No title

i

w

tp :// w

ht .b p

w s. go .id

ii

w

tp :// w

ht .b p

w s. go .id

s. go .id

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO INDONESIA

ht

tp :// w

w

w

.b p

TAHUN 2012

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO INDONESIA TAHUN 2012

: 2086-2385

No. Publikasi

: 04340.1202

Katalog BPS

: 3205015

Ukuran Buku

: 16,5 x 22 cm

Jumlah Halaman

: 120 Halaman

Naskah

: Sub Direktorat Stat. Kerawanan Sosial

Gambar Kulit

: Sub Direktorat Stat. Kerawanan Sosial

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

ISSN

: Badan Pusat Statistik

ht

Diterbitkan oleh

Dicetak oleh

: CV. Nario Sari

KATA PENGANTAR

s. go .id

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih akan tetap merupakan keprihatinan banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan diperlukan sejumlah instrument statistik yang dapat menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia antar waktu. Instrumen itu yang utama antara lain jumlah penduduk miskin ---penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan--dan persentase penduduk miskin dari total populasi. Untuk keperluan yang sama, analisis sederhana (deskriptif) mengenai karakteristik penduduk miskin juga diperlukan. Publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi keperluan semacam itu.

tp :// w

w

w

.b p

Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan dan analisis angka kemiskinan 2012 yang dihitung berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi Maret 2012. Pada prinsipnya metodologi dan model analisis yang disajikan sama dengan publikasi serupa tahun-tahun sebelumnya. Kesamaan metodologi sengaja dipertahankan untuk memastikan bahwa data kemiskinan 2012 dapat dibandingkan secara tepat dengan data sebelumnya sehingga perubahan angkanya dapat dinyatakan sebagai perubahan riil di lapangan. Model analisis (deskriptif) juga dipertahankan untuk keperluan perbandingan serupa.

ht

Publikasi ini dapat direalisasikan berkat kerjasama berbagai pihak mulai dari petugas yang mengumpulkan data di lapangan sampai kepada ahli yang mengevaluasi dan menganalisis reliabilitas data yang dihasilkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi diucapkan penghargaan tinggi dan terimakasih yang tulus. Demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang kami tetap mengharapkan kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Jakarta, Desember 2012 Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc. i

ii

w

tp :// w

ht .b p

w s. go .id

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR

i iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

ix

DAFTAR LAMPIRAN

x

BAB I.

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Tujuan Penulisan

2

s. go .id

DAFTAR ISI

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

2

1.4. Sistematika Penulisan

2

2.1. Definisi Kemiskinan

5

.b p

BAB II. KAJIAN LITERATUR

5 6

2.1.2. Kemiskinan Absolut

7

w

w

2.1.1. Kemiskinan Relatif

8

tp :// w

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

10

2.3. Pendekatan BKKBN

14

2.4. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS

15

2.5. Pendataan Kemiskinan

16

2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

12

ht

2.2.1. Rata-rata Perkapita

2.5.1. Pendataan Kemiskinan di provinsi Kal Sel, 1999

17

2.5.2. Pendataan Kemiskinan di provinsi DKI Jakarta, 2000

17

2.5.3. Pendataan Kemiskinan di provinsi Jawa Timur, 2001

18

2.6. Peta Penduduk Miskin Indonesia, 2000

20

2.7. Pemetaan Kemiskinan Kecamatan di Indonesia, 2005 2.8. Pendekatan Spesifik-Daerah dan Sayang Budaya di Sumba Timur 2.9. Pendataan Sosial Ekonomi, 2005 (PSE05)

21

2.10. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08)

26

2.11. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS11)

27

23 24

iii

BAB III. METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN, DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN, TAHUN 2012 3.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

29 29

a. Konsep

29

b. Sumber Data

29

c. Metode

29

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

30

3.2. Indikator Kemiskinan

33

3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

34 35

b. Ukuran Bank Dunia

38

c. Indeks Theil dan Indeks-L

s. go .id

a. Koefisien Gini (Gini Ratio)

41 41 43 47

4.7.

Profil Rumah tangga Miskin di Indonesia, Tahun 2012

64

4.7.1. Karakteristik Sosial Demografi

64

4.7.2. Karakteristik Pendidikan

67

4.7.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

70

4.7.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan) Program Bantuan kepada Rumah tangga Miskin

75

4.8.

tp :// w

49

4.6.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012 Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia, Tahun 2002 - 2012 Kemiskinan Provinsi Tahun 2012

ht

4.4. 4.5.

w

w

.b p

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS 4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012 4.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011-Maret 2012 4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012

39

51 60

89

BAB V. PENUTUP

95

DAFTAR PUSTAKA

99

LAMPIRAN

iv

103

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Judul Tabel

Hal

Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan

4.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

42

4.2.

Garis Kemiskinan Menurut Komponennya dan Daerah, Maret 2011-Maret 2012 (Rp/kapita/bulan)

44

4.3.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011-Maret 2012

4.4.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2011-Maret 2012

47

4.5.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

48

4.6.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

50

4.7.

Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012

4.8.

Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012

4.9.

Indeks -L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012

54

Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2002-2012

57

4.10.

12

45

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

2.1.

52 53

v

No. Tabel

Hal

4.11.

Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuantil dan Daerah, 2011-2012

59

4.12.

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2012

61

4.13.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2012

63

4.14.

Karakteristik Sosial Demografi Rumah tangga Miskin dan Rumah tangga Tidak Miskin Menurut Daerah, 2012

65

4.15.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga, 2012 Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2012

.b p

4.16.

s. go .id

Judul Tabel

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Pendidikan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2012

4.18.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah tangga dan Daerah, 2012

4.20. 4.21.

vi

w

tp :// w

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2012

ht

4.19.

w

4.17.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Luas Lantai Perkapita (m2), 2012 Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2012

67

68

69

71

73

76 78

No. Tabel

Judul Tabel

Hal

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2012

79

4.23.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2012

80

4.24.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2012

81

4.25.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah tangga, 2012

83

4.26.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah tangga, 2012

85

4.27.

Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2012

.b p

s. go .id

4.22.

w

88

Distribusi Persentase Rumah tangga Penerima Beras Miskin (Raskin) Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2012

91

4.29.

Distribusi Persentase Rumah tangga per Desil Pengeluaran Menurut Daerah dan Status Penerimaan Beras Miskin (Raskin), 2012

92

tp :// w

ht

4.30.

w

4.28.

Distribusi Persentase Rumah tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012 (Daerah: Perkotaan)

93

vii

No. Tabel 4.31.

Distribusi Persentase Rumah tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012 (Daerah: Perdesaan) Distribusi Persentase Rumah tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012 (Daerah: Perkotaan+Perdesaan)

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

4.32.

Judul Tabel

viii

Hal

94

94

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

Judul Gambar

Halaman

3.1.

Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

36

4.1.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2012

41

4.2.

Indeks Kedalaman Daerah, 1999-2012

49

4.3.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

di

Indonesia

Menurut

51

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

Kemiskinan

ix

DAFTAR LAMPIRAN

No. Tabel L.1 L.2

Judul Tabel

Halaman

Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Tahun 2012 (Maret) Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan, Tahun 2012 (Maret)

105

Persentase Penduduk Miskin (Po) di Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2012

L.4

Persentase Penduduk Miskin (Po) di Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2012

107

L.5

Persentase Penduduk Miskin (Po) di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2012

108

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

L.3

ht x

103

106

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran

s. go .id

kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang

miskin. Data

kemiskinan

yang

baik dapat

digunakan untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan

.b p

kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

w

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan

w

jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu,

tp :// w

penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara

ht

rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

1

1.2. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan analisis antara lain untuk: a.

Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara nasional tahun 2012 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

b.

Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin secara nasional tahun 2012 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

c.

Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara nasional tahun 2012 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

s. go .id

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2012. Karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin juga disajikan pada

.b p

tingkat nasional dan dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Analisis ini juga menyajikan distribusi dan ketimpangan pendapatan

w

penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya secara nasional

w

menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sumber data yang digunakan

tp :// w

dalam laporan ini adalah data Susenas Modul Konsumsi dan Kor pada Maret

ht

2012 dengan jumlah sampel 71.138 rumah tangga.

1.4. Sistematika Penulisan Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan. Bab III menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode

2

penghitungan

garis

kemiskinan,

profil

kemiskinan,

ukuran


kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan. Bab IV membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, profil rumah tangga miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Bab V menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

lainnya secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.


3

s. go .id .b p w w tp :// w ht 4


BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa

s. go .id

dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau

.b p

sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah

w

dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri

w

mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain miskin”.

tp :// w

”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif

ht

dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

5

makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan). Angka 2.100 kkal/hari perkapita ini merupakan standar minimum untuk makanan yang memadai yang harus dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari. Penetapan standar minimum ini mengacu pada rekomendasi dari Widyakara Nasional Pangan dan Gizi Tahun 1978, yaitu setara dengan nilai konsumsi makanan yang menghasilkan 2.100 kalori per orang per hari. Ukuran kalori inipun sudah menjadi kesepakatan dunia. Dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO

s. go .id

(World Health Organization) dari hasil kajian mendalam para pakar merekomendasikan bahwa batas minimal kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja adalah sekitar 2.100 kilokalori plus kebutuhan paling mendasar bukan makanan (Hasbullah, 2012).

w

.b p

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh sehingga

menyebabkan

tp :// w

masyarakat

w

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan ketimpangan

pada

distribusi

pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan

ht

penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan

relatif

sangat

tergantung

pada

distribusi

pendapatan/

pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998:26).

Paper

tersebut

menjelaskan

mengapa,

misalnya,

angka

kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia

6


(negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan kekecualian Amerika Serikat, yaitu garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan

penduduk

miskin

adalah

mereka

yang

mempunyai

pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan.

Ketika

median/rata-rata

pendapatan

meningkat,

garis

kemiskinan relatif juga meningkat.

s. go .id

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat

.b p

kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat

w

kesejahteraan yang sama.

tp :// w

w

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup

ht

dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut

dikenal

dengan

istilah

garis

kemiskinan.

Penduduk

yang

pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.


7

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US $ 1,25 perkapita per hari yang

s. go .id

diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US $ 2 perkapita per hari, yaitu lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut. US dollar yang digunakan adalah US $ PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi

.b p

(exchange rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

w

w

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

adalah

kemiskinan

tp :// w

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana struktural

dan

kemiskinan

kultural.

Soetandyo

Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural

ht

adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara

8


dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi

atau

bahkan

secara

bertahap

bisa

dihilangkan

dengan

mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang

s. go .id

lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan

.b p

Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”.

w

Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya,

w

berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam

tp :// w

kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinandeterminan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya).

Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat

didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak

ht

di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.


9

2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran Strategi kebutuhan dasar (basic needs), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International

Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi

kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada

pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (trickle-down effect) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu kesulitan penentuan secara dari

masing-masing

komponen

kebutuhan

dasar

s. go .id

kuantitatif

karena

dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya. Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai

.b p

konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar

w

yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Menurut United Nations (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara

tp :// w

1.

w

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah: (1986:289),

komponen

kebutuhan

dasar

terdiri

atas:

kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan

ht

kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. 2.

Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan

kultural

yang

mencakup

pendidikan,

rekreasi

dan

ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan. 3.

Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

10


5.

6.

Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan. Menurut Hendra Esmara (1986:320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hingga tahun 2012, jumlah komponen kebutuhan dasar ini terdiri atas 52 jenis komoditas makanan dan 47 komoditas bukan makanan yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan di Indonesia. pengeluaran konsumsi penduduk dapat

.b p

Berdasarkan komposisi

s. go .id

4.

dihitung besarnya kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen

w

seperti disajikan pada Tabel 2.2. Indikator kebutuhan minimum untuk Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan

tp :// w

a.

w

masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut : kalori dan protein. b.

Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk

c.

ht

keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air. d.

Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).

e.

Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

f.

Aneka Barang dan Jasa lainnya dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata pengeluaran untuk angkutan, perlengkapan mandi, perawatan muka dan lain-lain.


11

g.

Barang Tahan lama, dinyatakan dengan indikator pengeluaran ratarata untuk konsumsi perabot rumahtangga, perkakas rumahtangga, mainan anak dan lain-lain.

2.2.1. Rata-rata per Kapita Pendekatan

rata-rata

per

kapita

yang

diterapkan

dalam

penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi

dalam

konsumsi.

Bahkan

ada

juga

pengukuran

secara

s. go .id

internasional dengan menggunakan nilai uang dalam bentuk dolar. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar US $ 1,25

dalam bentuk

satuan PPP per kapita per hari. Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis

.b p

kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per per

hari

ditambah pengeluaran minimum

bukan makanan

w

kapita

tp :// w

dan barang-barang lainnya).

w

(perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor Tabel 2.1 Beberapa Kriteria dan Garis Kemiskinan

1. 2.

3.

12

Penelitian

ht

No. Urut

Esmara, 1969/1970 *) Sayogya, 1971 *)

Ginneken, 1969 *)

Kriteria

Konsumsi beras per kapita per tahun (kg) Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM) Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)

Garis Kemiskinan Kota Desa K+D (K) (D) -

-

125

480 360 270

320 240 180

-

-

-

2000 50


Lanjutan Tabel 2.1 No. Urut 4.

Penelitian Anne Booth, 1969/1970 *)

5.

Gupta, 1973 *)

6.

Hasan, 1975 *)

Kriteria

Garis Kemiskinan Kota Desa K+D (K) (D)

Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram) Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp) Pendapatan minimum per kapita per tahun (US $) Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) Pengeluaran per kapita per bulan (Rp) Pendapatan per kapita per tahun: - Nilai US $, 1970 - US $ Paritas daya beli

-

-

2000 40

-

-

24000

s. go .id

125 95 Sayogya, 1984**) 8240 6585 8. Bank Dunia, 1984 **) 6719 4479 9. Garis kemiskinan internasional, 75 Interim Report, 1976 **) 200 10. Garis Tingkat pendapatan per kemiskinan kapita per tahun (US $) internasional, Ahluwalia, 1975 50 ***) 75 11. Rekomendasi Batas minimal kalori 2100 dari FAO dan sesuai kebutuhan WHO di Roma manusia untuk mampu tahun bertahan hidup dan 2001****) mampu bekerja (kkal) Keterangan: *) Hendra Esmara: Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta: 1986, hlm. 312-316, Tabel 9.2. **) Kompas, Senin: 9 Mei 1988. ***) Montek S. Ahluwalia, Income Inequality: Some Dimensions of The Problem, dalam Hollis Chenery : Redistribution with Growth, London : University Press, 1974 hlm. 6-10; seperti dikutip oleh Soemitro Djojohadikusumo dalam Prisma no. 2 tahun IV (April 1975), hlm. 24. ****) Jausairi Hasbullah: Tangguh Dengan Statistik, Nuansa Cendikia, Bandung: 2012, hlm 83

ht

tp :// w

w

w

.b p

7.


13

2.3. Pendekatan BKKBN Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan

keluarga

tersebut

menggunakan

konsep/pendekatan

kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS

s. go .id

I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu: 1.

Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.

Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau

.b p

2. 3.

w

lebih.

Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di

w

rumah, sekolah, bekerja dan bepergian. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

5.

Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB

tp :// w

4.

ht

pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern. Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

14


2.4. Pendekatan Kriteria Penduduk Miskin BPS Pada tahun 2000 BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran

makro

(basic

needs)

tidak

dapat

digunakan

untuk

mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

s. go .id

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 variabel tersebut adalah:

3.

4.

5.

<= 8 m2 (skor 1)



> 8 m2 (skor 0)

Jenis Lantai :

w

w



tp :// w

2.

Luas Lantai Perkapita :



Tanah (skor 1)



Bukan Tanah (skor 0)

Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :

ht

1.

.b p

mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakmiskinan. Kedelapan



Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)



Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)

Jenis Jamban/WC : 

Tidak Ada (skor 1)



Bersama/Sendiri (skor 0)

Kepemilikan Asset : 

Tidak Punya Asset (skor 1)



Punya Asset (skor 0)


15

6.

7.

8.

Pendapatan (total pendapatan per bulan) :  <= 350.000 (skor 1)  > 350.000 (skor 0) Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :  80 persen + (skor 1)  < 80 persen (skor 0) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) : 

Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)



Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode

s. go .id

stepwise logistic regression dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji Chi-Square juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari

.b p

domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila

w

suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah

tp :// w

w

tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

ht

2.5. Pendataan Kemiskinan

Penghitungan kemiskinan dengan mengaplikasikan dan memodifikasi pendekatan kriteria penduduk miskin BPS telah dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan (1999), DKI Jakarta (2000), dan Jawa Timur (2001). Aplikasi penghitungan kemiskinan berdasarkan variabel-variabel kemiskinan rumah tangga tersebut dikenal sebagai Pendataan Kemiskinan.

16


2.5.1. Pendataan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, 1999

Penentuan suatu rumah tangga layak dapat Sembako didasarkan pada hasil skoring dari beberapa variabel yang diolah dari data hasil Pendataan Rumah Tangga 1999. Secara garis besar variabel dimaksud adalah: Kelompok pendapatan perkapita.

2.

Pola makanan.

3.

Pakaian.

4.

Perumahan : luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan kakus.

5.

Fasilitas TV.

s. go .id

1.

Penentuan nilai skor untuk masing-masing variabel dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, dalam menentukan skor juga kali uji coba (trial and error), sampai diperoleh nilai

.b p

dilakukan beberapa

yang dianggap memadai. Dengan demikian, hasil dari skoring tersebut yang

w

selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu rumah

tp :// w

w

tangga layak atau tidak layak dapat sembako.

ht

2.5.2. Pendataan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, 2000

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin apabila memiliki minimal 3 ciri/variabel dari 7 variabel kemiskinan rumah tangga, yaitu: 1.

Luas lantai hunian kurang dari 8 m2 per anggota rumah tangga.

2.

Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya.

3.

Fasilitas air bersih: tidak ada.

4.

Fasilitas jamban/WC: tidak ada dan atau WC Umum.

5.

Kepemilikan aset (kursi tamu): tidak tersedia.

6.

Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu: tak bervariasi.


17

7.

Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga: tidak ada.

2.5.3. Pendataan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, 2001

Metodologi yang digunakan dalam penentuan skor untuk mengukur Indeks Rumah Tangga Miskin (IRM) yaitu metode skor tertimbang (weighted

scoring method) pada setiap kategorinya. Dengan menggunakan 11 variabel, dalam setiap variabelnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu skor 1 cenderung miskin, dan skor 3 sangat miskin. Dengan rumus IRM sebagai berikut :



11



i 1

S iWi

100

.b p

I RM

s. go .id

yang menggambarkan riil ekonomi yang cenderung tidak miskin, skor 2

indeks rumah tangga miskin.

Si

=

skor variabel ke-i.

Wi

=

penimbang setiap variabel (total penimbang = 100).

tp :// w

w

w

dimana: IRM =

Metode skoring ini memberikan interval nilai 1-3 yang disebut sebagai

ht

Indeks Tingkat Kemiskinan yang artinya bahwa semakin tinggi nilai indeksnya semakin miskin kondisi rumah tangga bersangkutan. Orang yang tidak miskin mempunyai nilai indeks kecil atau mendekati 1 (satu). Dalam rangka evaluasi antar wilayah, diperlukan indeks secara wilayah yang dapat dilakukan berjenjang dari Rukun Tetangga (RT), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Penghitungan indeks pada tingkat RT, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sudah harus menggunakan penimbang rumah tangga/ penduduk miskin dalam suatu wilayah satu tingkat di bawahnya.

18


Indeks RT diperoleh melalui rumus berikut:

I RT dimana: IRT IRMi i N

= = = =





N

i

I RMi

N

Indeks rukun tetangga (RT). Indeks rumah tangga miskin (IRM) ke-i. 1, 2, 3, …, N. Jumlah rumah tangga miskin di dalam RT.

Penghitungan indeks desa/kelurahan dirumuskan sebagai berikut: m



j 1

RTj

Wj

m

W j 1

indeks desa/kelurahan. indeks RT ke-j. 1, 2, 3, …, m. jumlah rumah tangga miskin di dalam setiap RT.

.b p

= = = =

j

w

IDS IRTj j W

,

s. go .id

I DS

I

tp :// w

w

Penghitungan indeks kecamatan dirumuskan sebagai berikut: m

ht

I KEC

IKEC IDSj j W

= = = =



I j 1

Wj

DSj

,

m

W j 1

j

indeks kecamatan. indeks desa/kelurahan ke-j. 1, 2, 3, …, m. jumlah rumah tangga miskin di dalam setiap desa/kelurahan.


19

Penghitungan indeks kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut: m

I KAB



I j 1

Wj

KECj

W j 1

IKAB IKECj j W

= = = =

,

m

j

indeks kabupaten/kota. indeks kecamatan ke-j. 1, 2, 3, …, m. jumlah rumah tangga miskin di dalam setiap kecamatan.

Penghitungan indeks provinsi dirumuskan sebagai berikut: m



j 1

Wj

s. go .id

I PROV

I

KABj

,

m

W j 1

j

=

indeks provinsi.

IKABj

=

indeks kabupaten/kota ke-j.

j

=

1, 2, 3, …, m.

W

=

jumlah rumah tangga miskin di dalam setiap kabupaten/ kota.

tp :// w

w

w

.b p

IPROV

Indeks-indeks di tingkat wilayah menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks

ht

suatu wilayah, semakin tinggi tingkat kemiskinan wilayah tersebut.

2.6. Peta Penduduk Miskin Indonesia, 2000

Pemetaan penduduk miskin memberikan gambaran awal yang menyeluruh (snapshot) mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkat wilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu. Peta semacam ini adalah untuk mengetahui peta wilayah atau “kantong” penduduk miskin di Indonesia. Melalui peta ini penduduk miskin dapat diketahui, baik secara relatif (persentase penduduk miskin) maupun secara absolut (jumlah penduduk miskin).

20


Metode pemetaan penduduk miskin (Metode PovMap) pada dasarnya merupakan suatu metode yang menggunakan model regresi untuk memperkirakan pengeluaran rumah tangga dalam sensus berdasarkan data pengeluaran

hasil

survei.

Hasil

estimasi

mengenai

ukuran-ukuran

kesejahteraan rumah tangga hasil sensus kemudian diaggregasikan menjadi ukuran-ukuran kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat desa. Metode PovMap diimplementasikan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap pembentukan model pengeluaran dan dekomposisi komponen residu (random). Dalam tahap ini penghitungan poverty mapping dimulai

dengan

melakukan

estimasi

fungsi

pengeluaran.

Dalam

pemilihannya, variabel-variabel penjelas yang akan digunakan dalam model

s. go .id

pengeluaran harus terdapat pada data sensus dan survei, variabel-variabel tersebut kemudian diuji dan didiagnostik melalui metode statistik untuk memperoleh variabel penjelas yang paling tepat menjelaskan fungsi konsumsi rumah tangga. Tahap kedua adalah tahap simulasi. Pada tahap ini

.b p

proses simulasi melakukan beberapa tahap iterasi untuk memperoleh model yang paling tepat untuk menjelaskan konsumsi rumah tangga sensus.

w

Proses ini menggunakan paket program (software package) yang telah

tp :// w

w

disiapkan oleh Qinghua Zhao dari DECRG World Bank (2002). Aplikasi software tersebut secara otomatis (dengan spesifikasi model yang memadai) menghasilkan indeks-indeks kemiskinan sampai pada level desa dengan

ht

masing-masing tingkat kecermatan kesalahan bakunya.

2.7. Pemetaan Kemiskinan Kecamatan di Indonesia, 2005

Penghitungan penduduk miskin tingkat kecamatan tahun 2005 dilakukan dengan menggunakan gabungan data Susenas Kor tahun 20002005, sehingga kecukupan sampel untuk estimasi pada tingkat kecamatan terpenuhi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada Hukum Engel. Dasar dari Hukum Engel adalah semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan.


21

Langkah-langkah penghitungannya adalah seperti berikut ini: a.

Mencari Garis Kemiskinan (GK) provinsi tahun 2002 dari Kor yang setara dengan GK provinsi dari Modul tahun 2002. Hal ini dilakukan oleh karena Susenas 2005 bukan merupakan modul konsumsi.

b.

Menghitung GK provinsi tahun 2005 dengan menggunakan GK provinsi tahun 2002 dari Kor yang disesuaikan dengan perubahan IHK pada provinsi selama Feb 2002-Feb 2005.

c.

Menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin provinsi tahun 2005 berdasarkan GK provinsi tahun 2005 dengan menggunakan data Susenas Kor 2005.

d.

Jumlah dari penduduk miskin per provinsi disesuaikan dengan jumlah

s. go .id

penduduk miskin nasional yang dihitung dari panel Susenas Modul Konsumsi 2005. e.

Menghitung rata-rata proporsi konsumsi makanan per provinsi (PMp) untuk penduduk miskin.

Menghitung interval estimasi PMp dengan tingkat keyakinan 99

.b p

f.

persen.

Dari butir f, diperoleh batas atas interval estimasi koefisien Engel

w

untuk provinsi (Ep).

Menghitung rasio proporsi konsumsi makanan kabupaten (PMk)

tp :// w

h.

w

g.

terhadap PMp: RPM=PMk/PMp. i.

Menghitung koefisien Engel untuk kabupaten/kota sebagai batas kemiskinan, yaitu: Ek=Ep*RPM. Berdasarkan butir i dilakukan penghitungan jumlah dan persentase

ht

j.

penduduk miskin tahun 2005. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian, yaitu apabila proporsi makanan di atas batas pada butir i, namun pengeluaran per kapitanya di atas batas atas interval garis kemiskinan pada tingkat keyakinan 99%, maka dikategorikan tidak miskin. k.

Lakukan prorate jumlah/persentase penduduk miskin kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin provinsi (hasil pada butir d).

l.

Selanjutnya menghitung rata-rata proporsi pengeluaran makanan per kecamatan untuk penduduk miskin.

22


m.

Hitung koefisien Engel untuk kecamatan sebagai batas kemiskinan dengan cara yang sama pada saat menghitung koefisien Engel kabupaten.

n.

Hasilnya digunakan untuk melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin tingkat kecamatan. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian, yaitu apabila proporsi makanan lebih besar daripada batas namun pengeluaran per kapitanya di atas batas interval garis kemiskinan pada tingkat keyakinan 99%, maka dikategorikan tidak miskin.

o.

Dari persentase penduduk miskin yang diperoleh pada butir k, maka dihitung

GK

dari

seluruh

kabupaten/kota.

Penghitungan

GK

s. go .id

kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1).

.b p

2.8. Pendekatan Spesifik-Daerah dan Sayang Budaya di Sumba

w

Timur

kurang

tp :// w

dan

w

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang secara sentralistik kurang memadai

realistik

dalam

memantau

kemiskinan

dan

kesejahteraan masyarakat pada level atau di bawah level kabupaten/kota. Budaya lokal dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya hanya dipertimbangkan

ht

secara tidak langsung melalui penyeragaman pola konsumsi tingkat provinsi. Informasi-informasi yang dihasilkan tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu, alat pengukuran yang akurat, yang dapat merefleksikan hubungan sosial dan budaya dan yang menyebabkan kemiskinan pada level atau di bawah level kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan (Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya, Ritonga dan Betke 2002). Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikatorindikator yang realistik, yang dapat “diterjemahkan” ke dalam berbagai kebijakan yang perlu diambil dan program yang perlu dilaksanakan untuk


23

penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unitunit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Tinjauan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri perlu dilakukan. Indikator-indikator tersebut tentunya harus bersifat spesifik lokal

dan

sayang

budaya.

Salah

satu

model

kesejahteraan

yang

komprehensif dan mampu mengidentifikasi tingkat kesejahteraan individu, rumah tangga atau keluarga, unit-unit sosial, dan wilayah komunitas adalah

s. go .id

“Model Ketahanan Sosial” seperti dikembangkan Betke (2002).

2.9. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05)

.b p

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya

w

dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pendataan Sosial

w

Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data

tp :// w

kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah

ht

tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum ( non-monetary approach). Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu : 1.

Luas lantai rumah

2.

Jenis lantai rumah

3.

Jenis dinding rumah

4.

Fasilitas tempat buang air besar

5.

Sumber air minum

6.

Penerangan yang digunakan

7.

Bahan bakar yang digunakan

24


8.

Frekuensi makan dalam sehari

9.

Kebiasaan membeli daging/ayam/susu

10.

Kemampuan membeli pakaian.

11.

Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik

12.

Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga

13.

Pendidikan kepala rumah tangga

14.

Kepemilikan aset. Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga

penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring yaitu setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada

s. go .id

besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan

w

w

I RM  Wi Xi ,

.b p

formula:

= bobot variabel terpilih, dan ∑ Wi = 1

Xi

= nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin). = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

ht

IRM

tp :// w

Wi

Berdasarkan nilai IRM, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai

IRM terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai IRM maka semakin miskin rumah tangga tersebut.


25

2.10. Pendataan

Program

Perlindungan

Sosial

Tahun

2008

(PPLS08)

Pada tahun 2008 BPS melakukan pemutakhiran (updating) data basis Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Pemutakhiran data

tersebut

dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pendataan

Program

Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat PPLS08. Tujuan dilaksanakan kegiatan PPLS08 adalah : 1. Memperbaharui database RTS, yaitu untuk mendapatkan daftar nama

s. go .id

dan alamat RTS:

a. Membuang data rumah-rumah tangga penerima BLT2005 yang sudah meninggal dunia tanpa ahli waris yang berada pada rumah tangga yang sama.

.b p

b. Membuang data rumah-rumah tangga penerima BLT2005 yang tidak layak sebagai sasaran program karena status ekonominya sudah tidak

w

miskin lagi.

w

c. Memasukkan data rumah-rumah tangga sasaran baru, baik mereka

tp :// w

adalah rumahtangga yang sebelumnya telah tercatat tetapi pindah tempat tinggal atau mereka yang belum pernah tercatat sama sekali. 2. Memperbaharui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi RTS

ht

khususnya tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga.

3. Menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga dan informasi tambahan tentang kondisi perumahan. Jenis data yang dikumpulkan adalah: 1. Keterangan rumah tangga yang meliputi: luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekwensi membeli

26


daging/ayam/susu, frekwensi makan, jumlah pakaian yang biasa dibeli, kemampuan berobat, lapangan pekerjaan utama, pendidikan kepala rumah tangga (KRT), kepemilikan aset. 2. Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, kecatatan, pendidikan, kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun dan lebih. 2.11. Pendataan

Program

Perlindungan

Sosial

Tahun

2011

s. go .id

(PPLS11)

Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) merupakan kegiatan nasional untuk memperoleh data rumah tangga dan keluarga menurut nama dan alamat dari 40 persen rumah tangga menengah ke

.b p

bawah yang akan digunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk program

w

bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014.

tp :// w

w

Tujuan dilaksanakan kegiatan PPLS 2011 adalah : Menghasilkan basis data terpadu Rumah Tangga dan Keluarga untuk sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial: a. Menurut nama dan alamat kepala rumah tangga 40

ht

b. Mencakup

persen

kelompok

masyarakat

menengah

bawah

(masyarakat miskin dan rentan miskin), dengan persentase berbeda untuk setiap provinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan. c. Memuat

informasi

eligibilitas

program

yang

diluncurkan

oleh

Kementerian/Lembaga. Jenis data yang dikumpulkan adalah: 1. Keterangan

pokok

rumah

tangga,

mencakup

status

penguasaan

bangunan, luas lantai, jenis lantai, dinding terluas, atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk


27

memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan keikutsertaan berbagai program. 2. Keterangan sosial ekonomi ART yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, nomor urut keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan,

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

dan kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun ke atas.

28


BAB III METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN, DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TAHUN 2012

3.1.

a.

Metode Penghitungan Kemiskinan

Konsep

s. go .id

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

w

Sumber Data

w

b.

.b p

sisi pengeluaran.

tp :// w

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dengan jumlah sampel 71.138 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar

ht

(SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan. c.

Metode Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK),

yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut: GK= GKM + GKNM Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin


29

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di

Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

.b p

d.

s. go .id

perdesaan.

w

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20

w

persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis

tp :// w

Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan

ht

yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah: 52

52

k 1

k 1

GKM jp   Pjkp .Q jkp  V jkp ,

30


GKMjp

=

Pjkp Qjkp

= =

Vjkp

=

j p

= =

Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p. Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p. Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p. Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p. Daerah (perkotaan atau perdesaan). Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

HK jp 

V

jkp

K

jkp

k 1 52

k 1

s. go .id

52

,

=

kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK jp

=

Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

w

w

.b p

Kjkp

GKM

 2100 ,

Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan enerji setara dengan 2100 kilokalori/kapita/ hari Daerah (perkotaan/perdesan) Provinsi p

ht

j p

=

tp :// w

GKM jp  HK jp

= =

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok

non-makanan

dihitung

dengan

menggunakan

suatu

rasio

pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut

dihitung

dari

hasil

SPKKD

2004,

yang


dilakukan

untuk

31

mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:



GKNM jp

Vkjp

=

rkj

=

k J p

= = =

kj

k 1

Vkjp ,

Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p. Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi). Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa). Jenis komoditi non-makanan terpilih. Daerah (perkotaan atau perdesaan). Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

s. go .id

=

r

.b p

GKNMjp

n

w

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

w

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah

tp :// w

Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

PM p

ht

% PM p 

%PMp PMp Pp

32

= = =

Pp

× 100%

% Penduduk miskin di provinsi p. Jumlah penduduk miskin di provinsi p. Jumlah penduduk di provinsi p.


Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

PM I

n

 PM



p 1

,

p

PMI

=

Penduduk miskin Indonesia.

PMp

=

Penduduk miskin provinsi p.

n

=

Jumlah provinsi.

% PM I 

Persentase penduduk miskin (secara nasional). Jumlah penduduk miskin (secara nasional). Jumlah penduduk Indonesia.

.b p

= = =

w

w

%PMI PMp PI

PM I ×100% PI

s. go .id

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

tp :// w

3.2. Indikator Kemiskinan

ht

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu: 

Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).



Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.


33



Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.



Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

1 q  z  yi  P    n i 1  z 



,

=

0, 1, 2

z

=

Garis kemiskinan

yi

=

q

=

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n

=

Jumlah penduduk

.b p

s. go .id



Jika =0, diperoleh Head Count Index (P0), jika =1 diperoleh Indeks

w

kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika =2 disebut

tp :// w

w

Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).

ht

3.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distibusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

A

N , Xb

A: jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X N: jumlah penduduk total dan b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2

34


Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan

s. go .id

data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini ( Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio)

w

a.

.b p

Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

w

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan

tp :// w

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

ht

GR  1 

n

 fp * Fc i 1

GR fpi Fci

= = =

Fci-1

=

i

i

 Fc i 1  ,

Koefisien Gini (Gini Ratio) frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

35

nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank. Dunia

maupun

indeks

Gini,

penghitungannya

menggunakan

data

pengeluaran.

Gambar 3.1 Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz 100

s. go .id

80 70 60

.b p

A

50

w

40

B

w

30 20 10 0 10

20

ht

0

tp :// w

Kumulatif Pengeluaran (%)

90

30

40

50

60

70

80

90

100

Kumulatif Penduduk (%)

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz

36


seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai pengukuran

dengan

1

yang

berarti

menggunakan

ketimpangan Koefisien

sempurna.

Gini

tidak

Namun

sepenuhnya

memuaskan. Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat

s. go .id



secara drastis sebagai akibat krisis. 

Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan

.b p

dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini

w



w

misalnya:

tp :// w

berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini. 

Tidak

tergantung

ht

independence).

Jika

pada

jumlah

penduduk

penduduk

berubah,

( population

ukuran

size

ketimpangan

seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap ( ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini. 

Simetris.

Jika

antar

penduduk

bertukar

tempat

tingkat

pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini. 

Sensitivitas

Transfer

Pigou-Dalton.

Dalam

kriteria

ini,

transfer

pandapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini. Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat: 

Dapat didekomposisi


37

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group). 

Dapat diuji secara statistik Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar

waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk. Ukuran Bank Dunia

s. go .id

b.

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen berpendapatan

berpendapatan

menengah,

rendah,

kelompok

.b p

penduduk

dan

kelompok

40

20

persen

penduduk

persen

penduduk

w

berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan

w

besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen

tp :// w

penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut: a). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka

ht

dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi. b). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/

menengah. c). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

38


c.

Indeks Theil dan Indeks-L Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria

bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “generalized enthropy”. Rumus “generalized enthropy” secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

 1 n  yi   GE( )       1 ,  (  1)  n i 1  y  

s. go .id

1

y adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih

.b p

tinggi. Parameter  dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari

w

distribusi pendapatan. Untuk nilai  yang lebih rendah, GE lebih sensitif

w

terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan

tp :// w

untuk nilai  yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai  yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1. 

GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai

ht

berikut:

GE(1)  

1 n  yi   yi     ln  , n i 1  y   y 

GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log ratarata (mean log deviation) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

GE(0) 

 y 1 n ln    n i 1  yi 


39



BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012 Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 19992012 ditunjukkan pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode

tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia relatif

s. go .id

berfluktuasi dari tahun ke tahun. Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

ht

tp :// w

w

w

.b p

di Indonesia, 1999-2012

Pada periode 1999-2005 terlihat adanya tren penurunan, meskipun jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2001. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 1999-2005 sebesar 12,87 juta jiwa, yaitu 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta jiwa tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masing-masing sebesar 39,30 juta jiwa dan 17,75 persen Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

41

dibanding dengan keadaan tahun 2005. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2006 tersebut. Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah 1999-2012 Persentase Penduduk Miskin Kota + Kota Desa Desa

(4)

(5)

(6)

(7)

47,97 38,70 37,90 38,40 37,30 36,10 35,10 39,30 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02 29,13

19,41 14,60 9,76 14,46 13,57 12,13 11,68 13,47 12,52 11,65 10,72 9,87 9,23 8,78

26,03 22,38 24,84 21,10 20,23 20,11 19,98 21,81 20,37 18,93 17,35 16,56 15,72 15,12

23,43 19,14 18,41 18,20 17,42 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96

s. go .id

(3)

32,33 26,40 29,30 25,10 25,10 24,80 22,70 24,81 23,61 22,19 20,62 19,93 18,97 18,48

.b p

(2)

w

(1)

tp :// w

1999 1) 15,64 2000 2) 12,30 2001 2) 8,60 2002 1) 13,30 2003 3) 12,20 2004 3) 11,40 2005 3) 12,40 2006 4) 14,49 2007 4) 13,56 2008 4) 12,77 2009 4) 11,91 2010 4) 11,10 2011 5) 11,05 2012 5) 10,65 Catatan : 1) Dihitung berdasarkan 2) Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan 3) 2005. 4) Dihitung berdasarkan 2008, 2009 dan 2010 5) Dihitung berdasarkan

w

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (juta) Kota + Kota Desa Desa

ht

data Susenas Modul Konsumsi 1999, dan 2002. data Susenas Kor 2000 dan 2001. data Susenas Panel Modul Konsumsi Feb 2003, 2004 dan data Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2006, 2007, data Susenas Maret 2011, 2012

Penurunan tingkat kemiskinan kembali terjadi pada periode 20062012. Pada periode 2006-2012 jumlah penduduk miskin turun sebanyak 10,17 juta jiwa, yaitu dari sebesar 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi sebesar 29,13 juta jiwa pada Maret 2012. Secara relatif juga terjadi

42


penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 11,96 persen pada Maret 2012.

4.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2011–Maret 2012 Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui Analisis Tren tingkat kemiskinan antara kondisi bulan Maret 2011 dan Maret 2012. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan

s. go .id

kemiskinan. 4.2.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pada periode Maret 2011-Maret 2012 mengalami

.b p

peningkatan sebesar Rp. 14.967,- perkapita per bulan atau sebesar 6,40 persen, yaitu dari Rp. 233.740,- pada Maret 2011 menjadi Rp. 248.707,-

w

pada Maret 2012. Keadaan yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan

ht

tp :// w

persen (Tabel 4.2).

w

perdesaan, yaitu masing-masing meningkat sebesar 5,69 persen dan 7,42


43

Tabel 4.2 Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2011 – Maret 2012 (Rp/Kapita/Bulan) Garis Kemiskinan Daerah/Tahun

Makanan (GKM)

Bukan Makanan (GKNM)

Jumlah (GK)

(2)

(3)

(4)

Maret 2011

177.342

75.674

253.016

Maret 2012

187.194

80.123

267.408

(1)

Perkotaan

Maret 2011

165.211

Maret 2012

177.521

s. go .id

Perdesaan

Maret 2011

171.834

213.395

51.705

229.226

61.906

233.740

.b p

Perkotaan+Perdesaan

48.674

248.707

w

w

Maret 2012 182.796 65.910 Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

tp :// w

4.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2012 sebesar

ht

29,13 juta orang (11,96 persen), angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,89 juta jiwa dari keadaan Maret 2011 dengan jumlah penduduk miskin 30,02 juta jiwa (12,49 persen). Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,40 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,49 juta orang (Tabel 4.3).

44


Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011 – Maret 2012

Daerah/Tahun

Jumlah penduduk miskin (juta)

Persentase penduduk miskin

Perubahan jumlah penduduk miskin (juta)

Perubahan persentase penduduk miskin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11,05 10,65

9,23 8,78

-0,40

-0,45

18,97 18,48

15,72 15,12

-0,49

-0,60

12,49 11,96

-0,89

-0,53

Perkotaan Maret 2011 Maret 2012 Maret 2011 Maret 2012

Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 Maret 2012

30,02 29,13

s. go .id

Perdesaan

yang terkait dengan penurunan jumlah dan

w

Beberapa faktor

.b p

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

w

persentase penduduk miskin selama Maret 2011-Maret 2012 adalah :

tp :// w

a. Upah harian (nominal) buruh tani dan buruh bangunan meningkat selama periode triwulan I-2011 dan triwulan I-2012, yaitu masing-masing sebesar 2,96 persen dan 4,81 persen.

ht

b. Penerima beras murah/raskin (dalam 3 bulan terakhir) pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah meningkat dari 13,3 persen (tahun 2011) menjadi 17,2 persen (tahun 2012) di perkotaan. Begitu juga di daerah perdesaan terjadi peningkatan dari 13,3 persen menjadi 17,2 persen (berdasarkan data Susenas 2011 dan Susenas 2012). c. Penerima pelayanan kesehatan gratis selama 6 bulan terakhir (pada 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012 (4,6 persen menjadi 5,6 persen) di perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, penerima pelayanan kesehatan gratis di kelompok tersebut meningkat (berdasarkan Susenas


45

2011 dan Susenas 2012) dari 3,9 persen pada tahun 2011 dan 4,7 persen pada tahun 2012. d. Selama periode Maret 2011-Maret 2012 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,97 persen. e. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,32 persen dari 103,32 pada Maret 2011 menjadi 104,68 pada Maret 2012. f. Perekonomian Indonesia triwulan I-2012 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap triwulan I- 2011, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga

tumbuh

sebesar

4,9

persen

pada

periode

yang

sama

(pertumbuhan pada tahun 2011 hanya mencapai 3,6 persen).

s. go .id

g. Dari sisi ukuran subyektif (subjective measurement), persentase rumah tangga di kuantil terbawah (20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) yang menyatakan bahwa penghasilannya cukup

untuk

memenuhi kebutuhan sehari-sehari dalam sebulan terakhir meningkat

.b p

dari 8,1 persen (tahun 2011) menjadi 12,4 persen (tahun 2012) di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan meningkat dari 8,5 persen

w

w

(tahun 2011) menjadi 11,0 persen (tahun 2012).

tp :// w

4.2.3 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat

ht

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2011-Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 2,08 pada keadaan Maret 2011 menjadi 1,88 pada keadaaan Maret 2012. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 4.4). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati

46


garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Tabel 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2011–Maret 2012 Tahun

Kota

Desa

Kota + Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

1,52 1,40

2,63 2,36

2,08 1,88

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

s. go .id

Maret 2011 Maret 2012

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2011 Maret 2012

0,39 0,36

0,70 0,59

0,55 0,47

.b p

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan Maret 2012

w

Sama seperti tahun 2011, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1)

w

tahun 2012 di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Hal ini

tp :// w

menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih besar dari pada di daerah perkotaan. Kondisi serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan

ht

(P2), yang mana nilai P2 di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Dari nilai P2 ini dapat dikatakan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin didaerah perdesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan. Berdasarkan kedua indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada perkotaan.

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012 Secara umum indeks kedalaman kemiskinan pada periode 1999-2012 berfluktuasi. Dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan cenderung Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

47

menurun dari 4,33 pada tahun 1999 menjadi 1,88 pada tahun 2012. Akan tetapi patut dicatat terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,78 menjadi 3,43 pada periode 2005-2006. Kemudian pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 3,43 pada tahun 2006 menjadi 2,99 pada tahun 2007; 2,77 pada tahun 2008; 2,50 pada tahun 2009; 2,21 pada tahun 2010; 2,08 pada tahun 2011 dan 1,88 pada tahun 2012. Tabel 4.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

ht

Kota + Desa

(3)

(4)

4,84 4,68 4,68 3,34 3,53 3,43 3,34 4,22 3,78 3,42 3,05 2,80 2,63 2,36

4,33 3,51 3,42 3,01 3,13 2,89 2,78 3,43 2,99 2,77 2,50 2,21 2,08 1,88

.b p w

(2)

3,52 1,89 1,74 2,59 2,55 2,18 2,05 2,61 2,15 2,07 1,91 1,57 1,52 1,40

tp :// w

(1)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Desa

s. go .id

Kota

w

Tahun

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas. - Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. - Tahun 2000 dan 2001 Susenas Kor. - Tahun 2003, 2004, dan 2005 Susenas Panel (Februari). - Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 Susenas Panel (Maret). - Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun dari 3,52 pada tahun 1999 menjadi 1,40 pada tahun

48


2012, demikian pula di perdesaan menurun dari 4,84 pada tahun 1999 menjadi 2,36 pada tahun 2012. Setelah terjadi kecenderungan penurunan pada periode sebelumnya, pada periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,05 menjadi 2,61 di perkotaan dan dari 3,34 menjadi 4,22 di perdesaan. Namun pada periode 2006-2012 kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Gambar 4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012

3,34 3,53 3,43 3,34

3,52

3

2,55 1,89

2,59

2,15

3,05

2,07

2,05

1,74

1,91

2,80

2,63

2,36

1,57 1,52

1,40

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2001

tp :// w

2000

1999

0

w

w

1

3,42

2,61

2,18

Desa

3,78

.b p

2

Kota

4,22

4,68

2004

4

4,84 4,68

2003

5

s. go .id

6

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan

ht

dengan di perkotaan. Perbedaan tersebut relatif tinggi terjadi pada periode 2000-2001. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan di perkotaan (Gambar 4.2).

4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, 1999-2012 Secara umum indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 1,23 pada tahun 1999 menjadi 1,00 pada tahun 2006. Dari Tabel 4.6 dapat


49

dilihat bahwa indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,76 menjadi 1,00 pada periode 2005-2006. Namun pada periode berikutnya kembali terjadi penurunan menjadi 0,47 pada tahun 2012.

Tabel 4.6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012 Tahun

Kota

Desa

Kota + Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

1999 0,98 1,39 1,23 2000 0,51 1,39 1,02 2001 0,45 1,36 0,97 2002 0,71 0,85 0,79 2003 0,74 0,93 0,85 2004 0,58 0,90 0,78 2005 0,60 0,89 0,76 2006 0,77 1,22 1,00 2007 0,57 1,09 0,84 2008 0,56 0,95 0,76 2009 0,52 0,82 0,68 2010 0,40 0,75 0,58 2011 0,39 0,70 0,55 2012 0,36 0,59 0,47 Sumber : BPS, diolah dari data Susenas. Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. Tahun 2000 dan 2001 Susenas Kor. Tahun 2003, 2004, dan 2005 Susenas Panel (Februari). Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks keparahan kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan menurun dari 0,98 pada tahun 1999 menjadi 0,36 pada tahun 2012. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan di perdesaan menurun dari 1,39 pada tahun 1999 menjadi 0,59 pada tahun 2012. Setelah terjadi kecenderungan penurunan secara relatif pada periode sebelumnya, pada

50


periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari 0,60 menjadi 0,77 di perkotaan dan dari 0,89 menjadi 1,22 di perdesaan. Gambar 4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2012 1,60 1,39 1,39

Kota 1,36

Desa

1,22 1,09 0,95

0,89 0,77

0,74

0,51

0,40

0,60

0,58

0,45

0,20 2005

0,57 0,56

0,75 0,70 0,59

0,52

0,39

0,40

0,36

.b p

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0,00

0,82

s. go .id

0,60

0,71

2008

0,80

2012

0,90

2011

0,93

2010

0,85

0,98

2007

1,00

2009

1,20

2006

1,40

w

Indeks keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan

w

dengan di perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran

tp :// w

penduduk miskin di perdesaan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dari ketimpangan

distribusi

pengeluaran

penduduk

miskin

di

perkotaan

ht

(Gambar 4.3).

4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia, Tahun 2002-2012 Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2002-2012 di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2002-2007 terjadi kenaikan dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,38 pada tahun 2007. Angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik semakin buruk. Peningkatan angka gini rasio

pada

periode

2002-2007

mengindikasikan


bahwa

distribusi

51

pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk (Tabel 4.7). Pada tahun 2008 angka gini rasio menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada periode 2008-2009 tidak terjadi perubahan angka gini rasio dengan angka sebesar 0,37. Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi peningkatan angka gini rasio dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,38. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2011, angka gini rasio meningkat menjadi 0,41 dan pada tahun 2012 angka gini rasio tidak berubah di angka 0,41. Jika angka Gini Ratio ditinjau menurut daerah, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi

s. go .id

dibandingkan dengan di perdesaan. Tabel 4.7 Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012 Gini Rasio

Tahun

Desa

.b p

Kota

(1)

(2)

Kota+Desa

(3)

(4)

ht

tp :// w

w

w

2002 0,33 0,29 0,33 2005 0,34 0,26 0,34 2006 0,35 0,28 0,36 2007 0,37 0,30 0,38 2008 0,37 0,30 0,37 2009 0,36 0,29 0,37 2010 0,38 0,32 0,38 2011 0,42 0,34 0,41 2012 0,42 0,33 0,41 Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. Tahun 2005 Susenas Panel (Februari). Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

Selain

Gini

Rasio

dikenal

juga

Indeks

Theil

yang

dapat

menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Berbeda dengan Gini Rasio, Indeks Theil ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya). Secara umum angka Indeks Theil pada periode 2002-2012 di Indonesia berfluktuasi.

52


Angka Indeks Theil ada kecenderungan mengalami peningkatan pada periode 2002-2006. Namun pada periode 2006-2010 kembali terjadi sedikit penurunan dari 0,2868 tahun 2006 menjadi 0,1828 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 terjadi peningkatan angka indeks Theil dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,3443, dan pada tahun 2012 sedikit meningkat menjadi 0,3446 dibandingkan tahun 2011. Secara rinci nilai indeks Theil di Indonesia pada periode 1999-2012 menurut daerah disajikan pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012

s. go .id

Indeks Theil

Tahun

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,1891 0,2177 0,2984 0,2590 0,2529 0,2251 0,2082 0,3620 0,3168

Desa

tp :// w

w

w

(2)

.b p

Kota

(1)

Kota+Desa

(3)

(4)

0,1164 0,1231 0,1393 0,1670 0,1756 0,1398 0,1461 0,2221 0,2119

0,1487 0,1667 0,2868 0,2674 0,2614 0,2207 0,1828 0,3443 0,3446

ht

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi - Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. - Tahun 2005 Susenas Panel (Februari). - Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). - Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

Indikator ketimpangan pengeluaran yang lain adalah Indeks-L. Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah (penduduk miskin). Secara umum angka Indeks-L pada periode 2002-2012 di Indonesia berfluktuasi. Angka Indeks-L ada kecenderungan meningkat pada periode 2002-2007 dan kembali turun pada periode 2008-2010. Selanjutnya pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan angka indeks-L dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 angka indeks-L sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2011. Nilai Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

53

indeks-L di Indonesia pada periode 1999-2011 menurut daerah disajikan pada Tabel 4.9. Tabel 4.9 Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2012

Tahun

Indeks-L Kota

Desa

Kota+Desa

(2)

(3)

(4)

0,1616 0,1870 0,2044 0,2281 0,2203 0,2131 0,2000 0,2938 0,2967

0,1017 0,1119 0,1238 0,1480 0,1466 0,1325 0,1403 0,1881 0,1761

0,1283 0,1465 0,2102 0,2296 0,2208 0,2061 0,1753 0,2759 0,2747

s. go .id

(1)

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

tp :// w

w

w

.b p

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi - Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. - Tahun 2005 Susenas Panel (Februari). - Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). - Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

Pada periode 2002-2005 tampak bahwa secara umum Gini Rasio mengalami peningkatan dari 0,329 menjadi 0,343. Pola yang berbeda terjadi

ht

ditinjau menurut daerah dimana angka Gini Rasio meningkat dari 0,330 menjadi 0,338 di perkotaan sedangkan di perdesaan menurun dari 0,290 menjadi 0,264. Sementara itu Indeks Theil juga meningkat dari 0,1891 menjadi 0,2177 di perkotaan dan dari 0,1164 menjadi 0,1231 di perdesaan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks-L pada periode yang sama, yaitu meningkat dari 0,1616 menjadi 0,1870 di perkotaan dan dari 0,1017 menjadi 0,1119 di perdesaan. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin melebar dibandingkan dengan di perdesaan. Sejalan dengan itu tampak bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin juga sedikit melebar. Peningkatan angka Gini Rasio, Indeks Theil dan

54


Indeks-L ini mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin besar pada periode 2002-2005. Angka Gini Rasio secara umum pada periode 2005-2006 kembali meningkat dari 0,343 menjadi 0,357 dimana di perkotaan dari 0,338 menjadi 0,350 dan di perdesaan dari 0,264 menjadi 0,276. Angka indeks Theil juga kembali meningkat dari 0,2177 menjadi 0,2984 di perkotaan dan dari 0,1231 menjadi 0,1393 di perdesaan. Demikian pula angka Indeks-L meningkat dari 0,1870 menjadi 0,2044 di perkotaan dan dari 0,1119 menjadi 0,1238 di perdesaan pada periode tersebut. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin melebar dibandingkan dengan di penduduk

miskin

mengindikasikan

juga

sedikit

terjadinya

s. go .id

perdesaan. Sejalan dengan itu tampak juga bahwa distribusi pengeluaran melebar.

peningkatan

Ketiga

indeks

ketimpangan

tersebut

pengeluaran

penduduk tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005.

.b p

Dibandingkan periode sebelumnya tampak bahwa secara umum distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan Angka Gini Rasio pada periode

w

2006-2007 semakin memburuk. Indikasi ini ditunjukkan oleh Angka Gini

w

Rasio yang meningkat dari 0,350 menjadi 0,374 di perkotaan dan dari 0,276

tp :// w

menjadi 0,302 di perdesaan. Angka indeks Theil menurun dari 0,2984 menjadi 0,2590 di perkotaan tetapi di perdesaan terjadi peningkatan dari 0,1393 menjadi 0,1670. Sedangkan indeks-L meningkat dari 0,2044 menjadi 0,2281 di perkotaan, demikian pula di perdesaan meningkat dari 0,1238

ht

menjadi 0,1480. Tampak bahwa semakin buruknya distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perdesaan yang semakin melebar meskipun distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan semakin membaik. Hal ini didukung pula oleh distribusi pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar

baik

di

perkotaan

maupun

di

perdesaan.

Jadi,

distribusi

pengeluaran penduduk semakin tidak merata pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 yang tampak dari indikasi ketiga indeks tersebut. Pada periode 2008-2012 tampak bahwa secara umum distribusi pengeluaran penduduk juga cenderung memburuk, hal ini berdasarkan Angka Gini Rasio mengalami peningkatan dari 0,37 menjadi 0,41. Indikasi ini


55

juga ditunjukkan oleh Angka Gini Rasio yang meningkat dari 0,37 menjadi 0,42 di perkotaan dan dari 0,30 menjadi 0,33 di perdesaan. Untuk angka Indeks Theil pada periode 2008-2010 mengalami penurunan dari 0,2529 menjadi 0,2082 di perkotaan dan dari 0,1756 menjadi 0,1461 di perdesaan kemudian pada tahun 2012 angka indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2011 menjadi 0,3168 di perkotaan dan 0,2119 di perdesaan. Demikian juga halnya dengan indeks-L pada periode 2008-2010 menurun dari 0,2203 menjadi 0,2000 di perkotaan, dan dari 0,1466 menjadi 0,1403 di perdesaan kemudian pada tahun 2012 angka indeks ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 menjadi 0,2967 di perkotaan dan mengalami penurunan mnjadi 0,1761 di perdesaan.

s. go .id

Indikator lain untuk melihat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 % terbawah, 40 % menengah, dan 20 % teratas. Pada Tabel 4.10. ditunjukkan Kriteria Bank yang

mengindikasikan

bahwa

tingkat

ketimpangan

distribusi

.b p

Dunia

pengeluaran penduduk Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan

w

masih tergolong rendah karena proporsi pengeluaran kelompok penduduk

ht

tp :// w

w

40% terendah masih di atas 17 persen.

56


Tabel 4.10 Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2002-2012

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

21,34 37,43 41,23

20,38 36,86 42,75

19,79 36,90 43,33

19,08 37,13 43,80

18,55 37,00 44,45

18,50 36,58 44,92

17,57 36,99 45,44

16,10 34,77 49,13

16,00 34,53 49,48

24,97 39,27 35,75

24,19 39,13 36,68

23,42 39,04 37,53

22,00 37,94 40,05

22,06 38,58 39,36

22,45 38,45 39,11

20,98 38,78 40,24

19,97 37,47 42,55

20,60 37,57 41,82

22,83 38,19 38,98

21,84 37,73 40,43

21,42 37,65 41,26

18,05 36,48 45,47

16,86 34,73 48,41

16,98 34,41 48,61

Kota (%) : 40 % Terendah 40 % Menengah 20 % Teratas Desa (%) : 40 % Terendah 40 % Menengah 20 % Teratas Kota+Desa (%) : 40 % Terendah 40 % Menengah 20 % Teratas

s. go .id

Daerah/ Kelompok Penduduk

18,74 36,51 44,75

18,72 36,43 44,86

18,96 36,14 44,90

w

w

.b p

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler. Tahun 2005 Susenas Panel (Februari). Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret). Tahun 2011 dan 2012 Susenas Maret.

tp :// w

Pada periode 2002-2005 terjadi penurunan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan peningkatan di kelas 20% teratas

baik

di

daerah

perkotaan

maupun

perdesaan.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa ketimpangan cenderung meningkat dalam periode

ht

2002-2005.

Pada Maret 2006 kembali terjadi penurunan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan peningkatan di kelas 20% teratas baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun perubahan penurunan persentase pada kelas 40% terendah masih lebih besar dibandingkan dengan peningkatan persentase pada kelas 20% teratas. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan cenderung meningkat dalam periode 2005-2006. Pola perubahan penurunan persentase pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan peningkatan di kelas 20% teratas juga terjadi pada Maret 2007 baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Namun besarnya


57

penurunan dan peningkatan persentase pada periode 2005-2006 lebih besar dibanding

dengan

yang

terjadi

pada

periode

2006-2007.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa ketimpangan juga cenderung lebih meningkat dalam periode 2006-2007. Pada periode 2007-2008 kembali terjadi penurunan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan peningkatan di kelas 20% teratas di daerah perkotaan sedangkan di perdesaan sebaliknya terjadi peningkatan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan penurunan di kelas 20% teratas. Namun secara total (gabungan perkotaan dan perdesaan) persentase pengeluaran pada kelompok 40% terendah turun tipis dari 18,74 menjadi 18,72 dan pada 20%

s. go .id

kelompok atas naik tipis dari 44,75 menjadi 44,86. Pada periode 2008-2009 persentase pengeluaran kelas 40% terbawah kembali meningkat, peningkatan ini diikuti juga dengan peningkatan persentase pengeluaran kelas 20% teratas. Namun demikian peningkatan pengeluaran

kelas

40%

terbawah

(0,24%)

lebih

besar

.b p

persentase

dibandingkan dengan peningkatan persentase pengeluaran 20% teratas sudah

mampu

meningkatkan

kesejahteraan

kelompok

w

dilaksanakan

w

yang hanya 0,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang

tp :// w

masyarakat bawah sekaligus memperkecil tingkat kesenjangan. Kemudian pada periode 2009-2010, persentase pengeluaran kelas 40% terendah juga mengalami penurunan yang diikuti peningkatan persentase pengeluaran kelas 20% teratas. Hal ini juga mengindikasikan kesenjangan pengeluaran

ht

semakin melebar. Pola yang sama terjadi didaerah perkotaan maupun di perdesaan. Selanjutnya pada periode 2010-2011 persentase pengeluaran kelas 40% terbawah kembali mengalami penurunan yang diikuti dengan peningkatan persentase pengeluaran kelas 20% teratas baik di daerah perkotaan dan di perdesaan. Pada periode 2011-2012 kembali terjadi penurunan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti dengan peningkatan di kelas 20% teratas di daerah perkotaan sedangkan di perdesaan sebaliknya terjadi peningkatan persentase pengeluaran pada kelas 40% terendah yang diikuti juga dengan peningkatan di kelas 20% teratas. Namun secara total (gabungan perkotaan dan perdesaan) persentase pengeluaran pada

58


kelompok 40% terendah naik tipis dari 16,86 menjadi 16,98 dan pada 20% kelompok atas naik tipis dari 48,41 menjadi 48,61. Indikator rasio pengeluaran kelompok 20% teratas (Q5) dengan 20% terendah (Q1) juga dapat digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk secara umum. Semakin besar rasio (Q 5/Q1) tersebut berarti ketimpangan pendapatan/pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 4.11 Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuantil dan Daerah, 2011-2012 Kota 2011

Desa

s. go .id

Kuantil

2012

2011

2012

Kota+Desa 2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6,35 9,75 13,92 20,85 49,13

6,33 9,67 13,79 20,74 49,48

8,28 11,69 15,65 21,82 42,55

8,60 12,00 15,84 21,73 41,82

6,78 10,08 14,07 20,66 48,41

6,87 10,11 14,00 20,41 48,61

7,73

7,82

5,14

4,82

7,15

7,07

tp :// w

w

w

.b p

(1)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Rasio Q5/Q1

Sumber: Susenas Maret 2011 dan Maret 2012.

ht

Pada periode 2011-2012 terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio (Q5/Q1) dari 7,15 pada tahun 2011 menjadi 7,07 pada tahun 2012 (Tabel 4.11). Penurunan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya rata-rata pengeluaran pada kelompok penduduk 20 persen terbawah dan meningkatnya rata-rata pengeluaran pada kelompok penduduk 20 persen teratas. Berdasarkan berbagai ukuran tingkat ketimpangan pendapatan seperti dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini juga didukung dengan rasio Q5/Q1 di perkotaan yang lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan pada periode tersebut.


59

4.6. Kemiskinan Provinsi Tahun 2012 Tabel 4.12 dan 4.13 menyajikan informasi mengenai kemiskinan provinsi pada kondisi Maret 2012. Dari Tabel 4.12 dapat dilihat garis kemiskinan tertinggi untuk daerah perkotaan ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu 379.052 rupiah, yang diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 368.848 rupiah. Sementara garis kemiskinan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 205.832 rupiah. Untuk daerah perdesaan, garis kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi Bangka Belitung yaitu 357.493 rupiah. Sementara garis kemiskinan terendah di perdesaan tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 179.160 rupiah. Secara umum tampak

s. go .id

bahwa garis kemiskinan tertinggi secara rata-rata masih ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bisa dipahami mengingat di provinsi ini terdapat kota metropolitan Jakarta yang memiliki konsentrasi pusat bisnis dan

ht

tp :// w

w

w

.b p

pemerintahan di Indonesia.

60


Tabel 4.12 Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2012 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Perkotaan (2)

(3)

(4)

308.162 238.368 257.975 284.089 236.165 230.997 246.787 236.735 357.493 306.919 216.610 211.823 231.855 222.216 219.026 226.247 222.918 194.722 218.476 270.626 249.469 312.734 209.123 237.340 179.160 191.195 201.065 196.693 268.981 232.109 326.613 271.431

320.013 262.102 277.784 300.791 259.257 252.377 263.050 248.645 352.213 356.873 379.052 231.438 222.327 260.173 233.202 239.767 249.997 242.831 211.786 226.175 269.940 262.459 347.577 215.260 246.392 190.545 195.306 203.907 198.792 280.693 242.112 333.485 284.388

229.226

248.707

w w

tp :// w

ht

INDONESIA

Perkotaan + Perdesaan

350.260 286.649 309.113 326.725 311.311 290.741 299.289 283.048 346.781 367.638 379.052 239.189 234.799 274.662 245.305 250.041 265.808 270.652 282.281 243.957 268.576 280.260 368.848 222.697 274.497 210.217 206.201 209.422 205.832 300.490 268.729 349.678 321.228

.b p

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Perdesaan

s. go .id

Provinsi

267.408

Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012


61

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap provinsi yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka jumlah dan persentase penduduk miskin di tiap provinsi menurut daerah perkotaan dan perdesaan dapat dihitung. Tabel 4.13 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi pada kondisi Maret 2012. Dari angka kemiskinan tahun 2012 antar provinsi terlihat bahwa ada 14 (empat belas) provinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah hard core, yaitu di bawah 10 persen). Ke-14 provinsi tersebut adalah Maluku Utara (8,47 persen), Jambi (8,42 persen), Riau (8,22 persen), Sumatera Barat (8,19), Sulawesi Utara (8,18 persen), Kalimantan Barat (8,17 persen), Kepulauan Riau (7,11

s. go .id

persen), Kalimantan Timur (6,68 persen), Kalimantan Tengah (6,51 persen), Banten (5,85 persen), Bangka Belitung (5,53 persen), Kalimantan Selatan (5,06 persen), Bali (4,18 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (3,69 persen). Dari 19 provinsi lainnya, masing-masing terdapat 15 dan 3 provinsi

.b p

yang memiliki persentase penduduk miskin antara 10-20 persen dan 20-30 persen, serta hanya 1 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di

w

atas 30 persen. Provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar

ht

tp :// w

w

(di atas 30 persen) adalah Papua yang mencapai 31,11 persen.

62


Tabel 4.13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Maret 2012

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Indonesia

Desa

K+D

Kota

Desa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10.647,22

K+D (7)

909,04 1.407,25 404,74 483,07 271,67 1.057,03 311,66 1.253,83 71,36 131,22 363,20 4.477,53 4.977,36 565,32 5.070,98 652,80 168,78 852,64 1.012,52 363,31 148,05 189,88 253,34 189,12 418,64 825,79 316,33 186,91 160,46 350,23 91,79 229,99 966,59

13,07 10,32 6,67 6,43 10,44 14,16 17,18 12,00 3,95 7,15 3,69 8,84 13,49 13,13 9,06 4,46 3,77 22,69 12,22 5,98 4,26 3,68 4,05 7,11 9,24 4,31 4,99 4,51 10,12 9,78 2,55 5,76 4,24

21,97 11,01 9,14 9,36 7,52 13,57 17,94 17,63 7,06 6,94 12,48 16,89 21,76 17,35 8,65 4,79 15,72 22,98 9,11 7,64 6,07 11,01 9,05 17,39 13,46 17,00 23,93 14,17 28,88 10,69 37,73 40,56

19,46 10,67 8,19 8,22 8,42 13,78 17,70 16,18 5,53 7,11 3,69 10,09 15,34 16,05 13,40 5,85 4,18 18,63 20,88 8,17 6,51 5,06 6,68 8,18 15,40 10,11 13,71 17,33 13,24 21,78 8,47 28,20 31,11

18.485,18

29.132,40

8,78

15,12

11,96

s. go .id

737,24 738,00 276,93 334,90 168,19 668,38 218,00 1.014,77 46,23 22,70 1.901,43 2.976,25 259,44 3.440,35 319,80 77,34 419,31 897,06 282,92 115,66 131,70 158,13 114,74 357,47 696,60 284,77 170,35 132,27 291,76 84,23 216,00 932,28

.b p

171,80 669,25 127,81 148,17 103,48 388,65 93,67 239,07 25,13 108,53 363,20 2.576,10 2.001,12 305,89 1.630,63 333,00 91,43 433,34 115,46 80,39 32,39 58,17 95,20 74,38 61,17 129,20 31,56 16,55 28,18 58,47 7,56 13,99 34,31

tp :// w

ht

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota

w

(1)

w

Provinsi



63

4.7. Profil Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Tahun 2012 4.7.1. Karakteristik Sosial Demografi Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi

rumah tangga (Head Count Index) yang

dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin (Tabel 4.14).

s. go .id

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan

.b p

akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan

w

sumberdaya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

w

Dari Tabel 4.14 terlihat secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada

tp :// w

rumah tangga miskin di Indonesia pada tahun 2012 yaitu 4,97 orang yang tercatat 5,24 orang di perkotaan dan 4,83 orang di perdesaan. Sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tidak miskin pada tahun yang sama

ht

sebesar 3,78 orang yang tercatat 3,84 orang di perkotaan dan 3,72 orang di perdesaan. Indikasi ini membuktikan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Tampak pula bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dan tidak miskin di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan. Akhir-akhir ini mulai bergulir berbagai tuntutan dan kebijakan dalam menyikapi

isu

kesetaraan

jender

dalam

menghadapi

kemajuan

pembangunan dan teknologi informasi yang semakin pesat. Akan tetapi secara umum peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya biasanya akan mengalami banyak kendala dibanding dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kodrat wanita yang harus berperan ganda di dalam rumah 64


tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa distribusi persentase wanita sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2012 mencapai 13,39 persen sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin tercatat 14,27 persen. Tabel 4.14 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2012 Karakteristik Rumah tangga/Daerah

Miskin

Tidak Miskin

(1)

(2)

(3)

5,24 4,83 4,97

3,84 3,72 3,78

13,35 13,41 13,39

14,72 13,80 14,27

48,45 46,82 47,39

46,05 45,97 46,01

5,72 4,81 5,13

9,12 6,36 7,76

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2. Persentase Wanita sebagai kepala rumah tangga : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Rata-rata umur kepala rumah tangga (tahun) : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

ht

4. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun): - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat distribusi umur dan produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Meskipun demikian hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linier, Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 47,39 tahun, angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang tercatat 46,01 tahun.


65

Tabel 4.14 juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin lebih pendek dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 5,13 tahun dibandingkan dengan 7,76 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah yang dijalani kepala rumah tangga miskin di perkotaan lebih lama dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu sebesar 5,72 tahun dibandingkan dengan 4,81 tahun. Keadaan ini diduga karena sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di perkotaan pada umumnya lebih baik dan lebih lengkap dibanding di perdesaan, di samping kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat di perkotaan akan pentingnya pendidikan lebih baik dibandingkan dengan di perdesaan. Di samping distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut

s. go .id

jenis kelamin kepala rumah tangga, pada Tabel 4.15 ditunjukkan pula Head

Count Index (besarnya persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga), Head Count Index untuk rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar 8,83

.b p

persen, dan rumah tangga yang dikepalai laki-laki nilai Head Count Index tercatat sebesar 9,45 persen. Dilihat menurut daerah, Head Count Index

w

rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar 6,01 persen di

w

perkotaan dan 11,76 persen di perdesaan. Sementara itu untuk rumah

tp :// w

tangga yang dikepalai oleh laki-laki tercatat sebesar 6,68 persen di

ht

perkotaan dan 12,11 persen di perdesaan.

66


Tabel 4.15 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2012 Karakteristik Rumah tangga/Daerah

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2, Rumah tangga Tidak Miskin :

86,65 86,59 86,61

13,35 13,41 13,39

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3, Head Count Index :

85,28 86,20 85,73

14,72 13,80 14,27

6,68 12,11 9,45

6,01 11,76 8,83

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

s. go .id

1, Rumah tangga Miskin :

w

.b p


tp :// w

w

4.7.2. Karakteristik Pendidikan Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, karena pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang

ht

yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah persentase kepala rumahtangga miskin dan tidak miskin dalam kemampuan membaca dan menulis serta tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga menurut daerah. Di samping distribusinya, Head Count Index menurut kedua karakteristik pendidikan tersebut juga turut disajikan menurut daerah. Kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya) tercatat sebesar 16,23 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya 7,52 persen (Tabel 4.16). Jika dipisahkan menurut daerah perkotaan


67

dan perdesaan terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga yang buta huruf di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, Sementara itu Head Count Index untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya buta huruf

tercatat sebesar 18,22 persen dengan komposisi

15,79 persen di perkotaan dan 19,25 persen di perdesaan. Tabel 4.16. Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2012

(1)

(2)

ht

(3)

(4)

(5)

1,23 1,82 1,62

43,49 31,25 35,49

12,03 18,46 16,23

40,39 47,32 43,80

0,77 0,92 0,84

54,32 41,14 47,83

4,52 10,62 7,52

7,02 12,32 9,91

10,09 21,37 16,50

5,34 9,43 7,12

15,79 19,25 18,22

w

w

43,25 48,48 46,67

tp :// w

1, Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2, Rumahtangga Tidak Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3, Head Count Index : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

Huruf Lainnya

s. go .id

Huruf Latin

Tidak Dapat Membaca dan Menulis

.b p

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Huruf Latin dan Lainnya


Pada Tabel 4.17 disajikan distribusi karakteristik tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut daerah. Terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan tamat SD berturut-turut sebesar 40,63 persen dan 38,93 persen, sedangkan persentase kepala rumah tangga tidak miskin masing-masing hanya 23,70 persen yang tidak tamat SD dan 29,10 persen yang berhasil tamat SD. Indikasi ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah, Perubahan kebijakan wajib belajar 9 68


tahun juga turut berpengaruh terhadap distribusi kepala rumah tangga menurut tingkat pendidikan terakhirnya meskipun pergeseran tersebut belum mampu membebaskan mereka dari kemiskinan. Tabel 4.17 Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Pendidikan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2012

(1) 1. Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2. Rumah tangga Tidak Miskin :

SD

SLTP

SLTA

PT

(3)

(4)

(5)

(6)

33,55 44,39 40,63

40,89 37,88 38,93

14,22 11,53 12,46

10,68 5,85 7,52

0,66 0,35 0,46

16,40 31,24 23,70

22,12 36,31 29,10

15,15 15,24 15,19

33,86 13,93 24,05

12,48 3,29 7,96

12,60 16,31 15,04

11,53 12,52 12,14

6,21 9,40 7,81

2,17 5,44 3,13

0,37 1,43 0,59

w

.b p

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index :

Tidak Tamat SD (2)

s. go .id

Karakteristik Rumahtangga/ Daerah

tp :// w

w



ht

Pada tabel yang sama juga terlihat bahwa distribusi persentase kepala rumah tangga tidak miskin lebih tinggi dibanding persentase kepala rumah tangga miskin pada tingkat pendidikan terakhir SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Secara umum indikasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir kepala rumahtangga semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Jika ditinjau menurut daerah, distribusi persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan tamat SD di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Sebaliknya yang tamat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi di perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.


69

Disamping distribusi rumah tangga miskin menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dapat dilihat pula Head Count Index (HCI) untuk masing-masing pendidikan kepala rumah tangga, Nilai HCI untuk masing-masing jenjang pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tercatat untuk tidak tamat SD sebesar 15,04 persen, tamat SD sebesar 12,14 persen, tamat SLTP sebesar 7,81 persen, tamat SLTA sebesar 3,13 persen, dan tamat Perguruan Tinggi sebesar 0,59 persen. Jika ditinjau menurut daerah, Head Count Index untuk tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan Perguruan Tinggi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

s. go .id

4.7.3. Karakteristik Ketenagakerjaan Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan

.b p

kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu

w

bulan suatu rumah tangga.

w

rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per

tp :// w

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja

ht

di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga disajikan pada Tabel 4,18. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mereka yang tidak bekerja sebesar 11,50 persen, bekerja di sektor pertanian sebesar 55,51 persen, bekerja di sektor industri sebesar 5,71 persen, dan selebihnya 27,28 persen bekerja di sektor lainnya. Pola distribusi tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Apabila angka tersebut dirinci lagi menurut daerah, terdapat perbedaan yang sangat berarti antara daerah perkotaan dan perdesaan pada sektor pertanian, yaitu 28,49 persen di perkotaan dan 69,85 persen di 70


perdesaan. Jadi, secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan berdomisili di perdesaan. Pola distribusi rumah tangga tidak miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga berbeda dengan pola pada rumah tangga miskin. Hanya 32,69 persen kepala rumah tangga tidak miskin yang bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, persentase kepala rumah tangga tidak miskin yang bekerja di sektor industri dan sektor lainnya masingmasing sebesar 9,23 persen dan 46,79 persen.

s. go .id

Tabel 4.18. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga dan Daerah, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Tidak Bekerja

Pertanian

Industri

Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15,75 9,24 11,50

28,49 69,85 55,51

7,83 4,58 5,71

47,93 16,33 27,28

14,20 8,29 11,29

11,99 54,06 32,69

12,62 5,73 9,23

61,19 31,92 46,79

7,25 13,26 9,51

14,35 15,05 14,92

4,19 9,88 6,00

5,23 6,55 5,68

w

.b p

1. Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

tp :// w

w

2. Rumah tangga Tidak Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index :

ht



Apabila distribusi rumah tangga tidak miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga ditinjau menurut daerah, terlihat bahwa persentase rumah tangga tidak miskin untuk sektor pertanian di perkotaan lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 11,99 persen dan 54,06 persen. Sedangkan rumah tangga tidak miskin


71

di sektor industri dan lainnya tercatat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Masih pada Tabel 4.18 terlihat bahwa Head Count Index untuk kepala rumah tangga yang tidak bekerja tercatat sebesar 9,51 persen (7,25 persen di perkotaan dan 13,26 persen di perdesaan). Tingginya angka Head Count

Index bagi kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja di perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan mengindikasikan keberadaan kantongkantong kemiskinan lebih banyak ditemukan di perdesaan daripada di perkotaan. Jika ditinjau menurut daerah dan sektor pekerjaan, angka Head Count Index sektor pertanian di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di

s. go .id

perdesaan, yaitu 14,35 persen dan 15,05 persen. Sementara itu rumah tangga miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor industri sebagai sumber penghasilan utama kepala rumah tangganya tercatat sebesar 6,00 persen dimana sebesar 4,19 persen di perkotaan dan 9,88 persen di

.b p

perdesaan. Angka Head Count Index rumah tangga sektor lainnya tercatat sebesar 5,68 persen (5,23 persen di perkotaan dan 6,55 persen di

w

perdesaan).

w

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat bahwa

mereka

tp :// w

mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Ada indikasi kuat yang

berstatus

pengusaha

akan

memiliki

tingkat

kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Status pekerjaan dianggap sebagai

ht

cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga yang disajikan pada Tabel 4.19 terlihat bahwa 49,69 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 1,98 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 35,82 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/ pegawai), pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian); dan hanya 1,02 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

72


Tabel 4.19 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Dan Daerah, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Tidak Bekerja

1–2

3

4&5

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K)

15,75

34,61

2,21

46,27

1,16

- Perdesaan (D)

9,24

57,69

1,86

30,27

0,94

11,50

49,69

1,98

35,82

1,02

14,20

28,92

5,37

50,80

0,72

- Perkotaan + Perdesaan (K+D) - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan + Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index :

8,29

51,80

4,09

35,15

0,68

11,29

40,17

4,74

43,10

0,70

7,25

7,78

2,82

6,03

10,24

13,26

13,25

5,87

10,56

15,92

9,51

11,33

4,14

7,90

13,05

.b p

- Perkotaan (K)

s. go .id

2. Rumah tangga Tidak Miskin :

- Perdesaan (D)

w

- Perkotaan + Perdesaan (K+D)

ht

tp :// w

w

Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012 Keterangan: 1. Berusaha sendiri 4. Buruh/Karyawan/Pegawai 2. Berusaha dibantu buruh tidak 5. Pekerja bebas tetap/buruh tidak dibayar 6. pekerja keluarga atau tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar

Apabila ditinjau menurut daerah, ada perbedaan yang sangat signifikan pada rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/ karyawan/pegawai), dan pekerja bebas. Adapun untuk kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat 34,61 persen di perkotaan dan 57,69 persen di perdesaan. Sebaliknya kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai pekerja


73

dibayar dan pekerja bebas tercatat sebesar 46,27 persen di perkotaan dan 30,27 persen di perdesaan. Distribusi rumah tangga tidak miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga terlihat bahwa 40,17 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 4,74 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 43,10 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/ pegawai), pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian); dan hanya 0,70 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Apabila distribusi rumah tangga tidak miskin berdasarkan status

s. go .id

pekerjaan utama kepala rumah tangganya ditinjau menurut daerah, untuk kepala rumah tangga tidak miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat 28,92 persen di perkotaan dan 51,80 persen di perdesaan. Sebaliknya kepala

.b p

rumah tangga tidak miskin yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas tercatat sebesar 50,80 persen di perkotaan dan 35,15 persen

w

di perdesaan.

w

Tabel 4.19 juga menyajikan angka Head Count Index untuk masing-

tp :// w

masing kategori status pekerjaan. Untuk rumah tangga yang berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar nilai Head Count Index tercatat sebesar 11,33 persen. Dari Tabel 4.19 juga terlihat nilai Head Count Index

untuk rumah tangga yang

ht

berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah sebesar 4,14 persen; untuk yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas sebesar 7,90 persen; dan 13,05 persen untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Secara umum mengindikasikan bahwa mereka yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar cenderung lebih miskin dibanding mereka yang berstatus pekerja. Apabila ditinjau menurut daerah, Head Count Index pada masingmasing status pekerjaan utama di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding di perdesaan. Angka Head Count Index rumah tangga miskin yang status pekerjaan utama kepala rumah tangganya berstatus berusaha sendiri atau

74


berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat sebesar 7,78 persen di perkotaan dan 13,25 persen di perdesaan. Tampak pula bahwa persentase rumah tangga miskin dari mereka yang status pekerjaan kepala rumah tangganya sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar jauh lebih kecil dibanding mereka yang memiliki status pekerjaan utama yang lainnya.

4.7.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan) a. Luas Lantai

s. go .id

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (privacy) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m2). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat

.b p

rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8 m 2 (BPS, 2001). Tabel 4.20 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin

w

berdasarkan luas lantai perkapita.

w

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas

tp :// w

lantai rumah per kapita yang disajikan pada Tabel 4.20 tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita ≤ 8 m2 (37,59 persen) lebih rendah dibandingkan dengan kategori luas lantai

ht

per kapita 9-15 m2 (37,86 persen), sedangkan yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita 16 m2 atau lebih hanya sebesar 24,55 persen. Jika distribusi rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai rumah per kapita ditinjau menurut daerah, tampak bahwa di perkotaan lebih kecil dibandingkan di perdesaan pada kategori luas lantai rumah > 15 m2. Akan tetapi hal yang sebaliknya justru terjadi pada kategori luas lantai rumah perkapita ≤ 8 m2 yaitu 40,21 persen rumah tangga miskin terdapat di perkotaan dan 36,19 persen di perdesaan. Pada kategori luas lantai rumah per kapita diantara 9-15 m2 persentase rumah tangga miskin terdapat di perkotaan lebih besar sedikit dibanding rumah tangga miskin terdapat di perdesaan yang masing-masing sebesar 38,24 persen dan 37,67 persen.


75

Tabel 4.20. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Luas Lantai per Kapita (m2), 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

≤8

8
> 15

(1)

(2)

(3)

(4)

- Perkotaan (K)

40,21

38,24

21,55

- Perdesaan (D)

36,19

37,67

26,14


37,59

37,86

24,55

- Perkotaan (K)

16,83

30,02

53,15

- Perdesaan (D)

13,63

32,64

53,72


15,26

31,31

53,43

1. Rumah tangga Miskin :

- Perkotaan (K)

14,41

s. go .id


8,24

2,78

- Perdesaan (D)

26,69

13,66

6,25


20,28

11,10

4,53

w

.b p

3. Head Count Index :

tp :// w

w


Pada rumah tangga tidak miskin, jumlah rumah tangga yang

ht

menempati luas lantai perkapita > 15 m2 tercatat paling tinggi dibandingkan kategori luas lantai lainnya, yaitu sebesar 53,43 persen (53,15 persen di perkotaan dan 53,72 persen di perdesaan). Sementara itu, untuk kategori luas lantai perkapita ≤ 8 m2 tercatat hanya sebesar 15,26 persen (16,83 persen di perkotaan dan 13,63 persen di perdesaan) dan sebesar 31,31 persen (30,02 persen di perkotaan dan 32,64 persen di perdesaan) sisanya menempati rumah dengan luas lantai per kapita diantara 9-15 m2. Pada Tabel 4.20 disajikan pula angka Head Count Index menurut luas lantai rumah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada sekitar 20,28 persen rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai per kapita 8 m 2 atau kurang. Angka tersebut merupakan

76


angka terbesar dibandingkan kategori luas lantai per kapita lainnya, yaitu untuk luas lantai diantara 9-15 m2 sebesar 11,10 persen dan 4,53 persen untuk luas lantai perkapita > 15 m2. Apabila ditinjau menurut daerah, angka Head Count Index dari rumah tangga dengan luas lantai perkapita tidak lebih dari 8 m 2 tercatat 14,41 persen di perkotaan dan 26,69 persen di perdesaan. Dari tabel yang sama terlihat bahwa ada indikasi semakin besar luas lantai per kapitanya semakin kecil persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga baik di perkotaan maupun di perdesaan.

s. go .id

b. Jenis Lantai Tabel 4.21 menyajikan karakteristik rumah tangga (miskin dan tidak miskin) berdasarkan jenis lantai rumah. Head Count Index untuk jenis lantai bukan tanah sebesar 8,20 persen, dimana terdapat 6,05 persen di perkotaan

.b p

dan 10,53 persen di perdesaan. Sementara itu, angka Head Count Index untuk jenis lantai tanah tercatat 20,54 persen, yaitu terdapat 18,69 persen

w

di perkotaan dan 21,06 persen di perdesaan. Tampak bahwa mereka yang

w

menggunakan jenis lantai dari tanah cenderung menjadi lebih miskin

tp :// w

dibandingkan dengan jenis lantai bukan tanah. Namun perlu dicatat pula bahwa penggunaan jenis lantai tanah di beberapa daerah merupakan bagian dari sosio-kultural masyarakat tersebut.

ht

Apabila dibandingkan antara kategori rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut jenis lantai rumah terluas, dari Tabel 4.21 terlihat jelas ada perbedaan yang cukup berarti. Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin, dan hal ini berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi, hal yang sebaliknya terlihat dari jenis lantai tanah, yaitu persentase rumah tangga miskin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Ada kecenderungan bahwa jenis lantai tanah dianggap sebagai profil rumah tangga miskin terutama di perdesaan.


77

Tabel 4.21. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Bukan Tanah

Tanah

(1)

(2)

(3)

- Perkotaan (K)

88,10

11,90

- Perdesaan (D)

74,63

25,37

- Perkotaan+Perdesaan (K+D)

79,30

20,70

96,35

3,65

86,96

13,04

91,73

8,27

6,05

18,69

10,53

21,06

8,20

20,54



s. go .id

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index :

.b p

- Perkotaan (K) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

w

- Perdesaan (D)

c. Jenis Atap

tp :// w

w


ht

Tabel 4.22 menyajikan profil rumah tangga miskin menurut jenis atap rumah terluas. Head Count Index untuk variabel masing-masing jenis atap rumah adalah tercatat 9,11 persen untuk atap beton/genteng/sirap, 8,30 persen untuk atap seng/asbes, 23,43 persen untuk rumah tangga dengan atap ijuk/rumbia, dan 28,13 persen untuk atap lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis atap ijuk/rumbia dan atap lainnya merupakan salah satu profil rumah tangga miskin mengingat persentase rumah tangga miskin yang menggunakan kedua jenis atap tersebut jauh lebih tinggi dibanding persentase rumah tangga tidak miskin.

78


Tabel 4.22. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Beton/ Genteng / Sirap

Seng/ Asbes

Ijuk/ Rumbia

Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

- Perkotaan (K)

70,99

26,33

2,25

0,43

- Perdesaan (D)

57,81

30,39

6,45

5,35

62,38

28,98

4,99

3,64

68,05

31,22

0,46

0,26

60,42

34,95

2,95

1,68

64,30

33,05

1,68

0,96

6,85

5,61

25,56

10,32

11,60

10,65

23,07

30,37

- Perkotaan+Perdesaan (K+D) 9,11 Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

8,30

23,43

28,13

- Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2. Rumah tangga Tidak Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan + Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index :

.b p

- Perkotaan (K)

s. go .id


tp :// w

w

w

- Perdesaan (D)

ht

Apabila dibandingkan distribusi rumah tangga miskin dengan rumah tangga tidak miskin berdasarkan jenis atap rumah, terlihat bahwa distribusi persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis atap beton/genteng/sirap, ijuk/rumbia, dan lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis atap seng/asbes lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin, yaitu 28,98 persen dibanding 33,05 persen. d. Jenis Dinding Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Tabel 4.23 terlihat bahwa Head Count Index untuk dinding tembok tercatat sebesar 6,38 persen (4,97 persen di perkotaan dan 8,51 persen di perdesaan); 13,74 persen untuk dinding kayu; 20,04 persen untuk dinding bambu; dan 16,30 persen untuk Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

79

s. go .id

dinding lainnya. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan dinding kayu, bambu, dan lainnya lebih banyak ditemukan di perdesaan dibanding di perkotaan. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan dinding tembok lebih banyak ditemukan di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Tabel 4.23 juga menunjukkan adanya perbedaan distribusi persentase rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin menurut jenis sebagian besar dinding rumah. Persentase rumah tangga tidak miskin dengan jenis dinding tembok lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sedangkan jenis dinding kayu, bambu, dan lainnya terlihat lebih tinggi pada rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin.

.b p

Tabel 4.23 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Kayu

Bambu

Lainnya

(3)

(4)

(5)

61,93

21,98

14,37

1,72

37,56

38,78

20,60

3,06

46,01

32,96

18,44

2,59

- Perkotaan (K)

83,48

11,31

4,45

0,76

- Perdesaan (D)

55,40

31,73

10,85

2,01


69,67

21,36

7,60

1,37

- Perkotaan (K)

4,97

12,05

18,54

13,77

- Perdesaan (D)

8,51

14,35

20,65

17,24

13,74

20,04

16,30

w

Tembok (2)

- Perkotaan (K) - Perdesaan (D)

tp :// w


w

(1)


ht



- Perkotaan+Perdesaan (K+D) 6,38 Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

80


e. Jenis Penerangan Indikator perumahan lainnya adalah jenis penerangan rumah yang dibedakan atas listrik, petromak/aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Tabel 4.24 menyajikan Head Count Index menurut keempat jenis penerangan, yaitu sebesar 8,62 persen untuk jenis penerangan listrik, 17,33 persen

untuk

petromak/aladin,

24,01

persen

yang

menggunakan

pelita/sentir/obor, dan 30,17 persen yang menggunakan lainnya. Dari tabel yang sama juga terlihat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik di perkotaan lebih tingga dari pada perdesaan. Sebaliknya rumah tangga miskin yang menggunakan pelita/sentir /obor dan perdesaan daripada di perkotaan.

s. go .id

petromak/aladin sebagai sumber penerangan rumahnya lebih banyak di

.b p

Tabel 4.24. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2012

Petromak /Aladin

Pelita/ Sentir/ Obor

Lainnya

(2)

(3)

(4)

(5)

- Perkotaan (K)

98,31

0,20

1,33

0,16

- Perdesaan (D)

82,30

0,82

13,81

3,07


87,85

0,61

9,48

2,06

- Perkotaan (K)

99,59

0,05

0,29

0,07

- Perdesaan (D)

92,52

0,55

6,00

0,93


96,11

0,30

3,10

0,49

- Perkotaan (K)

6,50

21,21

24,65

13,58

- Perdesaan (D)

10,87

16,94

23,98

31,26

8,62

17,33

24,01

30,17

w

Listrik

tp :// w

w

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah (1)

ht




- Perkotaan+Perdesaan (K+D) Sumber: Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2012


81

Pada Tabel 4.24 juga terlihat adanya perbedaan antara distribusi persentase rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin menurut jenis penerangan rumah. Untuk rumah tangga miskin tercatat sebesar 87,85 persen ternyata menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah, dimana komposisinya 98,31 persen di perkotaan dan 82,30 persen di perdesaan. Di lain pihak, untuk rumah tangga tidak miskin tercatat sebesar 96,11 persen yang menggunakan listrik dimana 99,59 persen ada di perkotaan

dan

92,52

di

perdesaan.

Keterkaitan

petromak/aladin,

pelita/sentir/obor, dan lainnya sebagai salah satu profil rumah tangga miskin terlihat dari distribusi persentase rumah tangga miskin yang menggunakan ketiga jenis penerangan tersebut yang lebih tinggi dibanding rumah tangga

s. go .id

tidak miskin. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. f. Sumber Air

.b p

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang

w

juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian

w

berikutnya didefinisikan air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran,

tp :// w

leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter. Ketidaktersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

ht

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan air bersih tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 43,30 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 56,70 persen (Tabel 4.25). Sementara

itu,

jika

ditinjau

menurut

daerah

tampak

bahwa

persentase rumah tangga miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 53,42 persen dan 37,93 persen. Hal yang sebaliknya berlaku pada rumah tangga miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih, yaitu 46,58 persen di perkotaan dan 62,07 persen di perdesaan.

82


Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut ketersediaan air bersih tampak bahwa persentase rumah tangga tidak miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 64,76 persen, sedangkan persentase rumah tangga tidak miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 35,24 persen. Distribusi persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin. Indikasi tersebut menguatkan dugaan bahwa rumah tangga miskin memiliki keterbatasan dalam ketersediaan air bersih sebagai salah satu fasilitas penting kategori rumah sehat.

.b p


s. go .id

Tabel 4.25 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga, 2012

(1)

Air Bersih

*)

Lainnya

(2)

(3)

53,42

46,58

37,93

62,07

43,30

56,70

- Perkotaan (K)

77,21

22,79

- Perdesaan (D)

51,90

48,10


64,76

35,24

- Perkotaan (K)

4,65

12,59

- Perdesaan (D)

9,11

15,04


6,46

14,25

tp :// w

- Perdesaan (D)

w

- Perkotaan (K)

w



ht



Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012 Keterangan : *) Air Bersih meliputi : Air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter


83

Apabila distribusi rumah tangga tidak miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih ditinjau menurut daerah tampak juga bahwa persentase

rumah

tangga

tidak

miskin

di

perkotaan

lebih

tinggi

dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 77,21 persen dibanding 51,90 persen. Hal yang sebaliknya berlaku pada rumah tangga tidak miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih, yaitu 22,79 persen di perkotaan dan 48,10 persen di perdesaan. Angka

Head

Count

Index

menurut

ketersediaan

air

bersih

menunjukkan bahwa terdapat 6,46 persen rumah tangga dikategorikan miskin dari seluruh rumah tangga yang memiliki ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum. Pada Tabel 4.25 juga tercatat sebesar 14,25

s. go .id

persen rumah tangga dikategorikan miskin dari seluruh rumah tangga yang tidak mampu menyediakan air bersih sebagai sumber air minum. Rendahnya angka Head Count Index menurut ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum mengindikasikan pentingnya perhatian pemerintah dalam

.b p

membangun fasilitas penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin. Apabila angka Head Count Index ketersediaan air bersih sebagai

w

sumber air minum ditinjau menurut daerah, persentase rumah tangga

w

miskin yang mampu menyediakan air bersih di perkotaan lebih rendah

tp :// w

dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 4,65 persen dibanding 9,11 persen. Begitu pula untuk rumah tangga miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan air bersih, di perkotaan lebih rendah persen.

ht

dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 12,59 persen dibanding 15,04

g. Jenis Jamban Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, dan jamban umum/tidak ada. Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang

84


s. go .id

menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 46,37 persen dan yang menggunakan jamban bersama sebesar 13,71 persen (Tabel 4.26). Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban tercatat sebesar 39,93 persen. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga. Jika distribusi rumah tangga miskin ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 53,37 persen dibanding 42,65 persen. Pola yang sama juga berlaku bagi rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama di perkotaan dan perdesaan. Hal yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum/tidak ada jamban, yaitu 29,64 persen di perkotaan dan 45,39 persen di perdesaan.

w

w

.b p

Tabel 4.26. Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah Tangga, 2012

Jamban Sendiri

Jamban Bersama

Jamban Umum/ Tidak ada

(1)

(2)

(3)

(4)

53,37 42,65 46,37

16,99 11,96 13,71

29,64 45,39 39,93

76,92 60,11 68,65

13,20 11,47 12,35

9,88 28,42 19,00

4,66 8,87 6,52

8,32 12,51 10,28

17,45 17,96 17,83

tp :// w


ht

1. Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2. Rumah tangga Tidak Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)



85

Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban tampak bahwa rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri

tercatat sebesar

68,65 persen.

Sedangkan yang menggunakan jamban bersama tercatat sebesar 12,35 persen dan 19,00 persen sisanya menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban sama sekali. Distribusi persentase rumah tangga miskin yang telah menggunakan jamban sendiri masih jauh lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin. Indikasi tersebut menguatkan dugaan

bahwa

rumah

tangga

miskin

memiliki

keterbatasan

dalam

penyediaan fasilitas jamban sendiri sebagai salah satu fasilitas penting untuk dapat dikategorikan sebagai rumah sehat.

s. go .id

Jika dilihat menurut daerah, tercatat persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 76,92 persen dibanding 60,11 persen. Pola yang sama juga tampak pada rumah tangga tidak miskin yang

.b p

menggunakan jamban bersama, yaitu 13,20 persen di perkotaan dan 11,47 persen di perdesaan. Hal yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga tidak

w

miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas

w

jamban, yaitu 9,88 persen di perkotaan dan 28,42 persen di perdesaan.

tp :// w

Dari Tabel 4.26 juga terlihat angka Head Count Index menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban sendiri menunjukkan bahwa terdapat 6,52 persen rumah tangga dikategorikan miskin dari jumlah rumah

ht

tangga yang menggunakan jamban sendiri. Sementara itu, angka Head Count Index untuk jamban bersama sebesar 10,28 persen dan 17,83 persen untuk rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban. Indikasi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin tidak memiliki jamban sendiri, hal ini berarti juga bahwa semakin jelek penggunaan kualitas fasilitas jambannya cenderung semakin meningkat persentase rumah tangga miskinnya. Apabila Head Count Index ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban ditinjau menurut daerah, persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri lebih rendah di perkotaan dibanding di perdesaan, yaitu 4,66 persen dibanding 8,87 persen. Pola yang sama juga terjadi pada rumah tangga miskin yang menggunakan

86


jamban bersama, yaitu 8,32 persen di perkotaan dan 12,51 persen di perdesaan. Hal yang sebaliknya berlaku untuk rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban, yaitu 17,45 persen di perkotaan dan 17,96 persen di perdesaan. h. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Ketika masyarakat penganut paham persamaan ( egalitarian society) memberi perhatian tentang status kepemilikan rumah, disana akan mempertimbangkan antara insentif pribadi dan hak kekayaan sosial yang keduanya seringkali saling berlawanan. Meskipun begitu kedua pilihan

s. go .id

tersebut harus diharmonisasikan. Suatu bangsa yang mengenyampingkan penekanan terhadap hak kekayaan sosial harus mengambil pertimbangan insentif pribadi untuk memotivasi masyarakat bekerja keras. Status pemilikan rumah tempat tinggal akan dibedakan atas tiga kelompok, yaitu

.b p

rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain).

w

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan sebesar

86,24

persen dan yang menempati

rumah

tp :// w

rumah sendiri

w

rumah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati kontrak/sewa sebesar 3,04 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain) sebesar 10,72 persen (Tabel 4.27).

ht

Jika distribusi rumah tangga miskin ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 79,52 persen dan 89,80 persen. Pola yang sebaliknya berlaku bagi rumah tangga miskin yang menempati rumah kontrak/sewa, yaitu 7,73 persen di perkotaan dan hanya 0,55 persen di perdesaan. Hal yang sama juga berlaku pada rumah tangga miskin yang menempati rumah lainnya, yaitu 12,75 persen di perkotaan dan 9,65 persen di perdesaan. Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut status kepemilikan rumah tampak bahwa persentase rumah tangga tidak miskin yang

menempati

rumah

sendiri

sebesar

79,82


persen.

Sedangkan

87

persentase rumah tangga tidak miskin yang menempati

rumah kontrak/

sewa sebesar 8,23 persen dan 11,95 persen sisanya menempati rumah lainnya. Tabel 4.27 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan Head Count Index Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2012 Karakteristik Rumah tangga/ Daerah

Sendiri

Kontrak/ Sewa

Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

.b p

72,68 87,18 79,82

w

7,16 12,38 10,04

7,73 0,55 3,04

12,75 9,65 10,72

14,67 1,59 8,23

12,65 11,23 11,95

3,58 4,51 3,67

6,64 10,54 8,48

s. go .id

79,52 89,80 86,24

w

1. Rumah tangga Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 2. Rumah tangga Tidak Miskin : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D) 3. Head Count Index : - Perkotaan (K) - Perdesaan (D) - Perkotaan+Perdesaan (K+D)

tp :// w

Sumber : Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

ht

Jika distribusi rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah sendiri ditinjau menurut daerah tampak juga bahwa persentase rumah tangga tidak miskin di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 72,68 persen dan 87,18 persen. Pola yang sebaliknya berlaku bagi rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah kontrak/sewa, yaitu 14,67 persen di perkotaan dan hanya 1,59 persen di perdesaan. Hal yang sama juga berlaku pada rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah lainnya, yaitu 12,65 persen di perkotaan dan 11,23 persen di perdesaan. Pada Tabel 4.27 juga disajikan angka Head Count Index menurut status pemilikan rumah tempat tinggal. Dari tabel tersebut tercatat Head Count Index untuk rumah sendiri sebesar 10,04 persen, untuk kontrak/sewa

88


s. go .id

sebesar 3,67 persen berstatus kontrak/sewa, sisanya sebesar 8,48 persen berstatus rumah lainnya (dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain). Jika angka Head Count Index ini ditinjau menurut daerah maka terlihat bahwa rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri, kontrak/sewa, dan status lainnya lebih banyak yang berdomisili di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan rumah kontrak/sewa dan lainnya baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri dibandingkan dengan rumah kontrak/sewa dan lainnya baik di perkotaan maupun di perdesaan.

4.8. Program Bantuan kepada Rumah Tangga Miskin

ht

tp :// w

w

w

.b p

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi yang diwujudkan dalam 3 paket bantuan program untuk penduduk miskin dan hampir miskin, Paket bantuan program tersebut adalah sebagai berikut: 1, Paket Bantuan Program I: Bantuan dan Perlindungan Sosial, Paket bantuan ini ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih, Paket ini diwujudkan dalam bentuk beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas yang dulunya disebut Askeskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). 2. Paket Bantuan Program II: Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, SDA dan LH, dan perumahan. 3. Paket Bantuan Program III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR) yang bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas kesempatan berusaha dan bekerja, dan SDA dan LH. Dalam analisis ini akan dilihat sejauh mana pencapaian program bantuan beras miskin dan pelayanan kesehatan pemerintah kepada rumah


89

tangga sasaran (penduduk miskin dan hampir miskin). Data yang digunakan berdasarkan Susenas Maret 2012. Angka persentase rumah tangga penerima beras miskin (Raskin) dan persentase rumah tangga yang menerima layanan kesehatan menurut fasilitas pelayanan kesehatan yang disajikan merupakan hasil estimasi berdasarkan data tersebut. Seluruh rumah tangga dibagi kedalam 10 kelompok desil (D1-D10) berdasarkan ratarata pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan, Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk melihat pola distribusi rumah tangga menurut kelompok desil pengeluaran. Disamping itu analisis juga dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

s. go .id

a. Beras Miskin Tabel 4.28 menyajikan distribusi persentase rumah tangga penerima beras miskin (raskin) menurut desil pengeluaran rumah tangga dan daerah.

.b p

Dilihat dari desil pengeluaran rumah tangga tampak bahwa semakin tinggi desilnya semakin rendah persentase rumah tangga penerima raskin. Artinya rumah

tangga

penerima

w

persebaran

raskin

didominasi

oleh

desil

w

pengeluaran D1-D5 dengan persentase tiap desilnya lebih dari 10 persen.

tp :// w

Pola yang sama hampir berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tampak juga bahwa distribusi persentase rumah tangga penerima bantuan beras miskin (raskin) yang tergolong D1-D4 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Tabel 4.28 juga menunjukkan catatan

ht

penting yang perlu mendapat perhatian karena beberapa rumah tangga penerima raskin masih ditemukan rumahtangga–rumahtangga dengan desil pengeluaran kelompok atas (D9-D10) walaupun persentase tiap desilnya kurang dari 10 persen.

90


Tabel 4.28 Distribusi Persentase Rumah Tangga Penerima Beras Miskin (Raskin) Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2012 Kota

Desa

Kota+Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

D1

20,25

12,52

15,54

D2

17,85

12,31

14,79

D3

14,80

11,81

13,83

D4

13,14

11,37

12,69

D5

10,93

11,05

11,60

D6

8,72

10,28

10,37

D7

6,57

9,84

8,60

D8

4,19

8,54

6,74

D9

2,52

7,33

4,03

D10

1,03

Seluruh Rumah tangga

.b p

s. go .id

Desil Pengeluaran

100,00

4,94

100,00

1,81 100,00

w

w


tp :// w

Distribusi persentase rumah tangga penerima Raskin menurut desil pengeluaran rumah tangga dan daerah disajikan pada Tabel 4.29. Secara keseluruhan rumah tangga penerima raskin tercatat sebesar 53,76 persen

ht

dari total rumah tangga, dimana terdapat 40,62 persen di perkotaan dan 66,53 persen di perdesaan. Rumah tangga penerima Raskin lebih banyak ditemukan di perdesaan daripada di perkotaan dan pola yang sama juga terjadi hampir di tiap-tiap desil pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi desil pengeluaran rumah tangga semakin kecil distribusi persentase rumah tangga yang menerima bantuan Raskin, Pola yang sama antar desil pengeluaran berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan. Perlu dicatat dari tabel 4.29 terlihat bahwa persentase yang belum menerima Raskin pada kelompok bawah (D1 dan D2) masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi penyaluran Raskin masih belum tepat ke rumah tangga sasaran.


91

Tabel 4.29 Distribusi Persentase Rumah Tangga Per Desil Pengeluaran Menurut Daerah dan Status Penerimaan Beras Miskin (Raskin), 2012

Kota

Kota+Desa

Tidak menerima

Menerima

Tidak menerima

Menerima

Tidak menerima

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

D1

82,27

17,73

83,30

16,70

83,56

16,44

D2

72,50

27,50

81,91

18,09

79,48

20,52

D3

60,14

39,86

78,54

21,46

74,35

25,65

D4

53,38

46,62

75,63

24,37

68,24

31,76

D5

44,41

55,59

73,53

26,47

62,36

37,64

D6

35,39

64,61

68,42

31,58

55,74

44,26

D7

26,70

73,30

65,47

34,53

46,24

53,76

D8

17,03

82,97

56,80

43,20

36,23

63,77

D9

10,25

89,75

48,77

51,23

21,65

78,35

D10

4,17

95,83

32,87

67,13

9,74

90,26

40,62

59,38

33,47

53,76

46,24

.b p

Seluruh Rumah Tangga

66,53

w

(1)

s. go .id

Menerima

w

Desil Pengeluaran

Desa

tp :// w


ht

b. Pelayanan Kesehatan

Distribusi persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dalam 6 bulan terakhir menurut desil pengeluaran, status penerimaan layanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan disajikan pada Tabel 4.30 (Perkotaan), Tabel 4.31 (Perdesaan), dan Tabel 4.32 (Perkotaan+Perdesaan). Jenis fasilitas kesehatan yang dimaksud antara lain Jamkesmas, Kartu Sehat, Surat Miskin/SKTM, dan jenis pelayanan kesehatan lainnya. Program pemerintah di bidang kesehatan berupa fasilitas pelayanan kesehatan perlu diarahkan terutama kepada mereka yang kurang mampu. Persentase

rumah

tangga

yang

mendapatkan

pelayanan

kesehatan

seharusnya berada pada desil-desil bawah dan semakin berkurang pada

92


desil-desil atas. Dari seluruh rumah tangga, masih terdapat sekitar 9-10 persen rumah tangga pada tiap desil pengeluaran yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dalam 6 bulan terakhir, baik itu di perkotaan, perdesaan maupun perkotaan+perdesaan. Indikasi ini menunjukkan adanya rumah tangga pada desil pengeluaran bawah yang belum terjangkau oleh program pelayanan kesehatan gratis. Sebaliknya, masih ditemukan rumah tangga pada desil pengeluaran atas yang masih menerima pelayanan kesehatan gratis. Persentase rumah tangga tertinggi yang mendapatkan pelayanan Jamkesmas tercatat 19,24 persen yang terdapat pada desil pertama. Untuk perkotaan tercatat 24,71 persen yang terdapat pada desil pertama dan persentase

rumah

s. go .id

semakin kecil persentasenya pada desil-desil berikutnya. Sedangkan tangga

tertinggi

yang

mendapatkan

pelayanan

Jamkesmas diperdesaan tercatat 17,26 persen yang juga terdapat pada desil pertama.

Adapun persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayan

.b p

kesehatan berupa Kartu sehat dan Kartu Miskin berturut-turut tercatat 9,62 persen dan 13,57 persen, keduanya terletak pada desil pertama.

(1)

tp :// w

w

w

Tabel 4.30 Distribusi Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012 Daerah: Perkotaan Desil Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima Pengeluaran Tidak Kartu Surat (Perkapita menerima Jamkesmas Lainnya Sehat miskin/SKTM Perbulan) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8,52 9,19 9,43 9,86 9,93 10,14 10,37 10,66 10,87 11,04

24,71 17,88 15,41 10,88 9,72 7,53 6,40 3,75 2,46 1,26

12,80 9,85 10,40 16,21 7,41 13,69 9,36 9,35 7,26 3,68

11,33 19,36 15,42 12,32 17,44 8,79 6,38 3,38 4,32 1,26

10,59 9,55 9,94 9,58 10,81 10,94 10,22 10,12 9,13 9,13

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ht

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Seluruh Rumah tangga



93

Tabel 4.31 Distribusi Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012 Daerah: Perdesaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima

Tidak menerima

Jamkesmas

(1)

(2)

(3)

Surat miskin/SKTM

Lainnya

(4)

(5)

(6)

11,32 11,66 7,38 8,26 11,00 10,96 7,37 10,82 10,23 11,01

11,97 13,52 11,94 8,12 12,15 12,09 7,91 9,69 7,71 4,91

6,72 7,46 7,26 8,05 8,59 9,17 10,42 11,71 13,52 17,11

100,00

100,00

100,00

.b p

9,15 17,26 D1 9,67 13,03 D2 10,04 10,95 D3 10,08 10,56 D4 9,93 10,84 D5 10,07 9,61 D6 10,17 8,98 D7 10,22 7,64 D8 10,28 6,61 D9 10,39 4,53 D10 Seluruh Rumah 100,00 100,00 tangga Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

Kartu Sehat

s. go .id

Desil Pengeluaran (Perkapita Perbulan)

Daerah: Perkotaan+Perdesaan

w

w

Tabel 4.32 Distribusi Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis Menurut Desil Pengeluaran dan Fasilitas Pelayanan, 2012

ht

tp :// w

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterima Desil Pengeluaran Tidak (Perkapita Kartu Surat menerima Jamkesmas Lainnya Perbulan) Sehat miskin/SKTM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9,07 19,24 9,62 13,57 7,16 D1 9,41 15,34 12,11 12,43 8,67 D2 9,69 13,34 8,65 13,07 8,48 D3 9,75 12,91 9,46 12,19 8,27 D4 9,86 10,49 13,83 14,47 9,93 D5 10,06 9,10 7,46 9,76 11,18 D6 10,17 7,63 12,58 10,27 11,22 D7 10,31 6,44 10,49 7,35 12,08 D8 10,66 3,63 10,00 4,11 12,37 D9 11,03 1,90 5,80 2,79 10,64 D10 Seluruh Rumah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 tangga Sumber: Susenas Modul Konsumsi Maret 2012

94


BAB V PENUTUP

Perkembangan tingkat kemiskinan (jumlah dan persentase penduduk miskin) pada periode 1999-2012 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 1999-2005 dan meningkat pada tahun 2006. Selanjutnya pada periode 2006-2012 terlihat tren yang menurun sehingga terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebesar 10,17 juta jiwa, yaitu dari 39,30 juta pada tahun 2006 menjadi 29,13 juta jiwa pada tahun 2012.

s. go .id

Pada periode Maret 2011-Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 2,08 pada keadaan Maret 2011 menjadi 1,88 pada keadaaan Maret 2012. Demikian pula Indeks

.b p

Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata

w

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan

w

dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

tp :// w

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2012, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk

ht

perkotaan hanya 1,40 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,36. Sementara nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) untuk perkotaan 0,36 dan di daerah perdesaan mencapai 0,70. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih parah dari pada perkotaan. Angka Gini Rasio pada periode 2002-2012 berfluktuasi. Pada periode 2002-2007 terjadi kenaikan dari 0,311 pada tahun 1999 menjadi 0,376 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 angka gini rasio menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada periode 2008-2009 tidak terjadi perubahan angka gini rasio dengan angka sebesar 0,37. Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi peningkatan angka gini rasio dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,38. Pada tahun 2011, angka gini rasio meningkat menjadi 0,41 dibanding dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 angka gini ini tidak berubah, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

95

tetap diangka 0,41. Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik semakin buruk. Penurunan angka gini rasio pada periode 2007-2008 mengindikasikan bahwa pada periode tersebut terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode yang sama (2002-2012) angka indeks Theil berfluktuasi. Angka Indeks Theil ada kecenderungan mengalami peningkatan pada periode 2002-2006. Namun pada periode 2006-2010 kembali terjadi sedikit penurunan dari 0,2868 tahun 2006 menjadi 0,1828 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 terjadi peningkatan angka indeks Theil

s. go .id

dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,3443 dan pada tahun 2012 indeks Theil sedikit meningkat menjadi 0,3446 dibanding tahun 2011.

Indikator ketimpangan pengeluaran yang lain adalah Indeks-L. Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran

.b p

penduduk pada kelompok bawah (penduduk miskin). Secara umum angka Indeks-L pada periode 2002-2012 di Indonesia berfluktuasi. Angka Indeks-L

w

ada kecenderungan meningkat pada periode 2002-2007 dan kembali turun

w

pada periode 2008-2010. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami

tp :// w

peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 0,1753 menjadi 0,2759. Pada tahun 2012 angka ini sedikit meningkat menjadi 0,2747 dibanding tahun 2011.

Menurut kriteria Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40

ht

persen bawah relatif tidak berubah, yaitu sekitar 16-19 persen baik pada tahun 2011 maupun tahun 2012. Angka ini masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

96


Analisis ini mengungkapkan beberapa profil rumah tangga miskin tahun 2012 yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain: a.

Jumlah anggota rumah tangga (household size): Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin (4,97 orang) lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (3,78 orang).

b.

Kepala rumah tangga wanita: 13,39 persen rumah tangga miskin dikepalai oleh wanita dan 14,27 persen untuk rumah tangga tidak miskin.

c.

Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga: 55,51 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Status Pekerjaan: 49,69 persen kepala rumah tangga miskin berstatus

s. go .id

d.

berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. e.

Luas lantai rumah perkapita: 37,59 persen rumah tangga miskin

f.

.b p

menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal 8 m 2. Jenis lantai rumah: 20,70 persen rumah tangga miskin menempati Jenis atap rumah: 4,99 persen rumah tangga miskin menempati

w

g.

w

rumah dengan jenis lantai dari tanah.

tp :// w

rumah dengan jenis atap dari ijuk/rumbia; dan 3,64 persen dari jenis atap lainnya. h.

Jenis dinding rumah: 18,44 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan jenis dinding dari bambu; dan 2,59 persen dari jenis

i.

ht

dinding lainnya.

Sumber penerangan rumah: 9,48 persen rumah tangga miskin menggunakan sumber penerangan rumah dari pelita/sentir/obor; dan 2,06 persen dari sumber penerangan lainnya.

j.

Akses terhadap air bersih: 56,70 persen rumah tangga miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih.

k.

Fasilitas jamban: 39,93 persen rumah tangga miskin menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban.

l.

Status kepemilikan rumah: 86,24 persen rumah tangga miskin menempati rumah sendiri.


97

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui

profil

kemiskinan,

pengambil

kebijakan

dapat

lebih

memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/ pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan dilandasi semangat

s. go .id

kebersamaan oleh semua pihak baik pemerintah, pengusaha/pelaku bisnis, dan masyarakat di sekitarnya untuk “Berbagi Rasa dan Berbagi Beban”

ht

tp :// w

w

w

.b p

dengan kaum miskin yang sangat membutuhkan pertolongan.

98


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2003, Metodologi dan Profil Kemiskinan Tahun 2002, Jakarta : Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS), 2007, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, Jakarta : Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS), 2008, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008, Jakarta : Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS), 2000a, Pengukuran Tingkat Kemiskinan di

Indonesia 1976-1999 : Metode BPS. Seri Publikasi Susenas Mini 1999-Buku 1, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

s. go .id

Badan Pusat Statistik (BPS), 2000b, Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan

Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Sebuah kajian sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2, Jakarta : Badan

Pusat Statistik.

Pusat Statistik (BPS), 2000c, Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999, Jakarta :

w

Badan Pusat Statistik.

.b p

Badan

tp :// w

w

Badan Pusat Statistik (BPS), 2000d, Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin : Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin 2000 , Jakarta : Badan Pusat Statistik.

ht

Badan Pusat Statistik (BPS), 2001, Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil SP 2000, Pedoman Materi Teknis, Laporan tidak dipublikasi, Jakarta : BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001a, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Timur 2000, Waingapu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001b, Karakteristik Penduduk Sumba Timur Hasil Sensus Penduduk 2000, Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik (BPS), 2001c, Pendataan Rumah tangga Dalam

Rangka

Pengentasan

Kemiskinan

Provinsi

Kalimantan

Selatan

(Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Banjarmasin : BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Pusat Statistik (BPS), 2001d, Pendataan Rumah tangga Miskin Jawa Timur (Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

99

Badan Pusat Statistik (BPS), 2001e, Pendataan Rumah tangga Miskin di DKI Jakarta (Makalah disampaikan pada Poverty Mapping Workshop, BPS, 11 Juni 2001), Jakarta : BPS Provinsi DKI Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS), 2002, Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia, Jakarta : Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Center for Economic and Social Studies (CESS), 2003, Program Anti Kemiskinan di Indonesia : Pemetaan Informasi dan Kegiatan , Jakarta : Penerbit Center for Economic and Social Studies (CESS). Suyanto, Bagong, 1995, Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya, Surabaya : Airlangga University Press. Betke, Friedhelm, 2001, The “Family-in-Focus” Approach: Developing Policy

s. go .id

Oriented Monitoring and Analysis of Human Development in Indonesia, Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

.b p

Betke, Friedhelm, 2002, Assesing Social Resielence Among Regencies and Communities in Indonesia. Makalah untuk Diskusi Statistik Ketahanan Sosial di BPS. Jakarta: BPS BPS, Bappenas dan UNDP, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001 :

w

w

Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP.

tp :// w

Haughton, Jonathan, 2001, The Impact of the East Asian Crisis : Poverty Analysis Using Panel Data, Lecture notes prepared for the World Bank, Boston : Suffolk University and Beacon Hill Institute.

ht

Hasbullah, Jousairi, 2012, Tangguh Dengan Statistik. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal 83. Ravallion, Martin, 1998, Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study, World Bank : Working Paper No. 13. Ritonga, Hamonangan dan Betke, Friedhelm, 2002, Menuju Pendekatan

Pemantauan Kesejahteraan Rakyat Yang Spesifik Daerah Dan Sayang Budaya, Jakarta : BPS.

Suseno Triyanto Widodo, 1990, Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Yogyakarta : Penerbit Kanisius. Thee Kian Wie, 1981, Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan, Jakarta : Sinar Harapan.

100


s. go .id .b p

ht

tp :// w

w

w

LAMPIRAN


101



Tabel L.1 Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Maret 2012

Jenis Komoditi

Satuan

Nilai (Rp/kap/bln) Kota

ht

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir 397 Gr Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Ons Ons Ons

w w

tp :// w

1. Beras 2. Beras ketan 3. Jagung pipilan 4. Tepung terigu 5. Ketela pohon 6. Ketela rambat 7. Gaplek 8. Tongkol/Tuna/Cakalang 9. Kembung 10. Teri 11. Bandeng 12. Mujair 13. Daging sapi 14. Daging babi 15. Daging ayam ras 16. Daging ayam kampung 17. Tetelan 18. Telur ayam ras 19. Telur itik/manila 20. Susu kental manis 21. Susu bubuk 22. Bayam 23. Buncis 24. Kacang panjang 25. Tomat sayur 26. Daun ketela pohon 27. Nangka muda 28. Bawang merah 29. Cabe merah 30. Cabe rawit

(3) 41.401 30 165 568 380 155 2 1.407 1.216 241 729 845 334 179 3.373 277 111 4.831 83 1.098 507 884 189 741 850 352 89 1.890 1.869 1.369

(4) 49.245 73 961 465 942 1.070 30 1.714 957 257 824 803 105 378 1.346 487 11 3.620 182 771 208 864 206 907 608 1.153 143 2.151 1.675 1.793

s. go .id

(2)

.b p

(1)

Desa


Kandungan kalori Kota Desa (5) 806,25 0,54 4,70 7,02 8,91 2,70 0,07 3,16 2,38 0,57 1,97 1,71 0,49 0,99 18,54 1,30 0,21 22,11 0,30 6,40 1,96 0,97 0,47 1,81 0,90 3,08 0,35 2,26 1,06 2,65

(6) 899,56 1,26 30,22 6,22 19,37 11,94 1,65 3,97 1,90 0,69 2,20 1,48 0,14 2,07 6,57 1,88 0,02 15,76 0,59 5,02 1,02 0,95 0,57 2,22 0,63 9,11 0,75 2,22 0,81 3,28

103

Lanjutan Tabel L.1

Jenis Komoditi

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

(1) Kacang tanah tanpa kulit Tahu Tempe Mangga Salak Pisang ambon Pepaya Minyak kelapa Kelapa Gula pasir Gula merah Teh Kopi Garam Kemiri Terasi/petis Mie instan

48. 49. 50. 51.

Kerupuk Roti manis Kue kering Kue basah

Satuan (2) Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Liter Butir Ons Ons Ons Ons Ons Ons Ons 80gr

Nilai (Rp/kap/bln) Kota

Desa

(3)

(4) 92 1.981 2.451 50 244 248 171 1.158 1.123 5.085 408 821 2.110 546 285 419 316 3.123 976 660 1.093 9.769

(5) 1,48 15,96 29,14 0,09 2,70 2,27 1,05 15,84 16,68 47,19 3,92 1,28 6,13 0,00 3,15 1,97 7,54 25,14 9,08 7,52 8,37 0,00

(6) 1,53 9,84 19,64 0,10 2,12 1,38 0,75 28,05 27,99 61,30 5,42 1,93 11,52 0,00 3,64 2,41 3,92 28,69 7,53 6,03 8,85 0,00

1.112,32

1.266,73

Jumlah

-

99.152

107.081

Setara 2100 kkalori

-

177.342

165.211

w

w

.b p

s. go .id

Batang

95 2.830 3.195 49 290 441 255 584 859 3.721 270 533 1.136 366 264 385 656 2.337 1.335 862 1.014 11.512

ht

52. Rokok kretek filter

tp :// w

Ons Potong Ons Buah

Kandungan kalori Kota Desa


104


ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go .id

Tabel L.2 Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan, Maret 2012 Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita Jenis Komoditi Kota Desa (1) (2) (3) 1. Perumahan 27.599 16.418 2. Listrik 6.197 4.731 3. Air 1.668 293 4. Minyak tanah 1.338 628 5. Kayu Bakar 2.658 4.136 6. Obat nyamuk, korek api, baterai 2.613 934 7. Pos dan benda pos 3 0 8. Perlengkapan mandi 4.575 2.990 9. Barang kecantikan 1.704 1.083 10. Perawatan kulit/muka 854 662 11. Sabun cuci 1.694 2.193 12. Pendidikan 7.711 3.749 13. Kesehatan 2.034 1.413 14. Bahan pemeliharaan pakaian 410 155 15. Pemeliharaan kesehatan 192 78 16. Bensin 5.163 3.913 17. Angkutan 6.231 2.737 18. Foto 146 53 19. Pakaian jadi laki-laki dewasa 956 518 20. Pakaian jadi perempuan dewasa 762 521 21. Pakaian jadi anak-anak 1.266 1.086 22. Keperluan menjahit 44 34 23. Alas kaki 619 529 24. Tutup kepala 143 72 25. Handuk/ikat pinggang 99 41 26. Perlengkapan perabot rumah tangga 55 74 27. Perkakas rumah tangga 104 170 28. Alat dapur/makan 247 261 29. Arloji/jam 40 4 30. Tas 65 34 31. Mainan anak 339 118 32. Pajak Bumi Bangunan (PBB) 419 310 33. Pajak kendaraan bermotor 1.247 1.127 34. Pungutan lain 487 185 35. Perayaan hari raya agama 244 78 36. Upacara agama 286 373 Jumlah 80.213 51.705



105



s. go .id .b p w w tp :// w ht Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012

107



ii

w

tp :// w

ht .b p

w s. go .id

i

w

tp :// w

ht .b p

w s. go .id

No title

Recommend Documents