No title

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di era globalisasi ini reformasi pengelolaan keuangan negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat 1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

(1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 6 PP No. 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Dan ayat (3) - nya menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi


3

Pemerintahan

Pada

Pemerintah

Daerah

diatur

dengan

Peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP No. 71 Tahun 2010. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perubahan tersebut ditandai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perubahan tersebut menuntut pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah salah satu aspek dari reformasi yang sangat penting, karena merupakan bagian integral dari proses sistematik menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Dengan ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2005, maka Pemerintah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.


4

Dalam rangka reformasi di bidang akuntansi ini, Pemerintah mengharuskan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap intansi pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dimulai pada Tahun Anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Namun

demikian,

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

yang

digunakan sampai saat ini belum sepenuhnya berbasis akrual, pengakuan pendapatan dan belanja masih berbasis kas. Penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 merupakan transisi sampai dengan Tahun Anggaran 2008, dan saat ini Pemerintah sudah melewati masa transisi tersebut. Ternyata Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa pengimplementasian basis akrual ini masih belum dapat terlaksana pada tahun 2008. Hal inilah yang kemudian mendasari terjadinya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah tahun 2009, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang RI No.41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. Tata cara penyajian tersebut diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian


5

Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur

dalam

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor

Per-65/PB/2010.

Selanjutnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang pada 22 Oktober 2010 ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah telah menetapkan strategi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual secara bertahap dan akan berlaku secara penuh pada 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut. Dan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 paragraf 5 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Dan dalam paragraf 6 dinyatakan bahwa Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun, PSAP No. 01 paragraf 114 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.

Dan PSAP No. 01 paragraf 115 menyatakan bahwa

dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas


6

pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Pada tahun 2010, langkah yang dilakukan pada tahun pertama adalah mewajibkan seluruh satuan kerja sebagai unit akuntansi untuk menyajikan informasi transaksi yang memiliki sifat akrual. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh transaksi akrual yang ada diseluruh satker sehingga jenis transaksinya dapat diketahui. Selain identifikasi dan pengumpulan informasi akrual, langkah simultan yang dilakukan adalah pembuatan draft SAP yang berbasis akrual, sekaligus menyiapkan rencana kegiatan secara detail sehingga kegiatan yang dilakukan dalam implementasinya ke depan dapat lebih fokus. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran

dengan

menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan latar belakang di atas, penulis mencoba menyumbangkan pikiran dan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Secara Akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2010”.


7

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah

penyajian

informasi

pendapatan

dan

belanja

Pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian

Tahun

Anggaran

2010

dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku? 2.

Apa

manfaat

penyajian

informasi

pendapatan

dan

belanja

Pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009? 3.

Apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi pendapatan dan belanja Pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama Tahun Anggaran 2010?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1.

Melakukan analisis terhadap penyajian informasi pendapatan dan belanja

Pemerintah

secara

akrual

pada

Laporan

Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2010.


8

2.

Mengetahui manfaat penyajian informasi pendapatan dan belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

dibandingkan

dengan

sebelum

diamanatkannya penyajian informasi pendapatan dan belanja Pemerintah secara akrual. 3.

Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi pendapatan dan belanja Pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut adalah kegunaan

penelitan yang ingin didapatkan dari penelitian ini: 1.

Memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca tentang Akuntansi Sektor Publik secara umum.

2.

Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pembaca tentang penyajian informasi akuntansi pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3.

Memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam rangka menyajikan informasi akuntansi pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4.

Membantu

kesiapan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 nanti.


No title

Recommend Documents