No title

://

tp

ht

id

o.

s. g

bp

r.

m ba

su

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

://

tp

ht

id

o.

s. g

bp

r.

m ba

su

PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2014

: : : : :

978-602-1196-66-3 13520.15.08 4301003.13 17,6 cm x 25 cm ix + 40

go .id

ISBN Nomor Publikasi Katalog BPS Ukuran buku Jumlah Halaman

Naskah :

Gambar Kulit :

ht tp :

//s

um

Bidang Statistik Sosial

ba

r. b

ps .

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji dan syukur dilimpahkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya, penyusunan buku ini dapat diselesaikan pada waktunya. ”Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014” merupakan salah satu publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan informasi mengenai sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, tingkat pendidikan tertinggi yang

go .id

ditamatkan, rata-rata lama sekolah dan alasan berhenti bersekolah. Gambaran kondisi pendidikan di Sumatera Barat dilihat untuk kondisi tahun 2014. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

ps .

Tahun 2014.

r. b

Publikasi ini merupakan publikasi khusus pendidikan yang pertama kali disusun

ba

oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi

ht tp :

//s

.

um

dalam penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2015 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT,

YOMIN TOFRI, MA

Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014

iii

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Daftar Isi

DAFTAR ISI Halaman .....................................................................................

iii

Daftar Isi

.....................................................................................

v

Daftar Tabel

.....................................................................................

vii

Daftar Gambar

.....................................................................................

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang……………..………………………………

1

go .id

Kata Pengantar

1.3. Sumber Data dan Metodologi…………………………….

3

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………..

3

METODOLOGI…………………………………………………..

5

2.1. Sumber Data…………………………………………….…

5

r. b

ps .

2

ba

BAB II

1.2. Tujuan…………………………..…………………………..

11

3.1. Latar Belakang…………………………………………….. 3.2. Partisipasi Pendidikan…………………………………….. 3.3. Pendidikan Anak Usia Dini……………………………….. 3.4. Partisipasi Sekolah………………………………………... 3.5. Angka Partisipasi Sekolah……………………………….. 3.6. Angka Partisipasi Kasar………………………………….. 3.7. Angka Partisipasi Murni…………………………………...

11 13 15 16 19 22 24

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN……………………...

27

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Angka Melek Huruf………..……...……………………… Rata-Rata Lama Sekolah…..……………...……………. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan………………. Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi

27 29 31 35

PENUTUP………………………………………………………..

39

ht tp : BAB IV

BAB V

5

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN…………………

//s

BAB III

um

2.2. Konsep dan Definisi……………………………………….


v

go .id ps . r. b ba um //s ht tp : vi


Daftar Tabel

DAFTAR TABEL Tabel

Judul Tabel

Halaman

:

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2014

12

Tabel 3.1.2

:

Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014

13

Tabel 3.4

:

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2014

17

Tabel 3.5

:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014

21

Tabel 3.6

:

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014

23

Tabel 3.7

:

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014

Tabel 4.1

:

25

28

Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah dan Jenis kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014

35

//s

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014

:

ht tp :

Tabel 4.4

um

ba

r. b

ps .

go .id

Tabel 3.1.1


vii

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

go .id

Daftar Tabel

viii


Daftar Gambar Gambar

Judul Gambar

Halaman

:

Persentase Anak Usia 0-6 Tahun Yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat 2014

15

Gambar 3.5

:

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat tahun 2014

20

Gambar 4.2

:

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah Dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014

30

Gambar 4.3.1

:

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat tahun 2014

32

Gambar 4.3.2

:

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014

33

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

go .id

Gambar 3.3


ix

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

1

go .id

PENDAHULUAN

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

AaBbCc… 0123…xXyYzZZZZZ

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Pendahuluan

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendidikan

merupakan

hal

yang

sangat

penting

bagi

kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

go .id

menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi

ps .

warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau

r. b

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut

ba

sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara

um

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

//s

membiayainya.

ht tp :

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, dengan makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan mengembangkan akses terhadap


1

Pendahuluan

pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

go .id

Untuk memantau perkembangan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator

ps .

pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di bidang

r. b

pendidikan pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat antara

ba

lain, kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka

um

Partisipasi untuk PAUD, Angka Melek Huruf (AMH) dan Mean Years of School (MYS) atau rata-rata lama sekolah, partisipasi

//s

masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah

ht tp :

(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM)

1.2 Tujuan Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi ”Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014”, yaitu:

2


Pendahuluan

1.

Untuk mengetahui pembangunan manusia dilihat dari aspek pendidikan yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014

2.

Untuk

mengetahui

hasil

pembangunan

di

bidang

pendidikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2014

go .id

1.3 Sumber Data dan Metodologi Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusu-

ps .

nan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014 yang

r. b

dilaksanakan oleh BPS secara triwulan pada bulan Maret, Juni,

ba

September dan Desember. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Su-

um

matera Barat. Pembahasan yang disajikan dalam indikator pen-

//s

didikan ini menggunakan metode analisis deskriptif baik

ht tp :

menyangkut Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis kelamin

1.4 Sistematika Penulisan Pembahasan utama dirinci ke dalam tiga bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:


3

Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/ definisi yang digunakan penulisan publikasi Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana pendidikan yang memuat dua bahasan utama yaitu, partisipasi

go .id

pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan

ps .

menengah

Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan

r. b

pendidikan yang tercermin dari indikator oleh angka melek huruf,

ba

rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

//s

lagi.

um

serta alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah

ht tp :

Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan penduduk Sumatera Barat secara umum

4


go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

2

METODOLOGI

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Metodologi

2

METODOLOGI

2.1. Sumber Data Data yang digunakan sebagai sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber

dari

hasil Survei

Sosial Ekonomi

Nasional

go .id

(SUSENAS) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh BPS secara triwulan pada bulan Maret, Juni, dan September. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya

r. b

ps .

di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

ba

2.2. Konsep dan Definisi

um

Pembahasan yang disajikan dalam indikator pendidikan ini menggunakan metode analisis deskriptif baik menyangkut

//s

Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah

ht tp :

perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis kelamin. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini. Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang


5

Metodologi

yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas

go .id

pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

ps .

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang

r. b

biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut

um

berniat pindah.

ba

maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak

//s

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah

ht tp :

bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

6


Metodologi

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru. Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/

go .id

MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat dan PT. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur

ps .

dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus),

r. b

pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

ba

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan

um

kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan

//s

lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

ht tp :

peserta didik. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu: Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak


7

Metodologi

tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

(kemdikbud), Kementerian Agama (kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta. Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif

go .id

mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

ps .

Angka Partisipasi Sekolah (APS): Proporsi penduduk pada keber-

r. b

lompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

ba

sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi penduduk pada

um

kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

//s

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan

ht tp :

kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK): Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B

8


Metodologi

dan paket C. Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang

go .id

ditandai dengan sertifikat/ijazah. Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh

ps .

seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang

r. b

diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

um

sederajat.

ba

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah

//s

Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

ht tp :

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat. Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin;


9

Metodologi

Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya; Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya; Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya. Catatan:

go .id

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.

ps .

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca

r. b

dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.

ba

3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat

um

menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

//s

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur

ht tp :

tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

10


3

go .id

SARANA DAN PRASARANA

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

SD/ sederajat

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Sarana dan Prasarana Pendidikan

3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

3.1 Latar Belakang Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan

go .id

prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003

ps .

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan

r. b

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan

ba

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan

um

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di

//s

Sumatera Barat

akan dibahas pada bab ini, yaitu

jumlah

ht tp :

sekolah, murid dan guru.


11

Sarana dan Prasarana Pendidikan Tabel 3.1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2014 PAUD/Sejenis - Jumlah PAUD/sejenis

5 799

- Jumlah Murid

170 939

- Jumlah guru

21 884

SD/Sederajat Jumlah SD/sederajat

4 260

Jumlah Murid

698 814

Jumlah guru

55 199

go .id

SMP/Sederajat Jumlah SMP/ sederajat

1 147

Jumlah murid

285 910

33 458

ps .

Jumlah Guru

Jumlah SMA/sederajat Jumlah guru

ba

Jumlah murid

r. b

SMA/sederajat

671

227 268 20 817

um

Sumber: SBDA 2015 (olahan)

//s

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan juga dapat

ht tp :

dilihat dari nilai rasio murid-kelas, yang mencerminkan idealnya jumlah murid dalam satu kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal rasio murid-kelas adalah 1:28 untuk SD, 1:32 untuk SMP dan 1:32 untuk SMA/SMK (Statistik Pendidikan, 2012). Selain itu menurut PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disebutkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di

12



satuan pendidikan yang minimal jumlah siswa terhadap gurunya sebagai berikut: jenjang TK/RA = 15:1; jenjang SD/ sederajat = 20:1; jenjang MI/sederajat = 15:1; jenjang SMP/ sederajat = 20:1; jenjang MTs/sederajat = 15:1; jenjang SMA/sederajat = 20:1; jenjang MA/sederajat = 15:1; jenjang SMK/sederajat = 15:1; jenjang MAK/sederajat = 12:1. Tabel 3.1.2 Jumlah dan Rasio Guru, Murid dan Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2014

Guru (2) 7 132

r. b 55 199

Kelas

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

75 877

4 803

10,64

0,67

15,80

698 814

29 998

12,66

0,54

23,30

SMP/ sederajat

33 458

285 910

13 317

8,55

0,40

21,47

um

ba

SD/ sederajat

Rasio Murid - Kelas - Murid Guru guru Kelas

Murid

ps .

(1) Pra sekolah formal (TK/ sederajat)*

go .id

Jumlah

Jenjang Pendidikan

20 817

227 268

77 28

10,92

0,37

29,41

SMA/sederajat

//s

Keterangan: tidak termasuk

ht tp :

Sumber: SBDA 2015 (olahan)

Dari Tabel 3.1.2 di atas terlihat bahwa untuk tiap jenjang, komposisi murid guru dan murid kelas di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 sudah sangat ideal. Tidak ada yang melebih batas standar ideal. Harapannya kondisi ini dapat menjadikan suasana belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya lebih optimal.


13


3.2 Partisipasi Pendidikan Program wajib belajar yang digulirkan melalui PP No. 47 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempertegas berbagai target pencapaian program pendidikan 

go .id

pada tahun 2014, di antaranya sebagai berikut: Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD sebesar 45,05 persen

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/

ps .





APK jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar

ba

76,53 persen

APM jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B sebesar

um



r. b

SDLB/Paket A sebesar 83,57 persen



//s

58,17 persen APK jenjang pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C sebesar

ht tp :

70,7 persen



APK jenjang pendidikan PT dan PTA sebesar 30,00 persen

(Statistik Pendidikan 2012 ) Apabila disandingkan dengan hasil yang dicapai di Sumatera Barat melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas 2014 dapat dilihat sejauh mana capaian provinsi akan dapat menyamai renstra nasional.

14



Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2014 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini,

3.3 Pendidikan Anak Usia Dini

go .id

pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Masih menurut UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem

ps .

Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir

r. b

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui

ba

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan

um

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

//s

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

ht tp :

70,00

Persentase (%)

60,00 50,00

40,00 30,00 20,00

10,00 0,00

Kota

0-2 tahun 2,05

3-4 tahun 18,01

5-6 tahun 62,35

3-6 tahun 38,53

0-6 tahun 22,58

Desa

0,76

14,78

49,16

29,26

17,83

K+D

1,29

16,00

54,27

32,65

19,62

Gambar 3.3 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2014 Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014

15


Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (TK/RA/sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/ atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra sekolah Dari Gambar 3.3 di atas, pada tahun 2014, persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah di Sumatera Barat masih jauh dari target renstra nasional, untuk

go .id

daerah perkotaan dan perdesaan belum mencapai 20 persen (19,62 persen). Pendidikan pra sekolah paling tinggi berada di

ps .

kelompok umur 5-6 tahun, mencapai sekitar 60 persen untuk daerah perkotaan dan hampir 50 persen untuk daerah

ba

r. b

perdesaan.

um

3.4 Partisipasi Sekolah

//s

Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk peningkatan

ht tp :

Sumber Daya Manusia. Memanfaatkan fasilitas pendidikan terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan

16



menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta. Tabel 3.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, di Sumatera Barat 2014

go .id

Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal Tidak/belum Masih Tidak Bersekolah Jumlah pernah bersekolah Bersekolah Lagi (3)

(4)

(5)

31,43

63,92

100,00

4,61

31,59

63,80

100,00

4,63

31,51

63,86

100,00

um

Tipe Daerah/Jenis Kelamin (1)

(2)

Laki-Laki

5,41

28,93

65,66

100,00

Perempuan

7,25

28,77

63,98

100,00

Laki-Laki + Perempuan

6,34

28,85

64,81

100,00

Laki-Laki

5,11

29,91

64,98

100,00

Perempuan

6,22

29,87

63,91

100,00


5,67

29,89

64,44

100,00

ps .

Perkotaan

4,65

Perempuan

r. b

Laki-Laki

//s

Perdesaan

ba


ht tp :

Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Susenas 2014

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,67 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 29,89 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 64,44


17


persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan. Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (6,34 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,63 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, dan ketersedian fasilitas pendidikan di daerah

go .id

perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan.

ps .

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di

r. b

daerah perkotaan (31,51 %) relatif sedikit lebih tinggi

ba

dibandingkan daerah perdesaan (28,85 %). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah

um

lagi di perkotaan (63,86 %) lebih rendah dibandingkan penduduk

ht tp :

//s

di perdesaan (64,81 %). Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum

pernah

sekolah

(6,22%)

lebih

tinggi

dibandingkan penduduk laki-laki (5,11 %). Kesenjangan terhadap akses pendidikan antar jenis kelamin cenderung terjadi di daerah perdesaan.

Di daerah perkotaan, persentase penduduk

perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 4,61 persen relatif sama dengan penduduk laki-laki sebesar 4,65 18



persen. Di daerah perdesaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 7,25 persen dan lakilaki sebesar 5,41 persen. 3.5 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

go .id

penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang

ps .

banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang

r. b

mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah

ba

murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya

um

partisipasi sekolah.

//s

Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah

ht tp :

berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. Gambar 3.5 memperlihatkan perkembangan APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2014. Berdasarkan kelompok umurnya, APS pada kelompok umur 7-12


19


tahun jauh lebih tinggi dibandingkan pada kelompok umur lanjutan (kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun). Sejalan dengan itu semakin tinggi pendidikan semakin rendah partisipasinya. Yang perlu diperhatikan apabila dilihat menurut jenis kelamin untuk ketiga kelompok umur usia sekolah ini, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki.

go .id

100 80 60

ps .

40 20

r. b

Angka Partisipasi Sekolah

120

Laki-Laki

13-15

16-18

99,26

93,69

75,73

99,29

98

88

um

Perempuan

7-12

ba

0

ht tp :

//s

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2014

Lebih lanjut, Tabel 3.5.1 menyajikan APS menurut kelompok umur dan status

ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut

terlihat bahwa APS anak usia sekolah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga. APS kelompok usia 7-12 tahun dari rumah tangga dengan golongan pendapatan tinggi sebesar 99,76 persen, sementara yang berasal dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran

20



menengah dan rendah masing-masing sebesar 99,58 persen dan 98,91 persen. Pola yang sama terjadi untuk kelompok umur 1315 tahun dan16-18 tahun. Tabel 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014

Kelompok Umur 7-12

13-15

16-18

(1)

(2)

(3)

(4)

99,62

97,70

87,18

98,96

96,27

85,18

100,00

97,98

83,58

99,87

98,80

94,05

99,07

94,74

78,38

40 % terendah

98,89

94,30

73,97

40 % sedang

99,27

95,35

81,84

99,56

94,84

84,46

99,27

95,84

81,97

40 % terendah

98,91

94,78

77,13

40 % sedang

99,58

96,45

82,56

20 % tinggi

99,76

97,17

90,76

Perkotaan 40 % terendah

ps .

40 % sedang 20 % tinggi

um

ba

r. b

Perdesaan

20 % tinggi

//s

Perkotaan dan perdesaan

ht tp :

go .id

Tipe daerah / Status ekonomi rumah tangga


Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama baik terlihat di daerah perdesaan bahwa semakin meningkat pendapatan rumah tangga maka semakin meningkat pula APS anak usia sekolah, tetapi sedikit berbeda untuk daerah perkotaan. Pola


21


yang terlihat adalah justru terjadi penurunan APS pada golongan pengeluaran tinggi dan kenaikan pada pengeluaran sedang. Pola tersebut tampak pada kelompok umur sekolah 7 hingga 12 tahun dan 13 hingga 15 tahun. Sementara untuk kelompok umur 16-18 tahun APS kelompok pengeluaran sedang paling rendah dibandingkan dua kelompok pengeluaran lainnya. 3.6 Angka Partisipasi Kasar

go .id

APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. APK SD merupakan persentase jumlah

ps .

penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena

r. b

populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan

ba

tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang

um

pendidikan tersebut.

//s

Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini,

ht tp :

pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan

program

pembangunan

pendidikan

yang

diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

22


Sarana dan Prasarana Pendidikan Tabel 3.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014 Tipe Daerah/Jenis Kelamin

APK SD (2)

SMP (3)

SMA (4)

Laki-Laki

109,31

88,78

84,27

Perempuan

108,42

98,42

88,47


108,97

93,64

86,48

Laki-Laki

112,49

80,60

71,15

Perempuan

111,50

88,96

81,57

(1) Perkotaan

go .id

Perdesaan

Laki-Laki + Perempuan Perkotaan + Perdesaan Perempuan

76,32

111,38

88,86

76,31

110,36

92,50

84,48

110,89

88,05

80,46

r. b


84,75

ps .

Laki-Laki

112,01

ba


um

Pada Tabel 3.6 terlihat APK untuk SD secara keseluruhan, baik

//s

laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun

ht tp :

perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa

banyak

anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas. APK menurut jenis kelamin memperlihatkan perbedaan. Pada jenjang pendidikan SD/sederajat, APK laki-laki (111,38 %) lebih


23


besar dari pada APK perempuan (110,36 %). Sementara pada jenjang yang lebih tinggi, APK perempuan lebih besar dari pada laki-laki. APK SMP/sederajat perempuan sebesar 92,50 persen, laki-laki sebesar 88,86 persen dan APK SMA/sederajat perempuan sebesar 84,48 persen, laki-laki sebesar 76,31 persen. Secara umum, APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah

perdesaan,

kecuali

pada

jenjang

SD/sederajat.

Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya

go .id

jenjang pendidikan. Di daerah perkotaan, APK SMP/sederajat sebesar 93,64 persen, dan APK SMA/sederajat sebesar 86,48

ps .

persen. Untuk daerah perdesaan, APK SMP/sederajat sebesar 84,75 persen dan APK SMA/sederajat sebesar 76,32 persen.

r. b

Sementara itu pada jenjang SD/sederajat, APK daerah

um

(108,97 %).

ba

perdesaan (112,01 %) lebih tinggi daripada daerah perkotaan

//s

Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perdesaan

ht tp :

yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar daripada di perkotaan. Ini menunjukkan sistem pendidikan SD/sederajat di perkotaan lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid. 3.7. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya

24



terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh

go .id

penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk

ps .

di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

ba

r. b

Tabel 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2014

um

Tipe Daerah/Jenis Kelamin

Angka Partisipasi Murni SD/sederajat

SMP/sederajat

SMA/sederajat

(2)

(3)

(4)

Laki-Laki

98,19

78,25

68,86

Perempuan

97,68

86,48

76,75

97,94

82,39

73,01

Laki-Laki

97,89

66,33

55,13

Perempuan

97,92

76,96

69,07

97,90

71,61

62,05

Laki-Laki

98,00

70,72

60,53

Perempuan

97,83

80,53

72,31

97,92

75,61

66,52

//s

(1)

ht tp :

Perkotaan

Laki-Laki + Perempuan Perdesaan

Laki-Laki + Perempuan Perkotaan + Perdesaan




25


Tabel 3.7 menunjukkan APM berdasarkan tipe daerah, secara umum APM di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, APM SMP/sederajat sebesar 82,39 persen, dan APM SMA/sederajat sebesar 73,01 persen. Untuk daerah perdesaan, APM SMP/sederajat sebesar 71,61 persen dan APM SMA/sederajat sebesar 62,05 persen. Sementara itu pada jenjang SD/sederajat, APM daerah perkotaan relatif sama dengan APM daerah perdesaan yaitu berturut-turut

go .id

97,94 persen dan 97,90 persen. Berdasarkan jenis kelamin, tampak perbedaan antara APM laki-

ps .

laki dengan APM perempuan. APM perempuan lebih besar daripada APM laki-laki pada semua jenjang. Fakta tersebut

r. b

menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender di bidang

ba

pendidikan khususnya di Sumatera Barat bukan lagi karena

um

perempuan tidak diberi kesempatan namun lebih kepilihan baik

ht tp :

//s

oleh perempuan maupun laki-laki.

26


4 HASIL PEMBANGUNAN

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

go .id

PENDIDIKAN

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Hasil Pembangunan Pendidikan

4

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Keseriusan pemerintah dalam

go .id

memperbaiki akses bidang pendidikan dan kualitas pendidikan salah satunya melalui peningkatan anggaran pendidikan hingga

ps .

20 persen dari APBN.

r. b

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat

ba

melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata

um

lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan

//s

tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

ht tp :

4.1 Angka Melek Huruf Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca sangat penting untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan suatu masyarakat. Dalam dunia pendidikan, kegiatan membaca dapat dipandang sebagai jantungnya pendidikan. Melalui kegiatan membaca, setiap orang dapat mengikuti perkembangan baru yang terjadi dalam kehidupan. Di dunia internasional salah


27


satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Pemerintah Indonesia sangat serius dalam hal pemberantasan buta huruf. Ini terlihat dengan dikeluarkannya Inpres RI No. 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf

go .id

Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995 (Statistik

ps .

Pendidikan, 2012).

ba

r. b

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2014

um

Tipe Daerah/Jenis Kelamin

Kelompok Umur (tahun)

10-14

15-24

25-44

45+

10 +

15 +

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Laki-Laki

99,60

100,00

99,68

99,51

99,69

99,71

Perempuan

99,70

100,00

99,84

98,65

99,50

99,47


99,65

100,00

99,76

99,05

99,59

99,59

Laki-Laki

98,24

99,85

99,52

96,07

98,41

98,44

Perempuan

99,50

99,98

98,70

93,28

97,29

96,95


98,85

99,91

99,11

94,58

97,84

97,68

98,76 99,57

99,91 99,99

99,59 99,15

97,38 95,31

98,92 98,16

98,94 97,95

99,16

99,95

99,37

96,27

98,53

98,44

//s

(1)

ht tp :

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan + Perdesaan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan


28

Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Sumatera Barat 2014


Kondisi keaksaraan di Sumatera Barat ditunjukkan pada Tabel 4.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berumur 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas 2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 98,53 persen, sedangkan untuk yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 98,44 persen. Ini menunjukkan proporsi penduduk muda dibandingkan yang lebih tua tidak terlalu berbeda. Terlihat persentase penduduk usia 45 tahun ke atas

go .id

cukup baik yaitu di atas 90 persen (98,44 %).

ps .

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 97,84

r. b

persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar

ba

99,59 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur

um

lainnya terlihat persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Hal ini

//s

disebabkan di daerah perkotaan lebih banyak tersedia fasilitas

ht tp :

pendidikan dibandingkan daerah perdesaan. 4.2 Rata - Rata Lama Sekolah Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun


29


efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang (UNDP)

pada

tahun

1990

go .id

diformulasikan oleh United Nations Development Programs untuk

penyusunan

Indeks

ps .

Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Renstra Kemdikbud tahun 2009-2014, disebutkan bahwa salah satu sasaran

r. b

pencapaian pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama

ba

sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun dapat dicapai pada

um

//s

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

tahun 2014 (Statistik Pendidikan, 2012)

12,00

ht tp :

10,00

8,00

10,26

10,22

10,18 7,64

7,57 8,60 7,51 8,66

8,63

6,00

4,00 2,00 0,00

Laki-Laki+Perempuan Perempuan Laki-laki

Gambar 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014

30



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2014 mencapai 8,63 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SMP (kelas VIII) atau putus sekolah di kelas 3 SMP (Kelas IX). Gambar 4.2 juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-

go .id

laki dengan penduduk perempuan (relative sama 8,6 tahun). Kondisi ini menunjukkan secara umum isu gender bukanlah men-

ps .

jadi isu kesenjangan.

r. b

Rata-rata lama sekolah penduduk di perkotaan sebesar 10,22

ba

tahun dan di perdesaan sebesar 7,57 tahun. Hal ini berarti secara

um

rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP

//s

(kelas IX) bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata

ht tp :

baru menamatkan pendidikan dasar (kelas 6 SD). 4.3 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai

dapat

mencerminkan

taraf

intelektualitas

suatu

masyarakat. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2014

31


Gambaran kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) Sumatera Barat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada Gambar 4.3.1 dan Gambar 4.3.2 berturut-turut menurut daerah tempat tinggal dan menurut jenis kelamin. 40,00 P e r s e n t a s e

35,00 30,00

25,00 20,00 15,00

go .id

10,00

5,00 0,00 Perkotaan

Perdesaan

Kota+Desa

tidak/belum pernah bersekolah

tidak / belum tamat sd

SD

SMP

r. b

)

ps .

(

%

PT

ba

SMA

//s

um

Gambar 4.3.1 Persentase Peduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014

ht tp :

Dari Gambar 4.3.1 tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/sederajat sebesar 27,57 persen, diikuti tamat SD/sederajat sebesar 22,26 persen, dan tamat SMP/sederajat sebesar 20,97 persen. Sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 8,65 persen. Disamping itu masih terdapat sebesar 2,12 persen penduduk 15 tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan dan sebesar 18,42 persen pernah bersekolah di SD/sederajat namun

32



tidak tamat. Tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SMP/sederajat ke atas (SMP/ sederajat, SMA/sederajat, dan PT) sebesar 72,95 persen, hampir 1 1/2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perdesaan sebesar 46,76 persen.

Sedangkan

persentase

penduduk

yang

belum

mengenyam pendidikan di perdesaan (2,78 %) lebih tinggi

go .id

dibandingkan di perkotaan (1,14%).

ps .

Berikutnya dari Gambar 4.3.2 menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan

ht tp :

//s

um

ba

r. b

jenjang pendidikan yang ditamatkan.

PT

SMA

SMP SD

tidak / belum tamat sd

tidak/belum pernah bersekolah

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Persentase (%) Laki-Laki+Perempuan

Perempuan

Laki-Laki

Gambar 4.3.2 Persentase Peduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2014


33


Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 2,94 persen, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 1,28 persen. Namun persentase perempuan yang menamatkan pendidikan SMP/sederajat ke atas sebesar 56,86 persen hampir sebanding dengan laki-laki sebesar 57,55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik perempuan dan laki-laki relatif memiliki kemampuan

go .id

yang sama dalam pencapaian pendidikan lanjutan.

ps .

4.4 Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak Bersekolah Lagi

r. b

Pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia

ba

hal ini dapat dilihat dari masih adanya anak-anak yang tidak/ belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke

um

jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan

//s

oleh banyak faktor. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya

ht tp :

antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, menunggu pengumuman, tidak diterima, dan lain-lain.

34


Hasil Pembangunan Pendidikan Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Tidak/ Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2014 Tipe Daerah/Jenis Kelamin Alasan Tidak/ Belum Pernah Bersekolah

Perkotaan

Perdesaan

Laki-Laki Perempuan

L+P

Laki-Laki Perempuan

L+P

Laki-Laki Perempuan

L+P

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tidak ada biaya

33,43

31,97

33,00

28,99

44,99

34,43

30,22

41,88

34,05

Bekerja/mencari nafkah

9,59

13,43

10,73

10,22

3,34

7,88

10,05

5,75

8,64

Menikah/ mengurus rumah tangga

0,00

2,80

0,83

0,00

Merasa pendidikan cukup

0,59

0,56

0,58

5,14

Malu karena ekonomi

2,59

0,00

1,82

Sekolah jauh

0,00

0,00

Cacat

3,06

10,42

Menunggu pengumuman

6,41

Tidak diterima

2,51

0,00

6,29

2,07

3,97

4,74

3,87

3,15

3,63

ps . 0,00

0,24

0,99

0,00

0,66

3,82

1,08

2,89

2,76

0,82

2,12

5,23

6,65

5,16

6,14

5,65

6,42

5,90

8,57

7,05

1,21

2,90

1,79

2,66

4,26

3,19

2,18

1,06

1,85

1,53

0,96

1,34

1,71

0,98

1,48

31,18

38,91

42,07

30,21

38,04

42,09

30,44

38,27

um

0,00

ba

0,37

r. b

7,39

42,15

ht tp :

Lainnya

go .id

(2)

//s

(1)

Perkotaan +Perdesaan


Tabel 4.4 menyajikan berbagai alasan yang menyebabkan anak umur 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa masalah ekonomi menjadi penyebab utama anak tidak dapat menikmati pendidikan. Alasan karena tidak ada biaya dan bekerja umumnya berkaitan erat dengan faktor ekonomi (kemiskinan atau kemampuan ekonomi orang tua). Sebesar 34,05 persen dari penduduk berumur 7-18


35


tahun menyatakan tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi karena tidak ada biaya dan sebesar 8,64 persen dengan alasan

bekerja/mencari

nafkah.

Kenyataan

ini

sangat

memprihatinkan karena Pemerintah telah meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban semua siswa dan membebaskan siswa miskin dari kewajiban membayar uang sekolah.

go .id

Kenyataan ini, mencerminkan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya

ps .

terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu, keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi pendidikan seperti biaya transportasi, buku, dan seragam

r. b

biaya

um

ba

sekolah.

Masih terdapat 2,12 persen anak yang tidak/belum pernah

//s

sekolah/tidak sekolah lagi karena sekolah jauh. Kondisi ini

ht tp :

menunjukkan belum meratanya fasilitas sekolah yang dapat diakses oleh penduduk. Selain itu, kondisi ini kemungkinan terkait dengan kondisi geografis suatu daerah menyebabkan akses sulit (seperti daerah perbukitan, wilayah pedalaman, dan kepulauan). Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa alasan anak yang tidak bersekolah dibedakan menurut jenis kelamin. Untuk alasan tidak ada biaya, persentase laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan persentase perempuan, berturut-turut 30,22 persen dan

36



41,88 persen. Untuk alasan bekerja/mencari nafkah, persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 10,05 persen dan 5,75 persen. Sementara untuk alasan menikah/mengurus

ht tp :

//s

um

ba

r. b

ps .

go .id

rumah tangga didominasi oleh perempuan sebesar 6,29 persen.


37

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

5

PENUTUP

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

Penutup

5

PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat guna penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan ke depan, yaitu: 1.

Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) baru mencapai 32,65 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan

2.

go .id

kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu. Angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga

ps .

jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Sumatera Barat, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan,

r. b

makin kecil angka partisipasinya. Kesenjangan yang terjadi sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di

ba

daerah perdesaan. Selain itu diduga masih ada diskriminasi

um

gender, laki-laki masih dipandang sebagai figur utama pada

//s

program pendidikan 7 hingga 18 tahun.

ht tp :

3.

4.

Hingga tahun 2014 masih terdapat 1,56 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Sumatera Barat. Sebagian besar penduduk buta huruf terdapat di daerah perdesaan. Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat pada tahun 2014 sebesar 8,63 tahun. Hal ini disebabkan oleh capaian rata-rata lama sekolah di daerah perdesaan yang cukup rendah yaitu 7,57 tahun.

5.

Sebagian besar alasan berhenti sekolah adalah keterbatasan biaya sekolah (34,05 %).


39

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

go .id

ps .

r. b

ba

um

//s

ht tp :

://

tp

ht

id

o.

s. g

bp

r.

m ba

su

No title

Recommend Documents