DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA (AIPVoKI)
BAB I IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVoKI) Pasal 2 Kedaulatan Asosiasi 1. AIPVoKI merupakan metamorfosa dari Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia (AIPVoKI) 2. Bentuk dan Kedaulatan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia berbentuk asosiasi dengan kedaulatan tertinggi berada di anggota melalui Kongres Nasional (Konas). Pasal 3 Waktu Pembentukan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia dibentuk pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 di Jakarta Pasal 4 Kedudukan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 5 Lambang Organisasi 1.
2.
Lambang organisasi berbentuk segi lima berwarna kuning dan dikelilingi lingkaran berwarna merah bergaris hitam pada sisi luar dengan tulisan dalam lingkaran " Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia ". Pada bidang segi lima terdapat gambar lentera berlidah api dan pada dasar lentera terdapat buku. Makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut :
a. Segi lima berwarna kuning menggambarkan ikatan berazaskan Pancasila. b. Lingkaran berwarna merah dengan sisi luar bergaris hitam menggambarkan profesi keperawatan dan tulisan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia menggambarkan AIPVoKI. c. Buku menggambarkan institusi pendidikan yang selalu meningkatkan keilmuan. d. Lentera dan lidah api menggambarkan manfaat ilmu bagi masyarakat. e. Palang hijau menggambarkan peran dalam bidang pelayanan kesehatan. BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 6 Asas Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (1945). Pasal 7 Maksud,Tujuan dan Kegiatan Asosiasi ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang : Sosial, dengan kegiatan: 1. Menjadi wahana komunikasi bagi setiap institusi penyelenggara pendidikanVokasi keperawatan dalam membangun dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi 2. Menjadi wahana inovasi bagi setiap institusi penyelenggara pendidikan Vokasi keperawatan dalam membangun dan meningkatkan kemampuan individual dan kelompok. 3. Menjadi mitra kerja pemerintah dan organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan pendidikan vokasi keperawatan Indonesia. 4. Memupuk persatuan dalam ikatan kebersamaan dan kekeluargaan yang kokoh diantara sesama penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan di Indonesia. BAB III ORGAN ASOSIASI Pasal 8 Organ Organisasi Asosiasi mempunyai organ yang terdiri dari : 1. Kongres Nasional 2. Rapat Kerja Nasional 3. Rapat Rapat 4. Pengurus
5. Pengawas
BAB IV KONGRES NASIONAL DAN RAPAT Pasal 9 Kongres Nasional
1. 2.
Kongres Nasional disingkat Konas adalah pelaksanaan kedaulatan tertinggi. Konas dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali. Pasal 10 Rapat Kerja Nasional
Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas adalah rapat kerja antara pengurus AIPVoKI dan anggota dilaksanakan minimal dua kali dalam masa kepengurusan dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Pasal 11 Rapat Rapat Rapat pengurus AIPVoKI dapat dilaksanakan di setiap saat apabila dianggap perlu dan hanya dihadiri oleh Pengurus Pusat AIPVoKI BAB V SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ASOSIASI Pasal 12 Pengurus 1. Kepengurusan AIPVoKI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Regional. 2. Pengurus Pusat AIPVoKI berkedudukan di ibukota negara. 3. Pengurus Regional berkedudukan di ibukota propinsi a. Yang dimaksud regional adalah satu dan atau beberapa propinsi berdasarkan kedekatan geografis, kesamaan karakter dan atau proporsi jumlah anggota. b. Regionalisasi ditetapkan oleh pengurus pusat untuk memudahkan fungsi koordinasi. 4. Pengurus pusat tidak merangkap sebagai Pengurus Regional AIPVoKI. Pasal 13 Masa Kepengurusan 1. Pengurus AIPVoKI dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun. 2. Ketua Umum dan Ketua Regional tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut. BAB VI STRUKTUR, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 14 Struktur Kepengurusan Pusat Struktur kepengurusan Pusat AIPVoKI sebagai berikut : Ketua Umum : Ketua I : Ketua II : Sekretaris Umum : Sekretaris I : Sekretaris II : Bendahara Umum : Bendahara I : Bidang-Bidang
:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengabdian Masyarakat Bidang Hukum dan Kelembagaan; Bidang Kerjasama dan Humas; Bidang Penjaminan Mutu Pasal 15 Kewenangan Pengurus
1. Pengurus Pusat : a. Menentukan kebijakan organisasi ditingkat nasional berdasarkan AD/ART dan hasil kongres nasional. b. Bertindak untuk dan atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar negeri. c. Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) diatas dinyatakan syah apabila ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris umum. d. Mengesahkan komposisi pengurus regional e. Membekukan kepengurusan regional apabila tidak sesuai denga AD/ART. 2. Pengurus Regional : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat regional, bekerja berdasarkan AD/ART, rekomendasi Konas, Rapat Kerja Nasional dan kebijakan pengurus pusat. b. Menarik dan mengelola iuran anggota serta mendistribusikan secara langsung melalui rekening Pengurus Pusat. Pasal 16 Kewajiban Pengurus 1. Pengurus Pusat : a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Kongres Nasional. b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART. c. Melaksanakan pembinaan organisasi pengurus regional. 2. Pengurus Regional : a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Rapat Regional. b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART. c. Melaksanakan pembinaan organisasi terhadap anggota. Pasal 17 Jabatan Pengurus Jabatan Sebagai Pengurus berakhir, apabila : 1. meninggal dunia ; 2. mengundurkan diri ; 3. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota 4. masa jabatan berakhir.
BAB VII DEWAN PENGAWAS Pasal 18 Dewan Pengawas 1. Dewan Pengawas adalah organ AIPVoKI yang bertugas melakukan Pengendalian, pengarahan dan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi AIPVoKI ; 2. Pengawas AIPVoKI berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang ; 3. Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Kerja Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) periode. Pasal 19 Struktur Dewan Pengawas - Ketua - Sekretaris - Anggota
: : : Pasal 20 Masa Jabatan
Jabatan Sebagai Dewan Pengawas berakhir, apabila : 1. meninggal dunia ; 2. mengundurkan diri ; 3. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota ; 4. masa jabatan berakhir. Pasal 21 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan organisasi AIPVoKI ; 1. Ketua Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas ; 2. Dewan Pengawas berwenang mengawasi dan memberikan masukan program kerja AIPVoKI Pasal 22 Rapat Dewan Pengawas 1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas ; 2. Rapat Dewan Pengawas harus dihadiri pula oleh unsur Dewan Pengurus Pusat yang berhak mengeluarkan dan didengar pendapatnya dalam Rapat Dewan Pengawas 3. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas
4. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pengawas akan dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas
BAB VIII KEANGGOTAAN Pasal 23 Anggota 1. Anggota AIPVoKI adalah Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan di seluruh Indonesia. 2. Anggota AIPVoKI terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif 3. Anggota aktif yang dimaksud ayat (2) adalah institusi yang memenuhi syarat sebagai anggota BAB VIII KEUANGAN Pasal 24 Keuangan Sumber Keuangan berasal dari : 1. Anggota : a. Uang pangkal anggota. b. Iuran wajib anggota. 2. Usaha-usaha yang sah. 3. Bantuan perorangan/lembaga yang tidak mengikat. 4. Bantuan dari Negara/Pemerintah. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 Perubahan Anggaran dasar 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Konas, yang dihadiri paling sedikit 50% + 1 dari jumlah Anggota aktif 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan Konas yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Konas yang pertama, setelah mendapatkan persetujuan anggota yang hadir
5. Konas Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh anggota ; 6. Keputusan Konas Kedua sah, apabila disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir BAB X PEMBUBARAN Pasal 26 Pembubaran 1. Pembubaran AIPVoKI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Konas yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota yang aktif ; 2. AIPVoKI bubar karena a. Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap: b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau; c. Harta kekayaan AIPVoKI tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ; 3. Dalam hal AIPVoKI bubar sebagaimana diatur dalam ayat (2), Konas menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan AIPVoKI ; 4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator. 5. Dalam hal AIPVoKI bubar, AIPVoKI tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi ; 6. Dalam hal AIPVoKI sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Perkumpulan ; 7. Dalam hal AIPVoKI bubar karena putusan Pengadilan maka Pengadilan juga menunjuk Likuidator ; 8. Dalam hal pembubaran AIPVoKI karena pailit berlaku peraturan perundangundangan dibidang kepailitan ; 9. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator ; 10. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan AIPVoKI dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia. 11. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likudasi berakhir, wajib mengumumkan - hasil likuidasi dalam surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia. Pasal 27 Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi Likuidator atau Kurator memiliki kewenangan penuh dalam penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi ; Kewenangan mana akan diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga. BAB XI PENUTUP Pasal 28 Peraturan Penutup Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI KEPERAWATAN INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota Keaggotaan AIPVoKI terdiri dari institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan minimal D-III Keperawatan Pasal 2 Syarat Anggota 1. Institusi/ Program Studi Keperawatan yang memiliki ijin penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi Keperawatan sesuai dengan peraturan Pemerintah 2. Terakreditasi oleh lembaga yang berwenang 3. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART 4. Menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota AIPVoKI dengan menandatangani formulir pernyataan kesediaan menjadi anggota oleh Direktur/Ketua Jurusan dan atau oleh Ketua Prodi Pasal 3 Kewajiban Anggota 1. 2. 3. 4.
Menjaga nama baik AIPVoKI Mentaati dan melaksanakan AD/ART AIPVoKI Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan AIPVoKI Mengembangkan dan memelihara kebersamaan, kerjasama dan kesetaraan berdasarkan azas kekeluargaan. 5. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang telah diambil oleh Pengurus AIPVoKI selama tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku Pasal 4 Hak Anggota Aktif 1. Memilih dan dipilih sebagai pengurus AIPVoKI 2. Menyampaikan pendapat, saran atau kritik yang membangun kepada pengurus AIPVoKI 3. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPVoKI 4. Memperoleh informasi dan perlakuan yang sama dari AIPVoKI 5. Mengundurkan diri dari keanggotaan AIPVoKI. Pasal 5 Sanksi Anggota
Setiap anggota / pengurus dapat dikenakan sanksi, jika : 1. Tidak mentaati AD-ART AIPVoKI 2. Melanggar aturan dan tata norma yang berlaku dilingkungan AIPVoKI 3. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dapat merusak citra nama baik AIPVoKI Pasal 6 Bentuk Sanksi Sanksi diberikan oleh pengurus Pusat berdasarkan usulan Pengurus regional dan hasil rapat yang berupa : 1. Peringatan Lisan 2. Peringatan Tertulis sampai 3 (tiga) kali 3. Pemberhentian Sementara sebagai anggota 4. Pemberhentian Penuh sebagai anggota Pasal 7 Pembelaan Diri Anggota mempunyai hak untuk membela diri atas sanksi yang diterimanya, pembelaan dapat berupa lisan atau tertulis dalam rapat pengurus. Pasal 8 Pemberhentian Anggota Anggota berhenti, apabila : 1. Permohonan sendiri; 2. Institusi bubar 3. Diberhentikan dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama Dewan Pengawas BAB II PENGURUS Pasal 9 Persyaratan Pengurus 1. Perawat yang bekerja sebagai tenaga pendidik di institusi pendidikan vokasi Keperawatan 2. Memahami AD/ART AIPVoKI 3. Setia terhadap AIPVoKI 4. Sehat jasmani dan rohani 5. Bersedia menjadi pengurus dengan menandatangani formulir kesediaan 6. Khusus untuk Ketua Umum menduduki jabatan unsure Pimpinan pada Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan
Pasal 10 Pengurus Regional 1. Demi kelancaran informasi dan komunikasi dibentuk sebelas Pengurus regional 2. Regional I (NAD dan Sumut), Regional II (Bengkulu, Sumsel, Lampung dan Bangka Belitung), Regional III (DKI Jakarta), Regional IV (Jawa Barat dan Banten), Regional V (D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah), Regional VI (Jawa Timur), Regional VII (Bali, NTB dan NTT), Regional VIII (Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sul Tenggara, Sulbar dan Sulsel), Regional IX (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi), Regional X (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim) dan Regional XI (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) 3. Ketua Pengurus regional adalah unsur Pimpinan institusi pendidikan vokasi Keperawatan 4. Pengurus regional merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat AIPVoKI 5. Pengurus regional bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat AIPVoKI BAB III KONGRES DAN RAPAT Pasal 11 Kongres Nasional 1. Status: a. Kongres Nasional selanjutnya disingkat KONAS merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi b. KONAS diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus AIPVoKI melalui Panitia KONAS. c. Panitia Konas terdiri dari Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC) d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan KONAS Luar biasa, atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota AIPVoKI. e. KONAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi 2. Kewenangan a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib KONAS b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONAS c. Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja Asosiasi dan pernyataan sikap. d. Menilai pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelaksanaan hasil KONAS sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus selesai, maka Pengurus dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Pengurus mempunyai status anggota biasa. e. Memilih dan melantik Ketua Umum terpilih f. Menunjuk Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur
g. Memilih Anggota Tim Formatur h. Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel Pengurus, setelah terbentuk kepengurusan lengkap AIPVoKI secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar. i. Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk melantik Personel Pengurus lengkap j. Menetapkan garis-garis besar program kerja k. Menetapkan tempat KONAS berikutnya. 3. Pedoman Umum KONAS a. Panitia pelaksana (OC) bertanggung jawab dari segi teknis KONAS b. Peserta KONAS terdiri dari utusan dan peninjau c. Setiap institusi pendidikan vokasi Keperawatan berhak mengirimkan satu orang utusan dan dapat mengirimkan lebih dari satu orang peninjau d. KONAS sah apabila dihadiri oleh minimal 50% ditambah satu jumlah anggota aktif e. Apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan atas persetujuan anggota yang hadir, dan KONAS selanjutnya dianggap sah dengan peserta KONAS yang hadir f. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. g. Sidang Paripurna KONAS dipimpin oleh Pimpinan KONAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota. h. Pengesahan jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan sidang KONAS dipimpin oleh Steering Commitee. i. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib KONAS. Pasal 12 Rapat Regional 1. Status: a. Rapat Regional merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di Regional b. Rapat Regional diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus AIPVoKI melalui Panitia Kongres Regional, yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Pengurus AIPVoKI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Kongres Nasional. c. Panitia Rapat Regional terdiri dari Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC) d. Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Rapat Regional Luar biasa, atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota aktif dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota AIPVoKI Regional. e. Rapat Regional dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi 2. Kewenangan a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Rapat Regional
b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Rapat Regional . c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelaksanaan hasil Rapat Regional sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus selesai, maka Pengurus dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Pengurus mempunyai status anggota biasa. d. Memilih dan melantik Ketua terpilih e. Menunjuk Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur f. Memilih Anggota Tim Formatur g. Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel Pengurus, setelah terbentuk kepengurusan lengkap AIPVoKI secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar. h. Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk melantik Personel Pengurus lengkap i. Menetapkan garis-garis besar program kerja j. Menetapkan tempat Rapat Regional berikutnya. 3. Pedoman Umum Rapat Regional a. Panitia pelaksana (OC) bertanggung jawab dari segi teknis Rapat Regional b. Peserta Rapat Regional terdiri dari utusan dan peninjau c. Setiap institusi pendidikan vokasi Keperawatan berhak mengirimkan satu orang utusan dan dapat mengirimkan lebih dari satu orang peninjau d. Kongres Regional sah apabila dihadiri oleh minimal 50% ditambah satu jumlah anggota aktif e. Apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan, dan setelah itu Rapat Regional dianggap sah dengan peserta Rapat Regional yang hadir f. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara g. Sidang Paripurna Rapat Regional dipimpin oleh Pimpinan Rapat Regional yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota. Kecuali sidang paripurna pengesahan qourum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Rapat Regional dipimpin oleh SC. h. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Rapat Regional . Pasal 13 Rapat Kerja Nasional 1. Status: a. Rapat kerja nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja Pengurus AIPVoKI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Regional b. RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan c. Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat dilakukan sewaktuwaktu atas usul Pengurus AIPVoKI dan atau atas usul sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota aktif
2. Kewenangan: a. Menilai pelaksananan program kerja (progress report) amanat KONAS b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi c. Mempersiapkan materi yang akan dibahas pada KONAS yang akan datang d. Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota AIPVoKI. 3. Pedoman RAKERNAS: a. RAKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat AIPVoKI melalui Panitia RAKERNAS b. Panitia Pelaksana RAKERNAS bertanggung jawab mengenai teknis penyelengaraan rapat kerja nasional c. RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus Pusat AIPVoKI dan Pengurus Regional AIPVoKI d. RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Pusat AIPVoKI e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diatur dalam Tata Tertib RAKERNAS selama tidak bertentangan dengan AD/ART Pasal 14 Rapat Pengurus 1. Rapat Pengurus dapat dilaksanakan sewaktu – waktu bila dianggap perlu 2. Keputusan Rapat Pengurus mengikat untuk semua pengurus selama tidak bertentangan dengan AD/ART AIPVoKI 3. Rapat Pengurus dipimpin Ketua Umum dan atau Ketua, Sekretaris Umum atas mandat Ketua Umum 4. Risalah Rapat Pengurus wajib dicatat dalam notulen rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis serta dilampiri daftar hadir peserta rapat BAB IV KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 15 Keuangan 1. Setiap institusi pendidikan vokasi keperawatan yang akan menjadi anggota AIPVoKI diwajibkan membayar uang pangkal sebesar Rp. 2.500,000.00 (Dua juta lima ratus rupiah) 2. Pengelolaan uang pangkal diserahkan ke pengurus pusat AIPVoKI 3. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat pada bulan April tahun berjalan 4. Pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan dibayar melalui pengurus regional
5. Pengelolaan iuran tahunan diserahkan ke pengurus pusat AIPVoKI 40% dan pengurus regional 60% 6. Pengurus regional wajib menyetorkan uang pangkal dan 40% iuran tahunan anggota ke Pengurus Pusat selambat lambatnya pada bulan Mei tahun berjalan 7. Bukti transfer pembayaran uang pangkal (salinan) diberikan kepada pengurus pusat AIPVoKI pada saat pengembalian formulir permohonan menjadi anggota. 8. Bukti transfer pembayaran iuran tahunan dapat disampaikan kepada pengurus pusat dan regional AIPVoKI melalui fax ataupun dikirim langsung. 9. Pengurus AIPVoKI diwajibkan membuat pembukuan keuangan sesuai standar akuntansi 10. Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada anggota melalui laporan elektronik dan wajib menyampaikan laporan keuangan secara keseluruhan pada akhir masa kepengurusan dalam forum KONAS Pasal 16 Kekayaan 1. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah uang dan semua benda bergerak atau pun tidak bergerak yang didapat baik dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan, hasil usaha dan atau hasil kerjasama untuk dan atas nama AIPVoKI 2. Pengurus wajib membuat inventarisasi kekayaan AIPVoKI dan melaporkan serta mempertanggungjawabkannya dalam KONAS 3. Apabila karena suatu hal yang menyebabkan AIPVoKI bubar, maka kekayaan yang dimilikinya dikembalikan kepada anggota BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 17 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya bisa dilakukan melalui KONAS 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh ¾ (tiga perempat) peserta KONAS BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Peralihan Bagi Asosiasi Institusi Pendidikan lain yang telah memiliki pengurus asosiasi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam anggaran rumah tangga AIPVoKI.
Pasal 19 Penutup 1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
