OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR / POJK.04/2017 TENTANG KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH Nama Perusahaan
:
Nama Pemberi Tanggapan
:
No. Tlp/Ext.
:
RPOJK Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kriteria Daftar Efek Syariah;
1|Page
PENJELASAN Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan efek syariah. Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1
TANGGAPAN
meliputi substansi aturan dan pemisahan peraturan menjadi 2 (dua), yaitu Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah dan Peraturan terkait Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu dari 2 (dua) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai kriteria Daftar Efek Syariah sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Nomor II.K.1.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud Cukup jelas. dengan:
2|Page
Pasal 1
1. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. 2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, Tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 4. Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 5. Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. BAB II KRITERIA DAFTAR EFEK SYARIAH Pasal 2 Pasal 2 Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah meliputi: a. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Yang dimaksud dengan “Hak Memesan Efek Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah” adalah
3|Page
oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
b. Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut: 1. tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut: a) perjudian dan permainan yang tergolong judi; b) jasa keuangan ribawi; c) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); dan d) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain: 1) barang atau jasa haram zatnya (haram lidzatihi); 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 2. tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan
4|Page
hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Yang dimaksud dengan “Waran Syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.
c.
Prinsip Syariah di Pasar Modal antara lain sebagai berikut: a) perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu; b) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa; c) perdagangan atas barang yang belum dimiliki; d) pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik; e) transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba); f) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar); g) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah); dan h) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir). 3. memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); dan b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lainlain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus); dan Efek Syariah lainnya, yang meliputi: 1. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan melalui Contoh Efek Syariah selain saham yang Penawaran Umum; dan diterbitkan melalui Penawaran Umum antara lain Sukuk, Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah, EBA Syariah, DIRE Syariah.
5|Page
2. Efek Syariah selain saham yang diterbitkan tanpa Contoh Efek Syariah selain saham yang melalui Penawaran Umum. diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum antara lain Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas, Medium Term Note Syariah Pasal 3 Pasal 3 Kriteria Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Cukup jelas. wajib digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang tidak mengacu pada regulator di luar negeri, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri. BAB III KETENTUAN SANKSI Pasal 4 Pasal 4 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Cukup jelas. Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau
6|Page
secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 5 Selain sanksi 7dministrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/20012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
7|Page
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR / POJK.04/2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH Nama Perusahaan
:
Nama Pemberi Tanggapan
:
No. Tlp/Ext.
:
RPOJK Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
1|Page
PENJELASAN Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat diterapkan. Disamping itu, dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah melalui pertumbuhan efek syariah. Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1
TANGGAPAN
meliputi substansi aturan dan pemisahan peraturan menjadi 2 (dua), yaitu Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah dan Peraturan terkait Penetapan dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu dari 2 (dua) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai kriteria Daftar Efek Syariah sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Nomor II.K.1.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud Cukup jelas. dengan:
2|Page
Pasal 1
1. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.. 2. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah: a. Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; b. Manajer Investasi Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau c. Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 4. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar
3|Page
Modal. 5. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah : a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. 6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. BAB II DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITETAPKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Pasal 2 Daftar Efek Syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan Cukup jelas. memuat Efek Syariah yang ditawarkan dan/atau diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 3 Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Cukup jelas. ditetapkan secara periodik 2 (dua) kali setiap tahun yaitu: (1) Daftar Efek Syariah periode 1 (satu) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni. (2) Daftar Efek Syariah periode 2 (dua) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember. Pasal 4
4|Page
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Selain Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Daftar Efek Syariah antara lain adalah transaksi afiliasi, transaksi secara insidentil dalam hal terdapat Penawaran Umum, aksi material, perubahan kegiatan usaha utama, korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan dan penggabungan usaha. Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana dalam Peraturan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah. Pasal 5 Pasal 5 Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Cukup jelas. wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak antara lain sebagai berikut: a. Pihak yang menerbitkan indeks Efek Syariah di dalam negeri; b. Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi Efek Syariah; c. Perusahaan Efek yang memiliki Sistem Online Trading Syariah; dan d. Investor institusional yang berinvestasi pada Efek Syariah. BAB III DAFTAR EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN OLEH PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH Pasal 6 Pasal 6 (1) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah hanya dapat Cukup jelas. menerbitkan Daftar Efek Syariah yang memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri. (2) Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. saham yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. sukuk yang dicatatkan di bursa efek luar negeri; c. surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan d. Efek Syariah luar negeri lainnya. (3) DPS wajib memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas sukuk, surat berharga komersial syariah dan Efek Syariah lainnya sebagaimana
5|Page
dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b, huruf c dan huruf d. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dilarang memuat saham Syariah dari Emiten dalam negeri yang diperdagangkan di luar negeri. Pasal 7 Efek Syariah berupa Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah apabila saham tersebut: a. termasuk saham syariah yang ditetapkan oleh regulator, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri yang mengacu pada kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan yang paling kurang terdiri dari rasio terkait utang dan/atau utang berbasis bunga dan rasio terkait pendapatan non halal; dan/atau b. diseleksi dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Kriteria Daftar Efek Syariah. Pasal 8 Dalam hal Daftar Efek Syariah mengacu pada efek syariah yang ditetapkan oleh regulator, penyedia indeks dan/atau pihak lain di luar negeri, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mencantumkan pihak yang dijadikan sebagai acuan. BAB IV PERIZINAN DAN PERSYARATAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH Pasal 9 Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia; b. memiliki DPS yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal, baik yang (4)
6|Page
Cukup jelas.
Pasal 7
Pasal 8 Pihak yang dijadikan acuan antara lain Dow Jones Islamic index, Financial Times Stock Exchange, MSCI, Securities Commission Malaysia.
Pasal 9
Cukup jelas. Cukup jelas.
berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan; c. memiliki standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Yang dimaksud “standar prosedur operasi” Syariah yang paling kurang meliputi: adalah standar prosedur operasi yang berupa flowchart dan penjelasan. 1. prosedur pengumpulan data termasuk mekanisme permintaan informasi tambahan; 2. Kriteria Daftar Efek Syariah yang digunakan dan prosedur penelaahan, baik periodik maupun insidentil; 3. tujuan penerbitan Daftar Efek Syariah; 4. prosedur pemantauan Daftar Efek Syariah; dan 5. prosedur perubahan Daftar Efek Syariah. d. memiliki kontrak kerjasama dengan sumber data terkait penerbitan Daftar Efek Syariah; dan e. melakukan registrasi pada Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 10 Pasal 10 Dalam hal Pihak yang akan menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Cukup jelas. Syariah merupakan Manajer Investasi Syariah dan/atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku. BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH Pasal 11 Pasal 11 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pihak Cukup jelas. Penerbit Daftar Efek Syariah diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format surat permohonan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7|Page
(2)
(3)
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, permohonan persetujuan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. dokumen yang menyangkut pemohon: 1. fotokopi bukti pembayaran atas registrasi sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 2. fotokopi anggaran dasar terakhir atau dokumen sejenis yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang dalam hal pemohon belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan; 3. struktur organisasi perusahaan; 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon; 5. daftar nama dan data anggota direksi, yang meliputi: a) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku; c) fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi direksi berkewarganegaraan asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan d) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar. 6. fotokopi surat izin ASPM anggota DPS yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan; 7. surat penunjukan direksi kepada DPS sebagai Pihak
8|Page
yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan; 8. surat pernyataan kesediaan DPS atas penunjukan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan syariah DES yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 9. surat pernyataan direksi sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan DES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. b. dokumen yang menyangkut prosedur dan tata cara penetapan Efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah: 1. fotokopi dokumen standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah dengan menggunakan kertas berlogo perusahaan serta mencantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh anggota direksi; 2. surat pernyataan DPS mengenai pernyataan kesyariahan Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan 3. dalam hal pemohon mengacu kepada Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh pihak penyedia efek syariah luar negeri lainnya, pemohon wajib menyampaikan dokumen komitmen untuk melakukan kerjasama dengan pihak penyedia efek syariah luar negeri lainnya tersebut
9|Page
Pasal 12 Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan dokumen Cukup jelas. dan/atau informasi yang berkaitan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Pasal 13 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Cukup jelas. pasal 11 tidak memenuhi syarat, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan format perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau b. permohonan ditolak dengan menggunakan format penolakan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pihak yang tidak melengkapi kekurangan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, dianggap telah mengundurkan diri. (3) Dalam hal permohonan dimaksud dalam pasal 11 memenuhi persyaratan, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan kepada pemohon dengan menggunakan format surat keputusan persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
10 | P a g e
Pasal 12
Pasal 13
dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB V PELAPORAN PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH Pasal 14 Pasal 14 Setiap Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dapat: a. mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya Yang dimaksud “mengumumkan Daftar Efek kepada publik; Syariah kepada publik” adalah melakukan publikasi Daftar Efek Syariah ke media cetak dan elektronik. b. menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak Cukup jelas. tertentu; atau c. mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya Cukup jelas. kepada publik dan menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu. Pasal 15 Pasal 15 Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengumumkan Cukup jelas. Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya kepada publik, maka Pihak tersebut wajib: a. mengumumkan setiap perubahan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya melalui media cetak atau media elektronik yang dapat diakses oleh publik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan Daftar Efek Syariah dinyatakan efektif; dan b. menyampaikan: 1) hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a 2) laporan pernyataan DPS kepada Otoritas Jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Daftar Efek Syariah tersebut dipublikasikan. Pasal 16 Pasal 16 Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah menggunakan Cukup jelas. Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan: a. laporan Daftar Efek Syariah; dan
11 | P a g e
b. laporan pernyataan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun dengan batas akhir periode laporan per 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 17 Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah mengumumkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya kepada publik dan menggunakannya secara terbatas untuk kepentingan Pihak tertentu, maka Pihak tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 18 Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 menggunakan format laporan Daftar Efek Syariah dan format laporan pernyataan DPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini Pasal 19 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian laporan Pihak Daftar Efek Syariah dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. Pasal 20 Dalam hal Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 maka penghitungan jumlah hari keterlambatan dihitung setelah batas waktu penyampaian laporan berakhir. BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 21 (1) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyimpan seluruh dokumen yang terkait dengan Efek dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
12 | P a g e
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
tentang dokumen perusahaan (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran. BAB VII SANKSI Pasal 22 Pasal 22 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Cukup jelas. Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau dengan pengenaan sanksi secara bersama-sama administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 23 Pasal 23 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan antara lain berupa memerintahkan kepada
13 | P a g e
tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah untuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. mengeluarkan Efek yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari Daftar Efek Syariah yang diterbitkannya. Pasal 24 Pasal 24 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi Cukup jelas. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada masyarakat. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pasal 25 Pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pihak Cukup jelas. Penerbit Daftar Efek Syariah sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pasal 26 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Cukup jelas. Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP208/BL/20012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Cukup jelas. pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
14 | P a g e
15 | P a g e
