SALINAN
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA
PUTUSAN NOMOR : 209-K/PM II-08/AD/VIII/2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Binarto Praka / 310000609651280 Ta Kima Yonkav-9/BU Trenggalek, 15 Agustus 1980 Laki-laki Indonesia Islam Sekarang tidak diketahui, sebelumnya di asrama Yonkav9/BU JL.Raya Serpong KM.10 Tangerang Selatan.
.g o. id
: : : : : : : : :
rta
Nama lengkap Pangkat/NRP. Jabatan Kesatuan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
ka
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : . PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas : Membaca : Berkas perkara dari Berkas perkara dari Pomdam Jaya nomor : BP-19/A-09/2012 tanggal 16 April 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas.
.d ilm
il-
ja
Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera nomor : Kep/175/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Terdakwa tersebut di atas. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/144/VII/2012 tanggal 06 Juni 2012. 3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi-saksi. Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa 2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.
w
w w
Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa : a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. b. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD. c. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). d. Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu : Surat-surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Kima Yonkav-9/BU 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
2 Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal tujuh belas Maret tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 di Yonkav 9/BU, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."
.g o. id
Dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Binarto adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.3100060951280.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Januari 2012 hingga sekarang secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
rta
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Terdakwa. 4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
ja
ka
5. Bahwa kesatuan Yonkav 9/BU, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
il-
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012, kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 09 Januari 2012 dan samapi saat ini Terdakwa kembali ke kesatuan.
.d ilm
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 yaitu selama lebih kurang 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dart tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
w w
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. 9. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah menjalani hukuman dan ditahan di Denpom HI/1 Bogor karena telah melakukan penganiayaan terhadap warga sipil
w
Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap : Edwardus Panjaitan ; Pangkat / NRP : Letda Kav / 21970147370675 ; Jabatan : Danton Har Kima ; Kesatuan : Yonkav-9/BU ; Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 26 Juni 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Khatolik ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/BU Jl.Raya Serpong KM.10 Tangerang Selatan.
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
3 Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010,dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Januari 2012 hingga sekarang secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
.g o. id
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Terdakwa. 4. Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa minta ijin kepada Batih Kima untuk tidak mengikuti apel malam dikarenakan ada keperluan untuk mengurus gadai sepeda motor milik Terdakwa namun pada tanggal 9 dan 10 Januari Terdakwa tidak masuk dinas.
rta
5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2012 istri terdakwa melapor ke Kompi Markas untuk meminta bantuan pencarian terhadap Terdakwa yag sudah tidak pulang sejak menurus gadai motor milik Terdakwa.
6. Bahwa tanggal 11 Januari 2012 sekira pukukl 23.00 Wib saya, Kasi Intel, Batih Kima dan satu orang provost serta istri Terdakwa berangkat untuk memancing Terdakwa akan tetapi rencana ini sudah diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi datang.
ka
7. Bahwa menurut Saksi I pada tanggal 12 Januari 2012 Kasi Intel menelpon Terdakwa membujuk agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak mau.
ja
8. Bahwa saksi I tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
il-
9. Bahwa kesatuan telah melakukan pencrian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
.d ilm
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer. 11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2009 Terdakwa pernah menjalani hukuman dan di tahan di Denpom HI/1 Bogor karena telah melakukan pelanggaran penganiayaan terhadap warga sipil.
w w
Setelah Oditur Militer selesai membacakan keterangan Saksi-1 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebagai berikut :
w
Saksi-2 : Nama lengkap : Pungkas Budiyuwono ; Pangkat / NRP : Serka / 2199016510878 ; Jabatan : Batih Ki-92 ; Kesatuan : Yonkav-9/BU ; Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 21 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/BU Jl.Raya Serpong KM.10 Tangerang Selatan. 1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kenal dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Januari 2012 hingga sekarang secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan.
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
4 3. Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak apel malam pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 20.30 WIB dan akan kembali pada pukul 22.00 Wib dengan alasan mengambil sepeda motor milik Terdakwa di daerha Pamulang Tangsel namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. 4. Bahwa menurut saksi tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sehingga saksi melapor kepada Dankima kemudian Dankima memerintahkan piket Kima untuk mengecek rumah dinas Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya. 5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang akan tetapi saksi II pernah diberitahu oleh ostri Terdakwa bahwa kehidupannya dengan Terdakwa sedang tidak harmonis dikarenakan permasalahan ekonomi.
.g o. id
6. Bahwa saksi II tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang. 7. Bahwa kesataun telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
rta
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Komandan Batalyon Kavaleri 9 Penyerbu nomor : R/51/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
ka
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut : Surat-surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Kima Yonkav-9/BU 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.
il-
ja
Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 9 Januari 2012 s.d tanggal 17 Maret 2012 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
.d ilm
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Binarto adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Yonkav 9/BU hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP.3100060951280.
w w
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Januari 2012 hingga sekarang secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan. 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Terdakwa.
w
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat. 5. Bahwa benar kesatuan Yonkav 9/BU, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruart namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan. 6. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2012, kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2012 dan sampai saat ini Terdakwa kembali ke kesatuan.
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
5 7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 yaitu selama lebih kurang 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan. 8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer. 9. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah menjalani hukuman dan ditahan di Denpom III/1 Bogor karena telah melakukan penganiayaan terhadap warga sipil
.g o. id
Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
rta
Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Unsur ketiga : Dalam waktu damai Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
ka
Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : “ Militer ”.
il-
ja
Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
.d ilm
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa baik Saksi-1 maupun Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD karena sama-sama bertugas di Yonkav-9/BU.
w w
2. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 atas nama Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ”Militer” telah terpenuhi. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
w
Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
6 tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan sudah ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan. 2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
4.
.g o. id
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
6.
rta
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalaui ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”
ka
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ”Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.
il-
ja
Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.
.d ilm
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa pada tahun 2012 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
w w
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer. 3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidak-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.
w
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.
Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
7 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
.g o. id
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
rta
Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer. Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
ka
Hal-hal yang meringankan : Nihil
ja
Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer. 2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.
.d ilm
il-
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer. Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
w w
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Kima Yonkav-9/BU 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012.
-
w
Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut berkaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentutan statusnya. Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Binarto Pangkat ; Praka NRP 31000609651280 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
8 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : Surat-surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Kima Yonkav-9/BU 1 (satu) lembar Daftar pencarian orang (DPO) Nomor : 1/DPO/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
.g o. id
Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH MAYOR CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, SH.MH MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa. HAKIM KETUA
rta
Ttd KIRTO, SH MAYOR CHK NRP 1930004780966
ka
HAKIM ANGGOTA – I
Ttd
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P
il-
AHMAD GAWI, SH MH MAYOR CHK NRP 563660
ja
Ttd
HAKIM ANGGOTA – II
.d ilm
PANITERA Ttd
w
w w
AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068
Dokumen ini diunduh dari situs http://www.dilmil-jakarta.go.id, sesuai dengan pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan , oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.