No title

Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017

KATA PENGANTAR Kebutuhan akan komoditi aneka kacang dan umbi (akabi) meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, berkembangnya industri pangan dan pakan. Produksi yang dihasilkan belum bisa memenuhi untuk kebutuhan tersebut. Untuk itu produksi akabi perlu ditingkatkan setiap tahunnya melalui program pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi setiap tahunnya. Dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut ditingkat lapangan, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan produksi akabi di daerah. Selanjutnya untuk mengatasi persoalan spesifikasi lokasi, maka harus ditindaklanjuti oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam bentuk petunjuk teknis agar dalam pelaksanaan kegiatan budidaya kedelai sesuai dengan peraturan. Dengan Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pihak yang terkait memiliki persepsi yang sama untuk saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengembangan aneka kacang dan umbi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sasaran produksi dapat tercapai.

Jakarta, Mei 2017 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS,DAA NIP. 196010241987031001

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………….. DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………………….

i iii v vi

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………. A. Latar Belakang …………………………………………………………. B. Dasar Hukum ……………………………………………………………. C. Tujuan ……………………………………………………………………… D. Sasaran …………………………………………………………………….. E. Istilah dan Pengertian ……………………………………………….

1 1 2 5 5 6

BAB II

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………. A. Sasaran …………………………………………………………………….. B. Strategi ……………………………………………………………………… C. Kebijakan ………………………………………………………………….

11 11 11 13

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI TA. 2017 ………………………………………………………………………… 14 A. Sasaran Strategi dan Indiokator Kinerja Hasil (Outcome) Program …………………………………………………. 14 B. Sasaran Strategi dan Indikator (Output) Kegiatan ……. 20 BAB IV RENCANA AKSI KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN …………………………………………………… A. Target Kinerja …………………………………………………………… B. Rencana Aksi …………………………………………………………….. C. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan ………..

iii

35 35 36 36


BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ………………………………………………………….. A. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran ………. B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran ………… C. Monitoring dan Evaluasi ………………………………………….. D. Pelaporan …………………………………………………………………..

BAB VI PENUTUP

38 38 40 41 42

……………………………………………………………………… 43

LAMPIRAN

iv


DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Program Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017 ………………………………………………………………….. 15 Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017 ………….. 15 Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2017 …….. 16 Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2017 ………………………………………………………………… 18 Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2017 ………………………………………………………………….. 18 Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu Tahun 2017 ………………………………………………………………… 19 Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi UbiJalar Tahun 2017 ………………………………………………………………… 20 Tabel 8. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi Spesifik ………. 22 Tabel 9. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi BJA Kedelai …. 23 Tabel 10. Pagu Satuan Biaya Pengembangan Ganyong

……………… 24

Tabel 11. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Berpengaruh terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan …………….. 37

v


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Rincian Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2017 ……………………………………………………………… 45 Lampiran 2. Lokasi Pengembangan Ganyong Tahun 2017 ………….. 50 Lampiran 3. Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang ………………………… 51 Lampiran 4. Blanko Laporan Bulanan Kecamatan Kegiatan Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*) Kedelai Tahun 2017 ………………………………………………… 60 Lampiran 5. Blanko Laporan Bulanan Kabupaten Kegiatan Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*) Kedelai Tahun 2017 …………………………………………………. 61 Lampiran 6. Blanko Laporan Bulanan Provinsi Kegiatan Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*) Kedelai Tahun 2017 …………………………………………………. 62 Lampiran 7. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengelolaan Produksi Kedelai Kecamatan ……………… 63 Lampiran 8. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengelolaan Produksi Kedelai Kabupaten ………………. 64 Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengelolaan Produksi Kedelai Provinsi ………………….. 65

vi


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komoditi aneka kacang dan umbi seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan baik sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri maupun bahan bakar nabati (bioethanol). Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) merupakan salah satu upaya dari unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi. Kegiatan tersebut difokuskan pada beberapa komoditi antara lain kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan aneka kacang dan umbi lainnya, dengan prioritas pada pendampingan/pengawalan penerapan budidaya yang tepat dan berkelanjutan. Pengelolaan aneka kacang dan umbi (Akabi) pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk memfasilitasi usaha budidaya aneka kacang dan umbi sehingga mampu berproduksi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan aneka kacang dan umbi juga memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya. Program pengelolaan komoditas aneka kacang dan umbi difokuskan pada penerapan pengelolaan budidaya yang tepat dan efisien yang diprioritaskan pada :

1


1. Komoditas utama dan unggulan nasional yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. 2. Komoditas Akabi lainnya unggulan daerah (lokal) seperti talas, garut, gembili, kacang koro pedang dan lain-lain. Komoditas ini berperan sebagai substitusi maupun komplemen. Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa swasembada (padi, jagung, kedelai, gula dan daging) harus tercapai pada tahun 2017. Oleh karenanya kebijakan alokasi anggaran pemerintah pusat tahun anggaran 2017 diarahkan terutama untuk mendukung tercapainya program swasembada tersebut. Semula pengelolaan aneka kacang dan umbi tahun 2017 fokus pada komoditi kedelai, namun karena ada kewajiban untuk merintis dalam penyediaan bahan baku nabati maka pengelolaan produksi ubikayu difasilitasi secara terbatas sedangkan untuk komoditi non kedelai lainnya (kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar) bersifat pendampingan, pembinaan dan koordinasi/ kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. B. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017 sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 192 Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

2


4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

3


15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar(Good Agriculture Practices); 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices); 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices); 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/ 11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Nasional; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC.110/ 12/2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun anggaran 2017.

4


C. Tujuan Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017 bertujuan untuk: 1. Memberikan acuan bagi pelaksana dalam pengelolaan produksi komoditi aneka kacang dan umbi khususnya kedelai sebagai upaya pencapaian sasaran tanam mendukung produksi nasional tahun 2017; 2. Menyiapkan ketersediaan benih kedelai untuk tahun 2018 dari kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2017. 3. Meningkatkan dan membangun mekanisme koordinasi untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan produksi komoditi aneka kacang dan umbi khususnya kedelai melalui kegiatan penerapan teknologi PTT spesifik lokasi dan teknologi budidaya jenuh air (BJA) serta peningkatan produksi ubikayu, ubijalar, kacang tanah dan kacang hijau melalui swadaya petani, pembinaan, pendampingan, pengawalan dan monitoring serta evaluasi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 4. Mendukung percepatan penerapan komponen adopsi teknologi spesifik lokasi ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan produksi nasional sesuai yang diharapkan; 5. Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam usaha pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi dari hulu hingga hilir; 6. Meningkatkan produktivitas dan produksi dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. D. Sasaran Sasaran disusunnya petunjuk teknis pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tahun anggaran 2017 antara lain : 1. Tersedianya bahan acuan bagi para pelaksana dalam melakukan kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan

5


2.

3.

4.

5.

E.

umbi sebagai upaya meningkatkan produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar tahun 2017; Terjadinya koordinasi dan terpadunya pelaksanaan kegiatan pengelolaan peningkatan produksi komiditi aneka kacang dan umbi khususnya kedelai melalui kegiatan penerapan teknologi PTT spesifik lokasi PTT kedelai, dan teknologi budidaya jenuh air (BJA), aneka umbi lain (ganyong) serta pengembangan swadaya ubikayu, ubijalar, kacang tanah dan kacang hijau melalui pendampingan, pengawalan, pembinaan dan monitoring dan evaluasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Teradopsinya penerapan teknologi spesifik lokasi aneka kacang dan umbi ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahataninya untuk mendukung peningkatan produksi nasional; Berkembangnya agribisnis aneka kacang dan umbi dari hulu hingga hilir sehingga dapat memantapkan ketahanan pangan Nasional; dan Tercapainya sasaran produksi tahun 2017 untuk kedelai sebesar 1,2 juta ton, kacang tanah 0,69 juta ton, kacang hijau 0,27 juta ton, ubi kayu 24,61 juta ton dan ubi jalar 2,54 juta ton dan pengembangan produksi aneka umbi lain (ganyong).

Istilah dan Pengertian 1.

2.

3.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan 6


tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA). 4. Bentuk Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). 5. Bantuan Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kedelai, rhizhobium, pupuk an organik, pupuk organik atau kapur pertanian sesuai spesifik lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai, untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi kedelai. 6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 7. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 8. Usaha Tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan. 9. Usaha Tani Kedelai adalah usaha dibidang komoditi kedelai; 10. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen

7


11.

12.

13.

14.

untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi kedelai meliputi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan Perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi kedelai adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan Perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. Intensifikasi Pertanian adalah pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik .

8


15. Pengelolaan Produksi Kedelai adalah upaya pola penerapan teknologi usahatani kedelai, yang dititik beratkan pada peningkatan kualitas serta produktivitas per hektar, melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai serta perluasan areal tanam. 16. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, dan kelestarian lingkungan. 17. Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai adalah penanaman kedelai dengan memberikan irigasi terus menerus sejak tanam sampai panen dan membuat tinggi permukaan air tetap, sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air di lahan pasang surut. 18. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 19. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 20. Bahan organik adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup atau yang telah mati, pada berbagai tahapan dekomposisi (Miiler, 1955) 21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

9


22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

10


BAB II SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Sasaran Sasaran utama Direktorat Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017 yaitu 1) mewujudkan pencapaian swasembada kedelai dan tercapainya sasaran produksi aneka kacang dan umbi, 2) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, 3) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta 4) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan pangan terutama ketahanan pangan nasional. Selain itu, dampak dari kinerja tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. B. Strategi Strategi pencapaian produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017 dilakukan melalui: 1. Peningkatan Produktivitas Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yaitu : a) perakitan, diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, b) penerapan dan pengembangan teknologi, c) disertai pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.

11


2. Perluasan Areal Tanam Perluasan areal tanam dilakukan dengan Optimasi Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dilaksanakan pada : a) lahan sawah maupun lahan Kering; b) pembukaan lahan baru; c) kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi; d) di lahan komoditi lain yang dapat dilaksanakan dengan tumpangsari, e) investasi pihak swasta serta f) kemitraan. 3. Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar. 4. Peningkatan Manajemen. Strategi ini dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan antara lain a) perbaikan sistem perbenihan; b) peraturan penetapan harga pembelian kedelai dan ubikayu petani; c) peraturan jaminan pasar kedelai petani; d) peraturan pengendalian impor kedelai; e) peraturan penerapan tarif bea masuk impor kedelai dan ubikayu; f) perbaikan sistem pembiayaan kedelai; g) perbaikan pengelolaan mekanisasi pertanian; h) penguatan sistem data, i) penumbuhan investasi bidang budidaya kedelai skala luas; j) penguatan petugas lapangan; k) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada masyarakat; l) pengembangan teknologi agribisnis kedelai; m) kegiatan pendukung lainnya yang dapat mendorong pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan umbi. 12


C. Kebijakan Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi khususnya kedelai dalam negeri adalah dengan melakukan percepatan peningkatan produksi sebagai upaya pencapaian swasembada kedelai paling lambat tahun 2020. Pencapaian swasembada kedelai tersebut ditempuh secara terpadu dari mulai pengelolaan sumber daya dan sarana produksi (sub sistem hulu), pengelolaan budidaya (on farm) dan pengelolaan pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil (sub sistem hilir). Berkaitan dengan kegiatan kedelai di on farm, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan bahwa Bantuan Pemerintah untuk pengembangan kedelai tahun 2017 diutamakan untuk Perluasan Areal Tanam (PAT) namun apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan maka dapat dilaksanakan pada lahan eksisting. Alokasi bantuan diarahkan minimal 50% dari areal untuk penyediaan benih tahun 2018. Pengembangan komoditas selain kedelai dilakukan dengan optimalisasi pembinaan dan pendampingan untuk melakukan kemitraan dengan stake holders serta fasilitasi sumber permodalan dengan bunga rendah yang mudah diakses petani seperti KUR dan lainnya serta adanya dukungan dari APBD.

13


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI TA.2017 A. Sasaran Strategis danIindikator Kinerja Hasil (Outcome) Program Dalam mewujudkan sasaran utama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, program yang ditetapkan tahun 2017 adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Indikator keberhasilan kinerja program tersebut di atas adalah perluasan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang tepat dengan didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, sehingga dapat tercapai swasembada pangan dan swasembada pangan berkelanjutan. Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi tahun 2017, telah ditetapkan berbagai kegiatan baik Pusat maupun di Daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi meliputi : 1. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi bulanan dan tahunan; 2. Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi; 3. Penyusunan skenario pencapaian sasaran produksi; 4. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana faktor produksi; 5. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi bulanan, triwulan dan tahunan; 6. Koordinasi dan monitoring.

14


Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017

Target

Program

Indikator Kinerja Target (Ton) (Outcome) Jumlah Produksi : Mewujudkan pencapaian - Kedelai 1.200.000 produksi secara - Kc. Tanah 692.000 berkelanjutan dalam - Kc.hijau 274.000 rangka penyediaan - Ubikayu 24.617.000 kebutuhan pangan - Ubijalar 2.541.000 nasional - Ganyong 3.000 Sasaran strategis

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran produksi tersebut, diperlukan sasaran luas pertanaman/luas panen dengan capaian produktivitas tertentu. Adapun sasaran lebih lengkap per komoditas aneka kacang dan umbi sebagai berikut : Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017

Untuk mewujudkan pencapaian produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar maka ditetapkan skenario pencapaian produksi sebagai berikut:

15


Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2017

Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, peningkatan produktivitas kedelai nasional menjadi faktor penentu utama disamping program lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian produksi kedelai memerlukan integrasi dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain. Program dan kegiatan yang melekat pada Direktorat Aneka Kacang dan Umbi salah satunya adalah Pengelolaan Produksi Tanaman Kedelai. Indikator output kinerja Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai adalah tercapainya peningkatan produktivitas, penambahan luas areal tanam kedelai dan peningkatan produksi. Dalam upaya peningkatan produksi kedelai, berdasarkan alokasi dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sasaran produksi kedelai tahun 2017 sebesar 1.200.000 ton dengan pemberian bantuan pemerintah seluas 210.000 ha. Untuk mencapai sasaran produksi tersebut ditempuh melalui upaya Peningkatan Produktivitas dengan kegiatan peningkatan produksi pola tanam terpadu spesifik lokasi (PTT) dan melalui penerapan teknologi budidaya jenuh air (BJA) pada areal tanam yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya kedelai dan 16


Optimasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) pada lahan sawah maupun lahan kering termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi, dan lahan potensial lainnya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari. Skenario peningkatan produksi kedelai tahun 2017 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi berikut ini dapat dipenuhi: a. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi; b. Penetapan kebijakan harga beli kedelai petani dan jaminan Pasar; c. Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk impor kedelai; d. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai; e. Dukungan nyata pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Skenario pencapaian produksi kacang tanah dan kacang hijau pada tahun 2017 dilaksanakan melalui diseminasi dan penerapan teknologi budidaya yang mengacu pada paket rakitan teknologi budidaya kacang tanah dan kacang hijau yang dikeluarkan oleh Balitkabi pada pertanaman di tingkat petani, selain itu juga ada upaya untuk mendorong pemanfaatan lahan terlantar/lahan marginal dan mendorong peningkatan IP (indeks pertanaman) serta promosi investasi. Secara rinci pendekatan pencapaian Sasaran produksi tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 berikut :

17


Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2017

Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2017

Dalam mengoptimalkan usaha pencapaian sasaran tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak mulai dari peneliti, penyuluh, pengambilan kebijakan, pelaku usaha dan petani itu sendiri.

18


Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu Tahun 2017

Skenario pencapaian produksi ubikayu tahun 2017 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi ini dipenuhi antara lain : 1. Fasilitas pemerintah dalam penyaluran bantuan pinjaman bunga ringan kepada kelompoktani ubikayu 2. Penerapan kebijakan bahan bakar nabati yang konsisten 3. Dukungan Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Skenario pencapaian produksi ubijalar tahun 2017 sebesar 2,46 juta ton dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh Balitkabi Kementerian Pertanian antara lain pemanfaatan varietas unggul nasional dan pengunaan pupuk berimbang serta pengendalian OPT maupun penerapan teknologi tepat guna lainnya. Sementara itu perluasan areal tanam dengan kontribusi produksi 11,67% dilakukan melalui promosi investasi kepada pelaku usaha maupun bantuan APBD di beberapa daerah yang sudah memiliki industri rumah tangga ataupun usaha kecil dan menengah. 19


Sedangkan pemanfaatan lahan (perkebunan, kehutanan, tegal/ kebun ataupun ladang/huma) dilakukan dengan pemanfaatan pola tanam tumpangsari yang saling menguntungkan dengan tanaman induknya. Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi UbiJalar Tahun 2017

B. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan Pada tahun anggaran 2017, kinerja program peningkatan produksi aneka kacang dan umbi mempunyai sasaran strategis yaitu produksi kedelai 1.200.000 ton, kacang tanah 692.000 ton, kacang hijau 274.000 ton, ubikayu 24.617.000 ton dan ubijalar 2.541.000 ton. Khusus pencapaian sasaran produksi kedelai difasilitasi oleh BANTUAN PEMERINTAH (BANPER) dalam bentuk bantuan sarana produksi (benih, pupuk, herbisida, pestisida, rhizobium), pertemuan dan pengawalan/pendampingan baik dari petugas maupun unsur TNI AD. Selain itu juga, melalui bantuan benih kedelai bersubsidi. Bantuan pemerintah untuk fasilitasi kegiatan kedelai tahun 2017 juga memiliki output khusus yaitu mempersiapkan ketersediaan benih sebagai upaya mendukung kegiatan kedelai tahun 2018. 20


Dukungan penyiapan benih kedelai tahun 2018 diharapkan mampu mencapai minimal 50% dari total luas areal yang mendapat bantuan pemerintah. Sebagai upaya mencapai output khusus tersebut harus didukung dengan kontrak kerja antara pengelola keuangan, kelompok tani dan penangkar benih yang akan bekerjasama sebagaimana pada lampiran. Namun untuk komoditi non kedelai (kacang tanah, kacang hijau,ubikayu dan ubi jalar) tidak mendapat fasilitasi banper, akan tetapi hanya dalam bentuk pembinaan/pengawalan baik di tingkat provinsi/kabupaten. Oleh karena itu dukungan pendanaan APBD provinsi/kabupaten dan swadaya masyarakat sangat membantu dalam upaya pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan umbi tahun anggaran 2017, dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Spesifik Lokasi (PTT) Kedelai Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi kedelai tahun 2017 seluas 200.000 ha (22 provinsi, 148 kabupaten). Luas satu unit PTT kedelai minimal sebesar 10 ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan PTT kedelai, pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi, pendampingan Petugas penyuluh/Mantri tani maupun pendamping lainnya. Sarana produksi yang diberikan yaitu benih kedelai bersertifikat, pupuk an organik Urea bersubsidi yang pembeliannya melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai peraturan yang berlaku, pupuk organik, pupuk hayati (Rhizobium), pestisida organik/anorganik. Jenis dan dosis bantuan sarana produksi disesuaikan dengan rekomendasi setempat (spesifik lokasi). 21


Bantuan benih yang diarahkan untuk penangkaran diutamakan dengan berbagai jenis varietas yang unggul, produksi tinggi, hasil Badan Litbang Pertanian dan Batan. Spesifikasi pupuk organik, pupuk hayati dan pestisida harus terdaftar pada Permentan yang berlaku. Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kedelai melalui teknologi spesifik lokasi, diberikan langsung kepada kelompok tani pelaksana dalam bentuk transfer uang, dengan nilai uang sebesar Rp. 1.385.900,- per hektar untuk pembelian sarana produksi sesuai dengan rencana usaha kelompok (RUK). Komponen sarana produksi khususnya benih bersertifikat pemerintah membantu seharga Rp. 10.320/kg apabila terdapat kekurangan dalam pembelian benih maka ditanggung oleh kelompok tani secara swadaya. Sedangkan sarana produksi lainnya yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Tabel 8. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi Spesifik

22


2. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) Kedelai Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi kedelai tahun 2017 seluas 10.000 ha tersebar di 7 Provinsi, 14 Kabupaten. Untuk memfasilitasi pelaksanaan penerapan teknologi BJA kedelai, pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi, dan pendampingan Petugas Penyuluh/ Mantri Tani maupun pendamping lainnya (Tim Pendamping khusus dari IPB). Adapun satuan biaya per hektar penerapan teknologi budidaya jenuh air terlihat pada table dibawah berikut: Tabel 9. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi BJA Kedelai

Komponen sarana produksi khususnya benih bersertifikat pemerintah membantu seharga Rp. 10.320/kg apabila terdapat kekurangan dalam pembelian benih, maka ditanggung oleh kelompok tani secara swadaya. Sedangkan sarana produksi lainnya yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). 3. Pengembangan Aneka Umbi (Ganyong) Dalam rangka diversifikasi pangan non beras, salah satu komoditas yang perlu dikembangkan adalah ganyong. 23


Komoditas ini memiliki kaya akan karbohidrat dan protein yang dapat dikonsumsi dalam berbagai macam olahan. Untuk memfasilitasi pengembangan pangan lokal pemerintah memberikan bantuan sarana produksi berupa pupuk organik serta pendampingan petugas penyuluh lapagan petugas pendamping lainnya. Adapun satuan biaya per hektar pengembangan ganyong seperti pada tabel dibawah berikut: Tabel 10. Pagu Satuan Biaya Pengembangan Ganyong

4. Fasilitasi Biaya Sertifikasi Benih Kedelai Untuk mendukung ketersediaan benih kedelai bersertikat Tahun 2017 dan 2018, maka 50% alokasi pengembangan kedelai Tahun 2017 dijadikan penangkaran benih. Untuk meringankan biaya uji sertifikasi oleh penangkar maka diberikan fasilitas bantuan biaya uji mutu benih sebesar Rp. 6,-/kg sesuai aturan yang berlaku. Dukungan anggaran kegiatan ini dialokasikan pada satker Tugas Pembantuan masing-masing provinsi yang melaksanakan kegiatan pengembangan kedelai. 5. Bantuan Sarana Penyimpanan Benih Kedelai Salah satu permasalahan cepat rusaknya kualitas mutu benih kedelai adalah masih kurangnya sarana penyimpanan benih kedelai yang dimiliki oleh petani penangkar atau produsen benih kedelai sehingga perlu diberikan untuk pembelian sarana penyimpanan kedelai dari hasil penangkaran kelompok tani, baik berupa plastik yang memiliki tingkat kedap udara tinggi (teknologi hermetik) maupun sarana penyimpanan benih lainnya yang sudah teruji dan terbukti sangat efektif 24


mempertahankan mutu dan daya tumbuh benih oleh lembaga berkompeten di masing-masing daerah. 6. Bantuan Transport Petugas Pengawas Benih Bantuan transport akan diberikan kepada petugas pengawas benih yang melakukan pengawasan dan pengawalan penangkaran benih kedelai yang dilakukan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan pengembangan kedelai Tahun 2017. Bantuan transport diberikan untuk petugas pengawas benih dari kabupaten ke lokasi penangkaran dengan standar transport lokal. 7. Pembinaan Peningkatan Produktivitas Areal Tanam Kedelai Swadaya Hamparan lahan yang biasa ditanami kedelai saat ini (eksisting) namun tidak mendapat bantuan penerapan teknologi spesifik lokasi dan teknologi BJA diharapkan dapat dikelola secara swadaya. Dalam areal swadaya ini dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas lapangan (PPL/POPT/Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Luas areal tanam pengembangan kedelai secara swadaya yang direncanakan dilakukan pengawalan dan pendampingan seluas 558.226 ha. Petani yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk sarana produksi (benih, pupuk anorganik) dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa benih bersubsidi. Untuk benih bersubsidi disediakan seluas 300.000 ha dan pupuk bersubsidi seluas 558.226 ha. Dalam memanfaatkan benih dan pupuk bersubsidi (Urea, NPK dan Organik), petani diharuskan membuat RDKK dengan mencantumkan kebutuhan pupuk dan benih yang harus diketahui oleh Petugas Lapang setempat.

25


8. Penyiapan Kebijakan Regulasi, Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Pengelolaan Data dan Informasi. Kegiatan penyiapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi kedelai, dilaksanakan melalui pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan Petunjuk Teknis yang disiapkan oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 9. Pendampingan, Pengawalan, Pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi Dalam upaya pencapaian sasaran produksi tahun anggaran 2017 untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan dan monitoring peningkatan produksi terhadap kelompok tani yang melaksanakan budidaya komoditas AKABI (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar) baik yang menerima bantuan pemerintah maupun secara swadaya. Sasaran pembinaan, bimbingan dan monitoring adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan tercapainya sasaran produksi yang ditetapkan. Pembinaan, bimbingan dan monitoring dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kantor Cabang Dinas Pertanian Kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemangku kepentingan lainnya. 10. Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor berupa peralatan, bahan maupun honor yang dialokasikan di 26


pusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran produksi kedelai tahun 2017 perlu dilaksanakan program dan kegiatan secara terpadu melibatkan Instansi dan pemangku kepentingan terkait, meliputi : a. Perbenihan Penyediaan benih berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Balitkabi, BPSB, BBI, BUMN, BUMD dan Penangkar Benih. Benih yang digunakan untuk pelaksanaan program (pengelolaan produksi kedelai dan swadaya) dapat menggunakan benih kelas sampai BR4. Untuk menghadapi kesulitan benih besertifikat, masingmasing daerah dapat menyediakan kebutuhan benihnya melalui penangkar-penangkar setempat dengan merencanakan minimal 50% luas areal tanam bantuan pemerintah akan dijadikan sebagai penangkaran benih. b. Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor, pompa air dan sprayer serta bantuan peralatan pasca panen, dengan Direktorat PPHTP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Instansi terkait lainnya. c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian, berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi dan Kabupaten serta Instansi terkait 27


lainnya dalam: a). pengawalan dan pendampingan kegiatan pengelolaan produksi kedelai, b). peningkatan kompetensi melalui pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta c). pemberian materi bagi penyuluh pertanian yang dimaksudkan sebagai bahan dan alat bantu penyuluhan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian. d. Pembiayaan Dalam mendukung kegiatan pengembangan kedelai secara swadaya Pemerintah telah menyediakan pembiayaan dalam bentuk skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikoordinir oleh Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Instansi terkait lainnya. Selain itu perlu juga kerjasama dengan Swasta/Investor/sumber lainnya dalam bantuan modal. e. Teknologi Dalam penerapan teknologi (penggunaan varietas unggul, inovasi teknologi budidaya, sosialisasi penggunaan kalender tanam terpadu) di lapangan berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dan Instansi terkait lainnya. f. Penanggulangan Hama dan Penyakit Untuk menanggulangi adanya serangan OPT dapat berkoordinasi dengan brigade proteksi tanaman yang berada di Kantor Dinas Pertanian masing masing Kabupaten dan Provinsi. g. Industri Hilir Guna mendukung mutu hasil dan fasilitasi pengolahan kedelai diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan pasca panen, berkoordinasi dengan Direktorat 28


PPHTP, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya. h. Regulasi Pendukung Regulasi sistem perbenihan kedelai tanaman pangan, berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Regulasi Tata Niaga Kedelai dan Ubikayu meliputi harga acuan pembelian di tingkat petani, pengaturan importasi, tarif bea masuk dan jaminan pasar, berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, BULOG, Gakoptindo, Kopti dan pemangku kepentingan lainnya. 11. Alokasi Anggaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi. Pada tahun 2017, alokasi anggaran yang dikelola Direktorat Aneka Kacang dan Umbi melalui APBN sebesar Rp. 394.090.363.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Kegiatan di Tingkat Pusat Pada Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan untuk kegiatan di tingkat pusat (Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi) sebesar Rp 13.581.289.000,- (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan: pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembelian peralatan kantor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

29


b. Anggaran Kegiatan di Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi) Anggaran dekonsentrasi kegiatan pengelolaan budidaya aneka kacang dan umbi tahun 2017 di tingkat provinsi dialokasikan sebesar Rp. 11.105.000.000,- (sebelas milyar seratus lima juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan aneka kacang dan umbi yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Fokus kegiatan adalah pembinaan diareal pertanaman Penerapan teknologi spesifik lokasi dan BJA kedelai serta komoditas aneka kacang dan umbi serta kegiatan teknis lainnya. Selain untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi, dana dekonsentrasi juga dialokasikan untuk kegiatan tunda bayar kegiatan akabi Tahun Anggaran 2016 yang sudah dilaksanakan ditingkat lapangan namun karena terkena penghematan anggaran, maka akan dibayarkan di tahun anggaran 2017 setelah dilakukan verifikasi oleh inspektorat jenderal kementerian pertanian (Itjen) dan BPKP setempat. Adapun total anggaran untuk tunggakan kegiatan aneka kacang dan umbi sebesar Rp. 16.704.074.000,- (enam belas milyar tujuh ratus empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah). c. Anggaran Kegiatan di Tingkat Kabupaten (Tugas Pembantuan) Anggaran tugas pembantuan tahun 2017 di tingkat Kabupaten dialokasikan sebesar Rp. 361.225.000.000,(tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan aneka kacang dan umbi yang bersifat fisik dan non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/kota. Fokus kegiatan adalah antuan pemerintah (banper) berupa bantuan sarana produksi kedelai pada kegiatan penerapan teknologi spesifik lokasi 30


dan penerapan teknologi budidaya jenuh air, identifikasi calon lokasi (CL) sampai tingkat Desa, pembinaan, monitoring dan evaluasi di areal tanam aneka kacang dan umbi. d. Anggaran yang dialokasikan baik pusat maupun daerah dimungkinkan berubah sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Apabila terjadi realokasi antar kabupaten untuk kegiatan kedelai pada satker Tugas Perbantuan tingkat Provinsi dapat dilakukan melalui revisi POK yang diusulkan oleh Kepala DInas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kanwil Dirjen Anggaran setempat. Sedangkan realokasi antar Provinsi dan/atau Kabupaten Satker Mandiri dapat dilakukan melalui persetujuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui revisi DIPA yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Mengingat Bantuan Pemerintah Pusat sangat terbatas untuk pembelian saprodi pelaksanaan Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi dan BJA Kedelai, maka penyediaan saprodi lainnya (bila diperlukan dan/atau tidak sesuai dengan rekomendasi setempat) agar dapat disediakan secara swadana oleh anggota kelompok atau berasal dari sumber lainnya. Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) hanya sebagai pemicu/stimulan sehingga diharapkan ada sharing dari pemerintah daerah melalui dana APBD I, APBD II, swasta/stakeholders lainnya, serta dana dari masyarakat dalam bentuk tenaga dan sarana lainnya.

31


Petani/kelompok tani diarahkan pula memanfaatkan fasilitas pembiayaan pemerintah untuk mendapatkan kredit usaha antara lain melalui : KUR dan sumber dana lainnya sebagainya. Pemberian kewenangan Tugas Pembantuan Provinsi meliputi pelaksanaan fisik yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi dan alokasi bantuan untuk kabupaten/kota yang tidak dapat menjadi satuan kerja DIPA. Tugas pembantuan provinsi dialokasi untuk memperkuat kelembagaan unit kerja terutama unit kerja pelaksana teknis daerah (UPTD). Berkaitan dengan belanja bantuan pemerintah dapat dijelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran untuk belanja bantuan pemerintah dikategorikan karena alasan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana. Memperhatikan pengelolaan belanja bantuan pemerintah (Banper), maka penempatan alokasi DIPA disesuaikan dengan karakteristik jenis bantuan pemerintah yang diberikan. Pola pelaksanaan bantuan pemerintah dimaksud dilakukan melalui transfer uang. Hal ini sangat tergantung dengan ketepatan dan keefektifan penyaluran dalam mewujudkan kegiatan yang baik. C. Pengelolaan Sumber Pendanaan Lain Pada tahun anggaran 2017, pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan umbi seperti kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar tidak mendapat fasilitasi APBN dari Pemerintah seperti kedelai. Namun melalui sumber pendanaan lainnya, seperti APBD Provinsi/Kab, swadaya petani, kemitraan maupun kredit (KUR) diharapkan sasaran produksi seperti kacang tanah 0,692 juta ton,

32


kacang hijau 0,274 juta ton, ubi kayu 24,61 juta ton dan ubi jalar 2,54 juta ton dapat tercapai. Mayoritas pencapaian sasaran produksi keempat komoditas tersebut diharapkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga peran petugas di lapangan dalam hal mendesiminasi teknologi tepat guna baik sistem budidaya dan pengolahan hasil maupun pengelolaan hulu-hilir sangat membantu tercapainya sasaran produksi tersebut khususnya melalui produktivitasnya. Selain itu perluasan areal tanam juga memilki andil dalam kontribusi pencapaian sasaran dimaksud. Perluasan areal ini ditempuh melalui kemitraan, promosi investasi dan kerjasama pemanfaatan lahan-lahan perkebunan dan kehutanan. 1. Kemitraan Kemitraan dapat dilakukan melalui kerjasama antar petani/ kelompok tani dengan pelaku usaha yang mempunyai usaha dengan bahan baku komoditas aneka kacang dan umbi. Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk bagi hasil, bayar setelah panen (yarnen), atau opkup hasil panennya dengan harga yang saling menguntungkan. 2. Promosi Investasi Promosi investasi kepada pelaku usaha maupun bantuan APBD di beberapa daerah yang sudah memiliki industri rumah tangga ataupun usaha kecil dan menengah. Sedangkan pemanfaatan lahan (perkebunan, kehutanan, tegal/kebun ataupun ladang/huma) dilakukan dengan pemanfaatan pola tanam tumpangsari yang saling menguntungkan dengan tanaman induknya.

33


3. Pemanfaatan Lahan-lahan Terlantar/Perkebunan/Kehutanan Dinas dapat memfasilitasi/menjembatani terjadinya kerjasama ini dengan pihak terkait (perhutani, inhutani dan PTPN) setempat. Kerjasama ini dimaksudkan untuk pemanfaatan lahan-lahan yang dimungkinkan untuk ditanami komoditas aneka kacang dan umbi baik dengan pola tumpangsari pada lahan-lahan replanting maupun lahan-lahan yang terbuka sebagai tanam perintis.

34


BAB IV RENCANA AKSI KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN Rencana aksi keberhasilan kinerja program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disusun berdasarkan target pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai keberhasilan kinerja, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki target kinerja utama dengan komponen berupa rancangan, pedoman, sosialisasi, luasan/jumlah unit bantuan pemerintah, serta laporan pelaksanaan kegiatan. A. Target Kinerja Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi pada TA. 2017 memiliki target kinerja yaitu : 1. Rancangan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi; 2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi; 3. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Kedelai; 4. Sosialisasi Pengembangan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi dan Pengembangan Kedelai melalui Teknologi Spesifik Lokasi, Perluasan Areal Tanam Dan Budidaya Jenuh Air Kedelai; 5. Laporan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi; 6. Gerakan Pencanangan Tanam/Panen; 7. Koordinasi dan Sosialisasi; 8. Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Kedelai. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi serta Evaluasi Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang Dan Umbi.

35


B. Rencana Aksi Titik kendali rencana aksi ini meliputi : 1. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi dan Perluasan Areal Tanam Kedelai dengan target 200.000 Ha; 2. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air Kedelai dengan Target seluas 10.000 Ha; 3. Pelaksanaan peningkatan produksi kedelai melalui subsidi harga benih unggul kedelai dengan target 300.000 Ha; 4. Pelaksanaan pengembangan ganyong seluas 100 Ha; 5. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan capaian sasaran produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar dan aneka umbi lain. C. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan walaupun untuk saat ini (2017) diprioritaskan pada kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai melalui Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air, namun diharapkan sasaran luas tanam komoditas aneka kacang dan umbi dapat terealisasi 100%. Sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi yaitu antara lain realisasi luas tanam dan penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk keperluan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Jika hal tersebut tidak berjalan yang diharapkan maka kinerja Direktorat Aneka Kacang dan Umbi dianggap kurang berhasil, walaupun hal tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang tidak bisa ditanggulangi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Beberapa faktor resiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan seperti tabel 11 berikut :

36


Tabel 11. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan No 1

Uraian Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Melalui Teknologi Spesifik Lokasi Dan BJA

a. b. c. d. e.

2

Pembinaan, pengawalan dan Pendampingan Monev

f. g. h. a. b. c.

3

Koordinasi kemitraan Akabi

4

Penyusun Kebijakan,Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Data dan Informasi

d. e. a. b. c. a. a. b.

5

Sarana dan Prasarana penunjang

c. d. a. b. c. d.

37

Berpengaruh

terhadap

Resiko Ketepatan Petunjuk Teknis, Ketepatan penetapan CPCL open camera Ketepatan penyediaan benih Ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggran Ketepatan penetapan SKPD Iklim yang mendukung Serangan OPT yang eksplosif Ketersediaan anggaran Kontinuitas dan ketepatan sosialisasi dan pelaksanaan Ketersediaan data dan informasi yang akurat Ketersediaan SDM yang handal Koordinasi antar instansi terkait Ketersediaan anggaran Ketepatan pelaksanaan Ketepatan penyelesaian administrasi Komitment seluruh stakeholders dalam mengeluarkan kebijakan Ketersediaan SDM yang handal dalam penyajian data dan informasi Ketersediaan sarana teknologi data dan informasi Ketersediaan anggaran Kemudahan akses terhadap data Ketepatan pelaksanaan pengadaan Ketersediaan SDM Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan Ketersediaan suku cadang


BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka mengingat tuntutan agar pengelola dan penerima manfaat kegiatan dan anggaran dapat bekerjasama melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, serta untuk mengatasi dan mencari pemecahan terhadap kendala maupun permasalahan yang mungkin muncul, maka pengendalian intern perlu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta ketepatan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 2. Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya. 3. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 4. Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan. Pengendalian intern dilakukan bukan saja hanya berkaitan dengan aspek program dan anggaran, namun termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya. Dalam melaksanakan pengendalian intern, ada 5 (lima) unsur pengendalian yang perlu dicermati yaitu: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian merupakan salah satu unsur pengendalian intern. 38


Unsur-unsur yang bertugas melaksanakan pengendalian yaitu : a. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 1. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis melalui penerbitan Petunjuk Teknis sebagai acuan/rambu-rambu operasional kegiatan. 2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Memberikan bimbingan penyusunan prosedur tata kerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. 4. Melakukan supervisi (orientasi, monitoring maupun evaluasi) ke daerah baik dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah. 5. Melakukan evaluasi tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan sebagai dasar perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017. b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Tanaman

Pangan

Provinsi

dan

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah: 1. Memberikan bimbingan kepada staf secara berjenjang dalam hal administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. 2. Menyusun prosedur tatakerja antara provinsi dan kabupaten/kota dengan cara meningkatkan koordinasi dan jaringan kerja. 3. Membentuk Tim Pengendali Internal pelaksanaan kegiatan.

39


B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung. Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja. Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, bantuan/pinjaman luar negeri serta mempunyai peranan strategis terhadap keberhasilan pembangunan tanaman pangan. Sistem dan upaya pengawasan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai langkah yang efektif agar dapat mengamankan kebijakan pembangunan tanaman pangan secara berdayaguna dan berhasilguna. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

40


2. Pemeriksaan yang mengarah kepada pelaksanaan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi, yaitu apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, sehingga akan dapat memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang. 3. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan mempertanggung jawabkan wewenang dan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. 4. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat atau pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana/ penyalahgunaan wewenang. C. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan : 1. Dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi dilakukan pada saat awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. 3. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. 4. Evaluasi dilakukan di masing-masing Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

41


5. Masing-masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh Tim. D. Pelaporan 1. Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang yaitu dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Provinsi. 2. Laporan dari Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi laporan dari seluruh kabupaten/kota dalam propinsi bersangkutan dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, laporan yang disampaikan, baik untuk anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan provinsi maupun tugas pembantuan kabupaten/kota, 3. Laporan dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran. 4. Format pelaporan terlampir.

42


BAB VI PENUTUP Keberhasilan pengembangan aneka kacang dan umbi perlu dukungan dari peran serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sedangkan Pemerintah Pusat lebih berperan sebagai fasilitator, akselerator dan regulator. Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat turut serta memfasilitasi terbentuknya kerjasama kemitraan sehingga terciptanya kepastian harga bagi kelompok tani. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan menjadi lokomotif pengembangan agribisnis aneka kacang dan umbi di masing-masing daerah, mengingat keberhasilannya akan memberi dampak bagi peningkatan pendapatan petani dan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, kabupaten/kota maupun provinsi.

43


44


Lampiran 1

RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2017

No.

Provinsi/Kabupaten

Peningkatan Peningkatan Produksi Produksi Melalui PTT Melalui BJA Ha

1 ACEH 1 Kab. Aceh Barat 2 Kab. Aceh Besar 3 Kab. Aceh Timur 4 Kab. Aceh Utara 5 Kab. Aceh Pidie 6 Kab. Aceh Jaya 7 Kab. Nagan Raya 8 Kab. Aceh Tamiang 9 Kab. Pidie Jaya Jumlah Aceh 2 SUMATERA UTARA 1 Kab. Deli Serdang 2 Kab. Labuhan Batu 3 Kab. Langkat 4 Kab. Mandailing Natal 5 Kab. Padang Lawas 6 Kab. Padang Lawas Utara Jumlah Sumut 3 RIAU 1 Kab. Indragiri Hilir 2 Kab. Indragiri Hulu 3 Kab. Rokan Hilir 4 Kab. Rokan Hulu Jumlah Riau 4 JAMBI 1 Kab. Batanghari 2 Kab. Bungo 3 Kab. Kerinci 4 Kab. Merangin 5 Kab. Muaro Jambi 6 Kab. Sarolangun 7 Kab. Tj. Jabung Timur 8 Kab. Tebo Jumlah Jambi

500 2.000 3.000 1.000 500 500 7.500 200 100 200 200 200 100 1.000

Ha

Ha

-

500 2.000 3.000 1.000 500 500 7.500

-

200 100 200 200 200 100 1.000

100 100 200 800 1.000 300 500 1.150 650 135 715 569 4.000 8.019

45

Jumlah

200

100 500 600

100 100 200 800 1.200 300 500 1.150 650 235 715 1.069 4.000 8.619


Lanjutan...

No.

Provinsi/Kabupaten

Peningkatan Peningkatan Produksi Produksi Melalui PT T Melalui BJA Ha

5 SUMAT ERA SELAT AN 1 Kab. Lahat 2 Kab. Musi Banyuasin 3 Kab. Musi Rawas 4 Kab. Muara Enim 5 Kab. Ogan Komering Ilir 6 Kab. Banyuasin 7 Kab. OKU Timur 8 Kab. OKU Selatan 9 Kota Lubuk Linggau Kab Penukal Abab 10 Lematang Ilir Jumlah Sumsel 6 BENGKULU 1 Kab. Rejang Lebong 2 Kab. Kaur 3 Kab. Kepahiang Jumlah Bengkulu 7 LAMPUNG 1 Kab. Lampung Utara 2 Kab. Lampung Timur 3 Kab. Tanggamus 5 Kab. Mesuji 6 Kab. Pesisir Barat 7 Kab. Pringsewu Jumlah Lampung 8 JAWA BARAT 1 Kab. Bandung 2 Kab. Bogor 3 Kab. Ciamis 4 Kab. Cianjur 5 Kab. Garut 6 Kab. Indramayu 7 Kab. Karawang 8 Kab. Kuningan 9 Kab. Majalengka 10 Kab. Subang 11 Kab. Sukabumi 12 Kab. Sumedang 13 Kab. Tasikmalaya 14 Kab. Bandung Barat 15 Kota Tasikmalaya * 16 Kab. Pangandaran 17 Provinsi Jumlah Jabar

Ha

Ha

500 1.000 500 500 1.600

1.050 1.500

1.000 500 400 100 5.100 550 138 500 1.188 175 650 500 200 125 350 2.000 500 500 1.000 3.000 500 5.000 1.000 250 500 1.000 2.000 1.000 3.750 500 500 1.000 14.000 36.000

Jumlah

500 1.000 500 500 2.650 1.500 1.000 500 400 100

3.550

8.650

-

550 138 500 1.188

150

175 800 500 200 125 350 2.150

-

500 500 1.000 3.000 500 5.000 1.000 250 500 1.000 2.000 1.000 3.750 500 500 1.000 14.000 36.000

150

Lanjutan...

46


No.

Provinsi/Kabupaten

Peningkatan Peningkatan Produksi Produksi Melalui PT T Melalui BJA Ha

9 JAWA T ENGAH 1 Kab. Banyumas 2 Kab. Blora 3 Kab. Boyolali 4 Kab. Brebes 5 Kab. Cilacap 6 Kab. Grobogan 7 Kab. Kebumen 8 Kab. Kendal 9 Kab. Klaten 10 Kab. Kudus 11 Kab. Pati 12 Kab. Purworejo 13 Kab. Rembang 14 Kab. Sragen 15 Kab. Wonogiri Jumlah Jateng 10 D.I YOGYAKART A 1 Kab. Bantul 2 Kab. Gunung Kidul 3 Kab. Kulon Progo Jumlah DIY 11 JAWA T IMUR (T P) 1 Kab. Bangkalan 2 Kab. Gresik 3 Kab. Jember 4 Kab. Jombang 5 Kab. Lamongan 6 Kab. Madiun 7 Kab. Nganjuk 8 Kab. Pasuruan 9 Kab. Ponorogo 10 Kab. Sampang 11 Kab. Trenggalek 12 Kab. Tulungagung 13 Kab. Sumenep 14 Kab. Mojokerto 15 Kab. Blitar 16 Kab. Bojonegoro 17 Kab. Pacitan 18 Kab. Banyuwangi 19 Kab. Tuban 20 Provinsi Jumlah Jatim

300 2.000 2.600 500 1.000 4.000 1.500 500 500 100 2.500 500 500 2.000 1.000 19.500 500 500 500 1.500

Ha

Ha

-

-

5.500 255 4.000 2.000 2.500 2.000 7.500 1.000 2.640 5.000 8.000 1.000 2.500 1.000 1.000 1.000 500 1.000 23.498 71.893

Jumlah

-

300 2.000 2.600 500 1.500 4.000 1.500 500 500 100 2.000 500 500 2.000 1.000 19.500 500 500 500 1.500 5.500 255 4.000 2.000 2.500 2.000 7.500 1.000 2.640 5.000 8.000 1.000 2.500 1.000 1.000 1.000 500 1.000 23.498 71.893

Lanjutan...

47


No.

Provinsi/Kabupaten

Peningkatan Peningkatan Produksi Produksi Jumlah Melalui PTT Melalui BJA Ha

12 1 2 3 13 1 2 3 4 5 6 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 1 2 3

BANTEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Jumlah Banten NUSA TENGGARA BARAT Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Tengah Kab. Sumbawa Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Barat Jumlah NTB NUSA TENGGARA TIMUR Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Ngada Jumlah NTT KALIMANTAN TENGAH Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Barito Timur Jumlah Kalteng

500 3.000 500 4.000 5.000 3.750 2.750 2.000 1.000 500 15.000 250 300 300 100 500 250 2.000 300 950 550 5.500

1.200 1.200

Ha

Ha

-

500 3.000 500 4.000

-

5.000 3.750 2.750 2.000 1.000 500 15.000

-

250 300 300 100 500 250 2.000 300 950 550 5.500

1.600 2.200 3.800

1.600 2.200 1.200 5.000 Lanjutan...

48


No.

Provinsi/Kabupaten

Peningkatan Produksi Melalui PT T

Peningkatan Produksi Melalui BJA

Jumlah

Ha

Ha

Ha

16 KALIMANT AN SELAT AN 1 Kab. Tanah Bumbu 2 Kab. Barito Kuala 3 Kab. Kota Baru 4 Kab. Tanah Laut 5 Kab. Balangan Jumlah Kalsel 17 KALIMANT AN UT ARA 1 Kab. Bulungan Jumlah Kaltara 18 SULAWESI UT ARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 1 2 3 4 5 6 7 8 20 1 2 3 4 5 6 7 8 21 1 22 1

200 2.300 500 1.500 4.500

-

Kab. Bolaang Mangondow Kab. Minahasa Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolmang Selatan Kab. Bolmang Timur Kota Tomohon Kota Manado Kep Talaud Jumlah Sulut SULAWESI SELAT AN Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Bulukumba Kab. Jeneponto Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Sinjai Kab. Takalar Jumlah Sulsel KALIMANT AN BARAT Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Kubu Raya Kab. Singkawang Jumlah Kalbar SULAWESI T ENGGARA Kab. Kolaka Jumlah Sultra GORONT ALO Kab. Pohuwato Jumlah Gorontalo T OT AL NASIONAL

700

700

200 700 2.300 500 1.500 5.200

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000 500 500 500 100 100 100 100 100 4.000

-

1.000 500 500 500 100 100 100 100 100 4.000

-

1.050 2.000 3.000 975 760 515 8.300

-

100 100 500 100 100 200 100 100 1.300

1.050 2.000 3.000 975 760 515 8.300 100 100 500 100 100 200 100 100 1.300 500 500

500 500

1.000 1.000

-

1.000 1.000

200.000

10.000

210.000

49


Lampiran 2

LOKASI PENGEMBANGAN GANYONG TAHUN 2017 No. 1

Provinsi/Kabupaten JAWA BARAT Kab. Bandung Jumlah

Pengembangan Ganyong (Ha) 100 100

50


Lampiran 3

Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang

KOP SURAT MASING-MASING DINAS PERJANJIAN KERJASAMA/KONTRAK KERJA BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian) NOMOR : .............(nomor surat dari Penangkar Benih) NOMOR :...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan) Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP

:------------------------ (nama) :------------------------ (NIP)

Jabatan Pertanian)

:------------------------ (jabatan pada satuan kerja Dinas

Alamat

:------------------------ (alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama -----------(institusi), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA membuat kesepakatan dengan PARA PIHAK sebagai PIHAK KEDUA, yaitu, Nama Jabatan

:------------------------ (nama Penangkar ) :------------------------ (Ketua Kelompoktani)

Alamat

:------------------------ (alamat lengkap)

51


Selaku Pimpinan Penangkar ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Nama Jabatan

:------------------------ (nama Kelompoktani ) :------------------------ (Ketua Kelompoktani)

Alamat

:------------------------ (alamat lengkap)

Selaku Ketua Kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan bantuan paket sarana produksi kegiatan peningkatan produksi kedelai melalui Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Para Pihak telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan produksi kedelai dan Bantuan Pemerintah tahun 2017;

2.

PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

3.

PIHAK KEDUA adalah Penangkar Benih yang telah terdaftar di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)

4.

PIHAK KETIGA adalah Kelompok Tani/Gapoktan penerima bantuan saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai

Pasal 2 52


HAK DAN KEWAJIBAN 1.

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dan persyaratannya dituangkan dalam Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan bantuan paket sarana produksi Program Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018; b. Berkewajiban melakukan verifikasi kelayakan penangkar (PIHAK KEDUA) maupun kelayakan calon kelompok tani pengelola kegiatan.; c. Memprioritaskan penggunakan benih hasil penangkaran untuk kegiatan pertanaman berikutnya di wilayah kerjanya; d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018 kepada PIHAK KEDUA dan KETIGA; e. Berhak menerima dari PIHAK KEDUA laporan perkembangan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis tentang penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018 dari PIHAK KEDUA; f. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana paket sarana produksi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih program peningkatan produksi kedelai tahun 2018 dari PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a. Berhak melakukan CPCL kelompok tani pelaksana kegiatan peningkatan produksi kedelai yang akan menggunakan benih hasil penangkaran pada tahun berjalan dan rencana tahun 2018 untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;

53


b. Berhak mendapatkan insentif yang wajar dari kegiatan penyerapan dan penyaluran benih kedelai kekelompok tani; c. Berkewajiban melakukan pembinaan kepada PIHAK KETIGA dalam pengelolaan kegiatan untuk mencapai target produksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis; d. Berkewajiban untuk membuat laporan perkembangan kegiatan sesuai petunjuk teknis untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA; e. Berkewajiban menyerap benih hasil penangkaran dan menyalurkannya pada saat dibutuhkan kelompok tani di tingkat wilayahnya, serta bekerjasama dengan pihak lain untuk menyerap produksi sebagai benih; f.

3.

Berkewajiban ikut bertanggungjawab jika terjadi kegiatan tidak berjalan sebagimana mestinya yang disebabkan kelalaian serta dikenakan sanksi.

Hak dan kewajiban PIHAK KETIGA a. Berkewajiban mengelola bantuan paket sarana produksi yang diterima dari PIHAK PERTAMA secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan maupun peraturan lainnya; b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan selambat - lambatnya ………………. (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) c.

Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. Berhak mendapatkan bimbingan, pendampingan dan pengawalan dari PIHAK KEDUA dalam hal budidaya kedelai untuk dijadikan benih; e. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan tembusan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Pasal 3 NILAI BANTUAN

54


1.

Nilai Bantuan paket sarana produksi kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai senilai Rp. -------(nominal),-(-----------rupiah);

2.

Bantuan paket sarana produksi tersebut merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. Pasal 4 JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1.

Jenis bantuan paket sarana produksi kedelai tahun 2017 berupa benih kedelai bersertifikat dan pupuk organik/anorganik/pestisida/herbisida/rhizobium yang kegiatannya dilakukan melalui Pengelolaan Pertanaman Terpadu (PTT)

2.

Spesifikasi bantuan paket sarana produksi Program Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2017 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1.

Pekerjaan bantuan kegiatan pengelolaan produksi kedelai tahun 2017 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini serta mengacu pada pola tanam/iklim setempat;

2.

Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

55


1.

Pencairan bantuan dilakukan secara transfer dari rekening Kas Negara ke rekening PIHAK KETIGA melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

2.

Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan melalui : a. Satu tahap apabila total nilai bantuan untuk satu kelompok tani tidak lebih dari Rp. 100.000.000.00; b. Dua tahap apabila total nilai bantuan untuk satu kelompok tani lebih dari Rp. 100.000.000.00

3.

Apabila total nilai bantuan lebih dari Rp. 100.000.000.00 PIHAK PERTAMA akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA; b. PIHAK KETIGA telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PIHAK PERTAMA

4.

PIHAK PERTAMA akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. PIHAK KETIGA telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PIHAK PERTAMA; b. PIHAK KETIGA telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%. Pasal 7 KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1.

PIHAK KETIGA siap dan sanggup melaksanakan program kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih dalam upaya program peningkatan produksi kedelai tahun 2018 sesuai petunjuk teknis.

56


2.

PIHAK KETIGA siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket sarana produksi program Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2017 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Pasal 8 SISA DANA BANTUAN

1.

PIHAK KETIGA diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;

2.

Penggunaan sisa dana bantuan oleh PIHAK KETIGA harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA;

3.

PIHAK KETIGA siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan. Pasal 9 SANKSI

1.

PIHAK KETIGA siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administratif, PIHAK KETIGA siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;

2.

PIHAK KETIGA siap menggembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis. Pasal 10 LAPORAN

1.

PIHAK KETIGA siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan

57


pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis; 2.

PIHAK KETIGA siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai dan tidakn melampaui akhir tahun anggaran Pasal 11 FORCE MAJEURE

1.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK digolongkan sebagai force majeure;

2.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

3.

Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure dan dilengkapi dengan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain surat keterangan dari instansi terkait, berita acara yang ditandatangani pejabat desa/kecamatan maupun petugas lapang;

4.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang akan diatur selanjutnya. Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

58

atas yang atau yang


1.

Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

2.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3.

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK. PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tani

Penangkar Benih Materai Rp 6.000,-

--------------------------------------- (nama jelas)

---------------------------(nama jelas)

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

------------------------------ (nama jelas)

59


Lampiran 4

Provinsi Kabupaten Kecamatan Bulan

BLANKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017 : : : : Jumlah

N o

Kecamatan

(1)

(2)

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

(3)

(4)

(5)

SK Penetapan CPCL (Ha) (6)

Pengajuan ke Bank Proses Cair (Ha) (Ha) (7) (8)

Realisasi Tanam (Ha)

(%)

(9)

(10)

Realisasi Panen Luas (Ha) (11)

Provitas (Ku/Ha) (12)

Produksi (Ton) (13)

Dilaksana kan MH 10/11

Ket

(14)

(15)

* Coret yang tidak perlu ……………………………………… 2017 Mengetahui KCD/PPL ..………………………………………..…… NIP.

60


Lampiran 5

BLANKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017 Provinsi Kabupaten Bulan

: : : Jumlah

N o

Kecamatan

(1)

(2)

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

(3)

(4)

(5)




(%)

(9)

(10)



Produksi (Ton) (13)

Dilaksana kan MH 10/11

Ket

(14)

(15)

* Coret yang tidak perlu

……………………………………… 2017 Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten …………………………… ..………………………………………..…… NIP. 61


Lampiran 6

BLANKO LAPORAN BULANAN PROVINSI KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017 Provinsi Kabupaten Bulan

: : : Jumlah

N o

Kabupaten

(1)

(2)

Kecamatan

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

(3)

(4)

(5)

(6)




(%)

(10)

(11)



Produksi (Ton) (14)

Dilaksa nakan MH 10/11 (15)

Keterang an (16)

* Coret yang tidak perlu ……………………………………… 2017 Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi …………………………… ..………………………………………..…… NIP.

62


Lampiran 7

63


Lampiran 8

64


Lampiran 9

65

No title

Recommend Documents