P U T U S AN No. 01 PK/MIL/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II: Nama
:
RASLIN;
Pangkat / Nrp.
:
PRADA / 31950561260176
Jabatan
:
TAHUB DENMA
Kesatuan
:
RINDAM VII / WRB
Tempat lahir
:
Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir
:
1 Januari 1976;
Jenis Kelamin
:
Laki – laki ;
Kebangsaan
:
Indonesia ;
Tempat tinggal
:
Asrama
Rindam
VII
/
WRB
Pakatto
Gowa ; Agama
:
Islam ;
yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang bersama-sama dengan Terdakwa : Nama
:
MURHAN SALEH;
Pangkat / Nrp.
:
PRADA / 31960234140276
Jabatan
:
TABAKPAN DEMLAT
Kesatuan
:
RINDAM VII / WRB
Tempat lahir
:
Kendari ;
Umur/tanggal lahir
:
2 Februari 1976;
Jenis Kelamin
:
Laki – laki ;
Kebangsaan
:
Indonesia ;
Tempat tinggal
:
Asrama
Rindam
VII
/
WRB
Pakatto
Gowa ; Agama
:
Islam ;
Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III–16 Ujung Pandang sebagai berikut : Bahwa para Terdakwa pada waktu – waktu tertentu dan ditempattempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat
Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
lagi bulan Juli tahun 1900 sembilan puluh enam, atau setidak – tidaknya dalam tahun 1900 sembilan puluh enam di Kabupaten Gowa, atau setidak– tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk di wilayah hukum Mahkamah Militer III 16 Ujung Pandang, telah melakukan tindak pidana “Secara bersama–sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, persediaan,
menyerahkan sengaja
atau
atau
menguasai,
mempunyai
dalam
membawa,
mempunyai
miliknya,
menyimpan,
mengangkat, menyembunyikan sesuatu senjata api munisi atau sesuatu bahan peledak, dengan cara – cara sebagai berikut : 1.
Bahwa pada akhir bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus
1996 Terdakwa II mendapat perintah lisan dari Dankinya untuk bertugas sebagai pendukung menembak dalam rangka apel Dansat; 2.
Bahwa tugas pokok selaku petugas pendukung menembak adalah
menempel lesan, menilai dan menbagikan munisi kepada penembak serta mengambil munisi dari gudang; 3.
Bahwa sebelum dan sesudah menembak, pendukung menembak
menerima
pengarahan
dari
koordinatir
menembak,
antara
lain
para
pendukung menembak dilarang mengantongi munisi dan dibawa pulang untuk dimiliki secara pribadi; 4.
Bahwa Terdakwa II telah mengambil munisi untuk dimiliki secara
pribadi saat Terdakwa II mengembalikan sisa munisi ke gudang dan munisi tersebut dibawa Terdakwa II ke rumah orang tuanya di Jl. Perintis Kemerdekaan 18 No.15 Ujung Pandang dan menyimpan munisi tersebut dilaci tempat tidur; 5.
Bahwa munisi yang disimpan tersebut telah diberikan kepada
Terdakwa I dengan jumlah 94 (sembilan puluh empat) butir cal. 9 mm dan 112 (seratus dua belas) butir cal. 5,36 m; 6.
Bahwa pada tanggal 3 Februari 1997 sekira pukul 18.00 Wita
sampai dengan pukul 20.00 Wita saksi I telah melakukan pencurian senjata api di gudang Paldam VII/Wrb; 7.
Bahwa pencurian senjata yang dilakukan saksi 1 dengan ditemani
Sdr. Syamsir, jenis senjata yang dicuri adalah PM-1 Pindad sebanyak 4 (empat) pucuk dan 5 (lima) magazen dan 1 (satu) tali sandang; 8.
Bahwa setelah saksi-1 bersama Sdr. Syamsir berhasil melakukan
pencurian senjata di gudang Paldam, senjata tersebut dibawa ke rumah Sdr. Abu Bakar dengan menggunakan taxi;
Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
9. PM-1
Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Abu Bakar 1 (satu) pucuk senjata Pindad
sandangnya,
dibersihkan kemudian
kemudian
sekitar
pukul
dipasang 23.00
magazen
Wita
senjata
dan
tali
tersebut
diserahkan kepada Sdr. Mansyur (saksi-2) di rumahnya, asrama Ratatama Blok H No.83 Ujung Padang; 10.
Bahwa senjata PM-1 Pindad No.71,31,440 berikut magazen dan tali
sandang berada di tangan saksi-2 sejak tanggal 3 Februari 1997 pukul 23.00 Wita sampai dengan tanggal 17 Februari 1997; 11.
Bahwa pada tanggal 17 Februari 1997 pukul 08.00 Wita senjata jenis
PM-1 Pindad No.71.31.440 berikut magazen dan tali sandang dan lima butir munisinya diserahkan kepada Terdakwa-1; 12.
Bahwa sebelum saksi-2 menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata PM-1
Pindad berikut magazen dan tali sandang serta 5 (lima) butir munisi kepada Terdakwa-1, saksi-2 sempat menanyakan apakah Terdakwa-1 memiliki teman di Kendari yang hobbynya berburu, waktu itu Terdakwa-1 katakan kepada saksi-2 bahwa perburuan di Kendari tersebut lokasinya luas dan kebetulan Terdakwa-1 ada teman yang sering berburu, setelah Terdakwa-1 berkata demikian maka saksi-2 menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa-1 dan waktu Terdakwa-1 akan membawa senjata ke Kendari saksi-2 sempat berkata “kalau ada yang hendak membeli senjata tersebut, jual saja, namun harganya tidak kurang dari Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 13.
Bahwa kemudian senjata api PM-1 Pindak berikut Magazen dan tali
sandangnya dari saksi-1 serta semua munisi dari Terdakwa-II tersebut, oleh Terdakwa-I akan dibawa ke Kendari, namun yang berhasil di bawanya hanya senjata api dan tali sandangnya saja, karena munisi tersebut telah hilang pada saat Terdakwa-I menyimpan di dekat jembatan sebelum menyeberang ke Kendari; 14.
Bahwa selama senjata berada di tangan Terdakwa-I pernah dibawa
ke Kendari, senjata tersebut pernah disimpan Terdakwa-I di rumah saksi-3 Sdr. Sarmin juga disimpan di rumah orang tuanya di Amaito Kendari; 15.
Bahwa sewaktu Terdakwa-I kembali ke Kendari untuk mengambil
senjata tersebut Terdakwa-I membawa munisi sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir caliber 9 mm dan 112 (seratus dua belas) butir caliber 5,36 mm yang diberi oleh Terdakwa-II, namun karena Terdakwa–I takut ada pemeriksaan
di
pelabuhan
Bajoe,
munisi-munisi
tersebut
disimpan
Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Terdakwa –I di jalan Polewali di rumput– rumput dekat jembatan kemudian munisi tersebut ditemukan masyarakat dan diserahkan kepada petugas; 16.
Bahwa
pada
tanggal
28
Februari
1997
telah
dilakukan
penggerebekan di rumah saksi-3 dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis PM-1 Pindad lengkap dengan magazen dan tali sandang dan dalam penggerebekan tersebut Terdakwa-I ditangkap dan dibawa ke kantor Tonintelrem Kendari; 17.
Bahwa senjata PM-1 Pindad berikut magazen dan tali sandangnya
tersebut diterima Terdakwa-I dan saksi-2 tanpa dilengkapi dengan suratsurat, Terdakwa-I juga tahu bahwa senjata tersebut adalah standar ABRI dan Terdakwa-I tahu tidak dibenarkan dimiliki secara pribadi; Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi
unsur-unsur
tindak
pidana
sebagaimana
dirumuskan
dan
diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 29 Juni 1998 yang isinya adalah sebagai berikut : Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “barang siapa secara bersama–sama atau sendiri – sendiri tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan sesuatu senjata api, munisi.” Dengan mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana masing–masing : - Pidana Pokok
: Penjara dikurangi
selama
17
dengan
bulan waktu
dan
15
selama
hari, para
Terdakwa dalam tahanan sementara; - Pidana tambahan
: Dipecat dari dinas ABRI Cq. TNI-AD;
Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan; Mengenai barang bukti : - 1 (satu) pucuk senjata api jenis PM-1 Pindak No.71.31.440; - 1 (satu) buah magazen kosong jenis PM-1 Pindad; - 1 (satu) buah tali sandang senjata PM-1 Pindad; - 94 (sembilan puluh empat) butir munisi cal. 9 mm; - 112 (seratus dua belas) butir munisi cal. 5,56 mm; Agar dikembalikan kepada yang berhak; Surat – surat : nihil ;
Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Serta membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing–masing sebesar Rp.2.500,Membaca putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang No. PUT/ 27-K/MM.III-16/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan para Terdakwa - Terdakwa I Prada Murhan Saleh Nrp-31960234140276; - Terdakwa II Prada Raslin Nrp-31950561260176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “Secara bersama–sama
atau
sendiri-sendiri
tanpa
hak
mempunyai
membawa/ menguasai senjata api atau munisi ; 2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan : a.
Pidana Pokok penjara
: Terdakwa-I,
Terdakwa-II
selama
16 (enam belas) bulan 15 (lima belas)
hari.
Menetapkan
masa
penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; b.
Pidana tambahan
: Terdakwa-I,
Terdakwa-II
dipecat
dari dinas ABRI TNI-AD dicabut haknya untuk masuk ABRI; c. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan; d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing– masing sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); e. Menetapkan barang-barang bukti berupa : Surat –surat : nihil Barang-barang : a. 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis Pindad No.7131.440; b. 1 (satu) buah megazen PM-1 Pindad; c. 1 (satu) utas tali sandang; Tersebut a s/d c dikembalikan kepada Kesatuan yang berhak dalam hal ini PAL DAM VII/WRB; d. 94 (sembilan puluh empat) butir peluru Caliber 9 mm; e. 112 (seratus dua belas) butir peluru PNC dan M-16 caliber 5,6 mm; Tersebut d s/d e dikembalikan kepada Kesatuan yang berhak dalam hal ini RIN DAM VII/WRB.
Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya No. PTS/ 453/BDG/MMT.III/K/AD/VIII/1998 tanggal 29 Agustus 1998 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan : 1.
Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
Terdakwa PRADA RASLIN NRP. 31950561260176; 2.
Memperbaiki putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : : PUT/
27-K/MM.III-116/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut : a.
Pidana Pokok
: Penjara selama 17 (tujuh belas) bulan 15 (lima belas) hari. Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani
para
Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; b.
Pidana tambahan
: dipecat dari dinas ABRI TNI-AD serta dicabut haknya untuk masuk ABRI;
3.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
3000,- (tiga ribu rupiah); 4.
Menguatan putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/27-
K/MM.III-16/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 untuk selebihnya; Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/MIL/1999 tanggal 29 September 1999 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RASLIN, Prada Nrp.31950561260176 tersebut ; Membebani Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Membaca surat permohonan peninjauan
kembali tertanggal 14
Maret 2000 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III – 16 Ujung Pandang pada tanggal 17 Maret 2000 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa
putusan
Mahkamah Agung tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.
Bahwa
putusan
Hakim
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam menanggapi keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim yang memeriksa perkara tingkat kasasi dalam putusannya tidak terdapat pertimbangan hukum yang menanggapi keberatan-keberatan ad.1, 2, 4 dan ad.5 hanya mengatakan bahwa keberatan – keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan melalui pertimbangan hukum, sehingga putusan ini kurang beralasan, oleh sebab itu hal ini sangat merugikan posisi Pemohon Peninjauan Kembali ; Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar : apabila putusan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Sehingga
dengan
adanya
kekhilafan
karena
tidak
mempertimbangkan dasar-dasar keberatan sehingga putusan tersebut kurang beralasan dan harus dibatalkan (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.89 K./Kr/1968 tanggal 22 Februari 1969); 2. Bahwa dalam diktum amar putusan tidak disebut kwalifkasi semua tindakan–tindakan
pidana
yang terbukti
dilakukan oleh Terdakwa,
padahal dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.11 K/Kr/1969 tanggal 18 Juli 1970 dinyatakan bahwa dalam diktum putusan harus disebut kwalifikasi semua tindakan – tindakan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; Bahwa
dengan
adanya
kenyataan
ini,
maka
semakin
jelas
memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak dicantumkan dalam amar putusan kualifikasi tindaktindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; Tambahan memori Peninjauan Kembali : 1. Terdapat keadaan baru (novum) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (2) huruf a Undang – Undang No.31 Tahun 1997 berbunyi : Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang
Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu dterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; Keadaan baru yang Pemohon Peninjauan Kembali maksud adalah : a. Adanya ancamam dari Prada Murhan Saleh (Terdakwa I) sehingga dalam
memberikan
keterangan
dalam
Pemeriksaan
Permulaan
ataupun Pemeriksaan Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak bebas dan tidak sesuai dengan hati nurani yang dlihat dan dialami; Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2001 pukul 19.00 Wita Terdakwa I Prada
Murhan
Saleh
datang
ke
rumah
Pemohon
Peninjauan
Kembali di Jl. Perintis Kemerdekaan samping Ma Yonif Linud 700/BS menemui Ibu saya Daeng Ngai dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan maksud dan tujuan minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga Pemohon Peninjauan Kembali ikut dipecat dari dinas Militer Bahwa Prada Murhan Saleh (Terdakwa I) sewaktu ditangkap oleh Tonintelrem 143/HO Kendari karena membawa senjata api pinjaman dari Sdr. Mansyur di Asrama Ratatama Mappaodang Ujung Pandang merasa bingung
dan panik apalagi munisi senjata api tersebut
hilang sewaktu Terdakwa I simpan di dekat jembatan Jl. Polewali Bone, dan pada saat pemeriksaan di POM, karena Terdakwa I didesak oleh Penyidik untuk mengakui dimana Terdakwa I mendapat munisi maka Terdakwa I kemudian mengarang cerita dan kebetulan saat ini Terdakwa I teringat bahwa Prada Raslin pernah memberikan kelongsongan peluru kepada Terdakwa I yang rencana akan dibuat bingkat foto, maka akhirnya Terdakwa I mengaku bahwa peluru itu diberikan oleh Prada Raslin (Pemohon Peninjauan Kembali); Bahwa dua hari kemudian saya ditangkap dan dimasukkan di RTM, satu sel dengan Terdakwa I, dan didalam sel RTM tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada saya bahwa dalam keterangan sebagai Tersangka (BAP POM) ia mengatakan telah menerima peluru/munisi dari saya, dan untuk itu ia meminta saya agar saya menyamakan
keterangan
yang
telah
ia
berikan
itu
baik
di
Pemeriksaan POM ataupun dalam pemeriksaan di Pengadilan, dan
Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
apabila keterangan yang saya berikan itu tidak cocok dengan keterangannya maka saya dianggap tidak setia kawan dan saya akan menjadi musuhnya selama hidupnya dan ia mengancam saya akan
melukai
saya
dan
juga
akan
membunuh
saya.
Dan
ia
mengatakan, kalau hanya memberikan peluru saja saya tidak akan dihukum atau dipecat karena saya adalah pendukung dalam latihan menembak di Rindam; Bahwa karena tidak mau dianggap tidak setia kawan dan melihat badan Terdakwa I yang besar dan berotot saya menjadi takut dengan ancaman dan pembalasan Terdakwa I yang jika tidak menuruti keinginannya maka ia akan menganiaya saya dan juga hendak membunuh saya dan akhirnya saya mengarang cerita juga sesuai keinginan Terdakwa I yaitu munisi yang Terdakwa I bawa adalah berasal dari pemberian saya; Bahwa
dengan
Peninjauan Tingkat
demikian
Kembali
Pertama
menyembunyikan
keterangan
yang
terdapat
dan
Banding
munisi
sewaktu
saya
dalam yaitu saya
selaku
putusan
Pemohon Pengadilan
mengambil menjabat
atau
sebagai
pendukung latihan menembak yang kemudian munisi tersebut saya bawa pulang ke rumah serta saya serahkan kepada Terdakwa I untuk membuat bingkai foto adalah tidak benar sama sekali. Hal ini saya terpaksa saya lakukan karena saya ditekan dan diancam oleh Prada Murhan Saleh (Terdakwa I); b. Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyimpan / mengambil kelongsongan peluru bukan munisi. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah sama sekali mengambil dan menyembunyikan peluru dari sisa latihan menembak namun pada saat itu saya hanya mengambil kelongsongan peluru yang saya masukkan di dos kosong bekas tempat munisi yang sudah tidak dipakai kemudian saya bawa pulang dan saya simpan di laci tempat tidur di rumah, yang rencananya saya untuk membuat pigura/bingkai foto; c. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membawa peluru/minusi pulang ke rumah atau memberikan peluru atau munisi kepada Prada Murhan Saleh;
Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Bahwa
ibu
saya
yaitu
DG.
NGAI
tidak
pernah
melihat
saya
membawa peluru ke rumah tetapi ia hanya mengetahui bahwa kalau saya membawa dos peluru yang berisi kelongsongan yang saya kumpulkan setelah selesai latihan menembak; Bahwa ibu saya tidak bisa membedakan antara peluru / munisi dengan kelongsongan peluru; Bahwa ibu saya menyangka kelongsongan peluru saya kumpukan dengan rencana untuk membuat figura/bingkai foto adalah peluru beneran dan waktu itu saya memang pernah mengolok-olok ibu saya, mengatakan bahwa yang saya bawa dalam dos dan saya simpan di laci tempat tidur adalah peluru beneran. Saya mengatakan hal itu maksud saya ibu saya tidak sembarangan memperlakukan kotak
dos
peluru
yang
berisi
kelongsongan
peluru
itu
yang
rencananya akan saya buatkan bingkai foto; d. Rindam VII/WRB tidak ada kehilangan munisi / peluru. Bahwa
Rindam
VII/WRB
yang merupakan
kesatuan
Pemohon
Peninjauan Kembali saat dimana Pemohon Peninjauan Kembali ditugaskan sebagai pendukung dalam latihan menembak pistol tidak pernah melaporkan telah terjadi kehilangan munisi/peluru, hal itu juga telah diterangkan oleh saksi Pratu Sudirman bahwa pemakaian munisi dicatat oleh koordinator menembak (Kapten Inf. Muslih) dan pada saat ia bertugas sebagai pendukung menembak bersama– sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembali menyembunyikan munisi/peluru; Bahwa dengan tidak adanya laporan kehilangan munisi tersebut membutikan bahwa munisi/peluru yang ada di Rindam VII / WRB adalah lengkap dan pengeluarannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; Bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan telah terjadinya pencurian munisi di Rindam VII/WRB dan tidak bisa disangkakan kepada seseorang dalam kesatuan tersebut mengambil atau membawa tanpa ijin suatu munisi / peluru milik Rindam VII/WRB keluar kesatuan itu; Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 94 butir munisi caliber 9 mm dan 112 butir munisi caliber 5.56 m didalam amar putusan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan
Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
kepada kesatuan yang berhak dalam hal ini Rindam VII/WRB, adalah telah keliru karena Rindam VII/WRB tidak pernah kehilangan 94 butir munisi caliber 9 mm dan 112 butir munisi caliber 5.56 mm. Dengan demikian barang bukti tersebut bukan sebagai alat bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ; Bahwa dengan terdapatnya keadaan baru dan disertai uraian alasan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat Mahkamah Agung
Republik
Indonesia
/
Majelis
Hakim
Agung
berkenan
mempertimbangkan dan meninjau kembali khususnya mengenai kepemilikan munisi; 2. Suatu Kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali terlihat kurang cermat dan tidak teliti. Hal ini dapat diketahui dari putusan yang telah diambil terdapat banyaknya kekhilafan sehingga dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Akan tetapi yang lebih parah lagi ternyata dalam Pengadilan
Tingkat
Banding
dan
juga
kasasi
hanya
mengikuti
PengadilanTingkat Pertama saja tanpa mempertimbangkan dan meneliti secara
cermat
perkara
Pemohon
Peninjauan
Kembali
dan
tidak
menerapkan hukum dengan benar sehingga terjadinya kehilafan yang beruntun; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (2) huruf c Undang – Undang No.31 Tahun 1997 yaitu pemeriksaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; a. Hakim Khilaf dalam menerapkan Pasal 164 ayat (1) KUHAP atau Pasal 157 ayat (4) Undang – Undang No.31 Tahun 1997 yaitu setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua tidak
menanyakan
kepada
Terdakwa
bagaimana
pendapatnya
tentang keterangan saksi tersebut ; Bahwa dalam pemeriksaan saksi I Muhammad Nur, setelah saksi I selesai
memberikan
keterangannya
Terdakwa
tidak
diberikan
kesempatan untuk memberikan pendapat, mengenai keterangan dari saksi I tersebut (Vide Putusan Mahmil III/16 Ujung Pandang) hal.3); b. Hakim khilaf dalam menerapkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP atau Pasal 154 ayat (3) Undang – Undang No.31 Tahun 1997 yaitu
Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
sebelum
memberikan
keterangan,
saksi
wajib
mengucapkan
sumpah dan janji menurut cara agamanya masing–masing ; Bahwa
dalam
pemeriksaan
Persidangan
Pengadilan
Tingkat
Pertama Saksi II Masyur dan dalam memberikan keterangannya saksi II tidak pernah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua atau Majelis Hakim. Namun dalam putusan saksi II dinyatakan tidak hadir dan keterangannya yang belum pernah di sumpah dibacakan dan dinyatakan telah berada di bawah sumpah (Vide putusan Mahmil III/16 Ujung Pandang Hal.3); c. Bahwa pertimbangan yang mendasari putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang No.PUT/27K/MM III-16/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 atas keterbuktian kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali hanya dari keterangan Terdakwa I dan pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali yang terpaksa dilakukan karena dibujuk dan diancam oleh Terdakwa I yang akan membalas akan menyakiti dan membunuh apabila keinginannya tidak dipenuhi; Bahwa dari 7 orang saksi yang diajukan di persidangan dan yang yang hanya diperiksa hanya 5 (lima) orang saksi saja keterangannya berdiri
sendiri-sendiri
dan
tidak
satu
orangpun
saksi
melihat
Pemohon Peninjauan Kembali mengambil dan membawa peluru pulang untuk dimiliki secara pribadi. Dan menurut keterangan saksi4
Daeng
Ngai
yang
tidak
pernah
diambil
sumpahnya
dalam
memberikan keterangan mengatakan hanya melihat karton saja namun tidak mengetahui secara jelas apakah dalam karton itu ada pelurunya atau tidak, dan peluru jenis apa, atau cuma kelongsongan peluru saja. Hal itu merupakan rekaan / pendapat dari saksi saja sehingga bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti (vide Pasal 173 ayat (5), (7) Undang – Undang No.31 Tahun 1997); Bahwa jika dihubungkan dengan saksi-5 Prada Sudirman dan saksi 7 Abdul Rahman yang menerangkan bahwa sewaktu melakukan latihan menembak hanya menggunakan 1 jenis senjata pistol P.I dan sesuai daftar pengeluaran munisi hanya 1 jenis senjata pistol. Maka tidak sesuai dan bertentangan dengan barang bukti yang ada berupa munisi 94 butir munisi caliber 9 mm dan 112 butir munisi caliber 5,56 mm, bisakah 1 jenis senjata pistol P.I menggunakan 2 jenis munisi?
Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Dengan demikian Judex Factie telah keliru menerapkan barang bukti berupa 94 butir munisi caliber 9 mm dan 112 butir munisi caliber 58 mm sebagai alat bukti ; Bahwa sesuai uraian 7 orang saksi, barang bukti berupa 94 butir munisi dan 112
butir
munisi
caliber
5,56
mm
yang diajukan
dipersidangan dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II / Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali, maka dengan jelas pertimbangan Judex Factie yang mendasari putusan Mahmil III-16 di Ujung Pandang No.PUT/27-K/MM III-16/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 dan telah dikuatkan oleh Mahmilti III Surabaya No.PTS/453/ BDG/MMT.III/K/AD/VIII/1998 tanggal 29 Agustus 1998 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19 K/MIL/1999 tanggal 18 September 1999 atas keterbutktian kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, hanya didasari pada pengakuan Terdakwa I Prada Murhan Saleh; Padahal berdasarkan Pasal 175 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang No.31 Tahun 1997 berbunyi : Pasal (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; Pasal (4) Keterangan tidak saja hanya untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan
perbuatan
yang
didakwakan
kepadanya tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain; Pasal 171 Undang – Undang No.31 Tahun 1997 berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraiakan diatas maka pertimbangan hukum Mahmil III-16 Ujung
Pandang
bertentangan
dengan
asas-asas
hukum
dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Mahkamah dalam
memeriksa
dan
memutus
perkara
Terdakwa
sangat
bergantung pada hasil pemeriksaan POM dan dakwaan Oditur Militer
dimana
pemeriksaan
putusan
tersebut
dipersidangan
yang
tidak
berdasar
tertuang
dalam
dari
hasil
berita
acara
Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
sidang, karena putusan adalah mengacu berita acaranya jikalau Hakim dalam mengambil keputusan tidak mengacu menggunakan berita
acaranya
sebagai
sumber
dan
rujukan
mana
putusan
pengadilan tidak mempunyai nilai daya mengikat dan memaksa (M. Yahy Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua hal. 269); Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat Mahkamah Agung Republik Indonesia / Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan meninjau kembali putusan dan berita acara dalam pemeriksaan para saksi ; Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa munisi akan memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai dasar dalam memutus perkara Terdakwa; Bahwa nampak dengan jelas Mahkamah dalam membuat fakta-fakta hukum dan konsiderans pertimbangannya hanya sekedar menyalin surat dakwaan Oditur Militer. Padahal Pasal 194 ayat (1) huruf d Undang
–
Undang
No.31
Tahun
1997
menyebutkan
bahwa
“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”; Bahwa berdasar alasan tersebut putusan Judex Factie secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan, mengingat Pasal 194 ayat (2) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum; d. Hakim khilaf menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu Pasal
peraturan
pertimbangan
atau
perundang-undangan tindakan
dan
pasal
yang
menjadi
peraturan
dasar
perundang-
undangan yang menjadi dasar dari putusan pengadilan bertentangan satu dengan yang lainnya; Bahwa pasal yang didakwakan Terdakwa oleh Oditur Militer adalah dakwaan tunggal sesuai Surat Dakwaan Nomor : Dak/33/V/1998 tanggal 29 Mei 1998 dan tuntutannya yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang– Undang No.12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Bahwa Pasal dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh
Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/27-K/MM-III-16/AD/VI/ 1998 tanggal 30 Juni 1998 Pemohon Peninjauan Kembali telah diputus bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 26 KUHPM (vide Putusan Mahmil III-16 UP Hal.12); Bahwa
dalam
pertimbangan
Mahkamah
Tingkat
Banding
menguatkan putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/27K/MM-III-16/AD/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.12 Drt tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1 ke 1 KUHP, Pasal 26 KUHP (vide Putusan Mahmilti III hal.8); Bahwa
disini
tampak
dengan
jelas
Judex
Factie
telah
menyelundupkan pasal dalam putusan, yang mana pasal yang ada dalam dakwaan Oditur Militer, putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang dan putusan Mahmilti III Surabaya berbeda dengan yang lainnya. Dan lebih keliru lagi pasal yang terdapat dalam putusan Mahmil III16 Ujung Pandang yaitu Pasal 26 KUHPM sedangkan dalam putusan Mahmilti III Surabaya Pasal 26 KUHP; Untuk jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip bunmyi kedua pasal tersebut sebagai berikut : Pasal 26 KUHPM : (1)
Pemecatan dari dinas militer ………. tetap dalam kalangan militer;
(2)
Pemecatan tersebut menurut hukum …. yang berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;
(3)
Apabila pemecatan tersebut
……. dengan dinasnya yang
terdahulu; Pasal 26 KUHP : “Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, Hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja diluar tembok orang-orang terpidana”; Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang No.31 Tahun 1997 Pasal 194 ayat (2) ditegaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum;
Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
e. Hakim khilaf dalam menerapkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas
tahun,
pejabat
yang
bersangkutan
pada
semua
tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka; Bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali di periksa di POM sampai
dipersidangan
Terdakwa
tidak
didampingi
Penasehat
Hukum. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang awam hukum yang hanya pasrah dan berdoa semoga Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu sama
sekali
bahwa
kasus
yang
didakwakan
begitu
berat
hukumannya dan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak tahu bagaimana cara dan prosedur mendapakan Penasehat Hukum ; Bahwa pada waktu diperiksa di POM pernah ditanya apakah dalam perkara ini didamping Penasehat Hukum, dan Pemohon Peninjauan Kembali jawab “tidak”, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu bagaimana cara dan prosedur pendapatkan Penasehat Hukum serta takut biayanya mahal. Apalagi posisi Terdakwa dalam posisi yang lemah selama Terdakwa ditahan oleh RTM mulai diperiksa dimintai keterangan di POM tanggal 5 Maret 1997 sampai divonis oleh Mahmil III-16 Ujung Pandang tanggal 30 Juni 1998 tanpa ada surat penahanan. Hal ini sudah Pemohon Peninjauan Kembali tuangkan dalam Memori Kasasi namun tidak ada pertimbangan dari Majelis Hakim Agung ; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didakwakan oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Drt 51 Tahun 1951 diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukum penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun; Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP : Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka atau Pasal 217 Undang – Undang No.31 Tahun 1997 ditegaskan : “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau diancam pidana penjara 15
Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
tahun
atau
lebih,
Papera
atau
pejabat
lain
ditunjuknya
wajib
menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa ; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 217 Undang – Undang No.31 Tahun 1997 tersebut seharusnya Papera atau Pengadilan menyediakan Penasehat Hukum dalam pemeriksaan dipersidangan walaupun Pemohon
Peninjauan
Kembali
menolak.
Dan
bila
Pemohon
Peninjauan Kembali menolak didampingi Penasehat Hukum maka harus dibuat Berita Acara/Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali pernah membuat atau dibuatkan Berita Acara/Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasehat Hukum; Bahwa nampak dan jelas disini hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali telah dikebiri dan Judex Factie tidak menghiraukan azasazas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan alasan tersebut putusan Judex Factie secara jelas
memperlihatkan
suatu
kekhilafan
atau
kekeliruan
Hakim.
Sehingga sangat beralasan bahwa Majelis Hakim Agung berkenaan mengabulkan dan membatalkan putusan Judex Factie batal demi hukum ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ; Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8
tahun
1981
dan
Undang - Undang
No.14
tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004
dan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak permohonan peninjauan kembali dari : RASLIN, Prada Nrp. 31950561260176 tersebut ;
Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ; Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2006 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. HakimHakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.
Hakim – Hakim Anggota :
Ketua Majelis :
ttd.
ttd.
Djoko Sarwoko, SH.MH.
Iskandar Kamil, SH.
ttd. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.
Panitera Pengganti : ttd. Mulyadi, SH.MH.
UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,
ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M Hum. NIP. 220001202
Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 01 PK/MIL/2006
