No title

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2016 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan progam dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Hal ini menyiratkan bahwa Kepala BNN sebagai penanggung jawab program dan kegiatan di bidang P4GN, wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada Presiden sebagai Kepala Negara maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang digulirkan. Secara umum Sasaran Strategis BNN yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

i

Laporan kinerja yang ringkas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, selain itu laporan ini menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

Jakarta,

Februari 2017

Kepala Badan Narkotika Nasional

TTD Drs. Budi Waseso


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan 2 (dua) program yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

2.

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)., Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 7

(tujuh) Sasaran Strategis dengan 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Utama, dengan kriteria capaian sebagai berikut: a.

Capaian di atas 100% sebanyak = 5 Indikator Kinerja Utama;,

b.

Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 3 Indikator Kinerja Utama;

c.


d.


e.


f.

Capaian 50 sd 59% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Utama;

g.

2 (dua) Indikator Kinerja Utama BNN belum dapat nilai dari Kemenpan & Reformasi Birokrasi. Upaya pencaian target kinerja BNN, dilakukan dengan mendorong kinerja

Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN. Berdasarkan

evaluasi

bahwa

kinerja

Satker

setiap

tahunnya

sudah

menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di beberapa Satker di kewilayahan belum terisi baik struktural maupun fungsional. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

iii

Terhambatnya pengisian personil pemberantasan dan pelaksana tugas teknis lainnya, juga karena adanya keterbatasan BNN menyediakan tunjangan kinerja terutama pada provinsi yang tunjangan kinerja daerah yang sangat besar dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang diperoleh bila menjadi pegawai BNN. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNN termasuk dengan melakukan pergeseran personil pada satauan kerja yang sangat membutuhkan

dan

tergolong

rawan

peredaran

narkoba.

Disamping

itu

mengoptimalkan anggaran yang tersedia khususnya yang berkaitan dengan belanja pegawai. Oleh karena adanya moratorium penerimaan pegawai, maka akan dilakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan. Dari segi penyerapan anggaran, Tahun 2016 BNN berhasil menyerap anggaran sebesar 72%. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Besarnya

sisa

anggaran

sangat

dipengaruhi

oleh

adanya

kebijakan

pemotongan/penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi anggaran BNN dikurang dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi anggaran BNN sesungguhnya tahun 2016 adalah sebesar 89%.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 .................................................................................

iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ...............................................................................................

vii

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Dasar Hukum .............................................................................

2

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................

3

D. Struktur Organisasi.....................................................................

6

E. Sistematika .................................................................................

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA..............................................................

8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN ....................................................

11

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................

11

B. Realisasi Anggaran ....................................................................

76

PENUTUP .........................................................................................

78

BAB IV


v

Lampiran

Lampiran

1

Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2016 ....................

81

Lampiran

2

Hasil Pengukuran Aspek Manfaat P4GN TA. 2016 ...............

84

Lampiran

3

Rekapitulasi Perhitungan Laju Angka Coba Pakai Penyalah guna Narkoba Per Provinsi dan Nasional Tahun 2016..........................................................................................

86

Partisipasi Kemandirian Lingkungan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba .................................

87

Partisipasi Kemandirian Lingkungan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba .................................

88

Rekapitulasi Mantan Penyalah guna dan Pecandu Narkoba yang tidak Kambuh Kembali Setelah Menjalani Rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi................................

89

Data Penangangan Kasus Narkotika Tahun 2010 – 2016 ....

91

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

4

5

6

7


vi

DAFTAR TABEL

Tabel

1

Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2016 ........................

9

Tabel

2

Realisasi Capaian Kinerja BNN Tahun 2016 .............................

11

Tabel

3

Angka Penyalah Guna Narkoba Coba Pakai, Teratur, dan Pecandu Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Jenjang Sekolah Berdasarkan Survei terhadap Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016 ..............................................................

20

Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Kelompok Masyarakat untuk Tingkat Pusat Tahun 2016 ..................................................................................

30

Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Kelompok Stakeholder untuk Tingkat Pusat Tahun 2016 ..................................................................................

36

Jumlah Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang Tidak Kambuh Kembali Setelah Menjalani Rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi Berdasarkan Asal Lembaga .........

40

Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dan 2016 ......................................................

42

Sasaran, Indikator Kinerja Utama BNN Bidang Rehabilitasi berdasarkan Renstra BNN tahun 2015 – 2019 ..........................

42

Capaian kinerja BNN Bidang Rehabilitasi tahun 2016 dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra BNN tahun 2015 – 2019 ................................................

43

Perbandingan Nilai Hasil Capaian Kinerja BNN Tahun 2014 dengan Tahun 2015 dan 2016 ....................................................

68

Kondisi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Narkotika Nasional dalam Opini BPK RI ...................................

75

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

4

5

6

7

8

9

10

11


vii

DAFTAR GRAFIK Grafik

Grafik Grafik Grafik Grafik

Grafik

1

2 3 4 5

6

Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2006 – 2016 Menurut Waktu menyalahgunakan narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa ...........................................................................

14

Distribusi yang Pernah Terpapar KIE, Tingkat Pemahaman, dan Yakin Menghindari Narkoba, 2016 .....................................

16

Hasil Olah Data kepada Kelompok Sasaran Keluarga, Pelajar/Mahasiswa, Pekerja, Kelompok Masyarakat ...............

22

Jumlah Institusi Pemerintah dan Swasta yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba .............

24

Jumlah Kelompok Masyarakat dan Institusi Pendidikan yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba .......................................................................................

24

Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingkat Pusat dan daerah Tahun 2016 ............................

31

Grafik

7

Peningkatan Capaian Kinerja Lembaga Pendidkan .................

32

Grafik

8

Realisasi Jumlah Kelompok Stakeholder yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingkat Pusat dan daerah Tahun 2016 ............................

37

Grafik

9

Peningkatan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah..................

38

Grafik

10

Capaian Layanan Rehabilitasi Tahun 2016...............................

41

Grafik

11

Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Mendapatkan Peningkatan kemampuan, Mampu Operasional, dan Menghasilkan Mantan Pecandu Tidak Kambuh Kembali ........

46

Jumlah Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba yang Terungkap ...................................................................................

50

Grafik

12

Grafik

13

Persentase Capaian Penyelesaian Penyidikan Aset TPPU .....

53

Grafik

14

Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Efektifitas Kerja Sama Tahun 2015 – 2016............................................................

60

Grafik

15

Nilai Kinerja Anggaran BNN .......................................................

71

Grafik

16

Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Sebelum Pagu Blokir ...

77

Grafik

17

Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Setelah Pagu Blokir .....

78


viii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sasaran peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Penanganan

permasalahan

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

Narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi Narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Mencermati

perkembangan

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

Narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan Narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkoba. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

1

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point penanggulangan Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia. Pelaksanaan

kerjasama

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat pusat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi didukung dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem penganggaran dari semula penganggaran berbasis fungsi (Money Follow Function) berubah menjadi penganggaran berbasis program (Money Follow Program) yang berdampak pada kemudahan bagi K/L/I mengalokasikan anggaran masing-masing dalam pelaksanaan program P4GN. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini disusun

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. B.

Dasar Hukum. 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

6.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


2

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

9.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan. 1.

Kedudukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2.

Tugas. a.

Menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

nasional

mengenai

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. b.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c.

Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap Narkoba. d.

Meningkatkan

kemampuan

lembaga

rehabilitasi

medis

dan

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. e.

Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.


3

f.

Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan

dan

peredaran gelap Narkoba. g.

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.

h.

Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.

i.

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

j.

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan

kebijakan

nasional

pemberantasan

penyalahgunaan

mengenai

danperedaran

pencegahan gelap

dan

psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 3.

Fungsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

b.

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.

c.

Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

d.

Penyusunan

dan

perumusan

kebijakan

teknis

pencegahan,

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN. e.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.

f.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.


4

g.

Pengoordinasian

instansi

pemerintah

terkait

dan

komponen

masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. h.

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

di

lingkungan BNN. i.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.

j.

Pelaksanaan

penyelidikan

dan

penyidikan

penyalahgunaan

peredaran gelap Narkoba. k.

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba.

l.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/ atau pecandu Narkoba.

m.

Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

n.

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi

penyalahgunaan

dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya. o.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

p.

Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

q.

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.


5

r.

Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

s.

Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.

t.

Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

u.

Pelaksanaan pengujian Narkoba.

v.

Pengembangan laboratorium uji Narkoba.

w.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4.

Kewenangan. Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D.

Struktur Organisasi. Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut: 1.

Kepala BNN;

2.

Sekretariat Utama;

3.

Inspektorat Utama;

4.

Deputi Bidang Pencegahan;

5.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

6.

Deputi Bidang Pemberantasan;

7.

Deputi Bidang Rehabilitasi;

8.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;

9.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan

10.

Instansi Vertikal.


6

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA

SETTAMA

ITTAMA

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG DAYAMAS

DEPUTI BIDANG BERANTAS

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

DEPUTI BIDANG HUKUM & KERMA

PUS LITDATIN BNNP

BNNK/KOTA

E.

Sistematika. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan.

Bab II

Perencanaan Kinerja.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV

Penutup.

Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja

2.

Lain-lain yang dianggap perlu


7

BAB II PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi salah satu agenda pembangunan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu dengan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi

penyalahgunaan

Narkoba.

Dalam RPJMN telah

ditetapkan

Laju

peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 0,05% per tahun. Sedangkan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah dengan: 1.

Mengintensifkan upaya sosisalisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba (demand side);

2.

Meningkatnya

upaya

terapi

dan

rehabilitasi

pecandu

dan

korban

penyalahgunaan Narkoba (demand side); dan 3.

Meningkatnya efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (supply side). Adapun strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas

adalah: 1.

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah;

2.

Diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media;

3.

Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;

4.

Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba; dan

5.

Kegiatan intelijen Narkoba.


8

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN sebagai focal point penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN sebagai berikut: Visi

: “Mewujudkan

masyarakat

Indonesia

yang

sehat,

bebas

dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba” Misi

: “Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba”

Tujuan : “Peningkatan

penanganan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba” Sedangkan Sasaran Strategis “Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0,05% per tahun” Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1. Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2016 Kementerian/Lembaga

: Badan Narkotika Nasional

Tahun Anggaran

: 2016

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target 2016

1

2

3

4

1.

Terkendalinya angka Laju Peningkatan Prevalensi prevalensi penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkoba Narkoba

0,05%

2.

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan

9,75%

dan

peredaran

Laju angka coba pakai

pengguna

Narkoba

gelap

Narkoba.


9

1

3.

2

Terwujudnya

3

kemandirian

Indeks

kemandirian

masyarakat dan stakeholder

masyarakat

berpartisipasi

P4GN

dalam

pelaksanaan P4GN

4

Indeks

dalam

partisipasi pelaksanaan

kemandirian

stakeholder

dalam

partisipasi

2,50 (skala)

2,50

pelaksanaan

(skala)

Jumlah mantan penyalah guna dan

16.000

penyalah guna dan pecandu

pecandu

Orang

Narkoba yang tidak kambuh

kambuh kembali setelah menjalani

kembali

rehabilitasi

P4GN 4.

Meningkatnya

mantan

Narkoba

yang

tidak

dan/atau

pasca

rehabilitasi 5.

Melemahnya

aktivitas

jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap Persentase

22 Jaringan

penyelesaian

100%

penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak

perdana

narkotika

hasil

tindak pidana narkotika 6.

Meningkatnya produk dan Indeks layanan kerjasaman

hukum nasional

layanan

hukum

bidang

4 (skala)

serta P4GN dan

internasional bidang P4GN

Tingkat

efektivitas

kerjasama

65%

dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri

7.

Meningkatnya tata kelola

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

organisasi yang profesional

BNN Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN

55,00

B

Nilai Kinerja Anggaran BNN

85,00

Opini Laporan Keuangan BNN

WTP


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN A.

Capaian Kinerja Organisasi. Capaian kinerja BNN merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara cascading turun hingga ke level yang paling bawah di BNN kewilayahan. Sasaran

strategis

yang

dicapai

merupakan

hal

yang

harus

dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki benefit (manfaat) kepada masyarakat. Dalam Perjanjian Kinerja BNN tahun 2016 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis,13 (tiga belas) indikator kinerja utama dengan gambaran capaian setiap sasaran dan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerja BNN Tahun 2016 No.

Sasaran Strategis


Target 2016

Realisasi 2016

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

0,05%

-0,3

800%

9,75%

2,12%

178%

2,50

2,39

95,7%

2,48

99,16%

1.

2.

3.

Terkendalinya angka

Laju Peningkatan

prevalensi penyalahgunaan Narkoba

Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Meningkatnya daya

Laju angka pengguna

tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredar-an gelap Narkoba.

Narkoba coba pakai

Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN


(skala)

2,50 (skala)

11

1

2

3

4

5

6

4.

Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali

Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi

16.000 Orang

9.423 Orang

58,89%

5.

Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap

22 Jaringan

31

140,91%

Jaringan

Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)

100%

86%

86%

4

3,3

82,5%

65%

65,71%

101,9%

55,00

NA

NA

B

NA

NA

Anggaran

85,00

87,14

102,52%

Opini laporan keuangan BNN

WTP

WTP

100%

tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 6.

Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN

7.

Meningkatnya tatakelola organisasi yang profesional

Indeks layanan hukum bidang P4GN Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN Nilai Kinerja BNN

(skala)

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu tahun 2016, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

12

1.

Sasaran : Terkendalinya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0,05% setiap tahun. Guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari program yang dilaksanakan perlu dilakukan pengukuran dari setiap sasaran dengan indikator kinerja utama sebagaimana uraian berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Laju

Peningkatan

Prevalensi

Target

Realisasi

%

0,05%

-0,3%

800%

Penyalahgunaan Narkoba Definisi operasional dari laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah Perubahan rasio jumlah penyalahgunaan Narkoba terhadap populasi penduduk yang berpotensi menyalahgunakan Narkoba (usia 10-59 tahun) pada suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil survei BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2014 telah melahirkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 2,18%. Berdasarkan hasil survei tersebut telah dilakukan perhitungan proyeksi angka prevalensi, dimana tahun 2016 telah diproyeksikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 2,21% atau setara dengan 4.173.633 orang dengan rincinan kategori adiksi coba pakai sebanyak 1.632.636 orang (prevalensi 0,87%); kategori teratur pakai sebanyak 1.539.360 orang (prevalensi 0,82%); kategori pecandu suntik sebanyak 70.001 orang (prevalensi 0,04%) dan pecandu non suntik sebanyak 931.636 orang (prevalensi 0,49).


13

Seperti diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia didasari oleh 3 (tiga) hasil survei yaitu survei pada kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pekerja dan kelompok rumah tangga. Namun penelitian prevalensi penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan secara serentak kepada ketiga kelompok sasaran tersebut setiap tahunnya, oleh karena berbagai keterbatasan utamanya masalah ketersediaan anggaran. Pada Tahun 2016 lalu, BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI telah melakukan Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa dan didapatkan angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,9 % (Grafik 1). Jika menggunakan dan membandingkan hasil survei tersebut, maka angka prevalensi bukan lagi sekedar dapat ditahan lajunya, namun dapat diturunkan dari 2,2% di tahun 2015 menjadi 1,9% pada tahun 2016, dengan penurunan laju angka prevalensi sebesar -0.3%. Laju peningkatan

prevalensi

penyalahgunaan

Narkoba

diperoleh

dengan

membandingkan trend angka prevalensi pada tahun ke-n dengan tahun n-1. Angka prevalensi tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2011 pada kelompok yang sama yaitu 2,9%. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa tentunya

sangat

mempengaruhi

perkembangan

angka

prevalensi

penyalahgunaan Narkoba secara umum. Grafik 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2006 – 2016 Menurut Waktu Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa 10

Kecenderungan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Semakin Menurun

8,1

7,8

Persentase

8

6

5,2

5,1

4,3

4

3,8 2,9 1,9

2 0 2006

2009 Pernah pakai

2011

2016

Pakai setahun terakhir


14

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba”, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Laju peningkatan

Formula =(((Tp–Rp)+Tp)/Tp))*100%

Hasil Perhitungan =(((0.05- (-0.3)+0.05

prevalensi

/0.05))*100%

penyalahgunaan

=(0.4/0.05)*100%

Narkoba

=800%

Keterangan - Tp : Target Prevalensi - Rp : Realisasi Prevalensi

Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 800%. Terkait dengan perhitungan capaian keberhasilan menahan laju angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan perhitungan sebagaimana lazimnya dengan membandingkan realisasi dibagi target lalu dikalikan 100%, akan tetapi dilakukan sebagaimana rumus di atas. Laju angka prevalensi memiliki komposisi perhitungan terbalik, dimana semakin tinggi capaian angka laju akan memperkecil persentase capaian. Begitupun sebaliknya, jika capaian angka laju semakin rendah akan berdampak positif terhadap persentase capaian. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (160%), persentase capaian tahun 2016 sangat meningkat tajam (800%). Sebenarnya capaian tersebut tidak dapat dibandingkan secara apple to apple disebabkan penelitian prevalensi penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan secara serentak kepada ketiga kelompok sasaran sebagaimana dijelaskan di atas. Meski demikian, capaian pada tahun 2016 dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah pada akhir periode Renstra mampu menahan laju angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0.05%. Untuk melihat korelasi secara apple to apple antara hasil penelitian pada kelompok pelajar dan mahasiswa dengan fakta nyata di lapangan bahwa terjadi perubahan pengetahuan dan respon untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa, berikut ini disajikan informasi tentang keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan P4GN yaitu tentang keterpaparan program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh BNN. Dari total pelajar dan mahasiswa yang terpapar KIE sebanyak 79%, sebanyak 74% mengaku mengerti dari pada program KIE tersebut dan 53% mengaku akan menghindari Narkoba (Grafik 2). Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

15

Grafik 2. Distribusi yang Pernah Terpapar KIE, Tingkat Pemahaman, dan Yakin Menghindari Narkoba, 2016 87%

90%

81%

80% 70%

79% 69%

65%

60%

84%

77%

74%

55%

57%

53%

50% 40%

31%

30% 20%

10% 0% SMP terpapar KIE

SMA mengerti

PT/AKD

Total

Yakin menghindari

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di

atas sangat

dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan advokasi program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan), yang didukung dengan kerja keras dari seluruh Satuan Kerja BNN untuk mendorong instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melaksanakan program P4GN di lingkungannya. Di samping itu juga sudah terbangun kemandirian masyarakat melakukan kampanye bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh para penggiat yang dibentuk oleh BNN. Guna mengetahui sejauh mana dukungan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, BNN melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan ke berbagai satuan kerja di kewilayahan dengan hasil capaian 4,2 (metode likert skala 5), atau jika dikonversikan ke persentase menjadi 83,3% dengan kategori “Baik” berdasarkan PMK Nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L (Lampiran 2). Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

16

Selain hal tersebut di atas, upaya P4GN di daerah dapat berjalan lebih efektif sejalan dengan dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Meskipun

menunjukkan

keberhasilan

dalam

menahan

laju

penyalahgunaan Narkoba, Indonesia masih tetap harus waspada untuk melakukan P4GN yang signifikan secara komprehensif dan sinergi. Apabila hal ini tidak dilakukan maka laju penyalahgunaan Narkoba akan lebih dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah: 1.

Perlu segera diterbitkan kebijakan pemerintah pengganti Inpres No 12 Tahun 2011 untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional berwawasan anti Narkoba guna meningkatan kerjasama antar instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya berperan aktif dalam upaya P4GN.

2.

Penanganan permasalahan Narkoba harus dilakukan secara serentak di seluruh wilayah tanah air, oleh karena itu sangat mendesak pembentukan dan pengembangan kelembagaan BNN pada Kabupaten/Kota yang belum terbentuk, di samping itu juga perlu penambahan sumber daya manusia termasuk sarana dan prasarana.

3.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan perlu didukung dengan data penelitian yang lebih luas, sehingga dampak/hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memperkuat keyakinan terkait dengan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan. Sebagai analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai

kebehasilan ini, BNN dengan segala keterbatasan sumber daya telah memanfaatkan peningkatan kerjasama dengan K/L/I menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program P4GN. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

17

Dengan demikian, keberhasilan menahan laju angka prevalensi bukan hanya semata-mata keberhasilan BNN, akan tetapi kontribusi dari seluruh K/L/I seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta K/L lainnya menggandeng masyarakat dalam mensukseskan program P4GN di Indonesia.

2.

Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sebagai focal point penanggulangan Narkoba, BNN telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara massive. Langkah pertama dengan melakukan pencegahan dengan target menekan laju angka coba pakai sebagaimana indikator tersebut di bawah ini: No.


Target

Realisasi

%

1.

Laju Angka Penyalah guna Narkoba

9,75%

2,12%

178%

Coba Pakai Secara definisi operasional, Laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai adalah upaya meningkatkan ketahanan diri dan organisasi untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan Narkoba. Angka target sebesar 9,75% sebagai batas atas laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai didapatkan dari data penelitian coba pakai pada 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu pelajar/mahasiswa, masyarakat, keluarga, dan pekerja. Keberhasilan program dinilai dari keberhasilan menekan angka laju coba pakai dibawah angka 9,75% dan dikatakan tidak berhasil menekan laju coba pakai apabila angka hasil penelitian menunjukan laju coba pakai diatas angka target 9,75%, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini:


18

Yang dijadikan baseline adalah data hasil penelitian tahun 2008, dimana terdapat sekitar 892.928 orang masuk dalam kategori sebagai penyalah guna Narkoba coba pakai. Pada tahun 2011 angka ini mengalami peningkatan menjadi 1.159.649 orang, rata-rata kenaikan angka coba pakai pada rentan waktu 2008-2011 adalah +10.95%. Kemudian pada tahun 2014 dengan menggunakan angka proyeksi sebesar 1.624.026, jika dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 2011 mengalami kenaikan rata-rata +13.34% pada 3 (tiga) tahun tersebut. Berdasarkan data tersebut angka proyeksi coba pakai pada tahun 2019 adalah sebesar 1.809.138, dengan demikian estimasi coba pakai tahun 2019 adalah 9,75%. Dengan membandingkan angka proyeksi tersebut dengan baseline tahun 2008 sebesar 892.928, lalu hasilnya dibagi 11 tahun diperoleh angka rata-rata kenaikan sebesar +9,75%. Meskipun data yang tersaji tahun 2016 ini tidak bisa dibadingkan secara apple to apple disebabkan target 9,75% adalah untuk 3 (tiga) kelompok sasaran, namun hasil penelitian pada tahun 2016 khusus pada kelompok pelajar dan mahasiswa setidaknya dapat menggambarkan keberhasilan dalam menekan laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

19

Hasil perhitungan olah data dari hasil penelitian penyalahgunaan Narkoba tahun 2016, diperoleh laju angka coba pakai sebesar 2,12% (lampiran 3) dengan persentase capaian sebesar 178%. Data trend angka coba pakai khusus segmen pelajar dan mahasiswa dari tahun ke tahun, seperti tergambar pada tabel berikut ini: Tabel 3. Angka Penyalah Guna Narkoba Coba Pakai, Teratur, dan Pecandu Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Jenjang Sekolah Berdasarkan Survei terhadap Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai”, adalah sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Laju angka

=((TCp–

=((9.75-

-

TCp : Target Coba Pakai

penyalah

guna

RCp)+TCp)/TCp)*100%

2.12+9.75)/9.75)*100%

-

RCp : Realisasi Coba Pakai

Narkoba

coba

Formula

pakai

Hasil Perhitungan

Keterangan

=(17.38/9.75)*100% =178%

Capain Kinerja

178 %

Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 178%. Terkait dengan perhitungan capaian keberhasilan menahan laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan perhitungan sebagaimana lazimnya dengan membandingkan realisasi dibagi target lalu dikalikan 100%, akan tetapi dilakukan sebagaimana rumus di atas. laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba memiliki komposisi perhitungan terbalik, dimana semakin tinggi capaian angka laju akan memperkecil persentase capaian. Begitupun sebaliknya, jika capaian angka laju semakin rendah akan berdampak positif terhadap persentase capaian. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

20

Dari penjelasan keberhasilan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penelitian tahun 2016 dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah pada akhir periode Renstra menahan laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba sebesar 9,75%. Keberhasilan capaian dalam menahan laju angka penyalah guna coba pakai sangat dipengaruhi tingkat efektivitas informasi P4GN dan dilakukannya intensifikasi penyebarluasan informasi melalui berbagai saluran media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial lainnya. Peran media massa sangat membantu dalam penyebarluasan informasi P4GN dan berhasil mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba yang mengakibatkan tertahannya laju angka penyalah guna coba pakai. Bagi pecandu coba pakai masih bisa diedukasi melalui pendekatan komunikasi

personal

dan

peningkatan

pemahaman

untuk

tidak

menyalahgunakan Narkoba. Rekomendasi/rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba antara lain: 1.

Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda

untuk

melakukan

intervensi

pencegahan

penyalahgunaan

Narkoba. 2.

Optimalisasi penggunaan media informasi baik elektronik maupun non elektronik dengan menambah jumlah informasi atau intensitas/frekuensi informasi yang disebarluaskan.

3.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi dalam konteks

perubahan

lingkungan

strategis

dalam rangka

menjawab

tantangan-tantangan ke depan. Sebagai analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kebehasilan ini, BNN dengan segala keterbatasan sumber daya telah memanfaatkan peningkatan kerjasama dengan K/L dengan menggandeng seluruh lapisan

masyarakat

untuk berperan

dalam kampanye

bahaya

penyalahgunaan Narkoba. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

21

Untuk

mengetahui

tingkat

efektivitas

intervensi

informasi

bahaya

penyalahgunaan Narkoba dan implementasi kebijakan P4GN yang selama ini dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota, BNN pusat melakukan monitoring dan evaluasi ke 20 (dua puluh) provinsi dengan metode pendekatan survei kuesioner Likert skala 5. Metode survei ini dilakukan karena pengukuran efektivitas bersifat “abstrak” sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Data kualitatif diukur dengan memperhatikan rentang waktu penerimaan program P4GN dengan waktu evaluasi, minimal 6 (enam) bulan dari penerimaan intervensi P4GN yang diperoleh oleh peserta pada tahun 2016, dengan harapan telah terjadi proses interaksi sosial dalam kurun waktu tersebut. Hasil olah data yang ditujukan kepada kelompok sasaran keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat sebagai berikut: Grafik 3. Hasil

Olah

Data

kepada

Kelompok

Sasaran

Keluarga,

Pelajar/Mahasiswa, Pekerja, Kelompok Masyarakat

80%

Ketepatan Waktu Penyelenggaraan

Materi P4GN Mudah Dipahami

85%

Penyampaian Materi Menarik

81% 88%

Narasumber Menguasai Materi

91% 90%

Materi yang Disampaikan Bermanfaat

Menyadari Bahaya Narkoba Setelah Ikut Giat P4GN

96%

Menyampaikan Bahaya Narkoba kepada Orang Lain

99%

Berkeinginan Menjadi Penyuluh Narkoba

97%

Berkeinginan Menjadi Kader Anti Narkoba

93%

Efektivitas Intervensi Media Elektronik

89%

Efektivitas Intervensi Media Cetak

91%

Efektivitas Intervensi Media Online/Media Sosial

83%

Efaktivitas Intervensi Media Luar Ruang

0

20


40

60

80

100 22

Rata-rata dari persentase hasil pengukuran tiap kriteria atau poin tersebut di atas menghasilkan nilai capaian efektivitas informasi P4GN sebagai target indikator kinerja kegiatan sebesar 81,08% dari target yang ditetapkan 60%, dengan rincian sebagai berikut: Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Tingkat Efektivitas

Informasi P4GN

Informasi P4GN yang

kepada keluarga,

disampaikan

Pelajar/Mahasiswa,

Target

Realisasi

%

60%

81,08%

135,14%

Pekerja, Kelompok Masyarakat Kriteria

Baik

Sebagai perbandingan, capaian 2016 ini dapat diperbandingkan dengan capaian 2015 namun demikian tidak semua pengukuran dapat diperbandingkan karena ada beberapa pengukuran yang di tahun 2015 dilakukan namun pada tahun 2016 tidak dilakukan karena adanya perbedaan sasaran kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian. Secara detail perbandingan untuk masingmasing indikator pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut: No.

Indikator Pengukuran

2015

2016

%

1.

Responden menyadari bahaya Narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN

95,08%

99%

4,13%

intervensi program P4GN melalui media elektronik

83,65%

88%

5,20%

3.

Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media cetak

73,43%

81%

10,32%

4.

Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media online/media sosial

76,90%

85%

10,53%

5.

Responden merasakan efektivitas

72,50%

80%

10,34%

2.

Responden merasakan efektivitas

intervensi program P4GN melalui media luar ruang Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

23

Selain efektivitas informasi dari penyelenggaraan diseminasi informasi, keberhasilan menekan angka laju coba pakai penyalah guna Narkoba juga didukung oleh peran serta aktif stakeholder baik dari Instansi Pemerintah, swasta, pendidikan maupun kelompok masyarakat dalam turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan bahaya Narkoba di masyarakat. Keterlibatan stakeholder secara nyata dapat dilihat dari respon stakeholder memiliki dan mengimplementasikan kebijkan pembangunan berwawasan anti Narkoba (Bang Wawan) di lingkungannya masing-masing, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 4. Jumlah Institusi Pemerintah dan Swasta yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 472 500 400

180

300 200 100 0

Target

Realisasi

Grafik 5. Jumlah Kelompok Masyarakat dan Institusi Pendidikan yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 594 600 500 400 300 200 100 0

417

Target Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

Realisasi 24

3.

Sasaran

:

Terwujudnya

Kemandirian

Masyarakat

dan

Stakeholder Berpartisipasi dalam Pelaksanaan P4GN

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kemandirian Partisipasi

Target

Realisasi

%

2,50

2,39

95,7%

Masyarakat dalam Pelaksanaan P4GN Defenisi operasional Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat yang secara mandiri (baik input, output, dan outcome) dalam P4GN. Masyarakat adalah kelompok-kelompok individu yang ada di lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dan lain lain), lingkungan pendidikan (formal dan non formal) dan lingkungan rawan Narkoba di perdesaan (wilayah kultivasi Ganja) dan perkotaan (wilayah peredaran gelap Narkoba). Metode pengukuran Indeks kemandirian partisipasi (IKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 5 (lima) kriteria yang terdiri dari: 1.

Aspek Manusia yang meliputi tokoh anti Narkoba, penggiat anti Narkoba.

2.

Aspek Metode yang meliputi metode 1 (pelatihan ketrampilan dll), metode 2 (penyuluhan dll).

3.

Aspek Anggaran yang meliputi mandiri/swadaya dan sponsorship/bantuan.

4.

Aspek Sistem yang meliputi aturan mengikat dan tidak mengikat.

5.

Aspek Sarana dan Prasarana yang meliputi sarana dan prasarana yang diadakan dan yang telah tersedia.


25

Adapun penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat ini dihimpun dari berbagai nilai indeks yang ada dalam capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang dilaksanakan dari mulai BNNKab/Kota, BNNP dan BNN. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah rangkaian kegiatan dari mulai pemetaan sasaran dan kawasan, pengembangan kapasitas melalui TOT, Workshop dan pembinaan kawasan rawan Narkoba, bimbingan teknis dan pelaporan IKP. Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 2,39 atau 95,7% dari perhitungan rata-rata persentase realisasi Indikator Kinerja Utama. Capaian indeks kemandirian partisipasi pada masyarakat masih dalam kategori kurang mandiri, karena masih berada pada skala di bawah 2,51. Artinya sasaran strategis masyarakat dalam P4GN secara nasional belum terwujud atau kurang mandiri antara lain disebabkan masih takutnya masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba, faktor dana, hingga jarak tempuh untuk koordinasi yang jauh antara desa ke kabupaten/kota dan faktor lainnya. Mengingat kriteria dalam Indeks Kemandirian Partisipasi dalam lingkungan masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut : JAWABAN KUESIONER 0 1 2 3

NILAI INTERVAL 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00

KATEGORI IKP D C B A

KRITERIA MANDIRI Tidak Mandiri Kurang Mandiri Mandiri Sangat Mandiri

Adapun angka indeks tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata setiap peserta yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan ketrampilan dari mulai level paling bawah di tingkat BNNKab/Kota, level menengah di tingkat BNNP dan level tertinggi di BNN (Pusat) dihasilkan rata-rata indeks kemandirian masyarakat pada sasaran desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif dan mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi (Lampiran 4). Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

26

Capaian Indeks kemandirian partisipasi masyarakat ini adalah di tahun pertama atau indikator pertama yang belum pernah ada indikator ini pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga capaian target ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) baru mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan belum setahun disosialisasikan sehingga tingkat pemahaman satuan kerja dari Pusat hingga daerah baik implementasi Indeks maupun pelaksanaan pengumpulan angketnya belum optimal dilaksanakan termasuk dalam lingkungan masyarakat yang diberdayakan dalam melakukan rencana aksinya. Capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2016 yang terealisasi pada IKP Masyarakat sebesar 2,39 jika dibandingkan dengan target IKU jangka Menengah (TA 2018) sebesar 3,1 maka kinerja IKP Masyarakat harus ditingkatkan 77%. Hingga saat ini belum ditetapkan standar nasional dalam Indeks Kemandirian Partisipasi P4GN, namun jika untuk tahapan mandiri maka diperlukan IKP dengan skala 2,51. Jika dibanding capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 pada IKP Masyarakat sebesar 2,39 maka capaian itu 95,7% di bawah rata-rata kemandirian optimal, yaitu skala yang dianggap sudah masuk kategori mandiri. Berdasarkan analisis terkait dengan capaian dan kegagalan dalam mencapai sasaran didapat faktor-faktor sebagai berikut: 1.

Penyebab kurang optimalnya pencapaian IKP Masyarakat, antara lain: a.

Kurangnya pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan dari para pelaksana program P4GN baik di BNN, BNNP dan BNNK tentang implementasi dari rencana aksi pada kader, satgas, fasilitator dan penggiat anti Narkoba yang telah dibina, sehingga kurang memberikan dampak (outcome) nyata bagi masyarakat sekitarnya.

b.

Kuranganya upaya kreatif dari kader, satgas, fasilitator dan penggiat anti Narkoba untuk dapat melibatkan kalangan dunia usaha melalui program CSR untuk berpartisipasi aktif dalam program P4GN.


27

c.

Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota karena berbagai faktor seperti jarak wilayah yang jauh antara desa satu dengan lainnya bahkan dengan kota kabupaten, dukungan anggaran, sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

d.

Kurangnya kepedulian dan masih ada rasa takut masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda) dalam upaya bersamasama memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

e.

Kurangnya

antusiasme

masyarakat

dalam

mengikuti

kegiatan

pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota terutama pada kawasan rawan dan rentan penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba. f.

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba.

2.

Yang mendukung pencapaian IKP Masyarakat, antara lain: a.

Semakin

tumbuhnya

memandangbahwa

kepedulian,

permasalahan

kesadaran Narkoba

masyarakat, menjadi

dan

persoalan

bersama yang harus segera diatasi. b.

Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta menjadi penggiat anti Narkoba dalam pelaksanaan P4GN.

c.

Semakin eratnya koordinasi dan komunikasi masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan

analisis

hambatan

dan

langkah

antisipasi

dalam

menindaklanjuti hambatan dan kegagalan, dengan uraian sebagai berikut: 1.

Faktor Hambatan tercapaianya IKP Masyarakat, antara lain: a.

Kurangnya personil dalam mendukung kegiatan pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota.


28

b.

Anggaran dan sarana prasarana (sarpras) yang kurang dalam mendukung program P4GN.

c.

Jarak wilayah yang cukup jauh antara wilayah penggiat dengan kabupaten/kota dan provinsi.

d.

Belum

dipahaminya

program

pemberdayaan

masyarakat

dan

program P4GN baik pada BNNP dan BNNKab/Kota yang hanya melaksanakan kegiatan sebatas output dan penyerapan anggaran untuk mencapai target 100% dibandingkan dengan mengukur dari manfaat (outcome) kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. e.

Kurangnya komunikasi, sinergitas, kemitraan, dan kerja sama dengan baik antara pelaksana kegiatan (pembina) baik BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dengan hasil binaan (kader, satgas, fasilitator, dan penggiat anti Narkoba) sehingga pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba tidak berjalan sesuai harapan.

2.

Langkah Antisipasi yang akan ditindaklanjuti dengan hambatan dan kegagalan tersebut, antara lain: a.

Memprioritaskan pelaksanakan

sasaran kegiatan

dan

wilayah

pemberdayaan

yang

tepat

masyarakat

dalam

sehingga

pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba dapat berjalan sesuai harapan. b.

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dalam menggali persoalan dan masalah kemandirian partisipasi masyarakat dalam P4GN.

c.

Melakukan

kegiatan

monitoring

dan

supervisi

program

oleh

pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat pada BNNP dan BNNK kepadamasyarakat binaan (kader, satgas, fasilitator, dan penggiat

anti

Narkoba)

melalui

kunjungan

kerja,

advokasi,

pendampingan, pendataan, dan lainnya.


29

Analisis efisiensi dan sumber daya, atas capaian Indeks Kemandirian Partisipasi belum mandiri (2,39) disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai rencana aksi yang mandiri dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Bimbingan teknis bagi penggiat anti Narkoba sebagai langkah monitoring terbaik, untuk meningkatkan nilai IKP P4GN di setiap lingkungan dimana penggiat anti Narkoba melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelaborasi hasil-hasil evaluasi capaian IKU dan mengekplorasi hasil-hasil IKP untuk dilakukan penajaman program dalam forum Rapat Teknis BNN, BNNP, dan BNNK tentang pemberdayaan masyarakat dalam waktu dekat. Dalam forum itu didiskusikan berbagai persoalan yang mengevaluasi program dan menajamkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Keberhasilan dalam merealisasikan target IKU terkait Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat tidak terlepas dari kinerja kegiatan dari masing-masing lingkungan sasaran yang tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 4. Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Kelompok Masyarakat untuk Tingkat Pusat Tahun 2016

No.

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realiasi

% Capaian Target

1.

Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan

103

50

48,54%

69

70

101%

120

177

147,4 %

50

72

144 %

program pemberdayaan anti Narkoba 2.

Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba

3.

Jumlah mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif (orang)

4.

Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi (orang)


30

Capaian di atas merupakan gambaran keberhasilan di tingkat pusat. Hal ini disebabkan target baru hanya ditetapkan di pusat belum diturunkan ke kewilayahan. Hasil evaluasi, target ini harus diturunkan ke wilayah untuk melihat keberhasilan secara komprehensif ke depan. Adapun gambaran keberhasilan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah adalah seperti grafik di bawah ini: Grafik 6. Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2016

1400 1188

1258

1200 1000 688

800

738 495

600

567

400 193

177

200

50

70

72

16

0 Desa/Kelurahan

Lembaga Pendidikan

Pusat

Mantan Petani Ganja yang Beralih Profesi

Kewilayahan

Mantan Pengedar/Penjual Ganja yang Beralih Profesi

Total

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa, pada poin (1) dari target 103 jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba realisasi untuk tingkat pusat tercapai 50 atau 48,54%, sedangkan sisanya sejumlah 688 desa/kelurahanberasal dari BNNP dan BNNKab/Kota. Selanjutnya pada poin (2) dari target 69 Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 70 atau 101,4% sedangkan sisanya sejumlah 1.188 lembaga pendidikan berasal dari BNNP dan BNNKab/Kota.


31

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 35% yaitu dari 50 lingkungan pendidikan pada tahun 2015 menjadi 70 lingkungan pendidikan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lingkungan pendidikan dengan membentuk Tim Satgas telah mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian bersama tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya bagi kalangan generasi muda. Tim satgas ini bertujuan menjadi bagian cegah dini dalam menangkal segala bentuk penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba yang terdapat di lingkungan pendidikan serta merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya yang berada di lingkungan tersebut. Untuk memperkuat keberadaan penggiat anti narkoba, pada pada tahun 2016 telah ditingkatkan

kemampuannya

melalui

program

pengembangan

kapasitas

lingkungan pendidikan, agar dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan program P4GN. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 7. Peningkatan Capaian Kinerja Lembaga Pendidkan % Peningkatan Capaian 35%

70 70 50

60 50 40 30 20 10 0 2015

2016

Selanjutnya pada poin (c) dari target 120 orang jumlah mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 177 atau 147.5%, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang berasal dari BNNKab Aceh Besar dan Gayo Lues.


32

Akhirnya,

pada

poin

(e)

dari

target

50

orang

jumlah

mantan

pengedar/penjual ganja yang beralih profesi, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 72 orang atau 144 % sedangkan sisanya sebanyak 495 orang berasal dari

program

pemberdayaan

yang

telah

dilakukan

oleh

BNNP

dan

BNNKab/Kota. No.


Target

Realisasi

%

2.

Indeks kemandirian partisipasi (IKP)

2,50

2,48

99,16%

stakeholder dalam pelaksanaan P4GN Indeks kemandirian partisipasi (IKP) stakeholder (pemangku kepentingan) dalam P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta stakeholder yang secara mandiri (baik input, output, dan outcome) dalam P4GN. Stakeholder adalah kelompok-kelompok individu yang ada di lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta dan lingkungan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wibawa/sifat-sifat tertentu mempengaruhi orang lain. Adapun penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) stakeholder ini dihimpun dari berbagai nilai indeks yang ada dalam capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang dilaksanakan dari mulai BNNKab/Kota, BNNP dan BNN Pusat. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah rangkaian kegiatan dari mulai pemetaan sasaran dan kawasan, pengembangan kapasitas melalui TOT, workshop dan pembinaan kawasan rawan Narkoba, bimbingan teknis, dan pelaporan IKP. Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 2,48 (99,16%) dari perhitungan rata-rata persentase realisasi Indikator Kinerja Utama. Capaian indeks kemandirian partisipasi pada stakeholder masih dalam kategori kurang mandiri, karena masih berada pada skala di bawah 2,5. Artinya sasaran strategis masyarakat dalam P4GN secara nasional belum terwujud atau kurang mandiri antara lain beberapa kalangan dari dunia usaha/swasta masih memprioritaskan kegiatannya untuk menambah laba perusahaannya, dan lain-lain. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

33

Mengingat kriteria dalam Indeks Kemandirian Partisipasi Stakeholder mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut : JAWABAN

NILAI

KATEGORI

KRITERIA

KUESIONER

INTERVAL

IKP

MANDIRI

0

1.00 – 1.75

D

Tidak Mandiri

1

1.76 – 2.50

C

Kurang Mandiri

2

2.51 – 3.25

B

Mandiri

3

3.26 – 4.00

A

Sangat Mandiri

Adapun angka indeks tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata setiap peserta yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan ketrampilan dari mulai level paling bawah di tingkat BNNK, level menengah di tingkat BNNP dan level tertinggi di BNN (Pusat) dihasilkan ratarata indeks kemandirian masyarakat pada sasaran pemberdayaan anti Narkoba di lingkungan pemerintah dan kalangan dunia usaha (tabel IKP terlampir). Capaian Indeks kemandirian partisipasi stakeholder ini adalah di tahun pertama atau indikator pertama yang belum pernah ada indikator ini pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga capaian target ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelum. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada lingkungan kerja Pemerintah dan kalangan dunia usaha juga mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan pada umumnya belum memahami indikator yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi dalam program P4GN yang ada di lingkungannya, sehingga tingkat pemahaman dan implementasi pelaksanaan belum optimal dalam melakukan rencana aksinya. Capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2016 yang terealisasi pada IKP stakeholder sebesar 2,48 maka kinerja IKP stakeholder pada tahun mendatang harus ditingkatkan hingga mencapai 100%. Berdasarkan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran didapat faktor-faktor sebagai berikut: Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

34

1.

Faktor pendukung capaian IKP Stakeholder, antara lain: a.

Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah daerah, swasta dan kalangan dunia usaha.

b.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika).

c.

Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.

2.

Faktor kegagalan tercapaianya IKP Stakeholder, antara lain: a.

Masih kurang berjalannya aturan norma/regulasi yang dipergunakan dalam

mendukung

atau

memperkuat

pelaksanaan

P4GN

dilingkungan atau instansi terkait. b.

Rendahnya pemahaman pelaksana teknis bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan

analisis

hambatan

dan

langkah

antisipasi

dalam

menindaklanjuti hambatan dan kegagalan, sebagai berikut: 1.

Faktor Hambatan tercapaianya IKP Masyarakat, antara lain: a.

Dukungan anggaran yang masih kurang.

b.

Sarpras yang kurang tersedia.

c.

SDM yang kurang memadai (dari segi kualitas dan kuantitas).

d.

Masih ada anggapan program P4GN bukan sebagai prioritas yang harus dilaksanakan.

2.

Langkah Antisipasi yang akan ditindaklanjuti dengan hambatan dan kegagalan tersebut, antara lain: a.

Melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

b.

Menganggarkan dalam kegiatan tahunan.

c.

Mengadakan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalah guna Narkoba.


35

Analisis atas faktor-faktor keberhasilan capaian tersebut antara lain : faktor kesiapan stakeholder dalam upaya P4GN dibanding masyarakat. Kesiapan ini terkait erat sumber daya atau 5M (man, methods, money, machine & material) dalam upaya di lingkungan kerja pemerintah dan swasta lebih siap dan cukup dibanding masyarakat. Sementara faktor tidak optimalnya pencapaian target disebabkan pelaksanaan program belum dipahami tata cara pelaksanaannya secara baik, sehingga target kemandirian partisipasi P4GN di masyarakat dan stakeholder belum mencapai target yang ditentukan atau diharapkan (masih di bawah skala yang ditentukan). Solusi atas kelemahan dan penurunan kinerja ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu melakukan evaluasi dan melakukan penajaman program. Dengan evaluasi yang mendalam akan menemukan kelemahan untuk dikuatkan. Artinya, pelaksanaan perdana pengukuran indeks kemandirian ini menjadi evaluasi, mana dari sumber daya 5M yang dominan dan yang lemah. Kemudian penajaman program dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan (input program P4GN) yang sesuai dengan kondisi dan fakta terkini lingkungan yang melakukan program dayamas anti Narkoba, sehingga pada lingkungan yang kurang mandiri (dengan skala IKP di bawah 2,51) bisa dimandirikan dengan pendekatan dan penajaman program pada tahun berjalan dan program yang akan datang. Keberhasilan dalam merealisasikan target IKU terkait Indeks Kemandirian Partisipasi Stakeholder tidak terlepas dari kinerja kegiatan dari masing-masing lingkungan sasaran yang tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 5. Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Kelompok Stakeholder untuk Tingkat Pusat Tahun 2016 No. 1.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pemerintah yang

Target

Realiasi

% Capaian Target

86

41

47,67%

86

19

22,09%

menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba 2.

Jumlah institusi dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba


36

Capaian di atas masih merupakan kinerja tingkat pusat (belum termasuk capaian kewilayahan). Hal ini disebabkan target baru hanya di pusat (belum capaian kewilayahan). Adapun gambaran keberhasilan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah adalah seperti grafik di bawah ini : Grafik 8. Realisasi

Jumlah

Kelompok

Stakeholder

yang

menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingkat Pusat dan daerah Tahun 2016

692

733

800 419

600

438

400 200

41

19

0 Instansi Pemerintah Pusat

Instansi Swasta Kewilayahan

Total

Uraian di atas menunjukkan bahwa, pada poin (1) dari target 86 jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 41atau 47,67% sedangkan sisanya sebanyak 692 instansi pemerintah berasal dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNNP dan BNNKab/Kota. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 14,2% yaitu dari 35 instansi pemerintah yang diberdayakan pada tahun 2015 menjadi 40 instansi pemerintah yang telah diberdayakan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan pada instansi pemerintah telah mampu memandirikan untuk secara bersama-sama menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta telah dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

37

Grafik 9. Peningkatan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah % Peningkatan Capaian 14,2%

40

40

39 38

37

35

36

35 34

33 32 2015 Selanjutnya

pada

2016 poin

(b)

daritarget

86

jumlah

institusi

dunia

usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 19 atau 22,09% sedangkan sisanya sebanyak 419 instusi dunia usaha dan swasta berasal dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNNP dan BNNKab/Kota.

4.

Sasaran : Meningkatnya Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang tidak Kambuh Kembali

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.


16.000

9.423

58,89%

pecandu Narkoba yang tidak kambuh

Orang

Orang

kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi


38

Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sasarannya adalah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi di lembaga rehabilitasi dan/atau

pascarehabilitasi

milik

BNN

dan

lembaga

rehabilitasi

yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi adalah mereka yang tidak lagi menggunakan Narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dengan atau tanpa mengikuti program pascarehabilitasi. Yang diukur adalah mereka yang selesai mengikuti program rehabilitasi baik layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap secara tuntas sesuai program dan/atau mereka yang selesai mengikuti rehabilitasi kemudian melanjutkan layanan pascarehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap dan dilanjutkan dengan layanan rawat lanjut di lembaga rehabilitasi milik BNN dan lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah maupun komponen masyarakat dalam kurun waktu 6 bulan. Metode pengukuran untuk mendapatkan jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi adalah sebagai berikut: 1.

mantan

penyalah

guna

dan

pecandu

Narkoba

yang

tidak

lagi

menggunakan Narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau 2.

mantan

penyalah

guna

dan

pecandu

Narkoba

yang

tidak

lagi

menggunakan Narkoba selama 6 bulan terhitung dengan menjalani program pascarehabilitasi. 3.

selanjutnya yang disebutkan pada poin 1 diverifikasi telah selesai mengikuti program rehabilitasi, kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi selama 6 bulan melalui: telepon, kunjungan rumah dan pendampingan dari konselor.


39

4.

selanjutnya untuk poin 2 diverifikasi telah selesai mengikuti program pascarehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat lanjut (pemantauan dan pendampingan) melalui berbagai macam metode seperti telepon, undangan on site dan kunjungan klien (home visit). Pengukuran angka kepulihannya dan dinyatakan pulih bila menunjukkan indikator antara lain: a.

Hasil tes urin negatif.

b.

Peningkatan pada skor WHO-QoL yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup klien.

c.

Keikutsertaan mengikuti undangan on site kelompok dukungan sebaya (peer group).

d.

Peningkatan kondisi fisik dan sosial klien yang didapatkan dari hasil kunjungan klien (home visit).

Tabel 6.

Jumlah Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang Tidak Kambuh

Kembali

Setelah

Menjalani

Rehabilitasi

dan/atau

Pascarehabilitasi Berdasarkan Asal Lembaga

No.

1.



Realisasi Lembaga Rehab IP

Realisasi Lembaga Rehab KM

Realisasi Lembaga Pascarehabilitasi

Total

5.710

1.582

2.131

9.423

pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi

Hasil capaian jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi adalah sebesar 9.423 orang atau 58,89% dari target yang telah ditetapkan. (Lampiran 6).


40

Grafik 10. Capaian Layanan Rehabilitasi Tahun 2016

50000

45838

45000 40000 35000

33267 28308

30000

25379

22485

25000 20000

17530

15971

15000

10782

10000

9408

9423

7292 2131

5000 0 Target

Mendapat Layanan

Rehabilitasi

Selesai Program

Pascarehabilitasi

Tidak Kambuh

Total

Pada tahun 2016, BNN telah memberikan layanan rehabilitasi terhadap 22.485 pecandu dan penyalah guna narkotika dan layanan pascarehabilitasi terhadap 10.782 mantan pecandu dan penyalah guna narkotika. Dari jumlah tersebut terdapat 15.971 pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah selesai program rehabilitasi dan 9.408 mantan pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah selesai program pascarehabilitasi. Kemudian dari jumlah tersebut terdata 7.292 mantan pecandu yang tidak kambuh kembali dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dan 2.131 mantan pecandu dari lembaga Pascarehabilitasi. Hasil capaian tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan nomenklatur indikator perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2015 dan 2016.


41

Tabel 7. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dan 2016 Sasaran Strategis Tahun 2015 Meningkatnya


Tahun 2016 Meningkatnya

Jumlah

yang selesai mengikuti

penyalah

guna

program rehabilitasi di

dan

pecandu

Lembaga Rehabilitasi

Narkoba

Instansi Pemerintah

tidak

yang direhabilitasi penyalah Lembaga dan

Rehabilitasi

Narkoba

Instansi

tidak

Pemerintah

kembali

maupun

yang

kambuh

guna pecandu yang kambuh setelah

menjalani

yang selesai mengikuti

rehabilitasi dan/atau

Lembaga Rehabilitasi dan

mantan

kembali

Jumlah pecandu Narkoba

program rehabilitasi di

Komponen Masyarakat

Tahun 2016

Jumlah pecandu Narkoba

pecandu Narkoba mantan

pada

Tahun 2015

pascarehabilitasi

Komponen Masyarakat

mantan pecandu Narkoba

yang

menjalani

pasca

rehabilitasi

Angka pecandu Narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat

Berikut ini adalah Sasaran, Indikator Kinerja Utama dari Deputi Bidang Rehabilitasi berdasarkan Renstra BNN tahun 2015-2019. Tabel 8. Sasaran, Indikator Kinerja Utama BNN Bidang Rehabilitasi berdasarkan Renstra BNN tahun 2015 – 2019 Sasaran Deputi Bidang Rehabilitasi

Target Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya mantan

Jumlah mantan penyalah

penyalah guna dan

guna dan pecandu

pecandu Narkoba

Narkoba yang tidak

yang tidak kambuh

kambuh kembali setelah

kembali

menjalani rehabilitasi

2015

2016

2017

2018

2019

-

16.000

18.000

20.000

22.000

orang

orang

orang

orang

dan/atau pascarehabilitasi


42

Tabel 9. Capaian

kinerja

BNN

Bidang

Rehabilitasi

tahun

2016

dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra BNN tahun 2015 – 2019 Sasaran Strategis


1

2

Meningkatnya

Jumlah mantan

mantan penyalah

penyalah guna dan

guna dan

pecandu Narkoba

pecandu Narkoba

yang tidak kambuh

yang tidak

kembali setelah

kambuh kembali

menjalani rehabilitasi

Capaian Tahun 2015 3 -

Target 2016

Capaian 2016

Target 2019

4

5

6

% Capaian 2019 7

16.000

9.423

22.000

42,83%

dan/atau pascarehabilitasi

Pencapaian kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra BNN tahun 2015-2019 masih kurang optimal yaitu sebesar 9.423 orang dari 22.000 orang atau 42,83% dari target tersebut. Tidak tercapainya sasaran kinerja Bidang Rehabilitasi disebabkan oleh beberapa hal. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut : 1.

Adanya revisi anggaran sehingga pelaksanaan program di wilayah mengalami

kendala

dan

pelaksanaan

layanan

rehabilitasi

dan

pascarehabilitasi mengalami kemunduran jadwal. 2.

Belum

maksimalnya

kepentingan

lembaga

dukungan yang

dari

diberi

pimpinan

peningkatan

institusi/pemangku kemampuan

untuk

menjalankan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi di beberapa daerah. 3.

Sistem pendataan belum terintegrasi antara BNN, BNNP, BNNK, dan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi lainnya yang dapat memonitor penyalah guna dan pecandu yang mengikuti program rehabilitasi dan pascarehabilitasi sampai selesai dan memantau 6 bulan setelah selesai rehabilitasi dengan/tanpa pascarehabilitasi.


43

4.

Beberapa lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat tidak memiliki mekanisme pemantauan terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah direhabilitasi sehingga tidak dapat mendata mantan pecandu dan penyalah guna narkotika yang tidak kambuh kembali.

5.

Terdapat sejumlah pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat hingga akhir tahun 2016 masih dalam masa perawatan, masa pemantauan atau baru selesai mengikuti program rehabilitasi, sehingga pada tahun 2016 belum dapat didata ketidakkambuhannya selama 6 (enam) bulan setelah rehabilitasi.

6.

Kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang ada masih sangat minim, sehingga masih sangat membutuhkan penguatan lembaga agar mampu memberikan layanan rehabilitasi.

7.

Jumlah

lembaga

rehabilitasi

dan

pascarehabilitasi

yang

dapat

melaksanakan program masih sangat minim jumlahnya, tidak sebanding dengan target capaian kinerja yang menghasilkan pecandu dan penyalah guna Narkoba yang tidak kambuh kembali. Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut: 1.

Sistem pendataan terintegrasi antara BNN, BNNP, dan BNNK sehingga dapat memonitor pecandu yang mengikuti program Rehabilitasi dan pascarehabilitasi baik diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

2.

Mekanisme pemantauan terhadap mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah program Rehabilitasi.

3.

Peningkatan Kemampuan lembaga sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.


44

Dalam rangka pemantauan kepulihan mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali diperlukan kerjasama dengan bidang Dayamas khususnya bagian peran serta masyarakat untuk membantu memonitor. Pencapaian kinerja utama tersebut didukung oleh pencapaian kinerja pada level kegiatan sebagai berikut : % No.


Target

Realiasi

Capaian Target

a.

Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan

647

136

21,02

5.300

13.026

245,77

246

68

27,64

15

12,5

83,33

17.010

10.782

63,39

lembaga rehabilitasi sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali b.

Jumlah penyalah guna, pecandu, dan/ korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan

c.

Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali

d.

Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi (%)

e.

Jumlah mantan penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi


45

Program layanan rehabilitasi instansi pemerintah terdiri dari layanan rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Jumlah penyalah guna, pecandu, dan/korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan adalah 13.026 orang dari target 5.300 orang atau sekitar 245,77% dari target yang ditetapkan. Selain melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan, BNN juga melaksanakan program rehabilitasi rawat inap terhadap 7.379 orang. Sehingga secara keseluruhan jumlah penyalah guna, pecandu, dan/korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi di instansi pemerintah mencapai 20.223 orang. Grafik 11. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Mendapatkan Peningkatan kemampuan, Mampu Operasional, dan Menghasilkan Mantan Pecandu Tidak Kambuh Kembali

1000

931 Mendapat Peningkatan Kemampuan

900

Mampu Operasional

800

Menghasilkan Pecandu Tidak Kambuh Kembali

700 600 500 400

272

271

300 200

136 87 68

100

112

112

61

0 Instansi Pemerintah Komponen Masyarakat

Pascarehabilitasi

Pada tahun 2016, BNN telah menguatkan 931 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, 271 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan 112 lembaga pascarehabilitasi agar mampu menghasilkan penyalah guna dan pecandu Narkoba tidak kambuh kembali. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

46

Dari 1.314 lembaga rehabilitasi yang diberikan peningkatan kemampuan tersebut telah dievaluasi terdapat 471 lembaga yang mampu atau operasional memberikan layanan rehabilitasi. Kemudian dari jumlah tersebut terdata 265 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menghasilkan mantan pecandu yang tidak kambuh kembali. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dilakukan melalui bidang dan seksi rehabilitasi di BNNP dan BNNKab/Kota seluruh Indonesia telah berhasil melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) melebihi target 246 lembaga, yaitu PKS terhadap 271 lembaga (110%). Dari 271 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat tersebut terdapat 87 lembaga yang mampu memberikan layanan rehabilitasi (32,10% dari jumlah PKS yang dilakukan) dan 68 lembaga (25,09% dari jumlah PKS yang dilakukan) yang dapat menghasilkan 1.582 mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali. Pada tahun 2016 Layanan pascarehabilitasi diberikan kepada 10.782 orang dari target 17.010 orang atau 63,39% dari target yang ditetapkan. Pascarehabilitasi merupakan layanan lanjutan bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba setelah selesai mengikuti layanan rehabilitasi sehingga diharapkan mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba dapat terus mempertahankan pemulihannya. Melalui layanan pascarehabilitasi ini didapatkan 2.131 orang yang terukur dapat mempertahankan pemulihannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tahun 2016 tidak tercapai dikarenakan komponen dasar terapi dan rehabilitasi belum dijalankan seutuhnya, dimana monitoring penggunaan zat secara berkala dengan menggunakan metodologi yang berbasis bukti, manajemen klinis dan kasus

dan

perawatan

berkelanjutan

di

lembaga

rehabilitasi

dan

pascarehabilitasi milik pemerintah maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik dan pelaksanaan pemantauan kondisi kepulihan klien belum efektif dimana belum terdapatnya mekanisme yang mendukung untuk pemantauan secara pasti. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

47

5.

Sasaran : Melemahnya Aktivitas Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika

Guna mencapai Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Jumlah jaringan sindikat tindak

22

31

140,91%

pidana narkotika yang terungkap

Jaringan

Jaringan

Definisi jaringan sindikat narkotika adalah kejahatan yang terorganisir (Organized Crime) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melakukan perencanaan dan aktivitas illegal yang terjadi di lebih dari satu negara. Salah satu bentuk Organized Crime ini adalah perdagangan Narkoba (National Institute of justice, 2007). Aktivitas perdagangan narkotika terdapat di lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Bentuk dan karakteristik Organized Crime

adalah

dengan

membentuk sebuah

jaringan

dalam melakukan

kejahatannya. Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang terorganisir/ terstruktur dengan peran antara lain penyandang dana, pemilik narkotika, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar dan kurir yang berhasil diungkap. Metode pengukuran jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap dengan kriteria yaitu: 1.

Jumlah tersangka dalam satu jaringan sindikat yang terungkap.

2.

Peran dari masing-masing tersangka yang tertangkap dalam satu jaringan sindikat.

3.

Modus operandi yang digunakan oleh jaringan.

4.

Alur transaksi keuangan hasil tindak pidana narkotika.

5.

Jenis narkotika yang berhasil disita.


48

6.

Adanya anatomi jaringan sindikat narkotika.

7.

Hasil pengumpulan informasi jaringan sindikat narkotika direalisasikan dalam Laporan Kasus Narkotika (LKN). Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada

indikator kinerja utama adalah Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap, adalah sebagai berikut: No.

1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah

jaringan

Formula

=(∑RJSKN /∑ TJSKN)*100%

Hasil Perhitungan =(22/31)*100%

sindikat kejahatan Narkoba

yang

terungkap

Keterangan

- ∑ RJSKN = Jumlah Realisasi

=140,91%

Sindikat

Jaringan Kejahatan

Narkoba - ∑ TJSKN = Jumlah Target Sindikat

Jaringan Kejahatan

Narkoba

Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 140,91%. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan realiasi jaringan sindikat kejahatan narkoba yang berhasil diungkap sejumlah 31 jaringan (lampiran 7) dengan target jaringan sindikat kejahatan narkoba yang akan diungkap sejumlah 22 jaringan dikalikan 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan persentase pencapaian target sebesar 40,91% yaitu dari 100% pada tahun 2015 menjadi 140,91% pada tahun 2016. Pencapaian yang melebihi target tersebut karena adanya dukungan dana yang cukup, koordinasi dan komunikasi personel antara pusat dan daerah dalam pemetaan jaringan dan target sudah baik serta personel intelijen tingkat pusat mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika skala internasional dan nasional. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

49

Grafik 12. Jumlah Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba yang Terungkap % Peningkatan Capaian 40,91%

140,91

160 140 120 100 80 60 40 20 0

100

2015

2016

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2019, capaian tahun 2015 sebanyak 20 jaringan dan tahun 2016 sebanyak 31 jaringan (total 51 jaringan) telah menunjukkan peningkatan yang signifikan (41,8%) dan diharapkan di akhir periode Renstra capaian tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Over prestasi pada tahun 2016 disebabkan adanya penambahan dukungan anggaran APBNP tahun 2016, sehingga BNN dapat lebih memaksimalkan kinerja untuk memutus sel jaringan sindikat yang semakin meningkat jumlahnya diwujudkan dengan pengungungkapan jaringan sindikat narkotika. Ini merupakan prestasi yang tetap terus ditingkatkan capaiannya di tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut: 1.

Adanya dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN.

2.

Terjalinnya kerjasama kuat antar penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk sharing informasi jaringan sindikat narkotika.

3.

Komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika dan dilakukan secara profesional.

4.

Dukungan data informasi jaringan sindikat narkotika yang ada di daerah.

5.

Laporan masyarakat mengenai peredaran narkotika.


50

Sedangkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan adalah: 1.

Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih tergantung pada BNN Pusat.

2.

Terbatasnya personel khususnya BNNP yang berkompeten dalam tugas penyelidikan intelijen untuk pengumpulan informasi jaringan sindikat narkotika di daerah dan masih terbatasnya SDM yang punya kualifikasi analis intelijen dan penyidik.

3.

Untuk

pelaksanaan

kegiatan

di

wilayah,

belum

ada

persamaan

pemahaman dalam pemetaan jaringan sindikat narkotika, sehingga capaian target tidak maksimal, perlu koordinasi antara pusat dan daerah yang lebih intensif. 4.

Peralatan Bantuan Teknologi Intelijen sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengcover kegiatan pengungkapan jaringan sindikat yang ada di daerah. Langkah antisipatif atau rekomendasi ke depan yang akan diambil adalah:

1.

Peningkatan kemampuan tenaga analis intelijen dengan memberikan pengarahan tugas dan pelatihan teknis analis dan pemetaan jaringan secara terbatas.

2.

Pengoptimalisasian sarana dan prasarana.

3.

Meningkatkan koordinasi antara penyelidik dan penyidik dan antar aparat penegak hukum lainnya di luar BNN. Penggunaan sumber daya yang ada pada bidang pemberantasan cukup

mampu untuk menjalankan tupoksi yang tercantum dalam capaian target di dalam Renstra. Dengan memberdayakan dan mengefektifkan personel dan mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pemberantasan baik di BNN maupun di BNNP. Bentuk efisiensinya adalah support data hasil analisis jaringan narkotika yang ada di BNNP akan dikembangkan oleh personil di BNN, kemudian jika sudah siap dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna pemutusan sel jaringan sindikat narkotika, dengan demikian efesiensi sumber daya tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

51

Dari target yang ditetapkan sebanyak 22 jaringan dapat terealisasi sebanyak 31 jaringan. Hasil pengungkapan tersebut merupakan hasil analisis dan pendalaman berbagai informasi jaringan yang diperoleh dari BNN di kewilayahan di 24 BNN Provinsi, merupakan derivatif (turunan) dari perjanjian kinerja kegiatan eselon II dengan sasaran kegiatan informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika. Adapun indikator kinerja jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika dengan target 106 informasi jaringan sindikat, dengan realisasi sebanyak 99 informasi jaringan dengan persentase 96,27%. No.


Target

Realisasi

%

2.

Persentase penyelesaian penyidikan

100%

86%

86 %

asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika

hasil

tindak

pidana

narkotika Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika yang diselesaikan (P.21) adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana asal (Narkoba) yang terungkap dan dilakukan penyidikan, setelah dinyatakan lengkap kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Metode pengukuran persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika adalah Perbandingan antara jumlah penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil TP Narkoba yang dinyatakan selesai (P-21) dengan jumlah penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil TP Narkoba yang sedang ditangani dengan. Adapun hasil pengukuran persentase penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika, sebagai berikut: 1.

Jumlah kasus TPPU yang ditangani adalah 30 kasus.

2.

Kasus TPPU P21 adalah 26 kasus.

3.

Maka persentase yang dimaksud adalah persentase keberhasilan rasio P21 dibandingkan dengan jumlah kasus TPPU = 26/30*100=86%.


52

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak perdana narkotika hasil tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

No.

Formula

Utama

1.

Persentase lesaian asset tersangka

penyepenyidikan

=(%RTPPUP21/%TTPPUP21)* 100%

Hasil

=(86/100)*100%

- %

RTPPUP21

=

Persentase

=86%

(TPPU)

Realisasi

tindak

kasus

TPPU yang sudah

pidana narkotika hasil tindak

Keterangan

Perhitungan

P21

pidana

- %

narkotika

TTPPUP21

=

Persentase Target kasus TPPU yang sudah P21

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 13. Persentase Capaian Penyelesaian Penyidikan Asset TPPU % Peningkatan Capaian 30%

Target 19 berkas Realisasi 24 berkas P-21

86 90 80

Target 14 berkas Realisasi 7 berkas P-21

70 50

60 50 40 30 20 10 0 2015


2016 53

Adapun target jangka menengah dalam perencanaan strategis orgasnisasi jumlah tindak pidana narkotika yang disidik asset terkait tindak pidana narkotika adalah 93 orang, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sampai saat sekarang jumlah tersangka narkotika yang telah disidik assetnya dan telah dinyatakan P-21 (tahun 2015 s.d Tahun 2016). Lebih rinci, jumlah asset yang berhasil disita BNN dari tahun 2010 hingga tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam lampiran 7. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut: 1.

Telah terlaksananya pelatihan penyelidikan dan penyidikan di bidang TPPU, sehingga menambah skill penyidik dalam mengungkap kasus TPPU.

2.

Kemampuan menganalisis dan membuktikan alur transasksi keuangan terkait dengan tindak pidana narkotika.

3.

Terjalinnya koordinasi yang kuat antara BNN dengan PPATK dan lembaga keuangan lainnya terutama dalam penyelusuran asset.

4.

Adanya koordinasi dengan penyidik tindak pidana asal narkotika terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana

pencucian uang ada beberapa faktor diantaranya: 1.

Masih minimnya kuantitas dan kualitas penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.

Belum optimalnya pemahaman dan koordinasi antar penegak hukum terkait dengan TPPU.

3.

Terlalu lama dan panjangnya birokrasi dalam penelusuran asset tersangka di luar negeri. Dalam melaksanakan capaian kinerja ada beberapa kendala yang masih

dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, diantaranya: Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

54

1.

Masih minimnya kuantitas dan kualitas penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.

Belum adanya kesamaan pemahaman antar penegak hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

3.

Terlalu lama dan panjangnya birokrasi dalam penelusuran asset tersangka di luar negeri. Sebagai tindak lanjut dalam memaksimalkan dan melemahkan jaringan

peredaran gelap narkotika sebagai berikut: 1.

Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penyidik baik yang berada di pusat maupun di BNNP tentang TPPU secara berkala.

2.

Melakukan Bimtek dan monitoring penyidikan TPPU di BNNP.

3.

Penyidikan TPPU diturunkan sampai BNNP.

4.

Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan, non perbankan maupun instansi terkait sampai ke BNNP. Adapun keberhasilan pencapaian atas IKU yaiitu persentase penyelesaian

penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika Tahun 2016

sebesar 86% tidak terlepas dari

keberhasilan

pelaksanaan kegiatan di level eselon II, dimana target capaian indikator kinerja kegiatan juga melampui target yang ditetapkan sebesar 157,9%, yaitu dari target 19 jumlah tersangka tindak pidana narkoba yang disidik assetnya terkait hasil tindak pidana narkoba, berhasil disidik sebanyak 30 tersangka.

6.

Sasaran : Meningkatnya Produk dan Layanan Hukum serta Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang P4GN

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.


Target

Realisasi

%

Indeks layanan hukum bidang

4(skala)

3,3

82,5%

P4GN


55

Indeks layanan hukum bidang P4GN diukur untuk mengidentifikasi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika sehingga diketahui faktor penghambat untuk ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Pengukuran pelaksanaan peraturan

perundang-undangan

tentang

Narkotika

menjadi

penting

dilaksanakan karena aparat penegak hukum mempunyai kewenangan terkait permasalahan yang menyangkut penegakan hukum kasus Narkotika. Penilaian dilaksanakan secara acak kepada responden aparat penegak hukum di 2 (dua) tempat yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Hasil penilaian berdasarkan data yang diperoleh diperoleh indeks penilaian sebesar 3,3 yang menunjukan bahwa aparat penegak hukum sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika namun belum melaksanakan keseluruhan sehingga berpotensi menghambat implementasi peraturan perundang-undangan terkait narkotika. Target Indeks 4 yang ditetapkan pada tahun 2016, dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 3,3 merupakan target dan pencapaian awal dari periode Renstra BNN 2015-2019, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Di akhir periode Renstra tahun 2019, diharapkan capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN dapat mendekati atau sampai mencapai nilai 4. Faktor pendukung keberhasilan layanan hukum bidang P4GN sebagai berikut: 1.

Koordinasi dan dukungan dari kementerian/lemabaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang narkotika.

2.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas aparat penegak hukum.

3.

Pelaksanaan sosialisasi kepada kementerian/lembaga terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.


56

Aparat penegak hukum di lapangan sudah memulai proses penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun belum menyeluruh. Adapun kondisi/permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain: 1.

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sudah diberikan pasal rehabilitasi tetapi disertai pasal pemidanaan.

2.

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan belum sepenuhnya diberikan kepada Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan asesmen medis dan asesmen hukum. Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh aparat penegak hukum,

maka rekomendasi upaya peningkatan layanan hukum bidang P4GN yang dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Koordinasi dengan instansi pusat untuk mendukung peraturan perundangundangan tentang Narkotika agar dapat berjalan. Koordinasi tersebut melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

2.

Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan memberikan solusi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian

indikator Indeks Layanan Hukum di Bidang P4GN didukung antara lain: 1.

Adanya

kesempatan

penambahan

rancangan

di

luar

program

perencanaan pembentukan Peraturan Kepala BNN berasal dari kebutuhan organisasi sebagai landasan operasional kinerja sesuai peraturan perundang-undangan. 2.

Adanya gugatan yang melebihi target dikarenakan kasus yang berasal dari pidana, perdata terutama kasus pra peradilan. Pencapaian Indeks Layanan Hukum bidang P4GN sebesar 82,5%

didukung oleh kinerja yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah produk hukum yang selesai disusun dengan target 6 rancangan terealisasi melebihi target 19 rancangan dan jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan dengan target 4 kasus pada tahun 2016 terealisasi melebihi target menjadi 9 kasus. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

57

Salah satu dari 19 produk hukum yang terealisasi adalah Peraturan Kepala BNN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Peraturan ini berdampak pada pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat khususnya pecandu dan korban penyalah guna narkotika, yang harus memenuhi standar pelayanan yang ditentukan BNN. Kasus hukum yang mendapatkan perhatian dari tim bantuan hukum salah satunya yaitu kasus Gugatan Pra Peradilan a.n. Daud alias Athiam, dengan hasil ditolaknya pra peradilan oleh hakim. No. 2.

Indikator Kinerja Utama Tingkat

efektivitas

kerjasama

Target

Realisasi

%

65%

65,71%

101,09%

dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri Definisi dari tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri adalah sejauh mana tingkat efektivitas pencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya P4GN. Metode

pengukuran tingkat

efektivitas kerjasama

dengan instansi

pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dengan kriteria yaitu: 1.

terdapat sejumlah kesepakatan atau kerjasama antara BNN dengan instansi pemerintah, komponen masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN.

2.

adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.


58

3.

observasi pelaksanaan kerjasama antara BNN dengan mitra kerjasama.

4.

monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama (hasil pengukuran efektivitas terlampir pada lampiran 12). Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada

indikator kinerja utama “Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri”, adalah sebagai berikut: No. 2.

Indikator Kinerja

Formula

Utama Tingkat efektivitas kerja

=(%REK

sama dengan instansi

/%TEK)*100%

pemerintah

Hasil Perhitungan =(65,71/65)*100% =101,09%

dan

Keterangan - %REK

=

Persentase Realisasi

komponen masyarakat

Efektivitas

baik dalam maupun luar

sama

negeri

- %TEK

Kerja

=

Persentase Target Efektivitas Kerja sama

Hasil perhitungan % efektivitas kerja sama di atas menunjukkan bahwa kerjasama

bidang

P4GN

dengan

instansi

pemerintah

dan

komponen

masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang terpantau berjalan efektif sebesar 65,71%, dengan kata lain hasil ini melebihi target capaian sebesar 65% sehingga tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri adalah 101,09% Hasil capaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri tahun 2016 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2015, kerjasama mengalami kenaikan sebesar 16,39% dimana pada tahun 2015 hasil capaian tingkat efektivitas kerja sama sebesar 84,7% dan pada tahun 2016 sebesar 101,09% sebagaimana Grafik Capaian Kinerja berikut ini: Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

59

Grafik 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Tahun 2015 – 2016

Capaian Kinerja (%) 101,09

100 80

84,7

60 40 20 0 2015

2016 Capaian Kinerja

Target 65% yang ditetapkan pada tahun 2016,dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 65,71% merupakan target dan pencapaian awal dari periode Renstra BNN 2015-2019. Di akhir periode Renstra, diharapkan tingkat efektivitas dapat mencapai 100%. Beberapa kerja sama di bidang P4GN yang efektif dilaksanakan antara lain: 1.

Kerja sama BNN dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui pelaksanaan program pembentukan kader pemuda anti narkoba. Program ini menargetkan akan mencetak sebanyak 39.000 kader anti narkoba yang berasal dari 1500 desa di seluruh Indonesia;

2.

Kerja sama BNN dengan AKUMANDIRI melalui program pasca rehabilitasi dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta mendorong seluruh anggota AKUMANDIRI untuk berperan aktif dalam kampanye anti narkoba;

3.

Tersusunnya ASEAN Work Plan on Securing ASEAN Community Against Illicit Drugs 2016 – 2025 sebagai kerangka kerja penanganan masalah narkotika dan prekursor narkotika di ASEAN hingga tahun 2025;


60

4.

Tersusunnya Outcome Document UN General Assembly Special Session yang berisi 7 rekomendasi untuk diimplementasikan pada kegiatan nasional setiap negara dalam bidang P4GN. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama adalah

sebagai berikut: 1.

adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.

meningkatnya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan

bidang

P4GN

dalam

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 3.

kesadaran masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Sasaran tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan

komponen masyarakat di bidang P4GN baik dalam dan luar negeri selama tahun 2016 telah berhasil dicapai melebihi target, namun demikian terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut: 1.

belum semua mitra kerja sama menyampaikan data kegiatan P4GN kepada BNN.

2.

belum lengkapnya data kegiatan P4GN dari mitra kerja sama yang disampaikan kepada BNN.

3.

pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja samabelum seluruhnya sudah mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman.

4.

adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.


61

Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain: 1.

meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;

2.

mengoptimalkan kerjasama yang sudah ada; dan

3.

melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan. Pencapaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan

komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 101,09% juga merupakan

efisiensi

atas

sumber

daya

yang

dimiliki

BNN

dalam

menyebarluaskan informasi P4GN dan mendorong pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam upaya P4GN. Pencapaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 101,09% didukung oleh kinerja dari eselon II melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kerja sama yang dilaksanakan dengan target sebesar 60% pada tahun 2016. Target tersebut dicapai melalui kegiatan yang terkait pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam negeri dan luar negeri, dengan gambaran pencapaian kinerja sebagai berikut: Sasaran Strategis Kegiatan

Indikator Kinerja

Layanan kerja

Persentase

sama nasional,

kerja sama

% Target

Realisasi

Pencapaian target

60 %

94,64%

157,73

bilateral, regional, yang dan internasional

dilaksanakan


62

Dari 56 (lima puluh enam) kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2016, ada 53 (lima puluh tiga) buah kerja sama yang terpantau sudah ada implementasinya tindak lanjutnya berupa kegiatan-kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dengan capaian sebesar 94,64%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 60%, maka hasil capaian kinerja melebihi target capaian sebesar 94,64%. Keberhasilan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja program terkait dengan tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

7.

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Profesional

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.


Target

Realisasi

%

1.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN

55,00

NA

NA

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

63

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara mandiri, dan dievaluasi secara eksternal melalui tim Quality Assurance, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan

Surat

Menteri

PAN

&

RB

Nomor

B/20/D.I.PANRB-

UPRBN/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BNN mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 65,70 dengan kategori B. Adapun rincian komponen penilaian sebagai berikut : No.

Komponen Penilaian

A 1. 2.

Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan PerundangUndangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit No.

Komponen Penilaian

Nilai Maksimal

Nilai Capaian

%

5,00 5,00

2,88 2,09

57,68 41,75

6,00

4,01

66,83

5,00 15,00

3,43 12,33

68,50 82,21

6,00 12,00 6,00

3,65 4,51 4,07

60,82 37,58 67,88

60,00

36,97

61,62

Nilai Maksimal

Nilai Capaian

%

B

Hasil

1.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

20,00

13,55

67,74

2.

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi

10,00

8,18

81,80

10,00 40,00 100,00

7,00 28,73 65,70

70,00 71,80 65,70

3.


64

Penilaian tahun 2016 telah dilakukan secara mandiri dengan nilai akhir 68,20 atau mengalami kenaikan capaian dari tahun lalu sebesar 2.5 dan telah dilakukan evaluasi eksternal oleh Kemenpan & RB. Namun hingga laporan kinerja ini disusun, surat resmi dari Menpan terkait hasil evaluasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN belum diterima. Oleh sebab itu capaian kinerja atas indikator kinerja ini kami sajikan dengan capaian NA (Not Available). Capaian kinerja pada tahun 2016 telah berkontribusi mendukung sasaran strategis pada akhir periode Renstra BNN dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dengan capaian akhir nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 70 pada tahun 2019. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran. 1.

BNN telah melakukan pengorganisasian pelaksanaan RB di lingkungan BNN dengan melakukan perencanaan RB dan penunjukan tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RB.

2.

BNN telah melakukan identifikasi peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis dengan instansi pemerintah lain (kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah

Agung,

Kejagung,

dan

Kementerian

Kepolisian

Kesehatan,

Republik

Kementerian

Indonesia)

terkait

Sosial, upaya

pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika ilegal. 3.

BNN telah melakukan identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN telah memiliki standar yang diacu oleh setiap pegawai BNN.

4.

BNN telah melaksanakan kebijakan pengelolaan manajemen SDM sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi.

5.

BNN telah melaksanakan usaha pencegahan korupsi dengan menyusun kebijakan pengelolaan gratifikasi, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan penetapan Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBM).


65

6.

BNN telah menyusun kebijakan manajemen kinerja sebagai usaha dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan terutama dalam cascading penjenjangan ukuran kinerja instansi ke dalam ukuran kinerja eselon II sampai individu.

7.

BNN telah menetapkan kebijakan secara formal terhadap penangan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blower system dan penanganan benturan kepentingan dan telah disosialisasikan kepada anggota organisasi;

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi, Badan Narkotika Nasional dalam bidang organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, antara lain: 1.

SOP yang ada belum seluruhnya diselaraskan dengan proses bisnis;

2.

Assesmen belum dilakukan pada seluruh pegawai/pejabat, untuk menilai minat, bakat dan kompetensi pegawai;

3.

Penilaian kinerja individu masih terbatas pada SKP, tetapi belum dikaitkan dengan kinerja organisasi;

4.

SOP belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi, secara berkala.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil. 1.

Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi BNN.

2.

Melakukan

assesmen

pengembangan

pegawai

kompetensi

secara

pegawai

sesuai

berkala

dan

rencana

dengan rencana

dan

kebutuhan serta hasil penilaian kinerja dijadikan dasar untuk promosi Jabatan bagi Eselon 3 dan eselon 4. 3.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen kinerja terutama untuk level eselon II sampai dengan individu sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi dan memanfaatkan capaian kinerja pada setiap level sebagai dasar pemberian reward dan punishment.


66

4.

Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses

oleh

seluruh

sehingga

akan

meningkatkan

percepatan

pelaksanaan budaya kinerja. 5.

Meningkatkan

kualitas

penguatan

pengawasan

dengan

melakukan

monitoring kebijakan pengelolaan gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System, dan penanganan benturan kepentingan sehingga dapat diketahui efektivitas dan perbaikan terutama dalam usaha mencegah korupsi dan usaha pencapaian target kinerja organisasi serta membangun unit yang telah ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM. 6.

Memaklumatkan standar pelayanan dan mengoptimalkan SOP bagi standar pelaksanaan yang kemudian direviu dan diperbaiki secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian BNN (SIMPEG BNN) berbasis

web base merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. SIMPEG BNN telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya pegawai mendapatkan segala informasi dan berinteraksi terkait kepegawaian dan tata kelola organisasi. Kinerja dan manfaat dari SIMPEG BNN terlihat jelas dalam memenuhi target kinerja kegiatan dengan indikator persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (%) dan indeks kepuasan layanan kepegawaian. Nilai capaian tersebut tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara online pada SIMPEG BNN, dengan rincian pada tabel berikut ini: No.


a.

Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (%) Indeks kepuasan layanan kepegawaian

b.


85

100

% Capaian Target 117

40

72,1

180

Target Realiasi

67

No. 2.

Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN

Target

Realisasi

%

B

NA

NA

Berdasarkan penilaian dari Kemenpan & RB, pada tahun 2015 atas kinerja tahun 2014 BNN telah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 64,21 dengan kategori B. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut: 1.

Semakin solidnya kinerja antara satker tingkat pusat hingga wilayah.

2.

Secara konsisten melakukan analisa dan evaluasi kinerja ditindak lanjuti dengan perbaikan.

3.

Dilakukannya

monitoring

dan

evaluasi

secara

langsung

kepada

stakeholder untuk mengukur kinerja BNN (aspek manfaat) dalam menjalankan program P4GN. Telah tersedianya dukungan sistem aplikasi monevgar BNN sebagai tools kontrol, komunikasi, dan monitoring evaluasi capaian kinerja mulai pusat

4.

hingga kewilayahan. Sistem aplikasi monevgar BNN memfasilitasi fitur-fitur monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja mulai dari level output, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program, hingga indikator kinerja utama BNN. Hal tersebut terprogram dalam bentuk web base secara sistematis, terstruktur, logical frame analysis dengan cascading kinerja, dikenal dengan e-lkip dan dashboard kinerja BNN. Hasil evaluasi LKIP BNN Tahun 2016 belum di umumkan secara resmi oleh Kemenpan & RB. Adapun perbandingan nilai hasil capaian kinerja tahun 2014 dengan LKIP 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 10. Perbandingan Nilai Hasil Capaian Kinerja BNN Tahun 2014 dengan Tahun 2015 dan 2016 NO.

Komponen yang dinilai

Bobot

LAKIP 2014

Bobot

LAKIP 2015

LAKIP 2016

A.

Perencanaan Kinerja

35

20,97

30

21,49

N/A

B.

Pengukuran Kinerja

20

11,10

25

14,38

N/A

C.

Pelaporan Kinerja

15

11,29

15

10,56

N/A

D.

Evaluasi Kinerja

10

5,68

10

6,90

N/A

E.

Capaian Kinerja

20

14,56

20

10,88

N/A

100

63,60

100

64,21

CC

-

B

Hasil Nilai Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja


-

68

Hasil evaluasi LKIP BNN Tahun 2016 belum terlihat untuk nilai hasil capaian dikarenakan belum adanya penilaianoleh Kemenpan & RB. Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN”, adalah sebagai berikut: No.

1.

Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN

Hasil

Formula

Keterangan

Perhitungan

=RNA /TNA*100%

=(1/1)*100%

Konversi nilai :

- RNA

=

Realisasi

Nilai

Akuntabilitas

=100%

- TNA

B=1

=

Target

Nilai

Akuntabilitas

CC = 0.5 C = 0.25

Rekomendasi/rencana

aksi

ke

depan

memelihara

dan

semakin

meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Sistem monitoring dan evaluasi LKIP berbasis web base (e-lkip) yang dimiliki BNN saat ini merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. E-lkip telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya satker mendapatkan informasi secara online mengenai cascading kinerja, perjanjian kinerja, hingga monitoring dan evaluasi kinerja kaitannya dengan pengendalian kinerja pada setiap level unit kerja. No. 3.

Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Anggaran BNN

Target

Realisasi

%

85

87,14

102.52%

(Baik)

(Baik)

Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Hasil yang diperoleh BNN tahun 2016 adalah 84,34 (kriteria “Sangat Baik”), dengan detail hasil pengukuran sebagai berikut: Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

69

a.

Aspek Implementasi : Nilai kinerja yang didapatkan dari website www.monev.anggaran.depkeu.go.id atas kinerja pelaksanaan RKA BNN tahun 2016 adalah 94,82 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan gambaran sebagai berikut :

b.

Nilai Aspek Manfaat diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BNN dalam melaksanakan program P4GN dengan metode survei di 20 provinsi sebagai pilot project. Secara global indeks capaian kinerja memperoleh nilai 4,2 pada skala 5 metode Likert atau 83,30 jika dikonversi ke dalam persentase (lihat kembali lampiran 1).

c.

Nilai Kinerja Anggaran BNN No

Kategori

Ratio

Capaian

Hasil setelah dikali ratio

1

Aspek Implementasi

33,30%

94,82

31,58

2

Aspek Manfaat

66,70%

83,30

55,56

NILAI AKHIR CAPAIAN KINERJA PMK 249

87,14

KRITERIA HASIL

BAIK


70

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,74% yaitu dari 84,34% pada tahun 2015 menjadi 86,08% pada tahun 2016. Grafik 15. % Nilai Kinerja Anggaran BNN Peningkatan Capaian 2,8%

84,34%

82,23%

90 85 80 75 70 65 60 55 50

2014

2015

87,14%

2016

Capaian kinerja pada tahun 2016 telah berkontribusi mendukung sasaran strategis pada akhir periode Renstra BNN dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dengan capaian akhir nilai kinerja anggaran BNN sebesar “88” pada tahun 2019. Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, disebabkan adanya upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker dan telah memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja. Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN”, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja No.

Hasil

Formula Utama

2.

Nilai

Kinerja

Anggaran BNN

=RNKA /TNKA*100%

Keterangan

Perhitungan =(87,14/85)*100 % =102,52%

- RNKA

=

Realisasi

Nilai

Kinerja Anggaran - TNA = Target Nilai Kinerja Anggaran


71

Rekomendasi/rencana aksi ke depan: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman

1.

pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran. Pemberian penghargaan pada Satker yang berprestasi dan sanksi pada

2.

Satker yang tidak melaksanakan peraturan perundangan terkait dengan kinerja dan anggaran. Sistem monitoring dan evaluasi program, anggaran, dan kegiatan BNN berbasis web base (e-monevgar) yang dimiliki BNN saat ini merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. E-monevgar telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan akuntabilitasi dan nilai kinerja yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya satker mendapatkan informasi secara online mengenai data pagu dan target output, rencana penarikan dana yang link dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja output. Saat ini database e-monevgar BNN telah dapat dikoneksikan dengan sistem aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga terjadi interkoneksi database antar kedua lembaga. Data realisasi anggaran dapat diinject dari database e-monev Kemenkeu ke dalam database e-monevgar BNN, demikian sebaliknya data capaian output dapat diinject dari database e-monevgar BNN ke dalam database e-monev Kemenkeu. No. 4.

Indikator Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan BNN Badan

Narkotika

Nasional

adalah

Target

Realisasi

%

WTP

WTP

100%

salah

satu

entitas

pelaporan

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

72

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga yang menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Badan Narkotika Nasional mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1.

Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Badan Narkotika Nasional tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.

2.

Badan Narkotika Nasional menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan

2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.


73

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK RI menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas Badan Narkotika Nasional. Hasil pemeriksaan BPK RI, baik dari sisi akademis dan aplikasi di lapangan, dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diperiksa (auditan/auditee), dalam hal ini Badan Narkotika Nasional. Dari hasil pemeriksaan BPK RI diungkapkan dalam bentuk pernyataan profesional/pendapat

pemeriksa/auditor

mengenai

kewajaran

informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

(adequatedisclosures),

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pernyataan/pendapat professional dari pemeriksa tersebut biasa dikenal dengan istilah “Opini”. Singkatnya,opini merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi (user) tentang apa yang dilakukan pemeriksa/auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pernyataan/pendapat auditor bahwa laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian, maka pemangku kepentingan akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut dari pada terhadap laporan keuangan pemerintah yang diberikan pernyataan/pendapat tidak wajar. Kepercayaan pemangku kepentingan menjadi sangat berkurang atau bahkan hilang terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak yang diaudit tersebut.


74

Tingkatan pernyataan/pendapat BPK yang menjadi target Badan Narkotika Nasional dalam setiap audit adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Dengan memperoleh pernyataan/pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Reputasi Badan Narkotika Nasional akan meningkat dengan capaian pernyataan/pendapat seperti ini. Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Narkotika Nasional tahun 2015 adalah memperoleh pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti mengalami kenaikan dari sebelumnya 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015. Tabel 11. Kondisi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Narkotika Nasional dalam Opini BPK RI NO.

TAHUN ANGGARAN

OPINI

1.

2008

WTP dengan Paragraf Penjelasan

2.

2009


3.

2010


4.

2011

WTP

5.

2012

WTP

6.

2013


7.

2014

WTP

8.

2015

WTP

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran. 1.

Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, sesaui dengan peraturan perundang-undangan: a.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.


75

2.

Laporan Keuangan BNN telah tersusun dan disajikan dengan basis akrual (informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel).

3.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi. 1.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang tugas pengelolaan keuangan.

2.

Keterbatasan dana dalam upaya peningkatan kemampuan personil yang bertugas dalam pengelolaan keuangan.

3.

Penambahan Satker BNNK/Kota, yang masih perlu menyesuaikan dengan berbagai peraturan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil. 1.

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi eksternal terkait (Kementerian Keuangan, BPKP dan BPK RI) dalam rangka peningkatan kemampuan personil dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

2.

Pelaksanaan kerja sama dengan seluruh Satker internal: Settama BNN (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Umum), Inspektorat Utama BNN, dan Deputi Bidang, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan personil.

B.

Realisasi Anggaran. Tahun 2016 BNN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.545.000.699.000,- (Dua triliun lima ratus empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

51 Belanja Pegawai

443.685.155.000

404.261.574.424

39.423.580.576

91%

52 Belanja Barang

950.667.057.000

782.165.926.659

168.501.130.341

82%

1.150.648.487.000

652.451.638.366

498.196.848.634

57%

2.545.000.699.000

1.838.879.139.449

706.121.559.551

72%

53 Belanja Modal Total


76

Persentase penyerapan anggaran BNN Tahun 2016 adalah sebesar 72 %. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal termasuk penghematan dengan blokir langsung oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi anggaran BNN dikurang dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi anggaran BNN tahun 2016 adalah sebesar 88,9%. Anggaran yang di blokir semula direncanakan untuk keperluan belanja barang dan belanja modal yaitu sebesar Rp. 478.341.773.000 (18,7%). Kinerja dan Anggaran BNN, telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai dengan fungsi yang ada. Secara umum target kinerja anggaran satker telah terlaksana, hanya bidang rehabilitasi yang kurang optimal, oleh karena adanya evaluasi terhadap pelaksaan rehabilitasi tahun sebelumnya yang berakibat tidak semua kegiatan dapat terlaksana sejak awal tahun. Kendala penyerapan anggaran terkait dengan kebijakan pemerintah melakukan penghematan dengan blokir anggaran, berdampak pada pencapaian target kinerja menjadi kurang optimal. Adapun gambaran realisasi anggaran BNN Tahun 2016 tergambar dalam grafik berikut ini. Grafik 16. Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Sebelum Pagu Blokir

706.121.589.193

2.545.000.699.000 1.838.879.109.807

Pagu

Realisasi


Sisa 77

Grafik 17. Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Setelah Pagu Blokir 227.779.816.193

2.066.658.926.000 1.838.879.109.807

Pagu

Realisasi


Sisa

78

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP 1.

Pencapaian Target Tahun Kedua RPJMN 2015-2019. Pencapaian target BNN tahun 2016 berkaitan dengan menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba 0,05% per tahun telah terpenuhi dengan besaran prevalensi -0,3% di bawah target.

2.

Pengukuran Kinerja Outcome. Gambaran pencapaian IKU BNN tahun 2016 adalah sebagai berikut :

I.

Jumlah IKU 5

II.

Urutan

3.

Rentang Capaian

%

Capaian ≥100%

38,5%

4

85% ≤ Capaian < 100%

30,8%

III.

1

70% ≤ Capaian < 85%

7,7%

IV.

1

Capaian < 70%

7,7%

V.

2

NA (Not Available)

15,3%

Pengukuran Kinerja Anggaran. Pencapaian kinerja anggaran BNN tahun anggaran 2016 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan PMK 249 tahun 2011 adalah sebesar 87,14% dengan rincian sebagai berikut : No.

Kategori

Ratio

1.

Aspek Implementasi

2.

Aspek Manfaat

Capaian

Hasil setelah dikali ratio

33,30%

94,82

31,58

66,70%

83,30

55,56

Nilai Akhir Capaian Kinerja PMK 249

87,14

Kriteria Hasil

Baik


79

4.

Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja . a.

Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.

b.

Peningkatan koordinasi dan kerja sama

dengan seluruh instansi

pemerintah dan suwasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba. c.

Peningkatan pendidikan personil BNN baik struktural maupun fungsional.

d.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

e.

Membangun Team Building disetiap Satuan Kerja dilingkunan BNN.

f.

Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base yang sudah ada mulai dari perencanaan (e-planning), implementasi (e-jaknas P4GN, Sistem Informasi Narkotika, dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (e-monevgar dan e-lkip) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.


80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. Budi Waseso

Jabatan

: Kepala Badan Narkotika Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 November 2016 Kepala Badan Narkotika Nasional TTD

Drs. Budi Waseso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN NARKOTIKA NASIONAL No

Sasaran Strategis

1 1

2 Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba

3 Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba

4 0,05%

2

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Laju angka pengguna narkoba coba pakai

9,75%

3

Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN

2,5

Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN

2,5

4

Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali

Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi

16.000 Orang

5

Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap

22 Jaringan

Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika

100%

6

Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN

Indikator Kinerja

Indeks layanan hukum bidang P4GN Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri

Target

4 65%

7

Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN

55

Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN

B

Nilai Kinerja Anggaran BNN

85

Opini Laporan Keuangan BNN

WTP

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Rp 1.527.457.266.000,-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional

Rp 1.010.903.263.000,-

Jakarta, 18 November 2016 Kepala Badan Narkotika Nasional TTD

Drs. Budi Waseso

Lampiran 2. Hasil Pengukuran Aspek Manfaat Program P4GN TA. 2016 No Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17 18

19

20

Segmen Pengukuran Kinerja Ketepatan waktu penyelenggaraan acara P4GN Materi P4GN yang disampaikan mudah dipahami Penyampaian materi P4GN menarik Narasumber menguasai materi yang disampaikan Materi yang disampaikan bermanfaat Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Meyampakan bahaya narkoba kepada orang lain setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi penyuluh narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi kader anti narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Efektivitas Intervensi Media Elektronik Efektivitas Intervensi Media Cetak Efektivitas Intervensi Media Online/Media Sosial Efektivitas Intervensi Media Luar Ruang BNN/BNNP/BNNK pernah melakukan test urine di lingkungan responden Hasil test urine yang dilakukan oleh BNN/BNNP/BNNK dilanjutkan ke tahapan rehabilitasi Hasil test urine mandiri yang dilakukan oleh lembaga/instansi dilanjutkan ke tahapan rehabilitasi Pihak BNN telah bersinergi dengan kelompok sasaran pelaksanaan P4GN Pihak instansi/lembaga merespon upaya BNN/BNNP/BNNK dalam sinergitas program P4GN Pecandu telah melaporkan diri ke BNN/BNNP/BNNK untuk mendapatkan layanan rehabilitasi Pimpinan Lembaga/instansi berinisiatif melaporkan ke BNN/BNNP/BNNK adanya penyalahgunan narkotika untuk direhabilitasi


Capaian dalam Prosentase

Capaian Likert Skala 5

Kriteria

79.7%

4.0 (Cukup)

86.7%

4.3 (Baik)

85.3%

4.3 (Baik)

88.5%

4.4 (Baik)

92.1%

4.6

94.5% 91.4%

(Sangat Baik) (Sangat 4.7 Baik) (Sangat 4.6 Baik)

85.6%

4.3 (Baik)

87.2%

4.4 (Baik)

82.9% 77.2%

4.1 (Baik) 3.9 (Cukup)

81.1%

4.1 (Baik)

76.2%

3.8 (Cukup)

71.3%

3.6 (Cukup)

71.2%

3.6 (Cukup)

81.0%

4.1 (Baik)

83.4%

4.2 (Baik)

88.4%

4.4 (Baik)

76.8%

3.8 (Cukup)

80.6%

4.0 (Baik)

84

No Ref 21

22

23 24 25

26

27

28

29 30 31 32

33 34

Segmen Pengukuran Kinerja Pimpinan lembaga/instansi mengeluarkan peraturan yang tegas dan keras terhadap semua anggota/pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkotika Pimpinan lembaga/instansi bersama seluruh anggota/pegawai bekerjasama dengan BNN/BNNP/BNNK berupaya menciptakan lingkungan kerja bersih narkoba Peredaran gelap narkoba telah dilapor untuk proses tindak lanjut Informasi layanan rehab mudah diakses Setelah melakukan rehabilitasi. masyarakat mendapat penguatan yang memadai dari BNN/BNNP/BNNK. Kepercayaan bahwa BNN bersama lembaga rehabilitasi bersinergi dalam pelaksanaan rehabilitasi Peningkatan kapasitas (capacity building) oleh BNN/BNNP/BNNK sesuai kebutuhan lembaga rehabilitasi Penguatan yang diberikan oleh BNN/BNNP/BNNK tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan rehabilitasi Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN Kelompok Sasaran telah membentuk satgas penggiat anti narkoba Kinerja Pemberantasan BNN meningkat dan memuaskan Percaya penuh BNN mampu mewujudkan Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Mendapatkan pelayanan yang memadai ketika berhubungan dengan petugas BNN Eksistensi BNN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia

INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN


Capaian dalam Prosentase

Capaian Likert Skala 5

Kriteria

(Sangat Baik)

90.3%

4.5

88.7%

4.4 (Baik)

70.3%

3.5 (Cukup)

79.1%

4.0 (Cukup)

80.5%

4.0 (Baik)

85.8%

4.3 (Baik)

78.2%

3.9 (Cukup)

78.4%

3.9 (Cukup)

91.5%

4.6

80.9%

4.0 (Baik)

79.7%

4.0 (Cukup)

89.4%

4.5 (Baik)

83.2%

4.2 (Baik)

94.8%

4.7

83.3%

4.2 (Baik)

(Sangat Baik)

(Sangat Baik)

85

Lampiran 3. Rekapitulasi Perhitungan Laju Angka Coba Pakai Penyalahguna Narkoba per Provinsi dan Nasional tahun 2016 COBA PAKAI

NO.

Wilayah

MEAN % 2008

MEAN % 2011

MEAN % 2014

RATARATA KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2011-2008

RATARATA KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2014-2011

TOLOK UKUR KEBERHASILAN COBA PAKAI 2015-2016

BASE LINE TAHUN

COBA PAKAI

MEAN % 2015

MEAN % 2016 (REALISASI)

PREV

1.

Aceh

12,522

22,104

38,037

25.51%

24.03%

23.29

2008

35,113

35,805

1.97

2.

Sumut

57,055

89,196

97,935

18.78%

3.27%

11.02

2011

103,702

106,601

2.80

3.

Sumbar

11,731

16,495

28,933

13.54%

25.13%

7.74

2008

27,587

28,143

2.02

4.

Riau

15.606

22,399

34,933

14.51%

18.65%

12.44

2008

33,781

34,625

2.50

5.

Jambi

11,291

9,930

26,310

-4.02%

54.98%

25.48

2011

23,156

23,520

1.57

6.

Sumsel

24,973

24,849

38,240

-0.17%

17.96%

8.90

2011

39,645

40,301

1.65

7.

Bengkulu

7,721

5,408

15,649

-9.99%

63.12%

26.57

2011

13,481

13,711

1.71

8.

Lampung

26,035

15,362

63,543

-13.66%

104.55%

0.45

2011

48,403

49,094

1.43

9.

Bael

1,854

3,854

9,078

35.96%

45.18%

31.35

2008

8,304

8,533

2.76

10.

Kepri

3,188

13,467

11.

DKI Jakarta

12.

20,549

107.48%

17.53%

62.50

2008

19,510

19,910

2.05

80,942 156,438 104,446

31.09%

-11.08%

10.01

2011

111,618

114,017

2.15

Jabar

122,403 227,879 277,244

28.72%

7.22%

0.18

2011

289,913

295,202

1.82

13.

Jateg

132,289 132,300 182,801

14.

DIY

15.

Jatim

16.

Banten

36,812

42,738 103,217

17.

Bali

12,268

16,054

18.

NTB

16,668

19.

NTT

13,583

20.

Kalbar

21.

Kalteng

22. 23. 24.

Kaltara

25.

Sulut

10,647

11,613

15,348

3.02%

10.72%

6.87

26.

Sulteng

10,900

11,049

24,376

0.46%

40.21%

20.33

27.

Sulsel

32,526

4,592

10,532

7.05%

2.66%

28.

Sultra

12,306

6,260

14,277

-16.38%

42.69%

29.

Gorontalo

30.

Sulbar

31.

0.00%

12.72%

6.36

2011

188,265

192,127

2.05

26,726

4.81%

2.84%

3.82

2011

23,048

23,672

2.71

133,894 157,366 212,743

5.84%

11.73%

2.90

2008

214,360

218,838

2.09

5.37%

47.17%

26.27

2008

86,660

88,290

1.88

36,545

10.29%

42.55%

26.42

2008

30,542

31,393

2.79

12,643

21,554

-8.05%

23.49%

7.72

2011

22,522

23,101

2.57

13,724

27,553

0.35%

33.59%

16.97

2011

26,390

26,381

-0.03

10,179

16,312

36,999

20.08%

42.27%

8.99

2008

34,846

35,479

1.82

5,910

8,131

16,357

12.53%

33.72%

1.93

2008

15,887

16,187

1.89

Kalsel

8,577

12,499

27,353

15.24%

39.61%

3.06

2008

25,386

25,800

1.63

Kaltim

10,278

21,383

21,233

36.02%

-0.23%

17.89

2011

22,816

23,393

2.53

6,284

6,601

5.04

2011

16,825

16,983

0.94

2011

21,370

21,923

2.59

4.85

2011

46,213

47,083

1.88

13.16

2011

13,367

13,689

2.41

21,526

24,629

5,771

6.87

4,275

3,325

7,127

-7.41%

38.12%

15.35

2011

6,767

6,869

1.51

233

39,401

42,544

32.36%

43.12%

26.98

2008

9,500

10,144

6.78

Maluku

8,062

6,620

10,838

-7.68%

21.24%

6.78

2011

10,786

10,901

1.07

32.

Malut

4,650

3,795

6,750

-6.13%

25.96%

9.91

2011

5,994

5,999

0.08

33.

Papbar

3,139

2,518

4,406

-6.59%

24.99%

9.20

2011

4,117

4,101

-0.39

34.

Papua

6,798

5,326

14,075

-7.22%

54.76%

23.77

2011

13,677

14,222

3.98

TOTAL 34 PROP

72.23

RATA-RATA NASIONAL


2.12

86

Lampiran 4. Partisipasi Kemandirian Lingkungan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

SATKER (BNNP/BNNKAB/KOTA)

TARGET

REALISASI

%

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat DIT PSM

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2,6 2,18 2,5 2,5 2,18 2,7 2,9 2,76 2,68 2,47 3,1 2,12 2,13 2,58 2,13 2,6 2,7 2,55 2,5 2,45 1,81 2,37 2,7 2,4 1,86 2,24 2,5 2 2,44 2,4 2,48 2,75 0 3,08

104 87,2 100 100 87,2 108 116 110,4 107,2 98,8 124 84,8 85,2 103,2 85,2 104 108 102 100 98 72,4 94,8 108 96 74,4 89,6 100 80 97,6 96 99,2 110 0 123,2

RATA-RATA

2,5

2,39

95,7


87

Lampiran 5. Partisipasi Kemandirian Lingkungan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

SATKER (BNNP/BNNKAB/KOTA)

TARGET

REALISASI

%

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat DIT PSM

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2,47 2,6 2,8 1,96 2,37 2,7 2,89 2,01 2,6 2,55 2,65 1,95 2,42 2,6 2,13 2,58 2,1 2,7 2,6 1,9 2,32 2,03 2,8 2,2 1,5 2,18 2,7 2,35 1,58 2,5 2,5 2,48 0 3,61

98,8 104 112 78,4 94,8 108 115,6 80,4 104 102 106 78 96,8 104 85,2 103,2 84 108 104 76 92,8 81 112 88 60 87,2 108 94 63,2 100 100,00 99,2 0 144,4

RATA-RATA

2,5

2,48

99,16


88

Lampiran 6.

Rekapitulasi mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi INSTANSI PEMERINTAH

NO

PROVINSI

TOTAL TARGET

KOMPONEN MASYARAKAT

TAR GET

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH

RAWAT LANJUT

TIDAK KAMBUH

TARGET

MENDAPAT LAYANAN

PASCAREHABILITASI

DEPUTI REHABILITASI

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH

TARGET

MENDAPAT LAYANAN

0

0

575

420

400

60

2,000

575

2.404

420

1.902

400

1,854

60

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROGRAM

TOTAL TIDAK KAMBUH

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH (6 BULAN)

REHAB.

PASCA REHAB.

REHAB.

PASCA REHAB.

REHAB.

PASCA REHAB.

REHAB.

PASCAREHAB,

TARGET

1.

BNN

2000

2000

2404

1902

1854

0

1854

2.

BNNP Aceh

405

405

373

244

73

23

50

39

25

11

6

540

306

306

58

444

540

398

306

255

306

56

58

3.

BNNP Sumut

1490

1490

1405

840

275

95

180

201

89

26

30

650

529

518

129

1,691

650

1,494

529

866

518

210

129

4.

BNNP Sumbar

343

343

242

126

52

52

0

117

58

84

0

320

230

153

72

460

320

300

230

210

153

0

72

5.

BNNP Sumsel

800

800

1254

1001

326

43

283

100

45

0

0

745

574

322

82

900

745

1,299

574

1,001

322

283

82

6.

BNNP Jambi

760

760

803

597

282

26

256

19

0

0

360

312

308

26

779

360

803

312

597

308

256

26

7.

BNNP Lampung

370

370

433

410

3

3

0

23

2

0

295

248

223

35

393

295

438

248

412

223

0

35

8.

BNNP Bengkulu

270

270

238

238

157

35

122

0

0

280

246

246

35

270

280

238

246

238

246

122

35

9.

BNNP Riau

468

468

653

509

509

34

475

213

16

59

13

810

419

378

48

681

810

669

419

568

378

488

48

510

510

498

288

113

13

100

21

9

19

15

370

195

55

13

531

370

507

195

307

55

115

13

37

124

203

58

0

0

375

265

204

37

721

375

476

265

388

204

124

37

0

48

3

0

615

441

402

97

673

615

1,300

441

1,204

402

0

97

157

200

15

12

400

251

209

92

1,105

400

1,294

251

1,278

209

169

92

8

6

270

83

20

0

545

270

308

83

212

20

210

0

10.

BNNP Babel

5

11.

BNNP Kep,Riau

518

518

418

388

161

12.

BNNP Kaltim

625

625

1300

1201

0

13.

BNNP Kalsel

905

905

1263

1263

203

14.

BNNP Kalteng

545

545

308

204

204

15.

BNNP Kalbar

665

665

263

240

93

24

69

222

69

12

0

495

137

122

24

887

495

332

137

252

122

69

24

16.

BNNP Sulteng

770

770

961

867

867

35

832

134

137

33

33

255

208

135

35

904

255

1,098

208

900

135

865

35

17.

BNNP Sulsel

1015

1015

898

673

136

72

64

18

18

21

8

870

622

613

154

1,033

870

916

622

694

613

72

154

18.

BNNP Sulbar

230

230

224

40

10

7

3

45

22

185

108

83

7

230

185

224

108

85

83

25

7

19.

BNNP Sulut

625

625

276

17

7

7

0

70

65

370

54

39

35

725

370

276

54

87

39

65

35

20.

BNNP Gorontalo

200

200

145

114

100

23

77

0

0

210

162

162

50

200

210

145

162

114

162

77

50

21.

BNNP Sultra

600

600

574

268

197

31

166

24

0

0

305

181

175

31

624

305

587

181

268

175

166

31

22.

BNNP Banten

755

755

440

333

0

0

17

0

0

900

513

513

114

772

900

440

513

333

513

0

114

46

31

204


100

13

89

INSTANSI PEMERINTAH

NO

PROVINSI

TOTAL TARGET

KOMPONEN MASYARAKAT

TAR GET

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH

RAWAT LANJUT

TIDAK KAMBUH

TARGET

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH

PASCAREHABILITASI

DEPUTI REHABILITASI

TARGET

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROG RAM

TIDAK KAMBUH (6 BULAN)

TARGET

MENDAPAT LAYANAN

SELESAI PROGRAM

TOTAL TIDAK KAMBUH

23.

BNNP DKI Jakarta

1125

1125

1461

1072

222

22

200

167

165

77

1

840

749

691

165

1,292

840

1,626

749

1,149

691

201

165

24.

BNNP Jabar

1536

1536

535

440

380

108

272

1150

647

297

1.122

1445

1206

1187

186

2,686

1,445

1,182

1,206

737

1,187

1,394

186

25.

BNNP Jateng

1695

1695

200

97

29

29

0

128

113

20

20

1180

490

411

138

1,823

1,180

313

490

117

411

20

138

340

340

504

436

229

118

111

1021

711

484

202

1950

835

685

178

1,361

1,950

1,215

835

920

685

313

178

38

156

0

480

201

201

53

867

480

186

201

220

201

8

53

33

21

420

355

273

49

773

420

470

355

304

273

58

49

26.

BNNP Jatim

27.

BNNP DIY

517

517

148

64

9

1

8

350

28.

BNNP Bali

700

700

470

271

86

49

37

73

29.

BNNP NTB

545

545

745

147

64

25

39

16

11

8

0

225

181

165

59

561

225

756

181

155

165

39

59

30.

BNNP NTT

130

130

73

43

0

0

200

4

13

6

210

132

132

51

330

210

77

132

56

132

6

51

31.

BNNp Maluku

1110

1110

476

0

0

0

0

0

120

35

35

11

1,110

120

476

35

0

35

0

11

32.

BNNP Malut

500

500

62

0

0

0

0

0

225

86

42

7

500

225

62

86

0

42

0

7

33.

BNNP Papua

197

197

141

114

0

0

0

0

120

8

0

0

197

120

141

8

114

0

0

0

34.

BNNP Papbar

240

240

35

28

27

27

0

0

120

0

0

0

240

120

35

0

28

0

27

0

14.475

6.668

1.496

1.582

17.530

10.782

9.408

2.131

28.308

17.530

22.485

10.782

15.971

9.408

7.292

2.131

TOTAL

23.504 20.223

958

5.710

4.804

2.262

45.838


33.267

25.379

9.423

90

Lampiran 7. Data Penanganan Kasus Narkotika Tahun 2010 – 2016 TAHUN

LAPORAN

TERSANGKA

ASET YANG DISITA

2010

2 LKN

8

Rp. 3.628.442.314

2011

9 LKN

16

Rp. 33.173.753.301

2012

14 LKN

18

Rp. 24.620.666.864

2013

15 LKN

18

Rp. 52.375.590.387

2014

11 LKN

12

Rp. 83.207.159.514

2015

12 LKN

14

Rp. 85.330.158.337

2016

21 LKN

30

Rp. 279.113.413.345

TOTAL

84 LKN

116

Rp. 558.449.184.062

Aset tersangka yang disita penyidik, terdiri dari: 1.

Uang tunai, uang dalam rekening, tanah, rumah, apartemen, ranmor (KR 2 + KR 4) dan perhiasan.

2.

Dikonversi dengan rupiah sesuai indeks saat disita.


91

No title

Recommend Documents