perut manusia. Kurangnya kesadaran terhadap aspek-aspek kesehatan pangan dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia, seperti : menyebabkan sakit ataupun keracunan yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang terdapat dalam makanan. Selama tahun 2010, sedikitnya tercatat 3 kejadian kasus keracunan makanan yang jumlah penderita yang tidak sedikit, di antaranya : 1. Pada tanggal 15 Agustus 2010, lebih dari 130 buruh PT Eigerindo Jl. Katapang Kabupaten Bandung keracunan makanan yang diproduksi sebuah usaha 2. Pada tanggal 22 September 2010, sedikitnya 150 orang keracunan berat dan ringan setelah mengkonsumsi makanan dalam pesta pernikahan di Desa Ancol Mekar, RT 01 RW 07, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, 3. Pada tangga 15 Oktober 2010, sekitar 100 buruh garmen PT. Trimas Sarana Garment Industry, Jl. Raya Kopo KM 7 Kabupaten Bandung keracunan makanan yang disiapkan dapur pabrik
Gambar 9.Beberapa Kasus Keracunan Makanan yang terjadi di Kabupaten Bandung pada Tahun 2010.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
28
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP3 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, seluruh unsur pada BKP3 diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) bidang utama, yakni : ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bandung yakni “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasis religius dan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa ”, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung bersama stakeholders terkait telah menetapkan visi, yaitu : ”Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bandung”.
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Bandung di antaranya dapat dicirikan dengan makin membaiknya capaian pola pangan harapan, makin baik dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang, sedangkan meningkatnya kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan di antaranya dapat diukur dari adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan para petugas dan para pelaku utama serta pelaku usaha dalam proses produksi dan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). 2) Mengembangkan programa penyuluhan. 3) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. 4) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional, baik yang didukung melalui pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN serta kontribusi positif dari swasta dan swadaya masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan pembangunan jangka menengah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan panyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
29
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Tabel :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 20112015 SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BKPPP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015
Program
Progra m Peningkatan Keta hanan Pa ngan/ Perkebunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 0)
Target Renstra Kab. Bandung Tahun Ke2011
2012
2013
2014
2015
capaian
capaian
target
target
target
SKPD Yang Bertang gung Jawab
Pers entase jumlah ketersediaan pangan utama (Skor PPH)
96,8
96,8
95,9
98,4
99,2
100
BKP3
Pers entase jumlah Konsumsi
73.9
73,9
73.9
79.1
84.3
89,6
BKP3
-
-
-
60
60
60
BKP3
Juml ah Gapoktan ya ng terbina
50
50
50
50
50
50
BKP3
Progra m peningkatan produksi
Juml ah kelompok ta ni (Poktan) ya ng terbina melalui
740
740
740
764
764
764
BKP3
perta nian/perkebunan
penyuluhan
Progra m Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Juml ah kelompok peternakan ya ng terbina melalui penyuluhan penerapan
170
170
170
170
170
170
BKP3
Juml ah kelompok ta ni ya ng terbi na penyuluhan penerapan teknologi perta nian/perkebunan
740
740
740
740
740
740
BKP3
Juml ah penyuluh (PNS, Kontra k, Penyuluh Swadaya)
265
265
265
383
383
383
BKP3
Progra m pengembangan sistem Penyul uhan perikanan
Juml ah kelompok ya ng terbina mel alui penyuluhan perikanan
120
120
136
136
136
136
BKP3
Progra m Perlindungan da n konservasi sumber da ya hutan
Juml ah kelompok ya ng terbina
210
210
210
315
315
315
BKP3
pa ngan utama (Skor PPH) Terl a ksananya Ca dangan Pa nga n Pemerintah Daerah (ton) Progra m Peningkatan Kes ejahteraan Petani
teknologi peternakan Progra m Peningkatan Penerapan Teknologi Perta nian/Perkebunan
Progra m pemberdayaan penyuluh perta nian/perkebunan l a pangan
mel alui penyuluhan kehutanan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
30
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
4.3.Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 6.a.Analisis SWOT Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
Gambar 6.b.Analisis SWOT Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
31
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap factor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu : 1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Strategi: 1) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. 2) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi. 3) Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan) 2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan Strategi: 1) Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani, 3) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 4) Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. 5) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan 6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Selengkapnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabeldi bawah ini : Tabel :Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015
VISI : Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bandung MISI 1 :Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui 3 Subsistemnya (Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi/Keamanan Pangan).
Tujuan M eningkatkan Ketahanan Pangan M asyarakat
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat
Gerakan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG)
Pengembangan penganekaragaman (diversifikasi), pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal
M akin baiknya Pola Pangan Harapan M asyarakat Kabupaten Bandung
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang, dan aman dikonsumsi
Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman sumberdaya pangan lokal
32
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
M eningkatnya kemandirian pangan masyarakat
Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa M andiri Pangan, Lumbung Pangan M asyarakat, Lembaga Distribusi Pangan)
M eningkatkan kelembagaan pengelola pangan di perdesaan
Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah
M elakukan pengkajian kebutuhan bahan pangan pokok )
Pemantauan analisa ketersediaan pangan melalui penyusunan neraca bahan pangan
Berkurangnya daerah rawan pangan
Tersedianya aksebilitas masyarakat terhadap kebutuhan pangan
M eningkatkan pengamanan situasi Pangan dan Gizi melalui penyediaan data dan informasi
MISI 2 : Mengembangkan Programa Penyuluhan Tujuan M eningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan
Sasaran M eningkatnya Usaha Agribisnis berbasis Komoditas Unggulan di Perdesaan
Strategi
Kebijakan
Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan
Peningkatan penyuluhan, pendampingan, dan pendampingan pelaku utamadan pelaku usaha
MISI 3 :Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
M eningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan
M eningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pertanian, perikanan dan kehutanan
M eningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan adopsi inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
M eningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan
Pelatihan dan pendampingan penerapan teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha
Peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha
M eningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan kelembagaan tani pertanian, perikanan dan kehutanan
Penguatan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)
M eningkatkan kemampuan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)
33
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
MISI 4 : Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tujuan M eningkatkan layanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
Sasaran
Strategi
M eningkatnya dukungan Prasarana dan Sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
M eningkatkan jumlah prasarana dan sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Kebijakan Pemenuhan Prasarana dan Sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
34
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Lihat landscape
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
35
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
BAB VI.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel .Indikator Kinerja BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra
Target Capaian setiap Tahun
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
3
4
5
6
7
8
9
5
5
5
15
25
31
31
11
11
17
23
29
35
35
a. SKPG (Peta)
0
1
1
11
11
32
32
b. Pengembangan Desa M andiri Pangan (Demapan)
8
13
19
23
27
30
30
3
M akin baiknya capaian Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan Nasional
86,7
86,7
87
88
89
90
90
4
Penguatan Cadangan Pangan
27
27
39
45
51
51
1 1
2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan : a. P2KP b. Peningkatan M utu pangan
2
Penanganan Daerah rawan Pangan
a. M eningkatnya jumlah Lumbung Pangan M asyarakat
5
10
b. CPP
0
100 ton
100 ton
100 ton
100 ton
100 ton
100 ton
Stabilitas harga dan pasokan pangan kegiatan : LDPM (Lembaga Distribusi Pangan M asyarakat)
4
6
7
10
13
16
16
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
36
Sabilulungan
bkp3
Gambaran Pelayanan SKPD
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
6
Ketersediaan informasi dan akses pangan
7
Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata
53
61
71
81
91
101
101
8
Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha
164
357
496
635
774
911
911
9
Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi
53
63
73
83
93
101
101
285
285
285
285
285
285
285
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
9
13
17
21
23
23
10
11
12
13
Tersusunnya programa penyuluhan Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
9
37
Sabilulungan
bkp3
Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung
Gambaran Pelayanan SKPD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Tahun 2011–2015 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, disusun dengan mengacu pada: 1) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2008 – 2010; 2) permasalahan dan tantangan yangdihadapi, dan 3) Recana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2011–2015 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional, kreatif, inovatif, sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatannilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan 4) peningkatan kesejahteraan petani; .Selain itu, Renstra BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan BKP3 Kabupaten Bandung, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan penyuluhan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan.
Renstra BKP3 Tahun 2011-2015
38