No title

PROSES PENGHARMONISASIAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANGPERUNDANGUNDANGAN

WICIPTO SETIADI

www.djpp.depkumham.go.id

REFORMASI REGULASI = HARMONISASI?

n n n n

n

Harmonisasi : Rancangan PUU atau PUU Harmonisasi PUU = Review Review : Yudisial atau Non Yudisial Yudisial : UU dilakukan oleh MK sedangkan PUU di bawah UU dilakukan oleh MA Non Yudisial : dilakukan oleh pembentuk PUU itu sendiri


PEMBENTUKAN PUU: Proses pembuatan PUU yang pada dasarnya dimulai dari: n Perencanaan; n Per Persiapan; siapan; n Teknik penyusunan; n Perumusan; n Pemba Pembah hasan an;; n Pengesahan; n Pe Pengundangan; ngundangan; dan n Pen Penyebarluasan. yebarluasan.


DI MANA TAHAP PENGHARMONISASIAN? PEN GHARMONISASIAN? n

n

Tidak disebutkan secara tegas dalam tahapan pembentukan PUU. PUU. Proses pengharmonisasian bisa dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap pembahasan, baik di tingkat pembahasan internal/antardep, di tingkat koordinasi pengharmonisasian di Depkumham maupun pembahasan di DPR (untuk RUU)


MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN? n

n

Potensi untuk terjadi disharmoni dalam bidang hukum (PUU) di Indonesia sangat besar, besar, karena karena:: 1) banyaknya PUU; 2) paling sedikit ada 3 sistem hukum di negara kita yang masih berlaku dan dihormati; 3) banyaknya pembentuk PUU; 4) segala permasalahan diselesaikan dengan membentuk PUU; Konsekuensi adanya hierarkhi PUU.


ALASAN LAIN MENGAPA PERLU PENGHARMONISASIAN n

n n

PUU merupakan bagian integral dari sistem hukum hukum;; PUU dapat diuji (judicial review); review); Menjamin proses pembentukan PUU dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.


PROSES PENGHARMONISASIAN PENYUSUNAN PROLEGNAS (KHUSUS RUU) Dalam penyusunan Prolegnas, P3K RUU dilakukan dengan menteri lain atau pimpinan LPND penyusun perencanaan pembentukan RUU dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya. lainnya. q P3K RUU tersebut diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan: dengan: • falsafah negara negara;; • tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya; melingkupinya; • UUD Negara RI Tahun 1945 1945;; • UU lain yang telah ada dan peraturan pelaksanaannya; pelaksanaannya; dan • kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam RUU tersebut.. tersebut n Selain hal hal--hal di atas, perencanaan pembentukan RUU juga harus diharmoniskan dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (RKP). Dengan demikian, antara RUU yang diprioritaskan akan in line dengan PJPN dan RKP RKP..

n


LANJUTAN n

n

Apabila sudah tercapai keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi RUU, RUU tersebut wajib dimintakan persetujuan kepada Presiden sebagai Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan DPR DPR.. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan dengan DPR melalui Badan Legislasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas Prolegnas..


PENGHARMONISASIAN DI TINGKAT INTERNAL/ANTARDEP PADA PEMRAKARSA n

n

n

Pengharmonisasian dilakukan sejak awal oleh biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU. Peran tersebut belum secara optimal dilaksanakan oleh biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU. Perlu penguatan antara lain: pemberdayaan biro hukum/ satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU, penataan struktur organisasi agar fokus pada masalah hukum (PUU), penguatan SDM, perlu diadakan forum koordinasi antarbiro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU. www.djpp.depkumham.go.id

KOORDINASI PENGHARMONISASIAN OLEH DEPKUMHAM n

n

n

n

n

Dasar hukumnya Pasal 18 (2) UU P3: “P3K RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang PUU.” Pengharmonisasian RUU yang berasal dari Presiden dan rancangan PUU lain di bawah UU dikoordinasikan oleh Ditjen. PP Depkumham atas permintaan pemrakarsa. Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah dicapai kesepakatan tentang materi muatan rancangan PUU yang diharmoniskan. Apabila terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam forum harmonisasi, maka dibahas di tingkat menteri untuk diputuskan. Apabila tidak dapat diputuskan di tingkat menteri, maka dibawa ke Presiden. www.djpp.depkumham.go.id

PENGHARMONISASIAN HARUS MEMPERHATIKAN:

n n

aspek konsepsi materi muatan; muatan; dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang--undangan perundang


HARMONISASI DARI ASPEK KONSEPSI MATERI MUATAN (UTAMA) §

§ §

§ §

Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan PUU dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hukum;; Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan PUU secara vertikal vertikal;; Pengharmonisasian rancangan PUU dengan asas pembentukan,, pembentukan asas materi muatan peraturan perundang--undangan dan asas perundang asas--asas lain lain;; Pengharmonisasian materi muatan rancangan PUU secara horizontal; horizontal; Pengharmonisasian materi muatan rancangan PUU dengan konvensi/ perjanjian internasional


HARMONISASI DARI ASPEK KONSEPSI MATERI MUATAN (PENUNJANG) § § §

§

§

Pengharmonisasian rancangan PUU dengan teori hukum, asas hukum, sistem hukum, pendapat para ahli ahli;; Pengharmonisasian rancangan PUU dengan kebijakan kebijakan-kebijakan yang terkait ; Pengharmonisasian rancangan PUU dengan hukum atau norma yang tidak tertulis, seperti norma agama, kesusilaan, sopan santun, adat istiadat, dan sebagainya sebagainya;; Pengharmonisasian rancangan PUU dengan yurisprudensi, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas permohonan pengujian (judicial review)) PUU review PUU.. Pengharmonisasian rancangan PUU dengan rancangan PUU lain dan antarapasal atau antarayat dalam rancangan PUU itu sendiri. sendiri.


HARMONISASI DARI ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN n n n n n

Kerangka peraturan perundang perundang--undangan; Hal--hal khusus; Hal Ragam bahasa; bahasa; Bentuk peraturan perundangperundang-undangan undangan;; Lain--lain sebagaimana dirumuskan dalam Lain lam la mpiran UU NO. 10 Tahun 2004 2004..


KENDALA HARMONISASI n n n n n

n n

Menonjolnya ego departemental atau sektoral; sektoral; Arahan pimpinan yang sering dilatarbelakangi dengan kepentingan tertentu; tertentu; Wakil yang hadir berganti berganti--ganti dan sering tidak melapor pada atasan atasan;; Banyaknya PUU yang harus diharmonisasikan diharmonisasikan;; Kurang optimal optimalnya nya peran biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang PUU pada masingmasingmasing departemen departemen/LPND; /LPND; Kurangnya waktu untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam/ mendalam/cermat cermat;; Tenaga perancang PUU yang kurang kurang,, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kualitas..



No title

Recommend Documents