PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENSTRA – SKPD )
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN 2011 - 2016
TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2011
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah serta hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinal Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 dapat diselesaikan.
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Disadari bahwa dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini masih terdapat banyak kelemahannya. Saran dan buah pemikiran yang positif dan konstruktif dari berbagai elemen yang berkompeten sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan berikutnya. Atas partisipasi serta masukannya diucapkan terima kasih.
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN
Drs. H. ARNADI SUPA’AT, MM Pembina Utama Muda NIP. 19560731 197701 1 003
i
DAFTAR ISI Halaman Persetujuan ........................................................................................ Kata Pengantar .................................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................................. Daftar Tabel ........................................................................................................
i ii iii iv
BAB I
: PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD ........................... 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra ............................... 1.3. Landasan Hukum .................................................................... 1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................................................................................... 1.5. Sistematika Penulisan .............................................................
1 1 2 2
BAB II
: TUGAS DAN FUNGSI SKPD ......................................................... 2.1. Struktur Organisasi .................................................................. 2.2. Tugas dan Fungsi ....................................................................
6 6 16
BAB III
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...................................... 3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini ............................................ 3.2. Kondisi yang Diinginkan Dalam Proyeksi ke Depan ................
18 18 20
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi ........................................................................................... 4.2. Misi .......................................................................................... 4.3. Tujuan ..................................................................................... 4.4. Sasaran ................................................................................... 4.5. Strategi Pencapaian sasaran ................................................... 4.6. Kebijakan .................................................................................
22 22 22 24 26 35 50
BAB V
: PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................ 5.1. Program Kerja ......................................................................... 5.2. Kegiatan Prioritas ....................................................................
51 51 51
BAB VI
: PENUTUP ......................................................................................
53
4 4
ii
DAFTAR TABEL Tabel 1. 2.1. 2.2.
Halaman Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2011 ...... Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS ....................................................................................... Mengembang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial ................................................................................
16 27 29
2.3.
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD Perencanaan pembangunan daerah yang akan dilakukan sangat perlu adanya inisiatif dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga apa yang direncanakan benar-benar merupakan kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di daerah atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Begitu juga dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya kemampuan untuk mengindentifikasi potensi serta menganalisisnya sehingga benar-benar dapat digunakan pada daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana pembangunan menurut Undang–Undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk rencana pembangunan dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk rencana pembangunan lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu juga telah menetapkan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat munurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem manajemen pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah terletak pada sejauh mana adanya perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah, dan menyeluruh sesuai dengan kodisi obyektif di daerah. Selanjutnya untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul dari suatu perencanaan
maka
perlu
adanya
responsibilitas,
responsivitas,
akuntabilitas, dan profesionalitas para pegawai dalam menanggapi permasalahan ini, dengan melakukan penilaian mengenai strategi apa yang
1
harus ditempuh untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilaksanakan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) tahun 2011 – 2016 merupakan Micro Planning yang dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun
2011 - 2016 (Macro Planning). Mengenai
strategi apa yang harus ditempuh untuk memecahkan permasalahanpermasalahan yang dihadapi guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan hal yang sangat penting serta perlu dilaksanakan. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud : Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran SKPD tahun depan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai perwujudan tuntutan terselenggaranya Good Governance di bidang Sosial. Tujuan : 1. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
1.3. Landasan Hukum Berbagai landasan hukum yang
terkait dengan pelaksaanaan
pembangunan kesejahteraan sosial meliputi: 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28B, 33, dan 34; 2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang Undian 3. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan uang atau barang
2
4. Undang-Undang RI No.5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan / Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan. 5. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 Tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan. 6. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial. 7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 8. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 9. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 10. Undang-Undang
RI No.
8
Tahun 1985
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan 11. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 12. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman 13. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 14. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 15. Undang-Undang RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
3
1.4.
Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunan Draftnya digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan RPJM khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sedangkan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra tersebut akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja (renja) SKPD setiap tahunnya yang merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ
tanggal
11 Agustus 2005
tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, akan disusun sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
4
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Tugas dan Fungsi BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini 3.2. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan BAB V.
PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang berasal dari APBD.
BAB VI. PENUTUP
5
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor
: 16
tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2008, Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dengan uraian sebagai berikut: a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang sosial; b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang sosial; c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang sosial yang ditugaskan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnnya; b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
6
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdiri dari : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Kepala
mengendalikan,
Dinas
mempunyai
mengkoordinasikan,
tugas
memimpin,
mengawasi,
dan
bertanggungjawab
atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Bagian Sekretariat Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagian sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Uraian Tugas Bagian Sekretariat sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis administratif umum dan kepegawaian di lingkungan dinas. b. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum. c. Melaksanakan administrasi kepegawaian. d. Melaksanakan perencanaan dinas. e. Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. f.
Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas. h. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas. i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain atas petunjuk pimpinan.
7
Bagian Sekretatiat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing–masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretatis.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan mengelola administrasi kepegawaian serta tugas lain dibidang teknis administrasi dinas.
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan urusan surat–menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas. b. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi. c. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala. d. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan penilaian prestasi kerja pegawai. e. Menyiapkan bahan, rencana dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai. f.
Menyiapkan
bahan,
rencana
dan
pengusulan
peningkatan
kesejahteraan pegawai. g. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi, pelanggaran, kedisiplinan dan kasus–kasus pegawai dinas. h. Memberikan masukan dan koordinasi dengan bagian kepegawaian dalam hal pengembangan karir pegawai. i.
Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan pimpinan.
8
Sub Bagian Pencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan rencana anggaran belanja, pembukuan,
perhitungan
anggaran,
verifikasi
dan
mengurus
perbendaharaan.
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut : a. Melakukan perumusan kebijakan perencanaan di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangan Dinas. b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Dinas. c. Melakukan pengelolaan anggaran keuangan Dinas. d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Dinas. e. Menyiapkan bahan, rencana bahan dan pengusulan anggaran. f.
Melaksanakan
pengelolaan
pembukuan,
perhitungan
anggaran,
verifikasi dan pengurusan perbendaharaan keuangan. g. Pelaporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis operasional Pemberdayaan Sosial yang menjadi kewenangan daerah. Uraian Tugas Bidang Pemberdayaan Sosial : a. Melakukan perencanaan umum pemberdayaan sosial; b. Mempersiapkan
penyusunan
petunjuk
teknis
pelaksanaan
pemberdayaan sosial ; c. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
9
d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial; e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. Seksi Partisipasi Sosial; b. Seksi Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial. Seksi
Partisipasi
Sosial
mempunyai
tugas
pokok
melakukan
penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya melaksanakan partisipasi sosial. Uraian Tugas Seksi Partisipasi Sosial : a. Merencanakan strategi pelaksanaan sarana partisipasi sosial; b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional partisipasi sosial; c. Melaksanakan sarana partisipasi sosial; d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan partisipasi sosial; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan partisipasi sosial; f.
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Seksi Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial
mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya Pemberdayaan dan Penggalangan Dana Sosial. Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Penggalangan Dana Sosial : a. Merencanakan strategi pelaksanaan pemberdayaan dan penggalangan dana sosial;
10
b.
Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional
pemberdayaan dan penggalangan dana
sosial; c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pemberdayaan dan penggalangan sosial; d. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. 4.
Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan perencanaan umum dan petunjuk teknis operasional Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan daerah. Uraian Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial : a. Melakukan perencanaan umum kesejahteraan sosial; b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kesejahteraan sosial ; c. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesejahteraan sosial; d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan kesejahteraan sosial; e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial; b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam upaya melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
11
Uraian Tugas Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : a. Merencanakan rencana strategi pelaksanaan pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial; b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional Usaha Kesejahteraan Sosial; c. Melaksanakan
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam
rangka
pelaksanaan
pengembangan
Kesejahteraan Sosial; e.
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas
pokok melakukan penyusunan pengadaan, penataan, pembinaan dan Bimbingan dan Penyuluhan Sosial; Uraian Tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial : a. Merencanakan
dan melaksanakan
penyusunan
rencana
strategis bimbingan dan penyuluhan sosial; b. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pengadaan dan penataan bimbingan dan kesejahteraan sosial; c. Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan pengadaan dan penataan bimbingan dan
kesejahteraan sosial;
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penataan, pengadaan, pembinaan dan bimbingan dan kesejahteraan sosial; e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.
12
5.
Bidang Pelayanan Sosial Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pelaporan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, pembinaan dan pengembangan Pelayanan Sosial yang menjadi kewenangan daerah. Uraian Tugas Bidang Pelayanan Sosial : a. Melakukan
perencanaan
strategis
dalam
rangka
pengembangan pelayanan sosial; b. Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan sosial ; c. Melaksanakan penataan pelayanan sosial; d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial; e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam
rangka
pelaksanaan
penataan,
pembinaan
dan
pengembangan sosial; f.
Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.
Bidang Pelayanan Sosial terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi Sosial; b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial. Seksi
Rehabilitasi
Sosial
mempunyai
tugas
pokok
melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengembangan Rehabilitasi Sosial. Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial : a. Merencanakan penyusunan teknis operasional pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial;
13
b.
Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial;
c. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan penataan dan pengembangan rehabilitasi sosial; d. Mempersiapkan
sarana
dan
prasarana
dalam
rangka
pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan
penataan,
pembinaan
dan
pengembangan
rehabilitasi sosial; f.
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Sosial. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas
pokok
melakukan
pelaksanaan
penyusunan
pengembangan
petunjuk teknis pembinaan
operasional
Bantuan
dan
Perlindungan Sosial yang menjadi kewenangan daerah; Uraian Tugas Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial : a. Merencanakan
penyusunan
pelaksanaan penataan,
petunjuk
pembinaan
teknis
operasional
bantuan
dan
perlindungan sosial; b. Melaksanakan penataan, bantuan dan perlindungan sosial; c. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan penataan dan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial; d. Mempersiapkan
sarana
dan
prasarana
dalam
rangka
pelaksanaan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial; e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan bantuan dan perlindungan sosial; f.
Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Sosial.
14
6.
Bidang Pemakaman Bidang pemakaman mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan perencanaan, pelaporan umum dan petunjuk teknis operasional yang
menyangkut
pelaksanaan
pemakaman
yang
menjadi
kewenangan daerah. Uraian Tugas Bidang Pemakaman : a. Melakukan perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman; b. Melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman; c. Melakukan persiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pemakaman; d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam
rangka
pelaksanaan
penataan,
pembinaan
dan
pengembangan pemakaman; e. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan. Bidang Pemakaman Sosial terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Pemakaman; b. Seksi Penataan dan Pengembangan Pemakaman. Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional
pelaksanaan
penataan,
pembinaan
dan
pengembangan pemakaman. Uraian Tugas Seksi Pelayanan Pemakaman : a. Melakukan perencanaan umum dan pelaporan dalam rangka penataan, pembinaan dan pengembangan
pelayanan
pemakaman; b. Melaksanakan pelayanan perizinan makam;
15
c. Melakukan tertib pemakaman; d. Melaksanakan
persiapan
menunjang pelaksanaan
sarana
dan
prasarana
untuk
pemakaman;
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam
rangka
pelaksanaan
penataan,
pembinaan
dan
pengembangan pelayanan pemakaman; f.
Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemakaman. Seksi
Penataan
dan
Pengembangan
Pemakaman
mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penataan dan pengembangan pemakaman. Uraian
Tugas
Seksi
Penataan
dan
Pengembangan
Pemakaman : a. Merencanakan
penyusunan
petunjuk
teknis
operasional
pelaksanaan penatan dan pengembangan pemakaman; b. Melaksanakan penataan dan pengembangan makam; c. Melakukan persiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pengembangan makam; d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Pemakaman.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun perlu didukung oleh personil yang profesional, handal dan dengan SDM yang berkualitas. Pada saat ini personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebanyak 26 orang, yang terdiri dari 23 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 orang Pegawai Honorer, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
16
Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2011 No
Pendidikan
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8.
Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda/Diploma III D II DI SLTA SLTP SD Jumlah
PNS
Honorer
(Org)
(Org)
5 9 2 6 1 23
3 3
2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal
30 November
2006, yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Dinas
Sosial
mempunyai
tugas
membantu
Bupati dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial. b. Fungsi Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
17
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999, memiliki luas wilayah 7.984 Km2 rang terdiri dari luas daratan 1.524 Km2 dan luas lautan 6.400 Km2 dan pada saat ini Kabupaten Karimun terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu : Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai. Secara geografis Kabupaten Karimun terletak di bagian barat Provinsi Riau yang berbatasan sebelah Utara dengan Selat Singapura, Semenanjung Malaysia dan Selat Malaka; sebelah Selatan
berbatasan
dengan
Kecamatan
Kateman
Kabupaten
Indragiri Hilir; sebelah Timur berbatasan dengan Kota Batam ; sebelah
Barat
berbatasan
dengan
Kecamatan
Rangsang.
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis serta Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelelawan. Sebagai daerah yang baru berkembang Kabupaten Karimun merupakan daerah yang sangat strategis, karena berdampingan langsung dengan dua negara yakni Malaysia dan Singapura. Akses pelayaran berbagai tujuan baik dalam maupun luar negeri telah pula menjadilan
Kabupaten
Karimun
sebagai
salah
satu
pusat
pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di daerah Kepulauan Riau.
Seiring
dengan
pertumbuhan
ekonomi
dan
kemajuan
pembangunan yang semakin baik telah menjadikan Kabupaten Karimun sebagai daerah yang berpotensial bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini merupakan daya
18
tarik bagi penduduk daerah lain untuk bagi penduduk daerah lain untuk datang ke Kabupaten Karimun, baik dengan tujuan bisnis, wisata, maupun untuk mencari pekerjaan, tentunya hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat, karena dengan perkembangan sektor tersebut di atas dapat mendorong berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti masalah prostitusi yang semakin meningkat dari waktu-ke waktu, demikian pula dengan permasalahan
sosial
lain
seperti
gelandangan,
pengemis,
pengangguran, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, kriminalitas, narkoba dan lain-lain. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semula tidak dianggap sebagai masalah sosial sekarang dapat menjadi ancaman bagi desintegrasi sosial dan moral bangsa terutama perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya bangsa, Selain itu tingginya tingkat kesenjangan sosial, ekonomi masyarakat dapat pula menyebabkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan desintegrasi bangsa. Merebaknya bisnis entertainment diskotik, karaoke, nigt club, hotel, wisma, panti pijat, salon dan restoran merupakan salah satu pemicu makin berkembangnya prostitusi dan perdagangan obatobatan terlarang di Kabupaten Karimun, dimana tempat-tempat tersebut dijadikan tempat transaksi yang sangat potensial. Untuk menangani permasalahan sosial dimaksud maka Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan wewenang di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun akan berupaya sepenuhnya mendukung terciptanya
ketertiban
sosial
dalam
rangka
terwujudnya
Kesejahteraan Sosial masyarakat Kabupaten Karimun, melalui perencanaan
dan
program
kerja
di
bidang
sosial
dengan
memanfaatkan dan memperhatikan keanekaragaman potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada. Untuk mencapai
19
semua ini tentunya sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi sosial dari seluruh masyarakat Kabupaten Karimun itu sendiri.
Dinas Sosial sudah melaksanakan serangkaian tugas penyusunan rencana kerja sebagai wujud pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, diantaranya adalah : a. Penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan. b. Implementasi kegiatan sesuai persetujuan perencanaan kerja. c. Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP). 3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Gambaran umum kondisi daerah yang diproyeksikan Dinas Sosial Kabupaten Karimun ke depan akan disesuaikan dengan pembangunan rancangan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Adapun strategis pembangunan tersebut diantaranya :
3.2.1. Pembangunan Ekonomi Daerah a. Perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang berdimensi kerakyatan
dengan
pola
pembinaan
dan
peningkatan
kesejahteraan sosial di daerah. b. Perencanaan memberdayakan
pembangunan masyarakat
sosial dan
ekonomi dunia
usaha
dengan dalam
pembangunan ekonomi daerah. c. keuangan bukan bank dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah.
20
3.2.2. Pembangunan Sosial Budaya Daerah a. Perencanaan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang aktif, kreatif dan mandiri. b. Perencanaan
pembangunan
sosial
dan
budaya
dengan
mendorong kesadaran masyarakat akan potensi daerah sesuai dengan norma–norma kemanusiaan.
3.2.3. Pembangunan Politik Daerah Perencanaan
pembangunan
politik
daerah
dengan
menjaga
keutuhan dan kesatuan wilayah daerah dan social kulturan yang berbatasan dengan wilayah lain (Malaysia dan Singapura) secara berdaulat, adil dan makmur.
3.2.4. PembangunanTrantibmas / Kamtibmas Perencanaan pembangunan ketentraman dan ketertiban Masyarakat dengan menciptakan situasi dan kondisi yang tertib dan kondusif sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerah di Kabupaten Karimun.
21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan suatu harapan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dimasa mendatang, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi Dinas Sosial Kabupaten Karimun yaitu : ”Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Karimun yang Bermartabat” Visi tersebut mengandung makna bahwa adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diupayakan dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun
kompleksitasnya sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
4.2. Misi Misi merupakan suatu pernyataan tujuan organisasi yang harus dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang sudah ditetapkan. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dan memperjelas apa saja yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah diitetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Karimun menetapkan Misi sebagai berikut :
22
1. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ). 2. Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 3. Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat. 4. Melaksanakan Pelayanan Pemakaman. 5. Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
yang
berbasis
Kesejahteraan Sosial. Adapun penjelasan kelima makna misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ). Maknanya
adalah
serangkaian
usaha
dan
kegiatan
untuk
meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, meningkatkan peran dan kinerja orsos/LSM dan organisasi profesi, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pendayagunaan sumber dana sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Misi Kedua : Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Karang Taruna dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial. Misi Ketiga : Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat. Maknanya adalah serangkaian
usaha
dan
kegiatan
meningkatkan
peran
serta
masyarakat dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
23
Misi Keempat : Melaksanakan Pelayanan Pemakaman. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan dalam pelayanan, penataan dan pengembangan pemakaman. Misi Kelima : Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
yang
berbasis
Kesejahteraan Sosial. Maknanya adalah serangkaian usaha dan kegiatan dalam pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.
4.3. Tujuan Tujuan
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dinas Sosial Kabupaten Karimun memiliki 16 (enam belas) tujuan yang mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan masyarakat. 2. Meningkatkan
peran
dan
kinerja
Organisasi
Sosial
(Orsos)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
24
3. Terwujudnya Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial yang mampu berperan sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan berkembangnya Pekerjaan Sosial sebagai profesi dasar pelaksanaan usaha pekerjaan sosial. 4. Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. 5. Pendayagunaan sumber dana sosial sehingga terhimpunnya dan termanfatkannya dana sosial masyarakat untuk kepentingan sosial secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. 6. Memberdayakan fakir miskin agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan. 7. Terpenuhinya kebutuhan kemampuan fisik dan psiko-sosial serta memulihkan kemampuan fisik dan mental, serta meningkatkan kemandirian anak. 8. Meningkatkan
taraf
kesejahteraan
sosial
lanjut
usia
dan
melembaganya lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar dapat menjali hari tuanya dalam suasana aman, tenteram dan sejahtera lahir dan batin. 9. Pemulihan harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta tumbuhnya kemauan dan berkemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan tuna sosial dan dapat menerima serta membina bekas Tuna Sosial. 10. Terbina dan terentasnya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
25
11. Meningkatkan semangat pengabdian kualitas dan persebaran Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSM) serta
berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. 12. Meningkatnya kualitas dan peran Karang Taruna sebagai organisasi
kepemudaan
dalam
mencegah
dan
mengatasi
masalah sosial dikalangan generasi muda. 13. Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang tanggap dalam upaya penanggulangan korban bencana alam / bencana sosial, terhindarnya masyarakat dari ancaman bencana alam/social serta pulihnya kehidupan dan penghidupan korban bencana alam / bencana sosial. 14. Memindahkan / menyediakan lahan, menata dan mengembangkan pemakaman. 15. Terbinanya aparatur yang memiliki wawasan dan orientasi, serta visi dan misi yang jelas dan jauh ke depan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 16. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. 4.4.
Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Karimun tetap mengacu pada Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun :
26
Tabel 2.1. Sasaran Misi Kesatu Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tujuan 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan masyarakat. Meningkatkan peran dan kinerja Orsos/ LSM sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Terwujudnya Organisasi Profesi Pekerjaan sosial yang mampu berperan sebagai mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan berkembangnya Pekerjaan Sosial sebagai profesi dasar pelaksanaan usaha pekerjaan sosial. Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. Pendayagunaan sumber dana sosial sehingga terhimpunnya dan termanfatkannya dana 27sosial masyarakat untuk kepentingan sosial secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.
Sasaran 1. Meningkatnya kemampuan keluarga terutama keluarga muda dan komunitasnya dalam permasalahan keluarga. 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Orsos/LSM dalam usaha kesejahteraan sosial.
1. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial. 2. Meningkatnya kuantitas Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial. 3. Meningkatnya kualitas organisasi Profesi Pekerjaan Sosial. 1. Terjangkaunya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh pelayanan sosial dasar. 2. Adanya dokumen perencanaan untuk persiapan pembangunan perumahan layak huni suku KAT. 1. Terhimpunnya data yang akurat tentang Orsos/ Lembaga, pengusaha dan dunia usaha. 2. Meningkatnya Orsos/ Lembaga yang berperan dalam kegiatan sosial.
27
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Memberdayakan fakir miskin agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan dalam pembangunan.
1. Terjangkaunya masyarakat miskin oleh pelayanan sosial dasar. 2. Adanya dokumen perencanaan untuk persiapan pembangunan perumahan layak huni masyarakat fakir miskin. Terpenuhinya kebutuhan 1. Terhimpunnya data yang kemampuan fisik dan akurat tentang anak balita, psiko-sosial serta anak terlantar, anak cacat memulihkan kemampuan dan anak nakal. fisik dan mental, serta 2. Meningkatnya anak yang meningkatkan kemandirian memperoleh pelayanan dan anak. rehabilitasi sosial. 3. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 4. Meningkatnya kinerja Orsos/ LSM dalam pelayanan sosial anak. 5. Terbangunnya Jaringan kinerja yang dibentuk pemerintah dan masyarakat. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana panti asuhan. Meningkatkan taraf 1. Terhimpunnya data yang kesejahteraan sosial lanjut akurat tentang lanjut usia. usia dan melembaganya 2. Meningkatnya lanjut usia lanjut usia dalam yang telah mendapatkan kehidupan bangsa agar pelayanan sosial melalui dapat menjali hari tuanya panti maupun non panti. dalam suasana aman, 3. Meningkatnya Lembaga/ tenteram dan sejahtera Orsos yang menangani lahir dan batin. lanjut usia. Pemulihan harga diri, 1. Terhimpunnya data yang kepercayaan diri, akurat tentang Tuna Susila, tanggung jawab sosial Gepeng, Bekas Narapidana, serta tumbuhnya kemauan Penyandang HIV/ AIDS dan dan berkemampuan dari Korban NAPZA. penyandang Tuna Sosial 2. Meningkatnya Tuna Sosial untuk melaksanakan yang telah mendapat fungsi sosial secara wajar pelayanan dan rehabilitasi dalam kehidupan sosial. masyarakat serta 3. Meningkatnya peran Orsos/ tumbuhnya kesadaran LSM/dunia usaha/ masyarakat untuk masyarakat yang ikut
28
mencegah terjadinya perbuatan Tuna Sosial dan dapat menerima serta membina bekas Tuna Sosial. 1.10. Terbina dan terentasnya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
terlibat dalam upaya pelayanan penyandang Tuna Sosial.
1. Terhimpunnya data yang akurat tentang Penyandang Cacat. 2. Meningkatnya penyandang cacat yang telah mendapat pelayanan dan rehabilitasi. 3. Meningkatnya peran Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat. 4. Terbangunnya jaringan kerja yang dibentuk Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat.
Tabel 2.2. Sasaran Misi Kedua Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tujuan 2.1. Meningkatkan semangat pengabdian kualitas dan persebaran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) serta berperan aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. 2.2. Meningkatnya kualitas dan peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial dikalangan generasi muda.
Sasaran 1. Meningkatnya TKSM yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial. 2. Tersusunnya profil dan data TKSM secara menyeluruh.
1. Terhimpunnya data yang akurat tentang Karang Taruna. 2. Meningkatnya kinerja Karang Taruna.
29
Tabel 2.3. Sasaran Misi Ketiga Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Tujuan
Sasaran
3.1. Terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang tanggap dalam upaya penanggulangan korban bencana alam/bencana sosial, terhindarnya masyarakat dari ancaman bencana alam/sosial serta pulihnya kehidupan dan penghidupan korban bencana alam/sosial.
1. Tertanganinya korban bencana alam secara cepat, tepat dan cermat. 2. Tersedianya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. 3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam. 4. Menurunnya intensitas konflik sosial. 5. Terbentuknya jaringan kerja antara instansi terkait dalam penanganan korban bencana alam/sosial.
Tabel 2.4. Sasaran Misi Keempat Melaksanakan Pelayanan Pemakaman Tujuan 4.1.
Memindahkan / menyediakan lahan, menata dan mengembangkan pemakaman.
Sasaran 1. Terbebasnya lahan tanah pekuburan yang selanjutnya dipindahkan ke TPU milik Pemda. 2. Tertatanya pemakaman sehingga tampak bersih, rapih, teratur, tertib dan asri. 3. Adanya dokumen perencanaan untuk persiapan pembangunan TPU milik Pemda.
30
Tabel 2.4 Sasaran Misi Kelima Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Yang Berbasis Kesejahteraan Sosial Tujuan
Sasaran
5.1.
Terbinanya aparatur yang memiliki wawasan dan orientasi, serta visi dan misi yang jelas dan jauh ke depan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
5.2
Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur.
Dinas
Sosial
1. Meningkatnya kualitas aparatur yang terampil dan profesional dalam pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Makin meningkatnya wawasan penentu dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur.
Kabupaten
Karimun
mengidentifikasikan
sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis yang akan diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaransasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini diambil langsung dari dokumen Perencanaan Strategis yang telah ada. Berikut disajikan sasaran strategis yang akan dicapai beserta indikator kinerja dan targetnya, yaitu :
31
Tabel 2.5 Sasaran strategi yang akan dicapai No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket.
1.
Terjangkaunya masyarakat miskin oleh pelayanan sosial dasar.
Jumlah fakir miskin yang mendapat pembinaan
Misi Pertama dan Tujuan Keenam
2.
Meningkatnya Kualitas Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial
Minimal 40 KUBE dan 50 KK setiap tahun Minimal 40 orang setiap tahun
3.
Terbebasnya tanah perkuburan selanjutnya dipindahkan ke TPU milik Pemda
4.
5.
6.
Jumlah Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial Bermitra dengan Pemerintah lahan Jumlah Tempat untuk Pemakaman Umum yang (TPU) milik Pemda yang telah dikelola.
Misi Pertama dan Tujuan Ketiga
1 Areal (10.000M²)
Terjangkaunya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Pelayanan Sosial Dasar
Jumlah Perumahan KAT yang layak huni
Meningkatnya Tuna Sosial yang telah mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Tertatanya pemakaman sehingga tampak bersih, rapi, teratur, tertib dan asri.
Jumlah Tuna Sosial yang telah mendapat pelayanan dan rehabilitasi social Jangka Waktu Berjalannya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Minimal 24 orang setiap kecamatan setiap tahun
Misi Pertama dan Tujuan Kesembilan
Setiap TA.
Misi Kelima dan Tujuan Kedua
Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Daerah yang telah dikelola
1 lokasi setiap tahun
Adanya dokumen Jumlah dokumen perencanaan untuk perencanaan persiapan pembangunan TPU pembangunan TPU milik Pemda milik Pemda
30 Unit Rumah per tahun
Misi Pertama dan Tujuan Keempat
Misi keempat dan tujuan kesatu TPU dan TPBU seKabupaten Karimun
32
4.5.
Strategis Pencapaian Sasaran Strategis pencapaian sasaran merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penerapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan
sumber
daya
organisasi
serta
keadaan
lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun di tahun 2009 mengacu sepenuhnya pada Program Pemerintah Kabupaten. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian cara mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Dinas Sosial kabupaten Karimun di tahun 2010 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
33
Tabel 2.6 Strategi Mencapai Tujuan No.
Kebijakan
Program
Kegiatan
Ket.
1.
Meningkatkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan fakir miskin.
Pembinaan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.
Misi Pertama Tujuan Keenam
2.
Peran Penguatan Organisasi Profesi Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Menyediakan sarana dan prasarana pemakaman
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Karya Karang Taruna SeKabupaten Karimun
Misi Pertama Tujuan Ketiga
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Kundur Barat Penanganan Masalahmasalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Misi Keempat Tujuan Kesatu
Pelayanan Administrasi perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT).
3.
4.
5.
6.
Meningkatkan kemitraan dan koordinasi intra dan intersektoral, antar berbagai instansi pemerintah terkait, di pusat dan daerah, Orsos dan dunia usaha. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur
Menyediakan sarana dan prasarana bagi fakir miskin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Misi Pertama Tujuan Kesembilan
Misi Kelima Tujuan Kedua
Misi Kesatu Tujuan Keempat
34
7.
Memantapkan kebijakan teknis dan stándar bantuan sosial fakir miskin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Monitoring Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Misi Pertama Tujuan Keenam
Strategi pelaksanaan rencana kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun perlu disusun dan diprogramkan berdasarkan urutan kerja, antara lain : a. Perencanaan dari Bawah (Bottom Up Planning) Penyusunan rencana strategis ini melibatkan staf struktural di bawah koordinasi dan arahan Kepala Badan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staf merasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga diharapkan akan mencapai hasil yang optimal. b. Sosialisasi Rencana Strategis Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal dan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah sosialisasi rencana strategis secara internal (seluruh staf). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
c. Pengajuan Anggaran Biaya dan Pelaksanaan Program Setelah anggaran biaya tersedia, maka konsekuensinya adalah melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah dibuat dengan mempertimbangkan dana yang tersedia.
35
d. Pemantauan terhadap pelaksanaan Agar program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah memantau secara terus menerus kegiatan tersebut. Tanpa adanya pemantauan sulit diketahui masalah-masalah apa yang masih terjadi. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh aspek, khususnya hal-hal yang menyangkut program (critical success factor) yang telah dibuat setiap tahunnya. e. Evaluasi Terhadap Keberhasilan Program Evaluasi terhadap keberhasilan program ini dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen kegiatan (baik fisik maupun non fisik)
Untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun strategi guna menyusun program-program dalam kurun waktu 2006-2011, meliputi : a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur. b. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kompetensinya. c. Pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. d. Perumusan jaringan (networking) perencanaan dan pemantauan yang transparan, partisipatif dan dinamis. e. Peningkatan koordinasi, baik internal maupun eksternal yang berkesinambungan dalam proses perencanaan dan pemantauan. f. Mewujudkan proses pemantauan dan evaluasi yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif. g. Menyusun dokumen perencanaan kerja dinas yang konprehensip. h. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan kegiatan setiap bidang. i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja dinas.
36
Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam mendapatkan sasaran strategi guna melaksanakan tugas serta
berbagai kebijaksanaan dan
program yang ditempuh, maka perlu melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis SWOT sehingga diketahui kekuatan, kendala, kelemahan serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Analisis
lingkungan
internal
mempertimbangkan
kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) di lingkungan internal organisasi yang meliputi : struktur organisasi, sistem organisasi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan faktor-faktor lain
yang
menggambarkan
dukungan
terhadap
proses
kinerja/misi
organisasi yang sudah ada, maupun secara potensial dapat muncul di lingkungan internal organisasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal memperhatikan tantangan (threats) dan peluang (opportunity) di lingkungan eksternal organisasi yang meliputi berbagai faktor, yang dikelompokkan dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, budaya, ekologi, politik dan keamanan. 1. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan (kendala) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut : Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Dinas Sosial FAKTOR
KEKUATAN
KELEMAHAN
Sumber Daya Manusia
Jumlah dan distribusi yang relatif merata, serta memiliki kemampuan kerja sama yang baik
Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang
Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang tersedia
Keuangan
Potensi sumber pendapatan cukup
Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien sehingga belum optimal sesuai kebutuhan Kurang transparan dan akuntabilitas yang rendah
Infrastruktur
Prasarana dasar cukup tersedia
Kuantitas, kualitas dan fungsinya yang masih kurang
37
2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis kondisi eksternal guna mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Karimun, hasil analisis disajikan pada matrik berikut : Tabel 4. Peluang dan Tantangan Dinas Sosial FAKTOR
PELUANG
TANTANGAN
Politik
Paradigma baru Pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah
Budaya politik yang masih belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif
Hukum
Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ) Keinginan meningkatkan nilainilai budaya melayu
Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan
Ekonomi Sosial
Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif Potensi konflik karena kemajemukan dan perbedaan kepentingan
Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai suatu SKPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Untuk itu kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta lingkungan internal (kelemahan dan kekuatan) Dinas Sosial Kabupaten Karimun, secara garis besar dapat dirangkum faktor-faktor strategisnya pada Tabel 5.
38
Tabel 5. Analisa SWOT Faktor Lingkungan Dinas Sosial LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL LINGKUNGAN INTERNAL : Sumber Daya Manusia Jumlah dan distribusi yang relatif merata Kemampuan Kerjasama yang baik Tingkat pendidikan kurang sesuai dengan bidang keahlian
S
W
O
T
S -
W W
-
-
S -
W W
-
-
S -
W W
-
-
S -
W
-
-
-
-
O
-
-
-
-
T
-
-
O -
T
-
-
O -
T
-
W
-
-
-
W
O -
T -
Struktur Organisasi Struktur organisasi yang tersedia Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien Belum optimal sesuai kebutuhan Keuangan Potensi sumber pendapatan cukup Kurang transparan Akuntabilitas yang rendah Infrastruktur Prasarana dasar cukup tersedia Kuantitas, kualitas dan fungsinya yang masih kurang LINGKUNGAN EKSTERNAL : Politik Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah Budaya politik yang belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif Hukum Tersedianya payung hukum (Perda No. 6 Tahun 2005) kebijakan baru daerah guna mendukung visi daerah Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan
Ekonomi Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ) Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif Budaya masyarakat konsumtif Sosial Keinginan Meningkatkan nilai-nilai budaya melayu Potensi konflik kemajemukan dan perbedaan kepentingan Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat
39
Hasil analisis SWOT faktor internal dan eksternal tersebut di atas banyak ditemukan isu dengan tingkat strategis yang berbeda. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok yang dibutuhkan dalam SKPD, mekanisme pekerjaan yang mempengaruhi SKPD
dalam
memproses input menjadi output, serta feedback yang dilakukan SKPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya yang dalam hal ini akan digunakan Matrik Efas-Ifas untuk mencari isu-isu strategis melalui strategi S-O, S-T, W-O, W-T. Strategi S-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Strategi S-O Dinas Sosial 2. Strength (S) :
Analysis
IFAS (Internal Factors Summary)
Adanya penataan personil. Jumlah dan distribusi yang relatif merata. Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Potensi sumber pendapatan cukup. Prasarana dasar cukup tersedia.
EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 1. Opportunities (O) : Strategi S-O : Kebijakan paradigma baru Memfokuskan kekuatan untuk pemerintahan mendorong mengeksploitasi peluang. transparansi dan peningkatan Peningkatan SDM. akuntabilitas pemerintah. Menyusun Dokumen perencanaan Tersediannya perubahan yang komprehensip payung hukum yang baru Meningkatkan peran serta untuk melakukan perancanaan masyarakat. daerah guna mendukung visi Mengoptimalkan sumber daerah. Peluang pasar bebas pendapatan. dan perdagangan bebas (FTZ). Meningkatkan Sarana dan Keinginan meningkatka nilaiPrasarana. nilai budaya melayu.
Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa Strategi S-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan diklat-diklat, 2) Menyusun dokumen
40
perencanaan yang lebih komprehensif, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat, 4) Mengoptimalkan sumber pendapatan, dan 5) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Strategi S-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Strategi S-T Dinas Sosial IFAS 2. Strength (S) (Internal Factors Adanya Penataan personil. Jumlah Analysis dan distribusi yang relatif merata. Summary) Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Potensi sumber pendapatan cukup. Prasarana dasar cukup tersedia.
EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 3. Threats (T) Strategi S-T : Budaya politik yang belum siap Menggunakan kekuatan untuk untuk berbeda pendapat sehingga mengatasi ancaman. akan mempengaruhi terciptanya Membangun Koordinasi yang solid iklim politik yang kurang kondusif. baik internal maupun eksternal. Dokumen perencanaan yang Menciptakan kualitas SDM. sesuai dengan perkembangan dan Melaksanakan perumusan job kondisi saat ini harus dimiliki. description, qualification and Tingkat persaingan yang tinggi dan specification. produk yang tidak kompetitif. Pelibatan stakeholder dalam Potensi konflik karena pengembangan kelembagaan. kemajemukan dan perbedaan kepentingan.
Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Strategi S-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Membangun koordinasi yang solid baik eksternal maupun internal, 2) Menciptakan kualitas SDM, 3) Perumusan job description, qualification and specification, dan 4) Pelibatan stakeholder dalam pengembangan kelembagaan.
41
Strategi W-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Strategi W-O Dinas Sosial IFAS (Internal Factors Analysis Summary)
4. Weaknesses (W) Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien. Belum optimal sesuai kebutuhan. Kurang transparan dan akuntabilitas yang rendah. Kuantitas, kualitas dan fungsinya infrastruktur yang masih kurang. Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang.
EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)
1. Opportunities (O) : Kebijakan Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah. Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ). Keinginan meningkatka nilainilai budaya melayu.
STRATEGI W-O : Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang. Kurang tanggapnya aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga tuntutan akan peran aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan good governance harus diwujudkan dengan penciptaan SDM aparatur yang berkualitas. Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih sehingga harus terus dilaksanakan sistem pengawasan. Belum tertatanya organisasi dengan baik sehingga diperlukan pengembangan kelembagaan. Kurang terarahnya perencanaan pembangunan dari Balitbangda Sehingga diperlukan koordinasi yang terpadu.
42
Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Strategi W-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Penciptaan SDM aparatur yang berkualitas, 2) Melaksanakan sistem pengawasan, dan 3) Pengembangan kelembagaan dan koordinasi yang terpadu.
Strategi W-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 9 :
Tabel 9. Strategi W-T Dinas Sosial IFAS 4. Weaknesses (W) Terlalu birokratis, kurang efektif (Internal Factors dan efisien. Analysis Belum optimal sesuai kebutuhan. Summary) Kurang transparan dan akuntabilitas yang rendah. Kuantitas, kualitas dan fungsinya infrastruktur yang masih kurang. Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang.
EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 3. Threats (T) Budaya politik yang belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif. Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus dimiliki. Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif. Potensi konflik karena kemajemukan dan perbedaan kepentingan.
Strategi W-T : Meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan dari kurang efektif dan efisien, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, untuk itu dalam menghadapi adanya ancaman, maka yang dapat dilakukan adalah menyiapkan SDM yang berkualitas. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan proses pembangunan merupakan ancaman terhadap terwujudnya keadilan dan pemerataan untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang terpadu.
43
Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa Strategi W-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu :
Menyiapkan SDM, melaksanakan
koordinasi kepada seluruh pelaku pembangunan pada saat formulasi kebijakan, evaluasi dan implementasinya.
Setelah dilakukan analisis SWOT dengan metode S-O, S-T, W-O dan W-T, selanjutnya dipilih beberapa isu strategis yang paling dominan untuk dijadikan isu-isu strategis yaitu : a. Pengembangan SDM. b. Perumusan job description, qualification dan specification. c. Koordinasi yang terpadu. d. Penerapan sistem pengawasan dan membangun jejaring perencanaan. 4. 6. Kebijakan Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas maka diambil beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan dinas. b. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan dinas. c. Meningkatkan koordinasi secara baik. d. Melaksanakan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara cermat dan berkesinambungan. e. Meningkatkan koordinasi dengan membuat jejaring kerja baik vertikal maupun harizontal serta internal maupun eksternal tingkat pusat dan daerah. f. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi berbasis IT. g. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang perencanaan.
44
h. Mengikutsertakan aparat perencana dalam setiap kegiatan pelatihan yang diperlukan. i.
Mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana kantor.
j.
Menciptakan kondisi kerja yang representatif.
45
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1.
Program Kerja Program Kerja pada rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS)
Lainnya. 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat. 5) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). 6) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 7) Pengelolaan Areal Pemakaman. 5.2.
Kegiatan Prioritas 1) Pelayananan Administrasi Umum Perkantoran. 2) Penertiban, Pembinaan dan Bimbingan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). 3) Pembinaan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM). 4) Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lansia. 5) Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Wanita Rawan Sosial. 6) Bantuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). 7) Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat.
46
8) Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat (kursi roda, tongkat, alat pendengaran dan kaki palsu). 9) Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Kelurga Miskin suku Komunitas Adat Terpencil (KAT). 10) Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks Narapidana. 11) Pembinaan, Pelatihan dan Bantuan bagi Wanita Tuna Susila. 12) Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 13) Diklat Pendataan dan Informasi Kesejahteraan Sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP). 14) Pembentukan Muka Tanah Permukiman Suku Duanu. 15) Pemberdayaan Karang Taruna. 16) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. 17) Bantuan bagi Korban Bencana. 18) DED Makam Kundur. 19) Pembuatan Tapal Batas, Plang Nama dan Land Clearing TPU milik Pemda. 20) Pembuatan Pagar dan gapura TPU Muslim Sememal. 21) Pengeras Akses Jalan Menuju TPU Muslim Sememal dan TPU Kundur. 22) Pengerasan Jalan Menuju TPU Kristen Sememal.
Program dan kegiatan tersebut di atas yang direncanakan pelaksanaannya dari tahun 2011 – 2016 secara rinci dapat dilihat pada matrik berikut ini :
47
BAB VI PENUTUP
Demikian rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun disusun sebagai bahan rancangan dan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2011-2016. Rincian kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis ini telah menggambarkan cakupan tugas dan fungsi Dinas Sosial baik dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun program kegiatan pembangunan di bidang sosial.
Tanjung Balai Karimun,
April 2011
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN
Drs. H. ARNADI SUPA’AT, MM Pembina Utama Muda NIP. 19560731 197701 1 003
48
