KETERANGAN PRESIDEN ATAS TENTANG
ha m
Jakarta, 6 Maret 2013
.g
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
o. id
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,
en ku
Hadirin yang kami hormati,
m
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam penyampaian
m
Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka Keterangan
Presiden
atas
Rancangan
Undang-Undang
ke
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU tentang KUHP).
jp p.
Sebagaimana diketahui bahwa RUU tentang KUHP telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) melalui surat nomor R-88/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012.
.d
Dalam surat tersebut,
Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak
w w
Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili
w
Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU tentang KUHP. RUU tentang KUHP ini merupakan upaya nyata kita bersama untuk melakukan
pembaruan
hukum
pidana
nasional
dalam
rangka
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah dan terpadu yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Penyusunan KUHP nasional yang baru bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor
o. id
Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915:732) dengan segala perubahannya yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP ini berlaku sebagai hukum positif secara nasional
.g
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
ha m
Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang kemudian dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor
m
16 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960, UndangUndang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 1
en ku
PNPS Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang
m
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna pembaruan KUHP nasional ini yang semula semata-mata
ke
diarahkan pada misi tunggal yaitu “dekolonisasi” KUHP dalam bentuk
jp p.
“rekodifikasi”, dalam sejarah perjalanan bangsa, baik perkembangan nasional maupun internasional, mengandung pula misi yang lebih luas, yaitu misi “demokratisasi hukum pidana”, “konsolidasi hukum pidana”,
.d
serta “adaptasi dan harmonisasi” terhadap perkembangan hukum yang
w w
terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma-
w
norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional. RUU tentang KUHP ini terdiri dari 2 (dua) Buku, yakni Buku Kesatu
yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang secara keseluruhan memuat 766 pasal.
2
KUHP nasional ini menganut sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional, sehingga Buku I (Ketentuan Umum) berlaku juga bagi Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan Undang-Undang di luar KUHP dinyatakan
o. id
tetap berlaku, sepanjang materinya tidak diatur dalam RUU KUHP. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
.g
Hadirin yang kami hormati,
van Strafrecht) dengan KUHP baru ini adalah: 1.
ha m
Perbedaan yang mendasar antara KUHP warisan Belanda (Wet Book Pergeseran filosofi yang mendasarinya, yaitu dari pemikiran aliran
m
klasik (classical school) yang berfokus pada perbuatan atau tindak pidana (daad – strafrecht) yang dianut oleh KUHP warisan Belanda,
en ku
menjadi mendasarkan pada pemikiran aliran Neo Classic (neo classical school) yang mempertimbangkan aspek-aspek individual pelaku tindak pidana (daad-dader strafrecht) yang memiliki karakter
m
lebih manusiawi yang berusaha menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan pidana) dengan faktor subyektif (sikap batin); diakuinya tindak pidana dan pemidanaan berdasarkan hukum yang
ke
2.
jp p.
hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat Internasional; Tidak membedakan antara tindak pidana (strafbaarfeit) berupa
.d
3.
w w
kejahatan (misdrijven) dan tindak pidana pelanggaran (overtredingen)
dan untuk kedua hal tersebut digunakan istilah “tindak pidana” yang selama ini diatur dalam buku ketiga;
w
4.
modernisasi hukum pidana nasional dengan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (corporate criminal responsibility);
3
5.
asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas “strict liability” dan asas “vicarious liability”
6.
adanya jenis-jenis baru dalam pidana pokok antara lain berupa,
o. id
pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang perlu dikembangkan bersama dengan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (short prison sentence).
pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok, namun diatur
.g
7.
ha m
dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa pidana mati betulbetul bersifat khusus sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang
m
paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua
en ku
puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri
m
sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan; perubahan konsep pemidanaan yaitu:
ke
8.
dianutnya sistem 2 (dua) jalur (double-track system)
jp p.
a.
yakni
selain jenis pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan, diatur
pula
jenis-jenis
tindakan
(maatregelen)
bagi
yang
.d
melakukan tindak pidana tetapi tidak atau kurang mampu
w
w w
mempertanggungjawabkan
b.
perbuatannya
karena
menderita
gangguan jiwa atau retardasi mental dan dalam hal tertentu dapat
pula
diterapkan
kepada
terpidana
yang
mampu
mempertanggungjawabkannya; rambu-rambu pemidanaan baru guna menghindari disparitas pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama kualitasnya;
c.
pidana minimum khusus yang hanya boleh diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan,
4
membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya; d.
sistem kategorisasi pidana denda guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang akibat situasi perekonomian;
e.
jenis pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus
o. id
terhadap anak yang sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), mengingat
Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam kerangka adaptasi dan harmonisasi juga dilakukan terhadap perkembangan
ha m
9.
.g
pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia.
tindak pidana di luar KUHP dan berbagai tindak pidana yang bersumber
dari
berbagai
Konvensi
Internasional
yang
telah
m
diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul namun belum diatur dalam RUU melalui
perubahan
en ku
tentang KUHP yang baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan KUHP
atau
diatur
dalam
Undang-Undang
tersendiri karena kekhususannya berdasarkan Buku Kesatu Pasal
m
211 RUU tentang KUHP ini.
ke
Dalam RUU tentang KUHP ini Pemerintah juga memandang perlu
jp p.
adanya pengaturan mengenai masa transisi (engagement period) guna memberikan ruang bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi penegak hukum,
dalam menerapkan KUHP
.d
yang baru. Selain itu, pengaturan masa transisi juga bertujuan untuk
w w
memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. KUHP yang baru nantinya
w
juga diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman utama dalam hal konsep kriminalisasi, penalisasi, dan penyesuaian istilah bagi UndangUndang lainnya yang bersifat lex specialis. Pemerintah berpendapat bahwa masa transisi (engagement period)
yang ideal adalah 2 (dua) tahun,
sehingga KUHP yang baru nantinya mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. 5
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang kami hormati, Demikianlah Keterangan Presiden terhadap RUU tentang KUHP ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera
o. id
dibahas dan mendapatkan pesetujuan bersama dari DPR-RI sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa mengingat
.g
RUU tentang KUHP telah disusun, dibahas, dan disosialisasikan oleh
ha m
Pemerintah selama hampir 49 (empat puluh sembilan) tahun sehingga besar harapan kami proses pembahasan RUU ini dapat dilakukan dengan strategi dan mekanisme khusus yang efisien dan efektif mengingat
m
banyaknya substansi yang diatur dalam RUU ini dan relatif singkatnya sisa masa bakti DPR dan Pemerintah periode 2009-2014.
en ku
Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat apresiasi dari masyarakat
m
yang memang sejak lama menantikan terwujudnya KUHP nasional. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota
ke
Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.
jp p.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
w
w w
.d
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
AMIR SYAMSUDIN
6
