PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG, KECAMATAN SENTAJO RAYA, DAN KECAMATAN PUCUK RANTAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang: a. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan
dan
memperpendek
rentang
kendali
pelayanan
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi
yang
berkembang
dalam
masyarakat,
perlu
dibentuk
kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari 1 (satu) Kecamatan atau penggabungan dari pemekaran 2 (dua) atau lebih bagian kecamatan yang bersandingan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dinyatakan Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/ Kota dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
53
Tahun
1999
tentang
Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas
Undang-Undang
Pembentukan Kabupaten
Kabupaten
Rokan
Hilir,
Nomor
Pelalawan, Kabupaten
53
Tahun
Kabupaten Siak,
1999
tentang
Rokan
Kabupaten
Hulu,
Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Peraturan
Nomor
12
Tahun
Perundang-Undangan
2011
tentang
(Lembaran
Pembentukan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825); 9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN
KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG, KECAMATAN SENTAJO RAYA, DAN KECAMATAN PUCUK RANTAU
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mangatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
Pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 9. Pemerintahan Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan. 10. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan atau bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih. 11. Penghapusan kecamatan adalah tindakan meniadakan Kecamatan yang ada. 12. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan dua Kecamatan atau lebih menjadi Kecamatan baru. 13.Lingkungan adalah bagian dari wilayah dikelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. 14. Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3
BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN IBUKOTA Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Bagian Kedua Jumlah Desa dan Nama Desa Pasal 3 Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Hilir yang terdiri dari Desa : a. Desa Pulau Baru b. Desa Pulau Beralo c. Desa Pulau Kulur d. Desa Pelukahan e. Desa pengalihan f. Desa Lumbok g. Desa Teratak Jering h. Desa Tanjung Pisang i. Desa Danau j. Desa Kasang Limau Sundai k. Desa Koto Rajo l. Desa Tanjung m. Desa Sungai Sorik n. Rawang Oguang Pasal 4 Kecamatan Sentajo Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Tengah dan wilayah Kecamatan Benai yang terdiri dari : 1. Sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari Desa: a. Desa Pulau Komang b. Desa Muaro Sentajo c. Desa Koto Sentajo d. Desa Kampung Baru Sentajo e. Desa Pulau Kopung Sentajo dan 2. Sebagian wilayah Kecamatan Benai yang terdiri dari : a. Desa Teratak Air Hitam b. Desa Seberang Teratak Air Hitam c. Desa Parit Teratak Air Hitam 4
d. Desa Jalur Patah e. Desa Geringging Baru f. Desa Marsawa g. Desa Langsat Hulu h. Desa Muara Langsat i. Desa Geringging Jaya j. Kelurahan Beringin Jaya Pasal 5 Kecamatan Pucuk Rantau berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Mudik yang terdiri dari Desa : a. Desa Perhentian Sungkai b. Desa Ibul c. Desa Muara Petai d. Desa Pangkalan e. Desa Sungai Besar f. Desa Setiang g. Desa Muara Tiu Makmur h. Desa Muara Tobek i. Desa Sungai Besar Hilir j. Desa Kampung Baru Ibul Pasal 6 Dengan dibentuknya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dari sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir yang tersisa terdiri dari Desa : a. Kelurahan Pasar Baru b. Kelurahan Pasar Usang c. Desa Simpang Tanah Lapang d. Rawang Bonto e. Desa Koto Tuo f. Desa Banuaran g. Desa Kampung Madura h. Desa Pulau Kijang i. Desa Pulau Madinah j. Desa Kampung Tengah k. Desa Kampung Medan l. Desa Kepala Pulau m. Desa Teratak Baru n. Desa Dusun Tuo o. Desa Gunung Melintang Pasal 7 Dengan dibentuknya Kecamatan Sentajo Raya dari sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Tengah Yang tersisa terdiri dari Desa : a. Kelurahan Pasar Taluk 5
b. Kelurahan Simpang Tiga c. Kelurahan Sungai Jering d. Desa Bandar alai e. Desa Pulau Kedundung f. Desa Pulau Aro g. Desa Pintu Gobang h. Desa Pulau Godang Kari i. Desa Koto Kari j. Desa Sitorajo k. Desa Jake l. Desa Sawah m. Desa Koto Taluk n. Desa Seberang Taluk o. Desa Seberang Taluk Hilir p. Desa Jaya q. Desa Beringin Taluk r. Desa Munsalo s. Desa Kopah t. Desa Koto Tuo u. Desa Pulau Baru Pasal 8 Dengan dibentuknya Kecamatan Sentajo Raya dari sebagian wilayah Kecamatan Benai, Kecamatan Benai yang tersisa terdiri dari Desa : a. Kelurahan Benai b. Desa Koto Benai c. Desa Talontam d. Desa Banjar Benai e. Desa Benai Kecil f. Desa Ujung Tanjung g. Desa Siberakun h. Desa Pulau Tongah i. Desa Pulau Kalimanting j. Desa Gunung Kesiangan k. Desa Banjar Lopak l. Desa Simandolak m. Desa Tanjung n. Desa Pulau Lancang o. Desa Pulau Ingu p. Desa Tebing Tinggi Pasal 9 Dengan dibentuknya Kecamatan Pucuk Rantau dari sebagian Wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Mudik yang tersisa terdiri dari Desa : a. Kelurahan Pasar Lubuk Jambi 6
b. Desa Air Buluh c. Desa Pantai d. Desa Lubuk Ramo e. Desa Seberang Cengar f. Desa Koto Cengar g. Desa Sangau h. Desa Banjar Padang i. Desa Kasang j. Desa Koto Lubuk Jambi k. Desa Pulau Binjai l. Desa Seberang Pantai m. Desa Rantau Sialang n. Desa Luai o. Desa Banjar Guntung p. Desa Bukit Pedusunan q. Desa Saik r. Desa Pebaun Hilir s. Desa Pebaun Hulu Bagian Ketiga Batas Wilayah Administrasi Pasal 10 (1) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik Dan Kecamatan Benai c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangean d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Inuman (2) Kecamatan Sentajo Raya dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Pangean dan Kecamatan Logas Tanah Darat b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Benai (3) Kecamatan Pucuk Rantau dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatara Barat d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu (4) Batas masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7
Bagian Keempat Ibu Kota Kecamatan Pasal 11 (1) Ibukota Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berkedudukan di Koto Rajo. (2) Ibukota Kecamatan Sentajo Raya berkedudukan di Koto Sentajo. (3)Ibukota Kecamatan Pucuk Rantau berkedudukan di Pangkalan. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan yang meliputi: a. Evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan b. Evaluasi penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. c. Evaluasi tugas lain yang ditugaskan kepada camat BAB IV PEMBAGIAN ASET Pasal 13 (1) Pembagian Asset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan kecamatan induk dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara Kecamatan Baru dengan Kecamatan Induk yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat dan disepakati bersama. (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset Pemerintahan Kecamatan Baru dan Kecamatan Induk dinyatakan selesai bersifat final. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan Pada tanggal 2012 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. S U K A R M I S Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
H. MUHARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 24
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KECAMATAN SENTAJO RAYA, DAN KECAMATAN PUCUK RANTAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI I.
PENJELASAN UMUM Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan
publik,
partisipasi
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut harus memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi administrasi, teknis dan kewilayahan. Persyaratan administrasi didasarkan atas aspirasi sebagaian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang
ditindaklanjuti
dengan
melakukan
analisa
/kajian
terhadap
rencana
Pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana pemerintahan. Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur pemerintah, potensi disparitas antar wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah dimekarkan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. II PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup jelas 10
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 44
11
