Ringkasan I-MHERE Universitas Brawijaya Research Grant, Desember 2009, Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Siap Saji Dan Pangan Olahan Hasil Industri Rumah Tangga di Kota Malang .Tim Peneliti : Lutfi Efendi S.H M.H, Amelia Sri Kusuma Dewi S.H M.Kn,Ngesti D. Prasetyo S.H M.H Problem yang di hadapi dari produk pangan siap saji dan produk pangan olahan hasil rumah tangga, sudahkah memenuhi standar-standar yang telah di tentukan, apakah standar gizi, standar keamanan dan standar mutu. Tentu harapan konsumen dapat terpenuhi ketiga-tiganya. Tidak hanya aman untuk di konsumsi, tetapi memiliki mutu dan kualitas gizi bagi tubuh. Tentu hams ada upaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan di daerah yakni melalui peraturan daerah. Permasalahan yang diambil adalah berkaitan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta materi muatan apa saja yang perlu diatur. Jenis penelitian deskriptif, Data primer diperoleh dari wawancara, menyebar kuesioner, pengamatan partisipatif dan focus group discussion yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitattf dan kuantitatif untuk kemudian diinterpretasikan dalam bentuk analisis. Data sekunder dari peraturan perundangundangan yang ada diolah dengan analisis isi (content analysis). Landasan Filosofis adalah sebagai berikut Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat; Bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan. Bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sedang Landasan Yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait Landasan Sosiologis adalah sebagai berikut bahwa pengaturan dipandang penting sebagai upaya memberikan sajian pangan yang aman, mutu dan bergizi sekaligus memberikan perlindungan terhadap konsumen, pengaturan dalam peraturan daerah diharapkan tidak merugikan atau justeru menghambat terhadap pelaku usaha. Pada materi muatan diatur terdiri dari : Tujuan, Manfaat, Kewenangan dan Koordinasi Kelembagaan, Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Kewenangan melakukan pemeriksaan apabila dinilai atau di duga terjadi pelanggaran hukum pada hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji, Tindak lanjut hasil pengujian hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji, Peredaran Pangan Siap Saji dan Pangan Hasil Industri Rumah Tangga Di Sekolah, Peredaran Pangan Siap Saji dan Pangan Hasil Industri Rumah Tangga pada Perkantoran Pemerintah, Pembiayaan, Retribusi (PIRT), Sosialisasi, Partisipasi, Sangsi, Aturan Peralihan dan Penutup.
SUMMARY I-MHERE of Brawijaya University, Research Grant, December 2009. Academic Document of Local Regulation About Safety, Quality, Nutrient of Fast Foods and Home Industry Processed Foods in Malang City. Researchers: Lutfi Efendi, S.H., M.H, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn, Ngesti D. Prasetyo, S.H., M.H The faced problem from the fast food product and home industry processed foods, has it fulfill the determined standards, such as nutrient, safety and quality standard. Of course the consumers expectation is the fulfillment of the three. Not only safe to consume, but also have quality and nutrient for our body. It needs effort to give protection through local regulation. The research problem related with philosophical, juridical, and sociological foundation and what content material that should be regulated. The research was descriptive, the primary data were obtained through interview and questionnaire, participative observation and focus group discussion that then be analyzed through qualitative descriptive method and quantitative then be interpreted in the form of analysis. Secondary data from the existing legislative regulation that is managed by content analysis. The philosophical foundation as follow, that food is the basic needs of human where its fulfillment is the basic right of each people, that, safe, quality, and nutritious foods are the main prerequisites that should be fulfilled in the implementation of food system that give protection for the health interest. That food as trading commodity need honest and responsible trading system support. The juridical foundation related with the relevant legislative regulation. The sociological foundation as follow, the regulating is viewed as effort to present quality, safe, and nutritious foods and also give protection toward consumers, regulating in the form of local regulation is expected not to harm and inhibit the business player. The regulated content materials consist of: goal, benefit, authority, and institutional coordination, certificate issuance of home industry, authority to examine if there is violence in the industry, follow up the examination results, the circulation of fast foods and home industry processed foods in schools, the circulation of fast foods and home industry processed foods in governmental office, finance, retribution, socialization, participation, sanction, transfer rule, and closing.
DAFTARPUSTAKA J-.tn Seidman, Robert B Seidman, Nalin, Legislatif Drafting For Social Democratic Change, Manual For Drafter, Kluwer Law international, London, 2001 Ahmad Roestandi, 1987, Responsi Filsafat Hukum, Armico Bandung Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Djoko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempumaannya, Ghalia Indonesia. Firman Rajaguguk dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung FAO. Street Foods. Report of an FAO technical meeting on street foods, Calcutta, 6-9 November 1995. FAO Food and Nutrition paper 63. FAO, Rome. 1997. Gunawan Wijaya, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka, Jakarta Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip - Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya. Ian Mcleod, 1993, Legal Method, Macmilan, London. Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia, Malang. K. Zweigert H. Kotz, 1998, An Intoduction To Comparative Law, Clarendon Press, Oxford. Mahadi dan Sabarudin Ahmad, 1996, Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia, Bina Cipta, Bandung. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, llmu Perundang-undangan Dasar-Dasardan Pembentukkannya, Kanisius, Yogyakarta. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan Jakarta Nurul Zuriah, 2007, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.
Philiitipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum. UGM Press, Yogyakarta. Soerdjono Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Rosdjidi di Ranggawidjaya, 1998, Pengantar ttmu Perundang-undangan ' Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Reed Dickerson, 1986, The Fundamental Of Legal Drafting, second edition, Litle, Brown and Company, Boston Toronto, Soeharyono, 2004, Penyusunan Raperda Vang Responsif Dan Akomodatif, Bagian Hukum Pemkab Malang, Sudikno Merto Kusumo, 1999, Mengenaf Hukum Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta. Soerdjono Soekarto, 1982, Sosiologi Hukum, CV Rajawali, Jakarta Terry Hutchinson, 2002, Researching and Wilting in Law, Lawbook, Sydney. Makalah Ngesti D. Prasetyo, Panduan Praktis Pembuatan Peraturan Desa, 2006 Internet www.BPOM.go.id diakses pada tanggal 25 Maret 2009 Peraturan Perundang-undangan
undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Undang -undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Undang -undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 Tentang Pembrnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. PeraTuran Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 23/Men.Kes/SM/1978 Tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik Untuk Makanan. Keputusan Direktur Jenderal Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR : 01415/B/SK/IV/91 Tentang Tanda Khusus Pewarna Makanan. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No G.159.PR..09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. Keputusan Kepafa Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR : HK. 00.05.5.1641 TENTANG Pedoman Pemeriksaaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT)
