No title

Daftar Isi

EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

10 BERITA UTAMA

Ekonomi Indonesia Bergerak dalam Tren Positif Perekonomian Indonesia masih tetap bergerak dalam tren positif, namun sejumlah indikator memberi sinyal yang mengkhawatirkan dan dapat memengaruhi tren positif itu, seperti daya saing, kurs rupiah, dan ekspor, yang masih lemah. Tak kalah penting, diperlukan suasana kondusif dan stabilitas (politik) untuk mendukung perkembangan ekonomi.

28 Nasional

62 Sosialisasi

Delegasi Parlemen Korsel: Indonesia-Korsel adalah Sahabat Sejati

Seminar Semarang: Urgensi Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Editorial

....................................................

Suara Rakyat Opini

...................................................

06

.................................................................

07

Wawancara Pojok MPR

......................................................

20

.........................................................

47

Mata Pengamat

39 SELINGAN Membangun Kejayaan di Laut EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

80 Figur Mira Lesmana

04

Ragam

.............................................

60

................................................................

72 3

K

Membangun Perekonomian Berbasis Laut

ONDISI perekonomian Indonesia pada 2015 diprediksi masih cukup baik. Ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 sebesar 5,6 – 6%. Seperti ditulis dalam berita utama Majelis edisi Januari ini, beberapa lembaga seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), Asia Development Bank (ADB) optimistis terhadap perekonomian Indonesia. Kesimpulan dari semua proyeksi itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 lebih baik dari pertumbuhan ekonomi 2014 yang berkisar 5,4%. Banyak lembaga juga meramalkan di 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah akan menguat. Laju inflasi diproyeksikan akan turun. Beberapa faktor juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan investasi, konsumsi, perdagangan internasional. Pasar Indonesia masih luas menjadi daya tarik investor. Pengembangan infrastruktur juga sedang dipercepat. Dari sisi konsumsi, pemerintah bisa mempertahankan konsumsi dengan menjaga stabilitas harga. Sementara itu, perdagangan internasional masih berkembang seiring moderatnya pertumbuhan ekonomi global. Di balik optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada juga sinyal-sinyal mengkhawatirkan dan dapat memengaruhi tren positif itu. Misalnya, indikator daya saing Indonesia yang masih tetap lemah. Ini terefleksikan pada pelemahan kurs rupiah yang tidak diikuti oleh kenaikan nilai ekspor secara signifikan. Selain itu, beban keuangan

4

negara juga bertambah karena penurunan target penerimaan negara dan masih tingginya subsidi bahan bakar. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah stabilitas politik (dan keamanan), terutama pasca Pemilu 2014. Stabilitas (politik dan keamanan) ini juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia pada 2015. Peralihan kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo juga mewarnai proyeksi perekonomian Indonesia 2015. Sedikit banyak peralihan kepemimpinan itu akan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia. Perbedaan arah kebijakan itu mulai terlihat di awal-awal pemerintahan baru Joko Widodo – Jusuf Kalla. Misalnya, pemerintahan baru memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan atau sering dipromosikan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perubahan paradigma pembangunan itu sah-sah saja. Mengutip ucapan Prof. Ginandjar Kartasasmita dalam buku “Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 – 2015” (2012), paradigma pembangunan senantiasa bisa berubah-ubah. Bahkan, seringkali paradigma pembangunan itu berulang karena paradigma memang tidak mengenal dimensi waktu. Namun, pembangunan pada dasarnya tetap harus sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara seperti tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pada masa Orde Baru, sebagai contoh, paradigma pembangunan yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi berbasis pada pertanian. Dengan paradigma pembangunan itu, Presiden Soeharto menyusun pembangunan dalam beberapa tahapan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dengan basis pertanian, pemerintah Orde Baru memulai dengan membangun pertanian, kemudian berlanjut pada industrialisasi (pertanian), dan pada tahap berikutnya menjadikan Indonesia lepas landas sebagai negara industri seperti negara maju lainnya. Pemerintah Orde Baru mengerahkan segenap daya dan upaya, termasuk anggaran untuk membangun pertanian. Kala itu, berbagai proyek bendungan dibangun di beberapa tempat. Juga membangun dan memperbaiki saluran irigasi. Para petani mendapatkan berbagai penyuluhan, termasuk bantuan sarana alat produksi, seperti benih, pupuk, dan sebagainya. Hasilnya, Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984. Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) di Paris, Perancis. Berbasis pertanian itu, Indonesia mulai bergerak dengan industrialisasi di sana-sini. Namun, belum sempat pada tahap lepas landas, krisis moneter dan ekonomi mendera Indonesia pada 1997 - 1998. Semua rencana porak poranda. Indonesia terpuruk karena krisis ekonomi itu. Presiden Soeharto pun jatuh dari tampuk kekuasaan. Paradigma


pembangunan pertanian pun mulai ditinggalkan. Kini, pemerintah baru hendak membangun paradigma baru, yaitu pembangunan berbasis kelautan. Sebut saja, kegiatan nelayan, budi daya ikan, perdagangan antarpulau, kegiatan di pelabuhan, industri galangan kapal, wisata bahari, dan lainnya. Dari pembangunan kelautan ini diharapkan ada peningkatan produksi (ikan), investasi (industri kelautan), penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Berikutnya, pendapatan rakyat pun akan meningkat dan rakyat menjadi sejahtera. Maka paradigma pembangunan pun digeser menjadi “prioritas pembangunan perekonomian berorientasi pada wilayah maritim yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah darat”. Proyeksi pembangunan perekonomian maritim harus dilengkapi dengan kalkulasi terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat (potensi perekonomian maritim sebagai solusi dan upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat).

Bukan tanpa alasan bila pemerintah baru memfokuskan pada laut. Pasalnya, potensi sektor kelautan Indonesia sangat luar biasa. Potensi itu mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Nilai potensi kelautan Indonesia itu meliputi perikanan US$ 32 miliar, wilayah pesisir US$ 56 miliar, bioteknologi US$ 40 miliar, wisata bahari US$ 2 miliar, minyak bumi US$ 21 miliar, dan transportasi laut US$ 20 miliar. Ditambah, Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia yang memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia juga negara dengan

pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, dan berada di posisi strategis di antara persilangan dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer dengan berbagai kandungan kekayaan alam yang siap dieksplorasi. Selat Malaka menjadi jalur kapalkapal perdagangan dunia yang mencapai 45% dari total perdagangan dunia. Memulai dari awal, pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan dan upaya, seperti membersihkan dari praktik illegal fishing, mendandani problem birokrasi, memudahkan proses investasi (untuk industri di sekitar laut), membangun infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik, dan sebagainya). Salah satunya, pemerintah berencana membangun pelabuhanpelabuhan laut bertaraf internasional. Berikutnya, Indonesia bisa mengarah menjadi negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, yang kuat di sektor kelautan. Jika eksplorasi sumber daya laut berhasil memakmurkan rakyat, pemerintah bisa mengulang keberhasilan yang pernah dicapai pemerintah Orde Baru dalam pertanian (swasembada beras). Kini, laut adalah masa depan Indonesia. ❏

COVER Edisi No.01/TH.IX/Januari 2015 Kreatif: Jonni Yasrul Foto: Istimewa

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI REDAKTUR AHLI Pimpinan Badan Sosialisasi: Ahmad Basarah, Edhy Prabowo, Alimin Abdullah, Bachtiar Aly, Zainut Tauhid. Pimpinan Badan Pengkajian: Bambang Sadono, TB. Hasanuddin, Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat. Pimpinan Badan Penganggaran: Idris Laena, Guntur Sasono, Lukman Edy, Syarifuddin Suding, Muh. Asri Anas PENANGGUNG JAWAB Eddie Siregar, Selfi Zaini PEMIMPIN REDAKSI Yana Indrawan DEWAN REDAKSI M. Rizal, Aip Suherman, Suryani, Ma’ruf Cahyono, Tugiyana, Siti Fauziah REDAKTUR PELAKSANA Agus Subagyo KOORDINATOR REPORTASE Rharas Esthining Palupi REDAKTUR FOTO Rades Rahardian, Budi Muliawan REPORTER Fatmawati, Assyifa Fadilla, Prananda Rizky, Y. Hendrasto Setiawan FOTOGRAFER Ari Soeprapto, Teddy Agusman Sugeng, Wira, A. Ariyana, Agus Darto PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Elly Triani KOORDINATOR DISTRIBUSI Elin Marlina STAF DISTRIBUSI Melissa, Alin, Suparmin, Asep Ismail, Ramos Siregar, Dony Melano SEKRETARIS REDAKSI Wasinton Saragih TIM AHLI Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono ALAMAT REDAKSI Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: [email protected]


5

Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Puan Maharani, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y. Thohari, dan Ahmad Farhan Hamid menghadiri Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang dilaksanakan di Bengkulu 1 Juni 2014

Pertemuan Kepala Lembaga Negara di Gedung MPR RI di hadiri: Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Ketua BPK Rizal Djalil, dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari, Ahmad Farhan Hamid, Hj. Melani Leimena Suharli, dan Dimyati Natakusumah. 7 Juli 2014

6


Ketua Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI, Jafar Hafsah, menyerahkan draf rancangan perubahan Tatib MPR kepada Wakil Ketua Ahmad Farhan Hamid didampingi Wakil Ketua Melani Leimena Suharli dan Dimyati Natakusumah. Turut menyaksikan, Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Fraksi PKS MPR RI Soenmanjaya, Rully Chairul Azwar (Ketua Fraksi Partai Golkar), Yasonna H. Laoly (Ketua Fraksi PDI Perjuangan), Martin Hutabarat (Ketua Fraksi Partai Gerindra), Wahidin Ismail (Kelompok DPD), Zainut Tauhid (Fraksi PPP) dan lainnya. 13 Agustus 2014

Penyelenggaraan Hari Konstitusi 18 Agustus dan HUT ke-69 MPR RI pada 29 Agustus, MPR RI menggelar acara di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, dihadiri Wakil Presiden RI dan keluarga anggota BPUPKI dan PPKI. 30 Agustus 2014


7

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Sidarto Danusubroto didampingi para Wakil Ketua MPR membuka Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2009-2014, berlangsung di ruang sidang Gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. 22 September 2014

Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR RI periode 2014-2019 1-3 Oktober 2014.

8


Pimpinan Sidang Sementara MPR, Maimanah Umar, didampingi Ade Rezki Pratama menetapkan Pimpinan MPR periode 2014–2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. 8 Oktober 2014

Jokowi mengucapkan sumpah sebagai Presiden, selanjutnya pengucapan sumpah oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, di hadapan 672 anggota MPR dan ratusan undangan lainnya di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/ DPD Jakarta. 20 Oktober 2014


9

Tanya Jadwal LCC 4 Pilar Tahun 2015 Mohon diinformasikan jadwal LCC 4 Pilar tingkat Provinsi seluruh Indonesia tahun 2015. Anwari Metro, Lampung

Setelah Dinyatakan Tak Bersalah Saya adalah korban penyidikan fiktif dan rekayasa hukum. Saya ditahan 3 bulan dan tahanan kota 3 bulan. Di pengadilan saya bebas murni dan jaksa kasasi, dan di MA pun kasasi jaksa ditolak. Bagaimana keadilan bagi saya yang telah kehilangan nama baik dan pekerjaan, serta harga diri setelah keputusan MA incrah. Saya buta hukum, jadi tak bisa menuntut balik. Dimana keadilan saya rakyat kecil yang tinggal di Sukadana Kayong Utara ini. Iswahyudi alias Daris Sukadana, Kab. Kayong Utara Sukadana

File Unduh PDF UUD Tidak Bisa Di-download Tolong diperbaiki link unduhan UUD. Bagaimana sih e-goverment lembaga tinggi nggak informatif. Arif Depok

konpensasi BBM pun kami tidak dapat, masuk rumah sakit pun kami susah mendapatkan kartu bantuan, karena kami mengapung (miskin tapi tak dapat bantuan). Maaf bila ada kata yang menyinggung, maaf bila kami mengirim surat tidak pada tempatnya. Anton Awaludin, S.Pd Jl. Dewi Sartika Ds Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka, Kab. Bandung.

Kesehatan Kepada bapak/ibu Ketua MPR/DPR RI beserta jajarannya. Saya sedikit ingin bertanya. Mengapa kesehatan tidak termaktub dalam pasal UUD 1945, terutama Pasal 33 mengenai Kesejahteraan Sosial. Padahal kesehatan adalah salah satu kesejahteraan sosial yang sangat penting. Maka dari itu kami menyarankan untuk evaluasi mengenai ini. Terima kasih. Murzun, Cibitung

Permohonan Sosialisasi 4 Pilar Tentang BBM naik Yth. Majelis. Kita melihat dampak naiknya BBM. Demo para mahasiswa di sana sini. Walaupun pekerjaan rumah yang berat itu telah dilaksanakan, tapi efek kepada rakyat miskin sangat terasa. Negara yang merdeka hendaknya sangat memerhatikan rakyat miskin. Tangrivolsa Jl. Sekip Mencirim, Perumahan Sekip Residence Medan.

Assalamualaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua Saya Ichsan selaku wakil ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar mau nanya bagaimana prosedur mengadakan acara sosialisasi 4 Pilar kebangsaan MPR RI, mengingat organisasi kami terdiri dari etnis dan agama untuk menambah wawasan kebangsaan. Oleh karena itu kami mohon prosedur mengadakan acara sosialisasi..... Ichsan Jl. Bajiminasa 2 Dalam No. 46 Makassar

Karikatur

Guru Honor SD Tak Bermasa Depan Assalamu’alaikum, Pimpinan MPR yang kami hormati. Betapa semakin berat beban dan masa depan yang kami rasakan dengan kenaikan harga BBM, Kenaikan ini mengatrol harga kebutuhan hidup(sembako) semakin menanjak naik. Kami adalah guru honorer SD berpenghasilan Rp 400.000/ bulan. Jika dibandingkan dahulu ketika kuliah, rasanya kuliah selama 5 tahun tidak ada artinya/tak dihargai, dengan gaji Rp. 400,000. Ternyata, penghasilan kami di bawah pemulung, kuli sapu, pengemis. Sedangkan kami dituntut untuk mendidik, mengajar baca tulis, hitung sampai dituntut memperbaiki moral tingkah laku penerus bangsa. Sedangkan bantuanbantuan dari pemerintah sepertinya tidak diperuntukkan untuk kami. Sebagai contoh 10

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda.


ISTIMEWA

Fisi Partai, Semua Dirugikan

P

ARTAI politik terbelah, sepertinya

Islam. Namun pada masa itu, mereka

pengawasan dari pihak legislatif. Tanpa

menjadi tren di akhir 2014. Mereka

berpisah dilandasi bukan untuk kepentingan

pengawasan bisa membuat pembangunan

terbelah pastinya ada sebab yang

pribadi, harta, dan tahta. Dengan alasan

yang dilakukan menyimpang, seenaknya

mengakibatkan mereka memilih jalan sendiri

metode perjuangan, mereka mengambil

sendiri, dan tanpa menghiraukan

dan merasa yang paling sah. Tidak

langkah masing-masing dengan tujuan satu,

kepentingan rakyat.

terakomodasi dalam kepentingan, beda

Indonesia merdeka.

Oleh sebab itu di sini pentingnya kondisi

paham, serta ada naluri kekuasaan yang

Apa yang terjadi di masa Indonesia

legislatif yang sehat. Kondisi legislatif yang

mempunyai arah tak sama, merupakan faktor

sebelum merdeka, sepertinya berbanding

sehat bisa terbangun apabila kondisi di in-

yang menyebabkan fisi (membelah) pada

terbalik di saat kita sudah bebas dari

ternal partai dalam keadaan bugar,

partai terjadi.

cengkraman penjajah. Keterbelahan partai

maksudnya demokrasi dan dinamika terjadi

Terbelahnya partai tentu tidak hanya

disebabkan bukan dalam metode perjuangan

tanpa menimbulkan kekisruhan yang

merugikan internal mereka namun juga

tetapi metode kepentingan. Kepentingan

bermuara pada keterbelahan.

memperburuk pandangan partai politik di

sendiri

mata masyarakat. Setelah terbelah dalam

mengalahkan kepentingan bersama.

yang

lebih

dikedepankan

Memang tidak mudah melerai mereka yang merasa paling benar. Mereka adalah politisi

sekup yang luas, KMP dan KIH, kini mereka

Bila partai sebagai alat yang paling formal

yang sudah kenyang makan asam garam.

terbelah dalam sekup masing-masing partai.

dalam memperjuangkan aspirasi rakyat

Pengalamannya banyak yang bisa menjadi

Dengan adanya kekisruhan di internal

mengalami kelumpuhan akibat berperkara

tauladan bagi pelanjutnya. Tapi di sini

partai maka roda organisasi akan terhambat.

dalam pengadilan, akibat mereka mengaku

pentingnya kita mengingatkan kepada

Surat pengesahan yang harus ditanda-

paling sah, lalu ke mana aspirasi rakyat yang

mereka agar mereka lebih bisa menahan diri

tangani pengurus pusat yang diajukan oleh

sudah menggunung hendak disalurkan?

agar ego yang dimiliki tidak ditumpahkan

pengurus di bawahnya, pastinya memakan

Bila partai mengalami kelumpuhan maka

waktu lama. Pasalnya surat itu ditujukan

pihak yang paling diuntungkan adalah

Diingatkan kepada mereka bahwa

kepada pengurus yang mana, terus kapan

eksekutif. Pihak eksekutif yang biasanya

keterbelahan itu tidak hanya merugikan in-

surat itu disahkan bila di antara mereka

bermitra atau dikontrol oleh pihak legislatif

ternal partai namun juga melemahkan fungsi

masih berpekara di pengadilan.

akan berjalan sendiri ketika legislatif masih

check and balances. Untuk itulah mereka

Fenomena partai atau organisasi meng-

sibuk dengan urusannya. Masyarakat bisa

kita dorong segera melakukan islah atau

alami keadaan yang demikian sebenarnya

saja bergembira ketika eksekutif melakukan

rujuk

bukan suatu hal yang baru. Di masa

program pembangunan tanpa terpengaruh

mengedepankan kepentingan bangsa dan

pergerakan Indonesia pun ada beberapa

oleh konflik yang terjadi di partai, namun

negara. ❏

organisasi yang terbelah, seperti Sarekat

menjadi masalah bila pembangunan itu tanpa


begitu saja untuk kepentingan sendiri.

dan

sepakat

untuk

lebih

AW

11

ISTIMEWA

Solidaritas Dunia Saat Bencana di Indonesia BILA mengunjungi Aceh, kita akan

sebagai bentuk rasa kepedulian dan

Amerika misalnya mengirimkan kapal

merasakan mulusnya Jalan Amerika di saat

kemanusiaan. Rasa kemanusian yang

perang USS Simpson. China, Singapura,

menuju Meulaboh dari Kota Banda Aceh.

mereka miliki melebihi batas-batas sifat

Malaysia, dan Australia juga sama

Ketika waktu sholat tiba dan kebetulan

manusia yang terkadang memandang asal

mengirimkan kapal perang mereka bahkan

berada di Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid

usul. Dengan ikhlas mereka menyumbang

China menambah dengan pesawat

Raya, Kabupaten Aceh Besar, kita bisa

dan membantu dari sebagaian yang mereka

pengintai. Tak hanya kapal laut yang

menunaikan kewajiban itu di Masjid Oman.

punya tanpa memandang siapa dan di mana

dibantukan Singapura, negara kota itu bahkan

Berada di Serambi Mekkah, sebagai manusia

korban berada.

menggunakan teknologi sonarnya untuk

biasa yang kadang kesehatan kurang fit, rumah sakit Jerman juga siap melayani.

Bantuan yang datang dari penjuru dunia itu tentu harus diterima dengan tangan

mendeteksi di mana lokasi pesawat itu berada.

Nama-nama negara itu disematkan

terbuka dan mengucapkan rasa terima kasih

Bantuan pencarian itu dibutuhkan sebab

kepada infrastruktur dan fasilitas umum di

dan penghormatan kepada mereka. Tsunami

kita masih memiliki keterbatasan teknologi

provinsi paling barat Indonesia itu karena

yang meluluh lantakan sebagaian besar

dalam melacak objek-objek yang tersembunyi

kepedulian mereka di saat tsunami besar

daratan Aceh itu telah banyak menimbulkan

karena faktor kedalaman laut atau luasnya

melanda Aceh, 26 Desember 2004. Tsunami

kerusakan pada fasilitas dan infrastrukur

jangkauan. Dengan bantuan mereka maka

yang mengakibatkan 127 ribu orang

umum sehingga terlalu berat kalau

pekerjaan yang tidak mudah itu akan menjadi

meninggal dunia dan 93 ribu orang hilang,

ditanggung sendiri.

ringan.

memunculkan kepedulian dari banyak

Dengan adanya bantuan itu maka

Banyaknya bantuan yang datang ke-

negara. Negara yang jauh dari Indonesia dan

pemulihan Aceh menjadi lebih cepat dan

pada kita di saat mengalami bencana harus

bisa jadi tidak memiliki kantor kedutaan besar

ringan. Setelah 10 tahun tsunami, Aceh, kalau

dijadikan pelajaran bahwa solidaritas

yang berada di jalan yang strategis di

meminjam kata Dahlan Iskhan, melebihi

kemanusiaan bisa datang dari siapapun

Jakarta, seperti Venezuela dan Cuba, juga

sebelum terjadinya tsunami.

yang terkadang berbeda asal usul bahkan

hadir membantu korban tsunami.

Ketika pesawat Air Asia dengan nomer

ideologinya. Mereka ingin membantu

Kepedulian kepada korban akibat

penerbangan QZ 8501 yang kehilangan

karena sifat kemuliaan rasa manusianya.

hempasan air laut yang begitu dahsyatnya

kontak saat melakukan penerbangan dari

Solidaritas kemanusiaan mereka yang tidak

itu tak hanya datang dari negara-negara di

Surabaya ke Singapura, dan diduga jatuh di

memandang asal usul perlu kita resapi dan

dunia namun juga dari NGO (LSM) dan

dasar laut, solidaritas dunia pun kembali

dijadikan guru, sebab terkadang di antara

individu-individu kesohor seperti bintang film

datang ke Indonesia. Berbagai negara

kita ada yang menganggap bencana alam

mandarin, Jacky Chan; dan pesepakbola

seperti Amerika Serikat, Singapura, Malay-

adalah amarah Tuhan kepada manusia

dunia dari Portugal serta Real Madrid, Chris-

sia, China, Rusia, Australia, Thailand, dan

yang berdosa dan kita tak boleh

tian Ronaldo.

beberapa yang lain, menyatakan siap

menolongnya. ❏

Mereka membantu para korban tsunami

12

membantu pencarian.

AW


ISTIMEWA

Regenerasi Kepemimpinan

S

ETIAP lima tahun, partai politik

sosok yang baru maka kemapanan yang

sendiri. Sebab buru-buru adalah perbuatan

biasanya melakukan kongres, munas,

sudah terbangun akan terkoyak. Senior

yang beresiko maka resiko yang terjadi

atau muktamar. Dalam hajatan besar

dianggap sebagai pemersatu dan bila ada

adalah adanya Presiden seumur hidup atau

itu, agenda yang paling menarik dan

sosok baru ada kekhawatiran partai akan

sampai 30 tahun.

mendebar-debarkan adalah pemilihan ketua

terbelah.

Untuk itu sebaiknya seluruh anggota

atau ketua umum. Agenda lain seperti

Anggapan yang demikianlah yang

partai memikirkan pentingnya regenerasi.

masalah internal dan eksternal organisasi,

membuat regenerasi kepemimpinan tidak

Regenerasi itu bukan menunjukkan ketua

itu hanya sebagai pelengkap agar acara tak

berjalan. Tak heran bila ketua umum partai

lama gagal namun justru membuktikan ia

berlangsung hanya sehari atau dua hari.

dari dulu hingga saat ini orangnya itu-itu saja.

berhasil dalam menciptakan regenerasi.

Akibat yang demikian regenerasi menjadi

Kalau kita mempelajari ilmu hayat (biologi),

tersumbat.

makhluk yang mampu regenerasi yang akan

Di antara partai yang ada, di antaranya sudah melakukan acara itu di akhir-akhir tahun 2014. Sedang yang lain, akan

Dalam demokrasi dan AD/ART partai, bisa

bisa bertahan, tidak akan punah. Bila tidak

melakukan di awal-awal tahun 2015.

jadi tidak ada pembatasan umur seseorang

ada regenerasi hal demikian akan

Menarik dari acara itu adalah adanya sosok-

untuk maju menjadi ketua umum. Selain itu

membahayakan partai sebab akan

sosok baru atau muda yang ingin melanjutkan

dengan dalih setiap anggota mempunyai hak

menimbulkan ketergantungan pada satu

kepemimpinan partai politik. Mereka yang

dipilih dan memilih, maka hal yang demikian

sosok. Bila sosok itu hilang, maka partai itu

muda itu mempunyai cita-cita ingin melakukan

akan melapangkan sang senior akan tetap

akan termakan oleh ilmu hayat tadi,

perubahan di tubuh organisasi agar ke

terpilih kembali.

mengalami kepunahan.

depan lebih baik.

Secara demokrasi bisa saja sang senior

Agar bangsa ini tidak punah, maka selepas

Keinginan yang muda untuk menjadi

terpilih kembali dalam hajatan lima tahunan

reformasi ada langkah yang bijak dengan

nahkoda baru tentu tidak mudah dan harus

dan hal yang demikian sebagai langkah

mengamandemen Pasal 7 sehingga

melakukan perjuangan yang berat, pasalnya

yang sah namun secara etika itu

pengalaman masa lalu tak terulang. Dalam

sosok senior (ketua lama) dengan umur yang

menyebabkan suasana yang tidak sehat.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 menyatakan,

terbilang sudah di atas 60-an ingin tetap

Bukankah kita mempunyai pengalaman

Presiden dan Wakil Presiden memegang

mempertahankan kedudukannya.

dengan UUD Tahun 1945 Pasal 7 yang

jabatannya selama masa lima tahun, dan

Kalau kita lihat di lapangan, mereka yang

mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

senior biasanya berada di atas angin. Mereka

memegang jabatannya selama masa lima

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali

mendapat dukungan dari elit partai. Elit partai

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

masa jabatan. Pasal ini merupakan pasal

mendukung sebab ada rasa dari sebagaian

kembali. Pendiri bangsa kita menyusun

regenerasi kepemimpinan nasional dan

yang cenderung mempertahankan

pasal yang demikian bisa jadi karena

sebaiknya juga diterapkan di seluruh

kemapanan atau stabilitas. Mereka yang

terburu-buru dan sifatnya sementara,

organisasi yang ada. ❏

sebagaian itu menganggap bila nanti ada

seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno


AW

13

B

BERITA UTAMA

ERITA UTAMA

Proyeksi Ekonomi 2015

Ekonomi Indonesia Bergerak Dalam Tren Positif Perekonomian Indonesia masih tetap bergerak dalam tren positif, namun sejumlah indikator memberi sinyal yang mengkhawatirkan dan dapat memengaruhi tren positif itu, seperti daya saing, kurs rupiah, dan ekspor, yang masih lemah. Tak kalah penting, diperlukan suasana kondusif dan stabilitas (politik) untuk mendukung perkembangan ekonomi. Zulkifli Hasan

B

EBERAPA lembaga telah melakukan proyeksi atas kondisi ekonomi Indonesia 2015. International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Macroeconomic Dashboard UGM termasuk diantara lembaga itu, hampir semua menyimpulkan satu hal yang sama, yaitu Indonesia akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi pada 2014, khususnya pada akhir tahun tercatat sekitar 5,3%. Dari sudut pandang IMF, perekonomian dunia diperkirakan membaik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini sekitar 5,6% (naik dari pertumbuhan ekonomi 2014 yang mencapai 5,3%). IMF juga memperkirakan tingkat inflasi yang dialami Indonesia akan kembali pada kisaran 4,5% (bisa bertambah dan berkurang 1% dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga). Sementara defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia sekitar 3% dari PDB dengan cadangan devisa akhir 2014 sebesar US$ 105 miliar. Sementara itu, Bank Dunia dan ADB lebih optimistis lagi dalam melihat ekonomi Indonesia 2015. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sekitar 5,6% (naik 0,3% dari pertumbuhan ekonomi akhir 2014 sekitar 5,3%). Namun, Bank

14

Dunia melihat pertumbuhan Investasi di Indonesia masih tetap lemah. Meski demikian, sektor ekspor Indonesia pada 2015 sedikit membaik karena menguatnya permintaan global. Sedangkan untuk defisit transaksi berjalan, Bank Dunia memperkirakan sebesar 2,9% dari PDB dan inflasi diperkirakan mereda dan di bawah target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia. ADB juga membuat prediksi ekonomi Indonesia 2015 yang tak jauh berbeda. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6% pada 2015. ADB juga melihat tingkat konsumsi masih tetap tumbuh cukup kuat, sedangkan inflasi berada di kisaran moderat (kecuali bila harga BBM naik). ADB menyebutkan sektor ekspor manufaktur diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik pada pertumbuhan. Berbeda dengan beberapa lembaga di atas, Macroeconomic Dashboard UGM memberi sudut pandang yang lebih komprehensif. Lembaga ini menyatakan, perekonomian Indonesia masih tetap bergerak dalam tren positif namun sejumlah indikator memberi sinyal yang mengkhawatirkan dan dapat memengaruhi tren positif itu. Misalnya, indikator daya saing Indonesia yang masih tetap lemah. Ini terefleksikan pada pelemahan kurs rupiah yang tidak diikuti oleh EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

kenaikan nilai ekspor secara signifikan. Macroeconomic Dashboard UGM juga mengungkapkan beberapa sinyal penting yang patut menjadi perhatian. Seperti, beban keuangan negara yang meningkat akibat proyeksi penurunan target penerimaan negara dan masih tingginya subsidi BBM. Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik dibanding 2014, Macroeconomic Dashboard UGM meminta pemangku kebijakan memberi perhatian pada siklus PDB yang diperkirakan akan turun. Satu hal lagi yang penting bagi proyeksi ekonomi Indonesia 2015 adalah stabilitas politik pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Stabilitas (politik) ini akan mendukung perkembangan ekonomi. Stabilitas politik pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden juga menjadi perhatian Ketua MPR Zulkifli Hasan saat ditanya tentang EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

proyeksi ekonomi Indonesia 2015. Dalam wawancara dengan Majelis, Zulkifli Hasan juga berpendapat bahwa situasi (politik) yang kondusif pada 2015 bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik. Zulkifli sudah melihat sinyal-sinyal pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut. Salah satu indikatornya adalah suasana kondusif saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2014. “Terlihat sinyal bagus dalam perekonomian Indonesia pada 2015 ini. Saat pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR RI hadir beberapa tokoh dunia seperti Perdana Menteri Australia, Menlu Australia, dan sejumlah pemimpin dunia lainnya. Hal ini diharapkan bisa membawa prospek baik buat perekonomian Indonesia mendatang,” katanya. Dukungan dari negara-negara sahabat

cukup penting untuk mempererat kerjasama ekonomi dan investasi. Bahkan Zulkifli mengungkapkan adanya dukungan dari negara-negara sahabat tersebut. Negaranegara itu menaruh kepercayaan kepada Indonesia karena proses demokrasi yang berlangsung baik seperti terlihat Pemilu 2014 yang berlangsung demokratis dan sukses. “ Dari berbagai pertemuan saya dengan perwakilan negara-negara sahabat, mereka sangat mengapresiasi suksesnya rangkaian proses demokrasi yang kita lalui, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, sampai pada pelantikan anggota parlemen baru dan pimpinannya serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Hal ini membangkitkan kepercayaan mereka terhadap Indonesia,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Karena itu, Zulkifli mengajak masyarakat

15

BERITA UTAMA

Indonesia untuk mempertahankan suasana dan situasi kondusif itu. Pertumbuhan ekonomi 2014 dapat dijadikan sebagai modal keberhasilan Indonesia dalam bidang ekonomi dan telah menempatkan Indonesia dalam posisi strategis secara regional dan global. “Ini menandakan bahwa kita bangsa yang berdaulat secara politik dan mandiri dalam ekonomi. Untuk itulah kita semua harus menciptakan suasana yang kondusif dan kondisi yang nyaman agar perekonomian kita terus tumbuh dan berkembang,” harap Zulkifli yang juga mantan Menteri Kehutanan dalam Kabinet

Okky Asokawati 16

Indonesia Bersatu periode 2009 – 2014. Dalam konteks itu, Zulkifli mengatakan, MPR mendukung penuh program perekonomian untuk rakyat dan kerjasama ekonomi, investasi, dengan negara-negara sahabat. Dengan kewenangannya, MPR bisa membantu dengan menjembatani bila terjadi kendala. “MPR mendukung penuh program perekonomian rakyat dan kerjasama ekonomi dan investasi dengan negara negara lain. MPR akan menjembatani dan membantu jika ada kendala yang terjadi dalam hubungan dengan parlemen dan pemerintah,” katanya.

Tantangan 2015 Meskipun tumbuh optimisme dalam menatap perekonomian Indonesia 2015, namun Indonesia diproyeksikan tetap menghadapi sejumlah tantangan pada 2015 ini. Pasalnya, 2015 merupakan tahun pertama (awal) peralihan kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo yang diyakini sedikit banyak akan memengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia. Selain transisi kepemimpinan, kondisi internal perekonomian Indonesia juga terus mengalami dinamika. Nilai tukar rupiah yang sempat mengkhawatirkan, misalnya, menjadi isu utama pada awal 2015. Nilai rupiah yang terus terdepresiasi tidak lain adalah dampak buruk dari kinerja neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi harus benar-benar cermat melihat dan mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan dan menentukan arah kebijakan ekonomi akibat dari pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 dan pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia. Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noersy memprediksi tidak akan ada perubahan fundamental dalam perekonomian Indonesia 2015. Dia memperkirakan nilai rupiah akan jatuh ke level Rp 12.000 per dolar AS. Menurut Ichsanuddin, basis pertumbuhan ekonomi EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Arif Suditomo

Ichsanuddin Noersy

Indonesia tetap berpijak pada kekuatan konsumsi swasta dan rumah tangga. “Melihat situasi seperti itu, saya mengorek investasi, produksi, dan konsumsi yang ada. Berpijak pada struktur ekonomi politik Indonesia saat ini, saya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4% dengan plus-minus 0,2%. Potensi ini tetap dihantui oleh ketimpangan ekonomi yang stagnan 0,43 dengan kecenderungan meningkat,” kata Ichsanuddin yang beberapa kali tampil dalam acara dialog yang diselenggaran MPR dan TVRI dalam program bertajuk “Jendela Anak Negeri”. Masalah utamanya, menurut Ichsanuddin, adalah situasi dan kondisi ekonomi politik Indonesia masih didominasi asing. “Saya kira dengan berbekal pengetahuan dan

pengalaman saya yang minim, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak mengubah secara fundamental. Ekonomi Indonesia tetap terjajah dan kemerdekaan ekonomi belumlah menjadi milik semua lapisan masyarakat,” ujarnya. Dalam pandangan yang lebih riil, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2009 – 2014, Arif Budimanta mengatakan berkaca pada kondisi ekonomi domestik Indonesia dan global, kebijakan pembangunan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, defisit perdagangan. Di samping itu, kebijakan fiskal harus diikuti dengan politik anggaran yang memihak pada kelompok marginal. “Inflasi harus dikelola, khususnya yang

Arif Budimanta EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

bersumber dari bahan makanan. Inflasi harus dapat dikendalikan di bawah inflasi umum. Selanjutnya, perbaikan dari sisi suplai dan distribusi pun harus dilakukan secara sistematis,” saran Arif yang juga Direktur Megawati Institute. Arif melanjutkan, lalu lintas devisa harus dikelola dengan dasar mengutamakan kepentingan dan daya tahan nasional. “Situasi ekonomi global di mana ekonomi Amerika Serikat mulai menguat, di sisi lain pertumbuhan ekonomi Cina melemah, dan harga minyak dunia turun, bisa dijadikan titik balik bagi kebangkitan industri manufaktur nasional,” katanya. Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati, menyoroti hal penting dan serius menghadapi 2015 adalah bagaimana Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Okky menilai, untuk menghadapi tantangan MEA 2015, pemerintah Indonesia harus memperkuat sumber daya manusia. Caranya, melalui pemetaaan sekaligus penguatan sumber daya di setiap provinsi dengan menonjolkan keunggulan masing-masing. Arif Suditomo, anggota MPR dari Fraksi Partai Hanura, juga melihat MEA menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2015. Menurut Arif, jangka waktu hanya beberapa bulan menjelang MEA adalah waktu yang sangat pendek. “Indonesia harus memanfaatkan waktu yang pendek itu untuk meng-up grade (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia. Semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, pendidik, DPR, kampus perguruan tinggi, harus bekerjasama meningkatkan kualitas SDM untuk mampu bersaing negara ASEAN lainnya,” katanya. Menurut Arif, Indonesia memiliki potensi di semua sektor untuk bisa berdaya saing dengan negara lain, karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi itu memerlukan penguasaan teknologi. Arif menawarkan perubahan atau perbaikan secara simultan untuk meningkatkan daya saing menghadapi MEA 2015. “Pemerintah perlu menciptakan stimulus-stimulus seperti insentif pajak dan lainnya. Semuanya harus bergerak, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, makro ekonomi dan lainnya,” ujarnya. ❏ Derry Irawan/M. Budiono/Budi Sucahyo

17

BERITA UTAMA Proyeksi Ekonomi 2015

Laut Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Fokus pemerintah baru untuk mengembangkan poros maritim dunia cukup strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta wilayah. Pada periode pemerintahan ini, laut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

D

UA unit kapal tangkap ikan asing ditenggelamkan di sekitar perairan Tanjung Pedas, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Minggu 28 Desember 2014. Penenggelaman kedua kapal itu berlangsung cepat. Sekitar pukul 09.22 WIB, Komando Armada RI Kawasan Barat meledakkan kapal tangkap ikan asing pertama. Tidak sampai lima menit, kapal MV Kour Son 77 berbobot 70 ton itu nyaris tak berbekas. Kapal yang diawaki 6 ABK ini merupakan hasil tangkapan KRI Sutedi Senoputra – 378 pada 14 November 2014. Selanjutnya, kapal kedua KM G. Chawat Chai 5. Kapal tangkap ikan asing ini merupakan hasil tangkapan KRI Sultan Hasanuddin – 366 pada 11 Desember 2014. Kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia itu diawaki 9 orang nelayan. Sekitar pukul 10.00 WIB, kapal

18

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan bobot 103 GT ditenggelamkan dengan cara yang sama. Kapal ini juga nyaris tak berbekas di perairan. Peledakan dilakukan dengan penembakan senjata mesin dari jarak 200 meter. Sebelumnya, pada awal Desember 2014, Komando Armada RI Kawasan Barat juga meledakkan tiga kapal tangkap ikan asing berbendera Vietnam. Kapal milik nelayan asing ditenggelamkan di tempat yang sama, perairan Anambas, Kepulauan Riau. TNI AL menangkap tiga kapal milik nelayan Vietnam yang melakukan kegiatan illegal fishing. Dalam operasi ini, TNI AL mengerahkan empat kapal perang Indonesia (KRI) di antaranya KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Todak, KRI Baracuda, dan KN Bintang Laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Penenggelaman kapal tangkap ikan asing merupakan tindakan tegas pemerintah baru

untuk menghentikan illegal fishing di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sudah banyak kapal yang berhasil diamankan. Pemilik Susi Air ini menegaskan, ada dua pilihan untuk kapal ilegal yang disita yaitu ditenggelamkan atau dihibahkan ke nelayan. Penenggelaman kapal tangkap ikan asing untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari illegal fishing dan nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi. Langkah penenggelaman kapal merupakan salah satu upaya untuk menjadikan laut sebagai fokus pembangunan ekonomi pemerintah baru. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi maritim luar biasa. Beberapa fakta berikut menunjukkan potensi itu. Pertama, Indonesia merupakan negara kelautan terbesar di dunia memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

kecil. Jumlah pulau mencapai lebih dari 13.500 dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut dari Sabang sampai Merauke. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia (sekitar 81.000 km) setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia terletak pada posisi geografis sangat strategis, terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera serta memiliki wilayah laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang mestinya merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Ketiga, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3/4 dari seluruh wilayah Indonesia. Selat Malaka secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdagangan mencapai 45% dari total nilai perdagangan seluruh dunia. Sampai saat ini laut Indonesia berpotensi meningkat di masa-masa datang, mengingat prospek perkembangan perekonomian di wilayah Asia masih menjanjikan. Keempat, potensi laut Indonesia memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer persegi dengan berbagai potensi kekayaan alam yang siap dieksploitasi. Potensi ekonomi tersebut menjanjikan bagi prospek yang mampu menyejahterakan rakyat. Kelima, sebagai tambahan Data Food and Agriculture Organization 2012 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak di perairan Indonesia. Dari angka itu, hanya 10% yang telah dieksplorasi dan dimanfaatkan.

Susi Pudjiastuti

laut” dengan cara mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan (ocean based resource). “Lihat negara-negara yang declare sebagai negara maritim seperti Singapura, Tiongkok, Amerika. Mereka bisa mengoptimalkan sumber daya laut,” katanya. Kontribusi sektor kelautan dalam penerimaan negara maritim itu sudah di atas 30%. Negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok,

Raksasa Sedang Tidur Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo pernah berucap bahwa salah satu ciri negara maritim adalah menjadikan laut sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi kelautan mestinya dijadikan sebagai prime mover pembangunan ekonomi. Artinya, “menguasai EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah mencapai 40% dari PDB. Sebaliknya, sektor kelautan di Indonesia baru menyumbang kurang dari 20%. Kita bisa belajar dari Tiongkok dalam memacu pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut. Sejak diberlakukannya sistem ekonomi pasar dan modernisasi Tiongkok oleh Presiden Deng Xiaoping pada 1979, orientasi pembangunan kelautan menjadi platform pembangunan ekonomi negeri Tirai Bambu tersebut. Pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan kawasan ekonomi khusus secara masif dan kolosal diawali dari wilayah pesisir, mulai pantai selatan seperti kota Shenzen dan Guangzhou hingga pantai utara seperti Shanghai dan Dalian. Di sepanjang wilayah pesisir dibangun pelabuhan laut kelas dunia, industri galangan kapal, industri elektronik, otomotif, IT, perikanan tangkap budi daya laut, bioteknologi kelautan, dan beragam industri lainnya. Setelah itu baru dibangun wilayahwilayah darat di bagian hulu (upland areas) sesuai dengan potensi lokalnya. Indonesia sebenarnya bisa melampui Tiongkok. Sebab, potensi ekonomi maritim kita diperkirakan minimal US$ 171 miliar per tahun (Dekin, 2013). Data lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, potensi bisnis sektor kelautan Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Nilai potensi kelautan Indonesia tersebut meliputi perikanan US$ 32 miliar, wilayah pesisir US$ 56 miliar, bioteknologi US$ 40 miliar, wisata bahari US$ 2 miliar, minyak bumi US$ 21 miliar, dan transportasi laut US$ 20 miliar. Tampak pentingnya laut untuk perdagangan antarpulau, kegiatan di pelabuhan, industri galangan kapal, penangkapan ikan, wisata bahari, dan lainnya. Dampak positifnya sangat luas, yaitu peningkatan produksi, investasi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun ironisnya, potensi tersebut ibarat “raksasa sedang tidur” karena belum dimanfaatkan secara optimal. Buktinya, potensi kekayaan pesisir dan laut belum menjadi basis ekonomi ditandai relatif kecilnya kontribusi ekonomi kelautan dalam produk domestik bruto (PDB) nasional. ❏ BS

Sharif Cicip Sutardjo 19

BERITA WAWANCARA UTAMA

Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI

Kita Harus Ciptakan Suasana Kondusif

B

AGAIMANA perekonomian nasional pada 2015? Banyak lembaga telah melakukan proyeksi atas perekonomian Indonesia pada 2015. Beberapa lembaga seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya memperkirakan perekonomian Indonesia membaik. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, diperkirakan sekitar 5,6%. Beberapa lembaga itu juga menyebutkan optimisme terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari tingkat inflasi, defisit transaksi berjalan, dan cadangan devisa. Artinya, perekonomian Indonesia diprediksi masih tetap bergerak dalam tren positif. Namun, sejumlah indikator juga memberi sinyal yang mengkhawatirkan, seperti indikator daya saing Indonesia yang masih tetap lemah, seperti tampak pada pelemahan kurs rupiah. Mengawali tahun 2015, Indonesia dipimpin oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kabinet pemerintah baru pun sudah terbentuk, yaitu Kabinet Kerja. Bagaimana melihat prospek ekonomi 2015 pada awal pemerintahan baru ini? Berikut pandangan Ketua MPR Zulkifli Hasan terhadap prospek ekonomi 2015. Dalam perbincangan dengan Majelis pada 20

Desember 2014, Zulkifli Hasan optimistis bahwa perekonomian Indonesia tetap bagus pada 2015 ini. Berikut petikan wawancaranya. Tahun 2015 merupakan tahun baru bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Kabinet Kerja. Bagaimana prediksi Bapak melihat prospek ekonomi Indonesia pada 2015 ini? Terlihat sinyal bagus dalam perekonomian Indonesia pada 2015. Saat pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR RI, hadir beberapa tokoh dunia seperti Perdana Menteri Australia, Menlu Amerika Serikat, dan sejumlah pemimpin dunia lainnya. Hal ini diharapkan bisa membawa prospek baik buat perekonomian Indonesia mendatang. Dari berbagai pertemuan saya dengan perwakilan negara-negara sahabat, mereka sangat mengapresiasi suksesnya rangkaian proses demokrasi yang kita lalui, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, sampai pelantikan anggota parlemen baru dan pimpinan-pimpinannya sampai pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih. Hal tersebut membangkitkan kepercayaan mereka terhadap Indonesia dan ini akan berdampak baik.

Apa yang perlu diperhatikan pemerintah, juga rakyat, untuk mendorong realisasi pengembangan perekonomian Indonesia ke depan? Harus dipahami seluruh elemen masyarakat Indonesia adalah, Indonesia telah berhasil dalam bidang ekonomi menempatkan posisinya dalam peran strategis, baik skala regional maupun global. Ini menandakan bahwa kita bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi. Untuk itulah kita semua, hal ini sudah saya sampaikan berkali-kali, kita harus menciptakan kondisi yang kondusif, menciptakan kondisi yang nyaman agar perekonomian kita terus tumbuh berkembang. Lalu bagaimana evaluasi Bapak soal perekonomian Indonesia tahun-tahun ke belakang? Kondisi timpang penguasaan sumber daya alam masih sangat tinggi. Rakyat sedikit mengambil manfaat dari sumber daya alam sendiri. Sedangkan menurut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur soal perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, namun nyatanya masih banyak didominasi tangan perorangan dan pihak tertentu. Dulu waktu menjabat Menteri Kehutanan, kami berusaha dengan keras mengatasi masalah penguasaan sumber daya alam EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

tersebut, namun ternyata belum cukup. Masih jauh dari harapan. Kami berharap, dengan pemerintahan sekarang, perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Apakah program-program pemerintahan sekarang akan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia jauh lebih baik? Ada program-program pemerintahan sekarang yang baik dan ada juga yang menurut saya kurang tepat diterapkan. Contohnya soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada kenyataannya, dari pejabat negara-negara tetangga diperoleh keterangan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini tengah mengalami perlambatan. Karena itu, permintaan terhadap bahan bakar minyak menurun drastis sehingga harga minyak dunia merosot tajam.

kemaritiman ini juga sangat diapresiasi negara luar seperti negara Tiongkok. Saat kunjungan Vice Chairman of the National Committee of the Chinese Peoples Political Consultative Conference (CPPCC), Chen Xiaoguang dan delegasi, ke MPR RI dan melakukan audiensi resmi dengan Pimpinan MPR RI pada Desember 2014 ternyata Tiongkok juga sangat serius mengembangkan soal kemaritiman. Pengembangan bidang kemaritiman adalah salah satu program besar Tiongkok juga. Kemaritiman adalah visi besar pemerintahan Indonesia sekarang. Pemerintah sekarang fokus ke bidang ekonomi kelautan, juga angkutan melalui jalur laut atau tol laut. Program itu kan tidak mungkin kita sendirian. Kita bisa kerjasama. Karena itu, terbuka luas kerjasama di bidang kemaritiman,

business to business, dan people to people . Semua demi majunya perekonomian Indonesia. Tidak hanya dengan Tiongkok, hubungan perekonomian pun akan terjalin kuat dengan negara-negara seperti Korea, negara Asia lainnya, dan negara-negara Amerika dan Eropa. Apa peran MPR untuk mendukung percepatan perekonomian Indonesia ke depan? MPR mendukung penuh program-program perekonomian untuk rakyat, dan juga MPR mendukung kerjasama dalam segala bidang, terutama kerjasama ekonomi, investasi dengan negara-negara luar. Dan, MPR akan berusaha menjembatani dan membantu jika ada kendala yang terjadi, baik hubungannya dengan parlemen atau pemerintah. Ini

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketika harga BBM dunia mengalami penurunan, pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM dalam negeri sehingga mendorong naiknya inflasi yang akan tetap dirasakan oleh rakyat Indonesia hingga tahun depan. Saya rasa pemerintah harus menghitung ulang harga BBM tersebut, ya kita lihat saja nanti. Lalu ada program pemerintahan sekarang yang saya sangat setuju yakni kebijakan soal kemaritiman. Soal kemaritiman adalah sangat sesuai dengan kondisi negara kita sebagai negara kepulauan. Visi soal EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

perdagangan hasil laut, transportasi laut dan sebagainya dengan negara-negara sahabat. Saya berharap, akan terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Kita ( MPR dan CPPCC ) akan membantu memperlancar kemitraan komprehensif dan strategis antara Indonesia dan Tiongkok, baik dalam bidang investasi, perdagangan, budaya, politik dan dalam hal apapun. Kalau ada hambatan, parlemen akan membantu membantu memfasilitasi. Kita harus bangun hubungan g to g, parliament to parliament,

dilakukan untuk memuluskan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan bersama dan tentunya semua harus sesuai dengan janjijanji kebangsaan MPR yang merupakan nilainilai luhur bangsa (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Untuk itulah semua harus memahami secara betul dan mengimplementasikannya. Harapan Bapak soal perekonomian Indonesia ke depan? Saya harap akan menjadi lebih baik dan tercipta kesejahteraan rakyat secara luas. ❏ 21

N

NASIONAL

ASIONAL Kunjungan Kerja di Entikong

Kami Masih Mencintai Indonesia Semoga Selamanya Pimpinan MPR RI, pekan terakhir November 2014, melakukan kunjungan kerja di Entikong, sebuah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain melihat dari dekat sistuasi Pos Lintas Batas, juga menampung aspirasi masyarakat setempat.

S

EJAK siang hujan sudah mengguyur membasahi bumi Entikong, sebuah wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Menjelang sore hujan pun mulai reda, hanya tinggal gerimis yang berjatuhan. Air yang turun dari langit semula menggenangi lubang dan parit-parit kecil di sepanjang jalan mulai surut. Tetapi, karena gerimis yang seakan enggan berhenti jua membuat masyarakat di sana memilih untuk tetap membenamkan diri di dalam rumah. Sementara penduduk yang sudah terlanjur berada di luar rumah memilih untuk berteduh, menghindari basah akibat hujan. Suasana di salah satu sudut jalan raya di Desa Entikong, Kecamatan Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pada Rabu sore (26/11) itu, terjadi sehari menjelang kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Wartawan Majelis dan beberapa wartawan media lainnya memang tiba di Entikong sehari lebih awal dari pimpinan MPR RI dan rombongan. Sore itu, di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terasa sangat lengang. Di jalan raya, hanya melintas beberapa mobil melaju kencang di jalan yang cukup mulus itu. Kelengangan itu juga terasa di kawasan Hotel Prambanan, tempat rombongan MPR RI menginap. Dan, suasana semakin mencekam tatkala memasuki ambang senja, dan malam pun mulai tiba. Suasana

22

di jalan raya di depan hotel tampak gelap gulita. Tak ada lampu penerangan jalan yang menyala di sana. Udara yang dingin itu membuat malam terasa beku. Hanya Muhammad Wasnadi, seorang pedagang sate Madura yang mangkal di depan Hotel Prambanan tetap bertahan, menunggu pembeli datang. “Jika hari tidak hujan, suasana tidak sesenyap ini,” kata Muhammad Wasnadi membuka pembicaraan dengan wartawan Majelis. “Ada saja mereka yang berlalu lalang di jalan raya, tak terkecuali para muda mudi yang menikmati suasana malam. Ada yang sendiri dan ada juga yang beramai-ramai,” tambah Wasnadi. Tapi, hari pertama wartawan Majelis di Entikong disambut sunyi senyapkan sepanjang malam di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Malam pun berlalu di dalam kesunyian sampai pagi datang pada esok harinya. Mentari belum muncul dari peraduannya di ufuk timur, sejumlah perempuan yang berprofesi sebagai pedagang sayur menyusuri jalan-jalan berembun. Mereka mendatangi rumah-rumah penduduk menawari dagangan mereka berupa sayur mayur dan bahan pangan lainnya. Kemunculan para pedagang sayur ini menandai mulai menggeliatnya perekonomian di Entikong. Pada waktu yang hampir bersamaan, para pelajar pun bertebaran di jalan-jalan, berjalan menuju sekolah masing-masing. Sembari EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015


bercanda antar sesama, mereka tampak ceria mengguratkan masa depan bangsa terletak di pundak kaum muda ini. Kebanyakan para pelajar di Entikong ini berjalan kaki menuju sekolahnya. Hanya ada beberapa anak saja yang diantar oleh orangtuanya menggunakan sepeda motor. Sungguh, suasana damai terpancar di Entikong. Sedamai kehidupan masyarakatnya, termasuk hubungan antarumat beragama. Di daerah ini banyaknya terdapat tempat ibadah umat Islam berupa masjid dan mushola berdiri berdampingan dengan gereja, atau bertetangga dengan sekolah-sekolah milik umat nasrani dan tempat ibadah lainnya.

Sampaikan Aspirasi Rencana kedatangan Pimpinan MPR RI ke perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Entikong pada Kamis (27/11) rupanya EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

sudah terendus oleh masyarakat setempat. Terbukti, sejak pagi sudah ada ratusan warga tampak berkumpul di sekitar Unit Pelaksana Pengelola Pos Perbatasan Lintas Batas (UP3LB) hingga di luar kawasan kantor. Ada yang mengaku, mereka hanya ingin melihat keramaian dan hiruk pikuk penyambutan pimpinan MPR. Lalu, ada pula ingin bertemu langsung pimpinan MPR. Tapi, diantara para pengunjung itu terdapat pula sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Adat Suku Dayak Entikong. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi. Mereka membawa beberapa spanduk berisi tuntutan, antara lain: Meminta pembangunan pelabuhan darat untuk perdagangan, dan kepastian hukum kepabeanan menyangkut kegiatan ekspor-impor. Selain perlunya kenaikan kuota bebas bea masuk barang dari Malaysia ke Indonesia.

Saat ini, barang masuk bebas bea maksimal senilai 600 Ringgit Malaysia. Mereka menuntutkan agar dinaik menjadi 2000 Ringgit Malaysia. Dengan kuota sebesar 600 Ringgit barang yang bisa dibeli sangat terbatas, tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan. Aksi mereka berlangsung damai. Selama melakukan aksinya, mereka berbaris rapi membuat pagar hidup menuju Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong. Dan, aksi mereka tak mengganggu kunjungan Pimpinan MPR yang tiba di lokasi acara pukul 09.15 WIB. Jadi, semuanya terkendali. Bahkan pimpinan MPR dan rombongan bisa mengikuti prosesi penyambutan dengan lancar. Dimulai dari pengalungan syal, pemotongan bambu hingga upacara menginjak telur ayam ayam kampung. Seluruh pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR RI Zuklkifli Hasan, para Wakil 23

NASIONAL

Ketua MPR RI EE Mangindaan, Mahyudin, Oesman Sapta Odang dan terakhir Hidayat Nur Wahid, mengikuti prosesi penyambutan tersebut dengan khidmat. Selanjutnya, pimpinan MPR RI disertai para pimpinan fraksi parpol MPR RI dan kelompok DPD MPR RI, perwakilan dari departemen terkait dengan perbatasan (imigrasi, bea cukai, departemen dalam negeri), serta polri dan TNI hingga polisi dan TNI berjalan kaki menuju perlintasan batas Indonesia- Malaysia. Selanjutnya, mengunjungi Pelabuhan Darat milik Malaysia di wilayah perbatasan. Di tempat ini rombongan melihat-lihat situasi pos perbatasan Negara tetangga, sembari mendengar penjelasan pihak berwenang. Kepada rombongan wartawan yang

aspirasinya. Dalam kesempatan itu, Ketua Masyarakat Adat Dayak di Entikong Damianus meminta pimpinan MPR memperjuangkan harapan masyarakat akan kesejahteraan. Jadi, “Tidak hanya datang dan pergi, sebagaimana lazimnya pejabat dari Jakarta mengunjungi daerah itu,” katanya. Karena itu, Damianus berharap, pimpinan MPR bisa mendorong pemerintah agar segera menetapkan kebijakan yang jelas, apakah perbatasan itu hanya untuk penyeberangan atau bisa juga perlintasan barang. Ini penting, menurut Damianus, karena dualisme itu selalu jadi persoalan. Tak jarang, lembaga yang terkait perbatasan kerap memberlakukan kebijakan yang berlainan.

kawasan Desa Entikong sebagai hutan lindung. Menurut Kristoforus, rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit warga masyarakat yang lokasi rumahnya terkena rencana pembangunan hutan lindung. Kalau itu terjadi maka terpaksa harus meninggalkan daerah tersebut. “Padahal, mereka telah menempati wilayah itu secara turun temurun,” katanya. “Mohon ini juga menjadi catatan bagi pimpinan MPR agar bisa melihat persoalan lebih komprehensif, semata-mata agar rencana pembuatan hutan lindung itu tidak merugikan siapapun,” harap Kristoforus. Menjawab harapan masyarakat itu, Ketua MPR mengatakan, pihaknya bersungguh-


mengikuti, Ketua MPR Ri Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia harus melihat dan menilai pos perbatasan Malaysia. Karena pengurusan izin di pos tersebut, menurut Zulkifli, lebih mudah di banding pos perbatasan Indonesia. “Di sana, pos perbatasan dikelola oleh pihak swasta dan pihak keimigrasian. Semua diproses melalui satu atap, dan dapat dilakukan secara cepat. Sementara di Indonesia berbagai departemen terlibat, membuat urusan jadi panjang dan berbelit,” kata Zulkifli.

Garuda di Dada Usai mengunjungi pos perbatasan Malaysia, rombongan pimpinan MPR kembali ke Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong. Di tempat ini, pimpinan MPR sudah ditunggu ratusan warga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Mereka tampak bersabar menunggu giliran menyampaikan 24

Tuntutan itu, tambah Damianus, merupakan keinginan sebagian besar masyarakat perbatasan. Karena hanya dengan cara itu meraka bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, tanpa risiko kena denda. “Kami masih mencintai Indonesia, dan semoga saja kecintaan itu akan tetap bertahan selamanya. Kami ingin bisa hidup lebih layak sebagaimana saudasar-saudara kami yang lain”, ujar Damianus berharap. Sementara warga masyarakat yang lain, Kristoforus Lomon menjelaskan bahwa Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang luas, seperti Jawa Barat dan Banten. Sayangnya, PAD Sanggau terlalu kecil sehingga sangat sulit membangun. Karena itu, Kristoforus menyarankan, agar dilakukan pemekaran daerah. Supaya pembangunan Sanggau bisa berjalan lebih baik. Selain itu, Kristoforus juga mengkritisi rencana pemerintah yang akan menjadikan

sungguh untuk memperbaiki daerah perbatasan. Untuk itu, Zulkifli berjanji, segera mengumpulkan semua komponen yang terkait dengan perbatasan. Dan, mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat perbatasan. Zulkifli berharap, masyarakat bisa mempercayai kerja pemerintah. Meski pada masa lalu banyak pejabat datang, namun belum memberikan perbaikan. Ke depan, Zulkifli menjanjikan peristiwa seperti itu tidak akan terjadi lagi. “Percayalah, pemerintah juga berkeinginan meningkatkan kesejahteran masyarakat perbatasan. Sepulang dari sini saya akan segera mengundang para menteri dan anggota DPR yang terkait dengan masalah perbatasan, untuk membahas dan mencarikan jalan keluar terbaik bagi kesejahteraan perbatasan kita,” ujar Zulkifli. ❏ MBO


Seminar Nasional di Mataram

Membicarakan Eksistensi Generasi Muda di “Bumi Gora” Mataram Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang berlangsung di Mataram, Lombok, belum lama ini, membahas masalah eksistensi generasi muda. Antusiasme generasi muda Lombok mengkuti acara ini cukup tinggi.

P

ARA peserta Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 18 Desember 2014, tampak begitu antusias. Sejak pagi hari ratusan peserta yang terdiri dari para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta para pemuda dan mahasiswa mewakili berbagai organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTB itu sudah berdatangan ke tempat acara. Dan, begitu jarum jam menunjukkan angka 09.00 WIT – sesuai jadual acara dibuka – hampir seluruh kursi yang disediakan sebanyak 300 buah sudah hampir terisi penuh. Istimewanya lagi, para peserta bukan hanya bertahan satu sesi dari dua sesi diskusi yang direncanakan, tapi hampir seluruh peserta tetap bertahan sampai seminar berakhir pada sore harinya. “Saya salut dengan para pemuda Lombok, baru kali ini saya melihat sampai seminar ini berkhir para peserta tetap bertahan. Beda dengan beberapa seminar di tempat lain, awalnya saja banyak pesertanya tapi setelah makan siang jumlah pesertanya tinggal sebagian,” ujar Ir. Alimin Abdullah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI yang juga anggota Komisi I DPR RI ini. Seminar di “Bumi Gora” NTB ini memang diselenggarakan oleh Fraksi PAN MPR RI dan Puskaji Setjen MPR RI bekerjasama dengan Bumi Gora Institute (BGI) Lombok. Kali ini mengangkat tema tentang Eksistensi Generasi Muda. “Tema ini menarik sekali, karena akan merangsang generasi muda, terutama perannya dalam memperkokoh Negara ini,” kata Ma’ruf Cahyono, SH., MH., kepala Puskaji Setjen MPR, dalam laporannya pada acara pembukaan seminar tersebut. Seminar, kata Ma’ruf, adalah salah satu metode dipilih MPR untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan kajian sistem ketatanegaraan. Ir. Alimin Abdullah selaku Ketua Fraksi PAN ketika membuka seminar tersebut mengajak generasi muda untuk ikut memikirkan negeri EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

ISTIMEWA

ini. Ia mengingatkan bahwa kita bisa berbicara di seminar sekarang ini karena hasil perjuangan para pemuda. “Para pemudalah yang menyatukan kita sehingga bisa seperti sekarang ini,” ungkap Alimin Abdullah yang di dalam seminar ini juga berperan sebagai narasumber. Dan, ini semua bisa terjadi berkat karya-karya monumental para pemuda, antara lain Boedi Oetomo (20 Mei 1908), Sumpah Pemuda (28 Oktober1928), dan Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945). Tapi, Alimin mengakui bahwa dalam banyak hal, kelemahan kita (Indonesia) kurang menguasai Pancasila. Generasi muda kita, menurut Alimin, banyak yang tidak tahu siapa pencipta Bhinneka Tunggal Ika, atau tak tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya. “Kalau kita tidak menghayati itu berarti kita kurang mensyukuri nikmat luar biasa berupa kekayaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia,” ujar Alimin kepada pers. Karena itu, Alimin menegaskan, pemuda harus memiliki karakter yang unggul dan juga harus diilhami 4 Pilar Kebangsaan agar

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Dr. M. Ali Taher, SH., H.Hum., pemakalah yang tampil cukup memikat dalam seminar ini menyatakan, generasi di era globalisasi ini harus menanamkan dan melestarikan jiwa 4 Pilar berbangsa dan bernegara, kalau perlu sampai anak cucu kelak. Generasi muda, menurut Ali Taher, sebagai ujung tombak penerus cita-cita para tokoh nasional, dan merupakan harapan bangsa di masa depan. “Jika tidak adanya generasi muda, siapa yang akan meneruskan citacita bangsa masa lalu dan masa depan,” ungkap Ali Taher mengingatkan. Selain Alimin Abdullah dan M. Ali Taher, ada lima narasumber lain berbicara dalam seminar tersebut. Mereka adalah H.M. Syafrudin, ST.,MM., (Wakil Sekretaris Fraksi PAN MPR RI); H. Muslimin Ayub, SH., MM.; (Anggota Fraksi PAN MPR RI); Prof. Dr. H. Gatot Dwihendro Wibowo, SH.; M.Hum., (Gurubesar FH Universita Mataram); Dr. Kadri, M.Si., (dosen IAIN Mataram); dan Syafril dari Universitas Mataram. ❏ SCH

25

NASIONAL Seminar Nasional

SaatnyaIndonesiaMemilikiPLTN Sudah saatnya Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk menutupi defisit kebutuhan listrik. Selain memenuhi kebutuhan listrik, kehadiran PLTN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

P

EMERINTAH agar segera mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk menangani krisis energi di Indonesia. Hingga kini Indonesia masih belum berani menggunakan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena itu, pemerintah perlu didorong membuat kebijakan untuk membangun PLTN. Demikian kesimpulan seminar nasional kebangsaan Kajian Sistem Ketatanegaraan yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta, Kamis 27 November 2014. Seminar nasional bertema: “Mewujudkan 26


Kedaulatan Sumber Daya Alam Indonesia dalam Rangka Memperkokoh Perekonomian Nasional,” menampilkan pembicara Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., (Kepala Bapetten), Taswanda Taryo (Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir), Dr. Sugiharto, SE., MBA., (Komisaris Utama PT Pertamina), Alexander Syilyn (Wakil Duta Besar Rusia), dan Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem). Ketika membuka seminar ini, Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim mengatakan, persoalan pembangunan PLTN bukan soal mampu atau tidak mampu, melainkan soal mau atau tidak mau. “Saat ini bukan lagi soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak mau kita menggunakan energi nuklir,” ujarnya. Menurut Marwah, keputusan politik

pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan PLTN. Keputusan politik itu diharapkan bisa menghilangkan kekhawatiran masyarakat soal ancaman penggunaan tenaga nuklir. “Jika pemerintah bisa mengambil keputusan maka legislatif dapat memperkuat kebijakan pemerintah itu,” katanya seraya menambahkan ICMI pun turut mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan putusan politik tersebut. Sementara itu, dalam paparannya, Jazi Eko Istiyanto mengatakan, Indonesia bisa memiliki PLTN dengan diawali adanya deklarasi oleh presiden yang menegaskan “Indonesia Go PLTN”. “Presiden harus deklarasi bahwa Indonesia Go PLTN. Tapi sampai sekarang belum dideklarasikan oleh Presiden bahwa Indonesia akan membangun PLTN,” katanya. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Menurut Istiyanto, keamanan dan keselamatan paling diutamakan dari kehadiran PLTN. Bapetten menjadi lembaga yang mengawasi keamanan dan keselamatan PLTN. “Sekali terjadi kecelakaan PLTN di Indonesia, masa depan energi nuklir di Indonesia akan habis,” ujarnya. Karena itu, lanjut Istiyanto, banyak perangkat agar tercipta keamanan dan keselamatan PLTN, seperti perizinan, undang-undang, teknologi nuklir, dan

persyaratan lainnya. “Tapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan perizinan ke Bappeten,” tambahnya. Sementara itu Taswanda Taryo mengungkapkan bahwa sudah sejak 1972, Indonesia “bermimpi” memiliki PLTN. Namun, sampai sekarang mimpi itu belum menjadi kenyataan. “Padahal kita sudah menyiapkan science pembangunan PLTN. Prinsip dari pembangunan PLTN itu adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan,” paparnya.

Rusia Tawarkan Kerjasama MASIH ingat kebocoran reaktor nuklir Chernobyl yang memakan banyak korban di Uni Soviet? Uni Soviet, sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara di antaranya Rusia, dikenal sebagai negara yang mengembangkan reaktor nuklir. Kini, Rusia menawarkan kerjasama pengembangan PLTN kepada pemerintah Indonesia. BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom), tidak saja menawarkan bantuan kerjasama, tapi juga solusi menyeluruh di bidang nuklir, meliputi pembangunan PLTN, transfer teknologi, kandungan lokal hingga pembiayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Pemerintah Rusia akan memberikan bantuan pinjaman untuk pembangunan PLTN. Bantuan ini dapat berbentuk government to government, join venture antara Rosatom dan perusahaan lokal atau konsorsium. Semua peluang masih terbuka,” kata Sergey Kukushkin, Senior Expert Representasi Perdagangan Federasi Rusia di Indonesia dalam seminar kerjasama MPR dan ICMI di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Kamis 27 November 2014. Meski mengajukan tawaran, Kukushkin mengakui, pemerintah Indonesia belum memberi respons. Padahal, bantuan pembiayaan yang ditawarkan Rusia mencapai 49% dari total keseluruhan biaya pembangunan PLTN. “Perkiraan biaya pembangunan dua blok PLTN dengan kapasitas total 2.400 megawatt sekitar US$ 8 miliar,” imbuh Kukushkin. Dia menambahkan, Rosatom menawarkan pembangunan PLTN untuk Indonesia menggunakan teknologi PLTN generasi III ++, teknologi terbaru dan sangat aman. “Setelah kejadian di Fukushima, Rosatom memikirkan bagaimana keamanan bisa ditingkatkan dalam menghadapi guncangan gempa dan tsunami. Jika pemerintah Indonesia berminat, Rosatom bersedia melakukan studi kelayakan,” pungkasnya. ❏ EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat untuk pembangunan PLTN. Sebelumnya telah disiapkan lokasi di Ujung Lemahabang, di semenanjung Muria, Jawa Tengah. “Tapi sekarang kita mempunyai alternatif tempat, yaitu di Bangka Belitung. Kita sudah melakukan studi kelayakan sejak 2011,” ungkapnya. Indonesia perlu membangun PLTN karena proyeksi kebutuhan listrik per kapita pada

2025 sekitar 2.500 Kwh/kapita dan sekitar 7.000 Kwh/kapita pada 2050. Pembangunan PLTN di Kepulauan Bangka Belitung dengan kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 8.000 hingga 10.000 megawatt. “Rencana semula reaktor nuklir sudah dibangun di Bangka sejak 2011 – 2013,” katanya. Menurut Taswanda Taryo, kurun waktu 2014 hingga 2024 adalah waktu yang tepat untuk membangun PLTN. Pada 2024 Indonesia akan mengalami defisit listrik sebesar 50.000 megawatt. Saat itu kebutuhan listrik sebesar 115 gigawatt, sementara dari jumlah itu baru dipenuhi 65 gigawatt. “Negara-negara yang akan membangun PLTN di antaranya Vietnam, Turki, Arab Saudi, Bangladesh, Jordania, kita harus siapkan PLTN yang besar ataupun yang kecil. Tenaga nuklir bisa bersaing dengan batu bara,” katanya. Pembicara lain, Sugiharto juga menyebutkan bahwa sudah saatnya Indonesia membangun PLTN. “Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada minyak dan gas. Untuk membangun PLTN dibutuhkan adanya strong leadership,” katanya. ❏ BS

27

NASIONAL Delegasi Parlemen Korea Selatan

Indonesia - Korea Selatan adalah Sahabat Sejati Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sudah berjalan dengan baik dan erat, baik hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, antarmasyarakat maupun antarparlemen.

P

IMPINAN MPR RI mengadakan pertemuan dengan delegasi Parlemen Korea Selatan di Ruang Delegasi Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/ DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin, 22 Desember 2014. Dalam pertemuan itu delegasi Korea dipimpin Ketua Parlemen Korea Chung Ui Hwa, sedangkan dari MPR hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi wakil ketua E.E. Mangindaan dan wakil ketua Hidayat Nur Wahid dan beberapa pimpinan fraksi MPR RI. Mengawali pertemuan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sudah berjalan dengan baik dan erat. “Hubungan yang erat antara pemerintah dan pemerintah, antara parlemen dan parlemen, dan antara masyarakatnya,” kata Zulkifli. Zulkifli mencontohkan pada saat terjadi krisis ekonomi pada 2008, semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Korea Selatan cukup membantu Indonesia. Meski Korea Selatan juga menghadapi krisis ekonomi, namun tidak ada tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan dari negara itu.

28


“Ini menunjukkan tanda adanya persahabatan antara Indonesia dan Korea,” ujar Zulkifli. Begitu pula pada saat kunjungan Presiden Korea Selatan ke Indonesia beberapa waktu lalu telah ditandatangani kesepakatan kedua negara sebagai mitra strategis yang komprehensif. “Ini memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara semakin hari semakin baik,” tambah Zulkifli. Menanggapi pernyataan Ketua MPR RI, Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Ui Hwa sependapat. “Hubungan Indonesia dan Korea memang baik, tapi untuk saat ini kita ingin hubungan yang lebih erat lagi,” katanya. Chung mengatakan, hubungan Korea dan Indonesia tidak hanya sekadar mitra strategis. “Tetapi kita sudah seperti keluarga dan sahabat sejati,” katanya. Menurut Chung, di Asia ada dua negara besar yaitu Tiongkok dan India. Namun Korea Selatan lebih tertarik menjalin hubungan dengan Indonesia. “Tapi sebentar lagi Indonesia akan menjadi negara yang melampaui negara-negara Asia lainnya.

Korea Selatan sangat mendukung dan menjalin hubungan yang lebih erat lagi,” katanya. Pada pertemuan itu, beberapa anggota parlemen diberi waktu untuk menyampaikan pandangann ya. Dari pihak parlemen Korea Selatan, wakil ketua Parlemen Korea Selatan Park Byeng Seug angkat bicara. Park menginginkan kerjasama yang lebih erat lagi antara Korea Selatan dan Indonesia, baik kerjasama antarpemerintah, antarmasyarakat, maupun antarparlemen. Bagi Park, hubungan Korea Selatan dan Indonesia sangat penting. “Kita ingin kerjasama ini lebih dekat dan akrab. Kami akan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia agar bisa menghasilkan perkembangan ekonomi dan demokrasi sekaligus di Indonesia,” katanya. Anggota lainnya, Kim Young Hwan, mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam latar belakang, yaitu sama-sama pernah dijajah negara asing. Korea pernah dijajah oleh Jepang, sedangkan Indonesia oleh Belanda. “Kita bisa merasakan bagaimana sakitnya mengalami penjajahan,” ujarnya. Menurut Kim, Indonesia dan Korea Selatan bisa bekerjasama karena masing-masing memiliki kelebihan. Indonesia kuat dalam sumber daya manusia yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, sedangkan Korea Selatan unggul dalam pengembangan teknologi.

Isu Palestina Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berbicara banyak hal, terutama mengenai situasi di Timur Tengah. Menurut Hidayat, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sangat dekat tercermin dari berbagai produk Korea Selatan yang digunakan keluarga di Indonesia. “Kita memang sudah seperti saudara,” ujarnya. Namun, Hidayat menginginkan adanya hubungan (ekonomi) yang seimbang dan saling menguntungkan. Hidayat juga memberi apresiasi pada Sekretaris Jenderal PBB yang berasal dari Korea Selatan. Hidayat mengharapkan


delegasi parlemen Korea Selatan bisa mendorong Sekjen PBB untuk mengatasi masalah di Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan negara Palestina. Misalnya, mendesak agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. “Kita mendorong negara Palestina untuk merdeka. Kiranya Sekjen PBB bisa memperjuangkan anggota penuh buat Palestina,” katanya. Hidayat menambahkan, Parlemen Uni Eropa sudah mengakui negara Palestina. Dengan mengakui kemerdekaan Palestina maka bisa menjadi pintu masuk bagi perdamaian di Timur Tengah. “Perdamaian akan juga berdampak di kawasan Asia,” ujarnya. Menanggapi pernyataan Hidayat Nur Wahid, Chung Ui Hwa mengatakan bahwa pada saat perang Korea, 63 tahun lalu, Korea mengalami kehancuran. Pada saat itu Indonesia datang membantu Korea. Karena itu, Korea Selatan tidak akan pernah lupa dengan bantuan dari Indonesia. Mengenai hubungan yang seimbang dan menguntungkan, Chung mengungkapkan bahwa nilai perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia mencapai US$ 24 miliar. “Dalam perdagangan itu, Korea Selatan justru mengalami minus, sedangkan Indonesia surplus. Kita harapkan di masa mendatang bisa mendorong perekonomian kedua negara. Kita mendekatan Indonesia dengan ketulusan hati dan win-win solution,” ujarnya. Chung menyebutkan Indonesia bersama Korea masuk dalam peringkat 12 sampai 19 dalam perdagangan dunia. “Indonesia dan Korea Selatan menjadi negara middle power yang perlu duduk bersama dan memiliki kekuatan,” katanya. Kekuatan middle power itu disebut kelompok negara MIKT, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki. Pada bagian lain, Korea Selatan juga menawarkan kerjasama di bidang kemaritiman. Korea Selatan mengetahui bahwa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Untuk membantu mewujudkan citacita itu, Korea Selatan menawarkan program yang bernama International Maritime Fincancial Fund. Dalam kerjasama ini, Korea Selatan memberikan bantuan pengembangan pelabuhan, sumber daya manusia di bidang kemaritiman, serta pengembangan industri kelautan. Korea EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Selatan memberi bantuan dana untuk pengembangan kemaritiman Indonesia. “Korea Selatan siap investasi dalam skala besar untuk pengembangan maritim di Indonesia,” kata Chung. Zulkifli Hasan menyambut baik gagasan pembentukan International Maritime Financial Fund dari Korea Selatan untuk membantu pengembangan sektor maritim di Indonesia. Zulkifli mengakui bahwa Korea Selatan mempunyai keunggulan dalam pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia dalam bidang kelautan. Bantuan itu sangat penting pada saat Indonesia sedang mengembangkan sektor maritim. “Kita akan

bantu memfasilitasi bantuan itu dengan pemerintah,” janjinya. Zulkifli mengakhiri pertemuan dengan menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan sangat luar biasa dan erat. Indonesia dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan pandangan. Bahkan, hubungan erat itu tampak pada bidang makanan (banyak restoran Korea di Indonesia) dan kebudayaan. Karena itu, kerjasama antarparlemen pun menjadi penting. “Kerjasama yang perlu dan menguntungkan kedua negara,” pungkasnya. ❏ BS

Sekjen MPR Sambut Kedatangan Delegasi Parlemen Korsel

S

EKRETARIS Jenderal MPR RI, Eddie Siregar, menyambut kedatangan Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Ui Hwa yang memimpin delegasi Parlemen Korea Selatan di Ruang VIP, Bandara Soekarno – Hatta Cengkareng, Banten, pada Minggu malam, 21 Desember 2014. Sekitar pukul 21.15 WIB, pesawat yang membawa rombongan delegasi parlemen Korea Selatan tiba di Bandara Soetta dari Guangzhou, Tiongkok. Sebelum ke Indonesia, delegasi Parlemen Korea Selatan lebih dulu mengunjungi Tiongkok. Kedatangan delegasi Korea Selatan yang beranggota sekitar 15 orang itu diiringi hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu. Tiba di ruang VIP, Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Ui Hwa mendapat kalungan bunga. Sementara, istri Chung Ui Hwa yang ikut mendampingi dalam kunjungan di Indonesia, juga mendapat rangkaian bunga. Turut menyambut ketua Parlemen Korea Selatan dan rombongan petinggi Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Kemudian, Sekjen MPR Eddie Siregar mendampingi Ketua Parlemen Korea Selatan beristirahat sejenak di ruang VIP. Dalam kunjungan di Indonesia, ada beberapa agenda yang diikuti delegasi Parlemen Korea Selatan. Pada Senin, 22 Desember 2014, delegasi Parlemen Korea Selatan mengikuti upacara penghormatan pahlawan. Selanjutnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kemudian, mengadakan pertemuan dengan pimpinan MPR di Ruang Delegasi Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD. Setelah bertemu dengan pimpinan MPR, delegasi Parlemen Korea Selatan bertemu dengan pimpinan DPD. Berikutnya, Selasa 23 Desember 2014, delegasi Parlemen Korea Selatan mengadakan kunjungan ke Monumen Nasional, selanjutnya mengadakan pertemuan dengan masyarakat Korea di Jakarta, dan melakukan kunjungan ke Hankook Ceramic, di Balaraja, Tangerang. Pada malam hari, sekitar pukul 22.00 WIB, delegasi parlemen Korea Selatan bertolak ke Incheon. ❏

29

NASIONAL Kunjungan Ketua Parlemen Republik Korea

Persahabatan Indonesia-Korea Sangat Baik Hubungan antara Indonesia dan Korea sudah berjalan selama tak kurang dari 41 tahun. Banyak warga Indonesia yang bekerja di Korea, demikian pula sebaliknya. Malah di Indonesia kebudayaan dan makanan Korea sangat mudah ditemukan.

H

UBUNGAN Indonesia dan Republik Ko rea ibarat hubungan antara dua sahabat yang sudah lama terjalin. Maka sudah sewajarnya jika persahabatan Indonesia-Korea semakin ditingkatkan, untuk saling memberi keuntungan bagi kedua Negara. Kerjasama di bidang teknologi, ekonomi, pendidikan, dan budaya semestinya mendapat perhatian lebih besar di masa akan datang. Indonesia dan Republik Korea sudah menjalin persahabatan tak kurang dari 41 tahun lamanya. Di Korea angka satu, pada bilangan 41 tahun, bisa dimaknai sebagai permulaan. Karena itu sudah semestinya jika 2014 ini hubungan antara pemerintah maupun antar parlemen kedua Negara semakin ditingkatkan. Termasuk juga antara masyarakat kedua Negara. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Republik Korea, Chung Ui Hwa, membalas sambutan ketua MPR pada saat mengikuti jamuan makan malam yang diselenggarakan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Jamuan makan malam tersebut diselenggarakan di Jakarta pada Senin 30

(23/12). Pada kesempatan tersebut Chung Ui Hwa menyampaikan selamat kepada pimpinan MPR yang sukses menjalani tahun politik 2014 dengan lancar. Keberhasilan tersebut, menurut Chung Ui Hwa, menjadi bukti kedewasaan politik dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. “Saya beruntung bisa bertemu Presiden Jokowidodo, Ketua DPD dan Ketua MPR. Saya merasakan pemimpin-pemimpin Indonesia ini memiliki karakter yang sama, yaitu kesederhanaan”, kata Chung Ui Hwa menambahkan. Chung Ui Hwa berharap, dukungan Indonesia terhadap rencana pelaksanaan pertemuan Parlemen Asia yang akan diadakan pada 2015. Diharapkan pada pertemuan tersebut, Parlemen Asia bisa berperan lebih aktif dalam percaturan politik dunia. Bisa memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa Asia, serta mensejajarkan diri dengan bangsabangsa lain di dunia. “Saya merasakan kunjungan kali ini mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Saya sangat berterima kasih atas sambutan dan kesepahaman yang terbangun dalam kunjungan kali ini”, kata Chung Ui Hwa. Menurut Chung Ui Hwa, sekembalinya dari Indonesia nanti pihaknya akan mengumpulkan para pengusaha Korea, terutama yang menampung tenaga kerja asal Indonesia. Itu dilakukan untuk meminta para pengusaha agar mau memberikan kesejahteraan yang lebih besar pada para pekerja Indonesia. Serta memberikan hakhak yang semestinya dimiliki oleh para pekerja. Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, persahabatan Indonesia-Korea berjalan sangat baik. Berlangsung, baik dalam suka maupun duka. Bahkan, persahabatan antara Indonesia dan Korea juga sudah teruji, mampu mengarungi berbagai persoalan yang selalu mendera selama ini. Bukti persahabatan yang sangat baik antara Indonesia Korea bisa dilihat dengan adanya berbagai makanan dan budaya khas Korea di Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Korea berjalan sangat dekat, bahkan nyaris tanpa batas. “Indonesia dan Korea sama-sama mengalami proses perkembangan demokrasi yang makin sehat. Di Indonesia proses demokrasi berjalan baik, tak perlu khawatir, meski sempat diberitakan memanas. Pileg, Pilpres dan pelantikan Presiden semua berjalan baik, aman dan damai”, kata Zulkifli menambahkan. Zulkifli merasa bahwa Korea merupakan negeri kedua setelah Indonesia. Apalagi di sana dia memiliki banyak teman. Tak berlebihan jika Zulkifli pun merasa, Korea merupakan rumah keduanya setelah Indonesia. Karena itu, ia berharap seluruh delegasi Parlemen Korea bisa merasakan suasana yang sama. Menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua setelah Korea. ❏ MBO


Parlemen Tiongkok

Kerjasama Indonesia-Tiongkok Terus Diperluas Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya antarpemerintah, tapi bisa diperluas hubungan antarparlemen dan business to business.


P

ASCA penyelenggaraan rangkaian pesta demokrasi Indonesia, mulai dari pileg sampai pilpres, dan sukses menghasilkan parlemen periode baru, serta menghasilkan pemerintahan baru secara demokratis, sangat diapresiasi banyak negara. Walaupun dalam prosesnya terdapat riak-riak kecil, namun semua itu dilalui oleh Indonesia tanpa konflik besar. Salah satu negara besar yang sangat mengapresiasi perjalanan demokrasi Indonesia adalah People’s Republic of China / Republik Rakyat Tiongkok. Kunjungan Vice Chairman of the National Committee of the Chinese Peoples Political Consultative Conference (CPPCC), Chen Xiaoguang dan delegasi ke MPR RI, Selasa 9 Desember 2014, membuktikan hal itu. Kunjungan Chen Xiaoguang dan delegasi CPPCC ke MPR RI diterima secara resmi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beserta para Wakil Ketua MPR RI, di ruang rapat Pimpinan MPR RI, Gedung EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kepada para Pimpinan MPR RI, Chen mengungkapkan bahwa kunjungannya dan delegasi untuk menindaklanjuti pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, saat berlangsungnya KTT APEC 2014 di Negeri Tirai Bambu tersebut. Chen menjelaskan, ada kesepakatan kedua pemimpin negara untuk membangun Indonesia dan Tiongkok ke depan. Kedua negara, menurut Chen, memiliki pandangan sama. Dalam pertemuan di KTT APEC, Jokowi dan Xi Jinping juga membicarakan masalah maritim dan tol laut yang akan dijadikan prioritas. “Kedua pihak sampai pada kesepahaman bersama soal kemitraan yang strategis. Saya rasa hal ini perlu dan sangat penting untuk direalisasikan dan cocok, sebab tiongkok juga berpikir soal pembangunan jalur sutra baru,” ujar Chen. Lebih lanjut Chen menyatakan, CPPCC dan

MPR RI memiliki peran sangat strategis dalam perjalanan pemerintahan masing-masing. Kebijakan pemerintah Tiongkok selalu dikonsultasikan dengan CPPCC terlebih dahulu sebelum diputuskan. Chen mengatakan, CPPCC dan MPR RI akan memainkan peranan penting dalan hubungan kedua negara. “Kami mengharapkan kedua negara bisa menjalin hubungan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. CPPCC dan MPR RI memainkan peran dalam mendukung dan mendorong realisasi hubungan strategis tersebut,” tandasnya. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Chen. Hubungan kemitraan yang komprehensif dan strategik antara kedua negara, Indonesia dan Tiongkok, akan semakin memperkuat hubungan antarpemerintah. Hubungan baik tersebut akan semakin diperluas, tidak hanya antarpemerintah, melainkan juga antarparlemen. “Kita ( MPR dan CPPCC ) membantu memperlancar kemitraan komprehensif dan strategic, baik di bidang investasi, perdagangan, budaya, mau pun politik. Kalau ada hambatan, kita akan membantu ataupun memfasilitasi. Kita harus bangun hubungan G to G, parliament to parliament, business to business, dan people to people,” pungkasnya. Indonesia dan Tiongkok, lanjut Zulkifli, adalah dua negara besar yang memiliki kesamaan dalam upaya memakmurkan rakyat masing-masing, dan itulah tujuan kerjasama kemitraan tersebut. Soal isu kemaritiman, ternyata Tiongkok juga sangat serius mengembangkan kemaritimannya. Pengembangan bidang kemaritiman adalah salah satu program besar Tiongkok. “Kemaritiman adalah visi besar pemerintahan Indonesia sekarang. Juga angkutan melalui jalur laut atau tol laut. Program itu tak mungkin kita kerjakan sendirian. Kita terbuka luas kerjasama di bidang kemaritiman, perdagangan hasil laut, transportasi laut, dan sebagainya dengan negara-negara sahabat. Saya berharap akan terjalin kerjasam yang baik dan bermanfaat buat dua negara,” jelas Zulkifli. ❏ Dry

31

NASIONAL Audiensi FSAB

Saatnya Polemik Antarkubu di Parlemen Dihentikan Wacana amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus disikapi dengan penuh kehati-hatian.

K

ETIDAKHARMONISAN hubungan kerja antarfraksi di DPR RI menjadi perhatian dan kekhawatiran berbagai kalangan. Salah satunya adalah jajaran pengurus Forum Silaturrahmi Anak Bangsa (FSAB). Menurut Ketua FSAB, Suryo Susilo, persoalan yang terus mendera DPR menjadi pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat. Seolah DPR tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Imbasnya, kepercayaan masyarakat terhadap DPR akan terus menurun. Kondisi ini, menurut Suryo Susilo, akan

saling menghargai, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil sejahtera. FSAB beranggotakan putera-puteri dari orangtua yang pernah berkonflik. Dan atau menjadi korban konflik. Antara lain, Amelia Yani (Putri Jendral A. Yani), Ilham Aidit (putera DN Aidit), serta Sarjono Kartosuwiryo (putera alm Kartosoewirjo). Karena itu, Suryo Susilo berharap, Ketua MPR bisa menjembatani masing-masing pihak. Sekaligus mencarikan solusi bagi kepentingan-kepentingan yang membuat

dan berkontribusi terhadap tingginya angka inflasi. Kondisi tersebut makin memburuk, karena upaya-upaya antisipatif yang dipilih tidak menimbulkan perbaikan ekonomi, bahkan menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan. Lebih mengherankan, kebijakan menaikkan harga BBM itu diambil pada saat harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Menyangkut wacana amandemen, FSAB meminta MPR agar berhati-hati. Jangan sampai pasal-pasal dalam perubahan nanti ditunggangi pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sebelum perubahan tersebut dilakukan, tidak ada salahnya jika MPR membuka kembali catatan perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebelumnya. Menanggapi harapan tersebut, Zulkifli berjanji, MPR akan terus mengawal pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Ia juga mengatakan, selama ini pihaknya telah berusaha menemui semua pihak yang saling


berpengaruh buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap DPR sendiri. Padahal DPR merupakan salah satu lembaga Negara yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bukan malah saling bertengkar, seperti yang selalu dilangsir oleh berbagai media massa. Pernyataan itu disampaikan Suryo Susilo saat memimpin delegasi FSAB bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di ruang kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Forum Silaturrahmi Anak Bangsa adalah wadah silaturrahmi bagi anak bangsa untuk mengerti, memahami, dan menghormati perbedaan. Terutama kehidupan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Organisasi ini dibentuk untuk mengembangkan masyarakat yang memiliki sikap toleransi dan 32

ketidakharmonisan hubungan di kalangan fraksi di DPR. Intinya, perseteruan di DPR sudah saatnya dihentikan. DPR harus segera bekerjasama dengan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, FSAB mendiskusikan sejumlah keprihatinan yang selama ini mereka rasakan. Antara lain menyangkut kenaikan harga BBM, ketimpangan kesejahteraan hingga masalahmasalah ketatanegaraan, termasuk wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyangkut kenaikan harga BBM, FSAB menilai, langkah pemerintah itu kurang tepat. Kenaikan BBM menimbulkan gelombang persoalan yang tidak kecil. Kenaikan BBM memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan,

terlibat, agar mau menurunkan tensi perseteruannya. Dan, sesegera mungkin mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Wacana terhadap perubahan UUD 1945, menurut Zulkifli, akan dikaji secara seksama dan komprehensif. MPR juga akan memberlakukan sikap kehati-hatian, dan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkena akibat dari perubahan tersebut. Karena itu, MPR sudah melahirkan Badan Kajian dan Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan. Lembaga ini bertugas antara lain, menyerap aspirasi masyarakat, tak terkecuali tentang perubahan UUD. “Saya mohon doa restu agar MPR bisa bekerja dengan baik, mampu mengaplikasikan janji-janji kebangsaan, dan mendorong masyarakat mendapatkan kesejahteraannya”, kata Zulkifli. ❏ MBO EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Audiensi Komisi Informasi Pusat

Dorong Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan informasi untuk publik memang sudah menjadi keniscayaan saat ini, namun harus dilakukan secara profesional.

K

ETERBUKAAN informasi publik di era reformasi sudah menjadi salah satu agenda utama. Publik memerlukan keterbukaan informasi untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana aparatur negara bekerja, apakah sudah sesuai keinginan publik atau malah mengecewakan publik? Akses keterbukaan informasi publik makin kuat dengan keluarnya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi tertentu. Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah salah satu lembaga resmi negara yang diberi wewenang menjalankan UU Informasi Publik. Untuk lebih menyosialisasikan peran dan wewenang KIP, para komisioner KIP, yakni Ketua Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua John Fresly, dan komisioner Rumadi mendatangi berbagai lembaga negara, salah satunya mengunjungi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada Senin, 8 Desember 2014. Kepada Ketua MPR RI, Abdulhamid menjelaskan fungsi dan wewenang KIP, yang antara lain: Menjalankan UU soal keterbukaan informasi publik, membuat regulasi soal layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi antara publik dan non publik. Menurut Abdulhamid, sampai saat ini, KIP sudah menyelesaikan sekitar 1.300 kasus regulasi soal layanan informasi publik. “Kami rasa perlu beraudiensi dengan berbagai lembaga negara soal ruang lingkup kewenangan kami, yakni juga membuka informasi terkait dengan kasus-kasus korupsi,” ujarnya. Berbicara soal sosialisasi janji-janji kebangsaan yang dulu terkenal dengan sebutan Sosialisasi 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ) kepada berbagai elemen bangsa, KIP sangat mengapresiasi dan berkeinginan untuk EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015


melakukan kerjasama soal sosialisasi tersebut. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sangat mendukung keterbukaan informasi publik. “Di MPR ini soal keterbukaan informasi terus saya dorong, saya dukung. Keterbukaan informasi itu harus di era reformasi ini, sejak dulu katika masih menjabat Menteri Kehutanan pun saya mendorong hal tersebut,” tandasnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga memberikan pesan kepada KIP agar jangan sampai terjadi informasi publik yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh segelintir pihak. Informasiinformasi tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya buat kepentingan publik secara luas. ❏ Dry

33

NASIONAL Wakil Ketua MPR RI

Kunjungan Kerja Delegasi MPR ke Singapura

W

AKIL Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta memimpin delegasi MPR RI yang terdiri atas pimpinan fraksi/ kelompok DPD dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Daryatmo Mardiyanto, Fraksi Partai Demokrat Guntur Sasono, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding, Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Zainut Tauhid Saadi, Kelompok DPD Bambang Sadono dan Gusti Farid Hasan, telah melakukan kunjungan kerja selama tiga hari ke Singapura, 17-19 Desember 2014. Tanggal 18 Desember 2014, Wakil Ketua MPR RI berserta delegasi didampingi duta besar RI untuk Singapura Dr. Andri Hadi, telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua (Speaker) Parlemen Republik Singapura, Halimah Yacob, dan membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta bersama Ketua Parlemen Singapura menggarisbawahi hubungan kedua negara yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya intensitas saling kunjung para pejabat pemerintah dan parlemen kedua negara. Keduanya sepakat untuk terus melanjutkan dan bahkan meningkatkan hubungan yang 34

baik di antara Parlemen kedua negara, baik dalam konteks bilateral maupun dalam konteks regional melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Parlemen Singapura juga membahas isu-isu strategis, yaitu membahas peningkatan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan kedua negara, antara lain di bidang politik, hukum dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, perdagangan dan investasi, serta pariwisata. Di samping itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan isu-isu domestik masingmasing negara dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masing-masing parlemen. Secara khusus Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta meminta Singapura untuk meningkatkan investasinya di bidang industri untuk mengembangkan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Di samping itu, sebagai upaya untuk mendorong arus wisatawan mancanegara, Indonesia saat ini juga tengah mempersiapkan tujuan wisata baru untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan dari Singapura untuk mengunjungi Indonesia. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menyatakan pentingnya meningkatkan hubungan people-to-people, sebagai pondasi hubungan bilateral kedua negara.

Wakil Ketua MPR RI menggarisbawahi kepentingan untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang pendidikan, terutama bagi kalangan generasi muda, sekaligus mengapresiasi Singapura yang telah memperlakukan dan menerima dengan baik para pekerja, pelajar, dan profesional Indonesia yang berada di Singapura. Di akhir pertemuan, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan undangan kepada Ketua Parlemen Singapura Halimah Yacob untuk dapat melakukan kunjungan kerja balasan ke Indonesia guna semakin mempererat hubungan persahabatan antara Parlemen kedua negara. Keesokan hari, Jumat, 19 Desember 2014, Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta bersama delegasi bertemu dengan Minister of State for National Development, Mr. Desmond Lee, di Kementerian Pembangunan Nasional Republik Singapura. Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi kepada Singapura sebagai penanam modal asing terbesar di Indonesia, dan mendorong Singapura untuk meningkatkan investasinya di bidang-bidang infrastruktur di Indonesia, utamanya di daerah-daerah di luar pulau Jawa. DR (HC) Oesman Sapta menegaskan bahwa MPR RI mendukung upaya Pemerintah RI untuk membangun iklim investasi yang baik bagi penanam modal asing. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI juga menjajaki kerja sama dengan Singapura dalam proyek-proyek yang terkait dengan visi kemaritiman Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur seperti pembangunan deep sea ports Menjawab pertanyaan Menteri Pembangunan Singapura Mr Desmond Lee mengenai visi pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR menegaskan, Presiden Jokowi sangat mengutamakan kepentingan negara. Presiden Jokowi tentu sangat tidak menghendaki eksploitasi kekayaan Indonesia tanpa memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. Setiap hubungan bilateral, tentu harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua negara secara berimbang. Wakil EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Ketua MPR RI pada kesempatan itu juga memberikan jaminan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan mengganggu hubungan bisnis yang sudah terbangun selama ini. Pada pertemuan tersebut Menteri Pembangunan Singapura Mr Desmond Lee menjelaskan rencana Pemerintah Singapura untuk memperluas Bandara Changi dan pembangunan kota di bawah tanah, yang tentu sangat memerlukan pasir dan batu yang sangat besar. Terhadap keluhan hambatan pengiriman pasir dan batu dari Indonesia, Wakil Ketua MPR RI menegaskan, dengan telah disepakatinya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, bisa dijajaki kembali pengiriman pasir dan batu dari Indonesia. Dr (HC) Oesman Sapta menjelaskan, pasir dari Indonesia bisa diambil dari dasar laut yang dangkal, dan ini pun akan menguntungkan Indonesia, karena dapat memperdalam laut sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas pelayaran, yang pada gilirannya akan menguntungkan kedua belah pihak. Wakil Ketua MPR RI menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas harga batu yang bisa menguntungkan kedua negara.

Pada kesempatan pertemuan itu, Wakil Ketua MPR RI juga mengundang Menteri Pembangunan Singapura untuk berkunjung ke Indonesia, dan bisa membahas berbagai masalah dalam suasana yang lebih santai, bicara dari hati ke hati. Pada hari yang sama, selesai melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Singapura, Wakil Ketua MPR RI bersama delegasi melakukan pertemuan dengan Senior Minister of State for Foreign Affairs and Home Affairs, Mr Masagos Zulkifli. Wakil Ketua MPR RI menyambut baik dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yang disaksikan oleh Presiden RI dan PM Singapura, 3 September 2014. Dr (HC) Oesman Sapta mengharapkan Singapura dapat memajukan proses negosiasi penetapan batas laut wilayahnya dengan Malaysia supaya dapat memulai pembahasan segmen batas laut dengan Indonesia yang perlu ditindaklanjuti (segmen Timur 2, Bintan-South Ledge/Pedra Barnca). Isu strategis lainnya yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta

adalah tentang perlunya kedua negara untuk semakin meningkatkan kerja sama hukum dalam memberantas kejahatankejahatan lintas batas negara yang menjadi kepentingan kedua negara. Wakil Ketua MPR RI mengeluhkan sulitnya menangkap koruptor misalnya, yang melarikan diri ke Singapura, karena antara kedua negara belum diratifikasi mengenai penjanjian ekstradisi. Menjawab keluhan Wakil Ketua MPR RI, Mr Masagos Zulkifli berjanji, Pemerintah Singapura tidak akan mempersulit Pemerintah Indonesia untuk menangkap koruptor berserta asetnya yang dibawa lari ke Singapura, sepanjang Pemerintah Indonesia sudah memiliki bukti hukum yang kuat. Pemerintah Singapura pun tidak berkenan melindungi para koruptor dan asetnya yang berada di Singapura. Dr (HC) Oesman Sapta menyambut baik tekad Pemerintah Singapura tersebut, walaupun masih memerlukan kesepahaman bersama mengenai frasa “bukti hukum yang kuat” tersebut. Bagi Pemerintah Indonesia, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pihak penegak hukum sudah memiliki dua alat bukti, sudah merupakan bukti hukum yang kuat. Sementara bagi Pemerintah Singapura, yang dimaksudkan “bukti hukum yang kuat” itu adalah apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap. “Perlu kesabaran untuk membahas hal ini”, ujar Wakil Ketua MPR RI. Di akhir pertemuan, Wakil Ketua MPR RI selain mengundang Mr Masagos Zulkifli untuk berkunjung ke Indonesia, juga menyampaikan kepada Singapura bahwa Indonesia akan menyesuaikan pengelolaan FIR di atas wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai mandat nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketiga lembaga negara Singapura yang dikunjungi Wakil Ketua MPR RI menunjukkan kesepahaman mereka terhadap Indonesia. Tetapi, menurut Wakil Ketua MPR RI Dr (HC) Oesman Sapta, semua pembicaraan yang telah dilakukan tidak bisa dicapai serta merta, perlu kesabaran dan upaya yang lebih keras lagi dari kita semua, agar hubungan kedua negara ini bisa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. ❏ Danu Damarjati

Oesman Sapta EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

35

NASIONAL Politik 2015

Politik Diharapkan Lebih Santun Dinamika politik yang tak sehat di tahun 2014 masih akan mewarnai suasana politik di tahun ini. Diperlukan sikap politik yang santun, berkebudayaan, dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

G

EJOLAK politik di tahun 2014, seperti pertarungan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) serta konflik internal di tubuh partai politik, sepertinya masih akan terbawa dan mewarnai politik di tahun 2015. Hal demikian terjadi sebab masing-masih kubu, hingga saat ini, tetap bersikukuh mempertahankan pendapat dan kemauannya. Lihat saja bagaimana konflik di tubuh PPP dan Partai Golkar hingga saat ini belum selesai. Meski sudah dimediasi agar mereka ishlah dan rujuk, baik oleh senior partai maupun tokoh-tokoh ummat Islam, namun cara-cara itu belum mujarab. Masing-masing kubu tetap menjalankan roda organisasi partai dan merasa dirinya paling sah. Gejolak di tahun 2015 akan semakin menggelora sebab di tahun ini partai besar PDI Perjuangan, PAN, dan Partai Demokrat akan mengadakan kongres. Seperti partai yang lain, tentu suasana pemilihan ketua umum di tubuh ketiga partai itu bisa berimbas ke segala sudut, baik di internal maupun eksternal. Dikatakan politisi PDI Perjuangan, TB 36

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hasanuddin, hasil kongres ketiga partai itu akan memengaruhi dan menentukan sikap politik selanjutnya dan sikapnya itu akan menentukan wajah politik nasional. “Meski kita sulit memprediksi hasil kongres mereka,” paparnya kepada pers. Dari semua kejadian, TB Hasanuddin mengatakan hal demikian akan memberi pengaruh terhadap dinamika di DPR di tahun 2015. Bila dampak buruk tidak bisa diatasi dan terus berlanjut entah sampai kapan, tentu hal yang demikian membahayakan nasib bangsa ini. Nasib bangsa ini ditentukan oleh kebijakan Presiden dan DPR. Bila DPR yang diisi oleh para politisi yang sibuk dengan urusan internal atau kelompok, pastinya hal yang demikian akan mengganggu fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi. Bagaimana mereka bisa mengawasi pemerintah bila dirinya sendiri sibuk pada urusannya. Kekisruhan politisi di tahun 2014 merupakan kekisruhan yang paling buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya di masa reformasi ini. Menyikapi hal yang demikian, pengamat politik Lely Arrianie berharap di tahun 2015 kondisi politik lebih baik. Faktor

yang menyebabkan kekisruhan politik di tahun lalu menurutnya karena politisi tidak memiliki etika. “Saya berharap politisi bisa berpolitik yang baik dan tepat,” ujarnya kepada press. Politik yang baik dan tepat yang dimaksudkan adalah adanya kesantunan dan berkebudayaan Indonesia. Diakui bahwa mereka tidak bisa memberi tauladan kepada masyarakat dan politisi di daerah. Dicontohkan bagaimana mereka cara berdebat dan di dalam ruang sidang banyak melakukan hal-hal yang tak pantas seperti merobohkan meja atau interupsi sambil teriak-teriak. “Sikap ini tidak pantas ditunjukkan kepada publik,” ujarnya. Sikap yang seperti itu bisa menular ke bawah. Buktinya dalam sebuah Sidang Paripurna di DPR Aceh, ada politisi yang maju ke depan dan mengajak berkelahi. Itu bisa terjadi karena contoh dari politisi yang berkantor di Senayan, Jakarta. Untuk itu Lely memohon agar para politisi bisa menunjukkan muka politik bangsa ini yang lebih bermartabat, berkedudayaan, dan memiliki nilai kesantunan. Apa yang diharapkan Lely bahwa politisi kita memiliki sikap-sikap yang santun, berbudaya, dan memegang etika juga diinginkan oleh Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad. “Saya meminta agar politisi di tahun ini bisa menampakkan perilaku yang santun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya kepada press. “Tak hanya itu, saya harap mereka juga lebih mementingkan kebutuhan bangsa,” tambahnya. Diakui dalam politik itu ada dinamika seperti polarisasi dan kompetisi namun ditegaskan hal demikian harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan. Seperti yang disampaikan oleh Lely, Farouk juga mengatakan pentingnya adanya keteladanan dari para politisi. “Keteladanan merupakan kunci untuk kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik,” paparnya kepada pers. ❏ AW


Penegakan Hukum Tahun 2015

Evaluasi dan Proyeksi Bidang Hukum 2015 Banyak elemen masyarakat mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia dalam kurun waktu 2014 belum maksimal, belum menyentuh rasa keadilan. Namun, tak sedikit yang membandingkan dengan penegakan hukum era orde baru.

D

AHULU kala saat Indonesia belum memasuki era reformasi tak pernah terdengar di telinga rakyat pejabat publik, baik sipil maupun militer, tertangkap dan masuk bui karena melakukan kejahatan korupsi. Fenomena tersebut bukan karena para pejabat publik era itu bersih-bersih, namun mereka adalah sosok-sosok invisible yang tak tersentuh jerat hukum. Era siapa yang kuat dialah yang menang dalam segala hal berlaku pasti di zaman itu. Kisah rakyat biasa menjadi korban tewas atau hilang tak ada kabar beritanya sering terjadi dan menjadi kisah sedih, aneh serta memuakkan hingga detik ini. Begitu era reformasipun tiba, pendulum kekuasaan yang awalnya hanya terpusat di satu tangan kini terlepas dan menyebar ke lembaga-lembaga negara lainnya. Hukumpun mulai mengeluarkan tajinya. Melalui lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) taji hukum mulai menyasar ke pusat-pusat kekuasaan, baik dipusat maupun daerah. Sasaran tembak hukum tak pandang bulu dan tak kenal jabatan. Mulai dari staf PNS, swasta, wakil rakyat, pejabat militer dan Polri, Walikota, Bupati, Gubernur sampai Menteri bahkan seorang hakim yang tersangkut kejahatan korupsi diberangus dan dijebloskan ke tahanan. Anggota MPR RI Fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf dalam satu kesempatan mengatakan, penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi harus diakui dan patut diapresiasi. “Coba bandingkan saat masa Orba, mana ada pejabat militer dan polri atau pun menteri terjerat hukum. Penegakan hukum di Indonesia berjalan sangat baik,” ujarnya. Namun, Al Muzzamil mempertanyakan apakah punishment keras terhadap pelaku kejahatan tersebut bisa membuat jera sang pelaku dan menjadi pelajaran agar tidak ditiru oleh yang lain. Pertanyaan ini tentu saja terjawab dengan makin maraknya bahkan makin ‘ganas’ kejahatan korupsi, dan EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Al Muzzamil Yusuf

dilakukan tanpa malu-malu lagi. Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Hajriyanto Y.Thohari bahkan melihat kejahatan korupsi di era reformasi dilakukan bukan hanya dibawah meja, tapi juga di atas meja. Dan, lebih mengkhawatirkan lagi kejahatan korupsi terjadi regenerasi. Pelakupelaku kejahatan korupsi kebanyakan datang dari generasi muda dan berpendidikan tinggi. Itu adalah penegakan hukum di tingkat elit. Bagaimana di level masyarakat biasa. Di 2014 kita sering mendengar kasus-kasus hukum yang aneh dan membuat miris, seperti kasus pencurian tiga butir buah kakao, kasus pencurian enam piring makan, dan kasuskasus salah tangkap. Semua fenomena ini semestinya tidak terjadi lagi di 2015. Soal penegakan hukum kasus narkoba, di 2014 ada titik terang dengan keluarnya kebijakan keras Presiden RI untuk menjatuhkan hukuman mati buat para pelaku kejahatan pengedar narkoba. Walaupun banyak tantangan soal hukuman mati, khususnya dari penggiat HAM, namun langkah Presiden ini sangat baik dan bisa menekan kuantittas kejahatan narkoba. Lalu di level internasional. Siapa yang tak

kenal aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Susi geram dengan berbagai kejahatan pencurian ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia tanpa tersentuh hukum lokal maupun internasional. Susipun bergerak. Dengan restu dan persetujuan Presiden, Susi membuat kebijakan ekstrim, mencari pelaku pencurian, menangkapnya, diadili dan kapalnya diledakkan. Aksi Susi tak main-main, ia langsung take action. Aksinya ini sempat membuat keder dan gentar negara-negara yang warganya ketahuan mencuri ikan di perairan Indonesia. Penegakan hukum ala Susi ini mampu menegakkan kembali kedaulatan wilayah Indonesia. Itu soal kedaulatan wilayah perairan, penjagaan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan udara Indonesia pun dilakukan dengan sangat serius dan tegas. Panglima TNI Jenderal Moeldoko atas persetujuan Presiden juga menerapkan kebijakan ekstrim soal pelanggaran kedaulatan wilayah udara Indonesia. Di 2014, beberapa pesawat dari Australia, Timur Tengah dan Singapura yang 37

NASIONAL

nekat menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin disergap jet tempur TNI Angkatan Udara RI dan dipaksa mendarat jika tidak akan langsung dihancurkan. Kebijakan penegakan hukum yang dilakukan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Susi dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko adalah hal baru yang patut diapresiasi dan dilanjutkan bahkan lebih keras dan intens lagi di 2015. Satu lagi masalah klasik, yakni konflik dan gesekan antara oknum TNI dan Polri. Walaupun sering terjadi, tapi tidak pernah diselesaikan? Mengapa selalu terjadi konflik antara oknum TNI dan Polri? Pertanyaan ini memang sudah selayaknya dipertanyakan masyarakat luas, terkait sering terjadinya konflik antara oknum prajurit TNI dan Polri. Kekhawatiran masyarakat sangat dimaklumi, sebab mereka yang berkonflik adalah aparatur yang memegang senjata. Berbagai diskusi pun digelar untuk mengetahui apa penyebab dan akar masalah sehingga selalu terjadi konflik di dua institusi bersenjata ini. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada di edukasi, di pendidikan awal para taruna. Untuk itu ada wacana kuat agar pendidikan TNI dan Polri disatukan kembali agar bisa dikontrol dan seragam. Namun, pakar kriminologi UI Erlangga Masdiana mengatakan, akar masalahnya adalah kesejahteraan dan kecemburuan sosial. Sebab, Polri pasca pisah dengan TNI memiliki kewenangan yang luas sehingga berdampak kepada kesejahteraan. Maka, “Ada wacana agar kewenangan keamanan dibagi ke TNI, jangan semua dipegang Polri,” ungkapnya. Anggota MPR RI Fraksi Hanura Syarifuddin Suding mengatakan bahwa bukan rahasia lagi tingkat kesejahteraan anggota TNI dan Polri ini masih jauh, dan ini membuat prihatin dan menjadi masalah juga. Syarifuddin berharap, TNI dan Polri bekerja secara profesional. Untuk meminimalisir gesekan, tidak ada cara lain harus ada peningkatan kesejahteraan dan harus ada program membangun komunikasi baik antara TNI dan Polri dan harus dilakukan secara intens. Wacana soal penyatuan kembali TNI dan Polri, menurut Syarifuddin, sangat baik. 38

Sebab, jika mereka menyatu di satu angkatan maka jalinan kekerabatan, jalinan emosional dan komunikasi akan berjalan sangat baik dan akan berlangsung lama. Kalau ada masalah maka mereka akan saling mengontak dan menyelesaikan dengan baik. “Satu lagi yang penting adalah proses rekrutmen di TNI dan Polri harus transparan, akuntabel. Sebab, bagaimana mereka akan mengayomi dan melakukan edukasi ke masyarakat jika proses rekrutmennya saja tidak transparan dan tidak akuntabel,” katanya.

Proyeksi 2015 Untuk 2015 ada beberapa hal perlu diperhatikan. Seharusnya hukum di Indonesia berjalan seiring dengan keadilan.

Syarifuddin Suding

Penegak hukum semestinya mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjaga dan mengatur hukum dengan adil dan bermanfaat bagi rakyat. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum. Pertama, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Kedua, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. Ketiga, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi. Keempat, belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,

terutama kebutuhan material. Kelima, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Para penegak hukum seperti hakim dan jaksa harus lebih memahami tentang viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, sehingga hak-hak korban terpenuhi secara optimal, sebab para penegak hukum ini adalah garda terdepan dalam proses penegakan hukum Tataran teoritis ilmu viktimologi sudah berkembang pesat, namun disayangkan dalam praktiknya, penegak hukum di Indonesia belum menerapkan keadilan restoratif atau hukum berbasis korban. Ada dua kendala belum diterapkannya keadilan restoratif ini. Pertama, aparatur penegak hukum belum siap dengan teori dan praktik mengenai viktimologi karena keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan teori viktimologi. Alasan lainnya, belum adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga lembaga yang saat ini berjuang untuk memenuhi hak-hak korban di Indonesia hanya LPSK. Komisioner Lembaga Perlindungan Korban di Negara Bagian Selatan Australia (Victim’s Right Government of South Australia), Michael O’Connel mengatakan di Negara Bagian Selatan Australia keadilan restoratif sudah digunakan sejak 1988. Bahkan, jaksa penuntut umum di sana bisa mengajukan restitusi (pemberian ganti rugi) kepada pelaku. Negara punya kewajiban memberikan kompensasi bagi korban. Di sana, korban juga bisa membuat semacam berita acara untuk mengetahui tingkat penderitaannya. Jadi, ketika di pengadilan, hakim bisa memberi keputusan sesuai kondisi korban. Ini bisa dijadikan contoh. Aparatur keamanan seperti polisi ke depannya harus meningkatkan profesionalitasnya. Hal ini terkait dengan berbagai kasus salah tangkap bahkan sampai masuk pengadilan dan di penjara bertahun-tahun. Profesional aparatur keamanan ini sangat penting, sebab menyangkut kehidupan dan hak asasi rakyat Indonesia sebagai manusia yang memiliki hak. ❏ dry


“Segala perairan disekililing dan diantara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia”. (Deklarasi Djuanda)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA


39

SELINGAN

P

UNCAK peringatan Hari Nusantara ke14 pada 2014 di Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12) berlangsung meriah. Acara dihadiri Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana. Juga para Menteri Kabinet Kerja, anggota DPR, para gubernur, walikota, bupati, petinggi TNI, Polri, Asosiasi, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. Peringatan Hari Nusantara yang mengetengahkan tema: “Membangun Nusantara dengan Inovasi Maritim Anak Bangsa” itu dilaksanakan di tengah upaya pemerintah membersihkan kawasan perairan dari berbagai bentuk kejahatan yang kerap terjadi di laut. Baik berupa pencurian ikan maupun perlintasan ilegal. Bertindak sebagai ketua panitia adalah

kelautan secara lestari dan berkelanjutan, deklarasi penanggulangan illegal fishing oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Juga peluncuran buku ensiklopedia pulau-pulau kecil di Kalsel. Selain itu ada juga pemberian penghargaan dari negara kepada mereka yang berjasa di bidang kelautan dari kementerian atau lembaga anggota dewan kelautan Indonesia. Saat memberikan sambutannya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu yang saat ini telah dilakukan adalah membersihkan kawasan laut Indonesia dari tindakan ilegal, pencurian ikan. Preiden Jokowi mengatakan, penegakan hukum terhadap kapal-kapal ilegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia mulai

itu, kekayan alam yang melimpah tersebut harus bisa diberdayakan bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan malah membiarkannya diambil secara cuma-cuma atau dirusak oleh orang lain. Apalagi pada saat yang sama, masih sangat banyak nelayan khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya yang harus didukung untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Konsepsi Tak Lazim Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan dan penghargaan terhadap Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai yang sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia itu, artinya seluruh wilayah teritorial laut dari kepulauan di

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Hari Nusantara juga diperingati oleh berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Upacara peringatan Hari Nusantara 2014 juga dilaksanakan di Perguruan Tinggi serta sekolah-sekolah. Berbagai acara dilaksanakan untuk memeriahkan puncak peringatan Hari Nusantara yang jatuh tiap 13 Desember tersebut. Antara lain: Pameran Teknologi dan Industri Kelautan; peresmian Desa Inovasi Nelayan di Desa Sarang Tiung, peresmian rumah pintar, peresmian proyek-proyek pendukung kegiatan kemaritiman, serta deklarasi poros maritim dunia. Selain itu, juga ada Deklarasi Gubernur Kalsel dan Bupati Kotabaru dalam mengelola 40

berbuah hasil. Meskipun tak sedikit para pemimpin Negara yang melayangkan protes menyangkut tindakan Indonesia menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Menurut Presiden Jokowi, dia tidak gentar dan akan terus menenggelamkan kapalkapal ilegal. Apalagi jumlah kapal ilegal itu sangat besar. Terbukti dari 5000-7000 kapal yang melintasi perairan Indonesia, 70% diantaranya berstatus ilegal. Karena itu, menurut Jokowi, seluruh pihak yang terkait harus melakukan penindakan hukum, berupa penenggelaman kapal. Sesuai prosedur dan mengutamakan keselamatan awak kapal. “Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita akan kekayaan sumber daya laut kita yang sangat besar”, ujar Joko Widodo. Karena

Indonesia disatukan. Deklarasi ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda pada 13 Desember 1957. Peringatan Hari Nusantara dilaksanakan semenjak 1999, ketika pucuk pemerintahan Republik Indonesia dipegang KH. Abdurahman Wahid. Saat itu Gus Dur menetapkan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, sebagai tonggak peringatan Hari Nusantara. Melalui Surat Keputusan Presiden No. 126 tahun 2001, tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara (Harnus). Dan, resmi dinyatakan sebagai Hari Perayaan Nasional. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, wilayah NKRI ditetapkan berdasarkan konsepsi Territoriale Zeen Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939. Penetapan EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Territoriale Zeen Maritime Kringen Ordonantie ini sesuai dengan prinsip hukum internasional sebagai negara bekas kekuasaan kolonialis Belanda. Mengacu pada konsepsi tersebut, wilayah perairan Indonesia meliputi jalurjalur laut yang mengelilingi setiap pulau selebar hanya 3 mil. Konon, ukuran 3 mil tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan jarak lontaran meriam pada zaman itu. Konsekuensinya, di luar 3 mil laut teritorial menjadi laut bebas. Bisa dibayangkan seperti apa peta NKRI kala itu. Secara geografis, terlihat bahwa pulau-pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dipisahkan oleh lautan. Masing-masing pulau seolah berdiri sebagai negara-negara mandiri.

untuk wilayah NKRI. Djuanda pun membawa misi itu ke lembaga internasional. Kemudian, pada 13 Desember 1957, secara sepihak Indonesia mendeklarasikan wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang mencakup kawasan laut teritorial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan. Peristiwa itu dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Pemerintah sadar, wilayah perairan Indonesia banyak yang melebihi jarak 3 mil. Dampaknya terdapat laut bebas yang dapat dilalui oleh siapapun dalam wilayah Indonesia. Keberadaan laut bebas itu dikhawatirkan dimanfaatkan oleh kapalkapal Belanda untuk mengganggu kedaulatan

Sementara laut yang ada di antara pulaupulau itu merupakan kawasan perairan internasional dan bebas dilalui siapapun. Berdasar fakta hukum tersebut, Presiden pertama yang juga Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno menugasi Perdana Menteri Djuanda untuk memperjuangkan pengakuan internasional bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state). Dengan begitu, Indonesia secara otomatis menolak konsepsi TZMKO 1939 sebagai warisan kolonial Belanda, dan tidak dapat diterapkan

Indonesia. Pada saat yang sama Indonesia juga masih bersengketa mengenai status Irian Barat. Untuk merealisasikan tujuannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/Prp 1960. UU ini mengubah TZMKO 1939 secara radikal dalam dua hal. Pertama, cara penarikan garis pangkal laut teritorial dari garis pangkal normal (normal baseline) menjadi garis pangkal lurus (straight baseline from point to point). Kedua, mengubah lebar laut teritorial yang tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil. Di berbagai forum


internasional, baik dalam perundingan bilateral, trilateral, maupun multilateral, Indonesia terus memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara tersebut. Archipelago principle merupakan ide cemerlang dalam Deklarasi Djuanda yang saat itu belum lazim dalam hubungan antarnegara. Pasalnya, pada saat itu, hubungan antarnegara didominasi aturan hukum wilayah laut warisan Belanda (TZMKO 1939). Konsepsi Negara Kepulauan dalam deklarasi Djuanda ini sempat ditentang oleh beberapa negara. Namun, pemerintah Indonesia terus berjuang agar dapat diterima oleh dunia Internasional. Perjuangan tersebut ditempuh Indonesia dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut yang diadakan oleh PBB dalam UNCLOS I (United Nations Conference on the Law of Sea), di Jeneva pada 1958. Selanjutnya pada UNCLOS II, 1960 di Markas PBB New York, 8 Maret 30 April 1982. Akhirnya pada UNCLOS III yang dilaksanakan di teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada 6 - 10 Desember 1982, konsepsi negara kepulauan yang digagas Djuanda diakui dan ditandatangani oleh 130 negara dengan beberapa ketentuan tentang batas-batas laut, yaitu batas laut teritorial selebar 12 mil, batas zona bersebelahan 24 mil, batas ZEE 200 mil, dan batas landas benua lebih dari 200 mil. Setelah diterima sebagai negara kepulauan di ajang UNCLOS III, Indonesia kemudian meratifikasi keputusan itu dengan menerbitkan UU No. 17 Tahun 1985. Pengakuan terhadap Deklarasi Juanda membuat luas wilayah Indonesia bertambah. Selain itu Deklarasi Djuanda juga menjadikan wilayah Indonesia bulat dan utuh, tidak terpisah oleh lautan. Berdasar ketetapan UNCLOS tersebut total wilayah Indonesia bertambah lebih dari dua kali lipat, mencapai 8 juta km². Dari luas wilayah tersebut tiga per empat di antaranya, sekitar 5,8 juta km², adalah lautan dengan garis pantai sepanjang 95.180 km serta jumlah pulau 17.508. Dengan begitu Indonesia menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Juga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang sangat berlimpah. 41

SELINGAN

Pengeboman Kapal Diterimanya konsep Wawasan Nusantara di PBB merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Indonesia. Sebab, hal ini merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas dan dideklarasikan Djuanda sejak 1957. Selain itu penerimaan terhadap Deklarasi Juanda membuat wilayah Indonesia lebih luas dari sebelumnya. Kini, semua berpeluang kepada bangsa Indonesia sendiri, bagaimana memanfaatkan seluruh potensi laut yang dimiliki. Harusnya, menurut Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, potensi laut yang dimiliki Indonesia itu bisa digunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Apalagi sejarah mencatat, bangsa yang maju adalah mereka yang unggul dalam penguasaan samudra dan pengembangan geostrategi maritimnya. Perancis misalnya, di bawah Napoleon Bonaparte negara itu berhasil mengusir Inggris dari Benua Eropa melalui blokade laut. Sedang Amerika Serikat berusaha menguasai jalur Teluk Persia untuk menguasai energi dunia. Norwegia juga cerdik dalam memanfaatkan sumber daya laut, baik hayati maupun nonhayati (minyak, gas, dan mineral). Saat ini Norwegia bahkan tercatat sebagai salah satu negara terkaya di kawasan Eropa.

Jepang yang wilayahnya jauh lebih kecil dari Indonesia juga berjaya di laut lepas. Masyarakat Jepang gemar menyantap sea food membuat tingkat kesejahteraan hidupnya meningkat. Bahkan, Jepang adalah negara yang memiliki harapan hidup terpanjang di dunia. Demikian juga Korea Selatan. Keunggulan Korea mengem-bangkan potensi laut dalam telah membawa perekonomian Korsel kian maju. Singkatnya, keberhasilan negara-negara maju mengelola laut menjadi industri telah membawa kemajuan dan kesejahteraan masya-rakatnya. Sayangnya, kata Agus Puji Prasetyono, Indonesia memang belum optimal memanfaatkan potensi laut yang dimiliki. Bahkan banyak tangan asing yang lebih

besar mengambil manfaat di laut Indonesia dibanding nelayan Indonesia sendiri. Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi. “Karena itu kita memanfaatkan momen Hari Nusantara ini. Ini penting agar kita bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di laut, menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada”, kata Agus Puji Prasetyono menambahkan. Sejauh ini, menurut Agus, para peneliti Indonesia sudah melakukan berbagai penelitian yang sangat maju. Misalnya saja soal sonar yang berfungsi membantu nelayan mencari dan mendapatkan ikan. Ada juga ramalan cuasa yang bermanfaat bagi nelayan untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi di laut. Intinya, para peneliti Indonesia sudah cukup mampu untuk membuat Indonesia setara dengan bangsa lain. Menurut Agus, yang penting laut harus memberi manfaat bagi para nelayan dan bangsa Indonesia. Karena itu, Agus juga memberi apresiasi terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapalkapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Apalagi kejahatan pencurian ikan tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan semata. Pencurian juga bisa dimaknai tidak diakuinya kedaulatan perairan Indonesia oleh bangsa asing. Dengan tidak diakuinya kedaulatan Indonesia otomatis potensi-potensi sumber daya kelautan tidak bisa dimiliki. “Ini bukan persoalan ringan, ini memperlihatkan pengakuan dunia luar terhadap keberadaan Indonesia. Mereka yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia tentu akan mengusik. Dan keberanian mengusik itu muncul jika kita tidak solid, Negara kita lemah. Atau mereka tahu kita lemah”, kata Agus. Untuk itu, negara harus memperkuat dirinya sendiri, terutama di kawasan perairan. Negara harus mau bekerjasama dan memanfaatkan berbagai instansi yang ada untuk membuatnya disegani, baik oleh teman maupun kawan. Seperti PT. PAL, konsorsium teknologi pertahanan dan keamanan. Serta perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. ❏

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

42

MBO


Peringatan Hari Nusantara

Orang Tasikmalaya Berjuang untuk Indonesia Potensi yang dimiliki kawasan perairan Indonesia sangat besar. Kekayaan yang ada di dalamnya harus dijaga dari tangantangan jahat, untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. FOTO-FOTO: ISTIMEWA

K

EBERHASILAN Indonesia menggoalkan Deklarasi Djuanda pada pertemuan UNCLOS III di Teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada 1982, merupakan momentum yang sangat bersejarah. Karena sejak saat itu, minimal terdapat 130 negara yang ikut meratifikasi Deklarasi Djuanda, yang dengan sendirinya mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Kesuksesan itu tidak lepas dari kiprah dan kerja keras Ir. H.R. Djoeanda Kartawidjaja (Djuanda Kartawijaya). Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 14 Januari 1911, ini tercatat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 atau terakhir yang menjalankan tugasnya pada 9 April 1957 – 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I. Djuanda meninggal di Jakarta, 7 November 1963 pada usia 52 tahun, karena serang jantung. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional atau Pahlawan Kemerdekaan Nasional. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Djuanda berjuang dan bekerja keras agar kosep Negara Kepulauan itu diterima dunia internasional. Keberhasilan itu menjadi salah satu sumbangan terbesarnya bagi bangsa dan Negara Indonesia. Konsepnya tentang Negara kepulauan itu berbunyi: Laut Indonesia, termasuk laut sekitar, di antara

dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Nama Djuanda diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur. Penghormatan tersebut layak diberikan berkat jasanya memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut, sehingga akhirnya terlaksana. Selain itu, nama Djuanda juga digunakan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Di dalamnya juga terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Dalam karier politiknya, Djuanda sempat menerima beberapa kali jabatan menteri. Antara lain, Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, serta Menteri Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan. Djuanda sempat menjadi salah seorang anggota dalam Perundingan KMB. Ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Akhir dari perundingan ini, Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia. Djuanda adalah anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat. Ayahnya seorang mantri guru pada Hollandsch 43

SELINGAN

Inlansdsch School (HIS). Ia banyak memengaruhi perjalanan pendidikan anaknya. Djuanda menyelesaikan pendidikan di HIS. Kemudian ia pindah ke sekolah khusus untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS), hingga tamat 1924. Oleh ayahnya, Djuanda kembali dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa, yaitu Hogere Burger School (HBS) di Bandung, dan lulus 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke Technische Hogeschool te Bandoeng (THB) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus 1933. Semasa muda, Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik. Ia memilih bergabung dengan Paguyuban Pasundan dan menjadi anggota Muhamadiyah. Bahkan, Djuanda juga pernah menjadi pimpinan sekolah Muhamadiyah. Karier selanjutnya dijalani sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda, sejak 1939. Ir. H. Djuanda merupakan sosok seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Djuanda meniti karier di berbagai jabatan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semenjak lulus dari TH Bandung (1933) ia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Djuanda mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar.

Dari Kalangan Muhammadiyah Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Pasca proklamasi, yaitu pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda, mengambil alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, ia diangkat menjadi kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa Madura. Djuanda merupakan pribadi yang luwes dan supel. Ia bisa bergabung dengan semua golongan, mulai dari presiden, para menteri, hingga masyarakat biasa. Diawal usahanya memperjuangkan Negara Kepulauan, Djuanda menghadapi tantangan yang tidak ringan. Gagasannya itu ditentang berbagai 44

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

negara, terutama Amerika Serikat dan Australia. Kedua negara ini berkepentingan mempertahankan kondisi pulau-pulau Indonesia yang terpisah-pisah. Dengan berani Djuanda melakukan perlawanan terhadap penentangan yang dilakukan Amerika dan Australia. Ia mengumumkan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidak sebatas yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim) 1939. Tetapi, wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, diantara, dan di dalam kepulauan Indonesia. Meski mendapat tantangan besar, Djuanda beserta Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Dr Hasyim Djalal, tetap gigih berjuang melalui berbagai ajang diplomasi, hingga konsepsi negara nusantara diterima. Hasilnya, Indonesia menjadi Negara Kepulauan dan Maritim terbesar di dunia. Secara geo-politik, Deklarasi Djuanda memiliki makna sangat besar bagi kesatuan, persatuan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia. Secara geo-ekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Kini tinggal bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan capaian besar yang sudah diraih Djuanda beserta teman-temannya. Seperti disampaikan Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., Deputi Bidang

Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bahwa tidak boleh ada satu bangsa pun di muka bumi yang bisa semena-mena terhadap kedaulatan Indonesia. Karena itu, pencurian ikan dan perlintasan ilegal kapal asing sudah saatnya dihentikan. Karena itu, Agus Puji memuji langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan penenggelaman, kapal seperti juga pernah dilakukan pemerintahan SBY. Selama kurun 2007-2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 38 kapal asing. Rinciannya, 33 kapal ditenggelamkan dan 5 unit tenggelam lantaran kapal mengalami masalah. Sebelum itu, akhir Januari 2003, TNI AL menenggelamkan empat kapal ikan Filipina yang beroperasi ilegal di perairan Sulawesi. Kapal itu ditembak dan ditenggelamkan oleh KRI Untung Suropati 872. Selain itu, TNI AL melalui KRI Todak 803 juga menenggelamkan kapal ikan KM Mina Bhakti berbendera Thailand yang beroperasi secara ilegal di perairan Anambas, Kepulauan Riau, pada April 2003. Sebelum diekseskusi para ABK dievakuasi ke KRI Todak 631. Kemudian, KRI Cut Nyak Dhien 375 dan KRI Anakonda 868 juga menembak dua kapal ikan asing asal Thailand yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Selat Gelasa, Bangka Belitung, Oktober 2003. ❏ MBO


Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bahaya Kehilangan Pulau Terus Mengintai

S

UKSES puncak peringatan Hari Nusantara ke-14 pada pada Senin (15/12) tak bisa lepas dari persiapan dan kerja keras yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai penanggung jawab dan ketua peringatan. Pasalnya, dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, kementerian ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak jauh-jauh hari. Tepatnya sejak berakhirnya peringatan Hari Nusantara ke-13 pada 2013, karena sejak saat itu kementerian ini langsung ditunjuk menjadi panitia pelaksana. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dan target yang ingin dicapai pada peringatan Hari Nusantara 2014 ini, Majalah Majelis sengaja menemui Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, salah pejabat yang mengetahui banyak seputar persiapan dan pelaksanaan hari nusantara ke 14. Lantas bagaimana pemikirannnya seputar peringatan Hari Nusantara 2014, dan bagaimana potensi dan peluang Indonesia menjadi Negara berdaulat atas wilayah lautnya. Petikan: Apa alasan Pantai Siring Laut Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai tempat dilaksanakannya puncak peringatan Hari Nusantara 2014? Setiap tahun, peringatan Hari Nusantara dilaksnakan secara bergilir. Pada 2013 Hari Nusantara diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, dan penanggung jawabnya Kementerian Pariwisata. Tahun ini (2014) peringatan dilaksanakan di Kotabaru, dan selaku penanggung jawabnya adalah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Pemilihan dan penetapan Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai tempat peringatan Hari Nusantara 2014 dan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sebagai penanggung jawab, dilakukan pada saat peringatan Hari Nusantara 2013 di Palu. Jadi, soal penetapan tempat di mana EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

puncak peringatan Hari Nusantara itu dilaksanakan bukanlah kewenangan kementerian. Namun, yang jelas, tempat pelaksanaan peringatan Hari Nusantara selalu berpindah, agar di daerah itu terbangun dengan wawasan maritim. Karena dengan bertumbuhnya daerah tersebut diharapkan akan muncul pusatpusat ekonomi baru. Jadi, berpindahpindahnya tempat puncak peringatan Hari Nusantara itu diharapkan bisa mendapat perhatian oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, investor, dan juga masyarakat luas. Seperti Pantai Siring yang dijadikan lokasi puncak peringatan Hari Nusantara 2014. Siapa yang mengenal tempat ini sebelumnya. Namun, setelah menjadi tuan rumah Hari Nusantara, semua kalangan jadi mengerti dan mengenal Pantai Siring khususnya, dan Kotabaru pada umumnya. Tema peringatan Membangun Nusantara dengan Inovasi Maritim Anak Bangsa, identik dengan kampanye Presiden Jokowi. Benar

begitu? Masalah laut sebenarnya hanya seputar itu saja. Yaitu, seputar masalah illegal fishing, masalah energi, transportasi, dan keamanan laut. Jadi, tema tersebut sebenarnya dibuat sebagai bagian dari pembangunan laut yang harus dilakukan. Dan, tema itu dipilih dengan berpedoman kepada RPJM/ RPJP di Bappenas. Kalau prioritas pembangunan kelautan itu memang tidak jauh dari masalah transportasi, pembangunan laut, pangan, dan energi, dan itulah yang kita buat. Baru kemudian Pak Jokowi berkeinginan membuat poros maritim, sehingga tema peringatan Hari Nusantara tahun ini semakin bergaung. Karena itu, kita sesuaikan dan selarasakan dengan program pemerintah sekarang. Jadi bukan sekonyong-konyong ikut dengan kampanye presiden. Tapi, kita memang berpedoman pada RPJM/ RPJP. Itu jelas. Bagaimana Anda melihat persoalan di laut, seperti illegal fishing dan penerobosan batas laut? Memang, masih banyak persoalan di laut 45

SELINGAN

kita. Karena itu kita memanfaatkan momen Hari Nusantara ini dengan memunculkan nuansa Iptek. Artinya, bagaimana kita bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di laut dengan menggunakan iptek. Misalnya, kita sudah banyak melakukan penelitian di bidang sonar atau baselinder untuk membuat nelayan lebih efektif mencari dan mendapatkan ikan. Ada juga ramalan cuasa, semua itu terkait dengan masalah iptek. Sejauh ini penelitian kita sudah mulai nampak hasilnya. Jadi, pada peringtana Hari Nusantara kali ini kita menonjolkan iptek untuk kemaritiman. Seberapa jauh keterlibatan iptek dalam pencegahan kejahatan di laut?

seharusnya digunakan untuk sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, misalnya kita bicara masalah teknologi keamanan dan pertahanan, itu juga sebisa mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pasti, potensi kita di laut itu banyak sekali, mulai dari ikan, energi, biodiversity, pariwisata, hingga pantai. Semua ini sangat potensial untuk dikembangkan. Sayangnya, pilihan-pilihan pengambilan keputusan selalu ada risiko yang bisa ditimbulkan. Tapi apapun itu, keputusan yang diambil harus menuju pada satu kondisi lebih dari sekarang. Kalau kita diam, tidak memanfaatkan laut, pasti akan lebih parah lagi. Karena itu, kita mesti mengembangkan

Agus Puji Prasetyono

Saya tidak bisa mempredisksi karena penelitian yang dilaksanakan tidak dikhususkan untuk mengurangi tindak kejahatan di laut. Tapi, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas teknologi di bidang teknologi informasi kemaritiman. Jadi, kalau yang khusus seperti itu memang kita belum melakukannya. Karena, untuk melaksanakan penelitian yang khusus seperti itu harus dibuat konsorsium. Misalnya, dengan Kementerian Pertahanan, atau dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Bagaimana Anda melihat potensi laut kita sekarang? Potensi laut kita sangat besar. Potensi ini 46

potensi itu agar lebih berdaya bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi sudah terbukti banyak pencurian ikan. Mudah-mudahan, setelah ada keberanian Bu Susi (maksudnya Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikananred) untuk menenggelamkan kapal, efeknya akan menguntungkan bagi kita semua, khususnya bagi para nelayan. Sejauh mana upaya pemerintah mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan? Intinya kita harus terus melakukan diplomasi, karena masalah itu terkait dengan perjanjian dunia. Selanjutnya kalau sudah

ada komitmen dengan negara lain, itu harus dipertahankan. Tidak boleh ada pihak manapun yang bisa sembarangan masuk ke wilayah kita. Sebaliknya, jika ada negara lain yang masuk wilayah kita, maka mereka itu harus diamankan, dan cara pengamanannya pasti akan terkait dengan teknologi. Karena itu, mau tidak mau ke depan kalau kita mau jadi negara maritim maka teknologi canggih harus benar-benar kita diterapkan. Berapa besar kerugian kita akibat belum diakuinya konsep negara kepulauan itu? Konsep negara kepulauan itu harus diakui. Selama tidak ada pengakuan, berarti laut itu tidak jadi bagian negara kita. Karena itu, sejak lama konsep kita jelas bahwa laut adalah bagian integral dari negara kita. Kita ini adalah archipelago state. Sekali lagi, kalau itu tidak diakui, otomatis pemanfaatan potensi sumber daya kelautan tidak kita miliki. Akiabatnya pula potensi yang sangat banyak itu tidak bisa kita kuasai. Jadi, komitmen seperti zona ekonomi eksklusif dan sebagainya harus dipertahankan. Karena semua itu memang potensial sekali untuk di manfaatkan. Kita ini negara kepulauan dengan laut sebagai penghubung. Kalau itu tidak diakui dunia maka orang bisa berlari-lari di tengah–tengah wilayah kita. Dan, itu sangat berbahaya bagi keamanan dan kesejahteraan. Bahkan, kita bisa bertempur di wilayah kita sendiri, dan itu sulit diterima. Pokoknya, itu harus ditegakkan. Kalau tidak, maka potensi laut itu tidak bisa diberdayakan. Seberapa besar kemungkinan kasus Sipadan dan Ligitan akan berulang? Potensi terulangnya kasus Sipadan dan Ligitan selalu saja ada. Tapi, itu tergantung bagaimana kita menjaga wilayah kita. Kita harus solid, mulai dari pertahanan keamanan hingga ke persoalan kesejahteraan. Daerah perbatasan kita harus dibangun, dibikin pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, agar tak ada lagi yang ingin berpindah kewarganegaraan. Kita beruntung memiliki Presiden Jokowi yang memiliki perhatian khusus terhadap daerah perbatasan. Ini penting, supaya tidak terjadi lagi ada pulaupulau kita yang hilang. ❏ EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Pojok MPR Hananto, si penjual makanan

Yang Penting Pelayanan...

M

OBILITAS dan aktifitas yang tinggi di lingkungan Gedung

menyiapkan barang dagangannya dengan baik. Dari mulai

Nusantara III – salah satu bangunan di kompleks parlemen

membeli bahan-bahan mentah, mengolah, sampai siap-siap

— membuat banyak orang seakan tak sempat sekedar

menerima pesanan dan megantarkan dilakukannya dengan

mengisi perut di kantin atau pusat jajanan kompleks MPR/DPR/

menjaga kualitas yang baik. “Bahan-bahan makanan saya

DPD. Adanya sosok penjual kuliner yang bisa menerima pesanan

bagus-bagus semua, terjamin bersih dan sehat,” katanya.

dan mengantarkan dengan cepat sangat membantu kebutuhan makan para penghuni gedung. Banyak warung jajanan di seputaran kantin di kompleks parlemen yang menyediakan layanan pesan antar langsung ketempat pemesan. Salah satunya adalah Hananto, penjual pesanan jajanan di gedung Nusantara III. Lelaki yang akrab disapa mas Hanan ini biasa berkeliling menjajakan dagangannya, terutama jajanan untuk para pegawai di lingkungan Gedung Nusantara III. Biasanya Hanan muncul sekitar pukul 9.30 sampai pukul 11.00 WIB setiap harinya. Hari itu, kebetulan, ia mengantarkan pesanan makanan di lantai V Gedung Nusantara III. Begitu keluar dari lift barang lantai lima Gedung Nusantara III, Hananto bergegas mendorong trolinya yang berisi kardus-kardus besar berisi jajanan kecil seperti siomay, cireng, bakso, nasi bungkus, dan lainnya. Tak lama kemudian, pria asal Solo, Jawa Tengah, ini tampak sibuk membolak-balik dan menyortir dagangannya. “Pesenan mas, biasanya pada pesan siomay, nih saya antarkan,” ujarnya. Peran Hanan untuk urusan “perut” ini terbilang memang penting dan membantu para pegawai yang sibuk dengan aktifitas rutinnya, dan tidak sempat berkunjung ke kantin untuk makan siang. Jajanan mas Hanan setidaknya mampu mengganjal isi perut yang kosong. Biasanya jika ingin membeli jajanan, para pegawai harus turun

Hananto

gedung ke lantai bawah. Dari situ berjalan kaki lagi menuju kantin

Hanan mengaku sangat kerasan berjualan di lingkungan

koperasi yang berada di belakang gedung. Dengan adanya mas

Gedung Nusantara III. Sudah sejak 2001 lalu sampai sekarang,

Hanan, yang siap mengunjungi pelanggannya, semua terasa

Hanan masih sangat kerasan dengan suasana di rumah wakil

efisien dan tak membuang waktu.

rakyat ini. “Orangnya ramah-ramah dan saya bisa belajar banyak

Kuliner suguhan mas Hanan yang paling disukai adalah siomay.

di MPR soal apa saja, terutama soal politik dari ngobrol-ngobrol.

Bentuknya bulat penuh berisi, makan satu pun terasa kenyang.

Intinya saya memberikan pelayanan dan jajanan yang baik dan

Harganyapun terbilang murah. Satu boks isi enam butir siomay

sehat. Semoga semua suka dengan jajanan dan layanan saya,”

hanya Rp 15 ribu saja.

harapnya. ❏

Hampir setiap hari Hanan, berjibaku mulai pagi-pagi buta


Derry

47

NASIONAL Indonesia Economic Outlook 2015

Mendung Menghantui Ekonomi 2015 Harga minyak bumi diperkirakan akan terus mengalami penurunan, sedangkan nilai tukar mata uang dolar Amerika akan menguat seiring membaiknya perekonomian di negeri Paman Sam.

S

ELAMA sepuluh tahun pemerintahan SBY, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi pesat. Peningkatan ini ditandai dengan pertumbuhan laju ekonomi mencapai 6%. Sayangnya pemerintah SBY gagal melakukan pemerataan ekonomi. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menganga kelewat lebar. Penguasaan lahan dan sumber daya alam juga lebih menguntungkan para pemegang modal dibanding petani dan masyarakat kebanyakan. Tingginya angka kesenjangan itulah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-JK pada 2015. Pasalnya, jika tidak terkendali, kesenjangan itu akan menimbulkan berbagai persoalan turunan yang tidak gampang untuk diselesaikan. Dalam hal lahan misalnya, kesenjangan penguasaan tanah sudah menimbulkan

48


banyak tragedi pertanahan. Dari waktu ke waktu persoalan pertanahan itu tak pernah terselesaikan. Belum lagi kesenjangan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam. Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Ketika menjadi pembicara kunci pada acara Indonesia Economic Outlook 2015 di Jakarta pada Selasa (23/12). Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI itu membahas tema: ‘Tantangan Ekonomi Global dan Strategi Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.’ Tiga orang narasumber turut menyampaikan pemikirannya. Mereka adalah mantan Gubernur BI Anwar Nasution, Laode Kamaludin, dan Khairudin Noor. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Presidium KAHMI Mahfud MD., dan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung. Melihat kondisi yang ada, menurut Zulkifli,

pemerintah Jokowi-JK akan menghadapi berbagai kesulitan pada 2015. Seperti halnya kesulitan yang dihadapi Tiongkok dan India. Salah satunya adalah terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, kata Zulkifli, membuat inflasi terus meningkat. Padahal pada saat yang sama harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Bahkan karena kebijakan kenaikan harga BBM itu diperkirakan harga minyak di Indonesia merupakan harga termahal di dunia. “Ini bisa menimbulkan persoalan tersendiri, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”, kata Zulkifli. Beruntung, selama tahun politik pemerintah SBY berhasil menjaga stabilitas dengan baik. Sehingga kekhawatiran yang sempat disampaikan berbagai kalangan terkait pesta demokrasi tidak terjadi. Pileg,


Pilpres dan pelantikan presiden semua berjalan lancar.

Prediksi Bill Clinton Pendapat Zulkifli ini sama seperti pemikiran para pembicara dalam diskusi tersebut. Menurut Laode Kamaludin, 2015 menjadi tahun yang mengkhawatirkan. Terlebih jika pemerintah Jokowi - JK gagal menghadapi arus ancaman dari luar, khususnya penurunan harga minyak dunia dan meningkatnya nilai dolar Amerika. Bukan tidak mungkin krisis ekonomi pada 1997 akan terulang lagi. Salah satu ancaman besar bagi ekonomi

Indonesia, kata Laode, adalah harga minyak dunia yang akan terus mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena Amerika berhasil menemukan minyak, sehingga mereka bisa memproduksi minyak sendiri. Amerika tidak akan lagi membeli minyak dari luar. Mereka bahkan akan menjadi produsen minyak terbesar dunia, melebihi Arab Saudi. Pada saat yang sama, nilai tukar dolar Amerika juga terus menguat seiring peningkatan ekonomi di sana. Kondisi tersebut menyebabkan mata uang dolar Amerika akan terus mengalir ke Amerika. Sehingga menyebabkan mata uang asing,

seperti rupiah akan mengalami kemerosotan. Situasi tersebut oleh mantan Presien USA Bill Clinton bakal menyebabkan turbulensi bagi tiga negara di dunia. Dua dari tiga negara tersebut adalah Brazil dan Indonesia. “Tahun 2015 dolar diperkirakan bisa mencapai Rp 13.000. Kalau saja dolar terus menguat menjadi Rp 13.500, bukan tidak mungkin krisis 1997 terulang kembali”, kata Laode menambahkan. Sebagai jalan keluarnya, Laode menguktip ucapan Bill Clinton yang mensyaratkan adanya perubahan besar-besar dari teknologi manual menjadi digital. Juga penggunaan teknologi canggih dalam memenuhi segala kebutuhan hidup umat manusia. Mantan Direktur Bank Indonesia Anwar Nasution juga berpendapat, kondisi perekonomian dunia pada 2015 tidak menguntungkan bagi Indonesia. Anwar Nasution menyatakan, berbagai kalangan yang memiliki hutang luar negeri bakal menghadapi pukulan keras. Pada saat itu mereka akan kesulitan mendapatkan dolar untuk membayar hutang. “Perusahaan seperti Garuda pasti akan mengalami pukulan yang sangat berat. Selama ini mereka mendapatkan pemasukan dari rupiah. Namun dipaksa harus mengembalikan hutang-hutangnya dengan mata uang dolar Amerika. Padahal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami penurunan hebat”, kata Anwar menambahkan. Selain Garuda berbagai maskapai penerbagangan juga bakal terkena imbas akibat kenaikan nilai tukar dolar. Penyebabnya, karena mereka membeli bahan bakar pesawat mekai dolar, sementara pendapatan yang masuk berupa rupiah. Kondisi ekonomi 2015 yang kurang bersahabat dengan Indonesia juga akan memberi masalah bagi para pengusaha di Indonesia. Minimnya jumlah pengusaha Indonesia yang bisa bersaing di pasar internasional membuat mereka tidak bisa memperoleh pemasukan dalam bentuk dolar. Padahal, lagi-lagi nilai tukar rupiah terancam akan terus mengalami kemerosotan. “Perlu kerja keras agar pengaruh kondisi ekonomi di luar negeri tidak begitu berdampak bagi Indonesia”, ujar Anwar Nasution. ❏ MBO


49

NASIONAL Dialog Pilar Negara

Menyoal Kedaulatan Nasional

I

NDONESIA merupakan Negara yang sangat besar. Jumlah penduduk dan potensi dimiliki Indonesia juga sangat besar. Dibanding negara-negara tetangga, di wilayah ASEAN misalnya, Indonesia sungguh sangat besar. Luas wilayah Indonesia 10 kali lipat dibanding negara serumpun, Malaysia. Apalagi jika dibandingkan dengan Brunei dan Singapura. Maka dari itu, tidak semestinya Indonesia hanya memiliki cita-cita sebatas swasembada pangan. Dengan potensi besar yang begitu besar, sudah seharusnya

maksimal. Salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah merebut kembali kedaulatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, hingga kini Indonesia belum sepenuhnya berdaulat di bidang ekonami. Terlalu banyak pengusaha dan perusahaan asing yang begitu dominan menguasai berbagai sektor perekonomian Indonesia. Sehingga, pemerintah dipaksa mengikuti arah pikiran dan kemauan mereka. Pemerintah tidak bisa menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri, karena masih disetir oleh berbagai kekuatan modal asing

maritim Indonesia. Tak sedikit pula kapal terbang yang melintas wilayah udara Indonesia secara bebas, tanpa izin. Kalaupun saat ini pemerintah sedang giat menangkap kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, Yudhi pesimistis kebijakan tersebut akan berumur panjang. Yudhi menduga penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal itu hanya kebijakan sementara yang bertujuan pencitraan semata. “Yang menjadi tanda tanya besar dari penenggelaman tersebut, mengapa yang


Indonesia memiliki ambisi untuk menentukan tatanan kehidupan dunia. Indonesia harus berani bukan hanya di kawasan ASEAN atau Asia saja, tapi Indonesia juga harus berani mencanangkan target sebagai salah satu kekuatan dunia yang musti disegani, baik kawan maupun lawan. Pernyataan itu disampaikan pengamat ekonomi Sonny B. Harmadi ketika menjadi narasumber pada acara Dialog Pilar Negara di Press Room Parlemen pada Senin (8/12). Selain Sony, acara tersebut juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman dan pengamat politik Yudhi Latif. Ketiga narasumber ini membahas tema: Menumbuhkan Komitmen Menjaga Kedaulatan NKRI. Melihat kondisi sekarang, Sonny menilai, ada yang salah dalam pengaturan potensi Indonesia. Sehingga hasilnya pun belum 50

yang ada di sini. “Kenaikan BBM bersubsidi yang terjadi di saat harga minyak dunia sedang turun patut dicurigai adanya campur tangan kepentingan asing. Dan, kerapuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonominya sendiri”, kata Sonny lagi. Karena itu, Sonny menyayangkan sikap dan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Akibat keputusan itu, praktis masyarakat Indonesia tak bisa menikmati turunnya harga minyak dunia. Malah, pemerintah memaksa rakyatnya agar terus bertahan dalam himpitan ekonomi yang makin kejam. Pernyataan serupa disampaikan Yudhi Latif. Menurut Yudhi, keberanian negara lain menjamah teritorial Indonesia secara bebas menunjukkan lemahnya kedaulatan kita di mata asing. Terbukti masih banyak kapalkapal asing yang hilir mudik di wilayah

ditangkap adalah kapal-kapal kecil, atau lebih tepatnya perahu. Kenapa bukan kapal-kapal besar”, kata Yudhi menambahkan. Karena itu Yudhi menilai, pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo bersama Jusuf Kalla sesungguhnya tidak berdaulat. Itu terbukti banyak campur tangan orang luar yang memengaruhi pemilihan para pembantu presiden. “Revolusi mental yang dicanangkan Jokowi sudah mentah sejak penentuan menteri, karena tak sesuai kemampuan orang-orang yang dipilih,” katanya. Sementara Rambe Kamarulzaman menganggap kedulatan Indonesia masih memprihatinkan. Khususnya dalam praktik kehidupan politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Menurut Rambe, susah ditemukan adanya kedaulatan yang utuh, sebagaimana seharusnya sebuah bangsa. ❏ MBO


Seminar Nasional di UI

Pancasila Bersifat Universal Pancasila mengandung nilai-nilai moral bersifat universal. Pancasila bisa diterima di bagian bumi manapun, bukan di Indonesia semata.

para Kaisar Jepang membaca kitab Sutasoma, sehingga mengambil intisari dari Pancasila”, kata Hidayat. Menurut Wakil Ketua MPR, Pancasila bukanlah rangkuman nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia saja. Tapi sila-sila yang ada di dalam Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang juga diakui


P

EMBICARAAN menyangkut Pancasila tampaknya semakin menarik. Ada berbagai masukan yang bisa didapatkan setiap kali pembicaraan menyangkut dasar negara itu dilakukan. Salah satunya datang dari seorang peneliti Indonesia yang sempat menjalani kehidupan panjang di Jepang. Menurut dia, di negara Matahari Terbit itu juga terdapat Pancasila. Bahkan pancasila yang ada di Jepang telah berumur lama, sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, bisa jadi pemikiran tentang Pancasila yang ada di Jepang agaknya memengaruhi para pendiri bangsa Indonesia untuk mengikuti norma-norma tentang Pancasila yang ada di sana. “Karena nilainilai tentang Pancasila sudah ada sejak zaman Kekaisaran di Jepang,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., selaku pembicara kunci pada acara Seminar Nasional di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Kamis (20/11). Seminar Nasional yang di Kampus Kuning itu mengangkat tema: Revitalisasi Pancasila EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Sebagai dasar Negara “, diselenggarakan oleh Pusat Studi Timur Tengah dan Islam (PSTI). Dan, seminar ini disiarkan melalui video conference ke Fakultas Hukum UGM dan Universitas Negeri Syah Kuala Aceh. Selain Hidayat Nur Wahid, terdapat tiga narasumber lain yang menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Mereka adalah Dr. Masdar Farid Mas’udi, penulis buku Tafsir Konstitusi yang juga Ketua PB NU; Prof. Dr. Sudjito, SH.m M.Si., Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM; dan Dr. Syamsyi Ali, ketua Jamaica Muslim Centre. Hidayat Nur Wahid berharap, pendapat tentang Pancasila seperti yang dikemukakannya itu, tidak perlu dipertentangkan. Apalagi Indonesia memiliki fakta tersendiri. Yaitu, keberadaan Pancasila dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab tersebut antara lain tertulis adanya ajaran toleransi yang menjadi nadi bagi berlangsungnya Bhineka Tunggal Ika. “Jadi saya juga katakan, jangan-jangan

masyarakat dunia. Selain itu, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, bukan nilai-nilai yang lahir saat ini saja. Namun sudah ada sejak lama, ada sejak berabad-abad silam. Sebagai rangkuman nilai-nilai luhur, Pancasila membuka diri untuk terus didialogkan dan ditafsirkan secara bersamasama, kemudian disepakati secara bersama pula. Karena itu, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, sebagaimana yang dilakukan rezim Orde Baru bukanlah langkah yang benar, dan menyalahi pemikiran yang sempat dikembangkan Soekarno. Pada kesempatan itu Hidayat Nur Wahid menunjukkan contoh bahwa Soekarno juga tidak sependapat dengan ide Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi kemasyarakatan. “Pada 1952 ada sekelompok anak muda mau mendeklarasikan organisasi yang disebutnya berasas tunggal, Pancasila. Ternyata, deklarasi itu dilarang bung Karno,” ungkap Hidayat Nur Wahid. ❏ MBO

51

NASIONAL Dialog Pilar Negara

Mencari Akar Masalah Konflik TNI-Polri Konflik antara oknum TNI dan Polri sudah menjadi rahasia umum. Di beberapa daerah konflik ini kerap terjadi, baik dalam skala kecil ataupun sedang. Lalu, bagaimana cara mengatasi konflik antar apatur negara yang bersenjata itu?

K

ENAPA mengapa selalu saja terjadi konflik antara oknum serdadu TNI dan Polri? Pertanyaan ini memang sudah selayaknya diajukan oleh masyarakat luas, mengingat konflik antara oknum prajurit TNI dan Polri sering terjadi. Kekhawatiran masyarakat terhadap kasus yang melibatkan aparatur yang memegang senjata sangat dimaklumi. Berbagai diskusi ataupun pembahasan untuk mencari apa sih sesungguhnya yang menjadi akar masalah sehingga konflik antara oknum dua institusi bersenjata ini selalu saja berulang. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada edukasi, ada pada pendidikan awal para taruna. Untuk itu, ada wacana kuat agar pendidikan TNI dan Polri dijadikan satu kembali, agar bisa dikontrol dan seragam. Namun, beberapa pengamat militer memilliki pandangan lain. Para pengamat menilai, akar masalahnya adalah kesejahteraan dan kecemburuan sosial. Sebab, pasca pisah dengan TNI, Polri memiliki

52


kewenangan yang luas sehingga berdampak kepada kesejahteraan. Hal tersebut dibahas serius dalam Dialog Pilar Negara MPR RI dengan para wartawan parlemen di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, 1 Desember 2014. Berperan sebagai narasumber anggota MPR RI Fraksi Hanura Syarifuddin Suding dan pakar kriminologi UI Erlangga Masdiana. Menurut Syarifuddin Suding, sebelum era reformasi TNI dan Polri adalah satu badan tak terpisahkan. Karena satu badan sehingga jiwanya menjadi satu. Tapi bergulirlah era reformasi. Tuntutan reformasi menginginkan agar TNI dan Polri pisah. TNI bertanggung jawab terhadap pertahanan negara, sedangkan Polri bertanggung jawab soal keamanan negara di dalam negeri. Hal tersebut teradopsi dengan baik dalam UU Kepolisian Nomer 02 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian, dan dalam UU Nomer 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomer 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Terjadinya gesekan antara TNI dan Polri itu diduga tidak

lepas dari perebutan lahan bisnis, dan dugaan beking bekingan lahan bisnis. “Kita menyadari bahwa tingkat kesejahteraan anggota TNI dan Polri ini masih memprihatinkan. Kita berharap agar TNI dan Polri bekerja secara profesional. Untuk meminimalisir gesekan, tidak ada c a r a l a i n h a r u s a d a p e n i ng k a ta n kesejahteraan, dan harus ada program membangun komunikasi yang baik antara TNI dan Polri, dan itu harus dilakukan secara intens,” ujarnya. Wacana soal penyatuan kembali TNI dan Polri, menurut Syarifuddin, sangat baik. Sebab, jika mereka menyatu di satu angkatan maka jalinan kekerabatan, jalinan emosional, dan komunikasi akan berjalan sangat baik dan akan berlangsung lama. Dan, kalau ada masalah maka mereka akan saling mengontak dan menyelesaikannya dengan baik. “Satu lagi yang penting adalah proses rekrutmen di TNI dan Polri harus transparan, akuntabel. Sebab, bagaimana mereka akan mengayomi, melakukan edukasi ke masyarakat jika proses rekrutmennya saja tidak transparan dan tidak akuntabel,” katanya. Sementara pakar kriminologi Universitas Indonesia Erlangga Masdiana mengatakan, persoalan gesekan antara TNI dan Polri sangat sulit dianalisa secara jernih. Tak dipungkiri pasca pemisahan fungsi TNI dan Polri, kewenangan Polri menjadi sangat luar biasa. Antara lain kewenangan mengatur keamanan umum, mengeluarkan surat izin mengemudi, mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan bahan peledak, serta izin operasional jasa keamanan. “Di sini bisa kita lihat apabila berbicara soal izin, maka akan muncul aspek keuangan yang sangat besar, sedangkan TNI sumber resoursesnya sangat sedikit. Ada wacana agar kewenangan keamanan dibagilah ke TNI, jangan semua dipegang Polri. Satu keamanan besar dipegang oleh TNI dan keamanan kecil dipegang Polri. Ya, inilah kalau menyangkut soal pembagian susah sekali dibicarakan,” ungkapnya. Masalah-masalah itulah yang harus segera dipikirkan, dicari penyelesaiannya sehingga baik buat kedua pihak, terutama soal kesejahteraan. Jika masalah kesejahteraan ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan terus terjadi gesekan antara dua aparatur negara ini, dan imbasnya akan membuat khawatir rakyat. ❏ Dry


Seminar Medan

Ketua Umum PKB Buka Seminar Nasional PKB berkomitmen memperteguh dan memperkuat NKRI dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

T

AK seperti biasanya, seminar nasional kerjasama Pusat Pengkajian MPR RI dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR di Medan, Sumatra Utara, termasuk istimewa. Sebab seminar yang berlangsung di Hotel ASEAN International Medan, pada Rabu 17 Desember 2014 itu dibuka langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sangat jarang seminar nasional fraksi MPR RI di daerah dibuka langsung oleh ketua umum partai. Muhaimin Iskandar masih menyempatkan waktu untuk membuka seminar nasional dengan tema “Upaya Menjaga Kedaulatan NKRI demi Kesejahteraan Rakyat” di Medan. Bahkan secara khusus Muhaimin didampingi Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy datang ke Medan hanya untuk menghadiri seminar nasional ini. Seminar yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB terpaksa harus diundur hingga pukul 15.30 WIB menunggu kedatangan Muhaimin Iskandar dari Jakarta. Setelah membuka seminar yang diikuti pengurus DPW PKB Sumatra Utara, pengurus DPC, anggota dewan dari PKB, serta organisasi di bawah PKB (Fathayat, IPNU, Garda Bangsa, dan lainnya), Muhaimin kembali bertolak ke Jakarta. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Dalam pengarahan di depan peserta seminar, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin mengatakan, seminar ini memperlihatkan komitmen PKB untuk memperteguh dan memperkuat NKRI dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Muhaimin, kedaulatan NKRI adalah tema besar yang tidak pernah akan selesai. Tema ini tidak akan habis-habisnya dikupas. Hal itu disebabkan Indonesia adalah negara besar yang memiliki geografis sangat luas. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia sangat besar, menempati urutan terbesar ketiga di dunia. “Inilah yang membuat tema itu menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai menyangkut kedaulatan Indonesia,” katanya. Apalagi, lanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa, semisal tambang (emas, nikel, dan sebagainya) yang belum dikelola secara ekonomis dan produktif. “Kekayaan alam ini belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan. Kekayaan ini belum dinikmati bangsa Indonesia, tapi baru dinikmati sebagian kecil bangsa,” ujarnya. Muhaimin mengungkapkan, ada syarat dan faktor untuk menjaga kedaulatan NKRI

itu. Pertama, Indonesia harus memiliki kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari tingkat pendidikan maupun keahlian atau kompetensi. “Tidak mungkin kita bisa berdaulat kalau SDM kita tidak berkualitas,” kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu. Kedua, Indonesia harus memiliki ketahanan ekonomi, budaya, dan sosial. “APBN yang besar perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Pertumbuhan ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya,” sebutnya. Ketiga, faktor pemanfaatan sumber daya alam yang memadai. Menurut Muhaimin, selama ini pemanfaatan SDA tidak didukung dengan informasi yang memadai. Misalnya, kita belum memiliki informasi tentang potensi kelautan. “Dalam hal ini Gus Dur sudah melihat jauh ke depan dengan kebijakan mendirikan kementerian kelautan,” paparnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, Muhaimin mengharapkan PKB bisa hadir secara riil. Pembicara dalam seminar yang berlangsung hingga menjelang Magrib itu adalah Lukman Edy dan anggota DPR dari PKB, Marwan Basofa. Kedua narasumber mengangkat tema ‘Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.’ Kedua narasumber mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi maritim yang belum dioptimalkan. Misalnya, Indonesia memiliki panjang pantai kedua terbesar setelah Brasil. Selain itu, sepertiga pelayaran dunia atau sekitar 75.000 kapal lalu lalang di selat Malaka. “Malaysia sudah membangun sektor maritim sejak 10 tahun lalu, sedangkan Indonesia baru mulai membangun. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pertama kali mengangkat potensi maritim Indonesia dengan membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Joko Widodo hanya mengikuti jejak Gus Dur,” kata Lukman Edy. ❏ BS

53

NASIONAL Press Gathering Palembang

Kumpul Wartawan di Provinsi Internasional Banyak ajang internasional digelar di Sumatra Selatan. Hal demikian mentenarkan provinsi itu di mata dunia. Kumpul bareng wartawan di Palembang disebut Alex tidak salah tempat.

D

I AWAL masa kepengurusan, Hilman Mattauch mengharap kerja sama antara wartawan dengan MPR dijalin lebih erat. Apa yang dikatakan oleh Ketua Koordinator Wartawan Parlemen itu disampaikan saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk press gathering, di Palembang, Sumatra Selatan, 12 -14 Desember 2014. “Kami juga ingin minta masukan,” tambahnya. Dalam acara yang diikuti oleh 80 wartawan dari berbagai dan beragam media, wartawan Metro TV itu mengakui kerja sama antara wartawan dengan MPR sudah terjalin baik. “MPR serius menjalin kerja sama,” pujinya. Dirinya berharap ke depan, program-program yang ada bisa berjalan sukses. Di hadapan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, dan anggota MPR seperti Abdul Kadir Karding dari PKB, Zainut Tauhid dari PPP, Fadloli dari Partai Nasdem, dan Hanna Hasanah dari Kelompok DPD, pria bertumbuh tambun itu memuji keberhasilan Zulkifli dalam 54


melaksanakan Pelantikan Presiden. Diakui di tengah panasnya berita politik menjelang hajatan lima tahunan, Zulkifli mampu memberi rasa adem tidak hanya kepada Jokowi dan Prabowo namun juga kepada masyarakat. “MPR mampu menjadi king maker untuk bangsa dan negara,” ujar Hilman yang langsung disambut tepuk

tangan para hadirin. Sebagai tuan rumah, Alex merasa senang dengan acara yang digelar oleh para wartawan. Dengan bersemangat, Alex berada di tengah para kuli tinta. Sebagai acara yang penting dan strategis, di hadapan para wakil rakyat dan penyebar berita, mantan Bupati Musi Banyuasin memaparkan


keberhasilan dan kesuksesan pembangunan wilayah di masa kepemimpinannya. “Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi terdepan di Indonesia,” ujarnya. Ujarannya itu langsung disambut sorak sorai dan tepuk tangan para pengikut sosialisasi. “Tidak salah Palembang dijadikan tempat press gathering,” tambahnya. Di layar besar, politikus dari Partai Golkar itu memaparkan kegiatan-kegiatan internasional yang telah dilaksanakan di Palembang dan kabupaten di sekitarnya. Kegiatan internasional itu seperti Piala Asia (AFC Cup), ASEAN Games, Islamic Solidarity Games, MTQ Internasional. “Dan yang masih berlangsung hari ini adalah ASEAN University Games,” ujarnya dengan bangga. Sebagai ajang olahraga antarbangsa tentu fasilitas yang tersedia berstandar internasional. “Sarana olahraga yang ada jangan dibandingkan dengan Jakarta tapi bandingkan dengan Beijing, Seoul, dan Tokyo,” ujar mantan aktivis Pemuda Panca


Marga itu dengan mantap. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di wilayah yang dulu tempat Kerajaan Sriwijaya berdiri, Alex menyimpulkan kalau daerah diberi kesempatan, maka Indonesia akan jauh lebih bagus. Kemampuan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang sekarang dipandang oleh banyak mata sebagai provinsi yang mapan dan berani maju ke depan sebagai tempat ajang kegiatan internasional, bisa jadi didukung oleh kekayaan alam yang sangat potensial. Kekayaan alam yang ada di provinsi wong kito galo itu dipaparkan Alex seperti batu bara, gas alam, minyak, dan panas bumi. Dari 100 persen batu bara di Indonesia, 44 persen ada di di sini, “ paparnya. “Pun demikian, panas bumi di sini jumlahnya 40 persen,” tambahnya. Tak hanya kekayaan dari fosil yang bisa menjadi sumber pembangunan provinsi itu. Di sektor pertanian, Sumatra Selatan pun

tak kalah dengan provinsi di Jawa dan Bali. “Produksi beras kita surplus 1,2 juta ton,” ungkapnya. Ujung dari presentasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan, Alex mengatakan, “Sumatera Selatan mempunyai kontribusi yang positif bagi Indonesia.” Bukti keberhasilan pembangunan di provinsi yang luasnya 87.017,41 kilometer persegi itu juga diakui oleh Kerajaan Saudi Arabia. Sukses melaksanakan Islamic Solidarity Games dan MTQ Internasional membuat Saudi Arabia menghadiahi Museum Islam di Palembang. Museum itu hanya ada di Mekkah dan selanjutnya ada di Asrama Haji Palembang. Apa yang disampaikan Alex Noerdin dibenarkan oleh Zulkifli. “Apa yang disampaikan Pak Alex memang fakta,” ujarnya di awal sambutan. Pun demikian apa yang dipaparkan oleh Hilman juga dibenarkan. Dirinya sungguh berterima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Bukti dari kerja sama itu diungkapkan mantan Menteri Kehutanan itu, “Apapun yang kita lakukan tanpa peran media tak akan berdampak luas.” Kepada para wartawan, dikatakan MPR dalam bertindak sepakat mengedepankan politik kebangsaan. “Seluruh keputusan diambil dengan cara musyawarah,” paparnya. Diakui sosialisasi yang telah dilakukan MPR periode sebelumnya berhasil. Untuk itu dalam periode sekarang, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang disebutnya sebagai janjijanji kebangsaan itu untuk diwujudkan. “Kita ingin janji kebangsaan diimplementasikan dalam perilaku dan tataran keseharian,” ucap Zulkifli dengan mantap. ❏ AW

55

NASIONAL Diskusi I Press Gathering

Menggagas Peran MPR ke Depan MPR ke depan harus menjadi pemecah kebuntuan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.


S

EJAK reformasi bergulir MPR RI sudah tidak lagi sekuat sebelumnya. MPR sudah menjadi lembaga negara seperti lembaga negara yang lain. Karena itu MPR tidak mungkin melakukan langkah politik di luar kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang. Antara lain, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil presiden setelah mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi. Serta mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu MPR sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi. Mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara. Tidak memiliki ambisi pribadi atau golongan yang terlalu besar. Serta, mau mengedepankan musyawarah untuk mufakat, seperti yang pernah diperlihatkan oleh pimpinan MPR di era kepemimpinan (alm) Taufiq Kiemas. Pernyataan itu disampaikan pimpinan Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding saat menjadi narasumber pada acara diskusi press gathering wartawan parlemen di Palembang, Jumat (14/12). Bersama

56

pimpinan Fraksi Nasdem MPR RI Drs. Fadholli dan Sesjen MPR Eddie Siregar, Abdul Kadir membahas tema Refleksi Akhir Tahun, Peran MPR Dalam Dunia Politik. Melihat peran dan fungsinya, menurut Abdul Kadir, ke depan MPR diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan yang kerap terjadi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, MPR perlu

diberikan penguatan. Salah satunya adalah dengan memberikan hak kepada MPR untuk menafsirkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Untuk itu, mau tidak mau harus dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 agar harapan memperkuat peran dan fungsi MPR itu bisa dilaksanakan,” ujar Abdul Kadir. Sementara Drs. Fadholli menilai, sebaik-


nya MPR memerankan tugas membangun dasar-dasar ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting, karena masih banyak generasi muda yang belum mengetahui dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga semakin gampang berinteraksi dengan budaya asing, dan semakain jauh dari dasardasar budaya sendiri. Untuk itu, MPR harus dibekali dana yang lebih besar. Agar membangun ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai dana

yang dikelola MPR lebih kecil dari dana satu buah jembatan, karena pekerjaan MPR benar-benar berat dan tidak ringan. “Sosialisasi masih penting, tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh MPR sendiri. Sebaiknya sosialisasi diambil alih oleh pemerintah. Sementara MPR harus menekankan perannya untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara”, kata Fadholli. Sementara Sesjen MPR Eddie Siregar menilai, wajah MPR ke depan akan diejawantahkan oleh pimpinannya. Karena

itu, jika pimpinan MPR senantiasa bicara menyangkut kepentingan bangsa, bukan kepentingan perorangan, maka MPR ke depan pasti akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, bila pimpinan MPR selalu bicara menyangkut kepentingan kelompok tertentu, maka masa depan MPR bakal mengkhawatirkan. “Pimpinan MPR harus menganggap ini adalah tugas yang memang harus dilaksanakan, bukan pekerjaan yang akan memberikan hasil di belakangnya”, ujar Eddie Siregar.❏ MBO

Diskusi II Press Gathering

Mengolah Potensi Daerah Di era otonomi daerah, berbagai daerah gencar memaksimalkan pemanfaatan potensi daerahnya, terutama dari sisi sumber daya alam ( SDA ). Adakah itu sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat?

U

NTUK mempercepat pembangunan dan kesejahteraan daerah, terutama di daerah-daerah ujung dan terpencil, pemerintah menerapkan pelakasaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan, undang-undang otonomi daerah itu telah mengalami perubahan beberapa kali. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Otonomi daerah adalah sebuah instrumen penting bagi daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya, terutama potensi sumber adaya alamnya. Pengelolaan sumber daya alam itu dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah masingmasing, sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah dan mempercepat kesejahteraan rakyatnya. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah

adalah gagasan luar biasa menjanjikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih baik. Namun, dalam realitanya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Hal ini dibahas serius dalam dialog 57

NASIONAL

interaktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan Press Gathering yang diselenggarakan oleh MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Novotel Hotel, Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, 12 Desember 2014. Tampil sebagai narasumber dialog tersebut Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, anggota MPR Kelompok DPD Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan anggota MPR Fraksi PPP Zainutauhid Saadi. Dalam kesempatan pertama, Hana Hasanah memaparkan bahwa kearifan lokal adalah value atau nilai dari sesuatu yang ada di daerah tersebut. Contoh di daderah Gorontalo. Komoditas yang menjadi potensi daerah dan memiliki value tinggi adalah jagung. Jagung di sini tidak hanya menjadi bahan makanan pokok dan menjadi salah satu elemen pelengkap budaya, jagung juga menjadi salah satu komoditas utama dan mampu memberi konstribusi ekonomi bagi Gorontalo. “Jagung ini juga merupakan pangan alternatif yang sangat baik di saat orang bingung sebagai akibat menipisnya ketersediaan beras yang juga harus diimpor. Nah, jagung bisa menjadi bahan makanan pokok alternatif untuk semua,” ujarnya. Pembangunan di daerah, lanjut Hana, memang harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah itu. Potensi daerah itu 58

harus dikelola secara merata, tidak boleh lagi ada monopoli peguasaan potensi daerah, terutama sumber daya alamnya. Beberapa kebijakan pemerintah yang lalu cukup membuat miris, yaitu soal pemberian wewenang pengelolaan sumber daya alam. Banyak sekali terjadi, hanya segelintir pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di aderah tersebut tanpa memikirkan nasib rakyat setempat. Bahkan ada yang sudah jelasjelas kawasan hutan lindung bisa dialihfungsikan untuk kegiatan ekonomis pihak tertentu. Dampaknya sangat berbahaya. “Pemerintah pusat dan daerah harus memerhatikan hal ini. Suatu daerah itu berhasil jika pembangunan infrastruktur cukup memadai, perekonomian berjalan baik, pendidikan baik, kesehatan tercover dengan baik. Dan, itu semua akan terwujud jika potensi daerah dimaksimalkan dan digunakan demi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. Sementara, anggota MPR RI Fraksi PPP Zainutauhid Saadi mengungkapkan bahwa hadirnya Republik Indonesia adalah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sesuai janji kemerdekaan yang tertuang dengan baik di dalam konstitusi negara. Pertanyaannya, apakah

janji kemerdekaan itu sudah terpenuhi dan sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah seluruh rakyat sudah merasa terlindungi hak-haknya, dan apakah sudah merasakan tersejahterakan hidupnya serta tercerdaskan? Sayangnya, menurut Zainutauhid, belum semua terpenuhi, karena banyaknya persoalan bangsa yang dihadapi selama 69 tahun Indonesia merdeka. Dalam kurun 69 tahun Indonesia merdeka manakala rakyat Indonesia ditanya apakah kekayaan negara Indonesia yang utama? Pasti jawabannya adalah laut atau tambang atau hutan. Padahal kekayaan bangsa kita adalah dua ratus juta lebih rakyat Indonesia yang merupakan sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia itulah kekayaan bangsa kita yang utama. Kekayaan sumber daya alam kita memang sangat besar, tapi akan percuma jika tidak dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia itu sendiri. “Singapura contohnya, tidak punya sumber daya alam. Begitu juga Jepang, miskin kekayaan alam. Tapi, kenapa mereka unggul? Karena sumber daya manusia mereka bagus. Kita memiliki banyak sumber daya manusia, maka hal itu harus diperhatikan betul-betul,” pungkasnya. ❏ Dry


Dialog Pilar Negara

Hukuman Mati, Layak atau Tidak

P

ENOLAKAN Presiden Joko Widodo memberikan grasi terhadap 64 pengedar narkoba yang divonis mati menuai pro kontra. Itu tercermin pada acara Dialog Pilar Negara yang dilaksanakan di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI pada Senin (15/12). Dialog yang mengetengahkan tema: “Hukuman Mati dan Penegakan HAM” itu menghadirkan tiga narasumber, yaitu Masinton Pasaribu, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan; Dr.

Bersama beberapa kolega, ia mendirikan kelompok berlambang Hati (hapuskan hukuman mati). Kelompok ini beralasan, hidup adalah hak asasi manusia yang tak bisa dibatasi. Pada saat yang sama, muncul juga para pembela hukuman mati. Mereka ini antara lain merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. “Dalam perjalanannya, beberapa tokoh yang semula menentang hukuman mati berbalik, lalu mendukung hukuman mati.

“Saat ini ada sekitar 4,2 juta pemakai narkoba. Dari jumlah tersebut, 1/3 diantaranya merupakan generasi muda. Saya kira siapapun tidak bisa mentolerir kejahatan yang sangat kejam ini”, kata masinton menambahkan. Masinton setuju jika dikatakan pelaksanaan hukuman mati tidak menyalahi konstitusi. Meskipun pada Pasal 28 ayat I dikatakan negara menjamin hak hidup warganya. Namun, pada Pasal 28 ayat J


Akhiar Salmi, pakar Hukum FH UI; dan Firmansyah Arifin, LSM Indonesia Legal Roundtable. Menurut Akhiar Salmi, pro kontra terhadap hukuman mati akan menjadi perdebatan abadi. Tinggal, mana pendukungnya lebih banyak. Jika pelaksanaan hukuman mati memiliki banyak pendukung, niscaya hukuman mati pun akan diberlakukan. Sebaliknya, jika penolakan hukuman mati lebih banyak pendukungnya, tentu saja pelaksanaannya akan ditanggalkan. Di Indonesia, pro kontra terhadap hukuman mati muncul sejak mencuatnya kasus Sengkon dan Karta, terpidana hukuman mati pada kasus perampokan dan pembunuhan, sekitar 1970-an. Sejak itu dua kutub yang menolak dan mendukung pelaksanaan hukuman mati terus terjadi. Salah satu tokoh penentang hukuman mati adalah pengacara Mulya Lubis, yang juga tokoh lembaga Bantuan Hukum. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Namun para penentang pelaksanaan hukuman mati juga terus bertambah”, kata Akhiar Salmi. Secara pribadi, penulis buku berjudul Eksistensi Hukuman Mati itu mengakui, kalau dia setuju dengan hukuman mati. Terutama bagi para terpidana yang mengancam keselamatan Negara, terorisme, hingga pengedar narkoba dan para koruptor. Secara hukum, menurut Akhiar, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, perdebatan seputar pelaksanaan hukuman mati tak perlu dilanjutkan. Pendapat serupa juga disampaikan Masinton Pasaribu. Secara pribadi, Masinton mengaku setuju dengan pelaksanaan hukuman mati. Terlebih di kalangan terpidana kejahatan berat, seperti korupsi, terorisme, dan pengedar narkoba. Karena ketiga jenis kejahatan ini menimbulkan efek sangat berat.

pelaksanaan hak asasi itu tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara Firmansyah Arifin, dari Indonesia Legal Roundtable, bersikukuh menolak pelaksanaan hukuman mati, tak terkecuali bagi pengedar narkoba. Alasannya, karena hidup merupakan hak setiap orang yang tidak bisa diganggu gugat. Selain, kematian merupakan urusan Tuhan, tidak boleh ada campur tangan manusia. Isu seputar pro kontra hukuman mati, kata Firmansyah, sudah sejak lama menjadi isu dunia internasional. Namun, sejak 2012 praktik hukuman mati terus mengalami penurunan. Bahkan, setiap tahun terdapat 3 negara yang menghilangkan hukuman mati. Karena itu, menurut Firmansyah, penolakan Presiden Jokowi terhadap 64 pengedar narkoba yang divonis mati akan menjadi catatan buruk pelaksanaan HAM pemerintah Jokowi-JK. ❏ MBO

59

Mata Pengamat NASIONAL

Polemik Soal Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pro kontra soal amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih terus berjalan dan makin hangat dari hari kehari. Berbagai pendapat yang pro dan kontra soal amandemen bersahut-sahutan dengan argumentasi akademis masing-masing. Satu pihak beranggapan bahwa UUD harus diamandemen disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, namuan disisi lain ada yang tetap ‘ngotot’ agar UUD tidak perlu di amandemen lagi. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang dengan tegas mengatakan bahwa UUD seharusnya tidak diubah dari awal, harus dikembalikan lagi ke UUD 1945 yang asli.

Dr. Lita Tyesta ALW, SH. M.Hum Pusat Kajian Konstitusi dan Dosen UNDIP

B

ANYAK sudah wacana untuk melakukan amandemen UUD. Menurut saya, melakukan perubahan konstitusi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Contoh riil, pihak yang selalu konsisten mewacanakan amandemen UUD adalah lembaga DPD RI. Lembaga ini sangat konsisten. Saya melihat dari awal, mulai dari periode pertama sampai kini, tidak ada perubahan. Hal ini bisa dimaklumi, karena berkaitan erat dengan penguatan peran DPD RI. Wacana perubahan UUD yang diajukan DPD karena mereka menganggap tugas dan kewenangan mereka belum jelas. Begitu saya pelajari dari Pasal 22D, saya rasa dari Pasal 22D itu sudah memberikan porsi yang cukup untuk DPD menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian muncul aturanaturan melalui UU MD3. Kita berharap dari ketentuan konstitusi itu, semestinya muncul aturan turunannya dalam UU memberikan kewenangan itu tidak jauh beda dengan apa yang dikehendaki konstitusi, ternyata tidak demikian yang terjadi. Makanya sekitar Maret 2012, DPD mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( MK ). Kemudian MK memutuskan dengan putusan MK No.92/PUUX/2012 tentang Pengujian UU No.27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan. 60

Melihat amar putusan MK tersebut, mestinya dalam UU MD3 yang baru, DPD berharap apa yang menjadi tuntutan DPD dan diakomodir oleh putusan MK. Ini mestinya dipahami oleh pembentuk UU. Semestinya dalam UU MD3

yang baru kewenangan DPD harus sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Intinya adalah aturan turunannya harus mengakomodir kehendak konstitusi. ❏ Dry


Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH,LLM. Akademisi UGM

T

ERLALU banyak mitos yang terjadi di seputar UUD. Sebagian besar rakyat adalah produk dari proses pendidikan di zaman Orde Baru, dimana di situ ada banyak sekali mitos yang ditanamkan terhadap UUD, dan beberapa diantaranya adalah mitos bahwa UUD tidak bisa diubah. Ini mitos tidak tahu datangnya dari mana. Tentu saja omong kosong jika UUD tidak dapat diubah. Kalau kita sadar sejarah, Bung Karno saja berpidato pada 18 Agustus 1945 malam ketika UUD disahkan. Waktu itu dia mengatakan, “UUD yang baru saja kita sahkan tadi itu adalah UUD kilat atau sementara, tuan-tuan dan puan-puan kalau satu saat nanti negara dalam kondisi mapan dan jauh lebih baik maka kita bikin UUD yang jauh lebih bagus”. Saya tidak tahu mengapa muncul mitos UUD tidak dapat diubah. Wacana tersebut bertentangan sama sekali dengan kenyataan historis ketika UUD tersebut dibuat. Ini mitos yang berbahaya seakan-akan UUD disandingkan sama dengan kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya dan itu adalah omong kosong jika konsep kitab suci diterapkan pada UUD. UUD itu mengikuti kenyataan sejarah. Dia disusun atas usul, konsep, dan masalah yang terjadi pada 1945. Sekarang problemnya jauh berbeda kenapa kita tidak bisa move on dari kenyataan 1945. Kita benar-benar tidak bisa move on. Tahun 1945 saja terus yang dipikirin. Padahal kejadian saat ini sangat jauh berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesalahan paradigma bahwa UUD itu singkat dan supel. Ini yang diajarkan kepada kita dulu. Singkat karena mengatur hal-hal tertentu, supel bisa berlaku sepanjang zaman. Padahal di dunia pasca 80-an akhir sampai sekarang lebih dari 70 negara yang melakukan perubahan UUD, dan semua UUD itu berubah menjadi UUD yang sangat panjang. Negara India misalnya, ada lebih 400 pasal di UUD-nya. Afrika Selatan hampir 300 pasal. Kenapa kemudian kita bertahan dengan konsep bahwa kita harus 37 pasal memuat aturan ini dan itu, padahal banyak sekali hal kenyataan saat ini yang hadir EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

dalam konteks perubahan UUD, hadir dalam konteks ketatanegaraan yang kemudian tidak masuk di situ. Maksud saya adalah janganlah beranggapan UUD dasar itu singkat dan supel, hal-hal ini yang boleh dibahas yang lain tidak, yang lainnya dibuang-buangin dan menjadi macam-macam UU. Jika sudah menjadi UU maka dikhawatirkan akan menjadi permaianan parpol. Lalu, ketiga, mitos yang mengatakan bahwa UUD yang dibuat 1945 itu jauh lebih

dulu yang pendulum kekuasannya berada di tangannya, sangat berkuasa besar. Kemudian karena reaktif tersebut kemudian kita pindahkan pendulum kekuasaan tersebut ke lembaga lain, yakni DPR. Lihat sekarang, DPR menjadi sangat berkuasa. Untuk menjadi apapun di Republik ini harus melalui DPR. Apakah ingin menjadi Hakim Agung, Hakim Konstitusi, BPK, KPK, KY, KPI semua melalui DPR. Pasca perubahan UUD terjadi penambahan kekuasaan yang besar di DPR, terutama rekrutmen jabatan


baik daripada UUD yang ada sekarang. Ini seperti orang yang membaca zaman secara degresif pada hal zaman itu, menurut saya, progresif. Zaman sekarang itu jauh lebih kompleks dan detil, jauh luar biasa UUD yang sekarang dibanding yang lama. Problem kita adalah apa yang ada di depan bukan apa yang ada di belakang. Mengapa UUD itu penting dilakukan perubahan? Pertama, kita harus ingat UUD kita ubah dengan sebuah konsep aktif reaktif. Penjelasannya begini, kita dulu sangat reaktif dengan kewenangan Presiden Soeharto

publik melalui fit and proper test. Padahal di UUD hanya mencatat beberapa, yakni hakim KY dan BPK. Tapi kemudian ditambah di setiap UU harus lewat DPR sehingga lahirlah proses-proses politisasi pemilihan jabatan publik. Pendulum kekuasaan sudah kita tarik terlalu jauh dari Presiden ke Parlemen, padahal kita lupa bahwa sistem kita adalah presidensiil yang sangat beda dengan sistem parlementer. Inilah salah satu alasan perlu adanya perubahan UUD. ❏ Dry

61

S

SOSIALISASI

OSIALISASI

Seminar Semarang

Urgensi Perubahan UUD NRI Tahun 1945

W

ACANA hangat soal perubahan UUD NRI Tahun 1945 santer terdengar beberapa waktu lalu. Adalah ber-bagai elemen bangsa yang giat melakukan sosialisasi perubahan UUD. Salah satunya adalah lembaga lembaga negara, DPD RI. Lembaga ini sangat konsisten melakukan upaya sosialisasi perubahan UUD dengan salah satu agenda utamanya penguatan wewenang DPD RI. Berbagai media seperti talkshow, seminar, workshop, diskusi digunakan oleh DPD RI dalam upayanya melakukan sosialisasi perubahan UUD. Lembaga negara ini juga menyambangi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, guna menghimpun masukan dari kalangan akademi. Seperti pada 22 Desember lalu misalnya, Kelompok DPD MRI menggelar seminar nasional bekerjasama dengan Universitas Semarang. Seminar yang berlangsung di Hotel Horison, Semarang, Jawa Tengah, itu mengangkat tema: ‘Urgensi Perubahan UUD 1945’. Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, akademisi UGM Zainal Arifin Muchtar, dan akademisi Universitas Semarang Lita Tyesta tampil sebagai pemakalah. Seminar ini diikuti sekitar 300 peserta dari mahasiswa, akademisi, dosen, penggiat LSM, birokrat dan masyarakat umum.

62

Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono yang mendapat giliran awal memaparkan bahwa di Indonesia, setelah satu dasawarsa reformasi, masih perlu adanya penataan sistem ketatanegaraan. Mengutip pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie yang menyebutkan bahwa sampai saat ini masih diperlukan konsolidasi demokrasi, konsolidasi sistem politik dan ketatanegaraan, konsolidasi sistem hukum dan kelembagaan negara. Tanpa penataan kembali sistem kelembagaan dalam bernegara maka kebijakan yang baik dan indah tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan fungsional. Kewenangan untuk menata kembali sistem ketatanegaraan itu dimiliki oleh MPR RI. Dan, MPR RI adalah lembaga negara diberi kewenangan untuk mengubah UUD. Keputusan MPR No IV/MPR/2014 secara eksplisit menyatakan, MPR sebagai lembaga negara memiliki kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, menafsirkan UUD, dan memberikan arah kebijakan kepada lembaga negara lainnya. Dengan posisinya seperti sekarang ini, kewenangan MPR untuk mengubah UUD sudah sangat jelas. Hanya yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah perlu ada perubahan lagi terhadap UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan empat kali? Kalau memang



dianggap perlu adanya perubahan, apa saja yang perlu diubah atau disempurnakan? Lalu, bagaimana caranya dan kapan perubahan dilaksanakan? Selain sebagai sesuatu yang normal, keinginan untuk kembali mengubah UUD adalah sangat konstitusional dan demokratis, kendati harus melewati proses panjang dan tidak sederhana. Keinginan untuk mengubah UUD diakomodor dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai usul perubahan pasal-pasal UUD. Sebagai produk hukum, UUD sekaligus juga merupakan produk politik yang merupakan resultan dari berbagai kepentingan politik di masyarakat, yang berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena itu, sebagai konstitusi yang hidup ( the living constitution ) membuat perubahan UUD bukanlah sesuatu yang


tabu. Tetapi, justru menjadi kebutuhan dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali, tetap saja memunculkan banyak bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus disesuaikan kembali. Pakar Hukum Tata Negara Prof. Saldi Isra memberi contoh Pasal 7C UUD 1945 pasca amandemen. Pasal itu menyebutkan, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Apakah ini berarti Presiden boleh membubarkan MPR atau DPD, karena tidak dinyatakan dalam UUD. Dalam Keputusan MPR Nomor IV/MPR/2014 sudah disusun road map amandemen ke lima, dengan rekomendasi agar MPR periode 20092014 melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD dengan tetap berdasarkan pada nilainilai Pancasila sebagai sumber dari segala

sumber hukum negara. Dan, kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensiil, serta melakukan perubahan dengan cara addendum. Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memaparkan bahwa wacana perubahan UUD semakin menguat di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian ditangkap dan diafirmasi oleh lembaga-lembaga negara, khususnya DPD dan MPR. Isu pokok yang muncul dalam wacana tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD merupakan aturan dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memuat filosofi pembentukan negara, prinsip-prinsip yang dikembangkan suatu negara, serta mengatur kelembagaan dan sistem ketatanegaraan.

63

SOSIALISASI


UUD bersifat futuristic dalam meletakkan dasar dan memberi arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicitacitakan di masa depan. Apa yang digariskan oleh UUD tersebut kemudian diuji, apakah dapat berjalan efektif atau tidak dalam gerak dinamis kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila dalam perkembangan/ pelaksanaannya UUD dinilai tidak berjalan efektif sebagaimana diharapkan maka lahirlah tuntutan perubahan. Hal ini menegaskan bahwa UUD tidak hadir dalam ruang hampa. UUD diharapkan dapat merespon kebutuhan kekinian dan kedisinian (now and present) sehingga konstitusi bersifat dinamis dan tidak tabu untuk mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dan perbaikan sistem yang kemudian diharapkan menjadi milestone bagi arah kehidupan berbangsa dan bernegara berikutnya. Tuntutan perubahan terhadap UUD tidak lepas dari kematangan dan kemapanan suatu negara yang terentang dalam dimensi waktu terbentuknya suatu negara bangsa. Semakain lama suatu negara bangsa berdiri akan semakin mapan, sehingga semakin berkurang tuntutan perubahan terhadap UUD. Contohnya, negara Amerika Serikat. Negara yang berdiri sejak 1776 ini sudah puluhan kali melakukan perubahan terhadap 64

konstitusi. Namun, semakin ke era sekarang, perubahan konstitusi AS semakin berkurang seiring dengan kemapanan dan stabilitas sistem ketatanegaraan yang mereka bangun. Berbicara soal amandemen UUD, akademisi UGM Zainal Arifin Muchtar mengungkapkan bahwa banyak sekali mitos yang terbangun di seputar UUD. Mitos tersebut antara lain, sakralisasi UUD yang menegaskan bahwa UUD tidak bisa diubah. UUD harus dikembalikan ke aslinya. UUD seperti kitab suci yang tidak ada keraguan didalamnya dan pantang diubah-ubah.

Memperlakukan UUD seperti itu, menurut Zainal, adalah sangat konyol. Bukankah Bung Karno sendiri mengatakan dalam pidatonya didepan BPUPKI pada 18 Agustus 1945 malam bahwa UUD yang selesai dibuat tersebut adalah UUD kilat. Nanti jika keadaan dan kondisi negara jauh lebih baik, maka akan dibuat UUD baru yang jauh lebih baik. “Intinya perubahan UUD adalah sesuatu yang tidak tabu dan merupakan suatu keniscayaan. UUD bersifat dinamis mengikuti arah perkembangan bangsa,” ujarnya. ❏ Dry


Pembekalan Fraksi PAN

NKRI Dituntut Selalu Hadir di Masyarakat

M

ASALAH-MASALAH sosial, lingkungan, kemanusiaan dan kesejahteraan senantiasa menjadi tema yang sangat menarik di setiap pertemuan MPR. Isu-isu tersebut seolah membuat segenap peserta pertemuan menjadi lebih peka dengan realitas yang ada di lingkungannya. Suasana seperti itu juga terjadi saat digelar acara pembekalan anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI yang dirangkai dengan sosialisasi hasil keputusan MPR. Acara yang terselenggara atas kerjasama Biro Persidangan MPR RI dengan Fraksi PAN MPR RI itu berlangsung di Karawaci Tangerang, Banten, pada Senin malam (15/12). Hadir pada acara itu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN yang juga mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Fraksi PAN MPR Alimin Abdullah, dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Tjatur Sapto Edy. Adalah Ketua Fraksi PAN MPR RI Alimin Abdullah yang menyulut suasana pertemuan menjadi lebih hangat. Dalam sambutannya, Alimin Abdullah menyayangkan masih adanya sikap main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Terakhir, terjadi di Provinsi Lampung. Sebuah peristiwa keji, masyarakat membakar dua sosok tubuh manusia, lalu mencincangnya. Mendapat perlakuan yang tak berprikemanusiaan itu, anggota keluarga korban tidak bisa menerima. Dengan bantuan kerabat dan tetangganya, mereka beramairamai menyerang perkampungan para pelaku, dan membakar ratusan rumah hingga rata dengan tanah. Pertikaian itu, menurut Amin, menjadi salah satu cermin lemahnya ikatan persatuan diantara anak bangsa. Karena itu, kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah masyarakat menjadi sesuatu yang niscaya. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. MPR, dalam hal ini lembaga, yang selalu menyosialisasi-kan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tanggal Ika harus bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. “Ada pihak-pihak yang sengaja melakukan politik adu domba. Karena itu, kesadaran akan NKRI harus selalu EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

ditumbuhkembangkan,” katanya. Mendengar harapan koleganya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan — yang juga kader PAN — dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi yang sebelumnya menjadi tugas MPR sudah saatnya diambil alih oleh pemerintah. Karena MPR jelas memiliki banyak keterbatasan untuk selalu melaksanakan sosialisasi. Ke depan, MPR akan lebih banyak melaksanakan kajian sistem ketatanegaraan. Dan, menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai sisipan saja. “Dalam perjalanannya, MPR menampung berbagai aspirasi masyarakat. Dari berbagai masukan itu, beberapa aspirasi menginginkan adanya perubahan UUD dan kembalinya GBHN,” kata Zulkifli menambahkan. Karena itu, MPR akan terus melakukan kajian, sejauh mana perubahan tersebut sudah waktunya harus dilakukan. Juga terkait mana saja pasal yang harus diubah, dan bagaimana bunyi perubahannya. Semua itu akan dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR RI. Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, ke depan MPR juga lebih banyak mengimplementasi janj-janji kebangsaan. Ini penting, karena sudah tidak saatnya masalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tanggal hanya sekedar retorika. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tanggal sudah seharusnya menjadi bagian dari hidup

dan budaya masyarakat. Saat ini, menurut Zulkifli, kekuasaan yang dimiliki MPR tidak sekuat dahulu. Saat itu, MPR merupakan lembaga tertinggi, pemegang kedaulatan rakyat. MPR berwenang untuk mengangkat dan atau memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, membuat GBHN dan mengubah UUD NRI Tahun 1945. Kini sebagian besar kekuasaan itu sudah tidak ada lagi. MPR sudah bukan lembaga tertinggi. Saat ini posisinya sama seperti lembaga Negara yang lain. MPR hanya bisa menurunkan Presiden setelah mendapat persetujuan MK. Karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara maka tugas membuat GBHN juga hilang. Praktis, sesuai amanat UU MD3, MPR hanya memiliki tugas menyosialisasikan 4 konsensus dasar yang dulu disebut 4 Pilar. Kondisi itu mengundang perhatian sejumlah kalangan, tak terkecuali fraksifraksi di MPR. Mereka menganggap posisi MPR perlu diperkuat, meski tidak harus menjadi lembaga tertinggi Negara, seperti sebelumnya. Untuk itu, MPR periode 20092014 memberikan sejumlah rekomendasi. Antara lain, perlunya melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Serta, melaksanakan rapat paripurna tahunan yang diisi dengan pidato pertanggungjawaban ketua-ketua lembaga Negara. ❏ MBO

65

SOSIALISASI Jendela Anak Negeri

Pelayanan Kesehatan Akan Terus Membaik

K

EBERADAAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi dampak positif bagi masyarakat. Terbukti, sejak kebijakan BPJS dilaksanakan semakin banyak anggota masyarakat yang pergi memeriksakan penyakit yang dideritanya. Mereka juga tak perlu risau, jika dokter memerintahkan pasien untuk mondok di rumah sakit. Salah satu bukti meningkatnya antusiasme masyarakat memeriksakan penyakit yang dideritanya bisa dilihat di Puskesmas. Hampir tiap hari seluruh Puskesmas di Indonesia selalu dipadati


pasien. Mereka tidak perlu khawatir, karena biaya pengobatan sudah ditanggung Negara. Pernyataan itu disampaikan dr. Karina, dokter jaga di Puskesmas Kelurahan Kembangan Selatan Jakarta. Dokter Karina menyampaikan itu saat menjadi narasumber pada acara Jendela Anak Negeri yang ditayangkan TVRI pada akhir Desember lalu. Bersama anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MRP RI Dra. Hj. Okky Asokawati, dr. Karina membahas tema Indonesia Sehat. Di Puskesmas, menurut dr. Karina, setiap

pasien diberlakukan sama. Mereka mendapat pelayanan kesehatan sesuai penyakit yang diderita. Tidak ada perbedaan apakah pasien tersebut membayar premi asuransi kesehatannya sendiri atau premi tersebut dibayarkan oleh Negara. Semua sama, tidak ada yang dibedakan. “Sudah tidak zamannya lagi seorang pasien enggan datang ke rumah sakit karena persoalan uang. Semua harus sehat, semua harus dapat berobat”, kata dr. Karina menambahkan. Tidak semua penyakit yang diderita seorang pasien harus diobati di rumah sakit. Masih banyak jenis penyakit, menurut dr. Karina, bisa diobati di Puskesmas. Apalagi jika tanda-tanda penyakit tersebut bisa diketahui sejak dini. Karena itu, Karina berharap, masyarakat mau berobat ke Puskesmas, semata demi kebaikan bersama. “Kalau semua serba ke rumah sakit, tentu pelayanan di rumah sakit akan menumpuk, antrian panjang dan tidak efisien. Biarlah rumah sakit itu menjadi tempat bagi para pasien yang membutuhkan penanganan lebih banyak”, kata Karina lagi. Pendapat serupa disampaikan Dra. Hj. Okky Asokawati. Menurut Okky, Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal perbaikan kesehatan. Itu terjadi sejak pemerintah memberlakukan BPJS Kesehatan. Karena itu, ia berharap, masyarakat mau memanfaatkan kemudahan pelayanan pengobatan yang sudah disediakan. Jangan sampai, mereka ke rumah sakit setelah penyakit yang diseritanya semakin akut. “Semakin cepat di tangani semakin mudah pula bagi seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya”, kata Okky menambahkan. Menurut Okky, sejauh ini memang masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan BPJS. Namun, semua kekurangan tersebut akan terus diminimalisir sehingga pada saatnya tidak lagi ada persoalan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. “Pemerintah senantiasa melaksanakan evaluasi dalam praktik pelaksanaan BPJS. Kita percaya program ini akan terus membaik dari waktu ke waktu”, harap Okky. ❏ MBO

66


Dialog Interaktif RRI

Media Harus Kreatif dan Cerdas

A

NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Viada Hafid, mengakui penting dan strategisnya peran media massa. Mantan presenter berita Metro TV itu menyebut media massa bisa mengubah sikap masyarakat. Ia mencontohkan televisi yang ditonton banyak orang, mulai dari anakanak hingga orang dewasa bisa memengaruhi perilaku dan pola pikir mereka. “Untuk itu tayangan yang ada harus mendidik,” ujarnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam metode siaran RRI, 17 Desember 2014. Dalam sosialisasi dengan tema, Peran Media Dalam Mendukung Sosialisasi JiwaJiwa Kebangsaan yang diudarakan dari Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, itu Meutya mendorong agar sosialisasi digemakan

lewat media massa. Diingatkan oleh perempuan yang pernah disandera oleh kelompok bersenjata di Iraq itu, kemasan tayangan sosialisasi harus kreatif, memberi ruang partisipatif masyarakat, dan bottom up. Cara ini perlu disepakati agar penonton tidak jenuh dan merasa digurui. Tayangan di televisi diakui Meutya memang banyak yang diprotes oleh masyarakat. Hal ini dimaklumi namun dirinya juga memahami bahwa televisi memang mengejar ratting yang tinggi. Untuk itu dirinya mengingatkan kembali agar media massa perlu membuat tayangan yang cerdas dan kreatif. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Ia mengambil contoh baik di masa Orde Baru di mana apa yang ditayangkan di TVRI bisa menyasar ke masyarakat dengan tepat. Dirinya mengharap agar sosialisasi perlu ditingkatkan. “Kita juga perlu menyiapkan apaapa yang akan disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya. Diakui ada beberapa stasiun televisi yang memiliki ratting tinggi namun dirinya menyesalkan mereka tak mau menyisihkan waktu untuk memberi tayangan layanan masyarakat. Diharapkan oleh anggota DPR dari Dapil I Sumatra Utara itu agar mereka bisa menyisihkan waktu 3 persen sampai 5 persen untuk sosialisasi. Bila ada tayangan yang tak sesuai dengan norma dan hukum, Meutya menyebut Komisi Penyiaran Indonesia sebagai pihak yang mengawasi isi. Misalnya saat kampanye Pemilu Presiden ada berita yang tak seimbang. “Saya sedih melihat televisi di saat kampanye Pemilu Presiden,” ungkapnya. Ketidakseimbangan berita pada masa itu membuat KPU sampai merekomendasikan agar dua stasiun televisi itu hak siarnya dihentikan. Menurutnya pemerintah terlalu berhati-hati untuk menghentikan atau mencabut hak siar

stasiun televisi sebab bisa dituduh tidak demokratis. Untuk itu banyak stasiun televisi yang sering melanggar isi tayang namun tetap eksis. Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Abidin Fikri, yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, mengatakan banyak metode sosialisasi yang digunakan, salah satunya lewat media massa. “Media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa,” papar pria yang akrab dipanggil Fikri itu. Janji-janji kebangsaan diakui anggota DPR dari Dapil IX Jawa Timur itu penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara sehingga diharapkan media massa ikut terlibat dalam mensosialisasikan. “Media massa harus turut serta,” harapnya. Adanya media yang tak imbang dalam berita saat kampanye Pemilu Presiden juga diakui oleh Wasekjen PDIP itu. Hal yang demikian menurutnya akan merugikan media massa itu sendiri. “Mereka akan ditinggalkan masyarakat,” tuturnya. Apa yang terjadi di masa kampanye Pemilu Presiden diharapkan menjadi pelajaran. “Membuat media massa untuk berbenah,” kata Fikri. ❏ AW

67

SOSIALISASI Dialog Interaktif RRI

Jadilah Pemilih Yang Cerdas

K

ARUT marut kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi kekhawatiran berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap anggota DPR periode 2014-2019 belum dewasa. Mereka (anggota DPR) lebih memikirkan kepentingan sendiri dibanding memikirkan untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya hingga kini sengketa di DPR tak kunjung terselesaikan. Salah satunya anggota masyarakat yang menyampaikan pendapat seperti itu adalah Sebastian. Sebastian merupakan warga Jakarta. Ia mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi anggota DPR yang masih terpecah dalam dua kubu koalisi besar. Akibatnya, dewan belum bisa bekerja secara efektif, dan terpasung dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Karena itu, Sebastian berharap, DPR segera FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bekerja. Silang sengketa yang membuat mereka terpecah, menurut Sebastian, sudah saatnya dihentikan Pernyataan itu disampaikan Sebastian melalui pesawat telepon saat digelar dialog interaktif Pilar Negara yang dipancarkan langsung oleh RRI dari Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Rabu 10 Desember 2014. Dalam dialog yang dipandu oleh penyiar Agrani Sihombing itu tampil dua orang narasumber, yaitu: Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin Hutabarat dan Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Drs. Al Muzzamil, M.Si. Sedangkan tema dialog adalah Akuntabilitas Lembaga-lembaga Negara. 68

Menjawab pertanyaan dari pendengar itu, Al Muzzamil mengatakan, dia sependapat bahwa pertikaian di DPR sudah saatnya dihentikan. Ini penting agar DPR bisa segera bekerja, sesuai tugas dan fungsinya. Kepada masyarakat Muzzamil juga mengingatkan, anggota DPR sekarang merupakan pilihan masyarakat. Karena itu tidak perlu ada yang saling menyalahkan terkait wajah anggota DPR saat ini, karena semua itu berkat pilihan rakyat sendiri. “Kita belum lupa bagaimana politik uang telah merusak cita-cita demokrasi yang dibangun bersama-sama. Tak sedikit anggota masyarakat yang tergiur memilih wakilnya, karena besaran jumlah uang yang diterima, bukan melihat kualitasnya”, kata Muzzamil menambahkan. Karena itu ke depan, Muzzamil berharap, masyarakat bisa lebih cerdas menentukan pilihan. Terutama untuk memilih para caleg yang benar-benar berkualitas. Bukan semata memilih caleg yang memberikan uang terbanyak. Karena praktik uang dalam perpolitikan bisa menimbulkan ancaman yang sangat serius di belakang hari. Pendapat senada juga disampaikan Mar-

tin Hutabarat. Menurut Martin, akuntabilitas DPR bisa ditentukan sejak dari pileg. Sayangnya, banyak caleg yang berkualitas malah tidak terpilih, lantaran tidak melakukan praktik uang. Sementara caleg yang paspasan, bahkan tidak memiliki modal sosial bisa terpilih lantaran membagikan banyak uang pada para pemilih. Karena itu, ke depan, menurut Martin, masyarakat harus lebih cerdas lagi dalam menentukan pemilihan terhadap para wakilnya. Jangan asal pilih, dan hanya melahirkan penyesalan di belakang hari. Menyinggung soal akuntabilitas lembaga Negara, Martin menyatakan, mulai 2015 MPR akan menggelar sidang tahunan pada 14, 15 dan 16 Agustus. Selama tiga hari masyarakat akan mendengarkan laporan para ketua lembaga Negara, terkait kinerja, tugas, dan tanggungjawab mereka selama satu tahun. “Masyarakat diharapkan bisa lebih mengetahui apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara. Masyarakat juga bisa menilai sukses tidaknya lembaga Negara”, ujar Martin. ❏ MBO


Dialog Interaktif RRI

Perlindungan Tenaga Kerja

P

ERMASALAHAN seputar tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri mapun di luar negeri seperti tak habis-habis. Di dalam negeri Indonesia sendiri demo buruh seperti tak ada kata henti, terus dilakukan dengan tuntutan yang bermacam-macam. Kalau berbicara soal masalah ‘perut’, buruh yang kalempun akan berubah beringas seperti singa. Namun, seringkali para buruh tenaga kerja di Indonesia tidak mau tahu masalah yang dihadapi perusahaan /investor. Gap antara buruh dan pengusaha menjadi jurang terjal yang semakin lama semakin menganga. Ancaman para pengusaha yang akan memindahkan investasinya keluar negeri menjadi momok besar bagi pemerintah. Lalu, pertanyaan besarnya bagaimana

teknis perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama soal kesejahteraan, namun tidak membuat sesak para investor. Hal ini dibahas tajam pada acara dialog interakltif yang ditayangkan live RRI Pro3 FM, Jakarta, 19 November 2014, dengan tema sentral ‘Perlindungan Tenaga Kerja’ dengan narasumber, anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka, dan anggota MPR RI Fraksi PPP Okky Asokawaty. Menurut Rieke Dyah Pitaloka, pelanggaran terhadap tenaga kerja masih terjadi dan itu pasti. Itulah mengapa sampai sekarang banyak buruh yang terus melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Masalah tenaga kerja di dalam negeri harus diselesaikan langsung ke jantungnya, yakni pengawasan. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Pasal 1 angka 32 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefisinikan, pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagekerjaan dilakukan oleh pegawai ketenegakerjaan yang memiliki kompetensi dan bersifat independen yang ditunjuk oleh menteri. Pengawas itu menjadi faktor penting apakah hak-hak tenaga kerja di perusahaan itu dilanggar atau tidak. Sesuai UUD maka pekerja berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berkorelasi erat dengan upah buruh, status kerja, kontrak dan outsourcing yang berkepanjangan. Hakhal inilah yang memicu banyak ketidakpuasan buruh. Persoalan tidak akan pernah selesai jika pengawasan tidak pernah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kedepan, DPR akan berupaya melahirkan regulasi agar sistem pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai kewenangannya. Idealnya jumlah tenaga pengawas itu satu orang pengawas untuk 4 perusahaan. Tetapi, kenyataannya, di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri besar dengan jumlah

perusahaan kurang lebih 9 ribu, tapi jumlah pengawasnya hanya lima orang dengan penyidik cuma 1 orang. Lalu bagaimana dengan daerah lain yang jauh dari pusat pemerintahan. “Melihat kenyataan tersebut, kita akan mendorong DPR membuat legislasi yang mengatur soal komite pengawas ketenagakerjaan di samping ada regulasi soal sistem pengupahan,” ujarnya. Berbicara soal tenega kerja Indonesia, baik di dalam dan di luar negeri, Okky Asokawaty mengatakan bahwa khusus tenaga kerja di luar negeri akar permasalahannya ada di dalam negeri. Dalam arti kata, soal perekrutannya. Apakah perektutan sudah baik atau hanya yang penting mau bekerja saja. Apakah sudah melalui pendidikan tentang bidang kerjanya, lalu masalah dokumen-dokumennya bagaimana, aspek kesehatannya, dan lainnya. “Kita lihat sekarang banyak sekali pengiriman tenaga kerja yang tidak melalui pelatihan-pelatihan yang baik. Masalah besarnya dari situ, ya dari dalam negeri sendiri. Benahi dulu hal-hal itu di dalam negeri, maka insya Allah tenaga kerja kita tidak akan ada masalah,” tandasnya. ❏ Dry

69

SOSIALISASI Sosialisasi di Rantau Prapat

Melaksanakan Pemilukada Secara Demokratis

J

ARAK antara Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, dari Kota Medan sekitar 225 km. Kedua kota itu berada di Provinsi Sumatra Utara. Bila hendak bepergian dari Rantau Prapat ke Medan atau sebaliknya, masyarakat bisa menggunakan kendaraan umum, baik sepeda motor, mobil, bus, atau kereta api. Nah untuk bisa mencapai Rantau Prapat dari Medan, atau sebaliknya, masyarakat harus mau bersabar-sabar ria, pasalnya jarak tempuh yang harus dialami mencapai 6 jam. Bila jalan lintasan negara itu macet total, jarak tempuh bisa ngaret. Sebagai jalan yang menghubungkan antarkota antarprovinsi, sepanjang jalan itu dilalui oleh angkutan-angkutan besar seperti

Sebagai politisi dari Partai Golkar, sosialisasi yang diselenggarakan itu ditujukan kepada para kadernya. Meski demikian di antara ratusan pengikut sosialisasi ada peserta ormas pemuda dan mahasiswa dari kalangan umum. Kegiatan itu dilakukan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu namun kader partai dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara juga hadir untuk mengikuti acara itu. Aula tempat sosialisasi penuh oleh peserta yang menggunakan atribut warna kuning. Kegiatan itu sangat istimewa, buktinya Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar, hadir dalam kesempatan itu. Dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu, Parinsal Siregar, kegiatan yang

bus antarlintas Sumatera, truk, container, dan tangki. Seperti jalan di manapun, lalu lintas yang menggunakan jalan negara itu mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga hal demikian menuntut pengguna jalan yang lain harus hati-hati, waspada, dan sabar. Meski jarak yang jauh dan kadang lintasan antar kota di Pulau Sumatra itu menjadi jalur tengkorak, hal demikian tidak menyurutkan anggota MPR untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada Senin, 22 Desember 2014, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, mengadakan sosialisasi di Rantau Prapat.

diselenggarakan dari pagi hingga sore itu merupakan acara kerja sama antara DPD Golkar Labuhanbatu dengan Fraksi Partai Golkar di MPR. “Kita bisa melaksanakan acara ini sesuai dengan harapan,” ujarnya. Acara itu dibanggakan oleh Parinsal, pasalnya bukan hanya berskala nasional tetapi pengisi sosialisasi adalah putra daerah. “Pak Rambe yang juga sebagai Ketua Komisi II di DPR, merupakan putra daerah Labuhanbatu,” ujarnya. Ujaran itu langsung disambut tepuk tangan gemuruh bahkan ada yang berteriak, “Hidup Pak Rambe.” Lebih lanjut dikatakan, masyarakat tidak salah pilih mengusung Rambe menjadi wakil

70

rakyat. “Dengan terpilihnya beliau maka acara seperti ini bisa diadakan,” ungkapnya. Diakui dengan acara itu masyarakat secara moral terangkat dan pengetahuan politiknya bertambah. “Dalam acara ini masyarakat juga akan menyalurkan aspirasi daerah kepada Pak Rambe,” paparnya. Dalam sosialisasi yang bertema Evaluasi Pembentukan Undang-Undang Sebagai Amanat UUD NRI Tahun 1945 itu, Rambe banyak mengupas dan mengungkap berbagai dinamika politik yang terjadi di Senayan, Jakarta. Salah satu isu yang diungkapkan dalam kesempatan itu adalah soal Perppu Pemilukada. Perppu itu menjadi sorotan banyak pihak terkait adanya dua keinginan anggota DPR, apakah kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh masyarakat atau dipilih di DPRD. Menanggapi hal yang demikian, mantan aktivis HMI itu mengucapkan, “Dalam konstitusi disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis.” Demokratis yang dimaksudkan di sini tidak harus dipilih secara langsung. “Konstitusi kita jangan ditambah-tambah atau dikurangkurang,” tegasnya. Dalam soal Perppu, mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar itu menyebut bisa dikeluarkan apabila tidak ada undangundang yang mengatur, ada kegentingan yang memaksa, keadaan mendesak; undang-undang yang dibutuhkan belum ada, dan bila terjadi kekosongan hukum. Padahal menurut Rambe kita sudah memiliki undangundang tentang pemilukada dan undangundang pemerintahan daerah. Kebijakan Presiden untuk mengeluarkan Perppu dihargai meski demikian kebijakan itu harus tetap dibahas di DPR. “Ditolak atau diterima itu tergantung DPR,” ujarnya. Untuk menyelesaikan masalah itu, DPR akan memanggil pihak-pihak terkait. “Kita akan memanggil Presiden Jokowi meski nanti didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM, itu hak dia,” ujarnya. “Kita juga akan memanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tambahnya. ❏ AW


Jendela Anak Negeri

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN


E

RA reformasi yang digadang-gadang akan mampu mengurangi masalah berkarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tapi kenyataannya kasus-kasus korupsi tetap saja marak, bahkan makin sering terjadi. Upaya pencegahan dan pemberantasan KKN di era reformasi bisa dibilang gagal. Menurut anggota Fraksi PKS MPR RI AL Muzzamil Yusuf, hubungan antara pemberantasan KKN dan era reformasi sangat erat. Tercetusnya era reformasi, karena tidak terbendungnya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jelasnya, era reformasi meledak karena masalah KKN. Masyarakat Indonesia berharap, era reformasi membawa perbaikan-perbaikan. Suatu era yang mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Era di mana punisment ditegakkan, dan reward diberikan kepada mereka yang memang bersih. “Yang terpenting adalah soal keteladanan. Sosok teladan sangat penting dalam konteks bernegara. Orang tua harus menjadi teladan dalam persoalan KKN. Didiklah keluarga kita agar paham tentang dampak negatif perilaku KKN yang sangat EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

luas dan berdosa besar. Lalu peran guru di sekolah dan dalam konteks luas peran media juga memiliki andil penting” ujarnya. Pembenahan-pembenahan ini, lanjut Muzzamil, sangat sistemik dan membutuhkan waktu lama, namun bisa dipercepat. Pemerintahan era reformasi telah berupaya keras dalam pemberantasan KKN, dan hal tersebut harus diapresiasi. Jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru, era reformasi masih lebih baik. Pertanyaan besarnya adalah: Apakah hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi, mampu membuat jera dan mampu menjadi pelajaran keras kepada yang lain agar tidak melakukan perilaku koruptif. Ini yang menjadi perhatian semua sekarang. Pakar politik Ichsanuddin Noorsy melihat, memang pemerintahan era reformasi gencar memberikan punishment kepada pelaku korupsi. Hal tersebut patut diapresiasi. Tapi sampai sekarang dia belum pernah melihat reward diberikan kepada mereka yang bersih. “Seharusnya antara punishment dan reward harus seimbang,” katanya. Soal sosok keteladanan, menurut Ichsanuddin, adalah sesuatu yang harus

muncul. Perilaku koruptif itu dimulai dari pejabat publik dan ditularkan ke bawah lalu seterusnya ke masyarakat. Soal pendidikan di keluarga, menurut Ichsanuddin, sekarang ini mengarah ke materialisme. Orang dianggap sukses jika memiliki pekerjaan yang bagus, jabatan yang mentereng, rumah yang mewah, dan istri yang cantik. “Pendidikan dulu yang menyasar kepada pendidikan spritualisme materialisme digeser menjadi pendidikan yang materialisme. Pendidikan materialisme menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan materialismenya. Antara spiritualisme dan materialisme seharusnya seimbang. Untuk mendapatkan materialisme, sebagai saringan atau patokannya adalah sisi spritualisme, sisi relijius, dan itu akan menyeimbangkan,” paparnya. Intinya, dalam upaya melakukan pemberantasan KKN harus ada sosok teladan yang mampu mengimplementasikan perilaku seorang pejabat publik yang tidak koruptif. Lalu, pendidikan di rumah harus diseimbangkan antara sisi spiritual dan materialisme sehingga semua seimbang. ❏ Dry

71

RAGAM

Setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokalnya sendirisendiri. Jika semua kearifan lokal tersebut dijaga dan diperagakan, hubungan dengan kelompok lain pun niscaya akan berjalan lancar.

Dari Museum Balaputeradewa

Hingga Pulau Kemaro H

OTMAN, pemandu di Museum Balaputeradewa Palembang, membuka lembaran uang sepuluh ribu rupiah. Pada lembaran uang itu terdapat gambar Rumah Limas, rumah khas tradisional Palembang. Dia kemudian berpose sambil membuka lembar uang sepuluh ribu bergambar Rumah Limas itu. Di latar belakangnya, Rumah Limas sesungguhnya. “Gambar di uang sepuluh ribu itu memang diambil dari Rumah Limas ini,” ujarnya. Memang, dari sudut pengambilan foto, gambar Rumah Limas di uang sepuluh ribu tampak persis sama dengan rumah Limas di museum ini. Rumah Limas ini terdapat di bagian belakang dari kompleks Museum Balaputeradewa, Palembang, Sumatra Selatan. Menurut Hotman, rumah limas di museum ini adalah rumah yang dahulu dimiliki oleh orang Arab bernama Sarip Abdurrahman Al Habsi (Arif). Pada zaman kolonial Belanda, Sarip diangkat oleh Belanda menjadi seorang Kapitan. Hotman menceritakan, rumah limas itu dibangun pada 1836 Masehi. Sarip lalu menjual rumah itu

72

kepada Pangeran Betung. Di bagian dalam Rumah Limas kita menemukan berbagai macam perabotan khas Palembang yang masih lengkap seperti kursi, lemari, lampu-lampu gantung, dan lainnya. Ada juga kamar tidur berikut bantal dan gulingnya. “Banyaknya bantal di kamar ini menunjukkan status sosial penghuninya,” jelas Husin. Semakin banyak bantal maka status sosialnya semakin tinggi. Di dalam rumah juga terdapat tempat duduk dan pelaminan pengantin. Juga ada sebuah alat musik (piano) kuno. Rumah Limas berdiri di atas tiang yang terbuat dari balok kayu, dan lantainya bertingkat-tingkat yang terbuat papan (kayu) yang digosok dengan ampas kelapa hingga berkilat. Langit-langit rumah dihiasi lampulampu menggunakan lilin cair. Terdapat tanduk rusa sebagai gantungan pakaian. Pintu dan jendela tidak memakai engsel. Menurut Husin, Rumah Limas itu sudah tiga kali berpindah tempat hingga kemudian ditempatkan di bagian belakang museum. Rumah Limas hanyalah salah satu koleksi Museum Balaputeradewa.

Sebelum ke Museum Balaputeradewa, sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi persinggahan pertama dalam “bukan jalan-jalan biasa” press gathering MPR yang diikuti sekitar 80 jurnalis parlemen (MPR/DPR/ DPD) di Provinsi Sumatra Selatan, Sabtu 14 Desember 2014. Tiba di pinggiran sungai Musi, tampak pemandangan sungai yang memiliki lebar sekitar 500 meter ini dengan latar belakang Jembatan Ampera nan megah. Perahu motor hilir mudik di sungai terpanjang di Pulau Sumatra itu yang mencapai 750 km atau sama dengan jarak Jakarta - Surabaya. Tak dilayari hanya perahu kecil, tetapi juga kapal-kapal tongkang yang memiliki bobot berton-ton. Sungai Musi memang menjadi ikon kota Palembang. Sejak dulu, masyarakat setempat sudah mengandalkan sungai Musi untuk transportasi. Bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga industri-industri yang berada di sekitar sungai ini. Sebut saja, Pertamina Unit Pengolahan Plaju, Semen Baturaja, dan Pupuk Sriwijaya. Dari sungai Musi akan terlihat pabrik Pupuk Sriwijaya. Ini memperlihatkan bahwa sungai Musi EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015


menjadi jalur utama transportasi produk dan industri tesebut. Tak kalah pentingnya adalah Jembatan Ampera yang membentang di atas sungai Musi. Dari sejarahnya, jembatan ini dibangun pada April 1962. Biaya pembangunan jembatan ini diambil dari pampasan perang Jepang. Dulu, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno sebagai penghargaan masyarakat Palembang terhadap proklamator kemerdekaan RI itu. Bung Karno memperjuangkan agar masyarakat Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dipisahkan sungai Musi dapat menyatu melalui jembatan itu. Nama jembatan itu berubah menjadi Jembatan Ampera saat terjadi pergolakan politik di Indonesia pada 1966. Nama jembatan itu disesuaikan menjadi Jembatan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Semula bagian tengah jembatan itu dapat dikatrol naik dan turun agar kapal besar bisa melintas. Namun, seiring dengan kepadatan lalu lintas transportasi di sungai itu, sejak 1970 jembatan itu tidak lagi EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

dioperasikan naik turun yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

Museum Balaputeradewa Museum Balaputeradewa menjadi tempat kedua yang menjadi persinggahan dalam “bukan jalan-jalan biasa”. Sama seperti museum Nasional di Jakarta, atau museummuseum lainnya, isi museum ini berupa koleksi barang atau peninggalan masa lalu, replika prasasti, dan lainnya. Tapi, yang membedakan dengan museum lainnya adalah di Museum Balaputerdewa ada miniatur rumah khas Sumatra Selatan. Dipandu Hotman BA dari Museum Balaputeradewa, rombongan press gathering mendapat penjelasan dan keterangan tentang koleksi di museum. Nama Balaputeradewa, kata Hotman, adalah nama seorang raja yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya pada abad VIII – IX Masehi. Di masa pemerintahan Balaputeradewa, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan

maritim yang menguasai Nusantara hingga Thailand, India, Filipina, dan Cina. Museum Balaputeradewa yang berdiri di atas areal 23.565 meter ini dibangun pada 1978 dan diresmikan pada 5 November 1984. Museum ini baru saja selesai direnovasi pada 4 April 2012. Memasuki pintu depan museum Balaputeradewa kita akan langsung disuguhi gambar atau relief kehidupan masyarakat Palembang. Hotman langsung memberi penjelasan tentang relief yang dipajang persis di depan dinding ruang masuk museum. Dalam relief itu ada puteri yang sedang menari Gending Sriwijaya. Lalu, ada pula gambar Rumah Limas, rumah adat Palembang yang di atasnya ada ornamen tanduk kambing. Juga tergambar orang yang sedang menenun songket. Lalu, sungai Musi berikut Jembatan Ampera yang memiliki panjang 1717 meter. Secara umum, Museum Balaputeradewa menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman 73

RAGAM

Kesultanan Palembang hingga zaman kolonialisme Belanda. Sebanyak 3580 koleksi itu dipamerkan dalam tiga ruang pamer utama. Sebelum memasuki tiga ruang pamer utama, pengunjung lebih dulu menyaksikan berbagai koleksi arca di selasar museum. Berbagai replika arca tersebut berasal dari zaman Megalith (kebudayaan batu besar) di Sumatra Selatan. Antara lain arca megalith ibu menggendong anak, arca orang menunggang kerbau, dan arca manusia dililit ular. Setelah melewati selasar, pengunjung akan memasuki ruang pamer museum. Ruang pamer pertama ini secara keseluruhan menceritakan tentang masa kehidupan di zaman pra sejarah (kehidupan manusia

sedang menaiki seekor binatang. Masuk lebih ke dalam lagi, pengunjung akan dibawa menelusuri zaman Kesultanan Palembang. Ruang pamer kedua ini menyajikan peninggalan arca-arca dari masa kerajaan Sriwijaya hingga kerajaan Palembang Darussalam. Dari masa kerajaan Sriwijaya terdapat replika prasasti Kedukan bukit, replika prasasti Telaga Batu yang ditemukan pada 1935 di atasnya terdapat 7 buah kepala ular kobra. Kemudian ada pula replika prasasti Talang Tuo. Masih banyak lagi prasasti yang ditemukan, seperti prasasti Boom Baru yang bertuliskan huruf palawa bahasa Sansekerta. Di sudut lain ruang pamer terdapat arca peningggalan dari zaman agama Hindu,

purba). Di ruangan ini dilukiskan manusia purba pertama di Pulau Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus. Juga dipamerkan batu-batu raksasa dari zaman Metalitikum yang menunjukkan bahwa pada masa lalu nenek moyang kita sudah memiliki teknologi yang tak kalah dari bangsa lain. Di bagian luar ruang pamer terdapat beberapa jenis arca yang diperoleh dari daerah Pagaralam yang berasal dari zaman pra sejarah. Sebuah arca berbentuk patung kepala Budha, arca berbentuk lembu yang dikeraskan, patuh gajah yang dinamakan Ganesha berupa gajah menutup kedua telinganya. Patung ini memiliki bobot 5 ton, dan ada juga patung anak muda yang

seperti arca Awalokiteswara, lalu terdapat sebuah wadah guci yang mengisahkan bahwa manusia terdiri dari empat unsur, yaitu: api, air, udara, dan tanah. Di masa lalu, tubuh manusia yang sudah meninggal dibakar dan abunya dimasukkan dalam guci tersebut. Guci itu diberinama Bua-Bua. Berlanjut ke ruang berikutnya, pengunjung dibawa menelusuri zaman Kesultanan Palembang. Benda-benda peninggalan zaman ini berupa alat tenun songket. Selain itu, kita akan menemukan koleksi lain berupa berbagai kerajinan seni ukir Palembang seperti dipan, kursi, hingga hiasan pada pintu rumah. Disambung dengan ruang pamer ketiga yang menampilkan koleksi-koleksi

74

peninggalan pada masa perang kemerdekaan. Di ruang ini terdapat bendabenda dari masa kolonial Belanda, di antaranya uang atau koin mata uang dari zaman Belanda, Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada benda-benda kuno seperti radio, piringan hitam, pedang, pistol, pakaian, topi, meriam dan masih banyak lagi.

Pulau Kemaro Setelah menikmati hidangan siang di tepi sungai Musi, rombongan press gathering berkesempatan mengunjungi Pulau Kemaro. Dari tempat menikmati makan siang, jarak menuju Pulau Kemaro sekitar 5 kilometer yang ditempuh sekitar 30 sampai 40 menit. Kita juga bisa menyewa perahu tradisional atau perahu motor cepat untuk sampai ke pulau ini dengan ongkos yang bisa ditawar sekitar Rp 100.000 pulang pergi. Pulau Kemaro terletak di delta Sungai Musi. Mengapa dinamakan Pulau Kemaro? Penduduk setempat memberi nama daratan (delta) itu dengan Pulau Kemaro karena delta ini selalu kering dan tidak pernah banjir. Sungai Musi tidak pernah merendam pulau ini. Bahkan ketika air pasang sekalipun, pulau ini tetap tidak terjamah air pasang. Pulau ini memang tampak seperti pulau terapung. Menurut RM Husin, pemandu dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pulau Kemaro menjadi tempat spesial bagi etnis Cina (Tionghoa) lokal. Sebab, di pulau ini ada pagoda dan kuil-kuil. Pulau Kemaro memang identik dengan kaum Tiongkoa. “Pulau ini sangat ramai dikunjungi pada saat perayaan Imlek dan Cap Go Meh,” ujar Husin. Kaum Tiongkoa dari segala penjuru di Sumatra Selatan, bahkan dari Asia Tenggara, akan datang berbondong-bondong merayakan Imlek dan Cap Go Meh di pulau ini. Di pulau ini kita bisa melihat pagoda 9 lantai, Klenteng Soei Goeat Kiong (Dewi Kuam Im), makam Tan Bun An dan Siti Fatimah, serta sejumlah patung dewa-dewi Cina. Di pulau ini juga ada Pohon Cinta. Konon, jika kita menuliskan nama kita dan pacar di pohon ini maka bakalan langgeng selama-lamanya. Daya tarik utama pulau ini adalah pagoda 9 lantai (dibangun pada 2006) yang pada saat malam hari berhiaskan cahaya lampu yang sangat menawan. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015


Kemunculan Pulau Kemaro selalu dikaitkan dengan mitos dan legenda yang menyertainya. Legenda itu sudah diceritakan secara turun temurun. Menurut cerita, pulau yang berada di tengah-tengah sungai Musi ini menyimpan kisah cinta antara Tan Bun An, seorang pangeran dari negeri Cina, dengan Siti Fatimah, seorang puteri Sultan Palembang. Kisah yang terjadi di masa pemerintahan Sultan Palembang pada 1706 – 1714 Masehi ini diceritakan kembali oleh RM Husin. Berawal dari kedatangan Tan Bun An ke Palembang untuk belajar. Tinggal beberapa waktu, ia jatuh cinta dengan puteri Siti

Fatimah. Dia kemudian datang ke istana untuk melamar Siti Fatimah. Namun, orang tua Siti Fatimah memberikan satu syarat, yaitu Tan Bun An harus memberikan hadiah. Tan Bun An boleh meminang sang puteri asalkan mampu memberi mas kawin tujuh guci berisi emas. Ayah Tan Bun An meluluskan permintaan itu. Tan Bun An kembali ke Palembang dengan membawa puluhan guci dari ayahnya. Tan mengira puluhan guci, bukan hanya tujuh guci, tersebut berisi emas. Namun, Tan tidak tahu bahwa ayahnya hanya mengirim tujuh guci emas, sedangkan guci-guci lainnya berisi sayur yang dimaksudkan untuk

mengelabui perompak atau bajak laut. Tujuh guci yang berisi emas itu pun ditutupi sayuran di atasnya. Pada saat kapal tiba di sungai Musi, Tan Bun An memeriksa guci-guci tersebut. Alangkah terkejutnya Tan Bun An ketika mengetahui bahwa isinya bukanlah emas, namun sayuran. Merasa malu, Tan Bun An kemudian membuang guci-guci tersebut ke sungai Musi. Ketika guci terakhir hendak dibuang, guci tersebut jatuh di badan kapal dan pecah. Kemudian berhamburanlah emas yang dibawakan keluarga Tan Bun An. Menyadari ada 6 guci emas lainnya yang sudah terlanjur dibuang ke sungai Musi, Tan Bun An beserta pengawalnya kemudian terjun ke sungai Musi untuk mencari guciguci itu. Namun, mereka tak juga muncul ke permukaan. Siti Fatimah yang sudah terlanjur jatuh cinta merasa sedih. Ia kemudian ikut terjun ke sungai Musi menyusul Tan Bun. Sebelum terjun, Siti Fatimah berpesan apabila dia tidak berhasil menemukan Tan Bun An dan bila suatu hari ada gundukan tanah yang muncul, maka disanalah kuburan sang putri. Lama sang putri tidak muncul ke permukaan. Tapi, kemudian muncul gundukan tanah di tengah sungai Musi yang sekarang menjadi Pulau Kemaro. Masyarakat setempat percaya bahwa pulau itu adalah makam pasangan kekasih tersebut. Suasana Pulau Kemaro sendiri sangat teduh dengan banyak pohon besar. Satu di antaranya adalah Pohon Cinta. Bila sepasang kekasih mengukir namanya di Pohon Cinta maka cinta mereka akan abadi. Namun, menurut salah seorang pedagang yang sehari-hari berjualan di sana, mitos itu tak benar sama sekali. “Tidak ada cerita seperti itu. Itu hanya karangan orang-orang yang datang ke sini,” kata Linda, si pedagang. Di pohon itu memang banyak sekali coretan nama. Tapi kini, di seputar pohon itu sudah dipagari. Meski ada larangan mencorat-coret pohon, tetap saja ada yang iseng menulis namanya di sana. Mereka tampaknya mengabaikan peringatan di papan peringatan di pagar yang bertuliskan “Yang Coret/Tulis Nama di Pagar Jadi Setan”. ❏ BS


75

RAGAM Pulau Galang

Menyimpan Sisa-Sisa Camp Pengungsian Vietnam Partisipasi Indonesia pada penanganan kasus kemanusiaan sudah sering dilakukan. Pulau Galang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu saksi partisipasi tersebut.


Jembatan Barelang

K

OTA Batam dikenal sebagai surga bagi para pemburu barang elektronik. Berbagai barang seperti handphone, jam tangan, laptop dan sebagainya bisa diperoleh dengan harga “miring”. Terlebih jika barang-barang tersebut berasal dari black market, istilah yang biasa dipakai untuk menyebut barang tanpa kartu garansi. Juga barang-barang KW alias bukan barang original. Selain barang elektronik, Batam juga menjadi kota tujuan para pemburu aksesoris. Tas, sepatu, parfum, ikat pinggang, dompet dan lainnya juga bisa diperoleh dengan harga lebih murah dari tempat lain. Yang membuat para pemburu barang aksesoris itu makin bernafsu untuk berbelanja karena sebagian barang-barang yang dicari pembeli merupakan produk bermerek (berkualitas) alias ori atau original, bukan tiruan. Itulah sejumlah alasan mengapa Batam banyak dikunjungi oleh berbagai kelompok masyarakat yang hendak membelanjakan uangnya untuk berbagai keperluan. Semua ini dimungkinkan karena sejak lama Kota Batam memang sudah menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama

76

Bintan dan Karimun. Program KEK diterapkan di Batam dengan harapan untuk menarik investasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain perdagangan, Batam juga memiliki potensi wisata sejarah yang sangat menarik yaitu Camp Vietnam atau kampung Vietnam. Camp Vietnam adalah kawasan bekas perkampungan manusia perahu asal Viet-

nam. Dinamakan begitu karena para pengungsi itu memang melarikan diri dari negaranya menggunakan perahu. Selama berbulan-bulan lamanya mereka berlayar, sebelum akhirnya terdampar di sejumlah pulau di wilayah kepulauan Riau. Dengan status pengungsi para manusia ini ditempatkan di penampungan sementara – sampai ada negara ketiga yang bersedia menampung mereka – para pengungsi ditempat di penampungan sementara di pulau Galang. Sejak itu pulau Galang dikenal sebagai Kampung Vietnam. Meski sekarang pulau itu sudah kosong dari para pengungsi, tapi sejumlah peninggalan bersejarah masih bisa disimak di sana. Kini, oleh pemerintah Kota Batam, pulau Galang dikembangkan menjadi salah daerah tujuan wisata. Tidak sulit untuk menjangkau pulau Galang ini. Dari Kota Batam ke pulau Galang dihubungkan oleh ruas jalan beraspal mulus, melewati enam pulau yang dihubungkan dengan lima jembatan yang dikenal jembatan Barelang. Waktu tempuh (bus atau kendaraan lainnya) sekitar dua jam dari Kota Batam. Galang merupakan salah satu pulau di EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

gugusan Kepulauan Riau yang memiliki luas 250 hektar. Pada 1975, ketika Pulau Galang —yang saat itu relatif masih kosong – dipilih oleh organisasi PBB yang menangani pengungsi UNHCR sebagai tempat penampungan para pengungsi Vietnam. Sebagai akibat peperangan di Vietnam pada 1975, banyak orang-orang Vietnam melarikan diri menggunakan perahu-perahu. Satu perahu diisi oleh puluhan orang. Tak sedikit mereka tewas di tengah laut laut, dan sebagian lagi terdampat di sejumlah pulau di wilayah kepulauan Riau. Melihat kondisi para pengungsi yang begitu mengenaskan, para pengungsi yang terdapat di beberapa pulau di kepulauan Riau itu disatukan dalam satu tempat, di pulau Galang. yang terdampar di sejumlah pulau di Kepulauan Riau. Camp yang ini hanya menempati areal 80 hektar dari 250 hektar luas Pulau Galang. Wisatawan yang berkunjung ke sana masih bisa menyaksikan sisa-sisa peninggalan pengungsi yang tersebar di kawasan tersebut. EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

Di antara berbagai peninggalan tersebut, terdapat monumen Perahu, museum, bekas bangunan rumah sakit beserta kotak-kotak dan botol-botol obat. Juga bangkai kendaraan roda empat yang sudah berkarat dan ditumbuhi tanaman rambat, serta bangunan-bangunan lain baik barak penampungan maupun sekolah yang sudah tak utuh lagi. Sebagian besar dinding yang terbuat dari kayu itu sudah tertutup tanaman rimbun hingga ke atapnya. Selain itu ada juga tempat-tempat ibadah, seperti vihara, mushola, gereja Kristen, gereja Katolik, dan juga kuburan dari berbagai agama.

Penenggelaman Perahu Perjalanan menuju Kampung Vietnam dari Kota Batam ditempuh dengan melewati lima dari enam jembatan Barelang. Yaitu, jembatan yang menghubungkan Batam, Rempang, dan Galang, sehingga dinamakan Barelang, yang berarti Batam, Rempang, dan Galang. Selama dua jam perjalanan, wisatawan yang hendak ke Pulau Galang

disuguhi hamparan pemandangan berupa padang ilalang, dan perbuktitan. Sebagian besar merupakan bukit tandus, hanya sedikit yang berupa ladang pertanian. Selain itu ada juga pemandangan laut, dengan airnya yang biru. Saat memasuki kawasan Kampung Vietnam wisatawan disambut gapura berbentuk perahu bercat merah dan putih. Gapura ini berfungsi sebagai gerbang masuk Camp Vietnam. Dengan membayar uang masuk Rp 5000 per mobil dan Rp 3000 per orang, wisatawan bisa langsung menikmati perjalanan napak tilas bersejarah di Desa Sijantung, Kepulauan Riau. Sejak ditinggalkan penghuninya, 1996, Camp Vietnam menjadi kawasan yang selalu terasa sunyi. Hanya terdapat puluhan monyet jinak menghuni wilayah tersebut. Kondisi itu membuat suasana terkesan semakin mencekam. Apalagi beberapa peristiwa sedih turut mewarnai perjalanan kampung tersebut semasa dihuni para manusia perahu. Hanya beberapa saat setelah melewati 77

RAGAM

Gapura, pengunjung disambut pepohonan yang tumbuh di kanan dan kiri jalan. Kemudian, wisatawan akan melewati beberapa bangunan bersejarah. Salah satu yang terdekat dari gerbang masuk adalah Humanity Statue atau Monumen Kemanusiaan berbentuk patung perempuan dalam keadaan terkulai. Humanity Statue dibangun untuk mengenang tragedi kemanusiaan Tinh Han Loai, seorang perempuan Vietnam bunuh diri karena tak kuat menanggung malu akibat diperkosa oleh beberapa lelaki Vietnam, sesama pengungsi. Pemerkosaan bukanlah satu-satunya tindakan kriminal yang dilakukan para pengungsi. Beberapa dari mereka juga mencuri bahkan membunuh. Oleh karena itu sebuah penjara juga dibangun untuk penahanan pengungsi yang terbukti melakukan tindakan kriminal atau mencoba melarikan diri. Tidak jauh dari tempat berdirinya monumen kemanusiaan terdapat makam Nghia-Trang Galang. Sekitar 503 pengungsi dimakamkan di sini. Kebanyakan, mereka meninggal akibat penyakit yang diderita selama berlayar. Setelah melewati makam para pengunjung dapat menyaksikan sebuah monumen Perahu. Beberapa dari perahu yang digunakan para pengungsi ketika mengarungi laut Cina Selatan ini masih asli. Perahu berukuran 3 x 8 meter itu sempat dipakai untuk memuat 40 hingga100 orang untuk berlayar selama berbulan-bulan. Ini memperlihatkan bagaimana penderitaan dan perjuangan ‘Manusia Perahu’ tersebut untuk bisa bertahan hidup. Setelah sampai di suatu tempat – agar mereka tidak diusir kembali ke laut – maka tak jarang perahu yang mereka gunakan itu ditenggelamkan. Bahkan, ada pula sengaja dibakar sebagai protes atas kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia yang memulangkan para pengungsi yang tak lolos tes untuk mendapatkan kewarganegaraan baru. Oleh pemerintah Otorita Batam, perahu-perahu yang ditenggelamkan itu diangkat kemudian diperbaiki, dan dipamerkan ke publik sebagai benda bersejarah.


1957-1975. Ketika itu ratusan ribu penduduk Vietnam Selatan meninggalakan negaranya, dan mencari tempat atau daerah yang aman. Untuk mengungsi mereka menggunakan perahu kayu sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Berbulan-bulan ‘Manusia Perahu’ ini terombang-ambing mengarungi perairan Laut Cina Selatan, berlayar sejauh ribuan kilometer. Mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya sekedar berharap mendapat perlindungan dari negara lain. Sebagian dari mereka ada yang meninggal di tengah lautan, sebagian lagi berhasil mencapai daratan, termasuk di wilayah Indonesia. Arus pengungsi Vietnam yang berhasil mendarat di wilayah Indonesia, pertama kali terjadi pada 22 Mei 1975. Saat itu mereka bisa menepi di Kepulauan Natuna bagian

utara. Sebanyak 75 pengungsi ini awalnya ditampung oleh masyarakat setempat, hingga menyusul kemudian manusia perahu lainnya. Selain terdampar di Kepulauan Natuna, juga ada yang mendarat di Kepulauan Anambas, dan Pulau Bintan. Gelombang pengungsi ini menarik perhatian Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Pemerintah Indonesia. Untuk memudahkan penyaluran pengungsi ke negara ketiga, pada 1979 pemerintah Indonesia dan UNHCR menetapkan Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Pulau Galang dipilih karena dianggap sebagai kawasan yang paling pas untuk menampung 10.000 orang pengungsi. Untuk itu, UNHCR dan Pemerintah Indonesia membangun berbagai fasilitas, seperti barak

Keluarga Pengungsi Tak bisa dipungkiri kalau Camp Vietnam di Pulau Galang ini berdiri sebagai akibat terjadinya perang saudara di Vietnam pada 78


pengungsian, tempat ibadah, rumah sakit, serta sekolah dan lainnya. Di Pulau Galang pengungsi Vietnam meneruskan kebiasaan hidupnya seperti Negara mereka. Dalam rentang waktu 16 tahun itu pengungsi yang tinggal di Pulau Galang terus berkembang menjadi 250.000 jiwa. Kehidupan normal seperti itu terjadi hingga 1995, sampai mereka mendapat suaka di negara-negara maju yang mau menerima mereka. Atau dipulangkan kembali ke Vietnam. Selama dalam pengungsian, para pengungsi itu hidup terisolasi. Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, pengaturan, penjagaan keamanan, sekaligus menghindari penyebaran penyakit kelamin Vietnam Rose yang dibawa para pengungsi. Berbagai peristiwa sedih turut mewarnai kehidupan para manusia perahu selama bertahun-tahun menjalani hidup sebagai pengungsi. Salah satu yang memprihatinkan adalah tindakan bunuh diri oleh seorang wanita karena malu, akibat tindakan pemerkosaan yang menimpa dirinya. Aksi pemerkosaan tersebut dilakukan oleh rekan sesama pengungsi. Kasus bunuh ini EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

diabadikan dalam sebuah bentuk monumen di bawah sebuah pohon nan rimbun, tempat pemerkosaan itu terjadi. Peristiwa lain yang menambah kelam cerita di lingkungan Kampung Vietnam adalah terjadinya aksi bakar diri yang dilakukan pengungsi sebagai wujud penolakan karena dipaksas kembali ke Vietnam. Mereka merasa sudah tenteram hidup di pengungsian Camp Vietnam. Karena itu mereka memilih mati daripada harus kembali ke negerinya yang dilanda perang saudara. Kini, Camp Vietnam di Pulau Galang akan selalu menjadi saksi sejarah perjuangan manusia perahu. Sejak para penghuninya dipulangkan, praktis camp ini selalu sepi. Hanya beberapa rombongan pelajar yang datang untuk melihat dan mengetahui dari dekat sejarah kampung Vietnam. Atau beberapa keluarga korban yang ingin mengenang masa lalunya di Kampung Vietnam. Atau mengunjungi sanak saudaranya yang dimakamkan di sana. Paling tidak begitulah penuturan Husein, salah satu penjaga yang bertugas di sana. Menurut Husein, kebanyakan rombongan

anak sekolah datang pada saat libur. Mereka mengunjungi museum dan mengamati puluhan foto yang ditempel di tembok museum. Mulai dari foto para pengungsi, foto keluarga, foto kegiatan para pengungsi, serta benda-benda rumah tangga yang dapat menggambarkan situasi kehidupan di Camp Vietnam. Selain para pelajar, kampung Vietnam juga kerap dikunjungi para mantan manusia perahu. Atau salah satu keluarga manusia perahu yang sanak saudaranya dimakan di pemakaman Nghia-Trang Galang. Mereka ini datang untuk menyampaikan doa bagi sanak keluarga. Atau melaksanakan napak tilas, mengenang keberadaan mereka di tempat tersebut. “Tak sedikit pula diantara mereka yang terlihat sedih saat datang ke sini. Sebagian yang lain merasa bahagia dan berterimakasih karena kuburan keluarga dan sanak saudaranya masih terjaga dengan baik,” kata Husein. Selebihnya tak sedikit pula cerita-cerita yang menyeramkan tentang camp pengungsian Vietnam ini. ❏ M. Budiono

79

f

IGUR

Sumba Tak Kalah

Dengan Selandia Baru S

ELEPAS film The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013, negara Selandia Baru kebanjiran ratusan ribu wisatawan dari berbagai penjuru negara. Wisatawan ramai-ramai pergi ke negara yang dekat dengan kutub selatan itu sebab mereka terpesona dengan keindahan alam yang divisualkan dalam film itu. Di mana sebuah negeri yang ber-landscape pegunungan yang hijau dengan rumput yang subur. Sebagai negara yang kaya dengan tempat yang indah, kita jangan rendah diri dengan keindahan alam Selandia Baru. Negeri ini memiliki landscape pegunungan seperti yang ada dalam film The Hobbit. Landscape The Hobbit yang ada di Indonesia itu ditemukan setelah film dalam negeri, Pendekar Tongkat Emas, tayang. Film yang diputar di bioskop pada minggu ketiga Desember 2014 itu berkisah 4 murid yang memperebutkan tongkat sakti milik sang guru, Cempaka, di sebuah negeri antah berantah. Film karya Mira Lesmana itu dibuat di Padang Sabana Wairinding, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Landscape padang sabana itu berupa pegunungan seperti dalam film The Hobbit. Sebab bentuk yang demikian, Mira Lesmana menyebut tempat itu sebagai negeri antah berantah. Dikatakan adik Indra Lesmana itu kepada pers sebab pengambilan gambar dari film yang dibintangi oleh Christine Hakim, Reza Rahardian, dan Nicolas Saputra, itu di sana membuat biaya yang dikeluarkan hingga mencapai Rp 25 miliar. “Harus membawa 110 orang ke sana dan tinggal selama 3 bulan,” ungkapnya. Dengan adanya landscape Padang Sabana Wairinding maka kita tak perlu lagi pergi ke Selandia Baru, karena kita cinta keindahan alam Indonesia. ❏ AW

Mira Lesmana 80


Tetap Mengunggulkan Jagung SEBAGAI istri Fadel Muhammad, tentu Hanna masih ingat bagaimana saat suaminya menjadi Gubernur Gorontalo. Pada masa itu, Fadel giat sekali mendorong petani di provinsi itu menanam jagung. Program yang demikian membuat provinsi itu menjadi kesohor dengan sebutan provinsi jagung sebab hasil panennya selain menciptakan swasembada juga dikapalkan ke luar daerah bahkan negara tetangga. Petaninya pun sejahtera dengan komoditas itu. Kesuksesan suaminya dalam meningkatkan produksi jagung itulah yang diungkapkan kembali anggota MPR dari Kelompok DPD Provinsi Gorontalo itu saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan puluhan wartawan di Palembang, Sumatra Selatan, awal Desember 2014. Dalam sosialisasi dengan tema menggali kearifan lokal, Hanna memaparkan pentingnya kita menanam jagung. “Bila beras mengalami krisis, kita bisa menggantinya dengan makan jagung,” ujarnya. ❏ AW

Effendi MS Simbolon

Ingat Leluhur dan Saudara

Hanna Hasanah Fadel Muhammad EDISI NO.01/TH.IX/JANUARI 2015

BILA kita berkunjung di Kota Medan, Sumatra Utara, pada Desember 2014, kita akan menemukan banyak papan besar, yang biasa dipasangi reklame atau iklan layanan masyarakat, yang memberitakan kegiatan Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) berupa Rakernas IV PSBI dan Perayaan Natal. Menarik dalam papan itu, terdapat foto Ketua Umum PSBI Pusat, Effendi Muara Sakti Simbolon. Effendi adalah politisi kesohor dari PDI Perjuangan dan wakil rakyat. Organisasi yang berdiri pada 2007 di Samosir, Sumatra Utara, itu dibentuk untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan leluhur marga Simbolon, khususnya pandangan hidup yang sesuai dengan falsafah dalihan natolu yaitu somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru. Sudi menjadi Ketua Umum PSBI menunjukkan kepedulian alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, itu kepada asal leluhurnya. Effendi sendiri dilahirkan bukan di tanah Batak namun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perjalanan hidupnya pun banyak dihabiskan di luar asal muasalnya. Saat SD ia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketika SMP hingga kuliah di Jakarta. Bahkan sempat tinggal di Amerika Serikat ketika menempuh pendidikan di Universitas Charleston. Meski perjalanan hidupnya seperti itu, darah Bataknya tidak pernah luntur. Ia tetap mengingat siapa dirinya dan selalu berdoa agar Tuhan yang Maha Esa senantiasa memelihara dan melindungi Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia dalam upaya memajukan masyarakat dan bangsa. “Marga Simbolon ingin masyarakat sejahtera jasmani dan rohani,” ujarnya. ❏ AW

81

Oleh:

Oesman Sapta Odang Wakil Ketua MPR RI

S

Pers Ujung Tombak Suara Hati Nurani Rakyat

AYA pernah berbicara tentang pers pada Hari Pers Nasional

Mengapa? Karena pers bisa mendinginkan situasi politik. Pers

di Palembang. Saat itu, pembicara lain adalah B.J. Habibie

bisa menaikkan dan menurunkan suhu politik.

(Presiden RI ke-3) dan Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos Group

Pers adalah ujung tombak dari suara hati nurani rakyat. Pers

dan Menteri BUMN). Saya berbicara setelah Dahlan Iskan dan

adalah pembuat isu. Ada dua macam isu, yaitu isu yang benar dan

sebelum B.J. Habibie. Hari Pers Nasional itu ditutup oleh Presiden

isu yang sensasional (isu yang dijual dengan tujuan untuk

Susilo Bambang Yudhoyono.

menaikkan oplah). Media yang menggunakan isu yang benar-benar

Kala itu, saya bukan pembawa makalah, melainkan hanya

konkret dan isu yang membangun akan stabil. Orang akan

pembicara. Justru dalam kesempatan itu saya meminta makalah

menyimak isu yang benar dan beritanya adalah berita yang akurat.

dari para jurnalis (wartawan). Makalah dari para jurnalis itulah

Di republik ini, pers menjadi sangat dominan. Untuk membangun

yang dibahas dan dijadikan sebagai bahan analisis. Sebab, cara

daerah dan berkomunikasi dengan orang-orang di daerah maka

kerja wartawan hampir sama seperti intelijen. Tapi ada perbedaan

gunakanlah pers, manfaatkan media cetak, elektronik, dan online.

di antara keduanya.

Sebab, rakyat di pedesaan sekarang ini sudah memiliki telepon

Kalau intelijen, dia mencari informasi, dan setelah mendapatkan informasi, dia tutup informasi itu. Sama seperti intelijen, wartawan

seluler. Dari telepon seluler itu, dia bisa membaca berita-berita online.

juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi, berbeda

Reformasi media tidak bisa dilarang. Saya percaya para jurnalis

dengan intelijen, wartawan membuka sebagian informasi itu ke

memiliki nurani. Mereka yang mengaku jurnalis tidak akan

publik. Sebagian informasi lainnya disimpan.

mengingkari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka

Itulah yang kita sebut sebagai wartawan profesional. Wartawan

Tunggal Ika. Itulah payung bagi semua anak bangsa. Jika ada

profesional tidak terpengaruh dengan segala macam tekanan,

anak bangsa yang tidak memakai payung itu maka dia bukanlah

intimidasi, dan intervensi dari pihak lain. Wartawan profesional

sebagai bangsa Indonesia.

tetap berjalan dengan alam pikiran dan nuraninya sebagai jurnalis yang mempunyai etika.

Maka, jadilah pers seratus persen. Jadilah orang media seratus persen. Jadilah anak bangsa seratus persen. Maka dia akan

Rupert Murcdoch adalah raja pers di dunia. Filosofinya adalah

memakai rambu-rambu, undang-undang, janji-janji kebangsaan

if you learn by doing, you only people. If you learn by accident,

sebagai payung dan alat kontrol. Dia tidak akan menghalalkan

you are master. Para wartawan lebih banyak experience-nya di

segala macam cara.

lapangan daripada membaca buku. Memang, komunikasi dibangun

Setelah reformasi, pers menjadi satu institusi yang sangat

dari lapangan. Pers yang bisa membangun komunikasi tersebut.

menentukan di republik ini. Pers sebagai korektor dan melakukan

Begitu juga peranan pers dalam mendorong perkembangan dan

koreksi. Karena itu MPR sebagai lembaga negara membutuhkan

pembangunan di daerah. Tidak mungkin ada pembangunan

wartawan sebagai partner. Pertanyaannya, apakah para

ekonomi di daerah kalau terjadi konflik. Solusi dari masalah itu

wartawan parlemen sudah menjadi partner MPR? Atau

adalah keamanan mulai dari Babinsa, Koramil, Kodim dan

sebaliknya, apakah MPR sudah menjadikan wartawan parlemen

seterusnya. Namun, dari semua persoalan itu, intinya ada di pers.

sebagai partner? ❏

82


No title

Recommend Documents